18122012

KORAN MADURA SELASA 18 DESEMBER 2012 NO.0017 | TAHUN I

@KoranMadura

SELASA

Satu Hati untuk Bangsa

18 DESEMBER 2012

KORBAN LUMPUR LAPINDO LAPORKAN HAKIM MK Korban Lumpur Lapindo mengaku ada yang aneh pada putusan MK terkait gugatan isi perpres yang menyatakan ganti rugi akan ditanggung negara melalui APBN.

BARCELONA DINILAI BUAT LA LIGA MEMBOSANKAN Setelah kalah dari Barcelona 1-4 , pelatih Atletico Madrid menilai Barcelona membuat Perebutan Piala La Liga membosankan

>> halaman 02

>> halaman 12

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

sejumlah pemuda menilai pilkada di bangkalan sarat manipulasi Sejumlah pemudi di Kabupaten Bangkalan menggelar aksi di dekat pendopo Wakil Bupati setempat. Mereka menuntuk rekapitulasi ulang hasil Pilkada yang digelar 12 Desember lalu.

Sebab menurut mereka rekap tersebut sarat manipulasi. >> halaman 08

yoyong/koranmadura

PAMANGGI Warung

Kongres Kebudayaan Madura II

Budaya Melintasi Batas

Oleh : Moh. Saiful Bahri

Mahasiswa Instika Guluk-Guluk Sumenep

D

K

etua harian Dewan Kesenian Pamekasan (DKP) Halifaturrahman menyambut positif atas penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Madura II. Kongres ini mengalami penundaan dari semula tahun 2011 ke 2012. Pria yang akrab disapa Mamank itu menyadari kerja budaya tidak ringan. Sebab, dia mengamati ada kecendrungan publik yang secara perlahan menjauh dari budaya secara umum.

Mamank memberikan apresiasi kepada Said Abdullah Institute yang menjadi tuan rumah dalam acara ini. Kongres kebudayaan butuh dana dan daya yang besar. Sebagai NGO, Mamank yakin orang-orang yang berada di dalam SAI adalah orang-orang yang luar biasa karena memberikan perhatian terhadap masalah kebudayaan.

Mantan lurah di teater Akura (Unira Pamekasan) ini memahami kerja budaya hasilnya tidak terlihat, tidak mendapat untung dari sisi politik dan ekonomi. Kecuali, kata dia, rasa memiliki budaya dimana banyak pihak tak lagi memikirkannya. Namun alam hal ini, SAI menurut Mamank masih peduli. Padahal, di berbagai daerah di Indonesia kebudayaan mengalami keruntuhan seiring dengan tiadanya kecintaan dari para penerusnya. “Saya ingin, kongres kebudayaan tidak hanya sekedar bertemu dan berdiskusi, tetapi ada peneguhan kembali secara bersama-sama untuk bermadura secara utuh,” dia menjelaskan.

Mantan kepala seksi kebudayaan di Dinas Pendidikan Pamekasan ini menyepakati Ani Purnama (Koran Madura, 17/12). Menurutnya memang benar bila politik tak bisa lagi menyatukan Madura, maka saatnya budaya harus berbicara.

Kongres Kebudayaan Madura bagi Mamank adalah momentum untuk mengingat kembali kebudayaan Madura yang terlupakan dan tak sempat dipikirkan. “Meneguhkan kembali semangat berbudaya itu harus dimulai, kalau bukan kita lalu siapa lagi,” katanya. (abe)

PELANTIKAN JENDERAL

KSAU dan KSAL Salah Ucap Sumpah Janji JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Marsetyo, di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/12).

Namun, pelantikan kedua pemangku jabatan jendral bintang empat itu tidak berjalan mulus. Keduanya salah mengucapkan sumpah janji hingga tiga kali dan membuat SBY merengutkan wajahnya.

Kesalahan tersebut terjadi saat mereka salah mengucapkan kalimat sumpah janji pada bagian kalimat suap hingga tiga kali. Presiden SBY selaku pengambil sumpah jabatan harus mengulangi kalimat sumpah janji tersebut hingga tiga kali.

“Saya ulangi, atau suatu pemberian apa saja,” katanya. Tapi, dua pemangku kepala staf TNI itu masih juga salah mengucapkan kalimat sumpah janji bagian kalimat suap tersebut, hingga akhirnya SBY mengulanginya untuk yang ke tiga kali dengan nada meninggi.

“Atau suatu pemberian apa saja, dari siapa pun juga,” ucap SBY dengan wajah kesal.

Akhirnya Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia dan Laksamana Madya Marsetyo resmi dilantik Presiden, untuk menjalankan tugas menjaga pertahanan negara. Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia menggantikan Marsekal Imam Sufaat yang akan memasuki masa pendiun, dan Laksamana Madya Marsetyo menggantikan Laksamana Suparno yang juga akan memasuki masa pensiun. (mun/abe)

LA BHEDE BHEI

Lebaran Sudah lebih satu jam Matrawi duduk di ruang tunggu, di stasiun kereta api.

Saat melihat seorang petugas stasiun dengan identitas kepala stasiun, Matrawi mendekatinya sambil berkata...

“Pak di Stasiun Gambir, di sini, selalu terasa suasana lebaran ya.”

“Oh iya, memang selalu ramai.”

“Bukan itu maksud saya Pak. Di sini selalu terdengar permohonan maaf. Misalnya, mohon maaf kereta datang terlambat, mohon maaf kereta lambat berangkat, mohon maaf ada kesalahan teknis. Maaf melulu. Kayak lebaran kan.”

“Oh maaf Pak.” “Tuh kan terasa lebaran.”

Cak Munali

1

Koran Madura

grafis: ahmed david f1fanatic.com

Balap Mobil Formula One

Lewis Hamilton Optimis di Mercedes LONDON - Pembalap Inggris Lewis Hamilton diyakini akan sukses di Mercedes dan akan mengejutkan teman lamanya, Nico Rosberg. Hamilton dan Rosberg bukan baru kali ini bertemu.

Kedekatan keduanya sudah berlangsung lama. Sebelum terjun ke F1, kedua

pembalap tersebut sama-sama mengawali kiprahnya di arena karting. Saat usianya bertambah, keduanya pun pernah saling berhadapan di Formula 3 Seri Eropa musim 2004. Keduanya pun sempat bergurau dan berandai-andai jadi rekan setim di F1.

Gurauan masa muda itu kemudian jadi kenyataan. “Saya pikir, Nico lebih mengenal Lewis. Mereka pernah bekerja sama sebelumnya. Saya pikir, dia pasti tahu apa yang bisa diharapkan dari Lewis,” ujar Jenson Button di Autosport.

Namun, meski sudah saling mengenal sejak lama, Button menyebut

bahwa Hamilton masih bisa mengejutkan Rosberg. Hamilton dinilainya punya kemampuan untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari sebuah mobil, bahkan dari mobil terburuk sekalipun. “Saya tahu mereka sudah jadi teman sejak lama. Tapi, saya pikir dia akan terkejut melihat bagaimana Lewis mengeluarkan kemampuan terbaik dari mobil yang buruk.”

Lalu dilanjutkan, “Saya tidak bilang Mercedes buruk karena Hamilton juga bisa mengeluarkan kecepatan dari mobil yang bagus, dan saya pikir itu akan menjadi keuntungan paling besar.” (aji/ari)

PIALA PARAMADHANA UTAMA NUGRAHA

Busyro Sabet Piala Pengelola Koperasi Terbaik 2012 JAKARTA-Bupati Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si dinobatkan sebagai salah satu tokoh Penggerak Koperasi Terbaik di Indonesia pada 2012.

Atas prestasinya itu, Busyro meraih penghargaan Paramadhana Utama Nugraha Koperasi dari Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop dan UKM). “Anugerah ini diberikan kepada tokoh yang memiliki komitmen kuat mengembangkan koperasi di Indonesia,” ujar Menegkop dan UKM, Syarifuddin Hasan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (17/12).

Keputusan terpilihnya Bupati Sumenep ini tertuang dalam Keputusan Meneg Koperasi dan UKM Nomor 41/ Kep/M.KUKM/VIII/2012.

Kendati meraih penghargaan, Bupati Sumenep ini mengaku tidak jumawa.

Baginya, penghargaan justru membuatnya semakin tertantang untuk terus bekerja keras, cerdas dan iklas.

Kerja keras kata dia sangat dibutuhkan karena tantangan pengembangan koperasi sangat besar. Apalagi motivasi mengembangkan koperasi tidak sama. “Ada usaha koperasi yang hanya sekedar mencari cantolan untuk mendapatkan dana. Tetapi banyak koperasi yang memang bekerja untuk pemberdayaan masyarakat. Sehingga kalau tidak kerja keras, cerdas dan

iklas, kami akan sulit untuk bisa menangani persoalan koperasi di Sumenep,” ujar Busyro yang ditemui Koran Madura usai menerima penghargaan di Jakarta, Senin (17/12).

Menurut Busyro, koperasi di Sumenep sangat potensial. Berdasarkan data, jumlah koperasi terus mengalami peningkatan. Pada 2009 jumlahnya koperasi aktif sebanyak 426 koperasi, tahun 2010 sebanyak 575 koperasi dan pada 2011 sebanyak 760 koperasi.

“Meningkatnya jumlah kope-

rasi ini membuktikan sektor ini telah menjadi bagian dari masyarakat,” tutur dia.

Karena itu kata dia, Pemda Kabupaten Sumenep terus mengembangkan koperasi.

Ini penting karena koperasi memberikan kontribusi dalam pengembangkan sektor ril. Selain itu tutur dia, kontribusi koperasi bagi pertumbuhan ekonomi Sumenep sangat bagus. Indikasinya terlihat dari data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep yang terus tumbuh dalam 2 tahun terakhir.

“Diantaranya karena dukungan

koperasi yang perkembangannya semakin membaik setiap tahunnya,” urai dia.

Namun demikian, upaya pengembangan ini tetap berdasarkan data valid. Artinya, mana koperasi yang dianggap potensil dikembangkan mana yang tidak potensial. “Kalau koperasi-koperasi yang tidak bisa berkembang lagi maka dibubarkan. Tetapi untuk membuat keputusan dibubarkan atau diteruskan, kita harus punya data valid agar tidak salah dalam mengambil keputusan,” ujar dia. (gam/abe)

i dekat rumah saya, Dempo Timur, Pasean, Pamekasan, ada tiga warung; warung rujak, soto, serta kopi. Bisa disebut: warung “Bu Has” dan warung “Bu Salima”. Di sana merupakan dua tempat nongkrong paling nyaman. Tidak terbatas waktu; bisa siang, atau malam: tetap ramai.

Ketika orang-orang sudah ngumpul, mereka bisa begadang semalaman (khusus laki-laki), maka akan tidak asik rasanya bila tanpa ditemani kopi dan kepul asap rokok.

Setelah lelah bertani seharian—profesi terbaik dan termudah di antara minimnya pilihan pekerjaan orang desa—mereka akan sangat menikmati kumpul bareng antarwarga di warung. Selain sebagai pelepas penat dan perekat jalinan emosional kebersamaan, mereka juga akan terhibur dari lakon guyonan penuh canda tawa yang terjadi diantara mereka. Memang, di sana (desa) kita tidak akan menemukan biskup, pub, diskotik, dan bar untuk menghibur diri seperti orang metropolitan.

Bila sudah begitu, akan ada banyak perbincangan menarik. Mereka suka berbagi cerita tentang bagaimana kebutuhan pangan setiap hari beragam jenis dan harganya yang semakin melonjak naik. Juga, tentang lahan pertanian yang semakin sulit untuk digarap, menanti datangnya musim yang tak kunjung pasti.

Ditambah lagi dengan kesamaan nasib diantara mereka untuk memenuhi kebutuhan anak-istri yang semakin pailit, berbarengan dengan utang yang bertambah buncit. Sedangkan keadaan uang dan penghasilan setiap hari kian bertambah rumit. Ini yang membuat mereka sangat asik begadang bersama semalaman, meski terkadang mereka lakukan juga karena menghindar dari “cerewet”nya keluarga di rumah yang menantinanti uang saku dan uang belanja anak-istri.

Bagi sebagian orang, kebiasaan itu hanya akan membuang-buang waktu, lebih baik di rumah saja menikmati hiburan malam bersama keluarga di pelbagai macam acara televisi. Tapi, lain ceritanya bagi mereka yang sedang “galau” dengan istrinya. Warung menjadi jujukan pertama, pelipur laranya : untuk sekadar sedikit menghilangkan ruwetnya hidup.

Kebiasaan orang desa memang terkadang mengandung banyak keanehan yang dibungkus dalam kesederhanaan penuh persaudaraan. Perbincangan mengalir apa adanya. Karena, di sana memang tempat tidak formal. Mereka bebas berpendapat, tanpa harus mutlak sepakat. Tidak akan ada moderator, penyaji, atau notulen seperti di forum-forum ilmiah. Walau begitu, moralitas tetap menjadi prioritas di tengah fasilitas yang sangat terbatas.

Ini terbukti, meski mereka bebas berpendapat, tapi mereka sangat menjunjung tinggi perbedaan pendapat itu tanpa ada sikap menang sendiri. Mereka saling mengerti dan memahami.

Walaupun kita juga tahu, perbincangan mereka hanya persoalan remeh-temeh; istirahat sejenak mengisi waktu luang di tengah kepadatan mencari penghidupan sepanjang hari: bertani.

Tapi sayang, terkadang di warunglah kita sering mendapatkan beberapa hal yang tak pantas kita dapatkan. Dalam kebersamaan itu banyak terselip aktivitas yang tidak hanya hiburan penghilang penat saja. Di sana merupakan starting point (titik awal) suatu pembicaraan, gosip dan isu miring seseorang, meskipun tanpa dasar fakta yang akurat, akan cepat tersebar luas.

Lebih dari itu, di warung juga akan terjalin hubungan fed back (umpan balik) komunikasi berupa pelbagai macam pengetahuan. Ini pun sesuai yang dimaksud Jurgen Habermas dengan “public sphere; ruang publik”. Ia merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, warga negara dapat menyatakan opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif.

Bila sudah berada di warung, “kita” (mestinya) bisa menguasai diri untuk tidak mudah terpengaruh dengan arus pembicaraan mereka yang biasa berceloteh ria tanpa ada manfaat-guna untuk kepentingan bersama, desa, dan negara pada umumnya. Dengan kata lain, kitalah yang harus memulai untuk tidak membiasakan “menggosokgosok” gosip. Hanya, saya juga khawatir, bila diam dan membisu akhirnya yang menjadi pilihan karena terlalu takut untuk menyuarakan segala hal yang ada di pikiran. Diam terkadang menjadi justifikasi untuk tunduk pada sistem dan keadaan yang ada. Jika itu terjadi, betapa bodohnya kita masih mau hidup di ketiak orang lain. (*)

Caca Colo’ KSAU-KSAL keliru ucapkan sumpah Siap salah Jenderal!

KPU belum laporkan penggunaan anggaran Maaf, anggota KPU lama kan tidak ada di kantor Korban Lapindo laporkan Hakim MK Pak Hakim janji tidak lapor balik kan?

2

Pemerintah Akan Lakukan Moratorium PNS JAKARTA - Pemerintah secara perlahan tapi pasti segera mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang saat ini berjumlah 4,7 juta jiwa dengan cara pensiun. “Kami akan kurangi jumlah PNS secara perlahan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Rebiro) Azwar Abubakar di Jakarta, Senin (17/9).

Lebih jauh kata Azwar lagi, dari 130 ribu PNS yang pensiun setiap tahunnya, Kemenpan dan Rebiro hanya mengangkat sebanyak 70 ribu CPNS. “Jadi dipekirakan sekitar 50% hingga 60% jumlah PNS bisa dikurangi dengan pensiun,” tambahnya.

Langkah pemerintah ini, sambung Azwar, dalam hal ini sistem tersebut dilakukan karena jumlah PNS yang ada saat ini tidak merata. Misalnya saja, jumlah guru sangat minim di pelosok, namun di perkotaan justru melimpah. “Makanya, kami melakukan moratorium hingga Desember 2012. Jadi tidak ada penerimaan kecuali bagi tenaga honorer, ikatan dinas, guru, dokter ataupun perawat, dan jabatan khusus yang mendesak,” tegasnya Tak hanya itu, kata politisi PAN ini, Kemenpan dan Rebiro juga memperketat pengajuan penerimaan CPNS. Berbagai syarat di antaranya adalah pemda yang berhak mengajukan adalah daerah yang belanja pegawainya masih di bawah 20%, dan melakukan analisa jabatan. “Persyaratan itu tetap berlaku untuk tahun depan,” imbuhnya Ditempat terpisah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku sangat prihatin karena anggaran belanja pemerintah daerah mayoritas habis hanya untuk membayar gaji pegawainya saja.

“Memang kita semua sudah paham, sebagian besar dana APBD untuk belanja pegawai,” katanya.

Hatta menilai perlunya pemerintah daerah menekan anggaran tersebut. Caranya dengan menekan jumlah PNS Pemda sehingga tidak menumpuk dan memberatkan APBD guna pembayaran gajinya. “ Jadi kita mau melakukan pembatasan PNS, secara selektif, jangan sampai ganti pegawai tambah karyawan dan menumpuk, jadi tidak efisien,” tuturnya Menurut Hatta, dana APBD seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bukan dihabiskan untuk pegawai saja. “Dana APBD harus terbesar untuk public services, jangan habis untuk bangun gedung, beli mobil, belanja pegawai, ya rakyat tidak dapat apa-apa,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta agar Pemda bisa menekan belanja gaji ini sekitar 40 % dari APBD. Tidak seperti saat ini, di mana sekitar 70 % dari APBD. (cea/abe)

DPR Apresiasi Pemangkasan Birokrasi JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi rencana pemerintah merampingkan struktur organisasi di seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L). Langkah ini sangat penting untuk mendorong reformasi birokrasi agar semakin optimal dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dan ramah terhadap dunia usaha. Investasi dan sektor usaha selama ini kurang berkembang optimal karena proses perizinan yang lama, berbiaya mahal dan masih marak pungutan liar.

Penyerapan belanja modal juga tidak maksimal sehingga infrastruktur menjadi buruk dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi,” ujar anggota Komisi XI DPR, Sohibul Iman di Jakarta, Senin (17/12).

