SENIN
1
KORAN MADURA
13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
0328-6770024 SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III www.koranmadura.com
Mahasiswa Indonesia di k Australia Tola UU Pilkada Nasional hal 3
ant/maulana surya
SAMBUT PELANTIKAN JOKOWI. Aktivis membawa poster bergambar Presiden terpilih dalam Pilpres 2014, Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla saat aksi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (12/10). Aksi tersebut merupakan wujud dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan dilantik pada Senin (20/10) mendatang.
Tak Usah Tergoda Politik Transaksi YOGYAKARTA- Presiden terpilih Joko Widodo hanya perlu fokus merealisasikan visi-misi dan janji setelah dirinya dilantik, tanpa melibatkan diri terhadap konstelasi politik yang berkembang di parlemen, kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito. “Cukup buktikan bahwa “Nawa Cita” serta program pemerintahan Jokowi dapat berjalan dengan baik,” kata Arie di Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, dengan terlibat dalam konstelasi politik di parlemen antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), justru akan menghabiskan energi dan kontra produktif. Sementara, jika setiap sembilan point visi-misi yang tertuang dalam “Nawa Cita” itu mampu direalisasikan dengan baik untuk rakyat, otomatis pemerintahan Jokowi akan semakin mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat. Sehingga, dengan legitimasi serta pengawalan langsung dari rakyat, menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK mampu berjalan tanpa kekhawatiran akan diham-
bat oleh parlemen atau kekuatan lainnya. “Kalau diganggu, yang jadi bentengnya langsung rakyat,” kata pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UGM itu. Selain berfokus merealisasikan visi-misi dan janji politik, hal yang tidak kalah penting diperhatikan, menurut dia, adalah soal pemilihan kandidat menteri. Dalam menyusun kabinet, Jokowi perlu secara selektif memilih menteri yang bersih, memiliki kredibilitas, komitmen, dan leadership tinggi. “Jangan main-main soal pilih menteri.
Jika sekali salah pilih (menteri), bisa jadi “blunder” di masa mendatang,” kata dia. Dengan demikian, ia berharap jangan sampai dalam menghadapi konstelasi politik yang terjadi, Jokowi akhirnya terjebak dalam transaksi politik untuk menentukan susunan kabinet.”Negosiasi politik, jangan sampai menggiring pada upaya transaksi,” kata dia. Arie mensinyalir, manuver politik yang dilancarkan partai politik yang tergabung dalam KMP sejauh ini berpotensi hanya untuk dimanfaatkan sebagai pendukung daya tawar koalisi kubu Prabowo itu untuk memperoleh akses kekuasaan. =ANT/LUQMAN
2
KORAN MADURA
PAMANGGI
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
Legawa
Oleh : MH. Said Abdullah
Anggota DPR RI, asal Madura
Benar ungkapan arif yang mengatakan bahwa mengakui kekalahan sendiri dan kemenangan lawan sangat tidak mudah. Apalagi ketika sejak awal yang mengemuka ambisi menang. Diperlukan kekuatan moral besar untuk menerima fakta-fakta obyektif kekalahan. Dalam pentas olah raga semangat “mengakui” relatif lebih mudah. Karena kemenangan tak bermakna berkuasa, yang membuka kesempatan mengekspresikan pemikiran yang terpendam dalam hubungan atasan dan bawahan. Menang dalam olah raga lebih memperlihatkan hasil yang kasat mata tanpa memberi kewenangan kepada pemenang untuk menganggap yang kalah berada dalam cengkraman kekuasaannya. Sekalipun ada beberapa berpeluang diwarnai unsur subyektif namun secara keseluruhan melalui olah raga terutama yang bernuansa kompetisi riil, siapapun tak bisa mengingkari fakta siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini memberi kemudahan meluluhkan kekerasan hati dan menenangkan diri. Yang menang tak akan jumawa, yang kalah legawa. Di Amerika Serikat, negara demokrasi yang diakui masih menyimpan potensi rasial terkait perlakuan pada kaum kulit hitam, olah raga menjadi ajang paling mudah menuju jalan kesetaraan. Kaum kulit hitam, memanfaatkan ajang olah raga disamping seni sebagai ekspresi riil memperjuangkan kesetaran. Di olah raga seseorang benar-benar dihargai prestasinya tanpa hambatan diskriminasi ras. Di pentas politik situasi dan kondisi psikologis ketika kepentingan seperti terjadi di bidang olah negara, bangsa, raga sungguh sulit dipenuhi. Dalam kehidupan demokrasi dan rakyat jadi taruhan, para elite misalnya, ketakpuasan dari harus siap mena- yang kalah mudah merebak menimbulkan huru hara han diri. terutama ketika kondisi masyarakat masih belum memenuhi syarat dalam melaksanakan demokrasi. Ketaksiapan ekonomi, pendidikan, sistem, serta kultur demokrasi yang masih berproses menuju kedewasaan kadang masih mudah dijadikan mainan para elit yang jauh dari sikap legawa. Tradsi mengakui kemenangan lawan politik memang sangat mahal dan perlu waktu panjang. Amerika Serikat, negara yang disebut kampiun demokrasi perlu waktu 200 tahun lebih untuk sampai pada kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi yang mampu menenangkan masyarakat melalui ketulusan bersikap legawa bagi yang kalah, dan tidak jumawa bagi yang menang. Di negeri ini, yang masih dalam proses mengembangkan demokrasi, secara umum memperlihatkan dinamika luar biasa. Rakyat memiliki kedewasaan sikap terutama terkait posisi pemimpin yang didukungnya. Rakyat mudah menerima kekalahan dan menghormati kemenangan para pemimpin yang bersaing dalam proses pemilihan. Keramaian dan kegairan serta kadang semangat berlebihan hanya merebak pada masa-masa kampanye. Begitu usai pemilihan, rakyat kembali dalam kebersamaan, tanpa lagi dibatasi perbedaan pilihan. Yang menarik dicermati, ketika kedewasaan rakyat justru berkembang indah, masih ada sebagian elite kurang siap menerima kekalahan. Setelah berbagai prosedur formal perlawanan dilalui masih saja berusaha menggunakan retorika bernada provokatif yang menegaskan ketaksiapan menerima kekalahan. Jika rakyat pasca pemilihan legawa, para pemimpin seharusnya, demi kepentingan bangsa dan negara, merobohkan pembatas bernuansa persaingan. Lalu berbaris bersama menggapai dan memperjuangkan kepentingan negara dan bangsa untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi ketika kepentingan negara, bangsa dan rakyat jadi taruhan, para elite harus siap menahan diri. =
Berita Utama
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
2
DUGAAN KORUPSI JOKOWI
Bukan Wewenang Fadli Zon Panggil KPK JAKARTA-Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung terkait pelaporan dugaan korupsi Joko Widodo (Jokowi). Dugaan itu merupakan pelaporan Rachmawati Soekarnoputri dan sejumlah aktivis beberapa hari lalu di DPR. Menanggapi itu, Direktur LIMA Ray Rangkuti melihat DPR sah saja menerima laporan dan pengaduan publik. Namun, harusnya pengaduan Rachmawati tersebut langsung dilempar ke Komisi III DPR. “Sekarang Fadli Zon sebagai pimpinan DPR mau memanggil ya bukan wewenangnya,” kata Ray di Jakarta, Minggu (12/10). Ray menduga, Fadli Zon tidak menyadari kalau pimpinan DPR tidak boleh menindaklanjuti pelaporan seperti itu. “Mungkin dia lupa disangka masih anggota DPR biasa,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan akan melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan Rachmawati Soekarnoputri dan sejumlah
tokoh serta aktivis ke lembaga legislatif itu. “Kita akan undang komisioner KPK dan Jaksa Agung dalam sebuah pertemuan yang akan dilakukan secara terbuka kepada publik,” kata Fadli Zon di Padang Panjang, Minggu (12/10). Dia mengatakan, undangan kepada KPK guna meminta klarifikasi soal penanganan kasus-kasus dugaan korupsi Joko Widodo (Jokowi) yang dilaporkan Rachmawati dan kawan-kawan. “Kita akan undang dalam minggu ini untuk membicarakan kenapa kasus tersebut tidak ditindaklanjuti setelah ada laporan dari Rachmawati Soekarnoputri,” katanya. Laporan Rachmawati Soekarnoputri itu, berupa dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Trans Jakarta dan rekening di
luar negeri. Putri Bung Karno yang juga politisi Rachmawati Soekarnoputri melaporkan Jokowi ke DPR RI, Kamis sore (9/10). Laporan tersebut diterima langsung oleh Fadli Zon. “Laporan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan saya yang menerima langsung dan akan kita bahas,” katanya. Dalam kesempatan itu, Rachmawati dan rombongan meminta agar pelantikan Jokowi sebagai presiden ditunda, mengingat ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang terkait dengan Jokowi. Mereka juga mendesak agar kasus-kasus segera diproses dan menyerahkan sejumlah dokumen yang berkenaan dengan beragam dugaan korupsi yang juga diduga dilakukan Jokowi. Terkait permintaan penundaan pelantikan presiden terpilih Jokowi kata Fadli zon, anggota DPR RI dari Koalisi Merah Putih tidak ada niat sedikitpun karena akan bisa memancing ketidakpastian dan menimbulkan fitnah. “Untuk apa kita lakukan penundaan, tidak ada gunanya,” kata Fadli Zon. =GAM/ABD
ant/wira suryantala
GEMA PERDAMAIAN BALI. Umat dari berbagai agama membentangkan bendera merah putih sepanjang 100 meter mengelilingi monumen saat Upacara Gema Perdamaian XII di Monumen Bajra Sandhi Renon Denpasar, Bali, Sabtu (11/10). Kegiatan tahunan itu diikuti ribuan peserta dari masyarakat lintas agama untuk doa bersama di tengah situasi bangsa dan kondisi di berbagai belahan dunia masih banyak terdapat konflik.
KORAN PROBOLINGGO NASIONAL
MADURA
33
KORAN MADURA
Nasional
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III SENIN 13 OKTOBER 2014
No. 0461 | TAHUN III
POLITIK
Ray Rangkuti: Tren Politik 10 Tahun Terakhir Penuh Kebohongan JAKARTA-Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengatakan politik yang dijalankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun masa pemerintahannya penuh kebohongan. Indikasinya, banyak janji yang disampaikan SBY untuk menyelesaikan beberapa kasus tetapi hingga delapan hari masa jabatannya habis, janji-janji tersebut tidak terealisasi. “SBY mengatakan demokrasi diukur oleh pembangunan ekonomi, pembangunan politik dan partisipasi masyarakat tetapi sikap itu tidak terlihat. Tren politik 10 tahun terakhir sebagai politik kebohongan,”ujar Ray di saat diskusi ‘Politik Bohong dan Jegal-Jegalan: Mampukah Jokowi Bertahan?’ di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/10). Politik kebohongan yang dijalankan tersebut ia contohkan dengan janji-janji SBY setelah dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya. Ray menyatakan saat itu, SBY berjanji untuk menyelesaikan beberapa kasus tetapi hingga delapan hari masa jabatannya habis, janji-janji tersebut tidak terealisasi. “Sebanyak sembilan kasus yang akan diselesaikan SBY ternyata hanya mengumbar janji. Tiga kasus bahkan terjadi sebelum ia lengser,”kata Ray. Ray mencontohkan janji-janji SBY tersebut dalam pelaksaaan demokrasi di Indonesia. Misalnya melalui Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), menelurkan undang-undang yang bertolak dengan demokrasi dan penggunaan sistem paket dalam pemilihan pimpinan MPR/DPR. “Terakhir menolak UU pilkada dengab mengembalikan pemilihan langsung kepada DPRD. Seolah-olah melegitimasi konstitusional, ada yang dilupakan, tidak semua yang konstitusional itu demokratis,”kata Ray. Sementara itu, program Officer Infid untuk penurunan kemiskinan dan kemiskinan Khoirun Nikmah menilai kebijakan SBY dalam setiap kebijakan ekonom-
inya mewariskan berbagai persoalan, seperti kemiskinan dan ketimpangan. Akibatnya, pekerjaan rumah yang cukup berat harus ditanggung pemerintahan baru. “Percepatan ketimpangan 10 tahun terakhir terjadi di berbagai sisi. Antara desa dan kota, Pulau Jawa dan luar Jawa. Ini terjadi karena harga pangan yang tinggi. Kita juga gagal melakukan diplomasi ekonomi. Sehingga pangannya tergantung impor,” kata Nikmah dalam diskusi Rapor Merah Kebijakan Politik Luar Negeri SBY di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/10). Selain itu pemerintahan SBY juga bangga investasi naik namun tak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, sektor yang tumbuh ialah bidang usaha jasa dan keuangan yang minim penyerapan pekerja. “Kita enggak mampu menggerakan diplomasi dalam hal investasi lapangan kerja yang layak bagi seluruh warga negara. Itu sebabnya rasio ketimpangan meningkat tajam,” ujarnya. Dikatakan Nikmah, penyebab SBY gagal karena kebijakan ekonominya liberal. Sementara petani di Indonesia sebagian rakyat kecil, yang hanya memiliki lahan sempit dan teknologi minim. “Ngga mungkin disaingkan dengan negara-negara maju. Ini yang ngga dilihat SBY,” katanya. Lebih lanjut Nikmah mengaku optimis dengan pemerintahan baru. Namun, pihaknya juga akan mengawal dan mengoreksi kebijakan presiden terpilih Joko Widodo nanti.=GAM/ABD
ant/widodo s. jusuf
TOLAK UU PILKADA. Aktivis Pro Demokrasi melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bunderan Air Mancur Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (12/10). Mereka menolak dan menggugat UU Pilkada karena dinilai akan merampas hak rakyat untuk memilih langsung kepala daerah.
Mahasiswa Indonesia di Australia Tolak UU Pilkada JAKARTA- Mahasiswa Indonesia di Queensland, Australia, menolak UU Pilkada berdasarkan hasil diskusi akademik bertema “Pasca UU Pilkada dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia” oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia di University of Queensland (PPIA UQ), Jumat (10/10) lalu. “Hasil jajak pendapat internal yang dilakukan oleh PPIA UQ terhadap lebih dari 150 mahasiswa Indonesia di sejumlah universitas di Australia, menyebutkan sebanyak 85 persen responden tidak setuju dengan keputusan DPR yang mensahkan UU Pilkada,” kata Presiden PPIA UQ, Faisal Rizal, dalam keterangan persnya yang disiarkan di Jakarta, Minggu (12/10). Ia menjelaskan, sampai saat
ini partai politik (Parpol). masih dianggap tidak mampu menjadi pihak yang akuntabel dalam mewakili aspirasi rakyat. “Kuatnya praktik oligarki dalam Parpol dikhawatirkan akan membawa dampak terhadap pemilihan kepala daerah yang didominasi oleh kepentingan kelompok kecil elite-elite Parpol,” katanya. Menurutnya, sangat tidak tepat
memberikan mandat pemilihan kepala daerah kepada DPRD. “Keputusan politik DPR yang mengembalikan Pilkada melalui DPRD merupakan pengkhianatan terhadap suara mayoritas rakyat karena telah menghilangkan hak konstitusional rakyat untuk berpartisipasi dalam memilih dan menentukan pimpinannya secara langsung,” ujarnya. Ia mendesak pemerintah terpilih untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional rakyat Indonesia dalam memilih kepala daerahnya secara langsung. “PPIA UQ juga menolak munculnya kembali rezim Orde Baru yang kerap memanfaatkan penafsiran sepihak terhadap Pancasila dan konstitusi untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya. =ANT/BENARDY
4
KORAN MADURA
Nasional
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
KECELAKAAN
Pesawat Bekas Meledak di Bandara Soekarno- Hatta TANGERANG- Sebuah pesawat bekas yang berada di hanggar PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Bandara Soekarno-Hatta tiba-tiba meledak dan melukai dua orang pegawai. “Iya benar, ada pesawat bekas yang berada di sebuah hanggar meledak dan melukai dua orang pegawai,” kata Kapolres Bandara SoekarnoHatta, Kombespol CH Pattopoi, Minggu. Ia mengatakan, peristiwa terjadi pada pukul 12.15 WIB. Saat itu, kedua pegawai mengalami luka-luka yakni Wanto (30 tahun) dan Jamari (29 tahun) saat memotong bagian pesawat bekas. Tetapi, saat keduanya memotong bagian ekor pesawat, tiba-tiba saja mengeluarkan api dan meledakan di bagian pesawat tersebut serta melukai kedua pegawai. Kedua pegawai diketahui mengalami luka serius pada bagian tubuhnya. Percikan api tersebut langsung membakar hampir seluruh tubuhnya. Kemudian, kedua pegawai tersebut langsung dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan perawatan sebab luka yang dialaminya sangat serius.
Adapun penyebab ledakan, kata Kapolres, karena bagian ekor pesawat diduga masih terdapat bahan bakar. Ketika sedang dilakukan pemotongan, kemudian mengeluarkan percikan api. Namun demikian, kepolisian akan mencari penyebab lainnya dan kini sedang terus diminta keterangan sejumlah saksi. Begitu juga keterangan kedua korban nantinya. sementara itu, kedua korban sedang mendapatkan perawatan intensif di Unit Gawat Darurat (UGD) RSDU Kabupaten Tangerang. Informasi yang diperoleh, korban bernama Wanto mengalami luka hampir seluruh tubuh dan dilakukan tindakan operasi agar bisa bernafas. Lalu untuk korban Jamari mengalami luka bakar pada dan kaki kirinya pun patah. “Ada yang dioperasi karena luka bakar serius dan satu lagi masih perawatan,” ujar Hendra, salah satu perawat. =ANT/IRFAN
ant/nyoman budhiana
DUA BELAS TAHUN BOM BALI. Kerabat korban bom Bali memasang bendera Australia berisi foto korban bom hadir untuk mengenang 12 tahun tragedi bom Bali I di Monumen Bom Bali, Legian, Kuta, Bali, Minggu (12/10). Musibah serangan teroris yang menewaskan 202 orang dari 20 negara tersebut diperingati dengan doa-doa dan tabur bunga yang dihadiri kerabat, mantan relawan serta keluarga korban di bekas lokasi kejadian.
Kabut Asap di Karimun Makin Tebal KARIMUN- Kabut asap kiriman dari daratan Sumatera yang menyelimuti Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Minggu, makin tebal dibandingkan dengan sehari sebelumnya.
Kabut asap juga menyelimuti perairan di depan pelabuhan internasional dan domestik Tanjung Balai Karimun namun belum mengganggu aktivitas pelayaran ke
sejumlah jurusan dari dua pelabuhan tersebut. Kabut asap yang makin tebal mengakibatkan beberapa pulau di depan dua pelabuhan tersebut, seperti Pulau Parit dan Pulau Tulang, tidak tampak jelas. “Kabut asap lebih tebal dibandingkan kemarin, kapal-kapal yang biasanya tampak jelas melintas kini samar-samar,” kata nelayan setempat, Amat. Ia mengaku lebih berhati-hati saat menangkap ikan karena perairan memutih tertutup kabut. “Mungkin karena tidak turun hujan sehingga kabut asap belum juga sirna,” katanya. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tanjung
Balai Karimun Abdul Azis mengingatkan pelaku pelayaran, termasuk nelayan, berhati-hati mengingat kabut asap yang bertambah tebal. “Kabut asap harus diwaspadai karena dapat mengganggu jarak pandang di laut,” kata dia. Abdul Azis mengatakan kabut asap diperkirakan masih akan menyelimuti Tanjung Balai Karimun dan perairan sekitarnya yang dipicu tiupan angin dari arah tenggara. Kondisi cuaca yang panas berawan sepanjang Minggu dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celsius, menurut dia, turut menjadi penyebab belum berkurangnya ketebalan kabut asap. Kelembaban udara berkisar 64 hingga
94 persen dengan kecepatan angin 33 kilometer per jam dan ketinggian gelombang berkisar 0,7 sampai satu meter. “Kami sudah menginformasikan kondisi cuaca yang berkabut kepada para pemangku kepentingan,” katanya. Namun demikian, ia memprediksi dalam beberapa hari ke depan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan yang diharapkan dapat mengurangi kabut asap. “Hujan dengan intensitas ringan dalam beberapa hari ke depan merupakan dampak dari siklon tropis vongfong di Samudera Pasifik sebelah timur Filipina utara,” kata dia. Pada kesempatan terpisah, Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Karimun Rachmadi mengatakan belum ada keluhan dari masyarakat soal kabut asap. “Belum ada laporan dari puskesmas maupun rumah sakit soal dampak kabut asap bagi masyarakat,” katanya. Rachmadi mengimbau masyarakat waspada terhadap kabut asap, terutama bagi mereka yang rentan terkena penyakit infeksi saluran pernafasan akut.=ANT/RUSDIANTO
KORAN PROBOLINGGO
MADURA
KORAN MADURA
Ekonomi
SENIN 13 OKTOBER 2014 SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III No. 0461 | TAHUN III
55
PERBANKAN
Modal Cekak tak Jadi Kendala JAKARTA-Ekspansi perbankan asing di dalam negeri cukup kencang. Kondisi ini diperkirakan bakal semakin cepat pada saat pemberlakuan pasar bebas ASEAN khusus perbankan pada 2020. Sementara itu, perbankan Indonesia saat ini justru kesulitan membuka cabangnya di luar negeri. Beberapa pejabat semisal Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai kondisi ini tidak adil karena bank asing terlalu mudah masuk dan membuka cabang di Indonesia. Sebaliknya, perbankan Indonesia sulit untuk bisa masuk Malaysia. Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono menilai, masalah ini bukan hanya karena aturan bank sentral negara tersebut. Masalah besar di balik ini semua adalah tidak bisa bersaingnya perbankan Indonesia. Modal perbankan Indonesia masih sangat kecil jika harus bersaing dengan perbankan Malaysia, apalagi Singapura. “Kita ketinggalan jauh dari Malaysia. Perbankan Malaysia itu nomor 3,4,5 terbesar di ASEAN. Singapura itu nomor 1,2 dan 3. Malaysia mau merger CIMB lagi sekarang. Kita Mandiri itu saja nomor 10 di ASEAN,” ucap Sigit. Kondisi seperti ini semakin mengkhawatirkan jika nanti pasar bebas ASEAN resmi diterapkan. Jika tidak diperbaiki, Sigit memastikan akan banyak perbankan Indonesia keok dari bank asing. “Pasti mati, mereka tidak akan bisa bertahan,” tegasnya. Untuk memperbaiki kondisi ini, Sigit mendorong adanya aturan konsolidasi perbankan. Perbankan Indonesia harus digabung agar menjadi besar. Selain itu, Bank Indonesia dan OJK harus mengeluarkan aturan yang pro perbankan untuk memperbesar modal mereka. “Kita tidak boleh buka di Malaysia dan sebut tidak adil, persoalan bukan itu saja. Kalau dibuka saya juga curiga perbankan kita tidak menarik. Sekarang bagaimana mau ekspansi, modal atau laba ditahan dikurangi. Lama lama Bank BUMN itu makin kerdil sulit maju. Konsolidasi perbankan BUMN dulu, itu perlu,” jelasnya. =GAM
ant/rivan awal lingga
PENYALURAN BBM BERSUBSIDI KUARTAL III. Petugas Pertamina melakukan pengecekan tangki di Depot Pertamina Merauke, Papua, Sabtu (11/10). Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan Realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga akhir September mencapai 34,9 juta kiloliter. Premium telah tersalurkan sebanyak 22,24 juta KL dan solar sebanyak 11,94 juta KL.
