19122012

KORAN MADURA

RABU

1

RABU 19 DESEMBER 2012 NO.0018 | TAHUN I

@KoranMadura

Satu Hati untuk Bangsa

19 DESEMBER 2012

MUHMMADIYAH BELI ASET BEKAS LOKALISASI

Tiga Gol Cazorla bawa Arsenal ke Peringkat Kelima

Pembelian aset-aset bekas lokalisasi itu menurut Dien Syamsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah ditujukan untuk mendorong para PSK mengenal hidup yang lebih baik.

Pemain bertubuh pendek ini mencetak tiga gol dari lima gol kemenangan The Gunners atas Reading di Stadion Madejski.

>> halaman 03

>> halaman 12

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

ANGKA PENJUALAN GARAM RAKYAT DI MADURA MASIH TERBILANG RENDAH Penjualan garam di Madura, khususnya di Pamekasan masih berkisar 30 persen dari total produksi. Diprediksi, hal ini terjadi karena pabrik-pabrik konsumen garam masih memmiliki persediaan yang cukup. >> halaman 08

s.bachri/koranmadura

PAMANGGI Sarjana Garam

KONGRES KEBUDAYAAN MADURA II

Perempuan Harus Terlibat

Oleh : Nur Rahmad Akhirullah, SE Jurnalis dan Ketua PA GMNI Bangkalan

K

ongres Kebudayaan Madura yang dimulai 21 Desember mendatang harus melibatkan perempuan. Sebab, perempuan menjadi bagian dari makhluk yang berbudaya. Selain itu, populasi perempuan di hampir semua daerah menjadi penduduk yang jumlahnya lebih banyak dibanding laki-laki. “Saya yakin sudah pasti Kongres Kebudayaan Madura II melibatkan perempuan,” fungsionaris KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Surabaya, Wiwik Afifah menjelaskan.

Menurut aktivis perempuan ini, Madura juga termasuk bagian dari NKRI. Di semua daerah, perempuan belum sepenuhnya berdaya.

Wiwik yakin Ke b u d a y a a n WIWIK AFIFAH Madura juga Fungsionari KPI Surabaya pasti memberi ruang pemberdayaan terhadap perempuan. Itu agar perempuan tidak memiliki ruang yang sempit, dibatasi di dapur, sumur, dan kasur. Sebab, posisi yang lebih benar sebenarnya antara laki-laki dan perempuan setara dan saling bermitra.

Meski bukan dari golongan perempuan Madura, tetapi dia menyadari dirinya memiliki jaringan pemberdayaan perempuan di Madura. Bahkan saat seminar pra Kongres Kebudayaan Madura II, Wiwik merasa menjadi bagian dari perempuan Madura. Karena itu, menurut Wiwik, perempuan Madura atau bukan Madura berhak berdaya, berdikari, bermitra dan saling bersetara. “Dari sisi saya, kebudayaan tanpa perempuan sepinya akan semakin terasa,” dia menjelaskan. (abe)

KPU Sarankan Jalur Hukum SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mempersilahkan pihak-pihak yang tak puas dengan hasil pemilukada di tiga kabupaten untuk menempuh jalur hukum. Ketiga kabupaten adalah Bangkalan, Sampang dan Nganjuk.

Anggota KPU Jawa Timur Nadjib Hamid mengatakan jalur hukum bisa ditempuh para pihak jika terjadi kecurangan dalam Pilkada. “KPU sampai saat ini, belum menemukan dan menerima adanya laporan kecurangan pilkada di 3 daerah tersebut,” kata Najib Hamid, Selasa (18/12/2012) siang.

Jika ada ketidakpuasan terhadap proses penyelenggaraan pemilukada dan hasilnya, seyogyanya dilakukan dengan cara-cara yangs esuai dengan aturan. Misalnya, Hamid minta pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada dilaporkan Panwas. Bila ada perilaku penyelenggara yang mungkin menyalahi kode etik penyelenggara Pemilu, bisa dilaporkan ke DKPP. “Kalau ada sengketa hasil Pemilu, nanti, bisa dibawa ke MK,” ujar Hamid. (aven/abe)

LA BHEDE BHEI

Pengadilan Hakim : Anda kenal dengan tersangka?

Saksi : Tidak pak!

Hakim : Anda tidak kenal dengan orang ini? (hakim mengulangi pertanyaannya) Saksi : Kalau dia kenal, namanya Kadir, bukan Tersangka.

Hakim : Jadi anda kenal dengan saudara Kadir?

Saksi : Tidak Pak. Hakim : Lhoo... Tadi katanya kenal?!

Saksi : Sama Kadir kenal, sama saudaranya tidak!

Hakim : “GRRRRR!” *Lempar saksi pake palu* Cak Munali

Koran Madura

M

s.bachri/koranmadura

BERJIBAKU -

Pemain P-MU harus berjuang keras untuk memenangi pertandingan keras melawan Deltras Sidoarjo sore ini di Stadion A Yani Sumenep. Foto diambil saat P-MU latihan di Pamekasan setelah Mustaqim mundur sebagai pelatih P-MU

Tiga Faksi Internal Partai Demokrat Bertikai JAKARTA - Perpecahan di tubuh Partai Demokrat (PD) seakan tidak bisa terhindarkan lagi.

Konflik yang berkepanjangan ini melahirkan tiga faksi di Demokrat. Yaitu faksi Ketua Umum Anas Urbaningrum, mantan Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie.

“Kalau faksi Anas, jelas ingin mempertahankan Anas sebagai ketua umum dengan berbagai alasan. Mereka tentunya tidak ingin ikut terseret jika Anas dijadikan tersangka,” kata pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah di Jakarta, Selasa (18/12).

Menurut Iberamsjah, faksi Anas ini sangat menyadari PD akan tenggelam dalam pemilu 2014 mendatang. “Karena itu mereka tetap bertahan di PD. Namun bukan karena ingin membesarkan PD, tetapi hanya menjadikan PD benteng perlindungan,” ujarnya Lebih jauh kata Guru Besar FISIP UI ini, faksi yang kedua adalah kelompok non koruptor yang berani bersuara keras.

Mereka bersuara keras karena tak memiliki beban. “Saat ini perlawanan faksi

ini dipimpin sengit Ruhut Sitompul yang juga akan kalah di pemilu 2014 mendadengan lantang selalu menyuarakan agar tang jika Anas masih tetap ketua umum,” Anas mundur dari jabatannya sebagai imbuhnya.

Ruhut juga menegaskan, suara ketua umum,” tambahnya Diakui Iberamsjah, kekuatan faksi ini ketidakpuasan di internal PD terhabelum terlihat jumlahnya secara kasat dap Anas, semakin kuat. Dirinya menmata. Karena belum ada petinggi partai gaku kini semakin banyak mendapatkan yang mau buka-bukaan. “Jadi faksi non dukungan yang meminta Anas segera “Tidak hanya pengukoruptor, saat ini senyap karena men- dilengserkan. unggu arah angin seperti Marzuki Alie. rus dan kader, rakyat pun sudah muak.

Tapi Marzuki nampaknya masih sungkan Tidak ada legitimasi apapun saat ini buat kepada SBY, jadi dia menahan dirinya,” dia untuk tetap menjadi ketua umum,” tegas Iberamsjah. tegasnya.

Dirinya pun meminta keSecara perlahan tapi pasti, pada KPK untuk segera menyegerakan faksi non koruptor ini lesaikan kasus yang melibatkan akan semakin muncul seiring BERITA jajaran PD termasuk Anas.”Jadi terbukanya fakta kebenaran TERKAIT mengenai dugaan keterlibatan bukan hanya PD yang akan Halaman 2 kena imbas kalau ini tidak Anas dalam berbagai kasus kosegera diselesaikan, tapi juga rupsi. “Kesadaran mereka akan KPK. Tidak ada alasan bagi KPK muncul karena selama ini tidak korupsi atau ikut menikmati hasil ko- untuk tidak segera menetapkan Anas serupsi. Mereka tentunya juga tidak buta bagai tersangka dengan berbagai bukti melihat kekalahan demi kekalahan yang yang sudah terkuak saat ini. Harusnya dialami oleh partai mereka serta opini kalau Andi kena, apalagi Anas,” tegasnya. negatif yang berkembang di masyarakat,” Terkait dengan posisinya yang semakin frontal terhadap Anas dan juga paparnya.

Sementara itu, Ruhut Sitompul mem- jabatannya yang sudah tidak ada, Ruhut bantah pernyataan Anas Urbaningrum, hanya mengatakan bahwa dirinya hanya bahwa PD kuat di darat dan lemah di menyuarakan fakta. Sementara mengeudara. Selama Anas yang menjadi Ket- nai jabatan, dirinya masih tetap Ketua ua Umum PD akan lemah di segala lini. Departemen Kominfo dan kini jabatan“Anas selalu ngeles dari fakta. Omong ko- nya malah bertambah. ”Saya kini justru song, mana buktinya? Semua pilkada se- jadi jubir di mana-mana, bukan hanya di jak kasus ini mencuat kita kalah dan kita Demokrat,” pungkasnya. (gam/cea/abe)

PUTUSAN DKPP

KPU Sampang Tak Langgar Kode Etik JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang KH Abu Ahmad M Dhovier Shah akhirnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Putusan itu dibacakan Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor DKPP, Jakarta. “Bahwa pengaduan pengadu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana yang diatur dalam peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara Pemilihan Umum,” kata Ketua Majelis DKPP, Nur Hidayat Sardini di Jakarta, Selasa (18/12).

Dalam putusan itu, sambung Nur, DKPP menolak pengaduan dari Hudi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pelopor sebagai pihak pengadu untuk seluruhnya. DKPP juga memutuskan agar nama baik Ketua KPU Kabupaten Sampang selaku pihak teradu direhabilitasi, terhitung sejak dibacakannya putusan tersebut.

“DKPP memerintahkan KPU Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundangundangan,” terangnya.

Selain itu, kata Nur, DKPP juga memerintahkan KPU RI dan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Putusan tersebut ditetapkan dalam rapat pleno DKPP pada Jumat 14 Desember 2012. Dalam perkara tersebut, Ketua DPC Partai Pelopor Cabang Sampang Hudi bertindak selaku pihak pengadu. Sementara Ketua KPU Kabupaten Sampang KH Abu Ahmad M Dhovier Shah dan Anggota KPU Sampang Miftahurozak bertindak sebagai

pihak teradu.

Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Sampang KH Abu Ahmad M Dhovier Shah diduga tidak memberikan sosialisasi kepada partai nonparlemen di Kabupaten Sampang. Dia pun diduga menolak dan tidak menerima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati R.K.H Abdul Haq dan H.Imanuddin dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2012.

Bakal pasangan calon ini diajukan oleh gabungan Partai Politik pengusungnya dan ditolak atau tidak diterima berkasnya oleh teradu hanya karena terlambat 5 menit dari pukul 16.00 WIB pada Selasa, 7 Agustus 2012.

Ketua KPUD Kabupaten Sampang berdalih bahwa setelah dicek secara administrasi, ternyata persyaratan apa yang telah disertakan pengadu tidak mencapai syarat dukungan minimal 15 persen dari jumlah suara sah karena setelah diperiksa berkas formulir kelengkapan administrasi pencalonan hanya diperoleh 39.085 suara sah dari jumlah minimal 72.420 suara. (cea/abe)

embosankan membicarakan Madura dari sisi kemampuan sumber daya manusianya (SDM). Sejak tahun 1980-an hingga sekarang masih terus dibicarakan. Padahal jika dikumpulkan, sarjana sejak 1980-an sampai sekarang, pasti jumlahnya sudah sangat banyak.

Saya pernah punya inisiatif mengumpulkan para sarjana-sarjana di pulau garam ini. Tapi sampai sekarang inisiatif itu belum terlaksana juga.

Tepatnya 2010 lalu, saya bersama segelintir kawan di Sampang yang peduli pada pembangunan Madura berencanakan mengumpulkan sarjana-sarjana itu. Setidaknya dimulai dari mereka yang sebelumnya aktif di organisasi eksternal kampus.

Mengapa harus mengumpulkan para aktivis organisasi eksternal kampus? Karena mereka memiliki kecenderungan ingin terlibat. Para aktivis- aktivis itu akan sangat kecewa jika tidak dilibatkan dalam pertemuan yang bersifat strategis pembangunan Madura. Karena semasa jadi aktivis ya itulah yang sering mereka bahas. Pembahasan itu sudah ada sejak tahun 1980-an.

Setelah mengumpulkan para sarjana mantan aktivis, selanjutnya bisa diperluas. Mengundang sarjana- sarjana yang bukan aktivis.

Saya membayangkan misalnya ada pertemuan sarjana Madura mulai tahun 1980-an hingga sekarang. Semua sarjana asal Madura berkumpul.

Mulai dari sarjana yang ijazahnya abal-abal sampai putra Madura yang lulusan sarjana luar negeri.

Dari sarjana biasa sampai profesor yang di depan dan belakang namanya banyak tambahan titel.

Sarjana yang memilih jadi kiai, birokrat, aparat hukum, dokter hingga sarjana yang terpaksa jadi pengangguran.

Mereka akan membahas serius akan diapakan Madura. Namun, tidak mudah mengumpulkan mereka yang punya pekerjaan dan kesibukan masing-masing. Tapi, cita-cita mengumpulkan para sarjana Madura tetap ada. Bila mungkin ada orang lain yang bisa melaksanakan acara besar itu, tentu saya akan membantu sekuat tenaga dan pikiran.

Secara teknis mengumpulkan para sarjana tidak bertujuan lain kecuali untuk mengetahui kekuatan SDM Madura yang sesungguhnya. Sebab, selama ini Madura sering diketahui sebagai pulau yang miskin sarjana tapi kaya lulusan SD atau tak sekolah sama sekali. Lembaga pemerintah yang dibentuk untuk pembangunan Madura pun tenaganya mayoritas bukan Madura. Seolah-olah, setidaknya sejak tahun 1980-an sampai sekarang tidak ada orang Madura lulus sebagai sarjana dan mampu bekerja membangun Madura.

Para sarjana yang berkumpul itu bisa menjadi kekuatan besar. Bahkan mengalahkan pemerintah dalam upaya pembangunan Madura. Yang bisa mematahkan semua argumen bahwa Madura kekurangan SDM berkualitas dan berbagai pernyataan jelek lain tentang kualitas Madura. Dari sekian banyak yang berkumpul jelas ada yang sangat peduli dan antusias meski pasti ada juga yang apatis dan menganggap pertemuan itu ekspose politik belaka.

Apapun anggapan orang yang terpenting sesungguhnya maksud dan tujuan dari pertemuan para sarjana tersebut. Mereka yang sudah mengantongi pendidikan tinggi dan pengalaman jelas memiliki sifat dan sikap laiknya orang Madura pada umumnya. Tidak akan membiarkan saudaranya dalam kesusahan. Pengetahuan dan wawasan yang mereka punya tentu akan mengetuk hati nuraninya untuk berbuat lebih bagi Madura.

Para sarjana adalah kekuatan bagi Madura.

Selama ini mereka tercerai berai di mana-mana enggan pulang ke kampung halamannya karena tak punya tempat. Sementara sarjana yang ada di Madura menganggur bingung tak ada lapangan pekerjaan dan usaha. Seandainya mereka para sarjana itu dikumpulkan untuk membahas nasib Madura, saya yakin mereka tidak akan tega membiarkan Madura dalam kebodohan, kesakitan dan terbelakang dalam hal apapun. Para sarjana itu tentu akan serius membahas pembangunan Madura, minyak dan gas, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang lainnya beserta solusi konkritnya. Seperti Kongres Kebudayaan Madura, yang akan digelar di sumenep 21 hingga 23 Desember mendatang, semoga kelak juga ada Kongres Sarjana Madura. =

Caca Colo’ Tiga faksi internal Demokrat bertikai Biasa, demokrasi kadang butuh pertikaian P-MU terancam keok di LPI Hanya terancam, santai saja bro Bupati tolak anggaran rumah ibadah Tapi menerima untuk beribadah kan?

2 BADAI DI PARTAI DEMOKRAT

Marzuki Alie Bantah ada perpecahan Sayangnya, isu perpecahan di tubuh dibantah. “Demokrat tidak pecah, Demokrat masih satu. Tidak ada faksi, itu hanya isu sebagian orang yang memang ingin Demokrat pecah,” tegas Marzuki Alie.

Marzuki mengklaim, dalam urusan partai dia, Anas, dan Andi selalu berjalan bersama untuk memajukan Demokrat. “Yang ingin Demokrat pecah pasti ada, banyak mungkin. Tapi kami tetap berjalan bersama untuk memperkuat Demokrat,” tegasnya.

Marzuki menilai ungkapan pengamat politik yang mengucapkan adanya faksi antara ketiga tokoh Partai Demokrat yang pernah bersaing memperebutkan jabatan Ketua Umum itu adalah keliru. (gam/cea/abe)

PELANGGARAN PADA TENAGA KERJA

Pengawasan Pemprov “Lemah” SURABAYA – Pemerintah provinsi Jawa Timur diminta untuk menambah jumlah satgas Pengawas Ketenagakerjaan agar lebih maksimal dalam memantau pelanggaran yang dilakukan sejumlah perusahaan, yang kerap dikeluhkan buruh. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Supriyatno di Surabaya, Selasa (18/12) kemarin.

“Pelanggaran tenaga kerja di Jatim cukup tinggi karena pengawasannya lemah. Ini imbas dari kurangnya jumlah tenaga pengawasan. Idealnya ditambah 110 personil lagi,” ujarnya.

Menurut Supriyatno, tidak sulit bagi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertranduk) Jawa Timur untuk menambah personil mengingat SDM di Jawa Timur yang melimpah dan mempunyai kecakapan dalam melakukan Pengawasan. Kekurangan personil pada Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan, tidak bisa dijadikan alasan bagi disnakertransduk untuk tidak maksimal memantau perusahaan yang menyalahi aturan dalam hal ketenagakerjaan.

Ke depan, kata Supriyatno, diharapkan masalah pelanggaran ketenagakerjaan yang di lakukan perusahaan seperti halnya upah murah,mekanisme sistem kontrak,pemberian Skorsing sepihak,maupun diskriminasi terhadap buruh yang menjadi pengurus serikat pekerja dapat diminimalisir atau dihapus. Sementara, Komisi IX DPR RI akan terus memonitor,permasalahan yang terjadi,termasuk adanya win win solution antara pekerja dan perusahaan,sehingga permasalahan ketenaga kerjaan dapat seiring sejalan dan di carikan jalan keluar. (ara)

Menteri BUMN Mesti Jadi Pionir Pembangunan Infrastruktur JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan bisa menjadi konduktor untuk mengerahkan seluruh perusahaan pelat merah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Sebab, BUMN memiliki kemampuan yang besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. “Menteri BUMN, (Dahlan Iskan) mestinya menjadi konduktor, untuk mengerahkan semua BUMN dalam pembangunan infrastruktur,” kata Direktur Utama Bank BNI Gatot M Suwondo di Four Season Hotel Jakarta, Selasa (18/12).

Gatot menjelaskan, pemerintah harus mengerahkan kekuatannya dalam upaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sesuai program MP3EI. Selain itu, perlu ada peran yang tegas dari pemerintah dalam mengarahkan realisasi penciptaan infrastruktur. “Jadi, upaya percepatan itu perlu memakai power dan harus dikontrol. Kapan menggunakan tangan besi dan kapan melakukannya secara persuasif,” tutur Gatot.

