e Paper Koran Madura 26 Februari 2014

RABU

KORAN MADURA

26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III www.koranmadura.com

Sutan a Bh toegana t u Makin Tersud Berita Utama hal | 2

ant/yudhi mahatma

HAKIM MK DIPERIKSA KPK. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kiri) memenuhi panggilan KPK untuk bersaksi dalam kasus Pilkada Lebak Banten dengan tersangka Ratu Atut Chosiyah, Jakarta, Selasa (25/2). KPK akan mendalami peran Atut dalam putusan pemungutan suara ulang Pilkada Lebak yang juga melibatkan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

KPK Periksa Hakim dan Panitera MK Napoli dan Fiorentina Tertahan NAPLES - Napoli dipaksa harus berbagi angka saat menjamu Genoa setelah kedua tim bermain imbang 1-1 dalam lanjutan pertandingan Liga Italia Serie A di San Paolo, Senin (24/2) waktu setempat atau Selasa (25/2) dini hari WIB. Kemenangan “Partenopei” yang sudah didepan mata harus buyar pada enam menit jelang waktu normal menyusul gol penyama kedudukan dari pemain Genoa Emanuele Calaio.

Napoli yang mendominasi laga sejak awal sukses membuka keunggulan pada menit ke-18. Adalah Gonzalo Higuain yang melesakan gol ke-13 musim ini seusai memaksimalkan umpan terukur Marek Hamsik lewat tembakannya.

Selengkapnya halman 16

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa hakim konstitusi Maria Farida dan Anwar Usman serta panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Kasianur Sidauruk dalam perkara dugaan pemerian suap kepada mantan ketua MK Akil Mochtar terkait penanganan perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Saya tidak tahu,” kata Anwar Usman ketika ditanya mengenai penerimaan uang Rp10 miliar terkait pilkada Jawa Timur di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Dalam surat dakwaan Akil disebutkan bahwa Akil menerima janji pemberian uang sebesar Rp10 miliar dari Zainuddin Amali selaku Ketua

Dewan Pimpinan Daerah I Golkar Jawa Timur yang juga ketua bidang pemenangan pilkada Jawa Timur untuk pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf agar Akil menolak permohonan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja.

Dalam perkara itu Akil menjadi ketua panel hakim konstitusi bersama dengan Maria Farida Indrati dan Anwar Usman.

“Saya baru empat bulan di panel,” tambah Anwar.

Sedangkan Maria Farida mengaku diperiksa untuk sengketa pilkada Lebak Banten.

“Diperiksa untuk (pilkada) Lebak, untuk bu Atut,” kata Maria Farida.

Kasianur juga mengaku diperiksa untuk Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

“Masih ada kaitannya dengan Lebak,” kata Kasianur.

KPK menduga bahwa Atut bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan memberikan suap sebesar Rp1 miliar kepada mantan ketua MK Akil Mochtar melalui seorang advokat Susi Tur Andayani yang juga sudah berstatus tersangka untuk mengurus sengketa pilkada Lebak.

Atut dikenakan pasal 6 ayat 1 huruf a Undangundang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengenai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara 3-15 tahun dan denda Rp150-750 juta. =ANT/DESCA

An Tid Rp P

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

KEBAKARAN HUTAN

Asap Semakin Pekat DUMAI, RIAU- Kondisi udara di Kota Dumai, Provinsi Riau makin tidak sehat sejalan dengan tambah pekatnya pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan di daerah itu.

“Kabut asap pagi ini sangat pekat dan sudah masuk kedalam rumah dan membuat kegiatan jadi terhambat. Kabut asap membuat mata perih dan sesak nafas apalagi kalau tidak memakai masker,” kata Shalihin, warga Jalan Rambutan, Kecamatan Dumai Kota, Selasa.

Dia mempertanyakan upaya pemerintah yang sejauh ini dianggap belum berhasil dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah lokasi sehingga kabut asap masih bermunculan.

Shalihin mengakui, dampak kepungan kabut asap di daerah ini sangat mencemari udara dan tidak baik untuk kesehatan manusia dan lingkungan serta membuat aktivitas warga menjadi tidak nyaman.

Asap masih saja menyelimuti Dumai, dan kondisi ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan, terutama sekali bagi orangtua yang mempunyai bayi Shalihin Warga

“Asap masih saja menyelimuti Dumai, dan kondisi ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan, terutama sekali bagi orangtua yang mempunyai bayi dan anak dibawah lima tahun serta ibu hamil dan menyusui,” terangnya.

Hal senada juga diutarakan Dilla, warga Kecamatan Dumai Timur yang mengaku resah dengan kabut asap ini karena bisa menggangu kesehatan buah hatinya. Dia meminta secepatnya partikel putih ini menghilang dan teratasi.

“Kalau dapat kabut asap ini bisa segera diatasi karena kami yang punya anak bayi resah dan cemas dengan gangguan asap yang sudah masuk ke dalam rumah,” ungkap Dilla.

Pantauan, ketebalan kabut asap berakibat jarak pandang warga pengendara sepedamotor terbatas hingga mencapai hanya 100 meter dan mengeluarkan bau khas yang sangat pekat.

Selain itu, terlihat juga masih banyak pengendara sepedamotor dan para peserta didik yang sejauh ini belum diliburkan pemerintah di jalan raya enggan menggunakan masker hingga asap terhirup oleh mereka. =ABDUL RAZAK

Sutan cs Makin Tersudut

Aliran Dana dari SKK Migas Kian Jelas JAKARTA-Dugaan adanya aliran dana dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kepada pimpinan dan anggota Komisi VII DPR semakin terang.

Seperti diutarakan mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Didi Dwi Sutrisno Hadi, dirinya diperintahkan Waryono Karyo yang saat itu menjabat sebagai Sekjen ESDM mengirimkan kepada Ketua Komisi VII DPR RI dan anggotanya.

Menurut Didi, uang tersebut berasal dari SKK Migas senilai 140 ribu US Dollar.

“Saya masukkan dalam amplop. Amplop saya tulis P untuk pimpinan, A untuk anggota dan S untuk sekretariat Komisi VII,” kata Didi saat bersaksi dalam sidang kasus suap dengan terdakwa mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2).

Didi memperinci, untuk pimpinan senilai 7.500 US Dollar; anggota senilai 2.500 US Dollar, sementara sekretariat Rp 2.500 US Dollar. “Untuk pimpinan sebanyak 4 amplop dan anggota 43 amplop, sekretariat 1 amplop,” tegasnya.

Dia mengaku tidak berani menyerahkan uang itu kepada Komisi VII. Sehingga ia menghubungi Sekretariat

Komisi VII, Irianto pada 12 Juni. Irianto yang merupakan staf Ketua Komisi VII DPR itu yang kemudian menerimanya.

“Tas berisi amplop saya serahkan ke dia.

Dan ada tanda terimanya. Itu sudah saya serahkan ke penyidik,” katanya.

Didi juga menerangkan bahwa ada kiriman tahap kedua dari pihak SKK Migas sebesar 50 ribu US Dollar. “Untuk yang kiriman kedua, saya lupa namanya (dari siapa). Tapi mengaku dari SKK Migas,” terangnya.

Uang tahap kedua itu dilaporkan ke Sekjen. “Pak sudah ada. Tapi hanya 50 Ribu US Dollar. Oh cuma 50 ribu saja, nanti marah,” kata Didi meniru pernyataan Sekjen, saat rapat di DPR. Sambung Didi, uang itu disimpan di Biro Keuangan. Hingga Rudi ditangkap dana itu masih tersimpan.”Saya tidak tahu uang-uang itu untuk apa,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana, mengaku ada pertemuan dengan Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini, pada Juli 2013 di Hotel Crowne Plaza, Jakarta.

Hal itu ditegaskan Sutan ketika dicecar Jaksa pada KPK, Riono, mencecar Sutan terkait pertemuan di hotel yang diduga membicarakan soal THR untuk anggota Komisi VII. Sutan mengatakan, pertemuan di hotel itu untuk agenda buka puasa bersama antara Komisi VII dengan seluruh mitra termasuk SKK Migas. Menurutnya,

semua anggota Komisi VII diundang, tapi karena bulan puasa maka tidak ada yang datang.

Dia juga akui ada pembicaraan khusus dengan Rudi kala itu. Namun, saat itu Sutan hanya mengkonfirmasi ke Rudi apakah mengenal seseorang bernama Deni. “Saya tanya ke Pak Rudi apakah kenal dengan Deni, dia jawab ‘tidak’,” ujar Sutan.

Selain itu, Sutan mengakui ada pertemuan di Bimasena, kompleks Bidakara, Jakarta. Ia mengaku datang ke Bimasena untuk bertemu temannya, tetapi dia pun kaget karena di situ sudah ada Rudi Rubiandini. Padahal, sebelumnya Rudi mengaku padanya bahwa dirinya sedang sakit.

Mengenai pertemuan di Hotel Crowne dan Bimasena itu tercantum pula di dalam dokumen yang diduga kuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sutan pada November 2013, yang bocor ke media massa beberapa waktu lalu.

Dalam BAP itu, pertemuan di Hotel Crowne juga menjadi isi perjanjian Sutan dengan orang bernama Sartono, yang satu hari sebelumnya menelepon Sutan. Sartono mengaku utusan dari Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas Di Hotel Crowne, dua orang bernama Eka Putra dan Deni Karmaina datang.

Saat bertemu, Eka mengenalkan temannya yang bernama Deni sebagai teman dari Ibas.

Sedangkan, dalam pertemuan di Bimasena, kompleks Bidakara, Jakarta, Sutan sebetulnya berharap bertemu Ibas sendiri. Namun, Eka langsung mengajak Sutan ke sebuah ruangan di mana sudah ada Rudi Rubiandini, Sartono dan Deni.

Sartono meminta agar Sutan mendukung rencana pemenangan PT Rekayasa Industri yang sedang mengikuti tender di SKK Migas. Tapi, Sutan menolaknya dan ingatkan pesan SBY bahwa tidak boleh ada kongkalikong semacam itu. =GAM/ABD

SKANDAL SUAP SKK MIGAS

Soal “Titipan” dari ESDM Sutan Ngeles JAKARTA-Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana mengaku bahwa stafnya yang bernama Irianto Muchyi pernah mendatangi kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Saat itu kepergiannya untuk mengambil dokumen.

Namun, Sutan menegaskan tidak pernah menerima bingkisan dari Irianto. Dia juga tegaskan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan Irianto pergi ke ESDM untuk mengambil dokumen. Dan lagi, dokumen itu sendiri tidak pernah diserahkan kepada dirinya.

“Tidak ada (terima uang),” tegas Sutan saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (25/2).

Mendapat desakan dari jaksa, Sutan mulai berbelit-belit. Ia akhirnya mengatakan bahwa dokumen dari Irianto itu, berdasarkan yang diketahuinya, sudah diserahkan kepada seorang bernama

Iqbal.

“Saya tidak pernah terima dari Iqbal,” tegasnya lagi.

Mengenai sosok bernama Iqbal itu, Sutan tidak memberi keterangan jelas.

Sutan hanya mengatakan bahwa Iqbal adalah seorang yang sering membantu.

“Kadang-kadang bantu saya. Sekarang tidak bertemu lagi (dengan Iqbal).

Dia alami kecelakaan,” kilah Ketua DPP Partai Demokrat itu Sebelumnya, mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM, Didi Dwi Sutrisno Hadi, mengaku pernah diperintahkan Waryono Karyo yang saat itu menjabat sebagai Sekjen ESDM mengirimkan uang kepada Ketua Komisi VII DPR RI dan anggotanya. Menurut Didi, uang tersebut berasal dari SKK Migas senilai 140 ribu dolar AS. “Saya masukkan dalam amplop.

Amplop saya tulis P untuk pimpinan, A untuk anggota dan S untuk sekretariat

Komisi VII,” kata Didi saat bersaksi dalam sidang kasus suap dengan terdakwa mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2).

Didi merinci, untuk pimpinan senilai 7.500 dolar AS; anggota senilai 2.500 dolar AS, sementara sekretariat 2.500 dolar AS. “Untuk pimpinan sebanyak 4 amplop dan anggota 43 amplop, sekretariat 1 amplop,” terangnya.

Ia mengaku tidak berani menyerahkan uang itu kepada Komisi VII. Sehingga ia menghubungi Sekretariat Komisi VII, Irianto pada 12 Juni. Irianto yang merupakan staf Ketua Komisi VII DPR itu yang kemudian menerimanya.

“Tas berisi amplop saya serahkan ke dia. Dan ada tanda terimanya. Itu sudah saya serahkan ke penyidik,” katanya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 26 FEBRUARI 2014 RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III No. 0309 | TAHUN III

33

JELANG PEMILU 2014

Waspadai Upal !

ant/yudhi mahatma

SUTAN BHATOEGANA BERSAKSI. Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana (kanan) bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Rudi Rubiandini di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (25/2). Sutan dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan terdakwa Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

2.509 WNI Dideportasi dari Malaysia KUALA LUMPUR- Pemerintah Malaysia dalam dua bulan terakhir telah memulangkan sebanyak 2.509 warga negara Indonesia (WNI) yang tertangkap dalam operasi imigrasi yang dilaksanakan serentak mulai 21 Januari serta yang mempunyai kasus kriminal di negara ini.

Berdasarkan keterangan KBRI Kuala Lumpur, Selasa, WNI yang dideportasi itu terdiri dari lelaki sebanyak 1.759 orang, perempuan 701 orang, anak-anak lelaki 17 orang dan anak-anak perempuan 17 orang.

“Mereka dipulangkan ke Indonesia melalui Pasir Gudang, Johor menuju Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau,” kata Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur, Dino Nurwahyudin, kepada pers di Kuala Lumpur.

Ia menjelaskan setiap minggu, pemerintah Malaysia mendeportasi WNI yang dianggap sebagai pendatang asing tanpa izin (PATI) yang tidak memiliki kelengkapan dokumen untuk tinggal dan bekerja di negara ini.

Disebutkannya, pemerintah Malaysia sedang menjalankan operasi terhadap PATI dan sepertinya akan terus dilaksanakan sampai target mereka bisa membersihkan para pendatang asing yang tidak memiliki kelengkapan dokumen tinggal dan bekerja di negara ini.

Pada 2013, pemerintah Malaysia juga telah memulangkan sekitar 19 ribu PATI asal Indonesia.

Operasi imigrasi ini sebagai kelanjutan dari program pemutihan (6P) terhadap para pekerja asing.

Jumlah WNI yang ikut program 6P tersebut mencapai 348 ribu dan 201 ribu orang di antaranya telah dilegalisasi dan diperkirakan sekitar 120 ribuan

WNI yang statusnya belum punya izin kerja (permit).

Pemerintah Malaysia tampak konsisten melaksanakan operasi imigrasi ini. Sebab selain PATI, para majikan yang mempekerjakan PATI turut ditangkap.

Paling banyak Sementara itu, jumlah pendatang asing tanpa izin (PATI) asal Indonesia tertangkap dalam operasi yang digelar Imigrasi Malaysia menjadi yang terbanyak dibanding pendatang dari negara lain seperti Myanmar, Bangladesh, Filipina. sejak operasi tersebut digelar 21 Januari hingga 21 Februari 2014 sebanyak 5.508 PATI terjaring razia, 2.156 orang berasal dari Indonesia, Myanmar (786), Bangladesh (596), Filipina (589), Nepal (355), India (276), dan Pakistan (242).

Tangkapan juga dilakukan terhadap 59 majikan karena melakukan kesalahan termasuk menggaji dan melindungi PATI. “Kami sudah memulangkan 5.261 PATI ke negara asal masing-masing setelah pengusutan lanjut dijalankan,” kata Wakil

Ketua Imigrasi (Kawalan) Datuk Sakib Kusmi seperti dikutip media terbitan Kuala Lumpur, Senin (24/2).

Sepanjang tempo tersebut, sebanyak 794 Operasi dilancarkan dengan melibatkan 9.000 petugas dari instansi terkait.

“Malaysia sudah mempermudah urusan permohonan visa untuk masuk ke negara ini tetapi masuklah melalui jalur yang ditetapkan,” katanya.

Ia menambahkan, peraturan tidak pernah menghalang warga negara lain untuk berkunjung atau bekerja di Malaysia, namun mereka perlu membuat permohonan visa dan permit.

“Bahkan 2014 adalah Tahun Melawat Malaysia dan kita amat menyambut kehadiran pelancong sebagai satu cara meningkatkan ekonomi negara,” kata Sakib Kusmi.

Namun pada saat yang sama, keselamatan juga perlu dipertimbangkan melalui penegakan hukum yang akan terus dijalankan dari waktu ke waktu, katanya. =ANT/ N. AULIA

JAKARTA-Kepolisian siap mengawasi peredaran uang palsu atau upal selama proses Pemilu 2014. Ditengarai, upal kerap digunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam melakukan politik uang. “Sinyalemen kita meningkat, adanya penangkapan di berbagai daerah,” ujar Kapolri Jenderal Sutarman saat dijumpai di gedung MPR, Senayan Jakarta, Selasa (25/2).

Karena itu, dia berharap masyarakat lebih cerdas dalam menerima pemberian uang dari pihak tertentu. Terutama, pemberian yang berkaitan dengan jual beli suara. “Kita harapkan agar rakyat itu memilih wakil rakyatnya, dan capres atau cawapres nanti dengan hati yang tidak dipengaruhi uang,” tegas Sutarman.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meyakini semua parta politik peserta pemilu 2014 akan menyerahkan laporan keuangan tepat waktu.

“Saya meyakini nggak akan ada yang telat, karena semua parpol sudah komitmen,” ujar Kepala Biro Hukum KPU Nur Syarifah di kantornya, Jakarta, Selasa (25/2).

Selain itu, lanjut Nur, KPU sudah mengirim surat edaran untuk mengingatkan, semua jenis laporan keuangan yaitu laporan sumbangan, laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan laporan awal dana kampanye harus sampai ke meja KPU paling lambat pada 2 Maret.

Dia menambahkan, bahwa lembaga pimpinan Husni Kamil Manik juga sudah membuka layanan help desk untuk membantu 12 parpol menyusun laporan keuangannya. “Kita juga buka layanan help desk. Selain itu mulai Selasa kemarin kita sudah buka konsultasi bilateral dan KPU didampingi IAI (ikatan akuntan Indonesia),” tandas Nur. Batas Waktu KPU sendiri kata Nur tidak main-main soal laporan keuangan partai politik peserta pemilu 2014. Semua jenis laporan keuangan yaitu laporan sumbangan, laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan laporan awal dana kampanye harus sampai ke meja KPU paling lambat pada 2 Maret pukul 18.00 WIB. “Paling lambat 2 Maret jam 6 sore. Kalau terlambat kena sanksi yaitu batal sebagai parpol peserta pemilu,” katanya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

KONTROVERSI DANA BANTUAN

DPR Pertanyakan Hibah US$5,94 Juta JAKARTA-Badan Anggaran DPR mempertanyakan rencana pemerintah yang akan memberikan hibah senilai US$5,94 juta untuk Grand Sheikh Al-Azhar Cairo, Mesir dan IMAAM Center Maryland, Washington DC.

ant/yudhi mahatma

SIDANG PLEDOI DEDDY KUSDINAR. Terdakwa dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Deddy Kusdinar (kiri) dikawal petugas saat mengikuti sidang dengan agenda pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (25/2). Pada sidang sebelumnya Deddy Kusdinar dituntut 9 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (25/2). Dia mengatakan, rencana pemerintah tersebut belum masuk ke dalam APBN 2014 dan nota keuangannya.

“Pada saat kita (DPR dan pemerintah) melakukan pembahasan APBN 2014, persoalan ini belum termasuk dalam nota keuangan yang diusulkan pemerintah. Biasanya, setiap anggaran yang disepakati harus melalui persetujuan DPR,” kata Ahmadi.

Dia mengatakan, DPR perlu melihat rencana hibah tersebut secara governance dan terkait dengan pertanggungjawabannya.

“Semua prosedur harus terpenuhi, agar di kemudian hari tidak berakibat menjadi persoalan yang tidak kita kehendaki. Jika bisa clear dalam sisi governance, barangkali tidak ada persoalan dari kami,” tutur Ahmadi.

Ahmadi merincikan, rencana hibah senilai US$2,94 juta untuk penyelesaian pembangunan asrama mahasiswa Indonesia di Universitas Al Azhar Cairo, Mesir. Sedangkan, sebesar US$3 juta untuk pembelian dan renovasi mesjid Indonesian Muslim Association in America (IMAAM) Center di Maryland, Washington DC. =GAM

Dana Pembangunan TPS Dipotong JAKARTA-Keputusan pemerintah memotong anggaran pembangunan tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2014 disesali Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mereka mendesak supaya alokasi dana pembuatan TPS disamakan dengan Pemilu 2009 yaitu sebesar Rp 750.000.

“Sementara ini pembangunan TPS itu dialokasikan Rp 500 ribu untuk masing-masing TPS. Kami meminta paling tidak disamakan dengan (Pemilu) 2009, yaitu Rp 750 ribu,” ujar Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim di Jakarta, Selasa (25/2).

Arif menilai, minimnya ang-

garan pembangunan TPS akan membuat TPS tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan KPU. Menurutnya, anggaran pembangunan TPS minimal Rp 750 ribu per TPS seperti anggaran lima tahun silam.

“Di TPS itu antara lain harus sewa tenda atau sewa ruangan dan sewa kursi. Standar kami ukuran TPS itu 8x4 meter persegi.

Tenda untuk ukuran sebesar itu mungkin tidak cukup Rp 300 ribu sekarang. Jadi sebenarnya kalau anggaran per TPS Rp 750 ribu juga minimum,” ucapnya.

Arief menambahkan, hingga saat ini, KPU belum mendapat tanggapan atas permintaan penambahan anggaran TPS dari Kementerian Keuangan. Padahal, waktu pelaksanaan pemungutan suara tinggal 43 hari lagi.

“Kalau APBN tidak menyediakan dana itu, kami meminta dukun-

gan pemerintah daerah untuk mengimbau masyarakatnya agar bergotong-royong membantu pembangunan TPS itu,” katanya.

KPU sebelumnya telah menetapkan jumlah TPS untuk Pemilu Legislatif bertambah dari 545.778 menjadi 546.278 untuk pemilihan di dalam negeri dan luar negeri.

Sementara itu, masyarakat difabel menuduh KPU telah melanggar hak azasi manusia (HAM) mereka menyusul penghapusan penggunaan alat bantu berupa template braille pada Pemilu Legislatif 2014, 9 April mendatang.

Ketua Ikatan Alumni Panti Sosial Bina Netra Wyataguna, Suhendar mengatakan, dengan menghapus penggunaan alat bantu surat suara braile tersebut, telah menunjukkan KPU tidak mampu menyelenggarakan pemilihan umum. Selain itu, Suhendar juga menilai, KPU telah melakukan

diskriminasi.

“KPU ternyata telah melakukan sebuah pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran hak pilih kami. Terbukti, dengan menghilangkan alat bantu yang sebenarnya sudah ada sejak beberapa (kali) pemilihan umum,” kata Suhendar.

Suhendar mengatakan, tidak adanya alat bantu memilih pada saat pencoblosan untuk pemilih difabel, akan memperbesar angka “golongan putih” (golput) dalam pemilu.

Menurutnya, setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, punya hak untuk berpartisipasi di bidang politik. Alat bantu berupa template braille itu dikatakan juga olehnya sebagai sebuah bentuk kemandirian kaum difabel dalam partisipasi di pemilihan umum. “Terpaksa kami mengatakan, bukan kami ingin

golput tapi KPU lah yang memaksa kami untuk golput,” tegasnya.

Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Jawa Barat, Yudi Yusfar menambahkan, KPU juga dianggap telah mengabaikan aspek rahasia dalam azas pemilu langsung umum bebas rahasia (Luber) ketika mengganti kebijakan penggunaan template braille dengan penyertaan pendamping untuk penyandang disabilitas.