Menurutnya, tata kelola, kinerja dan pelayanan birokrasi yang buruk dan lambat menjadi hambatan besar bagi investasi dan dunia usaha di Indonesia. Permasalahan birokrasi telah menyebabkan rendahnya peringkat daya saing Indonesia. Birokrasi yang besar dan terlampau gemuk menyebabkan eksekusi kebijakan menjadi lambat dan banyak tumpang tindih. “Perampingan akan sangat bagus untuk meningkatkan kecepatan eksekusi kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah harus serius menjalankan rencana ini,” imbuh dia.

Seperti diberitakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) berencana merampingkan struktur organisasi di seluruh K/L untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Hal ini karena banyak struktur organisasi yang ada di K/L yang dianggap terlalu gemuk dan juga memboroskan anggaran belanja pegawai. KemenPAN menjelaskan untuk meningkatkan kinerja K/L dan juga pemerintah daerah, akan melakukan penyesuaian jumlah (right sizing) pegawai negeri sipil (PNS) dan perampingan struktur organisasi K/L. Pada tahap awal, pihaknya membuat penilaian untuk 11 K/L yang strategis untuk dilakukan perampingan struktur organisasinya. KemenPAN sendiri, juga sudah memulai langkah perampingan struktur organisasinya dengan memangkas jumlah Deputi dari semula enam menjadi empat. Selain KemenPAN, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga telah mengikuti langkah perampingan. Dalam hal ini LAN memangkas jumlah deputinya dari semula lima menjadi tiga dan BKN memangkas satu deputinya, dari semula lima menjadi empat.

KemenPAN juga berencana meniadakan jabatan eselon tiga ke bawah dan menggantinya dengan jabatan fungsional.

Namun upaya penggantian struktural menjadi fungsional tidak akan berdampak signifikan terhadap efisiensi anggaran, karena pejabat fungsional juga mendapat tunjangan khusus.

“Dalam survei daya saing oleh beberapa lembaga internasional, kualitas birokrasi kita masih sangat rendah. Kedepan, dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, stuktur organisasi birokrasi dan pelayanan publik juga perlu merespon dan mengadopsi perkembangan ini. Sehingga kualitas birokrasi dan layanan publik akan semakin prima,” tegas dia.

Secara terpisah, pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha mengatakan kinerja dan tata kelola birokrasi yang lambat menjadi hambatan besar investasi di Indonesia. Tingginya biaya birokrasi menyebabkan investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. “Pengurusan sejumlah perizinan yang lama sehingga pengusaha kecil menderita di bawah birokrasi yang berbelit,” kata dia.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih mengatakan turunnya daya saing Indonesia disebabkan maraknya korupsi. Kondisi tersebut berimbas pada masalah pembangunan infrastruktur. Maraknya korupsi membuat kegiatan pembangunan menjadi terhambat dan tidak maksimal,” urai dia.

Maraknya praktek korupsi membuat investor mengalihkan investasinya dari Indonesia. Investor memilih menanamkan modalnya secara langsung ke negara tetangga, Malaysia. “Negara tersebut memberikan kepastian dalam investasi, sehingga daya saingnya cukup tinggi. Sejauh ini, negeri jiran itu menempati posisi jauh di atas Indonesia, yaitu 22,” tutur dia. (gam/abe)

NASIONAL

SELASA 18 DESEMBER 2012 NO.0017 | TAHUN I

Korban Lapindo Melaporkan Hakim MK ke Mabes Polri JAKARTA - Korban Lumpur Lapindo mengaku ada yang aneh bin janggal terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan isi perpres yang menyatakan ganti rugi akan ditanggung negara melalui APBN. Karena itu sejumlah hakim MK dilaporkan ke Mabes Polri. “Kami diminta klien kami untuk melaporkan pidana atas dugaan memasukan data palsu atau fiktif pada putusan tentang kasus Lapindo itu,” kata kuasa hukum Suharto, Taufik Budiman, di Bareskrim Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (17/12/2012).

Laporan ke Mabes Polri itu diajukan Laksamana Madya (Purn) Suharto, warga dari pemukiman di luar peta terdampak Lumpur Lap-

indo. Pelapor menuding hakim MK dengan tuduhan memasukan data palsu atau keterangan fiktif dalam putusan MK nomer 53/PUU.10/2012.

“Berdasarkan tata tertib persidangan di MK, dan berdasarkan putusan dalam kasus ini, beliau-beliau yang memusyawarakan termasuk memasukan data-data ke dalam putusan ini,” tambahnya.

Lebih jauh Taufik menilai ada beberapa informasi dalam salinan putusan yang patut diragukan. Karena selama sidang tak pernah pihak MK mengadakan mengadakan prosesnya.

Namun di dalam putusan ada kutipan cukup panjang yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan majelis hakim. “Menurut kami itu patut diragukan keabsahannya, yang mana tiba-tiba muncul begitu saja.

Data siluman,” ujarnya.

Salah satu data yang dianggap siluman adalah keterangan DPR yang ditulis berdasarkan proses persidangan. Padahal, pihak DPR tidak pernah

sekali pun hadir dalam proses sidang.

“Keterangan DPR yang muncul di dalam putusan ini justru berbeda seperti apa yang diketahui publik selama ini. Publik tahu bahwa DPR bilang kasus Lapindo itu bencana alam, minimal fenomena alam. Tapi kenapa dalam putusan ini mengatakan kasus Lapindo itu, bukan bencana alam?” ungkapnya.

Sementara itu, Hakim MK, Akil Mochtar mengatakan tudingan yang diadukan Suharto ke Mabes Polri tidak berdasar. “Ngawur itu semua, yang diuji itu UU APBN, khusus pengalokasian dana APBN kepada masyarakat di luar area terdampak, sebagai tanggung jawab negara, sedangkan yang dalam area terdampak jadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas, apa hubungannya dengan data?” katanya Lebih jauh kata Akil lagi, MK tidak mengurusi masalah konkret tentang data peta terdampak dan di luar terdampak korban lumpur Lap-

indo. “Kita tidak mengurusi perkara konkret, itu bukan urusan MK. MK hanya memiliki hak untuk meminta keterangan secara tertulis dari DPR,” jelasnya.

Menanggapi kalau saat persidangan anggota DPR tidak pernah hadir dalam persidangan seperti apa yang diajukan oleh Suharto, Akil mengakui hal tersebut. Namun, DPR tetap mengirimkan keterangan secara tertulis ke MK dan keterangan itu berhak dipakai. “MK pun berhak menggunakan keterangan itu untuk dapat mengetahui kronologis pembuatan UU,” ujarnya Sebelumnya, sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri hari ini.

Mereka dilaporkan terkait dugaan pemalsuan data atau keterangan palsu/fiktif pada putusan MK No. 53/PUU.10 tahun 2012 tentang kasus semburan lumpur Lapindo. (cea/abe)

KEUANGAN PARPOL

Parpol Sebaiknya Dapat Subsidi Dari APBN JAKARTA-Pemerintah diminta memberikan subsidi kepada partai politik sekitar Rp5 triliun-Rp10 triliun. Hal ini semata-mata untuk meredam sejumlah kasus korupsi yang dilakukan kader parpol dan sekaligus menghidupi parpol. “Seperti di Eropa ketika sebuah Parpol mendapatkan subsidi maka dia harus mengikuti pemerintahan yang baik,” kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi Adhie di Jakarta,17/12/2012 Lebih jauh kata mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur ini, pemberian subsidi yang besar kepada Parpol diharapkan tidak akan ada lagi melakukan korupsi.”Kalau sekarang subsidi yang tidak terlalu besar, Parpol masih melakukan korupsi,” tambahnya Menurut Adhie, Parpol yang sudah mendapatkan subsidi besar. Namun malah melakukan korupsi, maka

pemerintah bisa menghukumnya dengan cara membubarkan parpol tersebut. “Namun jika tidak mampu meredam korupsi, maka subsidinya akan dicabut,” tuturnya.

Selain itu, Adhie juga tidak setuju kalau Parpol membuat badan usaha.

Alasannya, uang dari APBN tidak boleh diputar untuk membuat badan usaha. “Badan usaha ini tidak sesuai dengan UU yang ada. Kita harus mengikuti UU,” imbuhnya.

Menanggapi agar Pemilu berjalan dengan bersih dan tidak adanya aliran dana yang masuk ke Parpol, Adhie menyarankan KPK memeriksa keuangan Parpol. “Saya menyarankan ke KPK, apabila ada orang partai politik yang korupsi, harus dipastikan apakah uangnya masuk ke partai untuk membiayai partai atau tidak.

Kalau iya, KPK bisa memberikan rekomendasi ke KPU untuk melikuidasi

atau tidak mengikutsertakan partai tersebut dalam pemilu,” imbuhnya Ditempat terpisah, terkait kemungkinan Partai Demokrat menjadi oposisi pada 2014, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan tawaran Presiden SBY itu hanyalah sebuah antisipasi dari kemungkinan terburuk pada momen 2014 mendatang. “Itu kan alternatif terburuk. Kita tetap berjuang. Dalam politik ada menang ada kalah. Kita harus siap mental.

Dalam politik ada menang ada kalah.

Kita harus siap mental,” tegasnya Lebih jauh kata Marzuki, seluruh komponen partai harus mampu merumuskan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada Pemilu mendatang, termasuk kemungkinan untuk menjadi partai oposisi. “Jangan pidato itu dianggap aneh. Golkar saja yang sudah

lama bisa kalah dalam pemilu. Itu kan kita berpikir posisi yang paling terburuk. Tapi beliau (SBY) bilang kan mari berjuang, bertobat. Nanti saya buat istighosah nasional khusus Demokrat,” imbuhnya Seperti diketahui, Partai Demokrat benar-benar mendapat badai yang cukup dahsyat. Pasalnya, beberapa kader dari partai berlambang bintang mercy ini, terjerat kasus hukum. Untuk itu, Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak terlalu berharap banyak partainya bisa memenangkan pertarungan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang. “Jika kekuatan politik lain yang memenangkan 2014, kita harus menerima dan mendukung, kita harus lapang dada, kita bisa berbuat untuk rakyat, baik di pemerintahan atau sebagai oposisi,” katanya. (cea/abe)

JELANG PEMILU PRESIDEN

Wantim Golkar Cemas Lihat Elektabilitas Ical JAKARTA-Partai Golkar tampaknya sangat cemas dengan nilai elektabilitas Ketua umum Aburizal Bakrie (Ical) tak belum mampu melewati partai. Karena Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar merasa perlu ada evaluasi setelah satu tahun. “Kami melihat capres masih dibawah dan menyarankan setahun setelah deklarasi (Juli 2013) perlu dilakukan kajian dan analisis tentang elektabilitas capres. Kalau naik terus didorong, tapi kalau tidak naik perlu dipikirkan opsi dan langkah yang paling baik,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung di Jakarta,17/12/2012 Diakui Akbar, pihaknya telah mengirimkan sebuah surat ke DPP

Partai Golkar yang diantaranya menyarankan agar DPP melakukan analisa dan kajian yang mendalam terkait dengan pencapresan Aburizal Bakrie (Ical). “Ada rapat rutin Wantim, kami mengirimkan catur sukses bagi DPP isinya menyampaikan pikiran dan saran. Ada empat poin yaitu konsolidasi, kaderisasi, demokrasi demi kesejahteraan rakyat dan sukses di Pemilu 2014,” tambahnya Oleh karena itu, lanjut Mantan Ketua umum Partai Golkar ini meminta pihaknya akan menagih janji DPP Partai Golkar yang menargetkan perolehan suara diatas 30 % dalam Pemilu nanti. “Jika memang Golkar nantinya benar-benar memperoleh 30 % suara, maka partai berlambang

pohon beringin itu tidak perlu melakukan koalisi dengan partai lain untuk mengusung Ical,” ungkapnya.

Namun Akbar mengaku pihaknya tidak merekomendasikan apapun terkait poin tersebut. “Kami tidak sebut opsi itu. Kita lihat dulu sampai setahun kedepan. Sampai saat ini belum ada tanggapan dari surat yang kami kirim,” sambungnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari mengakui ada beberapa alasan surat yang dikirimkan Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang meminta adanya pengevaluasian terhadap pencapresan Aburizal Bakrie (Ical).

Wakil Ketua MPR ini menambahkan Dewan Pertimbangan merasa

trauma dengan kekalahan Partai Golkar dalam beberapa pemilu terakhir. Terlebih pada tahun 2004, yang meskipun memenangkan pemilu, namun Golkar kalah dalam Pilpres.

“Itu menimbulkan trauma di Dewan Pertimbangan. Maka Dewan Pertimbangan menginginkan di Pemilu Presiden 2014 Golkar menang. Maka dengan berkaca pada hasil survei maka kemudian meminta evaluasi,” paparnya Diakui Hajriyanto, ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan Dewan Pertimbangan dalam surat tersebut. Namun yang terlalu disorot hanyalah poin yang menerangkan tentang evaluasi pencapresan Ical. (cea/abe)

JELANG PEMILU 2014

Kegaduhan Politik Tak Perlu Konsensus Nasional JAKARTA-Tawaran perlunya konsensus nasional guna meredam kegaduhan politik ditolak sebagain masyarakat. Alasannya konsensus itu justru tidak diperlukan karena sudah ada yang namanya Pemilu. Di mana Presiden dan DPR RI dipili h langsung oleh rakyat. “Jadi Presiden sebagai institusi negara yang harus membangun konsensus tersebut,” kata Wakil Ketua FPDIP MPR RI Arif Budimanta dalam diskusi “Refleksi MPR RI tentang Stabilitas Politik 2013” di MPR,17/12/2012. Hadir dalam diskusi itu, Wakil Ketua MPR RI Hajrijanto Y. Thohari dan pengamat hukum tatanegara, Margarito Kamis.

Namun diakui Direktur eksekutif Megawati Institut ini, fakta yang ada sekarang ini adalah negara ibarat kapal laut yang sedang berlayar tanpa nahkoda. Karena pemimpinnya membuat jarak dengan rakyat. Bahkan tidak menjadi bagian dari rakyat, sehingga menjadi problem bagi rakyatnya sendiri. “Persoalannya, negara

melakukan pengkerdilan terhadap rakyat melalui APBN. APBN yang tidak pro rakyat, tak menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Pengkerdilan inilah yang menjadi bagian dari problem negara,” ujarnya.

Hanya saja lanjut Arif, mengingat sistem presidensil itu nyatanya presiden dibantu oleh menteri-menteri yang tergabung dalam setgab koalisi, maka hampir mustahil presidenwapres dijatuhkan di tengah jalan, meski politik tidak stabil atau gaduh.

Namun berbeda dengan Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Tohari yang lebih concers menawarkan konsensus nasional. Alasanya agar politik tidak selalu gaduh dan konflik terus-menerus. Mengingat tidak ada lembaga tertinggi negara.

Maka institusi negara inilah yang semestinya melakukan konsensus dengan melibatkan ormas-ormas keagamaan dan masyarakat. “Visi dan misi politik pemerintah pusat dan daerah saja seperti soal APBN

khususnya terkait subsidi, tak akan selesai secara politik, karena subsidi itu tidak dinikmati rakyat. Juga PNS jumlahnya sangat besar dimana APBN lebih banyak untuk biaya birokrasi. Politisasi bikrokrasi tanpa keberanian mengambil keputusan, akan selalu menjadi beban APBN,” tegas politisi Golkar ini.

Dia membenarkan konsensus itu ada pada Pemilu dan direpresentasikan oleh presiden dan DPR RI, tapi faktanya tidak jalan. Kedua institusi itu tidak menjalankan fungsi sebagaimana seharusnya. “Untuk itu perlu konsensus. Kalau tidak, kesenjangan dan kemiskinan tak akan terselesakan.Karena pemilunya masih demokrasi prosedural, money politics, transaksional, dan belum demokrasi subatansial,” tutur Hajrijanto.

Sedangkan Margarito menilai, stabilitas politik nasional akan ditentukan oleh perkembangan skandal Bank Century yang merugikan ne-

gara Rp 6,7 triliun, dan itu akan tergantung pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPR RI. “Apalagi, kalau dalam penyidikan KPK nanti dua tersangka pejabat BI yaitu Siti Ch. Fajriyah dan Budi Mulya menegaskan bahwa mereka diinstruksikan oleh mantan Gubernur BI Boediono, maka proses impeachment-pemakzulan di MPR RI bisa dilakukan dan ini akan menggoyang politik nasional,” ujarnya Mahkamah Konstitusi (MK) pun lanjut Margarito, tak akan punya pilihan lain kecuali menjalankan mandat MPR RI. Namun demikian hal itu akan sangat tergantung pada sikap DPR RI, yang harus komitmen untuk menjalankan politiknya untuk kepentingan rakyat. “Sedangkan legal hukumnya dijalankan oleh KPK. “Jadi, tak usah khawatir dengan apa yang disebut pemakzulan itu. Bahwa lengsernya seorang presiden dan wapres itu biasa saja. Tak ada yang luar biasa,” tambahnya. (cea/abe)

JAWA TIMUR

PKS Tunggu Cagub dari PWNU SURABAYA –DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur belum menentukan siapa calon gubernur yang diusung partai tersebut dalam pemilihan gubernur(pilgub) Jawa Timur 2013 mendatang. Partai ini masih menunggu hasil survey yang diumumkan, Rabu (19/12) besok. Hasil survey tersebut kemudian akan dikonsultasikan ke PWNU Jawa Timur.

Ketua DPW PKS Jawa Timur Hammy Wahyunianto kepada wartawan di Surabaya kemarin mengatakan, pihaknya menunggu sikap resmi dari PWNU untuk menentukan siapa kandidat yang akan didukung . “Jika NU

mendukung calon gubernur (Cagub) dari kader Nahdliyin, kita akan mempertimbangkan untuk mengikutinya.

Sebab, Jawa Timur merupakan basis nahdliyin. Sehingga suara elit NU dianggap menjadi representasi suara di grassroot,” kata Hammy.

Pada pilgub tahun 2008 lalu, PKS merupakan salah satu partai pengusung pasangan Karsa. Namun, tampaknya pada pilgub mendatang, partai ini menarik diri dari koalisinya dengan Partai Demokrat. Meski tak menampik, dari sejumlah hasil survey yang dilakukan internal PKS, kata Hammy, masih banyak kadernya yang menghendaki PKS mendukung Karsa jilid II . ”Memang secara keseluruhan dari hasil survei internal banyak yang menginginkan Karsa jilid dua tetap maju dalam Pilgub 2013,” ungkapnya.

Mengenai hasil survey yang diumumkan besok, ini merupakan hasil jajak pendapat yang dilakukan PKS sejak bulan oktober lalu. Mereka segera membentuk tim jajak penda-

pat untuk memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur periode 2014-2019 yang terdiri dari beberapa pengurus wilayah. Jajak pendapat tersebut diikuti sekitar 68 ribu kader PKS se-Jatim.

