Edisi 02/Tahun VI/Februari 2010

MENJADI RAJA BAHARI

WAWANCARA

Dengan adanya FTA bisa dikatakan Indonesia diuntungkan, pasalnya dengan tarif 0% Indonesia dapat dengan leluasa untuk meningkatkan porsi ekspor ke China dan negara-negara ASEAN.

Esensi persoalannya adalah bahwa production cost kita kalah murah atau kalah efisien dengan produk Cina. Itu saja.

Membangun Asa di Lautan

Foto : Biro Umum dan Humas Kem. Perindustrian

Edisi 02/Tahun VI/Februari 2010

Menteri Perindustrian MS. Hidayat

AC-AFTA Bukan Sesuatu Yang Gawat

TAK MATI PELANDUK

KARENA NAGA

Perdagangan bebas ASEAN-China (AC-FTA) sebenarnya merupakan proses integrasi jalur ekonomi antarnegara.

Berbagai produk yang memiliki nilai jual diperdagangkan dengan menghilangkan bea masuk. Dampak positifnya, selain barang dagangan memiliki nilai tawar tinggi, perdagangan bebas menjamin pergerakan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas negara yang kurang memiliki sumber daya pengelola yang baik.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa dalam penjanjian perdagangan bebas, bea masuk produk dari negara lain ke Indonesia secara bertahap dikurangi bahkan mungkin bisa tidak ada sama sekali. "Kekhawatiran atas AC-FTA tak perlu terjadi. Selama ini perdagangan bebas dikesankan sangat menyeramkan. Begitu bebasnya barang masuk kemudian

SAJIAN BARU AWAL TAHUN

pelaku dalam negeri kewalahan akibat pasar dalam negeri didominasi barang dari, luar khususnya China," katanya.

Menurut Subagyo, jika dikaitkan dengan perdagangan bebas, masyarakat Batam paling siap. Subagyo menyamakan perdagangan bebas dengan zona perdagangan bebas yang sudah berlangsung beberapa tahun di Batam. "Zona perdagangan bebas membuat pergerakan barang yang sangat mudah, sama seperti terjadi di Batam. Hanya sekarang hal itu berlaku secara nasional. Intinya adalah mengurangi seluruh hambatan proses perdagangan," jelas Subagyo dalam Diskusi Publik tentang Perdagangan Bebas di Batam, 17 Februari lalu.

Pengamat Ekonomi, Aviliani menjelaskan bahwa persoalan yang perlu dicermati adalah mulai melunturnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. "Ketika bangsa ini tidak cinta

dengan produk bangsa sendiri akan memengaruhi sektor industri. Dampak lanjutannya ketika tak ada yang beli adalah industri itu akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau malah bubar," jelasnya.

Oleh karena itu, Aviliani berharap bahwa untuk hadapi FTA perlu dikembangkan sosialiasi agar cinta produk dalam negeri, "Sosialisasi harusnya cukup lama agar orang disadarkan, kalau tak gunakan produksi dalam negeri jumlah akan turun dan banyak PHK," imbuhnya.

Senada dengan Aviliani, Subagyo menjelaskan bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas hal yang perlu dilakukan adalah saling merapatkan barisan melangkah bersama, "Pemerintah atau pelaku usaha dan masyarakat inteletual maupun lembaga lain harus bersatu padu, tanpa harus menyalahkan satu sama lain," pungkasnya. (m)

2

Beranda

www.bipnewsroom.info

Edisi 02

Tahun VI Februari 2010

Menyambut Perdagangan Bebas ASEAN-China Sejak 1 Januari 2010 lalu, Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEANChina Free Trade Agreement) atau biasa disingkat FTA ASEAN-China resmi diberlakukan.

Terhitung mulai tanggal tersebut, barang-barang dari negara China bebas masuk ke pasar seluruh negara ASEAN, demikian pula sebaliknya.

Persetujuan perdagangan bebas tersebut ditandatangani berlandaskan semangat negara anggota untuk meningkatkan perekonomian bersama di kawasan ASEAN. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, suka atau tidak suka, Indonesia harus mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut.

Bagaimanapun, sebuah kesepakatan yang secara aklamasi didukung oleh mayoritas anggota ASEAN, mustahil dapat ditolak atau dibatalkan oleh salah satu negara anggota. Dengan bahasa yang lebih sederhana, bagi Indonesia penerapan Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEANChina adalah sebuah keniscayaan.

Pro dan kontra memang mewarnai penerapan FTA di Indonesia. Berbagai kalangan menuntut agar FTA diundur atau ditinjau ulang. Alasan yang disampaikan, sebagian besar para pelaku ekonomi di Indonesia dinilai belum siap untuk terjun ke pasar bebas. Jika dipaksakan masuk pasar bebas, bisa-bisa para pelaku ekonomi dalam negeri, terutama pengusaha kecil dan menengah, gulung tikar karena tidak mampu menghadapi persaingan dengan China. Sementara yang lain menyatakan penerapan FTA ASEAN-China justru akan memicu perkembangan industri dan ekonomi dalam negeri.

Di atas kertas, industri di negara-negara ASEAN memang kalah kuat dibanding China.

Jika diadu secara head-to-head di pasar bebas, bukan tidak mungkin negara-negara ASEAN akan mengalami defisit dan China mengalami surplus.

Hal ini terjadi karena produk China terkenal murah, berkualitas bagus, serta unggul dari segi kuantitas. Sebelum FTA diteken pun barang-

Makin Banyak Penganggur?

desain: ahas/danang foto: bf-m, danag

Perdagangan bebas sering d i k a i tk a n d e n g a n p o te n s i terjadinya pengangguran yang besar. Namun saya yakin jika Indonesia akan memiliki kondisi yang berbeda. Sebagaimana pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa kondisi perekonomian Indonesia termasuk unik. Di saat semua negara krisis, tingkat konsumsi negara ini malah naik.

Lebih-lebih Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah tenaga kerja yang terserap selama tahun 2009 mencapai 2,5 juta orang. Hal ini dikaitkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang mencapai 4,5 persen.

Asumsi yang mendasari adalah setiap satu persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 500.000 orang tenaga kerja.

Te n t u o p t i m i s t i s m e i n i harus disertai kesungguhan pemerintah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan perekonomian rakyat, memberikan kredit

usaha kecil dan menengah.

Bastian via bip@depkominfo.go.id

Ancaman Dengan berlakunya pasar bebas China-Asean, produk domestik akan hancur, kecuali sumber alam. Pengangguran meningkat.

Pemerintah akan semakin repot lagi karena politik kurang stabil, dan kepercayaan makin turun. Pemerintah harus benar-benar bersih dari KKN, terutama lingkaran istana agar dapat merebut kembali kepercayaan pada pemilu lalu.

Terutama pemusatan kekuatan utk membantu industri kecil dan menengah, dan pertanian rakyat.

Siagian via komunika@ bipnewsroom.info

Situs SARA Saya cuma mau melaporkan

barang asal China sudah menguasai pasar ASEAN. Oleh karena itu, banyak pihak khawatir pasca kesepakatan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China barang-barang bikinan China akan semakin membanjir.

Namun jika ditelaah lebih dalam, pemberlakuan FTA sejatinya akan membawa dampak positif bagi perkembangan industri negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Dengan adanya FTA, daya saing industri dalam negeri dengan sendirinya akan semakin terdongkrak. Untuk mengalahkan China, mau tak mau, industri dalam negeri harus dipacu untuk menghasilkan produk yang berkualitas namun harganya murah. Caranya tentu saja dengan mengedepankan uji kendali mutu, standarisasi produk, serta menerapkan efektivitas dan efisiensi secara ketat dalam proses produksi dan distribusi barang. Selain itu, pemerintah bersama kalangan industri juga harus menggenjot pertumbuhan industri kecil dan menengah yang memproduksi barang-barang berkarakter lokal Dengan adanya FTA, dan khas seperti daya saing industri produk kerajinan dalam negeri dengan dan kriya. sendirinya akan Harus diakui, semakin terdongkrak selama ini proses produksi barang di Indonesia masih belum efisien. Banyaknya biaya siluman (over head cost) baik dalam pengadaan bahan baku, proses produksi di pabrik, maupun distribusi, membuat harga barang menjadi tinggi namun kualitasnya pas-pasan. Hal ini terjadi karena konsumen harus mensubsidi uang yang telah dikeluarkan produsen dengan membayar lebih tinggi dari yang seharusnya dibayar. Jika berbagai biaya siluman tersebut dapat dipangkas, niscaya industri dalam negeri dapat menghasilkan produk bermutu tinggi dengan harga yang lebih murah.

masih ada situs yang melecehkan agama Islam. Mohon agar ditindaklanjuti dengan proporsional agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, Terima Kasih.

Saya sebagai orang muslim sangat terganggu dengan situs seperti ini. Saya cukup khawatir kalau situs seperti ini dibiarkan.

Nantinya tentu dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Rudy via facebook bipdepkominfo@ yahoo.com

Tak Perlu Khawatir Banyak yang menilai tahun pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN-Cina akan berdampak negatif bagi rakyat Indonesia.

Memang jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa jauh hari sebelum kesepakatan disetujui, barang-barang murah sudah bertebaran di seluruh pelosok pasar Indonesia dengan harga sangat murah dan kualitas rendah.

Produk semacam inilah yang dapat bersaing dengan produk bikinan China.

Di sisi lain, produk berkarakter lokal yang bercorak khas sejatinya memiliki kemampuan bersaing lebih tinggi di tengah persaingan pasar bebas, dibandingkan dengan produk berkarakter global. Produk kerajinan bernuansa etnik misalnya, selalu laku di pasaran. Sifat unik dan khas dari produk ini membuat negara lain tidak bisa memproduksi barang sejenis. Sayang selama puluhan tahun, produk-produk semacam ini tidak dikembangkan sebagai penyangga ekspor nasional.

Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, kesepakatan perdagangan bebas ASEA-China tetap memunculkan harapan dan peluang bagi bangsa Indonesia untuk mengambil manfaatnya.

Tentu saja dengan catatan, asal dunia usaha di Tanah Air memahaminya sebagai keniscayaan yang harus dihadapi dengan efisiensi besarbesaran dalam proses produksi dan distribusi komoditas perdagangan.

Rumusnya memang hanya satu, berubah atau mati. Jika dunia usaha kita mau berubah, niscaya FTA akan menjadi peluang yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang. Akan tetapi jika kita terus bertahan dengan pola-pola produksi lama yang boros dan tidak efisien, FTA akan menjadi momok yang menakutkan. Bahkan tak mustahil FTA akan memurukkan perekonomian kita dalam waktu singkat. Pilihan semua ada di tangan kita.

