e Paper Koran Madura 30 Oktober 2014

KAMIS

30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

Memprihatinkan !

Musyawarah Mufakat Tak Tercapai, KMP Ngotot, KIH Bikin Pimpinan DPR Tandingan

Sejumlah perwakilan fraksi partai pendukung pemerintah Jokowi-JK di DPR atau Koalisi Indonesia Hebat bergandengan TERKAIT mengangkat tangan saat akan memberi keterangan pers di Hal 2 Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10). Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari fraksi PDI-Perjuangan, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih, dan selanjutnya menunjuk Pramono Anung sebagai Ketua DPR, Abdul Kadir Karding, Syaifullah Tamliha, Patrice Rio Capella dan Dossy Iskandar sebagai wakil ketua DPR

BERITA

PPP Minta Pemerintah pu Terbitkan Perp UU MD3 Nasional hal 3

1

0328-6770024 KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III www.koranmadura.com

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

MELAWAN TIRANI MAYORITAS

Pengamat: Rakyat Ditipu Manajemen “Koalisi” JAKARTA- Pengelompokan partai politik menjadi dua kubu paska pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden seharusnya diakhiri. Pasalnya, regrouping parpol semacam itu merugikan rakyat.

“Semestinya, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) harus dibubarkan dan sama-sama mengedepankan urusan membangun bangsa,” ujar pengamat politik yang juga peneliti senior dari Formappi, Lusius Karus di Jakarta, Rabu (29/10).

Seperti diketahui, pertarungan politik antara KMP vs KIH masih terus mewarnai panggung politik nasional. Konflik terkini dipicu oleh sikap KMP yang menyapu bersih seluruh pimpinan Komisi di DPR. Tak terima dengan keputusan tersebut, partai yang tergabung dalam KIH menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Menurut Lusius, mosi tidak percaya dari KIH ini terhadap pimpinan DPR membuat lembaga itu tidak akan bisa bekerja. Anggota DPR ini tersandera oleh diri mereka sendiri dan membuat tidak bisa bekerja untuk rakyat yang memilih mereka.

“Jika dua koalisi tetap ngotot, maka yang rugi adalah rakyat. DPR dengan konflik koalisi seperti ini tidak akan maksimal bekerja. Sudah sebulan mereka dilantik, tapi ribut-ribut kursi antar dua koalisi mewarnai parlemen hingga banyak anggota DPR bak pengangguran saja di senayan.

Padahal pemerintah sudah tancap gas” ujar Lusius retoris.

Sistem paket, lanjutnya, menghalalkan elit partai sebagai penentu berbagai kebijakan di parlemen. Dia menghapus kemajemukan entitas mandat politik warga negara saat pemilu. Sistem paket dengan dua peta koalisi menjadikan parlemen tanpa warna-warni aspirasi. Ini ibarat penguasa diktator dengan memanfaatkan secara licik anggota DPR. “Sistem paket dan koalisi itu telah membunuh makna demokrasi dengan warna kebhinekaan di Indonesia Seharusnya koalisi ini dibubarkan dan biarkan masing-masing partai bekerja melalui anggota-anggotanya di DPR,” tutupnya.

Dia menegaskan, pemilihan berdasarkan sistem paket memang otomatis menghilangkan secara total peluang KIH untuk duduk di pimpinan komisi. “Kelihatan jelas bagaimana dampak pemilihan melalui paket itu dengan kondisi parlemen hanya dihuni oleh dua kubu koalisi. DPR akan dikuasai secara total oleh KMP. Tak mengherankan jika KIH protes hingga mengajukan mosi tidak percaya,” papar alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara itu. =GAM/AJI/ABD

ant/ismar patrizki

DUALISME PIMPINAN DPR. Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari fraksi PDI-Perjuangan, Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih, dan selanjutnya menunjuk Pramono Anung sebagai Ketua DPR, Abdul Kadir Karding, Syaifullah Tamliha, Patrice Rio Capella dan Dossy Iskandar sebagai wakil ketua DPR.

KIH Bentuk Pimpinan DPR Tandingan Nyatakan Mosi Tidak Percaya JAKARTA-Buntut dari pertarungan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di gedung DPR membuat partai yang tergabung dalam KIH menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Tak hanya itu, KIH juga membentuk struktur Pimpinan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tandingan. “Demi menjaga berjalannya fungsi pimpinan DPR RI, maka kami menunjuk beberapa nama yang kami pandang layak mengganti dan menduduki pimpinan DPR sementara,” kata politikus PDI Perjuangan, Arif Wibowo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10).

Struktur pimpinan yang diajukan oleh KIH adalah Pramono Anung Wibowo sebagai Ketua. Posisi wakil diisi Abdul Kadir Karding (PKB), Syaifullah

Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (NasDem), Dossy Iskandar (Hanura). Kelima partai tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

Arif mengatakan seluruh anggota fraksi lima partai itu mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla. Mosi tidak percaya muncul karena pimpinan yang dikuasai Koalisi Merah Putih dinilai telah mengabaikan prinsip demokrasi.

“Mosi tidak percaya dilakukan terhadap pimpinan DPR yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, PKB, NasDem, PPP dan Hanura. Mosi tidak percaya kami sampaikan pada lembaga DPR,” pungkasnya.

Dikhawatirkan, akan ada upaya menjegal pemerintahan Jokowi-JK melalui penguasaan parlemen. Buktinya, seluruh komisi dan pimpinan dikuasai oleh partai yang tergabung didalam KMP. “Awalnya itu hanya kekhawatiran. Tapi sekarang itu fakta,” ujar Arif.

Dia menilai pimpinan DPR saat ini tidak etis dan demokratis. Menurut dia, prinsip demokrasi sudah diabaikan se-

lama melakukan fungsinya. “Pimpinan mengabaikan hak pokok menyampaikan pendapat, sering kali mengabaikan interupsi bila tidak kubunya (Koalisi Merah Putih),” ucapnya.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Bambang Wuryanto, menegaskan bahwa kemarin sore mereka mengajukan surat mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. “Sebenarnya kami sebagai anggota fraksi boleh dong kalau kita tidak percaya pimpinan. Ini kesepakatan, kita akan bersama-sama buat mosi tidak percaya terhadap pimpinan,” imbuhnya.

Menurut Bambang, pemilihan pimpinan harusnya dilakukan secara musyawarah mufakat. Dia pun mengancam jika kejadian tahun 2004 di DPR dulu bakal terulang. Di mana koalisi kerakyatan dan koalisi kebangsaan berseteru di parlemen. “Nanti kita bikin pimpinan baru. Ini kejadian 2004 terulang,” urainya.

Bambang memastikan bahwa mereka tidak akan membuat pimpinan tandingan, tetapi hanya menyatakan mosi tidak tidak percaya. “Kita tidak bilang bikin koalisi tandingan. Kita hanya akan menyatakan mosi tidak percaya dulu. Itu (pimpinan tandingan) berikutnya lah,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak menggubris rencana KIH yang akan membuat pimpinan DPR tandingan. Fahri menegaskan, pembentukan dan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan sudah melalui mekanisme yang sah.

“Silakan saja kalau buat mosi tidak percaya, memangnya mereka siapa?” kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10). =GAM/ABD/AJI

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III KAMIS 30 OKTOBER 2014

No. 0474 | TAHUN III

PPP Minta Pemerintah Terbitkan Perppu MD3 Ditjen Pajak: Kesadaran Masyarakat Rendah JAKARTA- Ketua Umum DPP PPP hasil muktamar VIII Surabaya Muhammad Romahurmuziy mengatakan hasil satu keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) I PPP adalah meminta Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk batalkan UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. “UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 tidak demokratis sehingga bertentangan

dengan konstitusi. Karena itu, Rapimnas I PPP merekomendasikan agar Pemerintah menerbitkan Perppu MD3,” kata Romahurmuziy di sela kegiatan Rapimnas I PPP di Jakarta, Rabu.

Menurut Romy, panggilan Romahurmuziy, UU MD3 saat ini tidak demokratis, salah satu contohnya adalah pada pengisian pimpinan parlemen yang mengabaikan azas proprosional yang demokratis.

Partai-partai politik memperoleh kursi di parlemen, kata dia, karena pilihan rakyat melalui pemilu legislatif.

“Itu artinya, rakyat menitipkan amanahnya kepada partai tersebut.

Kenapa di parlemen malah dipilih lagi,” katanya.

Pasal-pasal pada UU MD3 saat ini, kata dia, membuat partai politik pemenang pemilu yang seharusnya mem-

impin parlemen, malah dijegal sehingga tidak menduduki kursi apapun.

Romy menambahkan kelompok fraksi-fraksi di DPR yang memiliki jumlah kursi lebih besar sehingga mendesak dalam setiap pengambilan keputusan melalui mekanisme voting.

“Ini tidak demokratis dan mengabaikan azas musyawarah mufakat,” katanya.

Terkait keputusan rapat paripurna yang menetapkan daftar nama anggota fraksi PPP untuk mengisi anggota komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD), Romy menilai penetapan tersebut sepihak dan tidak demokratis.

Karena itu, kata dia, salah satu keputusan Rapimnas I PPP menginstruksikan kepada Fraksi PPP DPR untuk melayangkan surat protes kepada pimpinan DPR RI. =ANT/RIZA

ant/vitalis yogi trisna

RAPIMNAS PPP. Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (kanan) menyalami para pengurus partai sebelum memimpin Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP di Jakarta, Selasa (28/10). Rapimnas pertama kepengurusan baru pasca muktamar di Surabaya ini mengangkat tema “Konsolidasi Kepemimpinan dan Organisasi untuk Kemajuan”

33

SKANDAL KORUPSI

Rahmat Yasin Akui Bagikan Uang untuk Parpol BANDUNG-Mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin terdakwa kasus suap tukar menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri sebesar Rp4,5 miliar mengungkapkan bahwa sebagian uang suap yang diterimanya dibagikan ke organisasi politik.

Pernyataan Rahmat Yasin itu terungkap saat sidang lanjutan pemeriksaan saksi dan terdakwa kasus suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kota Bandung, Jabar, Rabu.

Rahmat kepada hakim menyampaikan dirinya sebagai Bupati Bogor maupun sebagai pimpinan organisasi politik selalu ada yang meminta bantuannya.

Permintaan bantuan dari bawahannya itu, kata Rahmat dibantu dengan menggunakan uang dari praktik suap tersebut.

“Saya berikan bantuan kepada mereka dari uang itu,” kata mantan Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor itu.

Ia menuturkan, uang suap tersebut tidak diterimanya langsung melainkan melalui sekretaris pribadinya.

“Kalau memang ada uang apapun saya percayakan kepada Sekpri,” katanya.

Sidang yang dipimpin Barita Lumban Gaol itu menghadirkan saksi meringankan yakni Ketua MUI Kabupaten Bogor, kemudian saksi Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor juga sebagai terdakwa kasus tersebut.

Sidang yang berakhir petang itu diwarnai isak tangis terdakwa Rahmat Yasin yang mengungkapkan penyesalannya di hadapan majelis sidang.

Rahmat mengakui perbuatannya salah, telah menyalahgunakan jabatan sehingga membuat kecewa warga Bogor, keluarga dan merugikan negara.

Sebelumnya sidang terdakwa mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin diancam hukuman maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar dengan tuduhan menerima suap sebesar Rp4,5 miliar dari FX Yohan terkait tukar menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri.

Terdakwa dijerat Pasal 12 (a) dan Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001. =GAM/ABD/AJI

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

ant/irsan mulyadi

BERTEMU PENGUNGSI SINABUNG. Presiden Joko Widodo menyalami warga ketika akan mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Sinabung, Karo, Sumut, Rabu (29/10). Kunjungan Presiden Joko Widodo ke sejumlah lokasi pengungsian tersebut untuk melihat langsung kondisi pengungsi sekaligus memberi bantuan.

SURVEI SMRC:

Kepercayaan Publik kepada Jokowi Hampir 75% JAKARTA-Lembaga Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), merilis hasil survei evaluasi publik dan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Hasilnya, keyakinan dan kepercayaan publik kepada pemerintah Jokowi-JK yang baru dilantik 20 Oktober lalu masih tinggi yakni, sebesar 74,5%.

“Masyarakat yang sangat yakin 21,7 persen dan cukup yakin 52,8 persen, serta 17,5 persen masyarakat kurang yakin,” ujar Peneliti SMRC Jayadi Hanan dalam acara pemaparan hasil survei di Jakarta, Rabu

(29/10).

Survei SMRC itu dilakukan pada 2-4 Oktober 2014 yang dilakukan terhadap 1.520 responden yang dipilih secara multistage random sampling atau secara acak.

Margin of error survei ini 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang sudah dilatih.

Menurutnya, tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi tersebut sangat penting sebagai modal awal Jokowi dan kabinetnya memimpin pemerintahan.

“Modal terpenting seorang presiden adalah dukungan rakyat. Dukungan itu

melalui tingkat keyakinan masyarakat terhadap seorang presiden atas pelaksanaan tugas-tugasnya. Persepsi dan evaluasi masyarakat terhadap tingkat optimisme masyarakat atas keberhasilan tugas seorang presiden,” ujarnya.

Keyakinan tersebut, jelasnya, juga relatif merata di tiap pemilih masing-masing partai politik. Baik itu partai yang saat ini berada dalam barisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau di Koalisi Merah Putih (KMP). “Keyakinan yang agak rendah ditemukan pada pemilih partai PKS 63%, Gerindra 50% dan PBB 57%. Namun angka rendah tersebut masih di atas 50%,” ucapnya.

Hasil survei lainnya, lanjutnya, masyarakat selama ini menganggap kondisi politik saat ini lebih buruk dibanding sebelumnya, yaitu sebesar 36,2%. Sedangkan yang mengatakan lebih baik yaitu sebesar 23,2%. “Masyarakat menilai, tren evalu-

asi keadaan politik ini makin negatif pasca-kisruh pembahasan RUU Pilkada oleh DPR,” katanya.

Sedangkan jumlah masyarakat yang menganggap kondisi hukum lebih buruk, ujarnya, sedikit lebih banyak yaitu 34,8% dibanding yang mengatakan lebih baik yaitu 33,4%. “Tren evaluasi masyarakat terhadap keadaan hukum juga makin negatif pasca-pelaksanaan Pilpres lalu,” imbuhnya. Sedangkan jumlah masyarakat yang mengatakan ekonomi sekarang lebih baik dibanding tahun lalu, menurut dia, jumlahnya sebesar 32,6%. Sedangkan yang mengatakan lebuh buruk yaitu sebesar 28,3%.

Namun menurut temuan SMRC, tren evaluasi negatif masyarakat terhadap ekonomi juga meningkat. “Masyarakat yang makin pesimis terhadap ekonomi,” pungkasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 30 OKTOBER 2014 KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III No. 0474 | TAHUN III

55

JELANG MEA

Bursa Efek Turunkan Anggaran Investasi JAKARTA-PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku optimistis perekonomian Indonesia semakin prospektif dan berdampak positif terhadap pertumbuhan pasar modal Indonesia di sepanjang tahun 2015. Kendati demikian, BEI akan melakukan efisiensi dan efektivitas bisnis memasuki 2015.

Langkah ini dilakukan guna mewujudkan infrastruktur dan sistem perdagangan bursa yang semakin handal menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Langkah efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis harus dijalankan, agar kami bisa sambut baik MEA 2015,” ujar Direktur Utama BEI Ito Warsito dalam acara RUPSLB BEI di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (29/10).

BEI berkomitmen terus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perdagangan dengan mewujudkan infrastruktur dan sistem perdagangan bursa yang semakin handal, sehingga dalam beberapa tahun ke depan dapat memenangkan persaingaan dengan bursa-bursa lain yang ada di kawasan regional.

Hal ini telah disetujui pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

“Hal ini menjadi komitmen kami, sehingga dalam beberapa tahun kedepan dapat memenangkan persaingan dengan bursa-bursa di kawasan regional,” katanya.

Menurutnya, efisiensi yang dilakukan bursa tahun depan dapat dilihat dari sisi investasi. Untuk investasi di bidang teknologi informasi dan perkantoran diproyeksikan mencapai Rp109,73 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan 1,15% dibanding RKAT 2014 sebesar Rp111 miliar. Penurunan ini juga disebabkan karena sebagian investasi pada 2014 diproyeksikan terealisasi tahun ini, sehingga tidak dianggarkan kembali pada 2015.

Namun, bursa tetap akan melakukan beberapa inisiatif strategis investasi baru dibidang teknologi informasi seperti sinkronisasi, optimalisasi, dan peningkatan pada bagian di sistem perdagangan yang diperkirakan mencapai Rp6,62 miliar.=GAM

ant/sahlan kurniawan

NASABAH JASA KEUANGAN. Sejumah nasabah mengantre produk ‘Seven days’ dari PT Dua Belas Suku di Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (29/10). Jasa keuangan ini adalah lembaga baru dan tengah mengenalkan produk ‘’Seven Days’’, yang menurut PT Dua Belas Suku, nasabah menempatkan deposit jangka pendek selama tujuh hari kerja dan saat jatuh tempo, nasabah akan mendapatkan return plus pokok deposit 100 persen yang otomatis ditransferkan ke rekening nasabah dan saat ini jumlah nasabah sudah mencapai dua puluh ribu.

Pemerintah Pro Produk Asing Produk Lokal Terpinggirkan di Toko Modern JAKARTA-Produk lokal di Indonesia sepertinya kalah bersaing dengan produk impor.

Dominasi produk asing ini terlihat di etasale pertokoan modern. Barang-barang dagangan hasil produksi lokal justru sangat sedikit menghiasi etalase dan rak-rak toko ataupun supermarket.

Atas kondisi ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 56/M-DAG/2014 terkait perubahan atas Permendag 70/M-DAG/2013 yang mengatur Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Langkah ini sebagai bagian dari menyelamatkan produk lokal yang selama ini tergusur dan kalah bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

Namun tidak semua pengusaha bisa me-

nerima kebijakan anyar itu. Salah satunya Ketua Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, Taruna K Kusmayadi yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut jahat.

Dia justru mempertanyakan alasan pemerintah mengubah aturan yang sudah ada sebelumnya.

Taruna punya alasan sendiri. Dia justru melihat kebijakan itu bukti pemerintah pro terhadap produk asing. “Revisinya seperti lebih kepada pro merek impor,” tegas Taruna di kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (29/10).

Taruna menegaskan, faktanya saat ini pengusaha lokal kurang mendapatkan tempat di sejumlah pusat perbelanjaan atau ritel yang kini telah menjamur. “Sekarang susah dapat space. Jadi biasanya satu lantai full itu kadang sudah disewa oleh produk asing. Jadi dimana harusnya pengusaha lokal ditempatkan,” ungkapnya.

Taruna pun berharap agar pemerintah bisa lebih pro atau memberikan dukungannya terhadap produk lokal dengan aturan yang tegas soal jatah bagi produk mereka di sebuah pusat perbelanjaan. “Harusnya kan pemerintah dukung. Kasih jatah tempat buat pedagang lokal,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan

telah memberikan kelonggaran aturan 80 persen penjualan produk lokal. Ada tiga kriteria produk yang masih bisa mendominasi penjualan di toko modern.

Pertama, produk yang dijual merupakan produk yang tidak hanya diproduksi di Indonesia saja, melainkan juga diproduksi di negara lain seperti produk otomotif.

Kedua, produk yang dijual merupakan premium brand yang belum bisa diproduksi di Indonesia karena belum ada industri yang mampu membuatnya.

Ketiga, produk yang dijual memang diperuntukkan bagi warga negara tertentu yang tinggal di Indonesia.

Peraturan Menteri ini adalah peraturan yang lebih spesifik dan bersifat melengkapi Permendag 70. Ini merevisi pasal 22 dan pasal 41.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo menilai bleid yang dirilis Kemendag itu sebenarnya merupakan bagian dari menyelamatkan produk lokal yang selama ini tergusur dan kalah bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri. Tanpa aturan seperti itu, produk lokal di ritel modern tidak mendapat fasilitas yang layak seperti perlakuan pada produk impor. “Banyak di pertokoan modern, ternyata satu lantai penuh dengan penjualan brand luar negeri. Sementara produk dalam negeri ditempatkan di pojok. Ini yang kita tidak harapkan,” tegasnya.

Dia menilai, tingkat konsumsi di Indonesia tergolong sangat tinggi dan terus meningkat. Indonesia memiliki tingkat konsumsi tertinggi di Asia Tenggara dan ke empat di dunia. “Pada 2014 pemerintah menargetkan konsumsi dalam negeri mencapai 95 persen,” pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

ant/puspa perwitasar

RUPSLB BEI. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Ito Warsito (ketiga kanan) berbincang dengan Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Hoesen (kanan), Direktur Teknologi Informasi & Manajemen Risiko Adikin Basirun (kedua kanan), Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Samsul Hidayat (kiri), Direktur Pengembangan Friderica Widyasari Dewi (kedua kiri), Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia Hamdi Hassyarbaini (ketiga kiri), Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Uriep Budhi Prasetyo (tengah) usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Rabu (29/10). PT BEI mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 5,6 persen yaitu dari Rp1,8 triliun menjadi Rp 1,9 triliun.

Nilai Ekspor Fashion Perlahan Meningkat Indonesia Berpeluang Menjadi Pusat Fashion Muslim Dunia JAKARTA- Pemerintah menyakini fashion Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan agar Indonesia menjadi pusat mode di kawasan regional sampai di tingkat global. Bahkan produk fashion Indonesia berpotensi menjadi pusat fashion muslim terbesar didunia.

Keyakinan ini disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

(Ditjen PEN) Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak saat peluncuran fashion muslim dalam ajang Indonesia Fashion Week (IFW) 2015 di Auditorium Kemendag, Jakarta, Rabu (29/10).

“Ini merupakan langkah awal Kemendag mengimplementasikan dukungan dalam pengembangan fashion muslim tanah air menuju pasar global,” ujarnya.

Menurutnya, peluang pasar industri fashion muslim sudah semakin besar karena terjadi peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap fashion.

