Edisi 08/Tahun VI/Mei 2010

Edisi 08/Tahun VI/Mei 2010

Halaman

Kita yang Tak Sabar

Learn to walk before you run. Belajarlah berjalan sebelum berlari. Pepatah lama itu mengingatkan kepada semua orang untuk melakukan sesuatu secara bertahap, berurutan, step-by-step.

11

Wawancara

Halaman

Deputi Menko Kesra bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Dr. Sujana Royat

4

“Kita jadi laboratorium bagi 23 negara, termasuk Brasil, Somalia dalam pemberdayaan masyarakat ini. Mereka datang ke sini untuk belajar”

PNPM Mandiri

Genjot Partisipasi dan Kemandirian

J

umlah penduduk miskin di Indonesia sesuai data Badan Pusat Statistik sampai dengan Maret 2009 berjumlah 32,529,900 jiwa.

Dari jumlah tersebut, sekitar 11,9 juta jiwa merupakan penduduk miskin yang berada di perkotaan dan 20,6 juta jiwa penduduk miskin yang berada di perdesaan. Masih adanya penduduk yang miskin tentu mendorong pemerintah mengupayakan berbagai terobosan guna memastikan peningkatan kesejahteraan warga miskin itu. Berbagai program pengentasan kemiskinan terus dilaksanakan, salah satunya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini mulai dilaksanakan tahun 2007 sebagai kelanjutan dari program sejenis sebelumnya yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

P r e s i d e n S u s i l o B a m b a n g Yu d h o y o n o mengharapkan agar melalui PNPM Mandiri, peningkatan kesejahteraan rakyat yang merupakan amanat UUD 1945 dan Pancasila bisa dilaksanakan dengan baik. “PNPM Mandiri merupakan bagian dari program prorakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pengentasan kemiskinan,” tegas Presiden dalam sambutan Pembukaan Rakernas Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010 akhir Maret lalu di Jakarta.

Rengkuh Partisipasi kabupaten di 32 Provinsi. Rata-rata alokasi dana PNPM Mandiri memang salah satu program andalan bantuan langsung masyarakat antara Rp1 Miliar - Rp3 pemerintah guna mendongkrak pembangunan desa.

Miliar per kecamatan sesuai kriteria yang ditetapkan Program itu menjadi ujung tombak pengentasan Tim Pengendali PNPM Mandiri. kemiskinan karena lebih dari 60 persen Sebagai sebuah program nasional penduduk tinggal di desa. yang berbasis pada pemberdayaan kemandirian masyarakat, PNPM Mandiri juga PNPM Mandiri perdesaan dilaksanakan bisa dimulai dengan dengan membangun kemitraan antara diharapkan meningkatkan kemandirian bagaimana melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah masyarakat dalam masyarakat dalam mengelola program. melalui sinergi penyediaan dana bantuan Proses menuju kemandirian mengelola sebuah program, serta masyarakat tidaklah mudah dan hampir langsung masyarakat yang berguna mempertahankan tidak bisa diukur oleh waktu, apalagi bagi perluasan kesempatan kerja dan komitmen menyukseskan tambahan pendapatan bagi tenaga kerja program menargetkan ukuran waktu untuk perdesaan. tercapainya bentuk suatu masyarakat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mandiri. menyebutkan partisipasi masyarakat “Tetapi kemandirian bisa dimulai dalam program ini mencapai 17 juta dengan bagaimana melibatkan orang. Sekitar 55 persen diantaranya berasal dari masyarakat dalam mengelola sebuah program, keluarga miskin. “Saat ini telah mencapai Rp 1,9 serta mempertahankan komitmen menyukseskan triliun yang disalurkan sebagai pinjaman bergulir,” program,” kata Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi kata Gamawan. Dari dana Rp 1,9 triliun tersebut, Penanggulangan Kemiskinan, Dr. Sujana Royat. lanjut Gamawan, telah terserap sedikitnya 18 juta Presiden Yudhoyono melihat perkembangan yang tenaga kerja, membangun 29.110 ruas jalan desa, sangat signifikan kemajuan masyarakat di beberapa 6.957 jembatan, 4.335 unit sarana air bersih, 14.252 daerah dengan adanya PNPM Mandiri. “Jika sebuah unit irigasi. daerah dinilai terbaik dalam menjalankan PNPM Mandiri, berarti daerah itu yang terbaik pula dalam Bangun Kemandirian mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” tutur Pada 2010, PNPM Mandiri Perdesaan Presiden dalam sebuah kunjungan di Pekalongan, dilaksanakan di 4.791 kecamatan pada 394 Jawa Tengah. (mbs)

Kelompok (Kluster) Program Penanggulangan Kemiskinan

Sumber : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra

Foto : PPK.or.id/PNPM

Wajah Kita

2

Beranda

www.bipnewsroom.info

Edisi 08

Tahun VI Mei 2010

Bangkitkan Kemampuan Self-Development melalui PNPM Demokratisasi menuntut partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Jika pada masa lalu pembangunan direncanakan oleh pemerintah secara top-down atau dari atas ke bawah, maka kini perencanaan dilakukan dari bawah ke atas atau bottomup. Dengan perencanaan model baru ini, masyarakat diberi kewenangan penuh untuk menyusun berbagai program pembangunan secara mandiri, atas prakarsa sendiri, dan melaksanakannya dengan sumberdaya yang mereka miliki sendiri. Pemerintah dalam hal ini hanya bertindak sebagai fasilitator dan mendukung agar keseluruhan proses dapat berjalan lebih cepat dan lancar.

Konsep self-development atau swabangun merupakan keniscayaan dari sistem pembangunan partisipatif, dimana masyarakat tidak hanya dijadikan objek namun juga subjek pembangunan. Konsep ini selaras dengan asas demokrasi—dari, oleh dan untuk rakyat—serta konsep desentralisasi yang mengutamakan peran serta masyarakat di aras lokal. Tujuannya jelas, yakni agar seluruh program pembangunan yang diluncurkan pemerintah benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nyata masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah contoh program pemerintah yang dilaksanakan dengan menganut konsep self-development. Program yang bertujuan memberdayakan masyarakat ini kelak tidak lagi menjadi domain pemerintah semata, namun akan digeser agar menjadi domain masyarakat. Salah satu perubahan mendasar yang akan dilakukan, mulai tahun 2011 program ini tidak lagi dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda).

Pengalihan PNPM dari pemerintah pusat ke pemda dimaksudkan untuk memangkas rantai birokrasi agar proses pencairan dan pertanggungjawaban dana berjalan lebih cepat

Pelatihan BIP, tolong dong. Saya dari Dishubkominfo Kabupaten Bangka Belitung, apakah bisa tahu jadwal diklat yang bisa diikuti oleh PNS daerah?

Apakah mungkin kita diundang agar ada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Hal yang kami butuhkan sekarang adalah pelatihan untuk implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Yani Iing via Faceebook bipdepkominfo@yahoo.com

Hargai Keberagaman

desain: ahas/danang foto: bf-m, danag

Saya sangat menyayangkan kalau selama ini masih ada sekelompok orang berusaha memaksakan keyakinan mereka sendiri. Jika ada yang bertolak belakang dengan kelompok itu lalu menggunakan kekerasan dan ancaman untuk memaksakan kehendaknya. Menurut saya

pemaksaaan kehendak ini adalah salah satu bentuk teror. Jadi sudah sepantasnya julukan yang diberikan pun adalah teroris.

Bukankah definisi “teroris” itu adalah orang yang menggunakan cara-cara ancaman, kekerasan, menebarkan ketakutan pada orang lain untuk memaksakan kehendaknya? Memang ada jenis “teroris” yang menggunakan senjata api dan bahan peledak.

Ada juga “teroris” yang hanya menggunakan kepalan tangannya dan pentungan.

Sudah saatnya bangsa ini menghargai perbedaan dan mengakui keberagaman pemikiran. Bukankah itu esensi dari Bhinneka Tunggal Ika? Tian via bip@depkominfo.go.id

License untuk CP Bila saya ingin menanyakan sesuatu mengenai license untuk CP (Content Provider), ke alamat email mana saya dapat

dan efisien. meningkatkan pendapatan masyarakat secara Kita menyambut baik rencana pemerintah signifikan. yang akan mengalihkan PNPM ke daerah.

Wakil Presiden Boediono menyatakan, Sebagaimana disampaikan Menteri Dalam berbagai program ekonomi produktif yang Negeri Gamawan Fauzi beberapa waktu lalu, dananya berasal dari PNPM terbukti mampu rantai birokrasi PNPM selama ini dinilai terlalu menjadi sarana efektif untuk mengentaskan panjang karena melibatkan pemerintah pusat kemiskinan. Apa yang disampaikan Wakil dan daerah. Akibatnya, pertanggungjawaban Presiden benar, karena manfaat dari program anggaran PNPM belum dapat dilaksanakan ekonomi produktif PNPM yang disusun dan secara optimal dan sering mendapatkan opini dilaksanakan oleh masyarakat sendiri akan disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan. langsung dirasakan oleh kalangan akar rumput Di sisi lain, PNPM juga mengganggu kinerja yang berpenghasilan rendah.

Kementerian Dalam Negeri karena di luar tugas Di berbagai daerah, masyarakat mengalami pokok dan fungsinya kementerian ini harus kemiskinan karena keterbatasan dana dan mengurusi pertanggungjawaban dana PNPM sarana untuk usaha. PNPM hadir memberikan yang jumlahnya pada tahun anggaran 2010 solusi dengan memberikan pinjaman lunak yang mencapai Rp 9,6 triliun. dapat dipergunakan untuk mengembangkan Namun yang lebih penting, pengalihan usaha kecil sesuai dengan keahlian yang mereka PNPM ke pemerintah daerah akan miliki, teknik yang mereka membuat program ini menjadi lebih kuasai, dan sumber daya yang dekat dengan masyarakat yang ada di sekitar mereka. Dengan akan menjadi penerima manfaat cara itulah, warga miskin bisa Berdasarkan atau beneficiaries-nya. Kedekatan mendapatkan penghasilan untuk evaluasi pemerintah, ini sangat penting, karena makin meningkatkan taraf hidup. program PNPM yang dekat, masyarakat akan semakin Ke depan, jika pengelolaannya dilaksanakan dengan mudah diajak menyusun program benar-benar telah dilimpahkan konsep self-development pembangunan secara mandiri. ke pemda, peran PNPM dalam terbukti mampu menjadi Di sisi lain, pemda sebagai mengentaskan kemiskinan wahana pemberdayaan ujung tombak otonomi daerah diharapkan dapat berjalan masyarakat yang efektif. juga lebih mudah memfasilitasi lebih cepat karena dana dapat perencanaan dan pelaksanaan langsung dipergunakan oleh berbagai program pembangunan masyarakat tanpa melalui hingga ke tingkat desa. birokrasi yang bertele-tele. Tentu Berdasarkan evaluasi saja dengan syarat, masyarakat pemerintah, program PNPM yang dan pemda harus sama-sama dilaksanakan dengan konsep self-development memiliki kesiapan untuk melaksanakan PNPM terbukti mampu menjadi wahana pemberdayaan dengan konsep baru tersebut. Kerjasama antara masyarakat yang efektif. Dana yang dipergunakan dua domain yakni pemda dan masyarakat mutlak untuk pembangunan sarana-prasarana umum diperlukan, karena bagaimanapun keberhasilan seperti jalan antar desa telah mempermudah program PNPM sangat tergantung pada akses masyarakat dan melancarkan roda keseimbangan antara political will pemerintah perekonomian. Sementara dana yang digunakan dan partisipasi aktif masyarakat di daerah.(g). untuk kegiatan ekonomi produktif mampu

menujukannya? Mohon replynya.