Kini adalah saatnya bertindak, bukan berwacana. Bagaimanapun, kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China telah diterapkan. Tidak ada waktu lagi bagi Indonesia untuk menghiba dan memohon agar kesepakatan itu ditunda. Langkah terbaik adalah menerima kesepakatan itu dengan lapang dada, sembari melakukan perbaikan-perbaikan internal agar dunia usaha kita siap menghadapi persaingan di tingkat regional maupun global (g).

Apalagi kalangan industri juga merasa akan semakin terhimpit oleh serangan produk murah tadi.

Memang kita perlu waspada terhadap perdagangan bebas ASEAN-Cina, tapi saya kira kekhawatiran yang berlebihan dari industri sangat tidak masuk akal, apalagi jika sebenarnya alasan itu dinyatakan untuk menutupi ketidakmampuan atau tidak kompetitifnya industri.

D. Budi via komunika@ bipnewsroom.info

Tanya Salam, mau tanya, DEPKOMINFO tugasnya apa saja sih?

Oh ya, saya mahasiswa, saya lagi butuh informasi mengenai para pengembang pembangkit tenaga listrik mikro hidro.

Apa DEPKOMINFO memiliki data yang saya butuhkan?

Saya tinggal di Semarang, dimana alamatnya ya kantor DEPKOMINFO? Trims.

Ndaru Adyono via laman facebook Badan Informasi Publik

Salam, tentang tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika (dulu DEPKOMINFO) adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Urusan itu mencakup perumusan kebijakan nasional, pelaksanaan, dan teknis di bidang pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan diseminasi informasi.

Selengkapnya bisa kunjungi situs www.depkominfo.go.id.

Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Medan Merdeka Barat 9 Jakarta Pusat 10110.

Adapun mengenai tentang pembangkit listrik mikro hidro ada baiknya kontak LIPI di alamat Pusat Penelitian Listrik dan Mekatronik Kompleks LIPI Gd. 20 Jl. Cisitu Sangkuriang Bandung 40135 Tel. +62 (022) 2503055 Fax +62 (022) 2504773

Tabloid komunika. ISSN: 1979-3480. Diterbitkan oleh Badan Informasi Publik KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Freddy H. Tulung (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Bambang Wiswalujo (Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Supomo (Sekretaris Badan Informasi Publik); Ismail Cawidu (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Isa Anshary (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Gati Gayatri (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Dimas Aditya Nugraha. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Lukman Hakim; Selamatta Sembiring; M. Abduh Sandiah; Asnah Sinaga; Mardianto Soemaryo. Reporter: Suminto Yuliarso; Lida Noor Meitania; Karina Liestya; Elpira Indasari N; Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Yaan Yoku (Jayapura). Desain/Ilustrasi: D. Ananta Hari Soedibyo (TA); Farida Dewi Maharani, Danang Firmansyah. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/ Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id.

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi komunika dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 02

Tahun VI Februari 2010

3

Utama

www.bipnewsroom.info

Perdagangan Bebas, Itu Soal Biasa!

Berdagang secara bebas lintas negara sebenarnya juga telah lama dirasakan oleh para penduduk kawasan perbatasan antara Indonesia dengan berbagai negara.

Pos Lintas Batas Aruk, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas Kalimantan Barat, menjadi saksi dari setiap pergerakan "motor maut". Istilah yang diberikan oleh Dewa (81) warga Sajingan itu menggambarkan bagaimana upaya warga Galing, Sambas yang harus mempertaruhkan hidupnya dengan membawa ratusan kilogram barang dagangan, mulai dari beras, gula dan gas elpiji. "Harganya lebih murah jika beli ke Sarawak, apalagi jika harus ke Sambas.

Kita harus bayar puluhan ribu rupiah," cetus Dewa.

Nun jauh di ujung timur Indonesia, dua jam dari Jayapura, Pasar Skouw selalu ramai dua kali sepekan. Pasar ini merupakan tempat belanja warga Papua Nugini di kawasan perbatasan dengan Indonesia.

Setiap dua kali dalam seminggu itu pula, orang lalu lalang melintas batas Skouw, Papua dan Wutung, Papua Nugini.

Nuansa dagang secara bebas juga bisa dirasakan di sini. Troli berisi beras, kardus biskuit, dan minuman dalam kemasan menjadi pemandangan yang biasa. Ragam barang berlabel Indonesia dan Papua Nugini bisa dengan mudah dipertukarkan.

AFTA, Soal Biasa?

Produk mainan anak-anak, makanan ringan, kebutuhan rumah tangga hingga barang elektronik buatan China sudah lazim ditemui di sejumlah toko di berbagai belahan negeri ini. "Jauh sebelum Januari 2010, Indonesia dan negara anggota ASEAN serta China sebenarnya telah mulai menjalani perdagangan bebas untuk beberapa produk," kata pengamat ekonomi, Aviliani.

ACFTA ini hanya satu dari sekian banyak kerjasama regional yang dikembangkan pemerintah. Menurut Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Djauhari Oratmangun, masih banyak lagi kerjasama perdagangan, "Sebut saja ASEAN Jepang, dan ASEAN Korea, atau ASEAN Uni Eropa," jelasnya.

Djauhari menegaskan bahwa perjanjian ACFTA dirumuskan dengan semangat ASEAN, "One vision, One Identity, One Community". Di kawasan Asia Tenggara sendiri, saat ini sedang diupayakan membentuk komunitas ASEAN. Dengan adanya komunitas ini, maka pada

tahun 2015 ASEAN ditargetkan akan menjadi kawasan dengan single production based, single market based. Pada lingkup ini, lalu lintas barang, jasa, modal, dan manusia akan mampu bergerak bebas.

Bukan Hanya Perdagangan Oleh karena itu, ia menyayangkan kenapa persoalan perdagangan dengan China menjadi masalah yang disoroti oleh banyak pihak.

"Padahal dalam perjanjian perdagangan bebas itu ada tiga elemen, yakni perdagangan, layanan, dan investasi. "Soal perdagangan dari sekitar 8 ribu tarif perjanjian yang bermasalah hanya sekitar 200-an. Dan itu pun masih bisa dibicarakan di tingkat dalam forum ASEAN dan China," tegasnya.

Menurut Djauhari, bangsa Indonesia harus melihat potensi lain dari ACFTA ini.

Di bidang layanan pariwisata misalnya setahun kemarin sudah hampir 500 ribu yang datang ke Indonesia. "Rata-rata kunjungan lebih dari seminggu dan membelanjakan uangnya di atas seribu dollar. Itu kan potensi yang luar biasa," jelas Djauhari optimistis.

Djauhari mengingatkan bahwa perdagangan bebas bukan berarti dari China ke Indonesia saja, "Tapi juga sebaliknya dari Indonesia ke China, termasuk dalam hal investasi sebagai elemen ketiga dalam perjanjian ACFTA." jelasnya.

Tak Perlu Cemas Djauhari menyatakan tak perlu cemas dalam menghadapi

ACFTA. Apalagi menganggap China sebagai ancaman, "Orang China itu tidak suka konflik. Kalau ada masalah, mari dilihat bersama dan mencari jalan keluar yang saling menguntungkan. Bisa dibayangkan, saat ini semua negara ingin berdagang dengan China. Kalau Indonesia malah bermusuhan pasti peluang perdagangan itu akan direbut oleh negara lain," jelasnya.

Hal senada juga dinyatakan oleh Ketua Kompatermen Bidang Perdagangan HIPMI Pusat, Harry Warganegara.

K e s e p a k a t a n A C F TA menurutnya bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. "FTA itu bermanfaat agar pasar kita lebih terbuka, peluang ekspor pun jauh lebih terbuka," jelas Harry.

Sebenarnya ACFTA telah banyak dibicarakan sejak tahun 1990-an. Secara resmi kesepakatan ini ditandatangani tanggal 4 November 2002.

Indonesia sendiri baru meratifikasi melalui Keputusan Presiden No 48 Tahun 2004. Sisi positif perjanjian di ASEAN, kata Harry Warganegara, adalah adanya ASEAN-Way, "Jika ada satu negara ASEAN yang tidak setuju, akan dicarikan jalan keluar sampai semua setuju," imbuhnya.

Kembangkan Potensi Vo l u m e p e r d a g a n g a n antarnegara ASEAN di tahun 2008 telah mencapai angka USD 0,5 triliun. "Negara-negara berkembang juga melakukan pendekatan ke ASEAN. Volume perdagangan ASEAN dengan Jepang, Uni Eropa, China dan Amerika telah mencapai

hampir USD 800 milyar. Jika digabungkan dengan transaksi Korea, India, Australia dan Selandia Baru, angkanya sudah melampaui USD 1 triliun," kata Aviliani.

Secara khusus, Harry menambahkan bahwa selama ini kawasan Asia telah terbukti menjadi kawasan yang paling dinamis di dunia dan menjadi pemutar roda perekonomian dunia. Indonesia bisa berkembang lebih cepat jika kita menjadi bagian dari jaringan produksi regional.

"Oleh karena itu sebaiknya kita harus bebruat sesuatu daripada hanya berdiam diri karena tidak percaya diri." jelas Harry yang juga pengusaha muda.

Tentu saja, langkah yang harus dilakukan tidak bisa meniru Singapura atau Malaysia.

"Potensi komoditas kita cukup b e s a r. S a y a n g n y a y a n g diekspor selalu bahan mentah bukan bahan jadi," kata Aviliani.

Menurut ekonom Indef ini, jika produk pertanian dan kehutanan bisa dioptimasikan jadi barang jadi maka Indonesia masih akan bisa bersaing dengan negara ASEAN lain dalam menghadapi perdagangan bebas. "Caranya cukup mudah, biarkan setiap daerah ada produk unggulan dan itu dijadikan insentif wilayah yang difasilitasi pemerintah pusat melalui perimbangan keuangan daerah," cetus Aviliani.

Satu lagi, kata Aviliani, kita belum punya etalase produk Indonesia yang dikelola dengan baik. Batam, menurut Aviliani bisa dijadikan etalase tempat memajang berbagai potensi produk daerah agar bisa dikenal

dan bersaing dengan produk negara lain.

Memang, pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China hendaknya tidak diartikan bahwa perekonomian Indonesia salah dan menghadapi kiamat. Seperti yang diungkap oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Pimpinan Nasional TNI 2010 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, jelang akhir Januari lalu.

Perdagangan bebas memberikan keuntungan terutama pada konsumen dengan banyak macam produk dan harga yang lebih murah.

Namun, menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang produknya tidak dapat bersaing berikut pekerja yang harus menganggur karena perusahaannya kalah bersaing. Sekalipun pemerintah menunda pelaksanaan ACFTA untuk waktu tertentu bagi produk-produk tertentu, pada akhirnya perlindungan tersebut juga harus dihilangkan sesuai kesepakatan.