Mengenai dua nama yang berkembang saat di tingkatan elit PWNU yakni Ketua Umum PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa dan Incumbent Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Hammy menolak untuk berkomentar panjang. ”Pokoknya kami segera mendatanginya untuk menanyakan sikap resmi NU seperti apa,” tandanya .

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Soekarwo. “Kami segera siapkan kader terbaik partai sebagai pendampingi Soekarwo yang kami nilai masih layak memimpin Jatim,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN, Dradjad Wibowo ketika dikonfirmasi, Senin (17/11).

Pada pilgub 2008 lalu, PAN juga merupakan salah satu partai pengusung pasangan Karsa. Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak mau buru-buru dalam menentukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim periode 2014-2019. Apalagi partainya masih akan menentukannya melalui mekanisme yang berlaku.

Dradjad juga menjelaskan, partainya cukup tahu diri untuk tidak mengusung nama calon gubernur karena perolehan kursi PAN di DPRD Jawa Timur hanya 7 kursi. “Belum waktunya PAN mengusung calon gubernur. Calon gubernur yang pantas memimpin Jawa Timur 5 tahun kedepan yang pakde Karwo,” katanya.

Ketika ditanya siapa saja kader yang sudah disiapkan PAN untuk mendampingi Soekarwo, Drajat enggan menyebutkan nama. Yang jelas, katanya, banyak kader PAN yang pernah menjadi bupati/walikota yang dinilai cukup baik dan layak memimpin Jatim. (han/abe)

PEKERJA SEKS KOMERSIAL

Pemkot Akan Tutup Lokalisasi Bangunsari SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya segera menutup 50 rumah bordil yang berada di lokasisasi Bangunsari dan memulangkan sedikitnya 163 wanita harapan, sebutan baru untuk para pekerja seks komersial (PSK) pada 21 Desember 2012 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Drs Sudjono MM kepada Koran Madura, kemarin.

Menurut Sudjono, pihaknya bersama pemerintah kota Surabaya terus melakukan pendekatan agar baik secara kemanusian dan juga humanis agar para mucikari dan wanita harapan ini mencari sumber penghidupan yang lain, yang lebih baik. Melalui pemerintah kota para mucikari dan wanita harapan ini diberi pembinaan mental dan spiritual yang memang

sudah diberikan sejak tahun 2003 lalu.

“Akhirnya mereka sadar dan mau kembali ke jalan yang benar. Kami memberikan apreasiasi kepada pemkot yang sudah berupaya untuk membantu program pengentasan lokalisasi dan WTS yang dicanangkan pemerintah provinsi,” kata Sudjono.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Supomo mengungkapkan bahwa penutupan 50 rumah bordil yang tersebar di Jalan Lasem, Jalan Rembang dan Jalan Demak ini bukan atas paksaan pemkot melainkan atas kesadaran mereka sendiri. “ Kita tidak ingin memaksa mereka, karena kalau kita paksa, ujungujungnya tidak murni, kita utamakan dengan melakukan pendekatan. Mereka memahami untuk beralih profesi,” kata Supomo kemarin.

Agar program ini benar-benar berjalan sesuai rencana, Dinsos telah memberikan berbagai macam pelatihan baik kepada para wanita harapan maupun mucikarinya, mulai dari membuat kue, membuka usaha kecilkecilan dan juga jenis kegiatan lain yang nantinya dapat mereka gunakan untuk menghidupi keluarganya setelah usaha maksiatnya ditutup. “ Para mucikari yang ada disana tidak hanya berprofesi sebagai mucikari. Mereka bisa mencari pekerjaan-pekerjaan lain, karena mereka juga sadar, kegiatannya itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari,” ungkap Supomo.

Sebagai bekal untuk memulai kehidupan dan usaha baru di kampong halamannya, pemerintah provinsi Jawa Timur memberikan bantuan

modal usaha kepada para wanita harapan. Dinsos Surabaya juga mengusulkan kepada gubernur Jatim melalui biro kesra, agar para mucikari juga mendapatkan modal. “Alhamdulilah ada respon positif dari beliau bahwa mucikari juga mendapat modal,” tambahnya.

Supomo mengharapkan, setelah lokalisasi ini ditutup, wisma-wisma bekas maksiat berubah menjadi rumah tangga biasa. Kalau rumah yang tidak layak huni, di Kementerian Sosial ada program perbaikan rumah tidak layak huni. Maka kemudian kita sudah melakukan identifikasi, bukan hanya rumah mucikari, tapi juga rumah warga kota Surabaya yang tidak layak huni. Karena persyaratan itu terbuka bagi siapa saja alaskan memenuhi persyaratan. (han/abe)

MODERNISASI ALUTISTA

Anggaran TNI Masih Kurang SURABAYA - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan kebijakan pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI yang dituangkan dalam perencanaan strategis TNI masih terfokus pada mewujudkan kekuatan pokok minimum pertahanan, dengan titik berat pada modernisasi dan melengkapi Alutsista yang mengutamakan produksi dalam negeri, guna terwujudnya kekuatan pertahanan Negara yang cukup dan lebih memadai.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Timur (Kasarmatim) Laksamana Pertama TNI Darwanto dalam upacara yang di gelar Madura Koarmatim Senin (17/12)

kemarin.

Makna dan hakekat dari kekuatan “cukup”, lanjut Panglima TNI, adalah kekuatan yang mampu mengembangkan tugas-tugas operasional yang sedang dan akan diemban di masa depan serta setiap saat dapat dikembangkan bila diperlukan, tidak berlebihan ditengah keterbatasan anggaran dan tidak ketinggalan ditengah kemajuan teknologi militer, serta memancarkan deterrence effect atau daya tangkal yang tinggi, sehingga disegani oleh kawan atau lawan.

Selain itu menurut Panglima TNI, aspek pembinaan, pemeliharaan dan perawatan terhadap apa yang telah kita miliki, baik Personel, Alkap, Alut maupun Alutsista harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan sebagai

landasan pacu yang kokoh sebelum adanya realisasi program 2013. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai usia pakai yang optimal dan menghindari, serta menekan terjadinya resiko, baik berupa Acident (kejadian berbahaya) maupun Accident(Kecelakaan) hingga pada tingkat yang serendah-rendahnya.

Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) menggelar upacara bendera, dengan Inspektur Upacara Kasarmatim. Upacara yang dilaksanakan di Dermaga Madura, Koarmatim, Ujung, Surabaya itu berlangsung Senin (17/12).

Upacara diikuti oleh segenap personel Koarmatim, baik itu Perwira Bintara dan Tamtama serta PNS TNI Angkatan Laut yang bertugas di

Koarmatim. Kegiatan upacara yang dilaksanakan tanggal 17 di setiap bulannya itu, merupakan sarana yang baik untuk menyampaikan kebijakankebijakan TNI serta arahan pemimpin TNI terhadap jajaran yang ada di bawahnya.

Usai pelaksanaan upacara, juga dilaksanakan penyerahan piala kejuaraan Dayung Surabaya Cup Tahun 2012, yang mana dalam hal ini Koarmatim menjadi juara umum 2 putra Dragon Boad yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni ) Surabaya. Penyerahan hadiah secara simbolis oleh Kasarmatim kepada seorang perwakilan peserta lomba sebagai penerima hadiah dari Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmatim. (han/abe)

BATAS AKHIR PENANGGUHAN UMK 2013

Pemerintah Deadline 3 Kali 24 Jam SURABAYA- Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan waktu hingga tanggal 21 Desember mendatang bagi sejumlah perusahaan yang ingin mengajukan penangguhan terhadap upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2013.

Sejauh ini baru ada 3 perusahaan yang secara resmi mengajukan keberatan atas besaran upah yang sudah ditetapkan gubernur Jawa Timur, 24 November lalu melalui Pergub Nomor 72/2012.

Alasannya, kondisi perusahaan tidak stabil dan tidak mampu menggaji karyawan yang masa kerjanya kurang dari satu tahun, sesuai dengan UMK 2013.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jawa Timur DR Hari Soegiri kepada Koran Madura, Senin(17/12) siang mengatakan tiga perusahaan tersebut berada di Surabaya, Sidoarjo dan Probolinggo. “ Tiga perusahaan ini telah melengkapi syarat pengajuan penangguhan sesuai yang diatur dalam pergub 72/2012,” kata

3

SELASA 18 DESEMBER 2012 NO.0017 | TAHUN I

Hari.

Syarat yang dimaksud tersebut antara lain perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK harus mengantong kesepakatan dengan pihak pekerja. Selain itu, dilampirkan juga berkas-berkas laporan keuangan rugilaba dan neraca perusahaan, berapa jumlah tenaga kerjanya serta berapa yang hendak diajukan penangguhan.

Perusahaan juga wajib menyertakan hasil produksinya 2 tahun terakhir dan juga prediksi untuk 2 tahun kedepan.

“Khusus untuk perusahaan yang berskala besar, yang karyawan diatas 100 orang, laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik yang sudah diakui pemerintah,” tandasnya.

Agar valid, Disnakertrasduk juga akan melakukan peninjauan ke perusahaan-perusahaan yang telah mengajukan penangguhan. Langkah ini dilakukan untuk mencocokkan antara data yang disampaikan dengan fakta di lapangan. Sebenarnya, kata Hari Soegiri,

dari 31 ribu perusahaan di Jawa Timur, banyak yang telah melakukan konsultasi untuk penangguhan. Perusahaanperusahaan tersebut tersebar di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto dan Malang. Namun yang telah mengajukan secara tertulis baru tiga perusahaan.

Ketika ditanya apakah pengajuan dari tiga perusahaan tersebut sudah disetujui, Hari Soegiri mengatakan pihaknya belum memberikan jawaban karena masih melakukan verifikasi data yang disampaikan perusahaan tersebut. Dan pemerintah membutuhkan waktu 1 bulan untuk melakukan semua itu. “Jika dalam waktu satu bulan tidak ada jawaban dari pemerintah, maka dianggap pemerintah menyetujui penangguhan tersebut,” tandasnya. Ia menambahkan, selama proses penangguhan belum disetujui, perusahaan tersebut membayar gaji karyawannya sesuai dengan UMK lama. Kalau nanti penangguhannya

ditolak, maka kekurangan upahnya wajib dibayarkan.

Dalam kesempatan itu, Hari Soegiri juga meminta kepada para pengusaha untuk mematuhi pergub no 72/2012.

Sebab jika tidak maka perusahaan tersebut melanggar hukum dan akan diproses secara pidana. Seperti kami sampaikan sebelumnya Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo SH MHum akhirnya menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Jawa Timur 2013 pada, Sabtu (24/11) malam, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 72/2012 tentang UMK di Jawa Timur tahun 2013 setelah mendapatkan surat edaran Menakertrans. UMK Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik paling tinggi, mencapai Rp 1.740.000 dari semula Rp 1.567.000, disusul Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo Rp 1.720.000 dan Kabupaten Mojokerto Rp 1.700.000. Sedangkan terendah Kabupaten Magetan dengan besarannya Rp 866.250. (han/abe)

Surabaya Peringkat 7 Kota Bersih Udara JAKARTA-Kementerian Lingkungan Hidup memberikan peringkat ke 7 terhadap Surabaya sebagai kota metropolitan dengan kualitas udara yang bersih. Penilaian ini terkait dengan keseriusan terhadap program langit biru. “Program langit biru ini mendorong peningkatan kualitas perkotaan dari pencemaran udara yang bersumber dari kendaraan bermotor melalui penerapan transportasi berkelanjutan,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya di Jakarta,17/12/2012.

Menurut Balthasar, penilaian ini dilakukan sepanjang 2012 ini dinilai dari 3 hal yaitu uji kendaraan bermotor, pemantauan kualitas udara jalan raya dan penghitungan kinerja lalu lintas yang dilakukan di 3 ruas jalan arteri. Dalam penilaian itu, Kementerian Lingkungan hidup membagi 4 kategori kepada 44 kota di seluruh Indonesia guna menilai kualitas udara perkotaan.

“Disamping juga mendapat tantangan upaya-upaya inovatif untuk program mengurangi penggunaan BBM sekaligus emisi gas rumah kaca yang merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim dari sektor trasnportasi,” tambahnya.

Lebih jauh kata mantan Rektor Universitas Cendrawasih ini, pemimpin daerah wajib menyediakan lingkungan yang bersih. “Pemimpin wajib menyediakan udara yang bersih, air yang jernih dan lingkungan yang baik, karena merupakan bagian dari pelayanan publik,” ungkapnya. Balthasar meminta kepala daerah harus memastikan warganya mendapatkan akses lingkungan yang bersih. Lingkungan yang sehat dan bersih akan menekan biaya kesehatan penduduk. “Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik juga dijamin oleh UUD 1945,” ujarnya.

Dikatakan Balthasar, udara bersih sangatlah penting, karena air dan lingkungan bisa dilihat langsung. Udara hanya dapat dirasakan dan tidak diketahui apakah yang dihirup bersih atau tidak, tapi berdampak besar terutama bagi kesehatan.

“Dari hasil penelitian sebagaian kota di Indonesia udaranya tidak memenuhi standard. Dampaknya bagi kesehatan sangat besar. Ada begitu banyak penyakit yang timbul dan biaya dikeluarkan juga besar,” paparnya Saat ini dikatakan Balthasar, pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi di kota-kota besar di Indonesia menjadi penyebab utama udara menjadi tidak layak. Akibat pertumbuhan kendaraan yang tidak terbendung, telah memunculkan masalah kemacetan, kecelakaan lalu lintas, kebisingan, kerugian ekonomi, serta gangguan kesehatan. “Kami mengharapkan agar tahun depan, kota-kota yang mendapatkan predikat kurang baik bisa memperbaiki. Sehingga semakin banyak kota yang memiliki kualitas udara yang baik. Dan untuk kota-kota yang mendapat nilai baik agar dapat mempertahankan kualitas udara di kota masing-masing,” imbuhnya.

Berdasarkan penilaian KLH, adapun 44 kota dengan kualitas udara terbersih di Indonesia, itu antara lain Kota Metropolitan: Tangerang, Jakarta selatan, Medan, Semarang, Jakarta Timur, Palembang, Surabaya, Bandung, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Depok, Bekasi, Makasar dan Jakarta Pusat. Sementara kategori Kota Besar, antara lain, Batam, Denpasar, Manado, Yogyakarta, Surakarta, Balikpapan,Malang, Samarinda, Banjarmasin, Pekanbaru, Bandar lampung, Padang dan Pontianak Sedangkan Kota Sedang/Kecil, antara lain, Serang, Manokwari, Mataram, Ternate, Kendari, Palangkaraya, Tanjung pinang, Bengkulu, Mamuju, Jambi, Banda Aceh, Pangkal Pinang, Kupang, Gorontalo, Palu, Jayapura dan AmbonBerdasarkan penilaian KLH, adapun 44 kota dengan kualitas udara terbersih di Indonesia, itu antara lain Kota Metropolitan: Tangerang, Jakarta selatan, Medan, Semarang, Jakarta Timur, Palembang, Surabaya, Bandung, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Depok, Bekasi, Makasar dan Jakarta Pusat. Sementara kategori Kota Besar, antara lain, Batam, Denpasar, Manado, Yogyakarta, Surakarta, Balikpapan,Malang, Samarinda, Banjarmasin, Pekanbaru, Bandar lampung, Padang dan Pontianak. Sedangkan Kota Sedang/Kecil, antara lain, Serang, Manokwari, Mataram, Ternate, Kendari, Palangkaraya, Tanjung pinang, Bengkulu, Mamuju, Jambi, Banda Aceh, Pangkal Pinang, Kupang, Gorontalo, Palu, Jayapura dan Ambon. (cea/abe)

Tahun 2013, Gaji PNS Tak Naik JAKARTA-Pemerintah diperkirakan tidak akan menaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2013 nanti. Alasannya hingga saat ini belum ada dana untuk membayar pensiunan PNS. “Menteri Keuangan tidak berani menaikkan gaji PNS,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB), Azwar Abubakar di Jakarta, Jumat (14/12).

Menurut Azwar, pemerintah kekurangan dana untuk membayar para pensiun PNS yang jumlahnya mencapai sekitar Rp60 triliun. Yang jelas dana iuran untuk pensiun PNS baru ada sekitar Rp 10 triliun per tahun. Pemerintah harus membayar Rp 60 triliun untuk para pensiunan tersebut. “Jadi, minus Rp 50 triliun, ke depan, mau bayar pakai apa,” tegasnya Padahal RUU APBN 2013 telah disahkan menjadi UndangUndang APBN Tahun Anggaran 2013 oleh DPR-RI pada rapat paripurna tanggal 23 Oktober lalu.

Sebelumnya juga Menteri Keuangan Agus Martowardojo sempat mengatakan kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (APBN) 2013 akan difokuskan untuk memberikan dukungan terhadap upaya-upaya, antara lain pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok PNS dan anggota TNI/Polri sebesar rata-rata 7 persen mengacu pada inflasi, serta penyesuaian gaji hakim, lalu menuntaskan program Reformasi Birokrasi pada K/L dalam rangka Reformasi Birokrasi. Juga menjaga agar pelaksanaan operasional pemerintahan lebih efisien melalui flat policy pada belanja barang operasional. Kemudian, mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung domestic connectivity, ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi wisata dan sejumlah upaya lain.

Sedangkan kebijakan belanja K/L 2013, menurut Menteri Keuangan, antara lain adalah: a. Peningkatan efisiensi belakan K/L melalui penerapan flat policy untuk belanja barang dan penajaman komposisi belanja prioritasl b. Peningkatan efektivitas alokasi anggaran alutsista TNI dalam rangka mendorong pencapaian minimum essential force (MEF); c. Peningkatan sinergi pusat daerah; dan d. Pelaksanaan keberpihakan (affirmative action), terutama terkait dengan pembangunan daerah tertinggal/terluar, serta pengembangan industri kecil dan industri kreatif.

Dalam UU ini, besaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) ditetapkan Rp 594,567 triliun, lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan oleh K/L pada untuk tahan anggaan 2013 sebesar Rp 547,435 triliun. Meski terdapat kenaikan dari rencana anggaran yang diajukan oleh K/L, namun tidak semua K/L memperoleh kenaikan alokasi dibanding dengan anggaran yang diajukan melalui RKA-K/L. Sejumlah K/L bahkan mengalami penurunan alokasi anggaran dibanding dengan RKAK/L yang diajukan sesuai pagu anggaran 2013. (cea/abe)

4

SUMENEP

SELASA 18 DESEMBER 2012 NO.0017 | TAHUN I

Pembebasan Lahan Sengketa Sekolah

DIDUGA MENCURI

Pemerintah Anggarkan Rp 0,35 Milyar SUMENEP - Banyaknya lahan sekolah dasar di kabupaten Sumenep yang bermasalah atau sengketa antara pemerintah dengan warga yang mengaku pemiliknya.

