Edisi 4/Thn V/Maret 2009

2 www.bipnewsroom.info

komunika Edisi 4/Tahun V/Maret 2009

Yang Pertama, Yang Utama Tanggal 9 April 2009, bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi berupa pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota legislatif atau yang biasa disebut dengan Pemilu Legislatif (Pileg). Pileg merupakan bagian dari rangkaian Pemilu 2009 yang akan diikuti dengan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden atau Pilpres, yang dijadwalkan akan berlangsung bulan Juli dan September 2009 mendatang.

Pemilu 2009 merupakan pemilu ke 10 sejak tahun 1955, dan merupakan pemilu pertama yang menggunakan metode pemungutan suara ‘baru’ yakni dengan cara mencentang atau memberi tanda centang (√) pada surat suara.

Sebelumnya, sembilan kali pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan mencoblos surat suara, metode konvensional yang kini tinggal dipakai oleh sedikit negara di dunia, diantaranya Indonesia dan Kamerun.

Perubahan metode dilakukan bukan sekadar untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain, akan tetapi juga dimaksudkan agar pemilu bisa berjalan lebih lancar, cepat, efisien, serta terhindar dari kecurangan dan penyelewengan.

Perubahan metode pemungutan suara dari mencoblos ke mencentang kertas suara sepintas tampak sederhana, akan tetapi pelaksanaannya di lapangan tidaklah semudah yang dibayangkan. Paradigma lama bahwa pemilu identik dengan mencoblos masih sulit dihapus dari ingatan bangsa Indonesia.

Kendati sosialisasi pemungutan suara dengan cara mencentang terus dilakukan, namun kenyataannya mengubah pandangan masyarakat tentang proses pemungutan suara tidaklah gampang. Hasil jajak pendapat berbagai media massa dan lembaga independen menunjukkan, masih banyak anggota masyarakat yang belum paham atau bahkan belum mengetahui perubahan metode pemungutan suara ini.

Faktor teknis persiapan dan pengiriman logistik pemilu hingga ke seluruh pelosok perdesaan juga menjadi kesulitan tersendiri. Seperti diketahui, mencetak surat suara puluhan juta lembar dalam waktu yang relatif singkat tentu bukan pekerjaan mudah. Akurasi, ketelitian dan kecermatan sangat diperlukan agar surat suara terbebas dari kesalahan dan cacat. Kesalahan kecil seperti tercoret tinta atau robek misalnya, akan membuat surat suara menjadi

Belum Ada Caleg Yang Cocok Kapan Pemilu? Tau dong, diselenggarakan tanggal 9 April 2009. Untuk pilihan legislatif atau parpol belum ada yang cocok. Sejauh ini saya sendiri memang kurang memperhatikan visi dan misi masing-masing parpol dan caleg. Lagi pula sebagian besar spanduk atau media beriklan yang ditempel di jalan hanya mencantumkan nama caleg dan parpol saja. Sejauh ini informasi mengenai caleg dan parpol yang saya dapatkan hanya melalui spanduk, baliho dan pembicaraaan sekilas dari dosen.

Kalau buat saya caleg itu menarik jika wajahnya tampan atau cantik, dan tentunya ditunjang dengan sikap yang bijaksana dan cerdas. Dan yang terpenting yang membela kepentingan rakyat, karena mereka kan dipilih oleh rakyat.

Arini Dwi Wardani, 19 tahun, Universitas Negeri Malang, Jurusan Public Relation

Belum Tahu

desain: ahas/dw foto: vivanews. m, imagebank

Meskipun saya menyadari waktu pemilu tinggal sebentar lagi, namun hingga saat ini saya belum menemukan caleg yang tepat untuk saya pilih. Selain sibuk dengan urusan kuliah, saya juga kurang tertarik

tidak sah. Oleh karena itu, proses pencetakan, sortir dan pelipatan surat harus dilakukan secara hati-hati namun cepat tanpa melampaui tenggat waktu yang telah ditetapkan Di sisi lain, wilayah Indonesia sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, dan banyak wilayah yang belum terjangkau sarana transportasi memadai. Di beberapa daerah, logistik pemilu harus dikirim dengan cara dipikul melalui jalan setapak atau menggunakan perahu kecil tanpa mesin selama berjam-jam bahkan melewati hitungan hari.

Mengantarkan logisitik pemilu secara cepat dan selamat ke wilayah terpencil, lebih-lebih pada musim hujan seperti sekarang ini, tentu sangat menguras waktu, tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, kita bisa memaklumi jika di beberapa daerah logistik pemilu baru sampai di alamat menjelang hari pemungutan suara.

Tantangan lain dari Pemilu 2009 adalah jumlah partai politik peserta pemilu yang mencapai 44 parpol, terdiri dari 38 parpol nasional dan enam parpol lokal di Nanggroe Aceh Darussalam. Jumlah parpol peserta pemilu 2009 ini terbanyak kedua setelah pemilu 1955 yang diikuti 172 parpol.

Dengan jumlah parpol sebanyak 44, konsekuensinya jumlah calon anggota legislatif untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pun menjadi sangat banyak. Bukan hal mudah bagi para pemilih, terutama yang berusia lanjut, untuk mencari foto caleg idamannya lalu menandainya di antara ratusan deretan foto yang ada di kertas suara.

Tak kalah penting adalah tantangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah pemilu dilaksanakan.

Saat-saat kampanye merupakan saat paling rawan terjadinya perselisihan antar massa pendukung, baik yang berupa perselisihan verbal maupun perselisihan fisik. Black campaign atau kampanye hitam yang mendeskreditkan lawan politik harus diwaspadai dan dihindari, agar upaya merebut simpati calon pemilih bisa berlangsung secara jujur, terbuka dan sportif.

Saat pemungutan dan penghitungan suara juga perlu pengawasan ekstra dari berbagai kalangan agar prosesnya terhindar dari kecurangan dan penyelewengan. Demikian pula, saat setelah pemungutan suara dilaksanakan juga harus dijaga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gelombang ketidakpuasan dari pihak-pihak yang kalah dalam

dengan politik.

Informasi dari televisi dan beberapa media cetak yang ditempel di pinggir jalan cukup membuat kita tahu bahwa akan ada perhelatan besar tahun ini. Tapi disayangkan, informasi seperti bailho, spanduk dan tempelan leaflet tidak rapi, sehingga membuat beberapa tempat terlihat semakin kumuh.

Irfan Haris, 18 tahun, Tehnik Perminyakan ITB, Bandung

Kampanye Lewat Internet Pilihan caleg saat ini banyak, tapi belum ada yang sreg dengan saya. Meskipun mereka banyak berkampanye di beberapa media tetap saja informasi yang diberikan tidak bisa membuat kita langsung membuat kita berkata, "Ya, ini caleg yang saya butuhkan".

Buat saya yang menarik adalah berkampanye melalui media internet, beberapa caleg mempergunakan fasilitas jaringan internet untuk berkampanye, selain itu kita bisa browsing-browsing lagi untuk mengumpulkan informasi caleg sebanyakbanyaknya.

Caleg idola saya adalah caleg yang bisa megang statement-nya, yaitu yang bisa memajukan masyarakat sesuai dengan statement. Misalnya seperti membangun sarana pendidikan, misalnya janjinya membangun dua tahun ya harus ditepati dua tahun.

Dimas Saputra, 19 tahun, sastra Inggris, Universitas Padjajaran, Bandung

pemilu.

Berbagai masalah di atas tentu menjadi tantangan bagi kita semua. Seluruh anggota masyarakat seyogyanya turut aktif memberikan penjelasan kepada calon pemilih tentang tata-cara pemungutan suara sesuai prosedur yang benar, menciptakan suasana kondusif bagi pelaksanaan pemilu, serta membantu kelancaran pengiriman logistik pemilu hingga ke daerah pedalaman.

Semua pihak perlu menyadari bahwa upaya menyukseskan Pemilu 2009 bukan hanya menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah semata, akan tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh warganegara. Karena bagaimanapun, hajatan demokrasi lima tahunan ini tidak akan berjalan lancar, tertib dan aman tanpa partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraannya.

Sangat tepat jika beberapa waktu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak segenap rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik. Presiden juga mengajak masyarakat untuk menjalani proses pemilihan umum dengan niat yang baik, agar dapat memberikan mandat yang tepat kepada putra-putri terbaik bangsa untuk menjalankan kehidupan bernegara dan roda pemerintahan lima tahun mendatang.

Menurut Presiden, pilihan dan partai politik bisa saja berbeda, akan tetapi persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga dan menjadi prioritas utama. Kompetisi dalam sebuah pemilihan umum, betapapun kerasnya, selalu memiliki batas kepatutan dan tetap memiliki etika dan tatakrama. Oleh karena itu, presiden mengimbau agar seluruh elemen masyarakat melaksanaan Pemilihan Umum 2009 ini dengan penuh tanggungjawab.

Kita berharap, pemilu pertama yang menggunakan metode centang ini dapat menjadi tonggak sejarah yang bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu di masa-masa yang akan datang. Berhasil dalam arti setiap tahapnya dapat dilaksanakan secara lancar, tertib dan aman, partisipasi rakyat dalam pemungutan suara tinggi, persentase suara sah tinggi, menghasilkan caloncalon wakil rakyat berkualitas dan memilih pemimpin yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia ke arah masa depan yang lebih baik. (g)

Caleg Bersih dan Profesional Alhamdulillah, untuk caleg saya sudah punya pilihan, yaitu caleg yang profesional, peduli rakyat dan berjiwa muda. Dulu di SMA sudah sering terlibat dengan orang-orang parpol tersebut. Saya sudah paham latar belakang beberapa caleg yang diajukan dari parpol tersebut. Insyallah tidak salah pilih. Buat saya, siapapun caleg yang akan dipilih parpol untuk duduk di legislatif saya percaya, karena saya percaya dengan partainya.

Iklan politik buat saya tidak begitu menarik, karena biasanya hanya mengumbar janji. Yang sudah-sudah janji itu tinggal janji, kita tidak bisa menangihnya. Karena itu perlu juga adanya kontrak politik, jadi kita bisa menagihnya dikemudian hari.

Leo Yudha, 22 tahun, Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta

Butuh Caleg Peduli Pendidikan Iklan politik yang menarik adalah melalui televisi.

Selain lebih jelas jangkauannya juga lebih luas. Selain itu membaca belum menjadi budaya bangsa kita, mereka pasti akan lebih menyukai informasi yang disajikan melalui media audio-visual atau media audio.

Saya lebih senang jika caleg dari orang-orang biasa saja, yang lebih bersih, berpendidikan dan mampu memperjuangkan pendidikan gratis.

Nur Ismi Wahyu Dianie, 17 tahun, SMA Widya Dharma, Surabaya

Diterbitkan oleh DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Prof. Dr. Moh Nuh, DEA (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Dr. Suprawoto, SH. M.Si. (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Drs. Bambang Wiswalujo, M.P.A.(Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Supomo, M.M. (Sekretaris Badan Informasi Publik); Drs. Ismail Cawidu, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Drs. Isa Anshary, M.Sc. (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Dr. Gati Gayatri, MA. (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Mardianto Soemaryo. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Drs. Lukman Hakim; Drs. Selamatta Sembiring, M.Si.; Drs. M. Abduh Sandiah; Dra. Asnah Sinaga. Reporter: Suminto Yuliarso; Fouri Gesang Sholeh, S.Sos; Lida Noor Meitania, SH, MH; Elpira Indasari N., S.Kom; Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Supardi Ibrahim (Palu), Yaan Yoku (Jayapura). Fotografer: Leonard Rompas. Desain: D. Ananta Hari Soedibyo. Pracetak: Farida Dewi Maharani, Amd.Graf, S.E. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@ bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id.

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

3 s a t u k a t a i n d o n e s i a

komunika Edisi 4/Tahun V/Maret 2009

Kampanye Dengan TIK

Kreatif dan Interaktif Siapa bilang teknologi monopoli orang kota?

Kurang satu bulan menjelang hari pemilihan umum (pemilu) legislatif, 9 April nanti, bisa jadi sangat menjengkelkan bagi sebagian orang.

Bagaimana tidak, alih-alih ditawarkan program serta visi misi para calon anggota legislatif (caleg) yang akan memperjuangkan ”nasib” mereka di parlemen nanti, para caleg ini malah membuat masalah.

Bagaimana tidak dibilang masalah kalau di sepanjang jalan penuh spanduk, baliho, stiker, dan model publikasi kampanye lain yang berjejal dan merusak pemandangan. Dipasang di sembarang tempat tanpa mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan. Di pinggir jalan, pertigaan, perempatan, tembok bangunan, kendaraan, gedung

Peraturan Menteri Kominfo perihal ”Kampanye Pemilihan Umum melalui Sarana dan Prasarana Telekomunikasi” secara umum mengatur ”etika” dan panduan penggunaan pesan singkat atau sms untuk kampanye..... kantor, mall, batang pohon, angkutan umum.

Para caleg seakan berlomba mirip artis idola, adu gaya dalam bingkai kampanye pemilu. ”Seperti kehabisan ide kreatif. Apa iya dengan pasang spanduk, akan dicontreng dalam pemilu nanti.