Dia mencontohkan, rencana pembangunan jalan tol bisa terealisasi secara cepat, apabila pemerintah memiliki kemampuan mengumpulkan perusahaan BUMN untuk menggarapnya.

“Seperti untuk wilayah Pulau Sumatera, Hutama Karya sudah ditugaskan ke sana. Selanjutnya, kita bisa duduk bersama dengan Bahana, Danareksa dan juga PTP untuk membagi-bagi tugas,” paparnya.

Sejauh ini, pelaksanaan pembangunan jalan raya kerap terkendala karena persoalan ketersediaan lahan. “PTP bisa ditugaskan untuk menyediakan lahan, karena mereka memiliki akses untuk itu. Mereka juga tentunya diuntungkan. Kebutuhan semen bisa mengandalkan Semen Gresik,” ucapnya.

Gatot mengakui, perusahaan BUMN memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi, menyediakan pembiayaan dan merealisasi pembangunan infrastruktur. “Tetapi, kami tidak jago dalam peraturan dan undang-undangnya,” imbuh Gatot.

Di tempat yang sama, Pendiri Harian Umum Kompas, Jakob Oetama mengkritisi kinerja pemerintah yang dinilai belum mampu mengoptimalkan pembangunan infrastruktur nasional. Padahal di masa pemerintahan Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels bisa mengembangkan jalan raya yang hingga kini masih bisa dimanfaatkan.

Menurut Jakob, masyarakat Indonesia masih memanfaatkan jalan raya yang dibangun sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. “Beberapa tahun sebelumnya, saya masih menggunakan jalan raya yang dibangun Jenderal Daendels. Memang belakangan ini sudah ada pengembangan jalan raya itu,” kata Jakob.

Jakob menilai, ketersediaan infrastruktur yang memadai akan menjadi tulang punggung sebagai penopang bertumbuhnya ekonomi sebuah negara. “Infrastruktur tulang punggung strategis bagi peningkatan pembangunan ekonomi dan kesatuan berbangsa,” ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab dalam upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan, demi terwujudnya koneksitivitas antarwilayah. “Perlu tanggung jawab untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, agar efektivitas pembangunan bisa berjalan di segala bidang,” katanya.

Lebih lanjut Jakob mengatakan, pembangunan jalan raya diharapkan tidak melulu fokus di Pulau Jawa, namun sangat penting pembangunannya juga dimaksimalkan di luar Jawa. “Infrastruktur tentu merupakan sarana penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai wilayah. Karena bisa menggerakan lalulintas pengangkutan penumpang dan barang,” katanya. (bud/ abe)

NASIONAL

RABU 19 DESEMBER 2012 NO.0018 | TAHUN I

Politik Pencitraan Selesai 2014 JAKARTA - Masa-masa kejayaan Partai Demokrat (PD) diperkirakan sudah habis. Sinyal habisnya partai berlambang Mercy ini tercermin dari pernyataan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pemilih sudah cerdas, dan 2014 selamat datang pada politik kinerja karena politik pencitraan sudah selesai,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa, (18/12).

Menurut dia, era politik pencitraan akan tamat di 2014 nanti.

Rakyat Indonesia saat ini sangat cerdas dalam menentukan pilihan politiknya. Karena itu, mereka tidak akan memilih partai yang mengandalkan pencitraan, tetapi akam memilih partai yang lebih mengedepankan kinerja.

Dalam pidatonya, SBY meminta PD agar siap kalah dalam pemilu 2014 nanti. Ara mengaku, rakyat Indonesia takkan terpengaruh lagi dengan manuver-manuver politik jangka pendek. Pengalaman membuktikan, partai yang selalu mengusung pencitraan ternyata melupakan rakyatnya. Karena itulah PDI Perjuangan yakin akan meraih suara dpminan dalam pemilu 2014.

“Akan ada peralihan partai, kami punya target sendiri dan tidak mau mencampuri PD,” tuturnya Diakui Ara, PDI Perjuangan memasang target cukup tinggi. Sehingga bisa mencalonkan presiden 2014. Meski demikian pihaknya tetap hati-hati menghadapi pemilu 2014. “Target kita menang pemilu dengan 20%-25%,” tegasnya.

Lebih jauh kata kader muda PDI Perjuangan ini, pihaknya siap merealisasikan dan memberikan yang terbaik buat rakyat. “Intinya ita tidak melihat bagaimana partai lain, kita punya target sendiri. 2014 akan memberikan manfaat bagi

rakyat,” jelasnya.

Kemarin, Wakil Ketua Dewan Pembina PD, Marzuki Alie mengakui seluruh kader partainya untuk menyiapkan mental kalah dalam Pemilihan Umum 2014. Alasannya, politik seperti roda, yang kadang di atas dan kadang di bawah.

“Kita harus siap mental. Jangan mentang-mentang kalah, lalu sikat jiwa,” ujarnya Lebih jauh Ketua DPR ini memberikan contoh, partai Golkar yang dianggap kuat tetap bisa kalah dalam pemilu. Karena itu agar Partai Demokrat tetap eksis, maka kader yang tersangkut korupsi untuk bertobat. “Yang berbuat salah mari bertobat, nanti kami buat istigasah nasional khusus Demokrat,” jelasnya.

Marzuki menilai lebih baik Demokrat tak memasang target tinggi dalam Pemilihan 2009, yaitu 30%. Ia berkaca pada Pemilu 2009.

Waktu itu, Demokrat hanya menargetkan angka sebesar 10% . Tetapi, kenyataannya, Demokrat justru menjadi pemenang pemilu dengan

raihan suara sebesar 20%. “Lebih baik merendah diri saja,” imbunya Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso juga mengaku siap bertarung di Pemilu 2014. Karena itu, DPP Partai Golkar akan bekerja keras untuk menaikkan elektabilitas ketua umum mereka itu. “DPP Partai Golkar akan terdorong untuk konsolidasi yang lebih keras lagi untuk memobilisir seluruh elemen partai dan organisasi sayap maupun organisasi pendiri untuk meningkatkan elektabiltas ARB atau partai,” ujarnya Menurut Priyo, permintaan kajian dari Wantim Golkar harus disambut positif oleh pengurus DPP Golkar. Permintaan itu jangan dilihat sebagai permintaan untuk evaluasi pencapresan Ical. Bagaimanapun juga, sesuai hasil Rapimnas, capres Golkar adalah Ical. “Tidak perlu dipertentangkan antara Pak Ical dan Pak Akbar (Ketua Wantim Golkar), saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang bertentangan,” pungkasnya. (cea/abe)

KASUS HAMBALANG

Dosen Pembimbing SBY Diperiksa KPK JAKARTA - Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Joyo yang juga dosen pembimbing desertasi SBY ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka mantan Menpora Andi Mallarangeng. “Diperiksa sebagai saksi untuk AAM (Andi Alfian Mallarangeng),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (18/12).

Dugaan keterlibatan Joyo dalam kasus Hambalang, sebagaimana sering disebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Bahkan Joyo disebutkan sempat bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kepengurusan sertifikat Hambalang ini. Menurut Nazaruddin, Anas juga meminta Ignatius menghubungi Joyo.

Joyo adalah orang dekat Presiden

SBY. Kedekatan itu, karena Joyo merupakan salah satu dosen pembimbing desertasi SBY dalam menempuh gelar doktor. Seperti diketahui hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, Kepala BPN menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberian hak pakai tertanggal 6 Januari 2010 bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Desa Hambalang. Padahal, persyaratan surat pelepasan dari pemegang hak sebelumnya diduga palsu.

SK hak pakai itu kemudian diberikan Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan BPN kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ignatius Mulyono, atas perintah Sekretaris Utama (Sestama) BPN. Padahal, ketika itu Mulyono tidak membawa surat kuasa dari Kemenpora selaku pemohon hak sehingga diduga melanggar Kep Ka BPN nomor 1 tahun 2005 jo Kep Ka BPN 1 tahun 2010.

Kemarin, KPK sudah memerikan Deputi II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bambang Eko terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana dan parasarana di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12/2012). Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus itu, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar.

Selain Bambang, KPK memeriksa pejabat BPN lainnya. Mereka adalah Seretaris Utama (Sestama) sekaligus Plt II Deputi II BPN Managam Manurung, Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah BPN Binsar Simbolon, dan Suharna. Para pejabat BPN ini dianggap tahu mengenai proses sertifikasi lahan Hambalang. Laporan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai

tertanggal 6 Januari 2010 bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Desa Hambalang.

Padahal, persyaratan berupa surat pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya diduga palsu. Kemudian, Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan BPN atas perintah Sestama BPN menyerahkan SK Hak Pakai bagi Kemenpora kepada IM tanpa ada surat kuasa dari Kemenpora selaku pemohon hak. Hal itu diduga melanggar Kep.Ka.BPN 1 tahun 2005 Jo Kep. Ka.BPN 1 tahun 2010.

Dalam kasus Hambalang, KPK menetapkan dua tersangka, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, dan Deddy Kusdinar.

Keduanya diduga melakukan perbuatan melawan dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, namun justru merugikan keuangan negara. (cea/abe)

STUDI BANDING

DPR Bertandang ke Negeri Samba

JAKARTA - Kendati banyak dikritik, niat DPR mengurangi intensitas kunjungan DPR ke luar negeri belum juga surut. Kali ini, DPR kembali kunjungan kerja ke Brasil. Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana mengatakan kunjungan ini dalam rangka memperkuat substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Antariksa karena negara Brazil yang menjadi salah satu negara berkembang yang berhasil melinduingi antariksanya.

Disamping itu pihaknya awam terha-

dap keantariksaan sehingga pihaknya harus melakukan studi banding untuk mempercepat penyelesaian RUU Keantariksaan.

Sutan mengakui belum menyiapkan hasil kunker lantaran baru tiba pukul 02.00 WIB dini hari tadi.

“Resminya kami belum merangkum.

RUU Keantariksaan sudah ada di Prolegnas. Yang sudah kami bahas ada beberapa, ada empat ratifikasi, ini tidak perlu kami kemana-mana.

Tetapi RUU antariksa, kami sendiri

awam. Setelah pemerintah mengirimkan surat. Kita sudah punya, tetapi nggak ada UUnya,” ungkap Sutan saat jumpa pers di Ruang Komisi VII, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12).

Dari hasil kunker itu, pihaknya mengetahui UU Keantariksaan yang dikaji di Brasil juga bisa memantau tentang sumber daya alam yang sudah dieksplorasi serta hutan yang ditebang secara legal dan ilegal. “Gunanya supaya kita menguasai ilmu

keantariksaan. Bagaimana melindungi negara dengan satelit. Ketika kami ke Brasil di sana sudah bisa melihat hutan ditebang,” jelasnya.

Dia juga mengatakan bahwa salah satu kategori negara maju apabila negara tersebut mengusai dan melindungi antariksa. “Antariksa diatur oleh pemerintah, kalau nanti dikuasai swasta, nanti disewakan. Negara maju adalah menguasai antariksa. Ini teknologi canggih jangan sampai dikuasai swasta,” tegasnya. (mun/abe)

INVESTIGASI KNKT

Kecelakaan Sukhoi Akibat Human Error JAKARTA - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah merampungkan investigasi penyebab jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100. Hasil investigasi menyebutkan tragedi itu karena kesalahan manusia (human error), terutama terletak pada sang pilot. Pilot terlalu banyak berbicara yang justru mengganggu konsentrasi. “Ya itu human error. Pilotnya itu jago, tapi sejago-jagonya manusia kan ada kelemahan. Kayak kalau kita naik mobil sambil telepon kan ada yang tetap bisa, tapi ada juga yang nggak bisa konsentrasi,” kata KNKT, Tatang Kurniadi di Jakarta, Selasa (18/12).

Hasil kajian KNKT ini mengungkapkan temuan awal dalam laporan pendahuluan KNKT, di mana ketinggian aman minimum dalam radius 25 Nautical Mile (NM) dari Halim adalah 6.900 kaki. Namun banyak kalangan mempertanyakan petugas Air Traffic Controller (ATC) yang mengijinkan turun ke 6 ribu kaki saat pesawat berada di radius 17 NM. “Itu tidak ada hubungannya dengan ijin dari ATC, ATC memang mengizinkan karena itu masih aman. Itu aman, 6 ribu (kaki) itu aman,” ungkapnya Lebih jauh kata Tatang, ATC

mengizinkan pilot untuk memutar orbitnya. Namun orbit itu tak diselesaikan karena pilot ngobrol (dengan penumpang). “Pilot ini belum selesai memutar orbitnya karena pembicaraan-pembicaraan, akhirnya malah berbelok. Orbitnya tidak dia selesaikan,” tambahnya Secara rinci hasil analisa KNKT itu menyebutkan pesawat tersebut dalam kondisi baik dan tanpa gangguan sistem saat meninggalkan landasan Halim Perdanakusuma. Bahkan, detik-detik terakhir sebelum pesawat hilang kontak dan kemudian jatuh setelah menabrak tebing di Gunung Salak terekam jelas dalam instrumen yang ada di pesawat tersebut.

Pada 9 Mei 2012 pesawat SSJ 100 dengaan nomor penerbangan RA 36801 yang dioperasikan Sukhoi Civil Aircraft Company melakukan penerbangan promosi dari Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma (Bandara HPK). Penerbangan yang mengalami kecelakaan adalah penerbangan kedua pada hari itu.

Penerbangannya direncanakan menggunakan aturan terbang secara instrumen atau instrument flight rules (IFR) pada ketinggian 10.000 kaki selama 30 menit dengan bahan

bakar yang mampu menerbangkan pesawat selama empat jam. Wilayah yang diijinkan untuk penerbangan ini adalah area Bogor.

Aleksander Yablontsev yang bertindak sebagai pilot memiliki asumsi bahwa penerbangan tersebut telah disetujui untuk terbang ke arah radial 200 HLM VOR sejauh 20 Nm. Pada pukul 14.20 WIB, pesawat tinggal landas dari landasan 06 Bandara HPK, kemudian berbelok ke kanan hingga mengikuti radial 200 HLM VOR, dan terus naik sampai di ketinggian 10.000 kaki.

Empat menit kemudian, pilot melakukan komunikasi dengan Jakarta Approach dan memberikan informasi bahwa pesawat telah berada pada radial 200 HLM dan telah mencapai ketinggian 10.000 kaki.

Berdasarkan waktu yang tercatat di Flight Data Recorder (FDR), pada pukul 14.32 lewat 26 detik WIB, pesawat menabrak tebing Gunung Salak pada radial 198 dan 28 NM HLM VOR dengan ketinggian 6.000 kaki di atas permukaan laut.

Tatang menjelaskan, 38 detik sebelum benturan, Terrain Awareness Warning System (TAWS) meberikaan peringatan berupa suara: “Terrain

ahead, pull up” dan diikuti oleh enam kali “Avoid terrain”. Namun, Pilot in Command (PIC) mematikan TAWS tersebut karena berasumsi bahwa peringatan-peringatan tersebut diakibatkan oleh database yang bermasalah. “Tujuh detik menjelang tabrakan terdengar peringatan berupa suara “Landing gear not down” yang berasal dari sistem peringatan pesawat,” ujar Tatang.

Peringatan “Landing gear not down” aktif apabila pesawat berada di ketinggian kurang dari 800 kaki di atas permukaan tanah dan roda pendaratan belum diturunkan. Saat kejadian, pesawat berada di sekitar Gunung Salak yang memiliki ketinggian sekitar 2.000 meter dari permukaan laut.

Pada pukul 14.50 WIB petugas Jakarta Approach menyadari bahwa pesawat SSJ 100 telah hilang dari layar radar. Tidak ada bunyi peringatan sebelum lenyapnya titik target pesawat dari layar radar. Pada 10 Mei 2012 atau sehari kemudian, Basarnar berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat. Semua awak pesawat dan penumpang meninggal dalam kecelakaan ini serta pesawat dalam kondisi hancur. (cea/abe)

JAWA TIMUR

Penghasilan Gubernur Jatim Rp 2,5 Juta Per Hari SURABAYA – Setelah sempat menolak berkomentar, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Rasiyo, akhirnya buka suara soal besaran penghasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini membantah rilis yang dikeluarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). “Tidak benar jika penghasilan Pakde Karwo Rp 642 juta per bulan dan Gus Ipul Rp 627 juta per bulan. Ini perlu diluruskan,” katanya

kepada wartawan saat di Ruang Kadiri Pemprov Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (18/12).

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1993 tentang Besaran Gaji Pokok Gubernur dan Wagub, ditetapkan gaji Gubernur sebesar Rp 3 juta dan Wagub Rp 2,4 juta. Kemudian melalui Keputusan Presiden nomor 68 tahun 2001 pasal 1 ayat 2, Gubernur dan Wagub juga mendapatkan tunjangan jabatan struktural dan tunjangan lainnya (tunjangan istri, anak, pangan, dan lainnya). “Untuk gubernur, tunjangan istri/suami Rp 300 ribu, tunjangan anak Rp 60 ribu, tunjangan pangan Rp 174.150. Tunjangan jabatan struktural Rp 5,4 juta.

Tunjangan PPh (pasal 21) Rp 601.508.

Jumlah penerimaan kotor gaji guber-

nur Rp 9.535.708,” ujar Rasiyo yang kemarin mengaku mewakili gubernur saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Namun itu belum termasuk dipotong simpanan wajib 10 persen yang nilainya Rp 336 ribu. Simpanan wajib 10 persen itu terdiri dari 4,75 persen simpanan pensiun, 2 persen Askes dan 3,25 persen asuransi hari tua.

Kemudian ada juga setoran PPh Rp 601.508. Sehingga jumlah potongannya mencapai Rp 937.508. “Jadi penerimaan bersih gaji dan tunjangan gubernur Rp 8.598.200,” terangnya.

Kemudian, Gubernur juga mendapatkan insentif (sembilan kali gaji pokok plus tunjangan dikurangi 15 persen) sebesar Rp 68.346.730.

Sehingga gaji plus insentif gubernur selama sebulan mendapat Rp

76.944.830 sebulan (dalam setahun Rp 923.337.960). “FITRA salah dalam memasukkan tunjangan biaya operasional sebagai penghasilan pak Gubernur juga. Ini yang harus diklarifikasi,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya FITRA merilis penghasilan para kepala daerah di Indonesia. Kepala daerah berpendapatan paling tinggi untuk tingkat propinsi ternyata gubernur dan wakil gubernur Jatim dengan penghasilan per bulan Rp 642.360.003 atau per tahun Rp 7.708.320.036 dan wakilnya Rp 627.240.003 perbulan dan per tahun Rp 7.526.880.036.

Begitu pula untuk kepala daerah tingkat II, walikota dan wakil walikota Surabaya menduduki peringkat pertama kepala daerah berpenghasilan tinggi. (han/abe)

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Sidoarjo Kesulitan Penuhi Target Pendapatan PKB SURABAYA - Tahun anggaran 2012 belum berakhir, namun target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten (PKB) Sidoarjo yang ditetapkan oleh Gubernur Jatim melalui Pergub No. 39/2012 nampaknya cukup berat untuk dipenuhi. Kepala Administrator Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jatim di Samsat Sidoarjo, Retno Widuri, menyatakan target Pendapatan PKB sebesar Rp 2,3 miliar per hari cukup berat diperoleh terutama menjelang penutupan tahun 2012. ‘’Tahun ini cukup berat kami penuhi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor terutama sejak Nopember,” ungkap Retno.

