Roadmap Gerakan Politik KM-ITB

Juni 2011

Melukis Warna-Warni Indonesia

Roadmap Gerakan Politik KM ITB 2011 – 2012

“Karena kami ingin agar setiap hela nafas kami membawa bangsa ini merenggut kembali takdir kejayaannya”

Kabinet KM ITB Kementerian Koordinator Bidang Eksternal KM ITB 2011 ‐ 2012 Juni 2011

ROA ADMAP P GER RAKAN N POLLITIK KM K ITB B 20111 – 2012 KONDISII AWAL (201 10 – 2011) Berbicara mengenai m kampuus terbaik bangssa, kita bukan beerbicara mengennai kampus denggan input tebaikk, bukan juga berbicara mengenai faasilitas terbaik. Namun kita berrbicara mengenaai kampus yangg paling besar manfaatnya m untuuk bangsa. Kareena itu, tiada alasann bagi kita –mahasiswa ITB– unttuk tidak memikiirkan bangsanyaa, dan berbuat untuk kebaikan Inndonesia.

Hingga tahuun 2011, setidakknya kita bisa meembagi isu yangg berkembang teerkait kondisi maakro Indonesia kee dalam dua kellompok isu: isu straategis dan isu kontemporer. Kita K menyebut issu strategis dikarenakan isu inni menyangkut sektor-sektor sttrategis bangsa dann berdampak langsung kepada masyarakat m banyyak, serta isu-nyya bersifat eskalaatif. Contoh isu strategis adalahh terkait energi, induustri, pangan, linngkungan, pendiidikan. Sedangkkan isu kontempporer adalah isu cabang, yang bisa b menjadi peemantik agar kita daapat membawa kea k rah isu strateegisnya.

Pertengahan 2010 kita dihaadapkan pada isu Kenaikan TD DL, ataupun padda awal 2011 keemarin kita jugaa dihadapkan paada isu a isu konttemporer dimanaa bisa kita jadikkan pemantik teerhadap isu yang lebih Pembatasann Subsidi BBM. Kedua isu ini adalah strategis yaitu tentang tidakk maksimalnya diversifikasi d di Indonesia dan tidaak berdaulatnyaa bangsa ini atass energinya. Sehhingga, M Contoh lainnya mengenaai isu strategis dan d isu kita bisa meembawa isu straategis terkait diversifikasi energi dan revisi UU Migas. kontemporeer yang terjadi seelama awal 20100 hingga awal 20011 bisa dilihat melalui m tabel berrikut: Bidang g

Isu Strategis

Ilmu Pengetahuan dan d Teknologi

A Anggaran IPTEK K Moral Pejabat

Politikk

P Professionalitas Taata Pemerintahan Peenegakan Hukum m D Deindustrialisasi

Ekonom mi

UMKM Neoliberalisme Perekonnomian Akseesibilitas Pendidikan

Sosial Bud daya

Liberalisasi Pendidikkan Divversifikasi Energgi

Pertahanan Keeamanan Liberalisasi Energgi

Isu Kontemp porer 2010 - 2011 Evaluaasi ACFTA Krisiss Pangan Koorupsi Gedungg Baru DPR Ceentury Gedungg Baru DPR Kasus Gayus Ceentury Kasus Gayus Evaluaasi ACFTA Kenaiikan TDL Pembatasan Subsidi BBM Evaluaasi ACFTA Pembatasan Subsidi BBM IPO Garuda IPO Krakatau Steel Anggaran Defisit PP No. 66 PP No. 66 RU UU PT R RSBI Kenaiikan TDL Pembatasan Subsidi BBM Kenaiikan TDL Pembatasan Subsidi BBM

Diversifikaasi Pangan dan Teknologi T Pangan Kessejahteraan Petaani Kedaulatann dan Kehormataan Negara

Impoor Beras Harga Cabai dan Kebutuhann Pokok Harga Cabai dan Kebutuhann Pokok Kasus Kejjahatan TKW

TREND SSELANJUTNY YA Jika kita am mati trend selanjjutnya terkait isuu strategis yangg ada pada tiapp bidangnya, isu kontemporer inni akan terus menerus berulang hinngga ada perubbahan berarti paada tiap bidangnnya, sehingga issu strategis yang sudah kita invventarisasi hilanng atau tercapai. Seemisal diversifikaasi energi tercappai, ataupun liberralisasi energi hilang.

Dalam bidang IPTEK, isu strategis s yang kita k sorot adalahh terkait anggarran IPTEK yang dianggarkan. Pasalnya, P setiapp tahun anggaran paada kementeriann ini merupakann salah satu pos yang kecil. Jikaa pada tahun 20010 kemarin sebanyak Rp.650,55 miliar, tahun ini haanya sebesar Rp.440,7 miliar. Jumlah J yang seeharga sekitar 1-2 tower apartemen. Selama anggaran IPTEK K masih minim, makaa selama itu pula isu daya saingg industri bangsaa yang lemah maasih akan tetap ada.

Dalam bidang Politik, isu sttrategis yang akkan tetap disorooti adalah moral dan professionaalitas pejabat, taata pemerintahaan, dan penegakan hukum. Isu korrupsi yang dilakkukan para pejaabat negara akaan tetap menjaddi isu hangat yaang menyita perrhatian.

Pasalnya jikka kita amati, seetiap tahun setidaknya terjadi duua kasus korupsi yang mencuat hingga ke mediia massa. Tidakk hanya itu, moral pejabat p seperti tidur t ketika sidang, pejabat yanng bermewah-mewahan, atau berbicara b yang tidak t pantas jugga bisa menyita perrhatian kita.

Selanjutnyaa dalam bidang Ekonomi, isu daaya saing industtri bangsa dan kekuatan UMKM M akan juga meewarnai pergolakkan isu nasional. Beeberapa pekan yang y lalu bahkann Menko Perekoonomian Hatta Rajasa R menginstrruksikan kepadaa Menteri Perinddustrian dan Menteri Perdagangan untuk u melakukan evaluasi terhaadap kondisi perrindustrian pascaa diberlakukan ACFTA, A bahkann beliau p ini akkan dibatalkan. Hal H ini didukungg dengan isu deeindustrialisasi, dimana d mengatakann bahwa bukan tidak mungkin perjanjian industri Indoonesia mengalaami pertumbuhaan minus mulai tahun 2004, hingga pada tahuun 2009 pertum mbuhannya hanyya 2%.

Bahkan induustri tekstil, kulit kayu, dan alas kaki mengalami pertumbuhan -55%.

Selain itu, liberalisasi ekonomi juga harus kita jadikan com mmon enemy. Hal H ini dikarenakkan akan ‘melum mpuhkan’ kemaandirian kita. Sehinggga lama kelamaaan kita tidak laggi berdaulat. Bayyangkan, sebuah negara yang industri strategissnya tidak lagi dikuasai penuh, ibaraat sebuah singaa yang salah sattu taringnya keroopos. Itulah yang dialami Indoneesia dengan IPO O Krakatau Steeel, atau IPO Garudaa Indonesia. Maasalahnya lagi, Indonesia belum mlah seperti maacan yang ditakkuti, namun sudah kehilangan senjata s alamiahnya. Selama liberaliisasi masih terjaadi, aset-aset neggara ini semakinn lama akan sem makin sedikit.

Dalam bidang Sosial Budaya, hal yang meenjadi isu strateegis sejak kepenngurusan Presidden KM Shana Fatina, dan diteeruskan oleh Presideen KM Herry Dhharmawan adalaah mengenai liberalisasi pendiddikan dan aksesibilitasnya. Seteelah digagalkannnya UU BHP oleh MK, M lantas bukaan berarti tangguung jawab pemerintah untuk melaksanakan m Leetter of Intent (LLoI) dengan IMF F akan selesai. Libeeralisasi akan teetap terjadi, dann sekarang payuung hukum yangg menaungi penndidikan tinggi di Indonesia adaalah PP No. 66 Tahuun 2010 yang baahkan menempaatkan peran pem merintah “semam mpunya” dalam pengelolaan perrguruan tinggi. Saat S ini sedang dibaahas mengenai RUU PT, dan kita harus sam ma-sama mengaawal proses ini,, agar tidak adaa lagi celah leggalisasi liberalisasi pendidikan di Indonesia, yang berpengaruh pula p pada aksessibilitas pendidikan, terutama bagi b masyarakaat tidak mampu.

b untuk selaalu kita Bidang yangg terakhir, yaitu Pertahanan Keeamanan. Isu strrategis terkait diiversifikasi energgi di Indonesia butuh kawal setidaaknya hingga taahun 2025 (berddasarkan Blueprrint Pengelolaann Energi Nasionaal). Pada tahun itu, target pemerintah adalah pem makaian minyak bumi kurang daari 20%, gas buumi lebih dari 30%, batu bara lebih dari 33%, biofuel lebih daari 5%, panas bumii lebih dari 5%, EBT lainnya lebbih dari 5%, dann CBM lebih darri 2%. Adapun komposisi k pemakkaian energi Inddonesia sekarang ini dapat kita lihat dari chart berikuut.

Selama diveersifikasi energi Indonesia belum m maksimal, maaka saat itu pulaa kenaikan TDL dan kenaikan harga BBM masih akan mendera kitta. Hal ini dikarrenakan BBM daan TDL masih bergantung b pada harga minyakk dunia, dimana Indonesia –waalaupun penghasil minyak– m namun itu tidak signifikaan.

Isu liberalisaasi energi juga masih akan kitaa hadapi, hal ini dikarenakan kontrak-kontrak k d dengan pihak assing masih akann terus berdatangann. Selama hal ituu masih terjadi, kita k masih tidak akan berdaulat atas energi yangg kita miliki.

Selain itu, issu strategis diveersifikasi pangann dan teknologi pangan p akan sellalu menjadi isu strategis. Selam ma diversifikasi pangan p dan teknolooginya masih beelum berkembanng, maka jangann heran bila kita masih kesulitann dalam swasem mbada beras. Sebagai S bukti, pada tahun 2010 kitaa harus mengim mpor beras sebaanyak 1,33 juta ton (senilai denngan Rp.29 Triliun). Sungguh irronis di tengah julukkan negara agraaris. Padahal, tahhun 2008 dan 20009 kita mengallami swasembadda beras. Dalam m hal ini, kesejahhteraan petani juga memainkan peranan penting, dimana kita bisa belajar ketika UU No. 12 Taahun 1992 disahhkan, maka liberalisasi sektor panggan dimulai, dann petani beralihh kepada tanam man yang lebih menguntungkan m n ketimbang paddi. Kita tidak maau lagi mendengar petani Indonesia miskin dan pada akhirnya menninggalkan padi untuk ditanam.