Nun jauh di perbatasan Aruk, Bupati Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Burhanuddin A Rasyid menuturkan bahwa jika perdagangan bebas berlangsung dan pos perbatasan ArukBiawak dibuka. �Orang Sambas bisa menjual beras ke Serawak.

Selain beras, produk Kabupaten Sambas yang dipasarkan ke Malaysia adalah karet,� kata Burhanuddin. Memang perdagangan bebas memiliki potensi membuka peluang bagi peningkatkan kualitas ekonomi di kalangan masyarakat. (m)

4

Utama

www.bipnewsroom.info

Edisi 02

Tahun VI Februari 2010

Menteri Perindustrian MS. Hidayat

AC-AFTA BUKAN SESUATU YANG GAWAT

Pelaku industri dalam negeri menganggap kerjasama AC-FTA sebagai ancaman, bagaimana sebenarnya?

Keputusan kerjasama ini sudah dibuat beberapa tahun lalu. Detailnya begini, keputusan kerjasama ini dibuat oleh para kepala negara atau pemerintahan ASEAN dan China untuk membentuk "Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Pendirian Suatu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China" pada pertemuan puncak ASEAN dan Republik Rakyat China di Bandar Seri Begawan, Brunei, tanggal 6 November 2001.

Inisiatif tersebut dikukuhkan menjadi "Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Rakyat China" yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal

4 November 2002.

Protokol perubahannya ditandatangani Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 6 Oktober 2003. Selanjutnya Indonesia meratifikasi framework AC-FTA melalui Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 2004 yang ditandatangani pada tanggal 4 Juni 2004. Intinya memang cepat atau lambat ini harus kita hadapi.

maritim (22 pos), serta produk industri kecil sebanyak 1 pos tarif.

Sejauh mana dampaknya bagi pelaku industri dalam negeri?

Esensi persoalannya adalah bahwa production cost kita kalah murah atau kalah efisien dengan produk Cina. Itu saja.

Jika kita hitung secara head to head struktur biaya, dengan mudah bisa kelihatan kok.

Misalnya biaya bunga kita masih 14%, Cina hanya sekitar 5,5%.

Buruh mereka 45 jam kerja dalam seminggu sementara kita 40 jam. Kemudian biayabiaya saat di pelabuhan, kita juga lebih mahal. Jujur, ini seharusnya sudah lima tahun lalu kita kerjakan sehingga kita akan bisa kompetitif pada waktunya. Tapi ternyata setelah diberlakukan kita juga belum siap.

Langkah Kementerian Perindustrian untuk mengatasi dampak AC-FTA terhadap industri dalam negeri?

Kita telah siapkan langkah terbaik menurut kami. Pertama, mengoptimalkan instrumen trade defense seperti safeguard, antidumping, dan counter veiling duty. Kemudian technical barrier to trade (SNI Wajib), dan banyak lagi.

Kedua, membuat analisis secara berkala dan menyeluruh terhadap daya saing produk industri nasional terhadap produk-produk impor yang tarifnya menjadi 0% pada tahun 2010. Analisis tersebut dilakukan terhadap 7.577 pos tarif yang berada dalam binaan Kementerian Perindustrian dari sejumlah 8.750 pos tarif yang terdapat pada Buku Tarif Bea Masuk Indonesia tahun 2007, atau sekitar 87%.

Te r a k h i r a d a l a h k a m i mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, khususnya dalam pengadaan Pemerintah.

Berarti sudah dalam kondisi gawat?

Ini sebenarnya tidak gawat. Karena apa, ya itu tadi production cost satu persatu sudah kita liat, jadi satu persatu kita selesaikan. Dan itu salah satu tugas saya. Yang kedua, Kementerian Perindustrian telah mengusulkan 228 pos tarif agar dinegosiasikan ulang dalam FTA dengan Cina ini.

Rincian pos tarif tersebut adalah sebagai berikut besi baja (114 pos tarif), tekstil dan produk tekstil (53 pos tarif), permesinan (10 pos), elektronika (7 pos), kimia anorganik dasar (7 pos), petrokimia (2 pos), rurniture (5 pos tarif), kosmetika (1 pos), jamu (1 pos), alas kaki (5 pos),

Apakah dijamin langkah itu efektif?

Selama ini data yang kami gunakan untuk melakukan analisis adalah data BPS yang merupakan data importasi secara umum dan tidak dapat menggambarkan realisasi importasi dari pemanfaatan preferensi tarif yang telah disepakati dalam perundingan FTA, yang mewajibkan importir untuk menyertakan formulir Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai tanda telah memenuhi ketentuan Rule of Origin (ROO) yang dipersyaratkan untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk, yaitu SKA Form E untuk AC-FTA. Data importasi yang

akurat terkait pemanfaatan AC-FTA di sektor industri dapat merepresentasikan implementasi eliminasi tarif berdasarkan kesepakatan ACFTA. Kementerian Perindustrian pada tahap awal saat ini tengah merintis kerjasama dengan Ditjen Bea dan Cukai untuk memperoleh laporan berkala pemanfaatan SKA Form-E (ACFTA), SKA Form-D (CEPTAFTA) dan SKA Form AK (ASEAN-Korea).

Salah satu metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis tersebut adalah Revealed Comparative Advantage (RCA) karena metode ini mampu menggambarkan tingkat spesialisasi dan daya saing industri dalam perdagangan suatu negara secara obyektif.

Dari semua itu, apa sebenarnya prioritas pemerintah?

Ini dia, daya saing memang harus kita genjot. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya terkait dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi bisnis dan perkembangan ekonomi serta upaya peningkatan daya saing industri nasional. Salah satu upaya yang mendasar adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Melalui Peraturan ini, Pemda diberikan kewenangan lebih besar untuk mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Out putnya apa?

Ya k i t a harap

pertumbuhan perekonomian di daerah dapat lebih berkembang dan dinamis.

Jika bicara daya saing, selalu dikaitkan dengan ekonomi biaya tinggi. Apa yang dilakukan Kementerian Perindustrian?

Ada beberapa poin yang penting yang segera kami lakukan, pertama mengintegrasikan penerbitan rekomendasi atau pertimbangan teknis yang ada di Kementerian Perindustrian ke dalam sistem National Single Window (NSW).

Untuk itu, pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis dilakukan dengan e-licensing serta penyederhanaan rekomendasi diselesaikan selama tiga hari.

Kedua menurunkan dan menghapus PPnBM produk elektronika, alat musik dan keramik saniter untuk memperbesar pangsa pasar dalam negeri.

Ketiga, menyediakan fasilitas potongan harga dalam Restrukturisasi Permesinan Industri. Keempat, menjamin ketersediaan bahan baku melalui pendirian industri pengolahan bahan baku, pengenaan bea keluar untuk produk pasir silica, kulit, biji kakao, kayu dan rotan, CPO dan turunannya dan pembatasan untuk dua produk semen dan pupuk.

Kelima, pengendalian impor kapal bukan baru melalui pembatasan usia kapal dari 25 tahun menjadi 20 tahun.

Terakhir adalah menyusun standar produk untuk furniture serta mengusulkan penghapusan berbagai peraturan daerah yang berpotensi menurunkan daya saing industri. ( Ta o f i q Rauf)

Foto : Biro Umum dan Humas Kem. Perindustrian

Kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (AC-FTA) sudah berlaku sejak awal tahun ini. Banyak pihak meragukan kekuatan dan potensi ekonomi dalam negeri dalam persaingan di pasar bebas. Tidak sedikit pula yang menyatakan keyakinan akan kemampuan anak bangsa dalam kerjasama bidang ekonomi antara negara-negara ASEAN dan China ini.

Era perdagangan bebas tentu tak bisa dihindari.

Apalagi masyarakat dunia sudah menyepakati akan dikembangkannya perdagangan bebas dunia tahun 2015.

Langkah apa saja yang telah diambil pemerintah? Bagaimana kiat mengelola ancaman sebagai peluang bagi kalangan industri nasional? Berikut tulisan Taofiq Rauf tentang pandangan dan gagasan Menteri Perindustrian, M.S. Hidayat yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat di DPR-RI, beberapa waktu menjelang program 100 hari pemerintah berakhir.

7

Tabloid Tempel

Edisi 02 Tahun VI Februari 2010

Diterbitkan oleh :

BADAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penerapan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China

Tak Mati Pelanduk karena Naga Wajah Susanti (41) menyiratkan rasa heran saat seorang pedagang asongan meletakkan satu set alat tulis di pangkuannya. Ia mengamati 5 batang pensil, 3 batang balpoin, 3 buah penggaris plastik, sebuah serutan pensil dan 2 buah karet penghapus yang terbungkus plastik bening itu dengan tatapan tak percaya. Mata penumpang bus DAMRI yang parkir di Terminal Kemayoran Jakarta dan siap mudik ke Purwokerto itu terpaku pada angka Rp 5.000 yang tertera di plastik kemasan.

“Masa sekarung alat tulis bikinan China ini harganya cuma Rp 5 ribu?” cetusnya setengah bertanya.

6

Ibu dua anak ini mencoba menghitung, jika dibagi 14 (jumlah item barang dalam kemasan), berarti satu alat tulis harganya ratarata cuma Rp 350. “Murah banget.

Mana ada barang bikinan kita harganya segitu. Taruhlah yang paling murah, penggaris, itu saja kalau bikinan kita nggak boleh Rp 1.000 sebatang. Lha ini sekarung kok cuma Rp 5.000, itu saja sudah di tingkat konsumen, di grosirnya pasti jauh lebih murah lagi. Kalau adu harga, bisa klepek-klepek barang bikinan kita,” ujarnya bak analis pasar.

Susanti pantas ciut nyali, karena menurutnya barang-barang bikinan China yang beredar di Indonesia tidak cuma alat tulis, namun mulai makanan, kosmetik, handphone sampai mobil kini sudah membanjiri Indonesia. “Gak tahu masuknya gimana, tapi saya lihat makin hari makin membludak. Dan harganya semua sangat murah,” kata perempuan yang sehari-hari

berdagang baju di Banyumas ini.

Nggak hanya Susanti, tak kurang pengusaha kosmetik nasional kenamaan, Mooryati Soedibyo, pun geleng-geleng kepala melihat harga kosmetik China yang super murah. “Harga lipstik lokal Rp 20.000. Tapi kalau beli lipstik China Rp 20.000 dapat selusin, aneka warna lagi. Bagaimana kita dapat bersaing dengan mereka,” kata perempuan berkacamata yang masih kelihatan ayu di usianya yang sudah senja ini kepada salah satu stasiun televisi swasta.

