EDISI 513

Page 1

Penipuan dengan iming-iming pengangkatan CPNS bagi tenaga honorer kembali memakan korban.

»9

MINGGU

KORAN JAKARTA

Harga Promosi

KORAN JAKARTA/BRAM SELO

» Jose Rizal Manua bercerita

®

KORAN JAKARTA/ONES

Edisi 513/Tahun II

15 NOVEMBER 2009

Terbit 20 halaman

www.koran-jakarta.com

tentang ketertarikannya pada teater anak-anak, humor, dan rambut panjang.

»3

Harga Eceran Rp 2.500 (luar Jawa+ongkos kirim)

Rp1.500

Paket Berlangganan Bulanan

Rp 33.000

12 BULAN

Rp 350.000

MENUMPANG BECAK I Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menumpang becak ala Singapura saat menuju tempat jamuan makan malam pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Singapura, Sabtu (14/11). Di sela-sela KTT, Presiden juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara dan pemerintahan, antara lain dengan PM Selandia Baru John Key.

KTT APEC

Obama Serukan Keseimbangan Ekonomi SINGAPURA—Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, menekankan perlu adanya keseimbangan baru dalam ekonomi dunia. Keseimbangan itu penting terutama, agar AS tidak lagi menjadi inti pertumbuhan ekonomi dunia. “Saat ini kita sedang berada di depan perbaikan ekonomi dan harus yakin semua ini bisa berjalan dengan lancar. Kita harus memperkuat upaya perbaikan ekonomi kita dan mencoba untuk mengejar pertumbuhan yang seimbang dan saling mendukung,” kata Obama yang berbicara di depan eksportir Asia, sesaat setelah kedatangannya dalam pertemuan para pemimpin ekonomi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), di Singapura, Sabtu (14/11). Dalam kesempatan itu, Obama juga menyampaikan keinginan AS untuk melibatkan diri dalam hubungan negara Trans-Pasifik. “Tujuan kami adalah membentuk kesepakatan regional yang nantinya akan memunyai dasar keanggotaan luas dan standar manfaat tinggi termasuk bagi kesepakatan perdagangan abad 21,” tegas Obama. Selain mendapat pujian, pernyataan Obama itu, juga mendapat kritikan dari para pemimpin APEC. Perdana Menteri (PM) Australia Kevin Rudd, yang berbicara di forum yang sama memuji keinginan Obama tersebut. Menurutnya keinginan Obama itu sebagai tonggak yang baik menciptakan keharmonisan hubungan masyarakat dunia. Sebaliknya Presiden Meksiko, Felipe Calderon mengkritik sikap Obama sebagai paradoks kejam bagi ekonomi dunia. “Yang menghancurkan dunia usaha di seluruh dunia adalah pemborosan dan kurangnya persaingan. Dan itu telah terjadi pada kami perusahaan dari Amerika Utara, sistem proteksionis ternyata telah membunuh kami,” kata Calderon.

Pertemuan Informal Sesaat sebelum kedatangan Obama, para pemimpin ekonomi APEC membahas upaya penyatuan ekonomi kawasan dalam suatu pertemuan informal (retreat) seusai jamuan santap siang di Istana, Singapura. Dalam pertemuan itu juga dibahas inisiatif masa depan untuk mendorong keterhubungan dalam rantai pasokan dan menjadikan usaha melakukan bisnis di kawasan lebih murah, cepat, dan mudah. Sebelumnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan pertemuan dengan PM Selandia Baru John Key menjelang pertemuan itu dilakukan di Ruang Gemini, Hotel Marina Mandarin, Singapura, Sabtu pagi sekitar pukul 08.30 waktu setempat. AFP/ayo/AR-1

FILE Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Marwan Effendy mengenai kasus Bank Bukopin. DOK KJ/LARRY

“BPK tidak bisa mengaudit Bukopin karena saham pemerintah minoritas di bank itu. Sehingga Kejagung pun tidak bisa menindaklanjuti, karena harus tunggu hasil audit BPK itu.” Jakarta, 26 September 2009 “Kejagung tetap akan menindaklanjuti kasus Bukopin ini. Bahkan Kejagung sudah tetapkan tersangka.” Jakarta, 19 Oktober 2009