WHAT TO O DO? Saatnya kitaa beralih dari medan m kondisi kee medan aksi. Sebuah S rekayassa dirancang di sini, karena kitaa sedang merekkayasa sebuah banngsa, merekayassa Indonesia. Sehingga, kita haarus merancangg bagaimana cara kita berbuat dan strategi apaa yang akan kita buat dengan melihat kepada pootensi yang kita miliki, potensi mahasiswa m ITB pada khususnyya dan mahasisw wa seIndonesia pada umumnya. m moodel Triple Helixx yang dikembangkan Henry Ettzkowitz, kita bisa melihat bahw wa ITB Pada hakikaatnya, dengan mengadopsi sebagai perrguruan tinggi teeknik dan centree of technology akan a sangat eraat berhubungan dengan masyarrakat ekonomi-inndustri.

Itulah menggapa sekarang frame f yang terbbangun di benakk mahasiswanyaa adalah ‘perusaahaan’, bukan pemerintahan, p ataupun LSM. Perinddustrian di Indonnesia memegangg peranan pentinng. Ibarat sebuaah mobil, industrri adalah mesinnnya. Perindustriaan yang baik akan beerdampak pada bergairahnya seektor riil yang meenjadi motor perrekonomian.

 y berhubunggan langsung dengan perindusstrian. Jika kita melihat pada industri i ITB sendiri mempunyai baanyak jurusan yang manufaktur saja, maka juruusan-jurusan yaang terkait ke dalamnya, d diantaaranya adalah Teknik T Industri, Teknik Mesin, Teknik Penerbangaan, Teknik Material, Teknik Fisikka, Teknik Kimiaa, dan banyak juurusan lain di FTI, STEI, SF, SITH, SBM, dan FSRD. Melihat padda besarnya pottensi ini, maka isu perindustrian yang telah dibangun pada keepengurusan Heerry Dharmawan akan tetap di lanjutkan.

Potensi lainnnya di ITB adallah adanya jurussan yang terkaitt dengan kondissi natural resourrces Indonesia. Jika melihat pada sub bahasan seebelumnya, isu tentang energi ini akan massih sangat hanggat. Hal ini meenjadi peluang bagi kita untuk turut berkontribussi dalam merekaayasa Indonesiaa. Teman-temann di jurusan sepperti Teknik Perm minyakan, Teknik Pertambangaan, dan jurusan lain di FTTM, FITB B, atau fakultas lainnya. Untuk itu, i isu Energi yang y telah dibanngun pada kepeengurusan Izul, Shana, S H tetap akann dilanjutkan.

Yusuf, dan Herry Terakhir, isuu yang akan kitaa bawa lagi adalah isu yang hinngga sekarang masih m hangat, yaaitu pendidikan. Aksi ITB untuk semua bukan meruupakan akhir, namun awal bagi pengawalan p mahasiswa terhadaap isu pendidikaan, tidak hanya di d kampus, namuun juga dalam tataraan nasional. Haal ini karena kitaa sendiri adalah objek sekalliguss subjek pendidikan, yang sehaarusnya kritis terhadap arah pendiddikan nasional kita.

Lebih lanjutt, mengenai peenjabaran langkaah yang akan kita lakukan terrhadap empat isu i ini (Industri,, energi, pangaan, dan pendidikan) selama setahunn ke depan, akan dijabarkan dalam tabel berikutt.

Â

Subbidang

Isu Sttrategis

Capaian

Deindusstrialisasi Industri UM MKM

Pembatalan/penanggguhan perjanjian ACFTA A

Neolibeeralisme Perekoonomian

S Sosial Politik

Kajian Strategiis

Hubu ungan Luar

Bangun Afiliasi: A BEM-SI, API, APIN NDO, HIPMI, dll

Himpun kajian maassa kampus: MTI, HM MM, HIMATEK, KMPN, HATI, KSEP, dll

Pelihara jaringan: DPR Komisi VI, Pelaku industri (asosiaasi), Menkop, Menpeerin, Mendag

RDP kee DPR dan Menko Peerekonomian

Bangun Roadmap: High cost economy, deindustriialisasi

Petisi taanda tangan jika () maka () terkait ACFTA

Diversifikkasi Energi

Energi - Pangan

How to?

Revisi UU Migass

Bangunn Afiliasi: BEM-SI, REFO ORMINER, IRESS

Himpun kajian maassa kampus: PATRA, TE ERRA, GEA, HATI, PSIK K, dll

RDP ke DPR dan Kem menterian ESDM

Bangun Roadmaap: Liberalisasi, diversiifikasi

Ke-MK K: Judicial Review

Follow up Komunitass Energi Nasional Mahasisswa Indonesia

Liberalissasi Energi

Pelihara jaringan: DPR Komissi VII, LSM, Kementterian ESDM

Bangun partisipasi: aksi isu k kontemporer Aksesibilitaas Pendidikan Pendidikan Liberalisassi Pendidikan

Reevisi PP No. 66 Tahun 2010 2 atau Pengawalan RUU PT

Bangun afiliasi: BEM-SI, Kobar

Himpun kajian maassa kampus

RDP ke DPR dan Kemenntrian Pendidikan Nasional

Bangun roadmaap: aksesibilitas dan liberalisasi

Pelihara jaringan: j LSM, BEM, Pemerintah

Â

NATIONÂ ENGINEERIINGÂ Sekarang mari m kita tanya kee dalam hati kitaa, masih rindukaah kita dengan kebesaran k mahaasiswa? Ketika penguasa pongah dan bebal mengggunakan tangann besinya, sekettika itu mereka tuurun ke jalan unntuk mengajak seebanyak-banyakknya masyarakaat untuk kritis. Ketikaa undang-undanng yang ada maalah menindas rakyat, r maka meerekapun berkonsolidasi, berafiliasi, dan membbangun sebuah kekuatan besar, berrgelombang-geloombang untuk menghantam m hal tersebut. p b bangsa, hanya sibuk dengan bangku kuliahnya, tugasKini, mahassiswa yang dahuulu juga ikut mennentukan arah perkembangan tugasnya, ponsel-ponselnyaa, laptop-laptopnnya, dan lainnya. Kedepannya, hal h ini tidak boleh lagi terjadi, maahasiswa harus segera s kontrol sosial. s kembali keppada perannya sebagai Sebagai penjelasan, selain dari subbidang tersebut, kita teetap akan menggambil sikap terhhadap semua isu yang berkembbang di masyarakatt. Sebagai contooh: pornografi, koorupsi, dan lainnnya. Hanya saja, untuk isu eskaalatif, kita nantinyya akan berfokus pada empat bidanng tersebut. Semoga langkah ini bermanfaat bagi b usaha perbbaikan bangsa dan d masyarakat ini. Salam cintaa untuk perdamaiann dan perjuangann.

PLATFOR RM ESKALA SI ISU INDU USTRI KM ITTB 2011 – 2 012

KONDISII PERINDUSSTRIAN IND ONESIA 19 67 – 2004

Situasi dunia ke depan dihhadapkan pada berbagai tantanngan ekonomi, semakin terbataasnya energi minyak bumi, kem majuan teknologi yaang menjadikan daya saing muutu produk tidak bisa bertahan lama, ditambah lagi dengan libberalisasi perdaggangan yang akan dihadapi, bahkkan isu lingkunngan turut menndorong gerakan masyarakat dunia untuk mencegah m pengeelolaan lingkungan yang y merusak kualitas k kehidupaan masyarakat.

Sejak tahunn 1967 hingga 2004 struktur perekonomian Indonesia menngalami perubaahan yang signifikan. Perlahann-lahan kontribusi sektor s industri teerhadap PDB semakin s meninggkat hingga darri 7.3% hingga 28.1%. 1 Sebalikknya, sektor pertanian menurun daan pertambangaan cenderung konstan. k Indonessia mulai lepas landas dari negara agraris meenjadi negara inndustri.

Industri-induustri berkembanng di Indonesia, baik yang investasi asing, ataupun investasi dalam d negeri. Beberapa B industri yang menjadi ungggulan Indonesiaa saat itu adalahh tekstil, garmen, alas kaki, rotann, dan lainnya.

Infrastrukturr juga mengalami perkembanggan yang sangaat signifikan dalam rentang waaktu tersebut. Jalan-jalan J rayaa mulai dikembangkkan, jalan tol dibangun, d beberapa pelabuhann laut dikembaangkan, jaringann listrik, gas, dan d air juga seemakin dikembangkkan.

1

Departemenn Perindustrian RII. Laporan Pengem mbangan Sektor Inndustri 2004 – 20009. 2009

KONDISII PERINDUSSTRIAN IND ONESIA 200 04 – 2009

Namun sejaak 2004 hingga 2009, kontribussi sektor industrri terhadap PDB B semakin menuunjukkan tren peenurunan. Departemen Perindustriaan RI melaporkaan bahwa kontribbusi sektor indusstri terhadap PD DB menurun dari 28,1% menjadi 27,34%. Tidakk hanya itu, sektor inndustri semakin menunjukkan peertumbuhan minnus, dari 6,38% di tahun 2004, menjadi m 4,60%; 4,59%; 4,67%; 3,66%; dan 2,31% pada tahun 20009. Melihat kenyyataan ini, banyaak pengamat ekkonomi menginddikasikan terjadinya “deindustriaalisasi”. d 80% menjadi 60%, penurunan jumlah unit usaha Hal ini juga ditunjukkan dengan penurunann kapasitas terppasang industri dari industri skalla sedang dan besar, dan penurrunan signifikan dari indeks prodduksi industri seddang dan besar..2 Deindustriallisasi yang terjaadi semakin diperparah dengann sejumlah perddagangan bebass yang diikuti oleh o Indonesia, seperti ASEAN – China C Free Trade Agreement (A ACFTA), Indonessia – Japan Ecoonomic Partnersship Agreement (IJ-EPA), dan laainnya.

Industri kita ibarat menghaddapi lawan beratt semacam Chinna dan Jepang yang y perindustriannya sudah saangat mumpuni. United Nations Inddustrial Developpment Organizattion (UNIDO) melaporkan m bahwa China menduduki posisi pertama p dalam kinerja industri di Asia A Timur dan Tenggara, T sedaangkan Indonesiaa pada urutan ke-38. k Tidak hannya itu, pertumbbuhan nilai eksppor dan impor Indonnesia dalam limaa tahun terakhir tercatat t 11,50% berbanding 24,447%.

BEBERAP PA CONTOH H

Memang tidak semua caabang menggalami industri g deindustrialisasi. Namun, gejala b umum meenunjukkan bahwa walaupun tidak semua, industri yang mengalami deindustrialisasi jauh lebih banyak dibaandingkan yang tidak mengalami deindustrialisasi.

Tabel berikut adalah laju pertumbuhaan industri 20004 – 2009. Dataa ini diambil dari Badan Pusaat Statistik RI. Kita K dapat melihaat mana bahwa hanya h industri barang b kayu dann hasil hutan yanng menunjukkann gejala pertumbuhaan, yaitu terus menanjak dari -2,07% sampai 2,44%. Induustri alat angkuut, mesin, dan peralatan menngalami pertumbuhaan konstan, yaituu sekitar 9,7% daalam beberapa tahun t tersakhir.