Di 2013 mendatang telah dianggarkan sebesar Rp 350 juta untuk dibebaskan. Dana pembebasan lahan gedung sekolah yang dinilai bermasalah itu dianggarkan di APBD 2013.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep, Dulsiam mengatakan, dana yang telah dianggarkan di APBD tahun 2013 itu di-

maksudkan untuk membebaskan lahan bermasalah yang berujung pada penutupan paksa sekolah oleh warga yang mengaku pemilik lahan tersebut. “Pada tahun 2013 mendatang dianggarkan lagi di APBD dana pembebasan lahan bagi gedung sekolah yang bermasalah itu. Dinas pendidikan tidak perlu kebingungan lagi untuk menyelesaikan problematikan didunia pendidikan utamanya soal sengketa lahan,” kata Dulsiam, Senin (17/12).

Menurut Dulsiam, meski sudah dianggarkan dana pembebasan lahan, pihaknya meminta Dinas Pendidikan lebih selektif lagi dalam menentukan kebijakan, seperti memprioritaskan sekolah-sekolah yang dinilai emergensi atau sangat mendesak untuk disegera-

kan dibebaskan. “Kalau kami melihat, ditahun 2012 ini, dsdik sepertinya tidak berpikir skala prioritas. Ada sekolah yang harus segera lahannya dibebaskan, tapi ternyata tidak dibebaskan seperti di SDN Sapeken 9, kecamatan Sapeken,’ ujarnya menilai.

Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi terhadap Disdik yang telah merealisasikan dana pembebesan lahan ditahun 2012 ini, sebesar Rp 1 milyar lebih. Namun, yang perlu menjadi koreksi ditahun berkutnya yaitu prioritas penempatan anggaran itu. “Kalau ditahun 2012 ini, Disdik sudah bekerja maksimal dalam konteks realisasi dana pembebasan lahan sengketa. Dan untuk tahun berikutnya, dana yang sudah diangarkan

itu harus digunakan semaksimal mungkin,” paparnya.

Dia menjelaskan, ditahun 2013 mendatang, tidak ada lagi sekolah yang ditutup paksa oleh warga dengan alasan lahan sengketa, karena penutupan sekolah secara paksa itu sangat berdampak negatif terhadap proses kelompok belajar mengajar (KBM) disekolah tersebut, apalagi para siswa sampai terlantar karena tidak mendapatkan tempat yang layak. “Dengan dianggarkannya dana pembebasan lahan sengketa di APBD itu, tidak terdengar lagi ada sekolah yang ditutup paksa oleh warga dengan alasan lahan sengketa,” harapnya. (rif/abe)

Pemilukada Jatim 2013

Khofifah Mendapat Dukungan dari Sebagian Warga SUMENEP - Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Propinsi Jawa Timur masih akan dilaksanakan pada tahun 2013 mendatang, namun sejumlah figur yang dinilai pantas memimpin Jatim mulai disuarakan oleh masyarakat, termasuk di Sumenep.

Di kabupaten ujung timur Madura ini, figur Khafifah Indar Parawansa yang merupakan rival Gubernur Jatim, Soekarwo pada pemilihan Gubernur tahun 2008 lalu, kini mendapatkan dukungan dari sebagian kalangan nahdiyin agar maju kembali dalam percaturan politik pilgub.

Salah satu kiai pimpinan Pondok Pesantren Annibron, desa Karangbudi, kecamatan Gapura, Sumenep, Affan Nurridha menyatakan dukungannya terhadap Khafifah maju kembali di bursa pemilu gubernur mendatang setelah kalah dalam pilgub tahun 2008 lalu.

“Kami mendukung terhadap Khafifah untuk maju ke bursa pilgub tahun depan, karena bu Khafifah merupakan figur yang bisa membuat perubahan di Jawa Timur ini. Mampu untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Timur termasuk Madura,” kata Affan Senin (17/12).

Menurut Affan, kemampuan Khafifah untuk menjadi orang nomor satu di Jatim ini sudah terlihat dari sejumlah

pengalamannya, dari beberapa jabatan publik yang pernah dipegang seperti pernah menjadi Menteri diera Gus Dur dan beberapa pengalaman lain. “Mempunyai kemampuan, cerdas dan mengayomi terhadap masyarakat kecil, baik yang ada diperkotaan maupun dipedesaan. Dari itu kami mendukung Khafifah untuk maju menjadi Gubernur, bukan wakil Gubernur Jatim,” jelasnya.

Dia menegaskan, selain mempunyai kemampuan, Khafifah dinilai kader NU (Nahdlatul Ulama) yang mempunyai masadepan cerah, peduli terhadap sesama. Karena, selama ini tidak ada kader NU yang dinilai bisa memimpin Jawa Timur selain dia. “Alasan yang lain, Kami menginginkan Jatim ini dipimpin oleh warga nahdiyin seperti dia (Khafifah, red),” tambahnya.

Disinggung terkait yang dinilai bisa mendampingi Khafifah, pihaknya menjawab harus dari kalangan nahdiyin juga.

“Syukur-syukur kalau Saifullah Yuyuf (wakil gubernur sekarang, red) yang bisa mendampinginya, tapi kalau tidak bisa kan masih banyak yang lain,” jawabnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, terkait terganjalnya Khafifah dari isu perempian tidak boleh menjadi pemimpin, pihaknya mengaku tidak terlalu khawatir karena

masyarakat Jawa Timur termasuk nahdiyin sudah dewasa dan bisa memilih siapa yang pantas menjadi pemimpin rakyat Jatim. “Sekarang sudah tidak ada lagi isu miring terkait perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Kalau perempuan itu mampu kenapa tidak, sudah bbanyak contok dipolitik nasional, perempuan menjadi pemimpin seperti ibu Kartini,” ungkapnya optimis.

Dia menambahkan, apapun partai

yang mengusung Khafifah dalam pilgub mendatang, pihaknya pasti menjagokan ketua DPP Muslimat NU tersebut karena masyarakat Jatim menginginkan perubahan. “Kami tidak akan melihat partai apa yang akan mengusungnya, tapi yang penting Khafifah harus dicalonkan sebagai Gubernur, bukan wakil. Dan kami yakin banyak ulama di Sumenep yang mendukungnya,” urainya. (rif/abe)

Harga Daging Mulai Sentuh Margin Atas

Busyro Perkuat Usaha Kecil Menengah

Kendati demikian, pemda akan tetap selektif dalam memberikan dukungan.

“Tiga sumber dana ini menjadi andalan kami mengembangkan koperasi. Tetapi, kami akan terus memantau perkembangannya misalnya saat pencairan dana dan implementasi kegiatan. Kalau hasil evaluasi, koperasi ini potensial maka akan ada dukungan dana. Tetapi jika tidak maka dibubarkan,” kata dia.

Lebih lanjut, Busyro menegaskan akan terus mengembangkan koperasi. Pasalnya, koperasi bisa menjadi bumper pertumbuhan ekonomi. “Koperasi harus bergerak diruang yang menjadi korban kapitalisme.

Koperasi bagian dari korban kapitalisme.

Maka, koperasi harus menjadi motor untuk memerangi kapitalisme ini. Di Sumenep, ada paguyuban koperasi. Tujuannya untuk

penguatan koperasi sehingga tidak berdiri sendiri. Ini menjadi kekuatan alternatif sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumenep,” jelas dia.

Sementara itu, Menegkop dan UKM,

Syarif Hasan mengatakan pemberian penghargaan ini berdasarkan hasil penilaian tim. Berdasarkan penilaian tim, kabupaten Sumenep mendapat nilai 85,70 unggul atas 13 kabupaten/kota lainnya. “Pemerintah

s.bachri.koranmadura

PEDULI - Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat memberikan bantuan kepada para anak yatim di Pendopo Agung Sumenep.

SUMENEP - Pasangan suami istri (pasutri) yang merupakan jamaah haji asal Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, berinisial SN dan MY yang dituduh mengambil dompet mukimin saat bertawaf lolos dari ancaman qishas (potong tangan).

Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Sumenep, Jono Hadi mengatakan, sanksi yang akan dijatuhkan pada pasangan suami istri tersebut, tidak sampai pada hukumam Qisos, melainkan hukuman ringan yang harus diterimanya. “Informasi yang kami terima, pasangan suami istri yang brmasalah di Makkah saat melaksanakan ibadah haji beberapa bulan lalu itu tidak sampai dikenakan sanksi berupa potong tangan,” kata Jono Hadi, Senin (17/12).

Menurut Jono, melalui Dirjen Pelayanan Haji dan Umroh, Pemerintah Indonesia menyerahkan kasus tersebut kepada Konsulat Jendral dan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi untuk mengawal proses hukum dua jamaah haji asal Sumenep guna mendapat keringanan sanksi.

“Indonesia sudah menyerahkan langsung kepada Konsulat Jendral dan Kedaulatan Besar Indonesia di Arab saudi, hasilnya alhamdulillah sangat memuaskan,” ujarnya.

Meski belum ada putusan, sambungnya, namun hukum yang akan diterima pasutri itu diperkirakan sanksi ringan karena keduanya mendapat pemberian maaf dari pemilik dompet dalam bentuk risalah atau tulisan. “Mereka mendapatkan pemberian maaf dari pemilik dompit itu sehingga putusannya diperkirakan ringan. Tuntutan yang dijatuhkan pada dua jamaah haji tersebut, hanya berupa kurungan lima bulan bukan,” jawabnya.

Dia mengemukakan, informasi yang diterima Kemenag Sumenep dari Dirjen Pelayanan Haji dan Umroh, hingga saat ini, pasutri tersebut masih berstatus tahanan pihak kepolisian Arab Saudi dan diperkirakan pekan depan dijadwal akan mengikuti sidang kedua. “Pemerintah Indonesia dipastikan terus melakukan pengawalan agar hukuman terhadap pasutri itu diputus ringan,” pungkasnya. (rif/ abe)

EKONOMI MASYARAKAT

Program Bupati Sumenep

SUMENEP - Dukungan Pemkab Kabupaten Sumenep terhadap pengembangan koperasi terlihat alokasi anggaran yang dikucurkan. Selain dari APBD Kabupaten dan APBD Propinsi, dukungan terhadap pengembangan koperasi juga bersumber dari APBN.

Jemaah Haji asal Raas Lolos dari Hukum Potong Tangan

Kabupaten/Kota yang telah memberdayakan koperasi di wilayahnya perlu diberi penghargaan agar terus meningkatkan peran dan komitmen dalam pemberdayaan koperasi,” kata Syarif.

Selain bupati Sumenep, beberapa bupati di Jawa Timur juga meraih penghargaan. Bupati Pacitan meraih penghargaan Paramadhana Utama Nugraha Koperasi, Bupati Jember meraih penghargaan Paramadhana Utama Nugraha Koperasi, Bupati Kediri meraih penghargaan Paramadhana Utama Koperasi, Bupati Mojokerto meraih penghargaan Paramadhana Utama Nugraha Koperasi, Bupati Bondowoso meraih penghargaan Paramadhana Madya Koperasi dan Bupati Nganjuk meraih penghargaan Paramadhana Utama Nugraha Koperasi, Syarif berharap agar para bupati/walikota yang menerima penghargaan lebih meningkatkan komitmennya terhadap pemberdayaan Koperasi dan UKM di daerah masing-masing. Ini sangat penting guna menciptakan lapangan kerja sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan secara bertahap. “Menciptakan iklim yang kondusif melalui dukungan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan UKM,” jelas dia.(gam/abe)

SUMENEP – Harga daging sapi menjelang Natal dan Tahun Baru sudah mencapai margin atas.

Setiap satu kilogram daging (sapi) penjual melepas Rp 80 ribu/kg. Bahkan untuk daging KW-1 harga daging mencapai Rp 100 ribu/kg.

Harga daging yang melambungnya itu tidak sebanding dengan harga sapi. Peternak sapi di Kabupaten Sumenep mengeluh sebab harga daging berbanding terbalik dengan harga sapi. Sapi berbobot 150 kg di pasar hanya mentok di harga Rp 4 juta hingga Rp 5 juta.

Abdurahman Saham, anggota DPRD asal kepulauan Sepudi mengatakan, saat ini masyarakat Sepudi mengeluh rugi. Sebab harga sapi murah.

Padahal pulau Sepudi merupakan daerah peternak sapi pilihan dan paling produktif di Sumenep. “Mestinya, harga daging yang cukup fantastis, juga diikuti dengan naiknya harga sapi naik. Tetapi malah berbeda, harga sapi justru rendah,” katanya.

Dia menduga, telah terjadi ini permainan para pedagang daging. Ini sinergis dengan isu daging oplosan untuk pembuatan bakso. Karena itu, dia minta pemerintah turun ke pasar agar pedagang daging tidak mematok harga seenaknya. “Minimal harus ada oprasi pasar, agar peternak sapi merasa tidak dirugikan,” kata Abdurrahman Saham Senin (17/12).

Abdurrahman menambahkan, seekor bobot 150 kilogram seharusnya dihargai Rp 15 juta. Fakta di lapangan, sapi dengan berat tersebut hanya mentok di harga Rp 5 juta. Karena itu, pedagang lebih beruntung dibanding peternak. Padahal, peternak bekerja lebih berat dari pedagang. “Nah, pemerintah harus bertindak biar tidak terjadi kecemburuan sosial,” dia menjelaskan. (sai/abe)

PAMEKASAN

5

SELASA 18 DESEMBER 2012 NO.0017 | TAHUN I

LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT RENCANA PILKADES SERENTAK

Layanan Ambulance Puskesmas Talang Mengecewakan

s.kurniawan/koran madura

TERGENANG AIR - Sejumlah kendaraan menerobos genangan air ketika banjir di Jalan Pintu Gerbang, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin (17/12). Sekitar dua kawasan di Kota

Pamekasan terendam air hingga ketinggian 50 cm karena luapan air yang diakibatkan hujan lebat mengguyur kawasan itu.

KPU Tak Lapor Penggunaan Anggaran ke Dewan

PAMEKASAN - Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam mempertanyakan penggunaan Anggaran operasional KPU senilai Rp 14 miliar.

Karena selama ini kata politisi partai demokrat ini, KPU Pamekasan belum memberikan laporan kepada DPRD Pamekasan, tentang penggunaan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 32/2004 pasal 67 ayat 1 hurut E yang berbunyi KPU berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD. ”Selama ini KPU belum

memberikan laporan pertanggungjawaban ke DPRD,” jelasnya.

Bahkan tegas Khairul, dalam pasal 66 ayat 3 E disebutkan, DPRD memiliki tugas untuk meminta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas KPUD. ’’ Tidak hanya anggaran, tugas-tugas yang dilakukan KPU juga harus disampaikan ke DPRD,” imbuhnya.

Sementara pergantian 5 komisoner yang dicopot DKPP, KPUD belum juga memberikan laporan. Sehingga, dia berharap PAW KPU bisa melaporkan satu persatu anggaran yang telah dihabiskan oleh KPU. Kewajiban melaporkan tersebut lanjut, seharusnya dilakukan setiap tahapan pelaksanaan pemilukada.

Setidaknya, 5 sampai 10 tahapan kegiatan pelaksanaan pemilukada

hal tersebut sudah dilaporkan.

Sementara itu Sekretaris KPU Zaini Makmun mengaku tidak bisa

memberikan komentar soal penggunaan anggaran. Bahkan, Zaini enggan memberikan alasan. (afa/abe)

Dinkes Tindaklanjuti Isu Bakso Oplosan s.bachri/koran madura

DEMO - Ratusan warga Pamekasan beberapa minggu kemarin saat unjuk rasa ke KPU.

Sesama Sepeda Motor Bertabrakan mengemudi motor Ninja langsung memotong jalan tanpa menyalakan lampu sine. Sehingga, benturan keras pun tak terhindarkan. ‘’Jupiter ini dari arah timur, namun motor Ninja yang datang dari arah berlawanan langsung memotong Jalan,’’ urainya.

Lebih lanjut Fitroh menceritakan, seandainya motor Ninja ini memberikan aba-aba dengan menyalakan lampu arah, dimuungkinkan tidak akan terjadi kecelakaan.

Namun demikian, kedua pengemudi sekaligus korban itu, berakhir dengan damai. Lalu lintas di sekitar TKP (tempat kejadian perkara) sempat macet. (afa/abe).

fawaid/koran madura

RINGSEK - Salah satu sepeda motor korban kecelakaan terlihat hancur berantakan.

Aksi Sosial

Asri Gelar Pengobatan Kesehatan Gratis PAMEKASAN - Mendekati pemilukada, pasangan calon Ahmad. yafi’i dan A Kholil Asyari (Asri) gencar melakukan pendekatan kepada masyarakat. Salah satunya menggelar pemeriksaan dan pengobatan gratis di Dusun Bagandan Kelurahan Jungcangcan.

Setiba dilokasi kegiatan, Ahmad Syafii langsung mendapat sambutan dari ribuan warga yang tengah antri memanfaatkan pengobatan gratis. Ada sebagian warga yang terharu melihat kedatangan sosok Ahmad Syafii. Bahkan, ada sebagian warga yang meneteskan air mata saat menyambut kedatangan pria yang saat ini masih menjadi anggota DPR RI itu.

Salah satunya diakui Siti Khotijah warga kelurahan Jungcangcan. Menurutnya, pengobatan gratis tersebut sangat membantu terhadap masyarakat

fawaid/koran madura

PERIKSA - Salah seorang warga peserta pengobatan gratis saat diperiksa petugas. yang tidak mampu. ‘’Kami merasa terbantu dengan adanya pengobatan gratis ini,’’ terangnya.

Dirinya berharap, pengobatan gratis ini dilanjutkan ke sejumlah desa dan kelurahan lainya. Sehingga, semua masyarakat yang selama ini tidak terjangkau akses kesehatan, bisa terlayani.

dialami orang tua Mustaji sendiri yang meninggal di Puskesmas Talang yang juga diangkut menggunakan mobil pick up.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Talang, Syaiful Taufan saat dikonfirmasi mengatakan, mobil yang ada di Puskesmas Talang bukan mobil pengangkut jenasah melainkan mobil khusus puskesmas keliling. “mobil itu tidak bisa mengangkut jenasah.

