EDISI 499 - 1 NOVEMBER 2009

Page 1

Di Bogor, seorang pencuri motor menggunakan ilmu hitam untuk menjalankan aksinya. Ilmu itu, kata dia, warisan dari bapak tiri.

»9

MINGGU

KORAN JAKARTA

KORAN JAKARTA/WACHYU AP

» Harry Azhar Aziz,

anggota Komisi XI DPR bicara soal hak angket, gaji menteri dan permainan catur.

»3

®

KORAN JAKARTA/ONES

Edisi 499/Tahun II

1 NOVEMBER 2009

Terbit 20 halaman

www.koran-jakarta.com

Harga Eceran Rp 2.500 (luar Jawa+ongkos kirim)

» Dukungan untuk KPK Harga Promosi

Rp1.500

Paket Berlangganan Bulanan

Rp 33.000

12 BULAN

Rp 350.000

Partai Politik

Golkar Bakal Tetap Kritis JAKARTA – Meski bergabung dalam koalisi, partai Golkar akan menjaga independensi dan tetap kritis kepada pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada peringatan HUT Partai Golkar ke-45, di Jakarta International Expo Arena Pekan Raya Jakarta, Sabtu (31/10) malam. Menurutnya, sebagai mitra koalisi Golkar siap menjadi sahabat yang baik dengan memberikan uluran tangan dan membesarkan hati pemerintah pada masa-masa sulit. Namun, bukan berarti mereka akan kehilangan sikap kritisnya. Golkar, katanya, akan mengingatkan, memberi evaluasi yang obyektif, memberikan catatan kritis, serta menawarkan solusi alternatif jika diperlukan. “Seorang sahabat sejati bukan hanya memberikan pujian. Golkar akan menyuarakan hal-hal yang perlu didengarkan betapapun pahitnya. Jadi, bukan hanya hal-hal yang meANTARA/WIDODO SJ nyenangkan hati,’’ Aburizal Bakrie katanya. Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu mengajak semua partai, termasuk Partai Demokrat untuk mengambil sikap yang sama seperti Golkar terhadap pemerintah. Dengan menjadi sahabat sekaligus kritis dan independen terhadap pemerintah, suara rakyat akan benar-benar terwakili dalam setiap elemen. Ical juga meminta agar kader Golkar belajar dari sejarah dengan mengambil pelajaran dari menurunnya suara partai tersebut pada pemilu 2009. Untuk itu, dia mengajak agar para kader merebut kembali kejayaan Golkar. Pada acara semalam, Golkar memberikan penghargaan kepada tiga orang yang dianggap berdedikasi terhadap perkembangan partai tersebut. Mantan Presiden almarhum Suharto dianugerahi penghargaan Anugerah Abdi Luhur. Sementara mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan Sulasikin Murpratomo diberi pernghargaan Anugrah Abdi Luhur. Wakil Presiden Boediono hadir dalam acara tersebut namun tidak memberikan sambutan. Hadir juga Ketua MPR Taufik Kiemas, mantan Presiden BJ Habibie, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Sejumlah pimpinan parpol juga tampak hadir seperti Prabowo Subijanto dan Ketua Umum Hanura Wiranto. kml/A-1

ANTARA/YUDHI MAHATMA

Putusan Sela MK I Gus Dur Menambah Deretan Tokoh Penjamin Bibit dan Chandra

Cabut Keppres Plt Pemimpin KPK Posisi Bibit dan Chandra sebagai Pemimpin KPK jangan digantikan orang lain, karena ada putusan sela MK, meskipun kini keduanya mendekam di tahanan. JAKARTA — Langkah lanjut dari penegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menghormati dan mematuhi keputusan sela/provisi Mahkamah Konstitusi (MK) sampai adanya keputusan definitif MK, adalah dengan mencabut Keputusan Presiden (Keppres) No 74 P/2009 tertanggal 21 September mengenai pemberhentian sementara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. “Jika Keppres tersebut dicabut, otomatis, Keppres No 77 P/2009 mengenai pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Pemimpin KPK, juga harus dicabut,” ujar pengamat hukum