Justru banyaknya spanduk yang isinya foto, nomor, dan partai bikin orang tertawa. Gak kenal gak apa, taruh foto di jalan. Siapa tuh,” usil Mediodecci (26), warga Palembang yang ditemui komunika beberapa saat lalu.

Politik bukanlah kerja sesaat. Tak bisa disamakan dengan jualan barang, asal ada iklan lantas masalah selesai. Sulit dipahami rasanya berharap dipilih, bila tak kenal dengan masyarakat yang akan diwakili dalam parlemen nanti. ”Bagaimana mau

percayakan ”nasib” kita kepada para caleg itu, kalau apa dan bagaimananya tidak tahu,” ungkap Marwito (42), pedagang kaki lima di Malioboro, Yogyakarta.

Teknologi Tak Efektif?

Tentu tak semua caleg berlaku demikian. Ada juga yang mencoba cara-cara baru. Semisal menggunakan perangkat teknologi semisal sms dan situs jaringan di internet. Ya, coba-coba gaya kampanye Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama yang sukses melenggang ke jabatan presiden nagara adidaya itu.

Di Indonesia tak efektif? Eits, nanti dulu, soal pengguna perangkat telekomunikasi tampaknya bukan semata monopoli orang kota saja. Fenomena murahnya tarif dan perangkat telekomunikasi di negeri ini, telah menyebar bahkan sampai ke desa-desa. Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) sendiri mencatat perkembangan yang luar biasa.

Data 2008 menunjukkan, pengguna layanan PSTN sebanyak 8.686.872 sambungan, FWA 12.679.536 sambungan, dan selular 113.210.895 sambungan.

Hingga total 134.577.303 pengguna dengan berbagai jenis sambungan. Bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia 2007 berdasarkan proyeksi BPS yang mencapai 224.904.900 orang atau jumlah pemilih pada Pemilu 2009 ini yang mencapai 174.410.453 orang. Tentu tidak bisa dianggap enteng.

Terlebih dengan diberlakukakannya Peraturan Menteri Kominfo perihal ”Kampanye Pemilihan Umum Melalui Sarana dan Prasarana Telekomunikasi” yang isinya secara umum adalah ”etika” penggunaan sms untuk kampanye.

Di mana pesan tersebut antara lain: tak boleh menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain; menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum; menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; bahkan sampai aturan tentang pesan sampah (spamming).

Lain lagi para caleg yang memanfaatkan media internet sebagai media kampanye. Walau diakui, penggunanya memang masih terbatas pada kalangan melek internet yang jumlahnya masih terbatas dan belum banyak merambah masyarakat pedesaan.

Kendati angkanya menurut catatan Depkominfo telah mencapai 25 juta orang. Dan diharapkan akan melonjak mencapai target 50 juta orang atau 25% dari total penduduk indonesia di 2010 mendatang.

Kampanye dan Apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat kampanye?

Agar tercipta rasa aman dan ketertiban, peserta kampanye wajib mematuhi peraturan waktu kampanye, yaitu, peserta dilarang keras: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan; d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut parpol lain selain dari gambar dan/atau atribut parpol yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

Siapa saja yang tidak boleh mengikuti kampanye? a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa

Berbagai program s e m i s a l fasilitas internet gratis di tingkat SMA juga telah d i u p a ya k a n untuk mencapai target tersebut.

Mengenalkan teknologi internet kepada kawula muda sejak dini. Yang tentu saja, menjadi sasaran tersendiri dalam mengenalkan program serta visi misi para caleg. Kemajuan teknologi yang dapat menghadirkan audio visual semisal youtube.com ataupun situs pertemanan dan jejaring sosial yang menarik, bisa menambah gairah berinternet.

Kampanye Politik Plus Dan tentu saja, bila kreatif dalam berkampanye, tak lagi spanduk berjejal yang didapat. Bahkan, seperti yang dikatakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh, penggunaannya akan bernilai lebih, dengan ikut mengenalkan kepada masyarakat tentang teknologi informasi.

"Bagi peserta Pemilu hal ini dapat menghemat biaya dan tenaga. Sebab secara serentak informasi dapat diakses di mana-mana," ujarnya Sedangkan, masyarakat akan lebih mengenal teknologi dan sekaligus mengetahui seluk beluk calon yang akan dipilihnya lebih jauh tanpa perlu bertatap muka langsung,” ujarnya beberapa saat lalu.

Dan pemilu, kata Menteri, seharusnya dapat menjadi momentum untuk mengoptimalkan manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Kampanye melalui pesan singkat (SMS), blog, dan semisalnya menjadi alternatif yang sangat disarankan.

Walau begitu, tetap saja, teknologi hanyalah cara.

Intensitas dan sumbangsih para caleg kepada masyarakatlah yang utama. Pun komunikasi yang intensif dengan konstituen. Pesan yang baik dan isu krusial yang dibutuhkan masyarakat menjadi penentu.

Untuk para pemilih, ingat, nomor; foto diri, dan gambar parpol tentu tak berarti apa-apa tanpa program yang membela kepentingan anda. Ayo, pilih caleg berkualitas. (dimasnugraha@depkominfo.go.id)

Prosedur Pemberian Suara

Keuangan; c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia; d. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. Pegawai negeri sipil; f. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. Kepala desa; h. Perangkat desa; i. Anggota badan permusyawaratan desa; dan j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Bagaimanakah prosedur pemberian suara di TPS? Proses pemberian suara adalah sebagai berikut: (1) Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik pemberian suara (2) Sebelum memberi tanda, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar diatas meja yang disediakan, selanjutnya surat suara diberi tanda centang (√) (3) Setelah menandai surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula.

(4) Pemilih lalu menuju tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS bahwa surat suara dalam keadaan terlipat dan terlihat tanda tangan KPPS, kemudian satu demi satu surat suara dimasukkan ke dalam masing-masing kotak suara, dimulai dari kotak suara untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan terakhir kotak suara untuk pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan dipandu oleh Anggota KPPS. (5) Pemilih yang telah memasukkan surat suara kedalam masing-masing kotak, oleh Anggota KPPS diberi tanda khusus/tinta pada salah satu jari tangan kiri pemilih

yang bersangkutan.

Bagaimana dengan pemilih yang mempunyai cacat tubuh sehingga kesulitan dalam memberikan suara?

(1) Atas permintaan pemilih tunanetra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan keenam atau orang yang ditunjuk oleh pemilih yang bersangkutan untuk memberikan bantuan, menurut cara sebagai berikut: a. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri; b. Bagi pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam; (2) Selain itu diperbolehkan pula adanya bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunya halangan fisik lain, pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri.

(3) Kemudian Anggota KPPS dan orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan yang disediakan.

Bagaimana jika ballpoint saya macet?

Tanda lain yang diperkenankan adalah: a. dalam bentuk tanda coblos; atau b. karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (√) atau sebutan lainnya menjadi sempurna, yaitu tinta pada ballpoint ternyata tidak dapat berfungsi sempurna.

Sumber: Peraturan KPU No.35 Tahun 2008

4 www.bipnewsroom.info

komunika Edisi 4/Tahun V/Maret 2009

Kampanye Tanpa Mengganggu pukul dengan gagang bendera dan aksi lempar batu tak terhindarkan. Korban berjatuhan dari kedua pihak.

Aksi tawuran antar pendukung parpol itu memang terjadi pada kampanye pemilu 1999 lalu, namun masih membekas di benak Sodik (46). Maklum, karyawan Percetakan “PS” Surabaya ini harus mendapat enam jahitan di pelipis akibat lemparan batu massa yang nyasar ke kepalanya.

“Sampai sekarang saya trauma kalau ada konvoi parpol melintas di jalanan,” ungkap bapak dua anak ini.

Syukurlah, kampanye model pengerahan massa dengan pawai di jalanan tidak lagi diperbolehkan pada pemilu 2009 ini.

Alasannya jelas, kampanye jenis ini rawan menimbulkan pertikaian dan keresahan masyarakat.

Evaluasi pelaksanaan pemilu kampanye 1999 dan 2004 menunjukkan, model pengeraberbagai kasus pertikaian dan han massa dengan bahkan kerusuhan terjadi pada pawai di jalanan saat kampanye pengerahan mastidak lagi dipersa dilakukan. bolehkan pada Pada pemilu 2009 ini, kampemilu 2009 ini. panye tahap pertama sudah dilaksanakan secara lebih santun dan bermartabat mulai 13 Juli 2008. “Kita patut bangga lah, karena hingga waktu kampanye terbatas berakhir tanggal 5 Maret ketika dua anggota kelompok Deru mesin motor menggele2009, tidak ada pertikaian berarti mulai saling ejek dan saling lemgar memenuhi suasana, saat dua apalagi kerusuhan yang dipicu par botol dan gelas plastik air kelompok pendukung partai polimasalah kampanye,” kata Rina, mineral. Hanya dalam hitungan tik yang berbeda saling bertemu karyawan sebuah departemen. menit, jalanan berubah menjadi di perempatan Jalan Blauran, Toh bukan berarti masa kammedan tawuran hebat. Saling Surabaya. Suasana mulai panas panye bebas dari masalah.

Hafid, sopir taksi misalnya, Masa Kampanye Rapat Umum 17 s.d. > > Masa Kampanye Terbatas Juli122008 s.d. 5 5 Mar et 200 mengeluh 9 April 2009 April 2009 Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum. karena Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, Dilaksanakan oleh peserta pemilu 2009 beberapa pertemuan tatap muka, media massa cetak dan elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum. waktu lalu saat melintas di 92008 6 > Pemungutan Suara s.d.

Jalan Ga> Masa Tenang 8 Apr il 200 9 Ap ril Pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN April 2009 tot Subrodi TPS/TPSLN dilaksanakan sescara serentak dan mengumumkan Pembersihan alat peraga kampanye to Jakarta hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN serta mengirimkan oleh masing-masing peserta pemilu 2009 hasilnya kepada PPK melalui PPS dan KPPSLN kepada PPLN sempat mengalami macet

Grafis: danang

Tahapan Pemilu 2009

total akibat iring-iringan massa parpol yang baru saja menghadiri rapat umum. “Emang gak ada pawai, rapat doang. Tapi kalau pulangnya bareng-bareng seribu orang ya sama saja bikin macet.

Apalagi mereka juga suka melanggar rambu lalu-lintas,” kata Hafid, sopir taksi itu.

Ia menyayangkan rendahnya kesadaran para simpatisan parpol untuk mengutamakan kepentingan umum saat mereka berada dalam kelompok. “Contoh nyata, kalau sudah berada dalam kelompok, mana mau mereka berhenti saat lampu lalu-lintas menyala merah. Padahal kita semua kan punya hak memakai jalan, bukan hanya mereka,” kata Hafid.

Kendati demikian, bukan berarti ia menganggap sistem kampanye pemilu 2009 ini buruk. Ia justru menilai kampanye pemilu 2009 ini jauh lebih baik dari kampanye Pemilu tahun 2004, kendati perlu penyempurnan di sana-sini.

“Salah satunya adalah mengupayakan agar kampanye benar-benar dilaksanakan tanpa mengganggu kepentingan umum. Karena kalau kepentingan masyarakat terganggu justru akan timbul sikap antipati. Buntutnya, partisipasi masyarakat dalam pemilu jadi menurun,” pungkas Hafid.

(Wahyu H)

waspadai

“black campaign” “Memilih adalah hak, tapi bukan untuk Partai X (menyebut nama salah satu partai)”. Tulisan di spanduk berukuran 300 x 80 cm itu, hingga tanggal 9 Maret 2009 lalu masih terpampang di pinggir jalan antara kota Kartasura hingga Prambanan, Jateng. Sementara itu, di sebuah tikungan jalan di perbatasan PurwokertoPurbalingga, Jateng, sebuah poster memuat gambar seorang caleg dari partai tertentu, namun di bawahnya ada tulisan besar-besar, “Jangan Pilih Saya, Karena Saya Koruptor!”.

Pengendara kendaraan yang melintas dan melihat tulisan itu pasti bertanyatanya, mengapa hari genee masih ada ‘kampanye hitam’ semacam itu?

Pemasang spanduk tentu orang-orang yang tidak senang dengan Partai X. Demikian pula pemasang poster nyeleneh itu pastilah bukan caleg bersangkutan, melainkan orang yang “sirik” kepadanya. Toh keduanya punya maksud sama: ingin membuat citra lawan jatuh di mata publik, tentu saja dengan cara-cara yang tidak sportif.

Dalam terminologi politik, memang ada yang disebut sebagai kampanye hitam atau black campaign. Istilah ini bukan berarti kampanye yang dilakukan secara

gelap-gelapan di malam hari, atau kampanye yang dilakukan oleh (maaf) orang berkulit hitam, namun hanya istilah “prokem” yang diadaptasi dari bahasa Inggris, yang arti singkatnya adalah kampanye yang tidak benar.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Pe r wa k i l a n Ra k ya t , D e wa n Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kampanye harus dilakukan dengan cara yang lurus, bersih dan terang.

Kampanye tidak boleh dilakukan dengan menghina seseorang, ras, suku, ras, agama, golongan calon atau peserta pemilu yang lain, serta menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Model terakhir inilah yang oleh masyarakat sering disebut sebagai kampanye hitam atau black campaign.