Terima kasih Ayu Bako via Faceebook bipdepkominfo@yahoo.com

silahkan kontak ke pih@depkominfo.go.id atau langsung ke ditjen yang menangani langsung masalah itu di alamat e-mail: aptel@depkominfo.go.id atau kontak telepon ditjen aptel Telp 021.3810305 Fax 021.3810305 - 0213810306

Siaran Langsung Piala Dunia kami masyarakat di kab.

HSS kalsel pengguna tv kabel tidak dapat nonton siaran lsg pila dunia, karena bila mau main pasti diacak.....sebagai sesama warga negara kami merasa dizolimi.............mohon penjelasannya

Andriyanto Nugroho via Faceebook bipdepkominfo@yahoo.com

Prihatin Sinetron Satu hal yang menarik dalam dunia sinetron kita adalah kehadiran artis-artis muda dengan peran yang jauh lebih dewasa dari usianya. Sebut saja Naysila Mirdad, Shiren Sungkar, atau Arumi Bachin. Mereka juga memainkan peran yang isinya tidak jauh dari tangis-menangis masalah percintaan dan sebagainya.

Sangat memprihatinkan kalau kita analisa secara lebih tajam karena saat ini sinetron-sinetron yang diperuntukan kepada mereka bisa dikatakan sudah tidak ada lagi sehingga mereka terpaksa mengambil peran yang jauh lebih dewasa dari usia mereka.

Belum lama ini kita sudah pernah melihat video Marshanda yang lagi mabuk lewat youtube, hal itu juga menunjukkan betapa mereka para artis-artis muda ini sangat tertekan kehidupannya, ditambah

lagi terlalu banyak berita-berita negatif dari infotainment.

Sudah terlalu sering kita melihat para artis-artis muda kita yang terjerumus dengan hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, dan sebagainya, akan tetapi hal ini tidak terlepas dari upaya mereka untuk menghilangkan stress. Yang menarik lagi adalah masyarakat Indonesia cenderung ingin meniru para pubilk figur mulai dari cara berpenampilan bahkan tingkah laku. Disinilah peran dari bagaimana dunia pertelevisian bisa menjadi pisau bermata dua, yaitu bisa menjadi penggerak kemajuan bangsa atau justru-justru menghancurkan bangsa dengan merusak-merusak mental generasi muda bangsa kita Pertanyaannya dimanakah peran pemerintah?

Ronny A. via bip@depkominfo.go.id

Katakan Tidak

pada Narkoba

Tabloid komunika. ISSN: 1979-3480. Diterbitkan oleh Badan Informasi Publik KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Freddy H. Tulung (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Bambang Wiswalujo (Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Supomo (Sekretaris Badan Informasi Publik); Ismail Cawidu (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Isa Anshary (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Gati Gayatri (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Dimas Aditya Nugraha. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Lukman Hakim; Selamatta Sembiring; M. Abduh Sandiah; Asnah Sinaga; Mardianto Soemaryo. Reporter: Suminto Yuliarso; Lida Noor Meitania; Karina Listya; Elpira Indasari N; Taofik Rauf; Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Yaan Yoku (Jayapura). Desain/Ilustrasi: D. Ananta Hari Soedibyo (TA); Farida Dewi Maharani, Danang Firmansyah. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id.

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi komunika dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 08

Utama

Tahun VI Mei 2010

Terang

Foto : Danang Firmansyah

Bangun Bersama Setiap malam pun, masyarakat bisa menikmati ragam hiburan dan informasi melalui televisi dan radio tanpa harus berjalan jauh ke ibukota kabupaten di Padang Aro. Antusiasme warga saat menikmati berkah listrik diakui oleh Zulhanifa. “Saat ini dari tujuh kecamatan di Kabupaten Solok Selatan ada empat kecamatan yang mengajukan PLTMH. Banyaknya aliran sungai di Solok Selatan sangat mendukung dibangun PLTMH,” tandasnya.

Nagari yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi ini terdiri dari empat Jorong (dusun) yaitu Gunung Pasir, Teluk Air Putih, Sungai Padi, dan Letter W. Di awal pembangunan PLTMH, ratusan warga empat jorong tersebut meluangkan waktu dan tenaga bekerja sama agar listrik dapat menerangi desa mereka.

“Saya masih ingat bagaimana semangat warga bergotongroyong memindahkan peralatan pembangkit dari tepi jalan raya menuju rumah pembangkit.

Padahal jarak dari jalan raya ke rumah pembangkit cukup jauh,” kenang Nasrial.

Pembangunan PLTMH juga mudah dilakukan karena di Lubuk Gadang Timur selain ada aliran sungai juga terdapat saluran peninggalan perkebunan kopi Belanda. “Kita tak perlu membangun lagi, warga hanya membersihkan karena saluran air itu dipenuhi lumpur setinggi pinggang. Sebab untuk mendorong turbin di rumah pembangkit dibutuhkan aliran yang keras,” tambah Nasrial.

Masih Ada Kendala S a a t i n i P LT M H t e l a h mampu menerangi 250 rumah, namun hanya di dua jorong saja, yaitu Gunung Pasir dan Sungai Padi. Sementara Jorong Teluk Air Putih dan Letter W masih gelap gulita. “Kami sangat menyayangkan. Padahal saat pembangunan dulu masyarakat jorong tersebut juga ikut terlibat,” ungkap Nasrial kecewa.

Ke depan memang ada rencana menerangi semua jorong. Tapi warga harus sabar menunggu dana PNPM berikutnya. “Kapasitas 60 kW PLTMH sekarang belum mampu memenuhi kebutuhan keempat jorong. Kalau seluruh jorong kira-kira perlu penambahan daya 90 kW lagi,” jelas Nasrial.

Kekhawatiran Nasril mungkin bertambah karena adanya potensi kerusakan mesin pembangkit. “Listrik hanya bisa dinikmati pada malam hari, kalau dipaksakan menyala 24 jam takut dinamonya jebol,” tutur Joy, seorang pengelola rumah

www.bipnewsroom.info

PNPM Mandiri Perdesaan Tingkatkan Kesejahteraan

Karena PNPM

“Impian warga untuk mendapatkan listrik kini sudah menjadi kenyataan, untung ada PNPM Mandiri Perdesaan,” cerita Nasrial sembari membonceng Danang dari Komunika dengan motor pelat merah menyusuri t a n a h b e r l u m p u r. P J O K Kecamatan Sangir ini begitu lihai meliuk-liuk di sela-sela pepohonan kebun kopi milik warga. Maklum, pengalaman menjadi petugas transmigrasi membuatnya terbiasa dengan akses transportasi yang terbatas di belantara lahan berbukit alam Sumatera. “Masyarakat bisa menggunakan peralatan elektronik di rumahnya, kalau membeli genset belum tentu mampu,” katanya sembari mengawasi jalan yang bergelombang.

Berbekal dana PNPM Mandiri Perdesaan, warga Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat berinisiatif membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).

Penyediaan listrik mandiri memang sangat tepat untuk kawasan yang sulit diakses dan berbukit-bukit. Kini, banyak manfaat dengan adanya listrik di wilayah yang kaya akan hasil teh, kopi dan cassava itu. “Kegiatan belajar di rumah dan Madrasah Diniyah Awaliyah tiap sore hari pun kini lebih nyaman dengan penerangan yang memadai,” tutur Zulhanifa, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Solok Selatan.

3

pembangkit sambil memegang mesin pembangkit PLTMH. “Ini saja masih hangat, padahal sudah saya matikan pagi tadi,” sambungnya.

Kondisi pembangkit yang terlalu panas setiap hari itu memang harus diperhatikan.

“Saat ini daya listrik yang digunakan mencapai 100% padahal seharusnya daya maksimal yang ditoleransi pembangkit adalah 80%,” jelas Nasrial sambil menjelaskan jika hal itu berlangsung terusmenerus akan terjadi kerusakan pada PLTMH. Semangat Warga Usai PLTMH beroperasi, warga membentuk tenaga pengawas guna memastikan aset yang telah dibangun tetap berfungsi dengan baik. Lewat musyawarah desa, disepakati pengelola dan pemelihara PLTMH. “Juga besaran iuran warga untuk pemeliharaan dan honor pengelola. Cukup murah, tiap warga hanya cukup membayar Rp10 ribu per bulan,” jelas Joy salah satu pengelola yang bertugas membersihkan rumah pembangkit tiap tiga minggu sekali.

Joy sehari-hari bekerja sebagai petani. “Tiap malam hari saya harus mengecek rumah pembangkit dua kali,” katanya sambil mengaku bahwa honor yang diterima cukup untuk membiayai operasional PLTMH termasuk honor. Meski demikian ada sebagian pengelola yang menginginkan pendapatan lebih besar. “Ada pengurus yang menginginkan honor seperti kami di BLM dan kecamatan.

Tidak semuanya seperti itu tapi ada,” sebagaimana dituturkan Zulhanifa.

Tapi Nasrial yakin, apa yang telah masyarakat rencanakan, putuskan dan bangun dari hasil pemikiran swadaya itu bisa bermanfaat. “Meskipun saat ini baru sebatas iuran pemeliharaan dan perawatan setidaknya semangat masyarakat untuk mandiri dalam mengelola aset yang mereka bangun merupakan langkah awal yang baik,” ujar Nasrial optimistis. (danang)

Upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran melalui program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan memberikan otoritas penuh pada kelompok masyarakat dalam mengelola kegiatan. Dalam kegiatan ini, partisipasi masyarakat dikembangkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pertanggungjawaban. “Sehingga masyarakat bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek atau pelaku utama dalam pelaksanaan program,” kata Menko Kesra Agung Laksono dalam sebuah kesempatan.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan dikembangkan pendampingan oleh fasilitator atau pendamping program. Peran pendamping ini sangat penting dalam rangka menunjang keberhasilan kinerja pelaksanaan program. Tugas utama fasilitator adalah memastikan seluruh komponen masyarakat turut aktif dalam mensukseskan keberhasilan program.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri bertindak sebagai leader yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan program. Sementara di bawahnya ada pemerintah povinsi yang bertanggung jawab atas pengendalian dan tugastugas pengelolaan, administrasi serta pembinaan fasilitator.