Selain itu memang tidak ada supir khusus untuk mobil puskesmas itu,” terangnya melalui ponselnya.

Oleh karena itu pihaknya meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak mendahulukan emosinya. Sebab pihaknya sudah mengajukan kepada Pemkab Pamekasan untuk pengadaan mobil khusus jenasah. Hal senada ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Ismail Bey. Pria berkepala pelotos ini mengaku untuk pengadaan mobil jenasah tidak harus ada di setiap puskesmas, melainkan ada di satu kawasan tertetu. “kalau di daerah selatan seperti Kecamatan Larangan, Kecamatan Galis dan Kecamata Pademawu, cukup satu mobil jenasah karena operasionalnya tidak sesering mobil lainnya,” ungkapnya. Selain itu, untuk daerah selatan saat ini masih bisa dijangkau oleh mobil jenasah yang ada di rumah sakit dr Slamet Martodirjo Pamekasa. (teef/abe)

MAKANAN DAN MINUMAN

Kecelakaan Lalu Lintas

PAMEKASAN - Kecelakaan lalu lintas sesama sepeda motor kembali terjadi di jalan raya Jokotole.

Kecelakaan terjadi antara Jupiter nopol M 2351 AE dengan sepeda motor ninja nomor polisi M 501 D. Kecelakaan ini menyebabkan sepeda motor Jupiter milik Eeng warga Jalan Gazali rusak berat. Bagian depan sepeda motor remuk. Sementara kedua pengemudi, tanganya luka parah.

Saksi mata Fitroh mengaku Jupiter yang dikemudikan Eeng datang dari arah timur, sementara motor Ninja yang dikemudikan Fahri datang dari arah yang berlawanan. Namun, Tiba-tiba Fahri yang

PAMEKASAN — Beberapa kali warga Desa Muntok, Kecamata Larangan, kecewa dengan pelayanan mobil ambulance di Puskesmas Talang.

Pasalnya mobil tersebut tidak bisa mengangkut jenasah yang meninggal di puskesmas tersebut, meskipun mobil tersebut ada di dalam Puskesmas.

Mustaji warga Desa Muntok, Senin (17/12/2012) mengaku sudah dua kali keluarganya meninggal di Puskesmas Talang, dua kali pula mobil ambulance tidak bisa mengangkut mayat padahal mobilnya ada. “Menurut saya mobil ambulace itu dikembalikan saja ke dinas dan di Puskesmas Talang tidak usah diberi ambulance karena tidak ada manfaatnya,” terangnya.

Mustaji menambahkan, alasan yang disampaikan perawat Puskesmas Talang, mobil ambulace itu tidak bisa melayani angkutan mayat karena tidak ada supirnya. “Seharusnya supir itu ada yang standby di puskesmas selama 24 jam secara bergantian.

Kalau ada kecelakaan tengah malam mobil tersebut bisa melayani masyarakat,” imbuhnya.

Sabtu kemarin (15/12), salah satu anggota keluarga Mustaji meninggal di Puskesmas Talang karena mengalami kecelakaan. Jenasahnya terpaksa diangkut menggunakan mobil pick up ke rumah duka. Kejadian yang sama

Sementara itu calon bupati Ahmad Syafii saat memberikan sambutan di sela-sela kegiatan pengobatan gratis menyampaikan pengobatan gratis ini semata-mata keinginan masyarakat kelurahan Juncangcang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. ‘’Ini murni permintaan masyarakat, kami

hanya menyelenggarakanya,’’ urainya.

Diakui Syafii, pihaknya bersama tim tidak hanya akan menggelar kegiatan pengibatan gratis saja. Melainkan pula akan berlanjut pada sunatan massal.

Sebagaimana, aspirasi masyarakat yang mengaku tidak memiliki biaya untuk menghitan anaknya. ‘’Rencananya kami akan berlanjut pada khitanan massal,” jelasnya.

Dikatakan, beberapa kegiatan yang digelar tim asri, semuanya keinginan dan permintaan masyarakat. Tim Asri hanya menindaklanjutinya. ‘’Programprogram yang kami lakukan dari permintaan masyarakat,” tandasnya.

Ia berharap melalui semangat kebersamaan ini, dapat mengangkat dirinya menjadi kepala daerah Kabupaten Pamekasan serta dapat menjalankan amanat dengan baik. ‘’Ini langkah awal, untuk bisa menuju pendopo,’’ harapnya.

Aksi pengobatan gratis ini diikuit seribu peserta. Adapun jenis pemeriksaanya meliputi semua penyakit kecuali vaksin dan suntik KB. Mayoritas warga dilanda penyakit darah tinggi. (afa/abe)

PAMEKASAN — Maraknya peredaran daging oplosan di Jakarta seperti dibahas di beberapa media memibuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan waspada.

Beberapa penjual bakso di Pamekasan sedang dalam pemantauan dinkes.

Menurut Ismail Bey, Kadinkes Pamekasan mengatakan kecil kemungkinan pengusaha bakso di Pamekasan mengoplos dengan daging babi dan sejenisnya.

Sebab bahan tersebut sangat sulit didapatkan di Madura. Disamping itu tingkat konsumsi masyarakat masih relatif kecil untuk daging babi. Yang paling banyak dikonsumsi masyarakat yaki daging sapi dan daging ayam.

“Sangat mudah bagi kita untuk mengetahui adanya daging oplosan dan bakso oplosan, sebab penggilingannya berada dalam satu lokasi di Pasang Kolpajung,” terang Ismail Bey, Senin (17/12/2012).

Bey mengatakan, kalau di kota-kota besar peredaran daging babi sangat besar kemungkinanya terjadi mengingat masyarakatnya yang

BATIK SERAT KAYU

beragam. Namun di Madura, masyarakat sangat hati-hati dengan daging oplosan. “Jangankan ada daging yang sudah nyata-nayata haram, daging ternak lainnya selain sapi, kambing, ayam masyarakat sudah sangat cerdas memilah dan memilihnya,” ungkapnya.

Hal yang perlu diwaspadai konsumen yakni penggunaan bahan pengawet dan pewarna buatan yang dapat mempengaruhi kesehatan.

Berdasar pemantauan rutin Dinkes Pamekasan, masih sering ditemukan adanya makanan yang menggunakan bahan pengawet dan pewarna buatan yang dapat mempengaruhi kesehatan. “Sudah sering kali dan terus menerus kita berikan pembinaan dan himbauan kepada pengusaha makanan dan minuman agar tidak menggunakan bahan yang membahayakan kesehatan,” tandasnya. Untuk pemantauan itu, pihaknya seringkali berkoordinasi dengan badan pemeriksa obat-obatan dan makanan Jawa Timur untuk melakukan uji laboratorium. (teef/abe)

s.kurniawan/koran madura

- Pedagang batik keliling sedang menawarkan dagangannya di DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin (17/12).

Batik yang bermotif serat kayu banyak diminati para anggota dewan pamekasan, selain bagus dan hargapun terjangkau mulai dari harga Rp. 100 ribu - 150 ribu per potong.

6

SAMPANG

SELASA 18 DESEMBER 2012 NO.0017 | TAHUN I

KPU Nyatakan Al Falah Unggul

RAYAKAN KEMENANGAN

SAMPANG – KPU menyatakan pasangan cabup-cawabup Al Falah (Fanna Hasib-Fadilah Budiono) unggul dalam perolehan suara pada pemilukada 12 Desember 2012 lalu.

KPU mengumumkan kemenangan Al Falah berpijak pada hasil rekapitulasi dan pleno penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Sampang di gedung KPRI Trunojoyo Sampang, Senin (17/12).

Berpijak pada hasil Rekapitulasi penghitungan surat suara Al Falah unggul dengan 163.483 suara atau 31,44 persen. Ketua KPU Sampang Achmad Dhovier Shah mengungkapkan, jika nantinya ada salah satu pasangan calon merasa keberatan tentang penandatanganan berita acara akan dijelaskan dan dibuka di Mahkamah Konstusional (MK).

“Ya jika ada yang merasa keberatan silakan melakukan gugatan melalui jalur hukum,” ungkapnya.

Dhovier menambahkan, bagi salah satu pasangan calon yang merasa dirugikan diperbolehkan untuk melakukan gugatan hingga pada tanggal 21 Desember 2012 mendatang. Jika pada tanggal yang sudah ditentukan tidak ada gugatan dan laporan, KPU akan langsung menyerahkan keputusan rekapitulasi surat suara kepada DPRD Sampang, guna proses pelantikan dan pengesahan.

Hasil rapat pleno dan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten tersebut yakni, pasangan calon nomor urut 01 Alfalah (KH. Fannan Hasib dan Fadhilah Budiono) memperoleh 163.483

NADZAR

- Puluhan pendukung pasangan Al-Falah saat merayakan syukuran atas kemenangan calon yang mereka usung dengan cara memotong rambut meraka sampai plontos.

mahardika surya abrianto/koranmadura

KHIDMAT- Suasana saat rekapitulasi perolehan suara pemilukada Sampang di gedung KPRI Trunojoyo Sampang. suara. Pasangan nomor 02 Yamfa’ (KH. Yahya Hamiduddin dan HM. Faidhal Mubarok) 15.936 suara, nomor 03 Tjahaja Purnama (Noer Tjahja dan Heri Purnomo) 88.044 suara, nomor 04 Ba Yono-Ra Hamdud (Haryono Abdul Bari dan Hamduddin Ihsan) 87.438 suara, nomor 05 Faiq (Faisal Muqoddas dan Triyadi Husnul Yakin) memperoleh 4,249 suara, dan nomor 06 Hejaz (Hermanto

Subaidi dan Dja’far Shodiq) memperoleh 160.899 suara.

Dengan persentase perolehan suara, Al Falah 31,44 persen, Yamfa’ sebanyak 3,06 persen, Tjahaja Purnama (incumbent) 16,93 persen, Ba Yono-Ra Hamdud 16,81 persen, Faiq 0,82 persen, Hejaz membuntuti Al Falah mendapatkan 30,94 persen suara.

Ketua tim pemenangan Alfalah

Abd. Rahman berterima kasih kepada masyarakat yang sudah memilih Al Falah sesuai hati nurani. Dia juga menambahkan bahwa penghitungan cepat yang dilakukan sesuai C1 oleh Tim Al Falah berbeda jauh dengan hasil penghitungan pada rapat pleno tersebut.

“Ternyata memang sudah jauh berbeda dengan prediksi kami,” tandasnya. (ryn/ msa)

Pengamanan Pemilukada

Polisi Berjaga Ketat di Penghitungan Manual SAMPANG – Polisi berjaga ketat dalam pengamanan rekapitulasai dan pleno perhitungan surat suara di gedung KPRI Trunojoyo Sampang sebanyak.

Setidaknya, 1.500 aparat siaga dalam acara penghitungan manual ini. (17/12).

Aparat yang bertugas mengamankan undangan sejak saat di pintu masuk menuju lokasi rekap manual. Setiap undangan diperiksa tidak saja badannya

ryan hariyanto/koran madura

tetapi juga bawang yang dibawa. Termasuk, para pekerja media juga tak luput dari pemeriksaan aparat.

Di sepanjang jalan areal Jalan Rajawali banyak anggota polisi yang berjaga guna mengamankan dan tidak terjadinya hal yang tidak di inginkan.

Di beberapa titik, polisiberjaga-jaga termasuk di perempatan Jalan Rajawali, di sebelah utara mau pun sebelah selatan

lokasi penghitungan.

Kapolres Sampang AKPB Solehan mengatakan, pengamanan rekapitulasi dan pleno penghitungan surat suara tingkat kabupaten sampang tidak berbeda dengan pencoblosan. Sebanyak seribu lima ratus dengan beberapa pola pengaman yakni penyekatan,sterilisasi pada semua undangan.”Insaallah tidak akan ada peridiksi kericuhan apapun,kita su-

dah antisipasi over istimate” Jelasnya.

Disamping itu juga,Disiagakan Tim Jibong dan Water canon guna mengantisipasi adanya aksi yang tidak diharapkan.Bahkan pihak keamanan akan terus disiagakan hingga selesai pelantikan terhadap kandidat terpilih nanti yang akan dilaksanakan pada pulan Februari tahun depan. (ryn/msa)

Al Falah Fans Club Potong Rambut SAMPANG - Dalam melaksanakan bentuk mensyukuri kemengan Al Falah berdasarkan data PPK se Kabupaten Sampang, pendukung Al-Falah mengikuti aksi potong rambut Senin (17/12). Aksi dilakukan di areal rumah dinas wakil bupati Sampang tersebut membuat para pendukung Al Falah lainnya terus berhamburan ingin memotong rambut untuk merayakan kemenangan.

Ismail dari Pulau Mandangin salah satu pendukung yang rela memotong rambutnya tersebut mengatakan sebagai wujud aksi kepedulian dengan mensyukuri kemengan. Kegiatan cukur rambut ini awalnya akan di gelar di Desa Tambelengan saja. Namun akhirnya, seluruh tim sukses setuju aksi potong rambut ini digelar di Kecamatan Kota.

Terutama di halaman rumah dinas Wakil Bupati Sampang. “Ini rasa syukur karena jagoan kami menang,” ujarnya.

Seperti diketahui, sesuai hasil rekap PPK pasangan yang diusung dari partai Keadilan Sejahtera Rakyat (PKS) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) tersebut menang di tujuh kecamatan diantaranya, Kecamatan Sampang Kota, Jrengik, Tambelangan, Banyuates, Sokobanah, Karang Penang, dan Pangerangan. (ryn/msa/abe)

BANGKALAN

7

SELASA 18 DESEMBER 2012 NO.0017 | TAHUN I

MEMASUKI MUSIM HUJAN

Penderita Demam Berdarah Dangue Meningkat

yoyong/koran madura

KECEWA - Belasan pendemo melakukan aksi salat jenasah di depan “keranda mayat” demokrasi dalam aksinya, kemarin (17/12).

Demo Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilukada

Warga Menduga Pemilukada Sarat Manipulasi BANGKALAN - Sesaat sebelum rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara KPUD Bangkalan dimulai, belasan pendemo datang menamakan diri sebagai Masyarakat Cinta Bangkalan (Mantab). Mereka menuntut agar rekapitulasi penghitungan suara tidak dilanjutkan.

Sebab, versi mereka, pemilukada Bangkalan 12 Desember 2012 lalu sarat dengan manipulasi.

Belasan pendemo itu datang sekitar pukul 09.30. Kalah banyak dengan jumlah aparat yang menjaga proses rekapitulasi, pendemo tertahan di jarak yang cukup jauh dari Pendapa Wakil Bupati Bangkalan tempat rekapitulasi dilaksanakan. “Kami mohon pada bapakbapak polisi untuk memberi kesempatan lebih dekat. Supaya KPU, panwaslu dan masyarakat yang ikut dalam acara rekapitulasi mendengar kami,” ujar Koordinator Aksi, Ainul Umam Yakin.

Polisi tak membiarkan pendemo mendekat ke lokasi rekapitulasi suara.

Jalan menuju pendapa diblokade. Pendemo tak bisa memaksa masuk namun terus berorasi. Dalam orasinya Ainul menyatakan demokrasi di Bangkalan sesungguhnya sudah mati. Manipulasi demokrasi dalam pemiulkada Bangkalan sangat vulgar dan diketahui banyak orang. Terutama saat KPU Bangkalan mendiskualifikasi salah satu pasangan calon dalam pilkada tersebut. “Pemilukada Bangkalan itu hanya formalitas saja.

Pemenangnya sudah ada sejak pemilukada belum dilaksanakan,” tegas Ainul.

Sebagai bentuk kekecewaan, Ainul mengajak pendemo lain melakukan salat jenazah di hadapan keranda mayat buatan yang dibawa pendemo.

Keranda mayat itu dijadikan simbol matinya demokrasi di Bangkalan. Sebelum membubarkan diri, Ainul menyampaikan tuntutannya dalam orasi. Dia menuntut diadakannya pemilukada ulang di Bangkalan dengan mengembalikan calon yang didiskualifikasi agar bisa jadi peserta pilkada. “Panwaslu harus berani. Pecat komisioner KPU Bangkalan yang menyebabkan matinya demokrasi di Bangkalan,” tegasnya. (mad/dit/abe)

Rekapitulasi Pemilukada

Hasil Akhir Makmur Kuasai 93, 47 Persen BANGKALAN – Pemilukada yang menyandingkan Makmun Ibnu FuadMondir Rofii dengan Nizar Zahro-Zulkifli berakhir mencengangkan. Sebab, pasangan nomor urut 3 Makmun Ibnu FuadMondir Rofii (Makmur) unggul melampaui batas kewajaran, 93.47 persen.

“Tak seperti dibayangkan masyarakat, Pemilukada akhirnya sampai pada tahapan akhir ini dengan berbagai dinamikanya,” ujar Ketua KPUD Bangkalan Fauzan Djakfar saat membuka Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Bangkalan di Pendapa Wakil Bupati (Wabup), Jalan Veteran, kemarin (17/12).

Hasil rekapitulasi penghitungan suara menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Makmun Ibnu Fuad- Mondir Rofii sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih. Perolehan suara pasangan tersebut 505.986 atau 93,47 persen suara sah.

Jumlah itu jauh di atas pasangan nomo urut 2 Nizar Zahro- Zulkifli yang total mendapatkan 35.378 suara.

Berdasar jumlah suara sah dan tidak sah, tingkat kehadiran pemilih sebesar 66,19 persen atau sejumlah 583.083. Sebanyak 297.845 atau 33,81 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Sepanjang rekapitulasi, pasangan nomor urut 3

sama sekali tak memberi celah kemenangan pada pasangan nomor urut 2. Dari 18 kecamatan di Bangkalan, seluruh suara dikuasai pasangan Makmun-Mondir dengan selisih yang terpaut jauh dengan pesaingnya. “Ini luar biasa. Mengingat sebelumnya terjadi kerusuhan 10 Desember 2012, ternyata masyarakat Bangkalan tidak terpengaruh untuk tetap datang ke TPS menggunakan hak suaranya,” ujar Fauzan saat diwawancarai.

Menurut dia, tingginya penggunaan hak pilih merupakan cermin makin dewasanya masyarakat Bangkalan dalam pilkada. Atas dasar perolehan suara tersebut, karena telah lebih dari 30 persen perolehan suara dari suara sah, maka pasangan nomor urut 3 ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Bangkalan. Meski begitu, penetapan baru akan dilakukan setelah saksi dari masing-masing calon memastikan tidak menggugat hasil rekapitulasi. “Selambat-lambatnya tiga hari setelah penghitungan suara tingkat kabupaten saksi bisa menggugat,” terang Fauzan.

