Edisi 07/Tahun VI/Mei 2010

KIBAR DAERAH

Geliat Daerah Meracik Beasiswa

Halaman

WAWANCARA

10 Pendidikan Bisa Maju, Jika

Jajaran Pemerintah Kota Baubau mencari dan memanfaatkan kesempatan beasiswa Local Economic Resource Development yang diberikan oleh NESO.

Guru Profesional, Sejahtera dan Bermartabat

Halaman

4

Pemerataan akses ke pendidikan saat ini menjadi perhatian utama pemerintah. Sejalan dengan hal itu peningkatan kualitas pendidikan pun dilakukan agar lulusan mampu bersaing di tingkat global.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Fasli Jalal

Katakan

"TIDAK"

pada

Narkoba

Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi

S

aat ini pendidikan menjadi salah satu alternatif untuk memutus rantai kemiskinan.

Seiiring dengan peningkatan pendidikan, diharapkan jaminan kesejahteraan akan meningkat pula. Di Indonesia, fakta menunjukkan bahwa banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang berprestasi dan potensial tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena berasal dari keluarga kurang mampu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional berupaya meningkatkan akses ke perguruan tinggi.

Peluang Beasiswa Selama lima tahun ini, dana internasional untuk program beasiswa Indonesia mencapai Rp 4,284 triliun. Sekitar 60 persen lebih beasiswa itu diberikan dalam bentuk grant atau hibah, sedangkan sisanya berbentuk pinjaman, dan disediakan Pemerintah Indonesia serta sumber domestik lainnya.

Di dalam negeri, pemerintah menyediakan 1.921 beasiswa, yang paling besar disediakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Berbagai macam beasiswa oleh pemerintah, misalnya PPA, BBM, PPE, dan BMU, telah diberikan kepada mahasiswa. Akan tetapi jumlah dana yang diberikan masih belum dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa, sehingga belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai. “Mulai tahun 2010 kami memberikan beasiswa dan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dan berprestasi yang disebut Beasiswa BIDIK MISI,” kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal.

Membuka Akses Progam Bidik Misi Kementerian Pendidikan Nasional menyediakan beasiswa penuh bagi mahasiswa berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu. Alokasi diberikan kepada 10 ribu orang calon mahasiswa dari keluarga tak mampu. “Anggaran pendidikan 20 persen baru secara riil mulai 2009 lalu. Sebenarnya akses pendidikan untuk orang miskin secara eksplisit ada di UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Namun, jangan kuatir, meski UU sudah dicabut, namun hak masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak tetap dijamin. Karena hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Kami bersama DPR tengah menyusun formula payung hukum yang baru.” kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal beberapa waktu lalu.

Foto : Taofiq Rauf / Yudi Syahrial

Edisi 07/Tahun VI/Mei 2010

2

Beranda

www.bipnewsroom.info

Edisi 07

Tahun VI Mei 2010

Beasiswa, Tanggungjawab Kita Bersama

B

anyaknya siswa berprestasi yang tidak bisa melanjutkan sekolah atau kuliah karena alasan biaya, tentu menimbulkan keprihatinan kita semua. Mereka sejatinya memiliki kemampuan untuk menjadi putra-putri terbaik bangsa, namun karena ketiadaan biaya mereka harus terhenti di tengah jalan.

Kasus M Wildan Rabbani Kurniawan, peraih nilai ujian nasional tertinggi Jawa Timur yang nyaris tidak bisa melanjutkan kuliah karena terkendala masalah dana, mau tak mau membuat kita mengelus dada.

Kementerian Pendidikan Nasional sejatinya telah banyak mengeluarkan beasiswa untuk siswasiswa dan mahasiswa berprestasi di seluruh wilayah Tanah Air. Berbagai kementerian, instansi pemerintah dan badan usaha milik negara juga banyak yang mengeluarkan program beasiswa bagi

masyarakat umum. Namun harus kita sadari bersama, kemampuan lembaga pemerintah untuk menyediakan beasiswa tentu sangat terbatas. Kasus yang dialami Wildan di atas setidaknya dapat dijadikan bukti bahwa masih ada anak bangsa berprestasi yang belum terjamah program beasiswa.

Sebagaimana diamanatkan undang-undang, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan

S e b a g a i m a n a diamanatkan undangu n d a n g , k e b e rh a s i l a n penyelenggaraan pendidikan memang bukan hanya tanggungjawab pemerintah atau Kementerian Pendidikan Nasional semata, akan tetapi juga tergantung pada peran serta masyarakat dan swasta.

memang bukan hanya tanggungjawab pemerintah atau Kementerian Pendidikan Nasional semata, akan tetapi juga tergantung pada peran serta masyarakat dan swasta. Segitiga tripartit pemerintah—masyarakat—swasta inilah yang secara bersama-sama menjadi tulang punggung penyelenggaraan pendidikan di tanah air.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, tergantung pada peran aktif tiga domain di atas.

Program beasiswa bagi anak didik dari kalangan tidak mampu sebagai salah satu komponen

Perlunya Peningkatan Sistem Seleksi Penerima Beasiswa Pemda

desain: ahas/faridadewi foto: bf-m, danang

Diberlakukannya Undangundang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan implikasi yang luas terhadap berbagai tatanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Semangat otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan dimaksud sangatlah diharapkan dapat memacu pemerintah daerah di Indonesia untuk mempercepat akselerasi pembangunan, sekaligus pemerataan hasilhasil pembangunan.

Baubau adalah salah satu wilayah pemerintahan di Sulawesi Tenggara yang terbentuk berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun

2001. Sehingga dituntut pula untuk mampu meningkatkan pembangunan daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat diberbagai sektor didasarkan pada potensi yang dimilikinya, sebagaimana semangat otonomi daerah dewasa ini.

Untuk mendukung pembangunan daerah khususnya di jajaran Pemerintah Kota Baubau, maka peningkatan kapasitas aparatur menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan,tanpa hal tersebut maka cita-cita pembangunan daerah tidak akan pernah terwujud secara maksimal.

Salah satu wujudnya adalah dengan memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga sekembalinya nanti diharapkan mereka dapat menerapkan ilmunya di dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan.

Sebagai saran mungkin diperlukan suatu metode seleksi dan syarat-syarat tertentu terhadap pegawai yang akan di berikan beasiswa agar lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah.

Salah satu contoh strategi yang dapat dijalankan antara lain pembuatan perangkat system penilaian kelayakan pegawai dalam menerima beasiswadengan melembagakan pusat penilaian pegawai.Dengan begitu mereka yang mendapatkan fasilitas beasiswa tersebut adalah mereka yang benar-benar layak baik secara kapasitas intelektual maupun kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri.

Muhammad Rizky Sadif (Mahasiswa Tugas Belajar Pascasarjana Universitas Hasanuddin Jurusan Ekonomi Sumberdaya) Staf Pemerintah Kota Baubau

penting dalam penyelenggaraan pendidikan, juga akan berhasil baik apabila dilaksanakan bersama-sama oleh tiga pihak.

Sebagaimana diketahui, masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan yang akan saling melengkapi apabila mereka saling bekerjasama. Pemerintah misalnya, memiliki kewenangan mengeluarkan regulasi tentang beasiswa, akan tetapi dalam pelaksanaannya sering terkendala masalah dana. Swasta memiliki dana, namun membutuhkan aturan jelas agar beasiswa yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran. Sedangkan masyarakat sebagai pemilik anak-anak berprestasi namun tak punya uang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, selain sebagai penerima manfaat juga dapat berfungsi sebagai pemangku kepentingan yang dapat memberikan masukanmasukan berharga terkait penyelenggaraan program beasiswa.

Kerjasama yang apik dan terkoordinasi antara tiga pihak sangat diperlukan. Tanpa jalinan kerjasama, masing-masing pihak cenderung akan berjalan sendiri-sendiri sehingga dapat menimbulkan tumpang-tindih dalam pelaksanaannya. Belum meratanya penerima beasiswa di seluruh wilayah Tanah Air, masih adanya siswa berprestasi dari kalangan tak mampu yang belum terjamah program beasiswa, serta terkonsentrasinya beasiswa di kota-kota besar menjadi bukti bahwa koordinasi antara tiga domain belum berjalan sempurna.

Ke depan, kita berharap ketiga domain dapat meningkatkan kerjasama, terutama dalam upaya meningkatkan kuantitas penerima beasiswa serta menentukan prioritas pemberiannya bagi anak didik berprestasi yang berasal dari keluarga miskin. Kita tak ingin lagi mendengar ada lagi anak-anak seperti Wildan yang sempat kesulitan melanjutkan kuliah meskipun prestasi akademiknya sangat menonjol (g).

Tema Kebangkitan Nasional 2010 Untuk tema Hari Kebangkitan Nasional 2010 belum diterbitkan ? untuk menggelorakan semangat nasionalisme mohon Kementrian Kompinfo segera menginformasikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah tema dimaksud Teguh Trianggono

Tema Hari Kebangkitan Nasional 2010 dapat anda temukan di tautan (situs) berikut, http://www.bipnewsroom.info/

Jawa Tengah dapat dikirimkan secara rutin sebagai bahan informasi tambahan kami.

Selain itu bagaimana caranya jika saya ingin mengirimkan tulisan ke Tabloid Komunika fatichuddin BPS Prov. Jawa Tengah

Terimakasih atas perhatian saudara, mohon dikirimkan alamat pengiriman agar kami bisa distribusikan ketempat saudara. Untuk pengiriman naskah dapat dikirimkan ke email Komunika, komunika@ bipnewsroom.info, atau melalui Face Book Komunika

Mohon Dikirimkan Tabloid Komunika Saya dengar dari BPS pusat bahwa BIP, Kementerian Kominfo menerbitkan tabloid dwi mingguan Komunika. Jika memungkinkan BPS Provinsi

Tabloid komunika. ISSN: 1979-3480. Diterbitkan oleh Badan Informasi Publik KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Freddy H. Tulung (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Bambang Wiswalujo (Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Supomo (Sekretaris Badan Informasi Publik); Ismail Cawidu (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Isa Anshary (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Gati Gayatri (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Dimas Aditya Nugraha. Redaktur Pelaksana/Editor: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Drs. Selamatta Sembiring, MM; Drs. M. Abduh Sandiah; Drs. Mardianto Soemaryo; Doni Setiawan. Reporter: Dra. Wiwiek Satelityowati; Drs. Suminto Yuliarso; Elpira Inda Sari N.K.,S.Kom; Lida Noor Meitania, SH,MH; Karina Listya Wisyasari, S.Si.; M. Taofik Rauf; Frans Sembiring; Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah). Desain/Ilustrasi: Farida Dewi Maharani, SE; Danang Firmansyah, Syahril. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id.

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi komunika dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 07

Tahun VI Mei 2010

Utama

Beasiswa Bidik Misi:

Banyak Jalan Menuju Bebas Biaya Kuliah tokoh (P3SWOT).

“Selain itu ada juga program peningkatan kapasitas dan evaluasi akademik mahasiswa tingkat sarjana, magister, dan doktor, program beasiswa studi lanjut bagi pemenang kejuaraan dan atlet berprestasi, “ jelas Wakil Menteri Pendidikan, Fasli Jalal. “Jadi dia cukup menunjukkan apa sih keunggulan dia, apakah di bidang seni, bidang keilmuan tertentu, atau yang lain,” tambah Fasli.