Bila tahun 2011 lalu target pendapatan PKB mencapai Rp 1,9 miliar, maka tahun 2012 ini naik sebesar 17 persen menjadi Rp 2,3 miliar. Menurut Retno, hal ini mungkin disebabkan penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak yang diberlakukan sejak 2011. Sehingga, jumlah pendapatan harian pajak kendaraan bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Jatim di Samsat Sidoarjo pun berkurang.

Sebelumnya, denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor meski

telat sehari dikenai denda sebesar 25 persen PKB dan bunga 2 persen setiap bulan. Sedangkan kini tidak dikenai denda 25 persen dan bunga 2 persen terhitung sejak keterlambatan hari pertama hingga hari ke-30. Bulan berikutnya, hanya dikenai bunga

sebesar 2 persen.

Misalnya, untuk kendaraan roda dua berjenis Honada Supra X 125 CC buatan 2006 nilai pajaknya Rp 201.000, maka akan dikenai biaya tambahan yaitu bea jasa raharja Rp 35 ribu, parkir berlangganan Rp 25 ribu,

dan denda jasa raharja Rp 32 ribu.

Sehingga jumlah seluruhnya Rp 293 ribu. ‘’Sebenarnya untuk meringankan masyarakat selaku wajib pajak agar mau membayar pajak sebelum terlambat. Tapi kenyataannya hingga kini masih banyak tunggakan pajak,’’ lanjutnya.

Sedangkan revisi tarif yang baru diberlakukan nampaknya tidak dapat menolong pencapaian target pendapatan. Terbukti penerimaan pajak mendekati penutupan buku anggaran 2012 tidak sesuai target. Padahal sebelumnya Dispenda Provinsi Jatim yang berada di Samsat ini dapat memenuhi target bahkan kadang melebihi target. Yakni, sebesar Rp 2,5 miliar dari sekitar 800 ribuan sepeda motor dan tak sampai 200 ribu mobil. ‘’Kenaikan tarif yang kita berlakukan sekitar Rp 30 ribu untuk kendaraan roda dua, dan Rp 100 ribu untuk kendaraan roda empat,’’ paparnya.

Pada 2013 nanti rencananya Bea Balik Nama (BBN) 1 untuk kendaraan baru bakal naik menjadi 15 persen yang sebelumnya 10 persen. (yun/ abe)

MODERNISASI ALUTISTA

Bupati Tolak Anggaran Rumah Ibadah SIDOARJO - Penolakan 5 dari 6 fraksi DPRD Sidoarjo terhadap nota RAPBD Sidoarjo tahun 2013 akan terus berlanjut. Pada rapat paripurna DPRD Sidoarjo dengan agenda jawaban Bupati Sidoarjo terhadap PU Fraksi DPRD atas raperda APBD 2013, Selasa (18/12), dewan sesalkan Bupati Saiful Ilah. Sebab, jawaban tersebut dianggap tidak sesuai dengan Perpres No 5/2010 tentang RPJM 2010-2014 dan KUA PPAS yang telah disetujui.

Seperti diakui wakil ketua DPRD Sidoarjo, Khulaim Junaidi, yang paling disesalkan adalah pernyataan bupati terkait kemampuan keuangan daerah yang tidak mampu memenuhi belanja modal sebesar 29 persen sesuai Perpres No 5/2010. ‘’Itu yang

menjadikan kami keberatan karena menurut saya sudah mampu memenuhi anggaran belanja modal sesuai perpres,’’ ujar Khulaim yang juga aggota Fraksi PAN-PKS ini.

Senada wakil ketua DPRD, Ketua Fraksi Gerakan Hati Nurani (FGHN), I Wayan Dendra, juga menyesalkan jawaban Bupati. ‘’Kami tetap berpihak kepada Perpres. Wong APBD kita setiap tahun naik kok dikatakan tidak memenuhi kemampuan keuangan daerah,’’ tukas Wayan.

Dalam jawaban, Bupati menyatakan belum dapat memenuhi Perpres tersebut karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Dalam RAPBD yang diajukan ke dewan, belanja modal dianggarkan hanya sebesar Rp

434 miliar atau senilai 18,6 persen dari total anggaran Rp 1,3 triliun. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres No 5/2010 yang menetapkankan sebesar 29 persen. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah ini menurut bupati juga dialami beberapa kabupaten/kota lainnya seperti Malang dan Probolinggo yang punya belanja modal 12 hingga 21 persen.

Selain Perpres No 5/2010, yang disesalkan dewan lainnya adalah ketidakcocokan jawaban bupati dengan KUA PPAS. Misalnya, tentang penghapusan anggaran bantuan masjid yang telah disetujui KUA PPAS sebesar Rp 5 miliar.

Menurut Warih Andono, Ketua Fraksi Golkar Kebangkitan Nasional Ulama (FGKKNU), seluruh anggaran harus

sesuai dengan KUA PPAS yang sudah disetujui dewan di sidang paripurna sebelumnya. ‘’Karena ini sudah disetujui maka seharusnya menjadi landasan RAPBD. Artinya ini sudah mengikat dan harus dilaksanakan,’’ sambung Warih, usai paripurna.

Sebelumnya, bupati tidak mencantumkan bantuan masjid yang semula dianggarkan senilai Rp 5 miliar untuk seluruh masjid dan musala di Sidoarjo.

Rencananya, anggaran ini akan diberikan kepada setiap masjid sebesar Rp 15 juta per tahun, sedangkan mushollah sebesar Rp 8 juta per tahun. Namun hal itu dicantumkan dengan alasan mekanisme tidak sesuai pengumpulan proposal masjid yang dilakukan terlambat masuk. (yun/abe)

Muhammadiyah Beli Aset Bekas Lokalisasi SURABAYA — Rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk menutup lokalisasi Bangunsari pada 21 Desember mendatang, disambut positif Muhammadiyah. Organisasi Islam besar ini bahkan membeli sejumlah aset bekas lokalisasi untuk membangun fasilitas umum (fasum).

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dien Syamsudin menyatakan Muhammadiyah membeli aset bekas lokalisasi dengan tujuan mengajak dan menyadarkan penghuninya, baik wanita harapan (WTS) maupun para mucikarinya agar kembali ke jalan yang lebih benar. “Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah membangun sekolah, balai pengobatan dan akan membangun 27 warung kopi di kawasan lokalisasi Tambak Asri dan Bangunsari Surabaya sebagai upaya pengentasan para wanita tuna susila (WTS) untuk meninggalkan profesinya dan memiliki pekerjaan lain sebagai wiraswasta,” ujar Dien di sela-sela acara serah terima proyek pembangunan di kawasan Bangunsari Surabaya, Selasa (18/12).

3

RABU 19 DESEMBER 2012 NO.0018 | TAHUN I

Menurutnya, warung-warung kopi tersebut disediakan untuk tempat bekerja baru bagi para mantan WTS. Memang tidak mudah mengajak mereka untuk secara sporadis meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Namun, Muhammadiyah yakin sedikit demi sedikit mereka sadar dan tidak lagi bekerja di wisma lokalisasi.

“Ini bentuk apresiasi kami supaya mereka tetap istiqamah pada jalan agama dan tidak kembali lagi pada lembah kegelapan,” tandasnya.

Rencananya, 21 Desember mendatang Pemkot Surabaya akan menutup 50 rumah bordil yang tersebar di Jalan Demak, Lasem dan Rembang.

Sekitar 163 WTS akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Sebelum dipulangkan, mereka mendapatkan pembinaan dan pelatihan berbagai ketrampilan sehingga mereka memiliki bekal ketika kembali ke kampung halamannya. Mereka juga mendapatkan bantuan modal usaha dari Pemrov Jatim. Pemprov juga memberikan bantuan modal usaha bagi mucikari yang rela menutup tempat usahanya.

Menurut Dien Syamsudin, upaya

pemprov dan pemkot Surabaya ini perlu mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat luas, termasuk dari Muhammadiyah. Karena itu, dia meminta Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada mereka yang berhak menerima warung kopi seba-

gai tempat usaha. “Harus diawasi, khususnya pasca pembangunan. Ini untuk memastikan agar wanita tersebut benar-benar tobat dan tidak mengulangi pekerjaannya lagi. Kami yakin mereka sebenarnya ingin mengakhiri pekerjaannya dan menjadi wanita normal seperti pada umumnya,” terangnya. (han/abe)

KADER MUDA PDIP JATIM

Dukung Sirmadji Bambang DH SURABAYA – Elemen pemuda PDI Perjuangan Jawa Timur mengusulkan Sirmadji - Bambang DH sebagai pasangan cagubcawagub dalam Pemilihan Gubernur Jatim 2013 mendatang.

Duet Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dengan Wakil Wali Kota Surabaya itu diyakini mampu mewujudkan Jawa Timur Baru yang lebih baik, lebih adil dan lebih pro-rakyat.

Menurut Ketua Departemen Pemuda DPD PDIP Jatim, Aven Januar, kedua tokoh tersebut dinilai sangat layak memimpin Jawa Timur. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, yang diyakini mampu saling menutupi dan bekerjasama dengan baik. “Pak Sirmadji dengan kepemimpinan dua periode selaku ketua PDIP Jatim akan mampu menggerakkan mesin partai secara optimal yang sudah dikenal solid. Sedangkan Bambang DH sendiri memiliki modal sosial yang kuat di luar partai, sehingga keduanya akan saling melengkapi,” katanya kemarin (18/12).

Selain itu, tambah Aven, keduanya merupakan kader ideologis partai, yang secara konsisten melakukan kerja-kerja riil politik yang mengupayakan kesejahteraan rakyat. “Semangat pasangan Sirmadji-Bambang DH adalah mampu mewujudkan Jawa Timur Baru yang lebih baik, lebih adil dan lebih pro rakyat, mendaya upayakan seluruh potensi Jatim setinggi-tingginya untuk kemakmuran masyarakat Jatim,” jelas mantan aktivis reformasi 98 ini.

Sirmadji, tambah dia, juga sebagai representasi kalangan ‘hijau’, yang memang mayoritas di Jawa Timur. Sebab, Sirmadji pada Minggu (16/12) lalu resmi dilantik menjadi salah satu pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jatim. “Sudah banyak masyarakat Jatim khususnya warga NU yang bisa menerima Sirmadji. Selain itu NU selaku entitas moral juga menjunjung tinggi semangat keterbukaan khususnya soal umaro atau kepemimpinan birokrasinya,” paparnya.

Soal munculnya dua tokoh NU yang mengemuka di bursa kandidat cagub lewat PDI Perjuangan, yakni Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa, dia tidak mengelak. Hanya, dia masih meragukan keduanya.

Gus Ipul dan Khofifah, memang tokoh yang populer tapi dia meragukan kemampuan keduanya dalam mengartikulasikan kepentingan basis massa PDI Perjuangan. “Keduanya hanya melakukan pendekatan dengan elit partai, tanpa secara serius membangun komunikasi dengan basis massa PDI Perjuangan,” ujarnya.

Secara teknis, sekitar 250.000 kader muda PDI Perjuangan se Jatim akan melakukan gerakan door to door sejak awal Januari 2013 hingga satu bulan jelang pemilihan. “Hingga akhir Desember ini, tahapannya konsolidasi per kota atau kabupaten.

Nantinya 250.000 kader siap sosialisasikan pasangan Sirmadji Bambang DH,” pungkasnya. (aven/abe)

KAYU ILLEGAL

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Kayu SURABAYA - Bea dan Cukai Tanjung Perak Jawa Timur 1 menggagalkan pengiriman 10,1 ton kayu ilegal jenis cendana asal Kalimantan ke China senilai Rp 2 miliar. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan pemilik kayu berinisial MR di lokasi kejadian.

Kepala Bidang Penindakan Bea dan Cukai Tanjung Perak Jatim 1, Eko Darmanto mengungkapkan, MR diduga melakukan kejahatan ini melibatkan orang dalam yakni petugas pintu keluar pulau Terminal Petikemas Surabaya. Sebab, di lokasi tersebut terjadi penukaran isi kontainer yang tidak sesuai dokumen.

Eko menambahkan kontainer berisi bubuk kapur tersebut diangkut dengan Kapal Initiative V73N asal Kupang NTT dan masuk pintu keluar antarpulau Terminal Petikemas Surabaya. Pada saat masuk, isinya masih sama dengan dokumennya. Tetapi pada saat mau diekspor barangnya sudah berubah jadi kayu cendana.

Dari pemeriksaan terhadap MR, ditemukan juga dokumen-dukumen pengiriman yang tidak sesuai. “Modusnya, saat barang masuk isinya bubuk kapur, tetapi di dalam tempat penampungan barang mereka tukar, lalu keluar melalui alur perdagangan dalam negeri dan kembali lagi untuk ekspor. Pada saat itu kita tangkap dan diperiksa dengan scan X-ray kok bentuknya tidak sesuai batu kapur. Terpaksa kita bongkar,” kata Eko Darmanto kemarin (18/12).

Meski tidak ada kerugian negara dari kegiatan penyelundupan kayu ilegal tersebut, namun kayu cendana jika keluar harus ada surat ijin dari Kementrian Kehutanan, karena kayu cendana sangat terbatas sekali keberadanaanya. Terungkapnya kayu tersebut, pengirim MR melanggar Pasal 103 huruf a UU RI Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (ara/abe)

ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA

Surabaya Raih Penghargaan Presiden SURABAYA - Menjelang peringatan Hari Ibu, Surabaya mendapat kado istimewa setelah dinyatakan memenangi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2012. Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (18/12).

Tahun lalu, Surabaya juga meraih penghargaan yang sama.

Bedanya jika pada 2011 diganjar APE kategori Madya, kali ini Kota Pahlawan ‘naik pangkat’ ke kategori utama. APE merupakan penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diberikan kepada pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintah atas keberhasilannya menerapkan startegi dalam program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terdapat tiga kategori dalam APE yakni yang tertinggi kategori utama, disusul madya dan pratama.

Sementara yang menjadi fokus penilaian dalam APE kali ini adalah pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, serta pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak. Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, penghargaan ini menjadi tanda bahwa potensi kaum perempuan di Surabaya mendapat pengakuan. (aven/abe)

4

SUMENEP

RABU 19 DESEMBER 2012 NO.0018 | TAHUN I

Masih Ada Sengketa Gedung SD yang Belum Dibebaskan SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya menyelesaikan sengketa gedung SD. Selama tahun 2012 ini, sedikitnya terdapat 11 sekolah yang lahannya bermasalah seperti digugat warga yang mengaku pemiliknya.

Dari 11 sekolah itu, dua diantaranya belum terselesaikan (SDN Sapeken 9 Kecamatan Sapeken dan SDN Duko, kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep).

Sedangkan 9 sekolah lainnya sudah diselesaikan dengan cara memberi ganti rugi kepada pemilik lahant.

Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Subaidi mengatakan, hasil koordinasi legislatif dengan Dinas Pendidikan bersepakat untuk menyelesaikan lahan sengketa tersebut. Umumnya, sengketa bermula dari kontrak awal yang tidak jelas antara pemilik lahan dengan pemerintah. Karena itu, pemerintah berusaha menyelesaikan sengketa demi sengketa lahan agar

tidak mengganggu. “Sudah dianggarkan pembebasan lahan itu dan tinggal urusan teknis,” Subaidi menjelaskan.

Dia menilai kasus SDN Duko, bisa saja pemilik lahan hanya mengklaim karena memang tidak ada bukti otentik yang sah secara hukum. Karena itu, pemerintah menyelesaikan kasus sengketa lahan yang sudah jelas bukti dan dokumennya.

Sebab, jika semua sengketa dipenuhi, dia khawatir warga yang hanya mengklaim juga akan minta ganti rugi. “Makanya pemerintah terlebih dahulu mengacu pada bukti kepemilikan untuk melakukan pemberian ganti rugi,” paparnya.

DPRD optimis sengketa lahan yang

sering terjadi di Sumenep bisa terselesaikan di tahun berikutnya. Sebab, pada tahun 2013 sudah ada penyelesaiannya melalui keberpihakan anggaran senilai Rp 350 juta. “Untuk dana pembebasan lahan sengketa sebanyak Rp 200 juta, dan Rp 150 juta itu untuk pembebasan lahan pembangunan sekolah baru,” ungkapnya.

Untuk kekurangannya, pihaknya siap menganggarkan dana pembebasan lahan gedung sekolah itu di perubahan anggaran keuangan (PAK) 2013. “Kalau memang masih kurang, kami siap menganggarkan di PAK nanti,” tutpungkasnya. (rif/abe)

PERTANIAN MASYARAKAT

Harga Rumput Laut Melonjak di Musim Hujan SUMENEP – Memasuki musim hujan, harga rumput laut melonjak dari semula Rp 6000/kg Rp 10.000/kg. Kenaikan harga rumput laut dipicu cuaca dingin pada musim hujan yang menyebabkan kualitas tanaman rumput laut semakin bagus.

Muhammad Aryadi, salah satu petani rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi mengatakan, rumput laut di musim hujan tidak saja naik harga karena musim hujan. Tetapi, faktor gelombang juga menentukan harga rumput laut.

Sebab di musim angin rumput laut sulit bertahan pada tangkainya karena sapuan ombak. Itu sebabnya, petani rumput laut melakukan pekerjaan ganda karena harus mengontrol ancak rumput laut. “Itulah antara lain yang menyebabkan harga rumput laut naik harga,” katanya kemarin (18/12) Dalam situasi seperti ini, Aryadi mengatakan petani berlomba menanam rumput laut. Namun, dia menyadari harga rumput laut akan kembali normal saat jumlah penanam dan tonase rumput laut melimpah. (sai/abe)

PETERNAKAN

Peternak Ayam Keluhkan Harga Pakan SUMENEP- Peternak ayam potong di Kabupaten Sumenep mengeluh. Pasalnya, harga pakan ayam naik dari Rp 540.000 perkuintal menjadi Rp560.000.

Seorang peternak ayam potong di Desa Campor Timur Kecamatan Ambunten, Ahmad Syarif menjelaskan, naiknya harga pakan ayam itu merupakan sebuah ancaman.

“Ini akan menambah biaya produksi bagi kami.

Kenaikan Rp 20.000 itu sudah cukup memberatkan kami,” katanya, kemarin.

Sementara harga ayam potong dalam kondisi hidup tidak naik sejak beberapa waktu lalu, pada kisaran Rp 15.000/ekor.

“Saat ini, kondisinya sulit dan kami cenderung merugi. Namun, kami tidak mungkin tidak beternak ayam potong, karena sudah menjadi mata pencaharian selama ini,” ucapnya. (sai/abe)

PENDIDIKAN

PENGHARGAAN

Ancol Jakarta (17/12).

humas dan protokoler pemkab sumenep

- Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat menerima penghargaan nasional Paramadhana Utama Nugraha Koperasi dari Menteri Negara Koperasi dan UKM RI di Hotel Mercure

Melonjaknya Harga Daging

Warga Mulai Keluhkan Tingginya Harga Daging SUMENEP – Warga mulai mengeluhkan naiknya harga daging dari semula Rp 65 ribu per kilogram ke Rp 85 ribu per kilogram. Sebab, harga daging yang naik berimplikasi pada harga barang lainnya yang seharusnya naik tetapi tidak bisa naik.