Penguatan IHSG Terhambat JAKARTA-Meski pada perdagangan pekan ini laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berada di area oversold, namun sentimen yang ada membuat potensi penguatan indeks masih terhambat. “Pekan ini, IHSG diperkirakan akan berada pada rentang support 4915-4948 dan resisten 4980-5077. Diharapkan penurunan IHSG dapat terbatas untuk mengurangi tren penurunan jangka pendek,” kata analis PT Woori Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada di Jakarta, Minggu (12/10). Menurut Reza, indikator inverted hammer bertahan di atas lower bollinger band (LBB), sedangkan MACD bergerak melemah dengan histogram negatif yang memanjang. Sementara itu, indikator RSI, Stochastic dan William’s %R tertahan di area oversold.
Reza menyebutkan, pada awal pekan kemarin laju IHSG mampu berbalik menghijau seiring pergerakan positif dari bursa saham Asia. “Saham-saham komoditas, terutama perkebunan dan sejumlah saham di sektor aneka industri maupun keuangan mampu mengantarkan IHSG ke zoha hijau,” ucapnya.. Padahal, lanjut Reza, sejauh ini masih ada sikap pesimistis dari para pelaku pasar terhadap laju IHSG, seiring adanya anggapan terkait kurang kondusifnya kondisi politik dalam negeri. “Positifnya bursa saham AS yang berimbas pada penguatan di se-
jumlah bursa saham Asia, turut dimanfaatkan pelaku pasar untuk mencoba untuk akumulasi,” ujar Reza. Dia mengatakan, penguatan IHSG yang masih akan terhambat untuk sejumlah sentimen negatif dari dalam negeri mesti disikapi para investor dengan mencermati sebelas saham pilihan, yakni MYRX, PSAB, TBIG, LPKR, SMRA, DOID, DILD, BBCA, PWON, ULTJ dan WTON. Sementara itu, Kepala ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan mengatakan dominasi koalisi merah putih yang menguasai penuh parlemen memunculkan kekhawatiran bakal adanya upaya penjegalan program yang diusung presiden terpilih Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi dalam 5 tahun ke depan. Investor dan pelaku pasar mulai khawatir dan merespon itu, sehingga terjadi
sedikit gejolak di pasar modal. Karena itu, investor berharap Jokowi bisa mengakomodir politisi Koalisi Merah Putih di parlemen. “Kalau Jokowi mampu mengundang setidaknya dua partai politik yang bisa meningkatkan posisinya di DPR, maka pasar akan berbalik arah,” ungkap Fauzi. Fauzi menambahkan, investor dan pelaku pasar pun kini tidak lagi ribut soal porsi dan komposisi kalangan profesional dalam Kabinet pemerintahan Jokowi-JK. “Mereka siap porsi profesional dikurangi untuk mengakomodasi politisi Koalisi Merah Putih,” jelasnya. Harapan para investor tersebut bukanlah tanpa alasan. Fauzi melanjutkan, pasar melihat kisruh perpolitikan di dalam negeri bukanlah didasari atas perbedaan ideologi “Makanya bisa diselesaikan dengan kompromi. Kalau pimpinan koalisi merah putih diubah maka kebijakannya juga bisa berubah tho,” tegasnya. “Karena ini bukan masalah ideologi tapi lebih kepada individu dan kepentingan masingmasing individu tersebut,” tandasnya. (GAM)
6
KORAN MADURA
Ekonomi
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
PENANAMAN MODAL
Deposan Diprediksi Tak Akan Alihkan Dana JAKARTA- Nasabah yang menyimpan uangnya dalam deposito atau deposan diperkirakan belum akan mengalihkan investasi mereka ke produk investasi lain terutama bagi nasabah Bank Buku III (modal inti Rp5-30 triliun) dan Bank Buku IV (modal inti di atas Rp30 triliun).
ant/ismar patrizki
ANUGERAH SADAR ENERGI. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo memperlihatkan buku yang dipamerkan dalam Malam Anugerah Sadar Energi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Sabtu (11/10). Malam Anugerah Sadar Energi merupakan puncak rangkaian dari Festival Sadar Energi yang telah digelar di sejumlah kampus di empat kota guna mensosialisasikan kondisi energi nasional.
“Ini belum tentu, meskipun peningkatan CASA (Current Account Saving Account) memang sangat diharapkan oleh perbankan karena memberi imbal (margin) murah kepada nasabah, namun sekali lagi untuk nasabah ‘kakap’ margin dari CASA masih kurang menarik,” kata Corporate Communication PT Bank Panin Syariah Subeni di Jakarta, Minggu. Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan batas atas suku bunga untuk dana pihak ketiga (DPK), termasuk deposito per 1 Oktober 2014. Besaran batas atas tersebut akan mengacu kepada batas penjaminan yang diatur LPS dan juga BI Rate, tergantung atas kelompok besaran simpanan perbankanya. Dampaknya ialah tingkat suku bunga deposito yang awalnya bisa mencapai dua digit pada bank-bank BUKU III dan IV akan turun di kisaran 7,75 persen (batas penjaminan LPS) atau 9,5-9,75 persen (200 bps dari BI Rate), tergantung
pada jumlah simpanannya. “Hal yang mungkin cukup dilirik adalah obligasi. Namun kembali kekurangannya ada di segi jangka waktu kontrak yakni setahun,” katanya. Padahal, ia menambahkan, nasabah yang memiliki deposito, mayoritas memiliki produk investasi lain seperti reksadana atau emas. Namun pihaknya memantau seiring dengan penurunan margin deposito, menurut data OJK banyak investor reksadana mata uang mulai melakukan aksi redemption. “Perpolitikan Indonesia pun turut membuat pelaku pasar untuk ‘wait and see’ dari kabinet susunan presiden terpilih, Joko Widodo,” katanya. Sementara itu di pasar mata uang pun, aksi The Fed --yang menghentikan program stimulus moneter (quantitative easing)-- pun terbukti cukup menghempas IHSG ke level terendah dan membuat rupiah melemah terhadap dolar hingga melampaui Rp12.000/dolar AS. =ANT/HANNI SOFIA
Pasar Modal Harus Dikembangkan OJK Usul Pemerintahan Jokowi Perbanyak Obligasi Infrastruktur JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan pemerintah mendatang untuk mendukung pengembangan pasar modal. Bahkan otoritas juga menyarankan pemerintah menggunakan dana di pasar modal untuk menutupi kekurangan dana pembangunan infrastruktur Tanah Air. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengatakan alasan pemerintah harus menggunakan dana pasar modal karena merupakan dana jangka panjang. “Dana jangka panjang itu adanya di pasar modal, dan itu tentu dengan pengembangan pasar modal,” ujarnya akhir pekan ini.
Dengan mengembangkan pasar modal setidaknya pemerintah akan mencukupi dana infrastruktur. Namun, pendanaan pasar modal hanya bersifat pembiayaan alternatif. “Contoh sebagai infrastruktur apakah jalan raya, akan sulit berkembang, untuk membangun alternatif pembiayaan bisa melewati pasar modal seperti penerbitan obligasi.” Nurhaida mengharapkan pemerintah mendatang betul-betul dapat mengembangkan pasar modal ke depan. Hal ini juga untuk memajukan perekonomian Indonesia. “Di pasar modal semua di dukung pemerintah baru secara bersama-sama akan maju ekonomi Indonesia,” ungkapnya. Secara terpisah, Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengaku sulit bila mengandalkan
industri perbankan untuk masuk ke daerah terpencil dan diminta untuk membangun perekonomian daerah tersebut. Bank bukanlah yayasan sosial melainkan institusi keuangan yang memiliki tujuan bisnis, diluar kewajibannya kepada masyarakat. “Kalau dimulai bank yang masuk ke daerah kecil lebih dulu dibandingkan yang lain, maka bakal plengak-plengok. Harus dikaji lagi policy seperti itu (mengenai bank masuk lebih dulu ke daerah terpencil)”, ungkapnya. Jahja menjelaskan, institusi bank akan menjalankan roda bisnisnya bila suatu daerah pada aspek ekonomi mengalami pertumbuhan. Ketika ekonomi suatu daerah bertumbuh, maka otomatis masyarakat setempat memiliki kebutuhan pendanaan. Pada titik itulah, Jahja berpendapat, bank memiliki kesempatan untuk men-
yalurkan kreditnya kepada masyarakat. “Jangan bank yang dibebankan. Bank bukan yayasan sosial. Bisnis ya bisnis. Bank akan mendorong funding bila ekonomi suatu daerah itu berjalan”, tukasnya. Jahja menambahkan, saat ini industri perbankan dihadapkan pada persoalan mahalnya upah tenaga kerja. Jika perbankan diminta masuk ke suatu daerah terpencil, tapi tenaga kerja yang dimiliki tidak mumpuni dan ditambah mahalnya upah tenaga kerja maka menjadi persoalan tersendiri. “Kita kalah kalau bersaing dengan bank asing yang menggunakan teknologi tinggi. Apalagi, tenaga kerja kita sudah mahal. Jadi, kalau ekonomi kita lebih diarahkan ke daerah lalu investasi masuk saya yakin (bank masuk ke daerah terpencil)”, ungkap Jahja. =GAM
KORAN PROBOLINGGO
MADURA
ekrutmen CPNS sangat menentukan mutu pendidikan. Sebab guru yang tersaring dalam rekrutmen CPNS itu akan sangat mempengaruhi sukses tidaknya proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Itulah sebabnya seleksi harus benar-benar dilakukan secara ketat. Tidak cukup hanya dengan seleksi, tapi pelulusannya pun harus professional, didasarkan pada kapabilitas keilmuan dan keluhuran budi pekerti, bukan didasarkan pada kamampuan dalam mengikuti tren jual beli ‘kelulusan’ secara finansial, sebagaimana telah menjadi rahasia umum di negeri ini. Keluhuran budi perlu diperhatikan, karena mendidik tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan strategi pembelajaran, melainkan butuh ketauladanan seorang pendidik. Ritme rekrutmen CPNS guru selama ini hanya mengandalkan kemampuan finansial, meskipun sulit ditemukan buktinya. Kalau pun ada yang lulus murni, itu juga hanya sebagian kecil, karena porsinya tak lebih sekadar sampel untuk menutupi adanya praktek jual beli ‘pelulusan’ CPNS, itu bisa jadi bukan ilusi. Karena itulah, guru-guru yang telah terpilih selama ini tidak mampu membawa dunia pendidikan di negeri ini menjadi lebih baik. Bahkan dunia pendidikan di Indonesia terus terpuruk. Maraknya tawuran antar pelajar, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap pelajar di suatu sekolah terus terjadi, belum lagi pelajar yang terlibat narkoba, pemerkosaan, dan kriminal lain, melengkapi beberapa guru yang melakukan kesadisan terhadap muridnya sendiri, sebagaimana terjadi di sejumlah sekolah di belahan wilayan NKRI. Itu juga sebagai konsekuensi logis dari adanya rekrutmen guru yang tidak memerhatikan keluhuran budi, sehingga murid tak menemukan ketauladan yang cukup di sekolah masing-masing. Di Jawa Timur, khususnya di Madura, seperti di Bangkalan, tes CPNS akan digelar mulai 22-24 Oktober mendatang, menjadi momen penting untuk merekrut guru yang bisa memberikan ketauladanan pada muridnya. Itu akan tercapai apabila pelulusan tidak mengandalkan persaingan finansial.(*)
Opini
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461| TAHUN III
77
Memilih Menteri; Memilih Istri
Salam Songkem
Rekrutmen Guru
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 No. 0461 | TAHUN III
Dalam waktu dekat, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2014, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan dilantik. Bersamaan dengan itu, dia bertanggung jawab merealisasikan salah satu janjinya, yaitu membentuk kabinet profesional. Kabinet yang dimaksud adalah susunan anggota kabinet terdiri dari para menteri yang akan dipilih sesuai keahlian di bidang masing-masing tanpa ada unsur politik balas budi, nepotisme, ataupun kepentingan pribadi lainnya.
D
alam menyusun anggota kabinet, Jokowi harus benar-benar memperhatikan aspek-aspek utama para calon menteri agar semua visinya bisa terealisasikan dengan baik. Terlebih harus sejalan dengan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 paragraf empat, salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan umum. Itu bisa tercapai bila Jokowi memiliki para menteri yang berkualitas. Sebab, menteri ibarat tiang sokoguru suatu rumah. Kualitas kekokohan dan eksistensi rumah itu tergantung dari kualitas tiang-tiang itu. Bila tiang-tiang itu hanya bagus secara covernya alias bagus bagian luarnya saja, sedangkan bagian dalamnya tidak berkualitas, maka rumah itu tidak akan mampu bertahan lama dan akan segera roboh karena lapuk dan rapuh. Begitu pula dengan bangsa ini. Apabila Jokowi dalam memilih menteri hanya bagus se-
cara covernya, misalnya gagah, tampan, atau cantik, namun otak mereka tidak berisi dan miskin ilmu serta pengalaman kepemerintahan dan berpolitik, maka tinggal menunggu kehancuran negeri ini karena dikendaliikan oleh para menteri yang tidak berkualitas, berorientasi pragmatis, serakah, serta lebih memprioritaskan kepentingan pribadi, partai politik, dan atau kelompoknya dari pada kepentingan umat. Hal ini selaras dengan salah satu hadist nabi yang secara substansial menjelaskan bahwa apabila kekuasaan dimandatkan terhadap orang yang bukan ahlinya, maka tinggal menunggu kehancurannya. Maka dari itu, dalam memilih menteri, jangan sampai Jokowi berlaku seenaknya sendiri meskipun pada hakikatnya itu merupakan hak prerogratifnya bila tidak ingin Indonesia hancur akibat dikelola para menteri abal-abal. Apalagi jika sampai dia sembarangan dalam memilih menteri, maka itu setali tiga uang dengan mempermainkan bangsa ini. Implikasinya adalah kondisi bangsa ini bukan akan semakin aman, makmur, dan sejahtera, tapi malah akan semakin semrawut dan runyam. Akibatnya, kemiskinan, PHK, pengangguran, kriminalitas, dan pelacuran akan meningkat. Jika demikian terjadi, tentu itu sungguh ironis bagi bangsa Indonesia karena semakin mendekati kehancuran. Dan di akhirat kelak nerakalah tempat bagi Jokowi. Sesungguhnya, memilih menteri bagaikan memilih istri. Bila Jokowi bersungguh-sungguh ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat, setidaknya dia bisa menerapkan kriteria atau aspek-aspek dalam memilih calon istri untuk memilih para menteri. Sebab, para menterilah yang nanti akan mendampingi Jokowi dalam menyelesaikan mandat pemerintahan hingga lima tahun ke depan. Maka, antara Jokowi dengan para menteri bisa dibilang sehidup semati. Dengan kata lain, mereka harus bisa hidup harmonis dan
bersinergi untuk saling melengkapi demi terealisasinya semua janji-janjinya ketika berkampanye. Karena janji adalah hutang, al wa’du dainun. Dalam ajaran Islam, secara umum aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam memilih calon istri diantaranya taat kepada Allah Swt., nabi, serta suami, sekufu atau sederajat, menyenangkan jika dipandang, subur (mampu memberikan keturunan), menjaga auratnya, dan nasabnya baik. Sedangkan, menurut satu hadist nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. ada empat kriteria utama yang harus diperhatikan dalam memilih istri, yaitu harta, kedudukan, kecantikan, dan agamanya. Adapaun dalam tradisi Jawa, dalam memilih istri, seorang pria harus mempertimbangan dari aspek bobot, bibit, dan bebet. Aspek bobot meliputi kualitas diri, lahir batin, keimanan, pendidikan, pekerjaan, kecakapan dan perilaku. Sedangkan aspek bibit meliputi asal usul keturunan atau latar belakang. Dan aspek bebet merupakan aspek sosial yang meliputi harkat, martabat, dan prestige. Oleh karena itu, sebagai Presiden, Jokowi harus memilih para menteri berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, taat kepada Tuhan YME., Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Undang-Undang (UU). Dalam istilah Jawa, ini merupakan aspek bobot. Karena menteri termasuk komponen negara yang ikut andil dalam mengendalikan pemerintah dalam satu bidang tertentu, maka seorang menteri harus dari sosok orang yang bertakwa, beriman kepada Tuhan YME., memahami, menguasai, dan mau mengamalkan substansi Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, serta mematuhi segala peraturan
yang tercakup dalam UUD 1945 maupun UU. Kedua, berderajat. Maksudnya adalah seorang menteri harus berderajat menteri. Artinya, menteri harus cerdas dan kompeten di bidangnya, berkualitas, profesional, berkredibel, dan berintegritas. Dalam istilah jawa disebut mumpuni. Sehingga, secara otomatis akan terwujud kabinet profesional, bukan gadungan alias ‘abal-abal’. Termasuk menteri harus memiliki rekam jejak yang baik, terutama tidak pernah terlibat masalah hukum atau bahkan korupsi. Aspek ini dalam tradisi Jawa juga termasuk dalam aspek bobot. Ketiga, subur. Maksudnya adalah seorang menteri dituntut mampu menghasilkan sesuatu yang bersifat inovatif dan berharga sebagai bukti dari kinerjanya yang memang berkualitas. Dengan kata lain, itu disebut sebagai prestasi. Sehingga rakyat bisa merasakan nyata astar dari kepemimpinannya di bidangnya. Jadi, menteri harus memiliki target konkrit dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keempat, menjaga auratnya. Artinya, seorang menteri harus bisa menjaga aib bangsa, terutama dari kacamata bangsa lain. Sehingga, bangsa ini akan tetap berharga dan bermartabat di mata bangsa lain. Maka, dalam memilih menteri, jika Jokowi ingin memperoleh menteri idaman rakyat, setidaknya dia harus menggunakan beberapa pertimbangan di atas. Sebab, di antara beberapa poin itu saling berkaitan satu sama lain. Apabila salah satu poin tidak dipenuhi, maka jangan harap Jokowi bisa mendapatkan menteri idaman. Implikasinya, kabinet profesional pun hanya menjadi mimpi. Kesejahteraan rakyat pun juga hanya mimpi. Wallahu a’lam bi al-Showab.=
KORAN MADURA
PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.
WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER
KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN
LINTAS JATIM
SENIN 13 OKTOBER 2014 No. 0461 | TAHUN III
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
MADURA
8
PEDAGANG KAKI LIMA
25 PKL Dapat Bantuan “Rombong” SURABAYA- Sedikitnya 25 pedagang kaki lima yang tergabung dalam Kelompok Pedagang Karjam atau Karah Jambangan, Kota Surabaya memperoleh bantuan hibah dari Ketua DPRD Surabaya, berupa 25 unit rombong atau kereta dorong untuk berdagang.
ant/saiful arif
MENULIS SURAT. Anak-anak mengikuti kegiatan menulis surat secara massal yang diadakan Rumah Baca Gang Masjid (RBGM) di Jombang, Jawa Timur, Minggu (12/10). Menulis surat secara massal kepada tiga Tokoh Nasional Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo Subianto itu untuk memperingati Hari Surat Menyurat Internasional serta menyampaikan aspirasi masyarakat kepada tiga tokoh nasional tersebut.
Buruh Desak Pemprov Migrasikan Jamkesda SURABAYA- Relawan Buruh BPJS Watch Jawa Timur mendesak Pemprov Jatim melakukan migrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jawa Timur.
“Selama ini, Jamkesda Jatim diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD) di bawah Pemprov Jatim yang menanggung sekitar 707.000 penduduk miskin dan tidak mampu dengan APBD 2014 sebesar Rp75 miliar,” kata Koordinator Relawan Buruh BPJS Watch Jatim, Jamaludin, di Surabaya, Ahad. Sementara itu, tingkat cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Jatim mencapai 18.286.140 dari sekitar 41 Juta penduduk Jatim. Jaminan kesehatan BPJS bersifat gratis ditanggung dalam
berbagai skema, namun belum seluruh rakyat miskin dan tidak mampu tercover. “Dari 18.286.140 penduduk Jatim yang tercover jaminan kesehatan itu meliputi 14.001.870 penduduk mendapat jaminan kesehatan BPJS yang dibiayai APBN yang disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan sisanya tercover melalui Jamkesda, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya. Namun, Jamkesda itu umumnya belum migrasi dan konversi ke BPJS sehingga program pengobatan yang diberikan ter-
batas dan lebih buruk dari jaminan kesehatan BPJS. Berdasarkan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU 24/2011 tentang BPJS mengamanatkan bahwa provider Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah BPJS Kesehatan yang merupakan badan hukum publik yang dibentuk dengan UndangUndang dan berskala nasional. Selain itu, program Jaminan Kesehatan Daerah/Jamkesda per 1 Januari 2014 seharusnya sudah bermigrasi ke Jaminan Kesehatan BPJS, namun hingga saat ini Jamkeda Jawa Timur yang menanggung 707.000 jiwa masih terus eksis dan bersifat status quo, sehingga warga miskin dirugikan karena manfaat layanan kesehatan terbatas dan lebih buruk dari BPJS, “Dengan belum migrasinya Jamkesda Jatim membuat pembangunan kesehatan di Jatim kalah dan tertinggal dengan
provinsi lain seperti DKI Jakarta dan Aceh, bahkan tertinggal dari Pacitan, Blitar dan Surabaya yang telah memigrasikan sekitar 319.000-an peserta jamkesdanya ke BPJS Kesehatan,” katanya. Menindaklanjuti pertemuan membahas perkembangan BPJS Kesehatan di Jatim bersama Wagub dan Dinkes Jatim serta sejumlah anggota DPRD Jawa Timur di Kantor Wagub Jatim pada 10 Oktober 2014, maka pihaknya mendesak Gubernur Jawa Timur segera memigrasikan seluruh peserta Jamkesda sebanyak 707.000 jiwa ke BPJS Kesehatan. “Demi peningkatan kesejahteraan rakyat maupun agar derajat kesehatan warga Jawa Timur lebih baik dan berkualitas maka Gubernur Jawa Timur harus mendesak Bupati/Walikota untuk turut melakukan migrasi agar seluruh rakyat miskin dan tidak mampu terlindungi jaminan kesehatan BPJS,” katanya. =ANT/EDY
“Rombong ini diberikan kepada kelompok pedagang kaki lima yang ada di kawasan Karah. Ini adalah hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Utamanya kelompok pedagang kaki lima,” kata Ketua DPRD Surabaya Armuji di sela-sela memberikan hibah ‘rombong’ kepada para pedagang, Minggu. Menurut dia, pihaknya memberikan hibah “rombong” ini tidak hanya kepada pedagang di Karah, sebelumnya juga dibagikan sebanyak 25 rombong untuk pedagang di kawasan Ngagel Rejo. “Ini sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan perekonomian kecil. Selain itu biar mereka bisa berdagang dengan nyaman, tidak digusur atau diobrak-obrak karena jualan ditempat yang tidak boleh dipakai jualan,” kata Armuji. Lebih lanjut Armuji mengungkapkan bahwa pihaknya akan membagikan lagi sekitar 150 unit rombong untuk kelompok-kelompok pedagang lainnya di Surabaya. “Untuk yang belum mendapatkan hibah silahkan mengajukan. Nanti akan kami bantu untuk realisasinya. Yang penting jangan sampai rombongnya dijual ya,” pesan Armuji Ditambahkan Armuji, dengan adanya rombong mudah-mudahan bisa bermanfaat. “Jangan iri dan semoga berguna. Saya juga terimakasih dukungan warga terhadap saya,” katanya. Sementara itu, Ketua Kelompok Pedagang Karjam, Suratno mengakui bahwa para pedagang sangat terbantu dengan adanya rombong baru tersebut dikarenakan rombong itu bisa dipakai untuk berjualan serta berdagang sehari-hari. =ANT/ABDUL HAKIM
KORAN MADURA
Lintas Jatim
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
9
ant/saiful arif
TOL MOKER SEKSI I BEROPERASI.Pekerja berada di gerbang jalan tol Trans Jawa Kertosono-Mojokerto seksi 1 di Tembelang, Jombang, Jawa Timur, Minggu (12/10). Jalan tol Kertosono-Mojokerto seksi 1 sepanjang 14,7 Kilometer akan dioperasikan mulai Selasa (14/10), diharapkan dapat menjadi solusi bagi kepadatan lalu lintas di sekitar Jombang.
JELANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Jatim Perkuat Pasar dalam Negeri SURABAYA- Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memperkuat pasar dalam negeri dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dengan menggunakan standar ASEAN. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Minggu (12/10), mengatakan pasar dalam negeri yang dibangun harus terstandarisasi dengan kualitas standar pasar ASEAN. “Pasar dalam negeri yang kami bangun harus sekualitas dengan pasar ASEAN. Kalau tidak barang dari negara anggota ASEAN bisa masuk. Ekspor di pasar ASEAN, harus dengan standar ASEAN,” ujarnya usai Peringatan Hari Jadi
ke-69 Provinsi Jawa Timur 2014. Ia mengatakan, pasar dalam negeri yang sesuai dengan standar ASEAN menjadi penentu daya saing dalam menghadapi MEA 2015. “Pemprov Jatim akan meningkatkan standarisasi produk barang dan jasa sehingga bisa diterima dan memiliki nilai jual yang lebih kompetitif di pasar global. Untuk mempercepat proses standarisasi, Pemprov Jatim akan
melakukan kerjasama dengan Jerman dan Jepang,” katanya. Selain melakukan standarisasi, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga juga akan melakukan pembenahan dari segi sumber daya manusia (SDM). “Berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal, non formal (skill) dan akses kesehatan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kualitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta mengembangkan jejaring kerjasama kemitraan dalam efisiensi skala ekonomi atau regionalisasi dengan provin-
si lain,” katanya. Ia mengatakan, produk dan jasa dari Jatim dituntut memiliki daya saing yang kuat. Sehingga, diperlukan adanya SDM yang berkualitas sesuai tuntutan pasar global. Untuk itu, Pemprov Jatim memprioritaskan pendidikan yang mampu mencetak tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan pasar melalui SMK. “Upaya lainnya yakni dengan mengembangkan SMK mini melalui balai latihan kerja plus yang memiliki 9 bidang keahlian seperti teknologi dan rekayasa, agrobisinis dan agroteknologi, kesehatan, serta perikanan dan
kelautan,” katanya. Dalam sektor perdagangan, Jatim terus berupaya menguasai 50 persen pangsa pasar perdagangan domestik melalui jalinan kerjasama perdagangan antarprovinsi. “Hingga 2014, telah terbentuk 26 kantor perwakilan dagang (KPD) antarprovinsi untuk meningkatkan daya saing produk barang/jasa Jatim, sehingga bisa mencapai skala ekonomi yang lebih efisien dengan pangsa pasar yang lebih murah dan harga yang lebih kompetitif,” katanya. =ANT/INDRA SETIAWAN
10
Lintas Jatim
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
PEMBERSIHAN SAMPAH DI HUTAN MANGROVE. Dua petani tambak melakukan pembersihan bibit tanaman mangrove dari sampah, di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) kawasan Wonorejo Rungkut Surabaya, Minggu (12/10). Kegiatan pembersihan sampah di hutan mangrove dan penanaman 1000 bibit tanamn mangrove hasil kerjasama The Body Shop, Komunitas Nol Sampah dan Kelompok Petani Tambak 'Truno Djoyo' tersebut, dalam rangka memperingati Hari Habitat Sedunia.
SURVEI SANTRI POLITIKA
Santri Setuju Pilkada Langsung SURABAYA – Para santri ternyata menaruh perhatian besar terhadap dinamika politik yang terjadi dalam dua minggu terakhir ini. Misalnya terkait sikap politik para politisi di Senayan yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD. Mayoritas kaum santri di Jawa Timur mengaku sangat kecewa. Demikian kesimpulan dari hasil survei terbaru yang dilakukan “Santri Politika”. Survei dilakukan sejak 30 September – 7 Oktober 2014, dengan jumlah responden sebanyak 240 santri dari 24 pesantren di Jawa Timur. “Mayoritas para santri meyakini bahwa pilkada langsung oleh rakyat adalah model demokrasi yang terbaik,” kata Direktur Santri Politika, Abdul Hady JM, saat menyampaikan hasil surveinya, di Surabaya, Sabtu (11/10). Hady menjelaskan, sebanyak 85,4 persen responden menyatakan pemilihan kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh rakyat. Hanya sebanyak 10,7
persen yang menghendaki dipilih DPRD. Sisanya mengaku tidak tahu. Kaum santri, kata Hady, mengaku kecewa terhadap sikap politik para politisi di Senayan terutama dari Partai Koalisi Merah Putih. “Ini sangat beralasan karena merekalah yang telah merampas hak demokrasi dari tangan rakyat,” kata Hady didamping tim peneliti dari Santri Politika, diantaranya RPA Faqih Zamany, Imam Hambali, Syaiful Amin, dan Labibul Wildan. Sayangnya, saat ditanya apakah mengetahui hasil rekomendasi PBNU agar Pilkada dikembalikan ke DPRD, mayoritas santri
menjawab tidak tahu. Sebanyak 65,3 persen mengaku tidak tahu. Selebihnya mengaku tahu. Kendati demikian, para santri menyadari bahwa Pilkada secara langsung yang telah berjalan selama 10 tahun ini memang telah membawa banyak mudharat. Di antaranya konflik sosial di masyarakat. Namun, hal ini tidak cukup dijadikan alasan Pilkada harus dikembalikan ke tangan dewan. Sebab, dalam proses pendewasaan demokrasi tentu masih terdapat mudharat dan itu perlu diantisipasi bersama. Demokrasi tidak memiliki makna tunggal. Pilkada langsung atau oleh DPRD sama-sama demokratis, dan keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. “Kelemahan ini tugas kita untuk diperbaiki bersama,” ujarnya. Untuk menguatkan pendapatnya bahwa Pilkada langsung adalah demokrasi yang terbaik, Hady lalu menyitir salah satu bait
kaidah nahwu dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. “Wa fi ikhtiyarin La yajiul munfashil, idza taatta an yajial muttashil”. Artinya, selama masih ada dhamir muttashil (kata ganti bersambung/langsung), maka tidak boleh memakai dhamir munfashil (kata ganti yang terpisah/tidak langsung). Dengan demikian, para santri menaruh harapan besar pada partai politik yang selama ini bersikukuh pada mekanisme Pilkada secara langsung untuk tetap memperjuangkannya dengan tidak tergoda ikut merampas hak politik rakyat. Yang menarik dari survei ni, meskipun pada pemilu legislatif lalu para santri mengaku tidak semuanya memilih PKB, justru para santri mengaku hanya PKB dan NasDem yang bisa dititipi aspirasinya dalam memperjuangkan agar Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat. “Para santri juga meyakini PDI Perjuangan kan tetap komit-
men memperjuangkan Pilkada langsung,” ujarnya. Temuan lain dalam survei tersebut, pada Pilpres lalu, sebanyak 31,8 persen responden mengaku memilih pasangan Prabowo-Hatta. Sebanyak 46 memilih Jokowi-JK. Sisanya mengaku tidak menggunakan hak politiknya. Namun, bila digelar Pilres pada hari ini dan Prabowo maju lagi, mayoritas para santri mengaku tidak akan memilihnya kembali. Hal ini buntut dari sikap politik partai pengusung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Hanya 1,9 persen mengaku tetap akan memilihnya. “Kekecewaan para santri paling tinggi justru dialamatkan kepada Bapak Presiden SBY dan Partai Demokrat karena dinilai tidak konsisten. Beliau biang dari pengesahan RUU Pilkada,” pungkasnya. =KHOIRIL ANWAR
Lintas Jatim WARGA MISKIN
Pemkab Tak Bayar Raskin Senilai Rp3,6 M NGAWI - Pemerintah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, masih menunggak pembayaran beras untuk warga miskin (raskin) hingga mencapai Rp3,6 miliar ke Bulog yang berakibat pada molornya penyaluran selanjutnya. "Tunggakan tersebut merupakan tanggung jawab masing-masing kepala desa, karena macetnya pembayaran berada di perangkat desa," ujar Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Ngawi Aris Dewanto di Ngawi, Sabtu. Menurut dia, tunggakan pembayaran tersebut terjadi merata di 19 kecamatan yang ada di Ngawi dengan nilai masing-masing mencapai ratusan juta Rupiah. Sesuai data yang ada, tercatat Kecamatan Sine menunggak hingga Rp304 juta, Ngrambe Rp259 juta, Jogorogo Rp157 juta, Kendal Rp123 juta, Geneng Rp194 juta, Kwadungan Rp106 juta, dan Karangjati Rp142 juta. Kemudian, Kecamatan Padas Rp75 juta, Ngawi Rp299 juta, Paron Rp276 juta, Kedunggalar Rp209 juta, Widodaren Rp259 juta, Mantingan Rp125 juta, Bringin Rp255 juta, Pitu Rp203 juta, Karanganyar Rp217 juta, Gerih Rp186 juta, dan Kasreman Rp98 juta. Ia menjelaskan, selaku tim pendistribusian raskin, pihaknya sudah berusaha maksimal melakukan pengawasan dan evaluasi. Terlebih pengawasan dan evaluasi di petugas distribusi raskin di tingkat desa. "Namun, kejadian serupa masih saja terulang. Kalau tim dari pemkab dan Bulog turun, mereka baru setor atau membayarnya," kata Aris Dewanto. Akibat tunggakan tersebut, Bulog Sub Divre IV Madiun akan menghentikan penyaluran raskin sementara. Hal itu ditegaskan Kepala Bulog Sub Divre Madiun Soeharto Djabar kepada para wartawan, beberapa waktu lalu. Pihaknya juga sudah meminta kepala desa bersangkutan untuk segera menyelesaikan pembayaran raskin tepat waktu. Sehingga warga penerima raskin tidak menjadi korban. Sementara, kebutuhan beras setiap bulan di Bulog Sub-Divre IV Madiun, rata-rata mencapai 2.300 hingga 2.500 ton. Di antaranya adalah untuk kebutuhan beras miskin (raskin). =ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/RAH
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461| TAHUN III
11
Waspadai Tanah Longsor Sejumlah Daerah Harus Dikirim Air Bersih MALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengimbau warga setempat untuk mewaspadai bencana tanah longsor pasca-musim kemarau karena saat ini di sejumlah titik banyak terjadi rekahan tanah. "Rekahan tanah yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Malang ini berpotensi terjadinya tanah longsor ketika musim hujan tiba. Oleh karena itu, warga harus ekstra waspada jika tiba-tiba turun hujan," tegas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Hafie Lutfi, Minggu. Rekahan tanah yang terjadi pada musim kemarau, lanjutnya, berpotensi membahayakan ketika diguyur hujan karena tidak tertutup kemungkinan akan
terjadi tanah longsor. Dan, titiktitik terjadinya rekahan tanah tersebut menyebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Malang, khususnya di Kecamatan Ngantang, Kasembon, Pujon, Tirtoyudo, dan Sumbermanjing Wetan yang selama ini menjadi "langganan". Ia mengemukakan ketika musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Malang juga rawan terjadi kekeringan, sehingga harus dipasok air bersih, seperti di Kecamatan Singosari, Lawang, Gedangan,
serta Kalipare. Apalagi, musim kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk memasok air bersih ke sejumlah lokasi kekeringan itu, katanya, selain dilakukan oleh BPBD, juga dibantu oleh PMI, Dinas Cipta Karya dan PDAM Kabupaten Malang. Sekali mengirim air bersih ke satu titik, bisa mencapai 40 ribu liter. Menyinggung anggaran penanggulangan bencana tahun ini, Hafie Lutfi mengatakan sebesar Rp1 miliar, namun sekitar 60 persennya sudah digunakan untuk mengatasi bencana erupsi Gunung Kelud pada awal tahun 2014. Anggaran tersebut digunakan untuk merehabilitasi kawasan terdampak yang cukup
parah, yakni di Kecamatan Ngantang, Pujon dan Kasembon. Sebab, banyak sarana dan prasarana umum yang hancur, di antaranya saluran (pipa) air bersih, gedung sekolah, lahan pertanian maupun perkantoran pemerintahan yang membutuhkan biaya tidak sedikit. "Semua pihak bahu membahu merehabilitasi kawasan terdampak erupsi Kelud, apalagi BPBD yang menjadi institusi sentral dalam penanganan bencana bersama PMI," ujarnya. Selain bencana kekeringan, wilayah Kabupaten Malang juga berpotensi terjadi bencana tanah longsor, banjir, gempa dan gelombang pasang di pesisir pantai kawasan Malang selatan. =ANT/ENDANG SUKARELAWATI/RAH
MENYEDOT AIR WADUK. Dua mesin pompa menyedot air yang tersisa di Waduk Dawuhan, Desa Plumpungrejo, Wonoasri, Madiun, Jatim, Jumat (10/10). Meskipun petugas telah menutup pintu air dan melarang petani menyedot air untuk menjaga kelembaban waduk, namun banyak petani tetap menyedot air menggunakan pompa untuk mengairi sawah di sekitar waduk.
Lintas Jatim
KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN
Probolinggo
SENIN 13 OKTOBER 2014 No. 0461 | TAHUN III
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
MADURA
12
Berkah Kemarau
Omzet Produksi Bata Merah Meningkat
LUDES. Toko serbaguna perlengkapan rumah tangga Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo di lalap sijago merah.