Kemudian pemerintah kabupaten bertanggungjawab untuk mengelola tugas-tugas pembantuan, seperti penyaluran dana bantuan langsung masyarakat. Terakhir sebagai ujung tombak di lapangan adalah masyarakat.

Geliat PNPM Jawa Tengah Di Jawa Tengah, PNPM Perdesaan dikemas sebagai bagian Gerakan “Bali nDeso mBangun Deso”. Gerakan ini meningkatkan upaya pembangunan prasarana dan sarana untuk semua potensi wilayah secara menyeluruh. “Program ini mampu membangun infrastruktur dasar perdesaan yang selama ini belum tersentuh. Disamping menguatkan kembali semangat kebersamaan dan kegotong-royongan masyarakat dalam membangun desa,” kata Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo.

Masyarakat desa menjadi begitu mudah Program ini mampu dalam mengakses serta membangun infrastruktur menjangkau sumberdaya dasar perdesaan produktif dan permodalan yang selama ini belum usaha. Masyarakat dapat tersentuh. Disamping membangun sesuai menguatkan kembali dengan kebutuhannya, semangat kebersamaan secara partisipatif dengan dan kegotong-royongan berdasarkan azas masyarakat dalam musyawarah mufakat. membangun desa Salah satu komponen kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah keuangan mikro. Komponen ini dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan dalam bentuk modal bergulir Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin produktif.

Hasilnya secara tidak langsung berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di perdesaan, khususnya kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja lokal di perdesaan dalam jangka pendek.

Pada tahun 2009 program ini mampu menyerap tenaga kerja lokal (setempat) khususnya Rumah Tangga Miskin sebanyak 3.649.000 Hari Orang Kerja (HOK).

Penghargaan Apa yang dilakukan oleh Jawa Tengah dalam mengelola dan menggiatkan PNPM menjadi contoh nyata bahwa masyarakat mampu menjadi aktor mendukung pembangunan. Dalam lomba PNPM Mandiri Perdesaan atau yang biasa dikenal dengan Sikompak Award Tingkat Nasional Tahun 2010, Jawa Tengah memperoleh penghargaan terbaik untuk kategori UPK, yaitu UPK Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Sementara Gubernur Jawa Tengah sendiri mendapat penghargaan dari Presiden RI yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai pembina provinsi terbaik juga untuk kategori Unit Pengelola Kegiatan UPK. Masih banyak lagi daerah-daerah penggiat PNPM, sebut saja Tabanan Bali, Bukit Tinggi, Bantul hingga daerahdaerah terpencil seperti Pulo Bembe Flores. Jika sudah demikian, kesejahteraan masyarakat akan dekat untuk bisa terwujud. (Taofiq/Fatih)

4

Utama

www.bipnewsroom.info

Edisi 08

Tahun VI Mei 2010

Deputi Menko Kesra bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Dr. Sujana Royat

PNPM-Mandiri Foto : mediaindonesia.co.id

Jadi Laboratorium 23 Negara Dunia

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri merupakan program community driven development terbesar di dunia.

“Kita jadi laboratorium bagi 23 negara, termasuk Brasil, Somalia dalam pemberdayaan masyarakat ini. Mereka datang ke sini untuk belajar,” jelas Deputi Menko Kesra bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Dr. Sujana Royat.

PNPM Mandiri kini sedang gencar dikembangkan pemerintah. “PNPM Mandiri kan program yang ujungnya adalah menurunkan angka kemiskinan demi terciptanya masyarakat sejahtera sekaligus mandiri,” kata Sujana Rohyat menegaskan keterkaitan antar program.

Sebenarnya PNPM Mandiri merupakan lanjutan dan pengembangan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dimulai pada 1998.

Sejauh mana penyempurnaan program itu berlangsung dan bagaimana kelanjutannya, berikut penjelasan Sujana Rohyat kepada Taofik Rouf dari Komunika.

Bagaimana sesungguhnya kondisi masyarakat miskin di Indonesia?

Harus diakui, secara kuantitatif dan latar belakang ekonomi memang jumlahnya masih tinggi. Tapi jangan salah, walaupun miskin, masyarakat tersebut punya semangat yang tinggi untuk maju. Intinya secara ekonomi mereka miskin, tapi tidak miskin semangat.

Orang kota yang kaya saja kalah. Nah, ini yang kita manfaatkan. Karena mereka punya semangat, pemerintah memberikan bantuan modal awal sekaligus pendampingan untuk mengawal pemanfaatan modal tersebut.

Maksudnya?

Jadi begini. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan tadi kan punya semangat untuk tidak terus menerus miskin. Tapi mereka tidak punya modal kan? Nah, pemerintah menyediakannya.

Dalam bentuk apa? Ya itu,

dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM-Mandiri.

Dalam PNPM Mandiri, pada tiap desa akan dibentuk badan keswadayaan masyarakat (BKM) yang dipilih dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Kalau dulu oleh pemerintah, seperti LKMD-lah (LKMD: Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa-red).

Pada beberapa daerah, BKM ini mempunyai nama yang berbeda-beda. Itu boleh-boleh saja, terserah kesepakatan masyarakat. BKM ini nanti akan menjadi tulang punggung ketika pemerintah memberikan dana, misalnya saja dana amanah masyarakat. Para penerimanya itu membentuk wadah pula yang namanya pokmas (kelompok masyarakat-red). Nah, misalnya pokmas petani bergabung dan ingin memanfaatkan dana, ya silahkan.

Dengan partisipasi langsung masyarakat seperti ini diharapkan penanganan kemiskinan ini tidak lagi dengan proyek-proyek dari pusat. Jika ini berjalan baik, suatu saat nanti rencana pemerintah, dana akan langsung dari Menteri Keuangan ke masyarakat.

Lantas peran pemerintah?

Pemerintah kembali ke tugasnya yang utama yaitu menyiapkan NSPM (Non Standard Procedure Manualred), capacity buillding, kemudian menyeimbangkan berbagai kesenjangan. Misalnya, ada daerah termiskin dan ada daerah kaya, nah itu tugas pemerintah.

Jadi lebih enak. Tidak semua ditanganinya. Namanya juga empowering government. Kan selalu disampaikan Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, red) bahwa kita harus berikan masyarakat banyak peluang, tidak banyak restriksi tetapi masyarakat yang jalankan pemberdayaan itu.

Bagaimana menentukan suatu daerah sebagai penerima bantuan?

Semua ada prosesnya dan dengan standar yang jelas tentunya . Tapi intinya adalah masyarakat miskin

yang diidentifikasi sendiri oleh masyarakat dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh masyarakat kelurahan melalui musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya berorientasi IPMMDGs. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana atau prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran.

Warga desa, dalam hal ini TPK (Tim Pelaksana Kegiatanred) atau staf Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Keterlibatan pihak pihak lain, swasta misalnya?

Partisipasi seluruh pihak sangat kita harapkan. Tidak hanya pemerintah daerah, tapi swasta akan sangat penting dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di desa.

Syukurnya partisipasi mereka banyak. Dan itu memang kita support. Pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, sedang mendorong masyarakat untuk lebih mandiri. Misalnya yang konsisten ikut membantu salah satunya Yayasan Damandiri.

Mereka punya puluhan ribu binaan masyarakat hampir di seluruh Indonesia.

Kuncinya dana yang besar?

Yang penting sebenarnya bukan masalah dana. Intinya ada di dalam semangat untuk melakukan pemberdayaan.

Oleh karena itu, pemerintah hanya menyiapkan basic menu atau landasannya, yaitu PNPM Mandiri. Masyarakat dilatih, setelah itu masyarakat mau mengembangkan apa saja bisa. Tapi dengan catatan pendekatannya adalah community driven development atau pemberdayaan masyarakat.

Jadi, direncanakan oleh masyarakat secara partisipatif, dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat.

Banyak pihak terlibat, bagaimana masalah koordinasi dan sinergi?

Sangat penting.

Partisipasi semua pihak menjadi kunci program. Dalam PNPM yang terintegrasi ini, setiap program memiliki wilayah masing-masing sesuai kriteria sektornya, namun tetap dalam harmonisasi PNPM Mandiri.

Harmonisasi dan koordinasi diarahkan untuk mengurangi terjadinya over budget dalam satu wilayah ataupun malah less budget pada wilayah lain yang membutuhkan.

Pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota menjadi ujung tombak upaya bersama agar tetap fokus pada sinergitas seluruh programprogram penanggulangan kemiskinan di dalam wadah PNPM Mandiri.

Bagaimana dengan risiko atau potensi kebocoran?

Resiko selalu ada. Tapi program ini memiliki resiko kebocoran yang sangat kecil.

Kenapa? Karena dikelola langsung oleh masyarakat.

PNPM Mandiri dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dikerjakan oleh masyarakat sendiri sehingga benar-benar kebutuhan yang murni. Satu lagi, program ini tidak dikerjakan oleh kontraktor.

Dan sekarang anggota PNPM Mandiri telah berjumlah 77 juta anggota masyarakat.

Bahkan ada 15 negara yang mencontoh PNPM Mandiri.

Apa yang membuat negara lain tertarik?

Saat ini ada 23 negara sekarang yang sedang mempelajari PNPM Mandiri.

Sementara 22 donor yang tadinya membantu pemerintah Indonesia dalam bentuk grand technical asistance, mereka berkumpul di dalam PNPM Support Facilities. Mereka ingin membantu PPM, tapi juga ingin ikut berkontribusi bekerja dalam program itu. PNPM Mandiri sesuatu yang unik, kata mereka.

Belum ada di negara lain.

Bagi kami di pemerintah, ada bantuan atau tidak dari luar negeri program ini tetap jalan.

Sebab modal utamanya adalah masyarakat. Bahkan negara besar seperti RRC mengirim tenaganya untuk belajar dari kita. (Taofik Rauf)

PNPM Mandiri terdiri dari lima program inti dan empat program penguatan. Program inti terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan oleh Kementerian Dalam Negeri, PNPM Mandiri Perkotaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, PNPM Infrastruktur Perdesaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, PNPM Pengembangan Sosial dan Ekonomi Wilayah/PISEW oleh Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara program penguatan meliputi: PNPM Pariwisata oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, PNPM Kelautan dan Perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, PNPM Perumahan dan Permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat, dan PNPM Pertanian oleh Kementerian Pertanian.

