e Paper Koran Madura 01 Oktober 2014

RABU

KORAN MADURA

1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III www.koranmadura.com

SBY JANJI KELUARKAN PERPPU PILKADA JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Undang-Undang Pilkada, yang didalamnya mengakomodasi pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, namun dengan sejumlah perbaikan.

“Saya sedang mempersiapkan Perppu sebagai pengganti undang-undang. Akan saya ajukan ke DPR,” kata Presiden Yudhoyono yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, seusai memimpin rapat konsolidasi Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa.

Menurut SBY, saat ini pemerintah berpandangan sama dengan Partai Demokrat yang mendukung pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan.

Dia mengakui bahwa pilkada langsung dengan perbaikan, yang diperjuangkan Partai Demokrat di Rapat Paripurna pekan lalu tidak berhasil.

Oleh karena itu, kata SBY, dirinya mengambil keputusan untuk mengeluarkan Perppu yang di dalamnya mengatur pilkada langsung dengan perbaikan.

“Setelah hari ini atau esok saya terima RUU hasil sidang paripurna kemarin, maka aturan mainnya harus saya tandatangani.

Dan setelah saya tandatangani, karena saya sungguh mendengar kehendak rakyat, maka saya akan mengeluarkan Perppu yang di dalamnya terkandung sistem pemilu langsung dengan perbaikan,” tegas dia.

SBY mengatakan keputusan mengeluarkan Perppu merupakan risiko politik yang harus ditempuh. Namun keputusan Perppu

itu akan diterima atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan DPR RI. “Kalau DPR mendengar aspirasi rakyat yang menghendaki pilkada langsung dengan perbaikan maka ini yang harus kita ambil,” jelas SBY. SBY menekankan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dirinya juga menekankan bahwa Demokrat akan memperjuangkan opsi pilkada langsung dengan perbaikan, sampai kapan pun.

Sebelumnya, BERITA Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan TERKAIT UU Pilkada yang di Hal 3 dalamnya mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. Keputusan ini sesuai dengan keinginan partai Koalisi Merah Putih.

Partai pendukung Jokowi-JK yang menginginkan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, tidak mampu berbuat apa-apa karena kalah suara dalam Rapat Paripurna. Sementara itu Partai Demokrat sendiri merasa opsinya tidak diakomodasi dalam Rapat Paripurna, sehingga partai itu memutuskan “walkout”. =ANT/RANGGA

Karena saya sungguh mendengar kehendak rakyat, maka saya akan mengeluarkan Perppu yang di dalamnya terkandung sistem pemilu langsung dengan perbaikan.

SB Yudhoyono

Presiden RI

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

ant/rosa panggabean

PERSIAPAN PERINGATAN KESAKTIAN PANCASILA. Seorang tentara memeriksa kondisi Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa (30/9). Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang peristiwa pemberontakan PKI pada 30 September 1965.

Skenario Bagi-bagi Kursi Terungkap PPP Benarkan Isi Dokumen Kontrak Politik KMP

JAKARTA-Jagat politik tanah air kembali dihebohkan dengan beredarnya dokumen kontrak politik partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KPM). Dalam dokumen tersebut tertulis soal bagi-bagi kursi antara partai pendukung Prabowo-Hatta dan satu diantaranya kursi Ketua MPR untuk Demokrat. Dokumen tersebut tersebar luas dan menjadi perbincangan di media sosial.

Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar membenarkan dokumen kontrak politik yang beredar di media sosial. Salah satu poin kontrak tersebut berbunyi kursi MPR menjadi miliki Partai Demokrat. “Surat perjanjian ada. Itu masih berlaku,” kata Hasrul di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/9).

Hasrul menuturkan, dokumen perjanjian tersebut dibuat pada Juli 2014.

Menurutnya, hingga kini isi perjanjian tersebut belum mengalami perubahan dan tetap seperti yang tercantum.

“Masih (sama isinya),” tuturnya.

Dokumen tersebut tersebar luas dan menjadi perbincangan di media sosial.

Dalam dokumen tersebut disebutkan pula jatah Golkar adalah Ketua DPR, 5 Ketua dan 15 Wakil Ketua Alat Kelengkapan DPR. Sementara untuk Partai Gerindra disebutkan dalam dokumen tersebut mendapat jatah Wakil Ketua DPR, 4 Ketua dan 12 Wakil Ketua Alat Kelengkapan DPR. Sementara jatah Partai Amanat Nasional dalam dokumen tersebut disebut-

kan mendapat Wakil Ketua DPR, 3 Ketua dan 8 Wakil Ketua Alat Kelengkapan DPR.Untuk jatah PKS disebutkan Wakil Ketua DPR, 2 Ketua dan 7 Wakil Ketua Alat Kelengkapan DPR dan jatah PPP masih dalam dokumen yang sama adalah Wakil Ketua DPR, 2 Ketua dan 6 Wakil

Unsur pimpinan tidak mungkin dibagi ke satu fraksi semuanya. Harus dibagi-bagi diantara KMP.

Tantowi Yahya Juru Bicara KMP

Ketua Alat Kelengkapan DPR. Dokumen tersebut ditandatangani oleh beberapa Ketua Fraksi partai politik yang tergabung di koalisi merah putih yaitu Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto,

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid.

Namun Juru Bicara KMP Tantowi Yahya mengaku belum mengetahui adanya surat kontrak yang beredar di dunia maya. Dokumen itu berisi Golkar sebagai Ketua DPR dan Demokrat sebagai Ketua MPR. “Saya tidak tahu itu.

Saya belum melihat surat itu apakah asli atau tidak bentuknya,” kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/9).

Mengenai paket pimpinan DPR atau alat kelengkapan dewan, Tantowi mengatakan bila bagi-bagi kursi merupakan konsekuensi dari musyawarah mufakat.

“Unsur pimpinan tidak mungkin dibagi ke satu fraksi semuanya. Harus dibagibagi diantara KMP,” ujarnya.

Tantowi juga menegaskan belum adanya kesepakatan final dari Demokrat maupun Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai adanya tawaran tersebut. “Jadi kita tunggu hari ini dan besok keputusan dari PD,” kata Politisi Golkar itu. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III RABU 1 OKTOBER 2014

No. 0453 | TAHUN III

33

EFFENDI SIMBOLON:

Prihatin dengan Gaya Politik KMP JAKARTA-Manuver politik Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen membuat geram politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Effendi merasa prihatin dengan kelakuan yang ditunjukkan oleh KMP dengan aturan yang dibuat dalam UU MD3, pimpinan DPR dipilih dengan sistem paket.

“Malu melihat gaya berpolitik gaya gerombolan gitu, saya prihatin buat kok paket-paketan.

Sudah tahu peserta pemilu 10, kenapa kita dalam kompetisi, paling fair itu kan pemilu, pemilu sudah selesai ya sudah, kita masuk dalam ruang beretika. Jangan dibawa ke alam yang bebas tanpa aturan,” kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9).

Namun demikian, Effendi merasa yakin umur koalisi pendukung Prabowo-Hatta tidak akan panjang.

“Saya terus terang memprihatinkan, di sisi lain beberapa anggota dan partai menyadari itu mereka tidak mungkin selamanya begitu,” imbuhnya.

Terkait dengan paket pimpinan DPR sesuai dengan UU MD3, Effendi yakin, Demokrat atau PPP akan merapat. Dengan begitu, PDI Perjuangan merasa masih bisa berpeluang mendapatkan jatah ketua DPR. “Saya kira berpeluang seperti PPP dan Demokrat juga berpeluang mengamankan posisi, pimpinan DPR, MPR sampai dengan komisi dan alat kelengkapan,” tegas dia Sementara itu, Presiden terpilih, Joko Widodo mengaku tidak khawatir pelantikannya sebagai presiden terjegal dengan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang disahkan, Senin (29/9).

Sosok yang akrab disapa Jokowi tersebut melihat sudah tidak ada celah yang bisa menjegalnya dilantik sebagai Presiden periode 2014-2019. “Sudah terpilih KPU sudah, dikuatkan lagi di MK sudah, masak, masak, masak. Ya sudah lah, kedewasaan masyarakat kita itu sudah sangat tinggi, masak elitenya malah mencontohkan yang nggak bener, yang benar saja,” tutur Jokowi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9). =GAM/ABD

ant/yudhi mahatma

PERSIAPAN PELANTIKAN MPR-DPR-DPD. Anggota MPR-DPR-DPD RI terpilih periode 2014-2019 mengikuti prosesi pengucapan sumpah jabatan dalam gladi bersih pelantikan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/9). Pelantikan serta pengucapan sumpah jabatan diikuti oleh 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD akan dilaksanakan pada Rabu (1/10), dengan total anggaran sekitar Rp 16 miliar.

Ruhut: Nurhayati Assegaf Harus Mundur Walk Out Demokrat Tanggung Jawab Ketua Fraksi JAKARTA-Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan Ketua Fraksi Nurhayati Assegaf bertanggung jawab atas perintahnya untuk walk out dari sidang paripurna RUU Pilkada, Kamis (25/9). Sebagai pemimpin, Nurhayati sudah tahu risiko yang dihadapinya ketika mengeluarkan perintah tersebut.

“Walk out, itu dari ketua fraksi. Kalau memang nanti ada (sanksi) ya itu sebuah tanggung jawab dari pemimpin. Sebagai pemimpin adalah sebuah pribadi yang siap dikorbankan, itulah filosofi pemimpin. Tidak bisa melepaskan tanggung jawab,” ujar Max di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9).

Max enggan membeberkan bentuk sanksi yang bakal dijatuhkan DPP terhadap Nurhayati atas perintahnya tersebut. Sejauh

ini pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. “Itu internal tidak bisa disampaikan ke publik karena belum terverifikasi, toh nanti akhirnya orang juga akan tahu,” tandasnya.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) konon marah besar karena Ketua Fraksi Partai Demokrat ini salah menterjemahkan printah. Dalam SMSnya, SBY meminta Fraksi Demokrat all out memperjuangkan pilkada langsung. Namun, titah SBY ini tidak dihiraukan.

Namun Nurhayati sendiri membantah ditegur SBY gara-gara memerintahkan untuk walk out. SBY justru memahami sikap fraksi yang memutuskan netral dalam voting yang berlangsung dalam Paripurna.

“Beliau pahami dan mengerti sikap Fraksi Demokrat. Yang saya sampaikan kemarin itu (saat konferensi pers) yang saya sampaikan ke SBY,” kata Nurhayati usai menghadiri pembekalan anggota DPR terpilih Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9).

Dalam keterangannya di depan SBY, Nurhayati mengaku ada perbedaan tajam soal 10 opsi perbaikan yang diajukan Demokrat. Kondisi itu yang dipahami SBY berdasarkan pengalamannya sebagai man-

tan anggota parlemen. “Perbedaan tajam dan kami harus mengambil keputusan, beliau kan juga pernah di MPR/DPR,” tandasnya.

Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendesak Nurhayati untuk bertanggung jawab atas aksi walk out saat rapat paripurna pembahasan RUU Pilkada di DPR beberapa waktu lalu. Menurut Ruhut, minta maaf saja tak cukup bagi Nurhayati untuk membayar kesalahan instruksi tersebut.

Padahal SBY telah menginstruksikan untuk all out mendukung pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Bukannya malah walk out dari paripurna yang berujung pada disahkannya UU Pilkada tak langsung. “Kalau memang Nurhayati mengakui kesalahan dengan minta maaf, itu tak cukup. Dia harus mundur dari pimpinan fraksi, walaupun tinggal beberapa jam lagi,” kecam pria yang karib disapa Poltak itu.

Tak cuma Nurhayati, Ruhut juga meminta Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua untuk bertanggung jawab. “Dua-duanya (Nurhayati dan Max) ini bermain di 2 kaki.

Bermain bersama kami juga Koalisi Merah Putih. Partai Demokrat kan netral,” tutur dia. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

Annas Terbiasa Minta “Ijon” Proyek ANNAS DIPERIKSA KPK. Tersangka kasus dugaan suap

alih fungsi hutan industri di Kepulauan Riau yang juga Gubernur Riau non aktif Annas Maamun keluar dari mobil tahanan setibanya di Gedung KPK Jakarta, Selasa (30/9). Annas menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi dalam kasus yang sama untuk tersangka Gulat Manurung.

ant/wahyu putro a

PEKANBARU- Seorang pengusaha Riau, Syakirman mengaku tidak heran ketika KPK menjerat Gubernur Riau Annas Maamun dengan dugaan suap “ijon” proyek karena Annas lama dikenal di kalangan pengusaha kontraktor kerap meminta bagian dalam pengerjaan proyek pemerintahan.

“Sudah menjadi rahasia umum, memang kebiasaan dia (Annas) begitu. Siapa yang ingin menang proyek, mesti bayar dulu 10 persen di muka,” kata Syakirman di Pekanbaru, Selasa.

Syakirman mengaku cukup paham seluk-beluk Annas Maamun karena sudah menjadi rekanan dalam proyek Pemprov Riau selama 25 tahun terakhir.

Kebiasaan melawan hukum sang gubernur itu, diakuinya kerap dikeluhkan oleh kontraktor. Gulat Medali Emas Manurung adalah orang kepercayaan Annas untuk menjadi makelar pengumpul komisi untuk gubernur. “Tapi saya tidak mau memberikan fee tersebut, makanya saya tidak pernah dimenangkan,” katanya.

Syakirman menduga uang suap yang disita KPK dalam operasi tangkap tangan Annas Maamun bukan hanya terkait alih fungsi kawasan hutan, melainkan juga untuk pembayaran di muka alias ijon proyek-proyek infrastruktur di Dinas Bina Marga Riau. “Saya yakin 90 persen bahwa uang tersebut merupakan ijon proyek di Bina Marga,” katanya.

Syakirman menduga proyek-proyek yang terkait kasus “ijon” Annas Maamun adalah 67 paket proyek infrastruktur yang berada pada anggaran Dinas Bidang Bina Marga Riau tahun 2014.

Menurut dia, ada 20 perusahaan pemenang tender untuk 67 paket proyek tersebut, yang artinya satu perusahaan mendapatkan lebih dari satu paket proyek, bahkan ada satu perusahaan mendapatkan enam paket pekerjaan sekaligus.

“Padahal dalam aturannya, perusahaan

tidak boleh menerima enam paket pekerjaan dalam satu instansi. Saya menduga pemenang tender hanya perusahaan yang menyanggupi permintaan uang. Proses lelang hanya formalitas saja, padahal pemenangnya sudah diatur,” katanya.

Ia mengatakan, cara Annas Maamun untuk mengamankan proyek-proyek tersebut jelas terlihat dari kebijakannya yang meletakkan anak maupun kerabat dekatnya pada posisi strategis di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal itu menjadi sorotan media massa saat Annas menempatkan putra kandungnya, Charis Noor Putra, sebagai Kepala Seksi Jalan dan Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum Riau, pada masa pemerintahan Annas juga dipecah menjadi Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya.

Selain itu, saudara iparnya bernama Syaifuddin ditempatkan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Setdaprov Riau.

Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman ketika dimintai pendapatnya terkait dugaan “ijon” proyek yang disangkakan kepada Annas Maamun, memilih bungkam.

“Saya tidak mau membahas masalah hukum (Annas),” kata Wagub Riau saat ditemui usai rapat tertutup di kantor Gubernur Riau, Selasa.

Kepala Dinas Bina Marga Syfril Bukhari juga enggan berkomentar mengenai dugaan ijon proyek di instansinya. “Saya tidak tahu, saya baru menjabat di Dinas Bina Marga,” ujarnya singkat.

KPK kini telah menetapkan Gubernur Riau Annas Maamun sebagai tersangka setelah orang nomor satu di Provinsi Riau itu tertangkap tangan menerima suap pada Kamis (25/9). Annas disangkakan sebagai pihak penerima uang.

Annas disangkakan melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Annas diduga menerima uang dari pengusaha terkait dengan izin alih fungsi hutan tanaman industri dan “ijon” proyekproyek di Riau.

Selain itu, KPK juga menetapkan Gulat Medali Emas Manurung yang disebut sebagai seorang pengusaha sawit sebagai tersangka pemberi uang kepada Annas.

Gulat disangkakan sebagai pihak pemberi uang suap dengan sangkaan melanggar Pasal 5 Ayat 1 a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gulat diduga menginginkan lahan sawit 140 hektare miliknya dialihkan fungsi dari kawasan kehutanan ke APL (area peruntukan lain).

Dalam penangkapan tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang dalam pecahan rupiah dan dolar Singapura yang menurut Abraham nilainya mencapai Rp2 miliar, terdiri dari 156.00 dollar Singapura dan Rp 500 juta.

Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk dolar AS senilai Rp3 miliar yang diduga uang dari “ijon” proyekproyek yang akan dilaksanakan di Riau. =ANT/ANGGARA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 1 OKTOBER 2014 RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III No. 0453 | TAHUN III

55

ant/fanny octavianus

KAREN AGUSTIAWAN UNDUR DIRI. Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan (tengah) meninggalkan kantor usai acara perpisahan disaksikan ratusan karyawannya di lobi kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Selasa (30/9). Karen resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (1/10/2014) setelah menjabat selama enam setengah tahun.

Tiket KA Ekonomi Naik 1 Januari Subsidi untuk KA Jarak Jauh Dialihkan ke KA Lokal JAKARTA-Kebijakan pemerintah memberikan subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk kereta api (KA) ekonomi jarak jauh akan segera dihapus.

Pemerintah berencana mengalokasikan dana subsidi ini untuk kereta api local dan commuter.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2015.

Hal ini seperti disampaikan oleh Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero, Bambang Eko Martono, di Gedung Jakarta Railway Center Djuanda, Jakarta, Selasa (30/9) Bambang menyebutkan jika pemberian subsidi dinilai lebih tepat dan efektif bila disalurkan kepada pengguna KA lokal maupun commuter. Lantaran pengguna KA commuter merupakan pekerja atau pelaju dengan jumlah frekuensi yang masif.

“PSO akan diprioritaskan untuk KA lokal dan commuter karena frekuensi masyarakat dalam menggunakan KA ekonomi jarak jauh lebih sedikit dibanding pengguna KA lokal dan commuter untuk

beraktivitas sehari-hari” ucapnya.

Meski subsidi dihapus, Bambang menegaskan tidak akan ada pengurangan kualitas layanan. Justru KAI berjanji akan melakukan peningkatan layanan pada penumpang kereta api ekonomi. Dengan demikian, terhitung mulai 1 Januari mendatang, KA ekonomi jarak jauh dan menengah diberlakukan tarif keekonomian. Meski demikian, untuk penumpang yang bepergian untuk tujuan tertentu berlaku juga tariff parsial, dimana penumpang hanya membayar tarif sesuai jarak yang tempuhnya.

Pemberlakukan tarif baru untuk KA non PSO ini dimulai pada 2 Oktober 2014 untuk pemberangkatan KA per 1 Januari 2015.

Bambang juga menjelaskan, jika pengalihan subsidi ke kereta local nantinya, tidak hanya berupa penurunan tariff saja. Melainkan dapat juga dalam bentuk penambahan frekuensi perjalanan KA, jumlah tempat duduk, dan penambahan fasilitas.

“Dirjen kereta api terus mengevaluasi pemberian subsidi untuk KA ekonomi jarak jauh dan jarak sedang. Tujuannya, agar subsidi dari pemerintah tepat sasaran bagi pengguna jasa kereta api,” tandas dia.

Bambang menyebut, pihaknya membu-

tuhkan subsidi sebesar Rp 1,2 triliun untuk membatalkan penaikan harga tiket kereta.

Sayang itu belum didapat, sehingga harga tiket lebih mahal bakal dialami pengguna kereta ekonomi dengan keberangkatan 1 Januari 2015.

Sebagai gambaran, tarif KA Matarmaja rute Malang-Pasar Senen untuk keberangkatan awal Januari ditetapkan Rp 150 ribu per penumpang, naik dari saat ini Rp 65 ribu per penumpang.

Kemudian, KA Progo LempuyanganPasar Senen dari Rp 50 ribu per penumpang menjadi 105 ribu per penumpang. Total, terdapat 22 kereta jarak jauh dan 24 kereta jarak menengah yang tak mendapat anggaran PSO tahun depan.

Mayoritas kereta melayani rute-rute di Jawa. Hanya 12 kereta melayani rute menengah di luar Jawa, semisal MedanSiantar (Sumatera Utara) dan Kertapati (Sumsel)-Tanjung Karang (Lampung). “Kita berlakukan batas bawah dan batas atas untuk KA ekonomi non-PSO, mungkin di kisaran Rp 95.000-Rp 150.000 per penumpang, akan kita umumkan,” kata Bambang.

Juru Bicara KAI Makmur Syaheran menegaskan, normalisasi tarif mendahului pembahasan APBN Perubahan 2015 tak menyalahi

aturan. Sebab, KAI tidak bisa menghentikan operasi hingga pemerintah dan DPR sepakat memberikan anggaran PSO. “Di luar sana ada proses dari pemerintah dan DPR untuk membantu atau tidak membantu PSO KA ekonomi. Kita tinggal menyesuaikan saja. Jadi kami tidak menunggu, kami kan punya mekanisme harus melayani 90 hari sebelumnya,” katanya. =GAM

KA Ekonomi

yang Tarifnya akan Naik • KA Logawa • KA Kertajaya • KA Brantas • KA Kahuripan • KA Kutojaya Utara • KA Bengawan • KA Progo • KA Pasundan • KA Sri Tanjung • KA Gaya Baru Malam Selatan • KA Mataramaja • KA Tawangjaya • KA Serayu • KA Kutojaya Selatan • KA Tegal Arum • KA Tawang Alun • KA Rajabasa • KA Buser/Serelo • KA Putri Deli • KA Siantar Ekspress

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

ERA DUNIA MAYA

Desa Melek Internet Akan Dibantu JAKARTA- Desa melek internet segera didata dan diberi bantuan infrastruktur agar masyarakat di dalamnya bisa lebih optimal terkoneksi dengan informasi.

ant/noveradika

KEBUTUHAN SAPI IDUL ADHA. Pedagang sapi menarik sapi dagangannya untuk dimasukkan ke dalam truk di Pasar Hewan Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Selasa (30/9). Sapi yang dijual seharga Rp 15 juta hingga Rp 20 juta tergantung usia dan ukuran tersebut dipasarkan ke sejumlah daerah di luar Yogyakarta khususnya daerah Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha mendatang.