Toko Serbaguna Ludes Terbakar Kerugian Mencapai Rp 906 Juta PROBOLINGGO - Sebuah toko berbahan perlengkapan rumah tangga di RT 06 RW 02 Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo ludes dilalap sijago merah. Percikan api diduga berasal dari korsleting listrik yang mengakibatkan toko serbaguna itu ludes dan mengalami kerugian sekitar Rp 906 juta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sebab Ahmad Parjoe Sukandar (40) pemilik toko sedang bepergian bersama keluarganya ke acara pernikahan saudaranya di Kabupaten Jember. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (12/10) sekitar pukul 02.15 WIB dini hari. Keterangan yang berhasil di himpun di lapangan, dua hari sebelumnya, Ahmad Parjoe Sukandar mengisi barangbarang tokonya. Ada dua truck kontainer mengisi barang dagangannya itu. “Dua hari lalu, saya kulakan di Surabaya. Ya
habis 100 juta lebih,”ujar ketika di temui wartawan di lokasi tokonya. Ia tidak menyangka, setelah melakukan pembelian dari Surabaya, barang dagangannya tersebut malah menjadi arang. “Tidak ada firasat apa-apa,”ucap Ahmad Parjoe Sukandar. Mengetahui kalau tokonya terbakar itu, lanjut Ahmad Parjoe Sukandar, mendapat telepon dari warga sekitar yang saat itu sedang melihat kondisi toko keadaan membara.”Saya di telepon oleh teman. Saya awalnya tidak percaya. Tapi setelah saya meng-
hubungi tetangga di rumah ternyata benar,”sahutnya. Beruntung, ludesnya toko serbaguna tersebut tidak sampai menyebar kerumah korban. Sebab, rumah korban sendiri berada persis di belakang tokonya. Hanya saja, kobaran api itu membakar atap bagian depan toko kayu milik Sukarman (45) warga Pedagangan Kecamatan Tiris. “Untuk toko ayu, kerugian di taksir 6 juta rupiah, kalau toko serbaguna sekitar 900 juta rupiah,”tandas Kapolsek Maron, AKP Kukuh. AKP. Kukuh menambahkan, api dengan cepat menyebar dan menghabiskan toko serbaguna tersebut.”Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan adanya. Beruntung, api bisa di padamkan. Karena lokasi kebakaran sendiri padat pemukiman warga,”paparnya. =M.Hisbullah Huda
PROBOLINGGO – Musim kemarau berkepanjangan tak selalu berdampak buruk. Di wilayah Kabupaten Probolinggo, dampak cuaca panas dan kekeringan menjadi berkah tersendiri bagi pembuat bata merah di Kampung Bata Desa Pohsangit Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Produksinya yang meningkat berbuah keuntungan berlipat. Panas terik matahari dan kekeringan membantu para pembuat bata merah dalam memperbanyak produksi untuk memenuhi permintaan yang datang dari warga dan para kontraktor maupun sejumlah toko material bangunan. Di musim penghujan, seorang pembuat bata merah hanya mampu memproduksi 500 hingga 800 biji. Namun dimusim kemarau, mereka mampu meningkatkan produksinya antara seribu hingga seibu lima ratus biji dalam sehari. “Panas terik berkepanjangan mempercepat proses pengeringan bata merah. Sebelum dilakukan proses pembakaran, semakin cepat proses produksi tentu membuat para pembuat bata merah sanggup memenuhi permintaan para konsumen,”ujar Sholeh (40), kepada wartawan, Minggu (12/10). Menurutnya, meski bata merah buatan warga kampung bata merah ini sebatas di jual di dalam kota. Namun dimusim kemarau, kualitas bata merah mereka semakin baik jika dibandingkan saat musim penghujan. “Didesa Pohsangit, may-
oritas warga berprofesi sebagai pembuat bata merah. Hal ini terjadi, karena tanahnya memiliki struktur yang baik untuk pembuatan bata merah. Profesi tersebut telah dilakukan warga secara turun temurun sejak puluhan tahun,”tandas Soleh. Perajin batu bata lainya, Kasiman (53), mengatakan pencetakan batu bata hanya diproduksi saat musim kemarau. Sebab, saat musim penghujan diakuinya ada beberapa kendala, seperti perawatan cetakan batu bata yang lama mengering sehingga proses pembakaran molor, serta keterbatasan tempat penjemuran.“Ketika musim penghujan tidak memproduksi,” ujarnya saat sedang menghaluskan batu bata kering. Ia menuturkan, tidak bisa memastikan berapa banyak jumlah batu bata yang berhasil dicetak. Tetapi, setidaknya bisa dikatakan mencapai ribuan. Setiap memasuki musim kemarau, peningkatan produksi batu bata merah merangkak naik. Namun, tak bisa dipungkiri apabila kondisi cuaca panas sangat berpengaruh terhadap produktivitas serta kualitas hasil cetakan unit batu bata. Keuntungan lainnya yaitu hasil cetakan batu bata lebih mudah dan cepat mengering. “Musim kemarau dalam sehari mampu mencetak batu bata kualitas bagus sebanyak seribu biji. Bahkan, dari hitungan matematisnya, tiap satu jam hasil cetakan mampu memproduksi sekitar 500 biji batu bata,”ucap Kasiman. =M.Hisbullah Huda
MENINGKAT. Musim cuaca panas dan kekeringan membuat omzet pembuatan bata merah berbuah keuntungan berlipat.
Probolinggo
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461| TAHUN III
13
DISITA. Barang bukti 240 botol miras oplosan jenis arak asli yang diamankan ke Mapolres Probolinggo Kota.
Pengedar Miras Oplosan Diringkus 240 Botol Disita dari Pelaku Dikenal Licin PROBOLINGGO - Pengedar Miras tidak bisa leluasa di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Rupanya Kota Probolinggo termasuk pasar gemuk peredaran miras oplosan. Buktinya pengedar miras pun merangsek masuk demi meraup besarnya rupiah dari minuman haram ini. Salah satunya peredaran minuman keras (miras) yang merupakan biang dari segala tindak pidana kejahatan. Kamis (8/10), Satreskoba Polres Probolingo Kota berhasil meringkus pengedar arak asli yang ditangkap sekitar pukul 18.30 WIB di jalan raya Ketapang Kota
Probolinggo. Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Iwan Setyawan, mengungkapkan pihaknya berhasil mengungkap dan mengamankan pengedar miras tersebut berkat informasi dan partisipasi masyarakat yang menginformasikan ke petugas.
Seketika petugas yang mendapat informasi petugas langsung mengecek ke lokasi. “Hasilnya petugas kami berhasil mengamankan pengedar Miras jenis Arak asli, ES (44) warga Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayagan Kota Probolinggo. Pelaku ini dikenal sangat licin dari incaran petugas. Dari tangannya kami temukan barang bukti 20 doz yang berisi 240 botol air mineral yang berisikan arak asli yang akan dijual ke para konsumen,” terangnya kepada wartawan, Jum’at (10/10) kemarin.
Menurutnya, saat melakukan patroli polisi mencium bau miras yang sangat menyengat dari arah mobil Daihatzu Terrios warna putih berplat nomor polisi, L 1506 BQ yang melaju di depan mobil petugas. Karena itu, mobil tersebut langsung dihentikan. Ternyata kecurigaan polisi benar. Setelah digeledah, didalam mobil Daihatzu Terrios petugas mendapati ratusan liter miras jenis arak asli. “Ternyata benar, setelah kita geledah, terdapat ratusan liter arak asli. Kalau menurut keter-
angan pelaku, arak itu berasal dari tuban,”terang AKBP. Iwan Setyawan. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku langsung diamankan ke Polres Probolinggo Kota beserta barang bukti. Pelaku dijerat dengan pasal 135 UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Yakni mengedarkan produk makanan dan minuman yang tidak mematuhi persyaratan sanitasi kesahatan, dengan ancaman pidana kurungan dua tahun penjara. =M.Hisbullah Huda
14
Probolinggo
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
Perang Interupsi Warnai Sidang Paripurna PROBOLINGGO - Sidang paripurna yang digelar oleh DPRD Kota Probolinggo periode 2014-2015 dengan agenda pengesahan susunan kelengkapan dewan diwarnai hujan interupsi. Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD, Rudi Ghofur, dan didampingi seluruh unsur Pimpinan Dewan, Jumat (10/10) kemarin.
Hujan interupsi berawal dari permintaan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) Ali Muhtar yang meminta agar pimpinan dewan menunda agenda pembahasan struktur pimpinan badan anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Bamus) yang dibacakan saat sidang. “Kami minta pimpinan untuk menskorsing terlebih dahulu pembahasan struktur badan anggaran dan Legislasi beserta badan musyawarah, karena waktunya menjelang sholat Jum’at. Apalagi sesuai tata tertib sidang, disudahi sampai pukul 11.00
WIB,”pintanya. Apa yang disampaikan oleh H. Ali Muhtar tersebut, langsung dijawab bergantian oleh Imam Hanafi, Titin Andriani, dan Agus Riyanto dari Fraksi PDI Perjuangan agar sidang paripurna dilanjutkan. Tak ayal interupsi demi interupsi terus berjatuhan, dan suasana sidang menjadi ramai karena interupsi untuk meskorsing sidang paripurna muncul dari Hamid Rusdi dan Sri Wahyuningsih, anggota Fraksi Gerindra dan Demokrat (GEDE). Terhadap semua interupsi itu, dengan bijaksana sang ketua
DPRD Agus Rudiyanto Ghofur, yang baru dilantik beberapa waktu lalu itu menanggapinya dengan santai tenang namun tegas. Tampak sang ketua terlihat mampu menguasai suasana sidang walau hujan interupsi semakin deras. ”Baik kawan-kawan sekarang sudah jelas semua ya, bisa saya lanjutkan agenda kita hari ini. Jadi sesuai agenda kita hari ini kita akan menetapkan bersama pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan, kita tunda selesai sholat Jum’at,”ujarnya, yang dijawab setuju oleh anggota dewan yang lain secara serempak. Diketahui, susunan keanggotaan Komisi A DPRD Kota Probolinggo, ketua dijabat Ali Muhtar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), wakil ketua Hj.Sri Warsini (Nasdem), Sekretaris H. Rano Cahyono (Golkar) dan anggota Saiful Rahman (PKS), Imam Hanafi (PDI Perjuangan),
Nurhudana (PKB), David Rosidy (PPP), dan Mujo Wijono (Gerindra). Sedangkan susunan keanggotaan Komisi B, ketua dijabat H. Roy Amran (Nasdem), wakil ketua H. Abdus Syukur (Golkar), Sekretaris H. Syaifuddin (PKB), anggota Titin Andriani (PDI Perjuangan), Hariyanto (PDI Perjuangan), H.A.Rudiyanto (Gerindra), Hj. Sri Wahyuningsih (Demokrat), dan H. Susanto (PPP). Sementara susunan keanggotaan Komisi B, ketua dijabat H. Agus Riyanto (PDI Perjuangan), wakil ketua, Robit Rijanto (PPP), sekretaris Hj. Ana Ningsih (Nasdem), anggota H. Sulaiman (PDI Perjuangan), Andri Purwo H (PDI Perjuangan), Moch. Bebun (PDI Perjuangan), Jamiatul Holifan (Golkar), H. Syaiful (Golkar), Abdul Aziz (PKB), Hamid Rusdi (Gerindra), dan Samsul Arifin (Demokrat). =M.Hisbullah Huda
KEBAKARAN
Hutan Jati dan Lahan Tebu Terbakar PROBOLINGGO – Kawasan hutan Gunung Bentar Kabupaten Probolinggo, dilalap si jago merah. Kebakaran menghabiskan hektaran hutan jati dan ladang tebu. Kebakaran terjadi pada Sabtu (11/10) kemarin. Bahkan juga kebun tebu milik
warga juga menjadi sasaran api. “Pohon jati yang sudah terbakar sekitar 6 hektar dan tebunya sekitar 5 hektar,” kata Supriyanto warga setempat, kepada wartawan. Menurutnya, besarnya api menjalar dikarenakan angin ken-
cang sehingga api terus membesar. Warga menduga, sumber api berasal dari puntung rokok yang terbuang. Karena memang di wilayah tersebut banyak warga yang mencari rumput untuk pakan ternak. “Bisa saja mereka membuang
rokok sembarangan, sehingga menyebabkan api menjalar karena banyak rumput yang mulai mengering,” ungkap Supriyanto. Supriyanto mengaku adanya kebakaran tersebut, dirinya melakukan pemadaman dengan seorang diri. Dikhawatirkan api terus menjalar ke tanaman tebu yang dimilikinya. “Kalau tidak di matikan, bisa merambat ke tebu milik saya. Apalagi dekat dengan permukiman warga,”ucapnya. Lokasi terbakarnya pohon jati dengan tanaman tebu hanya berjarak tiga kilometer dari pemukiman dan Balai Desa Pajurangan. “Memang kalau sudah musim kemarau seperti ini Gunung bentar kerap kali terjadi kebakaran,”tandasnya. Menyikapi kejadian itu, Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nur Jayadi mengatakan pihaknya sudah menerjunkan petugas untuk mengantisipasi api di kawasan Gunung Bentar.” Saya mendengar kabar tentang itu, langsung segera menugaskan petugas kelokasi,” jelasnya singkat. =Mahfud Hidayatullah
PROFESI
Penggali Sirtu mulai Beralih Profesi PROBOLINGGO – Musim kemarau tahun ini, sejumlah sungai di Kabupaten Probolinggo mengalami kekeringan. Salah satunya, sungai Paser yang terdapat di Kecamatan Sumberasih. Bahkan, kondisi sungai tersebut, kini terlihat kering kerontang. Akibat musim kemarau itu, sejumlah pekerja penggali pasir dan batu (sirtu) terpaksa beralih profesi. Mereka beralih pekerjaan lain, karena mereka kesulitan untuk mendapatkan sirtu. “Terpaksa kita beralih mencari pekerjaan lain,” ujar penggali sirtu, Iskandar kepada wartawan, Minggu (12/10). Menurut dia, di musim kemarau tahun ini para penggali sirtu mengaku kesulitan mendapatkan pasir dan batu yang menjadi pekerjaan rutin mereka setiap hari. Bahkan, sepanjang sungai tersebut kondisinya sudah mongering. “Sungai itu banyak pasirnya ketika terjadi banjir dari Bromo,” katanya. Untuk menyambung hidup keluarganya, kata Iskandar, mereka tidak bisa mengandalkan dari pekerjaan sebagai penggali sirtu. Salah satu alternatif mereka menjadi buruh tani. “Kalau tidak beralih pekerjaan lain, keluarga mau dinafkahi apa,” terangnya. Selain menjadi buruh tani, ada juga penggali sirtu itu bekerja sebagai tukang becak. Seperti Abdur Rohim. Pria asal Desa Jangur, kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo terpaksa menjadi tukang becak karena menggali sirtu sudah tidak bisa diandalkan lagi ketika musim kemarau. “Beralih profesi itu hampir setiap musim kemarau dialami oleh para penggali sirtu,” katanya. Dia menjelaskan, meski sebagian penggali sirtu banyak yang beralih profesi, namun masih ada sebagian yang masih tetap bertahan. Penggali sirtu yang masih tetap bertahan, karena banyak permintaan pelanggan yang uangnya sudah diterima terlebih dulu. “Jadi ada sebagian yang tetap bertahan, karena untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sebelumnya,” ungkapnya. =Muhammad Sugianto
KORAN MADURA
lahraga
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 No. 0461 |2014 TAHUN III SENIN 13|OKTOBER
No. 0461 | TAHUN III
15 15
Laga Persahabatan
Prancis Tundukkan Portugal
Penyerang Polandia Robert Lewandowski (kanan) menyundul bola dalam pertandingan babak kualifikasi Euro 2014 ang berlangsung di Stadion Nasional Warsawa, Minggu (12/10) dini hari WIB.
Polandia Bungkam Tim Panser 2-0 Loew Kecewa Penyelesaian Akhir Jerman Polandia mengukir sejarah baru dalam dunia sepakbola mereka. Untuk pertama kalinya dalam 18 pertemuan terakhir, mereka mampu mengalahkan juara dunia 2014, Jerman.
WARSAWA- Babak kualifikasi Piala Eropa 2014 yang berlangsung di Stadion Nasional Warsawa, Minggu (12/10) dini hari WIB menjadi saksi sejarah baru bagi Polandia. Robert Lewandowski dan kawankawan mencatatkan kemenangan perdana atas Jerman. Tidak tanggung-tanggung, Polandia menang dua gol tanpa balas atas raksasa Eropa itu. Bagi Jerman, ini adalah kekalahan tandang pertama mereka di babak kualifikasi Piala Eropa ataupun Piala Dunia sejak 1998 atau 16 tahun yang lalu. Berkat kemenangan ini, Polandia duduk di peringkat pertama klasemen sementara Grup D dengan mengoleksi enam poin, unggul selisih gol dari Republik Irlandia di urutan kedua. Jerman sendiri ada di urutan ketiga dengan tiga poin. Dua gol Polandia pada dini hari kemarin dicetak oleh Arkadiusz Milik dan Sebastian Mila di babak kedua. Meski demikian Robert Lewandowski dan kawan-kawan diminta untuk tidak jumawa. Pasalnya, perjalanan kualifikasi
ini masih panjang, khusunya akan diuji Skotlandia pekan ini (Rabu 15/10 dini hari WIB) di Stadion Nasional Warsawa. “Dalam pertandingan seperti itu, sebuah skuat butuh mendapatkan identitasnya. Saya harap ini akan menjadi awal dari sebuah jalan yang baru dari tim nasional. Kami sudah membuat sebuah langkah kecil, tapi janganlah terlalu euforia. Kami akan melawan Skotlandia pada Selasa dan itu adalah fokus kami sekarang,” kata Nawalka. Sementara itu pelatih “Der Panzer” Joachim Loew menyesalkan lemahnya penyelesaian akhir anak-anak asuhnya pada laga tersebut. Padahal, Thomas Mueller dan kawan-kawan melancarkan serangan bertubi-tubi ke gawang Polandia. Menurut catatan situs resmi UEFA, Jerman yang tampil dominan dengan penguasaan bola sebesar 62% melepaskan 22 kali upaya untuk mencetak gol. Delapan di antaranya berstatus on target. Tapi, tak ada yang berbuah gol. Sedangkan Polandia cuma
melepaskan empat attempts dengan tiga yang mengarah ke gawang. Kendati demikian, mereka justru bisa mencetak dua gol masing-masing lewat Arkadiusz Milik di menit ke-51 dan Sebastian Mila di menit ke-88. Loew menilai Jerman sebenarnya sudah tampil bagus dan sesuai dengan instruksinya. Namun, Jerman harus membayar mahal penyelesaian akhir yang buruk terhadap peluang-peluang yang didapat. “Saya tidak bisa bicara banyak soal tim, hanya karena mungkin kami sedikit ceroboh dengan peluang-peluang kami. Tapi juga di babak kedua kami bermain baik, menciptakan peluang dan Polandia mencetak gol lewat peluang pertama mereka,” ucap Loew. Dia meneruskan, “Saya punya feeling kami bisa merespons setelah gol. Kami punya peluang lewat Bellarabi dan Podolski. Peluang ada karena pada intinya itu adalah pertandingan satu arah. Tugas kami sekarang menemukan kembali sentuhan akhir kami dan mencetak gol. Saya harus bicara dengan para pemain, kami akan menganalisis pertandingan. Eksekusi permainan kami bagus, tapi tidak dengan finishing-nya.” Di laga selanjutnya, Die Mannschaft akan menjamu Republik Irlandia, Rabu (15/10) dinihari WIB mendatang. =ESPN/CAROL AJI
PARIS - Ketika negara-negara lain berjibaku pada kualifikasi Piala Eropa 2016, Prancis yang akan menjadi tuan rumah hanya melakoni laga persahabatan. Pada laga persahabatan Minggu (12/10) dini hari WIB, Karim Benzema dan kawan-kawan menaklukkan Portugal dengan skor tipis 2-1 di Stade de France. Dua gol “Les Bleus” dicetak Karim Benzema dan Paul Pogba di awal laga dan babak kedua, sementara Portugal membalas lewat penalti Ricardo Quaresma pada babak kedua. Portugal sedikit sial karena secara statistik penguasaan bola mereka unggul tipis atas Prancis. Prancis mencatatkan 49% penguasaan bola sedangkan 51% sisanya dikuasai Portugal. Tapi soal peluang, Prancis lebih baik dengan lima tembakan tepat target dari 12 upaya, sementara Portugal hanya dua dari jumlah percobaan yang sama. Baru tiga menit laga berjalan, Prancis unggul duluan melalui Karim Benzema. Gol ini berawal dari aksi Antoine Griezmann yang menusuk di sisi kiri dan melepaskan umpan silang mendatar. Bola bergulir ke Bacary Sagna di sisi kanan di dalam kotak penalti dan menyambutnya dengan sepakan keras ke gawang. Rui Patricio mencoba mengalau bola, tapi bola muntah berada di jangkauan Benzema yang berdiri di depan gawang. Tanpa kesulitan penyerang Real Madrid ini menceploskan jadi gol. Di babak kedua, Cristiano
Ronaldo memberikan ancaman untuk tuan rumah di menit ke51 lewat tandukannya memanfaatkan umpan silang Nani. Sayang upaya ini masih diselamatkan dengan susah payah oleh kiper Steve Mandanda. Prancis merespons lewat tendangan Dimitri Payet pada menit ke-63, tapi masih tipis saja di samping kanan gawang Patricio. Enam menit berselang, Prancis menambah keunggulan. Bermula dari upaya Patrice Evra yang menusuk di sisi kiri kemudian bola diarahkan ke Benzema di depan gawang. Mengetahui ruang tembaknya tertutup, Benzema menyodorkan bola ke Pogba yang berlari di kanannya. Pogba menyambut bola dengan sepakan mendatar keras yang menaklukkan Patricio. Tak berselang lama, Blaise Matuidi mengancam lagi gawang Portugal, tapi belum mengarah ke gawang karena sepakannya melesat ke kanan. Portugal mendapatkan kesempatan emas membalas setelah diberi hadiah penalti di menit ke-77, menyusul pelanggaran Pogba terhadap Joao Mario. Ricardo Quaresma sukses menunaikan tugasnya. Dua menit berselang, Benzema menanduk umpan silang Moussa Sissoko tapi hanya melenceng ke kiri. Sementara Portugal mencoba mencetak gol lain namun gagal. Upaya Quaresma dan Mario tak menemui sasaran. Alhasil hingga pertandingan usai, kedudukan 2-1 untuk keunggulan Prancis tidak berubah.=CAROL AJI
Gelandang muda Prancis Paul Pogba merayakan kegembiraannya usai menjebol gawang Portugal pada pertandingan laga persahabatan yang berlangsung di Stade de France, Minggu (12/10) dini hari WIB.