Semua itu, kata Mooryati, tak lepas dari ongkos produksi yang sangat murah di China. Di samping harga bahan baku yang murah, ongkos tenaga kerjanya di sana juga murah. Karena itu China bisa melempar ke pasar dengan harga jauh di bawah harga barang bikinan Indonesia.

Perdagangan Bebas ASEANChina Tak lama lagi gerojokan barang asal China tampaknya bakal makin deras mengalir ke Nusantara.

Semua tak lepas dari telah ditekennya nota kesepahaman ASEAN-China Free Trade Area atau zona perdagangan bebas ASEAN-China yang disepakati diberlakukan dimulai 1 Januari 2010 lalu. Intinya, terhitung sejak tanggal tersebut, barang-barang China boleh masuk ke negaranegara anggota ASEAN secara bebas, demikian pula sebaliknya.

Sebagai negara anggota ASEAN, suka atau tidak suka, Indonesia tentu harus mengikuti kesepakatan yang telah terbentuk. Menteri Perdagangan Mari Ekla Pangestu menyatakan, kesepakatan ASEAN dengan China sudah bulat dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Pemerintah tak dapat memutuskan atau menunda komitmen yang telah disepakati. Kendati demikian, pemerintah masih melakukan kajian mengenai langkah yang tepat untuk menghadapinya,” kata Mari.

Dus, dengan kata lain, mau tak mau Indonesia harus melaksanakan kesepakatan itu.

Ancam Industri Nasional Sebagian ekonom memperkirakan, perdagangan bebas ASEAN-China akan membuat banyak industri nasional gulung tikar karena kalah bersaing. Kepala Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih menyatakan, berdasarkan p e n e l i ti a n ya n g i a l a ku ka n , pengusaha Indonesia yang tak mampu bersaing dengan China akan gulung tikar atau mengurangi kapasitas produksinya.

Meski demikian, perdagangan bebas itu bisa juga berdampak signifikan pada industri nasional, karena neraca perdagangan Indonesia-China pernah mencatat surplus sekitar US$ 300 juta, tahun lalu Indonesia sudah mencatat defisit US$ 4 miliar. "Terbesar di sektor nonmigas," kata Sri di Jakarta.

Karena itu, menurut dia, lebih baik pemerintah negosiasi ulang kesepakatan perdagangan bebas itu, terutama untuk sektor-sektor yang belum siap. Di sisi lain, pemerintah harus menyiapkan industri domestik agar bisa lebih kompetitif dengan produk China serta memberikan kemudahan dalam bentuk pendanaan atau lainnya.

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih berpendapat,

kesepakatan perdagangan bebas yang telah dirembug sejak delapan tahun lalu itu akan memperburuk sektor manufaktur. Dalam jangka pendek akan membuat perusahaan yang tidak efisien bangkrut. Akibat barang impor menjadi lebih murah, volume impor barang konsumsi naik sehingga menghabiskan devisa dan membuat nilai tukar rupiah menjadi sulit menguat.

Perusahaan juga cenderung akan menahan biaya produksi melalui penghematan penggunaan tenaga kerja tetap, sehingga job security tenaga kerja menjadi rapuh dan angka pengangguran diperkirakan meningkat.

Tetap Optimistis Namun tak semua setuju dengan pendapat para ekonom.

Menteri Perindustrian MS Hidayat misalnya, tetap optimistis perdagangan bebas ASEAN-China akan berdampak positif. Menurut Hidayat, jika disiapkan dengan baik, perdagangan bebas justru akan menguntungkan Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah akan memperbaiki berbagai kebijakan ekonomi, di antaranya mengaktifkan rambu-rambu nontarif seperti safeguard (jaring pengaman) dan dumping. Selain itu, masalah penyelundupan juga akan diberantas agar daya saing produk Indonesia bisa tercapai.

Pasalnya, di luar penurunan tarif nol, sekarang disinyalir banyak produk ilegal yang masuk. "Kalau tarifnya zero, berarti sudah tidak bisa ketahuan bedanya lagi, mana yang ilegal dan legal dengan tarif zero," ujarnya.

Sementara Menteri Perdagangan Mari Pangestu menyatakan, pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN-China akan

menguntungkan ekspor dan investasi di Indonesia. "Kita jangan hanya melihat bilateral trade balance-nya. Yang terjadi adalah kita mengimpor bahan baku dari China, profil impor kita dari China itu banyak bahan baku. Diolah di sini untuk pasar dalam negeri dan untuk ekspor, dan ekspornya belum tentu ke China, melayani juga kawasan ASEAN," jelas Mari Pangestu.

Ia meminta agar dunia usaha tidak panik, namun yang lebih penting adalah mempersiapkan diri sebaikbaiknya agar bisa mengambil untung dari kesepakatan yang telah dicapai. “Jangan lihat sisi negatifnya saja, lihat juga sisi positifnya. FTA juga membawa peluang, asal kita bisa memanfaatkannya dengan baik,” imbuh Mendag.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H Chaidir Ritonga menyatakan China bisa saja lebih dominan dan menguasai perdagangan karena produktivitas tenaga kerjanya tinggi dan mampu berproduksi secara massal. Namun demikian, Indonesia tidak perlu khawatir berlebihan. “Kita tidak perlu bereaksi terlalu berlebihan, karena dalam kesepakatan perdagangan bebas itu sendiri terdapat klausul-klausul yang harus dipenuhi negara-negara yang terlibat,” katanya di Medan.

Ia tidak memungkiri selama ini produk-produk China telah membanjiri pasar dalam negeri secara tidak terkendali dan bahkan berpeluang mematikan industri lokal. Namun dengan adanya kesepakatan perdagangan bebas, justru akan ada aturan-aturan yang harus dipenuhi semua pihak, termasuk pihak China.

Namun ia mengingatkan, Indonesia sendiri harus menentukan format yang tepat agar perdagangan bebas ASEAN-China tersebut tidak sampai mematikan industri di dalam negeri. “Kita harus menentukan format yang tepat untuk melindungi industri-industri kita. Misalnya, industri-industri yang meliputi hajat hidup masyarakat dalam skala besar harus bisa dilindungi agar tidak digerus produk industri dari China,” katanya.

Harus diakui, Indonesia selama ini tertinggal dalam mengemas industri dalam negeri dibanding China. China jauh lebih agresif mendorong ekspor ke luar negeri dalam bentuk skim-skim kebijakan dan mendorong industri bersaing secara produktif. China bahkan menerapkan tarif pajak hingga nol persen yang secara langsung menekan harga ekspor. “Dengan produksi massal, biaya produksi produk-produk China rendah karena biaya per unitnya, sehingga selalu bisa bersaing di negara lain,” ujarnya.

Saatnya kini pemerintah memikirkan bagaimana mendesain industri dalam negeri sedemikian rupa agar bisa bersaing dengan produk-produk China. Indonesia sebaiknya juga menampilkan produk-produk yang memiliki keunggulan komparatif tertentu untuk menyaingi produk asal negara Tirai Bambu tersebut.

Ibarat pelanduk, kita sedang beradu kuat melawan naga. Kita tahu kekuatan pelanduk jauh di bawah naga, namun dengan taktik jitu bukan tak mungkin pelanduk dapat mengalahkan naga. Bolehlah kita pinjam kata-kata bijak guru Tsun Zu, “Kekuatan bukan terletak pada besarnya tenaga, tapi bagaimana menggunakannya.” (wahyu h).

8

MENJADI RAJA BAHARI Membangun Asa di Lautan

Buat Boy (23 th), meninggalkan pekerjaan lama di hotel bukan masalah besar. Meski sekarang selalu ditiup angin laut yang berbau amis dan asin, ia tetap bangga,”Sudah tidak menjadi karyawan lagi. Kite kerja sendiri,” katanya di pinggiran laut Sungai Kakap, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Lepas tengah hari, para nelayan yang jumlahnya antara 20 sampai 30 orang, mendayung perahunya ke dermaga kayu tempat Boy dan bapaknya menimbang hasil tangkapan anggotanya. Di ujung dermaga itu dibuat gubuk kayu beratap rumbia. Buat membangun dermaga kayu, gubuk, timbangan, dan tempat penyimpanan ikan dia keluar modal hampir 20 juta, patungan sama ayahnya, “Tak apelah, kita nek, suke tolong teman-teman, daripade suse,” lanjutnya.

Setiap hari rata-rata nelayan itu mendapat 15 sampai 20 kilogram ikan. “Namanya juga nelayan kecil.

Jadi buat menjual tangkapannya ke kota,” jelas Boy yang setia menunggui kawan-kawan nelayan dari kelompoknya.

Kelompok nelayan digagas Boy baru setahun lalu. Mulanya Boy berpikir bahwa ketimbang

nelayan itu susah memasarkan hasil tangkapannya, kenapa ikan, udang, cumi-cumi, sotong, atau kepiting itu tidak ditampung secara berkelompok. “Dari sini setiap hari dia kirim empat kuintal lebih hasil laut ke pasar kota Pontianak seperti Pasar Flamboyan, Sentral dan sebagainya,” tutur Boy bangga.

Kerjasama ini disambut baik para nelayan kecil. Selain bisa aman dari tangan tengkulak yang sering merugikan nelayan, kini nelayan tidak perlu repot menjual hasil tangkapan yang sedikit ke pasar. “Berat di ongkosnya,” kata Jami, teman Boy melaut.

Boy menarik untung sekitar 5 sampai 10 persen saja, tergantung jenis ikannya apa, dan harga di pasaran. Kalau dapat kerapu, kakap merah atau baronang, apalagi senangin yang lagi top, untungnya rada lumayan.

“Kite kumpol di sinek supaye nelayan tak suse jual ikannye. Juge harge pon lebeh tinggi,” tutur pemuda asli kelahiran Sungai Kakap ini.

Sikapi Perdagangan Bebas Sebagai nelayan kecil, mungkin Boy tidak terlalu peduli dengan dampak perdagangan bebas ASEAN China terhadap keseharian nelayan. Sebab selama ini ia bisa menjual hasil tangkapan dan beroleh hasil yang cukup untuk

memenuhi kehidupan sehari-hari.

“Perdagangan bebas memang sudah berlangsung lama. Impor ikan dari Cina pun sudah berlangsung sejak tahun 2004. oleh karena itu pemerintah sebaiknya mengatur segala regulasi, fasilitas dan infrastruktur bagi para nelayan. Jika tidak, kita memang benar-benar tidak siap,” tandas Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) M Riza Damanik kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/1). Damanik mencontohkan bagaimana nelayan Sulawesi harus menangkap ikan lebih jauh.

“Tidak adanya modal bagi para nelayan itu kendala utama yang mereka hadapi,” cetusnya.