Masyarakat kelas menengah sudah mulai menjadikan fashion berkualitas dan bermerek tertentu sebagai kebutuhan. “Kekayaan budaya Indonesia dapat menjadi

sumber inspirasi tak terbatas bagi pelaku fashion Indonesia untuk terus mengembangkan kreativitas dan inovasinya,” katanya.

Secara umum, jelasnya dunia fashion Indonesia memberi peningkatan nilai ekspor yang membanggakan. Nilai ekspor produk fashion Indonesia pada 2013 mencapai USD 11,78 miliar; sedangkan nilainya pada periode Januari-Juli 2014 sebesar USD 8,47 miliar atau mengalami kenaikan 17,30% dibanding nilai ekspor periode yang sama tahun 2013. Sementara itu, tren pertumbuhan ekspor produk fashion selama 2009-2013 mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,59% per tahun.

Adapun lima negara utama tujuan ekspor produk fashion Indonesia pada periode Januari-Juli 2014 adalah Amerika Serikat dengan nilai ekspor USD 2,98 mil-

iar dengan pangsa pasar 35,23%; Jepang USD 530 juta (6,26%); Afrika Selatan USD 526 juta (6,22%); Jerman USD 501 juta (5,92%); dan Uni Emirat Arab USD 416 juta (4,91%).

“Melihat potensi tersebut, maka produk fashion muslim Indonesia yang ditampilkan pada zona khusus IFW 2015 diharapkan menjadi highlight yang menunjukkan inovasi serta mengangkat keragaman budaya lokal dengan citra global sebagai inspirasi fashion muslim internasional,” tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan kepada industri fashion Indonesia, Kemendag telah melakukan program pengembangan fashion yang diarahkan pada penciptaan nilai tambah produk melalui peningkatan kualitas dan desain produk fashion (design dispatch services, pengembangan merek, pendaftaran hak kekayaan intelektual); peningkatan capacity building melalui workshop desain; serta peningkatan jejaring bisnis berkelanjutan bagi pelaku fashion dengan para buyer, baik di dalam maupun luar negeri. ”Dari rangkaian program pembinaan tersebut diharapkan akan lebih banyak lagi desainer Indonesia, khususnya fashion muslim yang dikenal dan mampu menembus pasar internasional,” pungkasnya. .=GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

eteru politik kubu KIH dan KMP belum berakhir. Setelah menguasai pimpinan DPR dan MPR, kini KMP kembali tidak memberi kesempatan pada KIH untuk mengimbangi ‘permainan’ KMP di parlemen.

KMP terus berupaya menguasai pimpinan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. Sehingga terkesan KMP menjadi single mayoriti di Senayan. Kondisi ini tentu mengubur demokrasi.

Strategi politik KMP terus berlanjut, dan puncaknya diperkirakan akan meruntuhkan kekuasaan pemerintahan baru sebelum waktunya berakhir. Indikasi ini semakin terlihat kuat meskipun politisi KMP, yang kini menjadi pimpinan MPR, Zulkifli Hasan, dari Partai Amanat Nasional, menyatakan mendukung pemerintahan Joko WidodoJK. Pernyataan itu tampaknya koma, karena masih bisa berlanjut, kecuali keadaan telah menuntut harus ada penurunan Presiden, tidak ada alasan lagi bagi MPR untuk terus mempertahankannya. Ancaman itu bukan ilusi.

KMP mengabaikan penyelamatan bangsa dan negara demi membalaskan dendamnya atas kekalahan jagoan mereka di Pilpres 2014 lau, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Mereka dengan mudah menggunakan kekuatan mayoritasnya untuk menjegal KIH yang minoritas di Parlemen. Terlihat kediktatorannya dalam memimpin politik nasional.

Kenyataan ini kurang membawa kesegaran udara politik nasional dan mengubur kebebasan penyaluran pendapat dari kelompok minoritas. Betapa ketidakberdayaan kelompok minoritas digencet oleh kelompok politiku yang memiliki kekuatan mayoritas tercermin di DPR RI. Kelompok mayoritas yang bak tak berhati ini tentu sangat membahayakan rakyat, pemerintah, bahkan negara. Konflik kepentingan antara KIH dan KMP yang berkepanjangan itu telah mengorbankan banyak pihak.

Ntah siapa yang bisa menghentikan konflik kepentingan antar kubu pendukung Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK itu. Mosi tidak percaya yang diajukan sejumlah partai pendukung KIH, bahkan pembentukan pimpinan komisi dan AKD tandingan sekalipun, sebenarnya pun kurang efektif dijadikan opsi bergaining dengan KMP, karena KMP sudah tak lagi menghiraukan kesehatan demokrasi. (*)

Opini

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474| TAHUN III

77

Jihad Melawan Korupsi

Salam Songkem

Mengubur Demokrasi

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014 No. 0474 | TAHUN III

Korupsi di negeri ini memang bisa dikatakan telah mencapai perjalanan yang memuncak, tandatanda dari situasi ini dapat kita lihat dari beberapa fakta yang sungguh membuat kita miris, mulai dari besarnya anggaran untuk pemberantasan korupsi, sangat rapi dan sistemisnya jaringan pelaku korupsi.

H

al tersebut dapat kita ketahui dari terungkapnya beberapa korupsi berjama’ah yang terjadi baik di pusat maupun di daerah. Hingga munculnya berbagai reaksi keras masyarakat termasuk seruan klaim kebohongan pemerintah yang disampaikan beberapa tokoh agama, penyamaan pemimpin dengan kerbau karena dituduh tidak tegas memberantas korupsi, serta tindakan keras masyarakat lainnya untuk merespon semakin klimaksnya korupsi di negeri ini.

Lalu apakah benar korupsi telah membudaya atau menjadi bagian dari budaya masyarakat kita?. Di Hongkong pertanyaan semacam ini pernah muncul dan membayangi masyarakatnya, kondisi korupsi di Hongkong pernah mencapai puncak, sampai -sampai mobil pemadam kebakaran yang sudah datang di lokasi kebakaran baru akan menyemprotkan airnya jika korban kebakaran sudah memberikan sejumlah uang suap, dokterdokter di rumah sakit baru akan mau menyuntikkan obat kalau keluarga si-pasien yang kondisinya hampir sekarat mau menyediakan sejumlah uang tambahan. Namun tingkat Korupsi di hongkong dewasa ini sangat jauh menurun karena adanya upaya serius baik dalam upaya penindakan maupun upaya

pencegahan korupsi Jika ditilik dari sisi hasil, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tentu masih jauh panggang dari api , upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bukannya tidak ada, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan baik oleh oleh Negara maupun oleh masyarakat, upaya Negara dapat kita lihat dengan dibuatnya Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengamanatkan dibentuknya KPK yang sering disebut dengan lembaga super body karena dibekali dengan kewenangan luar biasa termasuk kewenangan untuk melakukan penyadapan dan pemeriksaan pejabat Negara dengan prosedur yang sangat sederhana. Undangundang yang telah mengalami dua kali revisi tersebut juga mengamanatkan adanya pengadilan tindak pidana korupsi atau pengadilan tipikor yang berwenang mengadili kasuskasus korupsi yang hingga sekarang keberadaanya telah didirikan hingga tingkat provinsi.

Selain upaya membuat undangundang dan lembaga Negara baru, Negara juga mendorong berfungsinya lembaga-lembaga hukum yang telah ada seperti Kejaksaan, pengadilan dan Kepolisian, lembaga-lembaga ini juga telah bergerak bahkan sampai timbul kesan “mengejar setoran” karena banyak kasuskasus yang kesannya “dipaksakan untuk menjadi kasus korupsi”. Selain upaya penindakan lembaga-lembaga tersebut juga melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya korupsi termasuk upaya kejaksaan menggandeng sekolah-sekolah untuk mendirikan kantin kejujuran yang perlu kita pertanyakan sampai sejauh mana jeluntrungnya.

Upaya melawan korupsi juga dilakukan oleh masyarakat baik melalui Ormas dan LSM, dalam upaya ini NU dan Muhammadiyah telah menjadi pelopor dengan dideklarasikanya Gerakan Nasional Anti-Korupsi NU-Muhammadiyah, Kedua Ormas Is-

lam ini sepakat bahwa melawan korupsi adalah Jihad fi sabilillah, namun disayangkan gerakan ini kurang begitu dirasakan resonansinya, padahal dari sisi jaringan dan banyaknya anggota, dua ormas islam ini memiliki anggota dan jaringan sampei ke pelosok desa. NU sendiri sejauh ini sebenarnya telah melakukan berbagai upaya termasuk berkerjasama dengan Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) membuat Bahsul masa’il gerakan anti korupsi (BM-GAK), namun selain kurang melibatkan keikutsertaan pesantren secara lebih luas gerakan ini juga masih sebatas Bahsul masa’il, padahal jika kita melihat besarnya potensi pesantren-pesantren NU, semestinya banyak pilihan-pilihan strategis yang bisa dilakukan dalam rangka memperkuat jihad melawan korupsi.

Peran Pesantren Pesatren sebagai lembaga pendidikan yang terbukti mampu menyentuh sisi kognitif, afektif dan psikomotorik santri atau peserta didiknya, tentu merupakan media yang tepat untuk membentuk karakter manusia Indonesia yang bersih dan anti korupsi. Usaha memperkenalkan santri dengan pengelolaan keuangan yang memiliki resiko terjadinya korupsi dapat dilakukan dengan memanfaatkan kopontren atau lembaga ekonomi milik pesantren lainnya, dengan demikian para santri tidak hanya dibekali dengan seperangkat pengetahuan tentang nilai-nilai moral etik keislaman, tetapi juga

dibekali dengan pengalaman praksis karena kalau direfleksikan sesungguhnya tidak ada yang salah dengan segala ilmu dan pengetahuan yang diajarkan baik oleh guru di sekolah maupun ustad di pesantren tetapi justru pengaruh lingkungan pasca sekolah dan pesantren yang mulai memperkenalkan kita dengan apa itu manipulasi, kolusi dan segala macam modus dan bentuk korupsi. Lingkungan paska pesantren itu adalah dunia nyata yang akan kita hadapi dan akan menguji seperangkat nilai moral dan etika keislaman yang selama ini kita dapatkan di pesantren dan di sekolah.

Gagasan untuk mendorong pesantren terlibat aktif dalam jihad melawan korupsi tidak boleh dikalahkan dengan pandangan apatis sebagian masyarakat yang menganggap bahwa memberantas korupsi di Indonesia adalah upaya tidak masuk akal dan mustahil dilakukan, pandangan ini sama halnya dengan menganggap bahwa melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar itu upaya tidak masuk akal dan mustahil dilakukan. Upaya mendorong keterlibatan pesantren dalam gerakan jihad melawan korupsi harus dimulai dari membangunkan kesadaran dan kepeduliaan kalangan pesantren terhadap bahaya korupsi itu sendiri, harus ada upaya menanamkan pemahan komprehensif tentang korupsi dengan segala sebab dan akibatnya, kalau Hongkong saja bisa kenapa Indonesia tidak? Dengan mayoritas ummat Islamnya dengan pesantren-pesantrennya=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi (Plt) REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Fety Fathiyah (Plt) MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

KAMIS 30 OKTOBER 2014 No. 0474 | TAHUN III

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

antarajatim

BERMAIN. Sejumlah anak-anak sedang asyik bermain dan mandi di Bengawan Solo, Bojonegoro beberapa waktu lalu.

BOJONEGORO - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan air Bengawan Solo yang sudah diolah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak layak dikonsumsi, dengan pertimbangan air di daerah setempat sudah tercemar berbagai aneka limbah.

"Air Bengawan Solo yang sudah diolah PDAM tetap tidak layak dikonsumsi, karena tingkat pencemarannya sudah tinggi.

Kami minta masyarakat tidak memanfaatkan air Bengawan Solo untuk air minum, tetapi kalau mandi juga keperluan lainnya masih aman," kata Kepala Badan LH Pemkab Bojonegoro Tedjo Sukmono, di Bojonegoro, Rabu (29/10).

8

Air Bengawan Solo Tidak Layak Dikonsumsi Ia menyampaikan hal itu, berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air Bengawan Solo, yang dilakukan di lokasi Bendung Gerak Bengawan Solo di Kecamatan Kalitidu dan di Desa Ledokkulon, Kecamatan Kota, 8 Oktober.

"Pemeriksaan kualitas air Bengawan Solo dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT Laboratorium Lingkungan Pemkab Mojokerto, yang sudah terakreditasi," jelasnya.

Sesuai hasil pemeriksaan laboratorium, jelasnya, di lokasi

Bendung Gerak untuk kandungan "biological oxygen demand" (BOD) 8,53 mg/liter, sedangkan yang diperbolehkan 3 mg/liter.

Sedangkan kandungan "chemical oxygen demand (COD) 21,680 mg/liter, yang diperbolehkan 25 mg/liter.

Sementara itu, DO 4,18 mg/ liter, yang diperbolehkan minimal 4 mg/liter, tembaga (Cu) 0,1412 mg/liter, yang diperbolehkan 0,002 mg/liter, dan cobalt (Co) 0,0849 mg/liter, yang diperbolehkan 0,2 mg/liter.

Selain itu, untuk kandungan

besi (Fe) 0,1268 mg/liter, mangan (Mn) 0,2333 mg/liter, seng (Zn) 0,0937 mg/liter, yang diperbolehkan 0,05 mg/liter.

Sementara itu, hasil pemeriksaan kualitas air Bengawan Solo di Desa Ledokkulon, Kecamatan Kota, untuk BOD 4,14 mg/liter, COD 10,072 mg/liter, DO 4,51 mg/ liter, tembaga (Cu) 0,1412 mg/ liter, cobalt (Co) 0,0849 mg/liter, besi (Fe) 0,1268 mg/liter, mangan (Mn) 0,3811 mg/liter, seng (Zn) 8,0937 mg/liter.

"Secara bersamaan air Kali Pacal di Kecamatan Temayang,

juga dilakukan pemeriksaan dengan hasil juga telah terjadi pencemaran," katanya, menegaskan.

Yang jelas, menurut dia, tercemarnya air Bengawan Solo di daerahnya tersebut, kalau dikonsumsi untuk air minum berbahaya bagi manusia.

"Meskipun sudah diolah tetap berbahaya bagi kesehatan manusia. Sejauh mana bahayanya, yang tahu persis Dinas Kesehatan (Dinkes)," ucapnya, menegaskan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

Anggaran Pengamanan Pilwali Dipersoalkan DPRD: Kalau Masih Minta Anggaran, Mereka Dapat Bayaran Ganda SURABAYA - Sejumlah legislator yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mempersoalkan usulan anggaran pengamanan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2015 mendatang. Mereka menilai anggaran untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengamankan pesta demokrasi rakyat Surabaya itu tidak perlu ada.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Anugrah Ariyadi. Dia mengatakan, TNI dan Polri sebenarnya tidak perlu meminta anggaran dalam pengamanan Pilwali Surabaya 2015, karena tugas utama mereka adalah mengawal keamanan negara dari konflik.

Jika tetap meminta jatah anggaran pengamanan otomatis mereka akan mendapat bayaran double.

“Tugasnya memang mengamankan, mereka dibayar untuk menjaga stabilitas negara, be-

rarti kalau masih minta anggaran mereka dapat bayaran double dong,” kata dia. Rabu (29/10).

Politisi asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, jika selama ini masyarakat sering bertanya soal anggaran pengamanan.

Menurutnya, anggaran pengamanan untuk Polri dan TNI tidak perlu ada.

“Misalkan nggak dikasih anggaran, ada ribut-ribut pasti muncul polisinya. Tapi kalau ada ribut gak muncul ya di-

bubarkan aja polisinya,” tambah dia.

Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya tidak boleh dihambur-hamburkan karena milik warga Surabaya. Dia menyayangkan, dari dulu tidak ada koreksi untuk penganggaran pengamanan Pemilukada.

“Kalau melihat alurnya, mereka (TNI dan Polri) meminta anggaran, karena ada usulan permintaan yang diajukan kepada walikota, jadi itu tidak benar,” tegas dia.

Sekedar diketahui, usulan anggaran untuk pengamanan Pilwali Surabaya 2015 cukup besar. Polrestabes Surabaya meminta anggaran Rp 10.230.887.200, sedangkan Polres Tanjung Perak mengusulkan Rp. 3.586.370.400 dan Korem mengajukan anggaran senilai Rp 226.301.600. Usulan anggaran ini masih belum dapat persetu-

juan dari DPRD Surabaya.

Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mengusulkan anggaran Rp 71.610.424.140, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya sebesar Rp 5.029.623.836, dan Bakesbang Rp 1.858.058.000.

Total keseluruhan untuk Pilwali Surabaya 2015 sebesar Rp 92.541.665.176.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (BakesbangLinmas) Surabaya, Soemarno mempunyai penilai lain. Menurutnya, anggaran untuk pengamanan memang diperbolehkan. Jumlah anggaran yang diajukan merupakan usulan dari masing-masing instansi terkait.

Pihaknya bersama tim anggaran melakukan verifikasi yang kemudian diajukan kepada Walikota Surabaya.

“Kalau perinciannya untuk apa saja kami tidak tahu, yang tahu mereka. Kalau di Bakesbang

9

anggaran itu kami gunakan untuk Pemeliharaan Kesejahteraan Umat (PKU), seperti penugasan Linmas mulai dari persiapan Pemilukada, kampanye, masa tenang, pelaksanaan hingga selesai pemilu,” papar dia.

Usulan anggaran sebesar itu dari estimasi Pemilukada secara langsung. Pihaknya belum melakukan penganggaran untuk Pemilukada tidak langsung.

Pasalnya, dengan menggunakan anggaran Pemilukada langsung, bila pada akhirnya disepakati Pemilukada tidak langsung yang notabene ongkosnya lebih murah, maka anggaran untuk Pilwali 2015 tidak perlu dirombak.

“Pada prinsipnya penganggaran pemilu berorientasi dua putaran, anggaran ini berupa hibah,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Imam Shonhaji menambahkan, anggaran untuk alokasi Pilwali 2015 dari segi jumlah sangat aman. Mengacu pada Pilwali 2010, serapan anggaran KPU sebesar Rp47 miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp 65 miliar.

“Untuk saat ini kami anggarkan Rp71 miliar, jadi meskipun ada penambahan aktivitas, Insya Allah ini masih mengakomodir,” pungkas dia. = AGUS SETYAWAN

UPAH MINIMUM

Bupati: Usulan UMK Masih Tarik Ulur MALANG - Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna mengakui penentuan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2015 yang diusulkan ke Gubernur Jatim sampai saat ini masih terjadi tarik ulur karena beberapa asosiasi pengusaha belum bisa menentukan nominalnya.

"Sampai sekarang memang belum ada kesepakatan dan masih tarik ulur berapa nominalnya, bahkan sejumlah asosiasi pengusaha di daerah ini juga belum menentukan besarannya, apalagi ada Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim terkait peningkatan kualitas kehidupan buruh," ujar Rendra di Malang, Rabu (29/10).

SE Gubernur Jawa Timur Nomor 560/20059/031/2014 tentang Tambahan Tiga Poin Survei, yakni sewa kamar kos menjadi kontrak rumah sederhana, tarif

(harga) listrik menjadi Rp 120 ribu, dan tambahan transportasi.

Dengan biaya-biaya tersebut, maka nominal upah menjadi lebih tinggi.

Contohnya, tentang biaya atau tarif kos-kosan tentu lebih murah daripada tarif sewa rumah dan tarif listrik sudah dipatok Rp 120.000 per bulan yang angkanya jelas lebih tinggi daripada SE UMK 2014.

Lebih lanjut, Rendra mengakui usulan UMK Kabupaten Malang 2015 sebesar Rp 1,99 juta dan angka itu dinilai pantas meski sampai saat ini masih terjadi tarik ulur yang cukup alot, padahal Selasa (28/10) merupakan hari terakhir pengajuan usulan UMK 2015 ke Gubernur Jatim.

Menurut Rendra, usulan UMK sebesar Rp 1,96 juta jika disetujui, terjadi kenaikan sekitar 22 persen dari tahun 2013 dan 20,16 persen dari tahun 2014. Kenaikan UMK tersebut diharapkan mampu mengangkat perekonomian ribuan buruh yang ada di

Rendra Kresna Bupati Malang

wilayahnya.

Untuk menentukan UMK, katanya, menggunakan acuan survei pasar dan kebutuhan hidup layak (KHL), ditambah kemungkinan angka inflasi tahun depan dan laju tingkat pertumbuhan kota. Dan, kalau

menggunakan konsep SE 560, nominal UMK tahun depan akan lebih besar lagi, yakni sekitar Rp2,1 juta, namun kalau penetapannya mengabaikan SE 560, nominal UMK sekitar Rp 1,9 juta.

Rendra mengakui UMK yang diusulkan sebesar Rp 1,9 juta atau Rp 2,1 juta itu memang cukup berat bagi pengusaha dan kalau nominal UMK di bawah yang diusulkan, tentu juga akan memberatkan buruh karena berbagai kebutuhan bahan pangan, sandang dan lainnya juga terus meroket.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang, Razali, mengatakan Pemkab Malang mengusulkan UMK 2015 ada dua versi, yakni versi buruh dan pengusaha karena keduanya tidak bersepakat mengenai nominalnya.

Buruh mengusulkan sebesar Rp 1.964.700 atau naik 20,16 persen, sedangkan pengusaha mengusulkan sebesar

Rp 1.820.409 atau naik 11,34 persen.

"Perbedaan usulan angka UMK karena pijakannya berbeda. Buruh mengacu pada ketentuan-ketentuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta SE Gubernur Jatim yang menambah tiga komponen survei dan pengusaha beranggapan bahwa SE Gubernur tersebut bukan merupakan ketentuan normatif, sehingga SE tersebut bisa diabaikan," tegasnya.