PR Berat Menanti Indonesia, Negara dengan Ketimpangan Terbesar di Dunia JAKARTA-Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla mengatakan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu tantangan terbesar pemerintah mendatang. Hal ini mengingat Indonesia masuk ke dalam salah satu negara yang memiliki ketimpangan terbesar.

Menurutnya, ketimpangan kesejahteraan antarpenduduk di Tanah Air termasuk terbesar di dunia. Hanya tiga kota di dunia yang memiliki gap terbesar yakni Indonesia, Manila, dan Bombay. Bahkan, gap pendapatan di Indonesia 150 kali lebih besar ketimbang di Amerika Serikat.

“Di Jakarta tempatnya kota komplek, dimana banyak orang terkaya, namun ada termiskin juga,” ujarnya saat peluncuran buku “Bridging The Gap: Mengurangi ketimpangan, meluruskan esensi pembangunan dan No Easy Way”, Jakarta, Selasa (30/9).

Dia menegaskan ketimpan-

gan tersebut tergambar dalam perbandingan gaji atau pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Di Jakarta, terdapat orang yang memiliki gaji 100 kali lipat lebih besar dibanding dengan gaji orang lain. “Di Amerika hanya 10 kali, di Jakarta sampai 100 kali. Untuk negara maju, batasan ketimpangan itu hanya 10 kali,” lanjutnya.

Ketimpangan yang terjadi di Jakarta lebih parah jika dibanding dengan Naypyidaw, Myanmar dan Kuala Lumpur, Malaysia. Oleh karena itu, untuk memangkas ketimpangan tersebut mesti ada keadilan dalam hal kepemilikan, pekerjaan dan juga gaji atau pendapatan.

Guna memuluskan langkah tersebut, pemerintah harus melakukan perbaikan pada anggaran, kebijakan anggaran, serta pendidikan di masyarakat. “Cara melaksanakan alokasi budget dan kebijakannya. Tentu dinamika masyakat pendidikan dan semangatnya,” pungkas dia Dia menegaskan, pemerintah sejatinya memiliki dua kekuatan untuk mengatasi ketimpangan kesejahteraan tersebut. “Dua kekuatan negara pertama anggaran dan kedua kebijakan yang menyebabkan rakyat bekerja dan investasi jalan.”

Menurutnya, diperlukan sejumlah langkah nyata untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, terdiri dari petani, nelayan, buruh, dan penganggur. Diantaranya, identifikasi masalah penyebab kemiskinan.

“Pendapatan dinaikkan melalui peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas membutuhkan penyediaan in-

frastruktur dan dukungan riset yang ditunjang oleh negara,” jelas dia.

Kemudian, menekan biaya hidup. Untuk itu, pemerintah harus menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan gratis serta transportasi murah.

Selain itu, menyediakan bantuan keuangan bagi penduduk miskin. Caranya, mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar ke sektor produktif.

Negara punya uang, tetapi kerap salah peruntukkan.

Keuangan pemerintah harus diperbaiki dan pembiayaan diletakkan di tempat yang baik.

Salah satu upaya meningkatkan ruang fiskal adalah pengalihan subsidi bahan bakar minyak ke subsidi produktif untuk menekan kemiskinan.

“Negara punya uang, tetapi kerap salah peruntukan. Keuangan pemerintah harus diperbaiki dan pembiayaan diletakkan di tempat yang baik,” ungkap JK. =GAM

“Kami terus akan mendata dan memantau desa-desa yang unggul di bidang TIK dan kami akan memberi mereka infrastruktur akses yang lebih cepat dan mobile melalui program m-CAP atau m-PLIK,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Bambang Heru Tjahyono di Jakarta, Selasa.

M-PLIK (Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan) merupakan penyedia mobil layanan internet kecamatan yang bersifat bergerak untuk akses internet yang sehat, aman, cepat, dan murah.

Fungsi dan tujuannya adalah melayani masyarakat umum yang berada di daerah-daerah kecamatan yang belum terjangkau oleh fasilitas internet.

MPLIK ini bersinergi dengan Program KPU/ISO dengan M-Community Access Point (CAP), yang ditargetkan oleh Penyedia sebanyak 1.907 MPLIK tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Kominfo sangat concern dengan kebijakan pemberdayaan TIK bagi masyarakat tidak terkecuali masyarakat perdesaan,” kata Bambang.

Oleh karena itu, ia berpendapat, dengan membekali literacy TIK bagi mereka maka hal itu akan bisa membantu mereka agar dapat memanfaatkan TIK untuk keperluan masyarakat di desa sehingga mereka lebih giat untuk berkontribusi bagi desanya.

“Dengan mereka mengenal internet maka hasil-hasil potensial desa bisa lebih dikenal,” katanya.

Pihaknya menyatakan akan selalu mengadakan festival desa TIK berikut memberikan penghargaan bagi desa yang sukses menerapkan TIK sebagai stimulasi bagi desa-desa lainnya.

Beberapa desa yang dianggap telah sukses menjadi desa informatika di antaranya Desa Melung di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Desa Tanjungsari di Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. =ANT/HANNI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

K telah menolak gugatan judicial review UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3) yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Putusan MK tersebut agak lucu, karena di antara kesembilan hakim MK tidak bisa kompak. Dari Sembilan hakim MK, masing-masing Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Muhammad Alim, dua di antaranya, yaitu Maria Farida Indrati dan Arief Hidayat mengajukan Dissenting Opinion (berbeda pendapat) dengan putusan MK. Dinamika dissenting opinion di tubuh MK sejatinya merupakan fenomena yang muncul dari perbedaan persepsi dalam suatu permasalahan hukum. Bukan mustahil juga ada tendensi lain yang menyebabkan perbedaan pendapat di internal hakim MK itu. Bukan menuduh, tetapi latar belakang para hakim itu dan juga proses pengangkatannya berpotensi mempengaruhi putusan itu. Meskipun masih butuh dibuktikan, sepertinya ikatan kepartaian dengan pendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden cukup rentan mengurangi indenpensi hakim MK, sekali lagi bukan mustahiil.

Bila MK menilai UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan uji materi UU MD3 pemohon tidak beralasan menurut hukum, justru Maria Farida dan Arief Hidayat menyatakan lain. Menurut keduanya, seharusnya pengujian formil UU MD3 itu dikabulkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Gugatan atas UU MD3 sangat berkaitan dengan kepentingan politis, terkait perebutan pimpinan DPRD dan posisi perempuan untuk mengisi jabatan strategis di DPR, di antaranya di Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT. Putusan hakim MK tidak terkesan larut dalam nuansa perseteruan politis itu, tetapi karena adanya beberapa hakim MK dekat dengan nuansa politik di masa lalu, cukup bisa diterima apabila ada pihak yang menengarai ikatan emosional mereka telah ikut mempengaruhi proses hukum yang dilakukan, sehingga putusan MK tidak bulat. (*)

Opini

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

77

Ketika Pancasila Tak Sakti Lagi

Salam Songkem

UU MD3

KORAN MADURA

RABU 1 OKTOBER 2014 No. 0453 | TAHUN III

Tanggal 1 Oktober merupakan hari bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Sebab, tanggal tersebut sebagai manifestasi Hari Kesaktian Pancasila.

Namun, apakah Pancasila sebagai dasar negara hanya sebuah gambaran tekstual belaka yang tidak memilki power dalam memberikan progresifitas terhadap bangsa, ketika kondisi Bangsa Indonesia yang semakin carut-marut sistem pemerintahannya dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selalu menyelimuti segala bentuk kinerja pemerintah.

H

al di atas seharusnya dijadikan refleksi oleh masing-masing pribadi Indonesia. Karena Pancasila merupakan ideologi negara seringkali mengalami pasang surut. Pasalnya, Pancasila hanya dijadikan sebagai momentum ritual belaka oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Mereka dengan gegap gempita merayakan hari tersebut, tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya.

Apabila memahami Pancasila secara tekstual, tak dapat dinafikan semua orang mampu melakukannya.

Bahwasanya, Pancasila berasal dari dua kata: panca berarti lima dan sila berarti asas atau prinsip. Pancasila tersusun dari lima unsur yang luar biasa sarat akan makna

yaitu ketuhanan (religiusitas), kemanusiaan (moralitas), persatuan (kebangsaan) Indonesia, permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari beberapa sila yang dipaparkan, merupakan isi keseluruhan dari Pancasila sebagi dasar negara. Akan tetapi, apabila diaktualisasikan dengan kondisi Negara Indonesia sangatlah kontradiksi. Sebab, implementasi nilai-nilai yang terjandung dalam Pancasila sudah tidak memberikan pengaruh bagi kondisi bangsa Indonesia.

Kondisi tersebut, dapat kita lihat secara faktual. Ketika terjadi polemik terkait masalah Pilkada. Apakah nantinya sistem pemilihan tersebut akan dilakukan secara langsung ataukah tidak langsung. Permasalahan tersebut mendatangkan pro-kontra oleh berbagai pihak.

Muncul berbagai argumentasi dengan mengatasnamakan Pancasila sebagai dasar negara, terutama sila keempat “Permusyawaratan Perwakilan”.

Paradigma yang mengatakan bahwa, sistem pemilihan dilakukan secara langsung.

Dengan dalil bahwa pemaknaan “Permusyawaratan Perwakilan” merupakan ketentuan yang secara keseluruhan pemilihan berada di tangan rakyat. Sedangkan pandangan lainnya mengatakan, tak perlu seluruh rakyat yang memilih akan tetapi cukup diwakilkan oleh DPR sebagi bentuk perwakilan dari rakyat. Dari kondisi tersebut terjadi karena ketidak pahaman oleh kaum elit_politik dalam memahami makna Pancasila.

Di lain sisi, ketika melihat kondisi hukum di Indonesia sungguh sangat tidak adil.

Sebab, hukum hanya dijadikan permainan oleh berbagai golongan yang memiki modal besar. Sehingga, praktik KKN pun tak dapat dihindarkan. Ini menunjukkan bahwa, moralitas bangsa Indonesia sudah men-

galami kerusakan yang sangat signifikan. Selain itu, sikap tidak saling menghargai terhadap sesama, menjadi hal biasa dalam masyarakat sekarang. Lunturnya budaya saling tenggang rasa mengakibatkan hilangnya nilainilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak lagi menjadi kepribadian bangsa ini.

Flashback Sejarah Ketika kita mempertanyakan, Apakah Pancasila sudah tak sakti lagi? Maka, perlu kita flashback terhadap sejarah tercetusnya Hari Kesaktian Pancasila.

Perjuangan pahlawan dalam membangun Bangsa Indonesia merupakan salah satu bukti kegigihannya. Bermula dari Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). Menjadi hari kematian bagi 6 jenderal dan 1 kapten serta beberapa orang lain yang membela negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demi mempertahankan unsur Pancasila dari ideologi komunis. Tanggal 1 Oktober menjadi momen tercetusnya “Hari Kesaktian Pancasila” hingga sekarang. Namun, Pancasila tidak memiliki kesaktian lagi dalam penegakan hukum yang ada di negeri ini. Karena, Pancasila hanya sekadar menjadi lukisan yang terdapat di sudut tembok sekolah maupun di sudut kantor-kantor pemerintahan. Kini Pancasila benar-benar sudah dilupakan. Makna dan nilainya kini tidak lagi dihayati dan diresapi.

Pemerintah perlu merekonstruksi dan menggalakkan

nilai-nilai agung dan mulia dari Pancasila. Mengaplikasikannya di hampir semua sektor kehidupan. Baik dari sektor pendidikan maupun sektor lainnya yang memberikan kontribusi positif bagi Bangsa Indonesia. Sehingga, mampu mengembalikan pemahaman terhadap makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian aktualisasi tersebut akan memiliki implikasi yang besar bagi Indonesia ke depannya.

Dengan terbentuknya moralitas tinggi oleh masyakat dari dasar negara tersebut. maka akan mampu menciptakan generasi yang memiliki jiwa asketis. Sehingga, praktik KKN akan mampu diminimalisir.

Tidak hanya di dunia pendidikan, perlu juga di adakan sosialisasi di kalangan masyarakat. terkadang masih ada di antara mereka yang belum hafal teks Pancasila. Ada juga di antara mereka yang telah hafal, namun belum tahu maksud dan tujuan dibentuknya Pancasila.

Sehingga dengan diadakannya sosialisasi mereka mengerti dan menerapkan ajaran-ajaran yang termaktub dalam Pancasila sekaligus menerapkannya di kehidupan sehari-hari.

Bila Pancasila sudah dapat diterima seutuhnya oleh masyarakat indonesia. Maka tidaklah lagi bangsa ini terus mengalami keterpurukan. Bahkan bisa menjadi macan Asia yang ditakuti negara lain. Harapan dari nila-nilai luhur Pancasila melahirkan seseorang yang berjiwa Pancasilais. Wallahu A’lam Bishawab=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 1 OKTOBER 2014 No. 0453 | TAHUN III

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

8

HADAPI MEA 2015

Perajin Batik Gandeng UKM

ant/ari bowo sucipto

TEATERIKAL SAMBUT IDUL ADHA

Sejumlah seniman melakukan aksi teaterikal dengan mengenakan kostum spiderman dan sapi kurban di depan Stasiun Kotabaru, Malang, Jawa Timur, Selasa (30/9). Teaterikal menyambut Hari Raya Idul Adha yang diadakan sebuah lembaga zakat tersebut merupakan kampanye untuk mengajak umat Muslim untuk berkurban.

Seniman Keluhkan Pudarnya Tradisi Lokal TULUNGAGUNG - Satu-satunya seniman kentrung wanita asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Gimah (62), mengeluhkan pudarnya kecintaan sebagian besar masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap tradisi kedaerahan akibat derasnya aneka budaya modern.

"Semakin sedikit yang mencintai tradisi lokal, khususnya musik kentrung," keluh Gimah dalam bahasa Jawa, saat ditemui di rumahnya di Tulungagung, Selasa (30/9).

Sebagai satu-satunya seniman kentrung perempuan yang masih tersisa di Kabupaten Tulungagung, Gimah mengaku saat ini sepi tanggapan.

Dalam sebulan, ia mengaku beruntung jika mendapat satu

atau dua kali permintaan pentas untuk memainkan musik kentrung bersama Bibit (50), penabuh kendang yang dulu menjadi penggemarnya.

"Kadang bahkan tidak ada tanggapan sama sekali. Kalaupun ada, upahnya kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujarnya.

Gimah yang kini tinggal di sebuah gubuk kecil berdinding anyaman bambu di Dusun Patik,

Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Tulungagung, mengaku saat ini hanya bisa pasrah.

Ia berharap kesenian kentrung yang masuk aliran seni musik tradisional perpaduan budaya Jawa dan Timur Tengah, tidak punah tergerus modernisasi budaya yang kian pesat.

"Menurut saya, harusnya ada peran aktif pemerintah (daerah) guna melestarikan budaya kentrung ini. Jika tidak, suatu saat pasti punah," ujarnya.

Pemerhati budaya tradisional asal Tulungagung, Cahyo Kurniadi mengatakan, sosok Gimah merupakan seniman kentrung yang langka di Jawa Timur.

Menurut dia, Gimah adalah

wanita yang menjadi pelaku seni tradisional kentrung yang masih bertahan memainkan musik kentrung bersama rekannya Bibit.

"Semasa jayanya beliau sudah beberapa kali menorehkan prestasi dan mendapat penghargaan.

Dia dinobatkan sebagai satu-satunya seniman kentrung wanita, dan pernah mewakili Jatim pentas nasional di Taman Mini Indonesia Indah," ungkap Cahyo.

Kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintah, kata Cahyo, menjadi penyebab pelaku seni tradisional seperti halnya Gimah (Mbah Gimah) tidak berkembang dan bahkan terancam punah. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

SURABAYA - Sejumlah perajin batik melalui Asosiasi Perajin Batik Jawa Timur/APBJ menggandeng kalangan usaha kecil menengah (UKM) guna menghadapi diberlakukannya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015.

"Upaya itu kami lakukan untuk mendorong UKM memproduksi batik. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan sertifikat Batik Mark," kata Ketua APBJ, Putu Sulistiani, di Surabaya, Selasa (30/9).

Menurut dia, dengan diberinya label Batik Mark maka UKM diyakini dapat bersaing di pasar bebas. Hal tersebut dikarenakan salah satu syarat untuk mengekspor batik, produsen harus mempunyai sertifikat Batik Mark.

"Oleh sebab itu, kami ingin merangkul UKM yang masih kecil mengingat mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan sertifikat Batik Mark," ujarnya.

Namun, jelas dia, upaya UKM mendapatkan sertifikasi batik itu terkendala dari sisi biaya yang mahal. Estimasi biaya sertifikasi tersebut membutuhkan dana hingga Rp1,7 juta per sertifikat.

"Kini terdapat 180 UKM yang tergabung dalam APBJ. Sementara, fokus kami saat ini adalah mengkaji selera pasar internasional terhadap jenis batik yang diminati," katanya.

Kondisi itu, tambah dia, juga dikarenakan pasar batik masih didominasi oleh permintaan konsumen lokal.

Apalagi dengan adanya unsur nasionalis yang terkandung di kain batik tersebut.

"Kalau konsumen luar negeri justru mempunyai tipe tertentu dan tentu saja menyesuaikan dengan kondisi negaranya. Masyarakat Swiss lebih menyukai batik dengan motif flora dan fauna, 'full colour', dan 'over coat'," katanya.

Dengan adanya kajian tersebut, sebut dia, pihaknya berharap lebih mudah dalam menembus pasar internasional. Hambatan lain bagi UKM adalah masalah permodalan dan promosi. = ANT/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

9

Dispenda Rekrut Wanita Cantik Demi Mendulang PAD MALANG - Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Jawa Timur, merekrut sejumlah wanita cantik dan paham akan seluk-beluk perpajakan demi mendulang pendapatan asli daerah (PAD).

"Mereka yang lolos dalam seleksi nanti akan kami nobatkan sebagai putra-putri pajak daerah 2014, sekaligus menjadi Duta Pajak yang tugasnya menarik masyarakat agar taat membayar pajak. Mereka inilah yang nantinya berada di garis depan untuk memaksimalkan PAD dari sektor pajak,� kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang, Ade Herawanto di sela-sela pe-

laksanaan tes putra-putri pajak daerah di Balai Kota Malang, Selasa (30/9).

Ia mengakui rekrutmen putra putri pajak daerah yang sekaligus sebagai Duta Pajak tersebut memang untuk memaksimalkan seluruh potensi pajak yang ada, di antaranya pajak parkir, pajak penerangan jalan umum (PPJU), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan

BPHTB. Ade menegaskan untuk bisa lolos menjadi Duta Pajak atau putra putri pajak daerah 2014, tidak hanya sekadar cantik atau tampan, tapi harus cerdas, berkarakter serta wajib fasih dalam semua hal yang berkaitan dengan perpajakan karena tugasnya tidak hanya menarik warga untuk membayar pajak saja.

Mereka juga bertugas melakukan sosialisasi terkait pembayaran pajak daerah.

Dispenda, tegasnya, tidak hanya akan menjadikan Duta Pajak atau putra putri pajak daerah 2014 tersebut sebagai ikon

saja, tapi mereka harus berkontribusi dan bekerja membantu Dispenda untuk menggali potensi pajak daerah sebesar-besarnya.

Untuk mendapatkan Duta Pajak sesuai kriteria, Dispenda menggelar audisi dan seleksi dengan peserta dari kaangan pelajar maupun mahasiswa. Ada 44 peserta yang mengikuti seleksi, yakni tes tulis dan wawancara.

Menurut Ade, bagi putra putri pajak terpilih akan diangkat sebagai pegawai honorer Dispenda. Namun, sebelum menggeluti dunia perpajakan lebih dalam dan menjadi

pegawai di Dispenda, mereka akan mendapatkan pembekalan materi perpajakan terlebih dahulu.

Tahun ini target PAD dari sektor pajak sebesar Rp 260 miliar, bahkan target tersebut akan terus bertambah dari tahun ke tahun.

"Tahun depan kami perkirakan targetnya akan bertambah menjadi Rp 270 miliar, sedangkan target tahun ini baru terealisasi 69 persen, namun kami yakin pasti akan terwujud, meski tidak akan terlampaui seperti tahun-tahun sebelumnya," ujarnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

KENANG KORBAN PKI

Warga Madiun Gelar Doa Bersama MADIUN - Sejumlah warga Kabupaten Madiun dan perwakilan pemerintah daerah setempat menggelar doa bersama di Monumen Kresek, Desa Kresek, Kabupaten Madiun, Jatim, untuk mengenang korban pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengancam NKRI. "Doa bersama tersebut untuk mendoakan arwah para korban pemberontakan PKI yang pernah berkuasa di wilayah Madiun pada tahun 1948. Para korban tersebut dikubur di dalam sumur di Desa Kresek, Kecamatan Wungu," ujar Tokoh masyarakat desa setempat, Arjo Tohir, kepada wartawan, Selasa (30/9).

Doa bersama tersebut juga sebagai bentuk ucapan syukur karena ideologi Pancasila masih bertahan dan dianut oleh Bangsa Indonesia hingga saat ini.

Selain menggelar doa bersama, para warga Kabupaten Madiun juga mengibarkan bendera merah-putih setengah tiang, sebagai simbol berkabung atas peristiwa tersebut.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun, Agus Budi Wahyono yang mewakili Pemkab Madiun mengatakan, doa bersama tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober.

"Untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, telah di-

lakukan sejumlah kegiatan. Di antaranya doa bersama untuk mengenang para korban PKI dan upacara bendera di Monumen Kresek tepat pada hari Kesatian Pancasila," ujar Agus Budi Wahyono.