Sementara itu, Karman dari LSM LAYAR Semarang mengungkapkan, sebenarnya banyak potensi kesejahteraan yang bisa dilakukan dari Tempat Penampungan Ikan. “Jika negara berkomitmen mengelola TPI tersebut, bisa menjadi salah satu alternatif membantu kehidupan bagi para nelayan,” tegasnya.

Namun demikian Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel muhammad, menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia pantas jadi raja bahari dan jawara perikanan. “Ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan, misalnya budidaya ikan patin, nila, lele,

rumput laut dan udang,” jelasnya.

Masyarakat luas, kata Fadel didorong untuk terlibat dalam rantai bisnis ini. mereka bisa merawat benih ikan yang didapatkan dari balai yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Saya pernah melihat di Sukamandi, Jawa Barat. Seorang ibu-ibu mengembangkan benih lele , dari sebesar satu ruas jari jadi sekelingking. Setelah itulah yang saya mau. Muara terakhir konsep saya adalah nelayan, petambak, masyarakat pesisir mempunyai pendapatan. Itulah yang saya katakan sejahtera,” Ujar Fadel.

Secara khusus, Fadel akan melakukan penghapusan retribusi, inisiasi Gerakan Swasembada Garam Rakyat, “Ini dilakukan dengan fokus pengembangan kapasitas agar mampu memproduksi garam industri dan percepatan alih teknologi dan penerapannya kepada pelaku usaha perikanan,” katanya.

Peluang di Balik ACFTA Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Herwindo mengatakan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan tidak perlu mengkhawatirkan dampak ACFTA. “Sektor perikanan kita sudah terbiasa dengan bea masuk yang

rendah saya rasa, jadi tidak ada masalah,” jelasnya.

Secara nasional, sektor kelautan dan perikanan Indonesia justru memiliki potensi besar. China diperkirakan tidak akan menjadi ancaman di sektor perikanan dan kelautan. Hal itu terbukti, neraca perdagangan Indonesia dengan China di untuk produk perikanan masih surplus. “Ekspor produk perikanan kita ke China per tahun sekitar US$ 100 juta, sedangkan impornya hanya US$ 25-US$ 26 juta, itu angka yang masih wajar,” ungkap Direktur Pemasaran Luar Negeri Departemen Kelautan dan Perikanan Saud P. Hutagalung.

Dengan adanya FTA bisa dikatakan Indonesia diuntungkan, pasalnya dengan tarif 0% Indonesia dapat dengan leluasa untuk meningkatkan porsi ekspor ke China dan negara-negara ASEAN. “Untuk meningkatkan daya saing produk-produk perikanan nasional, kita telah membuat ketentuan terkait peningkatan kualitas mutu produk perikanan,” katanya.

Menjadi raja di laut nusantara memang bisa dicapai. Selain potensi laut dan perikanan tak terkira besarnya, semangat nelayan seperti Boy dan kelompoknya menjadi sumber energi yang tak habis-habis.

(Priya Hutama/m)

Saat Barang Murah Jadi Pilihan

Peluang Kompetisi Industri Dalam Negeri

Apa sih yang tidak bisa ditiru China?

Nyaris seluruh barang-barang bermerek global dapat dibuat jiplakannya secara hampir persis oleh para produsen dari Negeri Tirai Bambu ini. Lihat saja, mulai barang konsumsi, barang elektronik, sampai mesin-mesin ringan dan berat yang biasa diproduksi di Barat, dengan mudah dapat ditemukan ‘versi Chinanya’.

Perbedaannya dengan yang asli terletak pada merek, kualitas, dan tentu saja harganya.

Jika tas Gucci asli dibandrol dengan harga jutaan rupiah, versi Chinanya—yang mereknya beda namun desainnya sangat mirip—bisa dibeli dengan dua lembar uang rupiah pecahan seratus ribu. Sepeda motor bikinan China, lagi-lagi dengan desain dan model yang sangat mirip dengan produk sepeda motor terkenal, harganya cuma sepertiga dari produk bikinan Jepang.

Bahkan telepon seluler (ponsel) Blackberry (BB) asal Kanada yang terkenal itu, sudah pula dibikin versi Chinanya. Meski fitur di dalamnya tak selengkap BB sungguhan, namun bentuknya sulit dibedakan dengan yang asli. Harganya jangan tanya, sangatsangat murah, cuma sepersepuluh dari BB yang asli.

Orang yang punya duit boleh saja mencibir dan tetap membeli yang asli dan berkualitas, tapi orang yang berkantong cekak tentu lain cara pandangnya. Bagi mereka yang tak mampu tampil sebagai orang kaya sungguhan, tampil mirip orang kaya pun cukuplah. Dan barang aspal (asli tapi palsu) yang sekilas tampilannya sulit dibedakan dengan yang asli pun jadi pilihan.

Maduri (40), misalnya, dengan bangga mempertontonkan ponsel China yang tampilannya bak pinang dibelah dua dengan BB. Ia juga memamerkan kemampuan ponsel barunya yang bisa mem-push email, mengunduh file, chatting, ber-twitter serta facebook-an, persis seperti BB. “Banyak orang kecele, dikira BB beneran, padahal yang ini harganya cuma Rp 600 ribu,” katanya.

Toh ia tak peduli meski tahu barang yang ia beli kualitasnya dipertanyakan.

Sebagai anggota WTO, Indonesia telah meratifikasi pembentukan World Trade Organization melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.

Terkait dengan penggunaan instrumen safeguard, antidumping, dan SNI, masingmasing negara diberi kewenangan untuk mengatur hal tersebut sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam ketentuan WTO. Kebijakan safeguard, antidumping, dan SNI pada dasarnya dapat digunakan untuk melindungi konsumen maupun industri dalam negeri. Namun demikian, proses sejak dari inisiasi, penyelidikan sampai penetapan tarif safeguard atau antidumping memerlukan waktu yang relatif lama, dimana untuk antidumping bisa mencapai 1 hingga 1,5 tahun.

Sementara itu, untuk safeguard memerlukan waktu sekitar 200 hari.

Kalau dilihat dari lamanya proses tersebut, memang instrumen safeguard dan antidumping kurang begitu efektif. Namun secara psikologis, ketika Pemerintah, dalam hal ini Komite Anti Dumping Indonesia atau Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, melakukan notifikasi kepada pihak yang akan dikenakan dumping atau safeguard, maka negara pengekspor akan berpikir dua kali untuk melakukan ekspor ke Indonesia.

Adapun dalam penerapan SNI, jujur masih dijumpai kendala berupa terbatasnya infrastruktur pengujian sehingga instrumen ini dirasakan belum efektif. Untuk itu, perlu dilakukan penyederhanaan dalam proses penerapan instrumen ini sekaligus meningkatkan kemampuan infrastruktur pengujian.

Menteri Perindustrian menegaskan bahwa sebenarnya AC-FTA ini malah bisa dijadikan peluang industri nasional bersaing dengan produk-produk luar termasuk Cina. Karena apa?

“Di sisi lain ada sektor yang bisa jadi penyeimbang untuk ekspor andalan,” katanya.

Komoditi-komoditi industri yang dikategorikan cukup kuat untuk bersaing dengan Cina, antara lain industri tekstil dan produk tekstil, industri mesin, industri maritim, industri makanan dan minuman, industri logam, industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri kerajinan, industri hasil hutan dan oertanian, industri elektronika, industri alat transportasi darat dan kedirgantaraan “Saya kira dengan banuan semua stake holder yang ada, kita bisa menaikkan kembali industri kita. Meskipun penuh tantangan tapi saya yakin itu bisa kita lakukan,” MS. Hidayat menutup percakapan.

(Taofiq Rauf)

“Yang penting bentuk dan fungsinya mirip dengan BB yang saya tak mungkin mampu membelinya itu. Soal gampang rusak, saya maklum saja wong harganya saja murah. Nanti kalau rusak ya ganti lagi dengan yang baru,” ujar lelaki yang berprofesi sebagai PNS ini.

Tak beda dengan Maduri, Tri Praja (32) juga asyik-asyik saja memakai sepeda motor China seharga enam juta-an rupiah untuk kuliah. Soal kualitas, menurut Tri, memang jauh di bawah motor Jepang. Tapi harga yang sangat murah membuatnya jatuh hati pada mocin (motor China).

“Mana ada uang enam juta dapat motor kalau bukan mocin,” katanya.

Tapi baik Maduri maupun Tri hanya membeli produk China yang tidak bisa dibuat oleh industri dalam negeri. Kalau yang bisa dibuat di negeri sendiri, ia masih memilih barang bikinan lokal. “Kain misalnya, saya tetap pilih kain bikinan dalam negeri daripada tekstil asal China.

Saya juga tetap cinta makanan Indonesia, meskipun banyak makanan Cjina beredar di sini,” ujar Tri yang asli Palangkaraya, Kateng ini.

Sementara Maduri hanya membeli produk China jika di pasar tidak tersedia produk yang sama bikinan bangsa sendiri.

“Kalau ada pengusaha kita yang bisa bikin ponsel seperti BB atau laptop yang harganya lebih murah atau sama dengan bikinan China, saya pasti mau beli.

Sayang tak satupun produsen kita bisa membuatnya,” kata Maduri.

Baik Maduri maupun Tri menyatakan, sebaiknya mulai sekarang industri nasional mulai membuat barang yang berkualitas namun harganya murah. Hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang murah asal China. “Ini tantangan bagi pengusaha Indonesia, bisakah menurunkan harga tanpa mengurangi kualitas. Karena bagaimanapun, normalnya orang akan memilih yang murah ketimbang yang mahal,” imbuh Maduri.

Bisa enggak ya kita bikin barang yang bagus, tapi murah? (wahyu).

Foto : Biro Umum dan Humas Kem. Perindustrian

Menteri Perindustrian MS. Hidayat

5

Edisi 02

kata lain yang diambil dari dialek Jakarta kian banyak dipakai orang-orang di berbagai daerah.

Siaran radio bagi remaja di daerah pun seolah harus memakai dialek atau logat Jakarta. Tidak terlalu salah memang, karena Bahasa Indonesia – yang berasal dari Bahasa Melayu – memang mampu serta banyak menyerap kata-kata dari luar. Media televisi punya peran besar menyebarkan virus dialek Jakarta ini, apalagi selama 10 tahun terakhir penonton TV meningkat 10%, mungkin lebih. Para pesohor yang sering tampil di layar kaca punya andil besar pula, baik lewat infotainment atau sinetron.

Bahasa memang hidup, mengikuti jaman. Bila tidak ia akan tak terpakai. Akan tetapi Bahasa Indonesia amat sangat berharga dan bersejarah.