Kampanye hitam biasa dilakukan melalui berbagai media seperti suratkabar, radio, televisi, iklan; melalui media luar ruang seperti poster, spanduk, baliho; melalui media baru seperti web, webblog dan email, juga melalui media tradisional dan komunikasi interpersonal. Meskipun secara hukum kampanye model ini dilarang, namun dalam praktek masih banyak terjadi, diantaranya adalah yang dicontohkan pada awal tulisan ini.

Gunakan Cara yang Baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan, banyak godaan dalam berdemokrasi,

dan yang paling mencemaskan adalah upaya mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara. "Banyak cara-cara yang baik untuk mencapai tujuan termasuk tujuan politik. Caracara seperti black campaign dan money politics bukan pilihan kita.

Mari kita cegah bersama-sama," katanya dalam dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung, awal Maret lalu.

Kekhawatiran presiden cukup beralasan, karena dalam situasi politik yang sedang mengalami pasang naik menjelang pemilu seperti sekarang ini kecenderungan aktor politik untuk bermain kotor melalui kampanye hitam tetap ada. Modus operandinya bermacam-macam, mulai dari menjelek-jelekkan, menyerang pribadi dengan menampilkan fakta-fakta negatif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, sampai pembunuhan karakter (character assasination).

Sementara saat menyampaikan sambutan dalam acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1430 H, di Istana Negara, 10 Maret lalu, Presiden Yu d h o y o n o m e n g i n g a t k a n , kompetisi dalam sebuah pemilihan umum, betapapun kerasnya, selalu memiliki batas kepatutan dan tetap memiliki etika dan tatakrama. “Marilah sukseskan bersama pelaksanaan Pemilihan Umum 2009 ini dengan penuh tanggungjawab demi membangun tradisi politik yang baik di negeri ini," kata Presiden.

Syukurlah, Ketua Dewan Pers,

Leo Batubara menilai, hingga kini belum ada satupun iklan politik yang mengandung black campaign. Meskipun demikian, m e n u r u t L e o, b e r i t a - b e r i t a negative campaign dengan mudah dapat ditemui di media massa.

Ia menilai, kampanye negatif sejatinya sesuatu yang wajar saja sebagai pembelajaran politik di masyarakat.

"Kampanye negatif itu memberikan informasi kepada masyarakat tentang parpol atau caleg tentang hal-hal negatif yang berdasarkan fakta seperti kehadiran anggota dewan, partai yang terlibat korupsi," ujar Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara, di Balikpapan usai Diskusi tentang Posisi Pers dalam Pemilu 2009, beberapa waktu lalu.

Menurut Leo hingga kini belum ada satupun pers yang berani bersikap paling depan untuk membuat berita negative campaign, padahal berita kampanye negatif dibenarkan sepanjang itu berdasarkan faktafakta di lapangan. "Yang tidak dibenarkan adalah black campaign seperti fitnah, berita bohong dan lainnya," kata Leo. To h d i s e l u r u h w i l a ya h Indonesia, kampanye hitam tak seluruhnya bisa disetop.

Salah satu yang paling marak

dilakukan adalah melalui poster dan spanduk, di samping melalui posting di web blog pribadi maupun website. Untuk kampanye model terakhir, kita dengan mudah dapat mendapatkan contohnya melalui mesin pencari laman web.

Padahal ancaman hukuman terhadap pelaku black campaign ini cukup berat lo. Pasal 270 UU No 10 Tahun 2008, misalnya, m e nye b u t a n c a m a n p i d a n a penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 24 bulan, dan denda paling sedikit Rp 6 juta dan paling banyak Rp 24 juta bagi pelaku kampanye hitam.

Tapi namanya orang terbakar emosi, mana takut dipenjara!

Karena itu, kita semua patut waspada terhadap tulisan dan gambar bernada melecehkan dan atau menyudutkan caleg/partai tertentu yang banyak berseliweran di depan mata. Jangan mudah terpancing emosi, jangan reaktif, namun juga jangan panik.

Anggaplah semua sebagai bumbu demokrasi yang akan membuat dinamika pemilu kita menjadi penuh warna. Tapi jangan lupa, teruslah mengawal proses hukum bagi pelaku black campaign agar benar-benar menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku, biar kapok! Setuju? (gun)

Tampak di layar televisi, reporter sibuk mengomentari tayangan gambar sekelompok bocah berseragam mengikuti kampanye sebuah partai politik.

Gambar pun beralih ke rangkaian pawai motor dan mobil bak terbuka yang mengangkut beberapa anak di sela orang-orang dewasa dengan atribut partai politik. Stasiun televisi itu mengemasnya dalam tajuk pelanggaran kampanye.

hanya UU Perlindungan Anak, pelaku juga bisa dijerat atas pelanggaran UU Pemilu Pasal 82 Ayat (2j) dengan sanksi pidana kurungan 3 sampai 9 bulan,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya menyatakan akan meminta KPU bersikap tegas terhadap parpol yang melanggar. “Karena melibatkan anak dalam kegiatan parpol sangat berisiko terhadap keselamatan mereka,” jelas Kak Seto.

Batasan Samar?

Masih samarnya batasan eksploitasi anak pada kampanye parpol menyebabkan KPU masih sangat sulit dalam bersikap, termasuk kemungkinan penerapan

panye menyatakan kepekaannya atas permasalahan anak, misalnya, kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan pangan, itu boleh-boleh saja”, ujarnya. Tapi kalau sifatnya memprovokasi lewat anak-anak, itu sudah salah, tegas Masnah.

Pembelajaran Dini?

Maraknya tudingan eksploitasi anak pada iklan beberapa parpol didukung data Banwaslu. Sejak dimulainya kampanye pemilu 2009, Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) sudah melaporkan 5 jenis iklan politik di televisi yang dibuat 3 parpol ke KPU. ”Karena iklan tersebut menggunakan anak-anak sebagai bintang iklan-

raya.

Kelemahan peraturan mengenai eksploitasi anak dalam iklan politik terbentur pada masih beragamnya penafsiran atas batasan eksploitasi tersebut. UndangUndang sebagai payung hukum sudah mencakup permasalahan ini secara umum, sayangnya teknis pelaksanaannya belum bisa mencakup pokok permasalahan secara rinci.

Hingga saat ini, permasalahan eksploitasi masih menuding pihak “pengguna anak”. Padahal, sebelum 17 tahun, anak berada dibawah tanggung jawab orang tua. Menjadi bintang iklan pun harus atas ijin orang tua. Bagaimana UU bisa menjangkau

Ketika Buyung dan Upik Turut "Berpolitik" "Kami tadi diminta aparat desa ikut acara ini," seru anak-anak berseragam SMA di kawasan timur Indonesia. Sementara di tempat lain, anak-anak mendekat ke lokasi keramaian kampanye politik karena adanya pertunjukan musik yang jarang dinikmati di waktu siang.

Keterlibatan anak dalam kegiatan kampanye partai politik mungkin bisa ditemui dalam ritual tahunan demokrasi di Indonesia. Ada yang disengaja atau ada yang didorong oleh keinginan anak sendiri. Tapi ada juga yang terjadi karena sang anak tidak ada yang menjaga di rumah ketika ditinggal kampanye oleh orang tua.

Hal itu menuai keprihatinan tersendiri bagi pemerhati anak.

Kak Seto, misalnya, masih menyampaikan keprihatinan terhadap segala bentuk eksploitasi anak-anak saat penyelenggaraan Pemilu, terutama pada masa kampanye.

Keprihatinan itu muncul melihat fenomena keberadaan anak pada kampanye parpol, “Baik sebagai ‘penikmat’ entertainment yang disajikan saat road show, bagian dari pawai pendukung parpol, hingga ke bintang iklan politik di televisi,” ungkapnya.

Iklan Politik Rawan Kini di masa pesta demokrasi, partai politik juga mulai memanfaatkan kekuatan iklan; untuk memikat dan memenangkan hati pemilih. Tak sedikit parpol yang menggelontorkan dana ratusan juta untuk mengemas iklan mereka agar kreatif dan tertanam di benak khalayak.

Kontennya pun relatif beragam. Mulai dari ‘Program untuk Rakyat’, sampai kehadiran tokoh nasional maupun artis papan

Indikator Kegiatan

Eksploitasi Anak

Masyarakat luas yang mengetahui, melihat, atau menyaksikan pelanggaran atas ketentuan dengan indikator-indikator di samping, agar menyampaikan pengaduan ke: Posko Pengaduan KPAI Jalan Teuku Umar Nomor 12 Jakarta Pusat 10350, Telepon (021) 3190144631901556, Faksimili: (021) 3900833. e-mail: www.kpai.go.id

....eksploitasi anak dalam iklan dan kampanye politik terbentur pada masih kebera-gaman penafsiran atas batasan eksploitasi atas sebagai ikon dalam iklan.

Bahkan, mungkin jika tak ada semprit peringatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), penggunaan anak-anak untuk iklan politik tentu akan sangat mungkin terjadi.

Hilangkan Eksploitasi Anak “Menampilkan anak dalam iklan kampanye parpol adalah bentuk eksploitasi anak dan bisa dijerat hukum pidana,” tegas Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Masnah Sari. Pernyataan itu, disebut Masnah, bersandar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Pasal 15 menyebutkan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan,” ujar Masnah.

Tidak tanggung-tanggung, pelanggar pasal ini bisa dipidana penjara hingga lima tahun atau denda hingga seratus juta rupiah. “Sanksinya bisa dibaca di pasal 87,” lanjutnya.

Kak Seto yang menjadi Ketua Komnas Perlindungan Anak juga melontarkan kritik terhadap pemanfaatan anak pada kampanye dan iklan politik parpol. “Tidak

hukumnya, di pengadilan. “Karena UU Pemilu belum menjabarkan peraturan ini secara tegas,” kata Ketua KPU, Abdul Hafiz.

Hal yang tercantum, lanjutnya, hanya pelarangan keikutsertaan warganegara yang belum memiliki hak pilih dalam kampanye parpol. “Jadi aturan soal anak ikut kampanye belum tegas,” kata Hafiz.

Untuk itu, ia menilai batasan eksploitasi anak dalam kampanye parpol menjadi sangat penting, sebab masalah menjadi mengambang ketika si anak ikut kampanye bersama orang tuanya. Atau, bagaimana jika anak datang ke lokasi kampanye karena mendengar keramaian musikdi lapangan. Apakah ini termasuk eksploitasi? “Inilah sebabnya masih perlu penyamaan persepsi terkait pelibatan anak dalam kampanye,” kata Sri Nuryanti dari KPU. Lebih lanjut, Hafiz menyebutkan, masih ada kesulitan untuk menindak jika terjadi pelanggaran, “Karena Peraturan KPU No 19 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, belum menyebut larangan tersebut.”

Untuk itu, KPAI berusaha merumuskan yang boleh dan tidak boleh dilakukan parpol terhadap anak-anak selama masa kampanye (Lihat Boks).

“Kalau batasan jelas, peraturan bisa lebih tegas” kata Masnah. Namun, lebih lanjut, Masnah juga mengungkapkan, penggunaan anak untuk kampanye parpol harus memperhitungkan substansi isi iklan.

“Kalau iklan kam-

Untuk menjamin perlindungan anak, sesuai kewenangan yang diiliki, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelibatan anak-anak berusia 16 tahun ke bawah atau anak yang belum kawin.

Pemantauan oleh seluruh komponen KPAI menggunakan indikator eksploitasi anak sebagai berikut: 1. Menggunakan anak sebagai bintang utama, dari suatu iklan politik; 2. Menampilkan anak di atas panggung kampanye partai politik dalam bentuk hiburan.

3. Menggunakan anak sebagai penganjur untuk memilih partai atau calon legislatif (caleg) tertentu (baik dengan bahasa, tulisan, ekspresi, maupun akting) yang seakan-akan bertindak sebagai juru kampanye partai politik atau caleg.

4. Mobilisasi massa anak oleh partai politik atau caleg.

5. Penggunaan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktek politik uang oleh partai politik atau caleg.

6. Memprovokasi, memaksa, membujuk dan merayu anak-anak da-

nya." ujar Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina. Namun, tudingan itu ditepis parpol dengan alasan misi iklan tersebut adalah memberikan pendidikan politik bagi anak sejak dini. Benarkah?

Untuk meluruskan hal ini, Direktur Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial, Harry Ichmad menegaskan, masyarakat, terutama pimpinan parpol, seharusnya dapat membedakan antara pendidikan politik untuk anak dengan pelibatan anak dalam kampanye.

Pendidikan politik bagi anak, lanjutnya, dapat dilakukan, misalnya dengan mengajari anak berpikir kritis dan mengeluarkan pendapat kepada orang tua, tanpa harus melibatkan mereka dalam kampanye. ”Atau bisa melalui pemilihan ketua kelas, atau pengurus OSIS di sekolah,” katanya.

Di sisi lain, Kak Seto menjelaskan, pendidikan politik bagi anak-anak bisa dilakukan sambil bermain. “Misalnya si anak menyanyi, menggambar atau mewarnai gambar parpol”, katanya.