16 BACA
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
KORAN MADURA
JUGA
Prancis Tundukkan Portugal Olahraga | 15
16
SENIN 13 OKTOBER 2014 No. 0461 | TAHUN III
, i g a L h a Kal 9 1 U s a n Tim r i k g n i s Ter
Pemain timnas U-19 Indonesia meluapkan kekecewaannya setelah pertandingan Grup B Piala Asia U-19 melawan timnas U-19 Australia di Stadion Thuwunna Youth Training Center Yangon, Myanmar, Minggu (12/10). Indonesia dikalahkan Australia dengan skor 0-1.
YANGON – Langkah Tim Nasional (Timnas) U19 Indonesia untuk meraih mimpi tampil di Piala Dunia U20 tahun depan di Selandia Baru terkubur dalam-dalam, setelah mengalami kekalahan kedua pada Piala Asia 2014 di Yangon, Minggu (12/10) sore. Pada laga di Stadion Thuwuna, Evan Dimas dan kawan-kawan menelan kekalahan 0-1 dari Australia. Langkah anak-anak asuh Indra Sjafri ke perempat final sudah tertutup rapat karena belum mengumpulkan satu poin pun, meskipun masih memiliki satu pertandingan melawan Uni Emirat Arab. Australia untuk sementara duduk di puncak klasemen dengan empat poin, diikuti Uzbekistan dengan tiga angka dan Uni Emirat Arab dengan satu poin. Laga antara Uzbekistan versus Uni Emirat Arab dilakukan setelah laga Indonesia vs Australia. Tetapi laga mereka tidak berpengaruh lagi terhadap posisi Indonesia yang dipastikan tersingkir dari terunamen sepakbola tertinggi di benua Asia ini. Pada pertandingan melawan Australia, Timnas U-19 tampil lebih banyak menunggu celah dan melepaskan umpan langsung ke daerah lawan di babak pertama. Sebaliknya, Australia lebih mengancam gawang Timnas U-19, namun berkali-kali kiper Ravi Mudi-
anto dan barisan pertahanan mampu mematahkan serangan “The Socceroos�. Beberapa kali Australia memiliki peluang mencetak gol tetapi berkali-kali pula mampu digagalkan oleh barisan pertahanan dan kiper Timnas U19 Indonesia. Hingga 45 babak pertama usai, kedua tim bermain kaca mata alias 0-0. Memasuki babak kedua, Timnas U19 tampil sedikit lebih berani. Mereka mampu menyerang ke jantung pertahanan Australia dan melepaskan tendangan jarak jauh. Upaya ini beberapa kali mengancam gawang Australia. Bahkan, beberapa kali kiper Australia, Jordan Thurtell melakukan penyelamatan gemilang. Sebaliknya, pertahanan Timnas U-19 kerap terlihat beberapa kali lowong. Imbasnya, ini dengan mudah dieksploitasi oleh Australia lewat umpan-umpan terobosan. Hansamu Yama dan kawan-kawan
sering kali gagal mengantisipasi pergerakan pemain lawan yang menusuk ke kotak penalti. Malapetak untuk Timnas U19 Indonesia akhirnya terjadi juga pada menit ke-67. Jaushua Soritio yang berlari menerobos ruang di tengah pertahanan Timnas U-19 menerima bola dan melepaskan sepakan mendatar ke tiang jauh yang tidak berhasil dijangkau Ravi Murdianto. Bahkan tidak satu pun bek Indonesia yang berupaya menghentikan laju bola tersebut sebelum ditendang Soritio. Setelah kecolongan terlebih dahulu, Timnas U19 tidak mampu mengembangkan permainan. Mental Evan Dimas dan kawan-kawan ambruk seketika. Hal ini terlihat dari tidak mampunya mereka mengembangkan permainan dengan baik dan sering salah melakukan umpan. Bahkan serangan mereka dengan mudah dipatahkan sejak dari tengah lapangan. Sejak gol itu hampir tidak sekalipun Timnas Indonesia mengancam gawang lawan. Sebaliknya, Australia beberapa kali nyaris menggandakan keunggulan. Belum lagi, taktik Australia yang mengulur-ulur waktu karena sudah unggul. Alhasil, hingga peluit panjang dibunyikan, kedudukan 0-1 tidak berubah dan langkah Indonesia pun makin berat di kompetisi teratas di Asia ini. =CAROL AJI
SENIN 13 OKTOBER 2014 No. 0461 | TAHUN III
KORAN MADURA
DISDIK LEBIH PIKIRKAN PROYEK DARIPADA PENDIDIKAN
DEWAN SAYANGKAN BERAS CADANGAN PEMERINTAH
Arini Hidayati SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III MENATAP MASA DEPAN BUTUH MODAL
PAMEKASAN | E
SAMPANG | L
NETER KOLENANG | P
A
Taneyan Lanjang KORAN MADURA
Sarwo Edi Tak Kunjung Serahkan Memori Banding Kejari Tidak Akan Tinggal Diam PAMEKASAN - Sarwo Edi, terpidana tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan, yang mengajukan banding (keberatan) dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipokor) Surabaya, tidak kunjung menyerahkan memori bandingnya. Jaksa Fungsional Kejari Pamekasan, Yulistiono mengatakan pengajuan memori banding berupa risalah mengenai penjelasan keberatan terhadap pertimbangan dan kesimpulan putusan pengadilan berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya itu, tidak terbatas waktu. “Dalam KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) tidak ada aturan yang membatasi waktu penyerahan, memori banding. Jadi itu tidak masalah walau sampai sekarang belum menyerahkan pada pengadilan tinggi tipikor,” katanya. Kabarnya, lanjut Yulistiono, saat ini penasehat hukum Sarwo Edi masih menunggu putusan yang lengkap dari semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Untuk kemudian melakukan tanggapan dengan memori bandingnya. Dijelaskan Yulistono, apabila nanti kuasa hukum Sarwo Edi telah menyerahkan memory bandingnya, Kejari Pamekasan juga tidak akan tinggal diam. Pihaknya juga akan mengajukan banding dengan menyerahkan kontra memori, berupa penjelasan yang menanggapi keberatan pihak Sarwo Edi. “Nanti kami juga ajukan banding, akan kami anggapi dengan kontra memori. Semua putusannya di pengadilan tinggi tipikor,” ungkapnya.
Data : • Kasus korupsi TPA dilaporkan ke Kejari tahun 2009 • Dana pembelian lahan sebesar Rp 437 juta, bersumber dari APBD Kabupaten Pamekasan.
Kerugian Negara: Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim, kerugian negara sebesar Rp 437 juta
Majelis hakim Tipikor Surabaya telah memvonis Sarwo Edy, dengan hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Kemudian, Moh Riyadi, divonis 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 436 juta. Kini, perkara tipikor yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp 436 juta, belum tuntas. Kejari terus melanjutkan
Terpidana :
Vonis:
1. Sarwo Edi ditahan Kamis (27/3) 2. Moh Riyadi ditahan Selasa (1/4)
Diputus Selasa (26/8) lalu oleh majelis hkim tipikor Surabaya : • Sarwo Edy, divonis dengan hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan, yang bersangkutan mengaku keberatan sehingga mengajukan banding. • Moh Riyadi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan, yang bersangkutan menerima putusan majelis hkim tipikor Surabaya Keduanya dijerat dengan pasal 2, 3, dan 9 UU RI nomor 31 tahun 1999, Sub UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
pengusutan untuk dua tersangka lain yakni R dan A, yang juga diduga dalam kasus tersebut. “Untuk R dan A sudah ke pemeriksaan tersangka dan ada keterangan yang diminta sebagai saksi dari R dan A,” ungkapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pengadan lahan TPA sampah itu telah terjadi mark up dan pengelembungan baik luas lahan maupun harganya. Sampai saat
ini, pembangunan TPA yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep wilayah utara itu mangkrak karena tidak difungsikan. Berdasarkan hasil laporan audit (LHA) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim, dalam kasus korupsi pengadaan lahan TPA pada tahun 2011 lalu, negara telah dirugikan sebesar Rp 437 juta atau total los. =ALI SYAHRONI/UZI
KORAN MADURA KORAN B BANGKALAN PROBOLINGGO
Pamekasan
SENIN 13 OKTOBER 2014 No. 0461 | TAHUN III
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
MADURA
B
DISEGEL. Rumah milik Sahrawi, yang dijadikan tempat prostitusi, di Dusun Kemasan, Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan Pamekasan, Senin (29/9) lalu
Intai Terus Lokasi Prostitusi Pol PP Selalu Tak Dapat Bukti di Setiap Razia PAMEKASAN - Setelah penutupan rumah milik Sahrawi, yang dijadikan tempat prostitusi di Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Pamekasan, beberapa waktu lalu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) setempat terus mengintai tempat pekerja seks komersial (PSK) lainnya yang ada di Kabupaten Pamekasan.
Hal itu dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dari informasi yang diterima Satpol PP selama ini. Agar dijadikan bukti untuk dapat dilakukan penutupan serupa. Sebab selama ini setiap dilakukan razia ke tempat yang dicurigai, Satpol PP selalu pulang dengan tangan kosong.
Kepala Satpol PP Pemkab Pamekasan, Didik Hariadi melalui Kasi Penyelidikan dan Penyidikan, Yusuf Wibiseno mengatakan setelah dilakukan penutupan lokalisasi di Kecamatan Larangan, masih ada tiga tempat lain yang dikabarkan sebagai lokasi prostitusi. Yaitu di Desa Ponteh,
Kecamatan Galis, di Desa Blaban dan Desa Lesong Daya, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan. “Kami tengah mengintai tempat-tempat yang dicurigai menampung PSK, karena kendala utama kami itu tidak mendapatkan bukti setiap kami melakukan razia. Kemungkinan, setiap kami gelar razia selalu bocor, sehingga, PSK yang ada di rumah itu bisa melarikan diri,” katanya. Kesulitan lainnya, tempat prostitusi di wilayah itu, lokasinya terletak di sekitar permukiman warga. Sehingga para PSK dengan mudah berbaur dengan warga lainnya, untuk mengelabui petugas saat dirazia.
Yusuf berharap dukungan aktif masyarakat dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang terdiri dari camat, Polsek dan Koramil, agar dapat juga dilakukan penutupan paksa, karena penutupan lokalisasi itu perlu dukungan semua pihak. “Kami berharap Muspika Kecamatan dan Masyarakat untuk bekerja sama, agar kami bisa segera melakukan penutupan, karena tempatnya ada di dalam perumahan warga sehingga rawan terjadi penolakan dari warga sekitar saat ditutup,” ungkapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, diawali dengan penangkapan PSK di rumah milik Sahrawi, di
Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Satpol PP dengan langkah cepat langsung berkoordinasi dengan Muspika larangan dan melakukan penyegelan, Senin (29/9) lalu. Penyegelan itu, dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB. Petugas gabungan langsung menempelkan stiker pada pintu rumah, yang bertuliskan “Disegel/Ditutup, Melanggar Perda No. 18 Tahun 2004 tentang larangan terhadap pelacuran, terhitung mulai tanggal 29 September 2014”. Setelah itu semua kamar yang ada di rumah tersebut dikunci. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH
Pamekasan
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461| TAHUN III
C
Polisi Lemah Syahwat Hingga Kini 4 DPO Pembunuh Siswa Belum Tertangkap PAMEKASAN – Polisi tidak mampu menjalankan tugasnya. Sebab hingga saat ini, sepekan sudah peristiwa berdarah yang menyebabkan siswa SMKN 1 Pamekasan, Sofyan Nofabriyanto alias Febri meninggal dunia. Namun, Polres Pamekasan belum juga berhasil menangkap pelaku penusukan itu. Sejauh ini, polisi hanya menangkap dua orang dari gerombolan pengeroyokan. Mereka berinisial AI, 20, dan MZ, 20. Hanya saja keduanya bukan pelaku utama penusukan terhadap Febri. Mereka hanya ikut membantu saat pengeroyokan. Sedangkan pelaku utamanya justru tak ditangkap. Ada apa?
Paman korban, Suyitno, 53, mengatakan pihak keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk menangkap semua anggota gerombolan, utamanya pelaku yang menusuk Febri dengan pisau. Adik kandung dari ayah Febri itu mengatakan semestinya polisi sudah mengantongi identitas para
pelaku, sebab sudah ada dua orang kawanan gerombolan itu yang sudah tertangkap, yang bisa memberikan penjelasan nama-nama anggota gerombolan lainnya. “Kami belum bisa ikhlas jika para pelaku belum tertangkap semuanya, yang membuat kami terpukul itu karena Febri bukan orang yang terlibat langsung, Febri hanya melerai pertengkaran saja, justru yang jadi korban penusukan. Jadi kami berharap polisi jangan lamban seperti ini dalam menangkap para pelakunya,” katanya. Hal serupa juga disampaikan Waka Kesiswaan SMKN 1 Pamekasan, A Subiyanto. Menurutnya, pihak sekolah sangat berharap
terhadap kerja kepolisian setempat untuk menangkap semua pelaku, sehingga tidak ada rasa ketakutan bagi siswa lainnya. “Informasi yang kami terima itu, Febri bukan target palaku, tapi siswa kami yang lain. Kalau semua pelaku belum tertangkap semua, tentu kami juga kawatir dan takut kalau kejadian ini terulang lagi pada siswa kami yang memang menjadi target pelaku,” kata Subiyanto. Terpisah, Wakapolres Pamekasan, Kompol Hartono mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk melakukukan pengejaran terhadap 4 tersangka lainnya, yang saat ini sudah masuk dalam Daftar Pencairan
Orang (DPO). “Kami menduga, para tersangka itu masih berada di wilayah Pamekasan, dan kami akan terus melakukan pengejaran kepada 4 tersangka lain, dalam waktu dekat pasti tertangkap,” ungkapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Pamekasan sudah menangkap 2 orang berinisial AI, 20 dan MZ, 20, yang diduga bagian dari gerombolan yang melukai 3 orang pelajar SMKN 1 Pamekasan, hingga berujung tewasnya Febri. Keduanya dijemput paksa di rumahnya di Desa Tlangoh, Kecamatan Proppo, Pamekasan pada Rabu (8/10) lalu. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH
Madura, sesalah apa pun saudara tetaplah saudara. Dalam kondisi apa pun saudara itu akan tetap dibela, apalagi jika saudara itu ada yang menyakiti. Apalagi benar, salahpun saudara akan tetap dibela. Sebagaimana harapan publik, Munaji juga berharap meskipun ketua DPRD merupakan
adik kandung Bupati Pamekasan, tetapi lembaganya yang terhormat ini harus bisa tetap profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya fungsi pengawasan dan kontrol terhadap eksekutif Pamekasan. Ini adalah harga mati. Jangan sampai ada kongkalikong antara legislatif dan eksekutif. Halili membantah tudingan tersebut. Dia katakan, meski yang menjabat Bupati Pamekasan saat ini adalah kakaknya, namun dirinya pribadi dan lembaga yang dipimpinnya itu akan tetap bersikap kritis terhadap Pemkab Pamekasan. Juga antara Halili dan kakaknya, Syafii adalah partai yang berbeda. Halili dari PPP, dan Syafii dari Partai Demokrat. Haluan yang dipakai keduanya tentunya haluan partai. Jadi tidak ada pengaruh meski bersaudara, akan tetap bekerja profesional. Pihaknya akan terus melakukan pengawasan, sebagaimana fungsi kedewanan. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan mengkritik keras apabila ada program Pemkab yang tidak sesuai. Menurutnya legislatif dan eksekutif mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga keduanya harus saling memahami dan menghormati perannya. “Saya dan bapak bupati samasama memahami akan tugas dan tanggung jawab masing-masing,” tukasnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH
KETUA DPRD
Kinerja Halili Mulai Diragukan PAMEKASAN – Sejak dilantik Jumat (10/10) lalu, adik Kandung Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Halili sebagai ketua DPRD periode 2014-2019 terus mendapat sorotan. Sebab dengan komposisi seperti itu, kakak menguasai Pemkab dan adik bertahta di DPRD, dikhawatirkan akan melemahkan fungsi dewan, sebagai lembaga pengawas terhadap Pemkab. Sebab adik kandung segan mengawasi kinerja kakak kandungnya di Pemkab bisa jadi bukan ilusi. Kekhawatiran ini justru muncul dari internal DPRD sendiri. Anggota DPRD dari PKB, Munaji Santoso mengatakan politik dinasti semacam itu bisa menghilangkan nyali DPRD dalam mengawasi tata pemerintahan di Pamekasan. Sebab, sikap seorang ketua sangat berpengaruh terhadap roda perjalanan sebuah lembaga, dalam hal ini adalah lembaga DPRD atau legislatif Pamekasan, yang berada di genggaman adik kandungnya sendiri. “Bagaimanapun, Ketua DPRD sekarang adalah adik kandung Bupati. Dimana pun itu, saudara kandung pasti akan dibela,” ungkap Munaji kemarin (12/10). Apa yang disampaikannya ini bukan tanpa alasan. Munaji mencontohkan pada periode keanggotaan DPRD Pamekasan 2009-2014, Halili juga menjabat sebagai Ketua DPRD di penghujung masa jabatan (2013-2014). Fakta yang terlihat setelah adik Bupati ini menjadi orang nomor
satu di DPRD, anggaran pemerintah pada APBD 2014 tidak terserap dengan baik. Karena serapan anggaran hanya sekitar 30 persen. Pihaknya mempertanyakan, mana fungsi DPRD yang sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi itu. Kenapa hal ini bisa terjadi. Contoh di atas su-
dah mengisyaratkan jika fungsi DPRD Pamekasan lemah. Tidak mampu mendorong laju pemerintahan dengan baik, khususnya dalam serapan anggaran. Yang jelas menurutnya, kenyataan ini adalah situasi kurang baik bagi Pamekasan tercinta ini. Dia juga menyampaikan bahwa dalam tradisi dan adat istiadat
D
Pamekasan
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
PERINGATI DEWI KWAN IM. Umat Budha melakukan sembahyang saat peringatan Dewi Kwan Im mencapai kesempurnaan, di Vihara Alokitesvara, Pamekasan, Jatim, Sabtu (11/10). Pelaksanaan peringatan Dewi Welas Asih tersebut dihadiri ratusan umat Budha dari sejumlah daerah di tanah air dan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.