Menurut dia, dengan doa bersama dan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut, akan mengingatkan kepada seluruh warga negara akan pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Diharapkan, masyarakat Indonesia terutama generasi muda tetap mewaspadai paham komunis yang dapat mengancam keutuhan NKRI," tambah Agus.

Sementara, upacara peringatan Kesaktian Pancasila untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan NKRI dari idelogi komunis akan digelar di monumen setempat pada Rabu (1/10). Setiap tahun, Monumen Kresek selalu dipilih oleh pemerintah kabupaten setempat sebagai tempat untuk memperingatinya karena nilai sejarahnya.

Di lokasi tersebut terdapat peninggalan sejarah, yakni bekas sumur yang digunakan untuk membuang jasad para korban keganasan PKI Madiun. Di sumur tersebut saat ini telah dibangun monumen sebagai peringatan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

JEMUR TEMBAKAU. Petani menjemur daun tembakau di Desa Bawangan, Ploso, Jombang, Jawa Timur, Selasa yang lalu.

ant/syaiful arif

PERTANIAN

Petani Alami Kesulitan Jual Tembakau BOJONEGORO - Sejumlah petani di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengalami kesulitan menjual tembakaunya, terutama tembakau rajangan Virginia Voor Oogst (VO), sebab tidak banyak pabrikan melakukan pembelian tembakau pada musim panen tembakau tahun ini.

Seorang petani Desa Brangkal, Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro Choirul Anam mengatakan banyak petani di desanya yang kesulitan menjual tembakau rajangan Virginia VO, karena di daerahnya hanya ada satu gudang yang membuka pembelian tembakau.

"Sepengetahuan saya di desa kami hanya ada satu gudang yang membuka pembelian tembakau.

Itupun untuk bisa sulit terbeli," jelas dia.

Padahal, menurut dia, di tahun-tahun lalu di desanya selalu banyak gudang yang membuka pembelian tembakau ketika musim panen, bahkan pedagang luar kota, dari Madura, juga daerah Jawa Tengah, banyak yang datang untuk melakukan pembelian tembakau.

"Saat ini sama sekali tidak ada pedagang luar daerah yang datang untuk melakukan pembelian," ujarnya.

Ia menyebutkan harga tembakau rajangan Virginia VO petikan ketiga dan keempat yang merupakan tembakau dengan kualitas terbaik dibeli pedagang

lokal tertinggi sekitar Rp14.000/ kilogram, sedangkan di gudang pembelian Rp 20.000/kilogram.

"Banyak petani yang kesulitan menjual tembakaunya, sehingga rata-rata tembakau rajangan yang tidak terjual cukup banyak, seperti saya ini masih memiliki tembakau rajangan yang belum bisa terjual sekitar 2 kuintal," jelasnya.

Dimintai konfirmasi, Kepala Bidang Usaha Perkebunan Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bojonegoro Khoirul Insan, menjelaskan sejumlah gudang sudah mulai membuka pembelian tembakau, di antaranya, di Kecamatan Kepohbaru dan Kapas, sejak beberapa waktu lalu. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

ANTISIPASI KEPUNAHAN TUMBUHAN

Indonesia Harus Punya Bank Gen-Spesies MALANG - Peneliti Universitas Ma Chung Malang, Jawa Timur, Leenawaty Limantara menyatakan Indonesia harus segera memiliki data base atau bank gen dan spesies untuk tumbuh-tumbuhan agar suatu saat bisa dikembangkan kembali dan tidak sampai punah.

"Setahu saya, sampai sekarang Indonesia belum memiliki bank gen maupun spesies tumbuhan yang banyak hidup di seluruh wilayah Nusantara, sehingga banyak spesies langka yang tidak terproteksi dan akhirnya mati dengan sendirinya dan punah," katanya di Malang, Selasa (30/9).

Ia mengemukakan spesies yang terancam kehidupannya itu kaya akan manfaat untuk dunia kesehatan maupun sebagai buah yang bisa dimakan langsung, bahkan bisa dikembangkan dan dibudidayakan untuk menjadi bahan baku obat-obatan, jamu, makanan hingga dimakan sebagai buah-buahan.

Namun, tanaman langka ini tidak diproteksi oleh pemerintah dan akhirnya hilang dengan sendirinya, bahkan punah. Sementara pemerintah maupun institusi lainnya tidak memiliki data base khusus gen dan spesies, sehingga tidak bisa dikembangkan lagi.

"Seharusnya, pemerintah yang mengamankan dan memproteksi berbagai spesies tersebut agar tidak sampai punah.

Paling tidak ada bank spesies dan gen agar pada saat dibutuhkan pengembangannya bisa langsung dilakukan," kata Rektor Universitas Ma Chung Malang itu.

Bahkan, bila perlu kerja sama dengan luar negeri atau antarpemerintah dan ini harus diupayakan, bahkan menjadi diprioritaskan. Hanya saja, katanya, kalaupun dikerjasamakan antarpemerintah, harus ada keterbukaan. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

ant/sahrul manda tikupadang

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN KURBAN. Petugas Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan Kota Makassar memasang label kesehatan pada sapi kurban di Makassar, Sulsel, Senin (29/9). Pemeriksaan tersebut untuk mengantisipasi munculnya gangguan kesehatan warga akibat mengkonsumsi daging hewan kurban.

3.250 Warga Kota Malang Menganggur MALANG - Sedikitnya 3.250 warga Kota Malang, Jawa Timur, hingga saat ini masih menganggur, bahkan jumlahnya bertambah setelah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan PT Bentoel Internasional Investama Tbk belum lama ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Malang Kusnadi mengakui PHK terhadap karyawan PT Bentoel yang mencapai hampir seribu orang pada awal bulan ini menjadi salah satu pemicu bertambahnya angka pengangguran di daerah itu.

"Meski angka pengangguran tahun ini bertambah, jumlahnya masih lebih tinggi tahun lalu, bahkan angka pengangguran yang saat ini mencapai 3.250 itu mengalami penurunan sekitar lima persen dari tahun sebelumnya. Warga yang masih menganggur ini dari semua jenjang lulusan, mulai SD hingga perguruan tinggi," ujarnya.

Ia mengatakan untuk mengatasi jumlah pengangguran tersebut, Disnaker sudah melakukan banyak upaya, termasuk memberikan bekal pada mereka berupa pelatihan berbagai keterampilan.

Dengan adanya pelatihan keterampilan tersebut, mereka yang masih belum bekerja di sektor formal diharapkan bisa membuka usaha dan memberikan peluang bagi warga lain untuk mendapat-

kan pekerjaan.

Hanya saja, lanjutnya, pelatihan yang digelar Disnakertrans tersebut masih belum bisa maksimal karena terbentur anggaran.

Dana dari APBD 2014 yang difokuskan untuk pelatihan bagi warga yang belum bekerja masih terbatas, yakni sebesar Rp 1,5 miliar.

"Kami berharap tahun depan anggaran yang diplot untuk berbagai pelatihan dan kegiatan lain yang bersentuhan dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan warga bertambah, paling tidak bisa mencapai lebih dari Rp 4 sampai Rp 5 miliar, sehingga warga yang mendapatkan kesempatan pelatihan lebih banyak dan keterampilan yang diajarkan beragam," katanya.

Selain melalui pelatihan yang diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, Disnakertrans juga berharap banyaknya pembangunan pertokoan dan mal di daerah itu mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, sehingga mampu menekan laju angka pengangguran di kota pendidikan tersebut. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

JELANG IDUL ADHA

Polres Belum Tetapkan Tersangka Penggelonggong Sapi NGAWI - Kepolisian Resor (Polres) Ngawi, Jawa Timur, belum menetapkan tersangka dalam kasus penggelonggongan sapi yang digerebek oleh petugas gabungan Pemkab dan polisi setempat pada Kami (25/9).

"Kami belum menentukan tersangka. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut," ujar Kapolres Ngawi AKBP Valentino Alfa Tatareda, kepada wartawan, Selasa (30/9).

Menurut dia, belum adanya tersangka dalam kasus tersebut karena pihaknya masih menung-

gu hasil uji laboratorium tentang kondisi daging sapi yang diamankan sebagai barang bukti.

Meski demikian, pihaknya mengaku telah memeriksa pemilik rumah pemotongan hewan (RPH) ilegal yang diduga melakukan praktik penggelonggongan sapi sebelum disembelih. Adapun saksi yang diperiksa adalah Sukamto.

"Setelah mendapatkan hasil dari laboratorium dan keterangan saksi, baru polisi akan mengembangkan kasus tersebut dengan menetapkan tersangka," kata dia.

Nantinya, lanjut AKBP Valentino, tersangka dalam kasus tersebut akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan.

Seperti diketahui, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Dinas Peternakan, dan polisi setempat telah menggerebek rumah pemotongan hewan ilegal di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, karena diduga melakukan praktik sapi gelonggongan. Rumah pemotongan tersebut telah beroperasi lebih dari dua tahun lalu.

Dari kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan enam ekor sapi. Dua ekor sapi di antaranya telah mati akibat digelonggong, dua ekor sapi dalam keadaan sekarat setelah digelonggong yang akhirnya juga mati, dan dua ekor lainnya masih sehat.

Sesuai informasi, sapi-sapi tersebut sore hari digelonggong dengan air hingga sekarat.

Setelah mati, sapi-sapi tersebut baru disembelih pada malam harinya.

Setelah diperiksa oleh petu-

gas Dinas Peternakan setempat, bangkai sapi-sapi tersebut dinyatakan positif telah digelonggong.

Sebab, dari hidung dan mulut sapi terus mengeluarkan air.

Bangkai sapi-sapi tersebut akhirnya dikubur agar dagingnya tidak dijual di pasaran.

Polisi dan pemkab setempat masih menyelidiki kasus itu guna mencari pihak-pihak bertanggung jawab dari praktik ilegal tersebut. Adapun, penggerebekan RPH ilegal tersebut berdasarkan informasi dari warga sekitar. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

11

KASUS PEMERASAN

56 Lurah Diawasi MALANG - Inspektorat Kota Malang, Jawa Timur, akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap kinerja 56 lurah yang ada di daerah itu, setelah terkuak adanya seorang lurah yang memeras warganya.

"Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Lurah Purwantoro ini bisa menjadi acuan kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap 56 lurah lainnya. Kami juga akan memaksimalkan pengawasan agar ketika ada penyimpangan kinerja bisa diungkap secepatnya," tegas Kepala Inspektorat Kota Malang, Subari di Malang, Selasa (30/9).

Ia mengakui selama ini sangat sulit menemukan penyimpangan. Terungkapnya kasus pemerasan yang dilakukan Lurah Purwantoro, beberapa waktu lalu karena adanya campur tangan alias laporan dari warga, jika tidak ada warga yang melapor, akan sulit mengungkap penyimpangan.

Sebab, katanya, anggaran untuk operasional kelurahan sudah dianggarkan dari APBD Pemkot Malang, namun kalau ada sumber lain yang lebih besar dan digunakan untuk biaya operasional kelurahan yang tidak semestinya, pasti Inspektorat akan melakukan penelusuran lebih dalam lagi.

Lurah Purwantoro, Suharnoto diduga telah memeras warganya yang bernama Suparno (51). Suparno mengurus surat keterangan peningkatan status tanahnya dari sertifikat hak guna bangunan (HGB) menjadi sertifikat hak milik (SHM) yang dikenakan biaya sebesar satu persen dari harga nilai jual objek pajak (NJOP) yang mencapai Rp 8,4 juta, namun ditawar oleh Suharnoto, sehingga disepakati hanya sebesar Rp 7,4 juta.

Suharnoto tertangkap tangan ketika korban menyerahkan biaya pengurusan sebesar Rp7,4 juta di kantor kelurahan setempat. Namun, belum lama memegang uang tersebut, polisi menangkap Suharnoto dan dijebloskan ke penjara sejak Rabu (17/9).

Lebih lanjut, Subari mengatakan sebenarnya bukan hanya 56 lurah saja yang menjadi bidikan pengawasan secara ketat, tapi semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga menjadi bidikan Inspektorat. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

ant/hendra sonie

TANGGUL LAPINDO JEBOL. Sejumlah petugas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) memeriksa tanggul Lumpur Lapindo yang jebol di titik 68, Gempolsari, Porong, Sidoarjo, Jatim, beberapa hari yang lalu. Jebolnya tanggul di titik 68 dikarenakan BPLS tidak dapat melakukan pemeliharaan tanggul selama 4 bulan ini, akibat blokade warga dengan menutup akses masuk ke Lumpur Lapindo, terkait permasalahan antara warga dan PT Lapindo Brantas yang belum

BPLS Belum Bisa Lakukan Perbaikan Tanggul Lumpur SIDOARJO - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo hingga kini belum bisa melakukan perbaikan tanggul penahan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, karena belum selesainya proses pembayaran ganti rugi kepada warga.

Humas BPLS Dwinanto P saat dikonfirmasi mengatakan saat ini pihaknya memang belum bisa melakukan pengerjaan perbaikan tanggul karena ada larangan dari warga.

"Dalam pertemuan antara warga dengan Bupati Sidoarjo beberapa waktu lalu, warga mengaku masih belum memperbolehkan kami melakukan aktivitas di tanggul jika pembayaran ganti rugi belum dilakukan," katanya, Selasa (30/9).

Dwinanto mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena adanya larangan warga

untuk melakukan aktivitas penanggulan dan juga mengalirkan semburan lumpur Lapindo ke Kali Porong.

"Kami tetap menghormati apa yang menjadi keinginan warga.

Kami berharap segala permasalahan terkait dengan pembayaran ganti rugi bisa segera selesai agar kami bisa kembali bekerja," tambahnya.

Pihaknya juga siap menjalankan keputusan apapun tentang penanganan korban Lumpur Lapindo, termasuk kebijakan dari pemerintah pusat yang saat ini pada tahap penyusunan proses penye-

lesaian.

"Sekarang prosesnya sedang penyusunan kebijakan. BPLS akan melaksanakan apapun hasil kebijakan tersebut," ujar Dwinanto.

Menurut ia, BPLS masih menunggu hasil rapat lanjutan terkait dengan teknis pembayaran ganti rugi kepada warga korban lumpur yang ada di dalam peta area terdampak.

"Intinya kami siap untuk melakukan instruksi dari pusat.

Bagaimanapun bentuknya kami siap untuk melakukan penyelesaian ganti rugi sesuai yang diinstruksikan dari pusat," katanya.

Sesuai hasil keputusan rapat kerja BPLS dengan pihak terkait di Kementerian Pekerjaan Umum pada 24 September lalu, Menteri PU Djoko Kirmanto selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS akan mem-

bawa dan melaporkan masalah itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam rapat kerja tersebut disampaikan tentang kepastian penanganan masalah lumpur Lapindo, yakni pemerintah akan mengambil alih sisa pembayaran korban Lapindo yang masih mencapai 20 persen atau sekitar Rp 781 miliar.

Pada kesempatan tersebut juga disepakati dua opsi, yakni pertama, pemerintah akan membayar dana talangan kepada warga terdampak, kemudian Lapindo yang akan membayar kepada pemerintah.

Opsi kedua, penyelesaian pembayaran akan diambil alih oleh pemerintah dan sebagian aset dalam PAT 22 Maret 2007 akan menjadi milik pemerintah. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

KORAN MADURA KORA N 12 PROBOLINGGO 12

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

MADURA

Probolinggo

RABU 1 OKTOBER 2014 No. 0453 | TAHUN III

KECELAKAAN KERJA

Operator Eskavator Nyaris Meregang Nyawa PROBOLINGGO – Diduga lalai mengoperasikan alat berat, sebuah eskavator terperosok ke dasar sungai di simpang lima Geladak Serang Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Senin (29/9) kemarin.

Peristiwa itu terjadi, saat eskavator yang di operatori Yusuf melakukan pekerjaan pengerukan sungai simpang lima Geladak Serang yang selama ini kerap menjadi langganan banjir. Karena terlalu dekat dengan bibir sungai, akhirnya tanah menjadi longsor. Dan membuat eskavator terperosok ke dasar sungai hingga menenggelamkan operatornya.

Yusuf (35) warga Alas Tlogo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, nyaris meregang nyawa setelah tubuhnya terjebak di dalam eskavator yang dikemudikan selama kurang lebih tiga puluh menit.

Beruntung pekerja lain bersama warga sekitar berhasil

mengevakuasi korban dari dalam kemudi eskavator. Hanya saja, kondisi tubuh korban dalam keadaan lemas. Selanjutnya, menggunakan mobil unit Laka Lantas Polres Probolinggo Kota langsung membawa korban ke RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo.

Polisi yang datang ketempat kejadian perkara langsung meminta keterangan dari beberapa saksi, terutama rekan kerja korban. Salah satu rekan korban Udin (30) menjelaskan sewaktu kejadian kondisi korban masih berada dalam eskavator yang dioperatorinya. ”Kondisi korban terjepit di dalam eskavator. Pekerjaan sudah finishing, cuma untuk meratakan tanah pengerukan,”ucapnya.

Hingga kini, kasus tersebut dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Probolinggo Kota, apakah ada unsur kelalaian atau tidak. =M. Hisbullah Huda

TERJUN BEBAS. Eskavator terperosok ke dasar sungai simpang lima Geladak Serang saat melakukan pekerjaan pengerukan.

MEMPRIHATINKAN. Kondisi bangunan bedak PKL di Terminal Bayuangga sudah banyak yang terlihat rusak, karena lamanya bedak tersebut tidak dipakai.

Kondisi Bedak PKL Memprihatinkan Lama Tak Dipakai, Tak Ada Pedagang Menyewa PROBOLINGGO – Kondisi bangunan bedak Pedagang Kak Lima (PKL) di kawasan terminal Bayuangga Kota Probolinggo kian memprihatinkan. Bahkan, kondisi bangunannya sudah banyak yang terlihat rusak, karena lama tidak dipakai.

“Bedak-bedak itu bukan tidak dipakai, tetapi memang tidak ada pedagang yang menyewa,” ujar seorang PKL di kawasan terminal Bayuangga Kota Probolingo, Khosin, kepada wartawan, Selasa (30/9).

Enggannya para pedagang menyewa bangunan tersebut, karena memang kondisinya sepi pembeli. Sehingga mereka tidak mau menyewa tempat itu. “Hampir setiap hari di kawasan itu sepi pembeli,” terang dia.

Sepinya para pembeli, karena

kebanyakan penumpang bis tidak masuk ke areal sub terminal angkot itu. Mereka lebih memilih turun di areal bis. “Jarang sekali penumpang yang masuk kesana,” katanya.

Bahkan, penumpang yang hendak naik angkot kebanyakan menunggunya di luar. Sehingga kondisi sub terminal itu sepi dan berpengaruh terhadap nasib PKL. “Siapa yang mau menempati bedak yang sepi pembelinya,” tandas PKL lainnya, Munir.

Karena bedak-bedak itu tidak

ada yang menyewa, kondisinya terlihat kotor. Bahkan, sejumlah bangunannya banyak yang rusak.

Seperti banyak genteng yang pecah dan lantai retak.

Sementara itu, pantauan di lapangan, kondisi bangunan bedak itu terlihat kotor. Dimanamana banyak debu dan sampah.

Bahkan, sebagian bangunannya banyak yang rusak. Berdasarkan data, bedak-bedak itu dibangun agar PKL terlihat tertib.

Namun, upaya itu bukan memperindah pemandangan kawasan terminal, malah kawasan itu semakin kumuh. Sehingga pembangunan bedak-bedak PKL itu terkesan sia-sia, karena sudah bertahun-tahun bangunan tersebut tidak ditempati. =Muhammad Sugianto

KESEHATAN

Dinkes Minta Warga Waspada Panca Roba PROBOLINGGO - Memasuki musim panca roba atau peralihan musim dari kemarau menuju musim penghujan, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo mengharapkan kepada warga masyarakat untuk bersikap waspada dengan menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh.

Kepala Dinas Kesahatan Kabupaten Probolinggo, Shodiq Tjahjono melalui Kepala Bidang

Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan, dr. Dyah Kuncarawati mengatakan bulan ini sudah memasuki musim panca roba, dari kemarau ke musim hujan. Menghadapi peralihan musim ini warga untuk lebih meningkatkan daya tahan tubuhnya.“Musim panca roba rentan tubuhini terjangkit penyakit,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (30/9).

Menghadapi panca roba ini,

kata dia, kesehatan tubuh ini perlu diperhatikan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Sehingga tubuh kita akan terpelihara. “Makanan yang sehat tidak harus mahal.

Namun kandungan makanan itu harus memenuhi unsur yang dibutuhkan tubuh, termasuk protein dan karbohidrat,” terang dr. Diah Kuncarawati. dr. Dyah Kuncarawati me-

nambahkan, penyakit yang rentan menyerang manusia di musim panca roba ini, seperti penyakit diare, pernafasan. Penyakit tersebut tidak hanya menyerang orang dewasa, namun anak kecil pun juga bisa terjangkit.“Apalagi saat ini musim mulai panas dan angin yang kecang, Sehingga tubuh ini terkadang mengalami demam,” ucapnya.

Dikatakan, agar tubuh ini

tetap sehat selain mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi dan vitamin. Pihaknya menyarankan untuk berolahraga, karena dengan berolahraga lemak dalam tubuh kita akan kelura melalui keringat.“Sebelum terjatuh sakit, lebih baik mencegahnya terlebih dahulu dengan menyehatkan tubuh,” tegas dr. Dyah Kuncarawati. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

13

Tidak Ada Alokasi Anggaran Normalisasi Sungai Kepala BPBD: Anggaran yang Dibutuhkan Relatif Besar PROBOLINGGO - Pemkab Probolinggo tidak mengalokasikan anggaran untuk normalisasi sungai di wilayah Kabupaten Probolinggo. Sungai-sungai yang ada saat ini tidak mengalami pendangkalan. Sehingga pemkab beralasan belum perlu mengalokasikan normalisasi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi mengatakan wilayah Kabupaten Probolinggo setidaknya terdapat dua belas sungai yang mengaliri 24 ke-

camatan.