H O T L I N E Untuk Langganan & Pengaduan:

Telp. +62-21- 319 355 33 Fax. +62-21- 315 4601 sirkulasi@koran-jakarta.com

REUTERS/TIM CHONG

Skandal Peradilan I Penghentian Penyidikan atau Penuntutan Relevan untuk Diterapkan

Polisi Dinilai Salah Pahami Hukum Respons Polri dan Kejaksaan Agung yang mengabaikan hasil kerja Tim 8 menunjukkan kedua lembaga penegak hukum itu belum siap mereformasi diri. JAKARTA – Perlawanan kepolisian dan kejaksaan terhadap rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum untuk Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim 8) mencerminkan kedua lembaga itu salah memahami hukum. Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar mengemukakan hal itu saat dihubungi Koran Jakarta, Sabtu (14/11). Dia menanggapi respons Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap rekomendasi sementara Tim 8 yang disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY), Senin (9/11). Tim bentukan Presiden yang beranggotakan pakar dan praktisi hukum serta akademisi terkemuka itu menyatakan bukti hukum untuk memproses Bibit-Chandra ke pengadilan masih sangat kurang. Namun, kedua lembaga penegak hukum itu bersikeras akan melanjutkan proses hukum terhadap Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu ke pengadilan. Zainal menilai sikap Polri dan Kejagung yang memandang rekomendasi Tim 8 tidak dapat menghentikan proses hukum itu sebagai ketidakpahaman atau ketidakjelian para pemimpin dua lembaga tersebut. “Mereka tidak memahami secara detail atau jeli. Rekomendasi itu memiliki daya ikat dan harus dipatuhi,” kata Zainal. Dia menambahkan kekeliruan terbesar Polri dan Kejagung itu ialah dalam memandang keberadaan Tim 8. Yakni, eksistensi Tim 8 hanya dilihat sebagai lembaga politik. ‘’Seakan-akan apa yang dilakukan Tim 8 adalah langkah politis,

bukan yuridis. Polisi atau kejaksaan harus melihat rekomendasi itu bukanlah produk dari Tim 8, melainkan produk dari keputusan presiden (keppres) yang dikeluarkan SBY.’’ Zainal menegaskan, memang keppres pembentukan Tim 8 itu tidak secara tegas menyatakan daya

« Bagaimanapun, SP3 juga bagian dari proses hukum yang sangat relevan di tengah kondisi saat ini. » Zainal Arifin Mochtar DIREKTUR PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI

ikat rekomendasi tim tersebut. Kendati demikian, menurut dia bukan berarti rekomendasi tidak harus dilaksanakan. Dia berharap Presiden, memberikan penegasan kepada Polri dan Kejagung bahwa rekomendasi Tim 8 itu mengikat.

Tidak Tepat Ketua Divisi Politik Konsorsi-

um Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Yulianto juga menilai sikap Polri dan Kejagung itu sangat tidak tepat. “Bagaimanapun, SP3 juga bagian dari proses hukum yang sangat relevan di tengah kondisi saat ini,” katanya. Dia mengingatkan, polisi memang memunyai kewenangan melanjutkan kasus tersebut berdasarkan keyakinan atas alat bukti yang mereka miliki. Namun, lanjutnya, polisi tetap tidak boleh arogan dengan mengabaikan proses verifikasi yang dilakukan Tim 8. “Kekuatan bukti yang dimaksud polisi itu kan sudah dimentahkan oleh Tim 8,” tegasnya. Yulianto menilai sikap tersebut mencerminkan kepolisian belum siap menerima kritik untuk pembersihan di tubuhnya. Dia berharap polisi mau menanggalkan egoisme mereka. “Ini sepertinya hanya persoalan eksistensialis dan gengsi.” Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Indonesia Rudi Satrio berpendapat Polri dan Kejagung semestinya tidak perlu ragu mengeluarkan SP3 atau SKPP sesuai dengan rekomendasi se-