Banyak anak-anak dari golongan menengah ke bawah tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai cita-citanya.

Kalaupun ada, seringkali ada ancaman kegagalan karena terbentur masalah biaya.

Sebut saja Ani (24). Lulusan fakultas ekonomi ini memiliki segudang prestasi. Keluarga Ani terbilang pas-pasan, orang tuanya juga masih mempunyai tanggungan untuk menyekolahkan adik-adiknya. Kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan itu semula membuat Ani harus mengubur impian melanjutkan pendidikan ke jenjang master (S2) karena kendala biaya pendidikan.

Tapi Ani tak patah arang. Berbekal informasi dari dosen dan teman-temannya, Ani mulai mencari beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang master. Ya, beasiswa merupakan salah satu jalan keluar mengatasi kendala biaya pendidikan.

“Setelah mencari dan mengumpulkan berbagai informasi di buletin kampus, majalah serta internet saya ikut mendaftar sebagai calon penerima beasiswa Kementerian Pendidikan Nasional,” kata Ani sambil menunjukkan kegembiraannya saat lolos menjadi penerima Beasiswa Unggulan.

Unggulan Penyelenggaraan program beasiswa unggulan didorong keinginan untuk meningkatkan kekuatan daya saing bangsa. “Program ini diprioritaskan untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang handal, memiliki pemahaman kebangsaan komprehensif, integritas dan kredibilitas yang tinggi, berkepribadian moderat serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara,” kata koordinator Program Beasiswa Unggulan Kemendiknas, Dr. AB Susanto, M.Sc. M e n u r u t n y a , program beasiswa ini menawarkan beragam jenjang mulai dari diploma, sarjana, magister, hingga doktoral baik di dalam maupun di luar negeri. “Mulai tahun 2009 program ini memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan yaitu minimal 30 persen dari seluruh penerima beasiswa,” tegas Susanto.

Di tahun 2010 ini, beberapa beasiswa yang termasuk dalam program beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan Nasional mencakup program bantuan beasiswa dalam negeri, luar negeri jenjang, beasiswa tunjangan kreativitas para juara, beasiswa bagi mahasiswa asing, akselerasi program double degree dan joint degree, bantuan kemitraan alumni beasiswa unggulan, hingga beasiswa peneliti, penulis, pencipta, seniman, wartawan, olahragawan dan

Membidik Siswa Tak Mampu Ada pula Program Beasiswa Bidik Misi yang dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Program ini ditujukan bagi 20.000 mahasiswa dan atau calon mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu tetapi memiliki prestasi, baik di bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler. ”Modelnya talent scouting. Mencari potensipotensi muda yang kurang mampu secara finansial. Mencoba membidik siswa SMU, meskipun miskin akan didata dan difasilitasi sejak awal masuk PT,” lanjut Fasli.

Selain Bidik Misi, Kementerian Pendidikan Nasional juga memberikan beasiswa bagi peraih prestasi Olimpiade Internasional. Olimpiade ini adalah ajang unjuk kemampuan bidang keilmuan yang seleksinya dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional dan internasional.

“Para pemegang medali emas akan diberi beasiswa sampai S3. Anak-anak pintar ini boleh sekolah di mana dia suka, boleh ke ITB, UI, MIT, Nanyang, di manapun dalam dan luar negeri. Kami sudah mengeluarkan Rp18 miliar tahun lalu untuk 19 orang. Kemudian tahun ini akan kami tambah lagi sesuai dengan kebutuhan,” jelas Fasli.

Selain itu, beasiswa prestasi Program Peningkatan Akademik (PPA) dan anak-anak kurang mampu juga masih bisa didapatkan bagi para mahasiswa. “Dari dua jenis beasiswa ini, kami mengeluarkan 211.000 beasiswa, baik di PT negeri maupun swasta. Hanya saja, jumlahnya tidak terlalu besar, hanya Rp250ribu per bulan per orang atau 3 juta per tahun,” tegas Fasli.

Masih Banyak Pilihan Selain dari pemerintah, saat ini banyak sekali program beasiswa yang digelontorlan pula oleh perusahaan nasional dan multinasional. Melalui kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) bidang pendidikan beragam beasiswa biasa diperebutkan. Namun karena peminatnya cukup banyak, biasanya beberapa perguruan tinggi tidak membolehkan mahasiswa menerima beasiswa ganda.

“Tugas kami adalah memberi model, dan memastikan bahwa kontrol terdepan berada di rektor PT bersangkutan. Agar rektor bisa menawarkan kepada semua pihak ini anak mereka yang berprestasi namun butuh dukungan biaya. Sehingga pihak yang ingin memberikan beasiswa dengan criteria tertentu, Rektor yang memfasilitasi. Dan hal tesebut sudah baik dilakukan oleh masing-masing PT,” jelas Fasli Jalal.

Beragam program beasiswa yang ada mendapatkan apresiasi dari pengamat pendidikan Prof Dr Sutjipto yang juga mantan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ). “Menurutnya, dengan program beasiswa, intervensi pembiayaan bisa langsung ke sasaran,” kata Sutjipto yang 30 tahun aktif di dunia pendidikan. "Saya lebih suka pemerintah memperbanyak program beasiswa bagi mahasiswa, bukan hanya di PTN saja, tetapi juga perguruan tinggi swasta (PTS) jika mungkin,” tambah Sutjipto. (dimas dan hbk/berbagai sumber)

3

www.bipnewsroom.info

Kontribusi Dan Ikatan Moral Mahasiswa

Beasiswa merupakan kewajiban pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat 1. Pola pembiayaan beasiswa dikembangkan dengan menggunakan pola sharing antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat serta kalangan industri.

Oleh karena itu, saat ini penyelenggaraan beasiswa yang dikembangkan pemerintah menurut Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal tidak ada lagi ikatan dinas. “Ikatan dinasnya hanya menyentuh hati agar mereka sadar bahwa para penerima beasiswa ini dibiayai oleh uang rakyat. Dengan cara mereka sendiri bagaimana mengembalikannya kepada rakyat,” tutur Fasli Jalal.

Menurut Fasli, ketika penerima beasiswa bekerja di luar negeri sekalipun, masih memiliki kontribusi terhadap bangsa Indonesia. “Dia akan membawa nama bangsa kalau dihormati dalam bidang pekerjaannya. Atau dia dapat pengalaman, kalau sudah puas atau jenuh maka akan kembali ke Indonesia dan membagi pengalamannya,” tegas Fasli.

Berbekal realitas ini Fasli tidak mengkhawatirkan terjadinya brain drain dengan pemberian beasiswa oleh lembaga luar negeri. “Saya kita hanya ada brain circulation, bukan brain drain.

Asal kontak selalu di bina dengan mereka. Jangan mereka dianggap tidak nasionalis, atau hanya mengambil manfaat dari beasiswa saja dan tidak membaginya ke masyarakat,” jelas Fasli.

Wakili Bangsa Bagi Fasli, para penerima beasiswa, khususnya yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada dasarnya mewakili Indonesia. Untuk penelitian, menurut Fasli sudah ada deal, “Misal dia Dosen Udayana sedang bersekolah di Perancis.

Sedang membuat artikel, nama dia sebagai mahasiswa pascasarjana di Perancis, juga harus ada garis miring dosen Universitas Udayana. Kami wajibkan untuk mencantumkan institusi dari mana dia berasal,” papar Fasli.

Ini semua ditujukan agar citation index dalam publikasi ilmiah bisa terhitung. Jadi, Udayana dapat kredit, dan Indonesia juga, artinya ada pengakuan bahwa karya tersebut adalah hasil karya orang Indonesia.

“Ini yang kami harapkan bisa meningkatkan index kita. Jadi ke depan tidak ada lagi, saat melakukan penelitian dibiayai oleh Malaysia kemudian author-nya pertama orang Malaysia, dia nomor kesekian. Lantas tidak disebutkan pula institusi asalnya.

Tapi dari perguran tinggi Malaysianya disebut. Hasilnya, angka index Malaysia naik terus, Indonesia diam di tempat. Ini yang tidak kita inginkan,” pungkas Fasli. (dimas/taufik R).

4

Utama

www.bipnewsroom.info

miliar.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Fasli Jalal

Pemerataan akses ke pendidikan saat ini menjadi perhatian utama pemerintah. Sejalan dengan hal itu peningkatan kualitas pendidikan pun dilakukan untuk memastikan agar lulusan dunia pendidikan di Indonesia mampu bersaing di tingkat global.

Sejak dua tahun lalu, anggaran pendidikan di Indonesia mencapai 20 persen dari total APBN. Banyak pula program bidang pendidikan yang digagas pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan cita pendidikan bermutu, relevan, merata, dan bebas biaya.

Bagaimana sebenarnya upa­ ya pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan? Apa saja yang dilakukan untuk membuka akses pendidikan untuk semua? Reporter Komunika Dimas Aditya dan Taofik Rauf me­rangkum perbincangan de­ ngan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal yang juga menjabat Plt Dirjen Pendidikan Tinggi saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Kemente-

Setelah itu, kami siapkan ke mana mereka sete­lah wajib belajar. Ada tiga kelompok, karena saat itu usia mere­ka sudah 15 atau 16 tahun. Kelom­pok pertama, menyiapkan mereka yang sudah lulus wajib belajar, tapi tidak melanjutkan ke jenjang yang lain, langsung ke lapangan kerja. Mereka ini butuh keterampilan, oleh kare­ na itu dilatih dengan life skill.

Ada pendidikan nonformal yang membantu mereka mendapatkan kebutuhan tersebut, apakah itu program 3 bulan, 6 bulan, dan sebagainya.

Kelompok kedua adalah masuk ke SMK. Dia mau masuk ke dunia kerja, tapi skill belum cukup dan merasa ingin dilengkapi kemampuan vokasinya.

Edisi 07

satu atau dua yang roboh. Tapi sebagian besar sudah baru.

Kita harapkan dalam 1-2 tahun ke depan sudah selesai. Ini kan pemanfaatan langsung.

Belum lagi menambah SMP untuk wajib belajar. Kita masih menambah 500 lebih unit minimal, sekolah baru per tahun. Belasan ribu lokal baru di daerah-daerah yang muridnya bertambah tapi sekolah tidak punya kapasitas. Memberikan bantuan operasional sekolah yang langsung diterima oleh rekening sekolah.

Ada prioritas alokasi anggaran?

Yang agak besar alokasi anggaran kita untuk pendidikan tinggi. Bukan soal prioritas tapi

Bagaimana dengan daerah?

Kami menyediakan 40 ribu tunjangan khusus sebesar 1 kali gaji pokok untuk guru yang mengajar di daerah terpencil.

Kalau dia sudah bersertifikat pula, akan ditambah dengan tunjangan yang ada. Kalau bicara anggaran, orang yang tahu ke mana uang itu, sangat jelas, dan kalau kurang, sangat jelas untuk apa kurangnya uang itu. Jadi orang mungkin menduga Rp215 triliun itu dipakai di pusat saja, padahal digunakan di daerah juga.

Responnya?