Berdasarkan tahun lalu, sungai-sungai tersebut hanya ada satu sungai yang menyebabkan dampak banjir. Yakni sungai Kalianan Desa Kalianan Kecamatan Pakuniran. Meski menyebab-

Penculikan Anak

Jadi Perhatian Akademisi PROBOLINGGO – Isu penculikan anak di Kota Probolinggo, belakangan semakin meresahkan masyarakat. Bahkan, hampir setiap hari isu tersebut jadi perbincangan. Tak heran, jika beberapa insiden penculikan yang terjadi di wilayah Kota Probolinggo itu kemudian menjadi perhatian para akademisi.

Salah satunya seorang dosen Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo, Eko Wahyono. Menurut dia, peristiwa tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab pihak kepolisian, tetapi itu juga menjadi peran serta orangtua untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya.

“Kejadian ini tidak harus menjadi beban pihak kepolisian, tetapi ini juga menjadi tanggungjawab pihak orangtua,” tandasnya kepada wartawan, Selasa (30/9).

Eko sendiri mengaku tidak seratus persen percaya dengan adanya kejadian tersebut. Walaupun sejumlah media telah mempublikasikannya. Alasannya, setiap kejadian, selalu saja pihak yang berwajib kehilangan jejak. “Secara politis bisa saja isu itu hanya sebuah pengalihan saja,” katanya.

Namun, kata dia, isu tersebut perlu adanya antisipasi. Sehingga masyarakat, terutama kalangan orangtua tidak semakin resah. “Antisipasinya masyarakat harus melakukan pengawasan terhadap anaknya,” imbuhnya.

Pengawasan itu dilakukan tidak hanya pada saat anak pergi sekolah. Tetapi juga terhadap pergaulan anak dalam menghadapi jaman modernisasi yang bisa mempengaruhi terhadap mental. Salah satu contoh, anak sekolah yang membawa handphone.“Alat perangkat komunikasi itu bukan hal aneh sekarang,” terang dia.

Bahkan, membawa handphone itu tidak hanya dibawa oleh siswa SMA, tetapi siswa SD kini sudah banyak yang membawanya ke sekolah. “Memang itu ada dampak positif dan negatifnya,” timpalnya.

Orangtua yang membekalinya alat komunikasi pada anak SD, karena ingin tahu tentang keberadaan anaknya. Dengan alat tersebut, pihak orangtua dengan mudah melakukan komunikasi. =Muhammad Sugianto

kan banjir, penyebabnya bukan karena dangkal tetapi karena kiriman air dari Kecamatan Paiton, Tiris, Krucil yang berakibat debet air menjadi meningkat.

“Karena meningkat, maka kedalaman sungai tidak mampu menerima air," jelas Dwi Joko Nurjayadi, kepada wartawan, Selasa (30/9).

Dwi Joko Nurjayadi menambahkan, karena alasan itulah maka Pemkab menganggap belum perlu melakukan normalisasi. Prinsip normal-

isasi adalah mengeruk tanah di dalam sungai agar sungai tambah dalam.

“Saat musim kemarau, normalisasi sungai akan dilakukan untuk mencegah banjir atau air sungai meluap. Jika sudah demikian, perlu dilakukan normalisasi," terangnya.

Untuk melakukan normalisasi, lanjutnya, anggaran yang dibutuhkan relatif besar. Untuk sungai-sungai di wilayah Kabupaten Probolinggo setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp

200 juta dengan panjang sungai mencapai dua kilometer.

"Makanya saat ini, kami anggap tidak perlu," tandas Dwi Joko Nurjayadi.

Sungai yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, menurut Dwi Joko Nurjayadi, dinilai masih stabil kondisinya dan tidak perlu untuk dilakukan pengerukan sungai.”Yang jelas, pemkab tidak ada upaya untuk melakukan normalisasi,” imbuhnya. =Mahfud Hidayatullah

MENGGANGGU. Pengerjaan ruas jalan Dringu Kabupaten Probolinggo berdampak pada pengusaha yang menutup usahanya.

PERBAIKAN JALAN

Pengusaha Pilih Tutup Usaha PROBOLINGGO - Perbaikan jalan raya Dringu Kabupaten Probolinggo,membuat pengusaha toko, warung dan bengkel yang ada di lokasi terpaksa harus menutup usahanya. Mereka terhalang dengan adanya pengerjaan proyek tersebut.

Maki (40) salah satu pengusaha toko peracangan mengatakan, untuk sementara waktu dalam pengerjaan jalan yang ada di depannya sengaja menutup usahanya. Sebab ruas jalan dilakukan pengerukan. “Mau lewat dimana pembelinya, kalau jalannya digali dengan kedalaman sampai lima

puluh centimer,” terangnya kepada wartawan, Selasa (30/9).

Menurutnya, memilih menutup usahanya lantaran pembeli merasa terganggu dengan perbaikan jalan tersebut, dan terpaksa harus libur bekerja selama tiga hari. “Pengerjaam pengerukan untuk jalan rampung, saya akan membuka kembali,” ucap Maki.

Sementara itu, Benol (38) pemilik bengkel sepeda motor yang juga ikut menutup usahanya mengaku, jika pengerukan dan perbaikan jalan dilakukan dengan sendirinya akan menutup bengkelnya. “Kalau bisa

pengerjaannya tidak berlangsung lama, dan segera selesai. Sehingga kegiatan ekononomi masyarakat tidak terhambat,”tandasnya.

Menanggapi hal itu, salah satu pekerja proyek Usman, mengaku kalau pengerjaan proyek di ruas jalan Dringu ini akan berakhir di Dusun Parsean Desa Tamansari Kecamatan Dringu.

Terlebih dahulu, harus dilakukan pengerukan dan pemadatan di sebelah sisi utara. “Selesai dikerjakan, akan beralih kesisi selatan, Selanjutnya akan dilakukan pengaspalan,” jelasnya. =Mahfud Hidayatullah

14

KORAN MADURA

Probolinggo

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

BALAPAN LIAR

Puluhan Motor Diamankan Petugas

DISITA. Puluhan motor yang berhasil diamankan dari hasil operasi aksi trek-trekan selama dua pekan.

Empat Stan Pasar Leces Disegel Diduga Pemilik Lakukan Monopoli PROBOLINGGO – Pasca kebakaran pasar Leces Kabupaten Probolinggo beberapa tahun yang lalu, usai dibangun kini malah terjadi sengketa antara pemilik stan yang terbakar dengan pihak pasar.

Karena pihak pemilik stan yang terbakar diduga memonopoli dan menguasai stan hingga akhirnya pihak pasar yang dbantu aparat Satpol PP Kabupaten Probolinggo menyegel empat stan yang ada, Selasa (30/9).

Petugas gabungan mulai dari UPTD Pasar Leces, Satpol PP, Kepolisian, dan unsur TNI mendatangi empat stan yang selama ini menjadi sengketa. Empat stan tersebut, selama beberapa tahun menjadi sengketa. Karena hanya dikuasai satu orang, yakni H. Misyadi (48) yang dikuasakan kepada Misyono (45).

Seharusnya empat stan tersebut, diatas namakan Zainul Haq Juhairiyah (35) yang merupakan korban pemilik stan koperasi dan perpustakaan pasar yang ikut terbakar beberapa tahun yang lalu.

Dalam penjagaan ketat aparat, penyegelan nyaris tak ada perlawanan dari pihak yang selama ini

PROBOLINGGO – Aksi trektrekan di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota semakin marak.

Maraknya para komunitas motor itulah menjadi salah satu peluang terjadinya aksi balapan liar atau trek-trekan.

“Kami akan berusaha menghentikan seluruh aktivitas-aktivitas aksi balapan liar atau trektrekan di jalanan umum,” tandas AKP.Mellysa Amalia, kepada sejumlah wartawan, Selasa (30/9).

Perempuan yang baru dua pekan memimpin Satlantas Polres Probolinggo Kota ini menegaskan, pemilik bisa mengambil kendaraannya, asalkan melengkapi onderdil kendaraan serta membuat surat peryataan, untuk tidak mengulangi aksi balap liar.

“Usia rata-rata dari pengendara ini masih remaja, sekitar yakin usia 18-20 tahun. Mereka melakukan ini, karena ingin menunjukkan jiwa mudanya yang menyukai tantangan,” ujarnya.

Apalagi saat tengah malam dan malam minggu, trek-trekan sangat mengganggu warga. Kegiatan mereka sering membahayakan masyarakat. Bahkan suara knalpot mereka brong sehingga mengganggu masyarakat di malam hari. Sikap mereka di jalan raya sangat mengganggu pengguna jalan raya.

Untuk mengantisipasi makin maraknya aksi trek-trekan yang mengganggu ini, pihaknya gencar melakukan penertiban. Operasi dilaksanakan guna menertibkan kendaraan yang digunakan untuk balapan liar dan yang menggunakan knalpot brong.

“Kami kadang kewalahan karena para pelaku sering kali melakukan aksinya berpindahpindah dan kucing-kucingan, sehingga kami kesulitan mengamankan mereka,” jelas AKP. Mellysa Amalia.

Selain itu, untuk mencegah maraknya balap liar, pihak kepolisian meningkatkan razia di titik-titik rawan. Terbukti dalam dua minggu operasi yang dilakukan anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota beserta unit kesatuan yang lain, mampu mengamankan puluhan kendaraan yang akan melakukan balap liar.

Puluhan kendaraan yang terjaring dalam operasi, tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, dan mayoritas berknalpot brong. puluhan motor tersebut, diamankan hingga proses persidangan.

Sementara untuk mengambil kendaraan tersebut, pemilik harus menunggu hingga proses sidang, dan melengkapi onderdil kendaraan sesuai dengan standart. =M. Hisbullah Huda

PENILAIAN RW DAN KELURAHAN

BLH Evaluasi KAHBI

DISEGEL. Empat stan yang menjadi sengketa pasca kebakaran yang melanda pasar Leces Kabupaten Probolinggo beberapa tahun lalu.

menguasai empat stan tersebut.

Menurut Husni, Kabid Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo, mengatakan usai terbakarnya pasar Leces Kabupaten Probolinggo, banyak dugaan calo-calo stan pasar yang menjanjikan akan mendapat tempat berjualan. ”Pihak kami memfokuskan stan-stan tersebut untuk para pedagang lama yang menjadi korban kebakaran,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala Sat-

pol PP Kabupaten Probolinggo, Ahmad Aruman, mengungkapkan kepemilikan empat stan tersebut, sudah jelas melanggar paraturan daerah (perda) hingga pihaknya harus menyegel.

“Aparat meminta agar orang yang menguasai stan, segera membongkar rolling door yang sudah terlanjur dibangun.

Jika tidak, maka dalam tiga hari kedepan akan di bongkar petugas,”tegasnya. =M. Hisbullah Huda

PROBOLINGGO – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo melakukan evaluasi terhadap kampung hijau, bersih, dan indah (KAHBI). Evaluasi itu dilakukan terkait penilaian lomba di tiap RW dan Kelurahan di Kota Probolinggo.

Kepala BLH Kota Probolinggo, Budi Krisyanto saat dikonfirmasi wartawan melalui Kabid P3KLH, Dwi Agustin Rahayu menjelaskan, evaluasi itu dilakuan guna meninjau langsung kondisi lingkungan kampung yang menjadi peserta lomba KAHBI. “Kita lihat kondisinya secara langsung di lapangan,” tandasnya, kemarin.

Menurut dia, ada beberapa aspek yang dinilai. Yakni tentang pengelolaan sampah, sumber daya alam (SDA) dan pemanfaatan lingkungan yang ada serta lembaganya. “Lembaga itu seperti kader lingkungan, seperti structural RW yang ada di lingkungan itu,” katanya.

Dengan adanya kader lingkungan tersebut, mereka bisa melakukan pengalian potensi lingkungan yang ada. Untuk melakukan penggalian potensi lingkungan itu, membutuhkan kesadaran dari masing-masing masyarakat. “Seperti pengalohan sampah. Setiap RT dan RW setempat bisa memanfaatkan pekarangannya untuk dijadikan rumah kompos,” katanya.

Dengan adanya rumah kompos atau bank sampah, kata Dwi Agustin,akan menggugah masyarakat sekitar agar lebih peduli terhadap lingkungannya.

Sementara itu, berdasarkan data, lomba KAHBI itu terdiri dari 29 pesera yang dari kelurahan yang ada di Kota Probolinggo. Namun dari jumlah Kelurahan tersebut, hanya dua kelurahan yang tidak bisa mengkuti KAHBI karena factor potensi lingkungannya yang tidak bisa dikelola dengan baik. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

lahraga

Pemain Cedera

Aaron Ramsey dan Drogba Cedera LONDON - Gelandang Arsenal Aaron Ramsey harus absen selama satu bulan setelah mengalami cedera hamstring yang didapatnya saat bermain imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur pada akhir pekan lalu.

Sedangkan di Chelsea, pemain senior Didier Drogba juga harus absen beberapa pekan karena mengalami cedera engkel. Informasi itu disampaikan pelatih Arsenal Arsene Wenger dan pelatih Chelsea Jose Mourinho secara terpisah Senin (29/9).

Akibat cedera tersebut, Arsene Wenger tidak akan memasang Ramsey pada laga Liga Champions melawan Galatasaray pada Rabu (1/10) malam waktu setempat atau Kamis (2/10) dini hari WIB serta pertandingan melawan Chelsea di ajang Liga Utama Inggris Minggu (5/10) mendatang. Selain itu, pemain ini juga bakal absen pada pertandingan-pertandingan melawan Hull City dan Sunderland di Liga Utama Inggris serta melawan Anderlecht di ajang Liga Champions selama bulan Oktober ini.

Cederanya Ramsey memperpanjang daftar pemain cedera Arsenal. Mereka sudah

kehilangan Jack Wilsehere dan Mikel Arteta yang juga mengalami cedera saat melawan Tottenham. Kedua pemain ini diragukan bisa tampil pada laga melawan Galatasaray dan juga laga “big match” melawan Chelsea akhir pekan ini.

Sebelumnya, mereka sudah kehilangan dua bek Mathieu Debucy dan Nacho Monreal serta Laurent Koscielny yang masih dirawat karena bermasalah pada achilesnya.

Sementara dari Chelsea dilaporkan, pemain veteran klub asal London Barat itu, Didier Drogba mengalami cedera engkel saat menjalani sesi latihan bersama “The Blues”. Akibatnya, pemain internasional Pantai Gading ini harus absen pada pertandingan melawan Sporting Lisbon di ajang Liga Champions, Selasa (30/9) malam atau Rabu (1/10) dini hari WIB nanti.

Dengan absennya Drogba, maka pelatih Jose Mourinho hanya memiliki Loic Remi untuk melapis Diego Costa yang dipastikan akan tampil pada laga dini hari nanti, meski kebugaran pemain internasional Spanyol ini masih diragukan. Pasalnya, cedera pemain kelahiran Brasil ini belum pulih benar.

“Drogba harus absen beberapa pekan. Dia mengalami masalah engkel pada sesi latihan. Cedera ini membuatnya tidak mungkin pergi ke Lisbon dan saya kira belum akan pulih pada Minggu (saat Chelsea menantang sesama tim asal London, Arsenal),” kata Jose Mourinho. =SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA

RABU 1 OKTOBER 20141|OKTOBER No. 0453 |2014 TAHUN III RABU

No. 0453 | TAHUN III

Ronaldo Impikan Pulang ke Old Trafford MADRID - Gosip kembalinya Cristiano Ronaldo ke Old Trafford kembali mencuat. Tetapi, menurut pengamat sepakbola Spanyol Guillem Balague, hal itu tidak mungkin terjadi dalam dua tahun ke depan. Pasalnya, Real Madrid tidak akan melepas pemain terbaiknya tersebut.

Sekelompok pendukung Manchester United (MU) menerbangkan sebuah spanduk yang isinya meminta Ronaldo untuk pulang ke kandang di atas Stadion El Madrigal saat Real Madrid menang 2-0 atas Villarreal akhir pekan lalu.

Ronaldo pernah berseragam MU pada periode 2003-2009 sebelum akhirnya pindah ke Santiago Bernabeu.

Kabar tentang hengkangnya Ronaldo ke Old Trafford mencuat setelah dia mengaku tidak bahagia dengan kebijakan Madrid yang menjual Angel Di Maria dan Xabi Alonso pada jendela musim panas 2014 serta Mesut Oezil tahun lalu.

Tetapi kondisi Ronaldo saat ini sudah berbeda dari beberapa bulan lalu.

“Sangat jelas bahwa Manchester United terus membiarkan isu ini bergulir karena mereka memang sangat tertarik pada Cristiano Ronaldo. Ronaldo bermimpi dan ingin kembali ke Manchester United. Ini hanya masalah waktu, tetapi menurut saya, orang-orang bisa salah,” ujar Balague.

Dia melanjutkan, “Banyak orang ingin perpindahan Ronaldo ke MU bisa terjadi pada jendela transfer musim dingin Januari mendatang, kalau mungkin. Tetapi ini tidak akan terjadi. Kalau musim panas nanti? Saya juga berpikir itu tidak akan terjadi. Madrid tidak memiliki niat apapun untuk menjual Cristiano Ronaldo musim panas tahun depan.”

Menurut dia, peluang Ronaldo kembali ke Old Trafford baru bisa terjadi dua tahun mendatang ketika usianya sudah menginjak 31 tahun. “Ketika itu baru Real Madrid akan berkata, oke, bila kami bisa mendapatkan uang dari dia akan sangat brilian. Dia sudah berbuat banyak untuk kami dan sudah saatnya untuk melangkah maju. Sekali lagi, menurut saya, ini belum akan terjadi musim panas tahun depan. Semua pendukung MU harus bersabar sedikit,” imbuhnya. =SKY SPORTS/CAROL AJI

15 15

16BACA

KORAN MADURA

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

KORAN MADURA

JUGA

Aaron Ramsey dan Drogba Didera Cedera Olahraga | 15

RABU 1 OKTOBER 2014 No. 0453 | TAHUN III

ALAN PARDEW

Newcastle Kalah Lagi, Pardew Tertekan

STOKE - Pelatih Newcastle United Alan Pardew dalam keadaan tertekan setelah anak-anak asuhnya kembali menelan kekalahan 0-1 dalam lanjutan Liga Utama Inggris melawan Stoke City pada Selasa (30/9) dini hari WIB di Britannia Stadium.

Kegagalan ini memperpanjang “rekor” belum pernah menang “The Magpies” musim ini.

Publik St James Park pun mendesak manajemen klub untuk memecat Pardew dari kursi kepelatihan klub itu. Pasalnya, hasil buruk dalam enam laga pertama musim ini membuat mereka terpuruk di posisi ke-19 klasemen sementara alias zona degradasi dengan hanya tiga poin. Mereka bergabung bersama dua tim promosi lainnya yang juga terjerat di zona merah yakni Queens Park Rangers dan Burnley FC. Meski sadar akan posisinya terjepit, Pardew tetap berharap dirinya bisa tetap melatih New-

16

castle. “Kami harus berjuang.

Saya harus berjuang. Begitu juga dengan tim. Saya di sini untuk memimpinn tim dan itulah yang saya lakukan,” ujar Pardew.

Kekalahan itu juga disaksikan langsung oleh pemilik Newcastle, Mike Ashley yang dikabarkan sudah memberikan peringatan kepada Pardew. Mike dikabarkan akan langsung memecat manajer berusia 53 tahun itu jika masih tetap tidak memberikan kemenangan pada laga melawan Stoke.

Namun, Pardew mencoba memaknai positif apa yang dika-

takan Ashley di media. “Menurut saya, Mike mencoba untuk mendukung saya dengan caranya sendiri,” tandasnya.

Pada laga itu, Newcastle sebenarnya tampil lebih dominan.

Itu bisa terlihat dari data statistik yang menunjukan penguasaan bola mereka yakni 56:44 persen.

“The Toon’s Army” juga mampu melepaskan 16 tembakan dengan hanya satu yang tepat sasaran.

Sementara, Stoke melesakan 12 tendangan dan tiga diantaranya mengarah ke gawang.

Namun, statistik hanya berlaku di atas kertas bagi Stoke.

Mereka berani mengambil inisi-

atif serangan sejak menit awal.

Steven Nzonzi dan Emmanuel Riviere menebar ancaman tetapi usahanya belum membuahkan hasil setelah sepakannya melebar.

Gencarnya serangan Stoke berbuah manis ketika sundulan Crouch mampu merobek jalan Newcastle pada menit ke-15. Berawal dari akselerasi Victor Moses dari sisi sayap, pemain pinjaman dari Chelsea itu melepaskan umpan silang akurat yang disambut Crouch dengan tandukannya.

Newcastle mencoba meningkatkan agresivitas serangan begitu memasuki babak kedua. Pada menit ke-84, Newcastle bahkan berkesempatan untuk membuat keadaan seimbang. Adalah Jack Colback yang memiliki peluang ketika menerima bola tepat di muka gawang Stoke. Sayangnya, tembakan sang gelandang masih membentur mistar gawang. Hingga akhir laga, Newcastle pun gagal menjaringkan gol penyama kedudukan. =ESPN/CAROL AJI

RABU 1 OKTOBER 2014 No. 0453 | TAHUN III

KORAN MADURA

15 WAKIL RAKYAT TERGADAI

DEWAN USULKAN ENAM HARI KERJA PAMEKASAN | N

SAMPANG | F

Zamzam Ahlaljannah RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III BERKATA JUJUR ITU MENYENANGKAN

A

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Gaji DPRD Dijanjikan

Naik Berlipat BANGKALAN - Senyum lebar tampaknya akan mengembang di bibir para anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. Sebab Ketua DPRD definitif, RKH Fuad Amin berencana menaikkan gaji wakil rakyat.