Cara itu, lanjut Seto, justru lebih positif bagi anak-anak dari pada membiarkan anak dijemur matahari dan menghirup udara kotor ikut pawai kendaraan di jalan

permasalahan tersebut? Apalagi, masalah ekonomi seringkali menjadi alasan dan menjadi bintang iklan menyediakan kesempatan perbaikan ekonomi dengan cara relatif mudah.

Di Australia, meninggalkan anak di rumah sendiri tanpa penjagaan atau pengawasan sudah termasuk pelanggaran hukum.

Suatu ketika, polisi menilang mobil di tempat parkir sebuah supermarket, hanya karena sang ibu meninggalkan anaknya yang berusia dua tahun di dalam mobil selama 15 menit untuk membeli sekilo apel.

Australia lebih tegas memberlakukan perlindungan anak bagi orang tua, dimulai dari bagaimana memperlakukan anak, hingga pengamanan anak di mobil, jalan dan tempat umum.

Namun, Indonesia pun bisa belajar untuk mulai menerapkan hal itu. Apalagi pesta demokrasi memang tak kenal usia. Meski hanya warganegara yang memiliki hak pilih yang bisa menentukan masa depan bangsa, namun kemeriahan pesta tetap bisa dinikmati segala usia. Apa salah jika anak mendapat baju atau bendera parpol tertentu, asalkan mereka tidak dipaksa untuk memakai dan mengibarkannya? (berbagai sumber/ides)

lam kegiatan kampanye partai politik dengan melakukan perbuatan terlarang; 7. Memperalat anak dengan senjata atau benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain; 8. Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut partai politik atau calon presiden.

9. Melakukan tindakan kekerasan atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindakan kekerasan terhadap anak dalam kampanye partai politik atau calon presiden (kepala anak digunduli, anak-anak disemprot air, dsb).

10. Menggunakan arena bermain anak untuk kegiatan kampanye Pemilu dan calon presiden.

11. Memanipulasi data anak untuk kemenangan partai politik atau caleg.

12. Membawa anak-anak berusia di bawah tujuh tahun ke arena kampanye terbuka.

13. Bentuk-bentuk eksploitasi lain oleh partai politik yang merugikan anak.

s a t u k a t a i n d o n e s i a

5

komunika Edisi 4/Tahun V/Maret 2009

6 www.bipnewsroom.info

komunika Edisi 4/Tahun V/Maret 2009

Tak seperti biasanya. Hari itu, Filda (38) berangkat lebih pagi dari rumah. Sang anak sampai heran, biasanya acara pengajian di kampung berlangsung sore har.

"Aduh lupa, undangannya tadi ketinggalan," kata Filda setengah berteriak. Bergegas ia kembali ke rumah dan mengambil selembar undangan. Sambil lewat depan kamar sang anak ia berkata, "Ibu ke Telanai, dulu!"

Di halaman Kantor Gubernur Jambi, tepat 07.28. Ia melihat begitu banyak orang yang datang.

Puluhan bahkan mungkin ratusan orang telah duduk di tempat yang disediakan. Untung ia tidak terlalu terlambat, "Pak Gubernur baru saja memberikan suara," bisik teman Filda yang memberikan tempat duduk.

Hampir satu jam akhirnya giliran Filda datang. Bergegas ia menuju meja pemberian surat suara, lantas menuju ke bilik suara.

Agak ternganga ia membuka surat suara yang cukup lebar. Tak sampai lima menit ia segera menutup kembali surat suara yang telah ditandai centang dan memasukkan ke kotak suara.

Sukses sudah agenda Filda pagi ini mengikuti simulasi Pemilu Legislatif yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, akhir Februari lalu.

"Sepertinya kalau melihat berita di media tentang cara mencentang itu cukup rumit, tapi ketika dijalani ya biasa saja. Yang penting kita sudah menentukan pilihan," kenang Filda ketika ditemui komunika awal Maret lalu.

Pe m b e r i a n s u a ra d a l a m Pemilu 2009 yang cukup sulit juga diakui Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemberian suara pada pemilu-pemilu yang lalu, surat suara tidak selebar seperti saat ini. “Saat ini selain ukuran surat suaranya lebar, nama dan dari masing-masing calon dari partai peserta pemilu cukup banyak. Jadi selain cukup memakan waktu juga cukup sulit mencari nama caleg yang akan dipilih,� katanya.

Simulasi Penting Bagaimanapun simulasi memang perlu dilakukan. Dengan simulasi maka KPU langsung dihadapkan dengan berbagai

kenyataan yang mungkin akan timbul di hari pemungutan suara sesungguhnya. Masalah penandaan menjadi hal yang sangat krusial dalam menentukan sah tidaknya surat suara dan berpotensi terjadinya kecurangan.

Anggota KPU Provinsi Jambi, Kasrianto menyatakan pelaksanaan simulasi waktu itu diupayakan sebagaimana keadaan nyata di lapangan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui persoalan apa yang dihadapi oleh KPPS pada pelaksanaan Pemilu 2009. “Bagaimana dengan kondisi surat suara yang ukurannya mencapai 54 x 84 cm, kemudian berapa lama waktu yang diperlukan dalam pemberian suara di dalam bilik suara, dan apakah kotak suara yang ada bisa memuat jumlah kertas suara yang diperkirakan mencapai 500 orang, selanjutnya bagaimana cara pengisian lembaran-lembaran penghitungan suara serta bagaimana kerumitankerumitan yang ditemui para anggota KPPS,�katanya.

Di samping itu pelaksanaan simulasi akan melihat sudah sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang tatacara pemberian suara mendatang, "Sesuai Peraturan

selain ukuran surat suaranya lebar, nama dan dari masing-masing calon dari partai peserta pemilu cukup banyak.

KPU Nomor 03/2009 tentang pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, dengan menandai satu kali pada kolom nama partai kemudian nomor/nama calon," ungkapnya.

Tingkatkan Partisipasi Pemilu tidak hanya merupakan ritual demokrasi lima tahunan belaka. Makna pemilu lebih dari sekadar itu. Hasil dari pemilu akan menentukan kehidupan bangsa dan negara lima tahun yang akan datang.

Tingkat partisipasi masyarakat menentukan kualitas Pemilu 2009, karenanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya harus ditumbuhkan.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Mohammad Nuh mengharapkan agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif lagi baik melalui pendekatan langsung pada masyarakat maupun kesenian tradisional seperti wayang.

Partisipasi masyarakat berdasarkan Peraturan KPU No. 40 Tahun 2008 adalah peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2009 yang dilakukan secara individu (perorangan) maupun berkelompok.

Bentuk partisipasi masyarakat berupa sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jejak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu atau yang biasa disebut quick count.

Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dengan ketentuan tidak melakukan keberpihakan ya n g m e n g u n t u n g k a n a t a u merugikan salah satu peserta Pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, bertujuan mengikatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan meningkatkan kualitas demokrasi, serta mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Endang Sulastri, anggota KPU, optimis dengan memperkirakan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif tahun ini bisa mencapai 80%. Sosialisasi terus dilakukan KPU bekerjasama dengan Depkominfo, Departemen Dalam Negeri dan organisasi masyarakat untuk menjangkau masyarakat pemilih hingga ke tingkat bawah.

Sosialisasi Penting Jangkauan geografis dan keberagaman khalayak juga mendorong Menkominfo M. Nuh mengajak semua pihak, baik media cetak, lembaga penyiaran, dan periklanan, untuk membantu

mensosialisasikan tahapan Pemilu k a r e n a wa k t u p e l a k s a n a a n pemilihan makin dekat, tinggal hitungan hari. "Sosialisasi Pemilu masuk dalam kategori emergency.

Semua pihak harus berikhtiar membantu sosialisasi," katanya.

Menurut M. Nuh, indikasi darurat sosialisasi, misalnya, terkait dengan pengenalan partaipartai dan nomor urutnya. Selain itu persoalan teknis pemberian suara. "Sosialisasi tidak hanya Pemilu akan dilaksanakan 9 April, tapi juga bagaimana cara nyontrengnya. Masyarakat masih banyak yang belum tahu nyontrengnya kayak apa?" kata M. Nuh lagi.

Menkominfo menegaskan Pemilu 2009 harus disukseskan.

Kalau Pemilu 2009 tidak sukses, maka kehidupan bangsa dan negara lima tahun yang akan datang akan terpengaruh. "Bisnis anda bisa terkena dampaknya," kata M. Nuh. Memutus Kebingungan Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal keberatan kalau pers disalahkan tidak mau membantu sosialisasi. "Jelaskan apa yang mau disosialisasi. Pers sendiri belum mengerti apa yang mau disosialisasi, seperti bagaimana nyontreng atau nyoblos. Jangankan masyarakat yang masih bingung, kita sendiri juga bingung," katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Yang jelas, kata Ichlasul Amal, media sudah berusaha sesuai dengan perannya untuk mensosialisasikan Pemilu. Sejumlah stasiun televisi menayangkan countdown pelaksanaan Pemilu dan surat kabar memberi porsi cukup besar untuk liputan tahapan Pemilu.

Akan tetapi jika dibandingkan dengan ungkapan Filda tentu hal ini akan bertolak belakang.

"Bagaimana bisa media memberitakan caranya centang itu susah. Terus apalagi, banyak peraturan yang berubah. Tapi bagi pemilih seperti saya, dalam simulasi tadi relatif tidak ada masalah. Bahkan kebanyakan teman tidak mengalami kesulitan untuk mencentang pilihan di surat suara," ungkapnya.

Pemberitaan di media, menurut Filda selalu dikaitkan dengan pemahaman mencoblos dalam Pemlu. "Jadi kalau Pemliu ya pasti nyoblos, bukan centang.

Sejak pemilu pertama 1955, mencobloslah yang rakyat tahu.

Rakyat membahasakan hari pemilu sebagai hari pencoblosan. Memilih adalah mencoblos," cetusnya.

Namun Filda juga memahami kekhawatiran media melalui pemberitaan ini. Sebab sebenarnya tidak mudah mengubah apa yang telah tertanam puluhan tahun, terlebih lagi bila sosialisasi belum dilakukan dengan baik.

Akan tetapi Filda menyayangkan media massa yang membesarbesarkan persoalan ini. "Dengan berita yang macam-macam malah membuat masyarakat bingung. Padahal saya yakin, kalau pelaksanaan nanti pasti tidak akan membingungkan," ungkapnya yakin.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Agus (65). Warga Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur ini bahkan tidak percaya dengan konflik yang akan terjadi sebagaimana diperkirakan oleh media massa. "Lha wong yang jadi KPPS, kemudian saksi dan para pemilih kan warga kita semua satu kampung. Masa sesama warga akan sampai kisruh gara-gara Pemliu," tanyanya.

Agus mengakui, bahwa Pemilu 2004 lalu yang diperkirakan akan diwarnai keributan, menurutnya berjalan aman-aman saja.

Terutama di kampungnya yang terletak di kawasan wisata Majapahit ini.

Butuh Dukungan Endang Sulastri mengakui banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Meskipun KPU merasa sudah bekerja keras melakukan sosialisasi, hasilnya dirasa belum optimal sehingga diperlukan bantuan semua pihak untuk ikut membantu.

Sebagai contoh, KPU menyurati Depdagri agar semua Pemda membantu paling tidak memasang satu spanduk di kantor yang mengingatkan Pemilu akan berlangsung 9 April 2009.

"Kalau mau PON atau Sea Games, perusahaan-perusahaan ramai pasang spanduk ucapkan

selamat dan dukungan. Untuk Pemilu, kok kurang ya?" keluh Endang dalam sebuah pertemuan dengan media di akhir Februari lalu.

Begitu juga kepada TV swasta dan radio, KPU meminta bantuan tayangan iklan layanan masyarakat dan pemutaran Mars Pemilu. "Tapi sampai sekarang, Mars Pemilu kurang terdengar di radio atau televisi," katanya.

Endang lalu menyanyikan mars Pemilu zaman Orde Baru.

Dimana-mana terdengar lirik lagu "Pemilihan umum telah memanggil kita...semua rakyat menyambut gembira...". Anakanak menghafal dan menyanyikan lagu itu dengan baik.

"Ayo siapa sekarang yang h a fa l m a r s Pe m i l u ? " t a nya Endang. Intinya, kata Endang, sosialisasi pemilu sangat penting dan mendesak.

KPU mengakui dana untuk sosialisasi terbatas, karenanya diperlukan skala prioritas. Inilah pentingnya partisipasi masyarakat, untuk mengurangi atau kalau bisa menghapus kecurangan yang timbul tersebut.

Endang berharap agar masyarakat tidak hanya datang ke

Heri menjelaskan, ini adalah sosialisasi keliling yang pertama.

Nantinya, sosialisasi keliling akan ditingkatkan menjadi dua kali seminggu, setiap hari Sabtu dan Minggu.

Sementara itu, lanjut Heri, dana sosialisasi KPU Kota Bandung yang hanya Rp 145 juta dirasa masih sangat kurang. Untuk mengatasinya, KPU meminjam mobil operasional Satpol PP. KPU hanya mengeluarkan biaya untuk bensin dan konsumsi petugas sebesar Rp 1 juta untuk setiap kali sosialisasi.

Sementara di luar negeri h a l ya n g s a m a d i l a k u k a n .