“Walaupun bagaimana, tetap mengurangi kerahasiaan dan sangat bertentangan dengan azas Luber. Jadi kami dengan tegas menolak pemberian jasa pendamping walaupun dengan keluarga,” bebernya.

Padahal bagi mereka, template braille adalah harga mati dalam pemilu. Pasalnya, ciri khas warga mandiri adalah mampu melakukan sendiri. =GAM/AJI

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 26 FEBRUARI 2014 RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III No. 0309 | TAHUN III

55

KLIRING DAN RTGS

Bank Nakal Harus Disanksi

ant/andika wahyu

KEBAKARAN. Warga mencoba menyelamatkan harta bendanya sementara pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar sejumlah rumah di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Selasa (25/2). Sejumlah warga menyatakan api yang melanda pemukiman padat penduduk tersebut berawal dari sebuah warung tegal.

Angin Segar Buat Konsumen Jasa Keuangan JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menerbitkan beberapa peraturan terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Peraturan pertama adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS) yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2014.

Peraturan lainnya adalah dua Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat dan Surat Edaran tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diterbitkan 14 Februari 2014.

“OJK mengeluarkan POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS) dan SEOJK sebagai aturan pelaksanaan dari POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuan-

gan dengan memperhatikan Pasal 29 UU OJK yang mengamanatkan OJK untuk menyiapkan perangkat, menyusun mekanisme dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, di Jakarta, Selasa (25/2).

Tujuan pengaturan ini adalah untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang cepat, murah, adil, dan efisien serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan.

Muliaman menjelaskan Peraturan OJK tentang LAPS ini mengandung 5 (lima) aspek utama.

Pertama, penyelesaian sengketa antara lembaga jasa keuangan dan konsumen diselesaikan

melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan konsumen oleh lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga jasa keuangan (external dispute resolution) apabila penyelesaian pengaduan konsumen di internal lembaga jasa keuangan tidak dapat diselesaikan.

Kedua, menciptakan infrastruktur dalam penyelesaian sengketa dengan pembentukan LAPS di masing-masing sektor jasa keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

LAPS dibentuk oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan dan setiap lembaga jasa keuangan wajib menjadi anggota LAPS sesuai dengan kegiatan usahanya.

Ketiga, LAPS menerapkan prinsip aksesibilitas, prinsip independensi, prinsip keadilan, dan prinsip efisiensi dan efektifitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan agar penyelesaian sengketa di sektor jasa

keuangan dapat diselesaikan secara mudah, murah, cepat dan efektif.

Keempat, OJK akan menerbitkan Daftar LPAS di Sektor Jasa Keuangan setelah dilakukannya assesment oleh OJK dalam pemenuhan prinsip utamanya.

Kelima, lembaga jasa keuangan wajib mematuhi dan melaksanakan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Selain POJK tersebut, OJK juga menerbitkan 2 (dua) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan dan tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono mengatakan kedua SE-OJK yang merupakan peraturan pelaksana POJK No.1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan berlaku efektif pada tanggal 6 Agustus 2014. =GAM

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) diminta untuk memberikan sanksi kepada perbankan nasional yang secara institusional menetapkan sendiri besaran biaya transaksi kliring dan real time gross settlement (RTGS).

Hal tersebut seperti dikatakan pengamat perbankan dari Universitas Gadjah Mada, Paul Sutaryono di Jakarta, Selasa (25/2). Dia menegaskan, industri perbankan tidak diperkenankan untuk menetapkan biaya kliring dan RTGS tanpa mengikuti ketentuan yang ditetapkan otoritas.

“Sudah barang tentu bank nasional tidak boleh menetapkan biaya kliring dan RTGS sesuka hatinya, kalau besaran biaya itu sudah dipatok Bank Indonesia..

Maka, Bank Indonesia sudah sepatutnya memberi sanksi kepada pelanggar itu,” papar Paul.

Menurut Paul, BI harus mampu mengatur secara tegas mengenai besaran biaya kliring dan RTGS yang selama ini telah membebankan nasabah dengan biaya yang berada di atas ratarata ketentuan bank sentral.

Dia berharap, aturan mengenai biaya transaksi kliring dan RTGS tersebut bisa dirancang secara spesifik melalui Peraturan BI (PBI), sehingga ada sanksi yang jelas bagi bank yang melanggar aturan.

“Hal ini penting dan mendesak untuk dilakukan, agar ada upaya yang semakin melindungi kepentingan nasabah, seperti tercantum pada pilar sistem perbankan dalam Arsitek Perbankan Indonesia (API) yang belum pernah direvisi,” kata Paul sembari menyebutkan, API diluncurkan BI sejak awal 204.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Rosmaya Hadi mengatakan, biaya kliring dan RTGS yang ditetapkan industri perbankan jauh lebih tinggi dari harga yang dipatok BI. Selama ini, ujar Rosmaya, bank membebankan biaya RTGS kepada nasabah mencapai Rp75.000 per transaksi dan untuk biaya kliring dikenakan rata-rata Rp10.000/transaksi. Padahal, BI sudah mematok biaya kliring Rp1.000/transaksi, sedangkan RTGS berkisar Rp7.000- Rp15.000 per transaksi. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

PAJAK

Tidak Bayar Pajak, Dua Restoran Disegel SEMARANG- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang mengakui pada 2013 ada dua restoran yang sempat disegel akibat tidak membayar pajak.

ant/puspa perwitasari

KERJASAMA INDONESIA-RUSIA. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (kanan) berbincang dengan Deputi Perdana Menteri Rusia Dmitry O Rogozin sebelum memulai Sidang Komisi Bersama ke-9 Indonesia-Rusia bidang ekonomi di Jakarta, Selasa (25/2). Pertemuan tersebut membahas perkembangan kerjasama ekspor produk barang, agrikultural, proyek infrastruktur, energi, kesepakatan mempercepat ground breaking pembangunan kereta api khusus batu bara di Kalimantan dan pariwisata.

Industri Maritim Asia Diprediksi Tumbuh Positif JAKARTA- Industri maritim di kawasan Asia diprediksi akan mengalami pertumbuhan positif pada 2014 setelah beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan.

Analis BIMCO, Peter Sand dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa menyatakan, industri bahari akan bergerak ke arah yang tepat pada tahun ini.

“Dengan pulihnya ekonomi sedunia, pandangan penuh optimis bagi pasar perkapalan tak pernah secerah seperti sekarang. Di masa mendatang, kualitas kargo, keamanan pengiriman dan kesiapan untuk melayani permintaan akan menjadi kunci keberhasilan,” katanya ketika menyampaikan rencana penyelenggaraan Asia Pacifik Maritim (APM) ke-13 di Singapura 19-21 Maret 2014.

Roberto Cazzulo dari RINA Group mengatakan selama dasa warsa terakhir, Asia telah memainkan peran yang semakin penting dalam perkapalan.

Permintaan tinggi terhadap pengapalan curah, tersedianya operator pelabuhan kelas wahid, peningkatan teknologi pendukung, inovasi dan serta dukungan kuat dari sektor publik maupun swasta termasuk masyarakat yang terkait, merupakan penggerak yang akan terus menyokong Asia sebagai pemimpin industri bahari.

“Asia berubah dengan cepat dan Asia Pacifik Maritim 2014 merupakan landasan penting bagi para pemain industri,” katanya.

Managing Director Reed Exhibitions Michelle Lim menyatakan APM memadukan pameran, konferensi dan seminar untuk membangun jejaring yang menghubungkan pembeli dari Asia-Pasifik dengan para pemasok bahari internasional.

Kegiatan dua tahunan itu akan digelar di ruangan seluas 21.000 meter persegi diikuti 1.500 perusahaan bahari internasional dari 53 negara dan dihadiri 15.000 pengunjung dari 60 negara meningkat dari 2012 yang menampilkan 1.300 perusahaan serta dihadiri 13.000 pengunjung. =ANT/SUBAGYO

“Sanksi kami berikan secara bertahap. Teguran pertama, kedua, dan ketiga. Kalau tetap tak mempan ya kami segel,” kata Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana di Semarang, Selasa.

Hal tersebut diungkapkannya di sela “Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir Berprestasi Tahun 2013” yang berlangsung di Rumah Makan Sixteen Semarang.

Menurut dia, penyegelan tempat usaha merupakan langkah terakhir yang diambil Pemerintah Kota Semarang jika wajib pajak tetap bersikeras menghindar dari kewajibannya dan tidak mau bersikap kooperatif.

“Mereka ini yang tidak mau bayar pajak sama sekali. Ditegur satu, dua, tiga kali tidak mempan, baru ditutup (disegel, red.),” katanya, seraya enggan menyebutkan nama dua restoran yang dimaksud.

Untuk pengusaha yang menunggak pajak, ia mengakui memang ada saja pihak yang menunggak pajak, tetapi tren pengusaha menunggak ataupun mangkir pajak terus mengalami penu-

runan dari tahun ke tahun.

Apalagi, kata dia, Pemkot Semarang memberikan “reward” (penghargaan) bagi para wajib pajak yang berprestasi dalam konsistensinya membayar pajak dan keterbukaannya dalam pengelolaan keuangan.

Dengan pemberian penghargaan itu, ia mengharapkan para pengusaha bisa termotivasi untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak sehingga pendapatan Pemkot Semarang dari sektor pajak bisa meningkat.

Untuk mengoptimalkan pendapatan sektor pajak, ia mengatakan Pemkot Semarang berencana menerapkan pantauan pajak secara “online” di sejumlah kasir tempat usaha, tetapi masih menunggu dasar hukumnya.

“Kami sudah ajukan penawaran ke semua kalangan perbankan, alatnya juga sudah ada. Tetapi, masih dikaji pijakan hukumnya. Nanti, akan diatur dalam peraturan daerah atau peraturan wali kota,” katanya.

Selain itu, Yudi menjamin oknumoknum pegawai bidang perpajakan yang “nakal” bakal ditindak tegas =ANT/ ZUHDIAR

PERBANKAN

Bank OCBC NISP Syariah Raih 3 Penghargaan JAKARTA-Unit Usaha Syariah (UUS) Bank OCBC NISP kembali mencatatkan prestasinya dengan menyabet tiga penghargaan sekaligus dalam ajang “Islamic Finance Award 2014” untuk kategori Top Growth Financing (1st rank), Top Growth Funding (2nd rank), dan The Best Sharia Unit (2nd rank), kategori bank dengan aset di bawah Rp 1 triliun.

Ini sangat membanggajan disaat usia UUS Bank OCBC NISP baru memasuki tahun kelima. “Kami bangga dan berterima kasih atas penghargaan yang diterima khususnya untuk UUS Bank OCBC NISP,” ujar Direktur Bank OCBC NISP Andrae Krishnawan di Jakarta, Selasa (25/2).

Menurutnya, kepercayaan dan dukungan dari nasabah merupakan semangat bagi OCBCNISP untuk terus berprestasi. Penghargaan ini sekaligus merupakan tantangan dan motivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan pelayanan serta terus menghadirkan produk yang dapat men-

jadi solusi atas kebutuhan nasabah perbankan syariah. ”Pertumbuhan financing dan funding kami di tahun 2013 mencapai masing-masing sebesar Rp 1,4 triliun dan Rp 1,0 triliun atau tumbuh masing-masing sebesar 117% dan 69%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh salah satu produk unggulan kami yaitu pembiayaan KPR iB menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah,” ujar Senior Advisor Koko T. Rachmadi.

Islamic Finance Award 2014 merupakan kegiatan tahunan KARIM Business Consulting (KBC) sejak tahun 2004 yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada Lembaga Keuangan Syariah yang menunjukkan pencapaian kinerja terbaik sepanjang tahun 2013. Penilaian yang dilakukan oleh tim juri independen yang berkualitas tidak hanya didasarkan pada kualitas kinerja saja, melainkan juga tingkat kualitas pelayanan kepada nasabah. = GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ermasalahan di negeri ini cukup komplet, baik di sektor ekonomi, pendidikan, moralitas, pemerintahan, dan di sektor lainnya. Permasalahan di sektor-sektor tersebut sepertinya berdiri sendiri, namun sebenarnya saling terkait, karena memang tak bisa terpisahkan. Maraknya penyebaran video tak sopan beberapa bulan terakhir ini, misalnya, memang sangat memiriskan hati. Lebih memiriskan lagi ketika terungkap aktor penyebaran video tak etis itu diketahui merupakan mantan analis foreign exchange (valuta asing) dan sarjana ekonomi.

Sebagai sarjana ekonomi yang tidak lagi bersedia menjadi analis valuta asing justru menerjunkan diri menjadi aktor perdagangan video mesum untuk membiayai istrinya yang sedang mengandung kiranya cukup mencoreng negeri ini dan menjadi potret kegagalan pendidikan. Sumber permasalahannya tentu tidak serta merta karena desakan ekonomi semata, tidak juga karena faktor pendidikan atau rendahnya moralitas, namun disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang dihadapi negeri ini.

Jenjang pendidikan ternyata belum mampu mencetak outputnya memiliki moralitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintahan juga belum mampu menyediakan lapangan kerja yang dapat menggiurkan output pendidikan sehingga lebih tertarik menjadi pebisnis video maksiat yang sejatinya merusak masa depan pelajar dan negeri ini.

Kesenjangan ekonomi yang begitu tajam telah melahirkan semangat kompetisi meraih harta kekayaan yang tidak sehat, sehingga ada yang tergiur menghalalkan segala cara, tanpa lagi mempedulikan implikasi baik-buruknya dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seharusnya pemerintah, kementerian pendidikan, ekonom, dan kekuatan lain bersatu padu menangani berbagai persoalan di negeri ini. sebab bila dicerna lebih mendalam, berbagai persoalan bersumber dari rendahnya moralitas. Masalah dekadensi moralitas bangsa semakin tahun kian mengkhawatirkan, akibat kurikulum selama ini tidak lagi dibuat dengan memprioritaskan aspek penanaman moralitas, sehingga pendidikan hanya mampu melahirkan regenesi bangsa yang pintar namun tidak diimbangi moral dan prilaku yang terpuji. (*)

Opini

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

77

Menelaah Kebijakan PPG

Salam Songkem

Jebakan Ekonomi

KORAN MADURA

RABU 26 FEBRUARI 2014 No. 0309 | TAHUN III

Semua sarjana pendidikan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Kebijakan tersebut diberlakukan untuk melahirkan guru-guru yang profesional.

K

ebijakan tersebut merupakan amanat Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Profesi Guru Prajabatan. Kebijakan tersebut layak kita kaji kembali. Adanya program PPG ini menyebabkan banyaknya profesi guru diisi oleh para lulusan non kependidikan. Sehingga bagi mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan, maka akan masuk PPG agar mendapatkan pekerjaan.

Adanya PPG pula, ada hal yang harus diperhatikan. Status sarjana kependidikan dan non kependidikan nantinya akan disamakan. Semua mahasiswa jika ingin menjadi guru terlebih dahulu masuk PPG. Ini sama halnya sarjana kependidikan dibandingkan sarjana lainnya sama dalam hal pencapaian menjadi guru.

PPG merupakan kebijakan yang harus dikaji kembali. Memang, hadirnya PPG sangatlah bagus bagi peningkatan kualitas guru. Namun, jika sarjana kependidikan dengan sarjana non kependidikan jika ingin jadi guru sama-sama masuk PPG terlebih dahulu, maka apa bedanya mereka yang mengenyam pendidikan di fakultas pendidikan?

Mereka sejak awal sudah mempelajari untuk menjadi guru.

Mempelajari bagaimana mengajar, mendidik, dan cara menyampaikan pelajaran. Kaidah dan aturan dalam dunia pendidikan sudah mereka pelajari sejak awal. Kalau pun ia sudah lulus dari pendidikannya ia sudah mempunyai bekal untuk mengajar di sekolah-sekolah.

Berbeda dengan sarjana non pendidikan. Mereka mendalami ilmu sesuai dengan jurusannya.

Hanya mendalami disiplin ilmu yang ia inginkan sejak awal.

Mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikan dan mengajarkan disiplin ilmunya. Karena mereka tidak mempelajari dan mengkaji metode dan kaidah dalam mengajar.

Jelas, antara sarjana pendidikan dan non kependidikan sangatlah berbeda. Beda dalam mempelajari disiplin ilmunya.

Sarjana kependidikan sejak awal memang sudah disiapkan untuk menjadi guru. Sehingga berbagai bekal yang dibutuhkan guru sudah disiapkan semasa ia menjadi mahasiswa. Berbeda dengan sarjana non kependidikan, mereka disiapkan bukan untuk menjadi guru atau pengajar. Melainkan mereka disiapkan untuk menjadi profesi yang ia tekuni.

Dari masalah ini, kita dapat memahami, selayaknya sarjana pendidikan tidak lagi perlu untuk mengikuti PPG. Karena perbekalan untuk menjadi guru sudah ia dapati. Bukan hanya perbekalan, mempraktikkan dalam dunia nyata pun sudah dikuasai oleh mahasiswa. Sehingga pemerintah harus menghargai sarjana kependidikan.

Jangan sampai ilmunya yang diperoleh dari saat masih di jenjang Strata 1 menjadi sia-sia, karena diulang kembali di program PPG. Membludaknya Guru PPG merupakan program pendidikan untuk mempersiapkan lulusan 2-1 Kependidikan atau S-1/D-4 non kependidikan yang berminat untuk menjadi seorang guru. Inilah yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Dapat ditaksirkan, bahwa kelak jika kebijakan ini sudah terealisasikan guru di bangsa ini akan membludak.

Entah itu guru yang berkualitas ataupun hanya mengandalkan sertifikat untuk menjadi seorang guru.

Setelah mengikuti PPG, menurut M Nuh, peserta akan mendapatkan sertifikat pendidik profesional dan otomatis mendapat gelar GR yang diletakkan

di belakang namanya. Sebab, guru menurut M Nuh merupakan profesi, sama halnya dokter.

Kalaupun guru itu profesi disamakan seperti halnya dengan dokter, maka tidak menutup kemungkinan ketika ingin menjadi dokter ada progam semacam PPG. Program yang mengantarkan sarjana agar menjadi dokter.

Inilah pendidikan yang dialami bangsa kita. Pendidikan tidak mengarah kepada apa yang telah diperdalami. Tetapi, pendidikan dicampur adukan. Siapa yang ingin menjadi guru, walaupun tidak berasal dari fakultas pendidikan tetap bisa, yaitu dengan mengikuti PPG. Gelar Gr Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dinilai mengabaikan akar permasalahan terkait dengan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik (guru) di Indonesia.

Pemerintah dinilai terlalu sibuk untuk mengurusi pemberian gelar Gr bagi guru yang dianggap profesional. Setiap adanya guru yang profesional dan berkualitas tidaklah seharusnya diberi gelar. Gelar menjadikan keformalan. Sedangkan setiap yang diformalkan akan mengalami penurunan kualitas. Karena pencapaiannya adalah mendapatkan gelar, bukan untuk menjadi guru yang berkualitas dan bermutu.

Upaya untuk meningkatkan kualitas guru tidaklah dengan memberikan gelar. Namun, harus memperbaiki sistem pem-

binaan guru. Pembinaan yang dapat menghasilkan guru yang berkualitas. Guru yang dapat menjalankan pendidikan sesuai dengan cita-cita pendidikan.

Pembinaan dan pendampingan selayaknya terus diberikan kepada guru. Jika kita menginginkan bangsa ini maju, maka perbaikilah pendidikan. Pendidikan yang berkualitas adalah guru yang berkompeten dan profesional. Kualitas pendidikan dan bangsa berpangkal kepada guru. Guru merupakan penggerak pendidikan. Tanpanya, pendidikan tidak akan ada artinya.

Memang, niatan dari pemerintah sangatlah bagus. Memberikan guru posisi yang tinggi.

Yaitu dengan memberikan gelar Gr kepada guru yang sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Meningkatkan kualitas guru, selayaknya tidak diformalkan seperti itu.=

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dinilai mengabaikan akar permasalahan terkait dengan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik (guru) di Indonesia.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 26 FEBRUARI 2014 No. 0309 | TAHUN III

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

OPINI 8

Moral-Agama Bekal Hadapi Korupsi Pemprov Bentuk Lembaga Anti Korupsi Lokal

g. armadianto semeru/koran madura

PENGARAHAN. Sekdaprov. Jatim Akh. Sukardi memberikan pengarahan di acara seminar strategi mencegah korupsi di lingkungan Prov. Jatim bertempat di kantor Inspektorat Prov. Jatim.

SURABAYA – Moral dan agama menjadi dasar penyangga diri sekaligus bekal untuk menghadapi bahaya tindak pidana korupsi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi MM saat membuka seminar strategi mencegah korupsi sektor publik di lingkungan Pemprov Jatim, di Gedung Pertemuan Inspektorat Prov. Jatim, Jl. Raya Juanda Sidoarjo, Selasa (25/2).

Sukardi mengatakan korupsi merupakan permasalahan yang

sangat kompleks tidak hanya berkaitan dengan masalah ekono-

mi saja, tetapi persoalan sosial, politik, hukum, budaya, pendidikan, terutama berkaitan dengan moral dan agama. "Yang paling dominan bisa mencegahnya, yakni moral dan agama seseorang yang dapat menjadi dasar penyangga ke depan bagi kita untuk terbebas dari bahaya korupsi," ungkapnya.

Pemberantasan korupsi, tidak akan pernah hilang jika tanpa

didukung oleh komitmen seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. "Bagaimanapun upaya pemberantasan korupsi, tidak akan berhasil tanpa didukung adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa," tegasnya.

Membentuk Lembaga P2T

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim yang mendirikan Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). "Pemerintah Kabupaten/kota bisa mencontoh P2T, karena P2T merupakan bagian yang bisa dijadikan contoh dimana menerapkan sistem online tanpa mempertemukan orang dengan orang sehingga mencegah adanya tindak korupsi," jelasnya.

Sukardi menjelaskan, Transparency Intenational (TI) dalam publikasinya untuk skor Corruption Perception Index (CPI) di tahun 2013 dari 177 negara dunia, Indonesia menempati urutan ke 114 dengan skor CPI 32 dari skala 0-100. Ini berarti untuk skor nol dinilai paling korup, sedangkan skor 100 berarti dinilai sangat bersih.

Di kawasan regional ASEAN, Indonesia berada pada peringkat keenam di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. "Ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi.

Sementara tuntutan masyarakat akan pengelolaan pemerintahan harus bersih, transparan dan akuntabel semakin mengemuka," imbuhnya.

Sekdaprov berharap, seminar ini dapat merumuskan strategi maupun inovasi baru dalam hal pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik. Karena upaya menangkal korupsi akan bertahan untuk jangka waktu yang lama dengan cara pencegahan secara sistematis.

Seminar tersebut diikuti oleh seluruh Inspektorat di 38 Kabupaten/kota dan menampilkan narasumber dari BPK RI, KPK RI, Kejaksaan dan Kepolisian serta di moderatori langsung oleh BPKP Pusat. = G. ARMADIANTO SEMERU

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dua Komisioner Cadangan KPU Surabaya Segera Dilantik SURABAYA - Dua komisioner cadangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, yakni Herdiana dan Agus Widodo, akan segera dilantik menggantikan dua komisioner yang dinyatakan lolos anggota KPU Jatim, yaitu Eko Sasmito dan Choirul Anam.

"Pelantikan akan dilakukan segera, tapi belum dipastikan jadwalnya. Ini untuk melengkapi komisioner KPU Surabaya karena hanya tiga anggota," ujar komisioner KPU Jatim Gogot

Cahyo Baskoro kepada wartawan di Surabaya, Selasa (25/2).

Ia menjelaskan, sesuai aturan pengganti dua komisioner tersebut adalah dua nama yang masuk dalam daftar cadangan sesuai urutan ke enam dan tujuh.

Sebetulnya, dua nama itu yakni Herdiana dan Nurul Amalia.

Namun, nama terakhir saat ini tercatat sebagai anggota Komisi Informasi Jawa Timur dan memilih tidak meninggalkan lembaganya. Hal ini membuat

nama cadangan di urutan berikutnya naik, yakni Agus Widodo.