Tak tanggung-tanggung, kenaikan dewan dijanjikan mencapai 100 persen. Hal tersebut mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan. uad menilai gaji anggota dewan yang diterima selama ini masih tergolong minim. Gaji anggota dewan hanya berkisar Rp 11 juta dengan seluruh tunjangan yang ada. Hal itu tidak sebanding dengan kinerja wakil rakyat yang menumpuk. Kondisi yang demikian perlu mendapatkan perhatian, agar anggota dewan bisa bekerja dengan maksimal. Salah satu cara bisa dilakukan dengan menaikkan gaji mereka.

“Gaji anggota dewan nanti akan naik. Kenaikannya bisa sampai 100 persen. Karena gaji yang diterima sekarang masih kurang,” kata Fuad.

Dia menilai kekuatan APBD Bangkalan sangat mampu mengalokasikan anggaran untuk kenaikan gaji anggota dewan. Sebab perhitungan anggaran mencapai Rp1,7 triliun, sehingga tidak mustahil kalau gaji dewan akan dinaikkan pada anggaran mendatang.

“Saya sudah pengalaman karena pernah menjadi Bupati selama 10 tahun. Saya rasa APBD sangat mampu untuk menaikkan gaji anggota dewan. Saya tahu pasti lika-likunya, karena sudah pernah bekerja di eksekutif,” jelasnya.

Mengenai hal itu, salah satu anggota dewan kader Hanura,

Mahmudi menilai kenaikan gaji anggota dewan sulit terealisasi.

Apalagi naiknya sampai menyentuh angka 100 persen. Sebab gaji anggota dewan sudah ditetapkan melalui mekanisme dengan berbagai aturan yang ada. Sehingga tak mungkin kalau dinaikkan berdasarkan keinginan dewan.

“Saya rasa untuk menaikkan gaji anggota dewan sulit terealisasi. Bisa jadi tidak mungkin karena soal gaji anggota dewan ada aturannya, tidak asal menaikkan,” terangnya, kemarin (30/9).

Menurutnya, ada rumusan aturan terkait kenaikan gaji dewan, tetapi peluang untuk dinaikkan bisa melalui bentuk tunjangan, seperti tunjangan komunikasi intensif dan perumahan. Itupun dengan catatan belanja langsungnya tidak terlalu besar, kemudian diimbangi dengan pendapatan daerah yang tinggi. Namun untuk gaji pokok memang sulit terealisasi.

“Sangat sulit dinaikkan tunjangannya, kalau belanja langsung daerah cukup tinggi dan pendapatan daerah kecil. Oleh karenanya, perlu peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sektor,” ujarnya.

Meski APBD Bangkalan 2014 cukup besar, tetapi belum tentu sesuai dengan aturan untuk me-

naikan gaji. Sebab aturan gaji dewan dan gaji Bupati, itu semua sudah ada aturannya dan tidak boleh melenceng dari aturan yang ada. Meskipun secara finansial kenaikan gaji tersebut tidak ada penolakan anggota, asal semua sudah sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, Direktur LSM Center for Islam and Democracy Studies (CIDe), Mathur Husairi menyatakan pihaknya sangat mendukung adanya wacana kenaikan gaji anggota dewan yang menyentuh sampai 100 persen.

Seperti diketahui, gaji beserta seluruh tunjangan anggota dewan berkisar antara Rp 11 juta sampai Rp12 juta setiap bulan.

Gaji tersebut dinilai terlalu kecil sehingga rencananya akan dinaikkan. Selain itu, kenaikan gaji yang diwacanakan harus disesuaikan dengan kinerja.

Sehingga ada bentuk keseimbangan antara kinerja dengan kenaikan gaji.

“Seharusnya memang begitu, kasihan mereka dengan tanggung jawab dan kinerjanya ke depan, memang harus dih a r g a i dengan gaji yang s e i m bang,” paparnya. =MOH RIDWAN/RAH

FUAD AMIN

CIDe Mendukung Program Fuad Amin

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 1 OKTOBER 2014 No. 0453 | TAHUN III

INFRASTRUKTUR

Lokasi Lapter Perintis di Kangean Dipindah SUMENEP - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep memastikan akan memindahkan lokasi pembangunan lapangan terbang (lapter) perintis di Pulau Kangean dari Desa Kalianyar ke Desa Paseraman.

"Rencana pemindahan pembangunan lapter perintis di Pulau Kangean, sudah positif. Lapter perintis di Pulau Kangean akan dibangun pada lahan di Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa," kata Kepala Dishub Sumenep, Moh Fadillah, di Sumenep, Selasa (30/9).

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyetujui pembukaan penerbangan perintis yang menghubungkan sejumlah kepulauan di Jawa Timur pada 2015, salah satunya adalah jalur SumenepKangean.

Untuk merealisasikan program penerbangan perintis tersebut, Pemkab Sumenep harus menyiapkan lapter di Pulau Kangean dan bisa diselesaikan pada tahun ini juga.

"Kami sudah survei ke lahan yang akan menjadi lokasi lapter perintis di Desa Paseraman. Lahan tersebut milik warga setempat dan ada kemauan dari warga untuk mempermudah proses pelepasan asetnya demi pembangunan lapter perintis," ujarnya, menerangkan.

Fadillah optimistis penyiapan lapter perintis di Pulau Kangean beserta fasilitas pendukungnya, di antaranya jalan akses, bisa diselesaikan secepatnya dan selanjutnya pada awal 2015 sudah bisa digunakan.

"Pembangunan lapter perintis di Kangean ditargetkan selesai paling lambat pada Desember 2014. Kalau pembangunan lapter perintis di Kangean sudah selesai berarti penerbangan perintis di jalur SumenepKangean bisa direalisasikan. Untuk Bandara Trunojoyo (Sumenep) sudah siap," katanya.

Pulau Kangean adalah salah satu dari puluhan pulau berpenghuni padat di Kabupaten Sumenep.

Dalam kondisi cuaca baik, perjalanan laut dari Pelabuhan Kalianget (Sumenep daratan) ke Pelabuhan Batu Guluk, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean dan sebaliknya, membutuhkan waktu sekitar 4,5 jam dengan menggunakan kapal cepat yang berbahan dasar fiberglass dan sembilan jam dengan kapal besi/baja. =ABD AZIZ/ANT

MENIMANG. Mani (40) menimang buah hatinya yang memiliki cacat fisik, Selasa (30/9).

KESEHATAN ANAK

Bayi Tanpa Anus Lahir dari Keluarga Miskin SUMENEP – Sungguh berat cobaan yang menimpa pasangan Mani (40) dan Muksan (50), warga Dusun Bates Timur, Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng. Pasangan keluarga miskin (gakin) yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani melahirkan anak kelimanya dengan kondisi tubuh cacat.

Bayi yang dilahirkan Mani pada Jumat (26/9) sekitar pukul 21.30, mengalami cacat fisik di bagian duburnya, bayi tersebut lahir dengan kondisi anus tidak berlubang.

Akibatnya, bayi yang masih berusia lima hari itu sering menangis dan muntah-muntah karena perutnya kembung dan tidak bisa buang air besar.

"Sejak kemarin anak kami selalu menangis menjerit-jerit, setelah kami lihat ternyata perutnya kembung. Anak kami baru bisa diam bila ia muntah-muntah,” kata Mani (40), ibu bayi tanpa anus yang masih belum diberi nama.

Mani mengaku tidak tega bila mendengar tangis anaknya yang selalu menjerit-jerit, bahkan terkadang ia ikut menangis mengiringi tangis anak kelimanya. Sementara kondisi tubuh anaknya semakin hari semakin lemah.

"Saya ikut menangis meronta-ronta, tangis saya semakin menjadi bila melihat perut anak saya

kembung,”sambungnya.

Sementara Muksan, ayah bayi tanpa anus itu, hanya bisa menatap kondisi anaknya. Ia mengaku sama sekali tidak punya biaya untuk menjalani operasi pembuatan anus. Muksan memaparkan, jangankan untuk mengoperasi anus anak kelimanya, untuk makan sehari-hari saja kekurangan, karena ia seorang buruh tani.

"Saya pasrah aja sama Yang Maha Kuasa. Kalau dia memang ditakdirkan hidup maka ia akan hidup, habis mau gimana lagi kalau kondisi ekonomi keluarga kami seperti ini,” timpal Muksan memelas.

Disinggung mengenai pengobatan anaknya yang membutuhkan biaya banyak, Muksan hanya menggeleng.

Namun ia tidak mau buah hatinya meninggal karena tidak memiliki anus. Jika ada dermawan yang siap membantu biaya operasi anaknya, pihaknya tidak akan menolak,

bahkan pihaknya akan bersyukur dan berterima kasih.

"Bila ada dermawan yang mau bantu biaya operasi anak saya, sungguh itu merupakan mukjizat bagi keluarga kami.

Meskipun anak kami sudah empat dan lima dengan yang ini, kami tetap tidak mau kehilangan anak ini,” pungkasnya.

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, bayi cacat tersebut lahir normal pada hari Jumat (26/9) sekitar pukul 21.30 di rumahnya.

Namun karena duburnya tidak berlubang, bayi tersebut dibawa ke rumah sakit daerah (RSD) untuk mendapat perawatan medis. Namun karena tidak ada biaya, bayi tersebut dibawa pulang paksa oleh keluarganya, Senin (29/9), karena sudah tidak memiliki biaya untuk beli obat.

Pihak keluarga mengaku bayinya sempat ditolak pihak rumah sakit, lantaran peralatan yang ada di rumah sakit tidak memadai. Rumah sakit menyuruh bayi tersebut dirujuk ke Surabaya untuk dioperasi, tapi karena pihak keluarga tak memiliki biaya, kini bayi itu dirawat di rumahnya.

Sementara Kasi Informasi RSD dr Moh Anwar Sumenep, Laos Susantina, mengaku baru mendengar informasi

ada bayi tanpa anus masuk rumah sakit. “Kami baru tahu informasi itu dari sampeyan sekarang, sebelumnya kami tidak mendapat laporan ada bayi tanpa anus masuk rumah sakit,” katanya.

Disinggung soal penolakan perawatan bayi tersebut oleh pihak rumah sakit, pihaknya membantah hal itu. Menurutnya, kemungkinan petugas rumah meminta persetujuan keluarganya untuk dirujuk ke rumah sakit di Surabaya, karena peralatan medis di rumah sakit Sumenep tidak memadai untuk pasien cacat tubuh tanpa anus tersebut.

"Tidak mungkin petugas di sini menolak pasien yang mau berobat, bisa saja petugas menyarankan pihak keluarga agar dibawa ke Surabaya untuk dioperasi, namun oleh pihak keluarga ditafsiri ditolak,”imbuhnya.

Menurutnya, banyak pertimbangan yang dilakukan para dokter dalam mengobati pasien, apalagi pasiennya yang masuk kemarin terbilang langka dan baru kali ini.

Sehingga dokter menyarankan pihak keluarga membawa bayi tersebut ke Surabaya, atau ke rumah sakit lain yang peralatan medisnya lebih lengkap. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

Kapten Diancam

PT WIRA USAHA SUMEKAR

Kapal Amukti Palapa Balik Arah SUMENEP – Kapal Perintis Amukti Palapa yang akan berlayar dari Pelabuhan Kalianget menuju Pelabuhan Batu Guluk Kangean, Selasa (30/9) terpaksa balik arah setelah berlayar dengan kejauhan sekitar 1 mil dari Pelabuhan Kalianget. Itu karena Kapten Kapal Perintas Amukti Palapa mendapat ancaman keras dari sejumlah penumpang.

Kapal perintis milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu, berangkat dari Pelabuhan Kalianget menuju Pelabuhan Batu Guluk Kepulauan Kangean sekitar pukul 08.00 dengan jumlah penumpang sebanyak kurang lebih 300 orang.

Hanya saja, setelah sampai dikejauhan sekitar satu mil, kapal perintis tersebut berubah posisi, yang awalnya tegak menjadi miring. Sehingga, sejumlah penumpang ke-

takutan dan mengancam kapten kapal jika perlayaran diteruskan. Kapal perintis tersebut tiba di Pelabuhan Kalianget sekitar pukul 09.00. ”Setelah kapal balik, kami langsung menghampiri kaptennya, katanya diancam jika tidak balik,” kata Petugas Lalu Lintas Laut Administrator Pelabuhan Kalianget, Moh. Taufik kemarin.

Taufik mengatakan, setelah dirinya mengham-

KILAS AKTIVITAS

MAN Raih Delapan Prestasi SUMENEP - MAN Sumenep pada tahun 2014 meraih 8 prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik. Juara akademik yang diraih di antaranya; Juara 2 Lomba Kompetisi Sains tingkat Jatim, Juara 3 Lomba Fisika, Juara 3 Ilmu Fisika, dan menyabet Juara Umum dari 4 lomba (Kimia, B. Arab, Biologi, dan B. Inggris).

Sedangkan untuk non akademik, salah satu siswanya kembali membanggakan almamater, yaitu dinobatkan sebagai Juara 2 Lomba Kacong Cebbing 2014. "Prestasi ini akan terus kami perjuangkan hingga tingkat nasional dan internasional," kata Ketua Komite MAN Sumenep, K. Ach. Muzakki, Senin (30/9).

Kepala MAN, Drs HM Abdullah, MH, M. Pd.I, berharap kepada para siswa agar tidak cepat puas. “Karena perjalanan itu masih panjang. Untuk itulah, kami semua merasa bangga dengan hasil yang penuh jerih payah ini,” tambahnya. =SYAMSUNI

Gedung Madrasah Aliyah Negeri Sumenep, Selasa (30/9). Beberapa siswa sekolah tersebut merauh juara

Mengucapkan

piri kapten, penyebab miringanya kapal tersebut dikarenakan terkena balot air.

Sebab, sebelum kapal perintis itu berangkat, keadaan kapal dalam keadaan tegak. ”Kondisi cuaca saat ini normal-normal saja. Itu cuma kekhawatiran para penumpang saja,” terangnya.

Sementara itu, setelah sampai di Pelabuhan Kalianget, sejumlah penumpang banyak yang turun dari kapal perintis Amukti Palapa, dan dialihkan terhadap kapal perintis Sumekar Line. ”Itu baru diberangkatkan sekitar pukul 10.30,” lanjut Taufik Sementara kapal Amukti Palapa, pada hari yang sama juga diberangkatkan dengan jumlah penumpang yang lebih sedikit. =JUNAEDI/MK

Selamat Menempuh Hidup Baru Kurrotul Aini (Staf PT WUS)

&

Syaiful Ahyak Semoga menjadi keluarga sakinah mawadah wa rahmah Sitrul Arsy Direktur PT WUS

SEREMONIAL

KILAS AKTIVITAS

K3MI-YDSF Gelar Pelatihan Tematik Integratif SAMBUTAN. Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Sumenep Jono Hadi memberikan sambutan dalam acara Pelatihan Tematik Integratif, Selasa (30/9) di Aula Kankemang Sumenep.

SUMENEP - Kelompok Kerja Kepala Madrasah (K3MI) di bawah naungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep bekerja sama dengan Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya menggelar Pelatihan Tematik Integratif, Selasa-Kamis (30/9-2/10). Pelatihan diikuti 50 guru madrasah ibdidaiyah.

Acara pembukaan dihelat di Aula Kankemenag Sumenep dengan dibuka Kepala Kankemenag Sumenep Moh. Shodiq yang diwakili oleh Kasubag TU Kankemenag Sumenep Jono Hadi.

Acara itu juga dihadiri

C

oleh Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kankemenag, Sumenep Moh. Rifa’i Hasyim, Ketua Pokjawas Ibnu Hajar, dan Ketua Pengawas MI tingkat kabupaten.

Kasi Pendma Kemanag Sumenep Moh. Rifa’i Hasyim menjelasakan, acara tersebut merupakan serangkaian agenda Kankemenag untuk menyosialisasikan penerapan Kurikulum 2013 (K13).

Kegitan kali ini masih difokuskan terhadap sejumlah guru yang berada di daerah daratan Sumenep, termasuk Kecamatan Talango dan Kecamatan Giligenting.

”Kegiatan ini masih tahap pertama, sementar tahap kedua akan digelar bulan depan dengan materi penilaian dan scientific dengan kuota dan peserta yang sama,” katanya.

Ketua panitia Pelatiah Pelatihan Tematik Integratif Syamsuri berharap agar kegitan ini tidak hanya dijadikan kegiatan seremonial belaka, melainkan bisa diterapkan saat berada di lembaga masingmasing. ”Jadi, tidak ada alasan lagi bagi guru untuk menerapkan kurikulum yang baru ini,” tukasnya. =*/JUNAEDI

Pemerintah Launching Pelayanan Kesehatan Gratis

Bupati A. Busyro Karim menabuh gong sebagai pertanda launching pelayanan kesehatan gratis, Selasa (30/9).

SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep melaksanakan sosialisasi dan launching pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Sumenep tahun 2014 di kantor Korpri Sumenep, Selasa (30/9).

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Sumenep, A. Fatoni mengatakan, sosialisasi pelayanan kesehatan gratis yang dilaksanakan agar masyarakat dan petugas pelayanan kesehatan bisa memahami prosedur pelayanan gratis di puskesmas dan rumah sakit.

“Kita lakukan launching dan sosialisasi pelayanan kesehatan gratis secara besar-besaran ini dengan melibatkan seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Sumenep, agar nantinya tidak ada ada lagi masyarakat yang tidak mengerti haknya di bidang kesehatan,” tandasnya. =ADV/FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

PERUNDANG-UNDANGAN

Perda Bangunan Gedung Belum Bisa Diterapkan SUMENEP - Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan oleh DPRD Sumenep tahun 2014, khususnya terkait poin yang menyebutkan bahwa bangunan gedung baru harus memiliki corak dan karakter budaya Madura, dimungkinkan tidak dapat diterapkan tahun ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung) Kabupaten Sumenep, Bambang Iriyanto mengatakan penerapan Perda tentang Bangunan Gedung tahun ini tidak memungkinkan.

Pasalnya, perda itu masih dalam proses perundangan. “Kalau rencana itu (gedung berkarakter bangunan khas Madura, Red.)

oke," ujarnya.

Yang jelas, lanjut Bambang, jika nantinya Perda Bangunan Gedung itu sudah disepakati, maka secara otomatis setiap bangunan gedung yang baru paling tidak ada nuansa budaya yang harus ditonjolkan dalam bangunan fisiknya. Karena di dalam perda itu, imbuhnya, menyebutkan bahwa unsur budaya

Madura harus masuk.

Namun, Bambang mengaku masih belum menerapkan perda tersebut untuk bangunan baru yang sedang didirikan tahun ini. Tapi yang jelas, sambungnya, Dinas PU Cipta Karya sudah menerapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Rencana detail tata ruang, ini sudah jalan. Sehingga pada proses perizinan selanjutnya, yang terkait perizinan pendirian bangunan itu harus mengacu pada perda itu," urainya, Selasa (30/9).

Selain itu, Bambang menjelaskan, meskipun Perda Bangunan Gedung nantinya diterapkan, gambaran bangunanannya tidak harus kaku.

"Artinya bangunan gedung

itu tidak harus begini dan begitu. Tapi bangunan gedung itu memberikan penerapan tertentu. Yang penting mempunyai nilai-nilai lestari. Itu yang menjadi pedoman dalam penerapan Perda Bangunan Gedung nanti," tuturnya.

Paling tidak, lanjut Bambang, kalau masalah pelestarian nilai-nilai budaya itu merupakan hal berbeda. Pasalnya sudah ada undang-undang Cagar Budaya. “Cagar budaya itu ada hitungannya lagi, yang masuk bangunan cagar budaya adalah bangunan yang dibuat tahun 1970-an ke bawah. Sedangkan kalau Perda Bangunan Gedung, hanya mengarah pada penataannya saja," tutup mantan Kadisbudparpora itu. =FATHOL ALIF

KESENJANGAN SOSIAL

Dinsos Dinilai Gagal Tangani Gepeng SUMENEP – Koordinator Lembaga Kritis Sumenep (LKKS) Junaidi Pelor menilai Dinas Sosial (Dinsos) setempat gagal melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) yang masih sering beroperasi di lingkungan Kabupaten Sumenep. Buktinya, mereka masih tetap beroperasi walaupun sering dilakukan razia oleh pihak Satpol PP bekerja sama dengan Dinsos. ”Kami tidak mau buruk sangka dulu, hanya saja kenyataan di lapangan, walaupun sering diciduk Satpol PP, pengemis masih tetap beroperasi sebagaimana biasanya,” katanya kepada Koran Madura, Selasa (30/9).

Dikatakan, saat ini sejumlah gepeng sering beroperasi diberbagai pertokoan atau mini market dan di setiap sudut jantung Kota Sumekar, salah satunya di areal Taman Bunga. Biasannya, para gepeng beroperasi sore hari sekitar pukul 17.30 sampai pukul 21.00.

Karena pada waktu itu, areal taman bunga dipadati pengunjung, baik yang datang dari dalam Kota Sumenep sendiri maupun dari luar Kota Sumenep. ”Kalau tidak percaya silakan cek sendiri ke lapangan,” ujar Junaidi.

Mokongnya sejumlah gepeng itu, disebabkan karena Dinsos tidak melakukan improvisasi dan trobosan baru bagi pada gepeng saat ini. Sehingga, razia yang dilakukan Dinsos terkesan sia-sia, sebab setelah dilakukan razia tidak ada tindak lanjut yang jelas.

Pihaknya yakin jika pemerintah memberikan keterampilan yang bisa menunjang perekonomian sehari-hari, sejumlah gepeng tidak akan beroperasi kembali. ”Kalau selesai diciduk langsung dikeluarkan begitu saja tanpa harus ada pembekalan, jelas para gepeng akan tetap beroperasi. Karena mereka sudah tidak punya pilihan lain,” terangnya.

Sementara Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Sumenep, Zainurul Qamari enggan memberikan komentar terkait keberadaan gepeng yang sering mokong di setiap sudut kota tersebut. ”Sudah jangan selalu gepeng yang dibicarakan, peristiwa itu sudah lama.