PMII Berencana Gelar Demo di DPRD Jika Pembahasan Revisi Perda Tata Niaga Tembakau Diabaikan PAMEKASAN - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan mengancam akan kembali melakukan demonstrasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan jika mengabaikan dan tidak serius untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) No. 6 tahun 2008 tentang Tata Niaga Tembakau Pamekasan. Ketua PMII Cabang Pamekasan, Kusairi mengaku kecewa terhadap kinerja DPRD Pamekasan, yang masih lemot melakukan pembahasan perda yang dianggapnya telah merugikan petani tembakau di Pamekasan itu. Padahal perda tersebut sudah satu tahun lamanya diusulkan yakni menjelang musim tembakau tahun 2013, hingga panen tembakau 2014 tak kunjung tuntas pembahasannya. Ia heran mengapa pembahasan revisi perda tersebut lam-
ban. Ia hanya kawtir ada pihakpihak yang berkepentingan, yang menjalin hubungan dekat dengan anggota DPRD Pamekasan. Sehingga pembahasan revisi perda tembakau itu sengaja diperlambat pembahasanya. Menurut Kusairi, Perda yang berlaku saat ini masih merugikan petani dan menguntungkan pemilik modal. Perda tersebut juga belum bisa diberlakukan secara efektif dan memberi peluang untuk dilanggar pihak pabrikan sebagai pemilik modal. Dengan
cara mengambil sample dalam jumlah cukup besar dan penentuan kualitas tembakau yang bersifat subyektif. PMII meminta DPRD setempat untuk mervisi perda tersebut karena menemukan pasal-pasal yang tidak berpihak pada petani. Diantaranya dalam pasal 12 tentang pembiayaan dan harga, pasal 17 tentang pengambilan contoh, dan pasal 18 tentang potongan berat kemasan. Tiga pasal itu dianggap masih memberikan peluang terhadap pihak pabrikan untuk mengambil keuntungan secara sepihak, karena mereka memiliki kekuatan untuk menentukan. Tidak hanya itu kata Kusairi, Satpol PP sebagai penegak perda masih kurang bertaji memberikan tindakan tegas kepada pabrikan, yang diketahui mengambil
sample diatas ketentuan yang berlaku. Hosnan Ahmadi, anggota DPRD Pamekasan, Fraksi PAN-Sejahtera memastikan pembahasan revisi Perda itu sudah tuntas, tinggal menunggu singkronisasi antara pemerintah dan DPRD Pamekasan. Tujuan singronisasi tersebut yakni, agar pemerintah dan DPRD Pamekasan memiliki sikap dan persepsi yang sama akan keberadaan Perda yang didesak Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan, untuk direvisi karena merugikan petani tembakau. Menurutnya, salah satu yang direvisi diantaranya mengenai ketentuan penarikan retribusi atau partisipasi pengusaha dan pihak pabrikan kepada pemerintah daerah, sebesar Rp100 per-
kilogram dari setiap pembelian tembakau kepada pihak petani. Selain itu kata Hosnan, isi lainya yang direvisi yakni pelarangan masuknya tembakau Jawa ke Madura. Sebab pelarangan ini hanya berlaku di Pamekasan, sementara di tiga kabupaten lain di Madura, seperti Sampang, Bangkalan dan Kabupaten Sumenep belum diatur tentang larangan masuknya tembakau Jawa ke Madura. Sementara mengenai pengambilan sample yang mencapai 1 kg, Hosnan belum memberikan jawaban pasti. Ia mengaku seluruh pembahasan dalam revisi perda tersebut, semua atas usulan masyarakat. Sehingga, DPRD Pamekasan akan menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
Pamekasan
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461| TAHUN III
E
Disdik Lebih Pikirkan Proyek daripada Pendidikan Politisi: Ada Nama di Disdik Telah Diserahkan ke Bupati PAMEKASAN – Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan lebih memikirkan proyek daripada masa depan pendidikan di Pamekasan. Realitas ini diungkapkan oleh DPRD setempat. Peristiwa pembunuhan yang menewaskan siswa dan pesta dugem di malam takbiran, juga cabe-cabean yang diduga melibatkan siswa di Pamekasan, cukup dijadikan bukti kegagalan Disdik menangani dunia pendidikan di daerahnya. Harun Suyitno, salah satu anggota DPRD Pamekasan dari fraksi PAN-Sejahtera saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah sekolah di Pamekasan menemukan ketidakseriusan Disdik dalam menjalankan tugas utamanya, memperbaiki mutu pendidikan, karena lebih sibuk menangani proyek yang menjanjikan keuntungan menggiurkan. Menurut Harun, Disdik Pamekasan mulai menyimpang dari
ruh tugas dan fungsinya. Untuk itu ia meminta Disdik segera mengevaluasi secara menyeluruh sistem dan perangkat pendidikan yang berjalan saat ini. Politisi asal Kecamatan Pengentenan ini menegaskan, pernyataanya itu sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Khususnya tentang bagi-bagi pekerjaan proyek di intansi tersebut. Ia mengaku sudah menyampaikan nama-nama oknum
Disdik yang biasa terlibat dalam bagi-bagi proyek kepada Bupati Pamekasan. Ia menyatakan akan memanggil pihak Disdik Pamekasan setelah kelengkapan dewan terbentuk. Tujuannya, untuk membicarakan secara serius sistem pendidikan yang berjalan di Pamekasan. Ia mengaku akan tetap mendukung program Disdik dalam pengajuan anggaran di Parlemen. Namun, kegiatan itu betul-betul dikerjakan dan tidak ada embelembel bagi-bagi proyek. Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdik Pamekasan Moh. Tarsun menolak jika dikatakan intansinya lebih memikirkan proyek ketimbang nasib pendidikan Pamekasan. Ia mengatakan Disdik sudah menjalankan tugas dan amanat dengan baik, sebagaimana ketentuan yang ada. Serta tidak ada
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN BESERTA JAJARANNYA Mengucapkan
SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA HALILI SEBAGAI KETUA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN PERIODE 2014 - 2019
Semoga Bisa Mengemban Amanat dan Membawa Pamekasan Menjadi Lebih Maju
Drs. H. Achmad Syafii, M. Si
Drs. Khalil Asy’ari
Bupati Pamekasan
Wakil Bupati Pamekasan
Dr. ALWI, M. Hum Sekda Pamekasan
Iklan ini Dipersembahkan oleh Humas dan Protokol Setdakab Pamekasan
bagi-bagi proyek. Menurut Tarsun, Disdik memiliki tugas untuk mengarahkan dan menjalankan sistem kurikulum yang ada terhadap sekolah, dan disdik juga berkewajiban untuk memberikan fasilitas kepada sekolah, demi terjangkaunya mutu pendidikan. Misalnya fasilitas bangunan belajar mengajar yang layak, fasilitas perspustakaan, fasilitas laboratorium serta beberapa fasilitas lainnya. Menanggapi banyaknya kenakalan siswa, ia berkelit tugas untuk menjaga akhlaq siswa bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Disdik, melainkan juga tugas sekolah, guru, orang tua, tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Dan semua unsur tersebut harus berjalan se-irama. “Kejadian pembacokan yang menewaskan siswa itu terjadi
setelah pulang sekolah, sementara untuk pesta dugem di malam takbiran, tidak bisa dituding pelakunya siswa, karena belum diketahui siapa dia,” ungkap Tarsun. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
Harun Suyitno
Anggota DPRD Pamekasan dari fraksi PAN-Sejahtera
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD) KABUPATEN PAMEKASAN
Mengucapkan
SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA HALILI SEBAGAI KETUA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN PERIODE 2014 - 2019
Semoga Bisa Mengemban Amanat dan Membawa Pamekasan Menjadi Lebih Maju
Ir. BAMBANG PRAYOGI.M, MM Sekwan kabupaten Pamekasan
KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO F F
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
MADURA
Sumenep
SENIN 13 OKTOBER 2014 No. 0461 | TAHUN III
Satu Jemaah Meninggal Kloter 62 Tiba 4 November, 64 Tiba 5 November SUMENEP – Satu dari 534 jemaah haji asal Kabupaten Sumenep meninggal di Arab Saudi, Minggu (12/10) sekitar pukul 12.00 WIB. Jemaah tersebut bernama Suben, (74) warga Desa Kebonagung, Kecamatan Kota Sumenep. Informasi yang dihimpun Koran Madura, Suben meninggal dunia di rumah sakit di Arab Saudi. Suben dirawat di rumah sakit lantaran penyakit yang dideritanya kambuh, yakni penyakit jantung. ”Beberapa hari yang lalu memang Pak Suben mengabarkan jika dirinya sedang dirawat di rumah sakit, katanya penyakitnya kambuh lagi,” ujar famili keluarga Suben, Fausi di Sumenep, kemarin. Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep Abd Aziz membenarkan kabar tersebut. ”Iya benar ada jemaah yang meninggal dunia.
Namanya Suben,” katanya. Mantan Kepala KUA Kecamtan Prgaan itu mengatakan, jenazah Suben tidak dpulangkan ke tanah air. Saat ini sudah dimakamkan dipemakaman umum di Kota Mekkah. ”Info yang kami terima Suben sebelum meninggal masih sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit di sana,” katanya. Jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 62 diperkirakan akan tiba di ujung timur Pulau Madura pada tanggal 4 November 2014, sedangkan untuk kloter 64 keesokan harinya, yakni tanggal 5 November 2014.
”Walaupun pemberangkatannya sama, namun setibanya di Sumenep tidak sama. Itu karena kloter 64 merupakan gabungan dengan kota lain, yakni Pamekasan, Sampang, dan Surabaya,” terangnya. Lebih lanjut Azis mengatakan, setibanya di Sumenep, penyabutan kedatangan jemaah haji akan dipusatakan di lapangan GOR A. Yani. Hal itu untuk mempermudah keluarga menjemput jemaah. ”Nanti setiap jemaah haji hanya satu mobil yang akan dibolehkan masuk ke GOR A. Yani. Karena kalau hanya untuk memindahkan saharanya sudah ada panitia untuk membantuanya. Sehingga tidak membutuhkan tenaga yang banyak,” terangnya. Pihaknya meminta Pemkab menambah mobil ambulance di setiap penginapan haji. Hal itu untuk menjaga kemungkinan adanya jemaah haji asal Sumenep sesampainya di asrama haji mengalami sakit karena faktor bawaan.
Sebab, berkaca pada pemberangkatan jemaah haji yang lalu, mobil ambulance yang disedikan pihak pemkab hanya ada satu unit. Jumlah tersebut dinilai tidak sesuai dengan jumlah jemaah haji. ”Karena semua pembiyaannya sudah ditanggung pemkab, maka kami harap pemkab sudi untuk menambah mobil ambulance,” harapnya. Konvoi Jemaah haji dari Kota Sumenep menuju rumahnya biasa diiringi konvoi kendaraan. Kankemenag mengaku tidak bisa berbuat banyak atas tradisi yang terkadang memakan kecelakaan tersebut. ”Kami tidak bisa melarangnya, karena itu hak person. Namun jangan sampai mengganggu terhadap kelancaran lalu lintas. Sehingga, tidak mengurangi rasa kebahagiaan yang ada,” kata Kepala Seksi Haji dan Umrah Kankemenag Sumenep Abd. Azis kemarin. =JUNAEDI/MK
MANASIK HAJI KECIL. Siswa RA Muadz Bin Jabal Yogyakarta mengikuti Manasik Haji Kecil di Gedung PU, Jl. Ngeksigondo, Yogyakarta, Minggu (12/10). Latihan manasik haji yang diikuti 296 siswa tersebut bertujuan untuk menanamkan pendidikan keagamaan dan pengenalan tata cara ibadah haji kepada anak sejak dini.
DANA BANTUAN GURU
Kepala UPT Diduga Pungli SUMENEP – Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) Kecamatan Kangayan diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah bantuan khusus guru terpencil (kepulauan). Informasinya, sejumlah bantuan yang diduga telah dipungli di antaranya, bantuan tunjangan khusus guru kepulauan sebesar Rp 150 ribu setiap bulannya. Biasanya, pencairan tunjangan tersebut dilakukan setiap dua bulan sekali. Dari 97 guru penerima tunjangan yang bersumber dari APBD melalui Kesejahteraan Daerah Setkab Sumenep itu, diduga dipungli sebesar Rp 10 ribu setiap guru. Selain itu, bantuan guru khusus kepulauan yang bersumberkan dari APBN sebesar Rp 1,5 juta setiap guru yang bertugas di daerah kepulauan, diduga dipungli sebesar Rp 600 ribu setiap guru. Bantuan tersebut biasanya dicairkan setiap 3 bulan sekali dengan jumlah nominal sebesar Rp 4,5 juta setiap guru penerima. Ahmad, tokoh pemuda Kangaian, menyayangkan tindakan kepala UPT tersebut. ”Kami sangat menyesal atas tindakan itu. Sebab, yang seharusnya bantuan itu bisa membantu peningkatan kinerja guru, namun masih dipotong oleh oknum UPT tersebut,” katanya. Akibatnya, lanjut Ahmad, kinerja sejumlah guru yang bertugas di daerah kepulauan setempat tidak maksimal. ”Itu sudah jelas, bahkan sejumlah guru banyak yang menggerutu dan sering bolos akibat tindakan oknum UPT tersebut,” akunya. Padahal menurut Ahmad, tujuan dikeluarkannya bantuan pemerintah sangat bagus. Sebab, melihat dunia pendidikan di daerah kepuluan masih jauh dibandingkan dengan daerah daratan Sumenep. Oleh sebab itu, menurut Ahmad, dirinya meminta Disdik Sumenep segera mengambil langkah bijak persoalan tersebut. Sebab, jika tidak para guru akan selalu menjadi korban keserakahan pegawai UPT tersebut. ”Kami harap pemerintah tidak tutup mata, dan segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena kami tidak ingin nantinya sampai terjadi hal yang tidak diinginkan,” terangnya. Kepala UPT Pendidikan Kangayan Sukandar membantah dirinya telah melakukan pungli yang dituduhkan tersebut. ”Itu tidak benar, buat apa kami lakukan itu, kalau tidak percaya silakan tanya sendiri ke kepala PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kangayan,” katanya melalui sambungan telepon. Bahkan, lanjut Sukandar, jika memang itu benar dilakukan, dirinya siap untuk mempertanggungjawabkan walaupun sampai ke ranah hukum. ”Kami siap mempertangungjawabkan kepada siapa pun. Karena itu sudah menjadi konsekuensi saya,” tegasnya. =JUNAEDI/MK
Sumenep
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461| TAHUN III
G
LUNGLAI. Muhammad Rizal (berkopyah) diiringi seorang lelaki berjalan lunglai, Jum’at (10/10). Ia adalah saudara Ahmad (20) penumpang kapal yang hendak melangsungkan akad nikah di Bali.
MUHAMMAD RIZAL
Sungguh Malang Nasibmu, Nak! SUMENEP - Ia masih tampak polos. Di usianya yang masih dini, seharusnya ia bisa bergembira-ria bersama teman-temannya, dan dimanja oleh sanak familinya. Namun nasib berkata lain. Ia harus mulai membiasakan diri hidup sebatangkara, tanpa ada sosok ibu, bapak, saudara, kakek dan nenek di sampingnya lagi. Semua keluarganya menjadi korban tenggelamnya kapal Mutiara Indah (versi warga Jabal Nur). Namanya adalah Muhammad Rizal, buah hati dari pasangan Sitti (50) dan Mupaher. Ia adalah anak sulung dari tiga bersaudara. Saat ini, usia Rizal masih 14 tahun. Ia baru duduk di kelas 1 madrasah tsanawiyah (MTs) di Pondok Pesantren Kasbut Tujah, Desa Brakas, Kecamatan Ra’as. Rizal lahir dan besar di Dusun Talango Tengah, Brakas. Untuk sampai di Talango Tengah, harus naik perahu dari Brakas. Jika dari
kantor Kecamatan Raas, untuk sampai di Talango Tengah butuh waktu kurang lebih satu jam. Dusun itu berpenghuni kurang lebih 700 jiwa. Di rumahnya, Rizal kini tinggal seorang diri. Semua keluarganya menjadi korban kecelakaan kapal tenggelam di perairan Banyuwangi-Situbondo, Jawa Timur, Senin (06/10) lalu. Kecelakaan itu terjadi saat kapal yang membawa 52 orang
penumpang hendak ke Bali dalam rangka melangsungkan akad nikah antara pengantin pria Ahmad (22) dengan kekasihnya, Saimah di Pemuteran, Buleleng, Bali. Meski ibunya, Sitti (50), bapaknya, Mupaher (53), kakaknya, Ahmad, kakeknya, Siddik dan neneknya menjadi korban dalam kecelakaan itu, namun Rizal selamat. Pasalnya, ia tak ikut mengantarkan kakaknya yang hendak merajut rumah tangga di Pulau Dewata. Waktu itu, Rizal ada kegiatan di pondoknya. Hingga kini, baru ibunya yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Sementara keluarga lainnya masih belum jelas nasibnya. Saat ditemui Koran Madura di rumahnya, Rizal terlihat lesu. Mukanya tanpak murung. Raut wajah Rizal seakan menunjukkan rasa tak percaya dengan apa yang terjadi.
Ia lebih banyak diam. Meski telah diajak bicara, Rizal hanya mengangguk atau menggeleng saat ditanya wartawan. Tentu sangat berat bagi Rizal menerima kenyataan hidup yang dialaminya saat ini. Ia tak lagi memiliki seorang ibu untuk dijadikan tempat mengeluh. Tak lagi memiliki bapak yang siap menafkahi kebutuhannya. Juga tak lagi ada sosok kakak di sampingnya yang akan senantiasa membantu meringankan beban hidup Rizal. Masa depan pendidikan Rizal kini juga tak dapat ditebak. Di usianya yang masih seumuran jagung, tentu tak mudah bagi ia membiayai hidupnya sendiri. Apalagi, pemerintah tak mungkin menanggung hidup Rizal sepenuhnya, seperti dikatakan Gubernur Jawa Timur, Sukarwo,
Jum’at (10/10). “Kalau untuk membantu pendidikannya, itu kan sudah ada Bos. Ada program wajib belajar 12 tahun. Namun kalau nanti, misalnya, ia ingin kerja, maka pemerintah akan memberikan bantuan modal kepadanya,” kata Sukarwo di kantor kecamatan. Satu-satunya harapan Rizal saat ini adalah pamannya, Hozairi (53), meski tak satu atap dengannya. Kepada wartawan, Hozairi mengaku siap membiayai pendidikan Rizal. “Insya Allah siap. Tapi hanya sebatas kemampuan kami,” tukasnya, Sabtu (11/10). Meski begitu, ia tetap berharap, keponakannya bisa melanjutkan sekolah setinggi mungkin. Ia tak ingin Rizal putus sekolah karena telah hidup sebatangkara, tanpa handai taulan. =FATHOL ALIF
Sumenep
KORAN MADURA H PROBOLINGGO Pemerintah Kabupaten Sumenep H
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461| TAHUN III
Bupati Beri Semangat Penumpang Selamat SUMENEP - Kedatangan Bupati Sumenep, A. Busyro Karim ke Desa Brakas, Kecamatan Raas, Jum'at (10/10) lalu tidak sekadar memberi bantuan kepada para ahli waris korban kapal tenggelam di perairan Banyuangi beberapa waktu lalu. Lebih dari itu, Bupati Sumenep juga menjenguk korban selamat yang dirawat di puskesmas setempat guna memberi suntikan semangat kepada mereka.
Bupati A. Busyro Karim (dua dari kiri) didampingi Gubernur Soekarwo menyerahkan bantuan kepada keluarga penumpang kapal yang tenggelam, Jum’at (10/10).
Pemkab Santuni Korban Kapal Tenggelam SUMENEP - Bupati Sumenep, A. Busyro Karim mengunjungi korban penumpang kapal yang tenggelam di perairan Banyuangi beberapa waktu lalu untuk memberikan bantuan. Bupati beserta rombongannya tiba di Kepulauan Raas, Jum'at (10/10) sekitar pukul 12.30 Wib.
S
etibanya di Kepulauan Raas, A. Busyro Karim langsung singgah terlebih dahulu di Kantor Kecamatan Raas, Desa Brakas. Di depan kantor kecamatan, berkumpul banyak masyarakat guna menyambut langsung kedatangan orang nomor satu di Kabupaten Sumenep itu. Sebelum menjenguk korban selamat yang dirawat di Puskesmas Raas, Bupati menyambut kedatangan Gubernur Jawa Timur, Sukarwo yang juga hadir waktu itu. Penyambutan tersebut ditem-
patkan di Kantor Kecamatan Raas. Dalam sambutannya, Busyro mengucapkan terima kasih kepada Guberur Jawa Timur yang telah sudi meluangkan waktunya berkunjung ke Kepulauan Raas, Kabupaten Sumenep. "Ini merupakan bentuk kepedulian Bapak Gubernur kepada masyarakat Raas. Beliau sengaja menyempatkan diri, walau jadwalnya sangat padat," kata Busyro dalam sambutannya. Mengawali sambutannya, Bupati Sumenep mengatakan turut berduka cita yang sedalamdalamnya atas peristiwa yang menimpa masyarakat Raas secara umum dan khususnya keluarga korban. Menurutnya, semua masyarakat Sumenep ikut berduka atas kecelakaan PLM Mutiara Indah (versi warga Jabal Nur) yang telah menelan banyak korban jiwa. Busyro berharap agar keluarga korban bisa bersabar atas musibah yang menimpanya. Karena pada dasarnya, menurutnya, tak seorang pun yang mengharapkan hal itu terjadi. "Namun, yang pasti, dalam setiap musibah pasti ada hikmah yang bisa dipetik," katanya. Selain itu, harapan Busyro peristiwa itu menjadi yang ter-
akhir kali. Untuk itu, Busyro mengimbau agar masyarakat senantiasa berdoa kepada Allah SWT.; memohon agar dijauhkan dari segala musibah. Selesai Bupati menyampaikan sambutan, Gubernur Jawa Timur juga menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, selain mengungkapkan rasa duka cita atas nama masyarakat Jawa Timur, Sukarwo juga sempat mengapresiasi pemerintah Sumenep. Pasalnya, pemerintah Sumenep dinilai tepat dan cepat dalam mengambil keputusan terkait dengan evakuasi korban. Selesai sambutan, bersamasama Gubernur, Bupati Sumenep menyerahkan bantuan kepada perwakilan ahli waris korban secara simbolis. Bantuan tersebut diterima oleh Samsul dan Suparwi di depan masyarakat Raas. Atas bantuan tersebut, Samsul mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah. Menurutnya, bantuan tersebut adalah bentuk konkret dari kepedulian pemerintah kepada masyarakat, khususnya para korban. "Semoga mendapat balasan setimpal atas apa yang telah diberikan oleh Bapak Bupati," tutupnya. =ADV/FATHOL ALIF
Selesai memberi sambutan di kantor kecamatan Raas, Bupati bersama Gubernur langsung menuju puskesmas setempat yang jaraknya tidak jauh. Menuju puskesmas, Gubernur dan Bupati sama-sama dikerumuni masyarakat Raas. Satu per satu dari mereka berebut untuk bersalaman. Dengan peduli, Buya, sapaan akrab Bupati Sumenep, menerima salaman masyarakat setempat. Sesampainya di puskesmas, Buya langsung menuju kamar korban selamat. Dari 5 orang korban selamat yang masih dirawat di puskesmas waktu itu, satu per satu dikunjungi. Suami Nurfitriyana tersebut menghibur para korban selamat seraya menyuntikan semangat kepada mereka. "Yang sabar, Bapak. Semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali," kata Buya kepada salah seorang korban. Setelah satu persatu korban selamat dikunjungi, sekitar pukul 15.20 Wib., Bupati bertolak dari puskesmas kembali ke kantor kecamatan. Sama seperti sewaktu masih
akan menjenguk, sekeluarnya dari puskesmas, Buya kembali dikerumuni masyarakat Raas. "Mumpung ada kesempatan, Mas, ketemu dengan Pak Bupati. Makanya kita menyempatkan diri untuk bersalaman dengan beliau," kata Darus Salam (24), warga Desa Katupat, Kecamatan Raas. Terlepas dari hal itu, Jum'at malam Bupati juga menggelar acara tahlil bersama warga. Acara itu disambut positif oleh warga Raas, utamanya warga Desa Brakas. Terbukti, banyak masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Pantauan Koran Madura, saat acara tahlilan berlangsung, Bupati tampak khusuk mengikutinya. Bupati Sumenep baru bertolak dari Kecamatan Raas menuju Pelabuhan Kalianget keesokan harinya. Sekitar pukul 11.45 Wib., mantan ketua DPRD Sumenep itu bersama rombongan meninggalkan Pelabuhan Raas. Pantauan Koran Madura, dalam rombongannya, terlihat Kapolres Sumenep, Marjoko dan Dandim Sumenep. =FATHOL ALIF
BESUK. Gubernur Soekarwo dan Bupati A. Busyro Karim membesuk penumpang kapal yang selamat, Jum’at (10/10) di Puskesmas Raas.