Oleh karena itu, usulan buruh dan pengusaha tidak terjadi titik temu dan akhirnya Pemkab Malang mengajukan besaran usulan UMK 2015 dengan dua nominal. Dua usulan tersebut langsung diajukan ke Gubernur, sehingga penyelesainnya diselesaikan di tingkat provinsi.

"Kalaupun nanti masih terjadi tarik ulur, penyelesaian dan penetapannya ada di tingkat provinsi," tandasnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

SURABAYA - Warga Barata Jaya III Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, mengeluhkan molornya pembangunan drainase di Barata Jaya III yang tidak kunjung selesai.

Rehabilitasi Drainase Barata Jaya Dikeluhkan

Salah seorang tokoh warga setempat, Hasan Afandi mengatakan pihaknya mengaku kecewa karena hingga sekarang proyek saluran tersebut tidak tuntastuntas.

"Kami akan datangi Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya bulan depan," katanya, Rabu (29/10).

Menurut dia, pihaknya akan menemui Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati. "Jika sebelumnya kami ke sana hanya ditemui stafnya, maka kami akan

ngotot untuk bisa ketemua dengan Bu Erna," ujarnya.

Ia mengatakan sesuai dengan janji PU Bina Marga dan Pematusan beberapa waktu lalu, penyelesaian proyek yang seharusnya dikerjakan selama 5 bulan sehingga tuntas September lalu, namun hingga memasuki akhir Oktober belum juga belum kelar.

"Jadi PU Bina Marga hanya umbar janji palsu. Buktinya hingga sekarang tidak ada tindakan di lapangan terkait belum tuntasnya pembangunan saluran," katanya.

Selama ini pengerjaannya

di sana terbilang lambat. Ia menambahkan CV Prima Marga Jaya selaku pelaksana proyek hanya mempekerjakan 5 hingga 6 orang saja.

Tentu saja, jumlah pekerja tersebut dirasakan sangat kurang karena proyek saluran tersebut cukup panjang dan saluran itu berada di sisi kanan kiri jalan.

Ia menambahkan pengerjaan proyek saluran air di depan rumah warga ini malah menyebabkan beberapa warga celaka. Ada beberapa orang yang terpelosok saluran, termasuk istrinya gara-

ANTISIPASI MACET

Wagub Jatim Mengimbau Peremajaan Mobil Niaga SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengimbau masyarakat transportasi untuk melakukan peremajaan mobil niaga yang beroperasi di jalanan khususnya armada tak layak jalan.

"Hal tersebut sangat mengganggu, jalanan menjadi sering macet berjam-jam karena kendaraan mogok di jalan," katanya usai membuka Pameran Otomotif Surabaya 2014 di Grand City Surabaya, Rabu (29/10).

Kondisi itu, ungkap dia, sering menelan korban yang sedikit karena rem blong. Penyebab utamanya kendaraan tua tak laik jalan. Bahkan, umumnya mereka tidak pernah melakukan uji kir.

"Untuk mengatasinya, kami harap adanya kerja sama antarpengusaha industri kendaraan baik pengadaan maupun peremajaan kendaraan komersial utamanya jenis truk. Dengan begitu, tidak ada lagi korban," ujarnya.

Ia mencontohkan, kendaraan yang tidak mau uji kir terlihat pada kejadian kecelakaan yang terjadi di Gresik. Truk tersebut sudah lima tahun tidak melakukan uji kir.

"Untuk itu kami juga memin-

Saifullah Yusuf

Wakil Gubernur Jawa Timur ta kepada Menteri Perindustrian dan Pergadagangan RI yang baru agar melakukan evaluasi dan melakukan tindakan untuk mencegah masuknya atau impor truk bekas. Soalnya, hal itu menyalahi peraturan yang ada," katanya.

Sementara, tambah dia, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga siap memproduksi mobil komersial termasuk jenis truk tanpa harus impor. Upaya tersebut sekaligus untuk mengganti kendaraan yang tak laik jalan.

"Kami juga minta kepada Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan untuk lebih tegas lagi menindak kendaraan yang tidak mau uji kir," katanya.

Saat ini, sebut dia, untuk menyiasati menghindari jembatan timbang pada umumnya truk dengan sarat muatan justru mengambil jarak tempuh pendek. Oleh karena itu Dishub dan LLAJ diharapkan untuk melakukan tindakan yang dapat mencegah hal tersebut.

"Di sisi lain, kami memberikan apresiasi dengan diadakannya POS Tahun 2014 karena menurutnya seiring dengan tumbuhnya kelas menengah baru mengakibatkan industri otomotif semakin berkembang," katanya.

Apalagi, lanjut dia, kebutuhan terhadap kendaraan bermotor bagi kelas menengah merupakan urutan ketiga, setelah kebutuhan makan, dan pembelian telepon seluler.

Untuk itu pameran otomotif sangat penting karena merupakan panggung untuk memberikan gambaran produk otomotif, sehingga masyarakat bisa memilih dengan tepat.

"Pameran juga bisa sebagai sarana sosialisasi programprogram pembangunan yang sedang diluncurkan pemerintah misal untuk otomotif telah diluncurkan ATM Samsat (satu-satunya di Indonesia).

Tujuannya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dari penarikan pajak kendaraan," katanya. = ANT/DIK

gara saluran yang sudah dikeruk itu tak segera ditutup.

"Karena tak segera ditutup warga akhirnya membuat penutup saluran sendiri. Namun khusus saluran yang membelah jalan, hanya diberi penutup non pemermanen dari kayu sehingga siapa saja yang lewat harus hatihari kalau tidak mau terpelosok," katanya.

Sementara itu, beberapa waktu lalu, salah satu pejabat di Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Heru mengatakan proyek di sana itu berdasarkan

pengajuan warga dalam musrenbang. Kemudian hasil musrenbang tersebut direalisasikan.

"Terkait keterlambatan proyek, saya mendapatkan laporan karena adanya keterlambatan precas beton. Jika memang sekarang sudah ada, kami meminta segera dilakukan pengerjaan," katanya.

Sedangkan kontraktornya akan didenda karena pengerjaannya molor. "Seharusnya tuntas 5 bulan, namun sudah 7 bulan. Kontraktornya akan kami denda karena melebihi batas waktu," tegasnya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

BANTUAN LANGSUNG

Jumlah Warga Miskin Penerima Bantuan Bertambah KEDIRI - Jumlah warga miskin penerima bantuan langsung sementara masyarakat 2014 di Kediri, Jawa Timur, pada 2014 mencapai 15 ribu jiwa, naik drastis jika dibandingkan dengan 2013 yang tercatat sekitar 12 ribu jiwa.

"Data itu sudah melalui verifikasi tim dan sudah dibahas dengan anggota DPRD," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Kediri Jawadi di Kediri, Rabu (29/10).

Ia mengatakan pemerintah memang sengaja memberikan BLSM kepada masyarakat yang dinilai tidak mampu. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Kediri.

Jawadi menyebutkan dana itu diberikan berupa uang tunai sebesar Rp 250 ribu per jiwa. Dana itu sebagai stimulan bagi masyarakat yang diberikan, dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan seharihari ataupun untuk modal usaha.

Pihaknya juga menyebut, pemerintah sudah merinci siapa saja yang berhak mendapatkan dana BLSM tersebut. Pemerintah telah membentuk tim yang mendata langsung warga yang berhak menerima dana bantuan.

Warga yang menerima, lanjut dia, dipilih yang memang tidak mampu. Terdapat berbagai macam verifikasi yang menunjukkan jika warga itu memang benar tidak mampu. "Kami berikan 'by name by address' dan tidak bisa

digeser. Masing-masing penerima mendapatkan Rp 250 ribu per orang yang bisa dimanfaatkan untuk penuhi kebutuhan sehari-hari ataupun modal usaha," katanya.

Jawadi juga mengatakan, jumlah warga penerima BLSM pada 2015 di Kota Kediri, ini memang bertambah jika dibandingkan dengan penerima bantuan pada 2014. Namun, pihaknya belum mengetahui dengan persis apakah nantinya jumlah itu juga bertambah, mengingat adanya penawaran pensiun dini dari pabrik rokok terbesar di Kediri, PT Gudang Garam, Tbk, Kediri.

Pihaknya menyebut, sampai saat ini belum ada laporan secara jelas berapa jumlah warga Kota Kediri yang bekerja di PT Gudang Garam, Tbk, Kediri, yang mengikuti pensiun dini itu. Pemkot masih menunggu data pasti dari pabrik rokok tersebut.

Pemberian dana BLSM itu dilakukan di kantor Kelurahan Bandarkidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Untuk tahap pertama, terdapat enam kelurahan yang menerima, dan untuk penerima lainnya menyusul. Kegiatan itu hanya simbolis.

Kegiatan pemberian bantuan itu langsung diberikan oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar.

Terdapat puluhan warga penerima bantuan yang datang, dan mereka langsung diberikan bantuan. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

11

NARKOTIKA

Pengedar Sabu-sabu di Madiun Ditangkap

ant/adhitya hendra

PEMBANGUNAN TOL KABUPATEN PASURUAN. Sebuah truk melintas di dekat jalur exit Tol Gempol-Pandaan, Pasuruan, Jatim, Selasa (28/10). Pembangunan jalan tol Porong-Gempol, Gempol-Pandaan, Gempol-Pasuruan, dan Pandaan-Malang akan berdampak terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ada di Kabupaten Pasuruan yang terbagi dalam 24 Kecamatan, nantinya akan diusulkan setiap tahunnya empat Kecamatan memiliki Perda RDTR sesuai potensi kawasan dalam pemanfaatan tata ruang seperti pemanfaatan ruang pemukiman, perindustrian, perkantoran, pertanian, perdagangan dan jasa.

Raup Ratusan Juta dengan Sertifikat Palsu Bos Advertising Jadi Pesakitan PN Surabaya SURABAYA - Muhammad Adib (36), bos Prima Advertising menjalani sidang perdana di PN Surabaya, Selasa (28/10), atas dugaan penipuan kasus tanah yang dilakukannya. Warga jalan Bratang Binangun IX Surabaya ini terjerat kasus penipuan jual beli tanah kavling bersertifikat palsu di kawasan jalan Kalijudan.

Dalam sidang perdana, bos Prima Advertising ini hanya mendengarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaannya. “Yang didakwakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Terdakwa menipu korbannya dengan dasar jual beli tanah kavling. Ternyata sertifikatnya palsu,� ujar jaksa Fathol Rosjid dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Sekedar diketahui, perkara

yang membelit bos Prima Advertising bermula saat dia mendatangi rumah korban, Peter Handoyo di jalan Kertajaya Indah Timur XI/ 23/ Blok O, Surabaya.

Saat itu, terdakwa menawarkan tiga kavling tanah seharga Rp 945 juta di jalan Kalijudan.

Masing-masing seluas 250 meter persegi.

Setelah melalui serangkaian pembicaraan, korban akhirnya membeli tanah itu. Awalnya, korban memberikan uang Rp 5

Yang didakwakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Terdakwa menipu korbannya dengan dasar jual beli tanah kavling.

Ternyata sertifikatnya palsu,�

Fathol Rosjid

Jaksa Kejari Surabaya juta sebagai tanda jadi. Selang beberapa waktu kemudian, menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta dan kesepakatan berlanjut ke notaris.

Setelah itu, terjadi kesepa-

katan jual beli dan korban menyerahkan tiga bilyet giro senilai Rp740 juta. Totalnya, ada pembayaran sebesar Rp 890 juta.

Kasus baru terungkap setelah sebulan kemudian korban hendak balik nama sertifikat ke BPN. Saat itulah, terungkap bahwa sertifikat tanah ternyata palsu.

Perkara ini kemudian dilaporkan ke Polrestabes Surabaya.

Selama ditangani penyidik Polrestabes, bos Prima advertising ini hanya ditahan 12 hari.

Selebihnya, dilakukan penangguhan penahanan. Namun, ketika berkas dilimpahkan ke kejaksaan, terdakwa kembali ditahan.

Hingga saat ini, terdakwa harus mendekam di dalam Rutan kelas I Surabaya di Medaeng. = AGUS SETYAWAN

MADIUN - Kepolisian Resor (Polres) Madiun, Jawa Timur, menangkap seorang pemuda yang diduga menjadi anggota pengedar narkoba jenis sabu-sabu antarkota di wilayah hukumnya.

Kasat Reskoba Polres Madiun, AKP Basuki Dwi Koranto mengatakan tersangka adalah Asmuni, warga Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Dalam sehari-harinya, tersangka bekerja sebagai pengepul barang rosok.

"Tersangka ditangkap di rumahnya akibat menyimpan dua paket sabu-sabu.

Diduga paket tersebut merupakan pesanan konsumennya," ujar AKP Basuki kepada wartawan, Rabu (29/10).

Menurut dia, pengungkapan penyalahgunaan narkoba tersebut berawal dari informasi masyarakat. Setelah diselidiki, polis kemudian menangkap tersangka di rumahnya.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan dua paket sabu-sabu, masing-masing seberat 0,34 gram dan 0,32 gram.

Polisi juga menyita alat bukti lain berupa alat isap sabu-sabu dan telepon genggam.

Kepada polisi, tersangka Asmuni mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang biasa berada di Terminal Mejayan, Caruban, Kabupaten Madiun.

"Sabu-sabu itu saya beli dari seseorang. setiap paketnya saya beli seharga Rp400 ribu," ungkap Asmuni kepada penyidik Reskoba Polres Madiun.

Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut. Termasuk mengungkap adanya tersangka lain yang berperan sebagai pemasok sabu-sabu.

Atas perbuatannya tersebut, Asmuni akan dijerat dengan pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun. = /ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 30 OKTOBER 2014 No. 0474 | TAHUN III

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

MADURA

12

SEKOLAH ADIWIYATA

Mulai Diverifikasi PROBOLINGGO – Tim Adiwiyata Nasional tahun 2014, kini mulai melakukan verifikasi. Salah satu yang menjadi tempat rujukan adalah SDN Sukabumi 2 Kota Probolinggo.

Di sekolah tersebut, tim melakukan penilaian. Mulai dari kondisi sekolah, taman, kamar kecil, dan lapangan sekolah.

BERDAMPAK. Rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM berpengaruh terhadap nasib para sopir taksi yang ada di kawasan terminal Bayuangga Kota Probolinggo.

Tolak Kenaikan BBM PROBOLINGGO – Rencana kebijakan pemerintah yang akan menaikkan kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp3000 perliter, ternyata berdampak terhadap masyarakat bawah. Terutama di kalangan sopir taksi. Mereka mengaku tidak setuju, jika pemerintah kembali menaikkan harga BBM. “Terus terang kami tidak setuju dengan rencana kebijakan pemerintah itu,” ujar seorang sopir taksi, Sundari kepada wartawan, Rabu (29/10).

Alasannya, dengan rencana kenaikan tersebut, jelas akan berpengaruh terhadap semua roda perekonomian, termasuk juga ongkos taksi nantinya. “Kalau kita langsung menaikkan harga ongkos taksi, terkadang penumpang juga tidak mau,” katanya.

Tidak hanya itu, tetapi juga menyangkut terhadap nasib para sopir taksi yang ada di kawasan terminal Bayuangga

Kota Probolinggo. “Sekarang ini kondisi penumpang sepi. Karena masyarakat lebih cenderung naik kendaraan sendiri daripada naik taksi. Belum lagi sopir memikirkan setoran pada majikan,” terang dia.

Meski kalangan sopir taksi mengaku tidak setuju dengan rencana kebijakan pemerintah itu, namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Harapan satu-satunya, pemerintah agar mengkaji ulang soal rencana tersebut.

“Rencana kenaikan ini jelas akan berpengaruh terhadap masyarakat bawah,” ujar seorang

sopir taksi lainnya, Sulhan.

Menurut dia, kondisi penumpang taksi kini tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Itulah sebabnya, begitu mendengar adanya rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM tersebut, para sopir taksi terlihat “kurang darah”.

“Kita hanya berharap di pemerintahan Jokowi-JK ini agar mengkaji ulang tentang rencana itu. jika tidak, kasihan nasih masyarakat bawah,” tandasnya.

Hal serupa dikeluhkan oleh masyarakat ekonomi lemah seperti tukang ojek, Sulaiman (35), hal tersebut dirasa memberatkan bagi mereka. “Bisa ngeluh kalau terjadi kenaikan BBM terkecuali bensin naik, ongkos transporasi publik juga harus naik,” katanya.

Ia juga mengatakan rencana kenaikan harga BBM yang akan

dilakukan Pemerintah seharusnya disesuaikan dengan pendapatan masyarakat menengah kebawah. “Kalau harga BBM naik, biasanya saya mengantongi pendapatan sebesar Rp 100 ribu, bukan tidak mungkin dengan kenaikan harga BBM, jelas akan mengurangi pendapatan saya,” kata Sulaiman.

Senada dengan Choirul, sopir ojek di kawasan Terminal Bayuangga juga merasa keberatan dengan kenaikan BBM.”Kalau bisa jangan naik soalnya kadang penumpang bayar semaunya,” katanya.

Choirul yang bekerja sudah puluhan tahun sebagai sopir ojek mengatakan pendapatan per harinya tidak tentu.”Saat ramai penumpang pendapatannya mencapai Rp100 ribu namun kalau sepi penumpang paling Rp 25 ribu,” jelasnya. =Muhammad Sugianto

Saat melakukan verifikasi tersebut, tim Adiwiyata ditemui langsung oleh Kasek SDN 2 Sukabumi 2 Kota Probolinggo bersama jajaran guru. Kasek SDN Sukabumi 2 Kota Probolinggo, Abdul Aziz mengatakan, kedatangan tim Adiwiyata itu diharapkan tidak hanya melihat kondisi sekolah saja, tetapi juga bisa memberikan motivasi terhadap siswa.

“Harapan kita seperti itu,” tandasnya kepada wartawan, kemarin.

Dia menjelaskan, ketika melakukan verifikasi itu, tim tidak hanya focus pada satu obyek saja. Namun hampir semua lokasi yang ada di sekolah ditinjau.

Termasuk kebersihan kamar kecil yang dimiliki oleh sekolah.“Semua dilihat oleh tim,” ungkapnya.

Abdul Aziz mengatakan, SDN Sukabumi 2 Kota Probolinggo telah memperoleh predikat Adiwaiyata Bestari. Predikat itu diperoleh pada tahun 2011 dan 2012 kemarin. Bahkan, pada tahun 2012 telah masuk predikat tingkat Jawa Timur.

“Program Adiwiayata itu sangat penting. Karena bisa menciptakan siswa peduli terhadap kebersihan lingkungan,” katanya.

Sementara itu, salah satu tim Adiwiyata yang berasal dari Unesa, Minarsih mengatakan kepada wartawan, dengan adanya program Adiwiyata itu, siswa diharapkan mampu memahami tentang arti peduli terhadap lingkungan. Peduli itu tidak hanya pada lingkungan sekolah, namun juga diharapkan peduli terhadap alam sekitarnya. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474| TAHUN III

13

Spirit Sumpah Pemuda Pemuda Ujung Tombak Perubahan PROBOLINGGO – Peringatan hari sumpah pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2014 kemarin, diharapkan tidak hanya menjadi even seremonial saja. Namun diharapkan mengandung makna yang menjadi refleksi untuk memberikan spirit terhadap kalangan pemuda Indonesia.

“Kita berharap peringatan sumpah pemuda ini tidak miskin makna yang hanya menjadi kegiatan seremonial belaka,” ujar seorang pengamat social dan politik Beduq Institute Probolinggo, Mushafi Miftah kepada wartawan, Rabu (29/10).

Menurut dia, peringatan sumpah pemuda itu perlu diinternalisasikan menjadi sikap dan tindakan. Apalagi di tengah kondisi carut marutnya bangsa ini. “Saya kira pemuda Indonesia sudah saatnya harus berani tampil untuk menjadi penyambung aspirasi bangsa ini,” tegasnya.

Dengan peringatan sumpah pemuda ini, imbuh dia, kalangan pemuda jangan sampai mudah terjebak pada kehidupan evoria modernitas yang justru menjauhkan dari nilai-nilai religius. “Jika hal ini terjadi, maka harapan bangsa ini akan pupus. Masa depan bangsa ini akan suram,” ungkap pria yang kerapkali mengkritisi kebijakan pemerintah itu.

Itulah sebabnya, momentum dengan memperingati sumpah pemuda itu sangat penting.

Sehingga arti dari sumpah pemuda itu sendiri perlu didesikasikan pada kehidupan. “Saya

kira pemuda Indonesia bisa dan mampu melakukannya,” katanya.

Miftah menambahkan, di tengah terjadinya krisis moralitas ini, sumpah pemuda bisa menjadi benteng dari pengaruh budaya-budaya luar yang justru sangat merugikan.

Apalagi budaya itu merupakan peninggalan nenek moyang yang menjadi indentitas bangsa yang harus dilestarikan.

Ujung Tombak Perubahan Mantan Aktivis Forum Komunikasi Masyarakat Kota Probolinggo( FKM-Pro), Bajong Basori, menyatakan pemuda merupakan ujung tombak untuk melakukan perubahan sehingga pemuda harus menjadi agen perubahan di tengah-tengah masyarakat.

“Peringatan Hari Sumpah Pemuda jangan hanya seremonial

saja, melainkan harus ada upaya untuk melakukan perubahan bagi bangsa,” katanya.

Menurutnya, pemuda harus mampu membantu meningkatkan kecerdasan masyarakat dan mampu mengatasi persoalan masyarakat.

Sebagai seorang pemuda harus membawa atau menjadi agen perubahan di tengahtengah masyarakat.

Ia mengingatkan semangat Sumpah Pemuda mengajarkan makna keteladanan kepada generasi penerus untuk bangga terhadap bangsanya, termasuk bahasanya yang seharusnya dimiliki para generasi muda sekarang.

“Sebentar lagi, kita akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Sebenarnya itu bisa menjadi sarana menghantarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional,”ucap Bajong Basori. =Muhammad Sugianto

Hampir Satu Tahun

CPNS K2 Belum Kantongi SK Kementerian PROBOLINGGO - Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari golongan honorer atau K2 di lingkungan Kabupaten Probolinggo, benar-benar diuji kesabarannya. Sejak Desember tahun 2013 sampai Oktober tahun 2014, Surat Keputusan (SK) pengangkatannya belum juga dikantongi.