Salah satu warga yang setiap hari berjualan nasi, Munawi, mengakui harga daging naik. Dia seharusnya menaikkan harga nasi berlauk daging dari semula Rp. 8000 menjadi Rp 10 ribu per porsi. Tetapi, Munawi tidak melakukan hal ini karena khawatir berdampak pada enggannya pelanggan makan nasi di warungnya. Untuk tetap bertahan berjualan nasi tanpa mengurangi menu, Munawi tetap mematok tarif Rp 8.000 per porsi dengan cara sedikit mengruangi irisan daging dan porsi nasi. “Jika harga daging terus naik, bisa jadi kami tidak menyediakan lauk daging,” katanya.

Pedagang daging sapi di Pasar Anom Sumenep, Siti Aminah mengatakan, kenaikan harga daging sapi itu mulai sepekan lalu. Naiknya harga daging ini disebabkan stok daging berkurang karena musim hujan. Di musim tanam, sebagian besar sapi belum waktunya dijagal karena petani memanfaatkannya untuk membajak ladang atau sawah. Dengan demikian, hukum pasar berlaku. Saat barang tidak banyak di pasaran harganya agak sedikit naik. “Harga daging naik karena hampir Natal dan Tahun Baru juga,” katanya di Pasar Anom kemarin (18/12).

Di pasar, tidak hanya harga daging sapi yang naik. Tetapi harga daging ayam broiler juga naik dari semula Rp 20 ribu per kilogram menjadi Rp 25 ribu per kilogram. Sedangkan harga daging ayam kampung hingga saat ini masih stabil, Rp 40 ribu per kilogram. (rif/sai/abe)

Kurikulum Harus Bermuatan Lokal SUMENEP – Kurikulum pendidikan di tahun 2013 harus bermuatan lokal. Ini amanat pemerintah agar muatan lokal tidak hilang dan ditinggalkan pelajar.

Ketua komisi D DPRD Sumenep Subaidi mengatakan, pendidikan dewasa ini menjauhkan peserta didik dari lingkungannya. Akibatnya, peserta didik tidak memiliki identitas dan memiliki keinginan yang muluk-muluk. Untuk itu, dia minta pendidikan masa depan tidak melupakan lokalitas.

Termasuk pendidikan yang bermuatan lokalitas antara lain pembelajaran disesuaikan dengan potensi pasar di wilayah lokal. Sehingga, peserta didik mengenal, memahami, dan menggarap potensi pasar maupun alam yang ada di lingkungannya.

“Dengan begitu pendidikan mendekatkan dirinya kepada peserta didik,” katanya. (fai/abe)

LINGKUNGAN mahardika/koranmadura

SEPI

- Pedagang daging sapi di salah satu pasar tradisional dimadura nampak sepi, akibat naiknya harga daging, konsumsi warga menurun.

Pemanfaatan Sampah

Seharusnya Sampah Dikelola Menjadi Pupuk Organik SUMENEP – Sampah yang menumpuk di setiap ruas jalan Kota seharusnya dikelola dengan baik agar menjadi sampah organik.

Di daerah lain, pemerintah menyediakan dua tempat sampah untuk organik dan non organik. Di Sumenep, sampah belum mendapat perhatian serius.

Kepala Badan Lingkunga Hidup (BLH) Sumenep, Hari Patriadi menyadari, sampah perlu diolah agar berguna ganda.

Satu sisi, sampah yang berserakan bisa bersih dan sisi lainnya sampah menjadi pupuk organik. “Harus ada pengelolaan khusus terhadap sampah agar tidak hanya menjadi penyakit, membusuk, bau dan kalau pada waktu musim kemarau bisa kebakaran,”

sai/koranmadura

ORGANIK - Petani saat mengemas sampah yang telah diproses menjadi pupuk organik.

kata Hari Patriadi, Selasa (18/12).

Untuk itu, pihaknya memberikan bantuan berupa mesin dan peralatan komposter kepada 7 kelompok tani di Sumenep. Bantuan ini untuk meminimalisasi menumpuknya sampah di TPA agar yang semula tidak berguna bisa bermanfaat.

Bantuan mesin dan peralatan komposter itu bersumber dari dana dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tahun 2012.

Sesuai hasil kajian BLH di Kecamatan Manding dan Pasongsongan, banyak lahan pertanian yang kondisinya memprihatinkan dan tidak produktif. Hal itu terjadi akibat banyaknya penggunaan pupuk kimia. Jika tanah tersebut dibiarkan tanpa ada perbaikan, maka 5 -10 tahun ke depan akan terancam tidak produktif lagi. “Untuk memperbaiki lahan tersebut, harus dilakukan dengan cara menggunakan pupuk organik dan mendatangkan tanah baru di lokasi tersebut,” tukasnya. (rif/abe)

CUKUR POHON

teef rahman kav/koran madura

- Memasuki musim penghujan, sejumlah ranting pohon di beberapa ruas jalan Pamekasan Sumenep dipangkas untuk menghindari gagguan listrik dan pohon tumbang (teef/abe).

PAMEKASAN

5

RABU 19 DESEMBER 2012 NO.0018 | TAHUN I

PENYAKIT MASYARAKAT

Satpol PP Dapat Laporan Bisnis Esek-esek di Galis

s.bachri/koran madura

BURUH ANGKUT GARAM - Sejumlah petani saat ingi mengangkut hasil garam mereka dari lahan pegaraman ke tempat penampungan sementara.

Angka Penjualan Garam Rakyat Masih Rendah PAMEKASAN - Angka penjualan garam rakyat di Kabupaten Pamekasan, masih rendah. Diperkirakan, sampai saat ini penjualan komoditas tersebut masih berkisar 30 persen dari total produksi garam di kabupaten setempat.

Menurunnya angka penjualan itu disebabkan meningkatnya jumlah produksi karena faktor kondisi cuaca. Sedangkan sejumlah pabrik pengolahan garam baku yang meru-

pakan pembeli utama garam rakyat masih memiliki persediaan garam impor. Akibatnya, garam rakyat di sejumlah sentra produksi garam di Pamekasan hasil produksi tahun ini masih menumpuk di Kecamatan Galis, Pademawu dan Tlanakan.

Zainuddin, salah seorang petani garam di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Pamekasan, Selasa (18/12), mengatakan tahun ini angka produksi garam rakyat meningkat. Hal itu disebabkan oleh kondisi cuaca yang memungkinkan peningkatan produksi garam. Namun, meningkatnya angka produksi itu tidak diimbangi dengan peningkatan angka penjualan karena pihak pabrikan masih memiliki stok garam impor.

Kondisi tersebut, selain menyebabkan menumpuknya stok garam, juga menyebabkan harga komoditas tersebut melorot tajam. “Para petani tidak berdaya ketika pabrikan hanya bersedia membeli garam dengan harga murah dengan alasan melimpahnya hasil produksi,” katanya.

Saat ini, harga garam rakyat bekisar antara Rp. 480 sampai Rp. 550 per kilogram untuk kualitas utama (K1), Rp. 400 sampai Rp. 450 per kilogram untuk kualitas medium (K2) dan Rp. 350 sampai Rp. 380 per kilogram untuk kualitas rendah (K3). Zainuddin mengatakan, ratarata kualitas garam di hampir seluruh sentra produksi garam Pamekasan masuk dalam kategori K1,

kecuali garam yang dipanen pada masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. “Tahun ini garam rakyat masuk dalam kualitas bagus. Hanya garam yang dipanen pada akhir Oktober hingga awal November kualitasnya mulai merosot,” katanya.

Salah satu tokoh petani itu mengatakan, merosotnya kualitas garam yang dipanen akhir masa panen garam itu disebabkan mulainya turun hujan yang menyebabkan petani memanen dini. Selain itu, sebagian besar garam bercampur dengan tanah akibat pematang tambak yang tergerus air hujan. (muj/abe)

Kecelakaan Lalu Lintas

Angka Kecelakaan Terus Meningkat PAMEKASAN – Angka kecelakaan di Kabupaten Pamekasan, dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan angka kecelakaan itu, sebagian besar disebabkan faktor kelalaian manusia dan hanya sebagian kecil yang disebabkan faktor alam dan teknis.

Data di Polres Pamekasan menyebutkan, pada 2009 kasus kecelakaan mencapai 187 kasus. Angka tersebut naik pada tahun 2010 yang mencapai 323 kasus. Peningkatan terus terjadi pada 2011 (258 kasus) dan pada 2012 (278 kasus).

Kepala Bagian Humas Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Polisi Mariyatun, Selasa (18/12), mengatakan angka tersebut bisa bertambah karena tidak semua peristiwa ke-

celakaan dilaporkan ke polisi. “Data itu merupakan data kecelakaan yang ditangani kepolisian. Sehingga bisa jadi jumlah sebenarnya diatas angka tersebut,” kata Mariyatun.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Namun yang paling dominan disebabkan oleh faktor kelalaian manusia. Kelalaian tersebut, bisa terjadi karena pengendara kurang berhati-hati saat berkendara atau tidak teliti terhadap kondisi kendaraan yang digunakan. “Faktor kondisi kendaraan juga bisa disebabkan kelalaian penggunanya. Sebab, seharusnya sebelum menggunakan kondisi kendaraan harus dipastikan layak jalan,” katanya. (aid/muj/abe)

PERIJINAN TOWER

KPPT Tengarai Banyak Tower Liar PAMEKASAN - Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Pamekasan, menengarai banyak tower seluler dan tower media elektronik yang belum berijin. Kepala KPPT Herman Sukanto menuturkan, data yang dihimpun KPPT sepanjang 2012 ini hanya tercatat 15 tower yang sudah mengantongi ijin pendirian tower.

Berdasar fakta, di Pamekasan berdiri lebih dari 15 tower. Rata-rata, setiap kecamatan terdapat dua tower.

Bahkan di Kota, tower yang berdiri lebih dari tiga unit.

Sementara, jumlah kecamatan di Pamekasan mencapai 13 titik. Jika setiap kecamatan terdapat dua tower, maka se Kabupaten Pamekasan terda-

pat 26 titik. Jika yang berijin hanya 15 unit, 11 unit tower seluler diantaranya ilegal dan tetap dibiarkan berdiri di Kota Gerbang Salam.

Kepala KPPT mengaku telah berkoordinasi dengan 13 camat agar mendata ulang tower yang berdiri di wilayahnya. Dia menyadari, tidak setiap tower sudah beroperasi dan memiliki ijin.

Herman yakin ada tower yang hanya berdiri dan belum beroperasi namun tetap tak mengurus ijin kepada pihak yang berwenang. “Jika kami nanti turun ke lapangan dan menemukan tower tanpa ijin, kami pastikan akan menyegelnya,” dia berusaha bersikap tegas. (afa/abe)

Nasib P-MU Ditentukan Deltras

grafis by ahmed david/koran madura

Warga Grebek Oknum Anggota Polri Selingkuh PAMEKASAN – Warga Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan menggerebek oknum anggota Polri yang diduga selingkuh di sebuah rumah kontrakan di desa setempat.

fawaid/koran madura

AWASI- Sejumlah warga menunggu proses pemeriksaan terhadap pelaku perselikuhan di pintu masuk Mapolres Pamekasan. dan lagi-lagi, bersama DA. Sekitar 15 menit berlalu dari masuknya oknum anggota Polri ini, warga mengepung rumah kontrakan itu dan menggerebek oknum anggota Polri sesaat sebelum meninggalkan rumah.

Lokasi yang menjadi TKP (tempat kejadian perkara) sempat gaduh karena

berlanjut ke kontrak yang lain. Pelanggan mendapat suguhan tambahan yang telah disepakati antara pelanggan, pemilik warung, dan cewek yang dipesan. Pemesan mengeksekusi cewek pesanan tersebut di sekitar warung dengan cara membayar biaya tambahan.

Masrukin berjanji tidak akan gegabah dalam menyelidiki laporan masyarakat ini. Sebab, kabar bisnis esekesek ini tidak kasat mata dan sulit dibuktikan kalau tidak kepergok. Karena itu, Pol PP tetap memantau dusun Langtolang dan pasti menangkap siapapun yang terlibat dalam bisnis ini. “Kami akan menyelidiki terus-menerus, untuk membuktikan laporan masyarakat,” dia menjamin. (afa/abe)

PERTANDINGAN HARI INI DI A YANI SUMENEP

Polisi Nakal

Oknum anggota Polri tersebut berinisial AS, warga Perumahan Graha Tlanakan Indah Pamekasan diduga kuat berselelingkuh dengan ibu rumah tangga berinisial DA. Perempuan yang menjadi teman selingkuh oknum anggota Polri ini berstatus sebagai istri salah satu sopir angkutan antarkota jurusan Pamekasan - Kamal.

Informasi yang dihimpun, oknum anggota Polri tersebut sudah beberapa kali berada di rumah kontrakannya bersama DA. Warga sekitar rumah yang menjadi hunian oknum anggota Polri ini sudah jenuh karena melihat laki-laki, anggota oknum Polri pula, keluar masuk rumah bersama istri orang lain. Kemarin (17/12), menjelang malam tiba, oknum tersebut berada di rumah kontrakannya

PAMEKASAN – Satpol PP Pemkab Pamekasan mencium adanya bisnis esek-esek di Dusun Langtolang Desa Ponteh Kecamatan Galis. Dugaan ini terendus Satpol PP karena laporan masyarakat dan penyelidikan di sebuah warung yang diduga menyediakan layanan lebih.

Kepala Satpol PP Masrukin tidak menampik dugaan adanya bisnis esek-esek di dusu Langtolang desa setempat. Informasi yang masuk ke Satpol PP di salah satu warung di dusun Langtolang seringkali ada transaksi mencurigakan antara pelanggan dan pemilik warung.

Mula-mula, pelanggan hanya sekedar minum kopi dan menikmati kue gorengan di warung tersebut.

Tetapi dari transaksi ini

menjadi titik kerumunan warga. Seorang warga yang berada di TKP, Sunar (38) menuturkan, warga Larangan Badung memang sudah mengincar kedua pasangan selingkuh tersebut.

Namun, warga masih mencari waktu yang tepat. “Ternyata saat yang tepat itu datang lebih cepat,” katanya.

Selesai penggerebekan, warga mengantarkan pasangan selingkuh itu ke Mapolres Pamekasan di Jalan Stadion.

Untuk selanjutnya, warga menyerahkan penanganan pasangan selingkuh yang kepergok warga itu kepada pimpinan Polri di Pamekasan. Itu dilakukan warga karena salah satu pelaku dari perselingkuhan ini tak lain anggota Polri yang bertugas di Pamekasan.

Sementara itu, Koran Madura mengonfirmasi suami DA, Rasidi. Dia mengaku tidak curiga sama sekali kepada istrinya yang belakangan diketahui warga berselingkuh dengan oknum anggota Polri. Menurut dia, kalau mau keluar rumah, DA pamit pamit untuk fitnes dan olahraga kebugaran. Rasidi baru tahu fitnes yang dijadikan alasan ke luar rumah ternyata bertemu dengan teman selingkuhannya.

Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Maryatun bwlum bisa dikonfirmasi. Diperoleh kabar, Maryatun lepas dinas karena menjalani masa cuti. Sementara dari kantor Pol PP diperoleh informasi, kontrakan tersebut rawan terjadi perselingkuhan. Berdasar data di Pol PP, di kontrakan tersebut Pol PP dua kali menggerebek pasangan selingkuh. (afa/abe).

PAMEKASAN—Pertandingan persahabatan antara Persepam Madura United melawan Deltras Sidoarjo yang akan berlangsung hari ini Rabu (19/12/2012) di Stadion Achmad Yani Sumenep, akan menjadi ajang pembuktian tiga kandidat pemain inti di skuad Persepam MU yang sudah mengikuti seleksi beberapa hari yang lalu. Ketiga pemain asing itu masingmasing Husein Akil berkebangsaan Lebanon, Fahad AlDossary berkebangsaan Saudi Arabia dan Amaobi Honest Uzowuru berkebangsaan Nigeria tapi memiliki paspor Vietnam.

Ketiga pemain itu akan diturunkan sejak menit awal pertandingan untuk dilihat kemampuannya secara individu maupun kemampuan secara tim. Asisten Menejer Persepam MU Abdul Mukti kepada Koran Madura, Selasa (18/12/2012) kemarin menjelasan, pada penampilan pertama melawan Persebaya Divisi Utama, berdasarkan evaluasi menejemen ketiganya belum tampil memuaskan.

Sehingga pada pertandingan hari ini ketiganya harus membuktikan sebaik mungkin. “Kalau kontribusi mereka bisa membawa perubahan signifikan di tubuh Persepam MU, maka menejemen tidak akan ragu lagi untuk menyodorkan kontrak kepada mereka,” ugkapnya.

Mantan Kepala Bappeda Pamekasan ini mengatakan, saat ini Persepam MU memang sedang dalam po-

sisi bongkar pasang pemain untuk menentukan skuad terbaik sebelum bergulirnya kompetisi Indonesia Super League (ISL) yang sudah ditetapkan 5 Januari 2013 mendatang. “Silahkan kepada tiga pemain asing itu untuk menampilkan permainan yang terbaik demi memikat manajemen,” tandasnya.

Pada pertandingan hari ini pula, manajemen mengundang dua kandidat pelatih baru sebagai pengganti Mustaqim. Keduanya yakni Daniel Roekito dan Carlos De Mello. Keduanya akan hadir di tribun utama Stadion A Yani Sumenep menyaksikan pertandingan. Setelah menyaksikan pertandingan melawan Deltras Sidoarjo, keduanya akan memaparkan visi dan misi mereka buat Persepam MU di depan pengurus dan manajemen. Setelah itu, menejemen akan membuat pilihan apakah memakainya atau tidak menggunakan jasanya.

Daniel Roekito dikenal sebagai pelatih dengan segudang pengalaman membesut klub-klub besar di Indonesia. Pria kelahiran Rembang, 29 Mei 1952, itu pernah jadi arsitek Arema Indonesia, Persib Bandung, dan terakhir Persisam Putra Samarinda.

Begitu juga Carlos De Mello.

Meski sepak terjangnya sebagai pelatih belum terdengar, sebagai pemain ia tak kalah mentereng. Mulai PSM Makassar, Barito Putra hingga Persebaya pernah dia bela. (teef/abe)

6

SAMPANG

RABU 19 DESEMBER 2012 NO.0018 | TAHUN I

Angka Ketidakhadiran Pemilih Terendah se-Jatim

KASUS KERUSUHAN SAMPANG

SAMPANG - KPU Kabupaten Sampang mencatat jumlah pemilih yang tidak memanfaatkan hak pilihnya pada hari “H” pemilukada setempat sebanyak 145.401 orang atau 21,50 persen dari jumlah pemilih tetap sebanyak 676.146 orang.

“Angka ketidakhadiran pemilih sebanyak 145.401 orang itu merupakan yang terkecil se-Jawa Timur. Ini merupakan salah satu indikator keberhasilan sosialisasi yang kami lakukan,” kata anggota KPU Sampang Agus Sumaryono, kemarin.

Mereka yang tidak hadir itu adalah warga yang bekerja ke luar daerah dan enggan kembali ke Sampang “Selain itu, kami menduga sebagian warga yang tidak hadir itu adalah petani atau nelayan yang lebih disibukkan dengan pekerjaan masingmasing dan selanjutnya tidak sempat mencoblos,”ucapnya.