Ia mengungkapkan, KPU Kota Surabaya kebutuhannya sangat mendesak karena hanya beranggotakan tiga orang. Karena tidak kuorum maka pihaknya bergerak cepat agar setiap persoalan dan rapat-rapat pleno bisa ditentukan.

"Kami bergerak cepat dan memanggil 2 nama yang menjadi cadangannya. Hari ini kami melakukan verifikasi apakah mereka masih memenuhi syarat atau

tidak dan menanyakan kesediannya," kata mantan komisioner KPU Kabupaten Jember tersebut.

Herdiana dan Agus Widodo sendiri terlihat mengikuti rapat bersama lima komisioner KPU Jatim dan Sekretaris KPU Jatim di kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis 1 Surabaya.

"Berbeda dengan KPU Jember yang komisionernya masih empat orang dan memenuhi kourum.

Masalah di KPU Kota Surabaya lebih mendesak dibandingkan

KPU Jember," kata Divisi Sosialisasi dan Humas KPU Jatim itu.

Sementara itu, Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito membenarkannya dan dalam waktu sepekan ke depan akan segera dilantik.

Menurut dia, mendesaknya kebutuhan komisioner KPU Surabaya karena Pemilihan Umum Legislatif akan segera dilaksanakan, tepatnya 9 April 2014. Pihaknya optimistis keduanya mampu bekerja sama dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. = ANT/FIQIH ARFANI

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

9

PERBAIKAN. Pakde Karwo membantu pasukan TNI yang sedang melakukan perbaikan genteng rumah warga korban erupsi gunung Kelud di Desa Kebon Rejo Kec. Kepung Kab. Kediri. g. armadianto semeru/koran madura

Rp 4,5 M untuk Perbaikan Kandang SURABAYA – Berbagi bantuan terus diberikan Pemprov Jatim untuk menangani korban bencana erupsi Gunung Kelud. Salah satunya berupa dana sebanyak Rp 4,5 miliar untuk perbaikan kandang ternak. Hal itu merupakan wujud kepedulian pemprov untuk hadir dan menyentuh masyarakat secara langsung.

Bantuan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat mengunjungi para pengungsi erupsi Gunung Kelud di Posko Gedung Pertemuan Jasa Tirta Selorejo Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Selasa (25/2).

Ia mengatakan, ada perbaikan kandang ternak sebanyak Rp 4,5 miliar. Anggaran ini di luar dana rekonstruksi untuk perbaikan rumah warga. Bantuan perbaikan kandang perlu dilakukan mengingat kondisi fisik infrastruktur termasuk kandang ternak di daerah terdampak erupsi tersebut benar-benar memerlukan perbaikan secara menyeluruh. Selain untuk perbaikan kandang ternak, anggaran ini juga digunakan untuk membantu suplai pakan hewan ternak.

“Anggaran Rp 4,5 miliar itu untuk rekonstruksi kandang sapi peternakan, bukan kandang sapi peternak rumahan. Kandang sapi peternak rumahan saya yakin biayanya tidak terlalu besar, dan bisa dicover oleh pemiliknya

sendiri,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Dana tersebut, menurutnya, akan digelontorkan bagi para peternak di tiga kabupaten yakni Kediri, Malang, dan Blitar. Berdasarkan inventarisasi Dinas Peternakan Prov. Jatim, selain menyebabkan kematian sejumlah sapi, erupsi Gunung Kelud juga merusak 295 unit kandang sapi di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, 152 unit kandang di Kecamatan Puncu, serta 53 unit di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

Seperti disampaikan sebelumnya, Pemprov Jatim telah menggerojokkan dana APBD Provinsi sebesar Rp 100 miliar untuk memperbaiki dan merehabilitasi sekitar 8.595 rumah yang rusak di wilayah Kediri, Blitar dan Malang akibat letusan Gunung Kelud.

Senin lalu, proses perbaikan rumah yang dikerjakan oleh aparat gabungan TNI dan Polri mulai dilaksanakan. Rencananya 9 Maret nanti, perbaikan rumah

bisa diselesaikan semua bersama-sama antara TNI Polri dan masyarakat. Diharapkan 9 Maret nanti, rumah-rumah tersebut sudah bisa ditempati kembali.

Bantuan lainnya yakni di bidang pendidikan, berupa rehabilitasi sekolah yang rusak dan menyediakan kembali sarana prasarana dan peralatan sekolah yang rusak. Jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp 15 miliar.

Kehadiran Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo di tengahtengah korban bencana kali ini, nampaknya membawa keceriaan bagi para pengungsi Gunung Kelud di beberapa tempat pengungsian di Kabupaten Malang dan Kediri.

Di Gedung Pertemuan PT. Jasa Tirta Selorejo Kecamatan Ngantang misalnya, Pakde Karwo melihat dan memastikan kondisi terbaru sekitar seratus lebih pengungsi yang masih tinggal di tempat pengungsian. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menanyakan kondisi para pengungsi selama di tempat pengungsian sekaligus menanyakan usulan dan harapan yang diinginkan para pengungsi pasca erupsi Gunung Kelud.

Salah satu warga yang menyampaikan usulan yakni Priono, pengungsi asal Ngunjung Desa Pandan Sari Kab. Malang yang

menanyakan realisasi saluran air bersih untuk air minum dan pertanian. Mengenai hal tersebut, Pakde Karwo menuturkan bahwa air minum, rumah, dan sumur menjadi prioritas utama dalam perbaikan yang dilakukan pemprov terhadap masyarakat korban erupsi Gunung Kelud. Selain itu, sanitasi komunal juga dibangun.

“Jadi selain WC, sandang, dan sumur, sanitasi komunal juga menjadi prioritas,” katanya.

Seusai mendengarkan langkah-langkah kongkrit yang dilakukan Pakde Karwo, warga pengungsi mengucapkan terima kasih terhadap Pemprov Jatim yang memperhatikan nasib mereka.

Dikesempatan sama Pakde Karwo juga mengunjungi para pengungsi korban erupsi Gunung Kelud di Kecamatan Puncu.

Gubernur Jatim meninjau perbaikan dan rehabilitasi rumah korban erupsi Gunung Kelud di kawasan Puncu Kabupaten Kediri. Para warga mengeluhkan mengenai genteng rumahnya yang rusak.

Saat meninjau, Pakde Karwo tidak hanya memantau perbaikan rumah yang dilakukan TNI dan Polri beserta warga, tetapi juga ikut mengangkat genteng dan menyerahkannya ke anggota TNI dan Polri yang sedang memper-

baiki genteng rumah warga yang rusak parah.

Pakde Karwo yang didampingi Bupati Kediri Hariyanti beserta rombongan meninjau RT 4 Dusun Laharpang yang berada di tepian aliran lahar Gunung Kelud. Di dusun tersebut ada sekitar 29 KK dan hampir seluruh rumah warga rusak berat. Selain diganti gentengnya oleh TNI dan Polri, untuk sementara ditutup terpal.

Gubernur berjanji segera memperbaiki rumah pengungsi yang mengalami kerusakan berat, juga akan memberikan bantuan traktor bagi para petani.

Ia menyampaikan agar warga bersabar dan berjanji akan memperbaiki rumah warga yang rusak.

“Sabar nggih, mados gentenge tasih angel (Sabar ya, mencari gentengnya masih susah),” ujarnya.

Di dalam setiap kesempatan kunjungannya, Pakde Karwo menerima apa yang diinginkan para pengungsi, seperti mereka minta gentengnya diperbaiki, bantuan untuk pertanian, kebutuhan sanitasi dan air bersih.

Mengenai warga Laharpang yang berada di dekat sungai saluran Lahar Gunung Kelud, Pakde Karwo berencana untuk melakukan relokasi rumah dengan sharing antara Pemprov Jatim dan Pemkab Kediri. = G. ARMADIANTO SEMERU

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

Sampah Jadi Pembahasan se-Asia SURABAYA - Sejumlah menteri lingkungan hidup dan perwakilan negara se-Asia Pasifik menggelar diskusi membahas solusi permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan limbah dan sampah dalam konsep 3R, yakni "reduce, reuse, recycle" ke-5 di Surabaya pada 25-27 Februari 2014.

"Forum ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan sinergi kegiatan antarnegara di Asia Pasifik," ujar Menteri Lingkungan Hidup RI Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA di sela pembukaan Forum 3R di Surabaya.

Prinsip 3R, yakni pengelolaan sampah yang lebih baik untuk lingkungan dengan mengurangi sampah (reduce), menggunakan kembali sampah (reuse) dan

mendaur ulang sampah (recycle).

Forum ini diikuti sekitar 400 peserta yang terdiri dari 100 peserta internasional perwakilan negara maupun ahli dalam bidang 3R dan manajemen sampah serta perwakilan bilateral, multilateral, dan perwakilan PBB. Kemudian, 280 peserta undangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup yang mencakup perwakilan pemerintah pusat dan

daerah, perwakilan sektor swasta, lembaga penelitian dan akademisi, serta LSM. Menurut dia, masyarakat dunia saat ini, khususnya di kawasan Asia dan Pasifik memiliki kemajuan cepat dalam mewujudkan manfaat penerapan 3R pengelolaan limbah dan sampah.

"Beberapa nehara di kawasan ini sudah mengadopsi penerapan prinsip-prinsip 3R dalam bentuk kebijakan, peraturan, strategi serta proyek percontohan skala nasional maupun daerah," kata dia.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI, Imam Santoso Ernawi mengatakan bahwa forum ini merupakan

peluang yang baik bagi proses pertukaran pengalaman dan gagasan tentang pengembangkan koalisi serta kemitraan 3R. "Sebagai negara berkembang, Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan sampah dan 3R. Namun untuk mencapai hasil yang diharapkan maka dibutuhkan dukungan dan kemitraan dengan berbagai pihak," katanya.

Sementara itu, disinggung dijadikannya Surabaya sebagai tuan rumah, Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup RI Rasio Ridho Sani mengatakan karena kota ini sudah menunjukkan kepedulian

terhadap lingkungannya.

"Surabaya masuk kriteria dan sudah membuktikannya.

Ini terbukti dari banyaknya program-program yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakatnya," kata dia.

Tidak itu saja, alasan lainnya menjadikan Surabaya sebagai tuan rumah karena pihaknya menerima laporan bahwa setelah melihat Surabaya secara langsung pasti terkesima dan kagum.

"Wow, Surabaya ternyata luar biasa penataan lingkungan dan pengelolaan limbah serta sampahnya. Itu laporan yang saya terima, sehingga tidak hanya teori saja," kata Rasio. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

SOSIAL

Operasi Kemanusiaan untuk Kelud

MENINJAU. Pakde Karwo saat melihat kondisi lahan terdekat di Desa Kebon Rejo Kecamatan Kepung Kab. Kediri.

g. armadianto semeru/koran madura

ALAT PERTANIAN

Petani Menanti Traktor SURABAYA - Lahan pertanian di Desa Kebunrejo, Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, mengalami kerusakan cukup parah akibat erupsi gunung Kelud. Sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat, Pemprov Jatim akan membantu para petani agar bisa bercocok tanam lagi pasca erupsi Gunung Kelud.

“Salah satu bentuk bantuannya yaitu memberikan alat pertanian, seperti traktor dan peralatan lain, termasuk bibit tanaman apabila dibutuhkan,” ujar Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat mengunjungi para korban erupsi Gunung Kelud di Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Selasa(25/2).

Menurutnya, dengan diberikan bantuan seperti itu, bisa memulihkan semangat para korban erupsi Gunung Kelud agar bisa bercocok tanam lagi. Hal tersebut disebab-

kan saat terjadinya erupsi, tanaman para petani sudah hampir siap panen seperti cabai, duren, dan tomat. Akibatnya, petani mengalami kerugian cukup besar. "Oleh sebab itu, dengan adanya bencana ini, Pemprov Jatim berkewajiban untuk membantu para korban bencana erupsi Gunung Kelud,” tuturnya.

Ia mengatakan, nantinya setelah diberikan bantuan berupa alat pertanian, warga tidak langsung dibiarkan begitu saja. Akan tetapi tetap dilakukan pendampingan.

Petugas dari Dinas Pertanian akan datang untuk melakukan pendampingan, mengajari dan membantu para petani.

“Prinsipnya, semua bantuan dilakukan oleh Pemerintah. Akan tetapi seperti apa saja bantuannya masih harus dirundingkan bersama antara pemerintah, dan warga,” ucap Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Selain itu, akan dirundingkan untuk memberikan bantuan permodalan bagi para petani untuk mengembangkan lagi lahan pertaniannya. “Saat ini masih dirumuskan akan diberikan bantuan tanpa agunan sebanyak Rp. 2.000.000,-“ ungkapnya..

Sebelumnya, di kesempatan yang sama Pakde Karwo juga mengunjungi warga di Dusun Laharpang. Dusun ini, merupakan wilayah pertama yang terkena dampak erupsi Gunung Kelud.

Saking dekatnya dengan Gunung Kelud, hampir semua rumah mengalami kerusakan cukup parah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah, 29 rumah yang berada di sekitar sungai aliran lahar dingin. Ia berjanji akan segera merelokasi 29 warga desa Laharpang yang tempat tinggalnya terkena dampak erupsi Gunung Kelud. = G. ARMADIANTO SEMERU

SURABAYA - Sebanyak 1.987 polisi dari Polres Batu, Polres Kediri, dan Polres/Polresta Blitar melakukan Operasi Kemanusiaan untuk membantu korban bencana erupsi Gunung Kelud (13/2).

"Operasi yang digelar sejak 24 Februari hingga 9 Maret itu merupakan back up kepada Pemkab/Pemkot dan Pemprov, karena itu jajaran Pemkab/ Pemkot dan TNI juga terlibat," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Mapolda Jatim, Selasa (25/2).

Ia menjelaskan ribuan polisi itu tersebar di Ngantang, Pujon, dan Kasembon (Batu) sebanyak dua SSK Brimob dan satu SSK Sabhara, sedangkan di Kediri tersebar tiga SSK Brimob (327 orang), satu SSK Sabhara (115 orang), 200 personel Polres Kediri, dan 20 personel PJR. "Di Kabupaten Blitar tersebar satu SSK Brimob dan 153 personel Polres Blitar, sedangkan di Kota Blitar ada 112 personel Polda Jatim dan 150 personel Polres Kota Blitar," katanya.

Didampingi Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jatim AKBP Bambang Tjahjo B, ia mengatakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam operasi kemanusiaan, antara lain membersihkan jalan dan memperbaiki saluran air dari sumber mata air ke rumah penduduk.

Selain itu, membersihkan fasilitas umum seperti masjid, puskesmas, sekolahan, dan

kantor pemerintahan, memelihara kamtibmas, dan mengawal bantuan dari donatur ke lokasilokasi yang terdampak musibah.

"Kami juga menyerahkan bantuan 50 lembar terpal di Desa Asmoro Bangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, untuk atap sementara akibat banyaknya genteng yang rusak diterpa hujan materiil vulkanik Gunung Kelud," katanya.

Khusus di Desa Laharpan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, ia mengatakan personel kepolisian melakukan pembersihan jalan, memperbaiki sumber mata air, celangap sepanjang 2,5 kilometer, serta memperbaiki masjid dan jalan.

"Di Desa Puncu, Kediri, personel memperbaiki masjid Puncu, memperbaiki SD 2 Puncu, memperbaiki SMP Negeri Puncu, memperbaiki Erlangga Puncu, dan memperbaiki jalan," katanya.

Lain halnya di Desa Satak.

Personel memperbaiki SD 1 Satak, memperbaiki SD 2 Satak, memperbaiki jalan dan masjid, serta memberikan bantuan kesehatan bersama Tim Mabes Polri dan Polda Jatim.

"Kepada ribuan personel itu, Kapolda (Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono) juga menugaskan untuk memelihara Kamtibmas, seperti kemungkinan penjarahan rumah yang ditinggal mengungsi, ternak yang hilang, dan sebagainya," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

11

Kejari Geledah Gedung DPRD BOJONEGORO - Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), Selasa (25/2), mengeledah sejumlah ruangan gedung DPRD terkait dengan dugaan korupsi dana bimbingan teknik (Bimtek) dan dana sosialisasi perundang-undangan tahun anggaran 2012.

g. armadianto semeru/koran madura

MASUKKAN SURAT SUARA. Warga Kendangsari Surabaya saat memasukkan surat suara dalam Pemilukada 2013 lalu di TPS 16 Kendangsari.

PEMILU 2014

KPU Jatim Lakukan Update DPT SURABAYA – Lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim periode 2014 – 2019 akan melakukan update atau pembaruan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hal ini dilakukan supaya tidak ada pemilih hantu, yakni pemilih yang sebenarnya tidak ada, namun namanya tercatat.

Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito di KPU Jatim, Selasa (25/2) mengatakan soal DPT ini merupakan masalah yang krusial dalam Pemilu 2014 ini, maka itu pihaknya akan terus melakukan pembaruan data tiap minggu.

“Sesuai arahan KPU pusat, kami sudah dan terus melakukan update. Yakni, tiap minggu hingga H-7,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data terakhir yang dilansir KPU adalah sebanyak 30.395.994. Data ini sudah mengalami dua kali penurunan.

Sebelumnya, 30.447.008. Per Oktober 2013 lalu, data yang ada masih menunjukkan 30.511.695 orang. Data tersebut terakhir dibersihkan secara menyeluruh pada Desember 2013 lalu.

Ketika itu, ditemukan daftar pemilih yang sudah meninggal dunia adalah 21.589, kemudian anggota TNI/Polri sebanyak 174 orang, ada yang belum cukup umur, dan sekitar 1.700-an tergolong fiktif.

Dikatakannya sebagai komisioner baru, pihaknya memang cenderung melanjutkan. “Karena, tahapan pemilu sudah dekat.

Apalagi, KPU periode sebelumnya sudah menata sistemnya dengan

baik, sehingga praktis kami tinggal memantapkan saja,’’ paparnya.

Eko Sasmito dan empat koleganya baru dilantik pada Jumat (21/2) lalu. Dalam rapat pertamanya, Eko Sasmito didapuk secara aklamasi sebagai Ketua KPU Jatim, Kemudian, Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data dipegang oleh Choirul Anam, ke-

Karena, tahapan pemilu sudah dekat.

Apalagi, KPU periode sebelumnya sudah menata sistemnya dengan baik, sehingga praktis kami tinggal memantapkan saja,’’

Eko Sasmito

Ketua KPU Jatim

mudian Divisi Sosialisasi dan Humas dipercayakan kepada Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Hukum dan Pengawasan dijabat oleh Muhammad Arbayanto, dan terakhir satu-satunya komisioner perempuan di KPU Jatim, Dewita Hayu Sinta, menjadi Komisioner KPU Jatim Divisi Perencanaan Anggaran dan Logistik.

Ia menambahkan, kendati baru menjabat, sudah tidak ada waktu bersantai-santai lagi. ’’Tahapan pemilu sudah di depan mata. Tugas kami harihari pertama adalah menginventarisir apa tahapan yang tengah berjalan, dan apa saja yang telah dilakukan oleh komisioner sebelumnya. Biar tidak mengulang,’’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto mengatakan pihaknya juga fokus melakukan pengawasan terkait DPT tersebut.

“Kami sudah mempunyai salinannya, dan kami juga mempunyai tenaga pengawas lapangan yang selalu meng-update nya tiap hari.

Sehingga, ada kontrol terhadap penetapan DPT,” tuturnya.

Selain itu pihaknya menargetkan Jatim sebagai tempat dengan pelaksanaan Pemilu yang relatif bersih, dan zero incident. ’’Setidaknya seperti di Pilgub Jatim, yang pelaksanaannya nyaris tidak ada gejolak apa pun,’’ ujarnya.

Di Jatim sendiri, skala pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) cukup besar. Selain karena menjadi provinsi dengan jumlah DPT terbanyak kedua di Indonesia (setelah Jabar), tempat pelaksanaannya juga cukup berjauhan.

Total ada 86.386 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Jatim. Pada Desember 2013 lalu, ada penambahan satu TPS lagi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Probolinggo. = G. ARMADIANTO SEMERU

"Kami melakukan upaya pengeledahan karena ada dokumen yang dibutuhkan dalam pengusutan dugaan korupsi dana bimtek dan sosialisasi perundang-undangan," kata Kasi Intel Kejari Bojonegoro Nusirwan Syahrul, usai melakukan pengeledahan.

Ia menyebutkan pengeledahan yang dilakukan, di antaranya di ruangan Wakil Ketua DPRD Abdul Wachid Syamsuri, ruangan Ketua DPRD HM. Thalhah almarhum, ruangan Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Sekretariat DPRD. "Kami bisa menemukan dokumen yang kami butuhkan," ucapnya, seraya menolak menyebutkan nama dokumen yang dimaksud.

Tim Kejari yang dipimpin Nusirwan Syahrul dan Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Daniel Pananangan, melakukan pengeledahan di ruangan Abdul Wachid Syamsuri dengan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Suyuthi dan Sekretaris DPRD Agus Misnanto.

Pengeledahan di ruangan Abdul Wachid Syamsuri berlangsung 1 jam lebih sejak pukul 09.30 WIB sampai pukul

10.30 WIB, yang selanjutkan tim melakukan pengeledahan diruangan Bagian Administrasi Keuangan DPRD. Baik dari ruangan Abdul Wachid Syamsuri maupun darii Bagian Administrasi Keuangan, Tim Kejari membawa sejumlah dokumen yang ditempatkan di dalam kardus.

"Kami juga tidak hapal berapa jumlah dokumen yang kami bawa," ucap Nusirwan.

Menyusul melakukan pengeledahan di gedung DPRD, Tim Kejari melanjutkan melakukan pengeledahan di kediaman Abdul Wachid Syamsuri di Jalan Panglima Polim.

Di dalam pengeledahan tersebut, Tim Kejari juga tidak bertemu langsung dengan Abdul Wachid Syamsuri sama dengan pengeledahan di gedung DPRD, tetapi diterima istri Abdul Wachid Syamsuri.

Dari keterangan yang diperoleh, Kejari setempat melakukan pengusutan dugaan korupsi dana Bimtek yang alokasinya Rp6 miliar dan sosialisasi Perundang-Undangan Rp 2,7 miliar DPRD tahun anggaran 2012. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/mohamad hamzah

UNGKAP PENYIDIKAN KPK. Kosasih Abbas, salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Sawidago Poso mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (25/2).

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 RABU 26 FEBRUARI 2014|NO. 0309|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

RABU 26 FEBRUARI 2014 NO. 0309 | TAHUN III

Satu Hati untuk Bangsa Harus Menjadi Subyek Pembangunan PROBOLINGGO - Menyandang status pelajar mewajibkan setiap anak bangsa yang berada di usia sekolah, menuntaskan kewajiban itu. Belajar tekun, menempa moral dengan serius serta mampu mengaktualisasikan kompetensi dalam hidup harian menjadi beberapa poin dalam upaya penuntasan kewajiban dimaksud.

Mengharapkan masa depan yang gemilang selalu dikaitkan dengan generasi baru yang berkualitas prima. Baik jasmaninya, emosinya juga spiritual ruhaninya.

utamanya pelopor gerakan lingkungan di wilayah kelurahan masing-masing,”ujarnya, saat membuka Saresahan Anak Merencanakan Pembangunan di Kota Probolinggo,

Sayang sekali untuk menuju kondisi prima ini, anak sebagai generasi penerus bangsa masih terhalang program yang baru sebatas jargon.

Tapi, menurut Walikota Hj.Rukmini Buchori, menjadi seorang pelajar bukan saja dituntut melakukan hal-hal di atas. Karena akan memiliki nilai tambah lagi, jika di dalam diri terpatri kesadaran untuk mencintai lingkungan dan menjadi pelopor.

“Kedepan anak di Kota Probolinggo harus menjadi menjadi pelopor pembangunan,

di Gedung Puri Manggala Bhkati, Kantor Walikota, Selasa (25/2).