MENUNGGU. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari golongan honorer atau K2 di lingkungan Kabupaten Probolinggo yang mengikuti tes.

Jumlah CPNS yang sudah dinyatakan lolos dan berhak menyandang PNS dari golongan K2, sebanyak 168 orang. “Sampai detik ini kami belum menerima SK dari kementerian,” terang salah satu pria CPNS K2 yang tidak mau namanya dikorankan ini, kepada wartawan, Rabu (29/10).

Dia mengaku kalau semua persyaratan yang diminta oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo sudah dilengkapinya. Tetapi sampai saat ini, kapan SK itu akan turun belum juga ada kejelasan.“Kalau seperti ini terus sampai kapan saya harus menunggu,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BKD Kabupaten Probolinggo, Abdul Halim, melalui, Kabid

Pengembangan dan Diklat, Sugeng Agus Purnomo, mengatakan masalah kepastian kapan SK untuk CPNS yang sudah dinyatakan lolos dalam seleksi tahun kemarin, pihak BKD belum bisa memberikan penjelasan soal kepastian itu.“Secara resmi kami belum mendapatkan informasi dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)” katanya.

Menurutnya, pihaknya sudah melengkapi persyaratan para calon CPNS kepada Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bahkan berkas tersebut sudah dua kali dikirimkan karena dinilai berkas pertama kurang bigitu lengkap.“BKD sudah mengirimkan ulang terkait dengan persyaratan tersebut,” papar Sugeng Agus Purnomo.

Sugeng Agus Purnomo menambahkan, dengan situasi ini pihak BKD berharap kepada semua CPNS K2 untuk bisa sabar menunggu turunnya SK pengangkatannya.

Pihaknya optimis SK itu pasti akan turun.“Saat ini, Kemenpan-RB sudah memiliki menteri baru.

Semoga dengan hal itu SK untuk CPNS K2 bisa segara diterimanya,” harapnya. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

FASILITAS UMUM

Penyandang Disabilitas Minim

PENCEGAHAN DINI. Upaya pendekatan dan penyuluhan Nafza kepada para pelajar.

Korban Nafza Melangit Belum Optimal, Dana Pemberdayaan Minim PROBOLINGGO - Tingkat penderita korban narkoba dan zat adiktif (nafza) di wilayah Kabupaten Probolinggo terbilang masih melangit. Namun dana untuk melakukan upaya pemberdayaan bagi mereka untuk tahun ini masih relatif minim dan belum bisa mengcover semua penderita.

Data dari Badan Narkotika Nasional tahun ini, penderita korban nafza di Wilayah Pemkab Probolinggo masih tergolong besar yakni mencapai angka 129 orang.

Menurut Sekertaris Badan Narkotika Kabupaten Probolinggo Syarifuddin, mengatakan memang angka tersebut tergolong besar. Namun mereka yang sudah terlanjur menjadi korban perlu untuk diperhatikan.“Ratarata mereka dari kalangan anak muda.,” jelasnya. Rabu (29/10).

Menurutnya, upaya yang dilakukan pihaknya memang terus dilakukan dengan melakukan upaya pendekatan dan penyuluhan kepada para pelajar. Karena bahaya narkoba dinilai memilik

dampak yang sangat besar. Karena narkoba akan merusaka masa depan mereka.“Ini penting untuk dilakukan upaya pencegahan sebab pemuda memiliki peran pentingan dalam bangsa ini,” jelas Syarifuddin.

Syarifuddin mengaku kalau BNK hanya melakukan upaya pencegahan bagi kalangan pemuda. Namun untuk masalah pemberdayaan bagi para penderita Nafza pihaknya tidak menanganinya. Sebab anggarannya tidak mencukupi.“Untuk pembedayaan bagi para korban Nafza sudah menjadi tugas Dinas Sosial,” ungkapnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo,Mashuri Efendi,

mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya pemberdayaan kepada para penderita korban Nafza di Kabupaten Probolinggo.

“Untuk penderita Nafza saat ini mencapai 129 orang . Namun yang hanya 20 orang yang diberikan pemberdayaan tahun ini,” ucapnya.

Pihaknya mengaku, belum semuanya tercover untuk dilakukan pemberdayaan, sebab anggaran yang disediakan tahun ini hanya mencapai Rp 50 juta saja.”Untuk sisanya kemungkinan tahun depan akan dilakukan pemberdayaan,” ucap Mashuri Effendi.

Mashuri Effendi menambahkan, para korban nafza tersebut, diberikan bantuan berupa peralatan usaha. Seperti mesin penggilingan tepuang atau bumbu.“Tergantung dari permintaan para penderiat yang penting angarannya mencukupi kami pasti akan membantunya,” tegasnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Berbagai fasilitas publik sudah dibangun, namun belum semuanya memberikan akses pada kaum difabel. Tidak hanya sekolah saja, sarana umum harus disiapkan tempat khusus agar penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan yang nyaman.

“Kendala itu dikarenakan minimnya sarana prasarana penyandang disabilitas ke ruang publik menjadi terbatas. Pembangunan sarana dan prasarana umum saat ini masih banyak ditujukan untuk orang-orang normal. Sedang penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian yang baik,”kata Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional, Ir. Sri Renani Pantjastutik, MPA, kemarin.

Sri Renani Pantjastutik menambahkan, sepanjang sarana dan prasarana umum belum mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas, maka sulit mengharapkan penyandang disabilitas hidup mandiri.“Saya berharap pemerintah daerah, dunia swasta dan seluruh pemangku kepentingan bisa bersama-sama mencari solusi permasalahan tersebut,”tandasnya.

Menanggappi hal itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Jumain, mengatakan penyandang disabilitas, persoalan kes-

ejahteraan sosial masyarakat belakangan juga semakin kompleks.

“Karena itu keberadaan pekerja sosial terutama yang tumbuh dari masyarakat sangat penting sebagai mitra kerja pemerintah,” katanya.

Menurutnya, penyandang disablitas bukanlah sisa pembangunan yang tidak berguna. Orangorang yang mengalami kendala dengan fisiknya juga memiliki hak yang sama untuk menikmati hasilhasil pembangunan.

Karena itu, pihkanya meminta agar pemkot Probolinggo terus berjuang meningkatkan peran para penyandang disabilitas dan penyandang masalah sosial lainnya agar sederajat dengan warga negara lainnya dalam hal pembangunan.

“Kami siap membantu menangani para penyandang disabilitas, para lansia sebelum jadi lansia dan orang-orang miskin sebelum kemiskinannya menimbulkan masalah bagi mereka,” kata Jumain.

Jumain berharap, pemerintah daerah dan pusat tak sekadar mengumbar janji. Selayaknya persoalan ini mendapat perhatian serius. Penyandang disabilitas juga berhak mendapat perlindungan dan layanan yang sama dengan warga lain.

“Penyandang disabilitas tidak menuntut perlakuan khusus. Cukup memberikan apa yang seharusnya jadi hak para penyandang disabilitas,” ungkapnya. =M.Hisbullah Huda

FASILITAS PUBLIK. Berbagai fasilitas publik sudah dibangun, namun belum semuanya memberikan akses pada kaum difabel.

KORAN MADURA

lahraga

SERIE A

Atasi Empoli, Sassuolo Tembus Posisi 12 MODENA - Sassuolo merangkak ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Serie A Italia setelah sukses melumat tamunya Empoli dengan skor meyakinkan 3-1 pada lanjutan Liga Serie A Italia di Citta del Tricolore, Modena, Italia, Selasa (28/10) malam waktu setempat atau Rabu (29/10) dini hari WIB. Ini adalah kemenangan kedua secara beruntun Sassuolo setelah gagal memetik satu kemenangan pun pada tujuh pertandingan pertama Serie A musim ini.

Sebenarnya, tuan rumah tertinggal terlebih dahulu berkat gol Daniele Croce di menit ke-18 memanfaatkan bola umpan silang Piotr Zielinski. Bahkan kedudukan 1-0 untuk keunggulan Empoli ini bertahan hingga turun minum, meskipun Sassuolo juga memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol di babak pertama, termAsuk sebuah peluang emas ketika pertandingan baru berjalan enam menit.

Menjelang turun minum, Sassuolo nyaris menyamakan kedudukan melalui sundulan Missiroli, tetapi masih mampu ditepis kiper Empoli Davide Bassi menjauh dari garis gawang.

Sassuolo baru bangkit di babak kedua dengan menggelontorkan tiga gol masing-masing dari Simone Missiroli pada menit ke-56 melalui sebuah tendangan voli dari sudut sempit memanfaatkan umpan silang Saphir Taider. Beberapa saat berselang, Sassuolo nyaris berbalik unggul setelah Elseid Hysaj melakukan pelanggaran keras terhadap Nicola Sansone sehingga diganjar tendangan penalti.

Sayang, Domenico Berardi yang ditugasi sebagai algojo gagal menjalankan tugasnya dengan baik.

Tetapi Berardi menebus kegagalannya itu dengan menjadi kreator

gol kedua tuan rumah yang dihasilkan Sergio Flaccari hanya dua menit berselang. Berardi lagi-laga melunasi kegagalannya dengan mencetak gol ketiga Sassuolo pada menit ke-73 dengan sundulan memanfaatkan umpan silang Sansone. Kedudukan 3-1 ini pun bertahan hingga akhir pertandingan.

Poin Sassuolo yang baru promosi ke Liga Serie A Italia musim lalu, kini sama dengan koleksi poin tim elite Italia, Fiorentina yang sukses menahan imbang AC Milan di San Siro akhir pekan lalu.

Sementara itu dari Piala Liga Jerman Rabu (29/10) dini hari WIB, Borussia Dortmund menang telak 3-0 atas tim dari divisi dua, St Pauli.

Satu dari tiga gol anakanak asuh Juergen Klopp itu dicetak oleh pemain internasional Jepang Shinji Kagawa. Dua gol lainnya dicetak oleh striker Italia Ciro Immobile pada menit ke-33 dan Marco Reus pada menit ke-44.

Bagi Dortmund, kemenangan ini cukup mengangkat moral mereka setelah menelan kekalahan pada empat pertandingan terakhir di Bundesliga Jerman. “Kami cukup senang dengan hasil ini, juga dengan permainan tim pada babak pertama. Sedangkan di babak kedua, kami bermain jelek,” kata pelatih Dortmund Juergen Klopp.

Kemenangan ini juga menjadi modal berarti bagi Dortmund sebelum menajalani laga big match melawan musuh bebuyutannya di Bundesliga, Bayern Muenchen pada Sabtu (1/11) mendatang. =ESPN/CAROL AJI

TEMBUS PAPAN TENGAH. Pemain Sassuolo Federico Peluso dan pemain Empoli Manuel Pucciarelli beraksi dalam lanjutan Serie A antara US Sassuolo Calcio kontra Empoli FC di Stadion Mapei, (29/10) WIB. Sassuolo meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1.

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER No. 0474 |2014 TAHUN III KAMIS2014 30|OKTOBER

No. 0474 | TAHUN III

15 15

Wilshere Bisa Cetak Lebih Banyak Gol LONDON - Gelandang Arsenal Jack Wilshere bertekad terus menambah pundi-pundi golnya untuk klub itu, juga untuk Tim Nasional (Timnas) Inggris. Tetapi untuk itu, dia harus tampil konsisten pada setiap pertandingan. Hanya dengan begitu dia bisa mengikuti jejak Steven Gerrard dan Frank Lampard yang menjadi pencetak gol rutin untuk klub dan negaranya.

Wilshere mengagumi kapten Liverpool Steven Gerrard dan mantan bintang Chelsea yang kini berseragam Manchester Ciry Frank Lampard. Dia mengaku belajar banyak dari dua pemain senior ini untuk menambah daya serang dalam permainannya.

“Saya sudah katakan sebelumnya bahwa rekor gol saya tidak akan pernah cukup dan bahwa saya selalu ingin menambah gol. Kita bisa melihat para gelandang top dunia seperti Lampard dan Gerrard yang mencetak 15-20 gol dalam semusim,” ujarnya kepada situs resmi Arsenal.

Dia melanjutkan, “Saya tidak mengatakan bahwa saya bisa melakukan itu karena mereka spesialis dalam bidang itu, tetapi saya mengikuti jejak kedua pemain pujaan saya itu.”

Wilshere sedang kembali ke permainan terbaiknya dalam beberapa pekan terakhir dan karena itu dia berharap gol demi gol akan lahir dari kakinya. Asal, dia tidak dilanda cedera lagi. Sejauh ini, pemain ini sudah dinyatakan bebas dari cedera dan sudah tampil pada 14 pertandingan bersama “The Gunners”.

“Pada awal musim ini saya bilang bahwa saya butuh banyak pertandingan untuk kembali ke penampilan terbaik saya seperti belum dilanda cedera. Ketika kita tidak mempunyai cukup waktu bermain, maka kita akan sedikit kehilangan kecepatan dan mengalami penurunan kualitas peramainan. Karena itu, butuh waktu lagi untuk kembali ke bentuk permainan terbaik. Karena itu, saat ini saya sangat senang,” paparnya lagi.

Dia menutup, “Saya selalu tahu bahwa saya bisa kembali ke level yang saya inginkan seperti sebelumnya dan mampu mendominasi pertandingan. Saat ini saya sangat baagia, tetapi menurut saya, saya masih bisa sedikit lebih baik lagi.” =ESPN/CAROL AJI

16

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

BACA JUGA

KORAN MADURA

Wilshere Bisa Cetak Lebih Banyak Gol Olahraga | 15

16

KAMIS 30 OKTOBER 2014 No. 0474 | TAHUN III

MARIO BALOTELLI

MARIO BALOTELLI KURANGI TEKANAN LIVERPOOL - Penyerang Liverpool asal Italia Mario Balotelli mengurangi tekanan atas dirinya setelah sukses mencetak gol untuk “The Reds” pada laga melawan Swansea City di ajang Piala Liga Inggris di Anfield, Rabu (29/10) dini hari WIB. Liverpool menang tipis 2-1 atas Swansea pada laga tersebut dan berhak melaju ke semifinal.

Striker Liverpool asal Italia Mario Balotelli akhirnya mencetak gol setelah mandul selama hampir enam minggu.

Gol Balotelli dibuat dalam pertandingan Piala Liga Inggris antara Liverpool kontra Swansea yang berlangsung di Stadion Anfield, Rabu (29/10) dini hari WIB.

Sebenarnya, Balotelli baru masuk pada menit ke-79 menggantikan Rickie Lambert yang dipasang pelatih Brendan Rodgers sejak awal. Balotelli tampil sebagai pahlawan dengan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-86 memanfaatkan umpan tarik sesama pemain Italia Fabio Borini.

Sebelumnya, Marvin Emnes membawa Swansea City unggul terlebih dahulu melalui tendangan first time-nya menyambut bola lampung umpan Neil Taylor pada menit ke-65. Kedudukan imbang ini bertahan hingga waktu normal, 90 menit, berakhir.

Ketika pertandingan sepertinya akan berakhir seri, bek Liverpool Dejan Lovren tampil sebagai pahlawan kemenangan Liverpool pada menit ke-90+5. Pemain ini menyundul masuk bola umpan Philippe Coutinho dari sebuah tendangan bebas. Gol ini sekaligus mengantar Liverpool ke babak semifinal Piala Liga Inggris, kompetisi kelas tiga di Inggris, setelah Liga Utama dan Piala FA.

Bagi Balotelli, satu gol yang dibuatnya pada laga tersebut setidaknya bisa sedikit meredakan kritikan yang dilamatkan kepada dirinya karena mandul selama hampir enam minggu.

Sang pemain pun bersyukur bisa melesakan gol keduanya dalam 10 penampilan bersama Liverpool di semua level kompetisi.

“Akhirnya!” kicau Balotelli di akun Twitter-nya seusai pertandingan.

Saat Balotelli masuk ke lapangan, reaksi publik Anfield beragam. Mereka masih ragu akan kemampuan pemain keturunan Gana ini dalam menjebol gawang lawan. Tetapi semua keraguan itu dibayar lunas Balotelli dengan satu golnya ke gawang Swansea City.

Rekan Balotelli di Liverpool, Daniel Sturridge pun mengaku senang dengan gol ini. Tetapi dia menyesalkan perlakuan publik yang keliru terhadap mantan pemain AC Milan yang dibeli dengan 16 juta pound itu. “Mario itu sangat baik dan saya senang bekerja sama dengan dia. Dia itu sama seperti pemuda umumnya, tetapi semua orang mempunyai komentar yang sama tentang dia lalu membuat stereotipe,” kata Sturridge.

Chelsea Susah Payah

Sementara itu, Chelsea juga harus bekerja keras saat melawat ke Greenhous Meadow guna menantang Shrewsbury yang merupakan anggota League Two. Chelsea yang kokoh di puncak klasemen Liga Utama Inggris, harus menunggu hingga menit ke-48 untuk bisa membuka keunggulan. Adalah Didier Drogba yang mencatatkan namanya di apapn skor setelah bola sodoran M. Salah dilanjutkan dengan tendangan voli kaki kirinya.

Namun, “The Blues” dikejutkan dengan gol penyama kedudukan dari tuan rumah. Pada menit ke-77, Shrewsbury melesakan gol melalui tandukan bek Jermaine Grandison memaksimalkan umpan sepak pojok.

Tidak mau dipermalukan oleh klub yang menempati peringkat ke-71 di Inggris itu, Chelsea mencoba menaikkan tekanan. Alhasil, skuat asuhan Jose Mourinho melesakan gol kemenangan, tetapi melalui gol bunuh diri pemain lawan. Bermula dari upaya Willian yang melepaskan umpan silang kepada Drogba, tetapi Grandison yang berusaha membuang bola justru mengarahkan si kulkit bundar ke gawangnya sendiri. =ESPN/CAROL AJI

KAMIS 30 OKTOBER 2014 No. 0474 | TAHUN III

MBA IKUTI LO UISI P MENULIS N KORA MADURA

JALUR TENGKORAK KEMBALI MAKAN KORBAN SAMPANG | J

NETER G N KOLENA

NP

HALAMA

TAK

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III RAGU-RAGU

Syafitri Wulandari menyatakan salah satu kunci kesuksesan adalah tak pernah ragu dalam melangkah.

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Kasus pembacokan yang menimpa Pandi (23), warga Desa Lebbak Kecamatan Arosbaya, yang terjadi di tempat umum di JL Jenderal A. Yani, Senin (17/10), hanya disaksikan oleh petugas berseragam loreng dan kepolisian. Apa pun alasannya korban seharusnya cepat diberi pertolongan untuk menyelamatkan jiwanya.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik. Insiden berdarah yang menunjukkan lemahnya pengamanan oleh kepolisian. Sehingga warga menjadi terteror oleh berbagai kejahatan serupa. Hidup mereka pun jadi terasa tak aman lagi.

Itulah sebabnya, Poros Pemuda Bangkalan (PPB) mempersoalkan kinerja Polres Bangkalan yang sangat lemah dalam memberikan jaminan pengamanan dan ketenangan hidup bagi masyarakat setempat.

“Insiden pembacokan itu terjadi saat salah satu aparat kepolisian mengetahui kejadin tersebut.

Hal ini mengindikasikan jika kepolisian telah kecolongan. Parahnya, pada saat itu juga polisi tidak kunjung melakukan tindakan,” sesal Ketua PPB, Mahmudi Ibnu Khotib.

Pria yang pernah menjadi korban pembacokan orang tak dikenal itu berharap agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa. Sehingga masyarakat selalu merasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, arapat kepolisian harus meningkatkan instensitas pengamanan diwilayah setempat. Jikan tidak meningkat-

ist. for koran madura

BANGKALAN Keamanan di wilayah ujung barat Pulau Madura terus merisaukan. Pembunuhan dan beragam kejahatan lainnya masih marak terjadi di Kabupaten Bangkalan itu. Polisi pun tak berdaya melakukan pencegahan apalagi meminimalisir angka kriminalitas.

Ujung Barat Madura Tak Lagi Aman

MENEGANGKAN. Masyarakat berduyun-duyun mendatangi lokasi kejadian pembacokan di Raya Jendral A Yani Kota Bangkalan.

PPB Mempersoalkan Kinerja Petugas Kepolisian kan pengamanan tidak menutup kemungkinan kasus pembacokan ditempat umum terulang kembali.

“Ya semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Kami berharap kinerja dari aparat terus dimaksimalkan,” terangnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan, AKBP Sulsitiyono melalui Kasat Reskrim, AKP Andy Purno-

mo menegaskan bahwa polisi tetap melakukan patroli dan pengawasan untuk memeberikan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat. Andy menilai kejadian pembacokan itu adalah spontan dan diluar prediksinya.

“Pada saat itu memang ada salah satu anggota polisi yang berada di dekat tempat kejadian. Na-

mun, polisi itu masih melaporkan kepada anggota polisi yang lain dan meminta bantuan,” kelitnya.