Sisanya, maayoritas cabangg industri mengaalami penurunan. Industri makaanan, minuman, tembakau, tekkstil, barang kulit, alas kaki, kertas, barang cetakaan, pupuk, kimiaa, barang dari kaaret, semen, baarang galian nonn logam, logam dasar, besi, bajja, dan lainnya.

2

Ibid

KONDISII 2010 – 20 11

Sampai saaat ini bangun inddustri di Indonessia masih disokoong Industri bessar sekitar 70%, sisanya industrri kecil dan menengah.

Dari posisi tersebut, t 45% merupakan m indusstri berbasis sum mber daya alam (resources ( baseed industries), 177% merupakan industri i padat tenagga kerja (labourr intensives induustries), sedangkkan sisanya terssebar antara inddustri padat moodal dan industri padat teknologi. Oleh O karenanya, pengembangann industri perlu diarahkan d demi tercapainya t keseeimbangan peraan antara industrri kecilmenengah dan industri beesar. Demikian pula industri yaang berbasis paadat modal dann teknologi haruus lebih didoronng dan u menyeimbbangkan dengann industri yang berbasis Tenaga Kerja dan Sumbber Daya Alam. difokuskan untuk Ditinjau darii persebaran wilaayah, sebanyak 73,5% industri besar masih terkkonsentrasi di Pulau P Jawa, sisanya di luar Pulauu Jawa dan Bali. Lookasi industri unntuk Pulau Jawa, terbanyak beerada di Jawa Barat B sekitar 27,52% sebesar 19,6% 1 berada di d Jawa Timur sedanngkan di luar Puulau Jawa, terkoonsentrasi di Sumatera, kurang lebih 18,37%. Persebaran P Induustri di Kawasann Timur Indonesia sebesar s 2,74% berlokasi b di Pulaau Sulawesi, Maaluku dan Papua. Perkembangaan ekspor nasioonal selama tigaa tahun terakhir sebbelum krisis 20099 menunjukkan peningkatan yang menggembirrakan. Total realisasi ekspor padda tahun 2007 tercatat t sebesaar US$ 114.1000,89 juta menningkat 13,20% % dari tahun 2006 2 dan pada tahun 2008 pertumbuhan ekspor menningkat sebesaar 20,09% denggan nilai sebesaar US$ 137.0220,42 juta.

Sum mbangan Industtri Indonesiia (PDB)

Baasis SDA 38%

45% Paadat Tenaga Keerja 17% % Paadat Modal dan n Teeknologi

Perkem mbangan Impor nasional selam ma tiga tahun terakhir juga mengalami m peninngkatan yang tinggi. Total im mpor Indonesiaa pada 2 sebesar US$ 74.473,43 juta atau tahun 2007 meninggkat 21,96% dari d tahun 20006 dan pada tahun 2008 pertumbuhan impor 7 dengan nilai meninggkat sebesar 73,48% sebesaar US$ 129.197,31 juta. Konddisi ini menunnjukkan terjadi peningkatan impor sebesaar 3,32 kali.

Pemicuunya adalah peeningkatan impoor pada kelompok TPT, T Kulit dan alas kaki, Biji Tem mbaga dan peraalatannya serta Permata P dan Peerhiasan. Permassalahan yang diihadapi dalam menggembangkan inddustri lebih lanjuut ke depan anttara lain: lemahnnya prasarana dan d sarana, keterbatasan berprroduksi barang seteengah jadi dan komponen di dalam d negeri; keeterbatasan industri berteknoloogi tinggi; kesennjangan pembanngunan daerah; keteerbatasan penguasaan pasar domestik; d ketergantungan ekspoor pada beberappa komoditi dann negara tujuan; belum kuatnya perran Industri kecil dan menengah.

KONDISII PASCA PEM MBERLAKU AN ASEAN‐‐CHINA FREEE TRADE A REA (ACFTA A)

ACFTA, meeskipun baru dibberlakukan padaa tahun 2010, naamun penandatanganan perjanjian sudah dilakkukan sejak Novvember 2004. Selam ma rentang tahun disepakatinya perjanjian dan pemberlakuan, p P Pemerintah Indoonesia mengakui bahwa memanng tidak

H mempersiappkan strategi khusus dan terenccana untuk menghadapi era ini. Hal ini diakui oleh Menteri Periindustrian MS Hidayat.

Meskipun Pemerintah P Indonesia telah menngusulkan untukk melakukan rennegosiasi untuk 228 pos tarif prroduk yang berppotensi injuries agar pengenaan beebas bea masuk dapat ditunda pelaksanaanya, p namun sayangnnya hal itu tidak berjalan b dan Inddonesia terpaksa haarus terus berjalaan dengan mekanisme ACFTA.. Ini berarti, sejaak awal Indonesia tidak siap, daan ACFTA dinilaai cacat bagi Indoneesia.

Hasil evaluaasi dua tahun pemberlakuan p A ACFTA Kementeerian Perindustriian menyatakann bahwa enam produk p injuries karena ACFTA, yaitu industri tekstil dan produk tekkstil/TPT, makannan dan minumaan, elektronik, alas kaki, kosmettik, serta industrri jamu. d ACFTA.. Sejak 1 Januari 2010, ketika ACFTA A Nyatanya keekhawatiran maayoritas publik Inndonesia benar dalam menilai dampak diberlakukan hingga saat ini, produksi industri nasional menurun m sampai 50 persen karrena kalahnya persaingan, p khussusnya pada produkk usaha kecil daan menengah, di pasar dalam neegeri.

Akibatnya adalah a sektor inddustri terpaksa memangkas m jum mlah tenaga kerjaa hingga 20 perrsen. Padahal, pertambahan p anngkatan kerja baru mencapai m dua juuta per tahun. Itu berarti jumlah pengangguran terus meningkaat dari 8.9 juta pada p 2009 menjadi 9.2 juta orang pada p tahun ini (22011). Begitupulaa dalam hal neraaca perdagangan Indonesia teruus menurun. Sebbagai contoh, jikka pada 2006 Indoneesia masih meniikmati surplus USD39,7 miliar daari perdagangann, tahun ini Indonnesia hanya menndapatkan keuntungan sebesar US SD22,1 miliar. Tergerusnya suurplus perdagangan itu, disebbabkan oleh kiaan timpangnya neraca eksporr-impor Indonesia dan China. Pada 2000-2007 neraaca perdagangan Indonesia-China masih seimbbang, tapi lambatt-laun Indonesiaa malah mengalami defisit.3 Pada 2010 saja, defisit peerdagangan Indoonesia dengan China sudah mencapai m USD 7 miliar. Data ituu menunjukkan begitu derasnya arrus barang dan jasa j dari China yang masuk ke Indonesia, mulaai dari remeh-tem meh seperti penniti hingga barang yang sesungguhnnya sudah banyaak di negeri ini (E Editorial MI, Jum mat 29 April 20111).

Kementerian Perindustrian telah mengevalluasi tujuh jenis produk industri yakni besi dan baja, tekstil dann produk tekstil (TPT), menterian Perinddustrian kosmetika, mainan anak, alas kaki, lampu, dan loudspeaker. Dirjen Basis Industri Manufaaktur (BIM) Kem (Kemenperin) Panggah Susanto mengatakkan, dari tujuh produk tersebutt, terdapat lima jenis produk uttama yang menngalami T, mainan anak,, kosmetika, dann alas kaki. lonjakan imppor yang signifikkan. Kelima prodduk itu adalah beesi dan baja, TPT Berdasar daata Badan Pusaat Statistik (BPS)), selama Februuari 2011 perdaggangan Indonesia dengan Chinaa juga mencatatt defisit US$ 324,5 juta. Defisit nerraca perdagangaan nonmigas deengan China paada periode Januari-Oktober 20010 mencapai US$ 5,3 mi peningkatan sebesar s US$ 1,44 miliar dibandinngkan periode yaang sama tahunn 2009 senilai US$ U 3,9 miliar. Angkka itu mengalam miliar.

CAPAIAN N YANG DIH HARAPKAN

Capaian yaang diharapkan dalam eskalassi isu industri ini pada dasarrnya adalah kessiapan perindusstrian nasional dalam menghadappi liberalisasi peerdagangan. Bukkan anti pada liiberalisasi perdaagangan, namun lebih kepada kesiapan kita semua. s Oleh karenaa itu, capaian konkrit yang diharaapkan adalah peenangguhan sem mentara ACFTA.

3

Badan Pusaat Statistik. http://w www.bps.go.id

E ESKALASI ISU I NDUSTRI

Eskalasi

Mei 1

2

Juni 3

4

1

2

3

Juli 4

5

1

2

Agustus 3

4

1

2

3

S September 4

1

2

3

4

Oktobber 5

1

2

3

November 4

1

2

3

Desember 4

1

2

3

4

JJanuari 5

1

2

3

Februari 4

1

2

3

Maret 4

1

2

3

4

Industri Persiapan Kajian Pengangkatan Opini Audiensi ke Depdag dan Menko

K Keterangan: • • • • •

Persiapan dan kajian isu strateegis industri-ekonomi akan dimulai sejakk bulan Juli 2011, daan akan distop dahulu untuk diisi isu eneergi sekitar bulan Aggustus-Oktober Desember 2011.

2011. Kajiaan akan dilanjutkan laagi pada November-D Pengangkaatan opini, berupa akksi penyikapan ke maasyarakat (metode tiidak hanya demonstrrasi) akan dilakukan sekitar bulan Januaari 2012 (Momentum Kenaikan TDL 2012 dan Evaluasi E 2 Tahun ACFTA). Pengangkatann opini selanjutnya adda pada pekan ketigaa Februari 2012 (Mom mentum Hari Pekerjaa Nasional).

Akan ada audiensi a dan tuntutan terkait penangguhan ACFTA kepada Departemen D Perdagaangan dan Kementerian Koordinator Bidaang Perekonomian. Rencana akan kita lakukann pekan pertama dann kedua Februari 20112.

Pekan keem mpat Agustus dan peekan pertama Septem mber 2011 adalah libur Idul Fitri.

Pekan keduua dan ketiga Maret 2012 akan diisi denngan SIMPOSIUM GERAKAN POLITIK MAHASISWA M 2011 – 2012. Di sana kita akan mengevaluasi gerakan politik selama saatu tahun ke belakkang dan merencannakan format gerakkan politik satu tahhun ke depan berssama dengan mahhasiswa BEM Selurruh Indonesia.

PLATFOR RM ESKALA SI ISU ENER RGI KM ITB 2011 – 201 2

PARADIG GMA AWALL PENGELOLLAAN ENER GI INDONE SIA

Berbicara mengenai m pengeelolaan energi di Indonesia, kitaa tidak bisa mennempatkan enerrgi hanya pada bidang perekonnomian.