Sekarang ini sudah mulai baik, namun demikian tetap ada masalah. Bahwa guru juga kan mementingkan pendidikan bagi anak-anaknya.

Biasanya di daerah terpencil itu, belum ada SMP, harus ke kota, misalnya. Kalau kita tidak jawab bagaimana anaknya yang sudah masuk SMP ini bersekolah, maka guru ini pun akan lari kembali ke kota.

Saat ini sedang kita coba untuk mencarikan beasiswa bagi

Pendidikan Bisa Maju Jika Guru Profesional, Sejahtera dan Bermartabat rian Pendidikan Nasional pada pertengahan Mei lalu.

Bagaimana sebenarnya arah kebijakan akses pendidikan?

Sederhana saja. Kami ber­ upaya mengamankan agar program wajib belajar 9 tahun lebih bermutu, relevan, merata, dan bebas biaya. Berapa pun ada uang, kami akan amankan itu, sebab pendidikan 9 tahun adalah amanat konstitusi. Oleh karena itu rehabilitasi sekolah, BOS, buku, tunjangan guru, dan penyediaan perpustakaan yang membuat terwujudnya wajib belajar, akan kami lakukan.

Dan ketiga adalah masuk ke SMU dengan harapan akan melanjutkan ke PT. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah?

Untuk daerah kita telah alokasikan dana Rp9,3 triliun guna merehabilitasi sekolah yang rusak, menambah buku di perpustakaan. Dana itu disalurkan langsung ke sekolahsekolah. Bahwa masih ada yang berguguran, iya. Karena sekolah kita dulu dibangun de­ ngan sangat sederhana.

Kalau kita lihat secara nyata, coba lihat di desa-desa.

SD-SD Inpres sudah banyak yang direhabilitasi. Sekitar 80 persen SD sudah dalam kondisi yang baru.

Walaupun media masih tetap menulis a d a

memang kebutuhan di jenjang pendidikan tinggi jauh lebih besar. Ada Rp19 triliun. Tapi Rp6,4 triliun untuk gaji dosen.

Kemudian Rp6,4 triliun untuk PNBP, maksudnya SPP yang diterima oleh PTN dan dipakai sendiri oleh mereka, dihitung sebagai bagian dari 20 persen anggaran pendidikan yang ada di Diknas. Sudah Rp12,8 triliun untuk dua hal itu saja, PNBP yang tidak kita pegang sama sekali dan gaji dosen.

Lantas?

Ada Rp6 trilun yang untuk kita kelola di Kementerian. Bagaimana pembagiannya? Rp1 triliun untuk mengirim dosen ke luar negeri. Rp1 triliun untuk beasiswa mahasiswa. Kemudian, karena bantuan luar negeri dihitung sebagai pengeluaran kita, maka untuk membangun ITB, UI, dan beberapa perguruan tinggi, yang nilainya hampir Rp2 triliun dimasukkan ke pos kami. Tinggal Rp2 triliun untuk mendukung beberapa program di 27 politeknik. Kalau masingmasing kita kasih Rp1 miliar, sudah Rp27

anak-anak guru di sana. Sekaligus mencarikan boarding di sekolah kecamatan. Sehingga anak tersebut, guru dan juga bidan desa, terfasilitasi sekolahnya. Semoga makin baik mere­ ka bertahan di daerah-daerah khusus tadi. Tidak hanya di waktu muda saja semangatnya.

Belum lagi perumahan di daerah terpencil agar guru bertahan untuk mengabdi di sana.

Bagaimana dengan pemerintah daerah?

Ini sebenarnya tanggung jawab pemda semua, tapi kita masih bantu. Karena mereka kan dapat 20 persen dana pendidikan. Dari kita juga dapat DAU (Dana Alokasi Umum) yang besar. Namun karena kebutuhan pendidikan tinggi, dan di daerah yang PAD-nya rendah, angka tersebut sangatlah sempit, kecuali di daerah dengan PAD besar, ada kemungkinan mereka bisa menambah angkaangka tersebut.

Kenaik a n anggaran pendidikan sering dinilai tidak sebanding dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Bagaimana sebenarnya?

Kita harus lihat dulu apa yang dimaksud substansi pendidikan. Supaya pendidikan maju kan harus

Tahun VI Mei 2010

ada guru yang profesional, sejahtera, dan bermartabat.

Itu tiangnya. Anggaran Diknas, dari total Rp215 triliun, lebih dari Rp100 triliun untuk guru.

Belum lagi tunjangan profesi Rp15 triliun. Itu langsung untuk guru. Harapannya take home pay guru naik, jadi lebih profesional dan mengajar de­ngan baik. Uang itu bukan untuk biaya manajemen, tapi biaya utama membuat guru profesional, sejahtera, dan bermartabat.

Apa yang dilakukan untuk guru?

Kami setiap tahun mengeluarkan 200.000 beasiswa guru untuk menyelesaikan S1. Untuk dosen, 2008 lalu kami mengirim 1100 dosen untuk PhD dan sedikit master ke luar negeri.

2009 kami tambah 700 dosen, dan 2010 ini kami tambah 500 lagi. Dan belum pernah dalam sejarah rupiah murni penuh dipakai untuk mengirim dosendosen sebesar itu.

Untuk dalam negeri, kami sudah membiayai lebih dari 12 ribu dosen untuk menyelesaikan program master-nya. Dan kemudian kalau kita gabung semua kira-kira 5.500. Kalau master yang baru setiap tahun kita kasih 5.500 imtek baru, dan S3 2.500 imtek baru. Angka ini di luar dari angka beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Dalam catatan diknas, ada berapa banyak beasiswa guru?

Ada lebih dari 400 ribu beasiswa untuk guru. Karena Universitas Terbuka (UT) saja punya mahasiswa 620ribu. Di mana 480 ribu diantaranya adalah guru. Dan 80 persen dari guru mendapat beasiswa dari Diknas atau dari Pemda masing-masing. Antusiasme dan semangat para guru pun juga membanggakan.

Namun tetap masih ada keluhan tentang informasi beasiswa?

Sebenarnya bukan masalah informasi. Karena memang beasiswa itu tidak besar hanya Rp2,5 juta per tahun. Jadi untuk membantu SPP, guru mungkin tahu beasiswa tersebut tapi dia rasa masih terlalu mahal biayanya. Apalagi kalau dia tidak berada di kota. Karenanya dimaksimalkan melalui Universitas Terbuka agar para guru ini tidak harus meninggalkan tempat mereka mengajar.

Kedua, kalau kurang informasi, saya kemarin bicara dengan para bupati, dikatakan bahwa banyak beasiswa pemda tidak terserap penuh. Jadi mungkin kita perlu mengundang para guru yang ragu-ragu tersebut dan meyakinkan mereka bahwa sebenarnya beasiswa yang ada cukup banyak. Jadi kalau misal Rp400 ribu per tahun bisa kita sediakan, dan saat ini ada 1 juta guru yang belum S1, maka seharusnya 3 tahun sudah selesai kita. (dimas/taofik).

7

Tabloid Tempel

Edisi 07 Tahun VI Mei 2010

Diterbitkan oleh :

BADAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Beasiswa Bidik Misi

Kuliah

Tak Hanya Bagi Yang Berpunya untuk Mahasiswa Miskin yang Berprestasi. Kita bagi ke semua perguruan tinggi (PT) negeri, baik politeknik, universitas, dan juga Universitas Islam Negeri,” kata Wakil Menteri Pendidikan Nasio­ nal, Fasli Jalal.

Menurut Fasli alokasi Bidik Misi tahun 2010 diperuntukkan untuk 20 ribu calon penerima. “Kepada mereka (perguruan tinggi, red) dititipkan sesuai dengan porsi jumlah mahasiswa di sana,” tegas Fasli.

T

6

ak ada manusia yang memilih untuk dilahirkan di tengah kondisi kemiskinan. Namun, saat ini kemiskinan bukan jadi alasan lagi untuk tidak bisa menuntaskan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Setelah memberikan jaminan atas akses untuk pendidikan dasar, kini pemerintah berupaya memberikan peluang yang sama bagi calon mahasiswa yang berprestasi dari kalangan keluarga tidak mampu agar bisa melanjutkan kuliah.

Saat ini biaya pendidikan dirasakan bagi sebagian besar masyarakat cukup memberatkan.

“Di tengah kebutuhan sehari-hari, bagi orang tua kebanyakan tentu pendidikan bukan jadi perhatian utama,” kata Halimah (52), guru sebuah SMU di Pulau Galang, Batam Kepulauan Riau.

Tapi menurut Halimah, saat ini peluang untuk mendapatkan bea-

siswa cukup terbuka dan banyak.

“Bandingkan dengan saya dulu,

Program Bidik Misi. Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa Miskin yang Berprestasi. “Kita bagi ke semua perguruan tinggi (PT) negeri, baik politeknik, universitas, dan juga Universitas Islam Negeri,” kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal.

untuk sekolah saja orang tua harus menggadaikan sawah. Kini banyak peluang yang ditawarkan pemerintah,” katanya.

Cuma, Halimah menyayangkan, sekarang ini motivasi untuk ber-

sekolah lebih tinggi kurang begitu kuat. “Bayangkan untuk ikut seleksi saja kita sebagai guru harus memaksa mereka ikut. Padahal kalau dulu kita bela-belain sampai jalan kaki puluhan kilometer,” kata Halimah yang ditemui komunika setelah mengantarkan sekitar sembilan anak didiknya ikut seleksi beasiswa masuk perguruan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah Kota Batam.

Peluang Bagi Keluarga Tak Mampu Menurut data Badan Pusat Statistik, saat ini di jenjang pendidikan tinggi rata-rata ada sekitar tiga persen mahasiswa dari kalangan keluarga tidak mampu. “Padahal soal kemampuan akademis, banyak diantara mereka yang berada di atas ratarata,” kata Wakil Menteri Pendidikan, Fasli Jalal.

Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Nasional sejak tahun 2010 ini mengembangkan program beasiswa dengan sasaran anak-anak berprestasi tapi dari keluarga yang tidak mampu. “Kita jemput mereka dengan Program Bidik Misi. Beasiswa Pendidikan

Seleksi Kementerian Pendidikan Nasional bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyosialisasikan kepada SMU. “Agar kepalakepala SMU mengirim anak-anak yang berminat dari 20 persen anak berprestasi terbaik yang mereka punya. Namun, dari kalangan yang tidak mampu. Kepala sekolah harus memverifikasi bahwa anak tersebut tidak mampu, selain dilengkapi prasyarat administrasi dari desa,” kata Fasli Jalal.

Data hasil verifikasi tersebut kemudian dikirimkan ke perguruan tinggi. Ketika siswa yang bersangkutan mendaftar tes ke perguruan tinggi bersangkutan dan diterima menjadi mahasiswa, maka bisa mendapatkan beasiswa Bidik Misi.

“Sesuai dengan kuota mereka akan dapat menikmati beasiswa Bidik Misi,” terang Fasli Jalal.

Pemberian kuota ini dimaksudkan agar perguruan tinggi bisa menyeleksi sendiri mahasiswa yang pantas diberi beasiswa, “Tetap prioritasnya untuk mereka yang berprestasi namun berasal dari keluarga yang tidak mampu,” tandas Fasli.