Cari peristiwa yang baru saja,” kata Nurul kepada Koran Madura di tempat kerjanya, kemarin. =JUNAEDI/MK

KEHILANGAN

DIGELANDANG. Satuan Polisi Pamong Praja menggelandang pengemis ke atas pikap untuk dibawa ke Kantor Satpol PP guna dilakukan pendataan.

Sarwini, Jl. Pujangga No 480 RT/RW: 006/002 Kel. Kepanjen Kec. Kota Sumenep, kehilangan STNK sepeda motor Honda REVO nopol M 5335 VF a/n. Evi Mariana d/a. Jl. Widuri IIB RT/ RW: 01/01 Kel. Bangselok Kec. Kota Sumenep.

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

E

BERDIALOG. Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) berdialog dengan Bupati A. Busyro Karim, Selasa (30/9). Mereka mengadukan banyaknya pasar tradisional yang tidak terawat.

SUMENEP - Sebanyak delapan mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) mendatangi kantor Bupati Sumenep, Selasa (30/9), sekitar pukul 10.40 WIB untuk melakukan hearing.

Mereka menuntut pemerintah agar memperhatikan kondisi pasar tradisional yang sudah mulai ditinggalkan.

M

enurut koordinator hearing, Busaki, saat ini sudah banyak pasar tradisional yang kehilangan eksistensinya.

Padahal, dulunya pasar tradisional merupakan tempat perekonomian yang paling diminati oleh masyarakat. Namun belakangan, katanya, pasar tradisional sudah dijauhi. Pasalnya, banyak pasar tradisional, baik daerah maupun desa fasilitasnya kumuh dan terkesan kurang dirawat.

Berdasakan hasil pengama-

KMS Menemui Bupati Banyak Pasar Tradisional Tidak Terawat tannya selama ini, menurut Busaki, ada beberapa pasar yang tidak direnovasi sehingga “mati suri”.

Ia mencontohkan Pasar BatangBatang di Kecamatan BatangBatang. Menurutnya, pasar tersebut saat ini sudah ditinggalkan oleh masyarakat Batang-Batang.

Jika ingin belanja, sambungnya, masyarakat Batang-Batang lebih memilih Pasar Candi, Kecamatan Dungkek.

“Kami berharap, pemerintah merenovasi beberapa pasar tradisional yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lebih memilih pasar modern daripada pasar tradisional. Paling tidak ada pavingisasi agar ketika hujan, kondisi pasar tidak becek dan membuat masyarakat tidak mau pergi ke pasar,” harapnya.

Kalaupun ada yang telah direnovasi oleh Pemerintah, katanya, penataannya tidak tepat.

Sehingga banyak penjual di pasar tidak menempati los yang telah

disediakan karena dianggap tidak strategis.

“Oleh karena itu, banyak penjual di pasar memilih tinggal di tanah daripada menempati los yang tidak strategis itu. Sehingga terkadang timbul kemacetan di depandepan pasar tradisional,” katanya.

Selain itu, menurut Busaki, menjamurnya pasar modern di Sumenep juga mempengaruhi pola pikir masyarakat. Dengan keberadaan pasar modern yang hampir di setiap kecamatan, membuat masyarakat lebih memilih pasar modern daripada pasar tradisional. Untuk itu, tambahnya, perlu ada proteksi terhadap pasar tradisional dari pemerintah agar tidak kalah dengan pasar modern.

Menanggapi semua tuntutan mahasiswa, pemerintah Kabupaten Sumenep, A. Busyro Karim, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto menjelaskan, secara umum pasar yang ada di ling-

Yang penting setiap daerah itu memiliki strategi. Saya kira (keberadaan pasar modern, Red.) dampaknya tidak ada terhadap pasar lokal. Karena pasar lokal itu merupakan pusat transaksi yang sangat potensial,”

Hadi Soetarto

Sekretaris Daerah kungan Kabupaten Sumenep bermacam-macam. Menurutnya, ada pasar daerah, pasar desa, dan ada pasar yang tumbuh karena adanya aktivitas ekonomi.

“Oleh karena itu, maka perlu diperjelas, yang tidak direnovasi itu apakah pasar daerah atau pasar desa. Kalau pasar daerah, itu memang tanggung jawab

kami, sebagai pemerintah daerah.

Tapi kalau itu ternyata pasar yang tumbuh karena adanya aktivitas ekonomi, ya bukan berarti kami tidak berpihak ke sana, tapi kami akan evaluasi dulu. Kalau memang itu merupakan pusat aktivitas ekonomi yang sangat potensial, bisa jadi, kita jadikan pasar desa, bahkan daerah,” tandasnya.

Terkait dengan pasar modern yang dianggap sudah menjamur dan mempengaruhi pola pikir masyarakat, Hadi mengatakan hal itu merupakan tuntutan suatu daerah bila dikaitkan dengan kemajuan suatu daerah. Menurutnya, saat ini jika ada daerah yang tidak memiliki pasar modern, itu termasuk daerah tradisional. “Yang penting setiap daerah itu memiliki strategi. Saya kira (keberadaan pasar modern, Red.) dampaknya tidak ada terhadap pasar lokal. Karena pasar lokal itu merupakan pusat transaksi yang sangat potensial,” tutupnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA Sumenep KORAN Sampang F

Sampang

RABU 1 OKTOBER 2014 No. 0453 | TAHUN III

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

MADURA

F

15 Wakil Rakyat Tergadai Sampang - Sebanyak 15 orang dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggadaikan surat keputusan (SK) pengangkatan dirinya sebagai agunan ke Bank Jatim.

Alasan pengajuan SK anggota wakil rakyat periode 20142019 itu berbeda-beda. Sebagian besar diduga untuk melunasi biaya kampanye pada pemilu legislatif (pileg) beberapa waktu lalu. Nominal yang dipinjam antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Sudarmanto membenarkan, bilamana terdapat 15 orang menggadaikan SK. “Saat ini sudah menerima pengajuan dari lima belas

anggota DPRD yang akan menggadaikan SK kepada pihak bank, mungkin bulan Oktober ini mulai kita kirim pengajuannya ke bank,” ucapnya.

Pengajuan SK sebagai agunan masih dalam proses, karena harus mendapat persetujuan dari ketua partai dan Ketua DPRD Kabupaten Sampang. “Setelah mendapat rekomendasi dari ketua partai dan Ketua DPRD, pengajuan ke bank akan kita lakukan awal bulan depan,” jelasnya.

Sudarmanto menuturkan, anggota DPRD yang menggadaikan SK terjadi hampir di seluruh daerah-daerah lainnya. Bahkan, diketahui ada tujuh fraksi di DPRD Sampang yang mengajukan SK sebagai agunan. “Hal ini sudah menjadi biasa penggadaian SK, semua daerah kayaknya,” katanya.

Dirinya menambahkan, pihaknya dalam penggadaian SK dewan hanya sebagai administrasi untuk proses pembayaran kepada pihak bank. “Nanti secara langsung bendahara yang akan memotong gaji dewan untuk diberikan ke bank, tergantung dari nominal yang dihutangkan,” imbuhnya.

Sayangnya, dirinya tidak membeberkan kebutuhan anggota dewan dalam penggadaian SK. Alasannya, untuk mengeta-

Saat ini sudah menerima pengajuan dari lima belas anggota DPRD yang akan menggadaikan SK kepada pihak bank.

Sudarmanto

Sekretaris Dewan

hui pemicu penggadaian SK agar berkoordinasi kepada pihak bank terkait.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sampang Imam Ubaidilah menerangkan, bilamana

dirinya telah memberikan rekomendasi penggadaian SK sesuai dengan persyaratan. “Sudah ada memang permintaan rekomendasi masalah penggadian SK, dari kelima belas anggota dewan ini nominalnya berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta,” terangnya.

Imam juga sependapat dengan Sudarmanto soal pemicu penggadaian SK. Kendati demikian, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku meski sudah menjadi wakil rakyat selama dua periode tidak pernah menggadaikan SK. “Saya tidak tahu buat apa, karena sudah masuk secara internal dewan kan, apalagi pihak sekwan sudah diajukan ke bank apa belum, dan saya sampai saat ini belum pernah gadaikan SK itu,” tegasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

PERTANIAN

Pengerjaan Proyek Irigasi Diduga Asal-Asalan SAMPANG - Pengerjaan proyek yang diprogramkan oleh Dinas Pertanian (Dispertan) Sampang diduga tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Proyek yang terletak di tengah-tengah sawah Desa Taman Kecamatan Jrengik terlihat amburadul.

Berdasarkan pantuan Koran Madura di lokasi, Selasa (30/9), proyek dengan panjang 475 meter dan lebar 40 sentimeter yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 130 juta hanya tampak seperti tumpukan batu saja meski sudah dilakukan penyemenan.

Hal itu tampak ketika semen dan batu yang dipakai dalam pengerjaan proyek itu dalam kondisi protol yang dimungkinkan penggunaan pasir hitam dicampur dengan tepung batu dengan kualitas rendah dan campuran semen dengan pasir tidak standar.

Sementara Kasi Teknis Kantor Disperta Sampang Suyono saat dikonfirmasi menuturkan, proyek irigasi pertanian masih dalam proses tahap pengerjaan.

Sehingga menurutnya, kondisinya saat ini terlihat kurang maksimal. Yang mengerjakan proyek irigasi pertanian itu merupakan dari kelompok tani (poktan). Sedangkan untuk yang menyediakan materialnya adalah rekanan.

DIDUGA. Proyek pembangunan irigasi pertanian yang dinilai tidak sesuai rancangan anggaran belanja, Selasa (30/9).

“Proyek itu masih baru mulai yaitu sekitar 30 persen. Dan dikerjakan oleh poktan yang berjumlah sekitar kurang lebih 30 orang. Sedangkan materialnya kami CV-kan, kalau tidak salah

CV-nya itu Putra Tunggal dan direncanakan selesai selama 45 hari,” kelitnya kepada Koran Madura, Selasa (30/9).

Ketika ditanya apakah ada pengecekan dari pihak Disper-

tan. Suyono menuturkan jika pihaknya telah turun ke lapangan. Bahkan setelah ada laporan pengerjaan yang tidak benar pihaknya langsung ke lokasi.

“Kemarin kami dan teman-

teman sudah mengecek ke lokasi.

Dan kami telah sampaikan ke PPTK-nya untuk segera diselesaikan. Sedangkan untuk papan nama kami belum sempat untuk memasangnya, nanti kami akan pasang papan nama pengerjaan proyek itu. Dan apabila itu benar tidak sesuai pengerjaan, kami akan layangkan surat dan pemanggilan untuk mempertanyakan itu,” tuturnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Sampang Mohammad Nasir mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti terkait persoalan pengerjaan proyek yang diduga asal-asalan. Bila perlu nanti kami akan lakukan pemanggilan kepada dinas-dinas terkait maupun penanggung jawab pengerjaan itu.

“Nanti jika memang benar tidak sesuai dengan RAB, maka kami akan panggil Dinas Pertanian selaku pengucur dana,” ucapnya.

Bahkan Nasir dengan tegas menuturkan jika semua pengerjaan proyek memang perlu adanya pengawasan dan kontrol dari dewan supaya pengerjaaan sejumlah proyek sesuai dengan sasaran dan apa yang diharapkan.

“Saya dengan anggota komisi akan mengagendakan pembahasan terkait pengerjaan irigasi yang diduga tidak sesuai RAB ini. Karena Dinas Pertanian merupakan mitra dari Komisi II,” janjinya. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang

KORAN MADURA

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

G

LAMBAN. Awak media ketika melihat tempat penyimpanan bantuan sepeda roda tiga di kantor Dishub kemarin.

DISHUBKOMINFO

Distribusi Bantuan Terkesan Lamban Sampang- Pendistribusian bantuan sepeda roda tiga oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) terkesan lamban. Pasalnya, bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pada tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp 1.3 miliar sebagian masih tersimpan di gudang penyimpanan di Kantor Dishubkominfo Sampang.

Kepala Dishubkominfo Sampang Ali Wafa melalui Kabid Perhubungan Laut Moh Chotibul Umam saat dikonfirmasi mengatakan, pendistribsuian motor roda tiga sebagian sudah diserahkan. Jadi tidaklah tepat apabila pihaknya dikatakan lamban dalam pendistribusian bantuan tersebut.

Menurutnya, pendistribusian sepeda roda tiga ditargetkan selesai pada akhir bulan September ini. Hal itu dilakukan sebagai cara untuk memaksimalkan biaya sewa yang akan diterapkan pada bulan Oktober. ”Pendistribusiannya ditar-

getkan selesai bulan ini, memang sebagian ada yang belum diantarkan, tapi kita pastikan bantuan ini secepatnya akan diserahkan kepada penerima yang sudah terdaftar sehingga bulan Oktober bisa di terapkan tarif sewanya,” ucapnya kepada Koran Madura, Selasa (30/9).

Selain itu, Umam sapaan akrabnya, menuturkan, untuk tahun ini pihaknya mendapat bantuan 71 unit motor dengan anggaran Rp 1.3 miliar. Pihaknya meminta agar penerima bantuan sepeda roda tiga yang sudah ditetapkan bisa merawat aset negara tersebut dengan baik. Selain itu, pihaknya juga berharap kepada penerima bantuan itu untuk tidak menunggak cicilan sewa setiap bulannya. ”Perlu diperhatikan jika bantuan motor roda tiga ini bukan untuk main-main, jika nanti ada yang tidak membayar, maka dengan tegas kita akan menarik bantuan tersebut,” tegasnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Berembus Informasi Mutasi Lagi Sampang - Beredar informasi bahwa Bupati Sampang A Fannan Hasib pada bulan Desember mendatang akan kembali melakukan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sampang.

Pada 26 September kemarin, Bupati A Fannan Hasib memutasi 121 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Yang terkena mutasi, dari eselon II-B terdapat tiga orang, eselon III-A sebanyak tiga orang, eselon III-B diketahui ada 18 orang, eselon IV-A ada 70 orang, dan eselon IV-B sebanyak 26 orang.

Tiga pejabat yang sudah setahun lebih menyandang status pelaksana tugas di tiga SKPD, akhirnya resmi didefinitifkan.

Ketiga pejabat meliputi, Heri Purnomo sebagai Kepala Dinas Pendidikan (disdik), Sri Andoyo Sudono sebagai Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peter-

nakan (DKPP), dan Aji Waluyo sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Sampang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Puthut Budi Santoso saat dikonfirmasi terkait isu itu menjawab diplomatis.

“Tidak tahu juga kapan akan digelar mutasi lagi, dan kapan pun bisa dilakukan mutasi,” ucapnya ditemui di ruang kerjanya.

Puthut menjelaskan, mutasi jabatan sepenuhnya akan dilakukan dan menjadi wewenang kepala daerah dalam hal ini Bupati Sampang A Fannan Hasiib.

“Terserah beliau kapan saja, meski saya yang menjadi ketua

tim Baperjakat,” jelasnya.

Terpisah, Kasubag Pemberitaan dan Penyebaran Informasi bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkab Sampang, Syamsul Mutamam mengaku tidak tahu menahu tentang beredarnya kabar mutasi lagi itu.

Akan tetapi, menurutnya, berdasarkan informasi yang beredar pada bulan Desember mendatang akan kembali dilakukan mutasi pejabat. “Saya tidak tahu tentang mutasi, tapi informasinya memang seperti itu,” katanya.

Sejurus kemudian, dirinya mempersilakan untuk secara langsung menanyakan kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kepala BKD Sampang Slamet Terbang melalui Kabid Mutasi, Edi Subinto justru tidak banyak berkomentar. “Maaf belum tahu,”singkatnya saat menjawab pesan singkat. =RYAN HARIYANTO/MK

H

Sampang

KORAN MADURA

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

PEGAWAI NEGERI

Tersangka Kadispertan Tidak Kena Mutasi

mohammad muhlis/ koran madura

KADIS BPBD. Wisnu Hartono ketika di wawancarai oleh awak media mengenai persoalan kekeringan yang ada di sampang, Selasa (30/9).

14 TANGKI UNTUK SATU DESA

BPBD Berdalih Minim Anggaran SAMPANG- Sejak beberapa bulan terakhir, Kabupaten Sampang terus digeluti oleh bencana kekeringan dan krisis air bersih. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang, sekitar 58 desa di 12 kecamatan tengah mengalami kekeringan dengan tingkat yang berbeda-beda. BPBD Sampang mengklaim telah maksimal dalam menangani persoalan kekeringan dan krisis air bersih.

Kepala Dinas BPBD Kabupaten Sampang Wisnu Hartono mengatakan, pihaknya saat ini telah menganggarkan Rp 250 juta itu, pihaknya hanya membagikan 14 tangki untuk satu desa yang setiap minggunya hanya dua kali didistribusikan.

Saat ini tercatat 58 desa masuk zona kekeringan.

“Anggaran dana Rp 250 juta itu dibagi rata ke 58 desa yang sudah tercatat dalam zona kekeringan. Namun dana itu masih kurang, sehingga BPBD akan melakukan pengusulan dana tambahan untuk mengatasi bencana

kekeringan saat ini,” tuturnya kepada awak media, Selasa (30/9).

Selain itu, Wisnu menuturkan, minimnya droping air bersih ke sejumlah daerah yang masuk zona kekeringan yaitu akibat minimnya dana penanggulangan kekeringan. Selama ini dana untuk kekeringan sebesar Rp 250 juta dari APBD dianggap tidak cukup untuk memaksimalkan bantuan kekeringan bagi masyarakat.

“BPBD sudah mendistribusikan air bersih ke sejumlah daerah, tapi memang droping air bersih itu juga tidak cukup,

karena daerah yang kita petakan di zona kekeringan sangat banyak,” ujarnya.

Wisnu juga mengaku bahwa yang menjadi persoalan pendistribusian air bersih tersebut adalah persoalan jarak tempuh desa yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lainnya. Sehingga menurutnya, hal tersebut akan menggunakan biaya transport yang berbeda.

“Kan jarak desa yang termasuk zona kekeringan berbeda jadi otomatis biaya operasional pendistribusiannya pun berbeda yaitu mencapai sebesar Rp 350 ribu seperti ke Kecamatan Banyuates,” terangnya.

Sekadar untuk diketahui, berdasarkan data dari kantor BPBD Sampang, setidaknya ada 12 dari 14 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sampang masuk dalam zona kekeringan dan krisis air bersih. Sedangkan 2 kecamatan yang aman dari zona kekeringan dan krisis air bersih yaitu Kecamatan Omben dan Kecamatan Camplong. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang - Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Sampang, Agus Santoso tidak terkena mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Sampang A Fannan Hasib pada Jumat (26/9) di Pendopo.

Agus Santoso menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit bantul dan ubi kayu serta pupuk organik dan urganik Tahun Anggaran (TA) 2013 senilai Rp 800 juta di Dinas Pertanian (Dispertan) Sampang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang Puthut Budi Santoso mengatakan, Agus Santoso tidak dimutasi karena masih menunggu proses hukum yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sampang.

“Belum ditahan kan, ya pasti pemkab belum melakukan pemberian sanksi, makanya tidak ada dampak kepada pemutasian pejabat kemarin itu, apalagi masih tersangka dan belum ditahan,” ucapnya.

Apabila nantinya Agus Santoso ditahan oleh Kejari, menurutnya, tidak menutup kemungkinan pemerintah di bawah kepemimpinan Al Falah akan menonjobkan posisinya selaku Kadispertan.

“Kita tidak gegabah dalam mengambil kebijalan, Mas, asas hukum di negara kita kan praduga tak bersalah. Jadi kita tunggu dulu apakah ada penahanan apa tidak kalau sudah ditahan kita non job kan dari jabatannya, itu sesuai PP 53 Tahun 2010, yakni tentang kedisiplinan pegawai,” tegasnya.

Dirinya menambahkan, Pemkan tidak pernah tebang pilih dalam memberikan sanksi kepada PNS yang terseret kasus hukum.

Namun, selama kasus itu belum bersifat inkrah maka pihaknya belum bisa berbuat banyak.

Berdasarkan data yang dihimpun Koran Madura, tercatat PNS yang tersandung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit tani senilai Rp 800 juta di Dispertan Sampang.

Meliputi, Agus Santoso, Kadispertan dan Kasi Pasca Panen Pengelolaan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura, Rosuli Muklis. Mereka hingga kini belum dilakukan penahanan.

Sedangkan tersangka Abdurrahman (AB) Kasi Produksi Tanaman Pangan, dan Abd Wahed Kabid Tanaman Pangan.

Mereka sudah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Sampang.

Kendati demikian, untuk tersangka Achmadi, Kabid Sumber Daya Penanian Dispertan terlibat kasus dugaan korupsi dana kontingensi dan demfarm. Hal itu disebabkan, Achmadi diduga melakukan pemotongan anggaran kontingensi dan demfarm milik 40 poktan.

Untuk dana program kontingensi, masing-masing poktan seharusnya menerima suntikan dana senilai Rp 57.400.000.

Sementara program denfarm poktan seharusnya mendapat dana sebesar Rp 51.246.250. Dari dua bantuan itu Achmadi diduga melakukan pemotongan sebesar 12,5 persen. =RYAN HARIYANTO

ryan hariyanto/koran madura

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang Puthut Budi Santoso saat memberikan keterangan pers kepada media, Selasa (30/9).

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan I

RABU 1 OKTOBER 2014 No. 0453 | TAHUN III

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

LAKALANTAS

Penabrak itu Seharusnya Bertanggungjawab BANGKALAN - Nasib tragis menimpa M Nufal, (26), warga Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.

Pemuda lajang ini menjadi korban tabrak lari di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Senin (29/9) sekitar pukul 20.30 WIB, malam hari. Akibat peristiwa tersebut, korban tewas mengenaskan karena menderita luka parah di bagian kepala.