Beberapa negara masih bertengkar antarsesamanya

Kembalikan Bahasaku Setiawan Darmowijoto

Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan

Jangan-jangan kita kelak kehilangan Bahasa Indonesia, yang sejak 1928 kita ikrarkan dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan/ nasional kita. Rakyat Indonesia punya bahasa baru: Bahasa Jakarta. Kalau pun tidak, remaja kita kini berlidah Barat, ucapan kata-kata Bahasa Indonesia mereka berlogat aneh, dimiripmiripkan cara pengucapan orang Barat. Penguasaan Bahasa Inggris oleh remajaremaja kota besar kian tinggi, dan ini mempengaruhi cara berbicara mereka dalam berbahasa Indonesia.

Dewasa ini akhiran in, ungkapan dong, deh, dan kata-

9

Opini

Tahun VI Februari 2010

guna berebut bahasa nasional.

India dan Pakistan lebih banyak memakai Bahasa Urdu, yang belum diterima suku-suku lainnya sehingga mereka lebih fasih berbahasa Inggris, bahasa si bekas penjajahnya. Alangkah berharganya Bahasa Indonesia kita. Orang Belgia terpaksa berbicara dalam Bahasa Vlaam (mirip Bahasa Belanda) di utara, serta Bahasa Perancis di selatan. Orang Swiss berbicara Bahasa Perancis, Jerman, dan Italia. Mereka tak punya bahasa nasional. Kita jauh beruntung.

Nampak oleh kita makin banyak orangtua di kota-kota besar yang mengenalkan Bahasa Inggris pada anakanaknya ketimbang Bahasa Indonesia apalagi bahasa suku

mereka. Di daerah-daerah pada jaman dahulu, anak-anak WNI keturunan Tionghoa belajar tiga bahasa sekaligus, yaitu Bahasa Tionghoa (bisa jadi Mandarin, Hokian, dll), Bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Dewasa ini, banyak remaja keturunan Tionghoa yang justru belajar Bahasa Mandarin, dan lebih fasih berbahasa Indonesia atau Inggris. Menurut para pakar, anak-anak memang mampu menyerap empat bahasa berbeda sekaligus. Ini perlu dimanfaatkan, agar mereka menguasai berbagai bahasa, dan tentu saja utamanya Bahasa Indonesia.

Ada contoh menarik dalam berbahasa ini.

Almarhum H. Agus Salim, adalah tokoh pergerakan yang menganut pengajaran di rumah (home schooling).

Semua putra-putrinya mahir berbahasa Inggris karena di rumah beliau berbicara dalam Bahasa Inggris, selain Belanda.

Namun beliau pun mengajarkan Bahasa Minang pula, selain Bahasa Indonesia (Melayu).

Banyak orangtua mengeluh karena minat belajar anakanak mereka untuk bahasa daerah kurang. Kebijaksanaan pemerintah untuk memasukkan bahasa daerah sebagai muatan lokal amat penting. Arus mobilitas penduduk antardaerah yang kian meningkat menyebabkan mereka tercerabut dari kultur daerah asal, terutama anak-anaknya yang lahir di perantauan. Dengan pelajaran bahasa daerah, mereka yang berasal dari berbagai daerah dapat belajar bahasa suku lainnya. Paling tidak itulah upaya bagus guna menghidupkan minat orang pada bahasa daerah, sebagai warisan budaya nenek moyang kita.

Seperti diceritakan di atas,

www.bipnewsroom.info

sering dipakai.

Memang mau tak mau kita harus mempersiapkan anakanak kita agar mahir berbahasa Inggris atau asing lainnya agar dapat bersaing di pasar internasional. Akan tetapi basis Bahasa Indonesia hendaknya tetap dipertahankan.

Namun sebetulnya kita tak perlu terlalu khawatir sebab kini mulai banyak orang yang mengagumi mereka yang pandai menggunakan Bahasa Indonesia dan padanannya.

Kata unduh, sudah banyak dipakai guna pengganti download. Santai untuk relax dan canggih untuk banyak profesional”, sophisticated kendati “intelektual”, ataupun sesungguhnya lebih tepat sangkil. Mereka “akademisi” kita yang berpendapat, orang yang menggali padanan kataberbicara seperti itu nampak pandai, karena hanya kata Indonesia dari istilah lebih kaum terpelajar saja yang Bahasa Inggris yang mampu berbuat demikian.

Namun sampai kapan ini sering dipakai. akan berkembang, atau sekedar bertahan?

Diharapkan dengan kesan hebat dan canggih dalam pemakaian istilah Bahasa Indonesia akan mengangkat citranya hingga makin kukuh mengakar sebagai bahasa warisan sejarah yagn sangat bernilai.

Tinggallah bagaimana tekad kita untuk memelihara Bahasa Indonesia ini – termasuk bahasa daerah – sebagai harta pusaka nasional. Tuntunan serta contohcontoh perlu diberikan oleh para pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat, dan cerdik-pandai lainnya dalam pemakaian Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Jangan sampai nanti kita baru sadar, terperangah, serta geram setelah ada negara lain yang mengakui Bahasa Indonesia sebagai miliknya!

Menyoal Komunikasi Tokoh Publik Dewi S. Tanti

Tak berlebihan jika kemudian muncul dikotomi antara elit informasi yang memiliki akses ke media massa dan masyarakat pinggiran yang tidak banyak faham terhadap debat dan kurang mendapatkan akses atas informasi.

Menjadi tokoh publik di era keterbukaan seperti saat ini memang lebih banyak susahnya. Setiap pikiran, ucapan dan tindakan selalu tak bisa disembunyikan dari kepanjangan mata dan telinga publik. Atas nama kepentingan publik, banyak yang berharap semua hal yang berkaitan dengan sang tokoh terbuka untuk umum. Atas nama keterbukaan pula banyak yang mengabaikan mana wilayah pribadi dan mana wilayah publik. Ketika banyak sorotan dilakukan kepada pejabat publik, memang tidak mudah untuk memilahnya mana yang berbentuk kritik, masukan, saran atau bahkan hujatan. Akan tetapi, dalam perspektif komunikasi politik, kritik harus dipahami sebagai respons rakyat untuk lebih banyak mengetahui atas kebijakan dan tindakan pemerintahnya.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran demokrasi di Indonesia membawa cerita yang tidak selalu manis. Namun demikian, keterbukaan politik yang dirasakan belakangan ini, kebebasan media dan tuntutan akuntabilitas pemerintah telah mendorong pergerakan demokrasi Indonesia agar lebih baik. Saat ini semua kalangan masyarakat sudah mulai bisa memosisikan sebagai partner dan stakeholders dalam pembangunan.

Masyarakat kita yang majemuk dari latar belakang politik, ekonomi, dan sosial-budaya juga memiliki beragam kapabilitas atas akses terhadap informasi.

Tak Sekadar Pencitraan Jika memang semua kritik dan hujatan dikembalikan bahwa itu semua adalah risiko menjadi tokoh publik, tentu akan timbul pertanyaan, apakah nantinya tidak khawatir jika yang menjadi tokoh publik adalah orangorang yang tebal telinga dan abai terhadap setiap kritik dan sorotan atas nama kepentingan publik. Atau alih-alih hanya mengedepankan pencitraan semu belaka?

Pencitraan politik atau sekarang ini lebih dikenal dengan istilah marketing politics. Menurut Cangara (2009: 276), adalah sebuah konsep baru yang belum begitu lama dikenal dengan kegiatan politik. Ia merupakan konsep yang diintroduksi dari penyebaran ide-ide sosial di bidang pembangunan dengan meniru cara-cara pemasaran komersial, tetapi orientasinya lebih banyak pada tataran penyadaran, sikap, dan perubahan perilaku untuk menerima hal-hal baru. Cara penyebaran seperti ini dilihat dari konteks dan orientasinya disebut “pemasaran sosial” yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan istilah penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye.

Mahasiswa Magister Komunikasi Universitas Mercubuana

Perlu Komunikasi Publik Kemampuan komunikasi publik yang tepat dan cerdas adalah tantangan terbesar tokoh publik saat ini.

Menurut Paul Mundy dan Bob Huggan, komunikasi publik merupakan proses untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang aktifitas atau tentang organisasi

dengan kegiatan dasarnya adalah memproduksi dan mendistribusikan laporan-laporan/informasi yang berkala (2009, www.wamud.com). Komunikasi publik bisa digunakan untuk mendapatkan peliputan media, mempengaruhi pengambil kebijakan dan mengembangkan reputasi yang baik.

Komunikasi publik merupaka bagian dari kebijakan komunikasi yang mengatur proses komunikasi masyarakat, baik yang menggunakan media (mulai dari sosial, media massa, hingga media interaktif) maupun yang tidak menggunakan media, seperti komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok dan sebagainya (Abrar, 2008: 13).

Dari pemahaman ini maka perlu dikembangkan pendekatan komunikasi yang khas dan melalui beragam media.

Selain itu, harus dikembagkan pula komunikasi yang bisa membentuk nilai-nilai, pemahaman, sikapsikap, sampai perilaku publik. Melalui pengemasan pesan-pesan komunikasi publik yang lebih banyak berisikan tentang apa dan siapa serta apa manfaat keberadaan sang tokoh. Pesan-pesan ini dapat dikomunikasikan melalui media massa atau media lain yang dipilih sesuai dengan target sasaran. Jika dikaitkan dengan konteks berbangsa dan bernegara, tak ada salahnya jika dipertimbangkan pula untuk memilih dan memilah mana saja nilai dasar yang dijadikan acuan untuk berkomunikasi dengan warga negara, apakah kebangsaan atau Pancasila, atau yang lain? Sebab saat ini bangsa ini juga masih kurang panduan komunikasi untuk menjadi warga negara yang baik.

10

Daerah

www.bipnewsroom.info

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ir.H. Agus Arifin Nu’mang, MS.

Edisi 02

Tahun VI Februari 2010

Jika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusantara untuk dituliskan dan ingin berbagi dalam rubrik keliling nusantara, silahkan kirimkan naskah kepada redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id

“Memulai Kebangkitan Perikanan” 2015 dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai masa dimana Indonesia menjadi Produsen Perikanan Terbesar di Dunia. Visi itu merupakan hasil akhir gagasan Menteri Fadel Muhammad dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir dan nelayan serta mendorong perkembangan ekonomi wilayah.

Suatu ketika Fadel Muhammad menyatakan bahwa pembangunan perikanan dan kelautan harus difokuskan pada pembentukan "etalase kelautan" yaitu suatu kawasan dengan sekumpulan modelmodel pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dengan keragaman sumber daya, sistem pemanfaatan dan kelembagaan yang berkinerja optimal.