Andy menuturkan, salah satu anggota yang mengetahui kejadian itu tidak memegang pistol. Sehingga, perlu melaporkan kepada anggota lain agar mendapatkan bantuan. Upaya menghentikan aksi pembacokan tersebut

memang harus dilakukan, namu anggota juga memikirkan keselamatannya juga. Jika anggota memegang pistol bisa menghentikan dengan cara melepaskan tembakan peringatan. “Ya keselamatan anggota juga menjadi pertimbangan tersendiri. Apalagi, tidak pegang senjata,” jelasnya. =Doni Heriyanto/rah

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 30 OKTOBER 2014 No. 0474 | TAHUN III

PIMPINAN KOMISI DPRD KOMISI A

PIMPINAN KOMISI DPRD KOMISI B

PIMPINAN KOMISI DPRD KOMISI C

PIMPINAN KOMISI DPRD KOMISI D

(Bidang Hukum dan Pemerintahan)

(Bidang Ekonomi dan Keuangan)

(Bidang Pembangunan)

(Bidang Kesejahteraan Sosial)

Ketua: Darul Hasyim (Fraksi PDI Perjuangan) Wakil Ketua: Hamid Ali Munir (Fraksi PKB) Sekretaris: Khuzaini Adhim (Fraksi PAN)

Ketua: Nurus Salam (Fraksi Partai Gerindra Sejahtera) Wakil Ketua: Juhari (Fraksi PPP) Sekretaris: Risnawi (Fraksi PKB)

Ketua: Dulsiam (Fraksi PKB) Wakil Ketua: Dwita Andriyani (Fraksi PAN) Sekretaris: M Syukri (Fraksi PPP)

Ketua: Subaidi (Fraksi PPP) Wakil Ketua: Abrari (Fraksi PDI Perjuangan) Sekretaris: Imran (Fraksi PKB)

Mitra Kerja: 1. Sekretariat Daerah; 2. Sekretariat DPRD; 3. Inspektorat; 4. Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan; 5. Dinas Komunikasi dan Informatika; 6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 7. Dinas Kependudukan dan Catatan sipil; 8. Satuan Polisi Pamong Praja; 9. Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Mitra Kerja: 1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan; 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 4. Dinas Kelautan dan Perikanan; 5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; 7. Dinas Peternakan; 8. Kantor Energi Sumber Daya Mineral; 9. PDAM; 10. PD. Sumekar; 11. PT.BPRS; 12. PT. Wira Usaha Sumekar..

Mitra Kerja: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Dinas Perhubungan; 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 4. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; 5. Dinas pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; 6. Badan Lingkungan Hidup; 7. Kantor Kebersihan dan Pertamanan; 8. PT. Sumekar Line.

Mitra Kerja: 1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3. Dinas Sosial; 4. Dinas Pendidikan; 5. Dinas kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB; 7. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 8. RSUD. Dr. H. MOH. Anwar.

SUMENEP - Rapat paripurna penetapan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Rabu (29/10) diwarnai aksi walk out dari fraksi Demokrat dan Golkar. Aksi itu diambil akibat adanya persepsi berbeda antara kedua fraksi tersebut dengan fraksi-fraksi lainnya.

Politisi Demokrat Badrul Aini mengatakan, kedua fraksi itu keluar dari rapat paripurna karena menilai rapat paripurna tidak sesuai aturan yang berlaku. Ia mengungkapkan, fraksi yang penting mengusulkan dan paripurna tidak bisa menolak atau menerima usulan tersebut.

Namun kenyataannya, dalam kesempatan tersebut, paripurna dipaksakan untuk menolak usulan fraksi. Sehingga baik Golkar maupun Demokrat memilih keluar dari sidang paripurna penetapan alat kelengkapan dewan, kemarin.

Seharusnya, tambah Badrul, yang berhak menerima atau menolak usulan fraksi adalah tata tertib (Tatib) DPRD yang diperkuat dengan estimasi dari kajian hukum dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia. “Jadi paripurna tidak punya hak untuk menolak usulan fraksi,” tandasnya, Rabu (29/10).

Selain itu, ia juga menyayangkan karena pemilihan ketua

Demokrat-Golkar “Walk Out” DPRD Tetapkan Pimpinan Empat Komisi komisi tetap dilanjutkan meskipun tidak melibatkan kedua fraksi yang memilih keluar dari ruangan. Hal itu dinilai sebagai masalah baru. Pasalnya, menurut undang-undang dan tatib DPRD, setiap fraksi harus ada dalam komisi. “Ya kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutan dari sidang paripurna ini,” tukasnya.

Secara terpisah, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan ketidak-terlibatan kedua fraksi dalam pemilihan komisi itu adalah bagian dari konsekuensi politik yang harus diterima. Namun meski begitu, ia mengatakan kedua fraksi yang keluar masih mempunyai kesempatan untuk duduk di komisi.

“Mereka masih bisa mengusulkan agar masuk, bisa duduk di komisi,” tutupnya.

Pantauan Koran Madura, sidang paripurna penetapan alat kelengkapan DPRD Sumenep kemarin berjalan alot. Adu argumen mewarnai sidang tersebut.

Akibatnya, sidang harus diskors sampai beberapa kali.

Tetapkan Pimpinan Komisi Namun demikian, Rapat paripurna berhasil menetapkan pimpinan empat komisi di DPRD setempat setelah menerima berkas hasil pemilihan pimpinan

di masing-masing komisi.

"Alhamdulillah, pemilihan pimpinan di empat komisi, yakni komisi A, B, C, dan D, berjalan lancar. Sesuai kesepakatan, kami langsung mengumumkan sekaligus menetapkan nama-nama pimpinan di empat komisi tersebut dalam rapat paripurna pada Rabu ini juga," kata Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, Rabu sore.

DPRD Sumenep menggelar rapat paripurna sejak Rabu pagi yang dipimpin oleh Herman, dengan agenda penetapan keanggotaan alat kelengkapan DPRD dan dilanjutkan dengan penetapan pimpinan alat kelengkapan DPRD, yakni komisi (empat komisi), badan musyawarah, dan badan anggaran.

Sesuai tata tertib DPRD, pemilihan pimpinan komisi dilakukan oleh anggota di masing-masing komisi, sementara pimpinan badan musyawarah dan badan anggaran secara "ex officio" dijabat pimpinan DPRD yang terdiri atas empat orang, yakni ketua dan tiga wakil ketua.

Herman menjelaskan, pimpinan dan anggota di masingmasing komisi maupun alat kelengkapan DPRD lainnya, yakni badan musyawarah dan badan anggaran, sudah bisa mel-

akukan tugas sebagaimana mestinya sejak ditetapkan oleh rapat paripurna DPRD. Sesuai hasil pemilihan, pimpinan empat komisi di DPRD Sumenep dijabat oleh anggota dari lima fraksi, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Gerindra Sejahtera.

Pimpinan Komisi A DPRD Sumenep dijabat Darul Hasyim (Fraksi PDI Perjuangan) sebagai ketua, Hamid Ali Munir (Fraksi PKB) sebagai wakil ketua, dan Khuzaini Adhim (Fraksi PAN) sebagai sekretaris.

Pimpinan Komisi B adalah Nurus Salam (Fraksi Partai Gerindra Sejahtera) sebagai ketua, Juhari (Fraksi PPP) sebagai wakil ketua, dan Risnawi (Fraksi PKB) sebagai sekretaris.

Pimpinan Komisi C adalah Dulsiam (Fraksi PKB) sebagai ketua, Dwita Andriyani (Fraksi PAN) sebagai wakil ketua, dan M Syukri (Fraksi PPP) sebagai sekretaris.

Pimpinan Komisi D adalah Subaidi (Fraksi PPP) sebagai ketua, Abrari (Fraksi PDI Perjuangan) sebagai wakil ketua, dan Imran (Fraksi PKB) sebagai sekretaris. =FATHOL ALIF/ANT

LAHAN SEKOLAH

Disdik Kewalahan Mengatasi Sengketa SUMENEP - Sebanyak 43 lahan sekolah dasar (SD) di Sumenep yang terlibat sengketa sampai saat ini masih belum bisa di atasi secara keseluruhan.

Dari 43 sengketa lahan, masih ada 16 lahan yang belum teratasi. Pasalnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep mengaku kesulitan menyelesaikannya.

Kepala Disdik Kabupaten Sumenep, A. Shadik mengaku sampai saat ini pihaknya hanya mampu menyelesaikan 27 sengketa dari jumlah 43 sengketa lahan. Ia mengaku kesulitaan menyelesaikannya karena harga tanah terlalu mahal. Namun, pihaknya akan terus mengupayakan agar 16 sengketa lainnya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan warga yang memiliki tanah.

Dikatakan, proses penyelesaian 16 sengketa lahan hingga saat ini masih belum menemukan solusi. Sebab pemilik tanah memasang harga yang cukup tinggi.

"Kami bisa membeli lahan yang ditempati lembaga tersebut jika harga tanahnya di bawah Rp 40 ribu permeternya," kata Shadik, Rabu (29/10).

Menurutnya, para pemilik tanah sengaja mematok harga tanah setinggi mungkin karena mereka tahu tanahnya akan dibeli pemerintah. Apalagi, imbuhnya, para pemilik tanah di wilayah kepulauan. Akibatnya, ia mengaku tidak mampu membelinya, meskipun sudah ada anggarannya. “Jika harga tanah itu tidak terlalu tinggi, maka pemerintah pasti membelinya, agar lahan sekolah yang masih sengketa dapat segera dimiliki oleh pemerintah,” tandasnya.

Saat ditanya apa langkah yang akan ditempuh selanjutnya, Shadik mengaku masih belum menukan solusi yang pas untuk menyelasikan semua sengketa tanah tersebut. Pasalnya, antara pihak pemerintah dan warga masih belum sepaham. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa menargetkan kapan persoalan tersebut selesai.

Meski begitu, Shadik tetap mengharapkan agar pemilik tanah tidak memasang harga terlalu tinggi. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474| TAHUN III

C

Proses Hukum Terus Berjalan Polres akan Periksa Satu Regu Personel Satlantas SUMENEP - Proses hukum dugaan pemukulan yang dilakukan oleh salah satu personel Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sumenep terhadap Hadiri, warga Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, terus berjalan. Korp baju coklat itu berjanji akan melakukan pemeriksaan terhadap petugas Satlantas yang tergabung dalam satu regu yang sedang melakukan operasi gakum (penegakan hukum) beberapa hari yang lalu.

"Untuk anggota, pasti kami akan periksa semua yang tergabung dalam satu regu itu," kata Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Humas Polres Sumenep AKP Jaiman, Rabu (29/10).

Informasinya, pada saat kejadian tersebut sebanyak kurang lebih 18 personel Satlantas Polres Sumenep melakukan operasi gakum. Operasi tersebut dilakulan diberbagai titik, salah satunya di Jalan Raya Desa ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk. Operasi tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengungkap maraknya aksi pencurian bermotor (curanmor) yang dinilai meresahkan warga.

Setiap titik, jumlah personel yang diposkan bervariasi. Jika operasi di Jalan Raya Poros Kecamatan Guluk-Guluk dan Kecamatan Ganding, jumlah personel berkisar sebanyak kurang lebih sembilan orang.

Pada saat itu, petugas Satlantas dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi dua titik. Satu titik berada di sebelah timur simpang tiga dan satu lagi berada di sebelah barat simpang tiga Jalan Raya Desa Ketawang Laok Kecamatan

AKP Jaiman

Humas Polres Sumenep

Guluk-Guluk, tepatnya di sebelah timur kantor balai desa setempat.

Namun, saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memberikan kejelasan terkait jumlah anggota yang terlibat dalam dugaam insiden tersebut. Sebab, kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. "Jadi, kalau sudah ada hasil pemeriksaan baik dari Propam nanti, termasuk jumlah anggota dalam satu regu itu, kami akan informasikan lebih lanjut," terangnya Dari hasil pemeriksaan sementara dan keterangan sejumlah saksi, kejadian yang nyaris memakan korban itu, murni karena kecelakaan lalu lintas. "Untuk sementara waktu, itu murni kecelakaan lalu lintas. Untuk pemukulan tidak ada," tegasnya Sebagai langkah lain untuk mengungkap kepastian penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, pihak kepolisian juga akan memeriksa pengendara yang diduga sebagai korban pemukulan petugas Satlantas tersebut. "Kita tunggu sampai korban sembuh, paling tidak korban akan dimintai keterangan," ungkapnya.

Sementara untuk penanganan

korban, kata mantan Kapolsek Kecamatan/Kepulauan Arjasa itu, pihak Polres Sumenep sudah melakukan koordinasi dengan pihak keluarga korban. "Untuk proses penangan sudah dilakukan, utamanya rekan-rekan kami di Satlantas," ujarnya.

Sebelumnya, korban mengaku jika dirinya dipukul oleh salah satu petugas Satlantas yang tengah melakukan operasi. Pada saat itu, korban yang mengendarai motor merek Honda Supra bermaksud untuk mengambil barang berupa emas dengan berat 55 gram yang berada di Pegadaian Kecamatan Guluk-Guluk. Namun, tidak tahunya sesampainya di sebelah barat simpang tiga jalan raya Ketawang Laok Kecamatan Guluk-Guluk, terdapat petugas kepolisian yang tengah melakukan operasi.

Karena disuruh minggir, maka korban dengan memperlambat motornya mengikuti perintah petugas yang memakai rompi hijau tersebut. Hanya saja, tanpa basa-basi korban langsung dipukul kepalanya dari arah belakang.

Sehingga seketika korban jatuh dan tidak sadarkan diri hingga mendapatkan perawatan medis dari petugas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar Sumenep.

"Setelah kami berhenti, kepala saya dipukul dari belakang. Pada saat itu saya langsung hilang (pingsan) tidak ingat apa-apa," kata Hadiri yang diduga korban pemukulan salah satu petugas Satlantas Polres Sumenep. =JUNAEDI/MK

PEMASANGAN TIANG LISTRIK

Wakil Rakyat Membantah Tak Mendukung SUMENEP - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Bambang Prayogi membantah, wakil rakyat tidak mendukung realisasi pemasangan tiang listrik di Kepulauan Giliraja, Kabupaten Sumenep.

Hal itu menanggapi pernyataan Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep Abd. Kahir. Pada Selasa (28/10), Kahir mengatakan molornya pemasangan tiang karena terkendala anggaran dan tidak ada dukungan dari DPRD setempat.

Pemasangan tiang ditarget dimulai pada bulan September

lalu. Namun hingga akhir bulan Oktober tetap belum terealisasi.

Oleh karenanya, warga Giliraja mempertanyakan keseriusan pemerintah terkait pemasangan tiang tersebut.

Bambang Prayogi membantah dirinya dikatakan tidak mendukung rencana pemerintah memasang tiang listrik dan jaringannya. Menurutnya, seandainya DPRD tidak mendukung program itu, tentunya tidak akan ada anggaran. Pasalnya, yang menganggarkan dana adalah DPRD. “Jadi, tidak mendukungnya DPRD itu di mana?” tandasnya, Rabu (29/10).

Buktikan saja dulu kepada masyarakat, dana Rp 1,6 M itu untuk apa.

Apakah tiangnya sudah terpasang?”

Bambang Prayogi

Anggota DPRD Sumenep Mantan Ketua Komisi B itu juga menceritakan, pihaknya sudah pernah datang ke Giliraja

untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

Menurutnya, selain telah menganggarkan, kedatangannya itu juga merupakan salah satu bentuk konkret dukungan DPRD terhadap program pemerintah memasang tiang listrik beserta jaringannya di pulau tersebut.

“Jadi saya kira, tidak terealisasinya pemasangan tiang itu bukan karena DPRD tidak mendukung. Bukan! Tapi barangkali mereka masih belum menemukan teknis pengiriman tiang itu.

Seharusnya, mereka menjelaskan bagaimana teknisnya,” tegasnya.

Saat disinggung mengenai kurangnya anggaran yang dikeluhkan pihak ESDM, Bambang mengakui bahwa anggaran untuk pemasangan tiang itu diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 16 sampai 17 miliar. Namun untuk sementara, pihaknya menganggap cukup dana sebesar Rp. 1,6 miliar.

“Buktikan saja dulu kepada masyarakat, dana Rp 1,6 M itu untuk apa. Apakah tiangnya sudah terpasang? Jadi jangan wuruwuru karena teknisnya tidak bisa, lalu dikatakan DPRD tidak mendukung,” tutupnya. =FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Gejolak Pilkades Mulai Bermunculan SUMENEP – Mendekati pelaksaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahap dua tahun 2014, gejolak yang ditimbulkan dari bakal calon (bacalon) terus bermunculan, utamanya saat pendaftaran dibuka.

CEMAS. Salah satu warga Sumenep tampak cemas saat memasuki ruang persidangan di Kantor PA Sumenep, Rabu (29/10).

Angka Perceraian Cukup Tinggi Persoalan Ekonomi Menjadi Faktor Utama SUMENEP – Angka perceraian di Kabupaten Sumenep masih cukup tinggi. Dibandingkan tahun lalu, angka perceraian sepanjang tahun ini meningkat. Pada tahun 2013, angka perceraian 655 kasus, sementara dari bulan Januari-September 2014 sudah mencapai 1301 kasus. ”Rata-rata jumlah perceraian yang diputus oleh pengadilan setiap bulannya di atas 90 kasus,” kata Panitera Muda Hukum PA Sumenep H. M. Arifin, Rabu (29/10). Sementara penyebab tingginya angka perceraian didominasi faktor ekonomi.

Menurut Arifin, kasus yang telah ditangani PA Sumenep, lebih banyak kasus cerai gugat dibandingkan dengan kasus cerai talak. ”Dari 1301 kasus yang diputus, 398 di antaranya adalah cerai gugat. Sementara sisanya, yakni 528 merupakan cerai talak,” ungkapnya.

Sementara penyebab terjadinya perceraian tersebut, sambung Arifin, sangat berfariasi, di antaranya karena faktor ekonomi, cemburu, dan gangguan pihak ketiga. ”Hanya saja faktor ekonomi yang sering menjadi pemicu terjadinya perceraian,” ucapnya.

Arifin menduga, pihak suami yang memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

Sehingga perselisihan pun sering terjadi. Karena kadua belah pihak sudah tidak sepaham, perselisihan

itu berakhir dengan perceraian. ”Alasan lain yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor tidak bertanggung jawab. Itu terjadi diduga karena komitmen masing-masing pihak antara suami dan istri untuk mempertahankan pernikahan tidak kuat,” ujaranya.

Dengan kondisi yang tidak stabil, kedua belah pihak menjadikan perceraian sebagai pilihan yang dinilai paling tepat. Padahal perceraian adalah pilihan yang kurang baik menurut agama. ”Selain faktor ekonomi, perceraian dengan alasan tidak adanya tanggung jawab juga menjadi faktor penyebab perceraian. Terutama pemicu gugatan cerai dari istri,” jelasnya. =JUNAEDI/MK

Faktor Terjadinya Perceraian Bulan

Cemburu

Ekonomi

Tidak Ada Tanggungjawab

Gangguan Pihak Ketiga

Tidak Ada keharmonisan

Jumlah

Januari

8

40

32

20

36

136

Februari

5

25

18

17

27

92

Maret

7

32

27

21

35

122

April

11

30

22

25

20

108

Mei

15

32

13

23

26

109

Juni

14

31

16

20

28

109

Juli

7

33

28

9

22

99

Agustus

17

30

25

10

28

110

September

23

23

15

17

26

91

JUMLAH

94

276

196

162

284

976

SUMBER : Pengadilan Agama (PA) Sumenep

Informasinya, terdapat tiga desa yang saat ini mulai bergejolak. Salah satunya adalah di Kecamatan BatangBatang. Salah satu calon di desa tersebut dituding melakukan pemalsuan identitas.

Kamarullah, pengacara salah satu bakal calon kepala desa menuturkan, dirinya menemukan kejanggalan pada salah satu berkas bacalon. Salah satu bacalon terindikasi menggunakam data palsu.

Dikatakan, data yang terdapat pada ijazah calon tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki Kantor

Dalam hal ini panitia harus bijak semua persoalan harus dikembalikan kepada aturan yang berlaku,”

Moh. Ramli

Kabag Pemdes Kementrian Agama (Kankemenag) Sumenep. Hal itu memunculkan dugaan bahwa pemilik ijazah sengaja mengubah data yang terdapat diijazah.

Sebagaimana yang tertera di dalam ijazah tertulis kelahiran 1988. Namun saat dipadukan dengan data yang ada di Kankemenag berbeda.

Di sana ditulis kelahiran 1993. Otomatis tidak bisa ikut mencalonkan sebagai cakades. ”Aturannya cakades minimal berumur 25 tahun,” katanya.

Selain desa di daratan, salah satu desa di Kecamtan Arjasa juga sedang ramai.

Penyebabnya, ada dugaan intimedasi dari salah satu pendukung calon untuk bisa lolos. Padahal, bacalon yang diusulkan bukan warga setempat.

Bahkan dalam intimedasi itu ada dugaan panitia juga terlibat di dalamnya. ”Ada salah satu calon yang sebe-

narnya bukan warga di sana.

Tapi, karena ada intimedasi akhirnya diloloskan sebagai cakades,” kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Menanggapi kasus di atas, salah satu anggota DPRD Sumenep Rozah Ardhi Kautsar meminta kepada pemerintah untuk responsif.

Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setkab Sumenep harus pro-aktif turun ke bawah. ”Intinya terdapat pengawasan. Pemdes harus lebih serius memantau tahapan pilkades sesuai dengan aturannya,” katanya.

Dikatakan, persoalan yang terjadi di masing-masing desa harus segera disikapi. Sehingga, tidak sampai memicu terjadinya konflik antara masing-masing pendukung.”Jangan sampai pilkades yang memiliki tujuan baik itu justru menjadi penyebab perpecahan atau konflik di desa,” tuturnya.

Kabag Pemdes Sumenep Moh. Ramli membenarkan adanya persoalan itu. Bahkan, dirinya sudah meminta panitia di masing masing daerah untuk segera diselesaikan. ”Dalam hal ini panitia harus bijak, semua persoalan harus dikembalikan kepada aturan yang berlaku,” katanya.

Dikatakan, untuk persoalan dugaan pemalsuan identitas sebagaimana ditudingkan salah satu calon, bisa diselesaikan dengan mengecek secara langsung ke instansi yang mengeluarkan berkas tersebut. ”Kalau memang berkas yang diusulkan berupa ijazah bisa dicek kebenarannya di lembaga yang mengeluarkannya,” lanjutnya.