Menurutnya, anak merupakan substansi pembangunan yang sering dilupakan, padahal anak menjadi generasi yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara. Walikota merasa bersyukur melihat anak sekota Probolinggo yang hadir dalam Sarasehan Anak merencanakan pembangunan, yang juga di motori Dewan Perwakilan Anak.

“Saya sangat bangga, dan mudah-mudahan yang hadir sebagai

penerus pemimpin bangsa. Tidak sekarang, jika kita melihat permasalahan banyak anak yang tersandung masalah, seperti narkoba dan miras,”tandas Walikota Hj.Rukmini.

Walikota Hj.Rukmini Buchori, menambahkan kondisi Kota Probolinggo kurang berpihak terhadap kenyamanan kebutuhan anak.

Pengalaman dilapangan, pemikiran anak masih belum menyentuh untuk berpikir masalah pembangunan. Tentunya ini menjadi tantan-

Probolinggo sebagai Kota Layak Anak, bulan Nopember 2013 yang lalu, melalui Kabid Sosial Budaya Bappeda Kota Probolinggo, menggelar Sarasehan Anak Merencanakan pembangunan Kota Probolinggo.

Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Kota Probolinggo, M. Sonhadji, meminta menjadi anak harus semangat. Sambil menyerukan yel-yel ”Anak Kota Probolinggo luar biasa. Kota Probolinggo makin luar biasa,” kemudian me-

gan pemerintah Kota Probolinggo untuk terus berbuat bagi anak.

“Saya berharap, kedepan seluruh kelurahan dapat di motori oleh anak-anak untuk merubah mind side dalam mengelola lingkungan. Semoga dapat menghasilkan aspirasi yang melekat dengan anak-anak untuk merencanakan pembangunan Kota Proboliggo kedepan,”terangnya.

minta anak yang hadir diajak memikirkan Kota Probolinggo, dan bagaimana memikirkan masalah untuk mencari pemecahannya.

“Proses pembangunan Kota Probolinggo dimulai dari perencanaan, dilaksanakan, kemudian di awasi. Penganggarannya dituliskan dalam APBD, yang merumuskan Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Asset (DPPKA),”ucapnya.

Menurutnya, kita harus memilih sesuai prioritas yang diusulkan melalui perencanaan, di-

Ajak Merencanakan Pembangunan Sukses mendeklarasikan Kota

karenakan sumberdayanya dan anggaran terbatas. Perencanaan pembangunan Kota Probolinggo merupakan bagian sistem perencanaan pembangunan nasional.

“Pendekatan perencanaan pembangunan, tertera dalam penjelasan umum UU No.25/2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional. Proses perencanaan, meliputi pendekatan politik, teknokratik, partsisipatif, top down, serta pendekatan bottom up,” kata M.Sonhadji.

Lebih jauh M.Sonhadji, menjelaskan pendekatan politik pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik Dimana RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

Bahkan memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

“Visi, Misi dan Program Calon Kepala Daerah menjadi RPJM-D setelah terpilih menjadi Kepala Daerah merupakan instrumen pendekatan Politik perencanaan pembangunan,” ucapnya.

Sedangkan pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas. Kemudian pendekatan partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) difokuskan pada masyarakat luas.

Tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai satu kesatuan.

Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat, dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

“Pendekatan partisipatif merupakan salah satu dari 3 pilar good governance, yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.

Proses di mana para stakeholders mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif, keputusan pembangunan serta sumber daya yang berdampak pada mereka,”pungkas M.Sonhadji. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 26 FEBRUARI 2014 NO. 0309| TAHUN III

TPID Nomor Dua Tertinggi Jatim Tipis Diatas Nasional 8,22 persen dan Jawa Timur 7,65 persen PROBOLINGGO – Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Kota Probolinggo mencatat perubahan tahun mendasar Januari 2014, pengukuran inflasi di indonesia menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar 2012 sama dengan 100.

Perubahan mendasar dalam penghitungan IKH baru 2012 sama dengan 100 dibandingkan dengan IHK lama tahun 2007 sama dengan 100, meliputi cakupan kota, paket komuditas, dan diagram timbang.

“Perubahan tersebut di dasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPJS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan Indek Harga Konsumen (IHK),”terang Dudi Herawadi, Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cabang Malang, dalam rapat teknis TPID High Level Triwulan I tahun 2014, di Hotel Bromo View, Selasa (25/2).

Dudi Herawadi mengatakan hasil survei biaya hidup (SBH) 2012 mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan hasil SBH sebelumnya. Dimana SBH 2012 dilaksanakan di 82 kota, yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 49 kota lainnya, yakni 66 kota SBH lama dan 16 kota SBH baru.

“Realisasi inflasi Januari 2014 sebesar 8,54 persen. Inflasi tahunan Januari 2014 juga mencatatkan angka tertinggi selama historis 5 tahun terakhir, yakni 2010-2014 setelah pada 2009 mencetak inflasi double digit 10,26 persen,”tandasnya.

Menurutnya, inflasi tahunan Kota Probolinggo 0,95 persen (mtm) tercatat lebih baik dari Jawa Timur sebesar 1,06 persen dan nasional sebesar 1,07 persen.

Namun, secara tahunan 8,54 persen (yoy) masih menduduki nomor dua tertinggi di Jawa Timur, tipis diatas nasional 8,22 persen dan Jawa Timur 7,65 persen.

“Dengan masih berlanjutnya tren inflasi, Bank Indonesia memperkirakan inflasi Kota Probolinggo pada tahun 2014 sebesar 4,72 persen plus 1,”tandas Dudi Herawdi.

Lebih jauh, Dudi Herawdi, mengatakan secara bulanan inflasi Januari 2014 sebesar 0,95 persen (mtm) terutama di dorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, serta kelompok bahan makanan 2,97 persen (mtm).

Kelompok bahan makanan juga ikut menyumbang tingginya inflasi awal tahun 2014, sebesar

1,45 persen. Sedangkan kelompok yang menghambat laju inflasi adalah makanan jadi, minuman rokok dan tembakau, yaitu deflasi sebesar -0,08 persen.

“Walaupun demikian, terdapat komoditas yang memberikan andil positif terhadap laju inflasi yaitu kopi bubuk, sate, es krim, dan ayam goreng,”papar Dudi Herawadi.

Dudi Herawadi menambahkan, inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 2,97 persen, dan memberikan sumbangan 0,52 persen terjadi karena akibat adanya pemberlakuan kenaikan harga elpiji non subsidi 12 kg pada Januari 2014.

Sementara kelompok bahan

pakan andil naiknya harga komuditas telur ayam ras dan daging ayam ras.

Begitu juga, kelompok sandang mengalami inflasi sebesar 0,52 persen dan memberikan share terhadap laju inflasi sebesar 0,03 persen dari komuditas utama emas perhiasan.” Komoditas utama yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain makanan ringan/snack, wafer, dan gula pasir,”ucap Dudi Herawadi.

Menyikapi hal itu, Walikota Hj.Rukmini Buchori, mengatakan berdasarkan karateristik inflasi Kota Probolinggo, data historisnya selama 2012 – 2014, inflasi tahunan Kota Probolinggo cenderung selalu diatas tujuh kota lainnya, dan dibanding inflasi Jawa Timur.

“Saya berharap inflasi Kota Probolinggo jangan sampai melebihi Jawa Timur, nanti kualat,”tegas orang nomor satu di Kota Probolinggo ini.

gawasan distribusi pupuk lebih optimal yang mampu memberikan stok bahan pangan di Kota Probolinggo.

Selain itu mengoptimalisasi kelompok ternak untuk stok daging, pemberdayaan nelayan untuk pengadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan pendapatan nelayan, optimalisasi bahan dasar dengan melakukan operasi pasar, distribusi raskin, peningkatan kualitas pendidikan dalam pengadaan dana BOSDA. Tak hanya itu, jalur distribusi infrastruktur jalan dengan adanya sarana prasarana yang menunjang pelabuhan. Dan mengoptimalkan layanan listrik, dengan mengutamakan berbagai faktor karena alami pemadaman listrik, serta peningkatan air bersih dengan kenaikan tarif air.

“Kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat diperlukan. Inflasi dapat ditekan dengan baik, dan lebih

makanan ikut menyumbang inflasi sebesar 1,45 persen dengan kontribusi sumbangan inflasi sebesar 0,38 persen, yang meru-

Menurutnya, langkah yang harus dilakukan dengan mengoptimalkan Sekolah Lapang Pertanian Hama Terpadu (SLPHT), pen-

mengoptimalkan lagi yang tergabung dalam TPID,”pinta Walikota Hj.Rukmini Buchori. =M.Hisbullah Huda

13

TANAMAN PADI

Petani Gagal Panen PROBOLINGGO – Puluhan hektare lahan tanaman padi milik petani di desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo diserang ratusan hama tikus.

Akibatnya, kalangan petani terancam gagal panen pada tahun ini. “Hampir semua tanaman padi milik petani rusak,” ujar seorang warga setempat, Wahab kepada wartawan, Selasa (25/2).

Tikus-tikus itu tidak hanya merusak dengan memakan daun padi, namun juga buahnya. Seperti tanaman padi milik Wahab, sebagian tanaman padinya separuhnya mengalami rusak.

Dia menjelaskan, untuk mencegah serangan hama tikus tersebut, para petani mengaku kesulitan. Salah satu cara yang biasa dilakukan oleh para petani untuk mencegah serangan hama tikus itu dengan menggunakan boneka sawah.

Namun upaya pencegahan itu tidak maksimal. Rupanya tikus-tikus yang menyerang lahan tanaman padi milik mereka tidak takut dengan boneka sawah yang dipasang oleh para petani. Boneka sawah itu biasanya dipasang di tengah lahan. “Tikus itu berbeda dengan burung pipit,” tukasnya.

Seorang petani lainnya, Sholeh mengatakan, munculnya hama tikus yang menyerang lahan pertanian itu, membuat kalangan petani kelimpungan. Karena hingga saat ini belum ada solusi untuk melakukan pembasmian.

Sholeh menjelaskan, hama tikus itu tidak hanya merusak tanaman milik petani. Namun juga merusak tanah hingga berlubang dimana-mana.

Lubang-lubang itu kemudian menjadi sarang tikus hingga beranak pinak.“Kalau tikustikus itu terus dibiarkan akan jadi bomerang bagi petani sendiri,” timpalnya.

Sementara itu, Camat Sumberasih, Munaris saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu terhadap keluhan para petani di desa Pesisir. Dia berdalih, selama ini belum ada laporan dari pihak Kades setempat. “Sampai sekarang belum ada laporan dari Pak Kades,” katanya. = Muhammad Sugianto

14

KORAN MADURA

Probolinggo

RABU 26 FEBRUARI 2014|NO. 0309|TAHUN III

Jelang Pileg

NU Larang Keras Politik Uang PROBOLINGGO – Wacana adanya money politic menjelang pemilu mendatang, nampaknya samakin meradang. Money politic itu tentu saja untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Bahkan, kabar yang berkembang di “akar tumpur” besarnya variatif.

Menangggapi wacana tersebut, NU Kabupaten Probolinggo buka suara. Kelompok nahdliyin itu melarang keras adanya money politic menjelang pemilu mendatang.

“NU sangat melarang keras adanya money politik pada saat pelaksanaan pemilu mendatang,”

tandas Ketua NU Kabupaten Probolinggo, KH. Syaiful Hadi kepada wartawan, Selasa (25/2).

Menurut dia, money politik itu tidak mendidik terhadap moral bangsa. Karena pileg tersebut adalah memilih seorang pemimpin. “Mari jangan ciderai demokrasi ini dengan money politik,” tukasnya.

Menghadapi pemilu mendatang, prinsip NU tidak akan kemana-mana, namun berada dimana-mana tetap menjadi sikap komitmen. Itulah sebabnya, NU tidak mau terlibat politik praktis. Namun bukan berarti NUemoh dengan politik.

“Tidak ada fatwa larangan kader NU mencalonkan diri atau tidak pada pileg. Yang jelas, NU sendiri tidak akan kemana-mana,” katanya.

Pria yang sudah menjabat dua periode sebagai Ketua NU Kabupaten Probolinggo itu menjelaskan, sampai sekarang sangat sulit untuk membedakan apa itu namanya money politik. Dia mencontohkan,

seorang pileg mengundang masyarakat makan barengbareng apakah itu dinamakan money politik?

“Saya kira kalau hanya makan bareng-bareng itu bukan money politik. Makanya pengertian arti konotasinya sangat sulit,” terang dia.

Sementara itu, pantauan di lapangan, pelaksanaan pileg yang sudah tinggal dua bulan ini, membuat sejumlah caleg dari berbagai parpol kian gencar melakukan turba. Turba mereka beragam cara dilakukan untuk mendekati masyarakat.

Sikap penolakan soal wacana money politik tersebut, tak hanya dilakukan oleh kelompok nahdliyin, namun juga Gerakan Pemuda (GP) Anshor Kabupaten Probolinggo. Sikap penolakan GP Anshor itu dilakukan karena money politik itu bentuk dari sebuah pembodohan terhadap masyarakat.

“Makanya masyarakat jangan sampai terjebak dengan politik transaksional. Karena itu bentuk sebuah pembodohan,” ungkap salah seorang Wakil Ketua PAC Anshor, Kecamatan Dringu, Achmad Fauzi. =Muhammad Sugianto

Tingkatkan SDM

Bimtek Barang dan Jasa Digelar PROBOLINGGO – Untuk meningkatkan SDM terkait pengadaan barang dan jasa, Pemkot Probolinggo menggelar bimbingan teknis (Bimtek). Bimtek itu digelar sejak 24-27 Pebruari 2014 di hotel Bromo View, Kota Probolinggo.

Kabag Pembangunan Pemkot Probolinggo, Warto kepada wartawan menjelaskan, bimtek itu dilakukan untuk meningkatkan SDM kinerja aparatur di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. “Itu sesuai dengan Perpres Nomer 70 Tahun 2012,” tandasnya, Selasa (25/2).

Menurutnya, pelaksanaan bimtek ini memeliki arti yang cukup penting dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta pemahaman terhadap prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Lebih jauh Kabag Pembangunan Kota Probolinggo, menjelaskan bahwa diselenggarakannya bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelengaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) yang perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa

pemerintah.

“Melalui Bimtek ini diharapkan adanya kemampuan dari para peserta bimtek bisa menambah pengetahuan dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,”papar Warto.

Secara terpisah, Asisten Pemerintahan, Sunardi yang mewakili Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini menjelaskan, kegiatan bimtek tersebut merupakan program untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa yang berada di lingkungan Pemkot Probolinggo. “Kegiatan bimtek ini akan dilakukan secara berkelanjutan,” ucapnya.

Dia menjelaskan, dengan adanya Perpres nomer 54 Tahun 2010 diharapkan dapat tercipta sebuah persaingan yang sehat terkait pembelanjaan Negara.

Tak hanya itu, namun juga soal metode dan prosedur lelang bisa dilakukan secara sederhana. Sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak diinginkan saat proses dan tender lelang yang dilakukan.

Bimtek tersebut dihadiri oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Yasin. Selain itu, hadir juga sejumlah pejabat teras pemkot, serta jajaran satuan kerja (Satker) di lingkungan Pemkot Probolinggo. =Muhammad Sugianto

Kendaraan Bak Terbuka Dilarang Bawa Masa

Polisi Tindak Tegas Parpol Bendel PROBOLINGGO - Pelaksanaan kampanye Pemilu legislatif (Pileg) yang akan berlangsung Maret mendatang. Pihak Polantas Polres Probolinggo melarang keras kepada partai politik peserta pemilu membawa massa kampanyenya dengan menggunakan bak terbuka seperti mobil pick up dan truk.

Alasan polantas atas larangan itu, karena sangat membahayakan pengemudi dan penumpangnya.

“Kami tetap melarang parpol untuk tidak menggunakan kendaraan bak tersebuka saat menggelar kampanye dengan muatan massa pendukungnya,” terang Kasatlantas Polres Probolinggo AKP Warih Hutomo, kepada wartawan, Selasa (25/2).

Seruan atas tidak bolehnya bak terbuka mengangkut massa saat kampanye, menurut AKP. Warih Hutomo, pihaknya telah melaku-

kan upaya peringatan kepada para parpol yang ada di wilayah hukumnya. “Kami melakukan dengan membuat larangan tertulis dalam bentuk surat peringatan yang dikirim kemasing-masing partai politik,”tandasnya.

Selain dengan surat peringatan, pihaknya telah malakukan upaya sosialisasi kepada para parpol dan KPU selaku penyelenggara pemilu. Mereka sudah menyepakati dan menyambut baik atas larang itu.

Dalam massa pelaksanaan kampanye sudah digelar, lanjut dia, masih ada parpol yang bandel dengan nekat membawa massa dengan kendaraan bak terbuka, secara otomatis pihaknya akan mengambil langkah tegas atas pelanggaran yang dilakukannya.

“Jangan salahkan polisi jika larangan tetap dilanggar. Kami sudah

Selain dengan surat peringatan, pihaknya telah malakukan upaya sosialisasi kepada para parpol dan KPU selaku penyelenggara pemilu. Mereka sudah menyepakati dan menyambut baik atas larang itu. memberikan teguran dan sosialisasi kepada parpol. Kalau terbukti melanggar, kami akan tilang kendaraanya. Sebab prilaku itu sangat membahayakan. Karena kedaraan bak terbuka, khusus mengangkut barang bukan mengangkut orang,” tegas AKP. Warih Hutomo.

Secara terpisah, anggota KPU Kabupaten Probolinggo, Jakfar Sodik mengatakan, untuk massa kampanye parpol pileg akan dimulai pada 16 Maret dan akan berakhir pada 5 April mendatang.

“Kepastian jadwal parpol mana yang akan menduduki kampanye pertama, kami masih menunggu keputusan dari KPU Provinsi dan KPU pusat,” paparnya.

Pihaknya membenarkan, dilarangnya parpol mengangkut massa pada saat kampanye menggunakan kendaraan bak terbuka.

Karena sudah ada sosialisasi dan larangan dari pihak kepolisian.

“Jangan sampai parpol saat kampanye malanggar undangundang lalu lintas. Mereka tetap harus mengikuti aturan yang berlaku tentang tata cara berlalu lintas,” ucap Jakfar Sodik.

Menanggapiu hal itu, Ket-

ua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai PKB Kabupaten Probolinggo, Hanafi, membenarkan adanya surat yang dikirim pihak polantas kepada partainya. Isi surat tersebut, melarang parpol menggunakan kendaraan bak terbuka saat kampanye dengan ditumpangi massa.“Kami akan patuhi aturan dan larangan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian,”tuturnya.

Ia menjamin partainya saat massa kampanye tidak akan melakukan kampanye tebuka. Tetapi mereka akan memilih kampanye dengan sistem turba ke PAC-PAC yanga ada di kecamatan-kecamatan.

“Kampanye dan konsolidasi menemui konstituen dianggap langkah lebih efektif dan efisien oleh PKB,” pungkas Hanafi. =Mahfud Hidayatullah

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

Marquez Dipastikan ke Brazil MEXICO CITY - Usia Rafael Marquez sudah tidak muda lagi. Kini usianya 35 tahun. Meski demikian, belum ada juga tanda-tada dia mundur dari dunia sepakbola, ketika para pemain seusianya pada gantung sepatu.

Sebaliknya, Marquez malahan masih tampil oke pada level paling tinggi. Pelatih Tim Nasional (Timnas) Meksiko Miguel Herrera memastikan dia akan membela Meksiko pada Piala Dunia 2014 mendatang. Ini akan menjadi Piala Dunia ke-4 Marquez. Dia pernah membela Meksiko pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang, Piala Dunia 2006 di Jerman, dan 2010 di Afrika Selatan.

Padahal, setelah gagal di putaran kedua Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Marquez menegaskan bahwa itu adalah Piala Dunia terakhirnya mengingat ketika itu usianya sudah 31 tahun.

Dia segera mundur untuk mem-

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

RABU 26 FEBRUARI 2014 No. 0309 | TAHUN III

beri kesempatan kepada para pemain muda.

Ya, Meksiko memang memiliki segudang pemain muda yang siap membela tim senior. Apalagi tim muda mereka menjuarai Piala Dunia U-17 di Peru pada 2005. Di antara mereka itu adalah Hector Moreno yang cukup layak menggantikan Marquez di jantung pertahanan Meksiko. Pemain lain dari generasi emas ini adalah Carlos Vela yang kini membela Real Sociedad dan Giovani Dos Santos yang merumput bersama Villarreal.

Tetapi empat tahun kemudian, Marquez bukan hanya tidak jadi gantung sepatu, tetapi juga mendapat tempat utama di tim Miguel Herrera. “Ini tanggung jawab yang luar biasa besar karena saya harus menjadi contoh,” kata mantan bek Barcelona itu yang bersama Hugo Sacnhez dinobatkan sebagai pemain terbaik sepanjang masa Meksiko.

Dia menambahkan, “Saya sudah memberikan segalanya di tempat latihan sehingga temanteman satu tim bisa menirunya.

Saya bersyukur karena pelatih

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

mempercayai saya. Karena itu hanya satu kata yang bisa saya ucapkan yaitu terus berjuang.”

Kerja keras dan sikap profesional ini sudah dijalankan Marquez sejak dia menekuni sepakbola profesional pada usia 17 tahun bersama klub Guadalajara.

Pada umur 20 tahun, Marquez terpilih sebagai pemain terbaik Liga Prancis karena berhasil membawa Monaco menjuarai Ligue 1 pada karir pertamanya di luar negeri.

Pada 2003, Marquez dipinang Barcelona dan tinggal selama tujuh tahun di Camp Nou. Dia sukses memenangkan juara La Liga, dua gelar juara Liga Champions dan Piala Dunia Antarklub bersama tim Catalan itu. Setelah Piala Dunia Afrika Selatan, Marquez meninggalkan Barcelona dan bermain untuk New York Red Bulls di Major League Soccer (MLS), Liga Sepakbola Amerika Serikat, selama dua musim sebelum pulang kampung untuk membela Leon.

Musim pertama setelah kembali ke Meksiko, Marquez butuh perjuangan keras karena sering dilanda cedera. Akibatnya, pelatih Timnas Meksiko Jose Manuel De la Torre tidak pernah memanggilnya membela Sombrero selama kualifikasi Piala Dunia 2014. Tetapi ketika kursi kepelatihan diambil alih Herrera di saatsaat kritis, Marquez kembali dilirik dan membatu Meksiko keluar dari lubang jarum untuk terbang ke Brasil.

“Saat saya tidak berada di timnas, saya terus bekerja keras

untuk kembali ke penampilan terbaik saya dengan harapan saya memiliki peluang untuk membantu timnas,” ucapnya.

Tekad Marquez itu akhirnya terbayar lunas karena pada pada Apertura 2013, Marquez menjadi seorang pemain yang berbeda. Tiba-tiba dia kembali memperlihatkan keterampilan individu yang luar biasa yang pernah diperlihatkannya selama merumput di Eropa. Herrera lalu memanggilnya untuk menjalani laga play off melawan Selandia Baru.

Di laga ini, Meksiko menyikat Selandia Baru dengan agregat 9-3 untuk akhirnya terbang ke Brasil.

Dan, Marquez menjadi pemain kunci, bukan hanya di atas lapangan tetapi juga di luar lapangan. “Kami hampir tersingkir di kualifikasi, tetapi pada akhirnya kami bisa terbang ke Brasil dan sekarang kami semua harus bekerja untuk lebih berkembang,” kata Marquez yang sudah bermain di Piala Dunia 2002 dan 2006 itu. =AJI

McBride, Lilly, dan Bradley Masuk “Hall of Fame” CHICAGO - Legenda sepakbola putra dan putri Amerika Serikat Brian McBride dan Kristine Lilly serta mantan pelatih Timnas Amerika Serikat Bob Bradley terpilih masuk Hall of Fame Timnas Amerika Serikat. Pemilihan itu dilakukan oleh semua Hall of Fames, pelatih, eksekutif dan media.