Jika tak ada gugatan dari saksi masing-masing calon, maka tiga hari sejak hari ini KPUD akan menyampaikan berita acara penetapan pemenang pilkada ke DPRD. Pelantikan akan dilakukan

EKONOMI MASYARAKAT

Warga Tidak Berminat Jadi TKI

yoyong/koranmadura

REKAPITULASIN -

Seseorang petuga sedang mengambil gambar hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada di tingkat kecamatan.

dalam sidang istimewa DPRD Bangkalan.

Dalam jadwal KPUD, pelantikan bupati dan wakil bupati 2013-2018 akan dilaku-

BANGKALAN - Penderita DBD (Demam Berdarah Dangue) 2012 meningkat dibanding tahun lalu.

Tahun ini, penderita DBD mencapai 264 sedangkan pada tahun lalu (2011) berjumlah 226 orang.

Angka ini masih tergolong normal, kecuali, apabila dalam setiap 100.000 penduduk jumlah penderita DBD lebih dari 55 orang. Di Bangkalan dengan jumlah penduduk 1.050.000 jiwa, penderita DBD per 100.000 penduduk masih setara 24 orang penderita DBD. Jika dalam 100.000 penduduk penderita DBD mencapai 110 orang bahkan lebih, maka kondisi ini masuk dalam golongan KLB (kondisi luar biasa). Tahun 2010, Bangkalan pernah mengalaminya.

Kepala Dinas Kesehatan Abd Aziz mengatakan, kasus ini bisa lebih banyak lagi jika warga tidak waspada. Berdasar siklus, DBD akan semakin meningkat sesuai kondisi alam. Dia memerkirakan, peningkatan terjadi pada Januari dan Februari. Sebab, pada bulan itu, kondisi curah hujan masih tinggi. Oleh sebab itu, masyarakat dianjurkan untuk tidak menimbun sampah, supaya tidak terjadi genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Sebab, semua wilayah berpotensi menjadi penyebaran penyakit ini.

Untuk mencegah penyebaran penyakit DBD, Kadinkes menyarankan warga agar lebih menjaga kebersihan. Diantaranya, dia mencontohkan agar tidak menggantung baju di luar lemari maupun mengurangi timbunan sampah. “Genangan air akibat timbunan sampah dan gantungan baju bisa menjadi tempat perkembangan nyamuk,” kata Abd Azis.

Selain itu, pada awal musim penghujan stamina tubuh mudah rentan dan drop. Sebab, masih dalam proses adaptasi lingkungan. Dengan begitu, Infeksi Serangan Pernafasan Atas (ISPA) juga rawan menyerang. Seperti, batuk dan pilek yang disertai dengan suhu badan tinggi. Jika panas tidak juga reda hingga lebih dari dua hari, lanjut dia, sebaiknya warga segera menemui petugas medis untuk memeriksakan kondisinya. Sebab, jika terserang DBD, bisa segera dilakukan langkah antisipasi maupun pengobatan.

Sesuai perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) selama tiga bulan ke depan, musim hujan terus berlangsung. Bahkan, di rentan waktu tersebut tingkat penderita DBD semakin lebih tinggi dibandingkan bulan yang lain. “Di Bangkalan sendiri sudah dinyatakan endemis DBD, yaitu kecamatan kota dan Kamal. Biasanya memang terjadi di dataran rendah, kalau daerah tinggi cenderung tidak,” ungkapnya.

Azis menjelaskan, cara terjangkitnya penyakit DBD tidak mengenal tempat, dimana saja bisa terjadi. Selain itu, penyakit yang disebabkan virus ini tak mengenal batas usia. “Siapa saja bisa terkena penyakit DBD ini. Tempatnya pun bisa di lingkungan bermain, sekolah, atau juga kantor,” katanya. (ori/abe)

BANGKALAN - Masyarakat tidak berminat lagi untuk menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Sebab, warga trauma dengan berita yang tidak baik mengenai TKI baik yang bekerja di Arab Saudi maupun di negera lain.

Kepala Dinsosnakertrans Siswo Irianto melalui Sekretaris Dinsosnakertrans Siti Aminah mengatakan, akses TKI ke Timur Tengah terbatas karena kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja. Selain itu, publik trauma sebab selalu terjadi kasus penyikasaan tenaga kerja. Sejauh ini, TKI asal Bangkalan bertolak ke Arab Saudi karena menganggap Arab lebih menjanjikan dibanding Malaysia. Umumnya, TKI berjenis kelamin perempuan yang bekerja di pabrik elektronik. “Para TKI dibekali pelatihan selama 3 bulan untuk peningkatan skill oleh BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) di Singosari Malang,” dia menjelaskan. (dn/abe)

kan 3 Maret 2013 mendatang. “Mudahmudahan tidak ada hambatan dan tepat waktu,” harap Fauzan. (mad/dit/abe)

Pasca Pemilukada

KPU Siap Jika Ada Pihak yang Akan Menggugat BANGKALAN - Sehari sebelum rekapitulasi suara tingkat kabupaten dilaksanakan, kubu pasangan calon Imam-Zain yang didiskualifikasi sebagai peserta pilkada menyatakan akan menggugat KPUD Bangkalan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, dalam aturan sesungguhnya jelas bahwa hanya calon yang bersaing dalam pilkada saja yang bisa menggugat hasil rekapitulasi suara di KPU. Meski demikian, Fauzan menyatakan siap jika pasangan calon yang didiskualifikasi KPUD atas dasar putusan PTUN

menggugatnya ke MK. “Sebenarnya hanya peserta pilkada saja yang bisa menggugat hasil pilkada. Itu berarti pasangan nomor urut 2 dan urut 3 saja,” terangnya.

Menurut Fauzan, siapa saja yang hendak menggugat KPU adalah hak jika masih ada pihak yang belum puas. Selanjutnya MK yang akan menentukan gugatan itu bisa diproses atau tidak. “Kalau saya siap saja. Semua terserah MK. Misalnya MK memberikan legal standing atas gugatan itu (dari kubu Imam-Zain) dan memprosesnya, kami akan mematuhi,” jelasnya.

Fauzan hanya berharap proses demokrasi di Bangkalan tidak lagi dicederai dengan kejadian yang tidak diharapkan semua orang. Sehingga Bangkalan tetap aman dan kondusif. (mad/dit/abe) grafis by ahmed david

grafis by ahmed david

8

EKONOMI

SELASA 18 DESEMBER 2012 NO.0017 | TAHUN I

IGJ: Kawasan Ekonomi Khusus Gagal Sejahterakan Buruh JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengkaji ulang penerapan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pasalnya, kehadiran KEK ini justru membuat nasib buruh kian menderita. “Saya kira, KEK telah gagal mensejahterakan buruh,” Kepala Bidang Pemantauan IGJ Rachmi Hertanti di Jakarta, Senin (17/12).

Menurut dia, KEK memang memanjakan pemilik modal. Karena melalui KEK pemerintah Indonesia menawarkan banyak fasilitas dan kemudahahan kepada para investor. Sebaliknya, tidak ada kewajiban bagi para investor untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. “Ini kan sangat tidak adil,” jelas dia.

Rendahnya kontribusi KEK terlihat dari Laporan hasil studi IGJ berjudul Working and Living Conditions In Special Economic Zones (2012). IGJ menemukan bahwa KEK seperti Batam justru memiliki kebijakan pengupahan yang lebih rendah dibandingkan dengan kawasan nonKEK..

Berdasarkan data pengupahan tahun 2012, upah minimum Kota Batam senilai Rp.1.402.000,-/bulan. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan upah minimum yang berlaku di Kota Jakarta dan Kabupaten Bekasi, masingmasing Rp.1.727.940,- dan Rp.1.849.000,-.

Padahal keduanya bukan merupakan kawasan KEK. “Temuan lainnya, Kota Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus justru lebih banyak menggunakan buruh kontrak dan alih-daya dibandingkan Kabupaten Bekasi yang berstatus non-KEK. Ambil contoh di sektor elektronik, Kota Batam menggunakan sebanyak 51,20% buruh kontrak dan 28,50% tenaga kerja alih daya. Sedang Kabupaten Bekasi hanya menggunakan 31,10% buruh kontrak dan 24,20% buruh alih daya”, tambah Rachmi.

Oleh karena itu, IGJ Justice mengingatkan pemerintah untuk lebih jeli melihat ketimpangan investasi dan kesejahteraan buruh di Indonesia. Seharusnya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, diperlukan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dengan perolehan upah yang tidak tertekan dengan angka inflasi. Dengan begitu, pihak pengusaha akan diuntungkan dari sisi ketersediaan pasar yang mampu menyerap produk secara baik dan tidak mengakibatkan over produksi.

Seperti diketahui, pilot project Kawasan Ekonomi Khusus berlangsung di Batam-Bintan-Karimun (BBK).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, kondisi Batam saat ini dapat mewakili kekhususan kawasan yang sama dengan KEK sebagai free trade and free port zone. Sedang insentif yang ditawarkan pemerintah di KEK berupa penghapusan berbagai pajak, bea masuk, hingga fasilitas kemudahan usaha lain. (gam/ abe)

Sekdaprov Tolak Berkomentar Soal Pendapatan Gubernur SURABAYA - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur DR Rasiyo menolak mengomentari besaran penghasilan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang pertahunnya masingmasing mencapai lebih dari Rp 7,7 miliar dan Rp 7,5 miliar lebih. “ Nggak, nggak, saya nggak mau komentar,” kata Rasiyo singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis besaran penghasilan para kepala daerah, baik provinsi maupun kabup aten/kota.

Yang mengejutkan penghasilan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur menempati urutan pertama, yakni Rp 642.360.003 perbulan atau sekitar Rp 7.708.320.036 sedangkan wakilnya Rp 627.240.003 perbulan atau sekitar Rp 7.526.880.036 pertahun. Untuk kepala daerah tingkat II, penghasilan walikota dan wakil walikota Surabaya juga yang tertinggi di Indonesia.

Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Thoriqul Haq mengatakan, rilis yang dikeluarkan Fitra tidak salah. Namun,

jangan berpikiran bahwa itu adalah gaji gubernur atau wakil gubernur. “Itu bukan gaji, tetapi total keseluruhan dari pendapatan gubernur dan wakilnya baik untuk operasional, rumah tangga dan lain-lain,” kata Thoriq.

Thoriq menjelaskan, dana tersebut bukan dalam bentuk tunai. Kecuali gaji, dana yang lainnya baru bisa dikeluarkan atau dicairkan bila ada kegiatan, misalnya perjalanan dinas, kunjungan ke daerah, konsumsi jika ada tamu, dan lain-lain. Intinya, dana tersebut tidak dipegang gubernur. Begitu juga untuk wakil gubernur. Biaya operasional untuk kepala daerah di Jawa Timur memang besar, karena daerahnya sangat luas. “Mungkin

kalau Madura jadi provinsi sendiri, baru anggarannya bisa dikepras,” ujarnya sembari terkekeh.

Ia kemudian meminta masyarakat untuk tidak berprasangka buruk apalagi meyakini bahwa gaji gubernur mencapai Rp 600 juta lebih per bulan.

Sebab, yang dilansir oleh Fitra beberapa hari yang lalu tidak sepenuhnya benar. Anggaran sebesar itupun belum tentu terserap semua, sehingga harus dikembalikan ke kas daerah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fitra merilis penghasilan para kepala daerah di Indonesia. Berikut daftar lima gubernur dan wakil gubernur dengan penghasilan tertinggi tahun anggaran 2012. (ara/abe)

TEKAN KEMISKINAN

Bappenas Pakai Dana Hibah AS USD600 Juta JAKARTA - Guna menekan tingkat kemiskinan pada 2013, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas berencana fokus pada tiga kegiatan utama pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut akan menggunakan dana hibah senilai USD600 juta dari pemerintah Amerika Serikat.

Menurut Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Wismana Adi Subrata, dana hibah sebesar USD600 juta tersebut masuk ke dalam Program Compact yang akan berjalan secara penuh pada 2013. “Program Compact merupakan program hibah senilai USD600 juta dari pemerintah AS melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) yang telah ditandatangani Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton

saat pelaksanaan ASEAN Summit di Bali,” kata Wismana di Jakarta, Senin (17/12).

Wismana menjelaskan, Program Compact ini memiliki tiga kegiatan utama, yakni pengerjaan proyek kemakmuran hijau, peningkatan nutrisi anak usia dini, dan proyek modernisasi pengadaan barang dan jasa. “Program Compact yang termuat di dalam MCC ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan operasional Program Compact, kata Wismana, pengelola dana amanat (PT Bank Rakyat Indonesia) akan berhubungan erat dengan fiscal agent (Cardno Emerging Markets USA, Ltd) dan Mil-

lennium Challenge Account-Indonesia (Pemerintah Indonesia) sebagai wali amanat.

Wismana mengungkapkan, pengelolaan dana hibah ini akan dikelola oleh lembaga dana perwalian nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. “Sekarang program-program untuk dana hibah ini masih dirincikan, kami masih menyelesaikan perangkatperangkat Pengelola Dana Amanat,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Direktur Keuangan BRI, Achmad Baiquni mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya belum menetapkan pola penyaluran dana hibah tersebut. “Ini akan ada endapan dana dan akan dikucurkan secara bertahap. Tetapi, kami belum mengetahui

cashflow-nya seperti apa, karena memang belum jelas kemana akan disalurkannya,” ucapnya.

Dia menambahkan, penempatan dana hibah ini sekaligus telah meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BRI. “Nantinya, dana hibah itu akan masuk secara bertahap dan penyalurannya juga bertahap,” katanya.

Dalam proses seleksinya, BRI terpilih sebagai PDA dengan beberapa pertimbangan, antara lain berupa pengalaman penyaluran kredit program pemerintah, memiliki fasilitas penanganan pembayaran pajak on-line dan real-time dengan Kementerian Keuangan, memiliki jaringan operasional sebanyak 8.800 unit kerja dan memiliki teknologi informasi yang diakui bank lain. (bud/abe)

KoperasiDeputi Gubernur: Ada Lima Strategi BI Tumbuhkan Bank Syariah Bank Syariah Mampu Kuasai Kepemilikan Asing JAKARTA - Mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah mengungkapkan, sebanyak 44,5 persen aset Indonesia yang saat ini diyakini akan mampu dikuasai pengusaha nasional melalui gerakan koperasi dan bank syariah. Kedua kegiatan usaha ini diharapkan mampu menjadi sosulsi atas persoalan kepemilikan asing tersebut. “Koperasi dan bank syariah merupakan gerakan untuk menjadi alternatif solusi dari persoalan penguasaan aset oleh penjajah. Bagaimana supaya koperasi dan bank syariah bisa berhasil? Ada empat usaha yang perlu dilakukan,” kata Burhanuddin di Gedung BI Jakarta, Senin (17/12).

Menurut Rektor Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) itu, usaha pertama untuk mewujudkan keberhasilan koperasi dan bank syariah harus diawali dari para pegiatnya untuk meyakini bahwa langkahnya mengembangkan kedua kegiatan usaha itu akan terus bertumbuh. “Kedua, mereka harus terus mengikuti berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ucapnya.

Selanjutnya, kata Burhanuddin, perlu adanya peningkatan peran dari tokoh-tokoh koperasi dan bank syariah. “Kemudian, kohesi sosial dan kohesi moral dari para pegiat itu harus tetap dipertahankan,” imbuhnya.

Burhanuddin mengatakan, pada dasarnya koperasi akan mampu hidup dalam semua jenis sistem politik dan sistem ekonomi, sehingga potensinya untuk berkembang di Indonesia pun juga besar. Potensi yang sangat besar lainnya, kata dia, ada pada industri perbankan syariah. “Peran koperasi kita terhadap PDB hanya 2 persen, sehingga tidak layak untuk disebut sebagai sokoguru,” ucapnya.

Dia mengungkapkan bahwa Soemitro Djojohadikoesoemo pernah mengatakan, pada 1936 Indonesia dipimpin oleh 0,5 persen penduduk, yaitu penjajah asing. “Sebesar 0,5 persen itu menguasai 60 persen perekonomian indonesia. Karena itu terjadi di tahun 1936, tentu jumlahnya masih kecil,” kata Burhanuddin.

Namun, ungkap Burhanuddin, sekarang ini 0,5 persen penduduk Indonesia menguasai 44,5 persen aset Indonesia. “Ini tentu jumlahnya jauh lebih besar. Kesenjangan sebesar ini tidak bisa kita tunda-tunda. Harus ada gerakan koperasi dan bank syariah,” tuturnya. (bud/abe)

KONTAK LANGGANAN Sat u H ati un tuk Ban gs a

081703353339 (Iwan)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, pihaknya akan mengusung lima strategi dasar yang menjadi fokus pengembangan pasar perbankan syariah di 2013. Upaya ini tidak terlepas dari pesatnya peningkatan aset yang hingga Oktober 2012 sudah mencapai Rp178,6 triliun.

Menurut Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah, guna mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah, Bank Sentral memandang perlu untuk memfokuskan kebijakan perbankan syariah pada lima aspek utama. “Pertama, perbankan syariah difokuskan pada pembiayaan perbankan syariah yang lebih mengarah kepada sektor ekonomi produktif dan masyarakat yang lebih luas,” kata Halim di Gedung BI Jakarta, Senin (17/12).

Kebijakan kedua, lanjut Halim, ada pada upaya pengembangan produk yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif. “Ketiga, trasnsisi pengawasan (dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan yang tetap menjaga kesinam-

bungan pengembangan perbankan syariah,” jelas Halim.

Strategi keempat yang menjadi konsentrasi BI, kata Halim, mengupayakan revitalisasi peningkatan sinergi dengan bank induk (bank konvensional). “Yang tidak kalah pentingnya adalah aspek kelima, yaitu peningkatan edukasi dan komunikasi dengan mendorong kapasitas perbankan syariah pada sektor produktif serta komunikasi parity dan distinctiveness,” paparnya.

Lebih lanjut Halim menjelaskan, kelima strategi tersebut diharapkan akan mampu mendukung pesatnya perkembangkan industri perbankan syariah di Indonesia. “Sekarang ini jaringan perbankan syariah sudah mencapai 11 Bank Umum Syariah, ada 24 Unit Usaha Syariah dan 156 Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 2.574 kantor,” papar Halim.

Hingga akhir Oktober 2012, kata Halim, total aset perbankan syariah tersebut sudah mencapai Rp178,6 triliun

atau 4,4 persen dari total aset bank konvensional. “Toal aset ini mampu tumbuh tinggi, pasca pemberlakukan UU Perbankan Syariah pada 2008,” imbuhnya.