Ia juga mengemukakan, sosialisasi merupakan kegiatan yang signifikan guna mendongkrak angka partisipasi pemilih dalam memanfaatkan hak pilihnya pada pemilukada.

“Melalui sosialisasi, warga akan diingatkan tentang adanya pemilukada.

s.bachri/koran madura

KAWAL - Anggota Satuan Brimob Polda Jatim saat mengawal warga korban konflik sosial berlatar belakang keyakinan agama pada akhir Agustus lalu.

mahardika surya abrianto/koranmadura

REKAPITULASI - Staf KPU Sampang mencatat perolehan suara masing-masing peserta Pemilukada Sampang tingkat kabupaten pada senin.

Rendahnya angka ketidakhadiran warga dalam Pemilukada Sampang ini merupakan bukti intensifnya sosialisasi yang kami lakukan, baik langsung (tatap muka) maupun media massa,” kata Agus.

Sesuai hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Sampang di tingkat

kabupaten yang dilaksanakan KPU setempat pada Senin (17/12), jumah warga yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 530.745 orang dari daftar pemilih tetap sebanyak 676.146 orang. Sisanya sebanyak 145.401 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.

Versi KPU Sampang, mereka yang tidak hadir adalah warga yang bekerja di luar daerah dan sebagian lainnya adalah petani dan nelayan yang lebih mementingkan pekerjannya dibanding datang ke tempat pemungutan suara. (ryn/msa)

ryan hariyanto/koran madura

STUDI BANDING - Anggota KPU Pamekasan bersama KPU Sampang. Kedatangan anggota KPU Pamekasan ke Sampang untuk studi banding.

Pemilukada Dinilai Sukses

KPU Pamekasan Studi Banding SAMPANG - Pemilukada Sampang dinilai sukses oleh anggota KPU Kabupaten Pamekasan. Kemarin, mereka melakukan Studi Banding ke KPU Sampang untuk belajar segala hal supaya pelaksanaan Pemilukada Pamekasan juga sukses.

Anggota KPU Pamekasan Agus Kasiyanto mengatakan, pihaknya merasa perlu belajar ke KPU Sampang, karena pelaksanaan tahapan pemilukadanya

berjalan aman, lancar, dan damai, mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan, hingga penghitungan suara.

“Kami juga menilai tidak ada pelanggaran yang serius selama pelaksanaan Pemilukada Sampang. Kondisi tersebut membuat kami tertarik untuk belajar banyak kepada anggota KPU Sampang,” katanya, kemarin.

Ia juga mengemukakan, hal penting lainnya yang ingin dipelajarinya dari

KPU Sampang adalah membangun budaya para kandidat supaya bisa menghormati keputusan secara elegan.

“Hal-hal yang dilakukan KPU Sampang selama pelaksanaan tahapan pemilukadanya, akan kami praktekkan supaya Pemilukada Pamekasan yang dijadwalkan pada 9 Januari 2013, juga berjalan lancar,” ujarnya.

Kedatangan tiga anggota KPU Pamekasan itu ditemui oleh Ketua Pokja So-

sialisasi dan Kampanye KPU Sampang Agus Sumaryono.

“Kami senang dan bangga ternyata pelaksanaan Pemilukada Sampang dijadikan contoh oleh KPU Pamekasan yang juga sedang memproses penyelenggaraan pemilukada,” kata Agus. (ryn/msa)

Dugaan Pelanggaran Pemilukada

Panwaslu Terima Delapan Laporan

SAMPANG – Panwaslu Kabupaten Sampang dan jajaran menerima delapan laporan tentang dugaan terjadinya politik uang pada masa pelaksanaan pemilukada setempat.

Rinciannya, dua laporan diterima oleh Panwaslu Sampang dan enam lainnya diterima oleh panwas tingkat kecamatan.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang Iskaq Wahyudi menjelaskan, pihaknya masih melakukan kajian atas semua laporan tersebut sekaligus berencana memanggil para pelapor.

“Kami masih belum bisa menentukan laporan tersebut sudah masuk dalam kategori merugikan atau tidak. Masih dikaji dan akan ditindaklanjuti dengan memanggil para pelapor,”katanya, kemarin.

Pelapor adanya dugaan adanya politik uang pada masa pelaksanaan Pemilukada Sampang adalah personel tim kampanye pasangan Hermanto Subaidi dan KH. Djakfar Shodiq.

Selain politik uang, juga dilaporkan dugaan tidak tersebarkannya undangan model C6 hingga tindakan menghalanghalangi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari “H” Pemilukada Sampang (12/12).

Pemilukada Sampang diikuti oleh enam pasangan calon bupati-wakil bupati, yakni KH Fannan Hasib-Fadhillah Budiono, Ahmad Yahya-Faidhol Mubarok, dan Noer Tjahja-Heru Poernomo.

Kemudian, Haryono Abdul BariYahya Hamiduddin, KH Faishol Muqoddas-Triyadi Khusnul Yaqin,dan Hermanto Subaidi-KH Djakfar Shodiq.

Sesuai hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Sampang di tingkat kabupaten yang dilaksanakan KPU setempat pada Senin (17/12), pasangan Fannan-Fadhillah memperoleh suara terbanyak, yakni 163. 483 (31,44 persen).

Kemudian, Hermanto-Djakfar memperoleh suara sebanyak 160.899 suara (30,94 persen), Noer Tjahja-Heri Purnomo sebanyak 88.044 suara (16,93 persen), Haryono-Hamiduddin sebanyak 87.438 suara (16,81 persen), Yahya-Faidryan hariyanto/koran madura hol sebanyak 15.936 suara (3,06 persen), BUKTI - Ketua Panwalu Sampang Iskaq Wahyudi menunjukkan bukti laporan dugaan terjadinya dan Faishol-Triyadi sebanyak 4.249 supelanggaran pemilukada setempat. ara (0,82 persen). (ryn/msa)

JPU Tolak Eksepsi Rois Al Hukama SURABAYA – Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan Rois Al Hukama, terdakwa utama kasus pengerusakan pengeroyokan dan pembunuhan terhadap pengikut Syiah di Sampang Madura . Dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum terkait eksepsi terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (18/12), Jaksa Rahmad Hari membacakan nota jawaban yang pada intinya tetap pada dakwaan awal yaitu dakwa pasal berlapis 338 (pembunuhan), pasal 170 (pengeroyokan), pasal 354 Jo Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun Penjara.

Kepada wartawan usai persidangan Rahmad Hari menjelaskan, pihaknya menolak eksepsi terdakwa, karena perbuatan terdakwa berdasarkan BAP sudah memenuhi unsur pasal berlapis. “Kami akan buktikan semua dalam persidangan nanti. Yang jelas, kami mendakwa terdakwa dengan pasal berlapis supaya tidak lolos. Dimana pasal yang terbukti, kita buktikan bersama-sama dalam persidangan lanjutan,” kata Rahmad.

Sementara itu, dalam persidangan sebelumnya Makruf Syiah selaku kuasa hukum terdakwa menolak jeratan pasal 338 tentang pembunuhan kepada kliennya. Menurutnya terdakwa Rois tidak pernah melakukan pembunuhan secara langsung. Ia menilai dakwaan JPU terlalu memaksakan agar terdakwa di hukum, karena saat kejadian terdakwa berada di dalam rumah bersama petugas Polisi dan TNI. Terdakwa Rois adalah pemeluk ajaran Sunni yang menjadi terdakwa dugaan pengeroyokan dan pembunuhan serta pembakaran sekitar 40 rumah milik warga pengikut ajaran Syiah dalam kasus Kerusuhan bernuansa SARA di Sampang pada bulan Agustus lalu di Madura. Dalam tragedi tersebut Hamama, salah satu orang pengikut syiah meninggal dunia dan Rois diduga otak dibalik kejadian tersebut. (han/abe)

Angka Perceraian Meningkat SAMPANG - Angka perceraian di Kabupaten Sampang sejak Januari hingga November 2012 meningkat dibanding pada 2011 lalu.

Sesuai data di Pengadilan Agama (PA) Sampang, sejak Januari hingga November 2012 tercatat 399 kasus perceraian, sementara pada 2011 lalu tercatat 393 kasus.

“Peningkatannya tidak terlalu signifikan. Untuk sementara, kasus perceraian pada Desember ini belum dihitung, karena masih bulan berjalan,” kata Panitera Muda Hukum PA Sampang Nur Kholis, kemarin.

Ia menjelaskan, kasus perceraian dibagi dua jenis, yakni cerai talaq yang berarti suami menggugat cerai istrinya, dan cerai gugat (istri yang menggugat cerai suami).

“Untuk cerai gugat, jumlah kasusnya sejak Januari hingga November 2012 sama dengan 2011 lalu, yakni 452 kasus,” ujarnya menerangkan.

Nur Kholis juga mengemukakan, penyebab penceraian di antaranya poligami yang tidak sehat, krisis moral, cemburu, kawin paksa, kesenjangan ekonomi, hingga gangguan pihak ketiga. (roy/msa)

BANGKALAN

7

RABU 19 DESEMBER 2012 NO.0018 | TAHUN I

TAHUN AJARAN 2013-2014

Program Jurusan di SMA Dihapus

yoyong/koran madura

IMAM BUCHORI - Imam Buchori saat menunjukkan surat undangan para pendukungnya yang enggan menggunakan hak pilihnya.

Hari ini, Sidang Perdana Gugatan Imam-Zain

BANGKALAN- Rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada Bangkalan di tingkat kabupaten sudah selesai dilaksanakan oleh KPU setempat.

Namun, proses lainnya yang terkait dengan pilkada justru akan dimulai. Yakni, sidang gugatan yang diajukan pasangan calon KH Imam Bukhori Kholil-Zainal Alim (Imam-Zain) ke KPU Bangkalan.

Sidang perdana gugatan tersebut akan dilaksanakan hari ini di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Ketua Tim Pengacara Pasangan Imam-Zain, Hai mengatakan, gugatan terhadap KPU Bangkalan sudah disampaikan ke PTUN Surabaya pada pekan lalu, tepatnya pada 13 Desember 2012.

“Kami sebenarnya berharap sidang PTUN segera dilaksanakan dan tuntas, sebelum KPU Bangkalan melakukan penetapan pemenang pilkada atau calon terpilih. Namun, hal itu ternyata tak tercapai,” katanya, kemarin.

Materi gugatan yang dilayangkan pasangan Imam-Zain itu masih berkaitan dengan proses pencoretan atau diskualifikasi kliennya sebagai peserta Pilkada Bangkalan dengan nomor urut 1.

“Kami memang menggugat KPU Bangkalan atas keluarnya SK pencabutan

terhadap SK penetapan pasangan ImamZain sebagai peserta pilkada,” ujarnya.

Selain itu, tim Imam-Zain juga sedang menyiapkan materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris DPC PKNU Bangkalan Muzakki yang juga tim pemenangan ImamZain menjelaskan, gugatan ke MK juga akan didaftarkan pada hari ini. ”Kami juga masih mengejar hasil dari laporan kami ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mudahmudahan bisa segera ada keputusan,” katanya.

Berbagai langkah ditempuh tim Imam-Zain itu sebagai bentuk ”perlawanan” karena didiskualifikasi pada Pilkada Bangkalan 12 Desember 2012 lalu.

Sementara itu, Ketua KPU Bangkalan Fauzan Djakfar menjelaskan, pihaknya siap dengan berbagai konsekwensi atas keputusan yang telah diambilnya, termasuk diperkarakan ke PTUN, MK, maupun DKPP. Ia tetap yakin keputusan mendiskualifikasi Imam-Zain berdasarkan putusan PTUN Surabaya 5 Desember 2012 itu merupakan langkah yang benar.

Fauzan juga mengemukakan, sesungguhnya hanya peserta pilkada yang bisa mengajukan gugatan sengketa pilkada ke MK. Sementara Imam-Zain bukan peserta Pilkada Bangkalan. ”Namun, semuanya terserah MK.

Kalau MK menerima gugatan Imam-Zain dan memprosesnya, kami siap mengikuti segala prosesnya hingga selesai,” pungkas Fauzan. (mad/abe) Tidak terima dengan putusan KPUD Bangkalan yang mendiskualifikasi pasangan Imam-Zain, KPUD digugat atas surat keputusan pencoretan tersebut.

Ketua Tim Pengacara Pasangan Imam-Zain, Hai mengatakan gugatan terhadap KPUD Bangkalan sudah disampaikannya ke PTUN Surabaya pada pekan lalu. Sehari setelah Pilkada Bangkalan dilaksanakan 12 Desember 2012. ”Hari Kamis, 13 Desember gugatan kami sampaikan ke PTUN,” ujar Hai. Dia berharap sidang PTUN segera dilaksanakan sebelum penetapan pemenang atau calon terpilih, namun hal itu tak tercapai.

PTUN Surabaya kemudian menjadwalkan sidang perdana atas gugatan itu pada hari ini (19/12). ”Hari ini sidang perdananya. Intinya kami menggugat KPUD Bangkalan atas SK pencabutan terhadap SK penetapan pasangan Imam-Zain sebagai peserta pilkada,” terang Hai. Di sisi lain, tim Imam-Zain juga tengah memersiapkan materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Muzakki, Sekretaris Jendral PKNU Bangkalan yang juga tim pemenangan Imam Zain mengungkapkan gugatan ke MK juga akan dimasukkan hari ini. Dengan demikian, kubu Imam-Zain menempuh dua jalur

untuk memerjuangkan keterlibatannya dalam Pilkada Bangkalan yang sudah dilaksanakan. ”Kami juga masih mengejar hasil laporan kami ke DKPP (Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu). Mudah-mudahan bisa segera ada keputusan,” tandas Muzakki saat ditemui di Posko Pemenangan Imam-Zain. Berbagai langkah ditempuh tim Imam-Zain sebagai bentuk ”perlawanan” karena didiskualifikasi pada Pilkada Bangkalan 12 Desember 2012 lalu.

Menanggapi berbagai upaya yang dilakukan kubu Imam-Zain, Ketua KPUD Bangkalan Fauzan Djakfar menyatakan dirinya siap dengan berbagai konsekwensi atas keuptusan yang telah diambil. Termasuk diperkarakan di PTUN, MK maupun DKPP. Fauzan tetap yakin bahwa keputusan mendiskualifikasi Imam-Zain berdasarkan putusan PTUN Surabaya 5 Desember 2012 adalah langkah yang benar.

Terkait gugatan pada MK, Fauzan menjelaskan sesungguhnya hanya peserta pilkada saja yang bisa menggugat sengketa pilkada. Itu berarti pasangan calon Imam-Zain sesungguhnya tidak berhak menggugat KPUD Bangkalan. ”Tapi semua terserah MK. Kalau MK menerima gugatan Imam-Zain dan memprosesnya, kami siap untuk mengikuti segala prosesnya hingga selesai,” pungkas Fauzan. (mad)

Penggunaan Obat Terlarang

Penyalahgunaan Narkotika Terus Mengintai Madura BANGKALAN – Penyalahgunaan narkoba terus mengintai Madura. Di Bangkalan, sepanjang tahun 2012 ini tercatat 34 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).

Dari puluhan kasus tersebut, Polres memeroses 42 orang, 1 diantaranya perempuan. Kasus narkoba tersebut terjadi di 18 kecamatan. Delapan belas kasus diantaranya berada di wilayah Kecamatan

Socah.

Kasat Narkoba Polres Bangkalan AKP Susanto melalui KBO Resnarkoba Iptu Hery K, menuturkan, 30 kasus sudah divonis bersalah menurut hukum. Para pelaku narkoba baik sebagai pengedar maupun pembeli dimondokkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bangkalan.

Sebagian lainnya menjadi warga binaan di Lapas Narkotika Pamekasan.

Data di Polres Bangkalan menyebutkan, 4 kasus narkoba saat ini masih dalam proses penyidikan. Untuk pelaku narkoba yang sudah mendapat vonis dari Pengadilan Negeri, terpidana narkoba mendapat Hukuman 4 tahun penjara dan denda mulai seharga ratusan ribu rupiah hingga miliaran rupiah. “Para terpidana itu memiliki profesi yang beragam, mulai dari petani, pegawai, nelayan, dan ada

juga yang mahasiswa,” Hery menjelaskan.

Para pelaku narkoba di Bangkalan mengaku kepada petugas bahwa narkoba diperoleh dari koleganya di Kalimantan, Jakarta dan Surabaya. Untuk ini, Polres Bangkalan mengantisipasi masuknya narkoba dengan mengawasi jalur yang dianggap rawan seperti pelabuhan dan Jembatan Suramadu.(dn/mad/dit/abe)

Blokade Dibuka Satu Arah

Arus Lalu Lintas di Depan KPU Mulai Lancar BANGKALAN - Blokade jalan dua arah di depan Kantor KPU Bangkalan yang berlangsung hampir seminggu lebih, kemarin, mulai dibuka, meskipun baru satu jalur untuk dua arah.

Di sebagian ruas jalan itu dibatasi balok kayu di tengah jalan sebagai pembatas. Kondisi tersebut membuat arus lalu lintas di jalur tersebut mulai lancar, meskipun tetap lambat, karena para pengendara kendaraan roda dua dan empat harus berhati-hati saat berpapasan.

Namun, para pengguna jalan tetap senang atas dibukanya blokade jalan tersebut, meskipun baru pada satu jalur untuk dua arah. Mereka menilai kondisi yang kurang mengenakkan tersebut

DEMO

yoyong/koran madura

- Ratusan massa mencoba menerobos kawat berduri didepan kantor KPU Bangkalan pada saat kerusuhan beberapa saat lalu.

masih wajar.

“Jika keadaan sudah memungkinkan, saya berharap blokade jalan di depan KPU tersebut secepatnya dibuka, karena merugikan para pengguna jalan,” kata supir MPU jurusan Kamal-Pamekasan, Rifai, kemarin.

Sementara itu, menurut seorang petugas keamanan yang masih berjagajaga di depan Kantor KPU Bangkalan, blokade satu jalur itu masih akan tetap dipertahankan selama situasi dinilai belum kondusif.

Sudah hampir seminggu ini, jalan raya di depan Kantor KPU Bangkalan diblokade, akibat kerusuhan massa yang tidak puas terhadap pelaksanaan tahapan pilkada setempat.

Selama diblokade, arus lalu lintas diarahkan melalui melalui Jl. Halim Perdana Kusuma. (dit/abe)

BANGKALAN - Rencana pemerintah untuk menghapus program penjurusan pada sekolah menengah atas (SMA) diyakini akan terlaksana pada tahun depan (tahun ajaran 2013-2014).

Namun, secara pasti bentuk aplikasinya belum diketahui. Pasalnya, masih dalam tahap uji publik yang akan diadakan tindakan dan perencanaan lanjutan.

Sistem pengajarannya pun tidak seperti dulu yang terjurus pada suatu program tertentu, misalnya program IPS, IPA dan Bahasa yang telah dikenal selama ini. Penjurusan semacam itu akan hilang dan akan digantikan dengan sistem pengelompokan mata pelajaran (mapel) yang diminati. Hal itu akan diterapkan pada kurikulum tahun ajaran 2013-2014.

“Nantinya di SMA akan ada mapel wajib dan mapel pilihan,” kata Kabid SMP/SMA Dinas Pendidikan Bangkalan Abdullah Mu’ad, kemarin.

Alasan penghapusan itu karena pelajaran SMA masih bersifat umum, sehingga siswa lebih baik diberikan kebebasan memilih mapel sesuai keinginannya sendiri.