Karena jika hanya itu sajaa yang dipertimbbangkan, pastinya Pasal 33 UU UD 1945 akan dihapuskan. Teerlebih lagi, paraadigma p pasarr bebas yang libeeral. perekonomian kita adalah paradigma s menjaddi jiwa pengelolaaan energi Indonnesia masih tetaap kokoh tertuliss dalam Namun, Passal 33 UUD 19445 yang hingga sekarang UUD 1945. Bahkan, banyak pihak sangat mengelu-elukann pasal ini karenna memang mennjadi pembeda antara a sistem ekkonomi Indonesia dengan d sistem ekonomi liberaal. Perbedaannnya adalah bahhwa pengelolaaan energi di Inndonesia tidak hanya mempertimbbangkan aspek ekonomis, namun juga aspek kedaulatan k negaara, yang diejaw wantahkan dalam m perspektif ketaahanan nasional. Seekali lagi, itulah bedanya. b Perspektif ketahanan k nasioonal dalam energgi bermakna bahwa energi haruus tersedia secaara berkesinambbungan serta dibbarengi dengan kem mampuan daya beli masyarakaat.4 Bahasa bisnisnya adalah koolaborasi antaraa energi yang mencukupi m dan murah.

Pasal 33 UU UD 1945 menegaskan bahwa neegara berkewajibban mewujudkann hal tersebut.

Kem mampuan d daya beli maasyarakat

Terseddia berkesinam bungaan

Ketahan an Energi E

bahwa Lebih teknisnyya, Pasal 33 UUD 1945 mengisyaratkan m memang aspeek pengawasan dan pemegang kuasa minerral dan pertambangan ada pada negara, dalam hal ini pemerintah.. Itulah makna kedaulaatan energi, yang berkaitan dengan energi jika ditinjau d dari aspek ketaahanan nasionall. Satu lagi, dari aspek ekonomi, Pasal 33 UUD 1945 juga mensyaratkan bahwaa pelaksanaan usaha S harusnya dilakuukan oleh perussahaan negara. Sederhananya, negara sebagai pemilikk mineral right, pemerintah p pemegang hak atas mining right, dan peruusahaan negara sebagai pemeggang pelaksana usaha pertambangan (economic rightt).

Hal inilah yaang menjadi paradigma awall pengelolaan energi Indonesia. Tenntunya, yang kita k maksud paaradigma awal adalah bahwa sebeluum dilakukan amandemen, inilah yang menjadi m semangat filosoofis pengelolaann energi Indonessia.

KONDISI F AKTUAL PE NGELOLAA N MIGAS

Kenyataannnya, paradigma pengelolaan miggas nasional maasih terlalu berfookus pada penggutamaan ekspoor dalam dalam bentuk bahan menntah untuk menncapai target peenerimaan negaara (material). Indonesia masih memandang bahwa migas adalah

4

Sutadi Pudjo Utomo. Format dan Wujud Keberrpihakan Negara Dalam D Pengelolaaan Migas di Berbaggai Negara. 2010

y membawa keuntungan dann pendapatan yaang besar bagi keuangan k negaraa. Padahal, hakiikat dari sumberr energi komoditas yang adalah jelass-jelas untuk meenjadi ‘bahan bakar’ bagi perekoonomian nasionaal dan juga ‘senjjata’ kedaulatann negara. Perinddustrian dan jasa, traansportasi, atau bahkan sektor penganpun p butuuh energi. Sehinggga, seharusnyaa keuntungan multiplier dari ketaahanan energi jauh lebih besar darripada hanya peenjualan saja. Haasilnya, ketergaantungan penerim maan negara daari sektor migass masih tinggi, yaitu rata-rata hampir 30% dari total penerimaan neggara dalam 5 tahhun terakhir.

Akhirnya, kebijakan k ekspoor komoditas migas m yang selaama ini cukup berperan di daalam penerimaaan negara selaama ini menyebabkkan kontribusi miigas baik sebagaai bahan baku maupun m sumberr energi, didalam m peningkatan niilai tambah bagi sektor industri dan kegiatan ekonoomi di dalam negeri tidak optimaal. Kebijakan DM MO Migas yang mewajibkan kontraktor migas (KKKS) ( b kontraktoor belum dapat menjamin pemeenuhan menyerahkaan 25% dari hassil produksi minnyak bumi dan/aatau gas bumi bagian kebutuhan migas m di dalam negeri. n Tidak hanyaa itu, Indonesia belum memilikii kebijakan penccadangan sumbber daya migas sebagai bagian dari strategi menjaga m keamanan supply s energi di masa yang akaan datang dalam m bentuk keputuusan politik negaara, misalnya melalui kebijakan energi nasional diteetapkan Pemerinntah bersama DPR D RI yang berssifat mengikat daan diimplementaasikan secara koonsisten.

Penguatan perusahaan negara di dalam pengelolaan p miggas nasional seebagai bagian dari d strategi optimalisasi pemannfaatan o sumber dayya migas bagi kepentingan naasional dan penningkatan ketahhanan nasional belum dilaksannakan secara optimal.

Berdasarkan data tahun 2009, Share produuksi minyak bum mi PT Pertamina hanya sebesar 13,5% dari total produksi nasionnal dan T Pertamina hannya sebesar 15% % dari total produuksi gas bumi naasional; share produuksi gas bumi PT

TANTAN NGAN YANG G DIHADAPI

Dari penjabbaran tentang makna m filosofis dan d kodisi real Migas Indonesiaa, kini kita beraalih pada hal-haal yang terus menerus membuat kita gelisah dan menjadi m hal yangg perlu kita prioritaskan untuk diselesaikan, d agaar cita-cita kita akan a ketahanan energi K menghadapi banyak tantangan yang harus dijawab, d berikut beberapa tantanngan tersebut. nasional dapat terpenuhi. Kita •

m penyediaan energi e nasional masih relatif tinnggi mencapai hampir Hingga tahun 20009, share minyaak bumi di dalam 500% dalam energgy (primer) mix nasional;

•

Keetergantungan yang y tinggi terhaadap minyak bum mi belum diimbaangi oleh peningkatan cadangann terbukti dan prooduksi, dimana dalam 1 dekade d terakhir cadangan c terbukkti mengalami penurunan dari 5,1 5 miliar tahun 2000 2 menjadi 4,44 miliar r 1,4% per tahun, sedangkan tingkat prooduksi pada perioode yang sama mengalami penurunan taahun 2009 atau rata-rata daari 1,4 juta barel per hari menjaddi 0,95 juta barell per hari atau menurun m rata-rataa 3,5 persen perr tahun;

•

Seejak tahun 20044, Indonesia suddah menjadi neet oil importer akkibat kemampuaan produksi dalam negeri tidakk dapat mengimbangi perrtumbuhan konsuumsi. Pada tahuun 2009 konsum msi minyak bumi mencapai 1,34 juta j barel per haari atau lebih tinggi dibanddingkan kemamppuan produksi seebesar 0,95 jutaa barel per hari;

•

mi peningkatan dari d 339 ribu barrel per hari mennjadi 424 ribu baarel per Paada periode 20004-2008, impor BBM mengalam haari atau rata-rataa 6,3% per tahunn. Nilai impor BB BM pada periodee tersebut menccapai US$ 48,733 miliar yang terddiri dari biaya impor prem mium sebesar US S$ 16.0 miliar, biaya b impor solar sebesar US$ 29,59 2 miliar dan biaya impor keerosene seebesar US$ 3,144 miliar;

•

Daalam 1 dekade terakhir penam mbahan cadangaan terbukti gas bumi nasional tidak t terlalu siginifikan, dari 94,,6 TCF taahun 2000 menccapai 112, 3 TCF tahun 2009, atau a hanya tumbbuh rata-rata 2,11% per tahun. Demikian pula dengan d

m dari 6,3 6 miliar kaki kuubik per hari (SC CFD) menjadi 7 miliar SCFD ataau hanya tumbuuh ratatinngkat produksi meningkat raata 1,2% per tahuun pada periodee yang sama •

Indonesia merupaakan produsen gas g bumi terbessar kesepuluh di dunia dan terbeesar kedua di Asia A Pasifik padaa tahun t produksi teersebut 20009, namun demikian pemanfaaatannya di dalaam negeri belum optimal. Sekkitar 50% dari total dialokasikan untuk ekspor, baik dalam d bentuk LN NG maupun gass bumi. Share gas bumi di dalam energy (primeer) mix naasional hanya seebesar 19% dari total konsumsi energi yang mencapai 1,1 miliarr BOE;

•

Beerdasarkan Neraaca Gas Nasionnal, pada tahun ini i diproyeksikann terdapat defisit gas mencapai sekitar 1 miliar SCFD, teerutama di Jawa (0,44 miliar SCF FD dan Sumaterra (0,34 miliar SCFD) S yang diakkibatkan oleh kekkurangan pasokkan dan keeterbatasan infraastruktur.

CAPAIAN N YANG DIH HARAPKAN

Tentunya, dari d pemaparan di atas, kita memimpikan akann ketahanan ennergi Indonesia, dimana energi bukan hanya teersedia secara berkkesinambungan dalam jumlah yang mencukupi, akan tetapi juga mudah teerjangkau oleh masyarakat, terutama harganya. Sehingga S harga bahan-bahan yaang lainpun akaan stabil. Kita beerpikir bahwa keetahanan energi dapat dicapai dengan d dua hal: 1.

2.

d Tuhann kepada bangsaa kita, bumi kita, dapat Diversifikasi energgi, yaitu bagaimana agar semuaa karunia yang diberikan kitta maksimalkan untuk kemakmuuran rakyat.

Naasionalisasi aseet energi, yaitu teentang bagaimanna titah Tuhan yang y telah menittipkan sumber daaya yang ada di dalam buumi untuk kita, hanya h untuk kitaa, bukan untuk manusia m yang serakah, sehinggga menggunakan energi dalam jumlah yaang sangat boros.

Untuk kepeengurusan tahunn ini, kita akan berfokus pada poin kedua. Seehingga, hal yang menjadi akaar masalah yangg perlu diselesaikann adalah legitimasi liberalisme dalam d sektor ennergi. Hal ini terrtuang secara gaamblang pada UU U No. 22 tahunn 2001 (UU Migas). Untuk itulah, gooal besar yang hendak h dicapai adalah a dilanjutkaannya pembahasan UU Migas yang y sedang terhhenti di DPR. Padahal, kita sama-ssama mengetahhui bahwa padaa tahun 2010 UU U Migas sudahh masuk ke dalam Program Leegislasi h Nasional. Teembakan kita terutama terkait paasal tentang libeeralisasi sektor hulu.

