» Sosilog UI, Tamrin
Seorang figuran sinetron mengaku diperkosa oleh pacarnya dan teman pacarnya ketika menuju Puncak, Bogor. Kenapa korban tidak depresi?
»9
MINGGU
KORAN JAKARTA
»3
®
KORAN JAKARTA/ONES
Edisi 520/Tahun II
A Tomagola bercerita soal Komisi III DPR, rencana kudeta, dan kemungkinan munculnya people power.
22 NOVEMBER 2009
Terbit 20 halaman
www.koran-jakarta.com
KJ/WACHYU AP
Harga Eceran Rp 2.500 (luar Jawa+ongkos kirim)
» Tolak Penebangan Hutan Harga Promosi
Rp1.500
Paket Berlangganan Bulanan
Rp 33.000
12 BULAN
Rp 350.000
Timur Tengah
»
Para aktivis lingkungan hidup Greenpeace berjalan kaki dari Tugu Monas ke Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Sabtu (21/11). Mereka mendukung komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi karbon dan meminta presiden menghentikan penebangan hutan.
Brasil Minta Israel Hentikan Permukiman SALVADOR BRAZILIA — Perluasan permukiman Yahudi di wilayah Palestina terus mendapat penentangan dari pemimpin negara dunia. Setelah Amerika Serikat (AS) dan Inggris, Brasil pun menentang perluasan permukiman yang dilakukan Israel. “Perluasan permukiman harus segera dihentikan, perbatasan dan wilayah negara Palestina harus dilindungi, dan kebebasan bergerak masyarakat Palestina pada wilayah yang diduduki oleh Israel juga perlu dijamin,” kata Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva setelah melakukan pertemuan selama dua jam dengan Pemimpin Palestina, Mahmud Abbas Jumat (20/11) malam waktu Brasil atau Sabtu pagi waktu Jakarta. Pertemuan antara Lula dengan Abbas berlangsung tidak lama setelah Lula mengadakan pertemuan dengan Presiden Israel, Simon Pheres. Dalam pertemuan itu, Abbas dan Lula berbicara tentang proses perdamaian Timur Tengah untuk jangka panjang dan upaya yang akan dilakukan ke depan agar wilayah Palestina tetap terjaga. “Kami benar-benar menghargai upaya yang dilakukan oleh Brasil. Kami sangat menghargai usaha mereka. Kami menginginkan peran mereka dan ternyata mereka telah melakukannya, dunia akan mendapatkan keuntungan dari pengaruh Brasil atas wilayah Timur Tengah,” kata Abbas. Brasil saat ini berusaha memainkan peran pentingnya untuk kawasan Timur Tengah dengan menunjukkan isyarat untuk bisa memainkan peran penting di kawasan tersebut. Ketika Israel menyatakan akan membangun ratusan permukiman baru di Jerusalem Timur, Kamis (19/11), Brasil pun segera menentang rencana itu. Sebelumnya Presiden AS, Barrack Obama mengungkapkan, jika upaya perluasan permukiman terus dilakukan Israel, hal itu berakibat buruk bagi proses perdamaian di kawasan Timur tengah. Setelah pertemuan dengan Abbas, Lula direncanakan bertemu Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Sementara Abbas direncanakan bertemu dengan Presiden Argentina, Chritina Kirchner, Minggu (22/11). ayo/AFP/AR-1
AFP/EVARISTO SA
Pemimpin Palestina Mahmud Abbas (kiri) bertemu Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.
FILE Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengenai permintaan kenaikan tarif air minum di DKI Jakarta oleh dua operator (PT Aerta dan PT Palyja). DOK KJ/ARIF LH
“Pasti kami naikkan, karena sumber pendapatan dan menjamin ketahanan air di Jakarta.” Jakarta, 30 Juni 2008 “Kami tidak akan meloloskan permintaan kenaikan (tarif air) itu.” Jakarta, 16 November 2009
H O T L I N E Untuk Langganan & Pengaduan:
Telp. +62-21- 319 355 33 Fax. +62-21- 315 4601 sirkulasi@koran-jakarta.com
AFP/ADEK BERRY
Krisis Hukum I Presiden Akan Ambil Tindakan Administratif
SBY Isyaratkan Turuti Tim 8 Presiden akhirnya arif membaca konstitusi dan eskalasi situasi sosial politik. Rekomendasi Tim 8 dinilai penting sebagai pijakan reformasi hukum dan pemberantasan mafia hukum. JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengisyaratkan menuruti rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim 8). Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengungkapkan hal itu menjawab pertanyaan Koran Jakarta, Sabtu (21/11). ”Presiden akan melakukan hal yang penting dan relevan dari laporan yang diberikan Kapolri dan Jaksa Agung,” ujarnya.