Beasiswa tersebut diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama delapan semester untuk program Diploma IV dan S1, dan selama enam semester untuk program Diploma III dengan ketentuan penerima beasiswa berstatus mahasiswa aktif. Mengenai jumlah nominalnya, Fasli menyebut Rp5 juta per mahasiswa per semester yang diprioritaskan untuk biaya hidup. “Kalau biaya pendidikan di suatu PT ternyata lebih tinggi dari dana yang tersedia, maka perguran tinggi yang dipilih tadi wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sepenuhnya kepada penerima beasiswa,” tambah Fasli.

Pengawasan Bersama Model pengawasan beasiswa relatif beragam. Salah satu contohnya adalah yang diserahkan langsung kepada perguruan tinggi bersangkutan. “Masing-masing sekolah sudah membuat Standar Operation Procedure (SOP) berdasar arahan Diknas. Isinya mulai syarat-syarat memverifikasi bahwa mereka miskin, dan sebagainya.

Mereka harus menunjukkan bagaimana mereka mengundang sekolah, bagaimana membuat rangking dari para murid tersebut berdasarkan tingkat kemiskinan dan prioritas, baru kemudian kita lihat secara akademis dia lulus atau tidak,” jelas Fasli.

Soal kriteria tidak mampu, Bidik Misi menggunakan indikator yang sudah biasa dipakai di administratif pemerintahan. Sehingga tidak ada standar ganda dalam penentuan calon penerima beasiswa. “ITS kemarin menurunkan mahasiswa mereka untuk memverivikasi para calon penerima beasiswa, yang di Jawa, mahasiswanya. Di luar Jawa, ada bantuan dari para alumni. Sehingga selain dari data kepala sekolah dan keterangan desa, diverivikasi juga oleh mahasiswa dan alumni. Ini hanya contoh bagaimana masing-masing perguruan tinggi berusaha agar beasiswa ini tepat sasaran, bahwa yang mendapat beasiswa adalah anak yang paling memerlukan,” pungkas Fasli. (dimas/tr_m).

Biaya yang Adil Beruntung Universitas Indonesia memberikan kemudahan dalam beban biaya kuliah. Setiap

Tidak Harus Malu Pengalaman Catur memperoleh BOP Berkeadilan ia harus memenuhi beberapa persyaratan.

Pilah Pilih

Biaya Kuliah Banyak kemudahan ditawarkan oleh perguruan tinggi, mulai dari beasiswa hingga membayar dengan cicilan. Jadi tak perlu ragu lagi soal biaya kuliah.

Dengan biaya pas-pasan pun setiap orang bisa kuliah.

Tampaknya hal ini sudah menjadi kenyataan. Mengikis persepsi umum yang berkembang bahwa biaya pendidikan tak terjangkau membuat cita penerus bangsa terancam pupus di tengah jalan.

Sebab selama ini kemampuan finansial dinilai sebagai salah satu kendala dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Catur Aji Pamungkas (19) mungkin mewakili kisah pemuda yang akan menepis harapan dan impian untuk kuliah. Keresahan membayangi pikirannya saat Ujian Akhir Nasional (UAN) tiba. Bukan lantaran gamang dalam pengerjaan soal, melainkan rasa minder ketika banyak kawan seangkatannya satu demi satu diterima program PMDK dan lolos seleksi mandiri universitas negeri.

“Saya cuma punya kesempatan satu kali SNMPTN. Pikiran saya malah puyeng kalau saya lolos.

Lha buat kuliah, bayarnya dari mana. Padahal cita-cita saya, bisa masuk Universitas Indonesia,” kata

Pupuk Kesadaran dan Kebanggan Sebenarnya banyak fasilitas diberikan oleh setiap perguruan tinggi agar setiap anak bangsa

mendapatkan pendidikan yang bermutu dengan mengatasi masalah pembiayaan. Selain, BOP Berkeadilan ada pula Program Bidik Misi yang dikhususkan bagi mereka yang berprestasi dari keluarga tak mampu. ”Ada pula dengan cara membayar sesuai biaya real. Full cost recovery. Dan yang keempat ada pola subsidi silang, sebagian kecil yang mau dan mampu untuk membayar melebihi biaya real memberikan subsidi dana untuk penyelenggaran BOP tadi,” jelas Fasli yang juga menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Tinggi.

Skema pembiayaan BOP menurut Rektor IPB, Herry Suhardiyanto, memang diarahkan untuk memupuk kesadaran dan kebanggaan. Menurutnya, mahasiswa sebaiknya tetap membayar uang kuliah, meskipun orangtuanya berpenghasilan terbatas. Jika mahasiswa tidak membayar uang kuliah, biasanya akan menimbulkan rasa minder, sehingga tidak bisa belajar dengan maksimal.

“Selain itu tidak menggampangkan. IPB mengutamakan prinsip bahwa komersialisasi bangku kuliah harus dihindari, tapi riset harus dikembangkan. Kami tidak ingin perguruan tinggi compang camping, meskipun kami juga tidak ingin menutup akses,” katanya. (dimasnugraha@depkominfo.go.id)

D A F TA R P E R G U R U A N T I N G G I PENYELENGGARA PROGRAM BEASISWA BIDIK MISI TAHUN 2010

Di bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional No Perguruan Tinggi

Kuota

39 Universitas Brawijaya

500

Prof. Dr. Fasli Jalal

1

Institut Pertanian Bogor

500

40 Universitas Cenderawasih

125

Kuliah Tak Lagi Mimpi

2

Institut Seni Indonesia Denpasar

20

41 Universitas Diponegoro

500

3

Institut Seni Indonesia Surakarta

20

42 Universitas Gadjah Mada

500

43 Universitas Haluoleo

150

4

Institut Seni Indonesia Yogyakarta

20

44 Universitas Hasanudin

500

45 Universitas Indonesia

500

5

Institut Teknologi Bandung

450

46 Universitas Jambi

300

6

Institut Teknologi Sepuluh November

450

47 Universitas Jember

300 300

7

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

100

48 Universitas Jenderal Soedirman 49 Universitas Khairun

50

8

Politeknik Manufaktur Band- 75 ung

9

Politeknik Negeri Ambon

Wakil Menteri Pendidikan Nasional

Kini soal biaya bukan alasan lagi untuk mewujudkan mimpi menjalani pendidikan di Indonesia. Selain beragam beasiswa dari pemerintah, banyak pula kemudahan yang bisa dinikmati oleh siswa di beragam jenjang pendidikan, mulai dari dasar hingga perguruan tinggi.

Foto : Dinas / Danang

Mulai berkas administrasi yang harus dilengkapi, wawancara orang tua wali, sampai pada peninjauan lokasi. “Surat keterangan RT/RW/ Kepala Desa itu sudah pasti. Slip gaji, foto rumah, surat hutang, formulir isian yang menyebutkan harta kepemilikan, semuanya.

Kemudian wawancara orang tua oleh mahasiswa senior. Sampai mereka meninjau rumah. Gak pake malu-malu segala. Pokoknya bisa kuliah. Tiap semester prosedur tersebut dilakukan lagi,” ungkap Catur sembari mengungkapkan kegembiraannya bisa meringankan beban orang tua hanya dengan membayar BOP Rp1,2 juta saja.

BOP Berkeadilan memang diperuntukkan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan ekonomi pas-pasan. “Tidak mampu memenuhi seluruh besaran biaya pendidikan yang dibebankan, semisal anak pegawai rendahan, prajurit, pedagang kecil, dan yang lain. Untuk mereka akan dikenakan bayaran sesuai kemampuan,” kata Wakil Menteri Pendidikan Fasli Jalal seraya menjelaskan bahwa BOP Berkeadilan sudah diterapkan di Universitas Indonesia dan beberapa perguruan tinggi negeri lainnya.

8

Catur, alumni sekolah unggulan nasional SMU 61 Jakarta Timur itu.

Soal kemampuan finansial, Catur mengaku, sebenarnya keluarganya tidak terlalu miskin. Ayahnya, pensiunan PNS, sementara sang ibu tinggal dua tahun lagi mengabdi menjadi PNS. Catur pun berhitung, jika harus membayar uang semesteran yang mencapai Rp5 juta, jelas keluarganya yang pas-pasan angkat tangan. “Bisabisa berhenti di tengah jalan saya,” cemas Catur.

Memang kualitas pendidikan tidak bisa dipisahkan dari biaya.

Hal itu yang disadari oleh Catur.

Tapi kini Catur bisa bernafas lega.

Pasalnya saat ini, Catur tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang tengah memasuki semester empat. Impian Catur menjadi sarjana pun tinggal beberapa tahun lagi.

mahasiswa baru mendapat hak, mulai dari memilih cara pembayaran secara penuh atau dicicil. Adapula pilihan untuk mengajukan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Berkeadilan guna mendapatkan besaran biaya yang lebih terjangkau. “Biaya pendidikan di Universitas Indonesia untuk S1 reguler besarnya Rp7,5juta per semester untuk sains dan Rp5 juta untuk humaniora. Tapi itu bukanlah angka mutlak,” jelas Kepala Departemen Kesejahteraan Mahasiswa, BEM UI, Ridhaninggar Rindu Aninda.

Menurut Rindu besaran biaya kuliah di Universitas Indonesia saat ini dibuat dalam rentang yang disesuaikan dengan kemampuan finansial masingmasing mahasiswa. Misalnya saja, biaya operasional pendidikan bisa menjadi Rp100 ribu sampai Rp5 juta untuk humaniora dan Rp100 ribu hingga Rp7,5 juta untuk sains. Uang Pangkal (UP) di awal semester pun bisa dikisaran Rp0 sampai Rp5 juta untuk FKM, FMIPA, FIK, dan FIB. “Kalau untuk FISIP, FH, FE, dan FPsi maksimum Rp10 juta sementara untuk FK, FKG, FT, dan Fasilkom maksimal Rp25 juta,” tambah Rindu.

Penentuan angka tersebut, menurut Rindu tidak asal pilih.

Melainkan melalui mekanisme yang sangat ketat dilakukan oleh Panitia Penetapan BOP dan Beasiswa Uang Pangkal, Penerimaan Mahasiswa Baru UI, di Pusat Pelayanan Mahasiswa Terpadu.

Apa saja beasiswa dari pemerintah?

Kami siapkan 2,6 juta beasiswa di SD, di luar BOS, jumlahnya Rp40 ribu per bulan untuk membantu biaya transportasi, kain seragam kalau dia perlu beli, alat-alat tulis.

Di SMP mereka akan ditunggu oleh 900 ribu lebih yang angkanya Rp60ribu per bulan untuk mendukung proses belajar mengajar.

Dan kami siapkan lagi di SMU dan SMK 600 ribu beasiswa yang nilai­ nya hampir Rp1juta per tahun. Angka ini

untuk menjemput anak-anak pintar dari wajib belajar sejak hari pertama di sekolah menengah ini sudah harus diberi beasiswa.

Dan kami akan tetap jaga mimpi mereka setelah itu, karena di perguruan tinggi ada beasiswa yang menunggu mereka.

Hingga perguruan tinggi?