Sistem itu juga untuk menghilangkan diskriminasi saat lulusan SMA mendaftar ke perguruan tinggi. Siswa jurusan IPA bisa mendaftar ke program studi sosial dan bahasa, sementara siswa jurusan IPS tak bisa mendaftar ke program studi yang bersifat eksak.

Dengan penghapusan jurusan tersebut, pemerintah berharap tidak ada pendikotomian lagi terhadap sebuah program jurusan.

Setiap mata pelajaran yang dipilih tentunya sesuai bakat dan potensi yang ada pada diri siswa.

Penerapannya pun akan dilakukan di tingkat SMA mulai kelas X, XI dan XII. Sementara untuk tingkat sekolah dasar akan diterapkan pada kelas I dan IV, dan tingkat sekolah menengah pertama (SMP) diterapkan di kelas VII. Hal senada juga disampaikan oleh Kasie Kurikulum SMP/SMA Dinas Pendidikan Bangkalan Risman.

Menurutnya, saat ini waktunya kurikulum berubah.

Kondisi sosial dan ekonomi sudah berbeda. jika tetap diterapkan kurikulum lama, tentunya akan tertinggal dengan negara yang lain.

“Di negara maju, sudah tidak dipakai kurikulum seperti sekarang. Setidaknya, kita bisa mengikuti sistem pendidikan negara maju, agar tidak tertinggal. Dan itu terbukti berhasil,” ungkapnya.

Namun, kata Risman, bentuk kurikulum baru masih dalam tahap uji publik. Tiga tahun ke depan, kurikulum akan berubah menjadi baru. Untuk sementara, pemerintah masih belum menspesifikasi secara teknis mata pelajaran yang akan diikuti oleh siswa. (ori/abe)

PENERAPAN PP 71/2010

Pemkab Segera Terapkan Manajemen Basis Akrual BANGKALAN - Untuk menjalankan manajemen keuangan daerah yang baru, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan mensosialisasikan manajemen basis akrual yang merupakan amanat PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kepada semua pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat, kemarin.

Kabag Keuangan Setda Bangkalan Ahmat Hafid menjelaskan, manajemen basis akrual ini akan diterapkan selambat-lambatnya pada 2014 mendatang. Sosialisasi harus dilakukan sebagai langkah awal sebelum PP ini diterapkan secara serentak.

“Saat ini ada dua basis yang kami anut yaitu, basis kas dan menuju akrual. Basis ini masanya 4 sampai 5 tahun saja,” katanya, kemarin.

Menurutnya, saat ini manajemen keuangan seharusnya sudah menerapkan basis keuangan akrual.

Sebab, basis tersebut lebih akuntabel, transparan dan komprehensif. Basis akrual itu sudah diterapkan di setiap perusahaan besar. “ Sistem pencatatan transaksinya benar-benar dilakukan secara profesional,” imbuhnya.

Basis akrual sendiri merupakan fitur pencatatan di mana transaksi sudah dapat dicatat, karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya, walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.

“Kami berharap Pemkab Bangkalan benar-benar menerapkannya pada 2014 nanti,” terangnya.

Sosialisasi yang rencananya berlangsung selama dua hari itu juga menghadirkan Ketua LPFE Universitas Airlangga, Sri Ningsih, SE, MSi, sebagai nara sumber.

Manfaat manajemen akuntansi berbasis akrual ini antara lain, memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan daerah. Disamping itu, juga mampu menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.

Manfaat lainnya adalah evaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan capaian tujuan bisa dilakukan dengan akurat. Pendapatan diakui saat terjadinya transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima.

Selain itu, setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi. Tak hanya itu, adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi resiko kerugrafis by ahmed david gian.. (ori/abe)

8 TERKAIT DANA Rp 26 TRILIUN

DPR Minta Penjelasan Soal Setoran ke IMF JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) merasa heran dengan langkah pemerintah yang menyetorkan dana sekitar Rp 26 triliun kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Padahal, DPR belum memberi persetujuan. “Ini yang kami sesalkan, sampai saat ini pemerintah belum bisa memberikan penjelasan yang komprehensif soal itu,” kata anggota Komisi XI DPR RI dari F-PDI Perjuangan, Arif Budimanta di Jakarta, Selasa, (18/12).

Hingga saat ini, DPR belum pernah memberikan persetujuan terkait setoran ke lembaga keuangan internasional ini. Karena, DPR sama sekali belum membahasnya.

“Saya sudah cek laporan keuangan pemerintah di semester I Tahun 2012, tidak ada dana penyertaan modal untuk IMF. Komisi XI DPR tidak pernah melakukan proses persetujuan di dalam APBN 2012 maupun APBN-P 2012,” ujar Direktur Eksekutif Megawati Institut ini.

Namun diakui Arif, Komisi XI DPR memang pernah menyetujui penyertaan modal untuk lembaga selain IMF. Diantaranya, Asian Development Bank (ADB), International Bank for Reconstruction, Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Fund. Persetujuan itu pun dengan catatan Menteri Keuangan atau pemerintah menyampaikan kepada DPR tentang apa saja yang telah dan akan diberikan kepada bangsa Indonesia terkait penyertaan modal tersebut. Sebab, modal yang disertakan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mestinya, sambung politisi PDI Perjuangan ini, pemerintah bukan sekadar meningkatkan jumlah penyertaan modal. Lebih dari itu, harus meningkatkan proses negosiasi program-program yang akan dikerjasamakan antara Indonesia dengan lembaga-lembaga donor. “Dana hibah yang kita terima umumnya untuk matriks kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau sistem informasi. Untuk apa itu? Padahal rakyat butuh arus lalu-lintas orang dan barang, perbaikan sekolah, juga pasar yang lebih baik,” imbuhnya Sementara itu, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai, penyertaan modal Indonesia di IMF itu berawal dari restrukturasi di lembaga itu. “Ketika Bank Dunia melakukan restrukturisasi, IMF juga dipaksa untuk melakukan hal yang sama karena dianggap gagal dalam mengambil peran restrukturisasi di berbagai negara dan peranan Amerika Serikat terlampau dominan,” ungkapnya Lebih jauh Noorsy mengatakan, restrukturisasi mengharuskan kuota sejumlah negara ditingkatkan. Walaupun perubahan kuota juga tetap tidak mengubah posisi Amerika Serikat. “Sebagai anggota memperoleh peningkatan kuota dari 0,85 menjadi 0,87. Peningkatan kuota itu dibarengi dengan kewajiban menyetor sejumlah dana,” paparnya Menurut Noorsy, tidak ada kewajiban bagi Menteri Keuangan menjelaskan ke DPR mengenai akan dialokasikan ke lembaga mana saja duit APBN tersebut. Dana yang disetujui sifatnya gelondongan. “Nggak perlu. Karena itu sudah diperjanjikan bagian dari ratifikasi bahwa yang namanya anggota IMF salah satunya Indonesia,” tukasnya Pada zaman Soekarno, kata Noorsy, Indonesia keluar dari IMF, karena IMF menjadi alat kekuatan kapitalis.

“Kalau sekarang dalam konteks global, orang Indonesia merasa tidak layak kalau tidak menjadi anggota IMF. Walaupun dalam kenyataan IMF merugikan Indonesia,” tuturnya.

Noorsy menambahkan, keuntungan bagi Indonesia hanya moneter kualitatif, bukan moneter kuantitatif. Sehingga IMF dalam perannya tidak pernah berhasil mengatasi pengangguran. “Peranan moneter berarti peranan inflasi, peranan tingkat suku bunga, peranan nilai tukar.

Inflasi, suku bunga dan nilai tukar itu mempengaruhi pengangguran. Mempengaruhi pertumbuhan berkualitas.

Menjadi anggota IMF itu soal harga diri dan percaya diri.

Jadi, ada rasa minder atau rendah diri kalau keluar dari IMF,” pungkasnya. (gam/cea/abe)

EKONOMI

RABU 19 DESEMBER 2012 NO.0018 | TAHUN I

BI Harus Selektif Terapkan Aturan Basel III JAKARTA - Bank Indonesia (BI) harus hati-hati dan selektif menerapkan aturan Basel III. Penerapan aturan Basel III yang terlalu dini justru tidak menguntungkan perkembangan industri perbankan nasional.

“Perbankan besar apalagi Tbk tidak ada masalah. Yang masalah bank kecil dengan modal lemah,” ujar pengamat ekonomi Ec-Think Indonesia, Telisa Feliyanti di Jakarta, Selasa (18/12).

Secara teknis, peraturan Basel III itu sendiri menekankan adanya perubahan struktur permodalan pada masing-masing bank. Kondisi tersebut ditambah dengan tambahan capital conservation buffer, countercyclical capital buffers, leverage ratio, dan penguatan manajemen likuiditas.

Untuk struktur permodalan, BCBS menaikkan rasio minimum tier 1 dari

4% menjadi 6% dan menaikkan kebutuhan minimum common equity (core tier 1) dari 2% menjadi 4,5%. Peraturan kenaikan core tier 1 ini dilakukan secara bertahap, sebelum 2013 sebesar 2%, mulai 1 Januari 2013 sebesar 3,5%, per 1 Januari 2014 sebesar 4%, dan setelah 1 Januari 2015 sebesar 4,5%.

Pada Basel II capital conservation buffer tidak ada, sedangkan pada Basel III bank diwajibkan menyediakan capital conservation buffer sebesar 2,5% dalam kondisi normal. Namun, dalam kondisi stress, capital conservation buffer ini dapat ditarik untuk menyerap kerugian. Besaran capital conservation buffer ini pun diterapkan secara bertahap. Sebelum 2016 sebesar 0%, mulai 1 Januari 2016 sebesar 0,625%, per 1 Januari 2017 sebesar 1,25%, per 1 Januari 2018 sebesar 1,875%, dan setelah 1 Januari 2019 sebesar 2,5%.

Sejauh ini, ada sekitar sebelas bank yang memiliki Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) masih di bawah ketentuan Basel III. Bank kecil jelas dia akan tidak akan mampu memenuhi ketentuan per-

modalan sesuai syarat Basel III. “Di basel III, pilarnya tidak hanya modal tetatpi juga likuiditas dan disiplin pasar,” jelas dia.

Secara umum kata dia, industri perbankan nasional sudah siap dengan penerapan Basel III. Penerapan Basel III ini sangat positif karena perbankan memiliki kemampuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan disiplin pasar. “Perbankan lebih siap terhadp krisis,” tutur dia.

Dia mengakui, bank kecil harus rela merger atau akuisisi untuk memperkuat permodalan jika mereka tidak bisa menaikkan kinerja modalnya sendiri. Karena itu, perbankan nasional harus mempersiapkan diri mulai sekarang. “Memang di awal bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi sedikit tetapi dalam jangka panjang positif,” tegas dia.

Menurut Telisa, hanya 10 % dari total bank di Indonesia yang belum siap dengan aturan Basel III ini. “Jadi masih bisa dibantu untuk siap dan dicarikan solusinya,” tutur dia.

Karena itu, BI dan OJK harus membuat rencara strategis jangka panjang.

“Bagaimana membantu bank kecil ini

reposisi untuk perkuat modal. Merger dan akuisisi jadi pilihan. Kita harus meningkatkan kinerja bank kita termasuk SDM. Bersiap dengan transparansi dan disiplin pasar yang harus meningkat,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Department Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Mulya E Siregar berharap agar perbankan nasional menerapkan Basel III, yakni di tahun 2013. Dengan adanya Basel III membuat perbankan akan lebih aman dalam menjalankan bisnisnya, meski di tengah terjadinya krisis keuangan, penerapan basel III oleh perbankan menjadi penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan perbankan Indonesia. Namun, BI tidak memaksa agar perbankan tanah air terburu-buru untuk menerapkan basel III di 2013.

Sebab, batas penerapannya sendiri masih sampai tahun 2019. “Tujuan Basel III itu pada dasarnya agar perbankan punya pengaman ketika terjadi krisis, dan membuat perjalanan perbankan itu lebih lembut, dibandingkan tidak menerapkan Basel III,” pungkas dia. (gam/abe)

BIAYAI INFRASTRUKTUR

Pemerintah Genjot Penawaran Obligasi JAKARTA-Selain menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah akan mengupayakan pembangunan infrastruktur dengan mengeluarkan obligasi. Langkah ini ditempuh karena dana yang tersedia di APBN tidak memadai untuk membangun infrastruktur secara optimal.

Hal ini seperti dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa dalam simposium bertajuk Indonesia Infrastructure Outlook 2013 di Four Season Hotel Jakarta, Selasa (18/12). “Pada APBN (2013), pemerintah memang lebih fokus pada belanja modal untuk infrastruktur. Tetapi, pembangunan infrastruktur tidak mungkin dengan menggunakan APBN saja,” kata Hatta.

Menurut Hatta, saat ini Indonesia berpotensi untuk menerapkan skema pembiayaan infrastruktur yang tidak melulu menggunakan dana dari APBN. “Pemerintah bisa mengeluarkan obligasi yang bisa dibeli oleh rakyat. Jadi, tidak saja dibiayai dari APBN,” tegasnya.

Rencana pemerintah untuk mencari pola lain dalam membiayai infrastruktur tersebut, jelas Hatta, tidak terlepas dari banyaknya masukan dari pengamat

yang mengungkapkan bahwa anggaran infrastruktur yang ideal adalah 5 persen dari APBN. “Tetapi, ternyata anggaran belanja infrastruktur kita sekarang ini sudah sebesar Rp 438,1 triliun atau sudah mendekati 5 persen,” ucapnya.

Sementara itu, kata Hatta, fokus pembiayaan infrastruktur dari dana APBN akan lebih mengarah pada pembangunan waduk, irigasi, infrastruktur desa hingga penyediaan air bersih. “Perusahaan BUMN juga sangat perlu untuk mengeluarkan obligasi, karena rakyat juga butuh untuk mendapatkan obligasi dari BUMN. Bisa dengan mengeluarkan obligasi infrastruktur, reksadana penyertaan terbatas atau private equity fund,” paparnya.

Hatta menambahkan, pemerintah tengah berupaya meninggalkan pola pembiayaan infrastruktur dengan mengandalkan utang luar negeri. “Sebelumnya kita lebih banyak dibiayai Jepang dan Prancis, makanya sekarang perlu adanya pola-pola pengembangan dalam pembiayaan,” ujarnya.

Usaha memaksimalkan pembangunan infrastruktur, menurut Hatta, sekaligus merupakan upaya pemerintah dalam menekan gap kemiskinan di masyarakat dan persiapan menuju Masyarakat Ekonomi Eropa (MEA) 2015.

“Kita tentunya tidak hanya menginginkan menjadi pasar, tetapi ingin menjadi basis produksi,” imbuhnya.

Dukung Jokowi Terkait dengan rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Hatta mengaku mendukung sejumlah program yang telah diusung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. “Programprogram Pemerintah DKI harus kita dukung, karena ini akan menyelesaikan kemacetan. Integrated transportasi itu penting, salah satunya adalah MRT,” tegasnya.

Hatta meyakini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta bisa bersinergi dalam pembangunan MRT. “Kita harus duduk sama-sama. Harus bisa dipecahkan. Dananya juga dari APBN dan APBD juga dari APBN. Jadi, harus bisa selesai,” katanya.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Gubernur DKI Bidang Tata Ruang dan Transportasi, Rudi Siahaan mengatakan saat ini Pemerintah DKI Jakarta tengah mengkaji pengembangan jalur khusus untuk angkutan umum. Sedianya, rencana ini akan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DKI Jakarta yang sedang dirumuskan. “Ke depannya, jalur busway

tidak hanya bisa digunakan oleh bus TransJakarta. Tetapi, kami akan memberi peluang bagi angkutan umum seperti Metromini dan Kopaja untuk bisa beroperasi di jalur busway,”jelasnya.

Dia mengatakan, pelayanan terhadap penumpang Metromini dan Kopaja tersebut paling tidak setara dengan layanan yang selama ini diterapkan TransJakarta. “Layanan standar ini tentunya perlu dukungan finansial dari perbankan. Perlu ada kerjasama antara operator bus dengan stakeholder lainnya untuk mempercepat ini,” ujarnya.

Dia menegaskan, standar minimal layanan itu terkait dengan ketinggian kendaraan, pendingin udara (AC) dan jaminan jalur tempuh minimal 10 menit antarhalte. Langkah terobosan lainnya di bidang transportasi, kata Rudi, dalam jangka pendek Gubernur Joko Widodo akan menambah 1.000 unit bus TransJakarta.

Sebagaimana diketahui, pemerintah DKI Jakarta memperkirakan APBD 2013 akan mencapai Rp46 triliun atau lebih besar dari tahun ini yang hanya Rp40 triliun. Lebih lanjut Rudi menambahkan, UU No. 27/2007 menyebutkan bahwa DKI Jakarta merupakan ibukota negara, sehingga baik atau buruk Jakarta mencerminkan Indonesia. (bud/abe)

OPINI

9

RABU 19 DESEMBER 2012 NO.0018 | TAHUN I

Salam Songkem

Tri Faksi Partai Demokrat Harus Duduk Bersama

Kedaulatan Rakyat atau Kedaulatan Penguasa?

Oleh: Ajimudin el Kayani|Pengamat masalah sosial politik tinggal di Madura

T

iga faksi yang berseberangan di Partai Demokrat lebih baik duduk bersama. Sesuai berita yang berkembang, ada tiga mazhab di internal Demokrat. Pertama, mazhab Anas Urbaningrum, mazhab Andi Malarangeng, dan Marzuki Ali. Ada satu faksi lagi sebenarnya, mazhab nothing to lose, Ruhut Sitompul.

Mereka empat mazhab yang berbeda pendapat.

Bertarungnya empat mzahab di garis orbitnya masing-masing ini bisa selesai dan tidak mengganggu jika SBY bisa mengakomodasi mereka. Seolah-olah, meminjam istilah NU, ada islah. Dalam bahasa NU, SBY dalam kapasitas sebagai ketua dewan pembina sesungguhnya menjadi syuriah. Di sinilah fungsi SBY terlihat, sebagai pembina yang memiliki tugas membina. Membina tidak sama dengan mendiamkan.

Dari sisi politik retaknya awak perahu Demokrat menguntungkan partai lain. Masalahnya, SBY presiden dan lainnya pejabat maupun wakil rakyat. Baik presiden, pejabat negara dan anggota DPR yang terhormat, tak lebih dari pelaksana amanat penderitaan rakyat.

SBY tidak bisa memerankan diri sebagai Sanu dalam novel Motinggo Busye, Invinita Kembar. SBY hanya memiliki dua pilihan. Pertama, SBY menyelesaikan masalah di internal Demokrat yang terbelah ke dalam faksi-faksi yang berbeda itu. Kedua, SBY sebagai kepala negara mempunyai tugas negara yang melekat pada SBY. Jika dua hal tersebut tidak bisa diselesaikan secara bersamaan, maka mutlak SBY harus memilih salah satunya, Demokrat, atau bangsa.

Dari sisi kedaulatan, sesungguhnya rakyat tidak peduli Demokrat utuh atau retak. Sebab yang diperlukan rakyat adalah kemaslahatan umat. Bahkan rakyat juga tidak peduli apakah Demokrat itu ada atau tidak ada sama sekali. Namun karena terlanjur ada meski mungkin retak adanya, SBY selaku dewan pembina Demokrat dan kepala negara, Demokrat di mata rakyat perlu menyelesaikan masalahnya. Kecuali, SBY ingin Demokrat berjalan seperti apa adanya saat ini bukan berlalu seperti apa yang diinginkan nanti.