Sumenep
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461| TAHUN III
I
21 Orang Belum Ditemukan Komunitas Warga Raas Galang Dana SUMENEP – Pencarian penumpang PLM Mutiara Indah (versi warga Kapal Jabal Nur) yang hilang terus dilakukan. Pada Minggu (12/10), penumpang bernama Murahem, warga Dusun Talango Tengah, Brakas, Raas, ditemukan.
KORBAN KAPAL TENGGELAM. Penumpang PLM Mutiara Indah ditemukan tertelungkup di bibir pantai Desa Ketupat Kecamatan/Pulau Raas, Kamis (9/10). Hingga kemarin, 21 penumpang belum ditemukan.
SEREMONIAL
BRI Gelar Pesta Rakyat Simpedes
S
UMENEP – Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumenep menggelar Pesta Rakyat Simpedes, Sabtu (11/10) di lapangan Giling Sumenep. Acara tersebut dihadiri Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan berlangsung meriah. Kepala BRI Cabang Sumenep Agus Ahdiyat menjelaskan, acara tersebut sebagai sarana berbagi suka dengan semua lapisan masyarakat untuk terus membangun kerja sama yang lebih baik ke depannya. ”Selain itu, kami adakan kegiatan ini sebagai rangkaian untuk memeriahkan Hari Jadi Sumenep mendatang. Oleh sebab itu, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan Pemda (Pemerintah Daerah) yang telah men-support kami dalam menjalankan bisnis ini,” terangnya.
MERIAH. Bupati Sumenep A. Busyro Karim menyerahkan hadiah secara simbolis berupa satu unit mobil kepada Kepala Unit BRI Kecamatan Kangayan, sebagai pemenang undian utama BRI Simpedes tahun 2014.
Untuk diketahui, pertumbuhan BRI Cabang Sumenep setiap tahunnya terus meningkat, terbukti saat ini BRI Cabang Sumenep sudah memiliki 12 unit, 6 teras, 1 teras
mobil, dan sebanyak 250 karyawan. Sedang jumlah debitornya mencapai 17.000 dan jumlah penabung mencapai 220.000 penabung. =ADV/JUNAEDI
Informasi yang diperoleh Ko- dan untuk biaya perawatan medis ran Madura, ia ditemukan nyang- di Puskesmas Raas. kut di sela-sela pohon bakau di Aksi penggalangan dana seDusun Rem-Rem, Desa Karoppo, lama tiga hari, berhasil menKecamatan/Pulau Raas, kemarin gumpulkan uang sebesar Rp sekitar pukul 10.35 Wib. 14.696.000. Dana tersebut akan Dengan ditemukannya satu dibagikan secara merata kepada orang tersebut, penumpang yang keluarga penumpang, baik yang masih dinyatakan hilang berjum- meninggal atau yang masih menlah 21 orang. Beberapa waktu lalu, jalani perawatan. Kepala Desa Brekas Kecamatan/ ”Dana yang kita kumpulkan Kepuluan Raas Suparwi melapor- selama tiga hari, akan diserahkan kepada Polres kan hari ini pada Sumenep bahwa keluarga korban,” jumlah penumpang kata Rasyid Hani, kapal yang hilang Koordinator pengsebanyak 52 orang. dana Dana yang kita kum- galangan Penumpang tersekorban PLM Mutipulkan selama tiga but berasal dari dua hari, akan diserahkan ara Indah, Minggu desa, yakni Desa hari ini pada keluarga (12/10). Brakas sebanyak Aksi penggalankorban,” 49 penumpang dan gan dana akan terus Desa Guwa-Guwa dilakukan, hingga sebanyak 3 pekeluarga penumpRasyid Hani numpang. ang yang tertimpa Koordinator Kapal tersebut musibah, bebannya Penggalangan Dana membawa romberkurang. Semenbongan manten tara dana yang didari Pulau Raas menuju Pulau hasilkan dari penggalangan terseBali, Senin (6/10). Pada Senin, but akan dibagikan secara merata Ahmad (22), calon mempelai laki- pada keluarga penumpang secara laki hendak melangsungkan akad bertahap. nikah dengan Saimah di Pemuter”Aksi penggalangan dana yang an, Buleleng, Bali. Rombongan kita gelar, akan terus dilakukan pengantar pengantin mengen- hingga beban dan penderitaan darai PLM Mutiara Indah. Hanya keluarga korban betul-betul mensaja, sebelum rombongan terse- jadi ringan, karena yang mereka but sampai tujuan, mesin perahu derita bukan cuma kehilangan mati. keluarga, melainkan juga kehilanKontak terakhir salah seorang gan materi,” sambungnya. penumpang perahu via telepon Menurut Rasyid, warga Pulau dengan keluarganya di Raas seki- Raas yang ada di Bali mengaku pritar pukul 15.00 Wib. Beberapa saat hatin dengan musibah yang menkemudian, tidak dapat dihubungi impa warga satu kampung itu, selagi. Pompa air milik perahu juga hingga warga Pulau Raas yang ada rusak, sehingga air yang masuk ke di sana berinisiatif untuk melakudalam perahu sulit diatasi. kan penggalangan dana. Aksi penggalangan dana warGalang Dana ga Pulau Raas dilakukan pada Komunitas warga Pulau Raas sesama warga Pulau Raas yang yang ada di Bali, menggelar aksi tinggal di Pulau Dewata Bali. penggalangan dana untuk pe- Namun, komunitas warga pulau numpang perahu yang hilang di yang ada di Bali tidak menutup perairan Banyuwangi. Aksi terse- bagi dermawan dari luar yang inbut untuk membantu meringkan gin membantu. beban keluarga yang ditinggalkan =JUNAEDI/MK
Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA
Sampang
SENIN 13 OKTOBER 2014 No. 0461 | TAHUN III
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
MADURA
J
Kejari Bentuk Timsus SAMPANG - Kejaksaan Negeri Sampang membentuk tim khusus (timsus) untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), terlebih lagi proyek yang ditengarai asal-asalan. Selama ini, pengerjaan proyek berpotensi merugikan keuangan negara. Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Abdullah mengatakan, prioritas pemberantasan korupsi akan dilakukan pada tahun mendatang. Pihaknya telah membentuk timsus dari sejumlah kasus dugaan korupsi pada pengerjaan proyek. “Siap-siap mulai dari sekarang, pengerjaan proyek sudah kita awasi. Waktu dari hari inilah harus dipergunakan untuk memperbaiki pengerjaan proyek, kalau tidak kita tetap tancap gas,” ucapnya. Pihaknya telah memperingatkan sejumlah pihak rekanan maupun pejabat pemerintah agar lebih berhati-hati dalam melaksakan proyek. “Maka kami harap SKPD terkait bisa lebih memaksimalkan pengawasan agar indikasi korupsi bisa dicegah, sehingga pengerjaan proyek berjalan dengan efektif,” jelasnya. TPS Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas), Jumat (10/10) melaporkan dugaan penyimpangan proyek pembangunan 416 Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Srimangunan senilai Rp 2.015.000.000. Mahasiswa mengendus indi-
Lapor : Sejumlah Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (IKMAS) saat melaporkan dugaan penggelembungan pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) pedagang Pasar Srimangunan ke Jasi Intelkam Kejaksaan Negeri Sampang.
kasi kecurangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, seperti anggaran pembelian gergaji, palu, pembelian BBM, dan sewa transportasi. Berdasarkan PP Nomor 70/2012 bahwa CV atau pemenang tender harus memenuhi perlengkapan. Korlap aksi, Moh Jalil mempertanyakan penunjukan CV Burung Nuri sebagai rekanan. Padahal, CV yang dimaksud terdaftar rekanan yang di-black list pada tahun 2013. “Karena pada waktu
itu CV Burung Nuri bermasalah dengan hukum di Probolinggo dalam pengadaan alat media dan elektro,” terangnya. Fakta di lapangan, proyek pembangunana TPS Pasar Srimangunan tidak dilaksanakan oleh CV Burung Nuri, melainkan oleh rekanan lain. “Fakta di dilapangan pekerjaan proyek dilakukan oleh PT Sila Indah Perkasa, artinya sudah jelas pengerjaannya hanya pinjam bendera,” tegasnya. Tak hanya itu, menurutnya,
hasil investigasi yang dilakukan ditemekukan bahwa anggaran Rp 2.015.000.000 dibagi menjadi pengadaan material Rp 958.000.000. Sedangkan untuk ongkos tukang Rp 918.000.000. Akan tetapi, faktanya semua tukang terdapat 40 orang selama 30 hari. Sedangkan ongkos tukangnya berkisar Rp 80 hingga 100 ribu. ”Jika selama 30 hari kerja, anggaran untuk gaji karyawan berkisar Rp 108 juta. Sedangkan di RAB dianggarkan Rp 918 juta. Ini ada kel-
ebihan anggaran,” imbuhnya. Terpisah, Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto saat menerima laporan mahasiswa tersebut menyampaikan masih akan mempelajari laporan itu. Pihaknya tidak bisa serta merta langsung memberikan tanggapan bila pengerjaan proyek TPS menyalahi aturan. “Tidak bisa kita langsung justice, kita akan pelajari terlebih dahulu, jika memang ditemukan kesalahan pasti akan kita proses,” singkatnya. =RYAN HARIYANTO/MK
paya mengembangkan kasus ini dengan memanggil sejumlah saksi maupun tersangka, apalagi kita sudah memanggil 8 orang sebagai TPM dalam kasus BSPS,” tuturnya. Sucipto belum bisa memberikan keterangan apakah kemungkinan ada tersangka baru. Hal itu disebabkan karena kejari sejauh ini masih fokus pada hasil audit BPKP dan pemanggilan saksisaksi lainnya. Diketahui sebelumnya, Kejari
hanya bisa mengenali nilai kerugian negara dihitung secara internal. Yakni sekitar kurang lebih Rp 7 miliar. Sebab, sebanyak 1932 penerima BSPS yang masing masing mendapatkan Rp 7,5 juta. Akan tetapi, fakta di lapangan sebanyak 1.932 penerima itu rata-rata mengaku menerima Rp 3,5 juta. Artinya, Rp 3,5 juta dikalikan dengan 1.932 penerima setara dengan Rp 14,5 miliar. =RYAN HARIYANTO/MK
KORUPSI BANTUAN STIMULAN
Tersangka BSPS Selalu Mangkir SAMPANG – Tersangka kasus dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Sunarto Wirodo selalu mangkir dari panggilan Kejari. Ia Koordinator Bantuan Masyarakat (KBS) dalam program BSPS tersebut. Kejari Sampang Abdullah melalui Kasi Intel Sucipto mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemanggilan kepada tersangka beberapa waktu lalu.”Penanganan kasus BSPS
terus diproses, dan kita sudah memanggil tersangka, tapi selalu mangkir,” ucapnya. Dijelaskan, pemanggilan dilakukan untuk pengembangan kasus tersebut. Namun, pemangilan pertama tersangka mangkir. Sehingga, pihaknya kembali melakukan pemanggilan kedua. “Untuk itu, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan pemanggilan lagi,” katanya. Selain itu, pihak Kejari men-
gaku akan mencari upaya lain dalam mengembangkan kasus BSPS tersebut. Yakni dengan mengajukan audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kita mengajukan audit untuk mengatahui nilai kerugian negara yang sampai saat masih belum diketahui,” jelasnya. Selain menunggu hasil audit dari BPKP, pihaknya juga akan terus berupaya untuk mengembangkan kasus tersebut. “Kita beru-
Sampang
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
K
Rongsokan Material Belum Dilelang Dispendaloka Masih Melakukan Penghapusan Aset Pasar Srimangunan SAMPANG - Terbakarnya Pasar Srimangunan Sampang, beberapa bulan lalu meninggalkan rongsokan bahan material berupa besi dan baja. Rongsokan itu direncanakan akan dijual (lelang) oleh Bagian Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan (Dispendaloka). Namun sampai saat ini, proses lelang itu tak kunjung dilakukan karena pihak Pemkab setempat masih melakukan penghapusan aset pada rongsokan bahan material. Kabid Pengelolaan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan (Dispendaloka) Kabupaten Sampang Bambang Indra Basuki mengatakan bahwa memang sebagian bahan material bangunan Pasar Srimangunan di
Blok C lantai 2 tersebut saat ini tengah dalam proses penghapusan aset. Sebab menurutnya, pelelangan rongsokan sisa kebakaran Pasar Srimangunan nantinya akan dilakukan secara terbuka oleh pemerintah melalui Kantor
Badan Lelang yang berada di Kabupaten Pameksan. “Memang saat ini, rongsokan material besi dan baja bangunan Pasar Srimangunan masih proses penghapusan aset. Dan setelah penghapusan aset, kita akan lakukan pelelangan melalui Kantor Badan Lelang yang berada di Pamekasan, tapi jenis bahan yang dilelang itu,” ucapnya, Minggu (12/10). Lanjut Bambang, proses lelang tersebut bukanlah tanpa alasan. Sebab menurutnya, proses pelelangan tersebut merupakan upaya pemanfaatan kembali dengan mendapatkan sumber PAD. Harga (limit) rongsokan material terse-
but saat ini dipatok dengan harga sebesar Rp 115 juta yang telah disepakati bersama antara Bagian Aset (Dispendaloka) dan Bagian Ekonomi Pemkab Sampang. “Harga yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 115 juta. Dan ketentuan itu bukan ditentukan berdasarkan oleh satu pihak saja, melainkan ketentuan berdasarkan hasil rapat,” tuturnya.
Selain itu, Bambang juga mengatakan bahwa yang berhak melakukan pelelangan itu bukan hanya oleh pihak CV saja melainkan juga oleh perorangan yang sudah mengantongi persyaratan resmi. “Tapi sayang, sejauh ini masih belum ada CV yang melakukan penanwaran di saat dalam proses penghapusan aset seperti saat ini,” ucapnya. =MOHAMMAD MUHLIS
L
Sampang
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
TIDAK TERSERAP
Dewan Sayangkan Beras Cadangan Pemerintah SAMPANG – Belum tersalurnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sampang mendapat sorotan legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang menilai bahwa tidak terserapnya bantuan beras cadangan tersebut perlu dipertanyakan. Wakil Ketua Komisi IV Guntur Wahab menyampaikan, pihaknya akan menindak lanjuti terkait bantuan beras cadangan yang tak terserap sama sekali. Menurutnya, ada yang tidak wajar ketika beras bantuan tidak terserap, karena hal itu jauh berbalik
ketika melihat kondisi Sampang yang sampai saat ini sebagian besar desanya masih berstatus tertinggal. ”Sungguh menyanyangkan jika sampai saat ini beras cadangan masih utuh, jika Pemkab serius dalam mengelola dan men-
yalurkan bantuan beras ini tentu beras ini sudah dimanfaatkan,” ujarnya, Minggu (12/10). Selain itu, Guntur juga menekankan agar ke depannya pihak dinas terkait lebih aktif turun ke masyarakat. Karena menurutnya, tak terserapnya beras cadangan tersebut bagian dari minimnya dinas dalam melakukan sosialiasi terkait bantuan beras cadangan tersebut. “Bagaimana mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya jika dinasnya enggan turun ke masyarakat. Jadi saya berharap dinas yang mengelola
bantuan ini untuk langsung melakukan pendataan. Dalam waktu dekat ini, kita akan panggil dinas terkait untuk mengetahui kejelasannya,” jelasnya. Kepala Dinsosnaketrans Sampang Malik Amrullah melalui Kabid Sosial Syamsul Hidayat mengakui bahwa beras cadangan masih belum terserap sama sekali. Katanya, kondisi itu bukan atas dasar kesengajaan. Namun karena sejauh ini belum ada pengajuan sama sekali dari masyarakat maupun dinas terkait. “Kami tidak bisa berbuat banyak, karena dalam menge-
luarkan beras cadangan ini harus prosedur dan pengajuanya secara resmi. Sementara sampai saat ini pengajuan secara resmi belum ada, jadi kita tidak berani mengeluarkan beras cadangan ini,” ucapnya. Untuk diketahui, setiap tahun Pemerintah Kabupaten mendapatkan bantuan CBP sebanyak 100 ton beras yang diperuntukkan bagi korban bencana alam atau anomali cuaca serta kekeringan. CBP tersebut merupakan bantuan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). =MOHAMMAD MUHLIS
SEREMONIAL
Bank Jatim Sukses Selenggarakan Gemerlap Hadiah Simpeda 2014
SIMBOLIS: Pemimpin Bank Jatim Cabang Sampang Rachmad Hadi Kusuma saat memberikan pemberian hadiah secara simbolis kepada pemenang undian Simpeda sebesar Rp 100 juta.
FOTO BARENG: Jajaran Direksi Bank Jatim foto bersama Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono.
SAMPANG- Dalam rangka memeriahkan ulang tahun yang ke-53, Bank Jatim menyelenggarakan pesta gemerlap hadiah Simpeda 2014 di Madura, Minggu (12/10). Untuk menyukeskan acara yang bertabur hadiah hingga total Rp 12 M itu, Bank Jatim Cabang Sampang didapuk sebagai tuan rumah penyelenggara dengan mengkoordinir semua cabang yang ada di Madura. Perayaan hari jadi yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB itu dimeriahkan beberapa acara, mulai dari Jalan-Jalan Sehat (JJS) yang diikuti 2.000 peserta, senam besama hingga pemberiah hadiah undian serta hiburan di Lapangan Wijaya Kusuma Kota Sampang. Acara juga dimeriahkan musik khas Madura seperti Daul Combo dan kesenian lainnya. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono, kepala SKPD se-Kabupaten Sampang, Jajaran Forpimda Kabupaten Sampang, Direktur Operasional Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya Eko Antono, Pimpinan Divisi Perencanaan Strategi Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya Bambang Rushadi, dan Pimpinan Cabang Bank Jatim se-Madura beserta masing-masing karyawannya. Setelah JJS dan senam bersama, tibalah pada pengundian gemerlap hadiah tabungan Simpeda 2014. Bank Jatim melalui pengundian Simpeda memberikan Grand Prize berupa 1 unit Mobil Toyota Fortuner yang diundi oleh seluruh cabang yang bertempat di Surabaya dengan total hadiah sebesar Rp 12 Milyar dengan
rincian Rp 6 miliyar untuk regional dan Rp 6 miliyar untuk nasional. Selain itu, Bank Jatim Cabang Sampang memberikan bantuan CSR berupa 1 unit tanki air kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang yang diserahkan secara simbolis oleh Direktur Operasional Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya Eko Antono kepada Wabup Sampang Fadhilah Budiono. Direktur Operasional Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya Eko Antono menuturkan bahwa perayaan hari jadi Bank Jatim yang ke-53 itu merupakan suatu bentuk apresiasi kepada masyarakat Madura. Menurutnya, acara ini memang sengaja mengutamakan pemberian hadiah kepada para nasabah Bank Jatim. “Alhamdulliah acara ini lancar dan sukses. Masyarakat Sampang antusias mengikuti acara ini. Tentu kami ke depan akan tetap melakukan upaya peningkatan perolehan jumlah nasabah. Disamping kita meningkatkan nominal hadiahnya, kita juga selalu melakukan perbaikan terhadap produk yang kita tawarkan kepada para nasabah. Jika dulu layanan tabungan Simpeda hanya ada ATM saja, sekarang ini sudah ditambah SMS Banking,” ujarnya. Dijelaskannya, Bank Jatim juga sudah melakukan sosialisasi ke sekolahsekolah untuk meningkatkan budaya menabung. Sebab menurutnya, budaya menabung harus di tumbuhkan kepada anak-anak didik sejak dini. “Dan yang juga membanggakan adalah total DPK dari pihak ketiga di Sampang sudah mencapai 600 miliyar,” tuturnya.
LEPAS BALON: Jajaran Direksi Bank Jatim bersama Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono saat melepaskan balon.