Dua tahun yang lalu kami coba jemput anak pintar namun tidak mampu. Kami sediakan 2 ribu beasiswa melalui SNMPTN. Kami bagikan 15 ribu formulir ke SMA dan SMK terpilih. Ternyata dari 15 ribu formulir, yang kembali tidak sampai 8 ribu. Kemudian dari angka tersebut yang ikut tes hanya 6 ribu, padahal ada juga beasiswa transportasi untuk mengikuti ujian di kota terdekat. Dari 6 ribu peserta ujian tadi yang lulus hanya 800 orang.

Mengapa demikian?

Tidak gampang. Karena mere­ ka sejak awal sudah tahu bahwa mereka tidak akan melanjutkan, jadi motivasi belajar di SMA hanya sekenanya saja, hanya yang penting lulus.

Mereka tidak punya mimpi?

Ya mereka tidak punya mimpi, tidak ada bayang­ an akan bisa kuliah tinggi.

Melihat kekuatan ekonomi

mere­ka yang tidak mendukung, mimpi pun tidak. Karenanya mere­ ka bersekolah dengan motivasi sekenanya, hanya untuk tahap tertentu saja, asal lulus.

Kalau dia masuk SMU, dia tidak akan muluk-muluk, belajar pun hanya untuk kebutuhan SMU dia saja. Ini yang kita mau coba.

Kami sediakan beasiswa dari tiap level pendidikan untuk mengalirkan anak-anak pintar tadi. Jangan sampai ada hambatan mereka sekolah sampai jenjang tertinggi.

Lantas bagaimana?

Sekarang kami juga menyiapkan motivasinya. Dan terlambat kalau menunggu dia lulus SMU. Tidak siap motivasinya. Harus dipupuk dari awal. Saya mampu sekolah sampai tinggi karena ada beasiswa dari jenjang awal sampai perguruan tinggi, demikian. Artinya sudah lebih tampak , karena kepala sekolah pun sudah berani memberi semangat karena dia tahu kalau anak ini semangat akan disalurkan untuk mendapat peluang ke Bidik Misi. Karenanya program ini akan kami tingkatkan 20ribu setiap tahunnya.

Program ini baru?

Ya, karena anggaran 20% kan baru ada tahun 2009 lalu. Ada rangkaian beasiswa sejak dini agar mereka tak lagi ragu bermimpi sekolah sampai perguruan tinggi.

Harus yakin bahwa ada biaya dari pemerintah yang akan diberikan kepada mereka, asal mereka pintar dan mau berusaha. (dimas/taofik R)

30

10 Politeknik Negeri Bali

30

11

75

Politeknik Negeri Bandung

50 Universitas Lambung Mang- 300 kurat 51 Universitas Lampung

300

52 Universitas Malikussaleh

50

53 Universitas Mataram

150

54 Universitas Mulawarman

300

55 Universitas Negeri Gorontalo

300

56 Universitas Negeri Jakarta

450

57 Universitas Negeri Makassar

350

58 Universitas Negeri Malang

450

59 Universitas Negeri Manado

300

60 Universitas Negeri Medan

500

61 Universitas Negeri Padang

500

62 Universitas Negeri Papua

75 400

12 Politeknik Negeri Banjarmasin

50

13 Politeknik Negeri Jakarta

75

14 Politeknik Negeri Jember

20

15 Politeknik Negeri Kupang

20

16 Politeknik Negeri Lampung

20

17 Politeknik Negeri Lhokseumawe

30

18 Politeknik Negeri Malang

75

19 Politeknik Negeri Manado

40

20 Politeknik Negeri Medan

70

21 Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta

10

63 Universitas Negeri Semarang

22 Politeknik Negeri Padang

75

400

23 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

15

64 Universitas Negeri Surabaya

400

24 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh

15

65 Universitas Negeri Yogyakarta 66 Universitas Nusacendana

100

25 Politeknik Negeri Pontianak

50

67 Universitas Padjadjaran

500

68 Universitas Palangka Raya

250

69 Universitas Pattimura

250

70 Universitas Pendidikan Ganesha

250

71 Universitas Pendidikan Indonesia

450

72 Universitas Riau

300

26 Politeknik Negeri Samarinda 50 27 Politeknik Negeri Semarang 50 28 Politeknik Negeri Sriwijaya

75

29 Politeknik Perikanan Negeri Tual

10

30 Politeknik Negeri Ujung Pandang

50

31 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

50

73 Universitas Sam Ratulangi

300

74 Universitas Sebelas Maret

400

32 Politeknik Pertanian Negeri Kupang

20

75 Universitas Sriwijaya

400

33 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

20

76 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

100

77 Univeristas Sumatera Utara

500

78 Universitas Syiah Kuala

400

79 Universitas Tadulako

250

80 Universitas Tanjungpura

300

81 Universitas Trunojoyo

100

82 Universitas Udayana

350

34 Sekolah Tinggi Seni Indone- 20 sia Bandung 35 Sekolah Tinggi Seni Indone- 20 sia Padang Panjang 36 Universitas Airlangga

500

37 Universitas Andalas

500

38 Universitas Bengkulu

150

Jumlah

18000

5

Edisi 07

Opini

Tahun VI Mei 2010

Menjadi praktisi di bidang media jelas memerlukan wawasan lebih. Sering saya dapati bahwa rutinitas yang kaku di dunia media membutuhkan tantangang lebih, saya perlu mempelajari hal-hal lain yang bisa meningkatkan kinerja.

Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah kuliah di jenjang pasca sarjana.

Namun, hal ini juga tidak mudah, biaya yang diperlukan cukup tinggi.

Kalaupun setelah beberapa tahun kerja bisa terkumpul biaya kuliah, masih ada biaya hidup sehari-hari yang harus diperhitungkan.

Belum lagi ketika harus kuliah sambil bekerja,

salah satu beasiswa yang paling menarik. Selain biaya kuliah, biaya hidup dan tiket pesawat pun ditanggung. Pencarian jurusan dan universitas pun dipermudah dengan bantuan agen pendidikan yang bekerjasama dengan Kominfo sehingga pencarian dan lamaran untuk masuk ke universitas tujuan, jauh lebih mudah.

Tepat empat bulan setelah saya masukkan lamaran untuk beasiswa tersebut, saya terbang ke Australia untuk kuliah di Communications and Media Studies, Monash University.

Tiap tahun, perwakilan dari Kominfo datang memantau perkembangan kuliah.

Bilamana ada kendala, mereka memfasilitasi komunikasi dengan universitas bersama Konsulat Jenderal RI. Sebulan yang lalu saya resmi meraih gelar magister dan kembali ke Indonesia tepat waktu. Itu semua tercapai dengan adanya program beasiswa yang memungkinkan saya dapat konsentrasi menimba ilmu.

What’s next? Saya pribadi ingin memberikan kontribusi di bidang pendidikan, yang bisa dipermudah dengan gelar magister saya. Dengan bantuan pemerintah untuk kalangan seperti saya, cita-cita menjadi suatu hal nyata yang dapat diraih. Kuncinya mau dan rajin “berburu”. So, selamat bergabung dengan scholarship hunters lainnya. Semoga beruntung.

“Asal Mau dan Rajin Berburu” pengalaman saya sebelumnya membuktikan bahwa kegiatan multitasking itu tak mudah. Saya sadar bahwa kuliah cepat selesai jika saya bisa mendedikasikan waktu untuk belajar. Saya pun bergabung bersama ratusan ribu “scholarship hunter” lainnya, mengejar ribuan beasiswa penuh baik dari dalam maupun luar negeri. Beasiswa yang menanggung keseluruhan biaya hidup, kuliah dan biaya lain yang berkaitan dengan perkuliahan.

Beasiswa Depkominfo (sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika, red) ke luar negeri adalah

Beasiswa yang saya terima sangat membantu dalam menjalani dan menyelesaikan proses belajar mengajar di S2 MIP UGM. Sebagai dosen muda, beasiswa BPPS dari pemerintah ini memberikan harapan dan kesempatan untuk selalu bermimpi dan

miskomunikasi antara pengelola beasiswa dengan pihak perguruan tinggi. Saya berharap agar ke depan, pengelolaan beasiswa ini semakin profesional agar masalah teknis yang dapat menghambat kelancaran studi tidak terjadi lagi.

Sebagai bentuk terima kasih dan wujud tanggung jawab, saya akan terus mengabdikan ilmu, pengetahuan baru, dan pengalaman-pengalaman berharga selama mengikuti kuliah di Sekolah Pascasarjana UGM untuk masyarakat. Salah satu wujudnya dengan memberikan yang terbaik kepada anak didik saya di Fikom Unpad.

Model pengembangan beasiswa harus terus dilakukan pemerintah. Yang harus dikedepankan adalah beasiswa yang berbasis prestasi. Harus ada mekanisme yang mendistribusikan beasiswa secara adil dan merata dan dapat mengakomodir seluruh warga negara.

Memberi kesempatan yang sama pada setiap anak bangsa.

Untuk perguruan tinggi, selain diberikan kepada dosen, beasiswa dari pemerintah seyogyanya diberikan kepada seluruh staf tenaga administratif dan kependidikan yang memenuhi persyaratan.

Tak Ragu Lagi Untuk Bermimpi bercita-cita untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi lagi.

Jika dilihat dari besaran dana, beasiswa BPPS sudah mencukupi. Walau memang sering terjadi

Pengelolaan beasiswa pemerintah Indonesia, menurut saya, secara umum sudah baik. Bisa mendorong dosen atau pegawai yang tidakbisa tembus beasiswa luar negeri karena keterbatasan jatah. Secara umum, beasiswa tersebut juga akan mempercepat proses modernisasi pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Ada anggapan bahwa penerima beasiswa cenderung individualis ketika selesai tugas belajar di luar negeri.

Menurut saya hal tersebut bisa saja benar terjadi, faktor penyebabnya adalah pihak universitas asal kurang memberi respek yang baik terhadap para penerima beasiswa ini.

Banyak lulusan lu a r negeri yang akhirnya kecewa ketika balik ke kampus, tidak dihargai dan ditempatkan dengan layak, semisal posisi peneliti yang proporsional, tidak diberikan kelas mengajar, dan sebagainya. Justru disibukkan oleh permasalahan persaingan yang tidak sehat. Sehingga akhirnya banyak yang memilih bergabung dan aktif di lembaga penelitian dan mengajar di luar kampusnya.

Perlu Adaptasi Untuk Kembali Mengajar Dikampus

9

www.bipnewsroom.info

Yulianne Safitri (28) Penerima Beasiswa Pemerintah Daerah Riau Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

Beasiswa Pemda Untuk Putra Daerah Saya mendapat beasiswa Pemerintah Provinsi Riau tahun 2005 lalu, tepat empat bulan setelah saya lulus program sarjana. Awalnya, informasi tersebut beredar mulut ke mulut di kalangan mahasiswa Riau yang kuliah di Bandung. Maklum, sebagai anak daerah, rasa kekeluargaan jauh lebih kuat di perantauan.

Kepastian dan prosedur, saya dapatkan setelah menghubungi bagian SDM Pemprov Riau. Syaratnya ternyata mudah dan tak berbelit. Cukup membuktikan diri sebagai putra daerah, yaitu lahir dan atau salah satu orang tua lahir di Riau. Kemudian, surat pernyataan sudah diterima S2 atau S3 di salah satu universitas.