7

Tabloid Tempel

Edisi 08 Tahun VI Mei 2010

Diterbitkan oleh :

BADAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Foto : Agus S Budiawan

“Mengubah pola pembangunan, kalau dahulu ide dan pelaksanaan dari atas ke bawah kini dari bawah ke atas,” simpul Yudhi Anggoro, Spesialis Monitoring dan Evaluasi Konsultan Manajemen Wilayah 7 Provinsi Bali di Denpasar pekan lalu.

Pernyataan itu menjelaskan inti pelaksanaan PNPM Mandiri.

Tak Perlu Ragu untuk Mandiri

6

Kerja penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dalam PNPM Mandiri selalu menomorsatukan pelibatan masyarakat.

Keterlibatan yang dimulai sejak menyusun perencanaan; ikut serta melaksanakan kegiatan, memantau dan melakukan evaluasi. “Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kirtis dan kemandirian masyarakat makin dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan dianggap sebagai obyek melainkan merupakan subyek upaya penanggulangan kemiskinan,” jelas Yudhi Anggoro Spesialis Monitoring dan Evaluasi Konsultan Manajemen Wilayah 7 Provinsi Bali ketika menemani Agus Setiabudiawan dari Komunika.

M e n u r u t Yu d h i , l a n g k a h awal mengembangkan potensi masyarakat melalui pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). “Badan ini dibentuk oleh masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Sifat kolektif lokal desa yang dibangun berdasarkan cerminan budaya dan karakteristik masyarakat setempat,” tambah Yudhi.

Berdasarkan pemilihan yang melibatkan masyarakat dari tingkat lingkungan terkecil hingga tingkat kelurahan dipilihlah anggota BKM yang selanjutnya di antara para anggota terpilih menentukan seorang Koordinator.

“BKM yang merupakan perwakilan masyarakat bekerja untuk melaksanakan kegiatan dalam PNPM Mandiri. Selain itu BKM juga menggali potensi yang ada dalam masyarakat, menyusun rencana, melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah mendapat kesepakatan bersama,” jelas I Gusti Ngurah Jati, seorang

anggota BKM OSADA Ubud.

Perjuangan “Sungguh perlu usaha dan perjuangan keras ketika akan melaksanakan kegiatan Bedah Rumah tahun 2008,” lanjut I Gusti Ngurah Jati. Kegiatan Bedah Rumah ini memang mirip dengan tayangan tayangan sebuah televisi swasta; yang memberikan bantuan membangun sebuah rumah yang semula tak layak huni menjadi rumah sederhana namun kokoh, bersih, dan sehat.

Ngurah Jati mengaku bangga ketika BKM OSADA berhasil menyelesaikan kegiatan Bedah Rumah dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pemerintah sebesar Rp 13,5 juta. “Kita juga bisa menghimpun bantuan swadaya masyarakat baik berupa dana, kayu, pasir, genteng atau sumbangan tenaga yang setara dengan Rp 17.2 juta lebih,” jelas Ngurah Jati yang bangga karena banyak warga yang tergugah hatinya dengan membantu kerja perbaikan rumah.

Kreativitas menghimpun dana dan menyentuh nurani masyarakat supaya bersedia membantu mengentaskan kemiskinan perlu dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Koordinator BKM Kara Mas, I Nyoman Ngurah Rai, dalam waktu dekat akan menerbitkan bulletin “Kara Mas”. Bulletin membawa aneka berita, informasi pembangunan dan program kegiatan dengan menyasar pembaca khususnya warga desa Keramas yang tinggal di luar desa, “Melalui bulletin ini pembaca digugah kepeduliannya untuk ikut membangun kampung halamannya,” tambah Ngurah Rai.

Kemasan Penting Peningkatan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dan perbaikan infrastruktur bukan hal yang mudah.

Bahkan BKM Kara Mas harus mengemas denan acara Bazar Program.

Ketua Badan Pembangunan Desa I Gusti Agung Karyawan SH menyatakan Bazar Program ini menjual menu Bedah Rumah, meliputi perbaikan drainase, ekonomi bergulir dan pelatihanpelatihan. “Ratusan juta rupiah baik dalam bentuk uang tunai maupun material bangunan yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan Bedah Rumah terhimpun dari Bazar Program ini,” tambahnya.

Libatkan Wisatawan Selain itu, ada juga upaya memanfaatkan kehadiran wisatawan mancanegara untuk menghimpun dana. “Kita alokasikan untuk memperbaiki dan memperindah ruas jalan lingkungan yang sering dilalui para wisatawan di Ubud,” jelas Koordinator BKM OSADA Dewa Made Adnyana.

Uniknya tawaran partisipasi itu disampaikan melalui papan pengumuman di tepi jalan dan lewat internet banyak memperoleh sambutan, termasuk dari para wistawan yang pernah berkunjung ke Ubud. “Setiap nama penyumbang ditorehkan pada jalan yang diatur dalam blok-blok, ditulis dengan citarasa seni tinggi, sehingga jalan yang banyak dilalui para pelancong ini nampak menarik. Tulisan pada jalan itu juga dapat digunakan untuk mempromosikan sebuah usaha,” jelas Made Adnyana.

Hasilnya saat ini ada jalan bagus di kawasan pedesaan yang asri, dibangun dengan uluran tangan

antara lain oleh para pelancong luar negeri. Jalan itu selesai dibangun dan berhasil memperlancar transportasi dan angkutan barang milik warga atau petani. Ruas jalan yang bagus telah membuka peluang warga membuka warung kecil atau tempat usaha lain yang pada akhirnya memberikan tambahan penghasilan.

Ubah Cara Pandang Kesungguhan masyarakat memperbaiki jalan lingkungan itu kemudian mengundang Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk membangun jembatan yang kokoh di ujung jalan menghubungkan ke kawasan persawahan penduduk.

Sebuah sudut lain daerah Ubud yang juga menjadi tujuan wisata para pelancong. Langkah untuk melakukan sinergi kerja yang sangat menguntungkan.

“Sungguh sayang kalau yang telah kami bangun dengan biaya tak sedikit dan jerih payah rusak tak dipelihara,” begitu ucap I Gusti Putu Murda Kepala Lingkungan di desa Keramas, juga anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ikut mengusulkan membangun drainase serta perbaikan jalan sepanjang 800 meter. Apalagi ketika ternyata hasil yang dicapai melebihi target. menjadi 900 meter.

Hal terpenting kemudian adalah bagaimana mengubah cara pandang warga dalam memanfaatkan dan memelihara hasil kerja yang dilakukan secara bergotong-royong swadaya. “Jelas nampak sangat berbeda. Jika dibandingkan dengan hanya tinggal menerima dan menggunakan hasil kerja orang lain. Rasa ikut memiliki dan menyayangi hasil kerja swadaya sangat tinggi sehingga hampir dipastikan masa manfaat

dan keutuhan hasil pembangunan akan lebih panjang,” tegas Putu Murda.

Pelaksanaan PNPM Mandiri memberikan banyak pembelajaran.

Masyarakat diajak belajar dalam proses pembelajaran dalam memilih wakil-wakil yang terpercaya serta untuk menyusun program pembangunan telah dilakukan.

Pembelajaran berikutnya terangkai ketika masyarakat diajak untuk melaksanakan dan memantau pembangunan yang dilakukan serta bersikap kritis ketika sudah

Rasa ikut memiliki dan menyayangi hasil kerja swadaya sangat tinggi sehingga hampir dipastikan masa manfaat dan keutuhan hasil pembangunan akan lebih panjang,

terlaksana.

Pola pembangunan dengan konsep dari bawah ke atas seperti yang dilakukan PNPM Mandiri bermakna banyak. Masyarakat jadi sangat paham tentang apa yang dilakukannya karena terlibat dalam menyusun program. Ikut serta melaksanakan kegiatan, membangun sesuai kebutuhan; dapat menikmati manfaat serta hasil pembangunan akan berumur panjang karena masyarakat akan tetap memelihara agar yang dibangun tetap berfungsi sebagaimana mestinya. (agussb)

8

Foto : pkm-kaliring.blogspot.com

Belajar Berdaya melalui UKBM

Sebuah Pos Kesehatan Desa yang merupakan ujung tombak UKBM

Warga Desa Cangkringan, Kec Jatiroto, Kab Wonogiri, Jateng, mungkin tak mengenal konsep pemberdayaan masyarakat, namun mereka telah menerapkan konsep tersebut dalam praktik. Di desa yang terletak di lereng pegunungan ini, bermunculan berbagai unit kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang semua dibentuk dan difungsikan oleh dan untuk masyarakat sendiri.

Salah satu UKBM yang patut dibanggakan masyarakat setempat adalah Pos Kesehatan Desa (PKD), semacam puskesmas mini di tingkat desa yang didirikan dan dikelola secara swadaya oleh warga Cangkringan. Namanya saja UKBM, pemerintah dalam hal ini hanya bertindak sebagai m o t i v a t o r d a n k o o r d i n a t o r, sedangkan kegiatannya sepenuhnya dilaksanakan oleh warga desa. “Mulai mendirikan, mengelola, memelihara, mengatur keuangan, sampai merencanakan

Beri Peluang Anak Muda Kisah dari Desa Keramas atau Kelurahan Ubud Gianyar Bali mungkin bisa menjadi contoh.

Badan Keswadayaan Masyaraka (BKM) Kara Mas saat ini menjadi mediator pembangunan desa, sementara di Kelurahan Ubud Gianyar Bali ada ada BKM OSADA. “Proses menemukan akar masalah kemiskinan dan pemetaan swadaya masyarakat dilakukan relawan yang mewakili warga memberikan gambaran mengenai apa saja yang dibutuhkan masyarakat,” jelas Yudhi Anggoro, Spesialis Monitoring dan Evaluasi Konsultan Manajemen Wilayah 7 Provinsi Bali.

Semua data kebutuhan tersebut terhimpun kemudian dibahas pada pertemuan di tingkat desa.

“Dari pertemuan itu ditetapkan kebutuhan masyarakat yang terangkum dalam tiga daya atau tridaya, yang meliputi lingkungan, sosial dan ekonomi,” tambah I Gusti Ngurah Jati, seorang anggota BKM OSADA Ubud.

Di Bali sendiri, setiap kegiatan PNPM Mandiri banyak dilakukan oleh kalangan usia muda. “Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas semangat para pemuda dalam kegiatan ini,“tutur Camat Blahbatuh A A Gede RK Suryadiputra. Walau masing-masing mempunyai pekerjaan sendiri, mereka masih mau menyisihkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk

Data pembangunan bedah rumah menggunakan dana PNPM di Ubud-Bali

Tetap Semangat Keinginan kuat anak muda dan niat tulus dalam mengurangi kemiskinan memang awalnya mendapat tantangan yang beragam dan tak ringan. “Pandangan sinis dan penuh curiga sekaligus tanya itu sudah biasa,” jelas Ngurah Jati.