Dia merujuk laporan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji yang diterima Presiden di kediaman pribadi Kompleks Puri Cikeas Indah, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Sabtu siang. Laporan tertulis itu berisi tanggapan atas rekomendasi Tim 8 yang diterima Presiden, Selasa (17/11). Presiden kemudian memanggil Daniel, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, dan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, guna menelaah laporan itu. Mereka membahas laporan tersebut hingga tadi malam. Ditanya apakah Presiden akan menuruti semua rekomendasi Tim 8, Daniel menjelaskan respons Presiden didasarkan pada tiga argumen. ”Apakah isi rekomendasi itu perlu ditindaklanjuti? Apakah (rekomendasi) itu bisa dilakukan? Kemudian apakah itu dibenarkan konstitusi, hukum, moral, dan politik? Atas ketiga pertanyaan atau dasar argumen itu, Presiden menyatakan, ya, ya, dan ya,” ungkap Daniel menirukan arahan Presiden. Presiden Yudhoyono berjanji
menjelaskan sikapnya atas rekomendasi Tim 8 mengenai proses hukum Bibit-Chandra, dua Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (23/11). Rekomendasi Tim 8 berisi lima hal. Intinya ialah penghentian kasus Bibit dan Chandra karena tidak cukup bukti; penjatuhan sanksi terhadap pejabat kepolisian dan ke-
« Atas ketiga pertanyaan atau dasar argumen itu, Presiden menyatakan, ya, ya, dan ya. » Daniel Sparringa STAF KHUSUS PRESIDEN BIDANG KOMUNIKASI POLITIK
jaksaan yang memaksakan penyidikan kasus tersebut; penuntasan proses hukum atas kasus terkait, yakni pengadaan radio komunikasi di Departemen Kehutanan oleh PT Masaro Radiokom dan skandal Bank Century yang diduga melibatkan Kabareskrim Komjen Susno Duadji; serta pemberantasan mafia
kasus (Koran Jakarta, 18/11).
Tindakan Administratif Apakah respons Presiden itu akan mencakup reposisi jabatan di Polri dan Kejaksaan Agung? Daniel mengatakan, “Presiden akan melakukan apa pun sesuai dengan posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena itu adalah kewenangan administratif ketatanegaraan yang dipunyai presiden.’’ Sebelumnya, Denny Indrayana juga mengatakan Presiden akan menggunakan kewenangan administratif guna menindaklanjuti rekomendasi Tim 8. “Saya yakin Presiden akan menggunakan kewenangan administratif ketatanegaraan dan beliau bisa lakukan itu sampai pada reformasi dan reposisi jabatan di Polri dan Kejaksaan Agung,’’ kata Denny dalam bincang-bincang Radio Trijaya di Warung Daun, Jakarta Selatan, Sabtu. Menurut Denny, optimismenya itu didasarkan atas hasil beberapa kali diskusi dia dengan Presiden. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Indonesia Rudi
Satrio Mukantardjo mengingatkan agar Presiden tidak ragu menggunakan kewenangan mengambil langkah administratif, termasuk menganti Kapolri dan Jaksa Agung. Menurut dia, langkah semacam itu bukan termasuk tindakan intervensi hukum oleh Presiden. Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Ternate Margarito Kamis menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Presiden untuk mengganti Kapolri dan Jaksa Agung. “Penggantian kapolri memang harus ada persetujuan dari DPR, tetapi untuk jaksa agung cukup presiden saja,” jelasnya. Setelah itu, Margarito melanjutkan, Presiden harus memberhentikan para pejabat Polri dan Kejaksaan Agung yang terkait dengan kasus Bibit-Chandra. Dasar hukum pemberhentian itu ialah Undang Undang No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No 16/2004 tentang Kejaksaan RI. ags/ don/Ant/AR-3 Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 3155 106 SMS: 0813 8181 7227
Pemeriksaan Media
“Wawancara” Polisi Tak Bernilai Hukum JAKARTA – Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudi Satrio Mukantardjo, menilai substansi pemanggilan pemimpin surat kabar harian Kompas dan Seputar Indonesia (Sindo) oleh Mabes Polri, Jumat (20/11), tidak memiliki nilai sama sekali. Bahkan, istilah Berita Acara Interview (BAI) yang digunakan polisi untuk mencatat keterangan kedua pemimpin koran itu tidak terdapat dalam aturan hukum. Dengan demikian, BAI itu tidak memiliki nilai apapun dalam pembuktian hukum. “Ini tidak ada tempatnya di hukum. Saksi diwawancara buat apa.