Konsep etalase kelautan ini disambut baik oleh pemerintah daerah. Salah satunya Sulawesi Selatan yang banyak dihuni nelayan. “Perairan Sulawesi Selatan yang berada di tengahtengah Indonesia, seperti di Teluk Bone, Flores dan Makassar serta memiliki 297 pulau yang merupakan potensi dalam aspek produksi,” jelas Wagub Sulsel, Agus Arifin Nu'mang ketika ditemui kOmunika akhir tahun lalu di Jakarta.

Menurut Nu'mang,

pengembangan potensi laut yang juga menjadi bagian dari semangat juang nusantara harus dilakukan secara sinergis. "Perikanan tangkap, pelabuhan perikanan, budidaya perikanan, desa nelayan, dan pengembangan SDM Perikanan harus dikembangkan agar menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan," jelasnya.

Secara nyata ia menyontohkan dalam hal aspek pengolahan, menurutnya lagi industri perikanan memerlukan pengolahan yang tepat dan perikanan dapat diekspor dalam kondisi segar sehingga akan dapat meningkatkan daya saing.

"Kami berharap pemerintah pusat memperhatikan juga aspek pengolahan ini, seperti yang dikeluhkan oleh pengusaha sehubungan masalahnya adalah pada soal kelistrikan yang sering terjadi pemadaman," cetus Wagub Sulsel.

Lebih lanjut ia menyatakan ekspor ikan yang dibekukan ini pernah mengalami kerugian akibat pasokan listrik yang kurang.

Berpihak ke Nelayan Nu'mang mengingatkan sumber daya alam Sulsel yang sangat melimpah, khususnya perikanan. "Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ikut mengembang hal ini.

Apalagi posisi Sulawesi Selatan yang berada ditengah dan menjadi penghubung di Kawasan Timur Indonesia," jelasnya.

Ta h u n i n i

Jawa Tengah menurut Nu'mang, Sulawesi Selatan menargetkan ekspor udang sebesar 33.700 ton dan mengembangkan budidaya rumput laut. ”Kita berharap ada satu kesadaran baru, yang mengingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar.

Laut sebagai perekat antar daerah sekaligus perlu digali potensi sumber daya alam yang ada didalamnya," tegas Nu'man. Lebih lanjut ia menyatakan ketika sumber daya yang ada bisa dikelola dengan baik maka akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. "Pada gilirannya dari laut kita juga akan dapat meningkatkan pendapatan negara," tandas Nu'man.

Nu'mang melihat kebijakan pemerintah menghapus retribusi kepada nelayan adalah langkah terobosan penting guna memberdayakan perekonomian nelayan. "Ada sekitar 2 ribu Perda yang mengatur retribusi. Ke depan akan digantikan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, menurut Nu'mang tidak lagi memberlakukan retribusi kepada nelayan meskipun Peraturan Daerah-nya belum dicabut.

Harapan Nu’Mang, era kebangkitan kelautan dan perikanan bisa dimulai dari Sulawesi Selatan.

(Yuliarso/m)

Lima Hari Kerja untuk Efisiensi Pemerintah Kabupaten Kebumen berencana memberlakukan lima hari kerja dalam seminggu. "Uji coba lima hari kerja akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan, dari tanggal 1 Februari 2010 hingga 31 Januari 2011," kata Kabag Organisasi Setda Kebumen, Drs La Ode Haslan. Aturan baru tersebut berdasarkan Surat Edaran Bupati No 061.2/0073. Dalam surat edaran tersebut Bupati meminta kepada setiap kepala SKPD agar melakukan efisiensi sumber daya listrik, air, telepon dan melakukan pembinaan disiplin serta pengawasan produktivitas/ kinerja pegawai.

Selama uji coba pemberlakuan 5 hari kerja, setiap PNS di kabupaten Kebumen akan dikenai jam kerja efektif dalam satu minggu secara kumulatif adalah 37 jam 30 menit. Untuk hari Senin dari pukul 07.00 wib - 15.30 WIB, serta Hari Jumat dari pukul 07-00 wib - 11.00 wib, sementara untuk jam krida olahraga Hari Jumat pukul 07.00 – 09.00 wib.

Sementara untuk SKPD/unit kerja yang bersifat pelayanan, pada Hari Sabtu tetap melayani masyarakat dari pukul 07.00 – 12.00 wib, "Kita menugaskan petugas piket atau layanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh tiap unit," jelas Haslan. Jadi nantinya Kantor Pelayanan Terpadu, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Perindagkop, Dinas Pariwisata dan Budaya, DPPKAD, Disdukcapil, kantor kecamatan dan kelurahan akan tetap buka.

Sementara untuk RSUD, UPT Dinkes Unit Puskesmas rawat inap dan UPT Kesbangpolinmas Unit opemadam Kebakaran , UPT dinas Perhubungan Unit Terminal tetap memberikan pelayanan terus- menerus selama 24 jam, termasuk hari Sabtu dan minggu, dengan sistem piket. Hal yang sama juga berlaku untuk UPT Dinas Perindagkop Unit Pasar. "Dari hasil ujicoba, akan diadakan evaluasi, untuk melihat tingkat efektifitasnya, baik dari tingkat produk kerja maupun penghematan energi seperti BBM, listrik, maupun penggunaan telpon dan kedisiplinan pegawai," jelas Haslan. –nn

Papua

Putra Terbaik Papua Jadi Ikon Pertahanan Negara Pelabuhan Laut Biak, Selasa (09/02) menjadi saksi peresmian tiga Kapal Perang RI, yaitu KRI Frans Kaisiepo 368, KRI Birang 831, dan KRI Mulga 832.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan peresmian tiga KRI ini merupakan bagian pembangunan pertahanan negara, "menuju kekuatan pokok minimum sekaligus menandai bahwa proses kebangkitan kembali kekuatan dan kejayaan TNI AL.” Lebih lanjut Djoko Santoso mengatakan tantangan TNI AL sangat besar. Terlebih karena dua pertiga wilayah NKRI terdiri dari lautan dengan garis pantai lebih dari 81 ribu kilometer.

Menyinggung penamaan KRI Frans Kaisiepo yang merupakan pahlawan nasional, Panglima TNI menyatakan bahwa penamaan ini agar menginspirasi generasi muda Papua, "Putera terbaik Papua harus menjadi teladan semangat patriotisme dan nasionalisme demi kemajuan bumi Cenderawasih,” tegas Panglima.

Upacara kemiliteran yang turut dihadiri oleh Kepala Staf TNIAL, Panglima Armada Wilayah Barat, Panglima Armada Wilayah Timur, Para Perwira Tinggi ketiga Angkatan dan POLRI, Bintara dan Tamtama serta Wakil Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat maupun para Pejabat Sipil Provinsi Papua dan Pemda Biak Numfor.(Andreas/Taher/MC.Biak Numfor).

Edisi 02

Tahun VI Februari 2010

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan, dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

127 Rencana Aksi 100 Hari KIB Sukses Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan, dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, 127 rencana aksi Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II telah tercapai. Memang masih ada dua dari 129 rencana aksi yang belum tercapai.“Sebenarnya saat ini dua rencana aksi tersebut juga telah rampung.

Tapi kan batas waktunya sudah lewat, jadi kita hitung tidak tercapai,” katanya kepada pers, Jumat (5/2) di kantor Wakil Presiden, di Jakarta.

Kedua rencana yang tak tercapai tersebut adalah, pertama Kementerian Pertanian yaitu “Iklim Investasi Pertanian dan Perikanan” dan “Pencanangan Food Estate” di Merauke. “Ini belum dilakukan karena ada persyaratan teknis yang masih harus dipastikan,” ujar Kuntoro.

Sementara itu rencana kedua dari Kementerian Pendidikan, yaitu “peningkatan pelayanan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan terjangkau”, kemudian “penguatan kemampuan bagi 30 ribu kepala dan pengawas sekolah pada pendidikan dasar 9 tahun”.

Te r k a i t r e n c a n a y a n g

Lintas Lembaga

tidak tercapai ini, Kuntoro mengatakan, sesungguhnya Mendiknas telah memberikan laporan bahwa pertanggal 3 Februari, aksi itu telah terlaksana, namun karena sudah melampaui batas waktu, maka tetap tercatat sebagai rencana yang tidak tercapai.

“Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedisiplinan dan ketegasan terhadap batas waktu yang telah disepakati sebelumnya,” katanya.

UKP4, menurut Kuntoro mencatat keluaran program.

"Misalnya, tersedianya prasarana airminum di 1.379 lokasi bagi masyarakat termasuk di dalamnya penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat," katanya. Juga penyederhanaan syarat memulai usaha dari 90 hari menjadi 17 hari, pengalokasian anggaran Rp1 triliun untuk perbaikan rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan.

Di bidang lain, Kuntoro menyebut adanya keberhasilan pengoperasian kepelabuhanan dan kepabeanan 24 jam per hari dan tujuh hari perminggu di pelabuhan utama, Tanjung P r i o k , B e l a w a n , Ta n j u n g Perak dan Makassar. Ada juga terpasangnya 18.358 jaringan internet di 9.937 SD, 5.564 SMP, 1.104 Madrasah Ittidayyah , serata 1.736 MTs. “Di SMP 13 Tangerang dengan adanya jaringan internet tersebut para orangtua siswa dapat

Global atau Lokal?

www.jvw.nl/images/LapisJewelGlobe.gif

Pada tahun 1928, Robert Park membuat premis mengerikan ini: bahwa globalisasi menyebabkan munculnya kaum marginal, yakni nama generik bagi mereka yang kalah, tersingkir, terpinggir, atau dirugikan oleh suatu aktivitas massal.

Pengangguran dan orang miskin adalah salah satu kelompok marginal. Tapi benarkah ada hubungan globalisasi dan kaum marginal?

Di mata para aktivis Seattle untuk menyebut para penentang WTO dan IMF pascademonstrasi di Seattle, Washington tahun 1999 sudah amat jelas: globalisasi (ekonomi) menyebabkan marginalisasi seluas dunia.

Namun The Economist edisi 13 Maret 2004, mengatakan negara negara paling miskin di dunia seperti di Afrika Sub Sahara menderita bukan karena globalisasi, melainkan karena kurang globalisasi.

Para penentang globalisasi ekonomi dianggap telah melakukan kekeliruan yang disebut dengan lump of income fallacy, yaitu anggapan bahwa di dunia ini ada segepok sumber penghasilan yang tergeletak begitu

Tiga Program

Capai 100 Persen Tiga dari delapan program kerja 100 hari Kementerian Pendidikan Nasional RI telah mencapai target 100 persen, kata Mendiknas Mohammad Nuh dalam pertemuan dengan wartawan di Gedung Kemendiknas RI di Jakarta, Selasa (5/1).