PPLN Ottawa, Kanada misalnya melakukan Sosialisasi Pemilu 2009 di Ottawa pada tanggal 7 Desember 2008. Sosialisasi di Ruang Caraka Nusantara KBRI Ottawa, 55 Parkdale Avenua, Ottawa ON K1Y 1E5 dan dihadiri oleh segenap warga negara Indonesia di Ottawa.

dipengaruhi oleh suara mereka," ujarnya.

Sinergi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan pers diakui sangat diperlukan dalam rangka pengawasan Pemilu 2009 mendatang. Pers dengan keahlian khusus dan jaringannya yang luas dapat memiliki kekuatan besar

Penting dan Perlu Pengajar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman, sebagaimana dimuat dalam Kompas, menyatakan pemilu hendaknya menjadi momentum bagi rakyat untuk melihat seperti apa janji politik dan kontrak politik caleg.

Kontrak politik dari politisi harus dikawal ketat oleh publik agar tidak terjadi pengkhianatan mandat.

Airlangga menilai, pemberdayaan terhadap pemilih sangat penting agar masyarakat memiliki kesadaran bahwa suaranya menentukan ke mana arah bangsa nanti. "Yang penting TPS, mencentang, lalu pulang dan adalah persoalan memberdayakan tidur namun juga turut mengawasi dan mendorong kesadaran para pemilih bahwa baik buruknya penghitungan suara.

Ini merupakan salah satu pemerintahan ke depan sangat perbedaan Pemilu 2009 dengan Pemilu 2004, bahwa pengawasan Endang Sulastri masyarakat sampai ke tingkat Anggota KPU, TPS, sebelumnya hanya sampai Ketua Divisi Sosialisasi Pemilu 2009 di tingkat kecamatan.

"Sebagian masyarakat meMeski Coblos Sah, mang cenderung bosan dan apatis dengan penyelenggaraan Tapi Utamakan Centang! pemilu karena seringnya Pilkada dan berbagai laporan kecurangan Beragam cara sosialisasi telah dilakuyang mungkin menyertai. Hal kan sampai kepada elemen masyarakat. ini menjadi tantangan bagi Tugas sosialisasi Komisi Pemilihan umum KPU untuk mencerahkan publik memamang harus menjangkau sampai ke karena sesungguhnya kecurangan tingkat KPS berdasarkan UU. Selanjutnya itu hanya sebagian kecil dari KPS memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelengaraan Pemilu," ungkap kepada masyarakat.

Endang.

Di Indonesia yang sangat luas wilayah dan masyarakat yang heterogen, tidak Banyak Cara Kreatif mungkin KPU bisa bekerja sendiri. KPU Untuk memperluas informasi memang membutuhkan banyak bantuan p e m i l i h a n u m u m l e g i s l a t i f, termasuk lembaga pemerintah, pemerinKPU Kota Bandung menggelar tah daerah dan organisasi massa. sosialisasi keliling kota. Dengan “Sampai jelang pemilihan kami akan menggunakan tiga mobil pinjaman lebih intensif dan gencar lagi melakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota sosialisasi,� kata Ketua Divisi Sosialisasi Bandung, KPU mendatangi pusat Pemilu 2009 Endang Sulastri dalam perkeramaian sejak pukul 07.30. temuan dengan wartawan di Media Center Mereka berkeliling dari Samsat KPU pertengahan Februari lalu. ke Tegallega, Alun-Alun Kota Materi sosialiasi yang disampikan pun Bandung, Lapangan Gasibu, dan terbilang cukup beragam. Mulai dari hak diteruskan keliling kota hingga ke memilih hingga teknis pelaksanaan kamKantor KPU Kota Bandung. "Pusat panye dan pemberian serta penghitungan keramaian seperti pasar tumpah suara. “Kampanye dalam pemilu kali ini Gasibu menjadi tempat sosialisasi terbilang paling panjang dalam sejarah yang efektif," kata Ketua KPU Kota Pemilu di Indonesia,� ungkap Endang.

Bandung Heri Sapari.

Apa saja strategi sosialisasi KPU? Beberapa warga mengaku Ada tiga strategi yang kita lakukan. sangat terbantu dengan adanya Pertama komunikasi media, kedua tatap sosialisasi tersebut. "Selama ini muka dan terakhir mobilisasi sosial. saya hanya tahu kalau mau ada Untuk komunikasi media, selain mepemilu. Tapi saya tidak tahu cara nayangkan iklan layanan masyarakat di pencoblosan maupun tanggal media massa. KPU juga merevitalisasi Mepencoblosan. Setelah diberitahu dia Center yang akan menyelenggarakan KPU, saya jadi paham," kata Dedi berbagai kegiatan komunikasi. Kegiatan Juardi (58), warga Kelurahan lain adalah mencetak buku manual untuk Sadang Serang, Kecamatan PPK/PPS dan KPPS, memberikan informasi Coblong.

dalam mengungkap pelanggaranpelanggaran sepanjang proses Pemilu.

Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini mengatakan media dikenal sebagai pilar keempat dari demokrasi. Oleh karena itu, media juga memiliki tanggung jawab untuk membangun Pemilu

partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui sosiali-sasi yang lebih intensif

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2009

secara reguler kepada media massa dalam bentuk konferensi pers, journalist workshop, serta coffe morning dengan pimpinan media massa serta memproduksi dan menyebarkan VCD tentang mekanismepemungutan dan penghitungan suara.

Kedua, tatap muka. Untuk strategi tatap muka, KPU telah menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Komunikasi dan Informatika. Selain itu pemberian bimbingan teknis kepada KPU provinsi, kabupaten/kota di tujuh wilayah. Di Makasar, Manado, Balikpapan, Pekanbaru, Batam, Yogyakarta, dan Mataram. Kemudian peserta itu memberikan bimbingan teknis kepada PPK/PPS yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan Pemilu.

Ketiga mobilisasi sosial kalangan pemerintah serta mengintensifkan tatap muka dengan kalangan tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa, perempuan,m pengusaha dan profesional.

Penggunaan teknologi informasi?

Untuk sosialisasi Pemilu 2009 ini kita efektifkan sosialisasi tatap muka. Sebagai ujung tompak adalah TPK dan TPS. TPK itu tingkat kecamatan, TPS itu tingkat kita, yang paling dekat dengan grassroot. Ada buku manual, yaitu buku pintar di TPS, apa yang harus dilakukan termasuk sosialisasi. Anggarannya memang tidak besar tetapi ada anggaran untuk sosialisasi tatap muka.

Akan tetapi, KPU akan menjalin kerjasama dengan provider untuk mengirimkan SMS tentang Pemilu. Ada beberapa tema yang kita rancang, yaitu: pentingnya pemilu, penandaan tanda centang, pemutakhiran data pemilih untuk Pilpres dan Imbauan datang pada 9 April 2009.

Sejauh ini bagaimana pelaksanaan sosialisasi?

Kita sudah upayakan untuk memberikan sosialisai kepada masyarakat luas. Memang yang kita sampaikan saat ini padat dan ban-

yang bersih.

Bawaslu dengan kewenangan yang terbatas ingin menggandeng media massa untuk menyukseskan Pemilu karena media memiliki akses yang sangat luas. Apalagi dengan jumlah personal Bawaslu yang tak banyak di daerah yang masing-masing berjumlah tiga orang di provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan terutama untuk pengawasan terkait politik uang, penyalahgunaan jabatan dan black campaign . "Betapa terbatasnya kewenangan ini pun kemudian tidak menjadikan ini (pengawasan) menjadi loyo," ujar Nur Hidayat beberapa waktu lalu.

Ada kabar dari Maluku, pemuka agama dan aktivis perdamaian mengimbau agar masyarakat mempertahankan kondisi keamanan yang stabil. Abidin Wakano, aktivis perdamaian pada Lembaga Antar Iman Maluku, m e n i l a i , s e l a m a k a m p a nye terbuka peserta pemilu akan menggunakan simbol identitas untuk penokohan dan penguatan dukungan. Penggunaan simbol primordial tak bisa dihindari di tengah pemilih tradisional.

Namun, jangan sampai hal ini membuka konflik di masyarakat.

Namun ini proses yang harus dijalani bersama. Bagaimanapun, Pemilu Legislatif tinggal hitungan hari. Semua pihak harus bahumembahu menyelamatkan ritual demokrasi lima tahunan itu.

Semua pihak harus berupaya menyelamatkan suara rakyat yang ingin menentukan arah perjalanan bangsa lima tahun ke depan.

Hingga kalimat dalam siaran iklan televisi yang akhir-akhir ini akrab bisa terwujud tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Tuh, kan! Bisa! (m/dirangkum dari laporan Lida, Taufik dan berbagai sumber)

yak. Yang pertama itu memang memotivasi masyakarat untuk datang ke TPS untuk ikut pemilu. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah ditangkap. Sehingga masyarakat atau peserta sosialisasi itu terdorong.

Kedua teknis memilih. Bagaimana memilih yang benar, apakah dengan tanda-tanda, mana suara yang sah dan mana yang tidak sah. Apa saja pilihan-pilihan kita, surat suara itu seperti apa, dimana kita harus memberikan suara.

Kemudian yang terpenting adalah pemberian suara untuk Pemilu Legislatif dilakukan dengan memberikan tanda 1 kali pada surat suara. Pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama caleg. Beri tanda centang saja. Tanda lain hanya khusus pada penghitungan suara, jika ditemukan centang tidak sempurna, silang, garis maka dianggap sah.

Yang disosialisasikan tetap tanda centang satu kali. Meski ada Perpu tetap saja kita sosialisasikan tanda centang.

Pelibatan organisasi massa?

Beragam sosialisasi sampai kepada elemen masyarakat. Tugas sosialisasi, KPU mempunyai kewajiban sampai ke tingkat KPS berdasarkan UU, KPS memiliki tugas melakukan sosialisasi. Memang berdasarkan besarnya wilayah, heterogenitas, tidak mungkin bahwa KPU bisa bekerja sendiri. KPU memang membutuhkan banyak bantuan termasuk Depkominfo, Depdagri, dan ormas. Mereka bisa membantu kita melakukan sosialisasi hingga ke tingkat bawah.

Komunikasi tatap muka, sebagai ujung tombak adalah KPPS karena yang paling dekat dengan masyarakat pemilih, misalnya dengan karang taruna, ibu-ibu PKK, ketua RT, ketua RW. Bantuan Kominfo misalnya dengan mengumpulkan stake holder, masyarakat, ormas, tokoh agama, sangat membantu juga. (m)

s a t u k a t a i n d o n e s i a

7

komunika Edisi 4/Tahun V/Maret 2009

www.bipnewsroom.info

8

komunika Edisi 4/Tahun V/Maret 2009

Abdul Hafiz Anshary, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU):

Sukses Pemilu, Hasil Kerja Bersama Meskki tingga Meski tinggal gal hi hitu hitungan tung ngan an h har hari, arii, persiapan pe n Pe P miilu 9 A p il 2 pr 200 009 9 Pemilu April 2009 masi sih h dipert tan anya y ka kan n se eba b gi gian an masih dipertanyakan sebagian piha pi hak. k pihak. tengah perDi tenga gah rimba a pa papan n pe p rmateri kampanye para aga dan mate teri r kampa any nye pa ara r calon legislatiff d a parta an ai po p lidan partai polim nsinya yalilr tik, banyak pihakk me mensinyalir berkurangnya adanya indikasi berk kur u angnya a dalam antusiasme masyarakatt da d lam demokrasi menghadapi hajatan demok kra rasi lima tahunan itu u. itu.

Beberapa kerumitan dan keti tida dak-imbangan pemberitaan ketidak-imbangan medi dia a seolah membenamkan media optimisme e mereka yang bekerja keras men enyu y kseskan pelakmenyukseskan sanaan pesta d e okrasi em demokrasi di Indon nes e ia.

Indonesia.

Makin dekat dengan pelaksanaan pemilihan legislatif tidak sedikit pihak mempertanyakan kesiapan pelaksanaan pemilu?

Alhamdulillah sejauh ini persiapan KPU menjelang Pemilu 9 April cukup maksimal.

Meskipun masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Sisa-sisa waktu yang ada menurut hemat saya tetap dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Komitmen kami, KPU akan bekerja maksimal agar tidak seorang pun warga negara yang punya hak pilih, tapi tidak terdaftar. Kedua, KPU berusaha agar tidak ada seorang pun yang sudah terdaftar tetapi tidak memilih. Ketiga, tidak ada pemilih yang suaranya tidak sah di TPS. Untuk itulah KPU akan terus melakukan upaya sosialisasi penandaan surat suara yang sah.

KPU dinilai belum maksimal melakukan sosialisasi?

Hal yang perlu dipahami bersama bahwa pemilu merupakan kerja bangsa dan masyarakat, serta seluruh komponen tidak hanya KPU dan pemerintah saja.

Kalau terjadi kegagalan berarti kegagalan bangsa dan negara dalam melaksanakan

Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA Lahir di Banjarmasin, 14 Agustus 1956. Bapak dua anak ini mendapatkan gelar doktor bidang sejarah peradaban Islam di IAIN Antasari.

Mantan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan (2003-2005) terpilih menjadi Ketua KPU (2007-2012) dalam rapat pleno pertama KPU pada 23 Oktober 2007.

demokrasi.