mentara Tim 8. Dia menilai kurang tepat langkah kepolisian dan kejaksaan yang cenderung mengarahkan proses hukum semata-mata pada dilanjutkannya penyidikan ke proses pengadilan. ‘’SP3 dan SKPP juga merupakan bagian dari proses hukum yang biasa digunakan. Jika memang hasil rekomendasi tersebut berbunyi untuk tidak melanjutkan kasus ini, maka dapat ditempuh SP3 dan SKPP,” kata Rudi. Menurut Rudi, rekomendasi Tim 8 itu sudah membantu kepolisian dalam memperjelas kasus Bibit dan Chandra. Pengamat hukum pidana lain, Indiarto Seno Aji, sependapat SP3 dan SKPP juga bagian dari proses hukum. Namun, keputusan untuk mengeluarkan SP3 dan SKPP ada di tangan polisi dan jaksa. “Kalau mereka tidak yakin, keluarkan SP3, tapi kalau yakin dengan kekuatan alat buktinya silakan diteruskan ke pengadilan, ” ujarnya. har/cit/AR-3 Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 3155 106 SMS: 0813 8181 7227

Hut Brimob ke-64

Publik Tengah Menguji Harga Diri Polri DEPOK – Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menegaskan harga diri dan citra Polri sedang diuji publik. Karena itu, ia meminta jajaran Polri untuk tetap menjaga semangat dalam menjalankan tugasnya. Hal itu disampaikan Kapolri saat menyampaikan amanatnya pada peringatan hari ulang tahun Korps Brimob ke-64 di Markas Brimob Polri, Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (14/11). Polri, katanya, akan tetap tegar dan harus tegar serta tangguh dengan profesionalisme dalam menyikapi

fenomena dalam masyarakat. “Citra dan harga diri diuji oleh opini publik yang menyangsikan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam penegakan hukum,” katanya. Bambang mengatakan, opini publik telah “mengubur” sejumlah keberhasilan yang telah diraih Polri selama ini. “Semua ini adalah ujian dalam membangun Polri yang bisa dipercaya. Tantangan ini harus dihadapi,” katanya. Belakangan ini Polri tengah diuji oleh kasus-kasus pelanggaran hukum yang mengait-ngaitkan pe-

jabat tinggi Polri di dalamnya. Dua Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dijadikan tersangka kasus suap dan penyalahgunaan wewenang. Opini dari masyarakat dan tokoh menyangsikan Bibit dan Chandra terlibat dalam kasus itu dan menuding Polri melakukan rekayasa. Kabareskrim Komjen Susno Duadji dianggap terkait dengan rekayasa ini karena namanya disebut-sebut dalam rekaman percakapan antara Anggodo Widjaja dengan sejumlah pihak.

Susno juga dikaitkan dalam kasus pencairan dana Bank Century. Susno dituduh memuluskan pencairan dana seorang nasabah dengan imbalan sejumlah uang. Selain kasus itu, Polri juga dituding merekayasa pengakuan Williardi Wizar dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Polri dituding menekan Williardi agar pengakuannya menyudutkan Antasari Azhar sebagai dalang pembunuhan. Perayaan ulang tahun Brimob itu diselenggarakan sederhana de-

ngan nuansa memompa semangat jajaran Polri di tengah kecaman masyarakat. Itu antara lain terlihat dari spanduk-spanduk yang dibentangkan. Antara lain bertuliskan, “Kami Anggota Korps Brimob Polri Bangga Menjadi Anak Buah Jenderal”. Spanduk demikian dinilai provokatif, karena seharusnya Polri bangga melayani masyarakat, bukan bangga menjadi anak buah jenderal. “Polisi itu tidak akan pernah bisa tanpa masyarakat,” ujar kriminolog dari Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana. Ant/cit/WP

»4-5

»11

»12

Kasus dugaan suap yang melibatkan Miranda Goeltom dan sejumlah anggota DPR sempat terhenti di zaman Antasari Azhar. Apa sebetulnya yang terjadi di balik pemilihan Miranda itu?

Setelah cerpen Ruma Maida diangkat ke layar perak, Ayu Utami menyiapkan skenario untuk novelnya Saman. Mengapa dia memilih tidak menikah?

Pneumonia, menjadi pembunuh nomor satu bagi anak-anak di seluruh dunia. Gejalanya mirip flu, disertai batuk.

KORAN JAKARTA/YUDHISTIRA

AFP/JUAN MABROMATA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.