Sementara itu, lanjut Halim, pembagian dua kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan syariah di BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memicu persinggungan di antara kedua regulator tersebut. “Terbentuknya OJK telah membagi dua kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan, mikroprudensial di OJK dan makroprudensial di BI. Dalam pelaksanaannya akan terjadi persinggungan, maka perlu adanya koordinasi supaya tidak terganggu,” terangnya.

Menurut Halim, tahun depan merupakan periode yang sangat krusial dalam mempersiapkan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari BI ke OJK. “Salah satu contoh kebijakan makroprudensial, ketentuan financing to value (FTV) dan down payment (DP) yang akan diterapkan pada

perbankan syariah,” ujarnya.

Kebijakan tersebut, jelas Halim, dimungkinkan akan tercipta persinggungan, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang baik agar tidak mengganggu perkembangan perbankan syariah. “Saat ini, beberapa infrastruktur yang dipersiapkan BI, berupa sistem informasi perbankan syariah yang menerapkan konsep baru tentang tingkat kesehatan bank syariah dengan menambahkan dua risiko terkait aspek syariah,” papar Halim.

Selain itu, lanjut dia, sistem tersebut juga dilengkapi dengan informasi statistik serta upaya melengkapi rencana sistem pelaporan. Halim menambahkan, BI telah menyusun ketentuan perbankan syariah mengenai pengelolaan konsentrasi risiko dan governance, seperti permodalan dan guidance produk serta aktivitas baru. “BI juga melaksanakan proses revisi cetak biru perbankan syariah dan partisipasi penyusunan arsitektur keuangan keuangan syariah yang nantinya diperlukan OJK,” kata Halim. (bud/abe)

KERUSAKAN ATC BANDARA SU-TA

Di Dunia Penerbangan UPS Mati Sangat Mengerikan JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan bahwa matinya Uninterruptible Power Supply (UPS) milik PT Angkasa Pura (AP) II yang menggangu sistem radar di Bandara Soekarno Hatta kemarin sangat mengerikan. Menurut Hatta, permasalahan semacam itu tidak boleh terjadi karena sangat krusial dalam dunia penerbangan.

“Kalau dari segi material saya kira ini tidak terlalu besar. Akan tetapi di dalam dunia penerbangan hal seperti itu sangat mengerikan dan tidak boleh terjadi,” kata Hatta usai menghadiri pelantikan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Staf TNI Angakatan Udara di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/12).

Pasca kejadian tersebut dirinya langsung menghubungi Dirjen Perhubungan Uadara untuk mengetahui kronologis permasalahan tentang sistem radar Bandara Soekarno-Hatta.

Saya langsung ketika itu menelpon dirjen perhubungan udara, saya minta kronologisnya seperti apa, kenapa bisa terjadi seperti itu dan langsung direspon dikatakan memang ada kerusakan pada ATC. Biasanya kalau down dia akan switch otomatis. Tetapi itu rupanya terbakar. Main ATC terbakar sehingga tidak

bisa langsung dan manual,” imbuhnya.

“Manual itu memerlukan waktu sehingga terjadi blackout hingga 15 menit. 15 menit itu blackout itu panjang waktunya di udara. Dan hampir terjadi nearnis antara dua pesawat, lion dan lion. Yang lion return to base, RTV ke masing-masing tempat dan dua pesawat divert ke Semarang,” imbuhnya.

Ketua Umum PAN belum secara pasti apakah terjadi kebakaran pada radar itu.

Dia juga sudah menyarankan agar radar tersebut segera diganti dengan radar yang lebih modern.

“Saya tidak tahu, ada sistem yang terbakar. Ini harus diinvestigasi dan saya sudah meminta agar dimodernisir. Karena landing di tempat kita itu sudah sangat padat. Harus triple mungkin untuk menjaga keamanan,” jelas dia.

Ditempat yang sama, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan tidak ada sabotase terkait Uninterruptible Power Supply (UPS) milik PT Angkasa Pura (AP) II yang sempat bermasalah dan menggangu sistem radar di Bandara Soekarno Hatta kemarin. Menurut Purnomo, kerusakan UPS itu menimpa radar sekunder. “Tidak ada sabotase.

Radar itu kan dua jenis, radar primer dan sekunder. Kita yang di tentara, pakai ra-

dar primer untuk memantau semua penerbangan. Kalau yang di komersil, pakai radar sekunder. Jadi kalau radar sekunder di Menteri Perhubungan,” kata Purnomo.

Dia mengakui bahwa radar primer juga mengalami gangguan teknis. Namun untuk memastikan secara jelas pihaknya akan melakukan pengecekan langsung.

“Kalau radar primer di kita, sepertinya itu gangguan teknis saja. Tetapi itu untuk sementara ini pastinya mereka akan lihat nanti,” jelas dia. Ganguan tersebut juga disebabkan karena masalah listrik.

“Apalagi kemarin beberapa saat langsung berjalan lagi, listrik kalau ga salah yang bermasalah,” imbuhnya.

Sementara kata dia, radar yang digunakan oleh militer sangat tangguh dan sulit untuk disabotase. “Saya dengar sudah ada radar yang baru tetapi belum dipasang. Radar kita primer, itu kan militer, untuk militer lebih tajam,” tutupnya.

Sementara, Deputi Senior General Manager PT AP II, Prijono Wodjo berkilah bahwa kerusakan tersebut karena Uninterruptible Power Supply (UPS) milik PT Angkasa Pura (AP) II sudah berusia tua.

“UPS kita berusia sekitar 20 tahun, tapi kami selalu melakukan maintenance secara berkala dengan baik,” katanya saat dihubungi.

UPS kata dia, bisanya memiliki masa pakai 10-15 tahun, akan tetapi UPS yang kini dipakai AP II sudah berumur sekitar 20 tahun. “Sebenarnya umur UPS tergantung maintenance , UPS AP II sudah diinstal pada tahun 1992, dan kami terus melakukan maintenance secara berkala,” imbuhnya.

Dia menegaskan bahwa matinya sistem radar kemarin petang tidak ada kaitannya dengan PLN, pasalnya listrik yang dialiri PLN tidak terganggu, akan tetapi UPS milik AP II terbakar.

“Terbakarnya perangkat UPS mengakibatkan gangguan pada sistem pemanduan otomatis JAATS (Jakarta Automated Air Traffic System) dan membuat sistem tidak dapat bekerja selama 15 menit. Sehingga kami melakukan pembatasan jumlah pendaratan dan lepas landas dan melakukan pola pemanduan pesawat secara non radar,” katanya.

Lanjut dia, mengingat umur UPS yang sudah uzur, AP II kini sudah memprogramkan pengadaan UPS baru yang dipesan dari Jerman dan saat ini dalam proses pengiriman. “Nanti pertengahan Januari 2013 diperkirakan akan datang, untuk sementara kami kami akan menggunakan UPS lain untuk memback up,” tandasnya. (mun/abe)

OPINI

9

SELASA 18 DESEMBER 2012 NO.0017 | TAHUN I

Salam Songkem

Bakso Daging Sapi-Babi

Bahaya Utang Bagi Ketahanan Ekonomi Nasioal Oleh: Said Abdullah|Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

S

ebagian warga sempat terkejut ketika ada pemberitaaan mengenai bakso yang diolah dari daging sapi bercampur babi. Benarkah memang seperti itu? Dari hasil pemeriksaan di Jakarta, di ibu kota menurut pejabat yang turun ke pasar seperti itu adanya. Lalu seberapa banyak populasi bakso yang seperti itu, ini yang tidak terungkap dengan jelas.

Seharusnya, ada tabulasi mengenai bakso di ibu kota. Misalnya, dari sekitar 1000 ton bakso, berapa persen yang terbuat dari daging oplosan dan berapa banyak pula bakso yang terbuat ari daging sapi. Banyak yang curiga isu bakso ini adalah mainan sekelompok orang untuk mengalihkan isu penting di republik ini.

Sebagaimana jamak terjadi, ketika negara (pejabat negara) mengalami kegaduhan politik, selalu muncul kasus baru. Biasanya teroris ditangkap dan membentur nama yang sama sekali asing tetapi semua perhatian publik seakan-akan tersedot ke teroris.

Nah, bisa jadi bakso oplosan ini nama lain dari teroris yang dianggap sangat berguna untuk mengalihkan isu penting.

Dulu, ketika negara kredo karena elit politi dari partai tertentu sedang berseteru, tiba-tiba teroris yang tidak diketahui namanya, tidak diketahui tempatnya, tidak diketahui apa sesungguhnya yang dilakukan dengan begitu mudah ditemukan polisi. Ini yang membuat publik heran mengapa koruptor yang sudah jelas nama, alamat serta tempat persembunyiannya, tidak kunjung ditemukan juga. Ada apa sebenarnya dengan teroris dan bakso daging oplosan ditengah republik yang sedang galau?

Masalah terbesar bangsa saat ini adalah penegakan hukum terutama menyangkut korupsi. Tarik-menarik kepentingan di pusaran elit politik semua berpangkal dari pengambilan harta yang bukan miliknya. Mereka, para penderita kleptomania itu berhak mendapatkan tempat yang layak. Semua sudah jelas apa masalahnya dan masih abu-abu siapa yang ahrus menanganinya, Polri atau KPK. Lalu apa pula konsekuensinya jika yang menangani dua lembaga itu, dan siapa yang ada di balik dua lembaga itu.

Bakso campuran ini terlalu penting sebagai isu nasional jika arealnya hanya ada di pusat. Memang, orang pusat selalu lebih cerdik dibanding yang tidak ada di pusat dalam hal penciptaan opini. Sehingga, orang-orang daerah terperangap begitu isu itu muncul dan publik melupakan sejenak pada masalah bangsa yang sesungguhnya.

Benar kata Ariel Paterpan, cobalah mengerti pada masalah yang sesungguhnya. Ini kan soal “engkau yang tidak mengerti aku dan karenanya aku tidak akan mengerti kamu jika engkau begitu”. Cobalah diingat kembali, setiap terjadi kegaduhan dalam negara selalu ada saja masalah baru meski belum tentu itu masalah yang sebenarnya.

Teroris itu seperti sebuah mainan yang diperlukan ketika negara kacau untuk sekedar mencari kambing hitam. Hari ini, bakso meski mungkin memang begitu tetapi sesungguhnya bukan (hanya) itu yang dikehendaki masyarakat untuk segera diakhiri.

Pemerintah perlu bersikap dewasa dan tegas menghadapi masalah bukan hanya tegas pada sesuatu yang remeh-temeh.

Masyarakat semakin cerdas bahwa hidup ini penuh dengan sandiwara. Ibarat panggung, bakso hanya pemeran figuran yang dibesar-besarkan untuk menutupi figus yang sebenarnya. Padahal korbannya, adalah orang-orang kecil karena orang besar mempermainkannya.=

Madura dan Pilgub Jatim

S

oekarwo dan Saifullah Yusuf yang terpilih pada pemilukada Jatim beberapa waktu lalu, perlu memperhatikan Madura.

Sebab ketika itu, Madura penentu siapa Gubernur dan Wakil Gubernur Jawat Timur melalui pemilihan ulang.

Sebenarnya bukan hanya Pakde Karwo dan Gus Ipul yang harus memperhitungkan Madura. Sebab, Pulau Garam ini bisa “marah” dan berpisah dengan Jatim dengan cara mendirikan provinsi sendiri. Ini agar Madura tidak hanya dianggap ada ketika pemerintah punya hajat politik seperti pemilukada atau pilpres.

Berbagai pihak telah mencoba menawarkan ide agar Madura melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Pemerintah Jawa Timur. Meski ini tidak sepenuhnya begitu, tetapi akan begitu penuh manakala Madura hanya diposisikan seperti itu. Madura bisa menganut Albert Camus, aku berontak maka aku ada.

Jauh sebelum pemilukada Jatim, ada yang berusaha memasukkan sejumlah nama. Ada nama lama seperti Soekarwo, SaifullahYusuf, dan Khofifah Indar Parawansa. Ada juga yang memasukkan nama asal Madura seperti Buchori (Walikota Probolinggo) dan MH Said Abdullah (DPR RI). Ada juga nama pejabat Surabaya Bambang DH (Wawali Surabaya) dan Sirmadji (DPRD Jatim).

Begitu pentingnya Madura di rtepublik ini khususnya di Jatim, ada yang menyandingkan cagub-cawagub mendatang JawaMadura atau Madura-Jawa. Selama ini, kepala daerah jatim didominasi Jawa dan Madura hanya penentu. Padahal kalau dibedah, wilayah Jatim ini hampir semuanya Madura baik langsung maupun tidak langsung.

Dari 38 kabupaten/kota di Jatim dapat dibedah mulai dari kawasan tapal kuda. Banyuwangi, Jember (kab/kota), Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo (kab/kota), Pasuruan, Surabaya (sebagian), Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, dapat dipastikan sebagai Madura. Perhatian yang kecil kepada daerah-daerah tersebut dapat mengakibatkan pecah kongsi dan Madura muncul sebagai wajah baru.

Warga Madura bisa membuat illustrasi bahwa dengan bergabung ke Jatim dengan perhatian minim akan membuat Madura tidak mandiri. Seperti sapi yang tidak disapih dari induknya, anak sapi tidak bisa mandiri. Untuk membuatnya bisa mandiri, maka anak sapi harus dipisah dari induknya. Dengan begitu, Madura tidak akan terus-menerus berkembang biak dalam asbak.

Menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim, Madura harus mendapatkan peran agar tidak ada dikotomi JawaMadura atau sebaliknya. Jika harus ada dikotomi, mungkin inilah yang dianggap lebih baik oleh mantan Ketua Ikatan Keluarga Madura, H Ali Badri Zaini, Madura harus provinsi.

Dari sisi kesejarahan, Madura pada tahun 1959 adalah sebuah negara, Negara Madura. Tapak sejarah itu kini masih tersisa di gedung eks keresidenan Madura yang pada saat itu menjadi “istana negara”. Gedung ini pada akhirnya bisa kembali ke asalnya sebagai “istana” jika Madura menjadi provinsi jika gubernur dan wakil gubernur tidak respek terhadap aspirasi Madura. Gedung yang kini ditempati sebagai Bakorwil IV yang membawahi beberapa kabupaten di Madura dan Jawa ini, bukan tidak mungkin menjelma sebagai Kantor Gubernur Madura, suatu ketika. =

A

U

tang adalah solusi yang penting bagi pembangunan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat sebuah Negara. Ini adalah adagium yang diterima umum termasuk di Indonesia. Karena itu, sejak jaman Orde Baru hingga kini pemerintah tampaknya selalu nyaman dengan berutang. Padahal risko-risiko ekonomi, politik dan kesejahteraan yang berkesinambungan bisa sangat terancam. Setidaknya ada bukti sejarah kekelaman ekonomi pada bangsa ini pada tahun 1997/1998.

Dan kini, Yunani menjadi contoh aktual akan kebangkrutan Negara karena mismanagement dalam pengelolaan utang.

Pembangunan ekonomi memang harus dilihat sebagai prasyarat mutlak bagi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan apresiasi global karena mendukung peradapan ekonomi dunia yang lebih baik. Untuk itu pembangunan ekonomi yang terkendala karena kekurangan modal diatasi dengan mekanisme utang. Pinjaman luar negeri sering menjadi andalan pemerintah untuk menutup kekurangan pembiayaan dalam APBN dan biaya pembangunan lainnya.

Pada satu sisi, kehadiran modal dari luar negeri dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat meningkat.

Tetapi pada sisi lain, diterimanya modal asing tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dalam jangka panjang, baik ekonomi maupun politik. Bahkan pada beberapa negara emerging market men-

jadi beban yang seolah-olah tak terlepaskan yang berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing. Dan Indonesia pernah begitu bergantung pada bantuan asing pada masa krisis ekonomi 1997/1998. Badai krisis ini telah menghancurkan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang mengakibatkan pokok utang dan bunga utang luar negeri Indonesia menjadi meningkat drastis.

Suburkan Korupsi Utang dan korupsi di Indonesia adalah dua sisi dari satu mata uang yang membuat Indonesia kian terjelembab. Utang telah menyuburkan korupsi bagi aparat birokrasi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung pada berbagai proyek yang dibiayai dari utang luar negeri.

Beberapa studi membuktikan bahwa semakin besar utang suatu negara, semakin besar pula potensi korupsi karena penyalahgunaan dana utang tersebut. Dan di Indonesia, penyalagunaan utang bukan hal baru. Sejak masa Orde Baru hingga sekarang tetap menjadi lahan subur yang memperkaya para pejabatnya.

Hal ini bukannya tidak diketahui oleh Negara atau lembagalembaga kreditor. Bank Dunia dan IMF misalnya, tahu soal penyalagunaan dana-dana pinjaman tersebut.

Tetapi mereka bersikap pasif dan seolah tidak peduli dengan berbagai kebocoran itu. Di sini lembagalembaga kreditur bersikap seperti ‘renternir’ yang tidak peduli dengan akibat lanjut dari penyalahgunaan dana tersebut. Bahkan mereka ikut menikmati dengan memberikan berbagai persyaratan yang memberatkan Negara dan menguntungkan pihak kreditur itu sendiri. Misalnya kreditor mengharuskan penggunaan komponen-komponen proyek yang berasal dari negeranya. Hal ini mengakibatkan distorsi yang memungkinkan terjadinya inefisiency

pada proyek-proyek tersebut.

Efisiensi vs Utang Selama pemerintahan SBY nominal utang Indonesia terus meningkat tajam meskipun dari rationya mengalami penurunan.

Misalnya pada tahun 2011 ada kecenderungan pemerintah meningkatkan utang baik dari sisi nominal maupun rationya. Pada tahun 2010 total utang Indonesia senilai Rp 1.676 triliun atau sebesar 26% dari PDB Nasional namun pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 1.803 trililun, rasio utangnya meningkat menjadi 28%.

Kini, utang Indonesia hampir menembus angka Rp 2.000 triliun.

Jika dibagi dengan jumlah rakyat Indonesia sebanyak 250 juta penduduk, itu artinya setiap jiwa menanggung utang sekitar Rp 9 juta.

Belum lagi dengan jumlah utang swasta yang sudah mencapai Rp 1.000 triliun.

Kita berkewajiban untuk mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap sepele dengan beban utang yang kian tinggi. Kita belajar bagaimana Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Spanyol dan kini Yunani mengalami tekanan ekonomi dan politik yang kuat bahkan diambang kebangkrutan karena pemerintahnya tidak bisa mengendalikan diri untuk membangun dengan utang.