Di sisi lain ada pula kekhawatiran bahwa kemiskinan yang membelit warga hanya digunakan sebagai obyek mencari keuntungan sesaat.

“Ketidak sabaran masyarakat

Sekdes Ahmad Munif justru memuji keberadaan Kelompok Donor Darah yang menurutnya bisa menjadi penyelamat saat ada warga yang membutuhkan darah dalam waktu segera. “Karena seluruh warga sudah diketahui golongan darahnya, kita tinggal memberangkatkan orang-orang yang golongan darahnya sama dengan si sakit untuk diambil darahnya. Berangkatnya ke rumah sakit dengan ambulan desa, jadi prosesnya bisa cepat,” ujarnya.

Sementara Umiyati yang pernah memanfaatkan Tabungan Bersalin dan Dana Sehat mengaku sangat terbantu program itu. “Saat persalinan tahun lalu, saya dan suami sedang bokek (tidak punya uang—red). Untunglah saya sudah ikut Tabulin, sehingga uang yang harus saya bayar ke bidan sedikit karena yang Rp 150.000 sudah dibayar Tabulin. Saya juga pernah dipinjami Dana Sehat sebesar Rp 500.000 waktu opname. Pokoknya dua program itu sangat membantu saya,” katanya.

Belajar dari keberhasilan UKBM di Desa Cangkringan, Sekdes Ahmad Munif bersama tokoh masyarakat sedang mencoba memelopori agar program sejenis dapat diterapkan di sektor lain di luar kesehatan. “Saya yakin, asal ada kemauan dan komitmen seluruh warga, program semacam itu dapat diterapkan di sektor sosial, ekonomi dan budaya. Saya sudah mencoba membuat arisan rumah untuk keluarga miskin, alhamdulillah mulai berjalan,” katanya (g).

untuk segera memetik hasil atau kebiasaan mengambil jalan pintas dalam mencapai tujuan menjadi tantangan berat lain,” jelas Ngurah Jati. Ketidak percayaan atas pengelolaan dana karena dibayangi contoh tak terpuji seperti tindak korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang sering terjadi di kalangan pejabat pemerintah maupun kaum politisi membuat tantangan bertambah berat ketika harus berbicara soal pengumpulan dana ataupun bantuan lainnya, Tapi itu semua tak membuat anak muda di Bali patah arang.

Memang langkah awal meyakinkan masyarakat untuk berperan serta cuku sulit. “Memerlukan waktu lama, kesabaran dan keuletan untuk meyakinkan orang lain.

Walau sebetulnya orang yang kami himbau untuk membantu warga yang memerlukan bantuan dan perhatian itu masih tergolong kerabat sendiri,” tutur Ngurah Jati.

Tapi ketika program sudah berjalan, banyak kepuasan yang bisa dirasakan.

Kepedulian, kesabaran dan keuletan boleh jadi mengambil porsi paling banyak yang harus dimiliki dalam jiwa para anggota BKM, pengurus KSM atau relawan dalam mewujudkan program penanggulangan kemiskinan.

Memang diperlukan strategi, motivasi, pendekatan dan contoh teladan agar masyarakat mau membuka hati, mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada orang lain. (asb)

5

membantu rakyat miskin.“Ide dan semangat pemuda ini sangat menggembirakan,”tambah Camat Blahbatuh.

Selain itu dukungan institusi formal kedinasan yaitu kelurahan, kecamatan maupun lembagalembaga dan tokoh-tokoh adat setempat juga menjadi salah satu faktor penentu PNPM Mandiri berjalan dengan baik. “Keterbukaan, semangat berdemokrasi sehat berjalan dengan semestinya sehingga kegiatan dapat berjalan baik, bersinergi,” cetus Yudhi.

kegiatan, semua dilakukan warga bersama perangkat dan bidan desa setempat,” kata Ahmad Munif, Sekretaris Desa Cangkringan.

Selain PKD, warga juga punya UKBM lain seperti Kelompok Ambulan Desa, Kelompok Donor Darah, Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin) dan Dana Sehat. Ambulan Desa adalah kendaraan roda dua maupun empat milik warga yang difungsikan sebagai ambulan untuk mengantar warga yang mengalami kegawatdaruratan kesehatan ke puskesmas atau rumah sakit. Kelompok Donor Darah adalah kelompok warga yang dibukukan berdasarkan golongan darah, dan mereka siap melakukan donor kapan saja ada warga yang membutuhkan. Tabulin adalah kegiatan menabung sebesar Rp 10.000 yang dilakukan oleh ibu yang akan melahirkan. Saat bersalin, bidan yang menolong ibu bersangkutan akan mendapatkan dana Rp 150.000 dari Tabulin.

Sedangkan Dana Sehat adalah iuran Rp 100 yang dilakukan warga secara rutin, dan setelah terkumpul bisa dipinjam oleh warga yang sakit untuk membayar biaya pengobatan maupun perawatan.

Wa r g a m e n y a m b u t b a i k keberadaan berbagai UKBM di Cangkringan, karena terbukti mampu membantu warga yang sedang terkena masalah kesehatan.

“Dengan adanya Ambulan Desa, angka kematian ibu di desa ini dapat ditekan hingga nol persen, karena ibu yang mengalami persalinan patologis dapat segera ditujuk ke rumah sakit,” kata Suryati, Bidan Desa Cangkringan.

Edisi 08

9

Opini

Tahun VI Mei 2010

www.bipnewsroom.info

Menanti Koperasi

Entaskan Kemiskinan

Foto : Doni

Oleh: Moh Fatichudin Staf Statistik Pertanian BPS Jawa Tengah

Masalah klasik kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia. Duet pimpinan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pun memberikan perhatian lebih atas persoalan itu dengan slogan Program Pro Rakyat dengan salah satu pilar pengentasan kemiskinan.

Program ini digagas untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat dalam lima tahun ke depan. Tapi apakah kemiskinan bisa dikurangi hanya dengan Program Pro Rakyat yang berasal dari pemerintah saja?

Hasil penelitian, Iwan Jaya Azis (2009) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pengent a s a n k e m i s k i n a n . Ta k berlebihan jika kemudian salah satu indikator penilaian keberhasilan pemimpin negara adalah bagaimana mengelola dan meningkatkan peran masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.

Temuan ini membawa

sebuah konsekuensi bah-wa dalam pengentasan kemiskinan dibutuhkan sebuah pendekatan alternatif, yaitu perencanaan yang mengkombinasikan perencanaan dari atas (planning from above/ PFA)dan perencanaan dari bawah (planning from below/ PFB).

Dengan bahasa sederhana, PFA dapat dimaknai sebagai apa yang dikehendaki oleh pemerintah, sementara PFB merupakan representasi apa yang diinginkan oleh rakyat.

Kombinasi dua pendekatan tersebut bisa memenuhi kepentingan pemerintah dan juga memuaskan keinginan rakyat. Dalam pandangan Reynolds (dalam Wu 1981) kombinasi dua pendekatan itu dapat diterapkan dalam berbagai wilayah geografis dan sektor kehidupan yang beragam pada waktu yang sama.

Jika dicermati, sesungguhnya telah banyak program pembangunan yang dikembangkan dengan paduan dua pendekatan itu, sebut saja Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang mencakup berbagai sektor kegiatan. Di bidang ekonomi kerakyatan, bangsa Indonesia sebenarnya telah mengenal tatanan yang juga mempertemukan dua pendekatan. Institusi itu bernama koperasi.

Fungsikan Koperasi Koperasi sudah lama dikenal populer sedari jaman kemerdekaan. Dalam UU No. 25 tahun 1992, Pasal 1, koperasi disebut sebagai salah satu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yakni gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Secara ideal koperasi muncul dari kultur kebersamaan masyarakat dan bisa membantu menggerakkan pembangunan sebagai mitra pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, implementasi pengelolaan koperasi dalam dunia nyata tidak

semudah konsep. Pasalnya, sekalipun kebersamaan menjadi dasar pengembangan koperasi, namun pendekatan Planning From Above (PFA) cenderung mengebiri peran koperasi.

Kebijakan yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan sektor industri dan sektor perbankan dengan eksplorasi sumber daya alam meminggirkan koperasi yang kerap disebut saka guru perekonomian rakyat. Ciri P FA j u g a t e r c e r m i n p a d a perkembangan koperasi di Indonesia dengan pola penitipan program yaitu: (i) pembangunan secara sektoral; (ii) lembagalembaga pemerintah; dan (iii) perusahaan baik milik negara maupun swasta. Akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalau ada tidak diberikan tempat semestinya (Sangkar,2002).

Padahal meski dalam konteks PFA, koperasi dapat digunakan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk meminimalisasi kurang optimumnya beberapa kebijakan pemerintah, seperti pendistribusian pupuk pada petani, pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha mikro kecil. Karena koperasi ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota koperasi, dengan cara menyediakan/menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam perusahaan/usaha dan/atau rumah tangga masingmasing (Hanel,1989).

Pengentasan Kemiskinan Semangat mencapai

kesejahteraan pada koperasi sebenarnya bisa menjadi salah satu dukungan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Apalagi jika kebutuhan akan barang dan jasa anggotanya terpenuhi secara tidak langsung merupakan cerminan dari terlaksananya Planning From Below (PFB), bertemunya dua pendekatan perencanaan benar-benar terjadi.

Jika realitas tentang angka kemiskinan Indonesia terbesar ada di kawasan perdesaan yang secara umum identik dengan petani. Melalui koperasi inilah diharapkan apa yang mereka butuhkan bisa terpenuhi.

Mulai dari kebutuhan modal pengolahan lahan dan proses produksinya, meski tak dipungkiri bahwa pedagang kecil juga sangat membutuhkan modal untuk perkembangan usahanya dan buruh membutuhkan biaya hidup sehari-hari.

Melalui koperasi, seharusnya kombinasi dua pendekatan PFA dan PFB bisa dikembangkan dengan baik. Distribusi faktorfaktor produksi dari pemerintah seperti pupuk, benih, teknologi atau sosialisasi kegiatan Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta transformasi teknologi dapat dijalankan seiring dengan pemenuhan kebutuhan anggota atau masyarakat kebanyakan. Belum lagi prinsip kesejahteraan yang bisa dibagikan dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) dapat menjadi pendorong motivasi keterlibatan masyarakat dalam koperasi. Akan tetapi semua ini berpulang pada kesungguhan pemerintah dan masyarakan untuk mendayagunakan potensi dan fungsi koperasi secara optimal.***

Praktik Asuransi Sosial Tenaga Kerja di Uzbekistan Odil Abdurakhmanov Direktur Pusat Ilmiah Departemen Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Penduduk Republik Uzbekistan Asuransi kecelakaan kerja, sosial atau penyakit yang dikembangkan pemerintah sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kebijakan umum pengelolaan dan perlindungan tenaga kerja. Semua itu ditujukan untuk memastikan pencegahan kecelakaan, penciptaan kondisi kerja yang menguntungkan dan aman bagi pekerja.