Berlikunya keretakan Demokrat karena sandra-menyandra antarkader. Seolah-olah, masing-masing kader memiliki masalahnya sendiri dan diketahui kader yang lain, yang tidak terlibat ke dalam pusaran masalah Demokrat. Ruhut Sitompul misalnya, tanpa beban mengatakan apa saja yang dia mau dan melampaui batas etika politik. Dari sisi psikologis, tanpa ada permasalahan dengan Ruhut, mengikuti komentar Abang Poltak di televisi terus terang agak “menjengkelkan”. Tetapi di sinilah kebebrhasilan Ruhut dalam menciptakan karakter politiknya yang berbeda dengan yang lain, yang penuh beban.

Di sinilah SBY perlu hadir untuk mendamaikan kader-kadernya bila konflik internal Demokrat ini bukan salah satu strategi untuk memajukan demokrat di masa mendatang. SBY, boleh jadi akan memungut sosok yang berkualitas dan menang dalam pertarungan di internal politik Demokrat sebagai orang yang dipercaya seutuhnya untuk “mengamankan” SBY. =

Bongkar Pasang P-MU

P

ersepam MU mendapat tempat di sebagian penggemar sepak bola Madura. Tim ini lolos di ISL dengan keringat, daya, dan dana. Dalam perjalanan pun berdarah-darah karena harus berganti pemain bahkan pelatih untuk menjadikan P-MU menjadi lebih baik, berkualitas, dan keluar sebagai winner.

Tetapi ada pernyataan yang sedikit memberi arti bahwa di internal P-MU tidak sepenuhnya kompak. Pelatihnya, Abah Taqim, mundur karena merasa ditekan. Penekanan muncul dari supporter dan manajemen. Katakanlah begitu atau tidak begitu tetapi ada satu sinyal yang bisa ditangkap, ketidakkompakan. Ada rasa tidak percaya antara yang menonton, pemain, pelatih, dan tidak menutup kemungkinan manajemen juga ragu.

Penyakit terbesar dalam sepakbola di Indonesia tidakadanya kebersamaan dan kesadaran bahwa bola itu bundar. Tetapi banyak pihak menggunakan caranya sendiri sebagai yang paling bisa.

Sepakbola dan olahraga pada umumnya tidak lagi menyehatkan masyarakat. Tetapi olahraga telah beralih fungsi menjadi ring untuk satu kemenangan. Bila kekalahan yang diraih, ada yang harus dikorbankan di arena ini.

Banyak yang memandang olahraga tereduksi politik dan seperti hukum, sepakbola dan olahraga lainnya tidak selalu tegak berdiri karena politik menjadi panglima. Namun demikian P-MU pantas mendapat dukungan meski bendera yang dikibarkan untuk dan atasnama Madura meski yang bermain bukan warga Madura, bahkan bukan warga Indonesia.

Jika P-MU menang melawan Deltras sore ini, senang pasti ada karena menang dan lolos menuju laga berikutnya. Jika P-MU kalah, senang juga ada. Tetapi senang karena menang dan girang karena kalah sama dan berbeda. Sama karena sama-sama senang dengan alasan yang berbeda-beda. Senang pertama karena P-MU menang dan mendapat tiket untuk masuk di putaran berikutnya.

Senang karena kalah juga lantaran P-MU tidak diam untuk membuat dirinya tidak kalah.

Tetapi sedih juga jika menang dan tidak menang. Sedih karena tidak semua pemain berasal dari Madura. Pertanyaan besar apakah sekitar 4 juta warga Madura tidak adakah 22 pemain yang hebat. Sedih tidak menang lantaran derap P-MU bergelombang.

Menang atau kalah pada akhirnya sesungguhnya pemahaman yang diperlukan adalah kesepahaman bersama bahwa P-MU telah bermain sangat baik, apapun hasilnya dan berapapun skornya.

P-MU sesungguhnya seperti lembaga pendidikan. Sebagai sekolah, sepakbola harus didukung pemain, penonton, wasit, manajemen, dan lapangan yang memadai serta terintegrasi pula.

Sepanjang penyanggahnya mengalami disintegrasi, sepakbola di P-MU dan di manapun tidak akan pernah maju. Indonesia buktinya, sebagai cermin besar sepakbola dalam negeri ini bukan repot dengan sepakbola melainkan dengan keributan lembaga induk yang terbelah dari pusat.

Kedewasaan berolahraga dan berspekbola mutlak diperlukan agar P-MU tidak menjadi simalakama. Betapapun usaha besar telah dilakukan siapapun untuk membuatnya menjadi menang dan kemenangan itu akan tiba jika di intra-relasi penyanggahnya utuh terintegrasi untuk satu tujuan yang ingin dicapai. Yang perlu dipahami bersama juga bahwa olahraga bukan lembaga politik. =

A

S

aya tertarik dengan kearifan falsafah politik yang dipegang oleh Presiden Indonesia saat ini. Dalam gemuruh angin hukum yang silang sengkarut, ia tetap berpegang teguh untuk membatasi diri kepada kewenangan yang diberikan saja. Sehingga hukum tidak terintervensi oleh kekuasaan politik yang penuh dengan kepent ingan ideologis dari golongan tertentu.

Dalam hal ini kita patut menimbang ulang bahwa pada masingmasing disiplin memiliki kebenarannya sendiri. Kebenaran politik tidak berlaku dalam kebenaran hukum, kebenaran ilmiah-akademik tidak cocok bila akan dipakai untuk menghakimi seseorang yang mencuri sebiji semangka, kebenaran Islam juga tidak akan pantas untuk dijadikan ukuran bagi kebenaran yang ada dalam agama lain.

Andaikata presiden menggunakan kuasanya melampaui yang diamanatkan maka sepanjang masa, sejarah akan menulis hal itu sebagai suatu tragedi, betapa logika bernegara yang kita bangun tidak ubahnya seperti alat bermainnya anak-anak yang ketika ada yang menangis, lalu datang orang yang merasa dirinya lebih dewasa akan meminta hak anak lainnya untuk sekedar menenangkan si nangis.

Lalu kedewasaan berfikir kita akan dicatat sama dengan dunia Romawi kuno di mana kebenaran serta

kekuasaan hanya berada dan menjadi monopoli suatu golongan saja.

Apa yang dilakukan oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan tindakan logis, benar, tepat dan adil dalam kapasitasnya sebagai presiden baik secara normative maupun secara kognitif. Akan tetapi kebenaran tersebut tidaklah secara otomatis berguna bagi orang lain atau rakyat (Romo Magnis Soseno).

Dan pada tingkat inilah heboh para elit masyarakat dan kalangan media mendasarkan legitimasi dan menggantungkan permainan logikanya.

Banyak tokoh selalu mengumandangkan hukum dan pasal-pasal yang menguntungkan saja tanpa menyelami bagaimana situasi dan psikologi hukum, belum lagi ketika hukum itu hendak dilaksanakan di dalam ruang dan waktu tertentu dengan segala situasi yang mengiringi.

Dalam kondisi di mana semua kalangan menggunakan azas opportunitas ini, orang-orang menciptakan wacananya sendiri lalu dipublikasikan, yang mana individu dan lembaga-lembaga negara tampak benar bahkan ada yang seolah paling benar di antara lainnya. Tidak ketinggalan pula show of force di jalanan mulai meruncing ulasan media, di mana hal itu semakin mempertajam lidah tokohtokoh di Jakarta. Dan pembentukan image publik ini mengantarkan pesan bahwa fenomena kuatnya bobot kasus hukum tersebut, seperti hendak mengatakan “bahwa carut marut pengelolaan hukum di negeri ini, harus dihadapi dengan apa yang disebut sebagai diktator massa” oleh John Stuart Mill.

Di luar kepentingan benar atau salah dari apa yang diributkan oleh orang-orang besar tersebut, kita menangkap adanya sebuah fenomena birahi “ketenaran” dan tampilnya kekuatan “nafsu”. Keterkenalan menjadi penting karena dalam logika orang Indonesia, untuk menuju sukses harus terkenal dan memiliki banyak jaringan

(sindikasi). Kebiasaan atau kebenaran yang berlangsung di dalam regulasi sosial kita selalu bersandar kepada keterkenalan tersebut, yang dengan hal ini pertimbangan ilmu, skill dan kejujuran telah kehilangan maknanya. Kemudian tampilnya kekuatan “nafsu” yang melebihi nalar rasionalitas umum itu nampak dengan jelas di dalam usaha pembelaan yang over dosis dan seolah subyek yang dibela begitu putih bersih seperti kapas. Thomas Hobbes pernah melihat gejala semacam ini dan menyebutnya sebagai “nafsu

Haru biru hukum dan politik akhir-akhir ini menampilkan pemandangan yang luar biasa dan mengesankan bahwa negeri ini seperti hanya milik mereka, yang bisa dibelokkan sesukanya. Begitu mudah amanat rakyat dikhianati dan begitu mudah hukum dipelintir patah-patah seperti tarian atau goyang ngebor, sehingga keadilan menjadi sangat mahal melebihi mahalnya ongkos kemerdekaan tertinggi dalam diri individu” yang merupakan nafsu mempertahankan diri dari kekalahan atau kematian.

Haru biru hukum dan politik akhir-akhir ini menampilkan pemandangan yang luar biasa dan mengesankan bahwa negeri ini seperti hanya milik mereka, yang bisa dibelokkan sesukanya. Begitu mudah amanat rakyat dikhianati dan begitu mudah hukum dipelintir patah-patah seperti tarian atau goyang ngebor, sehingga keadilan menjadi sangat mahal melebihi mahalnya ongkos kemerdekaan.

Orang-orang yang tidak memiliki

uang dan kekuasaan, selalu dijadikan tumbal dari pencapaian kuasa dan penegakan hukum. Banyak orang mati atau terekskusi karena gagasan orang lain, banyak pula orang menjadi miskin karena keserakahan orang lain. Dan orang lain tersebut adalah kita yang merasa lebih baik dan berharga, sedangkan yang lain lebih rendah lalu pantas dilenyapkan. Maka itulah yang terjadi manakala relasi pengetahuan dan kekuasaan mengenyampingkan moral kerakyatan yang adil.

Keadilan memang sulit untuk diraba secara nyata karena keadilan hanya ada dalam nurani setiap individu dan tidak dapat diambil oleh kepastian benar dan salah di ruang pengadilan. Ia hanya bisa diukur oleh integritas individu dan moral, terutama aparat hukum itu sendiri.

Hakim yang kesadaran moralnya rendah, hanya akan melahirkan putusan-putusan menyakitkan dan membunuh yang tidak bersalah secara perlahan. Ilmu ukur yang dapat membantu mewujudkan keadilan bisa kita lihat pada nilai manfaat yang dihasilkan. Hasil putusan itu hendaknya lebih kepada kehendak umum masyarakat yang sebenarnya, bukan kehendak media atau segelintir aktivis saja.

Negara hukum yang kita banggakan ternyata pada praktiknya telah banyak mendiskriminasi rakyat, menumbuhkan stratifikasi dan kelas-kelas sosial. Jika aparat negara yang bersalah dengan menjual barang bukti ratusan ekstasi hanya divonis penjara satu tahun namun jika sekedar sopir, dengan sebutir saja bisa empat tahun penjara. Ini terjadi karena aparat pemerintah dan hakim merasa bahwa negara ini adalah milik mereka lalu merasa paling berjasa bagi keberlangsungan bangsa ini. Politik juga demikian, yang dipersoalkan hanya sebatas permasalahan kekuasaan dan sangat jarang mempersoalkan masalah moralitas dalam mengawal kehendak umum rakyat untuk hidup layak dan sejahtera. (*)

Obat Penyakit Kronis Korupsi Oleh: Yuli Afriyandi|Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam, UII Yogyakarta

K

orupsi merupakan masalah besar, tidak hanya menjadi masalah nasional, akan tetapi menjadi masalah dunia. Di Indonesia, korupsi bak wabah ganas yang terus menyebar di setiap sendi-sendi birokrasi di negeri ini.

Dari kasus-kasus korupsi yang terungkap, penyakit korup tidak hanya di ‘idap’ oleh pejabat negara dengan segala unsurnya seperti bupati/wali kota, pejabat musyawarah pimpinan daerah (Muspida), ataupun dewan pimpinan rakyat pusat maupun daerah (DPR/DPRD), akan tetapi juga melibatkan para ‘panglima’ penegak hukum seperti polisi maupun hakim atau jaksa.

Perlu kita sadari, saat ini bobroknya sistem yang melahirkan koruptor-koruptor baru membawa dampak lemahnya negara di mata dunia Internasional. Indeks korupsi yang dirilis oleh Organisasi Fund for Peace baru-baru ini menempatkan Indonesia di posisi 100 dari 182 negara terkorup. Tentu ini merupakan ‘prestasi’ yang memalukan

dan merupakan sebuah ironi bagi bangsa yang ini yang meletakkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai dasar negara. Jika tidak ada upaya preventif dan represif dalam hal pemberantasan penyakit korupsi, bukan tidak mungkin indeks korupsi itu akan semakin menempatkan Indonesia pada posisi puncak.

Sebetulnya, ide-ide terkait pemberantasan korupsi telah banyak di dengungkan. Bahkan, ide pendidikan karakter antikorupsi terintegrasi pada mata pelajaran di sekolah akan diterapkan dalam waktu dekat ini. Namun, apakah dengan diterapkannya pendidikan karakter antikorupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran di sekolah mampu menjadi ‘obat mujarab’ dalam memberantas penyakit korupsi yang saat ini sudah semakin kronis?.

Tentu saja langkah tersebut tidak akan cukup membendung laju penyebaran virus korupsi. Butuh penyadaran melalui nilai-nilai spiritualitas. Dimana, banyak kalangan menilai peran spiritualitas akan mampu mengendalikan keinginankeinginan yang tidak wajar yang disebabkan oleh penyimpangan hasrat.

Spiritualitas Sebagai Obat Kembali kepada spiritualitas tidak hanya di artikan kembali pada dunia masa lalu yang stagnan, mitologis, yang tidak mempunyai energi perubahan, yang tidak progresif, yang tidak memiliki utopia dan angan-angan serta skenario masa depan. Akan tetapi, kembali kepada spiritualitas adalah sebagai upaya untuk menata kehidupan yang cenderung di dominasi oleh

hawa nafsu yang tidak mengenal kata puas.

Para futurolog (pakar dalam bidang ilmu masa depan) seperti Toffler, Naisbitt dan Capra, melihat kecenderungan perkembangan dunia di masa depan akan menuju ke arah sebuah kondisi yang di dalamnya peran spiritualitas menjadi sangat penting dan sentral. Kecendrungan ini bahkan sudah mulai tampak dengan berkembang pesatnya aktivitas, kelompok dan gerakan spiritualitas akhir-akhir ini.

Begitu pentingnya peran spiritualitas, sehingga kecendrungan manusia modern menjadikan spiritualitas sebagai terapi dari segala problematika hidup. Senada dengan hal ini, Yasraf Amir Piliang menjelaskan spiritualitas sebagai dunia yang penuh kesunyian, yang digerakkan oleh energi pengekangan (hasrat), yang dibangun oleh benteng kesabaran, yang diasah oleh semangat kekhusukkan, yang selalu memproduksi kedalaman dan sublimasi, yang dipenuhi oleh ruangruang kesucian, dan yang disarati oleh tanda-tanda ketuhanan.

Namun demikian, dunia spiritualitas bukan berarti tidak terpengaruh oleh ruang-ruang di luar yang disebutkan di atas. Dalam konteks ini, spiritualitas masuk di dalam ruang-ruang hasrat, kecepatan, kedangkalan, banalitas, kepalsuan dan kepanikan sebagai kontrol atas semua itu.

Dapat dikatakan bahwa spiritualitas akan menjelma menjadi obat pengekang dari hasrat keserakahan dalam konteks korupsi. Nilai spiritualitas bereaksi tatkala syahwat korup dibangkitkan oleh keadaan yang memberikan ruang kesempa-

tan. Maka nilai Spiritualitas akan menjadi tembok kokoh untuk membentengi gempuran godaan yang akan menjerumuskan ke arah perilaku korup tersebut.

Selain itu, peran spiritualitas tidak hanya memberikan pengekangan diri dari hasrat korup, akan tetapi juga akan mampu memberikan proses-proses penyadaran kepada koruptor. Dan yang paling penting adalah, jika nilai-nilai spritualitas sudah di tanamkan sejak dini kepada generasi penerus bangsa ini tentu saja akan memutus mata rantai generasi korup.

Memutus Generasi Korup Kumalasari, seorang psikoterapis dan life coach menyatakan bahwa para koruptor dapat mewariskan perilaku buruknya pada anak, cucu dan keturunan lainnya. Ini disebabkan oleh peran orang tua sebagai pemegang kendali utama tanggung jawab atas proses pembentukan karakter anak. Intensifitas interaksi anak kepada anggota keluarga akan lebih mudah menancap kuat di alam kesadaran anak yang kelak akan membentuk karakter yang melekat pada diri mereka.

Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai spiritualitas baik melalui pendidikan karakter antikorupsi di bangku sekolah maupun di dalam lingkup keluarga, menjadi penentu keberhasilan proyek besar pemberantasan virus korupsi di negeri ini.

Tentu saja ini merupakan tanggung jawab semua pihak, terkhusus bagi pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Agar bangsa ini tidak lagi mewariskan citra buruk kepada generasi penerus, anak cucu kita kelak. Semoga! =

Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Slamet HD, Sekretaris Redaksi Fety Fathiyah, Design Grafis Zeinul Ubbadi, Ahmed David, Hariri Em-Noer, Sumenep M. Kamil Akhyari (plt Kepala), Junaidi, Faisal ER, Syah A. Latief, Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Mohammad Fawaid, Ahmad Musayyin Akh, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Abd. Rahiem, Ryan H Bangkalan R. Aditya (Kepala) N Rahmat, Rustam Efendy, Surabaya Hana Diman (Kepala), Avent Januar, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Fotografer S. Bachri, S. Kurniawan Manajer Pemasaran Djunaidi, Accounting Ekskutif Ahmad Yani, Hepi S Pribadi (Sumenep), Mohammad Muslim, Husnan (Pamekasan) Siti Farida, Ariek Sofiana (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), A. Faqih Kadafi (Yaman), Penerbit PT. Koran Madura, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail. com, Telepon (0328) 674374, Fax (0328) 661719, Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

10

RABU 19 DESEMBER 2012 NO.0018 | TAHUN I

JAWA TIMUR ADVERTORIAL

ADVERTORIAL OPINI

11

RABU19 19DESEMBER DESEMBER2012 2012 NO.0018 NO.0018|| TAHUN I RABU

PROYEKSI BBNKB JAWA TIMUR NAIK Penerimaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sepanjang tahun 2011 mencapai Rp 3,366 triliun lebih.

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Agung Raka menjelaskan, selama tahun 2011, penerimaan Pemprov Jatim dari hasil BBNKB sebesar Rp 3,366 triliun dari sekitar 10,136 juta obyek. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,9 triliun.

“Tahun 2010 lalu, realisasinya hanya Rp 2,9 triliun.