Program pertama yang telah selesai adalah penyediaan internet secara massal di sekolah. Dari target 17.500 sekolah, katanya, telah tercapai 18.358 sekolah atau melebihi target. Program kedua yang telah selesai 100 persen adalah beasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) untuk 20.000 siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu.“Kemendiknas juga telah selesai menyusun dokumen Rencana Strategis Kemendiknas 2009-2014,” katanya.

Sementera itu Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Kemendiknas, Baedhowi mengatakan, untuk melaksanakan program 100 hari, sejak Desember 2009 pihaknya mulai menyiapkan pelatihan bagi 30.000 kepala sekolah/pengawas dan menyusun kebijakan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil.

Terkait sertifikasi guru, katanya, mulai tahun 2010, tunjangan profesi guru, terutama yang lulus sertifikasi kuota

saja. Padahal barang dan jasa tidak tergeletak begitu saja untuk diambil oleh negara negara yang paling kuat. Karena itu, kemiskinan di banyak belahan dunia bukanlah soal ketidakadilan sebagai akibat globalisasi, namun justru karena menutup diri dari globalisasi ekonomi.

Mana yang benar?

Memang tidak bisa disangkal bahwa perdagangan global menaikkan pendapatan per kapita banyak negara dan mungkin pula tanpa merampas apa pun dari negara lain. Akan tetapi, kalau ini dijadikan argumen pembenar liberalisasi tampaknya masih jauh panggang dari api.

Perlukah kita menentang globalisasi? Persoalan mengenai globalisasi tidak perlu menjadi pro kontra karena ada juga globalisasi yang tidak menghasilkan marginalisasi.

Masalahnya, mengapa globalisasi menjadi seperti yang terjadi sekarang? Bidikan analisis hendaknya diarahkan pada aktor utama, yaitu korporasi korporasi multinasional dalam tatanan corpocracy yang aturan mainnya mengabdi modal atau the ride of capital. Pemerintah negara negara, lewat kebijakan publik yang mestinya menjadi lembaga penjaga kesejahteraan umum, telah menjadi lemas di hadapan kekuatan modal tersebut.

Salah satu persoalan terbesar yang potensial mengganggu kapitalisme global adalah pertumbuhan penduduk. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk dunia seperti sekarang ini, kapitalisme akan macet karena kekurangan bahan baku, lingkungan rusak, daya beli terus merosot, dan konflik sosial menghantui. Bila kapitalisme global hendak dilestarikan, jumlah penduduk dunia yang sekarang berjumlah sekitar 6 miliar harus dikurangi menjadi 4 miliar.

Artinya, 2 miliar penduduk dunia ini sebenarnya tidak dibutuhkan!

Menurut perhitungan ekonomi berdarah dingin, mereka itu mestinya dimusnahkan. Hanya karena ada perhitungan etis dan kepantasan publik, pemusnahan itu diperlunak menjadi peminggiran.

Hilangnya manusia sebagai faktor penentu kebijakan dan penataan sosial berperan besar dalam marginailisasi tersebut. Manusia yang seharusnya menjadi pusat dalam proses pem¬bangunan dan pemakmuran telah diabaikan dan digantikan oleh kepentingan material sesaat.

Berhadapan dengan kereta globalisasi dan kehancuran yang ditinggalkannya, barangkali orang mudah menjadi pesimis, gampang lari sebagai seorang nihilis daripada bertahan dengan harapan dan komitmen

dengan mudah dan transparan mengecek nilai-nilai hasil prestasi anak mereka,” kata Kuntoro. (tr)

Kementerian Keuangan

Gerbang Pembuka Kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan program 100 hari Kementerian Keuangan RI yang telah dituntaskan akan menjadi gerbang pembuka untuk mengantarkan kinerja hingga lima tahun mendatang.

"Keberhasilan program 100 hari dapat menjadi gerbang pembuka untuk mengantarkan kinerja hingga lima tahun mendatang," kata Sri Mulyani dalam diskusi Program 100 Hari di Jakarta, Sabtu (30/1).

Menkeu menyayangkan banyaknya berita program 100 hari bidang ekonomi yang tertutup oleh berita-berita politik, sehingga masyarakat tidak mengetahui realisasi program tersebut. "Media hanya mengkapling berita tertentu seperti berita Century, bukan mengenai berita program 100 hari," katanya. Ditambahkannya, pemberitaan di media yang seakan-akan menutupi keberhasilan pemerintah tidak menjadi hambatan bagi pihaknya untuk menuntaskan program 100 hari. (Ia) Kementerian Pendidikan Nasional

11

www.bipnewsroom.info

tahun 2007, 2008, dan sebagian 2009 akan ditransfer melalui dana alokasi umum (DAU).

"Jumlah sasaran untuk 386.641 guru yang akan dialokasikan ditransfer," katanya. (Ad) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tiga Kategori Program 100 Hari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Hatta Rajasa mengatakan, menjelaskan, Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu yang bersifat "quickwins", "debottlenecking", dan program yang menjadi pondasi bagi pembangunan di masa mendatang.

Hatta menyebutkan bahwa pemerintah segera menyiapkan aturan guna melakukan pengawasan terhadap program 100 hari pemerintahan."Aturan yang akan dikeluarkan nantinya akan berbentuk Instruksi Presiden RI atau Inpres," kata Hatta di Kantor Menko Prekonomian RI di Jakarta, Jumat (5/2). Dalam inpres tersebut, katanya, akan dijelaskan siapa mengerjakan apa, sehingga masyarakat luas bisa menilainya. Menurut Menteri dalam inpres tersebut juga akan diterapkan sanksi terhadap siapa-siapa atau pihak yang tidak melaksanakan tugasnya seperti yang ditentukan dalam inpres.(Ia) meskipun seadanya. Mana peran dan tanggung jawab agama agama dalam menghadapi kenyataan ini? Soal menumbuhkan kembali harapan itulah wilayah garapan agama. Komunitas komunitas agama hendaknya menjadi community of hope atau komunitas pengharapan yang mengajak siapa pun yang berkehendak baik untuk mencari jalan mengembangkan tindakan tindakan kreatif. Hal paling awal yang harus dibuat adalah mengikis habis perasaan bahwa segala hal baik tidak lagi relevan di hadapan kekuatan global yang dahsyat itu.

Pendidikan untuk mereka yang tertinggal mutlak diperlukan untuk mengatasi marginalisasi. Selain itu perlu melindungi hak anak anak dan penghapusan perdagangan perempuan yang sering disebut sebagai salah satu bentuk kutukan globalisasi.

Usaha usaha alternatif tersebut membutuhkan suara, dan media massa menyediakan peluang. Kendati media massa pun kini telah menjadi industri, dimana maksimalisasi laba merupakan tujuan tertinggi.

Namun demikian, perlu diingat betapapun sesaknya ruang di media massa, suara suara mereka yang tersisih masih mendapatkan tempat.

12

Edisi 02

Tahun VI Februari 2010

www.bipnewsroom.info

Persiapan menyambut datangnya Tahun Baru Imlek 2561 atau Tahun 2010, yang jatuh pada hari Minggu 14 Pebruari 2010, telah dilakukan oleh kelentengkelenteng di banyak tempat di tanah air. Sebagian umat telah memesan lilin sejak tiga bulan lalu. Lilin ini akan dinyalakan pada malam perayaan Imlek sebagai cara untuk menunjukkan rasa syukur terhadap jalan yang diberikan oleh para leluhur.

Darimana lilin-lilin merah itu

berasal ?Banyak pabrik-pabrik yang memasoknya. Salah satu di antaranya lilin-lilin itu dibuat di kawasan Kampung Melayu, Teluknaga Tangerang. Letaknya tak jauh dari Bandara Soekarno Hatta. Namun jalan berkonblok yang berkelok membuat tempat yang dikelola oleh Can Yau Seng atau yang dikenal dengan Ko Aseng, nampak agak tersembunyi.

Di halaman depan bangunan pabrik yang dinamai Sumber Karya Hidup milik Ko Aseng ini

;nampak sederhana dipenuhi tong-tong dan karung-karung berisikan parafin bahan baku lilin yang didatangkan dari Kalimantan dan Cina. Selain itu juga ada tumpukan serutan gergaji kayu jati yang akan digunakan untuk membuat hio.

Di dalam bangunan terdapat peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengolah, mencetak lilin-lilin dalam berbagai ukuran maupun hio. Walau menggunakan mesin cetak, namun tenaga

manusia masih nampak dominan.

Di bagian atas bangunan digunakan untuk mengeringkan hio, baik hio belimbing maupun yang berbentuk seperti obat nyamuk.

Ko Aseng pengusaha asal Pontianak ini mulai membuka usahanya sejak lima tahun lalu.

Sebelum memproduksi lilin ukuran kecil. Ko Aseng memproduksi kertas-kertas sembahyang.

Karena produksi kertas-kertas sembahyang ini kalah bersaing dengan produk Taiwan; maka

kemudian Ko Aseng membuat lilin dan hio sebagi produksi utamanya.

Untuk memproduksi lilin dan dupa ini Ko Aseng merekrut 20 pekerja yang sebagian besar adalah penduduk sekitar tempat tinggalnya.Tak ada kata hari libur atau berhenti produksi. Apabila masa Imlek sudah lewat Ko Aseng tetap berproduksi. Lilin-lilin ukuran besar biasanya diproduksi tiga kali dalam setahun. “ Permintaan untuk hio tetap ada, dan kami se-

lalu membuat stok. Apalagi cuaca sering tak bersahabat, maka produksi untuk stok tetap dilakukan�, jelas Ko Aseng. Disamping itu kalau berhenti produksi, para pekerja akan menganggur dan kehilangan penghasilan tambah Ko Aseng.

Merekrut pekerja dari kampung sekitarnya paling tidak telah menolong penduduk untuk memperoleh penghasilan. Para pekerja menerima upah Rp. 100 ribu atau Rp 150.000,- perminggu bagi pekerja borongan. “ Saya senang dapat membuka peluang kerja bagi mereka. Saya menerima mereka bekerja disini sambil melatih disiplin “ tegas Ko Aseng. Tanpa disiplin pekerjaan apapun tak dapat diselesaikan dengan baik. Kedisiplinan bekerja di pabriknya dapat dibawa bila pekerja nanti bekerja di tempat lain.

Dari sudut perkampungan pinggir kota Tangerang, tersedia produk yang sangat dibutuhkan orang banyak. Sebuah pengamatan jeli melihat peluang usaha disamping menguntungkan juga telah dapat memberikan peluang kerja bagi warga yang sekaligus memberikan penghidupan kepada keluarganya. (agussb)