E ESKALASI ISU E ENERGI

Eskalasi

Mei 1

2

Juni 3

4

1

2

3

Juli 4

5

1

2

Agustus 3

4

1

2

3

September 4

1

2

3

4

Oktoober 5

1

2

3

November 4

1

2

3

Desember 4

1

2

3

4

Januari 5

1

2

3

Februari 4

1

2

3

Maret 4

1

2

3

4

Energi Persiapan Kajian Pengangkatan Opini Rakernas BEM SI Audiensi PROLEGNAS UU Migas Draft revisi UU Migas dari Mahasiswa

K Keterangan: • •

• • • • •

Persiapan dan kajian energi akkan mulai intens diadakan di kampus paada Agustus hingga Oktober. Kejaran yaang ingin dicapai dallam kajian tersebut adalah a adanya m UU Migas dan passal penggantinya. usulan pasaal yang direvisi dalam Pengangkaatan opini terkait libeeralisasi di sektor ennergi, berupa aksi penyikapan p ke masyyarakat (metode tidak hanya demonstrassi) akan dilakukan pada p Mei 2011 (Momentum m Kebangkitan Nasioonal), September 20111 (Hari ESDM), pekkan ketiga Oktober 20011 (7 Tahun SBY daan 2 Tahun SBY-Boeediono), pekan keem mpat November hingga pekkan kedua Desemberr (Hari Nusantara), daan Januari 2012 (Kennaikan TDL 2012).

Rapat Kerja Nasional Badan Eksekutif E Mahasiswa (BEM) Seluruh Indoonesia akan dilaksannakan di Bandung paada Juli 2011. Sebagai koordinator isu energi, e KM ITB akan meleggitimasi gerakan energi dalam skala nasioonal. Sehingga isu ennergi tetap menjadi concern c bersama mahasiswa Indonesia.

Pada bulann November, kita akaan melakukan audiensi ke DPR terkait denngan usaha membahhas kembali UU Migaas dalam Program Leegislasi Nasional (Proolegnas).

Pada Februuari 2012, kita bersaama dengan BEM Seluruh S Indonesia akkan kembali datang ke k DPR untuk menaanyakan perihal perkkembangan pembahaasan revisi UU Migas dan memberikan draft revvisi UU Migas dari mahasiswa. m Pekan keem mpat Agustus dan peekan pertama Septem mber 2011 adalah libur Idul Fitri.

Pekan keduua dan ketiga Maret 2012 akan diisi denngan SIMPOSIUM GERAKAN POLITIK MAHASISWA M 2011 – 2012. Di sana kita akan mengevaluasi gerakan politik selama saatu tahun ke belakkang dan merencannakan format gerakkan politik satu tahhun ke depan berssama dengan mahhasiswa BEM Selurruh Indonesia.

PLATFOR RM ESKALA SI ISU PEND DIDIKAN KM M ITB 2011 –– 2012

SISTEM PENDIDIKA AN NASIONA AL YANG BEERMUTU DA AN MENUM MBUHKAN SSDM YANG BERKUA LITAS

Pendidikan merupakan prooses sosialisasi sekaligus pewaarisan nilai-nilaii dari satu geneerasi ke generaasi berikutnya. Melalui M proses belaajar dan interakssi sosial, pendiddikan juga dapatt menjadi instrument utama dalam internalisassi, adaptasi, akuulturasi, dan pencipttaan budaya baru, disamping sebagai proses traansfer ilmu penggetahuan dan tekknologi (iptek).

Pendidikan memainkan peranan penting dan d strategis daalam menumbuhhkan sumber daaya manusia yaang berkualitas. Dalam e pendiddikan terbukti mampu m memacu pertumbuhan suatu s Negara. Peningkatan P kuaalitas pendidikann akan perspektif ekonomi, meningkatkaan produktivitas yang selanjutnyya akan meningkkatkan pendapattan.

Upaya mew wujudkan sumbeer daya manusiaa yang berkualitaas harus disertaai dengan proses yang juga berrkualitas, hal ini berarti sistem penddidikan yang meliputi metode, stakeholder pendidikan, infrasttruktur dan kom mponen terkait lainnya harus memiliki m kualitas yanng baik. Kondisii ini juga harus disertai dengann terbukanaya kesempatan k yanng seluas-luasnyya bagi seluruh rakyat Indonesia teerhadap pendiddikan yang baik,, sehingga peniingkatan akses dan pemerataaan layanan penddidikan harus menjadi m salah satu prioritas p pembanngunan nasional dalam bidang sosial s dan budayya.

Pemerintah harus terus berrupaya memperbaiki mutu dan relevansi pendiddikan agar komppetensi lulusan dapat d ditingkatkaan dan lebih sesuaai dengan kebuutuhan. Sistem pendidikan naasional harus bersifat b terpaduu, komprehensiff dan bermutu untuk menumbuhkkan SDM yangg berdaya saingg tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. s Penddidikan harus mampu m mengoptimaalkan potensi daasar yang dimilikki manusia beruppa potensi akal (pikiran), ( jasmanni, dan rohani unntuk membentukk sosok manusia yang utuh dan meengeluarkan mannusia dari keboddohan, kehinaann, kelemahan, dan d kemiskinan menjadi m manusia yang berpengetahhuan, meningkaatkan kemuliaann, dan berkekuuatan. Disampinng hal ini, manajemen pelayannan pendidikan harus transparan, bertanggung jaw wab, dan akuntaabel.

BANGSA A YANG BER RKARAKTER DAN MAJEEMUK

Karakter baangsa merupakaan sesatu yangg bersifat khas dari suatu banngsa dan membbedakannya dengan bangsa laainnya.

Karakter ini menjadi dasar kepribadian dann dapat menjadii jalan bagi kem majuan suatu banngsa, seperti Inddia yang maju dengan d swadesinyaa, dan Cina majuu dengan karakteer konfusinya.

Pembangunnan bangsa dann karakter suatuu bangsa (natioon and characteer building) merupakan prasyaarat guna mempperkuat Negara moddern yang dikenal dengan Negaara bangsa (natioon state). Upayaa pembangunan karakter ini mem mbutuhkan kerjaa keras yang persissten dan konsissten agar mampu melampaui ketertinggalan. Keberhasilan pembangunan p inni akan meninggkatkan kebanggaann terhadap identtitas bangsa dan berdampak paada meningkatnnya modal sociaal dan pada akhirnya akan berddampak terhadap peeningkatan daya saing bangsa.5

Kementriann Negara Perenccanaan Pembangunan Nasional/BA APPENAS. 2008. Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaaan RPJMN 20004-2009: Bersama Mennata Perubahan.

5

Bangsaa Indonesia merupakn bangsa b majemuuk. Kemajemukkan bangsa Inddonesia terlihat dari keberagam man dalam banyyak hal seperti;; kekayaan budaya, keesenian nation and kebanggaan k peningkataan peningkatan masyarrakat, suku banngsa, agama, hingga ch haracter atas identitas daya saingg modal sosial bangsa building wisata Indonesia. Ellemen cultural 6 dari bangsa budayaa tradisional Indoonesia saja terddiri atas banyakk bagian meeliputi tarian, ritual, ornameent, motif kainn, alat musik, cerita rakyat, musik dan lagu, l makanann, seni pertunjukkan, produk arsiteektur, pakaian traadisional, permaainan tradisionall, senjata dan alat perang, naskkah kuno dan prrasasti, serta tata caara pengobatan dan pemeliharaan kesehatan.

Keberagaman ini harus maampu dikelola dengan d baik karena ia merupaakan suatu poteensi yang dapat menjadi modal untuk y memicu terjadinya t konflik dan membentukk suatu kekuataan yang maksiimal, bukan seebaliknya, menjadi ancaman yang persaingan yang tidak sehaat bila keberagam man ini tidak dikeelola dengan baik.

Globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi menyyebabkn dibutuhhkannya penyessuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana yaang dinamis ini, dibutuhkan penngembangan keebudayaan yangg dapat membeerikan arah bagi perwujudan iddentitas nasional yaang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya baangsa, dan yanng dapat mencciptakan iklim koondusif dan haarmonis sehingga niilai-nilai kearifann lokal akan maampu meresponn modernisasi secara s positif daan produktif sejalan dengan nilai-nilai 7 kebangsaann.

REALITA AS PENDIDIK KAN INDON NESIA

Kondisi tingkat pendidikaan Pada awal tahun 2004, raata-rata lama seekolah penduduk berusia 15 taahun ke atas addalah 7, 1 tahun. Angka buta aksara u 15 tahun ke k atas masih sebesar s 10,12 persen. p Angka partisipasi p sekolah (APS) atau rasio penduduk yang penduduk usia bersekolah menurut kelomppok usia sekolahh menunjukkan hasil h sebagai berrikut: Kelo ompok usia 7--12 tahun 133-15 tahun 166-18 tahun

Presentaase APS 96.44% 81% % 51% %

Data tersebut mengindikasikan ada masih terdapat t sekitar 19% anak usia 13-14 1 tahun dann sekitar 49% annak usia 16-18 taahun yang tidak bersekolah. b Disparsitass Pendidikan daan taraf pendidikan Kesenjangaan pendidikan, khususnya pada jenjang SMP P/MTS ke atas, masih terjadi antar kelompokk masyarakat, seperti kesenjangan antara penduuduk kaya dan miskin, kesenjaangan pendidikaan antara pendduduk pedesaann dan perkotaaan, dan

6 7

http://www.bbudaya-indonesia.org BAPPENAS S. Op.cit

a daerah. Data D statistik dari d Depdiknas pada tahun 2006 2 mengungkkapkan bahwa 32.1% kesenjangan pendidikan antar MP/MTs 95%, 12.3% kabupatenn/kota memiliki APK A SMP/MTS antara kabupaten/kkota memiliki Anngka Partisipasi Kasar (APK) SM 90%-94.99% %, dan 56% meemliki APK di baawah 90%. Secaara umum, APK K untuk jenjang SMP/MTs S pada tahun 2007 meencapai 92.53% , pada p tahun 2008 APK terhadap pendidikan menengah m pada tahun mencappai 65.2%, dan 17.25% pada jenjang j pendidikan tinggi t Kuantitas dan d kualitas fassilitas layanan pendidikan p Insfrasturktuur pendidikan yaang tidak memaadai. Sebagian besar b sekolah belum b memiliki prasarana p penunnjang mutu penddidikan seperti perppusatkaan, keterrsediaan buku, dan d laboratorium m. Standar ideal rasio murid per ruang kelas dann per guru yangg masih belum terdistribusi dengan baik (terjadi ketidakmerataaan). Umumnyaa, sekolah-sekoolah di daerah terpencil menngalami p dan di daerah d perkotaaan mengalami keelebihan guru. Kualitias K tanaga pendidik p yang teerbatas kekurangan sumber daya pendidik dan tak ideaal karena disertaai rendahnya kessejahteraan pendidik. Ketidakopptimalan tenaga pendidik dalam menjalankan tuggasnya berdampak pada mutu lulussan pendidikan yang y rendah dann tak mampu berrsaing dengan Negara N lain.