Hal itu juga berguna pada kelengkapan berkas yang lain seperti keterangan domisili. Jika terdapat kejanggalan dengan berkas yang diajukan, maka panitia bisa melakukan verifikasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil). =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474| TAHUN III

E

UPAH MINIMUM KABUPATEN

UMK 2015 Naik Rp 80 Ribu SUMENEP – Usulan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Sumenep dikabulkan. Pada tahun 2015, UMK sebesar Rp 1.170.000, mengalami kenaikan sebesar Rp 80.000 atau naik sekitar 7,34 persen dibanding 2014 yang hanya Rp 1.090.000/bulan.

"UMK Sumenep 2015 disepakati sebesar Rp 1.170.000.

Ada kenaikan Rp 80.000 dari tahun 2014 yang lalu. Besaran UMK tersebut akan kami sampaikan ke Bupati, selanjutnya Bupati yang mengajukan usulan tersebut ke Gubernur

Jawa Timur," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep Ach. Kamarul Alam.

Rapat penentuan besaran UMK 2015 sebelumnya sempat

alot, karena pihak pengusaha yang tergabung dalam Apindo, meminta agar kenaikan UMK tidak terlalu tinggi. Angka yang diminta Apindo sebesar Rp 1.150.000. Namun usulan Apindo ditolak oleh kalangan pekerja yang tergabung dalam SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).

"Setelah melalui rapat yang cukup alot, akhirnya kedua belah pihak, yakni pengusaha maupun pekerja, menyepakati angka Rp 1.170.000," bebernya.

Dikatakan, usulan UMK 2015 lebih tinggi dari angka

kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 1.121.520. Karena acuan penetapan UMK, salah satunya mengacu pada survei KHL, dan idealnya UMK harus di atas KHL. Namun, final besaran UMK tersebut nantinya tergantung pada keputusan Gubernur Jawa Timur. Daerah hanya melaksanakan dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Gubernur.

"Keputusan Gubernur itulah yang akan menjadi patokan penerapan UMK, bila ketetapan Gubenur terhadap UMK sama dengan yang diusulkan daerah,

maka daerah akan menjalankan keputusan tersebut," imbuhnya.

Karena bisa saja usulan daerah berubah di tangan Gubenur, seperti yang terjadi tahun 2012. Keputusan Gubernur untuk UMK Sumenep ternyata lebih tinggi dibanding yang kami usulkan, karena keputusannya begitu, daerah tetap harus patuh dan melaksanakan keputusan Gubernur. ”Sementara keputusan tersebut, bisa kami peroleh diakhir November mendatang,” tukasnya. =JUNAEDI

Warga melihat lahan yang akan dibangun Pasar Anom Sumenep, Rabu (29/10). Meski belum dibangun, pedagang sudah mengeluarkan harga kios

HARGA KIOS MAHAL

Pemerintah Tak Dapat Membantu SUMENEP – Meski pembangunan Pasar Anom Sumenep sampai saat ini masih belum jelas sampai kapan selesai dibangun, namun harga kios nantinya sudah dipastikan mencapai Rp. 120 juta.

Harga sebesar itu dinilai terlalu mahal oleh sebagian pedagang di Pasar Anom.

Salah seorang pedagang di Pasar Anom, Syamsuri mengatakan, jika benar harga kios nantinya lebih seratus juta, itu terlalu

mahal. Pasalnya, tidak semua pedagang yang ada di Pasar Anom memiliki modal banyak. Menurutnya, ada di antara mereka yang modalnya pas-pasan. Bahkan, jika dibandingkan dengan harga kios, ada di antara pedagang yang modalnya tidak sampai sebesar itu.

"Seharusnya, jika memang sudah tidak bisa ditawar lagi, ada bantuan dari pemerintah untuk meringankan para pedagang,

terutama yang modalnya sedikit.

Pemerintah juga harus memperhatikan hal itu," ujarnya, Rabu (29/10).

Menanggapi keluhan para pedagang, Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep Imam Sukandi menegaskan, pemerintah tidak bisa memberikan subsidi kepada para pedagang. Pasalnya, jika pemer-

intah memberikan subsidi hal itu melanggar aturan. "Tapi saya kira, jika dibandingkan dengan harga kios di pasar-pasar lain, seperti di Pamekasan apalagi di Surabaya, harga segitu tidak tinggi," tandasnya.

Imam mengakui, sejauh ini memang ada sebagian pedagang di pasar yang belum menerima harga kios yang diinginkan pihak investor. Namun pihaknya mengaku, akan terus mengusahakan

agar para pedagang tidak terlalu terbebani masalah harga kios. Ia mengaku telah bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar agar para pedagang diberikan pinjaman lunak dengan bunga sebesar 3 persen per tahun untuk pembelian kios pasar.

Selain itu, ia juga menjelaskan, harga tersebut juga berlaku kepada para pedagang yang menjadi korban kebakaran. Menurutnya, meski para korban sebelumnya sudah memiliki kios, namun ketika pasar selesai dibangun harus kembali membeli kios dengan harga yang sama. "Karena pasar itu sudah tidak dikelola oleh pemerintah, tapi itu investor," tutupnya.

Untuk diketahui, meski telah bertahun-tahun lamanya, pembangunan Pasar Anom Sumenep sampai saat ini masih belum selesai. Sebelumnya, pembangunan pasar itu ditargetkan selesai pada akhir tahun 2014 ini. Namun karena tidak adanya koordinasi antara pembangun dengan para pedagang pasar, akhirnya pembangunan pasar yang sebelumnya sudah sampai pada tahap pemasangan tiang pancang dibongkar kembali karena tidak sesuai dengan permintaan para pedagang. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 30 OKTOBER 2014 No. 0474 | TAHUN III

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

MADURA

F

TENAGA PENDIDIK

Lokasi Tugas Guru Akan Dirotasi

TERSENYUM. Fathor Rahman, Kepala Bagian (kabag) Persidangan DPRD Pamekasan

Prolegda 2014 Dipastikan Tidak Tuntas Halili: Bamus sudah Ditetapkan PAMEKASAN - Sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk pada program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2014 dipastikan tidak akan selesai dibahas tahun ini. Sebab ada sejumlah raperda yang sudah terprogram, hingga saat ini drafnya belum masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

Terdapat 3 raperda yang sudah kadung dimasukkan dalam prolegda, tapi belum ada drafnya, yaitu raperda tentang retribusi terminal angkutan penumpang dan barang dalam Kabupaten Pamekasan, kemudian retribusi pelabuhan, serta rencana detail tata ruang perkotaan dan penyusunan zonasi.

Kepala Bagian (Kabag) Persidangan DPRD Pamekasan, Fahor Rahman mengatakan hingga saat ini ada sejumlah raperda yang belum bisa dilakukan pembahasan, pasalnya belum ada draf raperda masuk dari eksekutif (Pemkab Pamekasan).

Sejauh ini, lanjutnya, dari 29 raperda yang masuk dalam prolegda tahun 2014 ini, tinggal 9 raperda yang belum dibahas. Dari 9 itu 2 raperda yang dicabut oleh eksekutif dan 3 raperda belum ada drafnya sehingga 5 raperda tersebut tidak mungkin dibahas tahun ini.

“Ada beberapa raperda yang sudah dicantumkan dalam prolegda tahun ini, tapi belum ada draf yang masuk dari eksekutif, sehingga tidak bisa dilakukan pembahasan di DPRD pada tahun sekarang. Jadi jelas ada sisa kalau mengacu pada daftar di prolegda,” katanya.

Di tempat terpisah, ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan Badan Musyawarah (Bamus) yang ditetapkan kemarin (29/10) secepatnya akan melakukan rapat untuk menyusun agenda-agenda, salah satunya adalah agenda pembahasan raperda, utamanya raperda yang sangat mendesak di selesaikan tahun ini.

Menurut Halili, pihaknya akan mendahulukan raperda yang sangat dibutuhkan untuk segera dituntaskan di tahun ini, seperti pembasahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2015 dan reperda lainnya.

“Kami masih akan berkoordinasi dengan Baleg (Badan Legislasi) untuk membicarakan terkait raperda-raperda yang harus segera dibahas dalam waktu dekat ini. Pastinya yang mendesak akan kami dahulukan, misalnya saja pembahasan R-APBD 2015,” kata Halili.

Dari sejumlah raperda yang belum selesai terdapat dua raperda yang pengesahannya sangat ditunggu oleh masyarakat Pamekasan, yaitu raperda tentang hiburan dan seni budaya dan tata niaga tembakau.

Terkait hal itu, terang Halili, saat ini raperda tentang hiburan dan seni budaya masih membutuhkan rapat umum dengar pendapat (RUDP) dengan tokoh dan perwakilan kelompok masyarakat.

Sedang, raperda mengenai tata niaga tembakau, pembahasannya masih perlu melibatkan pihak pabrikan rokok.

“Ada dua raperda yang tidak mungkin bisa diselesaikan karena masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, diantaranya tentang hiburan dan seni budaya, juga raperda tentang tata niaga tembakau yang perlu menghadirkan pihak pabrikan,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Dalam waktu dekat, Bupati Pamekasan Achmad Syafii akan melakukan rotasi guru. Guru yang selama ini bertugas di wilayah selatan akan dirotasi atau ditugaskan ke daerah-daerah terpencil, seperti wilayah Pantura dan daerah pelosok lainnya. Hal ini dilakukan guna pemerataan guru, juga dengan tujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Pamekasan. Agar tidak terjadi ketimpangan kualitas pendidikan yang begitu terjal antara wilayah selatan dan wilayah utara.

“Pemkab Pamekasan telah bekerjasama dengan USAID. Untuk melakukan pemerataan, tidak hanya pemerataan fisik tapi juga pemerataan peran. Jadi guru bisa berpindah-pindah mengajar di tempat lain. Ini upaya pemerataan peran daripada guru-guru,” ungkap Syafii.

Dengan demikian, guruguru di Pamekasan ini tidak monoton dalam mengajar di satu sekolah. Karena juga bisa mengajar di sekolah lainnya. Sehingga perannya bisa dimanfaatkan di berbagai

lembaga sekolah. Diharapkan nantinya dapat berdampak terhadap pemerataan kualitas pendidikan di berbagai lembaga sekolah yang ada di seluruh penjuru Pamekasan.

“Untuk guru-guru baru, seperti CPNS 2013 dan 2014 nanti, langsung ditempatkan di wilayah yang masih kekurangan guru. Seperti di wilayah Pantura, dan beberapa daerah pelosok lain,” papar politiis Partai Demokrat ini.

Dari data di Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, sedikitnya saat ini Pamekasan kekurangan 517 guru. Kepala Disdik Muh. Yusuf Suhartono, melalui Kabid Ketenagaan Suryanto, mengungkapkan bahwa dari 517 kekurangan guru itu, semuanya adalah kekurangan pada guru SD. Kekurangan ini tersebar di seluruh kecamatan di Pamekasan. Kondisi ini memaksa dalam satu SD, yang terdiri dari enam kelas tersebut, hanya ada empat guru saja di SD tersebut. Hal ini terkadang memaksa satu guru dalam satu kali mengajar, mengajar dua kelas sekaligus. =SUKMA FIRDAUS/RAH

BERITA KEHILANGAN

STNK roda dua Merk/Tipe : Honda NC110 A1C A/T. No. Pol: M 2395 BA. Warna/Tahun : Hitam Silver/ 2011. Nomor Rangka : MH1JF8114BK266857. Nomor Mesin: JF81E1265295. Atas Nama Mohammad Rizki Tri Cahyono. Alamat : JL. Stadion 9 no. 1 Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474| TAHUN III

SKPD Diminta Selektif Ajukan Anggaran Dahulukan Program Pemberdayaan Masyarakat PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat selektif mengajukan anggaran agar lebih efisien dan berdaya guna bagi masyarakat Pamekasan.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Pamekasan, Halili, Selasa (29/10) kemarin. Menurutnya, pada pengajuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini, SKPD harus lebih mendahulukan program yang dapat

memberdayakan masyarakat, sebab hal itu dapat menumbuhkan kemajuan ekonomi setempat.

Halili mencontohkan program pengembangan budidaya ikan air tawar yang kini diminati masyarakat. Program tersebut

bisa langsung dinikmati oleh Masyarakat karena program bantuan untuk kegiatan wirausaha.

Sehingga dalam APBD 2015, pihaknya telah menyarankan agar pengajuan anggarannya ditambah. Dari yang tahun 2014 hanya Rp 150 juta, disarankan diajukan Rp 500 juta.

“Eksekutif harus bisa memperbanyak kegiatan yang punya dampak manfaat, seperti pengembangan budidaya ikan air tawar. Program ini bisa membuat lebih pro aktif meningkatkan kes-

ejahteraan hidup masyarakat. Sehingga, tidak hanya bergantung pada pertanian saja,” katanya.

Dalam pembahasan anggaran nanti, lanjutnya, kegiatan yang dianggap kurang produktif akan disarankan untuk segera dirubah dan lebih memprioritaskan pada kegiatan yang lebih mengena pada masyarakat. Seperti halnya, terlalu banyak menggunakan anggaran untuk kegiatan-kegiatan perjalanan dinas yang dirasa kurang mendesak.

Halili juga menekankan pihak

G

eksekutif untuk segera melakukan pengetatan terhadap kegiatan perjalanan dinas dan mengarahkan ke program lain. Selain untuk efisiensi anggaran juga bisa dipergunakan untuk kegiatan langsung yang lebih spesifik.

Tambah Halili, dengan terbitnya laporan hasil audit BPK tentang banyaknya anggaran perjalanan dinas yang bermasalah, setiap SKPD untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran. “Kami harap dalam pembahasan APBD yang akan datang benar-benar memperhatikan saran-saran dari BPK (Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan),” ungkapnya.

Berdasarkan laporan hasil audit BPK tahun 2013 lalu, kelebihan anggaran untuk perjalanan dinas Pemkab Pamekasan ke luar daerah mencapai Rp 236,6 juta dan yang dikembalikan ke kas daerah hanya sebesar Rp 77,7 juta. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

TOLAK FCTC

Ribuan Petani Tanda Tangani Dukungan PAMEKASAN - Ribuan petani tembakau se-Indonesia membubuhkan tanda tangan penolakan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau aksesi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau diatas 100 meter kain kafan yang dibentangkan di Lapangan Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan.

Penandatangan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Word Health Organization (WHO) yang mengeluarkan ide akan melarang penjualan tembakau.

Anggota Kelompok Tani Sri Wedari, Desa Pademawu Barat, Suyanto menuntut pemerintahan Jokowi-JK, agar konsisten terhadap janjinya untuk mensejahterakan petani, termasuk petani tembakau. Konsistensi tersebut bisa dibuktikan dengan menolak hasil FCTC). Sebab tembakau merupakan daun emas dan sudah mampu memberikan kesejahteraan kepada petani tembakau.

Menurut Suyanto sudah selayaknya kepala daerah yang berada di empat kabupaten di Madura, menemui presiden Jokowi untuk menyampaikan keluhan masyarakat petani tersebut. Sementara, petani sendiri akan diwakili asosiasi petani tembakau yang akan berangkat menuju Jakarta.

Hal serupa juga disampaikan Admuyadi, petani tembakau lainya, yang mengaku sudah hampir 35 tahun menjadi petani

tembakau. Tembakau sudah mampu memberikan kesejahteraan kepadanya. Sehingga ia meminta pemerintah untuk menolak menandatangani FCTC tersebut.

Sebab jika pemerintah ikut serta menandatangi FCTC, secara otomatis akan membunuh mata pencaharian petani tembakau

Madura.

Bentuk penolakan yang dilakukan oleh petani tembakau, juga ditunjukkan dengan membentangkan spanduk penulisan yang bertuliskan “jangan bunuh kami dengan kebijakan”.

Setelah ditandatangani ribuan petani, kain kafan sepan-

jang 100 meter tersebut, akan diberikan kepada Presiden RI Jokowi. Tujuannya agar presiden bisa mengetahui protes masyarakat Madura tentang tembakau.

Spanduk protes juga sebelumnya dibentangkan di sejumlah titik di Pamekasan, isinya

mendesak pemerintah untuk tetap menolak FCTC dan meminta pemerintah untuk bersikap obyektif terhadap industri hasil tembakau.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pamekasan Fathorrohman menyatakan FCTC jelas-jelas melarang petani untuk menanam tanaman tembakau.

Jika itu terjadi, maka Madura yang masyarakatnya menjadi petani tembakau, akan banyak menjadi penganguran.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pamekasan Fathorrohman menyatakan FCTC jelas-jelas melarang petani untuk menanam tanaman tembakau.

Fathor menambahkan, kerangka FCTC juga akan menghancurkan produk kretek yang hanya dimiliki Indonesia. Padahal menurutnya, cengkeh juga mengandung ramuan tradisonal berupa rempah sebagai penambah rasa dan aroma (taste).

Dan akan mematikan lapangan pekerjaan ribuan masyarakat yang sudah bekerja di pabrik cengkeh di sejumlah daerah di Indonesia. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

LOMBA LAYANGAN TRADISIONAL. Seorang peserta bersiap menerbangkan layang-layang jenis “Tok Ancak” dalam lomba layang-layang tradisional, di Desa Kacok, Palengaan, Pamekasan, Jatim.

Lomba tersebut diikuti sekitar 150 peserta se kabupaten.

Alat Kelengkapan Dewan Sempurna Partai Persatuan Pembangunan Menguasai Parlemen PAMEKASAN - Sejak kemarin (29/10), lima alat kelengkapan di DPRD Pamekasan sudah terbentuk. Ini setelah dua alat kelengkapan terakhir dibentuk dalam rapat paripurna internal kemarin. Yaitu pembentukan Badan Kehormatan (BK), dan pembentukan Badan Musyawarah (Bamus). Dengan demikian kini kondisi DPRD sudah normal dan sudah bisa bekerja sempurna. Mengingat lima alat kelengkapan, yaitu komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Baleg), BK, dan Bamus, sudah fix semuanya.

Dalam pembentukan Bamus berjalan lancar, karena porsi pimpinan otomatis diduduki unsur Pimpinan DPRD. Dengan Ketua Bamus dijabat Ketua DPRD (Halili), dan sekretaris adalah

Sekretaris DPRD Bambang Prayogi. Dalam pembentukan itu hanya menempatkan para anggota Bamus yang diusulkan oleh para fraksi, Yang sedikit lama pada pe-

nentuan pimpinan BK, karena banyak silang pendapat antara anggota terkait mekanisme pemilihannya. Ada yang mengusulkan semua pimpinan fraksi bertemu dan sidang di skors, ada pula usulan voting, dan ada juga yang mengusulkan pemilihan tertutup.

Akhirnya disepakati dengan cara pemilihan tertutup.

Dari pemelihan tertutup itu, didapati lima anggota BK, antara lain, Taufiqurrahman (Partai Gerindra, utusan dari Fraksi Merah Putih) sebagai ketua, Zainal Abidin (PAN, utusan dare Fraksi PAN-Sejahtera) sebagai wakil ketua, Anwar Syamsidi (Fraksi PPP), Hasyim (Fraksi Nasdem), dan Moh. Zaiful (Fraksi PKB).

Dengan sudah lengkapnya alat kelengkapan dewan ini, Ketua DPRD Pamekasan Halili, mengungkapkan bahwa kini DPRD melalui semua alat kelengkapannya itu, bisa bekerja sebagaimana mestinya. Untuk itu agar masing-masing alat kelengkapan itu, untuk segera mengagendakan apa-apa yang akan dikerjakan dalam waktu dekat ini, dan hal ini harus segera dilakukan secepatnya, untuk segera action. Mengingat masyarakat sdh menunggu aksi dari keanggotaan DPRD Pamekasan yang baru ini.

Terkait dengan sudah tebentuknya BK ini, Halili berharap dengan formasi BK yang baru ini

bisa benar-benar memfungsikan posisinya sbg pengawal dari aturan-aturan yang ada pada DPRD, seperti mengawal Tatib dan Kode Etik DPRD. Dikatakan pula bahwa BK ini penting dalam menjaga kedisiplinan dan sportivitas dalam bekerja antara masing-masing anggota. Sebab, perlu disadari juga bahwa sebenarnya anggota DPRD ini adalah manusia biasa, yang terkadang lupa dan perlu untuk saling mengingatkan dan diingatkan. Disinilah peran BK itu dibutuhkan. “Jadi tugas BK itu bagaimana untuk senantiasaa menjaga citra positif DPRD ini di mata masyarakat,” =SUKMA FIRDAUS/RAH

Formasi Pimpinan di DPRD Pamekasan Pimpinan DPRD

Komisi-Komisi:

Badan-Badan:

Ketua DPRD: Halili (PPP)

Ketua Komisi 1: Ismail (Demokrat)

Ketua Baleg: Andi Suparto (PPP)

Wakil Ketua: Suli Faris (PBB)

Ketua Komisi 2: Moh. Hosnan (PAN)

Ketua Banggar: Halili/Ketua DPRD (Otomatis)

Wakil Ketua: Imam Khosairi (PKB)

Ketua Komisi 3: Iskandar (PPP)

Ketua Bamus: Halili/Ketua DPRD (Otomatis)

Wakil Ketua: Hermanto (Demokrat)

Ketua Komisi 4: Apik (Nasdem)

Ketua BK: Taufiqurrahman (Gerindra)

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474| TAHUN III

I

GTT DAN PTT

Disdik Cuci Tangan PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan tidak akan bertanggung jawab atas rekrutmen guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di sekolah negeri. Sebab rekrutmen tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan kepala sekolah dan tidak ada campur tangan sedikit pun dari Disdik.

Kepala Bidang Ketenagaan, Disdik Pemkab Pamekasan, Suryanto mengakui masih banyak GTT dan PTT selain yang masuk dalam daftar tenaga harian lepas K-2 mengabdi di sekolah negeri. Baik SD maupun SMP. Pengangkatan GTT tersebut bukan inisiatif dari Disdik Pamekasan, melainkan melalui sekolah. Sehingga Disdik tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan ataupun mengusulkan masuk data base.

Menurut Suryanto, jumlah guru yang mengabdi di sekolah negeri itu mencapai ribuan orang. Data tersebut akan terus bertambah, jika sekolah tidak bisa mengendalikannya.