Dan terakhir adalah administrasi berkas semisal proposal permohonan beasiswa beserta lampirannya, data diri, kartu keluarga, foto, ijazah, dan laporan nilai akhir dari SD hingga S1.

Selain itu, rincian biaya kuliah selama setahun yang ditandatangani oleh bagian keuangan kampus serta rincian biaya hidup selama setahun.

Dana beasiswa tahun pertama, cair 2-3 hari setelah berkas diterima, sebesar kuitansi yang diajukan. Begitu mudah, terlebih karena saya satu-satunya pelamar beasiswa yang berasal dari jurusan komunikasi.

Pertanggungjawabannya, setiap semester harus menyerahkan legalisir nilai, kuitansi pembayaran, dan yang pasti adalah untuk perpanjangan beasiswa harus memunyai IPK di atas 3,5. Sebagai provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbilang tinggi, pemberian beasiswa oleh Pemprov Riau adalah hal yang wajar. Mungkin anggaran pendidikan 20 persen memang harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun demikian, agar dapat dipertanggungjawabkan, seharusnya ada model lain yang lebih bermanfaat yang harus dikembangkan.

Misalnya saja ada model seleksi berdasarkan kuota atau jurusan yang dipilih, mungkin universitas dan juga sejarah nilai dan sekolah yang sebelumnya, maka diumumkan langsung tanpa tes siapa yang berhak menerima beasiswanya.

Selain itu, aturan putra daerah yang hanya melihat tempat kelahiran tanpa faktor lain, sepertinya harus dipertimbangkan kembali. Jangan sampai ada kasus, putra asli daerah, dipersulit dan tidak mendapat beasiswa hanya karena dia dan orang tuanya tidak lahir di Riau.

Saya pikir hal tersebut dikarenakan masalah perbedaan kultur saja. Karena ada pembanding "nilai" dan cara pengajaran baru dari budaya berbeda. Ketika datang kembali ke dalam negeri jelas butuh proses untuk adaptasi.

Namun, yang dikhawatirkan adalah banyak yang akhirnya tidak bisa berinteraksi, sehingga justru memilih aktif di luar kampus untuk lebih memberdayakan ilmunya. Alasannya, kultur dan ilmu yang didapat tidak tereskplor karena adanya keterbatasan.

Akan tetapi, kami tetap semangat dalam menularkan ilmu dan pengalaman yang di dapat di luar. Bagaimanapun ada rasa terima kasih dan dedikasi yang harus dibayarkan pada negara ini. Bravo Indonesia!

10

www.bipnewsroom.info

Daerah

Kibar Daerah

Geliat Daerah Meracik Beasiswa Belajar di luar negeri merupakan impian hampir semua orang.

Selain dorongan “mitos” mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik, belajar di luar negeri juga kesempatan memperoleh pengalaman kultural yang lebih. Interaksi dengan mahasiswa dari berbagai negara di seluruh dunia juga jadi nilai tambah pemicu pencari beasiswa dalam menambah wawasan.

Hal-hal itulah yang mendorong Pemerintah Kota Baubau mencari dan memanfaatkan berbagao kesempatan penerimaan beasiswa Local Economic Resource Development. Beasiswa yang diberikan oleh NESO bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional ini diberikan dalam bengtuk shortcourse selama 1 bulan di Rijkuniversiteit Groningen(RUG) Belanda.

Beasiswa Kelompok Program beasiswa NESO diarahkan membantu pembangunan Indonesia melalui peningkatan sumber daya manusia pada institusi pemerintah, khususnya daerah. Melalui program beasiswa NESO, para peminat individual dapat mengikuti program master dan shortcourse di Belanda. Selain itu dibuka juga peluang bagi institusi untuk mengajukan proposal dalam bentuk group application dan/ atau refresher course. Tentu saja untuk mendapatkannya, harus bersaing ketat dengan beberapa tim dari daerah lain.

Tak berlebihan jika kemampuan menjadi syarat utama untuk menjadi penerima beasiswa kelompok ini. Mulai dari pembuatan makalah awal penelitian, seleksi kelayakan, sampai dengan kapasitas individual dalam hal akademik maupun kemampuan. Kemampuan bahasa Inggris menjadi syarat utama seleksi dari tingkat provinsi sampai nasional.

Kami dari Baubau mengambil tema makalah Strategi Pengembangan Industri Karagenan Rumput Laut sebagai Komoditas Unggulan Daerah. Pada akhirnya kami bersama tim Pemkab Bogor terpilih menerima beasiswa tersebut.

Suasana Beda Singkat cerita akhirnya kami dari Pemkab Baubau belajar di Kampus RUG Belanda. Suasana perkuliahan menjadi hal yang benar benar baru bagi kami, baik dari metode pengajaran maupun interaksi antara dosen dan mahasiswa. Semuanya begitu berbeda dibanding dengan sistem yang ada di Indonesia. Dosen Belanda berkompeten dan egaliter, mereka terbuka untuk diskusi di luar jam kuliah dan melek teknologi.

Dosen juga punya riset yang sejalan dengan kuliah, sehingga ilmu-ilmunya benar-benar up to date, bahkan kadang-kadang punya tools sendiri. Dosen pun tidak pernah memaksakan idenya kepada mahasiswa. Dengan kata lain tersedia ruang untuk kebebasan dalam berfikir dan memaksimalkan potensi diri. Mahasiswa dapat menyampaikan pendapatnya walaupun itu bertentangan dengan dosen atau fasilitator.

Di samping itu fasilitator yang mendampingi kebanyakan pakar di bidangnya masing-masing. Bahkan berasal dari berbagai negara serta organisasi internasional. Kita ditantang untuk berpikir secara kritis dan mandiri, bukan hanya menerima dan menelan mentahmentah.

Edisi 07

Jika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusantara untuk dituliskan dan ingin berbagi dalam rubrik Kibar Daerah dan Lintas Daerah, silahkan kirimkan naskah kepada redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id

Orientasi Masalah Ada pesan dosen yang terus terngiang-ngiang, “Kita boleh saja lupa dengan semua rumus, toh itu bisa dilihat di banyak buku. Namun yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana kita mampu berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan baik.”

Penyelesaian masalah yang diajarkan mulai dari mencari penyebab hingga evaluasi dampak dari hasil kerja. Dukungan fasilitas pun tersedia dengan melimpah ruah. Akses jurnal yang aktual terbuka lebar dan kecepatan internetnya kencang tanpa batas.

Hal-hal kecil begitu terperhatikan, misalnya komputer-komputer yang diperbarui terus. Mahasiswa juga mendapat jatah printer gratis. Selain itu, di Belanda setiap sekolah punya jaringan dan kerjasama sama industri yang terkelola sangat apik.

Riset-riset yang dikerjakan banyak yang memang dibutuhkan oleh industri. Bahkan tools yang dikembangkan bisa jadi “dicontek” oleh produk-produk komersil.

Disini juga didukung softwaresoftware komersil yang selalu up to date.

Banyak hal yang kami dapatkan, mulai dari membuat perencanaan sampai dengan aplikasinya di jajaran pemerintahan dan di masyarakat. Dan hal itu terus dievaluasi oleh NESO dan RUG sekembalinya kami di tanah air.

Dukungan Sebagai bentuk pertanggung jawaban setelah menerima beasiswa dan menempuh studi di Belanda.

Kami diharuskan membuat kegiatan Lokal Seminar di Baubau dan National Seminar di Jakarta. Hasilnya, dalam National Seminar di Jakarta kami dinyatakan sebagai tim terbaik karena implementasi lapangan yang kami lakukan berhasil mensinergikan program perencanaan dan aplikasi di lapangan.

Aplikasi pengembangan potensi industri rumput laut di Baubau di lapangan juga didukung sepenuhnya oleh Walikota Baubau sebagai penentu kebijakan, pihak eksekutif,legislatif, media lokal, para akademisi dari universitas serta masyarakat, petani dan pelaku industri rumput laut.

Beasiswa yang kami peroleh menjadi luar biasa ketika metode kami dijadikan standar dalam pelaksanaan program beasiswa LERD selanjutnya.

Harapan kami ke depan, pemerintah pusat lebih memperhatikan peningkatan kapasitas aparatur di jajaran pemerintah karena sesuai dengan semangat otonomi daerah sangatlah diharapkan dapat memacu pemerintah daerah di Indonesia untuk mempercepat akselerasi pembangunan, sekaligus pemerataan hasilhasil pembangunan.

Muhammad Rizky Sadif (Mahasiswa Tugas Belajar Pascasarjana Universitas Hasanuddin Jurusan Ekonomi Sumberdaya) Staf Pemerintah Kota Baubau

Dapat Beasiswa, Pulang Bangun Daerah Ainar Rahmi (22), mengaku bersyukur bisa melanjutkan kuliah dengan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tempat asalnya. Sejak tahun 2007 ia tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran Bandung. Kini tinggal mengejar penyelesaian tugas akhir saja.

“Sangat mudah dan tidak memakan waktu lama,” kata Rahmi yang akrab dipanggil Mimi. Ia hanya melengkapi syarat pengajuan beasiswa mulai dari transkrip nilai terbaru, surat keterangan dari kampus dan proposal serta mengikuti program beasiswa yang diadakan Pemkab Tanah Datar.

Dana beasiswa yang didapat Mimi saat ini sebesar Rp900 ribu tiap semester. Sebelumnya Pemkab Tanah Datar memberikan dana beasiswa sebesar Rp1,5 juta per orang, “Namun karena banyak peminatnya, agar adil dana yang diberikan menjadi Rp 900 ribu per orang tiap semester,” lanjut Mimi.

Komitmen Pemda Pemkab Tanah Datar memang salah satu pemerintah daerah yang peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan. “Kami menyusun program pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi, guru, dan pegawai untuk melanjutkan kualifikasi pendidikan strata 1 dan 2,” kata Bupati Tanah Datar M.Shadiq Pasadigoe.

Tak hanya itu, Pemkab Tanah Datar juga membangun sarana learning centre serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan program beasiswa juga diberikan melalui BAZ (Badan Amil Zakat). “Kita memberikan kesempatan terhadap siswa miskin untuk mendapatkan bea siswa,” jelas Bupati Shadiq dalam pemberian zakat beasiswa untuk siswa SLTA beberapa waktu lalu.

Tahun VI Mei 2010

Jaminan kelanjutan beasiswa di perguruan tinggi juga diberikan, “Pengelola BAZ memberikan Kartu Pemberian Bea Siswa terhadap anak-anak yang mendapat beasiswa. Kelak, jika yang bersangkutan mengajukan proposal biaya untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri saya dengan mudah menyetujuinya,” ungkap Bupati yang memang peduli dengan pendidikan bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga miskin.

Harus Berprestasi Menjadi penerima dana beasiswa mungkin banyak suka dan duka. “Sukanya uang kuliah kebantu, bisa buat beli buku kuliah, bayar uang kos, dan memacu semangat belajar,” kata Mimi seraya menjelaskan bahwa jika nilainya turun, maka tidak dapat beasiswa lagi.

Bupati Shadiq memang mengingatkan bahwa penerima beasiswa agar bisa memanfaatkan dengan baik dana beasiswa itu. "Setelah selesai kami harap bisa turut memajukan pembangunan di Tanah Datar," ungkapnya.