McBridge adalah veteran Piala Dunia tiga kali dan mencetak 30 gol dari 95 penampilan internasional bersama Timnas Amerika Serkiat pada periode 1993-2006.

Sedangkan Lilly adalah juara Piala Dunia putri dua kali dan periah medali emas Olimpiade serta mencetak 130 gol dari 352 kali penampilan untuk tim sepakbola putri Amerika Serikat pada periode 1987-2010. Dia adalah pemain putri yang mencatat rekor penampilan terbanyak untuk timnas putri negeri Paman Sam itu.

meraih gelar juara Piala Emas CONCACAF, Zona Amerika Tengah dan Utara.

Selain melatih Timnas Amerika Serikat, Bradley juga pernah menukangi Chicago Fire, New York, Ne Jersey MetroStars dan Chivas USA di Liga Sepakbola Amerika Serikat atau Major League Soccer serta melatih Timnas Mesir. Saat ini, Bradley melatih tim Norwegia, Stabaek.

Sementara Bradley adalah mantan pelatih Timnas Putra Amerika Serikat yang membawa

negara itu ke putaran kedua Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dia juga membawa Amerika Serikat

Timnas Brasil Sementara itu, pelatih Timnas Brasil Luiz Felipe Scolari akhirnya memanggil duo striker Fred dan Jo serta kiper Jefferson untuk bergabung ke skuatnya guna menghadapi laga persahabatan melawan Afrika Selatan di Johannesburg bulan depan sebelum tim Piala Dunia negari samba itu diumumkan. Sebaliknya, man-

tan pemain terbaik dunia dua kali Ronaldinho tetap saja tidak dilirik Scolari.

Meski demikian, peluang Ronaldinho masih memiliki kesempatan untuk unjuk kebolehan dan meyakinkan Scolari agar bisa bermain di Piala Dunia 2014.

Pasalnya, Seleccao, sebutan untuk Timnas Brasil, masih akan menjalani dua laga persahabatan lagi setelah melawan Afrika Selatan sebelum 23 pemain untuk Piala Dunia 2014 diumumkan.

“Ini akan menjadi sebuah ujian yang penting melawan sebuah tim yang baru-baru ini mengalahkan juara dunia Spanyol. Ini juga waktu yag bagus untuk membicarakan kepada para pemain dan pelatih tentang rencana Piala Dunia,” kata Scolari, Senin (24/2) waktu setempat. =ESPN/AJI

16

KORAN MADURA

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

106 HARI LAGI

MARQUEZ DIPASTIKAN KE BRAZIL

McBRIDE, LILLY, DAN BRADLEY MASUK HALL OF FAME

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

NAPOli DAN fiorentina tertahan

STRIKER Fiorentina Mario Gomez dipepet dua pemain Parma pada laga yang berakhir 2-2 di Stadion Ennio Tardini, Selasa (25/2) dini hari WIB. NAPLES - Napoli dipaksa harus berbagi angka saat menjamu Genoa setelah kedua tim bermain imbang 1-1 dalam lanjutan pertandingan Liga Italia Serie A di San Paolo, Senin (24/2) waktu setempat atau Selasa (25/2) dini hari WIB. Kemenangan “Partenopei” yang sudah didepan mata harus buyar pada enam menit jelang waktu normal menyusul gol penyama kedudukan dari pemain Genoa Emanuele Calaio.

Napoli yang mendominasi laga sejak awal sukses membuka keunggulan pada menit ke-18. Adalah Gonzalo Higuain yang melesakan gol ke-13 musim ini seusai memaksimalkan umpan terukur Marek Hamsik lewat tembakannya.

Satu gol tuan rumah pun bertahan hingga turun minum.

Genoa mencoba meningkatkan agresifitas serangan begitu interval kedua dimulai. Tidak kunjung mendapatkan hasil konkret, tim tamu melakukan sejumlah pergantian pemain.

Setelah memasukan Ioannis Fetfatzidis untuk menggantikan Alberto Gilardino pada awal babak kedua, pelatih Genoa Gian Piero Gasperini kembali memasukan striker Calaio menggantikan Marco Motta pada menit ke-63.

Keputusan tersebut ternyata terbukti jitu. Calaio yang merupakan pemain pinjaman dari Napoli mampu

GONZALO HIGUAIN

mencetak satu gol untuk Napoli pada saat menjamu Genoa di Stadion San Paolo, Selasa (25/2) dini hari WIB. Sayangnya, Genoa mampu menyamakan kedudukan di menitmenit akhir.

menyelamatkan timnya dari kekalahan. Pada menit ke-84, sang bomber melepaskan sepakan melengkung dari jarak 30 meter yang gagal dihentikan kiper Napoli Pepe Reina.

Pada partai lain, berlaga dengan sepuluh pemain, Fiorentina berhasil menahan imbang Parma di Ennio Tardini dengan skor 2-2, Selasa (25/2) dini hari WIB. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui lewat aksi Antonio Cassano pada menit ke-39 setelah mengkonversikan sodoran manis Carvalho Amauri.

Namun, Fiorentina mampu meresponnya hanya selang dua menit. Berawal dari penetrasi yang dilakukan Alessandro Matri, pemain pinjaman dari AC Milan ini kemudian melepaskan umpan ke dalam kotak penalti yang disambut oleh Juan Cuadrado di muka gawang.

Parma yang bertekad mempersembahkan poin penuh dihadapan pendukungnya sendiri kembali unggul pada menit ke-51 melalui eksekusi penalti.

Tertinggal satu gol, kondisi Fiorentina semakin memburuk menyusul kartu kuning kedua alias kartu merah yang diterima Modibo Diakite dua menit dari gol Amauri.

Namun, “La Viola” berhasil memaksakan hasil seri ketika laga menyisakan lima menit waktu normal. Fiorentina berhasil menyamakan keadaan melalui pemain penggantinya, Matias Fernandez, melalui sepakan bebas. Hasil tersebut membuat tidak ada perubahan di papan klasemen sementara.

Napoli masih berada di posisi ketiga dengan koleksi 51 poin, sementara Fiorentina bertengger tepat di bawahnya dengan gap enam angka. Sementara, Parma tetap menjaga asa mereka lolos ke Eopa musim depan karena tidak tergeser dari peringkat tujuh klasemen dengan koleksi 37 angka. Sedangkan, Genoa masih tercecer di peringkat 11.=ESPN/AJI

16

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

RABU

KORAN MADURA

26 FEBRUARI 2014 No. 0309 | TAHUN III

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

AA

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BANGKALAN - Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Bangkalan rupanya dihentikan sementara oleh Kejaksaan Negeri (Kejari). Lembaga tersebut menilai tidak ada unsur kerugian negara, seperti kasus bantuan sapi yang telah diaudit oleh BPK RI. Tiga kasus lainnya, dugaan korupsi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Pengerjaan proyek BPWS, dan Sekretariat DPRD Bangkalan juga dihentikan penyelidikannya, karena ketiganya telah melakukan pengembalian ke kas negara.

Keempat kasus tersebut telah dilaporkan Bangkalan Coruption Watch (BCW) beberapa waktu lalu. BCW yang berubah menjadi Madura Coruption Watch (MCW) melaporkan kasus tersebut lantaran ada indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi berdasarkan audit BPK. ”Karena uangnya sudah

Empat Kasus Kerah Putih

Dihentikan Kejari Tidak Menemukan Alat Bukti Baru dikembalikan, sebelum ada laporan tentunya kasus tersebut dihentikan sementara. Kecuali ada temuan bukti baru, Kejari bisa menindaklanjuti kasus tersebut,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangkalan, Joeli Soelistyanto, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin (25/2).

Joeli menjelaskan pengembalian dana yang dinilai merugikan keuangan negara tersebut dilakukan pada Mei tahun lalu.

Sedangkan pelaporan dilakukan pada akhir tahun 2013. Kasus tersebut tidak bisa ditindaklan-

juti, karena urusan dengan BPK sudah selesai. Dia menyebut kasus tipikor merupakan kasus yang tersistem, sehingga tidak mudah dilakukan penyelidikan.

Kejahatan ini dilakukan oleh kaum krah putih yang mempunyai kemampuan intelektual.

Direktur MCW Syukur mengaku sangat kecewa dengan kebijakan yang diambil Kejari.

Sebab kasus tersebut dihentikan sementara. Pertama, kasus bantuan sapi, hilang begitu saja karena tidak ditemukan kerugian negara berdasarkan audit BPK. Padahal, sebelum hasil audit

turun, Kejari telah menetapkan tersangkanya. Tiga kasus lainnya nyata-nyata telah ada indikasi kerugian berdasarkan audit BPK juga dihentikan, padahal meskipun sudah mengembalikan ke kas negara, lantas tidak menghapus delik perbuatan pidananya. ”Seharusnya tidak ada alasan menghentikan kasus tersebut, meski mau mengembalikan kerugian uang negara,” jelasnya.

Menurutnya, perbuatan tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi. Dirinya menyamakan ketika ada maling ayam yang telah terbukti mencuri, lalu dikembalikan barang bukti ayam tersebut. Apakah tidak ada sanksi hukum, ketika yang bersangkutan telah mengembalikan barang buktinya/ayamnya. Kenyataannya, maling ayam tetap diproses secara hukum, tanpa menghilangkan delik pidananya.

Berdasarkan data dari MCW, dugaan tindakan korupsi yang melibatkan 3 lembaga tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.102.952.694,00. =MOH RIDWAN/RAH

PERTANYAKAN. MCW saat mendatangi Kejaksaan Negeri Bangkalan, kemarin (25/2), terkait perkembangan laporan yang pernah diajukan sebelumnya.

KASUS TIPIKOR YANG DIHENTIKAN SEMENTARA Terlapor: Kontraktor Pelaksana PT Sumber Usaha Putra Alam Indah • Bantuan sapi pada tahun 2010 di empat kabupaten di Madura, program Dinas Pertanian dan Peternakan Jatim, dengan nama kontrak kegiatan peningkatan populasi sapi. Pada saat itu Kejari telah menetapkan dua orang tersangka, namun kasus tersebut ditutup lantaran hasil audit BPK RI tidak ditemukan kerugian negara. Dengan kontraktor pelaksana PT Sumber Usaha Putra Alam Indah senilai kontrak Rp 4.999.000.000 Terlapor: Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) keterangan laporan Tahun Anggaran 2012 • Pelaksanaan Enam Kegiatan Dukungan Operasional Pengadaan Barang dan Jasa bagi Unit Layanan Pengadaan Tidak Sesuai Surat Perintah Kerja Sebesar Rp 243.251.365 • Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Tidak Sesuai Kategori Usaha yang Dimiliki Rekanan dan Kekurangan Volume Fisik pada Lima Pekerjaan Sebesar Rp 77.665.929 Terlapor: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan • Rekapitulasi Biaya Kunjungan Kerja (Kunker) yang Tidak Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Rp 379.840.400,00 Terlapor: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Adanya ketidaksesuaian permohonan pendaftaran akta kelahiran dengan total Rp. Rp 1.402.195.000,00 • Indikasi penghilangan data pemohon akta kelahiran.

• Penerimaan denda retribusi jasa umum atas keterlambatan pelaporan kelahiran yang tidak disetorkan ke bendahara penerimaan itu dan jumlah yang tidak disetor ke kas daerah.

• Pengadaan blanko kutipan akta kelahiran tanpa melalui mekanisme APBD.

moh ridwan/koran madura

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 26 FEBRUARI 2014 No. 0309 | TAHUN III

PENYAKIT CHIKUNGUNYA

Dinkes Jangan Berpangku Tangan

SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep meminta Dinas Kesehatan setempat tidak berpangku tangan dalam menyikapi merebaknya penyakit chikungunya di Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep. Sampai saat ini, dinkes mengaku belum menerima laporan, meski warga sudah hampir seminggu meresahkan penyakit tersebut. ”Seharusnya pihak Dinas Kesehatan tidak harus menungu sampai ada laporan tertulis untuk memberikan pencegahan. Sebab, itu merupakan penyakit yang mudah menular.

(Dinkes) harus sigap dong,” pinta anggota Komisi D DPRD Heri Effendi, Selasa (25/2).

Jika penderita chikungunya tidak segera tertangani, Politisi Hanura itu mengancam akan memberikan teguran. “Jika memang terpaksa, maka kami selaku konterpatnya Dinkes, dengan cara apa pun pasti kami akan menegur terhadap Dinkes, baik kepada Kabid Pencegahan, lebih-lebih kepada Kepala Dinasnya,” ancamnya.

Magister ilmu kesehatan itu tidak ingin korban chikungunya lumpuh karena tidak segera mendapat perawatan. ”Jika tidak segera ditangani, maka bisa jadi, korban akan lumpuh total, sehingga tidak bisa untuk beraktivitas apa pun.

Dan ini menyangkut keselamatan warga, makanya Dinkes itu harus tetap sigap dalam kondisi apa pun,” terangnya.

Katanya, tak ada alasan bagi pemerintah untuk berdalih karena tiap tahun ada anggaran khusus untuk mencegah penyakit chikungunya. ”Semestinya adanya anggaran itu bisa dimaksimalkan dengan baik, sehingga penularan penyakit tidak selalu menyiksa warga,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sumenep Anugerah Rizka Rahadi belum bisa dikonfirmasi saat hubungi Koran Madura. Kemarin, ia mengatakan, penyakit chikungunya tak separah demam berdarah dengue. =JUNAEDI/MK

HARGA CABAI PEDAS Pembeli cabai saat menawar harga di Pasar Anom Baru Sumenep, Senin (24/2).

Harga cabai kecil per kilogramnya mencapai Rp 60.000 dari sebelumnya yang hanya Rp 20.000.

Sementara harga cabai rawit yang semula Rp 25.000 naik menjadi Rp 55.000. Naiknya harga cabai akibat cuaca.

Peserta UN 25.848 Siswa Korban Asusila Tetap Boleh Ikut Ujian Nasional SUMENEP - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep menetapkan jumlah Daftar Nominasi Tetap (DNT) Ujian Nasional (UN) tahun 2014 sebanyak 25.848 siswa.

“DNT UN untuk tahun tahun 2014 sebanyak 25.848 siswa dengan kebutuhan ruang sebanyak 1.305,” ucap A. Shadik, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) pada Selasa (24/2).

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah peserta UN SMP hingga SMA. Dari 25.848 siswa tersebutnya rinciannya adalah untuk siswa SMP/MTs sebanyak 15.618 peserta, dengan kebutuhan 780 ruang; SMA/MA sebanyak 9.195 siswa, dengan jumlah ruang 459; dan SMK sebanyak 1.035 siswa, dengan kebutuhan 66 ruang.

Sementara khusus proses validasi data peseta UN, Shadik menyatakan, penetapan DNT UN itu setelah melalui proses yang panjang. “Pertama, sekolah menyetor data ke Disdik, kemudian direkap, dan dilaporkan ke Jawa Timur. Pada saat itu, status data UN masih daftar nominatif

semantara atau DNS. Sampai di Jatim, dikembalikan ke Kabupaten, kemudian diperiksa dan didata lagi oleh kami. Karena kami pikir siapa tahu masih ada yang belum terdata, atau juga ada yang perlu dicocokkan, khawatir ada yang meninggal. Nah, setelah pendataan kembali, diserahkan lagi ke Pusat, baru jadi DNT,” jelasnya.

Ditanya apakah data itu sudah tidak ada perubahan lagi, kata mantan Kabid Dikdas itu, jika statusnya sudah daftat nominatif tetap (DNT), maka tidak berubah lagi, jumlahnya sudah final.

“Tetapi jika masih ada yanga belum tercatat, dan dia benar-benar adalah siswa asli sekolah tersebut,

maka akan kami akomodir, kemudian akan kembali diserahkan lagi ke Jatim,” terangnya Namun, meski jumlah peserta atau DNT sudah ditetapkan, tetapi nomor pesertanya masih belum ada, karena pelaksanaannya memang masih lama. “Kalau nomor pesertanya masih belum ditetapkan, karena pelaksanaannya masih tinggal satu bulan lebih,” terang Shadik.

Jadwal pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA dan SMK tanggal 14-16 April, sedangkan SMP/MTs sederajat pada bulan Mei 2014 Disinggung soal siswa hamil, kata Shadik, setiap sekolah punya tata tertib. Artinya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terhadap tatib dan aturan sekolah. “Karena ketika penerimaan siswa baru, wali siswa sudah diundang oleh pihak sekolah, dan tatib itu dibacakan kepada wali siswa. Jika manakala murid melanggar tatib, tettu ada sanksinya. Karena sekolah adalah tempat penanaman moral. Nah, sehingga

kalau ada siswa hamil karena berhubungan intim, maka sekolah akan mengeluarkan siswa tersebut, otomatis mereka tidak bisa ikut ujian, karena sekolah tidak memasukkan kepada data base,” jelasnya.

Namun demikian, lanjut Shadi, aturan itu hanya berlaku bagi siswa hamil akibat pergaulan bebas. “Tetapi jika hamil karena kasus asusila seperti pemerkosaan, karena sifatnya dipaksa, maka anak tersebut bisa ikut UN. Sebab ia hamil karena diperkosa secara paksa. Dalam artian, bukan unsur kesengajaan. Sehingga tidak mencabut hak anak untuk ikut UN,” jelasnya.

Bagi mereka yang hamil karena menikah sesuai tuntutan agama, tetapi masih dalam usia sekolah, Shadik menyatakan bahwa mereka juga tidak boleh ikut UN. “Kalau masih sekolah jelas, anak itu masih berada pada usia sekolah, jadi tidak bisa juga, masak menikah juga mau sekolah,” pungkasnya. =SYAMSUNI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

C

PROYEK BINA MARGA

10 Rekanan Diputus Kontrak SUMENEP – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumenep memutus kontrak 10 rekanan proyek karena tidak bisa menuntaskan hingga batas waktu pada 31 Desember 2013.

Proyek APBD sebesar Rp 6 miliar itu tersebar di beberapa kecamatan di daerah daratan dan kepulauan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumenep Edy Rasiyadi menjelaskan, 10 rekanan mamang sudah selayaknya diberi sanksi sampai diputus kontrak. ”Sanksi itu memang seharusnya sudah dijatuhkan terhadap 10 rekanan itu, karena mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” katanya tanpa menyebutkan nama CV yang diblack list.

Menurutnya, 10 rekanan tidak bisa mengerjakan proyek karena terkendala alat proyek yang kurang memadai. "Keterlambatan ini bukan karena pihak rekanan jengkel, namun karena sampai saat ini Kabupaten Sumenep masih belum memiliki MP, sehingga harus menggantungkan

terhadap Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang. Sementara di dua kabupaten itu pekerjaannya ful semua," terangnya, Selasa (25/2).

Akibat sanksi tersebut, rekanan tidak diperbolehkan mengambil proyek pemerintah selama 2 tahun berturut-turut.

"Peraturan ini tidak hanya berlaku di daerah saja, melainkan juga berlaku di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain tidak mendapatkan proyek selama 2 tahun, rekanan juga akan diklaim jelek dalam mengerjakan proyek walaupun hasil proyek tidak demikian.

"Itu sebagai shock terapy bagi rekanan yang lainnya, sehingga kedepannya lebih hati-hati dalam

melakukan pekerjaan dan mengutamakan kualitas dari pada kuantitas," jelasnya.

Sementara anggota Komisi C DPRD Sumenep A. Mawardi mengimbau Bina Marga saat memilih rekanan tidak hanya melihat lebelnya saja. Harus mengutamakan personalnya. ”Dalam CV itu kan ada direktirnya, jika sudah tidak kreadibel dalam melakukan pekerjaan, ya tidak usah diberi lagi walaupun dengan nama CV yang lain,” pintanya.

Pemerintah juga diminta memperketat pengawasan, sehingga rekanan bekerja sesuai RAB. ”Walaupun pengawasan itu telah diberikan terhadap konsultan, maka pihak PU harus intens juga dalam mengawasinya. Jika memang diketahui konsultannya itu sudah tidak beres dalam melakukan pengawsan, silakan saja konsultnnya juga di-black list,” terangnya. =JUNAEDI/MK

KESEJAHTERAAN

Pemerintah Dinilai Kurang Sigap SUMENEP – Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sumenep Fauzan menilai pemerintah kurang tanggap dalam menyikapi nasib warganya yang miskin.

“Masak dari sekitar 20 kilometer dari Kota Sumekar, baru diketahui bahwa ada warga yang telah miskin selama berpuluh tahun, tetapi masih belum disentuh oleh bantuan,” katanya mengomentari nasib warga miskin kakak beradik yang sudah lumpuh selama puluhan tahun yang tinggal di bekas kios pasar.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Hery Koentjoro P mengatakan telah melakukan pendataan warga kurang mampu di beberapa daerah, bahkan rumah Abdurrahman dan Misnati itu sudah ter-cover di Dinsos. “Karena kami bisa memberikan bantuan dalam hal apa pun, yang penting melalui prosedur yang ada,” ucapnya, Selasa (25/2).

Sebagai kelapa dinas yang baru, pihaknya berjanji akan lebih sigap dalam memperhatikan nasib warga miskin. “Karena walau-

BERKOMPETISI. Salah satu peserta saat mengikuti lomba yang digelar Takmir Masjid Al Utsman Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng.

Masjid Al Utsman Gelar Lomba SUMENEP – Dalam rangka memeriahkan peringatakan Maulid Nabi Muhammad, Takmir Masjid Al Utsman Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, menggelar serangkaian lomba selama 45 hari. Lomba yang dihelat di halaman masjid diikuti sebanyak 350 peserta dari berbagai daerah.

Tujuan diadakannya lomba di masjid di bawah naungan KH. Mayhurat Utsman itu juga mengasah kemampuan. Lomba semacam itu memang rutin digelar tiap tahun, dan saat ini sudah tahun ke-12.

Kepala Desa Lenteng Barat Darorul A’la Masyhurat mengatakan, digelarnya lomba itu selain dalam rangka memeriahkan maulid nabi, juga untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti syariat Islam.

”Jadi, kami harapkan kedepannya bisa semakin kuat dalam melakukan syariat Islam. Artinya kita berlombalomba dalam kebajikan,” katanya.

Sedangkan lomba yang digelar meliputi 8 kategori, di antaranya lomba Tartilul Qur’an, Pidato, Cinta Rasul, Kiroah bi al-Taghanni, Tahfidh Al Qur’an 30 juz dan 10 juz, Shalawat Hadrah, Orkes Gambus dan Dangdut.

Dari tiga kategori lomba, yakni lomba Tahfidh Al Qur’an, Pidato, dan Orkes Gambus dan Dangdut, akan diambil tiga pemenag utama untuk mengikuti lomba tingkat nasional. Sedangkan pemenang lomba lainnya akan mendapat hadiah berupa motor dan puluhan door prize. =*/JUNAEDI

KEHILANGAN BKPP bernopol M 3840 WD a/n Achmad Zahrie MS d/a Dsn Tanapote RT 08 RW 04 Desa Aengdake Kecamatan Bluto, Sumenep.

Hery Koentjoro P

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep pun program itu melalui usulan dari bawah, tetapi kami tetap bergerak melakukan pendataan terhadap beberap daerah,” timpalnya.

Terkait dengan bantuan rumah yang akan diberikan kepada keluarga miskin dan kedua anak cacat itu, ia mengatakan sembari didamping Kabid Rehabilitasi Sosial, Zainuril Qomari bahwa pada tahun anggaran 2014, Dinsos

akan memberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).“ Keluarga itu sudah masuk daftar penerima bantuan RTLH tahun ini, Insya Allah April sudah bisa direalisasikan” paparnya.

Soal dua anak yang lumpu selama puluhan tahun, kata Heri, pihaknya tidak bisa apa-apa, mungkin kata Heri hanya bisa mempermudah saja. =SYAMSUNI/MK

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

Bidan Pungut Biaya Tinggi Persalinan Dewan: Tidak Boleh Ada Uang Jaminan dalam Bersalin SUMENEP – Layanan program jaminan persalinan (jampersal) bagi ibu hamil yang di luncurkan pemerintah pusat, dikeluhkan warga Desa Longos, Kecamatan Gapura. Pasalnya, ada sebagian warga harus bayar biaya tinggi untuk proses persalinan. Padahal, menurut mereka, baru sekarang ini harus bayar tinggi.