Pendidikan yang menghasilkan mutu SDM M yang rendah akan a menjadikaan produktivitas nasional tetap dalam d posisinyaa, tidak k global menempatkan m seejumlah perguruaan tinggi kita berada di beranjak naaik. Lemahnya lembaga pendidikan ini dalam konteks bawah perinngkat Negara teetangga yang juuga berdampak pada kemampuuan Negara yanng hanya sebaggai pengekspor tenaga kerja yang tak t terampil ke mancanegara. m

LIBERAL ISASI PEND DIDIKAN TIN NGGI

Pasca dibaatalkannya UU No. 10 Tahun 2008 (UU BHP), usaha untuuk meliberalisassi pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan tinggi terus menerus dilakukaan. Kali ini, peemerintah sedanng menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Tinggi, yang meenurut banyak kaalangan disebut sebagai UU BHP jilid 2. mati, usaha libeeralisasi pendidikan ini sudah terjadi t sejak Inddonesia dilanda krisis moneter.. Saat itu, Pemerintah Jika kita am Indonesia menandatangani m i perjanjian dengan Internationaal Monetary Funnd (IMF) untuk membantu keuaangan Indonesiaa yang sedang dilanda krisis. Perjaanjian ini dikenaal dengan nama Letter of Intent (LOI). Pada intinya, salah satuu poin yang ditekkankan adalah dereegulasi dan privaatisasi. Salah saatu sektor yang diprivatisasi addalah pendidikann. Benar saja, taahun 2003 pemerintah mensahkan UU No. 20 Tahun 2003 (UU Sissdiknas), penggaanti UU No. 2 Taahun 1989.

UU Sisdiknaas ini menjadi jaalan utama bagi liberalisasi penndidikan di Indonnesia. Beberapaa pasal yang meencirikan hal itu adalah tentang Baddan Hukum Penndidikan (BHP) pada p Pasal 53, yang menjadi ciikal bakal pengeesahan UU BHP P. Juga pada Paasal 46 dan 54 tentaang pendanaan perguruan tingggi.

Melengkapi UU Sisdiknas, keluarlah UU BHP pada taahun 2008. Dalam UU Tersebbut, diatur bahw wa pemerintah hanya menanggunng biaya perguruan tinggi sebaanyak 1/3. Sementara sisanya dibebankan paada perguruan tinggi t dan mahaasiswa.

Sebenarnyaa hal yang haruss diperhatikan dari d hal ini adalaah kebebasan perguruan p tinggi dalam mencari biaya untuk meenutupi operasional. Perguruan tingggi (PT) berhakk mencari sumbber dana dari peerseorangan, keelompok, keluargga, organisasi profesi, p pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.

U BHP dibatalkan pada tahunn 2010. Sebagai pengganti sem mentara, pemerintah mengesahkan PP No. 66 Tahun Kemudian UU 2010, yang bahkan lebih parah p dari UU BHP, B dimana meemerankan posisi pemerintah dalam d menanggung beban penddidikan tinggi semampunya.

Sekaarang, RUU Peendidikan Tingggi yang sedaang dibahas juuga sama parrahnya.

Padaa draft terbaru, Pasal P 88 diatur bahwa mahaasiswa menannggung biaya paling banyyak 1/3 biaya opperasional. Hal ini i bisa UU No.. 20 UU No o. 10 RU UU dikattakan politik pencitraan sekaligus Tahun 2 2003 Letter of PP No o. 66 Tahun 2 2008 Pendid dikan Intent (LLoI) (UU Tahun 2010 penggalihan isu. Dengan ditambahkaan kata (UU BHP) Tingggi Sisdikn nas) ‘palinng banyak’, seaakan-akan mahasiswa menddapat keringaanan biaya untuk menaanggung biaya. Padahal tidaak ada jaminnan bahwa akann kurang jauh daari 1/3.

Bahkkan, hal yang lebih besarnyaa lagi, dalam draftt tersebut tidakk ditegaskan daan dijabarkan berapa b persen atau bagian peemerintah dalam m menanggungg biaya perguruan tinggi. t Jika dalam m UU BHP 1/3, dalam PP No. 66/2010 6 adalah semampunya, maka m dalam RUU U ini sama sekaali tidak diatur. Ini yaang dimaksud deengan pengalihaan isu. Dengan terbuai, kita lupaa masalah yang lebih l besar.

b ini hindaari. Sebab, dengan sedikitnya biaya, perguruan tinggi akan kehiilangan Liberalisasi pendidikan haruus benar-benar bangsa –minimal seecara psikologiss– independensiinya. Dengan mencari m dana keepada perseoranngan ataupun korporat k dan peemodal, tentunya peerguruan tinggi akan a mudah terjeerembab ke dalaam psikologi balaas budi. Dimanaa pada suatu saaat, akan mudah ‘dirayu’ ‘ dan diintervensi kepentingan. p dari baangsa belanda dahulu juga meenerapkan hal serupa. Dahuluu, yang Padahal, jikka kita menilik ke belakang, penjajah menjajah kita bukanlah darri institusi negarra Belanda (Netherland), namuun dari institusi privat (korporat)) yang bernamaa VOC, yang kebetuulan mereka berrbangsa Belandaa. Itulah mengappa orang-orang pribumi menyebbut mereka kom mpeni, berasal daari kata company (pperusahaan). Merekalah M yang memulai adannya pendidikan formal di Indoonesia ini lewaat politik etis. Namun N konsekuenssi politik etis ituu sendiri adalahh orang-orang dididik d untuk kemudian dipekerrjakan di pemerrintahan Belandda, dan mengabdi kepada k penjajah..

Itulah kejahhatan dari liberalisasi pendidikan. Siapa lagi pihak yang bisa membantu m biayaa pendidikan tinnggi jika bukan pemilik dana yang besar? b Siapa yaang memiliki danna besar kecuali para pemodal dan d korporat? Dan D berapa banyyak korporasi-korporasi raksasa di dunia d ini yang milik kaum-kaum –yang – dulunya–– adalah penjajahh. Penjajah keseejahteraan bangsa, lahir dan battin.

Mempertan nyakan tanggun ng jawab pemerrintah Pendidikan sudah seharusnya menjadi baarang publik. Seebagai konsekueensinya, hal ini mestilah dikeloola secara penuuh oleh d pertentanngan free markeet. Karena hal ini i krusial dan berpengaruh terhadap institusi neggara. Tidak boleeh dilepas ke dalam sumber dayya manusia sebbuah bangsa. Pendidikan P padaa akhirnya mem mbentuk watak inndividu, dan keetika individu ini saling bertemu, maka m akan terbeentuk karakter masyarakat, m dann pada skala yaang lebih besar lagi, mempengaruhi karakter sebuah s bangsa dann peradaban. Meliberalisasinya M a, bukan hanya meliberalisasi sekolah-sekolahh, kampus, ataupun pengelolaaannya, namun jugaa meliberalisasi pemikiran p pesertta didiknya.

Anggaran pendidikan p di Inddonesia merupakkan salah satu pos p yang paling besar. Hal yangg sudah diamanatkan dalam konstitusi adalah 20% % APBN (sekitar Rp.250 Trilliun).. Namun, jumlahh ini menguap enntah kemana, seehingga jika kita melihat, pos anggaran untuk pendidikan tinggi tidak lebih dari Rp.220 T setiap tahunn. m pendiddikan tinggi di negeri n ini. Anggaran yang besaar tidak Sudah sepaatutnya pemerinntah bertanggung jawab lebih mengenai sepatutnya dibarengi dengaan pengurangan tanggung jawabb dari 1/3 menjaadi semampunyaa, dan bahkan tidak diatur samaa sekali p dan itu merupakan harga mati. Kaarena ini berhubbungan besarannyaa. Pendidikan addalah tanggung jawab penuh pemerintah, dengan karaakter bangsa.

b pemerintaah yang menginteervensi pendidikkan secara penuuh atau minimal paling p besar prooporsinya, pihak privat Maka, jika bukan yang memppunyai berbagai kepentinganlah k yang akan menggintervensi penddidikan tinggi.

CAPAIAN N YANG DIH HARAPKAN

Dari pemapparan di atas, kiita dapat mengaambil kesimpulaan bahwa memaang pendidikan sangat dibutuhkkan untuk mem mbentuk karakter bangsa, yaitu karaakter yang mennjadi ciri khas bangsa b ini. Tidak hanya itu, akksesibilitas masyyarakat terkait dengan d j menjadi sorotan. pendidikan juga Kedua targeetan ini bermuaara pada sebuah musuh bersama pendidikan di Indonesia, yaitu y privatisasi dan liberalisasi sektor pendidikan Indonesia. Salaah satu simbol liberalisasi penddidikan adalah UU U No. 20 Tahhun 2003 (UU Sisdiknas), S UU No. 10 U PT). Oleh kareena itu, Tahun 20088 (UU BHP), dann yang sekarangg sedang dibahaas di DPR adalaah RUU Pendidikkan Tinggi (RUU capaian yanng kita harapkann adalah terpenuuhinya dan terfaasilitasinya tuntuutan kita terkait dengan d RUU PT T ini. Sehingga setelah s disahkan tiddak ada lagi polemik yang akkan menggangggu. Tuntutan yaang diberikan teerutama mengeenai usaha liberalisasi pendidikan.

E ESKALASI ISU P PENDIDIKAN

Eskalasi

Mei 1

2

Juni 3

4

1

2

3

Juli 4

5

1

2

Agustus 3

4

1

2

3

September 4

1

2

3

4

Oktoober 5

1

2

3

November 4

1

2

3

Desember 4

1

2

3

4

Januari 5

1

2

3

Februari 4

1

2

3

Maret 4

1

2

3

4

Pendidikan Pencerdasan dan Pemanasan Persiapan Kajian Pengangkatan opini Audiensi draft fix ke DPR RUU disahkan Pencerdasan pasca dan next action

K Keterangan: • • • • • •

Pencerdasaan, kajian, dan pemaanasan kampus terkait isu pendidikan suudah sejak awal Mei diwicanakan dan akkan selesai pada Agustus. Pada bulan Juli harapannya kajian menggenai RUU PT sudahh fix dan tuntutan yanng kita berikan sudahh solid.

Pengangkaatan opini terkait liberalisasi di sektor penndidikan, berupa akssi penyikapan ke massyarakat (metode tiddak hanya demonstraasi) akan dilakukan pada p Mei 2011 (Momentum m Hardiknas dan Kebbangkitan Nasional), Agustus 2011 (Hari Kemerdekaan K RI), daan pekan ketiga Oktoober 2011 (7 Tahun S SBY dan 2 Tahun SB BY-Boediono).

Kita juga akkan mengadakan audiensi ke DPR terkait dengan tuntutan fixx dari mahasiswa terrkait RUU PT. Audiennsi ini dikejar pada bbulan September, sebbelum RUU PT disahkan.

Pada sekitaar akhir September sampai s pertengan Okktober RUU PT akan disahkan, sehingga kita perlu mengatur concern pada waktu tersebut. Oleh karenna itu, kita bisa berkonsoliddasi terkait dengan arah gerak isu pendidikan kedepannya jikaa memang tuntutan yang y kita minta dipenuhi.

Pekan keem mpat Agustus dan peekan pertama Septem mber 2011 adalah libur Idul Fitri.