tata negara Margareto Kamis, yang dihubungi Minggu (31/10) terkait implikasi atas keluarnya keputusan sela MK atas gugatan yang berisi permintaan agar MK meminta presiden untuk tidak memberhentikan Chandra dan Bibit secara tetap selaku Wakil Ketua KPK. Margareto menyatakan, Presiden diharapkan tidak berpikir normatif dalam menanggapi putusan sela UU KPK, terutama terkait pasal 32 ayat (1) huruf c tentang pemberhentian tetap. Namun presiden harus dapat menangkap semangat dari putusan sela MK tersebut, sehingga Keppres tentang pemberhentian pimpinan KPK dapat dicabut. “Dengan dicabutnya Keppres tersebut, otomatis akan membuat ketiga Plt (pelaksana tugas) Pemimpin KPK yakni Tumpak H Panggabean, Mas Achmad Santosa, dan Waluyo, berhenti bertugas,” ujar Margareto. Kuasa hukum Bibit dan Chandra, Taufik Basari mengatakan, putusan MK tersebut berbunyi, pelaksanaan UU KPK ditunda. Secara otomatis, karena UU itu mengatakan pemimpin KPK ketika menjadi terdakwa akan diberhentikan tetap, maka pasal itu ditunda pelaksanaannya hingga putusan akhir MK.

Mantan Ketua MK Jimly Ashidiqie juga mengatakan, putusan sela MK harus dilaksanakan oleh Presiden. Artinya, pemerintahan harus menunda pemberhentian sebelum putusan final atas pengujian UU KPK.

Tokoh Pendukung Bibit dan Chandra

Dua Hal Berbeda Namun, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Deny Indrayana menegaskan, dengan keluarnya putusan sela MK itu tidak harus diikuti dengan pencabutan Keppres pemberhentian sementara Bibit dan Chandra, karena masalah itu dua hal yang berbeda. Presiden sudah menyatakan akan mematuhi putusan sela MK itu. Deny menjelaskan andai permohonan uji materi yang diajukan Bibit dan Chandra dikabulkan, surat pemberhentian tetap akan dikeluarkan Presiden jika putusan pengadilan menyatakan Bibit dan Chandra bersalah. Sedangkan jika permohonan ditolak, maka surat pemberhentian akan dikeluarkan ketika status keduanya menjadi terdakwa. “Kembali lagi ke UU KPK.” Penilaian senada dikemukakan Indiarto Seno Aji, pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia. Menurut dia, putusan sela MK tidak mengikat pada Keppres soal

Abdurrahman Wahid Yuddy Chrisnandi Teten Masduki Imam B Prasodjo Todung Mulya Lubis Faisal Basri Eep Saifullah Fatah Syamsuddin Haris Indria Samego Ismet Hasan Putro Ray Rangkuti Fajrul Rahman Sukardi Rinakit

Ikrar Nusabakti kti Yusuf Lakaseng ng Adnan Buyung Nasution Erry Riyana Hardjapamekas Komarudin Hidayat Azyumardi Azra J Kristiadi Syafi’i Anwar

DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER

Akbar Tandjung Hikmahanto Juwana Saldi Isra Anies Baswedan Zainal Arifin Mochtar Taufiq Ismail Syafi’i Maarif INFOGRAFIS/KORAN JAKARTA/REPIANTO

pemberhentian pemimpin KPK. Sementara itu, praktisi hukum Hotman Paris Hutapea menilai beberapa praktisi hukum senior inkonsisten dalam kaitan proses pengangkatan Plt Pemimpin KPK. “Misalnya Adnan Buyung dan Todung Mulya Lubis semula mendorong Presiden mengeluarkan Perppu Plt Pemimpin KPK. Setelah arah opini publik membela Bibit dan Chandra, sekarang mereka ikut membela,” ujar Hotman. Bibit dan Chandra sejak Kamis (29/10) mendekam dalam tahanan Polri, setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Sep-

tember lalu dengan alasan telah menyalahgunakan wewenang sebagai pemimpin KPK. Sepekan setelah ditetapkan sebagai tersangka Presiden mengeluarkan Keppres pemberhentian sementara. Penahanan Bibit dan Chandra mengundang simpati sejumlah tokoh, termasuk mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjaminkan dirinya agar Bibit dan Chandra tidak ditahan. cit/sur/AR-2 Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 3155 106 SMS: 0813 8181 7227

Respons Investor

FILE

KORAN JAKARTA/YUDHISTIRA

Menbudpar Jero Wacik mengenai pembangunan Majapahit Park di area Situs Majapahit, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