Keluhan itu diutarakan Moh. Royyis, suami Ramlah, salah satu pasien persalinan asal Gapura yang dimintai biaya tinggi oleh bidan. Walau dirinya dikategorikan sebagai masyarakat yang kurang mampu, tetapi pasangan suami-istri yang anaknya baru lahir beberapa waktu lalu harus bayar Rp 1.300.000. Padahal ia menyatakan bahwa untuk ibu hamil sudah ada program jampersal untuk biaya persalinan. “Namun, kenapa masih ada pungutan biaya persalinan,” ucapnya, Selasa (25/2).

Sepengetahuan dirinya, sesuai aturan pasien, biaya persalinan itu dibiayai oleh pemerintah, dan dibebaskan dari punggutan atau bi-

aya apa pun. "Makanya saya sangat terkejut ketika bidan di Gapura itu mematok biaya yang cukup tinggi.

Saya sangat kecewa terhadap bidan yang telah mematok biaya tinggi untuk pesalinan istri saya, " ungkapnya kepada Koran Madura.

Menurut dia, keluhan itu bermula saat melakukan persalinan di salah satu bidan di Gapura. Sebenarnya, ia mengaku tidak ingin merujuknya ke bidan di Gapura, tetapi karena ada rasa khawatir, proses persalinannya kurang lancar, akhirnya ia pun merujuknya ke bidan tersebut.

"Tapi setelah selesai dilakukan tindakan oleh bidan itu, dan meminta rincian dana, saya diminta uang sebesar Rp 11.300.000. Akh-

irnya karena saya tak punya uang sebesar itu, saya pun masih belum membayarnya," keluhanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Erfan, suami Alma. Dirinya juga mengeluhkan biaya persalinan yang cukup tinggi. Dia mengaku tidak keberatan jika dimintai dana soal biaya persalinan tersebut, asalkan masih dalam batas wajar. "Yang sangat disayangkan, itu tidak wajar, kenapa harus dengan biaya yang berat bagi kami untuk membayarnya," terangnya.

Dari pengakuan dua korban pungutan biaya bidan itu, kini hampir semua bidan memasang target biaya tinggi. Menurut informasi yang dihimpun Koran Madura dari beberapa warga, beberapa bidan desa yang ada di Kecamatan Gapura seolah telah bersepakat akan menarik biaya yang cukup tinggi.

“Kami berharap, fenomena ini segera diatasi oleh pemerintah, terutama oleh Dinkes. Sebab, hal ini sudah bernuansa kapitalisasi pada biaya persalinan. Sebab tidak wajar jika harus bayar Rp 9.50.000 hingga Rp 11.300.000 sekali bersalin,” jelas Nur Kholis, salah satu tokoh pemuda asal warga Gapura.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep, Nur Asyur mengatakan bahwa

kasus tersebut ada beberapa kemungkinan. Salah satunya, pasien bersalin itu belum memiliki kartu pesalinan (jampersal) ibu hamil.

“Bisa memiliki jampersal, tertapi belum lengkap, sehingga untuk melengkapi itu, dia diizinkan untuk pulang untuk mengurus kartu Jampersal, tetapi dengan menyimpan uang jaminan. Baru setelah melengkapi administrasinya, uang jaminan itu akan dikembalikan,” jelasnya.

Selain itu, ada juga kebijakan bidan minta biaya kepada pasien sebagai syarat untuk menunggu jampersalnya turun. Tetapi ketika jampersalnya turun, maka uang itu akan dikembalikan. “Nah, yang kedua inilah yang tidak kami izinkan, karena kami merasa keberatan dengan kebijakan itu. Bahkan keberatan kami sudah saya sampaikan kepada Dinas Kesehatan, agar uang jaminan yang diminta oleh bidan tidak diperbolehkan dengan alasan menunggu turunnya kartu Jampersal,” terangnya.

Dia menjelaskan bahwa, pelayanan Jampersal tersebut dipergunakan untuk empat sasaran antara lain pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan hingga 42 hari setelah melahirkan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB setelah persalinan

dan pelayanan bayi baru lahir 0 hingga 28 hari. “Semua biayanya itu ditanggung oleh pemerintah pusat,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa program jampersal sendiri sudah diperkenalkan oleh Menteri Kesehatan sejak tahun 2011. “Dan Jampersal tersebut ditujukan untuk masyarakat yang belum mempunyai jaminan pelayanan kesehatan, dan tidak terbatas pada masyarakat miskin atau kurang mampu, meski pun sebenarnya Jampersal adalah perpanjangan dari Jamkesmas,” terangnya.

Diketahui bahwa bedanya jamkesmas dan jampersal ada pada jenis pelayanan yang diberikan, dimana jampersal hanya melayani ibu hamil (empat kali pemeriksaan selama hamil), melahirkan baik di puskesmas, bidan polindes (bidan desa), Bidan Praktek Mandiri ( BPM ) atau klinik bersalin yang mengikuti program jampersal. “Atau bahkan di rumah sakit pemerintah atau di rumah sakit swasta yang mengikuti program jampersal,” tambahnya.

Disinggung soal tarif biaya yang tinggi dipatok oleh bidan tersebut, politisi PKS tersebut menjelaskan bahwa soal tarif sudah diperdakan di Kabupaten Sumenep. “Bisa dikroscek ke Dinas Kesehatan, apa benar tarif persalinan bagi yang belum memiliki Jampersal adalah seperti itu,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Anugerah Rizka Rahadi belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi mengaku sedang ada rapat dan disuruh menemuinya hari ini.

“Mohon maaf, Mas, saya masih rapat, besok aja ke kantor,” ucapnya singkat melalui saluran telepon. =SYAMSUNI/MK

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasar Masuk Pembahasan APBD-P SUMENEP – Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengungkapkan, selama ini pihaknya fokus terhadap renovasi Pasar Anom Baru sehingga pembahasan pasar tradisional yang ada di tingkat kecamatan tidak pernah dibahas. Pihaknya akan membahas keberadaan pasar tradisional pada rapat APBD Perubahan. ”Kita pastikan akan membahas masalah pasar tradisional di perubahan anggaran nantinya.

Karena memang selama ini, sentuhan pembangunan terhadap pasar kecamatan itu memang belum kita bahas sama sekali,” terang politisi PDI Perjuangan kepada wartawan, Selasa (25/2).

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan akan digelar pada bulan Agustus nanti.

Menurutnya, tidak dibahasnya pasar kecamatan bukan lantas

dewan mengabaikan kepentingan pasar tradisional. Namun, selama ini pihaknya fokus terhadap renovasi Pasar Anom yang tak kunjung tuntas pembangunannya akibat retender. ”Ya saat ini, Pasar Anom kan kita anggap sudah mulai ada titik terang. Nanti, kita pastikan pembangunan pasar di kecamatan itu secara bertahap akan kita bangun biar ekonomi masyarakat di sekitar pasar itu tidak mati,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas DPPKA melalui Kabid Pendatangan Dinas Pendapatan Pengelo-

laan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Imam Sukandi mengungkapkan, sebanyak 32 pasar tradisional yang ada di desa atau kecamatan mulai ditinggalkan.

Pasar tradisonal yang mulai ditinggalkan, antara lain Pasar Batuputih, Kecamatan Batuputih; Pasar Bintaro di Desa Longos, Kecamatan Gapura; Pasar Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk; Pasar Lenteng Barat, kecamatan Lenteng; Pasar Keles, Kecamatan Ambunten; serta Pasar Batang-Batang, Kecamatan Bantang-Batang.

Sedangkan pasar yang sudah nyaris mati terdapat di Pasar Labang Tuak, Kecamatan Batuputih; Pasar Basoka, Kecamatan Rubaru; Pasar Dungkek, Kecamatan Dungkek. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

Drainase Kebonagung Kurang Berfungsi Luapan Air Menyebabkan Jalan Mudah Rusak SUMENEP - Sejumlah warga Desa Kebonagung, Kecamatan Kota Sumenep, mengeluhkan kondisi drinase yang sudah puluhan tahun tidak berfungsi namun belum diperbaiki. Kurang berfungsinya saluran air itu menyebabkan kondisi jalan menuju Asta Tinggi sepanjang sekitar 200 meter rusak parah.

Kepala Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung, Kecamatan Kota, R. Suharto Winata menjelaskan, perbaikan drainase sepanjang lebih kurang 50 meter dilakukan pada sekitar tahun 1980. Itu pun hanya berkisar 10 meter saja. ”Ini sudah puluhan tahun tidak pernah diperbaiki,” katanya, Selasa (25/2).

Pantauan Koran Madura, kondisi saluran air itu memang sangat memprihatinkan dan beberapa bagian sudah ambruk. Drainase itu tidak lagi bisa menampung air ketika hujan. ”Setiap kali turun hujan pasti meluap ke rumah warga, karena air luapan itu sampai setinggi betis orang dewasa,” terangnya.

Luapan air juga dapat merusak jalan menuju objek wisata. ”Yang jelas itu juga merusak jalan. Kita lihat saja kondisi saat

Kernet bus mengawal bus saat melewati Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep yang jalannya ditanami pohon pisang akibat jalannya rusak.

ini kan banyak yang rusak. Itu salah satunya karena seringnya digenangi air,” terangnya.

Kepala Pekerjaan Umum Bina Marga Sumenep Edy Rasiyadi juga mengakui rusaknya jalan itu salah satunya karena buruknya saluran air yang ada. ”Saluran air yang ada di sebelah kiri itu tersumbat, sehingga air selalu menggenagi jalan dan akhirnya juga dapat merusak kondisi jalan yang ada,” katanya.

Oleh sabab itu, ia mengimabau masyarakat menyadari kondisi yang ada. Sehingga

drainase itu benar-benar bisa berfungsi maksimal. ”Jadi itu perlu adanya partisipasi dari masyarakat setempat, sehingga drainase itu tidak tersumbat lagi,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Eri Susanto mengatakan belum mengetahui secara pasti kondisi drainase itu. ”Kami masih belum tahu, apakah itu masuk kategori drainase, ataupun itu masuk kategori irigasi,” katanya.

Pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan survei lapangan

untuk memastikan kondisi drainase itu. ”kami cek dulu nanti, jika masuk kategori irigasi maka kami akan segera benahi, namun jika masuk kategori drainase itu bukan hak kami, melainkan itu hak PU Cipta Karya,” terangnya.

Sementara Kepala Pekerjaan Umum Cipta Karya Sumenep Bambang Iriyanto saat dihubungi melalui telepon selulernya sedang tidak aktif. Pesan singkat yang dikirim Koran Madura sampai berita ini ditulus tidak direspons. =JUNAEDI/MK

E

PEMILU LEGISLATIF

Pragmatisme Politik Mewarnai Pileg SUMENEP – Pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April nanti diprediksi akan sarat dengan politik transaksional. Masyarakat masih banyak yang tidak peduli dengan bahaya laten politik pragmatis. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat reformasi.

“Saat ini politik transaksional sudah tidak jarang ditemukan di tengah-tengah ketidakpastian.

Bagaimanapun rangkaian reformasi tahap demi tahap mestinya demokrasi semakin rasional, sementara saat ini justru terbalik,” ungkap Juhari, legislator DPRD Sumenep kepada Koran Madura, Senin (24/2).

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur juga mengakui fenomina tersebut. Ia sangat menyayangkan kondisi masyarakat hari ini yang semakin pragmatis untuk menggunakan hak pilihnya. Padahal partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan kewajiban untuk memilih calon pemimpin selama lima tahun.

Nur Asyur meyakini, jika pemilih pragmatis, wakil-wakil rakyat yang terpilih akan bermental korup, karena yang jadi yang memailiki banyak modal uang. “Politik pragmatis akan melahirkan pemimpin yang korup. Itu sudah pasti,” tegasnya.

Dia menyarankan kepada masyarakat, biarkan saja politisi menempuh dengan jalan uang, ambil uangnya tetapi jangan pilih orangnya. “Lebih baik politisi itu memberi setelah jadi, karena itu sudah haknya rakyat. Jika diabirkan caleg memberi uang maka jangan salahkan jika menjadi pemimpin korup,” pungkasnya. =ALI RIDHO/MK

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pembentukan Panitia Dinilai Cacat Hukum SUMENEP – Pembetukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sendir, Kecamatan Lenteng, terindikasi melanggar Perbup No. 20/2006 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam pembentukan panitia diduga ada kecurangan karena tidak pernah melibatkan BPD. Demikian disampaikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sendir Farid. Dalam peraturan bupati itu, selain kepala desa, unsur badan permusyawaratan desa juga harus dilibatkan dalam rapat pembentukan panitia pilkades.

Panitia pilkades juga dinilai

tidak cakap dan profesional dalam menyusun kepanitiaan.

Orang-orang yang menjadi panitia sarat konspiratif dan terkesan sepihak. “Buktinya, pendaftaran panitia pilkades sehari sebelumnya sudah ditutup dan menolak menerima pelamar calon panitia pilkades,” tuturnya.

Alasan panitia pilkades menolak pelamar sudah memenuhi kuota struktur panitia pilkades.

“Padahal penutupan pendaftaran masih pada 11 Februari lalu, namun pada 10 Feruari sudah ditolak lamaran pendaftar calon panitia pilkades,” terangnya dengan nada kesal.

Tak hanya itu, lanjut Farid, pada 11 Februari lalu ada pelamar panitia pilkades yang mengundurkan diri. Namun, tak jelas alasan panitia pembetukan pilkades langsung memasukkan seseorang sebagai calon panitia yang sebelumnya tidak pernah melamar sebagai panitia pilkades.

Akibatnya, dari total pelamar panitia pilkades sebanyak 15 orang itu, satu calon itu di antaranya cukup janggal. “Kenapa panitia menolak pelamar calon panitia pilkades pada 10 Februari, namun pada keesokan harinya ada yang mundur langsung ada penggantinya,” ia mempertanyakan.

Ketua BPD Desa Sendir Alim membenarkan jika pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan kepanitian.

“Saya gak tahu persoalan ini melanggar hukum atau tidak, tapi memang BPD tidak pernah dilibatkan,” pungkasnya.

Kabag Pemdes Setkab Sumenep Moh Ramli mengatakan keterlibatan unsur BPD dalam pembentukan kepanitian pilkades memang sudah diatur dalam perbup. Perbup itu menyiratkan pembentukan kepanitian pilkades ada unsur dari kepala desa dengan berkoordinasi dengan BPD.

Tapi kalau terkait dengan memasukkan nama calon panitia pilkades tanpa sepengetahuan calon lainnya setelah terjadi pegunduruan diri dari salah satu calon, itu tidak diatur dalam perbup termasuk harus ada waiting list (daftar tunggu) calon pelamar.

Sehinga jika tidak diatur dalam perbup itu tidak ada yang melanggar dan absah secara hukum.

“Saya kira persoalan teknis sehingga murni menjadi kewenangan panitia. BPD tidak bisa masuk dalam hal teknis rekrutmen panitia pilkades,” jelas Ramli. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

RABU 26 FEBRUARI 2014|NO. 0309|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 26 FEBRUARI 2014 NO. 0309 | TAHUN III

F

PENDIDIKAN

Ada Tunjangan Operasional UN

AKSI DAMAI WARTAWAN. Sejumlah aktivis pers bersama wartawan menggelar aksi damai di depan Mapolresta Magelang, Jateng, Selasa (25/2). Aksi damai keprihatinan dan solidaritas tersebut digelar terkait teror bom molotov yang dilemparkan orang tak dikenal ke rumah seorang wartawan Radar Jogja sehari sebelumnya.

Tandon Rumah Sakit Makan Korban Dishubkominfo yang Harus Bertanggung Jawab PAMEKASAN - Janji piminan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Martodirjo Pamekasan yang akan bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan ambruknya tendon air nampaknya akan diingkari. Dua sepeda motor yang rusak akibat peristiwa itu dinyatakan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) setempat sebagai pengelola parkir.

Pimpinan rumah sakit itu menganggap kerusakan dua kendaraan pengunjung akibat tertimpa tiang tendon yang rubuh tersebut murni kelalaian petugas parkir. Karena sepeda motor tersebut tidak diparkir di tempat yang disediakan.

Humas RSUD dr. Slamet Martodirjo Pamekasan, Saleh Lahadi mengakui pimpinan rumah sakit pernah menyatakan akan bertanggungjawab terhadap kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan oleh ambruknya tandon air rumah sakit. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan Dishubkominfo setempat, dinyatakan yang bertanggungjawab terhadap kerusakan itu adalah Dishub.

Saleh menambahkan kedua sepeda motor yang tertimpa tandon itu berada di kawasan lar-

angan parkir. Sehingga pengelola rumah sakit menyatakan tidak bertanggung jawab. “Di sekitar tandon tersebut merupakan area larangan parkir, sehingga jika ada pengunjung yang memarkir kendaraannya di daerah tersebut, kami tidak bertanggung jawab,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Pemkab Pamekasan, Mohammad Zakir menyatakan akan bertanggung jawab atas rusaknya dua sepeda motor yang tertimpa tandon rumah sakit. Zakir menjelaskan RSUD tidak memiliki anggaran untuk memperbaiki kerusakan dua sepeda motor tersebut. Sehingga instansinya mengalah dan bersedia mengganti kerugian itu dengan cara iuran. “Kami akan iuran dengan para kepala bidang

dan petugas di instansi kami sebagai bentuk tanggung jawab,” kata Zakir.

Saat ini, jelas dia, kedua sepeda motor yang rusak itu sedang dalam perbaikan dan jika sudah selesai akan segera diserahkan kepada pemilik masing-masing.

Ia meminta agar pengunjung RSUD tidak memarkir kendaraannya di tempat-tempat yang dinyatakan terlarang untuk parkir kendaraan. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang negatif, ada pihak yang bertanggung jawab. Tandon air setinggi tujuh meter milik RSUD Pamekasan, dua pekan lalu roboh. Peristiwa itu menyebabkan dua sepeda motor yang diparkir di bawahnya rusak tertimpa tiang penyangga.

Robohnya tandon yang digunakan mengalirkan air ke ruangruang perawatan anak dan ruang perawatan B itu diduga disebabkan besi penyangganya sudah karat. Sejumlah pengunjung menuding pengelola rumah sakit terbesar di Madura itu lalai melakukan evaluasi terhadap kondisi fasilitas yang dimiliki, sehingga besi penyangga tendon yang mulai karat itu tidak segera diketahui. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

PAMEKASAN - Dana tunjangan operasional untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Kabuapten Pamekasan tidak hanya menggunakan anggaran dari pemerintah pusat (APBN) melainkan juga melalui APBD setempat.

Dana operasional UN yang bersumber dari APBD Pamekasan Tahun Anggaran 2014 itu, jumlahnya mencapai Rp 300 juta yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Sedangkan dana operasional yang bersumber dari APBN, nilainya disesuaikan dengan jumlah peserta UN di masing-masing sekolah dan pengelolaannya diserahkan ke masing-masing lembaga penyelenggara ujian.

Kepala Disdik Pamekasan, Yusuf Suhartono, melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Mohammad Tarsun mengatakan anggaran operasional yang disediakan Pemkab Pamekasan, akan digunakan sebagai biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan membayar transport pengawas ruang yang didatangkan dari sekolah berbeda.

“Jumlah seluruh pengawas ruang untuk Ujian Nasional tingkat SLTP dan SLTA berkisar 300 orang. Dana operasional yang disediakan pemerintah kabupaten untuk membiayai transportasi mereka yang berasal dari luar sekolah penyelenggara ujian serta untuk pem-

belian alat tulis kantor,” kata Tarsun.

Sementara Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Juhedi mengatakan biaya operasional pelaksanaan UN pada sekolah yang berada di bawah naungan Kemenag langsung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggaranya.

“Untuk pelaksaan UN ini di kami tidak ada, karena UN ini adalah bersifat nasional sehingga semua langsung ditangani oleh Kemeterian Pendidikan dan tidak dikelola oleh kementerian lain,” ungkapnya.

Demikian pula, kata dia, penerbitan Daftar Nominasi Tetap (DNT) merupakan kewenangan Disdik, pihaknya hanya mengusulkan daftar nama saat proses Daftar Nominasi Sementara (DNS). Daftar nominasi itu, saat ini untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA) sudah masuk, sementara di tingkat MTs masih menunggu hasil penetapan dari Disdik.

Juhedi menjelaskan jumlah peserta UN madrasah yang diusulkan ke Disdik sebanyak 14.133 orang, dengan rincian, peserta tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 8.866 siswa dan peserta tingkat Madrasah Aliyah ( MA) sebanyak 5.267 siswa. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

UJIAN KOMPETENSI KEJURUAN. Sekitar 203 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Ambon, mengikuti ujian praktek nasional kompetensi kejuruan, di Ambon, Senin (24/2). Siswa SMK mengikuti ujian praktek kompetensi yang digelar secara bersamaan di kabupaten/kota seMaluku dan akan berakhir Sabtu (1/3).

KORAN MADURA

PAMEKASAN

RABU 26 FEBRUARI 2014 NO. 0309| TAHUN III

G

Kasus Korupsi TPA Naik Status Satu Saksi Sudah Meninggal Dunia PAMEKASAN - Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan Tempat Penampungan Akhir (TPA) di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan, akan segera naik status ke tahap penuntutan. Pemeriksaan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi itu sudah dinyatakan tuntas dan tinggal menunggu kepastian jumlah kerugian negara.

penting dalam kasus itu, yakni mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan Dja-

Dalam kasus itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat masih menetapkan dua orang tersangka, berinisial M dan SE. Seorang saksi

maluddin Karim telah meninggal dunia beberapa bulan lalu. Dia dijadikan saksi, karena saat proyek pembangunan TPA berlang-

sung dua tahun lalu, dia masih menjabat sebagai Sekkab yang menjadi salah satu pemegang wewenang dalam proyek sebesar Rp 3 miliar ini.

Penanganan kasus ini me-

mang terkesan lamban, karena menurut Kejari, tergolong rumit dan harus memastikan nilai kerugian negara yang ditimbulkan.

Kepala Kejari (Kajari) Pamekasan, Sudiharto, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Samiaji Zakaria mengatakan secara umum penanganan kasus itu sudah tuntas dan tinggal menunggu Laporan Hasil Audit (LHA) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur untuk menentukan nilai kerugian negara yang ditimbulkan.

“Tanpa ada kepastian nilai kerugian negara itu, kami akan kesulitan menjerat para tersangka dalam pasal korupsi. Jika dipaksakan bisa jadi dakwaan kami mentah,” katanya.

Proses audit di BPKP itu sebenarnya sudah berlangsung sejak September tahun lalu. Samiaji tidak berani memastikan kapan LHA itu akan diterima dari BPKP agar kasus itu segera bisa disidangkan. Untuk mengembangkan

penyidikan kasus itu, kata Samiaji, penyidik masih menunggu keterangan beberapa saksi tambahan terutama dari saksi yang berkaitan dengan pengadaan lahan. “Kami masih mengembangkan penanganan kasus ini dari keterangan dua tersangka untuk menjerat tersangka lainnya,” jelas dia.

Dugaan korupsi proyek TPA terjadi pada proses pembebasan lahan yang luasnya diduga dimark-up dan bukan pada pekerjaan proyeknya. Sebagai pembanding, Kejari Pamekasan sudah mengantongi data harga lahan di sekitar lokasi pada tahun terjadinya transaksi jual-beli antara pemilik lahan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Data ini dijadikan salah satu acuan untuk mengetahui adanya permainan dalam pengadaan lahan itu.

Beberapa saksi yang telah dimintai keterangan antara lain, mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Desa Bindang, dan mantan camat setempat.