Pekan keduua dan ketiga Maret 2012 akan diisi denngan SIMPOSIUM GERAKAN POLITIK MAHASISWA M 2011 – 2012. Di sana kita akan mengevaluasi gerakan politik selama saatu tahun ke belakkang dan merencannakan format gerakkan politik satu tahhun ke depan berssama dengan mahhasiswa BEM Selurruh Indonesia.

ISU LAIN NNYA

TANTAN NGAN POLITTIK NASION AL

Enam puluhh lima tahun Inndonesia merdeka, namun sisttem tata negaraa Indonesia massih belum bisa dikatakan d stabil.. Sejak tahun 1945,, Indonesia telahh mengalami lima kali perubahann sistem pemerintahan8. Bahkann saat ini telah nampakpenyimp n anganpenyimpanggan dari bentuk presidensial yanng dianut oleh Inndonesia, sepertti kekuatan Legiislatif yang terlallu dominan dan sistem multipartai (terlalu ( banyak partai) p yang mem mpersulit konsolidasi.

Di awal kem merdekaan, sisteem pemerintahan Indonesia adaalah presidensiaal. Namun mengalami perubahan menjadi parlementer setelah Konnferensi Meja Bundar B yang mengharuskan Inndonesia menjaadi negara Fedeeral. Bentuk paarlementer ini teernyata membuat pemerintahanme p t sering. Hingga H akhirnyaa dekrit njadi tidak stabbil dengan pergantian perdana menteri yang terlalu presiden di tahun 1959, Soekarno S merubah sistem pemeerintahan menjaadi sistem demokrasi terpimpinn dengan menggangkat dirinya senddiri menjadi pressiden seumur hidup. Sistem Deemokrasi terpimppim tidak bertahan lama, karenaa di tahun 1965 terjadi peristiwa G 30 S PKI yang mengguncangkkan kondisi perppolitikan nasionaal. Dari situ lahir lah rezim yang baru, orde baruu, yang dipimpin oleeh Soeharto. Di masa orde baru, Indonesia kembali menganutt sistem presideensial, yaitu neggara dan pemerintahan dikepalai oleeh presiden. Faktanya sistem presidensial di orrde baru merupaakan sistem yang paling stabil selama s ini, walauupun di masa itu terrjadi pembatasann kebebasan beerdemokrasi di Inndonesia. Lantass apakah negeri ini harus diperinntah dengan kerras dan dibartasi kebebasannya unttuk mencapai staabilitas?

Stabilittas pemerintahhan menjadi sangat pentingg bagi pembanggunan sebuah negara. n Kondissi politik dan pem merintahan yangg stabil merupaakan awal darri pembangunaan dan Penyaatuan Kesejahteraan Indu ustrialisasi Kelimpahan kesejahteraan bersam ma. W. W. Rostow, R Nasional Nasio onal dalam Stages of Economic Growth; A Non Communist Manifestoo, menunjukkann lima garis tahap yang terdiri dari lima tahhap: 1) Masyarakatt Tradisional, 2) Prakondisi unttuk Tinggal Landas, 3). Tinggaal Landas, 4) Beergerak menujuu Kematangan, dan 5) Konsumsi Massal M Tinggi. Taapi satu dekade kemudian dia menambahkan m taahap terakhir: 6) Pencarian Kuallitas. Begitupula A.F.K. Organski, dalam Stages of Political Develoopment, menyebbutkan empat tahhap: 1) Penyatuuan Nasional Primitif, 2) Industrialisasi, d pun dapat terlihat 3) Kesejahteeraan Nasional, 4) Kelimpahan. Jika dilihat dari tinjauan sejarahh bangsa-bangssa yang ada di dunia bahwa stabilitas politik mendorong pertumbbuhan ke arah keesejahteraan. uasaan Legislaatif yang terlalu besar Sistem Presidensial multipartai dan Keku Sistem pressidensial multi partai yang dianuut oleh Indonesia dewasa ini dissinyalir telah meenjadi batu hambatan untuk meencapai stabilitas poolitik. Belajar daari sejarah Reppublik Indonesiaa Serikat dengaan sistem banyaak partai di tahhun 1950-1959, terjadi kegoncangaan dalam pemerintahan dan keetidakefektifan fungsi f parlemen. Begitu pula dengan sistem presidensial p mulltipartai yang kita annut saat ini.

8

Kansil, C.S..T, dan Christine S.T. S Kansil. Hukum m Tata Negara Reepublik Indonesia 1. 2000. Jakarta: PT. P Rineka Cipta

 m berkonsolidasi karena koalisi bersifat cair dan tidak perm manen.

Sistem mulltipartai yang dianut membuat kesulitan dalam Sehingga dapat d terjadi perrubahan peta politik p sewaktu-w waktu. Kondisi peta p politik yangg berubah-ubahh akan mempenngaruhi dukungan leegislatif terhadaap pemerintahann menjadi tidak stabil. Fenomenna tersebut sanggat kental padaa satu dekade teerakhir.

Pada kasuss lengsernya Preesiden Abdurrahhman Wahid, peengaruh perubahan koalisi yangg bersifat cair inni terlihat jelas. Koalisi yang dikenaal dengan namaa koalisi “poros tengah� mengaalami perpecahaan yang berujunng pada impeachment atas kessalahan Presiden. Perubahan P koaliisi yang menggguncang pemennrintahan kembaali terulang di masa m pemerintaahan Susilo Bambang Yudhoyono ketika menghaadapi kasus Cenntury. Kekuatan politik yang beerubah menggiring pada hak angket a untuk meenelisik kasus tersebut.

 Sistem pressidensial multipaartai yang dianuut oleh negara ini yang menim mbulkan koalisi cair c dalam parleemen jelas merrugikan stabilitas peemerintahan. Teerlebih lagi saaat ini terdapat banyak b partai yang y mengikuti pemilu dan meemenangkan suuara di parlemen. Seperti S yang terrlihat pada tabel di atas, terdappat perbandingaan suara yang tidak proporsional dengan posissi kursi sangat terseebar di partai-paartai kecil. Hal tersebut mengakibbatkan koalisi yaang terlalu cair.

Stabilitas pemerintahan, p merupakan m fakttor penting dalaam menuju kesejahteraan. Namun, melihat sistem pemerintahan Presidensiaal multipartai yanng kita anut, staabilitas pemerintahan sulit diwuujudkan. Terlebih lagi kondisi koalisi yang terlaalu cair akibat perseebaran kursi yaang terkonsentraasi pada banyak partai. Menghhadapi hal terseebut ada beberaapa solusi yangg dapat diterapkann untuk mencappai stabilitas, yaaitu: (1) mengannut sistem parleementer, sehinggga pemerintah yang dijalankaan oleh perdana meenteri yang dipilihh parlemen menndapat dukungann dari perlemen secara proporsiional (2) mengannut sistem presiddensial dengan jumlai partai yang leebih sedikit sehingga kursi parleemen lebih terkonsentrasi dan kooalisi lebih masiff. k publikk dalam menyuaarakan pendapatt semakin menguat. Amandemeen UUD Pasca runtuuhnya orde baru, opini tentang kebebasan 1945 menggarah pada pengguatan peran leggislatif. DPR mem miliki peran yangg kuat dan dominan dalam hal-hhal dukungan program, anggaran, legislasi, l serta penetapan perssonil. Kondisi teersebut tentu saja s bertentangaan dengan sisttem presidensiaal yang mensyaratkkan dominasi kekkuatan eksekutiff untuk stabilitas pemerintahan.

Maraknya Korupsi K Ketika masyyarakat akhir-akkhir ini disuguhi tontonan menggenai kriminalisaasi Pejabat Kom misi Pemberantaasan Korupsi ( KPK ), layakkah kitta mencoba melihat permasalahhan dari perpekktif yang lebih jauh? Ini untuk mencoba m memahhami makin marrak dan masifnya koorupsi di Indoneesia akhir-akhir ini. Memang koorupsi telah meewabah parah di masa Orde Baru, tetapi indikkasinya korupsi mennjadi masif dan merata m secara horisontal h di sem mua daerah dan tingkatan t wilayaah Indonesia di era e reformasi 10 tahun.

Era reformaasi telah diklaim m oleh banyak pihak sebagai era yang palingg demokratis seepanjang sejaraah Indonesia merdeka dengan sisttem multi-partai. UUD 45 hasil amandemen a padda masa reform masi telah mencipptakan konstelasi dan kebiasaaan baru

 dalam prosees-proses pengaambilan keputussan politik ( Politics decision proccesses ) di negaara ini. Keputusaan politik itu antaara lain adalah pem milihan kepala daaerah bupati, waalikota, guberrnuur, penentuan anggota a legislatiff, pembuatan daan penetapan undangundang. Padahal penetuan keputusan terseebut justr u menumbug suburkan korupsi karenaa belum adanya budaya anti korrupsi di masyarakatt.

Kebobrokaan Birokrasi Buruknya birokrasi b tetap menjadi m salah saatu problem terbbesar yang dihaadapi Asia. Polittical and Econoomic Risk Consuultancy (PERC) yanng berbasis di Hongkong H meneeliti pendapat para eksekutif bisnis asing (exppatriats), hasilnyya birokrasi Inddonesia dinilai termaasuk terburuk dan belum menggalami perbaikann berarti dibandingkan keadaaan di tahun 19999, meskipun lebbih baik dibanding keeadaan Cina, Viietnam dan Indiaa.

Di tahun 20000, Indonesia memperoleh m skorr 8,0 atau tak bergerak dari skorr 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, yaakni nol untuk terbaiik dan 10 untuk terburuk. Skor 8,0 8 atau jauh di bawah rata-rataa ini diperoleh berdasarkan b penngalaman dan peersepsi expatriats yang menjadi ressponden bahwa antara lain mennurut mereka maasih banyak pejaabat tinggi pemeerintah Indonesia yang memanfaatkkan posisi mereka untukmempeerkaya diri sendiri dan orang terrdekat. Para ekssekutif bisnis yanng disurvei PER RC juga berpendapaat, sebagian bessar negara di kawasan k Asia masih perlu mennekan hambatann birokrasi (red tape barriers). Mereka M juga mencatat beberapa kemajuan, terutam ma dengan tekannan terhadap birrokrasi untuk meelakukan reformaasi. m temuann PERC terjadi di d beberapa negara Asia sepertii Thailand dan Korea K Selatan. Peringkat P Thailand dan Reformasi menurut Korea Selattan tahun 2000 membaik, meskkipun di bawah rata-rata, r yakni masinng-masing m g 6,5 dan 7,5 dari tahun lalu yanng 8,14 dan 8,7. Tahhun lalu (1999), hasil penelitian PERC menemppatkan Indonesia sebagai negarra dengan tingkaat korupsi tertingggi dan sarat kroniissme dengan skoor 9,91 untuk koorupsi dan 9,09 untuk kroniismee dengan skala penilaian yang sama s antara nool yang terbaik hinggga sepuluh yanng terburuk.