“Saya bilang (pembangunan) distop. Kalau saya dikatakan menista sejarah, itu sangat salah. Justru saya ingin mengangkat kebesaran sejarah Majapahit.” Jakarta, 5 Januari 2009 “Pembangunan Majapahit Park merupakan agenda negara dalam upaya mengembangkan nilai sejarah.” Jakarta, 12 Februari 2009

H O T L I N E Untuk Langganan & Pengaduan:

Telp. +62-21- 319 355 33 Fax. +62-21- 315 4601 sirkulasi@koran-jakarta.com

Konflik KPK-Polri Pangkas Kepercayaan Pemodal JAKARTA – Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro mengatakan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Polri berpotensi menurunkan kepercayaan investor. Pemodal di kawasan Asia sudah memberikan perhatian tersendiri atas konflik tersebut. ”Rekan-rekan asosiasi saya di kawasan Asia, Taiwan, Thailand, Singapura, dan yang terakhir dari Osaka, Jepang mempertanyakan sejauh mana polemik kasus itu (KPK vs Kepolisian),” papar dia ketika dihubungi, Sabtu (31/10). Ismed menambahkan kalangan investor asing umumnya memper-

tanyakan komitmen Indonesia terhadap pemberantasan korupsi dan kepastian hukum. “Mereka sangat khawatir kondisi seperti era Soeharto kembali terjadi, dimana KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) merajalela,”kata dia. Konflik itu, tambah Ismed, juga meresahkan kalangan pengusaha Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil jalan bijaksana untuk menyelesaikan konflik itu. “Kalau makin berlarut, hal ini akan menjadi celah konflik politik dan bisa menciptakan instabilitas di dalam negeri,” tegas dia. Dan ujung-ujungnya, kata dia,

akan berpengaruh pada iklim investasi di dalam negeri. “Hal ini akan menjadi sumber spekulasi di pasar saham domestik dan menimbulkan keengganan berinvestasi karena kepastian hukum tidak terjamin. Ini bisa menjadi eskalasi spekulasi yang tidak menguntungkan perekonomian nasional.” Hal senada diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat. Menurut dia, penahanan dua pemimpin KPK nonaktif itu memengaruhi minat investasi. “Lama-kelamaan, penahanan Bibit dan Chandra bisa memengaruhi kondisi investasi domestik. Sebab, syarat dari inves-

tasi adalah adanya kepastian dan transparansi hukum,” tegas Hidayat, yang juga menjabat Menteri Perindustrian itu.

Persepsi Investor Ketua II Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Silmi Karim, mengungkapkan jika konflik dua lembaga penegak hukum itu berlarut, misalnya, sampai seminggu ke depan, dikhawatirkan dunia usaha lokal dan asing akan menganggap persoalan ini sebagai ancaman terhadap pemberantasan korupsi. Terlepas dari kebenaran tuduhan polisi terhadap dua pemimpin KPK itu, realitasnya masyarakat

bersimpati terhadap KPK. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan investor akan lebih melihat kepada kepastian hukum. “Yang penting dalam menciptakan iklim investasi itu harus ada kepastian hukum,” ujar dia. Akan tetapi, lanjut Sri Mulyani, persepsi investor terkadang dipengaruhi oleh kondisi politik. “Apa yang disebut penanganan tindak pidana korupsi memang bisa dipersepsikan investor dengan bermacam-macam simbol. Jadi saya rasa, apapun perdebatan yang berhubungan dengan masalah korupsi akan sangat memengaruhi persepsi investor,” kata dia. aji/ito/RP

»4-5

»11

»12

Belum sebulan dilantik, gaji presiden dan para menteri diusulkan naik. Anggarannya bahkan sudah disiapkan dalam APBN 2010.

Qory Sandioriva, Putri Indonesia 2009 bercerita soal latar belakang keluarganya yang broken home, tentang bikini dan jilbab. Mengapa dia ingin jadi Presiden?

Selain memberikan kenikmatan, kondom wanita juga efektif mengurangi risiko kehamilan hingga 21 persen.

KORAN JAKARTA/WACHYU AP

AFP/LUIS ACOSTA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
EDISI 499 - 1 NOVEMBER 2009 by PT. Berita Nusantara - Issuu