Kronologis kejadian memilukan ini berawal dari Yamaha Vixion dengan nomor polisi M 2229 XX yang dikendarai korban bersama Khairul Anam (25), warga Desa yang sama, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bangkalan menuju Sumenep. Pada saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), korban tidak menguasai kemudi dan membentur kendaraan roda empat yang jenis dan nopol tidak diketahui yang tiba-tiba mengurangi kecepatan secara mendadak.

Akibat membentur kendaraan warna putih yang ada di depannya, korban langsung terpelanting dan jatuh ke sisi kanan jalan. Nahas, di waktu bersamaan dari arah berlawanan muncul kendaraan truk yang tidak diketahui jenis dan nopolnya. Praktis kendaraan yang melarikan diri itu menghantam korban. Kerasnya benturan membuat korban

mengalami pecah tulang dahi di kepala, patah tangan kanan dan kiri, serta luka robek kaki kanan, kemudian patah jari tengah kanan. Sehingga,nyawa korban tidak bisa diselamatkan.

"Teman korban hanya menderita luka ringan. Berdasarkan keterangannya memang melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya," terang Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo, SH. Menurut Puji, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan. Sebab kendaraan truk yang diduga menjadi penyebab tewasnya korban itu melarikan diri. Sehingga perlu mengumpulkan bukti-bukti lain termasuk meminta keterangan teman korban dan sejumlah saksi lainnya yang mengetahui insiden kecalakaan tersebut.

Apalagi kejadian ini malam hari dan lokasi jauh dari pemukiman.

"Situasinya malam hari, sekalipun ada saksi tapi minim karena TKP jauh dari pemukiman warga. Hasil dari olah TKP, penyebab kecelakaan itu memang murni kesalahan korban. Sebab dilihat dari kronologisnya motor korban mendahului dalam jarak tidak aman sehingga membentur kendaraan di depannya," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

RUSAK. Motor Yamaha Vixion milik korban saat diamankan di halaman Satlantas Polres Bangkalan.

doni heriyanto/koran madura

MINIM. Pelayanan RSUD Syamrabu Bangkalan sangat memprihatinkan karena keterbatasan alat kesehatan.

Pasien Cuci Darah Tak Terlayani Pelayanan RSUD Syamrabu Terus Dikeluhkan BANGKALAN – Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu (RSUD Syamrabu) Bangkalan hingga saat ini masih tidak memuaskan. Rumah sakit terbesar di wilayah setempat itu tidak mampu melayani pasien yang ingin cuci darah, karena minimnya alat kesehatan (alkes) berupa alat Hemodialisa (cuci darah). Sehingga bagi pasien yang menderita penyakit gagal ginjal harus dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

“Pasien yang mengalami penyakit gagal ginjal langsung ke Surabaya, sebab kami belum punya alat secanggih itu,” kata Direktur RSUD Syamrabu Bangkalan, drg Yusro melalui Wakil Direktur (Wadir), Nunuk Kistiani.

Minimnya alkes di rumah sakit yang terletak di jalan Pe-

Pasien yang mengalami penyakit gagal ginjal langsung ke Surabaya sebab kami belum punya alat secanggih itu,”

Nunuk Kistiani

Wakil Direktur RSUD Syamrabu Bangkalan muda Kaffa itu berdampak pada belum maksimalnya pelayanan terhadap pasien. Pastinya, keterbatasan alat yang dimiliki menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk segera dipenuhi. Tidak dapat dipungkiri, selama ini pelayanan yang diberikan kepada pasien selalu dikeluhkan.

Masyarakat sangat berharap banyak terhadap peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.

"Masih ada dua alat yang

belum dimiliki, seperti alat CT Scan yaitu Komputerized Tomografi Scan, dan alat MRI yaitu Magnetic Resonance Imagne.

Alat-alat Radiolog ini berfungsi untuk pencitraan yang ada ditubuh manusia. Seperti tumor, patah tulang, dan kelainan di kepala," jelasnya.

Menurutnya, sejauh ini pihak rumah sakit hanya menggunakan foto konfensional. Fungsinya hanya bisa melihat tulang dan jaringan saja. Besar kemungkinan, tahun depan sudah dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan alat yang belum ada demi menunjang pelayanan maksimal kepada pasien.

"Kami akan anggarkan agar semua alat yang dibutuhkan tersedia di rumah sakit. Sekarang kami sudah memiliki Obgyne, Bedah Umum, Ortopedi, Mata, Urologi atau THT, BWH Ruang Operasi Bedah Minor. Dan alat Artharoscopy yaitu bedah ortopedi tulang, dan Laparascopy yaitu untuk Metode Operasional Wanita (MOW)," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

J

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

Kinerja Polres Dinilai Lamban Laporan Kasus Jual Beli Tanah Belum Ditindaklanjuti BANGKALAN - Habib Sholeh Alatas (37), warga Dusun Lok-Pelok Desa Trogan Kecamatan Klampis, menilai kinerja Polres Bangkalan sangat lamban dalam menangani suatu perkara. Sebab laporan kasus penipuan jual beli tanah atas nama terlapor Malik Amirullah (30), warga Desa Tobaddung, Kecamatan Klampis, hingga saat ini belum ada kejelasan. Padahal laporan tersebut sudah lengkap disertai alat bukti dan telah masuk sejak 26 Juli waktu lalu.

moh ridwan/koran madura

LANTAI DUA. Gedung DPRD yang masih ditempati para anggota DPRD yang terletak di Jalan Soekarno Hatta.

INFRASTRUKTUR

Eksekutif Dukung Pembangunan Gedung DPRD Baru BANGKALAN - Rencana DPRD Bangkalan untuk membangun kantor dewan yang baru mendapat dukungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

Saat ini gedung dewan yang ada dinilai kurang layak. Apalagi saat ini jumlah anggota dewan bertambah menjadi 50 orang, sehingga diperlukan penambahan ruang fraksi dan ruang komisi yang lebih memadai.

Melalui Bupati Bangkalan, pihak eksekutif rupanya mendukung penuh terkait rencana pembangunan gedung dewan baru. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang kinerja legislatif kedepan.

"Kami sangat mendukung adanya rencana pembangunan gedung dewan baru," terang Bupati Bangkalan, RK Makmun Ibnu Fuad, saat dikonfirmasi wartawan Koran Madura, kemarin (30/9).

Menurutnya, pembangunan gedung DPRD merupakan langkah strategis guna menunjang kinerja wakil rakyat, sehingga tempat mereka bisa terlihat lebih representatif. Para anggota dewan dalam bertugas bisa lebih giat lagi.

"Ini kan untuk mendorong kinerja mereka (anggota dewan) supaya lebih optimal lagi. Saya rasa tidak ada masalah bangun gedung baru, oke saja. Dan sekarang masih tahap rencana," ungkap Ra Momon, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkurrahman, menyatakan, rencana pembangunan gedung dewan yang baru memang timbul dari internal anggota dewan. Sebagian besar para anggota dewan setuju atas rencana tersebut. Sebab, gedung yang lama sudah tak lagi representatif untuk menampung anggota dewan.

"Gedung dewan yang baru rencananya akan dibangun di lokasi lain, tepatnya di kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma (Ringroad). Terus gedung dewan yang ini bisa ditempati kantor lain. Rencananya gedung dewan baru ini dibangun pada tahun 2015 nanti," tandas Fathurrahman.

Dia menambahkan, sudah ada komunikasi diinternal dewan. Bukan hanya ide ketua dewan saja yang dilontarkan pertama kali kepada khalayak, karena sudah melalui rencana anggota.

Apalagi, gedung lama komposisi ruangnya sudah terasa sesak.

"Gedung dewan dari dulu memang belum pernah dilakukan renovasi. Namun, dinilai masih layak sehingga rencana pembongkarannya dialihkan membuat kantor yang baru.

Untuk gedung yang lama, bisa ditempati kantor yang lain," terangnya.

Adapun letak gedung DPRD baru yang direncanakan akan dibangun, berlokasi di kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma, tepatnya di samping Bangkalan Plaza (Banplaz). Gedung tersebut akan dibangun empat lantai, mesipun sebelumnya sempat mencuat pernyataan Ketua DPRD yang akan membangun gedung 9 lantai. Bahkan, dalam gedung tersebut direncanakan akan disiapkan ruangan khusus untuk masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

"Untuk membangun gedung dewan baru yang ada liftnya paling membutuhkan anggaran antara sebesar Rp 35 miliar sampai Rp45 miliar," terang Ketua DPRD Bangkalan, RKH Fuad Amin, beberapa waktu lalu. =MOH RIDWAN/RAH

Kronologis kasus pelaporan ini, berawal pada hari Jumat 14 Maret 2014 sekitar 15.00 WIB. Pelapor Habib Sholeh Alatas membeli sebidang tanah Kohir No.721 persil 38 Blok II seluas 505 M2, a.n terlapor Malik Amrullah yang terletak di Desa Tobadung Kecamatan Klampis. Kemudian terjadi kesepakatan harga oleh kedua belah pihak sebesar Rp 170.000,000 dengan rincian telah dibayar dimuka Rp 3.000.000 sebagai tanda jadi. Selanjutnya dibayar lagi sebesar 147.000,000, sedangkan sisanya sebesar Rp 20.000,000, akan dibayar apabila proses konversi/persertifikatan telah selesai.

Akan tetapi, pada Minggu akhir bulan Juni 2014, Habib Sholeh Alatas mandapat informasi dari saksi 1 bahwa objek tanah tersebut telah dijual lagi kepada orang bernama Fathur Rozi warga Kecamatan setempat. Hal itu membuat Habib Sholeh Alatas merasa dirugikan.

Sebelum membawa kasus itu ke aparat kepolisian, ia sudah melayangkan surat somasi kepada terlapor, untuk diselesaikan secera baik-baik. Namun, terlapor tidak pernah menanggapi maksud baik tersebut.

"Ya sebelum melapor ke pihak kepolisian, kami sering

memberikan somasi, namun terlapor tetap saja tidak menanggapinya," ujar Habib Sholeh.

Dengan membuat laporan ke Polres Bangkalan, pihaknya berharap proses hukum segera bisa dilakukan. Namun, sayangnya kasus ini belum juga tertangani dan ditindak lanjuti secara serius.

Sehingga, dirinya merasa sangat kecewa. Bahkan, Habib Sholeh menduga telah terjadi permainan dalam kasus itu yang berdampak pada molornya dan terkesan diperlambat oleh kepolisian.

"Saya sangat kecewa terhadap aparat kepolisian, yang tidak tegas, dan tidak serius menangani kasus ini, padahal ini kasus kecil, bagaimana dengan kasus-kasus besar lainnya. Seharus tujuh hari pasca pelporan itu sudah diproses," sesalnya.

Terpisah, Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono melalui Kasat Reskrim AKP Andy Purnomo mengaku tidak benar jika pihaknya dikatakan tidak serius dalam menangani kasus tersebut. Pihaknya telah memanggil pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta beberapa saksi. Akan tetapi, untuk Notaris akan dilakukan pemanggilan hari, Rabu (1/10). =DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

KECEWA. Habib Sholeh Alatas menunjukkan bukti-bukti jual beli. Dirinya merasa sangat kecewa terhadap Polres Bangkalan yang tidak serius memproses kasus penipuan jual beli tanah.

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan KO

KORAN MADURA

RABU 1 OKTOBER 2014

RABU 1No. OKTOBER 2014||TAHUN No. 0453 |IIITAHUN III 0453

ali syahroni/koran madura

TELATEN. Abdi (39), warga di Desa Pesanggar, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, saat membuat sandal dari spons eva. Dirinya memulai usahanya bemodal nekat dan faktor keberanian saja.

Melirik Peluang Bisnis Kerajinan Sandal Spons PAMEKASAN – Jumlah pengangguran masyarakat Indonesia yang sangat besar merupakan tantangan yang cukup serius bagi Pemerintah yang harus dicarikan solusinya pada periode mendatang. Lulusan sekolah tingkat menengah, atas, dan perguruan tinggi saat ini seolah menjadi calon pengangguran. Masalah ini harus dipikirkan oleh Pemerintah dengan membuka lahan pekerjaan baru untuk mereka. risis global yang menimpa dunia menyebabkan Indonesia juga terkena dampak yang cukup signifikan. Dengan semakin sempitnya lapangan pekerjaan dan banyaknya kasus PHK yang terjadi di perusahaanperusahaan lokal maupun yang berbasis ekspor, menyebabkan banyak orang mulai berpikir untuk mencari alternatif lain berupa wirausaha dan mulai melirik berbagai potensi home industry yang masuk dalam skala Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tidak dapat dipungkiri, dengan sekian banyak bisnis capital market yang bertebaran, justru sektor usaha kecil seperti home industry merupakan kekuatan dan menjadi pondasi ekonomi di banyak negara.

Guna memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, banyak orang menciptakan berbagai inovasi dengan membuat kreasi unik hasil home industry seperti sandal yang cukup marak saat ini. Home industry ini sudah mulai mendapat tanggapan pasar dan peluang yang cukup menjanjikan.

Dunia kreatif selalu memberikan keuntungan, bagi mereka yang mau memulai. Salah satunya adalah home industry sendal berbahan spon yang dilakoni sejumlah warga di Desa Pesanggar, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan.

Salah seorang pengrajin sendal spon setempat, abdi, 39, mengatakan dirinya memulai usaha pembuatan sandal itu bemodal nekad dan faktor kebera-

nian saja. Demi meningkatkan taraf ekonominya,kendati hingga saat ini tetap bekerja berdasarkan kemampuannya yang sangat terbatas.

Dijelaskan Abdi, pembuatan sendal dari spon eva itu cukup sederhan, bahan dan peralatan cuka tidak banyak, untuk bahan terdiri dari Spon Eva,Tali Jepit. Kemudian untuk peratannya yang digunakan, yaitu Pisau cutter, gunting, pensil, alat press spon dan Lem. “Setiap harinya, saya mampu memproduksinya sekitar 200 pasang. Harga sepasang sandal lima ribu. Sementara ini hasilnya dijual kepada masyrakat sekitar sini (pesanggar) yang membutuhkah.

Terkadang juga dijual ketokotoko atau pasar yang siap menjual atau masih sekitar wilayah pame-

kasn saja,” katanya.

Abdi menjelaskan proses demi proses pembuatan sendal spon tersebut. Terlebih dahulu tiru pola sendal jepit pabrik yang telah ada, jiplaklah pola tersebut. Jika akan membuat sandal jepit dengan bentuk bervariasi, buatlah pola sesuai ukuran kaki yang diinginkan. Setelah itu, Spon digambari pola dengan pensil.

Kemudian, setelah diketahui polanya, Potong spon menggunakan cutter sesuai pola sudah dibentuk. Setelah dipotong, setelah spon dengan ketebalan berbeda telah dicetak sesuai ukuran dan motifnya, kemudian satukan hasil potongan kedua spon tersebut dengan lem.

Proses berikutnya, pres spon yang telah dilem tadi dengan alat

pres agar hasil rekat lem lebih maksimal. Baru lubangi sendal tersebut dengan jarak atas 3 jari dan jarak bawah 5 jari, bisa menggunakan paku besar untuk melubanginya. Terakhir, pasang jepit sendalnya, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai tertukar antara yang kiri dan yang kanannya,(yang kiri kodenya L dan yang kanan kodenya R).

Setelah proses selesai, sandal siap dipasarkan.

“Meskipun alatnya masih sangat sederhana, saya sudah mempunyai tiga pekerja. Jika usaha ini dibina dengan baik oleh pemerintah, maka dipastikan usaha ini bisa mempekerjakan masyarakat lainnya lebih banyak,” ungkapnya. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan F MADURA Pamekasan

Bangkalan L

RABU 1 OKTOBER 2014 No. 0453 | TAHUN III

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

KESENIAN

Seniman Kecewa Kinerja DPRD-Dinas

PEMERIKSAAN PERAHU. Sejumlah perahu nelayan Dusun Jumiang, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu dipajang di tepi pantai.

fakih amyal/koran madura

Ribuan Perahu Belum Kantongi Pas Kecil Surat Pelayaran Tak Ubahnya STNK PAMEKASAN - Ribuan perahu berukuran di bawah GT-7 milik nelayan Pamekasan yang biasa digunakan untuk menangkap ikan belum mengantongi surat pelayaran yang disebut pas kecil. Padahal, surat pelayaran merupakan dokumen pelayaran yang harus dipegang oleh pemilik perahu saat melakukan aktivitas menangkap ikan, layaknya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang harus dikantongi oleh pengendara roda dua maupun roda empat.

Berdasar data di Bagian Perhubungan Laut dan Udara, Dishubkominfo Pamekasan, ada 1.618 perahu milik nelayan Kabupaten Pamekasan yang tersebar di 6 Kecamatan di Pamekasan belum memiliki Pas kecil.

Diantaranya, 566 perahu yang bersandar di pesisir Kecamatan Tlanakan, 279 perahu yang bersandar di pesisir Kecamatan Pademawu, 148 perahu yang bersandar di pesisir Kecamatan Larangan, 96 perahu yang bersandar di pesisir Kecamatan Galis, 284 perahu yang bersandar di pesi-

sir Kecamatan Pasean, dan 245 perahu yang bersandar di pesisir Batumarmar, Pamekasan.

Apabila saat pelayaran, perahu-perahu tersebut tidak mengantongi Pas kecil, maka Polisi Air Polda Jawa Timur, dapat memberikan sanksi kepada pemilik perahu ataupun awak kapal. Dan apabila terjadi kecelakaan di laut, maka pemilik kapal terancam pidana.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika (Disshubkominfo) Pamekasan, Moh Zakir melalui Kepala Bidang

Perhubungan Laut dan Udara, Sanusi mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dengan banyaknya perahu milik nelayan yang belum mengantongi surat pelayaran.

Pihaknya, hanya berkewajiban memberikan pembinaan dan arahan kepada pemilik perahu untuk segera mengurus Pas kecil, demi keamanan pelayaran saat menangkap ikan.

Sanusi mengambil pelajaran dari kejadian tertangkapnya 6 nelayan yang harus berurusan dengan Pol Irud Polda Jatim, karena perahu yang digunakan tidak dilengkapi Pas kecil. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri kata Sanusi sudah mengajukan anggaran melalui APBD 2014. Dalam rangka memberikan pelayanan berupa pengadaan surat pelayaran dan rencananya akan diberikan secara gratis kepada nelayan.

Langkah itu dilakukan, dalam rangka memberikan dorongan kepada nelayan untuk mem-

proses surat pelayaran ke Kantor Dishubkominfo Pamekasan.

Dalam kesemPatan itu, Sanusi juga mendesak DPRD Pamekasan untuk segera mengesahkan raperda tentang trasportasi laut yang hingga kini belum disahkan menjadi perda. Padahal, raperda tersebut sudah diajukan sejak tahun 2012 lalu. Raperda itu sangat penting, sebagai payung hukum memungut retribusi terhadap pengguna transportasi laut.

Dalam kesempatan terpisah, Bambang Sujatmiko Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur saat berkunjung ke Pamekasan, Selasa, (30/09) mengakui bahwa di Jawa Timur banyak nelayan dan pemilik kapal belum mengantongi surat pelayaran Pas kecil ataupun pas besar. Sehingga, pihaknya akan berusaha membujuk nelayan untuk segera membuat surat pelayaran Pas kecil. = FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Penggiat seni Kabupaten Pamekasan kecewa terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Sebab hingga saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya Pamekasan tak kunjung disahkan. Padahal raperda tersebut pembahasannya memakan waktu lama.

Lontaran kekecewaan juga dialamatkan Kepada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) Pemkab Pamekasan yang dianggap tidak serius menangani kesenian di Kabupaten Pamekasan. Sebab instansi itu tidak pernah mengundang penggiat seni Pamekasan untuk berdikusi tentang nasib seni di Kabupaten Gerbang Salam.

Koordinator Kolom Teater Pamekasan (KTP), Elman Duro menuding kinerja DPRD lemah syahwat dalam mengawal kepentingan masyarakat pecinta seni. Buktinya, DPRD belum bisa mengesahkan Raperda tersebut menjadi perda.

Menurut Elman, jenis kelamin kesenian Kabupaten Pamekasan tidak jelas, karena belum ada payung hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya yang diperbolehkan maupun yang dilarang.

KTP berencana akan mengirim surat yang ditujukan kepada ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin, yang isinya mendesak agar raperda tersebut segera disahkan menjadi perda. Termasuk akan melayangkan surat terbuka kepada masyarakat, agar sama-sama mendesak disahkanya raperda tersebut.

KTP yang beranggotakan 13 komunitas seni mulai seni lukis, teater, puisi, seni rupa dan artistik panggung ini menilai Disporabudpar Pamekasan kurang peduli terhadap kemajuan kesenian di Kabupaten Pamekasan. Buktinya, di Pamekasan hingga saat ini belum ada Dewan Kesenian Pamekasan. Seharusnya dewan kesenian tersebut kembali dibentuk, agar pegiat seni memiliki roh dan kiblat kesenian daerah. = FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

M

Dinsosnakertrans Menyerah di Tangan Pengemis Peminta-minta itu Berasal dari Wilayah Sumenep PAMEKASAN - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan akhirnya angkat tangan dalam menangani pengemis. Sebab walaupun sudah ditangkap dan diberikan pembinaan berulang kali, masih ditemukan orang yang sama kembali mengemis.

Keberadaan mereka akhirnya kian meresahkan masyarakat.

Selain itu, karena kegiatan meminta-minta dengan berharap pada belas kasihan orang lain itu sudah menjadi ladang pekerjaan untuk mata pencaharian.

Apalagi semakin lama jumlah pengemis yang beroperasi di Pamekasan semakin bertambah.

Bahkan pengemis yang berkeliaran itu tidak hanya dari kalangan lanjut usia saja, namun banyak yang dari mereka yang usianya masih kategori produktif. Tindakan tegas dari Pemerintah kabupaten Pamekasan sudah sering dilakukan namun hal itu tidak membuat mereka jera.

Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan, Al Walid mengatakan banyak pengemis yang memintaminta di wilayah Pamekasan sudah berulangkali ditertibkan Satpol PP setempat, kemudian diserahkan ke Dinsosnakertrans

DUDUK. Salah satu pengemis yang meminta-minta di toko modern, Jalan Jokotole, Pamekasan.

untuk mendapat pembinaan.

Namun, pembinaan yang dilakukan tidak mendapatkan hasil.

Terbukti setelah dibina, didata, dan dilepaskan, para pengemis yang kebanyakan berasal dari Kabupaten Sumenep itu, pada saat penertiban berikutnya masih

menemukan orang yang sama.

“Penertiban, pembinaan, bahkan sampai dipulangkan sudah berulangkali kami lakukan untuk mengatasi pengemis yang sudah meresahkan masyarakat itu, tapi waktu ada penertiban lagi orang yang sama yang tertangkap lagi,”

ali syahroni/koran madura

katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Al Walid, Dinsosnakertrans sering mendapati pengemis yang masih berusia produktif. Dengan temuan tersebut, pihaknya mengambil kesimpulan bahwa mereka sengaja menjadikan meminta-minta

itu sebagai pekerjaan.

“Waktu dipulangkan, rumahnya bagus-bagus, ada yang punya banyak sapi, termasuk pengemis lansia itu, jadi mereka sudah jadikan pekerjaan ini ladang usaha.

Inilah yang membuat kami kesulitan untuk melakukan tindakan,” imbuhnya Alasan lainnya, terang Al Walid, belum ada aturan hukum yang bisa menjerat mereka juga menjadi salah satu kendala utama. Pihaknya masih kebingungan cara menindak tegas mereka agar berhenti meminta-minta di Pamekasan. Selain itu, pihaknya hanya bertugas melakukan pembinaan, mengenai penertiban, adalah tugas Satpol PP Pamekasan.

Para pengemis yang beroperasi di Pamekasan tidak hanya dari luar Pamekasan, sebagian berasal dari beberapa desa di Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Melihat kondisi rumah mereka tidak terlihat miskin karena isi dalam rumah serta harta kekayaannya jauh lebih besar, seolah tidak menggambarkan ketidakberdayaan untuk bekerja.

“Masyarakat juga harusnya berperan memberantasnya, dengan tidak memberikan uang kecil kepada mereka, sehingga mereka tidak merasa nyaman dengan pekerjaan mengemis, karena tidak mendapatkan hasil,” katanya. = ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PANTAI WISATA

Mengapa Talang Siring Tak Memikat Investor?

PAMEKASAN - Investor rupanya belum tertarik mengelola objek wisata Pantai Talang Siring yang berada di Desa Montok, Kecamatan Larangan, Pamekasan. Belum jelas alasan mengapa investor tidak tertarik mengelola wisata tersebut. Apakah lokasi wisata yang dinilai kurang strategis, ataupun fasilitas yang dinilai masih sangat minim, sehingga berdampak terhadap rendahnya kunjungan wisatawan ke lokasi wisata tersebut, atau justru ada alasan lain investor enggan mengelola tempat wisata itu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sudah berusaha untuk membujuk sejumlah

investor lokal maupun regional untuk bersedia mengelola tempat wisata itu. Namun hasilnya masih nihil.

Jika ada investor yang tertarik mengelola wisata itu, diharapkan dapat membenahi dan mengembangkan fasilitas wisata itu. Dan meringankan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dalam hal melanjutkan pembangunan tempat wisata tersebut. Sementara ini, dinas terkait yang bertanggung jawab mengelola wisata tersebut yakni Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata (Disporabudpar) masih kebingungan untuk melanjutkan pengembangan wisata tersebut. Sebab, tahun ini APBD tidak menganggarkan

kelanjutan pembangunan wisata tersebut.

Kepala Disporabud Pamekasan, John Yulianto, melalui Kepala Bidang (Kabid) Kepariwisataan Halifatur Rahman mengakui kesulitanya mencari investor yang siap mengelola tempat wisata tersebut. Apalagi untuk dana pembangunan, yang membutuhkan dana besar.

Menurut Halifatur Rahman, tidak hanya terhadap Wisata Talang Siring yang kini gencar dipromosikan untuk menggaet investor, melainkan wisata Pantai Jumiang juga ditawarkan untuk dikelola investor. Tetapi, lagi-lagi belum ada investor yang bersedia dengan tangan terbuka untuk

mengelolanya.

Dari beberapa tempat wisata di Kabupaten Pamekasan, hanya dua lokasi yang dinilai layak untuk dipromisikan yakni Wisata Talang Siring dan Wisata Pantai Jumiang. Sementara wisata lainya yakni Pesarean Batuampar masih terbatas kepada wisata religi, bukan untuk hiburan. Untuk Wisata Api Tak Kunjung Padam, lahannya bukan milik pemerintah melainkan miik pribadi.

Khusus Wisata Talang Siring, keperluan yang sangat mendesak yakni pavingisasi. Sebab, lokasinya sangat berdebu termasuk pemenuhan sarana dan prasarana seperti arena permainan anak

yang lengkap, dan tempat parkir yang layak.

Adapun langkah yang sudah dilakukan kata Halifaturrahman, dirinya intens melakukan koordinasi dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), dengan harapan lembaga itu bisa membantu mengembangkan tempat wisata tersebut. Sebab jika menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sangat tidak mungkin. ”Kalau dalam perencanaan kami yang sesuai dengan lay out master plant, biaya pengembagan Wisata Talang Siring masih membutuhkan Rp 6 hingga Rp 8 miliar,” ungkapnya. = FAKIH AMYAL/UZI/RAH

N

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

Dewan Usulkan Enam Hari Kerja Sekdakab: Benahi Saja, Tidak Perlu Kembali ke Aturan Lama PAMEKASAN - DPRD Pamekasan secara mengejutkan mengusulkan agar hari kerja PNS di lingkungan Pemkab Pamekasan dikembalikan seperti sediakala, yaitu enam hari kerja.

Usulan ini muncul, karena banyak keluhan dari masyarakat jika mereka sulit mendapatkan pelayanan dari instansiinstansi di jajaran Pemkab di jam kedua (pukul 13.00-16.30). Sebab kantor-kantor itu menjadi sepi, karena banyak PNS tak kembali ke kantor setelah jam istirahat. Jam istirahat sendiri adalah pukul 12.00-13.00 WIB. Usulan ini disampaikan Ketua Fraksi PPP, Moh. Sahur kemarin (30/9).

Menurutnya jika memang para PNS tidak mau bekerja sampai sore, tidak masalah. Tinggal Pemkab membuat aturan saja jika jam kerja PNS tidak sampai sore, mungkin hanya sampai pukul 14.00, namun hari kerja menjadi enam hari. Meski demikian, karena ini berangkat dari keluhan masyarakat, pihaknya masih akan mengeceknya ke lapangan. Betul tidak fenomena semacam itu, PNS banyak yang tidak kembali pasca istirahat, terjadi di jajaran perkantoran Pemkab.

“Perlu kami mengadakan sidak sewaktu-waktu, ke kantor-kantor eksekutif, di jam kedua. Untuk melihat secara langsung kinerja para PNS itu,” kata Sahur.

Politisi PPP ini menambahkan, dalam hal ini yang perlu disoroti adalah tingkat kedisiplinan para PNS itu sendiri. Karena itu para kepala-kepala dinas/kantor hendaknya menjadi contoh terlebih dahulu terhadap anak buahnya. Karena dia tidak menutup kemungkinan, anak buah berbuat semacam itu karena meniru atasannya yang jarang terlihat di kantornya, terutama jam kedua. Ia meminta Sekda, Inspektorat, dan Satpol PP segera menyikapi ini.

“Perlu ada sanksi tegas bagi para PNS yang kurang disiplin. Jika memang tidak bisa diatur, ya kembalikan saja pada enam hari kerja,” katanya.

Usulan serupa juga disampaikan Anggota Fraksi Demokrat Ismail. Dia sepakat jika memang keadaannya seperti itu, PNS malas kembali bekerja pada jam kedua atau sesudah istirahat, untuk dikembalikan lagi pada ketentuan enam hari kerja. Menurutnya, dengan enam hari kerja, PNS tidak perlu bekerja sampai sore. Pukul 14.00 mereka sudah bisa pulang. Jika pada hari Jumat, pukul 11.00 sudah bisa pulang,

dan tidak perlu kembali lagi ke kantor usai Salat Jumat. Dan dengan enam hari kerja ini, tidak ada jam istirahat seperti sekarang. Sehingga tidak ada alasan bagi PNS untuk meninggalkan kantor, sebelum jam pulang.

“Ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Siap menjadi PNS itu berarti siap menjadi pelayan masyarakat.

Masyarakat tahunya jam kerja PNS itu dari pukul 07.00-15.30. Kasihan mereka yang datang jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan, namun ketika sampai di kantor bersangkutan tidak mendapatkan pelayanan tersebut. Terutama yang datang pada jam kedua,” papar Ismail.

Menyikapi ini, Sekdakab Pamekasan Alwi Beiq menyatakan terlalu jauh jika harus berpikir untuk kembali memberlakukan enam hari kerja bagi PNS. Menurutnya, lebih baik membenahi saja yang kurang, dan tidak perlu feedback ke belakang (kembali ke aturan lama). Terkait adanya PNS yang tidak kembali ke kantor setelah istirahat, itu menjadi tugas para kepala kantor bersangkutan untuk melakukan pembinaan terhadap bawahannya.

Setelah dibina masih tetap, bisa ditegur langsung, jika masih tetap juga bisa diberikan peringatan.

Pihaknya juga akan terus mengingatkan para kepala-kepala kantor, untuk melakukan pembinaan secara berkala kepada para PNS yang di kantornya.

Agar mereka sadar akan tugas dan tanggung jawab PNS itu. Pihaknya juga akan mengecek nanti, presentasi dari para PNS yang tidak kembali ngantor di jam kedua itu. Dia juga mengatakan, tidak selamanya PNS yang tidak kembali ngantor di jam kedua karena malas. Bisa jadi mereka tidak kembali ke kantornya di jam kedua, karena mereka kembali ke kantor lain untuk rapat, atau urusan kedinasan lainnya. Serta banyak faktor dan alasan lainnya.

“Jika memang ditemukan, tidak kembali ke kantornya di jam kedua karena enggan atau malas untuk bekerja.

Ini yang perlu disikapi. Terutama menjadi kewajiban kepala kantornya, untuk membina, menegur, dan memperingatkan,” tukas Alwi. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

SEKRETARIS DAERAH BESERTA PARA ASISTEN, STAF AHLI, DAN SELURUH PIMPINAN SKPD SE-KABUPATEN PAMEKASAN MENGUCAPKAN

Selamat dan Sukses

KEPADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN ATAS PERESMIAN KABUPATEN PAMEKASAN SEBAGAI DAERAH TERTINGGAL YANG TERENTASKAN DAN MERAIH DUA PENGHARGAAN KINERJA TERBAIK MASING-MASING UNTUK KOMITMEN DAN KERJA KERAS DALAM PENINGKATAN IPM DAN PENINGKATAN ANGKA MELEK HURUF

Drs. H. Achmad Syafii, M.Si

Drs. Khalil Asy’ari

Bupati Pamekasan

Wakil Bupati

Dr. Alwi, M. Hum

Sekdakab Pamekasan

Drs. H. Ach. Faisol

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Fadilatul Jannah, SH, MM Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Drs. Yudistinah, MM

Asisten Administrasi Umum

Iklan ini Dipersembahkan oleh Humas dan Protokol Setdakab Pamekasan

KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III

O

PROSTITUSI

HMI Minta Pol PP Tak Tebang Pilih PAMEKASAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan mengapresiasi tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP) Pemkab Pamekasan yang telah melakukan penyegelan terhadap rumah milik Sahrawi di Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

ali syahroni/koranmadura

DISEGEL. Rumah milik Sahrawi, yang dijadikan tempat pelacuran, di Dusun Kemasan, Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan Pamekasan, Disegel oleh penegak Perda, Senin (29/9) kemarin.

Dana Perimbangan Desa Belum Jelas Desa Dapat Rp 500 Juta Ditambah Dana dari APBN PAMEKASAN – Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang baru disahkan, pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan dana perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun Kabupaten Pamekasan masih belum menyiapkan alokasi anggaran untuk desa setempat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan, Taufikurrahman mengatakan walaupun undangundang tersebut sudah ada turunannya berupa Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014, namun di dalamnya masih belum mengatur secara detail.

“Alokasi anggaran desa yang diamanatkan undang-undang sebesar Rp 1,4 miliar per desa belum bisa dipastikan berapa dan bagaimana, karena masih akan diatur lagi di Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri),” katanya.

Tidak hanya itu, Taufik juga membantah ketentuan pasal 72 huruf e dalam undang-undang itu, yang menyatakan bahwa dana alokasi untuk desa juga berasal dari APBD. Di pasal tersebut diatur bahwa desa harus dikucurkan dana 10 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN. Kemudian, di undang-undang tersebut juga mengatur kabupaten diperintahkan memberikan dana sebesar 10 persen dari hasil retribusi daerah. Di tahun 2013 lalu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pamekasan, sekitar Rp 83,8 miliar, ditambah Dana Perimbangan sebesar Rp 937 miliar yang berasal dari DAK , Dana Alokasi Umum dan Bagi hasil Pajak/bukan pajak.

Setelah dikurangi dana DAK sekitar Rp 101,5 miliar, desa akan mendapat 10 persen dari PAD 83,8 miliar, DAU Rp 788,6 miliar dan retribusi daerah sebe-

sar Rp 18, 2 miliar. Setelah semuanya dijumlahkan ditemukan angka sebesar Rp 89,06 miliar yang semestinya dibagi pada 189 Desa/kelurahan di Pamekasan, sehingga masing-masing desa/kelurahan akan mendapat Rp 500 juta ditambah dana dari APBN. “Sekarang itu rapat dan sosialisasinya saja belum, termasuk bagaimana rinciannya. Jadi menurut saya dana Rp 1, 4 miliar untuk setiap desa itu murni dari dana cadangan yang bersumber dari APBN, saya tidak akan mengutak-atik APBD,” ungkapnya.

Dijelaskan Taufik, dana yang disiapkan dari APBD hanyalah alokasi dana desa (ADD) dan dana lain seperti biaya Pilkades dan alokasi lain-lain. Menurutnya, dana desa sebesar Rp 1,4 miliar masih sama seperti dulu, yaitu dana ADD yang ditambah dengan dana cadangan negara yang memang alokasinya untuk desa.

“Kemungkinan di Permendagri bisa saja seperti dulu, masuk dulu ke APBD, kemudian desa mengajukan pelaksanaannya saja,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Hal itu mereka lakukan setelah sebelumnya Pol PP sering memergoki rumah tersebut kerap dipakai pekerja seks komersial (PSK) melayani pria hidung belang. HMI meminta agar penyegelan tersebut juga dilakukan di tempat lain yang diduga dijadikan tempat prostitusi terselebung.

Ketua Umum (Ketum) HMI Cabang Pamekasan, Moh. Hofifi mengatakan masih banyak tempat prostitusi yang tetap beroperasi di Kota Gerbang Salam. Ia meminta Pol PP tidak tebang pilih, seta mendesak segera melakukan penyegelan terhadap semua tempat prositusi di wilayah itu.

Hofifi menyebutkan salah satunya di beberapa Warung di Pasar 17 Agustus, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan. Sejumlah warung di Pasar tersebut ditengara dijadikan tempat mangkalnya Pekerja Seks Komersil (PSK) dan dijadikan tempat transaksi PSK. “Selama ini kami menilai, Pol PP terkesan menunggu waktu melakukan penerrtiban terhadap tempat prostitusi, dan masih ragu-ragu melakukan penyegelan, sebelum terjadi berkalikali baru melakukan tindakan tegas,” ungkap Hofifi.

Sebelumnya, Pol PP melakukan penyegelan terhadap rumah milik Sahrawi di Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Penyegelan dan penutupan rumah tersebut karena rumah milik Sahrawi itu sudah menjadi rumah prostitusi. Hal itu bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Pemkab Pamekasan Nomor 18 tahun 2004 tentang larangan terhadap pelacuran.

Selain Pol PP, anggota Polsek Larangan juga sudah empat kali memidana ringan para PSK dan pelanggannya.

Karena menganggap tak mengindahkan peringatan itu, aparat Kecamatan Larangan bersama Pol PP kemudian berinisiatif untuk menyegel dan menutup rumah Sahrawi.

Di rumah tersebut, ada 4 kamar yang dijadikan tempat untuk praktik prostitusi. Selain empat kamar tersebut, masih ada dua kamar di belakang yang sering dijadikan tempat persembunyian PSK saat dirazia Pol PP. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0453 | TAHUN III

RABU RABU 1 OKTOBER 2014 | No. 0453 | TAHUN III 1 OKTOBER 2014

MADURA

Berkata jujur itu mudah. Tapi tidak setiap orang bisa melakukannya.

Hanya orang yang dapat menikmatinya saja yang bisa mempraktikkan kejujuran itu selama hidupnya. Menurut Zamzam Ahlaljannah, ‘Ketika kamu berkata jujur, tak ada yang harus kamu ingat. Akan tetapi, ketika kamu berkata dusta, kamu harus mengingat setiap dusta yang terucap’.

O

ZAMZAM AHLALJANNAH

Berkata Jujur itu Menyenangkan

K

alimat itu telah menjadi prinsip dalam hidup Zamzam Ahlaljannah. Semestinya juga tertanam dalam setiap hati manusia, baik lelaki maupun perempuan, mulai anak-anak sampai orang telah lanjut usia.

Sebab kejujuran itu

membawa ketenangan dalam hidup ini. Lain halnya ketika seseorang telah berbohong, biasanya akan mendatangkan keresahan, ketakutan, bahkan ketidaktenangan, sehingga kebohongan itu akan membuatnya melakukan kebohongan yang selanjutnya untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Lamalama kenikmatan hidupnya di dunia akan hilang. Nauzubillah.

Memang, adakalanya kejujuran itu dapat mendatangkan musibah. Sehingga dusta dalam keadaan tertentu dapat dibenarkan. Misalnya dalam situasi genting, ada tetangga yang dicari-cari musuhnya untuk dibunuh, maka seseorang diperbolehkan mengaku tidak tahu keadaannya, meskipun sebenarnya mengetahui di mana tetangganya itu be-

rada. Jika kondisinya gaswat bin darurat semacam itu, janganlah berkata jujur, bisa membahayakan nyawa orang lain, bro. Itulah Islam, ujarnya.

Bila ada yang mengaku beragama Islam, tapi kerjanya ngebom sana-ngebom sini, bikin onar dengan alasan apa pun, itu sih bukan ajaran Islam. Malah justru layak dicurigai, janganjangan itu bagian dari aksi misionaris, yang mengaku Islam, belajar Islam, tapi sebetulnya pingin menghancurkan Islam.

Waduh gaswat, gerakan aliran keras ini telah banyak menjebak sesama warga Indonesia, sehingga tidak bisa melepaskan diri lagi dari lingkaran kelompoknya yang penuh ancaman itu. Itu sih kata di koran-koran, tivi juga, hehe, kelakarnya. “Ikhwan, ikhwati, sahabat-sahabati, sesama muslim and muslimah, wajib waspada. Jangan pernah terperosok masuk ke dalam perangkapnya,” lanjutnya. =ABDUR RAHEM

Nama : Zamzam Ahlaljannah Tetala : Situbondo, 17 Maret 1985 Alamat : Curah Kalak Jangkar, Situbondo, Jawa Timur Hobi : Menulis Prestasi : Juara 1 Kreasi Jilbab Tingkat Kecamatan (2013) yang diselenggarakan oleh HIMPAUDI Aktivitas : = Pengelola dan pendidik di lembaga PAUD = Ngajar di lembaga MD =Tutor Keaksaraan Fungsional = Kordinator bidang Dakwah di lembaga Fatayat NU Tingkat Ranting = Bendahara di Yayasan Pon-Pes Al FATTAH = Bendahara di lembaga MD Sulthan Fatah

INDAH KAMALA MAYA SOFA

Atasi Rintangan dengan Keyakinan intangan selalu menimpa siapa pun. Akan tetapi, segalanya dapat diatasi dengan keyakinan. Orang sukses selalu mendapatkan apa yang diinginkan dengan melangkah tanpa rasa ragu.

Keraguan merupakan antonym keyakinan, yang hanya menjadikan langkah menjadi tertatih-tatih.

"Fokus jangan pernah takut gagal. Hilangkan rasa ragu yang seringkali menghantui. Semua akan berjalan dengan baik jika sudah tidak berpikir akan ketakutan menghadapi halangan dan rintangan," ucap Indah Kamala Maya Sofa.

Menurut mahasiswi bidang kesehatan ini, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Berjalanlah penuh keyakinan.

Halangan serupa rintangan itu pasti ada. Semua sudah menjadi ketentuan Yang Maha Kuasa. Tinggal bagaiman manusia menyikapi hal itu. Banyak pilihan yang dapat dilalui. Kerisauan hanya menjadikan manusia semakin tenggelam dalam ketidakpercayaan diri dalam hidup.

"Impian yang besar itulah yang akan menjadi dasar dalam menjalani kehidupan yang lebih berarti.

Bermimpilah setinggi mungkin, agar lebih giat dalam mewujudkannya," terangnya.

Bagi gadis kelahran 13 Juli 1993 ini, butuh perjuangan untuk mewujudkan sebuah impian.

Semua halangan yang ditemui ternyata memberi pelajaran hidup yang bisa dipetik. Ternyata dalam meraih apa yang di impikan, selain terus berusaha, pun tak cukup dengan sujud-sujud panjang di setiap malam.

“Untaian doa dan tangis mengiba untuk diberi kekuatan dan jalanNya. Masih banyak hal yang diperlukan agar kaki ini tetap berdiri dan dapat meneruskan langkah dengan rangkaian kesabaran yang tiada batas,” ujarnya. =Doni Heriyanto/rah