Apalagi Indonesia kini telah dinilai sebagai negara demokrasi terbesar ke empat di dunia. Beberapa negara juga sudah mendaftar hendak memantau pemilu di Indonesia. Selain pesta demokrasi yang besar, Pemilu di Indonesia ini juga termasuk yang terumit di dunia.

Soal sosialisasi memang KPU merasa belum maksimal. Kebanyakan hanya tatap muka dan pertemuan terbatas, sehingga tidak menjangkau semua lapisan. Sosialisasi yang efektif sebenarnya melalui media massa. Sementara kita tak bisa sosialiasi lewat media karena terkait dengan anggaran. Sebab itu saya minta media untuk membantu sosialisasi oleh KPU. Apa yang dimaksud dengan kerumitan dalam Pemilu?

Ada beberapa hal. Untuk pemilu kali ini ada tiga kertas suara. Untuk DPD berwarna merah, untuk DPDR provinsi biru, kabupaten/kota hijau. DKI hanya dua, tidak ada yang hijau, ukuran kertas suara besar sekali. Kertas pemungutan suara yang sangat lebar ini hanya ada di Indonesia. Di Malaysia ukurannya kecil, kertasnya pun tipis. Seperti kwitansi karena hanya ada dua partai. Itulah istimewanya Indonesia tidak ada yang sebesar ini.

Persoalan lain adalah masalah ketentuan keabsahan tergantung dari regulasi kita. Regulasi kita berubahubah. Tahun 2004 sebelumnya dicoblos. Sekarang tidak dicoblos tapi dicontreng, maka KPU harus membuat Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 dengan cara centang. Istilah ini kami sesuaikan dengan kamus besar bahasa Indonesia. Di kamus tidak ada centrang. Hal ini adalah hal yang baru di Indonesia.

Masalah centang ini juga problem. Untuk masalah keabsahan surat suara, ada klausula: Dalam hal penghitungan suara, tanda coblos dan lainnya adalah sah.

Tetapi tetap kita sosialisasikan centang saja. Membiasakan masyarakat untuk mencentang. Ada yang mempermasalahkan orang buta huruf tidak bisa centang, padahal pada pemilu sebelumnya orang buta juga sudah ada dan tidak ada masalah dalam hal mencoblos atau mencentang.

Apakah tidak ada aturan yang mengikat?

Regulasi kedua tentang penandaan ini adalah UU No. 10 Tahun 2008. Undangundang ini menyatakan bahwa penandaan hanya satu kali, yaitu kolom nama partai atau kolom nomor urut calon atau kolom nama partai. Satu kali saja.

Bedanya dengan pemilu lalu: yang lalu sah coblos dua kali (partai dan nama calon). Yang baru ini tidak sah centang nama dan parpol. Perpu telah disahkan, maka hal ini menjadi sah.

Apa tolok ukur sukses pemilu kali ini?

Pertama, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih maka semakin tinggi tingkat keberhasilan Pemilih. Tingkat keberhasilan pemilu yang kedua adalah setelah memberikan suara, tingkat keakuratan suara itu tinggi. Jumlah surat suara yang tidak sah itu rendah.

Ukuran kesuksesan yang ketiga adalah motivasi yang mendorong masyarakat

datang ke tempat pemungutan suara. Semakin banyak yang datang ke TPS, maka semakin tinggi keberhasilannya. Banyaknya masyarakat yang datang karena ingin memilih calon pemimpin yang terbaik bukan karena iming-iming apa pun, baik kaos atau apa pun.

Jadilah pemilih yang cerdas, demi memilih dan memilah caleg yang ada siapa yang dapat kita percaya dan layak untuk kita pilih. Ketiga ukuran kesuksesan pemilu yang disebutkan diatas adalah dari sudut masyarakat (pemilih).

Semua tadi sepertinya hanya dilihat dari masyarakat saja? Adakah tolok ukur kelembagaan misalnya?

Memang, tidak cukup hanya melihat dari masyarakat saja. Tapi tingkat keberhasilan pemilu juga dilihat dari sudut penyelenggaranya, baik dari KPU pusat hingga KPPS. Ukuran kesuksesan penyelenggara adalah yang pertama petugas bisa atau tidak menyelenggarakan pemilu. Kemudian yang kedua adalah membina mereka supaya melaksanakan asas-asas, jujur, tidak melakukan manipulasi, penggelembungan suara, tidak terpengaruh intimidasi, tidak tergoda. Bekerja sesuai dengan tugasnya. Syarat menjadi anggota KPPS (sama dengan KPU pusat) berdasarkan UU No 22 Tahun 2007, padahal honornya 300 ribu.

Berbagai macam godaan petugas di TPS, misalnya TPS di desa. Pada saat penghitungan suara, ada caleg datang bawa uang dan meminta digelembungkan.

Hal ini merupakan godaan karena honor ketua KPPS seratus ribu sedangkan anggotanya delapan puluh ribu rupiah. Petugas tinggal menuliskan angkanya saja, saksi sudah pulang dan berita acara sudah ditandatangani. Selain itu ada juga yang menggoda dengan perempuan-perempuan ataupun preman-preman, penghitungan suara sampai malam. Hal ini berlaku dimana-mana. Di daerah-daerah juga. Ada pula orang yang diupah untuk mencoblos sisa kertas suara. Sekarang tidak ada lagi penghitungan suara di desa karena sangat rawan.

Bagaimana mengindari hal itu?

Penyelenggara harus memahami benar dan ada keseragaman pemahaman.

Hal ini untuk mengurangi konflik yang timbul dalam hal penghitungan suara. Misalnya tentang garis datar sah atau tidak.

Petugas satu dengan lainnya dalam satu TPS juga bisa beda pendapat, begitu juga dengan parpol, antar TPS juga bisa beda pendapat.

Pemilu yang lalu timbul masalah ini.

Sewaktu KPU menyatakan sah, belum tentu TPS mau menghitung ulang. Penyelenggara bisa memahami secara utuh atau tidak. Formulir penghitungan ada 21 halaman yang harus diisi. Tiap parpol harus mendapatkan kopinya. Regulasinya menyatakan demikian. Tugas penyelenggara setelah pemungutan suara adalah surat suara tersebut dilihat, diperlihatkan pada saksi, ditulis di papan, dihitung, lalu diisi formulirnya. Belum tentu proses ini selesai sampai jam 12 malam.

Di sinilah peran penting sosialisasi yang tidak hanya pada pemilih tapi pada petugas, semacam bimtek atau training untuk mental yang kuat.

Bagaimana peran parpol dan calon legislatif?

Tingkat keberhasilan pemilu juga dilihat dari sudut peserta pemilu, yaitu parpol dan perseorangan (caleg). Diharapkan parpol peserta pemilu untuk taat asas, jujur. Paling rawan pada saat kampanye, saat penyampaian visi dan misi program.

Tidak mencaci maki orang lain dan membunuh karakter orang lain. Mereka mesti dipilih karena memiliki program, visi dan misi yang jelas.

Berat mengharapkan mereka melakukan hal ini. Ada juru kampanye yang cuma teriak-teriak yel-yel merdeka merdeka saja, tidak jelas visi dan misinya. Hal ini sedang kita lakukan bagaimana menciptakan suasasa pemilu yang tenang, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada rumah yang dibakar, dan tidak ada anarki. Ukirlah sejarah dengan tinta emas keberhasilan. (m)

9 s a t u k a t a i n d o n e s i a

komunika Edisi 4/Tahun V/Maret 2009

Golput, Tak Hebat di Akar Rumput

Saat ditanya tentang fenomena golput yang akhir-akhir ini banyak disorot media massa, para penumpang bilang bahwa itu hanya wacananya orang besar. Di tingkat bawah, faktanya tak sehebat yang dimuat di koran atau televisi.

“Yang ramai-ramai ngomong golput kan orang gede, orangorang pinter. Kalau masyarakat bawah seperti kita-kita ini sih jarang yang golput. Memang ada juga kawan yang bilang malas datang ke TPS, tapi itu hanya segelintir saja. Kebanyakan sudah punya pilihan kok,” kata Siti (45), penjual jamu asal Purbalingga yang biasa jualan di terminal Banjarnegara, diamini penumpang yang lain.

Terus terang, jawaban para penumpang bus itu membuat saya lega. Tapi saya masih belum puas. Apakah jawaban itu benarbenar mewakili pandapat umum masyarakat, ataukah sekadar jawaban sambil lalu?

Oleh karena itu, begitu bus ngetem (berhenti untuk menunggu calon penumpang) di terminal Banjarnegara selama kurang lebih setengah jam, saya langsung turun untuk “menginvestigasi” pe dagang asongan, penjual buah, mandor terminal, kuli panggul dan orang-orang yang lalu-lalang.

Jawaban mereka membuat saya bangga, karena semua bilang akan memilih di pemilu mendatang! Jadi, sinyalemen bahwa golput akan marak di Pemilu 2009 tidak benar?

Ah, nanti dulu, jangan-jangan mereka keder pada tongkrongan saya yang memakai jaket Tabloid komunika? Orang kan biasanya rada-rada takut kalau ditanya wartawan. Mereka bisa saja mengaku tidak golput agar tidak

ditanya macam-macam, begitu pikiran saya.

Sampai di kampung halaman, di lereng Dieng, Jateng, kebetulan sore harinya ada acara donor darah massal. Ketua panitianya— juga kebetulan—istri saya sendiri yang juga bidan desa setempat.

Pucuk dicinta ulam tiba, kesempatan itupun saya pergunakan sebaik-baiknya untuk melanjutkan “survei” saya tentang ‘fenomena golput’ di kalangan masyarakat akar rumput.

Sambil membantu mendaftar mereka yang akan menyumbangkan darah, saya bertanya apakah mereka sudah punya pilihan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden mendatang. Dari 59 orang yang calon donor, ternyata hanya satu orang yang mengaku akan golput, yakni Ardi (bukan nama sebenarnya, 28 th). Ketika saya kejar mengapa tidak memilih dalam pemilu mendatang, sambil meringis Ardi bilang, “Karena hari itu saya sudah berangkat jadi TKI ke Malaysia.” Olala!

Mungkin apa yang saya dapatkan berbeda jauh dengan prediksi para cerdik-pandai yang mengatakan akan banyak golput pada Pemilu 2009 ini. Tapi sungguh, ini fakta, nyata dan begitulah keadaannya di lapangan.

Bagi masyarakat desa di lereng Dieng ini, pemilu bukan sekadar ditunggu, tapi juga diikuti prosesnya dengan penuh antusias.

“Pemilu 2004 lalu, keikutsertaan masyarakat di desa ini 99% dari seluruh pemilih yang terdaftar.

Ada yang golput memang, tapi bukan golput beneran. Dia tidak datang ke TPS karena sakit,” kata

Bandi (33) warga setempat.

Secara berseloroh Bandi menyebut mereka yang golput sebagai ‘pengecut’. “Pengecut mereka itu. Sudah disediakan begitu banyak partai kok nggak mau milih, apa partainya kurang banyak?” ujarnya sambil tergelak.

Petani sayuran jebolan SMA ini tahu bahwa memilih adalah hak, bukan kewajiban, dimana pemilih boleh memilih atau tidak memilih. Akan tetapi dengan memilih, setidaknya ia telah mendukung keberlangsungan proses demokrasi dan menjadi warganegara yang baik. “Okelah, boleh saja mereka yang pro golput beranggapan memilih tidak akan mengubah apa-apa. Tapi apakah dengan tidak memilih juga akan mengubah keadaan menjadi makin baik? Saya kira tidak!” sindirnya. Wah, hebat juga ya wawasan politik pak tani ini!

Well. Hari itu saya sudah menemukan kesimpulan sementara dari “survei” saya: bahwa golput tidak

Kalau ingin menjunjung tinggi demokrasi, mestinya tidak menyarankan orang lain untuk tidak memilih. Anjuran itu melanggar prinsip demokrasi yang mestinya menghargai perbedaan pendapat populer di kalangan masyarakat akar rumput, setidak-nya di desa saya. Biar lebih valid, saya pun rajin bertukar informasi dengan masyarakat dari lapisan bawah untuk mengkonfirmasi temuan sa-ya.

Hasilnya, sejauh yang saya dapatkan, mayoritas anggota masyarakat yang saya t e m u i di jalan, ladang, s a w a h , bukit, dan tempattempat lain di sekitar desa saya, menyatakan akan memilih alias tidak golput.

Golput yang disengaja tampaknya me-

mang tidak perlu d i k h a wa t i r k a n akan menghebat di desa. Yang perlu diwaspadai justru “golput” yang tidak disengaja, misalnya karena kurangnya pengetahuan cara memilih yang menyebabkan surat suara menjadi tidak sah.

Hal ini setidaknya tercermin dari perbincangan saya dengan Mbah Kyai Karso Utomo, tokoh masyarakat setempat yang secara terang-terangan menolak golput. “Saya justru khawatir, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata-cara pemungutan suara akan menyebabkan mereka menjadi ‘golput’.

Jangan-jangan golput semacam ini malah lebih banyak dari golput sesungguhnya,” ujarnya.