Sementara itu, Pemimpin Bank Jatim Cabang Sampang Rachmad Hadi Kusuma mengaku dengan suksesnya acara gemerlap hadiah Simpeda 2014. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, mulai dari dukungan masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Sampang hingga panitia yang terlibat langsung dan semua karyawan Bank Jatim. ”Sungguh kami bangga dengan semua nasabah Bank Jatim di Madura, khususnya di Sampang. Terima kasih telah bersama Bank Jatim dan terima kasih semua pihak yang terlibat dalam acara ini,” ungkapnya. =ADV/MOHAMMAD MUHLIS/LUM
KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA
KORAN MADURA
Bangkalan
SENIN 13 OKTOBER 2014 SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461| TAHUN III No. 0461 | TAHUN III
M M
Pembongkaran Jaringan Narkoba Terganjal Pemeriksaan Lihan Masih Menunggu Surat Izin dari Kanwil Depkumham RI Jatim BANGKALAN - Upaya Satuan Resnarkoba (Satresnarkoba) Polres Bangkalan untuk membongkar jaringan narkoba yang disuplai Lihan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Madiun terkendala masalah administrasi. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap Lihan harus mendapatkan surat izin dari kantor wilayah (Kanwil)Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) RI Jawa Timur. “Kami sudah mengirimkan surat ke LP Madiun untuk melakukan pemeriksaan terhadap Lihan. Namun, berhubung surat izin dari Kanwil Depkumham RI Jawa Timur belum turun, kemarin kami gagal berangkat,” kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono melalui Kasat Resnarkoba ,Iptu Heri Kusnanto saat dikonfirmasi
untuk bandar di Bangkalan berinsial ZA. Setelah persyaratan administarsi itu lengkap akan segera memberangkatkan anggotanya. ”Kalau sudah beres semua, anggota akan diberangkat untuk melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan dari Lihan. Sebab, lihan terkenal sebagai penyuplai dari lapas. Dia juga bermasalah di Lapas Blitar sebelum dipindah ke Madiun,” jelasnya. Dengan rencana pemeriksaan tersebut, diharapkan dapat membongkar jaringan bisnis barang haram tersebut. Jaringan yang ada di LP Madiun diduga begitu kuat, karena barang yang di kirim ke Bangkalan tidaklah sedikit mencapai 100 gram
wartawan. Kendati demikian, lanjutnya, kemungkinan besar surat ijin tersebut baru turun, Senin (13/10). Hal itu sesuai dengan hasil kordinasi dengan pihak LP Madiun. Pemeriksaan terhadap Lihan (nara pidana) sangatlah penting, karena diduga menjadi pemasok narkoba jenis sabu-sabu
sabu-sabu. Tentunya, perlu dilakukan pengembangan untuk mengetahui secara detail sindikat peredaran narkoba yang dikendalikan dari LP Madiun. “Kami akan bongkar semua jaringan narkoba ini,” janjinya. Perlu diketahui, pemeriksaan terhadap lihan sebagai bentuk pengembangan kasus penangkapan terhadap seorang kurir sabu-sabu berinisial DA, (49) warga Desa Alang-Alang, Kecamatan Tragah, Selasa (7/10). DA dibekuk setelah diketahui memiliki sabu-sabu seberat 100 gram. Diketahui, barang itu merupakan pesanan ZA yang di dapat dari Lihan yang kini mendekam di LP Madiun. =DONI HERIYANTO/RAH
PERTANAHAN
Ada Calo dalam BPN? BANGKALAN Bagi masyarakat yang hendak mengurus administrasi pertanahan dianjurkan untuk langsung mengurus langsung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Kuat dugaan ada oknum yang mengambil kesempatan dalam pengurusan tanah. Tak jarang oknum tersebut meminta uang berlebih kepada masyarakat. Oleh karena itu, BPN mewanti-wanti masyarakat agar berhati-hati terhadap penyalahgunaan pelayanan atas nama BPN. “Memang pernah ada oknum yang mengatasnamakan BPN, untuk itu masyarakat harus waspada. Lebih baik langsung mengurus sendiri di kantor,” kata Priyo, Kasie Pengendalian dan Pemberdayaan BPN Bangkalan. Dia menjelaskan, permasalahan yang pernah terjadi, ditemukan oknum masyarakat yang mengaku bertugas dari BPN, dengan mengaku bisa mengurus permasalahan tanah. Akan tetapi, oknum tersebut, sebenarnya bukan tenaga kerja di BPN lagi. Untuk itu, BPN menghimbau agar masyarakat mewaspadai adanya oknum yang menawarkan pembuatan sertifikat melalui prona atau sejenisnya dengan menga-
tasnamakan BPN. “Petugas kami saat turun ke lapangan dibekali surat tugas, kartu dan identitas lengkap. Jika tidak ada identitas tersebut maka petugas itu bukan atas nama BPN,” jelasnya. Pernyataan itu disampaikanya mengingat kekawatiran adanya oknum yang mengatasnamakan BPN datang kepada masyarakat kemudian menarik uang dengan iming-iming akan dibuatkan sertifikat tanah melalui program Prona. Sementara itu, program prona sudah rampung pada tahun 2014. Sebanyak 2.000 sertifikat sudah dikeluarkan di 10 desa. Jika memang ada petugas yang datang kepada masyarakat dengan meminta uang untuk kepentingan proses pembuatan sertifikat melalui Prona maka pihaknya meminta agar dilaporkan segera kepada BPN. Sebab pembuatan sertifikat melalui Prona, BPN tidak memungut biaya sepeserpun. “Kita sudah sering lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kalaupun ada pungutan itu adalah dari kelompok masyarakat yang memfasilitasi program tersebut. Itu bukan wewenang kami,” terangnya. =MOH RIDWAN/RAH
N
Lintas Madura
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
PEMERINTAHAN DESA
179 Kepala Desa tak Kunjung Definitif
PLN DROPPING AIR. Warga antre mendapatkan air bersih, saat dilakukan dropping, di Desa Jarin, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Dropping air bersih oleh PT. PLN (Persero) Area Pamekasan ke sejumlah daerah terdampak kekeringan itu, merupakan bakti sosial dalam rangka menyambut Hari Listrik Nasional ke-69.
Pengusik Gadis Diburu Satu Menyerahkan Diri, Empat Lainnya Berhasil Mengecoh Polisi BANGKALAN - Empat pelaku pemerkosaan terhadap BG, (15), warga Kecamatan Tanah Merah, kini menjadi buron petugas Polres Bangkalan. Sejatinya pelaku berjumlah lima orang. Namun, salah satu di antara mereka telah diamankan. Kini seorang pelaku mendekam di balik jeruji besi Mapolres setempat. Saat ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai target dari daftar pencarian orang (DPO).
“Salah satu pelaku berinisial THR (20) telah kami amankan. Jadi sekarang kami masih mengejar empat pelaku lainnya yang telah dengan tega merenggut kegadisan korban,” ungkap Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono. Menurut mantan Kasubdit Gak Kum Ditpolairud Polda Jatim itu, para pelaku merupakan warga Dusun Pereng Laok, Desa Tambin, Kecamatan Tragah. Per-
istiwa pemerkosaan ini terjadi pada Jum’at (6/10) waktu lalu di sebuah hutan yang terletak di kawasan Kecamatan Tragah. Para pelaku nampaknya memanfatkan sepinya hutan untuk menodai korban secara bergiliran. “Jadi si korban itu digilir oleh lima orang di sebuah hutan. Dari kejadian itu korban langsung melapor. Masing-masing pelaku yang
kini menjadi buronan yakni, berinisial BDS (19) MIS, (20), AF (18),
dan JML (19). Dari tersangka THR itulah terungkap nama-nama pelaku utama dan pelaku lainnya,” jelasnya. Kronologis dari pemerkosaan ini berawal saat BG ditelpon oleh BDS. Korban diajak jalan-jalan. Lantaran sudah saling kenal, tanpa curiga BG mengiyakan ajakan tersebut. Korban dijemput menggunakan sepeda motor, BDS mengajak korban jalan ke hutan di Kecamatan Trageh. Sungguh apes, ternyata BDS memperkosa korban. Entah apa yang dipikirkan BDS, setelah puas memperkosa korban, pelaku malah menelepon empat kawannya agar datang ke hutan tersebut. “Semoga para pelaku cepat tertangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tandas Sulistyono. =DONI HERIYANTO/RAH
BANGKALAN - Sebanyak 179 kepala desa di Kabupaten Bangkalan hingga saat ini tak kunjung definitif. Persoalan ini akan menambah daftar pekerjaan berat Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) setempat. Sebab pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan permasalahan klasik yang tak kunjung terselesaikan. Apalagi peraturan daerah (Perda) tentang Pilkades bertentangan dengan undang-undang yang baru. Dalam Perda nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa disebutkan pelaksana tugas (plt) tidak diwajibkan dari pegawai negeri sipil (PNS), namun kepala desa yang sudah habis masa jabatannya diperkenankan menjabat sebagai pejabat sementara (Pjs). Sehingga banyak terjadi roda pemerintahan desa dikendalikan oleh Pjs hingga puluhan tahun. Hal ini, menjadi pemicu tak kunjung digelarnya Pilkades. Namun, dalam Undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang baru ini mewajibkan Pjs dari kalangan PNS, yang ditunjuk oleh kepala daerah. Dengan demikian, antara Perda dan Undangundang terjadi kontradiksi, karena ketentuan yang ada tidak sealur dalam penentuan Pjs agar tidak terjadi kekosongan pemimpin. Dengan demikian perlu adanya revisi Perda untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Desa. “Kalau untuk Perda yang sebagian poin-poinnya tidak sama dengan Undang-undang yang baru, ya sebenarnya tidak ada masalah, kami tetap mengacu pada Undang-undang Desa,” jelas Kepala Bapemas Bangkalan, Ismed Effendi. Mantan kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) itu mengaku, sampai saat ini dari 273 desa di kabupaten tercatat memang masih terdapat 94 desa yang memiliki kepala desa definitif. Sedangkan, sebanyak 179 masih dijabat oleh PJs. Kendati demikian, pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan proses Pilkades seperti yang selama ini diharapkan. =Doni Heriyanto
Liputan Khusus
KORAN MADURA
SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III
O
Kenaikan Gaji Dewan 100 Persen Tak Bakal Terealisasi BANGKALAN - Senyum lebar tampaknya tidak akan dirasakan oleh para anggota DPRD kabupaten Bangkalan, meski ketua DPRD Bangkalan, RKH Fuad Amin berencana menaikkan gaji wakil rakyat. Sebab banyak mekanisme dan kendala yang harus dipenuhi, apabila gaji para anggota dewan akan dinaikkan. Rencana kenaikan gaji dewan yang pernah dilontarkan ketua DPRD, jumlahnya tak tanggungtanggung, dijanjikan mencapai 100 persen. Fuad menilai gaji anggota dewan yang diterima selama ini masih tergolong minim. Gaji anggota dewan hanya berkisar Rp 11 juta dengan seluruh tunjangan yang ada. Hal itu tidak sebanding dengan kinerja wakil rakyat yang menumpuk. Kondisi yang demikian perlu mendapatkan perhatian, agar anggota dewan bisa bekerja dengan maksimal. Salah satu cara bisa dilakukan dengan menaikkan gaji mereka. Dia menilai kekuatan APBD Bangkalan sangat mampu mengalokasikan anggaran untuk kenaikan gaji anggota dewan. Sebab perhitungan anggaran mencapai 1,7 triliun, sehingga tidak mustahil kalau gaji dewan akan dinaikkan pada anggaran mendatang. “Saya sudah pengalaman karena pernah menjadi Bupati selama 10 tahun. Saya rasa APBD sangat mampu untuk menaikkan gaji anggota dewan. Saya tahu pasti lika-likunya, karena sudah pernah bekerja di eksekutif,” jelasnya. Mengenai hal itu, salah satu anggota dewan kader Hanura, Mahmudi menilai, kenaikan gaji anggota dewan sulit terealisasi. Apalagi naiknya sampai menyentuh angka 100 persen. Sebab, gaji anggota dewan sudah ditetapkan melalui mekanisme dengan berbagai aturan yang ada. Sehingga, tak mungkin kalau dinaikkan berdasarkan keinginan dewan. “Saya rasa untuk menaikkan gaji anggota dewan sulit terealisasi. Bisa jadi tidak mungkin karena soal gaji anggota dewan ada aturannya, tidak asal menaikkan,” terangnya. Menurutnya, ada rumusan
DISUMPAH. Anggota DPRD Bangkalan saat dilantik beberapa waktu lalu.
aturan terkait kenaikan gaji dewan, tetapi peluang untuk dinaikkan bisa melalui bentuk tunjangan, seperti tunjangan komunikasi intensif dan perumahan. Itupun dengan catatan belanja langsungnya tidak terlalu besar, kemudian diimbangi dengan pendapatan daerah yang tinggi. Namun untuk gaji pokok memang sulit terealisasi. “Sangat sulit dinaikkan tunjangannya, kalau belanja langsung daerah cukup tinggi dan pendapatan daerah kecil. Oleh karenanya, perlu peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sektor,” ujarnya. Meski APBD Bangkalan 2014 yang cukup besar, tetapi belum tentu sesuai dengan aturan untuk menaikan gaji. Sebab, aturan gaji dewan dan gaji bupati, itu semua sudah ada aturannya dan tidak boleh melenceng dari aturan yang ada. Meskipun, secara finansial kenaikan gaji tersebut tidak ada penolakan anggota, asal semua sudah sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, Direktur LSM Center for Islam and Democracy Studies (CIDe), Mathur Husairi
menyatakan, pihaknya sangat mendukung adanya wacana kenaikan gaji anggota dewan yang menyentuh sampai 100 persen. Seperti diketahui, gaji beserta seluruh tunjangan anggota dewan berkisar antara Rp11 juta sampai Rp12 juta setiap bulan. Gaji tersebut dinilai terlalu kecil sehingga rencananya akan dinaikkan. Selain itu, kenaikan gaji yang diwacanakan harus disesuaikan dengan kinerja. Sehingga, ada bentuk keseimbangan antara kinerja dengan kenaikan gaji. “Seharusnya memang begitu, kasihan mereka dengan tanggung jawab dan kinerjanya ke depan, memang harus dihargai dengan gaji yang seimbang,” paparnya. Di lain pihak, pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura Syafi’ menilai, kenaikan gaji dewan yang direncanakan Ketua DPRD Bangkalan tak mudah dinaikkan begitu saja. Pasalnya, ada aturan dan mekanisme yang harus dilalui. DPRD tidak boleh menaikkan gaji sendiri meski anggaran daerah mencukupi, karena hal itu tidak dibenarkan dalam aturan. Termasuk, rencana
kenaikan itu harus disetujui oleh kepala daerah setempat. Syafi’ menyatakan, aturan dalam penentuan gaji dewan dibuat untuk menghindari penyalahgunaan. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintan (PP) tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Anggota Dewan sudah dijelaskan secara detail terkait rumus dalam penentuan gaji para wakil rakyat. “Anggota dewan tidak boleh menaikkan gajinya sendiri. Apalagi, sampai menyentuh angka 100 persen. Gaji anggota dan bupati yang menentukan itu dari pusat,” jelas Syafi’. Jika kenaikan gaji itu dipaksakan, akan terjadi potensi penyalahgunaan, makanya diatur oleh pusat terkait gaji anggota dewan. Sebab, anggota dewan tidak bisa menentukan gajinya sendiri. Namun, langkah yang bisa dilakukan para legislator bisa berupaya dengan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), terkait upaya kenaikan gaji anggota dewan. Jika usulan tersebut disetujui, itu merupakan angin segar bagi
anggota legislatif. Akan tetapi, kalau tak ada persetujuan dari mendagri, otomatis kenaikan gaji tidak bisa dilakukan. Dirinya tidak menyalahkan, upaya DPRD Bangkalan untuk melakukan pengusulan tentang penentuan kenaikan gaji. Hal itu menjadi sah-sah saja, asalkan sudah sesuai mekanisme aturan yang ada. Apalagi, kemampuan keuangan daerah dinilai cukup. Ditambah untuk optimalisai kinerja mereka. Sejauh ini, berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, gaji dewan yang diterima selama ini sudah memenuhi kebutuhan legislator. Itupun juga menurut ukuran rakyat, terbilang sudah besar gajinya. Legislatif tinggal mengimbangi dengan kinerja yang baik terhadap masyarakat. “Bukan anggota dewan yang memutuskan sendiri tanpa memperhatikan Peraturan pemerintah. Oleh karena itu, dewan tidak boleh menganggarkan pendapatan sendiri melebihi besaran nominal yang ditentukan dalam peraturan, meskipun bupatinya sendiri kemudian menyetujui,” ungkapnya. =MOH RIDWAN/RAH
KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA
Lapsus
JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0461 | TAHUN III
SENIN SENIN 13 OKTOBER 2014 | No. 0461 | TAHUN III 13 OKTOBER 2014
MADURA
ARINI HIDAYATI
Modal untuk Masa Depan MARIA ULFA
Dunia Anak itu Menyenangkan unia anak memang dunia yang menyenangkan dan penuh warna. Dulu saat kita masih anak-anak, saat-saat yang menyenangkan dan tak tergantikan (bagi yang masa kanak-kanaknya indah). Namun sayangnya tak semua anak-anak bisa menikmati masa kecil yang indah. Menurut Ulfa, nama akrab dari Maria Ulfa ini menuturkan, dunia anak tak boleh direnggut untuk kepentingan diluar keinginan anak. Tak boleh ada ekspoitasi anak dalam bentuk apapun. Maka dia sangat menyesalkan ada kekerasan dan ketidak nyamanan di sekolah terlebih-lebih di lingkungan pendidikan usia dini atau kanak-kanak. Guru TK sekaligus dosen STKIP ini juga selalu belajar memahami keinginan murid-muridnya. Semua anak mempunyai sikap yang berbeda-beda. Keinginannya juga bermacam-macam, tuturnya. Tapi, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menempatkan keinginan murid-murid menjadi satu tanpa ada yang merasa tidak kebagian perhatian atau ditinggalkan. Finalis mahasiswa berbakat Unesa tahun 2010 dan lulusan terbaik Unesa fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Paud tahun 2011 ini juga menerapkan teori sewaktu kuliah sekaligus pengalamannya saat mengajar TK pada mahasiswanya. Juara 1 olimpiade sains informatika Kabupaten Sumenep tahun 2004 dan Juara 1 lomba inovasi pembelajaran guru Paud Kab. Sumenep tahun 2013 ini selalu mempelajari dan tidak segan untuk berbagi. Meski menurutnya, mengamati dan menjalani kehidupan bersama anak itu menyenangkan meski tidak semua teori yang pernah dijalaninya selama kuliah itu sama dengan kenyataannya. “menemani tumbuh kembang anak itu menyenangkan,” tuturnya. =Benazir Nafilah
Roda dan ritme kehidupan tak bisa seimbang, jika dalam kehidupannya tidak menyertai dengan ilmu agama dan pengetahuan. Kedua modal itulah yang akan menghantarkan manusia menggapai massa depan yang cemerlang.
P
erempauan yang memiliki nama Arini Hidayati, mengaku kalau ingin massa depannya cemerlang tentunya membutuhkan sebuah modal. Modal yang paling penting, yakni dengan ilmu yang harus dimilikinya.” Karena dengan itu semua harapan hidup bisa dilaluinya,” terangnya. Menurutnya, dalam ayat Al-Qur’an sudah jelas tentang keutamaan sebuah ilmu. Allah akan menganggkat derajat seorang manusia, yakni bagi mereka yang beriman dan berilmu. Bukan karena harta dan jabatan mereka akan menjadi mulia.“Jangan sia- siakan kehidupan ini tanpa mempelajari sebuah ilmu yang harus ditekuni,” jelas Arini Hidayati. Cewek berkerudung ini juga menjelaskan, kalau orang hanya kaya dengan harta namun miskin dengan ilmu. Maka dia termasuk orang-orang yang sangat merugi. Karena orang yang bodoh dalam kehidupannya tanpa sebuah ilmu seperti halnya orang mati yang berkeliaran di muka bumi.“Ilmu tidak akan bisa didapat oleh setiap manusia. Tanpa ada perjuangan untuk belajar dalam kehidupannya,” ujarnya. Dara ayu ini, juga mengaku kalau dirinya berupaya untuk menjalankan ilmunya agar bisa bermanfaat kepada semua manusia yang ada di muka bumi. Sesuai
dengan misi agama islam yakni Rahmatal Lil Alamin.“ Tidak hanya untuk diri sendiri melainkan untuk kehidupa semua alam,” papar Arini Hidayati. Agar dirinya bisa menjalankan dengan ilmu yang dimilikinya, Arini Hidayati berharap kemajuan bangsa bisa segera t e r w u j u d .” I n s y a ’a l l a h , bangsa ini akan mencapai kesejahteraan,”pintanya. =Mahfud Hidayatullah
Nama : Arini Hidayati Tetala : Probolinggo 16 Agustus 1990 Alamat : K r a k s a a n Kabupaten Probolinggo Motto : H i a s i l a h hidupmu dengan ilmu Hobi : Belajar dan membaca buku
O