Proyek pembangunan TPA senilai Rp 3 miliar ini menjadi perhatian Kejari Pamekasan, setelah sebelumnya sekelompok mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di lokasi proyek tersebut berunjuk rasa karena pembangunan TPA itu tanpa persetujuan warga setempat. Mereka juga meminta Kejari memeriksa proyek tersebut karena diduga terjadi penyimpangan. =SUKMA FIRDAUS/MUJ/RAH

RTLH

Dewan Berencana Mengklarifikasi Dugaan Penyimpangan PAMEKASAN – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan akan mengundang pimpinan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat untuk meminta penjelasan soal isu pemotongan dana bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah itu.

Sebelum bertemu pimpinan instansi tersebut, Komisi D DPRD Pamekasan terlebih dahulu akan melakukan penelusuran dengan meminta penjelasan secara langsung kepada penerima bantuan.

Karena dugaan pemotongan ban-

tuan itu diperkirakan tidak hanya terjadi di satu lokasi.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Andi Suparto mengatakan jika benar terjadi, kasus pemotongan bantuan RTLH di Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Kota, Pamekasan, mengandung unsur korupsi.

Karenanya, komisinya ingin meminta penjelasan Dinsosnakertrans sebagai penanggung jawab pelaksanaan program tesebut.

Berdasar informasi yang diterimanya melalui media, keterangan yang disampaikan koordinator program tingkat kelurahan dengan pihak Dinsosnakertrans

sangat berdeda. Untuk itu pihaknya merasa perlu untuk melakukan kroscek ke lapangan dan meminta penjelasan ke pimpinan Dinsosnakertrans.

“Kami meminta kepala Dinsos segara mencari tahu kebenaran kasus tersebut dan melakukan tindakan jika ditemukan indikasi bahwa pemotongan itu benar-benar terjadi,” katanya.

Ia memperkirakan kasus yang sama juga terjadi pada bantuan RTLH di kecamatan lain sehingga komisi yang dipimpinnya akan segera melakukan serap informasi pelaksanaan program tersebut di

desa dan kelurahan lainnya untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang. Andi menambahkan dengan baru terungkapnya dugaan pemotongan dana yang penyalurannya telah dilakukan pada Oktober tahun lalu itu, memunculkan kesan bahwa Dinsosnekertrasn tidak melakukan evaluasi. Instansi tersebut terkesan hanya cukup dengan kebenaran administrasi.

Dugaan terjadinya pemotongan dana bantuan perbaikan RTLH terungkap setelah ada pengakuan dari salah satu penerimanya di Kelurahan Kolpa-

jung. Penerima tersebut mengaku hanya menerima Rp 500 ribu untuk perbaikan rumahnya, padahal pagu yang ditetapkan pemerintah seharusnya sebesar Rp 1,25 juta hingga Rp 2 juta untuk masingmasing warga miskin penerima.

Pimpinan Dinsosnakertrans menyatakan berdasarkan data yang dimiliki, tidak ada penyimpangan dalam penyaluran dana bantuan tersebut, karena secara administratif bisa dipertanggungjawabkan dan dilengkapi dengan tanda bukti pembayaran yang sesuai. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

H

KORAN MADURA

PAMEKASAN

RABU 26 FEBRUARI 2014|NO. 0309|TAHUN III

POTENSI DAERAH

Gas Alam Kadur Terabai

BOLOS. Para pelajar SMP yang terkena razia Satpol PP di Dam Samiran, Kecamatan Proppo. Para siswa itu kedapatan berada di luar sekolah pada saat jam pelajaran sekolah berlangsung.

Pengawasan Murid Sangat Lemah Siswa Membolos Terjaring Pol PP PAMEKASAN - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pamekasan, Juhaini meminta pimpinan sekolah di wilayah itu lebih ketat mengawasi muridnya sehingga tidak keluar lokasi sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung.

Juhaini merasa prihatin dengan masih adanya siswa yang tertangkap petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), karena kedapatan berada di luar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung dan masih mengenakan seragam sekolah lengkap.

“Ini menunjukkan bahwa pimpinan sekolah harus lebih ketat melakukan pengawasan.

Sangat ironis jika ada siswa keluar lingkungan sekolah tidak diketahui oleh pengelola,” katanya.

Selasa (25/2), petugas Satpol PP menangkap lima orang pelajar yang diduga membolos. Mereka tidak berada di lokasi sekolah pada jam pelajaran berlangsung dan masih mengenakan seragam lengkap. Para siswa itu didapati

sedang mancing ikan di Sungai Samiran. Dua diantara mereka merupakan siswa SMP Negeri 6 Pamekasan dan tiga lainya adalah siswa SMP Negeri 1 Proppo.

Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP, Yusuf Wibiseno mengatakan kelima siswa itu tertangkap setelah diketahui berada di lokasi rekreasi Dam Samiran. Sebelum melakukan operasi, dirinya mengirim surat ke Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag)setempat, untuk mengetahui jam pelajaran yang efektif di sekolah yang berada di bawah binaan kedua instansi tersebut.

Terdapat beberapa lokasi yang menjadi sasaran razia siswa bolos. Diantaranya warnet, tempat

rekreasi, dan tempat sewa playstation. ”Setelah kami melakukan penyisiran ke daerah timur di tempat rekreasi Talang Siring, kami melanjutkan ke daerah barat, yakni Dam Samiran. Di tempat itu kami menemukan lima siswa yang sedang membolos tersebut,” paparnya.

Yusuf menjelaskan kelima siswa sempat mengelak dikatakan bolos. Mereka menyatakan berada di tempat itu karena sedang pelajaran olah raga. Namun petugasnya tidak mempercayainya dan membawa kelima siswa itu ke Kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.

Kelima siswa itu selanjutnya diserahkan ke sekolah masingmasing untuk memperoleh pembinaan. Ia mengatakan lembaganya tidak berhak memberikan sanksi apapun karena hal itu merupakan kewenangan pimpinan sekolah tempat kelima siswa itu belajar. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menyatakan belum memiliki rencana mengembangkan potensi gas alam di Dusun Ruberru, Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan. Gas alam tersebut saat ini hanya digunakan sekitar lima keluarga (KK) di dusun itu sebagai bahan bakar untuk memasak. Warga menyalurkan gas ke rumah masing-masing dengan peralatan seadanya berupa pipa plastik, yang rawan bocor dan tersumbat air, terutama pada musim hujan.

Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan, Salah Syamlan mengatakan dirinya pernah mendengar keberadaan potensi gas sisa peninggalan Belanda itu, namun belum pernah mengecek langsung sejak menjabat di Bagian SDA beberapa bulan lalu.

Pengecekan akan dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan termasuk debit gas yang dimanfaatkan warga. Dari pengecekan itu akan diketahui, apakah bisa dikembangkan atau tidak. “Saya mau cek dulu datanya, apakah sudah pernah dicek atau tidak. Kalau debitnya besar nanti kami usulkan,” katanya.

Ditanya soal potensi gas di Pamekasan yang bisa dikelola, ia menyatakan belum memiliki data, karena pengelolaan Migas merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun ber-

dasar pelaksanaan survei seismik Blok Madura pada 2009 lalu, pencarian sumber migas dilakukan di 5 Kecamatan. Yaitu di Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Proppo dan di Kecamatan Larangan.

Bahkan dari uji seismik saat itu, 422 titik diantaranya baru dilakukan reklamasi untuk menetralisir bahan peledak rendah (Low explossive) yang ditanam di perut bumi sejak akhir 2013 lalu.

Reklamasi ini dilakukan dengan mengebor ulang (redrill), kemudian disirkulasi dengan campuran garam atau penggaraman agar rangkaian pemicu getaran yang ditanam itu tidak berfungsi. Seperti diberitakan, potensi gas alam di Desa Kertagenah Tengah, sudah dimanfaatkan warga setempat selama puluhan tahun.

Mereka sudah tidak menggunakan kayu bakar jauh sebelum pemberlakuan konversi minyak tanah ke gas elpiji di wilayah itu.

Gas alam atau biasa disebut “Asep” itu diperoleh warga dari bekas sumur bor sisa peninggalan Belanda di Dusun Ruberru, yang jumlahnya mencapai 3 titik. Dari jumlah itu hanya satu titik yang digunakan sebagai bahan bakar, satu masih aktif menghasilkan minyak bumi dan satu titik dibiarkan tak dimanfaatkan. =A. FAUZI M/MUJ/RAH

KEBAKARAN HUTAN. Api melahap semak dan pohon di hutan lindung Sei Temiang, Batam, Selasa (25/2). Tidak turunnya hujan sejak beberapa minggu terakhir membuat pepohonan mengering dan mudah terbakar, menurut petugas pemadam, mereka sudah memadamkan api di 70 titik hutan sejak awal bulan.

KORAN MADURA

PAMEKASAN

RABU 26 FEBRUARI 2014 NO. 0309| TAHUN III

I

Siapa Tokoh Intelektual Kemelut MAN? Pelajar Kembali Mogok Belajar PAMEKASAN - Ratusan pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pamekasan, Selasa (25/2), kembali menggelar aksi mogok belajar di sekolahnya.

Aksi itu sebagai bentuk protes terhadap Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat yang belum mengganti Ahmad Taufiqi sebagai Kepala di madrasah tersebut. Saat aksi mogok berlangsung, tidak terlihat ada guru yang meminta para siswa itu untuk masuk kelas dan mengikuti pelajaran. Sejumlah guru justru terlihat hanya duduk di dalam kelas, bahkan beberapa diantaranya terlihat berbincang dengan siswa yang sedang mogok belajar.

Tidak lama setelah bel masuk berbunyi, para siswa itu berkumpul di aula sekolah dengan membawa poster dan berorasi.

Poster yang mereka bawa bertuliskan penolakan terhadap Taufiqi sebagai kepala madrasah dan menuntutnya untuk segera diganti. Salah seroang pelajar, Yuli mengatakan sejak dipimpin adik kandung mantan Kepala Kantor Kemenag Pamekasan, Normaluddin, kondisi di sekolahnya tidak kondusif. Dalam memimpin MAN, Taufiqi sering terlibat perselisihan dengan wakil kepala madrasah dan para guru.

Kepala Kantor Kemenag Pamekasan, Muarif Tantowi, yang menemui para siswa dengan didampingi Kepala MAN, Ahmad

Taufiqi, mengatakan bahwa tuntutan para siswa itu sudah disampaikan ke Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Ia mengatakan Kanwil Kemenag Jawa Timur akan segera mengganti kepala madrasah itu namun suratnya belum bisa diproses, karena masih terjadi pergantian Kepala Kanwil Kemenag yang akan berlangsung pada Sabtu (1/3) mendatang.

“Kepala madrasah ini akan diganti sesuai tuntutan para siswa.

Tapi prosesnya menunggu serah terima Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur yang akan berlangsung pada Sabtu mendatang.

Kami minta para siswa dan guru bersabar dan melakukan aktivitas sebagaimana biasa,” kata Muarif.

Para siswa akhirnya membubarkan diri dan pulang setelah menyampaikan pernyataan, jika pekan depan belum ada kepastian akan pergantian itu, mereka akan kembali mogok belajar.

Muarif dan Taufiqi tidak memberi pernyataan apa pun kepada wartawan soal tuntutan siswa tersebut. Kedua pejabat itu langsung masuk ruang pimpinan madrasah seperti melakukan evaluasi. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

KERUSAKAN TROTOAR

DPR Mengkambinghitamkan Masyarakat PAMEKASAN - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menuding kerusakan trotoar di sejumlah titik di Kota Pamekasan, murni karena kesalahan masyarakat.

Ketua Komisi C, Fariduddin Tamim mengatakan kualitas keramik yang digunakan untuk trotoar, sama dengan kualitas keramik trotoar di Surabaya. Yang membedakan, kata dia, adalah kesadaran masyarakatnya. Di Pamekasan, biasa ditemukan kendaraan yang diparkir di atas trotoar sehingga menyebabkan fasilitas tersebut cepat rusak.

“Di Surabaya jarang ditemui ada mobil ataupun sepeda motor diparkir di atas trotoar. Tetapi di Pamekasan sangat sering ditemui sepeda motor dan mobil pengangkut barang kulakan dengan

cara diparkir di trotoar,” katanya.

Ia menyatakan sebagus apa-

pun kualitas keramik digunakan sebagai trotoar, apabila tidak

didukung dengan kesadaran masyarakat penggunanya tidak akan bertahan lama.

Ia tidak menampik, kemungkinan kerusakan itu disebabkan oleh pengerjaan yang tidak sempurna. Sebab di beberapa titik ditemukan keramik yang sudah mengelupas dan pecah.

Ia meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) setempat melakukan pengawasan terhadap pengguna trotoar. Jika ditemukan adanya kendaraan yang diparkir di atasnya, diharapkan instansi itu memberikan teguran kepada pemilik kendaraan tersebut dan menindaknya jika hal tersebut dilakukan kembali di kemudian hari.

Beberapa waktu lalu, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii men-

yatakan keprihatinannya saat menemukan keramik trotoar yang mulai rusak di beberapa titik di Jalan Kabupaten.

Bupati mengatakan rusaknya trotoar tersebut disebabkan akar pohon yang berada di trotoar itu dan menyatakan akan mencarikan pohon pengganti yang akarnya tidak mengganggu fasilitas umum.

Ia juga menyayangkan hilangnya beberapa tutup trotoar yang terbuat dari besi. Ia menduga besi penutup itu sengaja dicuri karena tidak hanya terjadi sekali dan di sekitar lokasi besi penutup itu tidak ditemukan.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat diperintahkan untuk mencari cara, agar tutup trotoar itu tidak kembali hilang. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

Sampang J

KORAN MADURA PROBOLINGGO JKORAN

Sampang

RABU 26 FEBRUARI 2014 No. 0309 | TAHUN III

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

MADURA

Waspadai Uang Palsu Pegiat LSM Ditangkap karena Edarkan Upal SAMPANG – Pegiat sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bernama Arif Kolana (54), warga Desa Rambi Puji, Kecamatan Nogo Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (13/2) ditangkap aparat Kepolisian Resor Sampang.

Arif ditangkap lantaran mengedarkan uang palsu (upal) senilai 4.700.000 dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 47 lembar.

Uang palsu itu hendak digunakan untuk menebus mobil Suzuki APV nopol DK 1135 XD senilai Rp 10 juta milik tersangka kepada korban.

“Pada saat transaksi mobilnya pelaku, uang tebusan senilai Rp 10 juta itu dicampur antara Rp 5.300.000-nya uang asli dan Rp 4.700.000 uang palsu. Nah, korban curiga mung-

kin setelah dicek dengan alat ultraviolet uang tebusan pelaku itu, makanya korban langsung melaporkan kepada kami,” ucap Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar.

Secara terpisah, polisi juga menangkap tersangka berinisial F (15), warga Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, karena kedapatan mengedarkan upal senilai Rp 1.200.000 dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 12 lembar.

Tersangka Arif Kolana (54) diamankan di Desa Tamberuh Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, setelah berhasil bertransaksi menebus mobil di wilayah Kabupaten Sumenep.

Sedangkan, tersangka F (15) diringkus di wilayah Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.

“Tersangka F ini mengedarkannya saat beli rokok ke warung.

Jadi kedua tersangka ini menukar kepada rekannya dengan uang asli Rp 1 juta membeli upal mendapatkan senilai Rp 2.500.000,”

UPAL. Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar (kiri) membeberkan barang bukti uang palsu (upal) berikut dua tersangka pengedar upal, di Kepolisian Resor Sampang, Selasa (25/2). jelasnya.

Kepada polisi, dua tersangka mengaku telah menjalankan aksinya selama satu tahun. Uang

palsu tersebut didapat dari salah satu temannya yang kini masih dalam pengembangan polisi.

Dari tangan kedua tersangka,

polisi mengamankan barang bukti berupa mobil DK 1135XD milik Arif Kolana (54), serta jutaan rupiah uang palsu. Selanjutnya, upal itu diserahkan ke Laboratoriun Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur untuk ditindak lanjuti.

“Hasil dari Labfor itu menyebutkan bahwa kertas uang palsu kualitasnya memang kurang baik, tetapi untuk cetak upalnya sangat bagus,” imbuh Imran.

Imran mengimbau, masyarakat lebih berhati-hati dengan peredaran uang palsu, agar tidak menjadi korban.

“Masyarakat harus lebih teliti lagi jika ada yang melakukan transaksi dengan uang kertas. Harus dicek lagi biar tidak menjadi korban peredaran uang palsu,” katanya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun. =RYAN HARIYANTO/MK

LAKA LANTAS

Kecelakaan Melibatkan Satu Keluarga

ryan hariyanto/koran madura

DIRAWAT. Korban tabrakan antara sepeda motor dengan mobil Feroza di Jalan Raya Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kec/Kota Sampang saat dibawa ke RSUD Sampang.

SAMPANG - Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kec/Kota Sampang, Senin (24/2) sekitar pukul 18.00 wib menimpa terhadap satu keluarga pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter nopol M 3012 AQ. Kronologi kejadian, pengendara motor yang dikemudikan Sladen (30) warga Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, hendak mendahului kendaraan mobil pikap di depannya ketika melaju dari arah barat menuju arah timur.

Namun, Sladen (30) yang saat itu membonceng istrinya Maftuhah (30), serta anaknya Ruhanah (3) dan Fit (4) tiba-tiba ditabrak kendaraan mobil Feroza nopol W 1762 N yang dikendarai oleh Umar Faruk (40) warga Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Ketika itu, Umar hendak menyeberang dari arah selatan berbelok kanan melaju ke arah barat.

“Sepada Jupiter ini dari arah barat mendahului pikap, tiba-tiba dari arah selatan muncul mobil Verosa hendak berbelok ke arah barat. Karena jarak mobil terlalu dekat dengan Jupiter, tabrakan tak

terhindarkan,” ucap Mahmud (46), saksi mata di lokasi kejadian.

Lanjut Mahmud, saat itulah warga mendengar suara benturan kecelakaan yang mengakibatkan warga setempat berbondongbondong membantu korban untuk dievakuasi ke RSUD Sampang. “Saat tabrakan banyak warga menolong pengendara motor untuk langsung diselamatkan, karena kondisi cukup parah, Mas,” terangnya.

Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut, semua pengendara motor berhasil diselamatkan. Namun, kondisi Maftuhah (30) dalam keadaan kritis dan sedang dirawat di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD setempat.

Sementara Sladen (30) mengalami luka parah yang terdapat di bagian kaki maupun kepala dan tangan.

Kedua anaknya hanya mengalami luka ringan di bagian tangan.

Hinga kini, Satlantas Polres Sampang masih belum bisa memastikan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Sebab, kepolisian masih tengah melakukan penyelidikan dengan mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

K

BELUM ADA PERBAIKAN: Tangkis laut jalan Provinsi sepanjang Dusun Berguh, Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Sampang rusak parah akibat terjangan ombak, Selasa (25/2)

INFRASTRUKTUR

Tangkis Laut Rusak Parah SAMPANG– Tangkis laut biasanya kokoh sebagai penahan ombak. Namun, hal itu tidak terjadi pada tangkis laut jalan provinsi sepanjang Dusun Berguh, Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Sampang.

Tangkis laut tersebut malah sudah mulai roboh akibat terjangan ombak.

Rusaknya tangkis laut yang tak jauh dari pusat kota itu malah dimanfaatkan untuk pembuangan sampah oleh warga. Bu

Sianah (56), warga sekitar yang setiap harinya berjualan srikaya dekat tangkis laut yang rusak itu menjelaskan, robohnya tangkis laut yang berada dekat rumahnya itu sudah lama, tapi tidak ada perbaikan sampai saat ini. ”Kami sangat kawatir saat terjadi ombak besar yang disertai angin besar juga. Sebab, ketinggian ombak bisa mencapai jalan di depan warung kami. Apalagi, penggalian pasir yang sering dilakukan oleh warga sekitar juga memperparah kerusakan tangkis laut sehingga ombak besar mudah meluber ke jalan,” tutur warga asli Dusun Berguh, Desa Taddan, Kecamatan Camplong

itu kepada Koran Madura, Selasa (25/2).

Dia juga mengaku semakin khawatir saat musim penghujan tiba. Sebab, intensitas ombak besar bisa semakin sering terjadi.

Sehingga, luapan ombak besar itu terkadang sering menghantam tempat jualannya. Oleh karena itu, dia sangat berharap segera ada perhatian dari pemerintah setempat. ”Kami tidak bisa berbuat apa meski tangkis laut ini rusak dan sudah lama yang terjadi akibat terjangan ombak besar. Padahal kerusakan itu sangat besar dan lebar kurang lebih sepuluh meter. Kami berharap segera ada perbaikan (oleh pemerintah),” ujarnya.

Kerusakan tangkis laut bukan hanya satu tempat saja, lima puluh meter dari rusaknya tangkis laut tersebut juga mengalami hal yang serupa, namun warga mengantisipasi dengan anyaman bambu dan diisi pasir dan batu–batu kecil, demi menjaga besarnya kerusakan tangkis laut tersebut. =CR1/ LUM

PEMBERITAAN

Kepala Bappeda Memberi Klarifikasi SAMPANG – Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sampang Hery Soeyanto tidak mengakui bahwa bawahannya bermain bola ping-pong saat jam dinas.

Ia mengaku keberatan dengan berita “Hura-hura di Jam Dinas” pada Selasa, karena stafnya bemain bola pingpong saat jam istirahat.

Terait dengan penempatan lapangan papan bola yang ditempatkan di pintu masuk ruang Bappeda, menurutnya, papan lapangan bola itu baru dibeli dan datang pada Senin (24/2). “Saya baru beli. Nah ini ada kuitansinya juga yang tertanggal 24 Februari kemarin, pas dicoba dimainkan sama

rekan,” klarifikasinya.

Hery menegaskan, pada jam dinas dipastikan anak buahnya tak akan ada yang bermain bola ping-pong. “Kalau jam dinas ya saya larang. Kalau sekarang jam istirahat pun saya gak membolehkan lagi main ping-pong, khawatir ada wartawan salah persepsi lagi,” ucap Hary sembari menunjukkan kuitansi pembelian papan lapangan ping-pong.

Selaku pimpinan di Dinas Bappeda Sampang, ia meminta maaf terkait adanya salah satu pegawainya yang tak terima, lantaran wajahnya terpampang jelas dipemberitaan tersebut.

“Saya tidak bermaksud seperti itu. jadi saya mohon maaf,” katanya. =RYAN HARIYANTO/MK

Bangkalan

KORAN MADURA KORAN RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III L MADURA

RABU 26 FEBRUARI 2014 No. 0309 | TAHUN III

Berkas Dinyatakan P-21 Kasus Judi Oknum Kades Dilimpahkan Ke Kejari BANGKALAN - Penyidik Polres Bangkalan akhirnya melimpahkan berkas tersangka kasus perjudian yang melibatkan dua oknum kepala desa (kades) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Pelimpahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka tersebut setelah seluruh rangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan dinyatakan lengkap atau P-21. Saat ini seluruh barang bukti dan tersangka sudah menjadi tahanan Kejari.

"Hari ini, Selasa (25/2) secara resmi Polres melimpahkan kasus judi yang melibatkan oknum kades ke Kejari. Penyerahan tersebut bersamaan dengan sembilan tersangka lainnya dan satu tersangka kasus senjata tajam (Sa-

jam)," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU), Suharto, SH. Menurut Suharto, berkas tersebut dinyatakan P-21 sejak tanggal 20 Februari lalu. Akan tetapi pada hari itu tidak langsung diserahkan, karena itu

Suharto, SH.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangkalan

menjadi kewenangan dari Polres selama masa penahanan 20 hari itu tidak melampaui batas.

Sebab 40 hari berikutnya akan menjadi tahanan Kejaksaan yang akan ditempatkan di rutan Bangkalan. Proses berikutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat guna menentukan jadwal sidang yang harus dilalui. "Kita akan limpahkan ke PN untuk menerapkan jadwal sidang bagi para tersangka," tuturnya.

