Kibar Daerah Layanan Terpad Dinas Perijinan Kota Jogjakarta
Bukan Janji Tapi Pasti
Halaman
Wawancara
10
Cerdas Kaban
Pemkot Jogjakarta memberikan dua layanan terpadu berkaitan dengan perijinan, yaitu pelayanan terpadu satu atap dan satu pintu. Saat ini ada enam layanan perijinan dan 29 jenis perijinan.
Foto : opit
Edisi 15/Tahun VI/September 2010
Halaman
4
Reformasi Birokrasi Bisa Kurangi Urbanisasi Urbanisasi terjadi karena dua faktor, tekanan ekonomi dan tuntutan pengembangan diri. Pengembangan diri dikatakan Cerdas karena kemampuan seseorang yang tidak bisa lagi tertampung di desanya. Sementara tekanan ekonomi, sering dijadikan alasan pelaku urbanisasi untuk memperbaiki nasib.
Cerdas Kaban Staff Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kembangkan Daerah Kelola Urbanisasi bagi jutaan orang miskin yang tersebar di perdesaan. Tapi peningkatan urbanisasi akan membawa konsekuensi bahwa banyak potensi kemiskinan terkonsentrasi di kota. Kondisi itu pada gilirannya akan memicu banyak masalah. Urbanisasi yang tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai akan menimbulkan pemukiman kumuh. Pada gilirannya juga akan memunculkan beragam masalah sosial mulai dari potensi konflik antar warga hingga tindak kriminalitas. Meningkat Mengutip data UNFPA-PBB, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa memaparkan pertumbuhan penduduk perkotaan dunia diproyeksi akan meningkat dua kali lipat dari 3,3 miliar jiwa pada 2007 menjadi 5,4 miliar pada 2050. "Diperkirakan pada 2020, populasi penduduk kumuh dunia akan mencapai 1,4 miliar," kata Menpera.
Di Indonesia Indonesia, data Badan Pusat statistik memproyeksikan tingkat urbanisasi mencapai 68 persen pada tahun 2025. Bahkan di beberapa provinsi di Jawa dan Bali, tingkat urbanisasi sudah lebih tinggi dari tingkat urbanisasi Indonesia secara total. Diperkirakan di DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten pada tahun 2025 tingkat urbanisasi sudah di atas 80 persen. Pengelolaan Daerah Kebijakan represif untuk mencegah urbanisasi yang selama ini dilakukan cenderung tidak bisa mencegah kenaikan laju urbanisasi. Begitu pula dengan pengalihan urbanisasi menjadi transmigrasi, tetap belum sepenuhnya membendung kenaikan angka urbanisasi. Oleh karena itu salah satu solusi yang bisa dikembangan adalah terus mengembangkan pembangunan di daerah per desaan agar sejalan dengan perkembangan perkotaan . Dalam Konferensi Menteri Perumahan se-Asia Pasifik untuk perumahan dan pembangunan perkotaan atau
Asia Pasific Pasific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) ketiga, di Solo akhir Juni lalu dihasilkan Deklarasi Solo. Peserta konferensi bertekad mengembangkan pusat data dan sistem informasi, pengetahuan, serta inovasi dalam penataan perkotaan. Deklarasi Solo juga menekankan penguatan tanggung jawab pemerintah untuk pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembangunan perkotaan. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menegaskan bahwa pengembangan perkotaan yang tidak terkendali cukup mengkhawatirkan. Di Indonesia, tingkat urbanisasi yang tinggi menyebabkan Pulau Jawa menjadi sangat padat. Sedikitnya 58 persen penduduk Indonesia kini bermukim di pulau ini, sehingga sejak dini perlu dikelola secara benar dan tidak menimbulkan dampak sosial dan lingkungan. "Karena itu, keberadaan sebuah lembaga riset perkotaan cukup mendesak dimiliki untuk memberi masukan kepada pemerintah," tandasnya. (m)