Artinya pencapaian tahun ini meningkat antara 6%-7% dari tahun lalu,”kata Raka ditemui di kantornya.

Lebih lanjut dia mengatakan, realisasi penerimaan dari hasil BBNKB di tahun 2011 lalu telah melebihi dari proyeksi yang ditentukan sebesar Rp 3,150 triliun. Bah-

kan, tahun ini Dispenda optimis dengan memasang target sebesar Rp 3,381 triliun dan bisa tercapai sebelum akhir tahun.

“Turunnya BBNKB dari 15% menjadi 10% serta alat berat turun dari 0,75% menjadi 0,50% membuat kami yakin penerimaan tahun ini bisa tumbuh, dan Pemerintah juga memberikan diskon sebesar 50 persen bagi PKB kendaraan yang berumur 25 tahun ke atas atau buatan tahun 1985 dan sebelumnya” ujarnya.

Dia mengatakan, turunnya BBNKB tahun ini merupakan kebijakan Gubernur Jawa Timur bersama DPRD Jawa Timur, dalam rangka meringankan masyarakat dalam pembayaran pajak. Hal tersebut tertuang dalam Pergub nomor 101 tahun 2011 tentang pemberlakuan

tarif BBNKB dan alat berat. “Kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun ini yang lebih baik, salah satunya dengan menurunkan BNKB dan pajak kendaraan bermotor,” tukasnya.

Agung Raka menambahkan, kebijakan Gubernur Soekarwo itu bertujuan mendorong pertumbuhan perekonomian Jawa Timur. Pada tahun 2011 lalu, pertumbuhan perekonomian Jatim telah mencapai 7,3% sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan ini, pertumbuhan perekonomian Jawa Timur tahun 2012 semakin tinggi.

Untuk pajak kendaraan bermotor (PKB), Gede menjelaskan, sampai akhir tahun kemarin, penerimaan yang masuk ke Dispenda sebesar Rp 2,692 triliun naik 103,6% dari target sebesar Rp2,610 triliun.

Perkembangan data kendaraan baru tahun 2011

sebanyak 1.055.580 obyek pajak yang terdiri dari kendaraan Roda 2 sebanyak 998.180 obyek dengan realisasi BBNKB sebesar Rp. 1.716.326.629.000,00 dan Roda 4 sebanyak 75.070 obyek dengan realisasi BBNKB sebesar Rp. 1.626.899.191.500,00.

Lebih lanjut dia mengatakan, tidak hanya memberikan program keringanan pajak ini, tahun ini Dispenda Jatim bekerjasama dengan Dirlantas Polda Jatim dan PT Jasa Raharja Jatim memberikan imbauan kepada pemilik kendaraan berplat nomor kendaraan luar Jatim agar segera mengurus BBNKBnya di Jatim.

“Tahun 2012 dari sektor PKB dab BBNKB kami proyeksikan sebesar Rp 6,311 triliun, khusus dari PKB sebesar Rp2,930 triliun. Jadi penerimaan dari sektor pajak secara keseluruhan tahun ini kami targetkan bisa mencapai Rp 7,502 triliun,”tegasnya meyakinkan.

Layanan Samsat di Sumenep hingga ke Kepulauan Guna menambah jaringan layanan seperti ditahun sebelumnya, tahun ini Samsat Sumenep tetap memberi kemudahan bagi warga kepulauan, utamanya di Kecamatan Arjasa dan Kangayan Ia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan rencana membuka pelayanan Samsat di Pulau Kangean.

“Kami memang baru akan membuka pelayanan Samsat di Pulau Kangean, karena ini juga terkait dengan keberadaan lembaga perbankan sebagai tempat penyimpanan uang pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk sementara, lembaga perbankan yang punya perwakilan di kepulauan,

baru ada di Pulau Kangean,” kata Kepala UPTD Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sumenep Ali Mukson menuturkan.

Data di Kantor Samsat Sumenep, kata dia, potensi wajib pajak kendaraan bermotor di Pulau Kangean sekitar seribu orang.

“Namun, bisa saja jumlah kendaraan bermotor di Pulau Kangean itu sebenarnya lebih dari seribu unit, karena yang lainnya tidak tercatat bayar pajak, akibat pemiliknya malas membayar pajak ke Kantor Samsat yang berada di Kota. Kalau ke Kota, warga kepulauan butuh biaya lagi,” ujarnya.

Layanan Ini Dipersembahkan Oleh :

Pemerintah Kabupaten Sumenep Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

12

OLAHRAGA

RABU 19 DESEMBER 2012 NO.0018 | TAHUN I

Cazorla Cetak Tiga Gol

Liga Primer Inggris

Parker Siap Masuk Tim Utama Spurs

Photo by:Getty Images

LONDON - Gelandang Tottenham Spurs Scott Parker mulai memperlihatkan penampilan gemilangnya bersama klub itu dengan mencetak satu gol ke gawang Aston Villa U-21 pada Senin (17/12) malam waktu setempat, setelah pulih dari cedera otot tendon (achiless) untuk waktu yang sangat panjang. Akibat cedera ini, Parker gagal memperkuat Tim Nasional Inggris pada Piala Eropa 2012 lalu di Polandia dan Ukraina.

Parker yang sedang diincar Queens Park Rangers (QPR) itu diturunkan sebagai pemain pengganti oleh pelatih Andre Villas-Boas saat melawan Swansea City pada akhir pekan lalu.

Pada laga Senin malam waktu setempat itu, Parker bermain selama 90 menit. Inilah untuk kedua kalinya dia bermain selama 90 menit setelah pada Senin lalu juga bermain selama 90 menit saat melawan tim U-21 Sunderland.

Bermain untuk tim U-21 adalah langkah peralihan bagi Parker sebelum masuk ke tim utama Spurs. Begitu kondisinya fit, pemain 32 tahun ini akan segera masuk tim utama Andre Villas-Boas. “Parker akan bermain secara reguler untuk kami dan ini keuntungan luar biasa bisa mendapatkannya kembali.

Kami sangat mengapresiasi pentingnya pemain ini dan dia bisa bermain bersama dengan Sandro dan Moussa Dembele,” kata Villas-Boas.

Parker kembali pada waktu yang tepat. Pasalnya, Villas-Boas ingin memperkuat lini tengahnya sebagai kunci kesuksesan musim ini. Kekuatan lini tengah itu mereka perlihatkan saat menundukkan Swansea City akhir pekan lalu. “Para pemain memperlihatkan keingian tim ini untuk menempatkan lawan di bawah tekanan pada seluruh pertandingan melawan Swansea. Ini sebenarnya sulit karena sangat tergntung fisik pemain.

Kekuatan fisik yang prima menjadi keuntungan tersendiri bagi tim,” kata Villas-Boas lagi.

Dia melanjutkan, “Kekuatan fisik di lini tengah sangat diperlukan karena Swansea mengover bola dengan sangat cepat dengan pergerakan dan penempatan pemain serta bola yang bagus. Ini sulit dihentikan, tetapi hal itu bisa diatasi karena para pemain bisa menerapkan taktik di atas lapangan dengan sempurna. Kami memang tidak banyak menguasai bola, tetapi bisa memimpin lebih dulu. Kemenangan ini sangat penting karena diraih melalui usaha yang luar biasa. Akhirnya usaha keras itu mendapat hadiahnya.”

Titik Balik Sementara itu, gelandang Chelsea Frank Lampard menilai laga melawan Leeds United pada ajang capital One Cup atau Piala Liga Inggris pada Rabu (19/12) akan menjadi laga penting bagi timnya, menyusul kegagalan mereka meraih gelar juara Piala Dunia Antarklub di Yokohama Jepang Minggu (16/12) lalu. Menang atas Leeds di perempat final akan menjadi titik balik Chelsea setelah kalah dari Corinthians.

Karena itu dia menghimbau teman-temannya untuk kembali fokus di kompetisi domestik. Saat ini The Blues berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan selisih 13 poin dari pemimpin klasemen Manchester United. “Kami harus memang atas Leeds. Kami memetik poin penuh sebelum kami pergi ke Jepang dan ini sangat penting. Kemenangan tidak hanya diraih atas Leeds, tetapi juga pada laga-laga setelah natal. Bila kami menang di Leeds maka kami melaju ke semifinal. Memang ada peluang bahwa laga ini akan berakhir imbang, tetapi kami berjuang untuk menang meskipun tidak gampang setiap kali bertandang ke Elland Road. Selalu ada persaingan di sana,” kata Frank Lampard yang diisukan akan hengkang dari Stamford Bridge musim panas mendatang. Dia melanjutkan, “Kami menyadari itu dan kami harus bermain dengan sepenuh hati melawan tim yang lebih mengutamakan fisik.”

Dengan kekalahan dari Corinthians di Jepang, maka peluang Chelsea meraih tiga trofi juara pupus sudah, setelah mereka juga kalah di Community Shield dari Manchester City, kalah di Piala Super Eropa dari Atletico Madrid, dan tersingkir dari Liga Champions. Tetapi Lampard yang bermain selama 90 menit pada pertandingan Hari Minggu lalu itu mengakui bahwa perubahan di Stamford Bridge membuat kesuksesan agak sulit diraih. “Kami tidak bisa memenangkan semua turnamen setiap tahun. Kami tidak pernah melakukan itu. Kami berjuang keras untuk masuk final,” ucapnya lagi. (espn/aji/ari)

Profil Scott Parker Meski umurnya sudah tidak muda lagi, Scott Parker menjadi bagian penting di tim yang berjuluk The Lily White tersebut. Pengalaman dan memiliki visi bermain yang bagus, membuat Parker selalu mendapatkan tempat utama di skuad Tottenham. Pemain yang memiliki nama lengkap Scott Matthew Parker ini, lahir di Lambeth, Inggris, tanggal 13 Oktober 1980. Bagi kamu yang ingin mengetahui Profil dan perjalanan kari dari pemain berkebangsaan Inggris ini, berikut kami sajikan Profile dan Biography lengkap dari Scott Parker.

Profil dan Biodata Lengkap Scott Parker Nama Lengkap : Scott Matthew Parker Tempat Lahir : Lambeth, Inggris Tanggal Lahir : 13 Oktober 1980 Kebangsaan : Inggris Posisi : Gelandang

Arsenal Melaju ke Peringkat Kelima READING - Gelandang Arsenal asal Spanyol Santi Cazorla memberi sumbangan sangat besar bagi kemenangan timnya atas Reading pada Senin (17/12) malam waktu setempat atau Selasa (18/12) dini hari WIB pada lanjutan Liga Utama Inggris. Pemain bertubuh pendek ini mencetak tiga gol dari lima gol kemenangan The Gunners atas Reading di Stadion Madejski.

Kemenangan ini adalah reaksi positif dari para pemain Arsenal setelah menelan kekalahan memalukan di babak 16 besar Piala Liga Inggris atau Capital One Cup dari Bradford, klub dari League Two Inggris pada pertengahan pekan lalu melalui adu tendangan penalti. Dengan tambahan tiga poin ini, Thomas Vermaelen dan kawan-kawan naik ke peringkat kelima klasemen sementara dengan 27 poin. Klub asal London Utara ini tertinggal dua angka dari Chelsea dan Tottenham Hotpurs yang berada di posisi ketiga dan keempat.

Pelatih Arsene Wenger mendapat kritikan dari para pemainnya pasca tersingkir dari Piala Inggris. Pelatih asal Prancis ini dituntut membenahi pasukannya.

Karena itu ketika bertandang ke kandang Reading, Wenger mengubah komposisi tim di lini depan. Lukas Podolski yang biasanya diduetkan dengan Olivier Giroud, kali ini disandingkan dengan Theo Walcott dibantu oleh Alexander OxdaleChamberlain dari sisi sayap.

Formula Wenger terbukti ampuh. Alur serangan Arsenal lebih hidup dengan mengandalkan kecepatan Walcott dan Chamberlain. Ketika laga memasuki menit ke14, Podolski membuat publik tuan rumah terdiam setelah tembakannya memanfaatkan umpan silang Kieran Gibbs tidak mampu diantisipasi Adam Federici yang berdiri di bawah mistar Reading.

Gol kedua tim tamu lahir di menit 32. Kali ini Podolski berkontribusi dengan memberikan assist kepada Cazorla. Mantan penggawa FC Koln ini melakukan aksel-

erasi dari sisi kiri pertahanan Reading sebelum mengirimkan umpan matang kepada Cazorla yang menyambutnya dengan sundulan ke gawang yang gagal dihentikan Federici.

Gol tersebut benar-benar meruntuhkan mental tuan rumah. Selang dua menit, Cazorla kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan mendatar dari dalam kotak penalti yang diarahkan ke sudut gawang. Arsenal memimpin 3-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, tim “Meriam London” tidak menurunkan serangan. Satu jam laga berjalan, Cazorla mencetak hat-trick pertamanya ketika dibeli Arsenal dari Malaga awal musim ini. Jack Wilshere mengirimkan umpan terobosan kepada Podolski yang merangsek melalui sisi sayap. Striker “Der Panzer” itu kemudian melepaskan umpan silang kepada Cazorla yang sudah menunggu di dalam kotak penalti. Tanpa kesulitan, pemain yang besar bersama Villarreal itu melepaskan tembakan ke tiang jauh yang gagal dijaungkau Federici.

Unggul empat gol membuat pemain Arsenal bermain lebih santai. Namun, hal tersebut justru menjadi bumerang bagi mereka. Di menit 66, Reading berhasil merobek gawang Wojciech Szczesny untuk kali pertama pada malam itu melalui aksi striker pengganti Adam Le Fondre yang berhasil mengecoh kiper asal Polandia itu sebelum melepaskan tendangan ke gawang yang sudah kosong.

Setelah gol itu, Arsenal kembali kecolongan pada menit ke-71. Lolos dari perangkap off-side, Jimmy Kebe menaklukan Szszcesny untuk kali kedua setelah berhadapan satu lawan satu.

Namun, Cazorla semakin mempertegas kegemilangnnya pada malam itu melalui andilnya pada gol kelima Arsenal yang tercipta di sepuluh menit jelang laga usai. Berawal dari skema serangan balik cepat, Cazorla yang membawa bola dari tengah lapangan mengumpan kepada Walcott yang meneruskannya dengan tembakan ke arah tiang jauh.

Kemenangan ini juga disambut baik oleh Wenger.

Meskipun kerap tampil tidak konsisiten pada musim ini, pria asal Prancis itu tetap optimistis anak-anak asuhnya mampu berbuat lebih baik ke depannya. “Saya sudah katakana berulang kali, saya percaya kepada tim ini. Saat ini kami harus bisa terus meningkatkan penampilan kami,” kata Wenger.

La Liga Sementara itu, dari lanjutan La Liga Spanyol, Selasa (18/12)) dini hari WIB, Real Betis mengemas kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Celta Vigo. Tambahan tiga angka ini sudah cukup bagi Betis untuk merangsek ke posisi lima besar di tabel klasemen sementara. Betis harus berterimakasih kepada Jorge Molina setelah mampu meneruskan umpan matang Nacho Perez tepat di saat laga menyisakan sembilan menit.

Meski unggul dalam hal ball possession, Celta tetap tidak bisa menemukan jala gawang Béticos yang dikawal oleh Adrian. Dan dengan hasil ini, Vigo yang diasuh oleh Paco Herrera harus berpuas duduk di peringkat ke-15 dan terpaut tiga poin dari penghuni dasar klasifika, Deportivo La Coruna yang ditahan imbang tanpa gol oleh Real Valladolid di waktu bersamaan. Deportivo untuk sementara masih berkutat di dasar klasemen dengan koleksi 12 poin.

Sementara, Valladolid berhak ke posisi delapan dengan total enam kemenangan. (aji/ari)

Photo by:Getty Images

Liverpool Tak Akan Jor-joran di Bursa Transfer Bulan Depan LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers mengingatkan para pendukung klub itu bahwa dia tidak akan seaktif yang mereka harapkan dalam bursa transfer musim dingin bulan depan. Rodgers sedang mengalami tekanan dari para pendukung fanatik klub itu, menyusul kekalahan 1-3 dari Aston Villa pada akhir pekan lalu di Anfield.

Redgers bertekad bahwa dia tidak akan memecahkan masalah yang dihadapi timnya saat ini dengan belanja jorjoran pada jendela transfer pemain nanti. Meski demikian, mantan pelatih Swansea City itu tetap akan mencari pelapis Luis Suarez di lini depan. Sebab pemain internasional Uruguay itu adalah satu-satunya striker senior di klub berjulukan “The Reds” itu.

“Sudah pasti kami akan memperkuat skuat kami dan kami akan kembali ke pasar transfer. Tetapi hal itu akan sangat tergantung pada kondisi para pemain secara keseluruhan. Tidak semua masalah kami diatasi dalam jendela trnasfer,” kata Rodgers.

Dia melanjutkan, “Kami akan memecahkan beberapa persoalan kami pada jendela transfer musim dingin Januari mendatang, bila kami bisa melakukannya dan kemudian kami akan meninjau lagi pada musim panas nanti.

Tetapi harus dipastikan bahwa pada akhir musim ini, posisi kami harus jauh lebih bagus dari musim lalu.

“Rodgers sangat ingin mendatangkan penyerang pada jendela transfer nanti. Hanya saja dia tidak yakin Theo Walcott dari Arsenal dan Daniel Sturridge yang diincarnya bisa mendarat di Anfield bulan depan. “Ada banyak nama pemain yang beredar, tetapi tidak akan banyak pemain bintang yang bakal pindah pada Januari nanti karena klub-klub ingin uang banyak.

Kami memang membutuhkan pemain yang bisa mencetak banyak gol dan pemain-pemain yang bisa memberi umpan dan menghasilkan gol. Ini soal masalah kemajuan dan kami sedang melakukan itu. Tetapi kami tidak bisa memecahkan semua masalah hanya dalam satu putaran,” imbuh mantan asisten pelatih Jose Mourinho di Chelsea itu.

Dengan demikian maka para pendukung Liverpool harus siap-siap mengelus dada pada jendela transfer musim dingin karena tidak akan ada belanja pemain yang signifikan akibat ketatnya kebijakan belanja dari para

pemilik klub. Rodgers masih menyembunyikan rencana peminjaman dua pemain pada Januari nanti tetapi para pendukung mendesak Rodgers untuk membuat pernyataan terbuka tentang rencananya itu.

Sementara itu, pelatih Sunderland Martin O’Neill mengaku bahwa dia berencana akan berbelanja pemain baru pada jendela transfer musim dingin ini.

Hal itu dilakuan untuk memperkuat skuat klub berjulukan “The Black Cats” itu. Mereka baru memetik tiga kemenangan dari 17 laga Liga Utama Inggris musim ini.

Di klasemen sementara, klub itu berada hanya satu poin di atas zona degradasi.

Artinya, tanpa persiapan yang matang pada paruh kedua musim ini, mereka bisa saja terjun bebas ke zona degradasi.

Meski demikian, O’Neill yakin bahwa posisi mereka di klasemen sementara tahun depan bakal membaik. “Kami akan memperkuat skuat kami pada paruh kedua musim nanti. Kalau perhatikan program, kami tidak memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan untuk memperkuat tim.

Banyak pemain yang cedera, ada yang dilarang tampil, dan kami harus mengatur pemain-pemain yang ada sebaik mungkin. Tetapi nanti kita cari pemain baru pada Januari mendatang,” ujarnya. (Sky Sports/aji) Photo by:Getty Images