Mbah Karso mencontohkan, hingga saat ini masih banyak tetangga-tetangganya yang tidak tahu bahwa surat suara pada Pemilu 2009 ini tidak dicoblos, melainkan dicontreng. Keadaan ini berpotensi menyebabkan surat suara menjadi rusak.

“Coba saja, kalau balpoin digunakan untuk mencoblos, apalagi membuka surat suaranya tidak sempurna, hasilnya pasti berlubang-lubang dan banyak coretan,” imbuh imam masjid “AlIkhlas” yang sudah berusia 71 tahun namun masih gesit ini.

Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah mempopulerkan slogan C-S, Contreng dan Satu

saja. “Sederhana dan pasti bisa mengurangi terjadinya golput tak sengaja ini,” tegasnya.

Menurut bapak tiga anak ini, anjuran untuk tidak memilih justru membatasi masyarakat yang memang “dari sononya” sudah memiliki niat ingin memilih. Dan kalau itu dilakukan, demokrasi sejatinya telah dilecehkan.

“Kalau ingin menjunjung tinggi demokrasi, mestinya tidak menyarankan orang lain untuk tidak memilih. Anjuran itu melanggar prinsip demokrasi yang mestinya menghargai perbedaan pendapat, termasuk kebebasan untuk memilih dan tidak memilih,” ungkapnya. Setuju, Mbah!

Marilah tanggal 9 April 2009 ini kita berbondong-bondong ke TPS. Pilih sesuai hati nurani, lalu contreng satu kali. Jangan hanya menjadi penonton demokrasi.

Buktikan bahwa anda pun memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengubah bangsa ini ke arah yang lebih baik!

(Wahyu H)

foto: dok polhukam

Di sela deru mesin bus mikro “Cebong Jaya” jurusan Purwokerto-Wonosobo, saya iseng-iseng melakukan “survei” sederhana. Satu-persatu penumpang bus saya tanya, apakah mereka sudah punya pillihan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden mendatang?

Dari 28 penumpang—termasuk sopir dan kondektur— sebanyak 24 orang mengaku sudah punya nama calon anggota legislatif dan calon presiden pilihan yang akan dicontreng. Sementara empat orang lainnya belum menentukan pilihan. “Masih bingung, tapi saya tetap akan memilih,” kata Purwoko, sopir bus.

Tiga penumpang lain menyampaikan jawaban serupa.

komunika Edisi 4/Tahun V/Maret 2009

LINTAS DAERAH

LINTAS LEMBAGA

Sumatera Barat Sosialisasi Ke Sekolah Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat menugaskan seluruh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan sosialisasi pemilu ke sekolah-sekolah. "Seluruh KPU Daerah diminta untuk melakukan sosialissasi pemilu ke sekolah-sekolah di daerah masing-masing, dengan sasaran pencapaian pengetahuan tatacara pemilihan sistem centang atau contreng ke pemilih pemula (pelajar)," kata Ketua KPU Sumbar melalui Divisi Sosialisasi Husni Kamil Manik.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

(www.antara-sumbar.com)

Sulawesi Tenggara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula Sementara tu KPUD Wakatobi melalui Pokja Sosialisasi menyelengggarakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula.

Kegiatan ini diselenggrakan di Aula SMA I Wangi-Wangi. Dengan sasaran pemilih pemula yang ada di sekolah itu, yang didominasi siswa kelas III. Pokja Sosialisasi KPUD Wakatobi Ihwan Al Gasari SPdI mengatakan kegiatan semacam ini akan terus dilakukan hingga seluruh pemilih pemula mendapatkan pemahaman bagaimana tata cara melakukan penandaan pilihan dalam pemilihan legislatif mendatang.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari secara khusus juga mengadakan sosialisasi tata cara mencontreng di Rumah Tahanan (Rutan) Punggolaka, Jumat (6/3). Sosialisasi diikuti sekitar 300 wajib pilih penghuni rutan.

Dari 15 orang sampel yang ditunjuk untuk mencontreng, hasil surat suara mereka dianggap sah. "Sosialisasi tentang tata cara contreng ini dimaksudkan agar para tahanan benar-benar paham dan tidak melakukan kesalahan pada pemungutan suara Pemilu mendatang. Apalagi dengan adanya Perpu baru tentang tata cara pencontrengan, " ujar Natsir. (www.kendariekspress.com) Banten Sosialisasi Pemilu Bagi Kaum Lansia Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, Banten, menggelar sosialisasi teknis pemilihan umum kepada warga lanjut usia atau lansia, Kamis (5/3). Dalam kegiatan ini petugas KPU Serang menjelaskan sejumlah materi sosialisasi, di antaranya tentang waktu pemilu dan kategori surat suara untuk empat golongan anggota legislatif.

Petugas juga memperagakan tata cara pemilu yang benar. Ini dilakukan karena sistem pemilu berubah dari mencoblos menjadi mencontreng. Karena katerbatasan daya ingat para lansia, proses sosialisasi pemilu berlangsung lambat. KPU Kota Serang akan terus menggelar sosialiasi kepada para lansia agar mereka memahami tata cara yang benar dalam pemilu nanti. (www.liputan6.com) Jawa Tengah Pendidikan Politik Bagi Pemula Sebanyak 150 orang siswa-siswi dari SMA dan SMK Negeri SeKota Semarang dan guru pendamping mendapatkan pendidikan politik bagi pemula dalam rangka menyambut pemilu yang akan datang. “Pada prinsipnya kegiatan ini merupakan wujud perhatian dari pemerintah Kota Semarang dan berbagai unsur masyarakat terhadap pentingnya peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang politik” kata Ka. Kesbang, Pol dan Linmas Prop.

Jateng saat membuka acara tersebut.

Kegiatan ini juga merupakan salah satu sarana pencerahan bagi para pemilih pemula agar mereka tahu cara bersikap dalam Pemilu mendatang sehingga tidak salah dalam menentukan pilihan. Karena pada dasarnya pendidikan politik bagi pemilih pemula merupakan salah satu upaya investasi guna mempersiapkan generasi yang cerdas dan kritis yang akan memimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Bali "Nebeng" Disdikpora Kejelian KPU Karangasem untuk menyebarluaskan informasi terkait teknis dan tata cara Pemilu 2009 kepada masyarakat patut ditiru. Ketua Pojka Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, I Nyoman Orta Susila, menyebut upaya yang dilakukan selain merancang jadwal kegiatan dengan target sasaran sendiri, yang telah ditentukan, KPU Karangasem juga selalu memanfaatkan kegiatan Pemerintah untuk ikut bersama-sama turun ke daerah (kecamatan).

Misalnya dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

Mulai tanggal 4 Februari 2009, KPU Karangasem, telah mengikuti road show ke semua kecamatam dengan sasaran Kepala Sekolah, Pengawas, juga-guru-guru SD. Orta juga menegaskan, selain turun langsung mengikuti kegiatan lapangan, KPU kerap mengikuti kegiatan-kegiatan formal lainnya untuk dapat menyajikan informasi tentang Pemilu kepada Masyarakat, seperti kegiatan rapat rutin, maupun rapat-rapat koordinasi. (http://kpud-baliprov.go.id) Sulawesi Selatan 1,133 Personil siap amankan Pemilu 2009 Kabag Ops Polres Sinjai, AKP Ardiansyah, S.Ik yang ditemui disela acara gelar pasukan Pam Pemilu 2009, Rabu (11/03) menuturkan kesiapan personil pengamanan jelang pelaksanaan Pemilu 2009 mendatang telah dilakukan secara optimal. “Saat ini personil pengamanan telah kami optimalkan, sebanyak 1,113 orang, yakni unsur kepolisian 212 personil, TNI 71 personil dan Linmas 850 personil telah menggelar simulasi pengamanan pemilu melalui Operasi mantap Brata. Ini sebagai bentuk kesiapan personil menghadapai berbagai kerawanan saat pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2009 ini,” katanya.(www.sinjai.go.id)

Kerjasama Teknologi Informasi Pemilu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menjalin kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengimplementasikan teknologi informasi Pemilu 2009. Kerjasama tersebut dituangkan dalam naskah kesepakatan yang ditandatangani Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar dan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshori di Jakarta, Kamis (12/3).

Sesuai isi nota kerjasama, BPPT akan membantu KPU dalam menyusun rancangan teknis sistem yang terintegrasi, antara lain pengoperasian dan pemeliharaan data center, perangkat jaringan & keamanan serta jaringan komunikasi data. “Juga mengumpulkan hasil perhitungan suara dari kabupaten/ kota, dan kemudian menayangkan hasil perhitungan suara kepada masyarakat melalui internet," kata Marzan Aziz Iskandar.

Menurut Marzan Aziz, sistem teknologi informasi ini dapat meyakinkan masyarakat bahwa sistem ini memiliki kehandalan yang tinggi sehingga bisa dipercaya sebagai suatu sistem yang bisa dimanfaatkan secara sah dan legal dalam Pemilu di Indonesia pada masa-masa mendatang.

Sementara kepada para hecker yang keberadaannya sangat banyak, diharapkan untuk turut bekerjasama menjaga sistem teknologi informasi dan komunikasi KPU dengan tidak mengganggu dengan tujuan untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2009. (Rmg) PT Pos Indonesia Perangko Pemilu 2009 Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan perangko Pemilu 2009 dan Blog Calon Legislatif (Caleg).

Peluncuran ini berlangsung di Kantor KPU (05/03) di depan wakil dari parpol peserta Pemilu 2009 dan peserta Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Perangko Pemilu 2009 diedarkan dalam empat desain yang masing-masing dicetak dalam jumlah 300.000 lembar.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengemukakan bahwa peluncuran perangko Pemilu merupakan bagian dari upaya KPU dalam sosialisasi Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. “Sosialisasi ini juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam sosialisasi Pemilu 2009,” ujar Hafiz.

KPU telah merencanakan iklan layanan masyarakat di beberapa tempat, khususnya pada masingmasing daerah. ”Penayangan iklan diperkirakan bulan Maret sampai minggu tenang akan disampaikan ke pada masyarakat melalui media cetak dan elektronik,” ujar Hafiz.

Hafiz menyebutkan, ada tiga strategi pokok sosialisasi Pemilu 2009. Pertama, komunikasi media, seperti tayangan iklan layanan masyarakat tentang Pemilu 2009 dibeberapa media massa, cetak maupun elektronik. Media promosi lainnya yang dibuat KPU antara lain, pamplet, spanduk, stiker, poster, dan lain-lain.

Kedua, komunikasi tatap muka dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berbentuk bimbingan teknis, pertemuan dengan Menkominfo, dengan para pemilih pemula, pemilih perempuan, dan lainnya. Ketiga, mobilisasi sosial, KPU melaksanakan simulasi pemungutan suara di berbagai daerah, termasuk di Papua. ”Kami juga mengimbau kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membuat spanduk mengenai tanggal berlangsungnya pemilu pada 9 April 2009,” ujar Hafiz.

Sebagai sarana kegiatan sosialisasi Pemilu 2009, KPU meluncurkan layanan blog bagi para calon legislatif (caleg) Indonesia. Blog yang akan diisi oleh para caleg ini diharapkan bisa memberikan pendidikan politik yang baik. Di sisi lain, para caleg akan mendapatkan timbal balik positif dan lebih dikenal masyarakat. ”Publikasi parpol mempunyai tujuan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh masing-masing parpol,” kata Aziz. Pada dasarnya blog para caleg Indonesia merupakan catatan singkat para calon legislatif yang telah ditetapkan oleh KPU dapat untuk memaparkan visi dan misinya. Blog ini dapat dilihat di situs calegku.info. (www.kpu.go.id)

foto: www.bawaslu.go.id

www.bipnewsroom.info

10

Komisi Pemilihan Umum Video Pelatihan KPPS di Youtube Bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) melalui Project Elections–MDP, KPU meluncurkan “Buku Pintar KPPS, Modul PPK, dan Video Pelatihan KPPS. Buku dan video ini akan menjadi paduan KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2009.

Untuk memudahkan masyarakat memahami proses pemungutan dan penghitungan suara, saat ini video pelatihan KPPS sudah dapat dilihat di situs kumpulan video www.youtube.com. Untuk mengaksesnya, cukup mengetik kata kunci (key word) “video pelatihan KPPS”.

Dengan melihat video pelatihan ini diharapkan, baik penyelenggara, masyarakat, terutama pemilih, peserta Pemilu, dan stakeholder lainnya mempunyai pemahaman yang seragam dalaam mengikuti pelaksanaan dan pemungutan suara di TPS. Untuk meningkatkan pemahaman penyelenggara Pemilu, KPU dan UNDP telah mencetak dan mendistribusikan sebanyak 650 ribu “Buku Pintar KPPS”, 8 ribu “Modul PPK”, serta memproduksi sebanyak 10 ribu buah Video Pelatihan KPPS yang akan didistribusikan ke setiap PPK di seluruh kecamatan di Indonesia. Produksi tiga materi sosialisasi ini menghabiskan dana sekitar Rp 4 miliar. (www.kpu.go.id) Komisi Pemilihan Umum Ikrar Damai Kampanye Pemilu Ikrar kampanye damai dan tertib akan mengawali hari pertama pelaksanaan kampanye rapat umum.