Berita Acara Interview itu tidak ada. Kalau sudah begitu, ya tidak mempunyai nilai pembuktian,” ujar Rudi di Jakarta, Sabtu (21/11). Redaktur Pelaksana Kompas Budiman Tanuredja dan Redaktur Pelaksana Sindo Nevy AN Hetharia, hadir memenuhi panggilan resmi polisi yang sempat dibatalkan secara lisan menyusul meluasnya kecaman dan demontrasi yang menolak kriminalisasi pers. Di Mabes Polri, kedua pemimpin surat kabar itu ditanya perihal pemuatan rekaman percakapan Anggodo Widjaja dan sejumlah pihak yang diperdengarkan da-
lam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), 4 November lalu. Menurut Rudi, jika keperluan pemanggilan terkait kesaksian, hal itu bisa dilakukan untuk memperkuat kesaksian. Tapi, jika terkait materi rekaman, hal tersebut bukanlah kebijakan yang tepat karena materi rekaman telah menjadi milik publik. “Sekarang keperluannya untuk apa, sudah bukan saksi. Kemudian materi yang ditanyakan sudah milik publik. Buat apa lagi dipersoalkan,” imbuh dia. Rudi berpendapat jika pernyataan itu untuk menjerat Anggodo
sebagai tersangka, kepolisian sebenarnya telah melakukan langkah yang cukup. Pertama, telah mendengarkan rekaman dan telah diakui keabsahannya. Kedua, telah menanyai sejumlah saksi. “Itu untuk penguatan saksi tapi sayang jadinya berita acara interview yang tidak bisa memberikan efek hukum,” tandas dia.
Mengalami Disonasi Pendapat serupa dikemukakan pengamat komunikasi politik Effendy Ghazali. Ia menilai pemanggilan media massa oleh kepolisian menandakan lembaga penegak
»11
»12
Hanya mereka yang mau bekerja keras dan menekuni uni profesi sepenuh hati yang bisa meraih sukses. Dan Angie Blaire sudah membuktikannya.
Hati-hati dengan stres dan kram otot. Kalau keseringan itu bisa jadi gejala fibromyalgia, penyakit yang banyak mengincar kaum urban.
KORAN JAKARTA/WACHYU KARTA/WACHYU AP
hukum itu sedang mengalami disonansi. Artinya, polisi sudah tidak mengetahui apa lagi yang mesti dilakukan menanggapi sejumlah isu yang menyudutkan lembaga itu. “Polisi sedang bingung. Kalau memang yang dipermasalahkan adalah rekaman yang diputar di MK, kepolisian seharusnya mendatangi MK,” ujar dia, kemarin. Menurut Effendy hal tersebut sangat tidak beralasan karena polisi bisa dengan mudah mengakses pemberitaan tentang rekaman percakapan itu tanpa harus memanggil media bersangkutan. ags/don/ kml/RP
»19 SOUTHBAYTOTALHEALTY.COM
Inilah A Christmas Carol yang sarat pelajaran, dan menarik untuk menyambut Natal. JIM CAREY IN A CRISTMAS CAROL