Hampir di setiap negara praktek normatif dan hukum sistem asuransi ketenagakerjaan selalu diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada buruh dengan berpegang pada hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan dan norma perlindungan tenaga kerja.

Hal mendasar dalam perlindungan tenaga kerja adalah adanya jaminan atas kesehatan dan kecelakaan kerja. Hal ini sesuai dengan prakiraan Organisasi Buruh Internasional (ILO) bahwa setiap tahun sekitar 2,2 juta orang meninggal karena kecelakaan dan kerugian yang bisa mencapai US$ 1,2 triliun. Di Republik Uzbekistan sendiri terdapat 563 orang yang menderita kecelakaan di sektor manufaktur pada tahun 2006, termasuk 126 orang yang mengalami kecelakaan fatal. Persentasi kecelakaan yang merugikan dan berbahaya mencapai 27, 8% dari total jumlah pekerja di industri.

Solusi Kebijakan Mengadapi situasi tersebut diperlukan upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan perlindungan tenaga kerja oleh pemerintah. Secara mendasar yang dibutuhkan adalah peraturan yang mampu memberikan fungsi pengawasan dan pemantauan

perlindungan tenaga kerja serta koordinasi dalam setiap tingkat kebijakan. Perlindungan di sini mencakup pendefinisian secara jelas hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan sesuai peraturan norma perlindungan tenaga kerja. Untuk itu langkah kebijakan dalam penetapan peraturan mencakup (1) penciptaan sistem keamanan kerja dan (2) asuransi kecelakaan kerja.

Adapun prinsip yang perlu diperhatikan hendaknya memperhatikan persyaratan pemeliharaan, keuangan, pertimbangan serikat tenaga kerja dan juga sistem pengawasan dan kontrol atas kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

karena setelah diasuransikan majikan atau pemilik usaha yang harus membayar premi sesuai dengan urutan dan ukuran yang ditetapkan oleh undang-undang.

Manfaatkan Asuransi Dalam sistem asuransi sangat penting dilakukan penyelidikan atas kecelakaan dan penyakit yang muncul akibat sebuah pekerjaan. Jika hal itu dilakukan maka akan terdapat database kasus-kasus yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan.

Namun manafaat khusus dari asuransi kecelakaan kerja sangat berkaitan dengan sistem umum pengelolaan perlindungan tenaga kerja, yang mencakup pada pencegahan kecelakaan serta Asuransi Pekerja Sebuah Solusi Penerapan peraturan tentang asuransi pekerja penciptaan kondisi kerja yang menguntungkan dan yang ada di Uzbekistan mencakup dua bagian utama. aman. Konsekuensinya diperlukan penyempurnaan praktik normatif dan hukum dalam Pertama, ganti rugi atas layanan sistem asuransi tenaga kerja. Hal kesehatan bagi sesuai dengan perjanjian yang bisa dipelajari dalam penyiapan kerja. Asuransi ini biasanya berbentuk kebijakan asuransi kecelakaan kerja semua jenis pembayaran biaya setiap tahun yaitu (1) adanya acuan penilaian medis, rehabilitasi sosial, tunjangan sekitar 2,2 juta orang lengkap dan obyektif dan pencatatan cacat sementara, pembayaran meninggal karena kecelakaan, (2) sistem ekonomi asuransi lump-sum bagi orang yang kecelakaan dan yang menjaga lingkungan kerja tetap diasuransikan atau sanak keluarganya kerugian yang bisa aman, dan (3) kesadaran pekerja ketka pekerja meninggal, perlakuan mencapai US$ 1,2 atas peraturan perlindungan tenaga pihak tertanggung dan pengadaan triliun kerja. obat-obatan, serta biaya lainnya.

Adapun hal-hal yang perlu Kedua, langkah-langkah pencegahan dipertimbangan seperti perlunya terhadap penurunan angka kecelakaan penerapan tentang cakupan dana kerja dan penyakit yang meliputi asuransi tenaga kerja. Secara khusus, sanitasi dan perawatan kesehatan sistem tarif asuransi harus disesuaikan dengan kelas karyawan. Termasuk didalamnya penggunaan alat keselamatan untuk pekerjaan yang berbahaya, risiko pekerjaan dan tingkatan perusahaan yang pengadaan pakaian pelindung untuk karyawan biasanya berada pada kisaran 0,2 sampai 8, 5% dari sesuai dengan persyaratan standar negara. dana gaji. Namun, lebih dari itu diperlukan langkahMelalui skema asuransi tentunya biaya-biaya tersebut langkah untuk merangsang pemilik usaha dalam diatas akan dapat ditanggung secara lebih ringan, menciptakan kondisi yang aman di lokasi kerja. ***

10

www.bipnewsroom.info

Daerah

Kibar Daerah

Berkah Dana Bergulir Desa Waru Kapas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, hanya berjarak lebih kurang 30 menit berkendara dari Kota Manado.

Infrastruktur jalan di desa ini juga sudah tergolong baik. “Jalan dan fasilitas umum sudah bagus di desa kami sejak ada PNPM Mandiri,” ujar kader pemberdayaan masyarakat Desa Waru Kapas, Dolpi.

Perbaikan jalan tersebut menurut Dolpi banyak membantu perekonomian masyarakat di desanya. “Saya rasa infrastruktur yang ada sudah mencukupi untuk desa kami, tapi saat ini yang lebih penting bagaimana pembangunan sumber daya manusianya,” tambahnya.

Menurut Dolpi sejak tahun lalu pihaknya sudah mengajukan permintaan kepada pemerintah agar dana PNPM mandiri juga dialokasikan untuk pembangunan sumberdaya manusia. Hasilnya tahun ini dialokasikan dana sebesarRp152 juta yang digunakan untuki program beasiswa. “Ada 190 anak yang mendapat program ini dan setiap anak akan diberi dua seragam sekolah,” jelas Dolpi.

Beasiswa itu digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan pendidikan penerima dari tingkat SD sampai SMA. “Kami tidak akan memberikan uang tunai kepada anak atau orang tuanya, tetapi membantu semua biaya pendidikannya secara langsung ke pihak sekolah. Ini untuk menghindari penggunaan dana beasiswa yang tidak sesuai peruntukannya,” tambahnya.

Dolpi khawatir jika dana diberikan secara langsung ke anak atau orang tuanya, akan digunakan untuk keperluan lain selain pendidikan.

Foto : Doni

Dana Bergulir Selain dialokasikan untuk pendidikan, PNPM Mandiri Desa Waru Kapas juga digulirkan dalam bentuk dana bergulir yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai modal usaha. “Masyarakat yang ingin memanfaatkan dana bergulir ini harus tergabung dalam sebuah kelompok yang kegiatannya sudah berjalan, jadi bukan kelompok yang tiba-tiba terbentuk karena ada dana bergulir,” jelas Jemmy Rotinsulu yang sejak tiga bulan terakhir membantu masyarakat Dimembe sebagai Koordinator PNPM Mandiri Kecamatan Dimembe.

Sampai saat ini terdapat 2 5 0 kelompok masyarakat yang sudah

memanfaatkan program dana PNPM mandiri dengan dana total dan yang telah bergulir mencapai Rp1 miliar lebih. “Pemberian dana bantuan usaha melalui kelompok-kelompok masyarakat dimaksudkan untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan penggunaan dana yang ada,” ujar Jemmy.

Pengunaan dan proses pengembalian dana yang telah diberikan untuk kemudian digulirkan lagi bagi kelompok yang lain dapat lebih terkontrol karena masingmasing anggota kelompok mempunyai tanggung jawab secara pribadi maupun kelompok. “Dana bantuan untuk kelompok kami dibagikan kepada anggota kelompok sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan dari masingmasing anggota,” jelas Sendy, Sekretaris Kelompok Berkat salah satu dari 250 kelompok masyarakat penerima dana PNPM Mandiri di Kecamatan Dimebe.

Kelompok yang sudah terbentuk sejak tahun 2005 ini, saat ini telah memiliki 15 orang anggota yang terdiri dari para ibu-ibu. Sebelum adanya dana PNPM Mandiri kelompok ini pernah menerima dana bantuan sebesar Rp9,5 juta melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada tahun 2006 yang telah selesai digunakan dan dikembalikan pada tahun 2008.

“November 2007 kelompok kami mendapat dana tambahan dari PNPM Mandiri sebesarRp 22 juta yang di bagi pada sebelas anggota yang membutuhkan,”jelasnya.

Menurut Sendy anggota kelompoknya sangat terbantu dengan program PNPM Mandiri.

Dana yang di peroleh dari program PNPM Mandiri ada yang digunakan untuk usaha pembuatan kue, warung penjualan pulsa, dan usaha kolam ikan. Sendy sendiri menggunakan dana yang diperoleh untuk menambah modal warung yang dikelolanya di depan tempat tinggalnya. “Lumayan, hasilnya bisa digunakan untuk membantu keperluan rumah tangga dan biaya anak-anak sekolah,” tuturnya. Selain itu prosedur untuk memperoleh dana PNPM Mandiri juga dirasakan sangat mudah. “Bantuan ini beda dengan bank, cukup dengan KTP dan pengembalian dana yang dipinjam juga dengan sistem bunga yang menurun, sangat membantu m e n i n g k atka n ke se j a h te ra a n masyarakat,” ujarnya penuh semangat seraya berharap bantuan serupa terus dapat digulirkan untuk membantu kelompok masyarakat lainnya. (doni)

Pemberian dana bantuan usaha melalui kelompok-kelompok masyarakat dimaksudkan untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan penggunaan dana yang ada

Jemmy Rotinsulu

Koordinator PNPM Mandiri Kecamatan Dimembe

Edisi 08

Tahun VI Mei 2010

Jika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusantara untuk dituliskan dan ingin berbagi dalam rubrik Kibar Daerah dan Lintas Daerah, silahkan kirimkan naskah kepada redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id

Sulawesi Utara

Sumatera Barat Papua Jawa Tengah

Jawa Timur

Lintas Daerah Sumatera Barat

Jawa Timur

Tantangan Program KB

Siapkan UMKM Hadapi AFTA

Program KB menghadapi tantangan yang tidak ringan. Saat ini ada kecenderungan penurunan pencapaian pengelolaan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal itu disampaikan Plt. Sekdaprov. Mahmuda Rivai saat memberikan sambutan dalam Pencanangan Revitalisasi Program KB Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 di Kantor Bupati Dhamasraya, Senin pagi (24/5).