Ikrar ini akan dilangsungkan pada 16 Maret 2009 di Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran dan diikuti seluruh perwakilan peserta Pemilu 2009.

Anggota KPU yang membidangi divisi kampanye Sri Nuryanti mengatakan, ikrar melaksanakan kampanye secara damai dan tertib ini menjadi “kick off” atau pembuka pelaksanaan kampanye rapat umum. “Ikrar bersama dan orasi singkat masing-masing parpol. Acara ini merupakan pencanangan pelaksanaan kampanye rapat umum dengan damai dan tertib,” ujar Sri di Media Center KPU, Jakarta (13/3).

Sesuai jadwal, kampanye rapat umum akan berlangsung dari 16 Maret – 5 April 2009. Dengan ikrar bersama kampanye damai dan tertib, KPU meminta partai politik dapat memberi pemahaman kepada semua konstituennya untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan undang-undang dan peraturan KPU. KPU juga menghimbau para pejabat negara yang ikut berkampanye agar mematuhi tata cara bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.14/2009.

Mengenai pengawasan pelaksanaan kampanye, Sri mengharapkan bantuan masyarakat dan media massa untuk ikut bersama-sama mengawasai pelaksanaan kampanye. “KPU mengharapkan media massa dan masyarakat juga ikut mengawasi pelaksanaan kampanye,” ujar Sri. (www.kpu.go.id)

Peraturan Pemberian Suara bagi Pemilih Penyandang Cacat

Alat Bantu Untuk Tuna Netra Para penyandang cacat, khususnya tuna netra, mempunyai keterbatasan secara fisik dalam melaksanakan hak pilihnya. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pusat Pemilu Ak-ses Penyandang Cacat akan menyediakan alat bantu kepada pemilih tuna netra berupa template braille. Alat bantu ini akan disediakan di seluruh TPS yang ada di Indonesia (519.920 TPS).

Anggota KPU Syamsul Bahri mengatakan, sesuai dengan peraturan KPU No.13/2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, pemilih tuna netra dalam pemberian suara untuk anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tuna netra yang disediakan.

“Di setiap TPS akan disediakan alat bantu atau template bagi pemilih tuna netra untuk memilih calon anggota DPD,” ujar Syamsul di Media Center KPU, Jakarta (17/03). Sementara untuk memilih anggota DPR dan DPRD, pemilih tuna netra dapat didampingi orang yang dipercayainya atau petugas KPPS. “Anggota KPPS dan orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C5,” jelas Syamsul.

Pa d a k e s e m p a t a n ya n g sama, Wakil Ketua Pusat Pemilu Akses Penyandang Cacat Happy Sebayang mengatakan, saat ini organisasinya telah mendesain alat bantu menandai bagi pemilih tuna netra. “Kita telah mendesain alat bantu untuk digunakan (pemilih tuna netra) sebagai alat bantu contreng anggota DPD,” ujar Happy.

Menurut Happy, tulisan braille yang ada template sama dengan tulisan yang ada di surat suara calon anggota DPD. “Nantinya surat suara dimasukkan ke dalam

template, sehingga pemilih tuna netra bisa memilih calon DPD sesuai keinginannya. Setiap provinsi berbeda templatenya, disesuaikan dengan nama-nama anggota DPD di provinsi tersebut,” jelas Happy. Saat ini, ada sekitar 3,6 juta jumlah pemilih penyadang cacat yang akan mengikuti Pemilu 2009.

Lebih lanjut mengenai pemilih yang mempunyai keterbatasan fisik, Syamsul mengatakan, telah diatur dalam Peraturan KPU No.13/2009 pasal 30 dan 31. www.kpu.go.id

dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

(3) Pemilih tuna netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam memberikan suara pemilihan umum Anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tuna netra yang disediakan.

Pasal 31 (1) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan keenam atau orang yang ditunjuk oleh pemilih yang bersangkutan untuk memberikan bantuan, menurut cara sebagai berikut : a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan

Anak SD Pun Bisa Mencentang Para siswa memasukan surat suara yang sudah dicontrengnya ke dalam kotak suara saat pemilu sekolah di SD Negeri 03 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/3).

kegiatan ekstrakurikuler yang ada. "Nanti akan ada ekstrakurikuler band," ujar Ramzy.

Pemungutan suara pun dilaksanakan di lapangan sekolah yang sudah disulap mirip tempat pemungutan suara, lengkap dengan tiga kotak suara di depan. Satu per satu siswa memasukkan surat suara yang sudah HIDUP PCT... PCT.... hidup Gita... hidup dicontrengnya.

Gita.... Begitulah teriakan yang membahana Saat penghitungan suara tiba, suasana keluar dari para pendukung calon presiden berubah menjadi tegang. Satu per satu sudan wakil presiden SDN 03 Pagi Menteng rat suara dibuka dan dibaca keras-keras oleh Jakarta Pusat, Rabu (4/3). Murid-murid SD guru yang menjadi pengawas pemilu. tersebut sedang melakukan simulasi pemiliDi akhir penghitungan suara, terpilihlah han presiden dan wakil presiden. pasangan Rafky-Nabbilla yang diusung ParKegiatan simulasi pemilihan presiden dan tai Siswa Cerdas menjadi presiden dan wakil wakil presiden tersebut diselenggarakan guna presiden. Sontak para pendukung Rafky dan mendidik anak-anak mengenai demokrasi.

Nabbiila semakin keras meneriakkan nama "Kegiatan ini kita selenggarakan agar siswa SD mereka. "Rafky....Rafky...Nabilla...Nabilla..." mengerti tata cara peraturan pemilihan presiden, Tak ada sakit hati atau pun kesal dari pihak yang walaupun hak suara mereka belum dapat digunakalah. "Biasa aja, enggak kesel," ujar Hikmal, penduDengan simulasi pemilu kung capres yang kalah dalam pemilu sekolah. kan saat ini," kata Amanda W Putri, Putri Indonesia yang telah dilakukan, sebePendidikan.

Menanggapi kegiatan yang dilakukan oleh para Layaknya pemilu beneran, pada simulasi terse- narnya keluar nilai pada diri murid SD tersebut, Endang Sulastri yang datang sebut terdapat juga partai yang mengusung pasananak-anak. Mereka berani bagai perwakilan Komisi Pemilihan Umum mengatagan calon presiden dan wakil presiden. Suasana menjadi pemimpin, berani kan, simulasi tersebut mengandung nilai-nilai pempemilihan presiden pun tidak kalah dengan pemilu mengeluarkan pendapat, belajaran yang cukup tinggi untuk anak-anak. sebenarnya. Masing-masing simpatisan membawa "Dengan simulasi yang telah dilakukan tadi, sebeberani berbicara di depan berbagai macam spanduk sambil meneriakkan yelpublik narnya keluar nilai pada diri anak-anak. Mereka beyel untuk pasangan yang diusung partainya. rani menjadi pemimpin, berani mengeluarkan pendaPara kontestan pemilu juga menyampaikan pat, berani berbicara di depan publik," ujar Endang visi-misi mereka. "Kalau saya terpilih, jam istirahat yang menjabat sebgai Ketua Pokja Bidang Sosialisasi akan diperpanjang sampai 30 menit," kata Rafki, dan Pendidikan Pemilu. salah seorang capres yang diusung oleh Partai Menurut Endang, anak-anak juga telah belajar berdemokrasi Siswa Cerdas. dengan sesungguhnya. "Mereka telah menerapkan prinsip demokraJanji lain disampaikan Ramzy, salah seorang capres dari Partai si, yaitu menghargai perbedaan yang ada," terang Endang. * Siswa Teladan. Jika ia terpilih, Ramzy berjanji akan menambahkan www,kpu.go.id

Tanda Tak lama lagi. Soal tanda dan menandai menjadi makin penting, sebab banyak orang mengakui, pembuatan tanda dalam momen tertentu akan menentukan arah masa depan bangsa ini, selama beberapa tahun ke depan.

Kehadiran tanda dalam kehidupan sehari-hari memang memiliki nilai kepentingan yang berbeda. Bagi Pierce dan Saussure, perintis ilmu tentang tanda atau semiotik, tanda merupakan sesuatu yang bersifat fisik atau bisa dipersepsikan oleh indera manusia. Selain mewakili sesuatu, entah pengalaman, pikiran, gagasan atau perasaan; sebuah tanda merupakan objek di dalam benda yang mewakili pikiran atau gagasan dari seorang, sesuatu dan apa tujuan itu diciptakan.

Tanda juga bisa mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri. Sehingga membutuhkan pengenalan oleh pengguna tanda. Misalnya; mangacungkan jempol kepada teman yang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Pasal 30 (1) D a l a m m e m b e r i k a n s u a r a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.

(2) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, apabila diperlukan

pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri; b. bagi pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam; (2) Bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri.

(3) Anggota KPPS dan orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C5.*** (www.kpu.go.id)

berprestasi, tentu yang dimaksudkan adalah pujian dari pemilik jempol.

Ini satu ciri khas tanda: membutuhkan kesamaan pemahaman dan pengertian. Tak heran jika kemudian, sebuah tanda sederhana bisa menjadi menjadi penentu bagi sebuah keabsahan dan legitimasi kekuasaan. Bahkan menentukan hidup matinya sebuah bangsa. Sement a ra s e b u a h t a n d a l a i n nya mungkin tak jauh beda dengan kotoran yang tidak akan pernah diperhatikan siapapun juga, kecuali dikumpulkan oleh petugas kebersihan untuk diantar ke tempat pembuangan akhir.

Tapi bagi Umberto Eco, seorang novelis, tanda adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berbohong. Penulis novel posmodern The Name of the Rose ini biasa memulai kuliah tentang

tanda dengan bertanya, "Apa yang digunakan manusia untuk berbohong?" Ada yang menjawab bahasa. Ya, karena sering orang berbohong dengan bahasa.

Bahasa memang tergolong tanda, tapi tanda bukan hanya bahasa saja. Benda-benda lain pun bisa.

Mobil mewah, misalnya, yang hanya mampu dibeli orang kaya.

Oleh karena itu, setiap pengendara mobil mewah selalu dianggap sebagai orang kaya. Padahal belum tentu.

Bisa jadi mobil mewah itu buah pinjaman? Atau bisa jadi sang pengendara adalah sopir atau bahkan montir mobil.

Atau contoh lain, ketika seorang lelaki mengirim SMS berisi “sudah makan apa belum?” kepada seorang gadis. Di situ, kata Eco, ada kebohongan. Sejujurnya, dia tidak ingin bertanya, tapi dia hanya ingin menunjukkan perhatiannya. Di sinilah, penafsiran atas tanda menjadi bukti sebuah kebohongan.

Tapi jangan terburu-buru menganggap bahwa setiap tanda dibuat untuk berbohong. Itu hanya gurauan Eco. Kutipan pendapat menarik lelaki yang biasa tampil berewok ini: " Jika sesuatu gagal digunakan untuk menceritakan kebohongan, sebaliknya ia gagal digunakan untuk menceritakan kebenaran— bahkan tentu mustahil ia bisa digunakan untuk bercerita apa pun.”

Tanda memang merupakan sesuatu yang kompleks dan sulit. Kompleksitas tersebut bisa disebabkan oleh kesengajaan atau bahkan tanpa rencana atau spontanitas.

Kehadiran tanda bisa jadi merupakan sebuah lontaran ide sekilas. Namun, pada akhirnya proses alamiah spontan dapat mempengaruhi sistem sosial budaya yang kompleks.

Mungkin hal yang sama juga terjadi pada tanda dan proses penandaan yang akan dilakukan oleh anak bangsa ini dalam beberapa waktu ke depan. Sebuah tanda akan menjadi penentu bagi kehadiran suara rakyat dalam perumusan kebijakan. Dalam demokrasi inilah yang ditafsirkan sebagai perwakilan oleh pemegang mandat.

Ketika pemegang tanda dan

mandat membincang nasib rakyat pemberi tanda, tentu ada harapan besar dari rakyat agar kepentingan mereka terwakili untuk menentukan warna-warni kehidupan bangsa ini.

Perubahan tanda, apalagi yang didukung oleh peraturan, bisa dimaknai sebagai sebua h h a ra p a n a k a n a d a nya perubahan. Tidak sekadar perubahan dalam proses saja, namun tafsir atas tanda juga membolehkan adanya harapan untuk perubahan atas hasil penandaan.

Upaya menyamakan sebuah tafsir dan persepsi adalah soal lain yang membutuhkan waktu dan proses. Namun, satu hal yang pasti, sebagai entitas penentu, tanda seperti sebuah alat yang bisa digunakan oleh pemakainya untuk berbuat apa saja. bahkan para penafsirnya.

Pilihan memang selalu terbuka, mau dimaknai kebenaran atau kebohongan? Namun, di luar itu masih ada yang berkuasa: sang penafsir tanda yang pada akhirnya nanti akan memaknai setiap tanda yang akan dibuat.

Di sinilah pentingnya sebuah kecerdasan, untuk memaknai tanda sebagaimana apa yang dibuat (m)

s a t u k a t a i n d o n e s i a

11

komunika Edisi 4/Tahun V/Maret 2009

Grafis: danang

www.bipnewsroom.info

12

komunika Edisi 4/Tahun V/Maret 2009