Menurutnya, selama menjadi tahanan Kejari, tugas JPU adalah menyusun surat dakwaan untuk menuntut para tersangka

L

guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka yakni pasal 303 ayat 1 ke- (2) subsider 303, bisa ayat 1 ke- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Tuntutan tersebut sesuai fakta yang terjadi di lapangan. "Untuk saat ini sebelum waktu sidang ditentukan, kami akan menyusun surat dakwaan," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, jajaran Polres Bangkalan, berhasil menangkap 14 orang pejudi QQ setelah melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Desa Buluh, Kecamatan Socah, (30/1).

Diantara 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dua orang merupakan kades aktif, yaitu MU (52), salah satu kades di Kecamatan Socah, dan HA (44), Kades di Kecamatan Geger. = DONI HERIYANTO/RAH

ANGGOTA DEWAN

Menggerutu karena Tak Dapat Pesangon

MAHAL. Akibat erupsi debu vulkanik letusan gunung Kelud membuat tanaman cabai gagal panen.

Hal itu berdampak pada melambungnya hara cabai rawit tersebut.

doni heriyanto/koran madura

PERTANIAN

Harga Cabai Melonjak BANGKALAN - Harga cabai rawit di Pasar Tradisioanal Ki Lemah Duwur Bangkalan menunjukkan kenaikan yang signifikan pasca terjadinya letusan gunung Kelud beberapa waktu lalu. Para petani cabai mangaku akibat erupsi abu vulkanik tanaman cabai menjadi rusak. Sehingga berpengaruh pada produktivitas cabai tersebut.

Praktis melonjaknya harga cabai di pasaran tak terbendung.

Apalagi kebanyakan para petani mengalami gagal panen. Sementara permintaan konsumen begitu tinggi, di sisi lain petani tidak bisa memenuhi permintaan konsumen di pasar. Saat ini satu kilogram cabai mencapai harga Rp 65.000.

Sebelumnya, harga cabai per kilo hanya berkisar Rp 30.000 per/kg.

"Mahal, Mas, cabai sekarang satu ons saja seharga Rp7000.

Melonjaknya harga cabai terjadi sejak seminggu lalu," ujar salah seorang pedagang sembako di Pasar KLD Bangkalan, Hj. Saleho.

Menurutnya, sejak harga cabai rawit melonjak menjadi Rp 65.000 per/kg berdampak pada menurunnya daya beli konsumen di pasaran. Sebab harga tersebut dinilai terlalu mahal. Sehingga para pembeli tidak berani membeli cabai dengan jumlah yang banyak. Setiap harinya cabai yang habis terjual hanya berkisar 10 kg saja. Padahal sebelum terjadinya kenaikan harga, cabeai yang laku bisa mencapai 30 kg.

"Sekarang orang hanya beli Rp 2000, Mas. Mau beli banyak gak

berani soalnya mahal. Ini berakibat pada menurunnya penghasilan yang saya dapat," keluhnya.

Dirinya berharap agar ada solusi konkrit dari pemerintah dalam menyikapi lonjakan harga pada bahan pokok terutama harga cabai yang mengalami lonjakan harga sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Sehingga permasalahan kenaikan harga dapat segera teratasi.

Sementara itu salah satu pembeli H. Qomariah, warga Jl. KH. Hasyim Asyari , mengaku sangat terkejut dengan melambungnya harga cabai beberapa waktu terakhir ini. "Kaget Mas, cabainya mahal, jadi sekarang sedikit-sedikit beli cabainya," tuturnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Anggota DPRD Bangkalan, tahun periode 2009-2014 yang akan berakhir masa jabatannya dalam waktu dekat, dipastikan tidak akan menerima uang pesangon.

Sejatinya pemberian pesangon merupakan hal yang legal berdasarkan undang-undang otonomi daerah. Namun anggaran pesangon dewan tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014.

“Dalam APBD 2014 yang telah ditetapkan, tidak ada anggaran untuk pesangon anggota legislatif periode sekarang,” kata Sekretaris DPRD Bangkalan, Affandi.

Tidak dianggarkannya pesangon tersebut mendapat respon dari Wakil Ketua DPRD setempat, Munawar Cholil.

Menurutnya, setiap anggota legislatif sebelum purna dari jabatannya berhak mendapatkan perlakuan yang sama seperti Bupati sebelum meletakkan tugasnya di akhir masa bhaktinya.

“Para anggota dewan mengharapkan hal itu. Mengapa kami tidak pernah mendapatkan gaji-13 atau tunjangan purna tugas seperti Bupati, padahal berdasarkan UU no 32 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah itu Bupati dan DPRD Kabupaten.

Akan tetapi kenapa perlakuan

keduanya berbeda,” sesal politisi PPP ini.

Munawar berharap ada solusi alternatif guna menjamin nasib mantan anggota dewan nantinya. Sebab sekalipun pada periode berikutnya anggota legislatif saat ini mencalonkan kembali belum tentu dapat terpilih. Apalagi, persaingan saat ini di masingmasing daerah pemilihan

Dalam APBD 2014 yang telah ditetapkan, tidak ada anggaran untuk pesangon anggota legislatif periode sekarang,”

Affandi

Sekretaris DPRD Bangkalan

(Dapil) sangat ketat. Sehingga tidak ada jaminan untuk bisa merasakan duduk sebagi wakil rakyat.

"Kita kan gak ada jaminan bisa duduk lagi di kursi legislatif. Jadi kita pasti butuh tunjangan sebagai antisipasi kemungkinan kita tidak terpili," harapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

M

Nelayan Kwanyar Barat Gigit Jari Belum Pernah Tersentuh Bantuan Pemberdayaan BANGKALAN – Nelayan di Desa Kwanyar Barat mengeluhkan bantuan yang tidak pernah sampai ke tangan mereka. Padahal jumlah nelayan di daerah tersebut mencapai 300 orang. Namun, setiap bantuan yang menjadi program pemerintah daerah tidak pernah satu pun sampai kepada mereka. Hal itu diakui oleh beberapa orang yang berprofesi sebagai nelayan di daerah tersebut.

“Sejak menjadi nelayan, kami tidak pernah mendapatkan perhatian dan bantuan pemerintah daerah. Padahal nelayan di sini jumlahnya tidak sedikit,” keluh Hafid (34) nelayan Kwanyar Barat.

Menurutnya, tidak hanya dirinya saja yang tak pernah mendapatkan bantuan, melainkan nelayan lain juga bernasib sama.

Bantuan jaring atau alat tangkap tidak pernah diterima dirinya. Hal itu akan terkesan aneh, kalau memang tidak pernah ada perhatian pemerintah.

“Kami sering mendengar kalau nelayan Kwanyar Timur sering mendapatkan bantuan beru-

PARKIR. Perahu nelayan di Kwanyar saat parkir di pinggir pantai.

pa jaring ataupun jenis alat tangkap lainnya,’ jelasnya.

Akan tetapi, sampai saat ini, dirinya mengakui kalau setiap program bantuan tidak menyentuh nelayan sekitar. Saat ditanya mengenai kelompok nelayan di daerahnya, dia tidak mengeta-

hui secara pasti. Sebab tidak ada kelompok nelayan di daerahnya.

“Saya juga pernah mendengar, ada segelintir orang yang menerima bantuan. Tapi yang mendapatkan hanya orang-orang tertentu.

Kebetulan yang mendapatkan tokoh masyarakat, yang dapat ha-

moh ridwan/koran madura

nya kerabatnya saja. Bantuan itu pun, saya hanya mendengar satu kali,” ungkapnya.

Hal itu sangat disayangkan, karena bantuan yang diketahui dari pemerintah cukup banyak.

Terakhir dirinya mendengar ada bantuan jaring dan perlengkapan

menangkap ikan. Namun tidak pernah sampai kepada dirinya.

Hal senada juga disampaikan Hayyan (45) , seorang nelayan yang kebetulan menjadi tetangga Hafid. Dia mengaku juga tidak pernah menerima satu pun bantuan dari pemerintah daerah. Padahal nelayan di daerah lain seringkali menerima bantuan.

“Di tempat lain, ada yang menerima bantuan alat pendingin ikan agar bertahan lama. Itu pun tidak pernah kami terima,” ucapnya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar bantuan bisa diberikan secara merata kepada nelayan. Apabila bantuan tersebut benar-benar ada. Jangan sampai hanya sebagian orang saja yang menerima, apalagi tokoh-tokoh masyarakat saja, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Dia menyebut bantuan nelayan dapat mengurangi beban ekonomi dan sosial masyarakat. Sebab jaring atau alat tangkap yang mereka punya seringkali rusak saat menangkap ikan di laut.

“Bukan hanya saya saja. Banyak nelayan yang mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan alat tangkap. Padahal bantuan pemerintah sangat diharapkan untuk mengurangi beban para nelayan,” jelasnya. = MOH RIDWAN/RAH

JAMINAN SOSIAL

Perusahaan yang Mengabaikan Jamsos Disanksi Rp 1 M BANGKALAN - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Madura Didin Haryono menyatakan perusahaan yang mengabaikan jaminan sosial tenaga kerjanya terancan disanksi hukuman kurungan penjara delapan tahun atau pidana denda Rp 1 miliar.

"Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," kata Didin Sudarman, Selasa (25/2).

Berdasarkan undang-undang itu, kata Didin, maka mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja merupakan keharusan. Oleh karenanya, pihaknya mendorong agar semua perusahaan ikut program jaminan sosial tenaga kerja.

Didin menjelaskan, sebagaimana diatur dalam pasal 15

ayat 1 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 junto Perpres Nomor 109 Tahun 2013, program jaminan sosial bagi karyawan atau tenaga kerja meliputi empat program. Masing-masing program jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua dan jaminan program pensiun.

Jaminan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya didaftarkan melalui BPJS Kesehatan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Sedangkan program jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan jaminan program pensiun didaftarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Semua program jaminan sosial ini, baik kesehatan, jaminan kematian, kecelakaan kerja dan jaminan hari tua sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2014, kecuali program jaminan pensiun baru dimulai pada 1 Juli 2015 sesuai

surat edaran Gubernur Jatim beberapa waktu lalu," kata Didin.

BPJS Ketenagakerjaan Madura mencapai, sekitar 4.000 lebih tenaga kerja di Pulau Garam itu hingga kini belum mengikuti program jaminan kesehatan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Oleh karenanya, pihaknya terus mendorong agar para pemberi kerja agar segera mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan kesehatan itu. Sebab khusus tenaga kerja, tidak cukup hanya ikut program perlindungan tenaga kerja saja, akan tetapi juga harus mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan kesehatan.

Ia menjelaskan, jumlah tenaga kerja di Pulau Madura yang terdata mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakarjaan selama ini sebanyak 9.561 orang. Akan

tetapi dari jumlah itu yang terdata mengikuti program jaminan kesehatan dan datanya telah dimigrasikan ke BPJS Kesehatan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 4.764 orang. Sedangkan sebanyak 4.797 orang sisanya belum, karena tidak mengikuti program jaminan kesehatan.

Dengan demikian, kata Didin Haryono, maka tenaga kerja di Pulau Madura itu yang belum mengikuti program jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan sebanyak 4.797 orang.

BPJS Ketenagarkerjaan mencatat, jumlah perusahaan yang mengikuti program Jamsostek (saat ini BPJS Ketenagakerjaan) sebanyak 475 perusahaan besar dan kecil dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 9.561 orang.

Dari jumlah sebanyak 475 perusahaan itu, sebanyak 255 di antaranya mengikutsertakan karyawannya pada jaminan

kesehatan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4.764 orang dengan jumlah keluarga tenaga kerja yang juga diikutsertakan dalam program kesehatan itu sebanyak 6.808 orang.

"Sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini diberlakukan secara efektif sejak Janurai 2014, kami langsung menyampaikan sosialisasi ke berbagai perusahaan, termasuk ke sejumlah perguruan tinggi negeri yang ada di Madura," kata Didin menjelaskan.

Ia juga berharap bupati seMadura bisa proaktif membantu terselenggaranya program itu, dengan cara membuat regulasi semisal Perda atau Peraturan Bupati yang pada pokoknya menekannya kepada semua perusahaan untuk mengikutsertakan karyawanya dalam program jaminan sosial itu. = ANT/ABD AZIZ/DIK

N

KORAN MADURA

HOME INDUSTRI

RABU 26 FEBRUARI 2014|NO. 0309|TAHUN III

Bisnis Rengginang Jatuh-Bangun PAMEKASAN - Sejumlah produsen Rengginang Lorcuk di Dusun Talang Siring, Desa Montok, Kecamatan Larangan, Pamekasan, mengurangi produksi selama musim hujan.

Bahkan ada juga yang menghentikan produksi dan beralih berbisnis ikan kering. Perubahan musim memang cenderung membuat produsen rengginang ada yang mengalami jatuh-bangun.

Maryati, salah satu produsen Rengginang Lorcuk, yang hingga kini masih terus bertahan. Dia mengatakan permintaan Rengginang Lorcuk dari luar kota maupun di daerah setempat menurun drastis, sehingga ia mengurangi produksi. Biasanya ia memproduksi rengginang hampir tiap hari, namun saat ini hanya memproduksi rengginang sekali saja

dalam seminggu.

Ia tidak mengetahui pasti penyebab merosotnya jumlah pemesanan rengginang, namun diduga karena sepi belanja. “Saya kurang tahu juga, mungkin karena musim lagi sepi, jadi penjualan juga merosot. Mudah-mudahan pasar rengginang bisa lancar lagi, karena kalau terus begini bisa macet.

Ini untungnya sedikit,” katanya.

Ia menduga pemesanan rengginang ini akan kembali meningkat menjelang perayaan harihari besar keagamaan. Biasanya, pesanan paling banyak dari luar kota, seperti Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan beberapa daerah lainnya. Karena pesanan dari luar daerah menurun, ia hanya menjual rengginang di tokonya memanfaatkan para wisatawan yang melintas di Jl Raya Sumenep.

Saat ini, ia hanya memproduksi 50 kilogram ketan dalam seminggu. Padahal produksi rengginang dalam kondisi normal bisa mencapai 150 kilogram.

Modal yang dikeluarkan untuk memproduksi 2 sak ketan menjadi rengginang sekitar Rp 1 juta lebih, termasuk campuran 2 kg Lorcuk,

yaitu ketan sekitar Rp 750 ribu, 2 lurcuk Rp 300 ribu atau Rp 150 ribu ditambah campuran udang dan belum termasuk ongkos kerja.

Dari modal yang dikeluarkan itu, ia bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50 ribu setelah dipotong ongkos pekerja. Keuntungan yang diperoleh diakui kecil, namun ia tidak mempersoalkan dan lebih mengutamakan kelancaran usaha.

“Meskipun untung kecil yang penting rengginang saya lancar.

Sekarang ini kondisinya sedang susah, untung sedikit rengginang gak lancar,” katanya.

Menyiasati kondisi itu, ia kini sambil lalu berbisnis ikan kering.

Ikan ia beli dari nelayan pagan di daerah tersebut, kemudian dijemur setelah diberi bumbu secuku-

pnya. Ikan-ikan itu dijemur pada jaring berbingkai kotak kayu yang biasa digunakan untuk menjemur rengginang.

Sementara itu, Tija, produsen rengginang lainnya juga mengurangi produksi. Selain karena faktor minimnya pesanan, cuaca buruk juga mempengaruhi terhadap kualitas rengginang. Sehingga ia tidak memaksakan memproduksi pada saat cuaca kurang bersahabat dan menunggu saat cuaca cerah dan panas.

“Kalau dulunya masih lancar, sekarang ini saya hanya memproduksi kalau ada pesanan saja.

Kalau gak ada pesanan tidak ambil resiko. Karena kalau tidak panas kualitasnya kurang bagus,” katanya. =A. FAUZI M/MUJ/RAH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Komunitas

KORAN MADURA

RABU 26 FEBRUARI 2014

RABU 26 FEBRUARI 2014||TAHUN No. 0309 |IIITAHUN III No. 0309

OO

KOMUNITAS KENARI

Mengasah Potensi Melalui Melukis

moh. ridwan/koran madura

MELUKIS. Sejumlah anak-anak kecil yang tergabung dalam komunitas Kenari sedang melukis dan menggambar sketsa di sepanjang trotoar jalan depan pendopo Agung Bangkalan.

BANGKALAN – Agar anak berpotensi, kreativitas wajib ditanamkan sejak dini. Kata orang bijak ini yang membuat kumpulan pecinta melukis, yang terdiri dari anakanak yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan Taman Kanak-Kanak ini rajin berkumpul untuk bisa belajar melukis. erawal dari seorang seniman asli Bangkalan, Moh Hosen (40) yang ingin menularkan bakat melukisnya kepada anakanak dibentuklah sebuah Komunitas Kenari. Komunitas yang didominasi anak-anak kecil ini mengajarkan kepada mereka dalam berkreatif dan menularkan ide melalui lukisan.

Setiap hari Minggu pagi, komunitas ini berkumpul dan menggambar sketsa, drawing untuk menularkan imajinasi bersama di sepanjang trotoar jalan, tepatnya di depan pendopo Agung Bangkalan dari jam 6.00 pagi hingga 10.00 siang.

Setiap anak yang hendak bergabung dipersilakan untuk

datang dan ikut menggambar. Selain membuat sketsa, para anggota komunitas juga membuat berbagai karya seni lainnya, seperti karikatur, ilustrasi, dan mewarnai. Di komunitas ini, para anggotanya tidak hanya menggambar, tapi juga dibekali dengan ilmu seni rupa lainnya. Hal ini dilakukan agar para anggotanya bisa memahami seni, tidak hanya asal menggambar saja. ”Dalam kesempatan seperti ini, para anak-anak dilatih agar berkemampuan kreatif, sehingga bisa memandang dunia mereka dari diri mereka sendiri. Sebab pribadi anak-anak pada dasarnya mempunyai dunia tumbuh kembang sendiri,” jelas Hosen.

Komunitas ini sudah memiliki anggota yang berjumlah lebih dari 50 orang.

Biasanya mereka berkumpul untuk berinteraksi, menggambar sambil memperkenalkan kepada teman sesamanya hasil karya mereka. Tak jarang banyak orang yang tertarik untuk menonton.

Dia menjelaskan cara praktis dan benar dalam menggambar diperagakan kepada anak-anak. Menentukan titik demi titik pada kertas, kemudian menghubungkannya menjadi sebuah garis menjadi langkah sederhana dalam membuat sebuah konsep lukisan.

Harapannya semua proses ini bisa memberikan motivasi bagi generasi muda, terlebih

anak-anak yang memiliki bakat melukis bisa agar bisa mengembangkan talentanya. ”Semoga semakin banyak anak-anak yang bisa mencintai seni melukis dan semuanya itu bisa dipakai untuk membangun Bangkalan kedepan,” harapnya.

Menurutnya, pendidikan seni rupa dapat melatih perkembangan otak kanan, dengan begitu diharapkan sang anak secara tidak langsung dapat belajar normanorma berperilaku secara alamiah. Saat mempelajari seni, seseorang dilatih untuk membuka ruang imajinasinya, dan juga harus mempunyai kesabaran yang sangat besar dalam mengerjakan. ”Pendidikan seni pada

anak usia dini memerlukan pengelolaan sesuai karakteristik dan lingkungan yang kondusif untuk keberhasilan belajar anak usia dini,” ungkapnya.

Membangun anak-anak yang kreatif merupakan beban moral tersendiri. Selain sebagai bentuk apresiasi pada dunia seni, juga sebaga sarana pembelajaran seni untuk para generasi-generasi dini yang ingin lebih jauh mengenal dunia seni, khususnya seni rupa. ”Melukis memiliki tingkat kesulitan tersendiri, para anggota komunitas diajari bagaimana melukis yang baik dan sebagai sarana bermain dengan warna,” paparnya. = MOH. RIDWAN/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | RABU TAHUN III 26 FEBRUARI 2014

MADURA

No. 0309 | TAHUN III

NOERHASANAH

Mebudayakan Hidup Sehat idup sehat menjadi dambaan kita semua, sebab sehat itu mahal harganya, untuk itulah tak ada yang berani bilang kalau sakit itu membahagiakan, mari kita sama-sama membudayakan cara hidup sehat. Sebab ketika budaya hidup sehat kian dilestarikan, maka kita akan merasakan manfaatnya.

Begitulah kiranya salah satu alasan kenapa Noerhasanah mengambil kuliah Fakultas Keperawatan, Jurusan kesehatan di salah satu kampus di Kabupaten Sumenep. Sebab perempuan kelahiran Sumenep, 1 September 1993 tersebut ingin sekali menghargai hidup sehat. Ketika seseorang itu sehat, maka apapun yang hendak dilakukan akan lancar. Bayangkan ada ribuan anak anak di negeri ini, yang anggota tubuh mereka tidak lengkap dan cacat, tetapi ia tahu bersyukur dan menghargai setiap nafas.

“Kadang saya merasa kagum kepada mereka, sebab mereka merasa riang, dan tak terlihat secuilpun kemurungan di wajah mereka. Padahal mereka lahir tidak sempurna. Satu hal kalau menurut saya, karena dia menghargai hidup dan terus berusaha menyukuri nikmat Tuhan tentang sehat,” ucapnya.

Perempuan yang mengidolakan nabi Muhammad itu mengungkapan bahwa jika tubuh kita sehat, maka segala kegiatan apapun dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu hal itu hanya bisa dicapai kalau pengertian budaya hidup sehat sudah menjadi bagian integral diri keseharian kita.

"Sudah banyak bukti, mereka yang tidak menghargai hidup sehat itu menjadi rugi. Mengapa tidak, mereka seolah tak berguna, karena tiba-tiba yang awalnya kuat menjadi lemah,” imbuhnya.

Kini, kata perempuan yanng aktif dunia gerakan tersebut ingina mengatakan kepada kita semua bahwa ternyata dalam hidup itu semua hal harus serba dipikirkan, termasuk tentang kesehatan kita. Karena hidup itu ternyata bukanlah melulu tentang mewujudkan impian kita, tetapi bagaimana kita bisa menjalani hidup. Jika kita menjalani hidup dengan cara yang benar, karma akan berjalan dengan sendirinya dan impian-impian itu yang akan mendatangi kita. =SYAMSUNI

IRA D AINI

Madura Darahku Ira D Aini mengaku tak menyesal dilahirkan sebagai putri Madura meski stigmanya tidak terlalu baik. Managing editor sebuah penerbit di Jakarta itu memang kerap kali diolok-olok saat memperkenalkan diri. Namun, dirinya tetap bangga sebagai bagian dari warga Pulau Garam.

etika memperkenalkan diri di forum ada yang menyeletuk, de’ remmah (bagaimana), te sate (sate), dan juga anekdot-anekdot Madura lainnya yang memang lucu. Itu tak masalah,” tutur perempuan kelahiran Sumenep 8 April 1985 yang telah menghasilkan beberapa karya buku.

Yang membuatnya bangga sebagai putri Madura, orang Madura solid dan setia kawan.

“Saya banyak menyaksikan terutama saudara-saudara saya, kalau ada di antara kami yang baru mau membuka usaha di Jakarta, misalnya, saudara-saudara yang sudah sukses membantunya,” tutur istri Qamaruddin SF. Alumni Pondok Pesantren Al Amien Prenduan itu mengaku telah membuktikan diri bahwa orang Madura tidak bodoh dan kurang beradab.

“Kami para perantau bisa membuktikan diri kami lewat kesuksesan kami sesuai bidang masing-masing,” ujar alumni Jurusan Jurnal-

KUPON

Saya banyak menyaksikan terutama saudarasaudara saya, kalau ada di antara kami yang baru mau membuka usaha di Jakarta, misalnya, saudarasaudara yang sudah sukses membantunya,” istik UIN Syarif Hidayatullah itu.

Ira biasa pulang kampung ke Madura saat lebaran.

“Saya jarang pulang kecuali Idul Fitri,” katanya. Maklum, aktivitasnya di ibu kota tergolong padat. Namun, dalam waktu dekat akan pulang kampung.

Ia bukan kacang yang lupa akan kulitnya. Madura tetap darahnya, meski tak tiap hari berada di Madura. =M. KAMIL AKHYARI

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH Nama Umur Alamat Nomor Kontak

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 8 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

Machan Corporation