Lebih lanjut Mahmuda Rivai menyampaikan sambutan Gubernur Sumbar menyatakan bahwa kegagalan mencolok disebabkan karena peserta KB didominasi oleh pasangan subur yang telah berusia tua serta pasangan ber-KB lebih cenderung memakai alat kontrasepsi yang kurang efektif yaitu pil dan suntik.

“Melalui revitalisasi percepatan Program KB bekerjasama dengan TNI akan lebih cepat tercapainya target paling tidak akhir RPJMD 2014 menjadi 2,8 tentu dengan memperhatikan penggunaan kontrasepsi jangka panjang terutama di daerah masing-masing khusus untuk IUD dan kontrasepsi mantap,” kata Mahmuda Rivai optimistis.

Kol.Inf Mulyono, Komandan Kodim 032 Wirabraja mengharapkan agar pencanangan revitalitalisasi program KB ini bisa sukses di daerah perbatasan, sehingga mampu memberikan motivasi bagi daerah lainnya untuk mewujudkan keluarga sehat, berkuliatas dan sejahtera.

Mulyono menambahkan pihaknya akan menjadi bagian dari satgas revitalisasi percepatan program KB di Sumatera Barat, “Kita mesti melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan Danramil sebagai pelaksanaan di lapangan. Lakukan kegiatan ini dengan cara-cara yang baik, simpatik dan sesuai dengan kultur budaya daerah,” tegasnya. (Zardi S.)

Pemberlakuan Kerjasama Asean-Cina Free Trade Agreement (ACFTA) tahun ini membawa dampak besar bagi peta perekonomian Jawa Timur. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Timur berusaha mempertahankan dan memberdayakan UMKM. “Kami bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) memajukan jaminan kredit bagi UMKM yang membutuhkan bantuan modal, pelatihan maupun perluasan pasar,” kata Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, R B Fattah Yasin, di Surabaya, Senin (17/5).

Di Jawa Timur saat ini terdapat 4,2 juta unit UMKM dengan kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sekitar 53 persen dari total PDRB Jatim yang pada 2009 mencapai Rp 692 triliun. Namun, sekitar 70 persen UMKM di Jatim belum bankable. “Kondisi inilah yang mendorong Pemprov Jatim mendirikan PT Jamkrida Jatim. Kami targetkan di tahun ini Jamkrida akan menjamin kredit bagi UMKM di Jatim Rp1,3 triliun,” jelas Yasin.

Menurut Yasin ACFTA bisa menjadi ancaman bagi usaha kecil dan menengah yang belum memiliki kualitas dan kemampuan dalam hal memasarkan produknya. “Dengan jaminan kredit dan juga pendampingan dapat meningkatkan produksi para perajin dan pelaku usaha lainnya,” tambah Yasin.(sar/j)

Jawa Tengah

Prihatin Iklan Supranatural Maraknya iklan berbau judi dan supranatural di lembaga penyiaran televisi dan radio swasta membuat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah prihatin. “Hal itu sesat dan menyesatkan. Apalagi ada testimoni pasien yang menyatakan setelah sekian lama berobat ke dokter tak sembuh-sembuh juga setelah datang ke tokoh supranatural tertentu langsung sembuh,” kata anggota KPID Jawa Tengah Divisi Pengawasan, Zaenal Abidin Petir saat berbicara di hadapan pengelola radio swasta di Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (19/5).

Menurut Zaenal meminta agar semua pengelola lembaga penyiaran memperhatikan rambu-rambu yang telah ditentukan dalam Kode Etik Pariwara Indonesia (KEPI). Sebelumnya Zaenal juga telah berbicara dengan Fatayat NU, Aisyiah, Tim Penggerak PKK dan lain-lainya.

“Karena biasanya merekalah yang lebih peka sekalgus menjadi sasaran para pengiklan, diharapkan mereka bisa memberikan masukan kepada kami jika ada iklan-iklan yang tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ada,” pungkasnya. (AN Takari)

Papua

Biak Kelola Dana PNPM Mandiri Respek Rp22 M Lebih Total dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) pada tahun anggaran ini untuk kabupaten Biak Numfor, Papua mencapai Rp22 Miliar lebih.

Pendamping PNPM Mandiri Respek Kabupaten Biak, Andri Tanaty mengatakan sumber dana pelaksanaan dua program pemberdayaan itu berasal dari pemerintah pusat (APBN) yaitu PNPM Mandiri sebesar Rp21,450 Miliar. Sedangkan untuk program Respek sumber dananya dari pemerintah provinsi Papua (APBD) sebesar Rp1,880 Miliar.

“Untuk kedua program perberdayaan masyarakat perkotaan dan kampung ini kami dapatkan dari APBN dan APBD Papua sekitar Rp22 M lebih, sedangkan dari APBD kabupaten tidak ada“, kata Andri Tanaty.

Menurutnya bantuan dana untuk membiayai PNPM Mandiri maupun Respek sifatnya adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dari 19 distrik didaerah itu, untuk tahun ini terdapat dua distrik yang alokasinya lebih besar yaitu distrik Samofa dan Biak Kota, masing-masing mendapatkan Rp1,8 Miliar. “Sedangkan untuk Respek yang merupakan program pemerintah provinsi Papua, masing-masing kampung mendapatkan Rp100 juta,” jelasnya.

Saat ini di Kabupaten Biak masih berlangsung Program 2009 karena ada beberapa distrik yang belum melaksanakan musyawarah distrik pertanggungjawaban. Namun kata Andri, dalam waktu dekat semuanya akan selesai sehingga untuk program 2010 sudah dapat dilaksanakan musyawarah sosialisasi maupun perangkingan prioritas program. (humas biak).

Edisi 08

Tahun VI Mei 2010

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Lintas Lembaga koperasi untuk mengembangkan usaha. “Pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK), dengan KUR melalui pola penjaminan,” tegas Agung Laksono. (wd)

PNPM Mandiri Harus Dikelola dengan Baik Menko Kesra Agung Laksono mengharapkan setiap pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan harus mampu melakukan administrasi secara baik, termasuk mempertanggungjawabkan keuangan dan kualitas pekerjaan.

“Dengan pengelolaan yang baik, maka PNPM Mandiri Perkotaan akan terus berlanjutuntuk menata lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK) atau neighbourhood development atau ND,” kata Agung Laksono saat menyerahkan bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan, Program KUR, serta beras bersubsidi kepada keluarga miskin di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat (21/5).

Di Jawa Tengah, setiap kelurahan difasilitasi BLM sebesar Rp 1 miliar serta fasilitas lain, “Misalnya di Kendal, tahun 2008 lalu mendapat proyek percontohan PLPBK-ND. Saya harapkan daerah lain akan menerima juga PLPBK untuk tahun 2010 ini, yang akan ditetapkan September 2010 mendatang,” katanya.

Terkait Program KUR, Agung menambahkan bahwa program itu diharapkan bisa mengurangi ketergantungan usaha menengah kecil mikro (UMKM) dan koperasi terhadap para rentenir. Menurut Menko Kesra, Program KUR dipandang sebagai solusi efektif membuka akses permodalan bagi pengusaha mikro, kecil,menengah dan

fazzaro.wordpress.com

Wajah Kita

Kita yang Tak Sabar Learn to walk before you run. Belajarlah berjalan sebelum berlari. Pepatah lama itu mengingatkan kepada semua orang untuk melakukan sesuatu secara bertahap, berurutan, step-by-step.

Seorang anak balita bisa saja langsung berlari begitu

Kementerian Pekerjaan Umum Sasar 17.420 Desa Ta h u n i n i , P r o g r a m Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kementerian Pekerjaan Umum yang dinakhodai oleh Ditjen Cipta Karya menyasar 17.420 desa. Program itu terdiri dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di 8200 desa, Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (PPIP) di 3900 desa, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 4000 desa dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 1320 desa.

Ditjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan perhatian pemerintah sangat besar terhadap program-program pemberdayaan. “Kedepannya program –program seperti ini akan terus ditingkatkan tiap tahunnya. Disamping itu, anggaran untuk program ini juga cukup besar,” jelasnya.

Ia menekankan bahwas inti program pemberdaayaan adalah untuk memberdayakan masyarakat agar aktif .

“Masyarakat bukan lagi menjadi obyek tetapi subyek dalam pembangunan. Semua dana diserahkan dan dikelola oleh masyarakat,” katanya.

Yuwono juga mencontohkan

ia bisa berdiri, namun ia pasti akan jatuh terjerembab. Ia haruslah berlatih menata kudakuda kakinya terlebih dulu agar kukuh. Setelah itu baru belajar melangkah tapak demi tapak, berjalan, berjalan lebih cepat, lebih cepat lagi, baru kemudian berlari.

Proses yang berurutan adalah keharmonisan yang telah menjadi kuasa Ilahi.

Tak ada sesuatu yang khaos, saling berlomba muncul secara terbalik-balik dan atau saling mendahului. Semua berjalan berurutan melalui tahap-tahap yang njelimet. Seperti pohon yang berawal dari biji, berkecambah, tumbuh akar, daun, cabang, ranting, berbunga, lalu berbuah.

Semua serba teratur dan patuh pada kaidah harmoni. Tak ada pohon yang berbuah dulu, baru kemudian tumbuh kecambah.

Begitupun hidup manusia, semua terjadi melalui rangkaian kejadian yang berlangsung secara tertib. Manusia haruslah lahir terlebih dahulu, tumbuh besar, dewasa, kemudian tua.

Tidak ada manusia yang lahir lalu tiba-tiba melompat menjadi dewasa. Tak ada yang terbalik tua dulu baru kemudian muda.

Sama seperti hari yang setelah

www.bipnewsroom.info

Kementerian Pertanian (Kemtan) mengembangkan jenis tanaman sayuran dataran tinggi untuk dikembangkan di dataran rendah yang dipadukan dengan tanaman pangan lainnya di lima kabupaten di sepanjang Pantai Utara (Pantura) di Provinsi Jawa Barat.

Menurut Direktur Budidaya Ta n a m a n S a y u r a n d a n Biofarmaka, Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian RI, Yul H. Bahar, potensi dataran

Kementerian Dalam Negeri menyerahkan hibah sejumlah aset milik negara berupa bangunan, tanah, dan kendaraan senilai Rp40,9 miliar kepada daerah, setelah Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan

(Kemenkeu) mengeluarkan izin hibah kepada tujuh kabupaten/ kota dari 14 kabupaten/kota.

Aset-aset yang akan dihibahkan itu berupa gedunggedung (bekas kampus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri yang ada di sejumlah daerah), tanah, dan mobil yang sebenarnya milik Direktorat Pembangunan Masyarakat dan Desa (PMD) Kemdagri.