Menurut Mimi, sekarang penerima beasiswa memiliki syarat tambahan, “Sekilas agak rumit karena harus dilengkapi dengan kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW. Tetapi enaknya tanpa tes yang penting syarat-syarat lengkap,” tegas Mimi yang bercita-cita mengabdikan diri menjadi pegawai di lingkungan Pemkab Tanah Datar. (wiwik)

DKI Jakarta

Makassar

Lintas Daerah Jambi

Penghargaan Siswa Berprestasi

Gubernur Jambi Drs. H.Zulkifli Nurdin menyerahkan penghargaan kepada dua belas siswa jenjang SMP dan SMA yang memiliki prestasi mendapatkan nilai Ujian Akhir Nasional tertinggi di Provinsi Jambi.

"Saya bangga terhadap prestasi generasai muda yang juga membuktikan keberhasilan program pendidikan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jambi," kata Gubernur usai pemberian penghargaan berupa laptop, Selasa (18/5) di ruang kerja Gubernur.

Gubernur berharap agas para siswa ini dapat terus memotivasi diri agar bakat dan kepandaian yang dimiliki dapat diteruskan dan ditingkatkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. "Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pendidikan di Provinsi Jambi, walaupun di tengah kesulitan ekonomi yang melanda Indonesia saat ini, karena pendidikan adalah hal utama dalam pembangunan," kata Zulkifli Nurdin.(Maria)

Sumatera Barat

Dorong Pendidikan Teknologi Informasi

Gubernur Sumatera Barat, Marlis Rahman mengatakan, pembangunan pendidikan merupakan prioritas utama bagi pembangunan Sumatera Barat, "Hal ini sesuai dengan pemikiran para pemimpin terdahulu. Seperti Sesepuh Sumbar Ir. Azwar Anas yang telah meletakan kerangka dasar bidang pembangunan pendidikan, Sumbar sebagai Industri Otak," katanya dalam Peringkatan Dies Natalis Universitas Putra Indonesia (UPI) ke 25 tahun di Sumatera Barat, Sabtu (14/5).

Oleh karena itu, menurut Marlis Rahman, pembangunan pendidikan perlu terus dilanjutkan karena potensi SDM Sumbar amat luar biasa dan mampu memberikan sumbangsih besar dalam pembangunan nasional. "Dari waktu ke waktu, kita semua masyarakat Sumbar mesti berupaya terus melahirkan tokoh-tokoh cermerlang yang memiliki kepribadian dan berkulitas serta mampu bersaing secara global," tegasnya.

Secara khusus, Gubernur menyampaikan penghargaan terhadap pendiri Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang H. Herman Nawas yang telah memberikan contoh keberhasilan meningkatkan sumber daya manusia Sumatera Barat di bidang teknologi informasi. (Zardi S)

Jawa Timur

Percepatan Jatim Membaca 2014

Untuk mempercepat program Jatim membaca 2014, Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Baperpusarsip) Jawa Timur akan terus melakukan kerjasama. Salah satunya kerjasama dengan Paguyuban Cak dan Ning Surabaya.

Kepala Baperpusarsip Jatim, Ir Masruri Dipl HE di Surabaya, Selasa (18/5) mengatakan, kordinasi ini dilakukan sebagai bentuk riil Baperpusarsip dalam mencapai Jatim membaca 2014. Menurut dia, keberadaan Cak dan Ning merupakan salah satu sarana yang efektif bagi Baperpusarsip dalam mengajak masyarakat untuk gemar membaca. ''Saya ingin dengan icon Cak dan Ning masyarakat tertarik untuk gemar membaca,'' tegasnya.

Dia menjelaskan, saat ini yang menjadi tugas Baperpusarsip adalah membudayakan minat baca di masyarakat. (dra/j)

Edisi 07

Lintas Lembaga

Tahun VI Mei 2010

BPPT

Potensi E-voting untuk PEMILU 2014 Kepala BPPT Dr.Ir. Marzan A. Iskandar mengatakan, salah satu titik awal penting bagi pengembangan landasan hukum pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik (e-voting) adalah keputusan Mahkamah Konstitusi, 30 Maret 2010.

Ke p u tu sa n te rsebut telah menetapkan pengertian yang lebih luas terhadap penggunaan kata mencoblos pada pasal 88 UU No. 32 Tahun 2004, sehingga memungkinkan penggunaan metoda e-voting dalam pelaksanaan pemilu dan pemilukada dengan syarat secara kumulatif. ”Potensi pemanfaatan penerapan e-voting untuk pemilu dapat dilihat dalam berbagai segi, misalnya kemudahan, kecepatan, efisiensi pembiayaan, serta dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan, ” kata Marzan.

Ia mengatakan, dibandingkan dengan pemungutan suara konvensional, e-voting menawarkan beberapa keuntungan, antara lain pemungutan suara menjadi lebih sederhana, dapat menghemat pencetakan surat suara, penghitungan suara lebih mudah dan cepat, begitu pula dengan penghitungan ulangnya dapat dilakukan melalui penelusuran rekaman elektronik perolehan suara. (T. Gs/ toeb) Kementerian Pertanian

Sawah di Lahan Bekas Tambang Timah Menurut peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kepulauan Bangka

Belitung, Asmar Hamzah lahan bekas tambang timah merupakan salah satu sumberdaya yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan. “Meskipun lahan bekas tambang timah itu tergolong marjinal, tetapi lahan itu memiliki keunggulan berupa tersedianya kolong kolong (danau kecil) yang menyimpan air cukup besar, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pengairan bagi tanaman,” katanya saat mendampingi kunjungan Ditjen Pengolahan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian RI, tepatnya ke Desa Perlang, K e c a m a t a n L u b u k B e s a r, Kabupaten Bangka Tengah, Rabu (12/5).

Ke depan pengembangan pencetakan sawah bekas tambang timah diarahkan sebagai kawasan Agroekowisata Center dengan model Sistem Pertanian Terpadu atau sistem integrasi tanaman-ternak yang berbasis tanaman pangan yaitu padi, palawija, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan budidaya. “Pada percontohan itu dilakukan penanaman padi varietas unggul dengan tiga kegiatan utama, yaitu pengelolaan air, pengelolaan hara tanah, dan uji adaptasi padi varietas unggul,” tambahnya.

Provinsi Bangka Belitung memiliki lahan kritis seluas 1.645.414 hektare serta memiliki kolong kolong (danau kecil) sebanyak 887 kolong dengan luas kolong 1.712.62 hektare sebagai dampak penambangan timah. (Bhr) Perum Bulog

Cadangan Beras Satu Juta Ton

Belajar Untuk Melakukan Alkisah seorang sarjana pertanian berkunjung ke ladang petani nun jauh di perdesaan.

Ia takjub melihat tanaman milik petani yang semuanya tumbuh sangat subur dan berbuah sangat lebat. Belum pernah ia melihat tanaman sebaik itu selama hidupnya. Penasaran ia menemui si petani yang sedang sibuk menyiangi rumput.

“Bapak pasti telah mempelajari ilmu mengolah tanah secara rigid, sehingga apapun yang ditanam di atasnya tumbuh dengan baik,” kata sang sarjana membuka pembicaraan.

Si petani tersenyum, lantas menyahut, “Ilmu mengolah tanah? Saya tidak tahu itu.”

“Dan bapak pasti telah mempelajari ilmu menyemai bibit tanaman secara ketat, terbukti semua tanaman yang bapak tanam pertumbuhannya sangat sempurna,” kata sang sarjana itu sambil berdecak kagum.

“Ilmu menyemai bibit? Ah, saya pun tidak tahu apa itu,” tukas si petani dengan nada

mulai heran.

“Baiklah, tapi bapak pasti telah mempelajari ilmu merawat tanaman secara baik, mulai dari memberi pupuk, menyiangi, sampai memberantas hama.

Kalau tidak, bagaimana mungkin tanaman bapak bisa sebagus ini?”

“Ilmu, ah.. ilmu apa itu tadi?

Saya tidak paham maksud anda? Saya tidak mempelajari ilmu apapun...”

Kini giliran sang sarjana yang heran. Bagaimana mungkin petani itu bisa menanam tanaman dengan baik jika tidak me­ nguasai ilmunya? Jika memang tidak menguasai ilmu pertanian, mengapa tanaman petani bisa tumbuh dan berbuah sebaik itu?

Apa yang sesungguhnya telah dilakukan pak tani?

“Jadi, apa yang bapak lakukan agar tanaman bisa tumbuh subur dan berbuah lebat?”

“Hmm, saya hanya mengerjakan apa yang harus saya kerjakan,” jawab si petani.

“Maksud bapak?”

Indonesia tidak perlu mengimpor beras pada tahun 2010 ini apabila produksi dalam negeri mencapai angka 2,4 juta ton, karena saat ini Badan Urusan Logistik (Bulog) masih memiliki cadangan beras sebesar satu juta ton.

“Sesuai angka ramalan I pada tahun 2010, luas areal panen beras mencapai 12,89 juta ha dengan hasil 50,34 kuintal gabah kering giling/ ha, dan produksi 64,9 juta ton GKG setara 40,71 ton beras,” jelas Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Sutarto Alimoeso di Jakarta, Rabu (12/5).

Menurut Alimoeso , ada beberapa manfaat apabila Indonesia tidak melakukan impor beras seperti pada periode 2008-2009, di antaranya adalah menghemat devisa dan mengurangi tekanan terhadap keseimbangan keuangan negara. “Selain itu pengadaan dalam negeri pada 2008-2009 yang semakin besar telah meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pembangunan pertanian,” jelasnya.

Dengan tidak adanya impor beras, menurut Alimoeso, juga bisa meningkatkan kepercayaan diri petani, meningkatkan efisiensi dan produksi, serta mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya dalam negeri. Selain itu, dengan mengisolasi pasar dalam negeri, maka Indonesia dapat menjaga harga tetap stabil yang akan berdampak positif bagi masyarakat. "Langkah Indonesia untuk tidak impor telah mencegah tambahan lonjakan harga di pasar beras dunia," katanya. (ww)

“Pertama saya mencangkul tanah dengan halus dan dalam, karena memang begitulah

seharusnya yang harus saya lakukan sebelum menanam sesuatu. Kedua, saya menyemai bibit dan hanya menanam bibit yang baik saja, karena memang begitulah yang harus saya lakukan saat menanam. Ketiga saya menyiangi, menyiram dan memberi pupuk, karena memang tindakan seperti itulah yang seharusnya saya lakukan agar tanaman tumbuh baik.”

“Tapi, ngomong-ngomong

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Uji Coba Anggaran Responsif Gender

Pemerintah tengah melakukan uji coba penerapan anggaran yang responsif gender (ARG) di tujuh kementrian/ lembaga pada tahun 2010 ini.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No.9/2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang menegaskan pentingnya pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanan dan penganggarannya.

Sehingga perencanaan yang responsif gender harus ditindaklanjuti dengan anggaran yang responsif gender.

“Fo k u s a n g g a r a n y a n g terbagi dalam dua jenis sub kegiatan, yakni kegiatan dalam rangka pelayanan atau service delivery dan kegiatan capacity building serta advokasi gender,” jelas Plt. Sesmeneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Darti, di Jakarta,Rabu (12/5).