Banyak alasan sekolah melakukan perekrutan terhadap GTT tersebut diantaranya, karena kebutuhan, akibat minimnya guru PNS, inisiatif guru yang ingin mengajar tanpa dibayar, mencari pengalaman hingga permintaan tokoh masyarakat. Persoalan muncul saat pergantian kepala sekolah, yang menyebabkan membludaknya guru di sekolah tersebut.

Kata Suryanto, apabila pemerintah pusat mengabulkan permohonan Disdik agar THL K-2 tersebut bisa dipenuhi, maka Pamekasan dijamin tidak akan kekurangan guru. Sebab jumlah guru K-2 sudah melebihi jumlah kebutuhan guru yang ada. Kebutuhan guru hanya berkisar 500 orang, sementara guru yang sudah masuk data base mencapai 700 orang. Secara otomatis dengan jumlah itu akan tertutupi.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh disdik untuk memberikan pengarahan kepada GTT yang mengabdi di sekolah negeri. Salah satunya mengingatkan agar para guru tersebut beralih profesi sebagai wirausaha. Sebab, jumlah guru sukwan di Pamekasan sudah banyak, tidak sebanding dengan kebutuhan yang diinginkan pemerintah. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

DIINTROGASI. Suri, warga Kecamatan Omben, Sampang, berlagak tak waras setelah dihakimi massa akibat melakukan pencurian.

Pencuri Dihakimi Massa Tersangka Sempat Mengayunkan Celurit sebelum Teringkus PAMEKASAN - Suri, 30, warga Kecamatan Omben, Sampang, babak belur dihajar massa setelah tertangkap basah oleh warga Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, saat akan mencuri mesin perahu nelayan yang sedang bersandar di pinggir. Peristiwa ini terjadi pada Selasa (28/10) malam, sekitar pukul 20.00 WIB. Salah seorang warga sekitar, Sutardi menceritakan pelaku percobaan pencurian itu diketahui warga setempat sedang berada di pinggir pantai yang gelap, dengan gelagat yang mencurigakan.

Pasalnya, terlihat Suri beberapa kali turun ke laut, berusaha menghampiri kumpulan perahu nelayan.

Namun, karena di salah satu perahu masih ada warga yang membersihkan perahunya, Suri kembali naik ke pantai. Setelah dirasa aman, Suri kembali turun

mendekati perahu, tapi karena masih ada orang, Suri terlihat kembali naik ke pantai yang gelap.

Melihat gerak-gerik yang mencurigakan itu, sejumlah orang mendatangi Suri, hendak menanyakan maksudnya berdiam diri di tempat yang gelap. Namun, salah seorang warga mendapat sabetan celurit yang dipegang Suri, beruntung ayunan celurit tersebut tidak sampai mengenai warga. “Setelah menyerang warga, dia (Suri) langsung berusaha mel-

arikan diri. Tapi karena sudah agak lama dia diperhatikan warga, jadi warga sudah siap untuk menggrebek, sehingga dengan cepat warga langsung mengejarnya,� katanya.

Lanjut Sutardi, warga yang mengejar orang yang diduga pencuri itu cukup banyak, sehingga hal itu membuat hati Suri ciut dan berhasil ditangkap warga, bahkan sempat dihajar sebelum diserahkan ke Polsek Tlanakan.

Setelah ditangkap, Suri langsung berpura-pura gila, untuk mengelabuhi petugas Polsek Tlanakan yang sudah ada di lokasi.

Sebab, menurutnya, tidak mungkin orang gila membawa satu botol air mineral dengan sebilah celurit.

Menurut penuturan Kapolsek Tlanakan, Pamekasan, AKP Mohammad Syaiful, pihaknya juga

mendatangi lokasi kejadian setelah mendapat laporan dari warga.

Sesampainya di lokasi, pihaknya masih sempat melakukan penangkapan pelaku (Suri), yang masih membawa celurit di tangan yang dibantu oleh sejumlah warga setempat, lalu dibawa ke Mapolsek Tlanakan.

Pihaknya juga masih menyelidiki keterlibatan orang lain dalam peristiwa itu, sebab ada informasi bahwa pelaku datang bersama beberapa rekannya. “Saat ini tersangka diancam dengan pasal percobaan pencurian dan subsider membawa senjata tajam dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sebelumnya memang sempat dihakimi massa, tapi tidak berakibat fatal,� katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 30 OKTOBER 2014 No. 0474 | TAHUN III

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

MADURA

J

ryan hariyanto/koran madura

Mobil Suzuki Ertiga nopol L 1568 GI terjun ke areal persawahan warga di Jalan Raya Kotem, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Rabu (29/10) sekitar pukul 14.00 Wib.

Sampang – Di Jalan Raya Kotem, Desa Pengongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, seringkali terjadi kecelakaan sehingga dikenal jalur tengkorak. Pada Rabu (29/10) sekitar pukul 14.00 Wib, kecelakaan kembali terjadi.

Kecelakaan pada kali ini kembali memakan korban jiwa. Satu orang pengendara motor tewas di tempat kejadian perkara (TKP) setelah dihantam sebuah mobil Suzuki Ertiga nopol L 1568 GI. Kronologis kejadian, kecelakaan bermula ketika mobil berwarna putih melaju dari arah barat menuju ke timur yang dikendarai KH Ali Wafa (50) beserta istrinya Hj Nur Aini (45), warga

KECELAKAAN

Jalur Tengkorak Kembali Memakan Korban Desa Omben Kecamatan Omben.

Pada saat yang bersamaan, Ahmad Faisol Rosi (15), warga Desa Patapan Kecamatan Torjun, hendak menyebrang jalan dari arah utara menuju ke arah timur, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun nopol M 3914 BC. Tabrakan pun tak terhindari, lantaran jarak yang terlalu dekat.

Namun, Ahmad Faisol Rosi selamat, karena mobil yang dikendarai salah satu pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Omben tersebut membanting setir ke kanan dan mobil terjun ke areal

persawahan.

“Waktu pengendara mobil banting setir ke kanan, ada sepeda motor honda dari arah barat ke timur kena tabrak juga, akhirnya sampai mobil terjun ke areal sawah warga sedalam 1,5 meter,” ucap saksi mata, Badrun Munir (28), warga Desa Pengongsean.

Ia adalah Samsul Arifin (21), warga Jalan Wahid Hasim Kec/ Kota Sampang, tewas di tempat kejadian. Karyawan SPBU Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang itu pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda

Vario nopol M 3727 XY. “Pengendara mobilnya langsung dilarikan ke RSUD Sampang, karena mengalami luka serius,” jelasnya. Sedangkan pengendara motor Suzuki Shogun, pelajar salah satu sekolah menengah pertama diamankan petugas Satlantas Polres Sampang guna menjalani pemeriksaan.

Kanit Laka Lantas Polres Sampang, Ipda Buntoro, menuturkan, guna menjalani pemeriksaan, pihaknya mengamankan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan di Polsek Kota Sampang.

“Kalau pengendara motor honda meninggal di TKP, sedangkan pengendara mobil dilarikan ke rumah sakit, dan pengendara sepeda motor Shogun kita mintai keterangan,” singkatnya.

Pantauan Koran Madura, akibat kecelakaan tersebut, ruas jalan dari dua arah mengalami kemacetan. Namun tidak berlangsung lama, karena langsung ditangani dan dilakukan evakuasi kendaraan tabrakan oleh aparat kepolisian dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sampang. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

K

DPRD Pertemukan Sejumlah Pihak PT Ayu Karya Bakal Dipidanakan Sampang – Komisi IV DPRD Sampang kembali memanggil pihak RSUD Sampang, Dinsosnakertrans, PT Ayu Kusuma, dan LSM untuk membicarakan kejelasan nasib para buruh yang hak-haknya ditengarai telah direnggut, Rabu (29/10).

Namun, Kepala Tata Usaha (TU) RSUD Sampang Khutrotikah membantah, pihaknya dituding sebagai perenggut hak-hak buruh. Sebab menurutnya, honoranium yang diterapkan di RSUD Sampang sudah melalui standar meski di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Menurutnya, prosedur tersebut sudah mengacu pada peraturan bupati (perbup) yaitu untuk gaji buruh outsourcing, yaitu sebesar Rp 30 ribu per hari. Sementara swakelola yang dilakukan oleh pihak RSUD merupakan bentuk tanggung jawab RSUD Sampang untuk memenuhi hak-hak para buruh yang bekerja di instansinya.

“Adanya swakelola yang kami lakukan itu karena untuk memenuhi hak-hak para buruh. Karena pada awal tahun, anggaran untuk honoranium masih belum cair, dan pada proses lelangpun itu membutuhkan waktu. Jadi itu alasan kami melakukan swakelola dan menerapkan gaji di bawah UMK dengan memberikan hak buruh sebesar Rp 30 ribu per hari berdasarkan aturan Perbup. Dan masalah gaji yang sudah dipihakketigakan itu sudah bukan urusan kami lagi,” tuturnya dalam pertemuan di ruang rapat

besar, kemarin.

Hal itu juga sudah disepakati Kepala Dinsosnakertrans Sampang Malik Amrullah. Menurutnya, gaji itu mengacu pada Perbup. Namun, pihaknya merasa kebingungan ketika dihadapkan dengan adanya undang-undang ketenagakerjaan.

“Jika harus mengurangi jumlah 59 tenaga kerja outsourcing yang bekerja di RSUD untuk memenuhi gaji UMK, maka capaian kinerja RSUD terhadap kebersihan dan keamanan tidak akan maksimal. Dan persoalan ini tidak akan menemukan titik terang. Maka alangkah baiknya kita mendatangkkan mediator ahli dari provinsi untuk menemukan titik terang persoalan ini.“ tuturnya.

Serikat Pembela Buruh Madura (SPBM), gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ternama di wilayah Sampang rencananya melaporkan PT Ayu Karya sebagai pengelola jasa kepada penegak hukum.

Aktivis Studi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (SP2M) Hernandi Kusuma Hadi mengatakan, alasan pihaknya akan memproses secara hukum, disebabkan sistem kontrak gaji

yang dilakukan rekanan pengelola jasa tidak sesuai dengan Permenakertrans No. 13 tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan.

“Kami akan bawa permasalahan ini untuk diproses secara hukum, sebagai pembelaan dan mengawal terus aspirasi dari haknya para buruh yang selama ini digaji tidak sesuai UMK dan merugikan buruh,” kecamnya.

Pria yang akrab disapa Dedet itu menjelaskan, perusahaan yang menangani pengelola jasa semestinya sudah terikat dengat UU Ketenagakerjaan. Maka dari itu, menurutnya, perusahaan tidak

serta merta mendapatkan lisensi bidang outsourcing.

“Karena harus ada ketentuan-ketentuan untuk mempunyai lisensi outsourcing ini, salah satunya yakni harus sanggup memenuhi ketentuan UU ketenagakerjaan dengan menggaji buruh sesuai UMK,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arief Tirtana menyimpulkan bahwa pesoalan tersebut sebaiknya mendatangkan tim ahli. Sebab persoalan tersebut dihadapkan pada dua pilihan yang sampai saat ini perlu ada penyelarasan dengan Pemkab Sam-

pang.

“Itulah usaha kami dari Komisi IV untuk mempertemukan semua pihak terkait untuk mencari titik terang terhadap persoalan ini. Dan dalam waktu dekat ini ketika kami membahas anggaran kami akan membahas mekanisme penganggaran dan pembayaran jika melibatkan pihak ketiga,” ucapnya.

Sementara Direktur PT Ayu Karya, Dyah belum bisa memberikan keterangan, lantaran yang bersangkutan menghindar dari kerumunan media. =RYAN HARIYANTO/MOHAMMAD MUHLIS/MK

BAHAS. Komisi IV ketika melakukan pertemuan dengan pihak LSM, RSUD, Rekanan dan Dinsosnakertrans, Rabu (29/10).

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dewan Pelototi Pelaksanaan Tes CPNS SAMPANG - Maraknya isu perjokian pada pelaksanaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Sampang, mendapat perhatian kalangan legislatif. Meski sistem pelaksaan tes CPNS telah menggunakan CAT (Computer Assisted Test), tetap menjadi perhatian kalangan legislatif.

Pasalnya, adanya dugaan perjokian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut dinilai dapat merugikan peserta tes CPNS yang hanya mengandalkan kejujuran dan yang bermodalkan intelektual saja.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Iwan Effendi menyampaikan, pihaknya akan tetap mengawal proses pelaksanaan

tes CPNS mulai dari awal hingga berakhirnya tes.

Hal itu sebagai bentuk antisipasi dirusaknya sistem yang diatur sedemikian rupa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Bahkan dengan tegas, pihaknya akan mengusut tuntas manakala suatu saat, pihaknya menemukan keluhan dari masyarakat terkait adanya dugaan-dugaan yang melanggar tes rekrutmen CPNS. “Memang pelaksanaan tes CPNS saat ini sulit itu dirusak, akan tetapi ada suatu kemungkinan celah yang bisa dijadikan pemanfataan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sebab semua sistem itu tidak semua sempurna,” tuturnya.

Selain itu, dirinya juga meng-

ingatkan jika dalam pelaksaan ujian perlu ada yang dilakukan evaluasi. Salah satunya validasi foto dan nama peserta ketika saat mendaftar dan ketika mengikuti ujian. Sebab menurutnya, meski BKD hanya sebatas pelaksana, namun diharapkan bisa terus mengawal terus agar nantinya peserta tidak kecewa dengan sistem ujian yang baru ini.

“Kami tidak serta merta menyalahkan, hanya jika tidak hatihati dalam validasi data peserta, bisa jadi ada oknum atau joki yang bermain dalam pelaksaan tes CPNS ini. Jadi Intinya, BKD harus lebih pro-aktif dalam melaksanakan tes CPNS ini, karena tidak mungkin jika nantinya ada komplin maupun keluhan, sebab

saat kami meninjau langsung, dalam hasil nilai ada yang sama,” tuturnya.

Kepala BKD Sampang Slamet Terbang menjelaskan bahwa pelaksanaan tes CPNS saat ini menurutnya aman dari calo PNS tidak bertanggung jawab. Sebab sistem pelaksaan tes CPNS saat ini semuanya menerapkan teknologi yaitu menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test). ”Diterimanya peserta tes CPNS juga harus memenuhi standar kriteria dari Permenpan No 29 TH 2014, yaitu nilai ambang batas seleksi CPNS 2014 sepeti Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Jadi peluang ada calo sangat minim,

dan untuk dinyatakan lolos dalam tes ini juga harus memenuhi karakteristik penilaian yaitu TWK bernilai 70 poin, TIU bernilai 75 poin, TKP bernilai 126 poin dengan total 271 poin,” jelasnya.

Dilanjutkan Selamet, pihaknya hanya bisa memastikan tidak akan lulus bagi beberapa peserta yang tidak hadir disebabkan ada yang sakit dan juga ada yang jauh.

Khususunya peserta yang berasal dari luar Pulau Madura. ”Persoalan sosialisasi kami sudah maksimalkan, terkait para peserta yang tidak hadir bisa jadi dikarenakan ada yang sakit, atau karena faktor jarak tempuh karena sebagian peserta ada yang dari luar Madura,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

Hukum Belum Tegak GAIB Demo Dewan dan Kejari SAMPANG – Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB), Rabu (29/10) sekitar pukul 10.30 wib melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD dan Kejari Sampang. Dalam aksinya, massa menuntut laporan dugaan korupsi yang ditangani Kejari segera diselesaikan.

Sebelumnya, pada peringatan hari sumpah pemuda, Selasa (28/10), Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat (GMP2R) berunjuk rasa di dua institusi tersebut dengan tuntutan serupa.

Sejumlah kasus korupsi di Kejari dikatakan belum menemukan titik terang dan terkesan berjalan di tempat (Koran Madura, 29/10).

GAIB mencatat, beberapa kasus dugaan korupsi yang belum selesai ditangani Kejari, di antaranya kasus pesangon anggota dewan periode 1999-2004 senilai Rp 2,2 miliar, penyimpangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang bersumber dari APBN 2010-2011 yang dikelola Dinsosnakertrans, program Rumah Tangga Tidak Layak (RTLH), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Sedangkan di Dinas Pertanian, kasus program kontingensi dan demfarm senilai Rp 1,08 miliar, kasus pengadaan bibit fiktif senilai Rp 800 juta, kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) tahun 2012 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) senilai Rp 600 juta, dan polemik kasus di BUMD Sampang.

Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) melakukan demontsrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Sampang, Rabu (29/10).

“Semua penanganan kasus dugaan korupsi di Sampang ini sudah berlarut lama, akan tetapi bukti supremasi hukum sangat lemah dan melempem. Kami selaku ormas GAIB curiga Kejari terkesan tebang pilih dan telah masuk angin,” teriak korlap aksi, Habib Yusuf Assegaf.

Pantauan Koran Madura, aksi massa dimulai dari depan Pasar Srimagunan Sampang secara long march menuju kantor DPRD dan Kejari. Di kantor DPRD, massa usai berorasi memasuki ruangan sidang rapat besar ditemui Wakil Ketua Komisi I DPRD Sampang, A Kodir.

Habib Yusuf Assegaf mengatakan, peserta aksi sebagian besar masyarakat kecil yang rata-rata

berprofesi sebagai petani dan tukang becak. “Sengaja saya bawa masyarakat ini agar tahu persis sampai sejauh mana pengembangan kasus korupsi yang ditangani Kejari. Jadi, mohon anggota dewan harus kontrol betul,” ucapnya.

Kejari memang telah menahan beberapa orang dalam kasus di atas, namun GAIB menilai terkesan tebang pilih. “Kalau memang Kejari akan menegakkan hukum, jangan tebang pilih, dan mohon dewan harus menindaklanjuti segera,” katanya.

Menggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sampang, A. Kadir mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), dalam hal ini Kejari dan Polres Sampang.

“Kami akan mengawasi seperti tugas kita, memang ada dalam waktu dekat rencana untuk menindaklanjuti dengan memanggil pihak terkait dalam penanganan kasus korupsi yang dianggap lamban,” tuturnya.

Sementara Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto, di hadapan massa menyampaikan, penanganan kasus korupsi diwilayah hukum Sampang tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Sebab, masih ada prosedur tertentu agar mempunyai ketentuan hukum yang hakiki.

“Kasus Damkar di BPBD Sampang yang menyeret mantan Kepala BPBD yakni Imam Sanusi, masih menunjuk salah satu akademi di Surabaya untuk menjadi

tim ahli agar mengetahui spesifikasi kerugian negara, dan kasus tebu harus ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tidak mudah dalam penanganan kasus korupsi,” tegasnya.

Dirinya membantah tegas, bilamana penanganan kasus korupsi yang ditanganinya dikatakan diam di tempat. Pasalnya, penanganan perkara sudah mengacu kepada Standard Operating Procedure (SOP). “Dalam penanganan perkara, kami sudah sesuai prosedur, tidak perlu khawatir kami terus bekerja,” bantahnya.

Diterangkannya, pernyataan ini bisa dilihat pada penanganan kasus bibit fiktif di Dispertan Sampang.

Sebab, berkas perkaranya sudah dilimpahkan dan menjalani persidangan di Tipikor Surabaya.

Begitu pula, menurut Sucipto, sejauh ini perkembangan perkara kasus pesangon dewan masih mempunyai kendala. Lantaran, dokumen berupa bukti-bukti dalam proses pengajuan PK ke Mahkamah Agung (MA).

“Kami sudah bersurat ke MA untuk meminjam atau mencopi, dan sampai saat ini belum ada jawaban, akan kami coba lagi untuk menembusi,” ujarnya.

Sedangkan kasus BSPS yang menyeret tersangka Sunarto Wirodo, masih dalam proses audit oleh BPKP. Hal itu, agar bisa mengetahui nilai kerugian negara secara pasti dari tim ahli.

“Sedangkan untuk kasus kontingensi dan demfarm melibatkan tersangka Ahmadi masih perlu pengkajian karena masih ada satu saksi, kurang saksi lainnya sehingga dikhawatirkan takut bebas kalau seperti ini,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

KPU Kembali Didemo

Komisioner Bermasalah Tak Kunjung Lengser SAMPANG - Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang kembali diriuhkan oleh puluhan aksi Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (PMPS), Rabu (29/10) sekitar pukul 10.15 WIB. Aksi tersebut dilakukan karena tuntutan yang mereka lakukan pada aksi sebelumnya (2/09) dinilai hanya dijadikan tabungan tanpa ada proses tindak lanjut yang tegas dari KPU. Unjuk rasa yang dilakukan kali ini, untuk menindaklanjuti

tuntutan awal, agar komisioner KPU Kabupaten Sampang atas nama Abdul Azis dilengserkan dari jabatannya, lantaran disinyalir merangkap menjadi pengurus salah satu partai politik.

Koordinator aksi, Zainudin menyatakan bahwa pemberhentian terhadap yang bersangkutan harus dilakukan. Sebab menurutnya, telah mencederai demokrasi.

Selain itu, aturan mengatakan anggota KPU harus netral, dengan kata lain tidak terlibat dalam par-

tai politik. Disela aksinya, Zainuddin juga sempat memecahkan telur sebagai simbol kutukan terhadap jajaran komisioner kerena sikapnya yang telah mencederai demokrasi.

“Abdul Aziz harus menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segera lengser dari jabatannya. Semua bukti sudah ada. Kami juga mengutuk atas ketidaksucian KPU Sampang sebagai pilar Demokrasi. Kenapa Abdul Aziz hingga sekarang masih menjabat sebagai

anggota KPU Sampang,” ucapnya lantang dalam orasinya.

Untuk mendengarkan aspirasi tersebut, Ketua KPU Kabupaten Sampang Syamsul Muarif yang menemui pengunjuk rasa di aula KPU mengatakan, bahwa tuntutan yang dimaksud sedang proses di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemulu (DKPP).

“Kami sudah mengirimkan tuntutan kalian saat unjuk rasa yang pertama. Untuk kasus ini masih diproses di DKPP. Kalau

KPU Sampang sifatnya hanya menunggu hasilnya,” terangnya.