CAPAIAN NÂ YANGÂ DIH HARAPKANÂ

Adapun cappaian yang diharrapkan dari geraakan pada isu koorupsi, tata kelola, dan lainnya adalah a terselenggaranya pemerintahan yang baik. Hal ini akan lanngsung kita tunttut dan arahkann kepada SBY sebagai s orang yang y paling berrtanggungjawab dalam S adalah salaah satu orang yang paling seering mengumbaar janji mewujudkann pemerintahann yang baik. Diitambah lagi, SBY politiknya unntuk berada di barisan b paling deepan dalam mem mberantas koruppsi. Oleh karena itu, langkah konnkrit yang ingin dicapai d adalah adannya gentleman agreement a dengaan SBY terkait upaya u pemberanntasan korupsi di Indonesia.

E ESKALASI ISU L LAINNYA

Eskalasi

Mei 1

2

Juni 3

4

1

2

3

Juli 4

5

1

2

Agustus 3

4

1

2

3

September 4

1

2

3

4

Oktoober 5

1

2

3

November 4

1

2

3

Desember 4

1

2

3

4

Januari 5

1

2

3

Februari 4

1

2

3

Maret 4

1

2

3

4

SBY Korupsi dan Tata Kelola Penegakan Hukum dan HAM 2 Tahun SBY-BD / 7 Tahun SBY

K Keterangan: • • • • •

merintahan akan mulaai diangkat oleh Sosppol pada pertengahan September hingga pertengahan Novem mber. Karena di sanaa banyak sekali Isu korupsi dan tata kelola pem momentum m besar yang bisa dijaadikan ajang pengangkatan isu, dimulai dari d 2 Tahun SBY-Boeediono dan 7 Tahun SBY, Sumpah Pemuuda, dan juga hari Paahlawan.

Sementara, bulan Juni akan kitta gunakan juga untuk mengangkat isu Penegakan P Hukum dan d HAM, dikarenakkan banyaknya kasuss penegakan hukum yang tertunda hingga sekaarang.

Pada puncaaknya kita akan mengambil momentum Oktober O untuk isu ini.

Pekan keem mpat Agustus dan peekan pertama Septem mber 2011 adalah libur Idul Fitri.

Pekan keduua dan ketiga Maret 2012 akan diisi denngan SIMPOSIUM GERAKAN POLITIK MAHASISWA M 2011 – 2012. Di sana kita akan mengevaluasi gerakan politik selama saatu tahun ke belakkang dan merencannakan format gerakkan politik satu tahhun ke depan berssama dengan mahhasiswa BEM Selurruh Indonesia.

DISKURSSUS SEPUTA AR GERAKAN N POLITIK M MAHASISWA A

PERTUM MBUHAN KE LAS MENEN NGAH DAN PENTINGN YA KESADA ARAN BERPO OLITIK MAHASI SWA

Bangsa kitaa adalah bangssa yang senanng bermain-mainn dengan istilah, bertahun-tahhun kita akrab bukan dengan istilah menengah-aatas ataupun meenengah-bawah tanpa tahu sebeenarnya apa battasan bawah, menengah, dan atas.

Kelas atas menurut laporann Credit Suisse 2010 adalah peemilik kekayaan yang diinvestassikan sedikitnyaa US$ 72 ribu (R Rp 650 d dunia (± ±10%) dan 4,2 juta di juta). Jumlaah total orang-oorang dengan kuualifikasi seperti ini berkisar 4440 juta warga dewasa antaranya berasal b dari Indonesia.

Sedangkan Kelas Menengaah menurut studi Bank Dunia dann Credit Suisse, kalangan ini terrbagi empat kelaas: 1.

2.

3.

4.

Pendapatan US$ 2 – 4 atau Rp1 – 1,5juta per bulan (38,5 persen)).

S$4 – 6 atau Rpp1,5 – 2,6juta perkapita p per buulan (11,7 perseen).

Kelas pendapatan US Kelas berpendapatann US$6 – 10 ataau Rp2,6 – 5,2juta per bulan (55 persen). a Rp5,2 – 6juuta per bulan (11,3 persen).

Golonggan menengah berpendapatann US$10 – 20 atau

Pertumbuhaan ekonomi yanng meningkat menyebabkan kelas menengah Indonesia I tumbuuh pesat selamaa tujuh tahun teerakhir.

Berdasarkan data Bank Dunia, pada 20003 jumlah kelass menengah hanya 37,7 perseen populasi, nam mun pada 20100 kelas I mencaapai 134 juta jiw wa atau 56,5 perssen populasi. menengah Indonesia Sebagian besar kelas menengah adalah profesional p di seektor jasa dan inndustri. Kebanyaakan mereka tiddak ingin masuk dalam D sisi demografi, kalangan menengah m cenderung memiliki ukuran kepemilikann lahan, serta enntrepreneur di luar pertanian. Dari keluarga rellatif kecil. Merekka umumnya jugga memiliki mobilitas tinggi dalam m pekerjaan dann tempat tinggal. Kalangan mennengah juga lebih ceenderung menghhabiskan dana untuk u pendidikann dan layanan keesehatan yang berkualitas. b Dampak peertumbuhan kelaas menengah teerhadap perekoonomian adalah adanya lonjakaan permintaan barang elektronnik dan kendaraan –seperti – motor–– yang meningkaat tajam. Pada saat s bersamaann, meluasnya kaalangan menenggah juga menim mbulkan hal-hal negatif. Krisis makaanan akan munncul sebagaimana yang terjadi di berbagai neegara dengan pertumbuhan p kaalangan menengahnnya besar. Perm mintaan pangan dan energi akaan meningkat. Hal H ini juga terjaadi di Indonesia. Kalangan mennengah Indonesia masih m sangat bergantung pada subsidi s dan jugaa baru sebagian kecil yang mem mbayar pajak sehingga kebijakan yang berkaitan deengan mereka seperti subsidi BB BM dan penyalaahgunaan pajak akan a sangat pennting.

Menurut puublikasi BPS pada bulan Agusttus 2010, jumlaah penduduk Inddonesia berdassarkan hasil sennsus adalah sebbanyak 237.556.3663 orang, yang terdiri dari 119.5507.580 laki-lakii dan 118.048.7883 perempuan.

Sehingga jikka kita menghituung selisih antarra jumlah penduduk Indonesia dengan d jumlah kelas k atas dan keelas menengah,, masih ada ± 97 juta orang Indoneesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. k Sekkali lagi pemboddohan berkelakar dengan mudahhnya di P melalui rekayasa statisstik sedemikian rupa oleh pemeerintah sehinggaa angka kemiskkinan ditekan di bawah negeri ini. Pertama angka 10%.. Kedua, melalui habit yang dicipptakan sendiri oleh kalangan meenengah.

Habit adalah pembiasaan sikap s yang dilakuukan berulang-uulang atau membuat tindakan soosial menjadi biasa (natural) seehingga muncul kebbiasaan yang terrlembagakan oleeh anggota massyarakat dan akkhirnya membenntuk sebuah idenntitas dan kelass sosial baru. Pembbiasaan berulangg-ulang ini dilakukan secara sadar atau tidak sadar. s Sesuai peerjalanan waktu, pembiasaan inni, atau naturalisasi tindakan ini, akkhirnya membenntuk sebuah kultur baru –dalam m hal ini kultur kelas k menengahh— dalam waktu yang panjang karrena individu ataau aktor yang meelakukan pembiaasaan itu (Bourddieu, 1977).

m adalah kelompok masyarakat yang ingin selalu menncari kenyamanaan, tak banyak dari kalangan inni yang Kalangan menengah berani menggambil resiko cuukup besar (contohnya Gayus yang y mampu berrgerilya sehingga mampu menggumpulkan aset 108 M, perlu diapreesiasi untuk kebeeranian ini).

Zona nyamaan ini dibuat melalui habit rekayyasa semu dalam m bidang politik. Keengganan teerhadap gerakann politik dikomproomikan dalam benttuk kegiatan-keegiatan melalui media online ataupun dengaan menciptakan trend baru, seperti s isu com mmunity developmennt, entrepreneurr, green commuunity, dll. Hal yaang perlu ditekankan adalah buukan pada trendd tersebut yang salah.

Justru trendd baru seperti ittu harus didukunng, selama mem mbawa dampak yang baik bagii kesejahteraan bangsa. Namun yang perlu disorooti adalah gerakaan sosial politik diabaikan terutaama di kalangan mahasiswa, yaang merupakan sebagian s dari keeluarga kelas menengah dan berpeendidikan di massyarakat. Hal ini jika dibiarkan, akan a berakibat fatal. f Ingat, dalam m politik, jika kitta tidak s cerdas politik, bisa jadi kita sedang dalam rekayasa politik dan dipolitisasi oleh beberapa pihak yang panddai melakukan sebuah rekayasa soosial, demi tercapainya kepentingan-kepentingann mereka.

Bangsa yanng besar adalaah bangsa yangg mengingat para pahlawannyya dan bangsaa yang tidak melupakan m sejarrahnya.

Soekarno, Hatta, H Syahrir, Amir A Syarifuddinn, Moh.Yamin, Ki Hajar Dewanntara, dan sebagian pejuang laain sebenarnya adalah kelas meneengah yang meemperoleh penddidikan karena politik etis Belaanda. Soekarnoo keturunan bangsawan Bali lulusan l Technische Hoge School (ITB ( sekarang) yang didirikan dengan d meniru Universitas Delft. Hatta lulusann Universitas Errasmus Belanda dan 11 Tahun di Belanda. Tanpaa kemauan untuuk berjuang –sebagai contaoh, sampai dibuangg ke tempat terppencil– m untuk berputaar sekarang. Addakah perubahaan atau belum tentuu Indonesia bisaa merdeka. Sayyang pendulum terlalu lembam cukupkah menjadi m objek penjajahan baru seebagai budak gloobalisasi dengann berpuas diri deenngan kehidupan nyaman?

“Gerakann mahasiswa addalah gerakan duunia, dan sejarah dunia membukktikan bahwa geerakan mahasisw wa di belahan duunia manapun terbukti telaah menjadi kelom mpok penekan kebijakan k yang efektif e bagi pemeerintah. Selama gerakan g tersebuut berlanddaskan intelektuaalitas dan moraliitas, gerakan maahasiswa tidak akan a pernah suru rut” (Riddwansyah Yusuff, Presiden KM IT TB 2009/2010)

ANTARA A ISU NASIO ONAL DAN I SU DAERAH H

Sebagian dari d kita mungkinn bertanya tentaang mengapa KM K ITB memilihh bermain di dalam tataran isu nasional. Padaahal, di dalam skalaa regional sendirripun masih bannyak permasalahhan politik yang harus diselesaikkan. Contoh, meengenai isu lingkkungan di Kota Banndung, dan lainnnya. Untuk menjjawab diskursuss ini, kita harus kembali melihatt kepada politicaal will dari kita, potensi p kita, dan jugga aturan nasionnal mengenai pembagian kekuassaan dan wewennang daerah.

AKSI, DEEMONSTRASSI, DAN KESSALAHAN P PARADIGMA A KITA