Menurutnya, kegiatan dalam pelayanan dilakukan di Kementerian Kesehatan, Pendidikan Nasional, Pekerjaan Umum, dan Pertanian.

Sementara dalam bidang capacity building dan advokasi gender dilakukan di Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“ARG ini bekerja dengan cara menelaah dampak dari penganggaran suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-

dari mana anda mempelajari semua itu?”

“Saya tidak belajar, tapi saya melakukannya setiap saat. Saya senantiasa memperbaiki apa yang telah saya lakukan jika hasilnya mengecewakan.

Dan saya mengulangi apa yang saya lakukan terdahulu jika hasilnya baik.

Jadi, tanaman yang tumbuh subuh dan berbuah lebat seperti yang anda lihat adalah hasil perbaikan dari kegagalan-kegagalan sebelumnya.”

“Sebentar... bukanlah apa yang anda lakukan itu adalah ilmu?”

“Saya tidak tahu apa namanya. Banyak orang memiliki pengetahuan tentang sesuatu, tapi tidak pernah menerapkannya dalam praktek. Banyak orang pandai, tapi tidak berbuat sesuai kepandaian yang dimiliki.

Jutaan orang kuliah, tapi setelah tahu tentang banyak hal dan lulus, ia malah minta pekerjaan ke orang yang tidak kuliah.”

Sang sarjana terdiam malu.

11

www.bipnewsroom.info

laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki secara memadai,” kata Sri Darti menjelaskan. (Jul) Kementerian Negara PAN

Usulkan Tenaga Honorer Jadi PNS Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pengangkatan sebanyak 197.678 tenaga honorer jadi pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2010/2011.

“Mereka tenaga honorer yang telah memenuhi persyatatan, diantaranya sudah berumur sekitar 19-46 tahun dan telah bekerja di instansi pemerintah secara berturutturut lebih satu tahun,” kata Menpan EE Mangindaan dalam raker dengan Komite II DPD RI Jakarta, Rabu (19/5).

Masalah pengangkatan tenaga honorer tersebut telah dibahas dengan DPR RI, yaitu dengan Komisi I, II dan X, serta telah dilakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemdiknas, Kemkes, Kemag, Kemtan, BKN, BPKP, dan BPS di Kementerian PAN. Untuk itu telah dilakukan verifikasi dan validasi data yang direncanakan selama delapan bulan dan dimulai setelah pencairan APBN-P 2010 dengan asumsi pelaksanaan dimulai pada Agustus 2010 – Maret 2011. (mf)

Benar juga kata pak tani. Ia yang notabene sarjana pertanian seharusnya lebih mampu bertani ketimbang pak tani yang tidak sekolah. Tapi nyatanya ia masih terheran-heran melihat tanaman petani yang sangat subur dan berbuah sangat lebat.

Sadarlah ia sekarang. Tahu saja ternyata tidak cukup. Butuh lebih dari sekadar tahu untuk menjadi seorang pakar, yakni bertindak. Dan untuk dapat bertindak secara baik, orang yang berpengetahuan harus mau hidup di tengah realitas dan memecahkan masalah dengan ilmu yang dimilikinya.

Sekolah hanya membuat orang menjadi tahu, namun tak mengajari orang untuk bisa berbuat dan memecahkan masalah. Pantas saja pak tani menganggap ilmu tidak ada, yang ada adalah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Karena tanpa melakukan sesuatu, orang-orang berilmu sejatinya telah menjadi menara gading bagi dirinya sendiri.

Tinggi, menjulang di atas awan, namun terasing dari realitas kehidupan (gun).

12

Edisi 07

Edisi 04/ Tahun VI/ Maret 2010

Tahun VI Mei 2010

www.bipnewsroom.info

T

ak urung, Historiyono Kusdarianto ayah Wildan, turut kalut. Melihat prestasi sang putra, dia sangat ingin menyekolahkannya ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), seperti yang dicita-cita­ kan Wildan. Namun ketiadaan dana menghalangi langkahnya.

“Jangankan (biaya) untuk kuliah, hingga detik pengumuman hasil UN saja Wildan masih menunggak uang pendidikan ke sekolahnya sebesar Rp1,58 juta.

Beruntung pihak sekolah membebaskan tanggungan tersebut,” kata lelaki yang akrab dipanggil Yayak ini.

Dengan total nilai UN 57,20 atau rata-rata 9,53, seharusnya Wildan berpeluang besar diterima di perguruan tinggi manapun.

Ironisnya, ketika rekanrekannya sibuk mendaftarkan diri, Wildan hanya bisa diam.

"Membeli formulir saja kami tidak sanggup," kata Yayak.

Beruntung beberapa teman Wildan secara patungan me­ minjaminya uang Rp 250 ribu untuk membeli formulir PMDK di UI. Uang senilai itu lumayan besar bagi Yayak yang seharihari bekerja serabutan. Dulu Yayak adalah perajin kapur tulis.

Seiring perkembangan zaman, kapur tulis tergusur spidol dan white board, punah juga sumber nafkah Yayak.

Dengan kondisi tersebut, Yayak tidak berharap banyak.

Satu-satunya harapan untuk melanjutkan pendidikan Wildan adalah hasil tes PMDK di UI. Soal

itu pun, Yayak masih gamang.

"Jika dia diterima, kami belum tahu bagaimana membayar biaya masuknya dan saat dia sudah kuliah kelak,'' keluhnya lirih.

Sekali lagi keuntungan berpihak pada Wildan. Saat diwawancarai sebuah televisi swasta, seorang pengusaha ternama dari Jakarta yang prihatin pada kondisi Wildan menelepon dan menyatakan bersedia menanggung biaya kuliahnya di UI. Lebih menggembirakan lagi, ia ternyata lulus tes PMDK. “Alhamdulillah.

Meskipun lulus PMDK, kalau tidak ada yang membantu kelanjutannya, anak saya pasti tidak kuliah,” kata Yayak dengan mata berkaca-kaca.

Kendala itu Bernama Fulus Kasus anak pintar yang terancam tak bisa melanjutkan kuliah tidak hanya menimpa Wildan seorang, namun banyak ‘WildanWildan’ lain di Tanah Air tercinta ini. Mereka k e b a ­n y a k a n berasal dari kalangan menengah ke bawah, tapi tentu saja tidak seberuntung Wildan karena mereka tidak segera mendapat­ kan orangtua asuh.

Jika kejadian semacam itu menimpa ‘para jenius’ yang baru lulus SD atau SMP, mungkin tak akan menjadi masalah karena pemerintah telah menyelenggarakan pendidikan dasar gratis, bahkan di beberapa daerah para murid bisa sekolah bebas bea hingga tingkat SMA. Kalaupun tidak gratis, di tingkat SMA bia­ yanya tidak terlalu besar alias masih bisa ditanggung oleh orangtua yang ekonominya paspasan.

Seperti yang dialami Fitryan Dwi Cahyani, peraih nilai UAN tertinggi nasional untuk tingkat SMP tahun 2010. Meskipun orangtuanya bukan tergolong kaya, ia mampu melanjutkan ke SMA tanpa hambatan. “Saya beruntung karena biaya sekolah di SMA Negeri tidak terlalu tinggi.

Lebih-lebih banyak pihak yang

bersedia memberikan beasiswa untuk saya,” kata alumnus SMP Negeri 1 Karanganyar, Kebumen, Jateng, yang akrab dipanggil Ryan ini dengan wajah bungah.

Namun jika kejadian yang sama menimpa lulusan SMA, ceri­ tanya bisa lain. Maklumlah, biaya kuliah sekarang ini—terutama bagi yang berduit cekak—sangat menguras kantong. Meskipun nilai ujian tergolong tinggi, atau bisa melewati tes PMDK, bukan jaminan seseorang bisa langsung kuliah. Hendrajaya misalnya, terpaksa harus menunda keinginannya kuliah gara-gara masalah keuangan.

“Untuk kuliah kan ada persyaratan administratif yang harus dipenuhi, seperti daftar ulang, bayar SPP, bahkan di universitas swasta ada uang gedung, bayar SKS, dan sebagainya, yang kadang jumlahnya tak terbayangkan oleh calon mahasiswa. Jika tidak mampu membayar semua itu, ya jangan harap bisa kuliah,” kata Hendrajaya, tamatan sebuah SMA Negeri di Samarinda yang gagal kuliah tahun lalu, meski­ pun nilai ujiannya rata-ratanya mendekati delapan.

Jelas bahwa ketiadaan fulus menjadi kendala utama bagi para pelajar berotak cemerlang yang ingin menggapai bangku perguruan tinggi.

Perlu Solusi Segera Pemerhati pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Aris Nasuha menyatakan, fenomena maraknya anak pintar yang tidak bisa kuliah karena kekurangan biaya memerlukan solusi segera agar kejadian yang sama tidak selalu terulang setiap tahun. “Pemerintah perlu memikirkan jalan keluarnya agar tunas bangsa yang nyata-nyata unggul dari segi intelektualitas ini bisa mendapatkan pendidikan yang memadai,” ujarnya saat ditemui di Kampus UNY barubaru ini.

Program beasiswa yang dikembangkan pemerintah saat ini, menurut Aris, sejatinya sudah baik. Namun ke depan perlu dikembangkan agar cakupannya terus bertambah. “Dari sisi kuantitas perlu ditambah. Selama ini beasiswa diberikan kepada mereka yang telah kuliah, sementara yang baru lulus SMA sering luput dari perhatian. Padahal biaya terbesar yang harus ditanggung adalah pada saat mereka mendaftar ke perguruan tinggi, bukan pada saat kuliah,” katanya.

Karena itu Aris berharap, dalam pemberian beasiswa pemerintah seyogyanya juga mem-

perhatikan bibit-bibit potensial yang baru lulus SMA. “Jangan sampai mereka yang pintar dan nilainya tinggi tidak bisa kuliah hanya karena kendala biaya.

Ketidakmampuan anak-anak berprestasi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan kita,” kata bapak tiga anak ini serius.

Secara pribadi, Aris sangat menghargai kiprah berbagai perusahaan dan lembaga nonpemerintah yang aktif memberikan beasiswa kepada anak berprestasi dari kalangan tak mampu. “Kiprah mereka di bidang pendidikan terutama dalam pemberian beasiswa sangat berarti. Harus disadari, tanpa bantuan swasta, pemerintah tak akan sanggup menanggung seluruh biaya pendidikan anak bangsa hingga jenjang universitas,” imbuhnya.

Aris mencontohkan, Badan Amil Zakat Nasional misalnya, sampai tahun 2010 ini telah memberikan beasiswa pendidikan kepada 15.000 anak kurang mampu. Program Penyaluran Beasiswa SD-SLTA dan Satu Keluarga Satu Sarjana yang dikembangkan sangat menolong para jenius dari kalangan tidak mampu ini untuk terus sekolah dan kuliah. Beberapa BUMN, perusahaan, dan lembaga swasta selama beberapa tahun juga memberikan beasiswa kepada puluhan ribu anak lainnya.

“Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan swasta di bidang pendidikan, saya yakin ke depan makin banyak lagi ‘Wildan-Wildan’ lain yang dapat melanjutkan sekolah atau kuliah,” pungkas Aris. (g)