Mereka sempat kecewa karena yang diharapkan bertemu langsung dengan Abdul Aziz.

Kepada Koran Madura, meski telah mendapat penjelasan dari Ketua KPU Kabupaten Sampang, puluhan massa ini mangancam akan kembali menggelar aksi serupa, jika pada hasil putusan DKPP mengenai kasus ini tidak sesuai dengan harapan. =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014

KAMIS 30No. OKTOBER 2014| |TAHUN No. 0474 |IIITAHUN III 0474

Kemarau Panjang Mulai Mengganggu Kesehatan Penderita Diare Mencapai 15.853 Pasien BANGKALAN - Musim kemarau panjang yang terjadi di Bangkalan menyebabkan rentannya kondisi tubuh manusia. Terik matahari dan cuaca ekstrem yang melanda mulai berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit menyerang masyarakat, diantaranya infeksi saluran pernapasan (Ispa) dan diare.

Sedikitnya 15.853 pasien terkena penyakit diare dalam 6 bulan terakhir.

"Musim kemarau panjang menyebabkan daya tahan tubuh turun, sehingga rentan terha-

dap penyakit. Seperti tren meningkatnya penyakit diare pada masyarakat," kata Kepala Dinas

BANGKALAN - Banyaknya permasalahan di lingkungan desa membuat belasan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Bangkalan. Mereka menuntut agar legislatif bisa memformulasikan sebuah kebijakan dalam bentuk regulasi daerah sebagai payung hukum bagi desa untuk melaksanakan pemilihan desa.

Aturan mengenai UndangUndang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sangat berpengaruh terhadap kebijakan desa ke depan.

Dalam undang-undang tersebut termaktub agar pemerintah daerah segera melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat 2. Hal itu agar proses demokrasi di struktural desa bisa segera terbentuk, mengingat banyaknya kepala desa yang masih dijabat oleh Pejabat sementara.

Selain itu, pembiayaan mengenai pemilihan kepala desa harus dibebankan pada anggaran APBD, sesuai ketentuan pasal 34 ayat 6. Untuk itu, melalui wakil rakyat pemkab Bangkalan harus segera menindaklanjuti amanah undang-undang tersebut. Sebab, fakta di lapangan menyebut ada 179 desa masih belum mempunyai kepala desa definitif.

"Kami meminta agar dewan lebih merespon terhadap aspirasi masyarakat desa yang mengharapkan adanya pemilihan pilkades di desanya," kata Helmi Fuad, dari Solidaritas Mahasiswa Peduli Demokrasi.

Pihaknya juga meminta agar biaya pilkades serentak harus dianggarkan di APBD tahun 2015 dan harus segera dilaksanakan.

Sebab, kenyataan di lapangan biaya anggaran untuk pemilihan

PEMERINTAH DESA

Kesehatan Bangkalan, Nur Aida Rachmawati, kemarin (29/10).

Selain itu, gizi buruk juga mengintai masyarakat akibat musim kemarau panjang. Termasuk, penyakit kulit yang bisa diderita oleh warga. Penyebaran penyakit itu bisa dilatarbelakangi dari kondisi lingkungan yang tidak bersih, seperti kualitas air atau sanitasi yang ada pada masyarakat.

Ada beberapa dampak kesehatan dari musim kemarau panjang

yang disikapi masyarakat dengan siaga dan waspada. Salah satu penyebabnya diantaranya warga mengkonsumsi air yang tidak bersih. Biasanya, kualitas air sumur pada musim kemarau menurun.

Pasalnya, semakin air sumur mengering maka akan semakin kotor air. Pengaruhnya, semakin banyak pula koloni bakteri berkembang biak pada media tersebut.

"Perubahan temperatur dan kelembaban juga dapat meningkatkan populasi vektor penyakit

serta kontak manusia dengan vektor penyakit tersebut," jelasnya.

Dia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sumber daya air, pihaknya juga melakukan proses pengeboran dan pembuatan sumber air untuk memenuhi kesehatan masyarakat. Seperti yang dilakukan di 8 desa di 8 kecamatan, karena desa tersebut kekurangan sumber air bersih.

Diantaranya, desa Tagungguh, lombang Daya, Muarah, Gangseyan, Lembung Gunong, Baengas.

Selain itu, desa lainnya yakni Patreman dan Balung. Delapan desa tersebut mendapatkan bantuan melalui pengajuan APBN. Hal itu penting agar masyarakat bisa merasakan kesehatan yang diinginkan.

"Selain itu juga, dua desa mendapatkan bantuan sumber air melalui APBD, yakni desa Durin kecamatan Konang dan lantek Timur kecamatan Galis," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

Masalah Desa Seharusnya Cepat Diselesaikan

moh ridwan/koran madura

AUDIENSI. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Solidaritas Mahasiswa Peduli Demokrasi mendesak pilkada serentak segera direalisasikan.

desa masih dibebankan kepada calon kepala desa, sehingga itu cukup memberatkan.

Sementara itu, Wakil ketua Komisi A Mujiburrahman menyampaikan maslah desa memang harus segera dituntaskan. Butuh dukungan elemen masyarakat untuk bisa merealisasikan pemilihan kepala desa serentak. Sebab, tidak dibentukn-

ya kades definitif berpengaruh terhadap anggaran desa yang program pemerintah tahun 2015.

"Jika tidak definitif anggaran desa Rp 1,2 miliar. Kita juga akan membuat regulasi aturan, jika belum definif membatasi mengenai anggaran itu, agar desa yang belum mempunyai kades definitif segera membentuk kepanitiana dengan sendirinya," terangnya.

Dia menilai, Jika desa itu tidak mendaptkan anggaran, otomatis dengan sendirinya akan menggelar kepanitiaan secara langsung. Sebab, permasalahan yang terjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak serius membentuk struktur kepanitiaan, sehingga berpengaruh terhadap mandeknya pemelihan yang bakal digelar.

"Masalahnya, BPD tidak mau membentuk panitia pemilihan.

Mau dibuka pilkades, setelah ditunggu tidak jadi. Masalahnya, juga kadang tidak korum. Jika BPD yang nakal tidak segera membentuk kepanitiaan maka akan dilakukan pemberhentian dan mengganti ke anggotaannya," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

PT ASDP Diminta Perhatikan Kualitas Dermaga Khairil Anwar: Perbaikan Seharusnya Selesai doni heriyanto/koran madura

KONSENTRASI. Peserta tes CPNS 2014 saat mengerjakan soal ujian via online beberapa waktu lalu.

HASIL TES CPNS

Pengumuman Belum Jelas BANGKALAN - Pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) online 2014 di Kabupaten Bangkalan, yang digelar pada tanggal 22 - 24 Oktober waktu lalu, hingga saat ini belum ada kejelasan. Padahal ribuan peserta tes yang berlangsung tiga hari itu harap-harap cemas menunggu hasil tersebut. Namun dipastikan ujian yang diikuti sebanyak 1.547 peserta tersebut tuntas dalam tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangkalan, Roosly Hariyono melalui Sekretaris, Ari Murfianto mengatakan, semua data hasil tes itu sudah di kirim ke Badan kepegawaian Nasional (BKN).

Akan tetapi, sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi kepastian pengumu-

man hasi tes tersebut, dengan dalih semua kewenangan ada di pemerintah pusat daerah.

Sedangkan pemerintah daerah hanya sebatas menunggu.

“Sekali lagi kami tegaskan, bahwa hasil ujian via online itu mutlak menjadi kewenangan BKN. Kami hanya membantu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana saat ujian berlangsung.

Sampai detik ini kami memang belum menerima hasil tersebut," ujarnya.

Menurutnya, dari jumlah total pelamar yang sudah mendapat nomor tes diketahui sebanyak 47 orang peserta yang tidak ikut tes dan mereka dipastikan sudah tidak lulus sementara jumlah peserta yang akan diterima menjadi PNS sebanyak 62 orang. Dari 62 peserta yang akan diterima yang

paling banyak tenaga dibidang pendidik dan tenaga medis, sesuai kebutuhan yang diajukan ke Pemerintah pusat.

“Kami berharap pemrintah pusat untuk segera mungkin pengumumkan nama-nama yang lulus. Sebab, ditunggu-tunggu oleh peserta tes,” jelasnya.

Terpisah salah satu peserta tes CPNS tersebut, Jonni Effendi (30) warga Kecamatan Tanjung Bumi sangat berharap pengumuman hasil ujian segera dapat diakses oleh para peserta.

Sebab, dari penguman itulah dapat diketahui secara keseluruhan nilai yang diperoleh dan lulus atau tidak menjadi PNS. "Ya kami berharap bisa secepatnya.

Biar tahu lulus atau tidak," katanya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN – Ambruknya lidah jembatan (looplang) dermaga I Pelabuhan Kamal yang menyebabkan tujuh kendaraan tercebur, Senin (27/10) waktu lalu, mengundang kekhawatiran masyarakat yang seringkali menggunakan jasa penyeberangan. Oleh sebab itu PT ASDP sebagai pengelola diminta untuk selalu melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap kondisi dermaga.

Dasuki Rahmad (35), warga Kecamatan Socah, mengatakan insiden ambruknya jembatan penghubung dermaga itu menjadi preseden buruk terhadap kualitas pelayanan terdahap pengguna jasa penyeberangan. Tentunya, hal itu harus menjadi bahan evaluasi bagi pihak yang bersangkutan. Beruntung tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun tidak menutup kemungkinan banyak pengguna jasa meras trauma atas kejadian itu.

"Harus dievaluasi, kalau memang sudah tidak layak seharus dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Ini juga menyangkut kesematan para pengguna jasa penyebrangan," ujarnya.

Sementara itu, Supervisi Operasional PT. ASDP, Khairil Anwar menyatakan penyebab dari peri-

MENPORA

Ulama Ingatkan Nahrawi Tak Tiru Pendahulunya BANGKALAN - Ulama pengasuh Pesantren Al-Kholiliyah AnNuroniyah, Kelurahan Demangan, Kecamatan Kota Bangkalan, Jawa Timur, KH Faisol Anwar mengingatkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi tidak meniru menteri pendahulunya yang terlibat tindak pidana korupsi, yakni Andi Mallarangeng.

"Harapan kami, Nahrawi tidak

meniru pendahulunya, karena itu jalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya di Bangkalan, Rabu (29/10).

Ulama dari pesantren yang merupakan tempat Nahrawi menjadi santri itu juga berharap agar Nahrawi bersikap amanah dalam menjabat sebagai Menteri, serta mampu mengabdikan di-

rinya bagi kemajuan bangsa dan negara terutama dalam bidang kepemudaan dan olahraga.

"Yang tidak kalah pentingnya adalah mampu menjunjung nilainilai Islam, dan menjadi teladan bagi semua kalangan dengan jabatannya sebagai Menpora," katanya.

Dalam susunan kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo,

nama Imam Nahrawi yang merupakan putra Madura asal Kabupaten Bangkalan ini menjadi salah satu nama Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo bersama 33 menteri lainnya.

Imam Nahrawi ini merupakan anak desa, yakni sebuah desa bernama Bandung di Kecamatan Konang, Bangkalan.

Pendidikan formal dijalani di

stiwa itu bukan karena buruknya kualitas jembatan. Akan tetapi lebih pada kendaraan yang melintas kelebihan muatan. Sehingga perlu pengawasan terhadap bobot kendaraan yang menggunakan jasa penyeberangan agar jembatan tetap bisa menahan beban. ”Selain sebagai musibah, karena saat itu kelebihan muatan,” katanya.

Saat ini, kata Khairil pihaknya sudah melakukan perbaikan ditargetkan pada Selasa depan perbaikan sudah harus selesai. Dalam upaya perbaikan itu sejumlah alat didatangkan langsung dari Jakarta. Dengan harapan hasil dari perbaikan tersebut sesua dengan harapan.

"Kami juga akan selalu melakukan pengecekan terhadap kondisi dermaga," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH SDN Bandung, Bangkalan tahun 1980-1986, SMPN Konang Bangkalan tahun 1986-1989, MAN Bangkalan tahun 1989-1991, dan IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1998.

Suami dari Shobibah Rahmah kelahiran 8 Juli 1973 itu pada masa remajanya tidak hanya mengenyam pendidikan formal, tetapi juga pernah menempuh pendidikan non-formal, yakni di pondok pesantren Al-Kholiliyah An-Nuroniyah, Kelurahan Demangan, Bangkalan. = ANT/ABD.AZIZ/RAH

Industri Lokal

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014

KAMIS 30No. OKTOBER 2014| |TAHUN No. 0474 |IIITAHUN III 0474

SIRAM BUNGA. Ikhsan Kurniawan salah satu pengusaha bunga yenga tengah menyiram bunga-bunga yang kini menjadi bisnis menguntungkan. fakih amyal/rah/koran madura

Mengunjungi Usaha Penjualan Bunga Musim Kemarau Bukan Penghalang Meraup Untung Tinggi PAMEKASAN - Kebanyakan orang mungkin tidak akan mengira usaha penjualan bungan akan menguntungkan. Apalagi dimusim kemarau seperti yang terjadi saat ini.

Ikhsan Kurniawan tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang penjual bunga.

Namun, keputusan meninggalkan pekerjaan sebagai karyawan perusahaan bagian pemasaran internet tidak disesalinya. Ikhsan justru berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari bisnis penjualan bunga.

Ia tidak mengira akan menjadi pembisni bunga. sebab ia tidak ada pengetahuan mendasar tentang bunga, baik ragam maupun penjualan. Namun, dia memutuskan untuk mulai mempelajari bisnis didunia internet.

Ikhsan menyatakan, tidak pernah berpikir bisa terjun dalam

bisnis ini. Setelah mencicipi bisnis ini dan melihat prospek yang cukup cerah, akhirnya setelah ia melakukan pertimbangan dan mendalami pengetahuan, ia memilih terjun menjadi pembisnis bunga dihalaman rumahnya yakni didesa sentol kecamatan pademawu pamekasan.

Usaha yang dikelola Ikhsan ini mendapat pasokan bunga dari berbagai tempat. Mulai dari local pamekasan, Surabaya, hingga Jakarta. yang sesuaikan dengan tingginya permintaan dari pelanggan.

Soal harga, ia membanderol satu papan karangan bunga hingga Rp5 juta. Untuk serangkaian bunga meja harganya paling murah Rp 250 ribu, terdiri atas 10-20 batang tangkai bunga.

Namun, jika rangkaian bunga impor, harganya bisa mencapai Rp1-3 juta.

Ikhsan mengaku pernah mengalami kesulitan saat mendapat pesanan rangkaian bunga mawar hitam. Karena, mawar hitam

termasuk bunga yang langka di pasar. Karena langka, ikhsan memberikan penjelasan kepada pembeli tentang harga mawar hitam. Harganya pun cukup fantastis, yaitu Rp 1 juta untuk sepuluh tangkai.

Meskipun menggiurkan, Iksan mengatakan bahwa bisnisnya pun tidak luput dari pasang surut. mencermati bahwa bisnis ini kurang laku ketika bulan puasa.

Justru penjualannya lebih laris pada akhir tahun dan Lebaran Haji.

Ikhsan berbagi cerita Tentang penjualan bungan. Ia tidak memungkiri jika seseorang ingin membuka suatu usaha pasti mencari keuntungan sebanyakbanyaknya. Namun, membuka usaha bunga hendaknya jangan hanya berorientasi pada keuntungan semata. seseorang harus memiliki hasrat untuk mencintai bunga dan senang bersama mereka.

Ada beberapa cara yang dilakukan iksan agar berhasil

menjadi penguasaha bunga, Selain memiliki keterampilan berwirausaha, mengembangkan usaha bunga menuntut daya kreatifitas. Jika berjiwa kreatif dalam menata dan mengharmonisasikan rangkaian bunga, maka konsumen akan memilih sebagai pilihan istimewa dalam urusan bunga.

Mempunyai rasa dalam memadu padankan koleksi warnawarni bunga. Daya imajinasi dalam mengkombinasikan variasi bunga serta mendesain tatanan dan komposisi bunga sangat diperlukan dalam memajukan usaha bunga. Berjiwa ramah dan sopan dalam melayani konsumen.

Mengerti hal-hal yang terkait dengan bunga, baik itu asal-usulnya, kegunaannya, dan pengetahuan lainnya yang menyangkut dengan bunga. Pembisnis bunga harus mampu menjadi gudang informasi bagi para konsumen, sehingga mereka akan menganggap sebagai seorang

pengusaha bunga yang profesional. Ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen.

Jadi banyak-banyaklah membaca tentang bunga.

Mempunyai insting dalam menebak apa yang dipikirkan pelanggan, terutama mencarikan solusi yang tepat terhadap keinginannya dalam hatinya.

Misalnya, seorang konsumen ingin memberikan hadiah kembang untuk orang yang ia taksir, maka hendaknya bisa memberikan solusi jenis bunga apa yang tepat berdasarkan karakter orang yang akan diberikannya tersebut.

Jika memiliki modal lebih, ada baiknya memiliki lahan sendiri untuk mengembangbiakan koleksi bunga, serta menyediakan ruang pendingin yang mampu menjaga kesegaran bunga lebih lama. Karena resiko dari usaha bungan adalah produk yang kita jual tidak bisa bertahan lama. = FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA

KAMIS 30 OKTOBER 2014 | No. 0474 | TAHUN III

Erinawati

W

Erinawati, 20, sangat berhatihati dalam bersikap kesehariannya. Dia takut apa yang dikerjakannya setiap hari, hanya akan meninggalkan duka atau kecewa di hari tua. Dia selalu ingin berperilaku baik. Karena dia percaya, apa yang akan didapat dari sebuah kebaikan, juga kebaikan pula.

anita yang masih single ini juga memberlakukan hal tersebut dalam prinsip hidupnya. Dia tidak mau melupakan jati diri wanita begitu saja. Menurutnya wanita adalah pelayan. Dalam hal ini adalah pelayan keluarga. "Jadi memang benar jika wanita identik dengan dapur dan pekerjaan rumah lainnya.

Karena memang demikian adanya," tukasnya.

Ririn-sapaan akrabnya-meski demikian bukan tidak boleh seorang wanita itu juga mengembangkan potensinya di dunia luar dan karir. Karena hal ini juga penting bagi wawasan seorang wanita. Apalagi sekarang sudah jamannya emansipasi, sebagaimana diperjuangkan RA Kartini dulu.

Wanita yang punya hobi membaca ini menggarisbawahi, cap bagi wanita yang seorang pelayan itu berbeda dengan cap sebagai babu. Sebab hal ini sekarang sudah rancu. Pelayan disamakan dengan babu, begitu pula sebaliknya.

Diterangkan, berdasarkan pemahamannya, jika seorang babu maka dia pasif, hanya tunduk saja atas perintah atasan. Tapi jika pelayan masih bisa aktif, tidak hanya nurut saja, tapi masih bisa memberikan saransaran dan sumbang pikiran lainnya.

SYAFITRI WULAN DARI

Jangan Pernah Ragu Melangkah Sukses Berbisnis Bunga Ikhsan Kurniawan, tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang penjual bunga.

Namun, keputusan meninggalkan pekerjaan sebagai karyawan perusahaan bagian pemasaran internet tidak disesalinya.

Ikhsan justru berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah...

Selengkapnya INDUSTRI LOKAL | Hal. O

KAMIS 30 OKTOBER 2014 No. 0474 | TAHUN III

P

Perempuan itu Pelayan dan Ibu

KORAN MADURA

R

Dalam meraih keinginan dalam hidup pastinya membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Semua halangan yang ditemui ternyata memberi pelajaran hidup yang bisa dipetik. Kegagalan yang dijumpai merupakan cara Tuhan mengajarkan arti sebuah kesungguhan. Ternyata dalam meraih apa yang di impikan, selain terus berusaha, diimbangi dengan beribadah di waktu malam.

"J

angan pernah ragu dalam melangkah.

Fokus dan jangan pernah takut gagal," ujar Syafitri Wulandari.

Menurut gadis yang akrab disapa Wulan itu, masih banyak hal yang diperlukan agar kaki ini tetap berdiri dan dapat meneruskan langkah dengan rangkaian kesabaran yang tiada batas. Memang tidak ada

yang tahu di penghujung jalan nanti yang akan di temukan.

Namun besar harapan, impian yang telah menjadi dambaan itu yang bisa didapatkan.

"Segalanya dapat berpihak disaat semua dimulai dengan penuh keihklasan dan keyakinan," ujarnya.

Teruslah berjalan tanpa menoleh kebelakang. Halangan rintangan itu pasti ada.

Semua sudah menjadi ketentuan Yang Maha Kuasa. Tinggal bagaimana manusia menyikapi hal itu.

Banyak pilihan yang dapat dilalui. Keraguan hanya menjadikan manusia semakin tenggelam dalam ketidak percayaan diri dalam hidup.

"Orang yang bijaksana selalu mendapatkan apa yang diinginkan dengan melangkah tanpa rasa ragu. Keraguan hanyalah menjadikan langkah menjadi tertatih-tatih," tuturnya. =Doni Heriyanto

"Jadi wanita itu boleh saja berkarir di mana saja. Asalkan jangan lupakan kodratnya sebagai wanita. Jadi setelah tugas atau pekerjaan di luar rumah selesai, silakan langsung terjun ke belakang untuk tetap menjadi pelayan keluarga," terangnya.

Selain itu yang tak kalah penting menurutnya, seorang wanita itu adalah sosok seorang ibu. Sosok atau peran ini tak akan pernah bisa tergantikan oleh orang lain. Itu sudah takdir, dan kewajiban yang melekat pada diri setiap insan wanita. Karena itu, apapun kesibukan sehari-hari, baik di dalam rumah atau luar rumah, jangan lupakan peran keibuannya. Terutama bagi wanita yang sudah punya anak. Jangan lupakan atau lewatkan perhatian kepada anak-anaknya, sesibuk apapun. =SUKMA FIRDAUS