Penyerahan hibah aset kepada tujuh kabupaten/kota meliputi Tanah Datar, Lebak, Kebumen, Bantul, Lamongan, Gowa, dan Takalar tersebut, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kantor Kemdagri, Jakarta, Selasa (8/6) “Penyerahan ini sangatlah penting, baik itu untuk kepentingan akuntasi dan pelaporan, maupun untuk pengamanan dan pemeliharaan,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Dengan dilakukannya penyerahan aset kepada daerah yang dipelopori oleh Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) ini, setidaknya laporan keuangan Kemdagri yang saat ini mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bisa meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk pertama kalinya, Kemdagri mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP). Sebelumnya, dalam tiga tahun berturut-turut, selalu mendapatkan opini disclaimer, sebagai opini terburuk. “Saat aset-aset itu masih dikelola daerah tapi administrasi pertanggungjawabannya di bawah Kemdagri, maka pelaporan pengelolaannya buruk sehingga berdampak pada buruknya opini dari BPK terhadap laporan keuangan Kemdagri,” ujar Menteri Gamawan. (Az)

Jumat pastilah Sabtu lalu Minggu. Atau Maret yang selalu berada di belakang Februari, bukan sebaliknya.

Bahkan untuk bisa makan mie yang konon berlabel “instan” pun kita harus melalui proses membuka bungkusnya terlebih dulu, mengeluarkan isinya, merebusnya dengan air hingga matang, baru kemudian memotong bungkusan bumbubumbunya, mencampurnya dengan mie yang telah direbus, mengaduknya, baru kita bisa mulai menyantap kelezatannya.

Sayang kita sering mengingkari arti penting urutan sebuah tahap dan proses. Kita sering tak sabar menunggu sebuah proses berlangsung, dan ingin segera melompat ke tahap berikutnya. Begitu sering kita saksikan orang ingin segera menjadi yang tertinggi, tanpa sekalipun berminat merasakan posisi rendah. Banyak orang ingin menjadi yang terbesar, tanpa sekalipun merasa perlu menjadi yang kecil. Banyak pula orang ingin menjadi yang tersukses tanpa harus melalui susah-payah sebelumnya.

Anehnya, banyak orang rela melakukan apa saja asal bisa

melakukan shortcut, potong kompas, agar bisa segera melompati proses yang sejatinya harus mereka lalui. Mereka rela mengorbankan harta-benda, kehormatan, bahkan harga diri, hanya agar cepat sampai tujuan, dengan mengingkari kaidah logika keteraturan.

Banyak contoh laku lancung yang dapat disebut di negeri ini: korupsi agar cepat kaya, menyogok atasan agar segera naik pangkat, menyuap agar menang tender, memberi hadiah barang berharga agar cepat lulus kuliah, bagi-bagi uang agar terpilih menjadi kepala daerah, dan banyak lagi. Semua terjadi akibat banyak orang tak sabar ingin meraih tujuan melalui jalan pintas. Mereka mengubah proses yang seharusnya berjalan berurutan menjadi jungkir balik tak karuan.

Semua orang paham, untuk menjadi kaya siapapun harus mengumpulkan harta sedikit demi sedikit. Pangkat sudah pasti akan naik jika kita berprestasi dan waktunya sudah tiba. Kita bisa menang tender jika perusahaan kita memang memenuhi kriteria dan bonafid.

Kita akan cepat diwisuda jika rajin belajar dan pintar.

Siapapun bisa terpilih jadi kepala daerah jika berperilaku baik dan rakyat menyukainya.

Namun begitulah, kita sering tak sabar melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Kita ingin semua berjalan singkat, sesegera mungkin.

Padahal kita semua tahu, jika kita menginterupsi sebuah proses, maka yang terjadi adalah khaos. Akibat yang timbul bisa seperti saat kita mematikan komputer dengan langsung mencabut colokan listriknya. Bisa jadi saat dinyalakan kembali komputer kita masih normal, hanya muncul peringatan bahwa kita telah melakukan langkah nonprosedural. Kemungkinan kedua, bisa jadi komputer kita error karena prosesor atawa hardisk-nya ngadat. Namun bisa saja anda apes, komputer hang atau bahkan tewas.

Ta p i o r a n g y a n g t a k sabar selalu bilang, “Jika bisa menempuh jalur culas untuk menang, mengapa pula harus berlempang-lempang namun kalah saingan?” Kalau begini yang terjadi, kita, para penganut faham harmonisme, hanya bisa bergumam, “Dunia memang sudah edan.” (gun).

tentang program serupa yang ada di negara tetangga Thailand.

Menurutnya, di Thailand dana yang dikelola tidak hanya oleh masyarakat tapi juga dikelola bersama oleh pihak swasta.

“Auditor pun berasal dari auditor profesional, sehingga prosesnya berjalan transparan dan akuntabel. Konsep mereka sudah lebih maju daripada kita,” tambahnya.

Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Danny Sutjiono mengatakan, perbedaan program pemberdayaan tahun 2010 ini dengan tahun kemarin adalah setiap desa sasaran harus membuat Program Jangka Menengah (PJM). “PJM penting, karena program tidak hanya berjalan satu tahun tapi paling tidak tiga tahun. Untuk itu setiap desa sasaran harus menyusun PJM agar program yang berjalan berkelanjutan, tidak berhenti di jalan. Sementara untuk penanggungjawab struktural serta fasilitatornya masih sama dengan tahun sebelumnya,” katanya. (ciptakarya)

Kementerian Pertanian

rendah di sepanjang pantura Jawa barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan ditanami tanaman sayuran seperti kol kembang dan kubis yang berasal dari jenis tanaman dataran tinggi. “Kemtan membuat terobosan dengan pengembangan Sayuran Dataran Rendah (Sadar) di lima kabupaten, antara lain di Kabupaten Kerawang, Subang, Indramayu, Majalengka dan Cirebon,” katanya pada acara Pres Tour Ditjen Hortikultura di Indramayu, Jawa Barat, Kamis (10/6).

Ia menambahkan, upaya dan terobosan yang dilakukan Kemtan seperti inovasi pengembangan sayuran dataran tinggi yang dikembangkan di dataran rendah dan dipadukan dengan sayuran lainnya, dan optimalisasi pemanfaatan lahan melalui rotasi padi dengan sayuran.

Terobosan lainnya adalah pemanfaatan limbah produksi jamur menjadi pupuk organik untuk sayuran, pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Champion untuk budidaya paska-panen sampai pemasaran dan kerja sama serta kemitraan usaha dengan Alamanda Sejahtera dan Pupuk Kujang. (Bh)

11

Kembangkan Tanaman Sayuran Dataran Rendah

Kementerian Dalam Negeri Serahkan Hibah Rp40,9 Miliar ke Daerah

12

Edisi 08

Tahun VI Mei 2010

Foto : Agus S. Budiawan

www.bipnewsroom.info

Sukses PNPM Mandiri Tanggulangi Kemiskinan

“Nguik...nguik...nguik….” Suara babi terdengar ketika Ni Nyoman Sukri, warga Kelurahan Belega Gianyar mendekat bangunan kandang di belakang rumah. Tahun 2009, bersama sepuluh warga lain, Ni Nyoman Sukri menerima bantuan dana hibah sosial Rp 350 ribu per orang. “Tak sulit dapatnya, kita buat beli anak babi dan diternakkan,” kata Nyoman Sukri. Hasil ternak babi itu bisa mengurangi beban ekonomi yang dihadapi keluarga salah satu anggotaBadan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bambu Lestari Desa Belega Blahbatuh Gianyar itu.

Sementara, di Desa Keramas, Gianyar, Ni Wayan Rati menerima bantuan pinjaman ekonomi Rp 1 juta per orang. “Untuk membuat canang (perlengkapan upacara keagamaan, red). Lama pinjaman selama delapan bulan atau berdasarkan kesepakatan. Pengembaliannya mengangsur setiap bulan berupa angsuran pokok ditambah imbal jasa sebesar setengah persen,” jelas Wayan Rati.

Bantuan dan pinjaman itu merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Program yang dimulai tahun 2007 itu ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Selain itu ada upaya penciptaan lapangan kerja yang melibatkan seluruh

elemen dan unsur masyarakat, “Mulai dari tahap awal berupa kajian, perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi,” kata I Gusti Putu Murda, seorang Kepala Lingkungan di Desa Keramas.

Gerakkan Warga Pendanaan PNPM Mandiri Perkotaan berasal dari pemerintah pusat dan pendamping pemerintah daerah. “Diberikan kepada masyarakat desa hanya bersifat pancingan semata. Besarnya bisa jadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Sehingga peran anggota BKM, KSM dan relawan atau kader komunitas sangat dibutuhkan untuk menghimpun dana tambahan dan tenaga. Yang lebih penting adalah menggerakkan nurani warga mampu untuk membantu mengentaskan kemiskinan,” tegas Koordinator BKM OSADA, Dewa Made Adnyana.

Peran serta warga terlihat ketika BKM Kara Mas Desa Keramas dan BKM Osada Desa Ubud membuat drainase dan memperbaiki jalan lingkungansebagai kegiatan pembangunan infrastruktur PNPM Mandiri Perkotaan.

Perbaikan jalan dan pembuatan drainase sepanjang 800 meter di Desa Keramas diusulkan oleh KSM melalui I Gusti Putu Murda, seorang Kepala Lingkungan setempat.

Realisasinya jalan yang diperbaiki bisa mencapai panjang 900 meter.

Kegiatan itu rampung dengan biaya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pemerintah sebesar Rp 77 juta rupiah, “Didukung swadaya masyarakat dalam bentuk natura, uang maupun tenaga setara Rp 54 juta. Namun semua itu masih diluar keihklasan warga yang memberikan sebagian halaman rumahnya untuk perluasan jalan,” kenang Gusti Putu Murda.

Di Ubud, KSM dibawah koordinasi BKM Osada, berhasil memperbaiki jalan lingkungan sepanjang Jl Kajeng Ubud Kaja dengan biaya lebih dari Rp 150 juta. “BLM sebesar Rp 45 juta, didukung Rp 109 juta swadaya masyarakat berupa tenaga dan dana, termasuk turis asing yang ingin namanya diabadikan dalam rabat beton di sepanjang jalan tersebut,” tutur Koordinator BKM OSADA, Dewa Made Adnyana.

Ta h u n 2 0 0 8 B K M O S A D A mencatatkan prestasi melalui kegiatan hibah sosial berupa Bedah Rumah. “Kegiatan ini dinilai baik dari sisi kualitas fisik, peran serta masyarakat maupun manfaatnya bagi warga miskin. Hal ini dibuktikan dengan dana BLM yang hanya sebesar Rp 13,5 juta sementara dana swadaya masyarakat yang terkumpul sebesar Rp 17 juta,” pungkas Made Adnyana. (agussb).