Peningkatan grade investment Indonesia jangan dilihat sebagai sentral point untuk memacu pembangunan dengan jalan berutang. Diplomasi ekonomi seperti ini harus juga diwaspadai dengan diplomasi politik nasional untuk lebih mawas diri. Kita belajar sebelum krisis pada tahun 1997, lembagalembaga kreditor asing selalu memuji pembangunan Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di kawasan ini. Pemerintah terbuai dengan berbagai predikat dan pujian yang kemudian menenggelamkan Indonesia pada krisis multi dimensi yang masih tersisa hingga saat ini.

Pembelajaran yang penting adalah bagaimana pemerintah tidak lagi mengandalkan utang luar negeri atau ketergantungan pada dana-dana asing sehingga otoritas kita sebagai bangsa menjadi tergadaikan. Kita meminta dan bahkan menuntut agar pemerintah lebih

meningkatkan efisiensi nasional dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan Negara dengan lebih efektif lagi. Kebocoran-kebocoran yang menyebar dimana-mana sebaiknya dikendalikan dengan mekanisme yang lebih baik sehingga sumber daya ekonomi dan modal itu benar-benar digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Berbagai sinyalir tentang kebocoran anggaran dan pembiayaan Negara yang mencapai 30 persen adalah sebuah kegagalan pemerintah dalam membangun system ekonomi politik yang bersih, efisien dan berdaya guna langsung pada pembangunan ekonomi kerakyatan.

Karena itu, pemerintah SBY harus berani mengambil langkah-langkah berani termasuk menghukum para pecundang anggaran Negara baik yang ada di partai politik, DPR hingga birokrat itu sendiri.

Sayangnya, Presiden SBY sayang pada koruptor yang adalah bagian dari mitra koalisinya sendiri.

Kepentingan kelompok menjadi prioritas dari pada kepentingan bangsa dan Negara. Kondisi seperti ini yang membuat Indonesia tidak bisa lepas dari beban utang karena Negara tidak mampu meningkatkan efisiensi pembangunan melalui menurunnya angka kebocoran pada berbagai proyek nasional.

Bahkan menjelang pemilu 2014, pemerintah tampaknya akan lebih giat meningkatkan porsi utang luar negeri sehingga mendapatkan pencitaan yang kian hebat di masyarakat karena aktivitas pembangunan meningkat. Namun sisi gelapnya akan berjalan berbarengan yakni kongkalikong penggunaan dana utang semakin tinggi karena pemilu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Setidaknya kita bisa belajar bagaimana modus operandi korupsi yang dilancarkan oleh Nazaruddin cs melalui proyekproyek yang didanai dari APBN. Kita harus menghentikan stigma menjadi bangsa yang miskin ditengah gelimangnya kekayaan alam serta sikap pemerintah yang lebih suka membela investor dan kepentingan asing ketimbang rakyatnya sendiri. Nilai utang terus meningkat namun rakyat sepertinya tidak merasakan adanya manfaat dari utang-utang tersebut. Lalu berutang untuk siapa dan untuk apa? =

Jika Singkong Saja Impor Oleh: Miqdad Husein|Pengamat masalah ekonomi kerakyatan di Bangkalan

J

ika singkong saja impor, apalagi yang bisa dihasilkan negeri ini untuk memenuhi kebutuhan sendiri? Ironis memang. Mengaku negera agraris singkong saja, yang setiap saat bisa ditanam dan tumbuh di pelosok manapun di negeri ini, masih saja harus diimpor.

Sebelumnya, terungkap soal garam, yang juga impor. Sama dengan singkong, kasus garam terasa menggoreskan luka. Bayangkan, sebuah negara yang memiliki garis pantai yang panjangnya di dunia hanya kalah dari Kanada, garam masih harus didatangkan dari luar negeri.

Impor singkong dari segi angka memang kecil dan hampir tak mempengaruhi neraca perdagangan. Hanya sekitar 32 milyar pertahun. Tetapi angka itu terasa sangat besar, bila mencermati realitas kehidupan petani, di pelosok negeri ini. Para petani singkong, ketela, di beberapa daerah, sebut saja, di beberapa kawasan Jawa Barat, hampir setiap panen menghadapi nestapa mengenaskan. Harga hasil panen mereka, jauh lebih rendah dari harga sebatang rokok. Bukan cerita luar biasa, bila masa panen di jalanjalan kecil, di Jawa Barat berserakan singkong, ketela, ubi. Yang lebih parah, karena harga hancur (bukan lagi jatuh) petani membiarkan tanaman membusuk di sawah.

Deretan hasil panen yang nel-

angsa, masih bisa diperpanjang lagi di negeri ini. Bawang, jeruk, pisang, jagung, rambutan, kentang, tomat, wortel, tembakau untuk di kawasan Madura, dan masih banyak lagi; semua terpapar buram.

Apakah hasil mereka tidak berarti dan bukan kebutuhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Jelas tidak! Banyak hasil panen sebenarnya merupakan bahan pengganti keterdesakan bangsa ini mengatasi ketergantungan pada beras. Istilah kerennya, sebagai bahan diversifikasi pangan. Itu artinya, produk-produk pertanian itu, sebagian besar bernilai ekonomi tinggi. Akan besar pengaruhnya mengurangi ketergantungan pada impor beras yang memang sulit dihindari.

Namun fakta-fakta yang mengemuka, produk petani itu hancur, tak bernilai alias mubazir. Nilai manfaat dan ekonomisnya terabaikan akibat kebijakan pengelolaan dan penanganan pemerintah jauh dari serius.

Lebih parah lagi, ketika keran impor justru dibuka sebagai jalan pintas tanpa melihat ketersediaan di dalam negeri. Jadilah petani negeri ini, bukan hanya jatuh tertimpa tangga saja, juga ditambah lagi dipentungi “impor” yang merajalela.

Mudah menarik persambungan pengembangan potensi produk pertanian dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika produk pertanian dikelola serius, jelas akan

potensial sebagai upaya diversifikasi pangan sehingga memberi peluang pengurangan ketergantungan impor beras. Di sisi lain, ketika produk pertanian berperan besar; tingkat kehidupan ekonomi para petani diharapkan meningkat. Dampak global pada peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional akan terpapar mengesankan.

Namun potensi itu, bisa berdampak dasyat dan mengerikan bila terabaikan dan kurang ditangani optimal. Tak hanya pada kondisi neraca perdagangan; pada tingkat lebih jauh memberi efek domino luar biasa, pada kehidupan para petani di negeri ini. Apalagi bila pengelolaan dan penanganan amburadul itu, diperparah dengan jalan pintas membuka keran impor produk-produk yang sebenarnya bisa dihasilkan para petani negeri ini. Efek lebih luas bisa menjadi kekuatan “membunuh” kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat –terutama petani- serta perkembangan ekonomi nasional.

Tak usah terlalu muluk berpikir dengan statistik nyelimet. Kasus kelangkaan daging yang merebak belakangan ini, menjadi contoh kongkrit, betapa kebijakan yang kurang berpihak pada pengembangan potensi kemampuan masyarakat, memberi efek domino luar biasa.

Secara akal sehat, kasus kelang-

kaan daging di tengah masyarakat saat ini, terasa sangat aneh. Banyak peternak kelabakan mengatasi persoalan pemasaran hasil ternaknya.

Namun di sisi lain, impor daging terus berlanjut. Ada distorsi pasar dan mekanisme produksi dengan kebutuhan riil masyarakat. Sebuah kontradiksi ganjil yang sudah pasti potensial menimbulkan masalah, bila misalnya, sedikit saja kebijakan digoyang diarahkan berbeda seperti terjadi hari-hari belakangan ini, terkait problem kelangkaan daging.

Bangsa ini, bukan hanya lemah pada penataan kebijakan. Data riil sebagai “amunisi” titik tolak kebijakan saja, jauh dari memadai. Akibatnya, lahir dua kesalahan fatal: kebijakan salah bertitik tolak dari data acak-acakan. Hasilnya, sudah bisa dibayangkan!

Tak akan ada impor singkong, kentang, tomat dan lainnya, bila terpapar data dan ada itikad keberpihakan pada petani dengan semangat kesadaran bahwa semua produk itu dapat dipenuhi dari hasil di dalam negeri. Tentu saja, semua itu, tidak bisa sim salabim; semua harus berproses, tertata, terbangun, dari sejak bibit, tanam, panen, packing, pemasaran, dukungan infrastruktur sampai pada promosi.

Jika tidak, ya impor saja dan jadilah pemegang kekuasaan yang diamdiam jadi “pembunuh” petani. Begitu. =

Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Slamet HD, Sekretaris Redaksi Fety Fathiyah, Design Grafis Zeinul Ubbadi, Ahmed David, Hariri Em-Noer, Sumenep M. Kamil Akhyari (plt Kepala), Junaidi, Faisal ER, Syah A. Latief, Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Mohammad Fawaid, Ahmad Musayyin Akh, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Abd. Rahiem, Ryan H Bangkalan R. Aditya (Kepala) N Rahmat, Rustam Efendy, Surabaya Hana Diman (Kepala), Avent Januar, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Fotografer S. Bachri, S. Kurniawan Manajer Pemasaran Djunaidi, Accounting Ekskutif Ahmad Yani, Hepi S Pribadi (Sumenep), Mohammad Muslim, Husnan (Pamekasan) Siti Farida, Ariek Sofiana (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), A. Faqih Kadafi (Yaman), Penerbit PT. Koran Madura, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail. com, Telepon (0328) 674374, Fax (0328) 661719, Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

10

JAWA TIMUR ADVERTORIAL

SELASA 18 DESEMBER 2012 NO.0017 | TAHUN I

Wenedy Purwito Berpeluang Gantikan Taqim PAMEKSAN - Memiliki rekor buruk dalam beberapa pertandingan uji coba dan laga pra musim yang diikuti P-MU, membuat pelatih Mustaqim harus tahu diri dan memilih mundur menjadi pelatih P-MU. Mundurnya Mustaqim ini, membuat managemen Persepam Madura United harus memeras otak, untuk mencari sosok penggati Mustaqim. Namun untuk sementara waktu pihak managemen mengangkat Jamrawi Sebagai plt.

Head coch Persepam MU, di mana sebelumnya jamrawi menjadi asisten pelatih.

Sejumlah suporter fanatik Persepam menginginkan agar eks pelatih Persepam Wenedy Purwito diharapkan kembali menjadi pilihan managemen untuk dipanggil menagani laskar Sape Kerap dimusim depan.

Ketua Yayasan Taretan Mania Nurul Ulum mengaku sangat setuju bila managemen menarik kembali Winedy Purwito menjadi

pelatih Persepam MU. ‘’Saya sangat sepakat jika Winedy Purwito ditarik kembali,” ujarnya.

Lebih lanjut ulum menegaskan, win adalah sosok pelatih yang mengetahui tipikal pemain persepam dari divisi 2 hingga divisi utama. Termasuk pula bisa mengetahui karakter dan keinginan masyarakat madura.’’win yang tahu tipikal pemain dan karakter warga madura’’. Jelasnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya Winedy Purwito tidak memberikan jawaban yang pasti soal kesiapannya untuk menjadi pelatih P-MU, jika ditarik kembali oleh managemen. “Saya baru dengar Cak Taqim tidak di Persepam lagi,” kilahnya.

Win justru mengaku managemen P-MU lebih tahu kemampuan pelatih. Sehingga dirinya yakin managemen tidak akan memilihnya. “Masih banyak pelatih yang lebih berpengalaman dibanding saya,” dia merendah. (afa/abe)

Taqim Mundur Karena Tekanan PAMEKASAN - Mundurnya Mustaqim sebagai P-MU menjadi tanda tanya. Apakah pria yang pernah menangani PS Sumbawa Barat itu dipecat jajaran Managemen P-MU, atau benar-benar mengundurkan diri. Namun informasi yang dihimpun koran ini, Taqim mundur karena penuh tekanan baik dari managemen maupun supporter.

Sebenarnya, Taqim mengaku masih siap untuk menangani P-MU. Hanya saja, setelah melihat situasi yang tidak memungkinkan, dia memilih mengundurkan diri. Dalam perbicanganya dengan managemen P-MU, banyak SMS

dan telpon masuk ke managemen yang meminta Taqim diberhentikan atau mundur. “Ada tekanan untuk saya mundur,” kenangnya.

Tekanan mundur itu muncul disebabkan permainan Persepam selalu kalah atau seri saat uji coba dengan sejumlah tim. Dia mengakui P-MU saat ini belum solid di sejumlah lini. Sehingga dirinya harus menyeleksi beberapa pemain yang memiliki tipikal pekerja keras sesuai dengan masing-masing posisinya. ‘’ Tidak mudah mencari dan menyeleksi pemain sesuai dengan posisi yang diingikan club,’’ ujarnya. (afa/abe)

s.bachri/koranmadura

HADAPI ISL PERSIAPAM P-MU MENGKHAWATIRKAN. Pesepakbola Persepam Madura United (P-MU) Hussein Akil (kanan) berusaha melewati hadangan pesepakbola Persepam U-21 saat berlangsung ujicoba, di Lapangan Kowel, Pamekasan, Jatim, Senin (17/12). Persiapan P-MU dalam menghadapi kompetisi ISL 2013, cukup mengkhawatirkan pendukung Laskar “Sape Kerap”, menjelang digulirnya kompetisi, sekema permainan P-MU masih terbilang “amburadul” kerjasama antar pemain tidak padu.

RANCANGAN PERTURAN DAERAH

Seharusnya Pansus Tuntaskan RTRW Tahun ini SUMENEP - DPRD seharusnya sudah menyelesaikan pembahasan RTRW tahun ini. Namun, DPRD belum bisa mewujudkan hal tersebut karena sibuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Ini berakibat pada molornya RTRW. Karena ketidakmampuan DPRD ini, beberpa kali Gubernur Jatim memberikan teguran kepada pihak DPRD Sumenep. Tetapi, DPRD tetap tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang sedianya rampung tahun ini.

Apa yang dilakukan Gubernur ini sangat beralasan, sebab molornya

pembahasan Raperda tentang RTRW ini membuat pembahasan raperda lainnyamenjadi tersendat. “Dalam waktu dekat RTRW dibahas Bamus (badan musyawarah), kata Wakil Ketua DPRD Moh Hanif (Senin, 17/12).

Hanif menambahakan, pembahasan Raperda RTRW tinggal melanjutkan dari yang pernah dibahas beberapa waktu lalu. Saat ini pembahasannya tinggal sekitar 50 persen. “Insaallah dengan sisa waktu di bulan Desember ini, kami optimis pembahasan RTRW tuntas,” Hanif menghibur diri.

Sebelumnya, pembahasan RTRW dijadwalkan tuntas pada bulan Juni lalu. Namun karena angota dewan disibukkan pembahasan PAK dan RAPBD 2013, pembahasan molor hingga saat ini.

Bahkan beberapa waktu yang lalu Ketua DPRD Imam Hasyim berjanji akan melanjutkan pembahasan RTRW setelah pembahasan RAPBD 2013 selesai. Namun hingga hari ini 17/12, pembahasan masih juga belum dilakukan. Padahal pengesahan ABPD 2013 telah disahkan pada hari Kamis 13/12. (sai/abe)

Jalan Bisa Tunjang Mobilitas Ekonomi BANGKALAN Perbaikan infrastruktur jalan merupakan salah satu sarana penunjang meningkatnya mobilitas dan aktivitas perekonomian. “Kondisi tersebut dipastikan berdampak positif bagi tumbuh kembangnya kesejahteraan masyarakat di Kota Bangkalan,” kata Fattah Yasin Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi kemarin.

Pihaknya merencanakan peningkatan infraruktur sampai tingkat desa berkoordinasi

dengan PU Bina Marga sebagi Pelaksana Teknis. Pihaknya ingin terjadi keseimbangan kebutuhan masyarakat dengan sarana jalan bisa tercapai. Hal, itu dia inginkan untuk mewujudkan peningkatan sektor ekonomi yang diimbangi penyediaan infarstruktur yang memadai.

Selama ini paradigma masyarakat memandang peningkatan infrastruktur jalan adalah dengan membangun jalan yang baru. “Tetapi mereka tidak tahu bahwa peningkatan bisa dilakukan dengan cara pelebaran jalan

selama itu memungkinkan,“ jelasnya.

Sementara itu, jalan yang ada dikawasan Bangkalan saat ini sudah cukup baik untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam melakukan segala aktivitas perekonomian. Kelancaran mobilitas barang dan manusia ditunjang keberadaan infarstruktur jalan yang memadai. “Itu akan mendorong bertumbuhnya kegiatan ekonomi,” pungkas Fattah mengakhiri pembicaraan. (dn/mad/ dit/abe)

ISU PENCAMPURAN DAGING SAPI DAN BABI

Baksomania Tak Terpengaruh Isu Oplos Daging Sapi-Babi BANGKALAN – Para baksomania Bangkalan tidak terpengaruh dengan isu bakso daging sapi bercampur babi. Mereka menganggap isu tersebut hanya beredar di pusat dan tidak terjadi di daerah.

Sutinah (30) misalkan, mengaku meskipun isu bakso sapi yang dicampur daging babi di daerah lain marak, namun dia masih merasa tidak yakin kabar tersebut benar. “Itu kan di daerah lain. Di sini (Madura) gak ada. Jadi saya masih jadi pelang-

gan setia bakso,” ujarnya ditemui saat menyantap bakso di salah satu pasar tradisional Kecamatan Sepulu, Bangkalan.

Lain lagi dengan pengakuan Juhairiyah, salah seorang pedagang bakso di kecamatan yang sama. Isu bakso daging sapi bercampur babi berdampak pada pedagang bakso di daerah. Sebab, seolah-olah, para pedagang bakso (di pusat) semuanya mencampur daging sapi dengan babi. Untungnya, di daerah pedagang bakso mendapat pembelaan dari

penikmat bakso sendiri yang tidak yakin bakso di Madura seperti bakso yang diisukan di pusat.

“Alhamdulillah, bakso saya tetap laris manis karena pelanggan yakin dan percaya dengan kejujuran saya,” ujar Juhairiyah.

Maninten, pelanggan bakso Juhairiyah tidak percaya bakso lokal bercampur dengan daging yang bermacam-macam. “Kalau di Jakarta mungkin (daging bakso bercampur daging babi), tapi di Bangkalan saya tidak percaya” ungkapnya. (dit/abe)

PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

Anggaran Rest Area Suramadu Belum Terserap BANGKALAN - Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) belum berjalan optimal. Hal itu dilihat dari minimnya realisasi anggaran bernilai ratusan miliar yang bersumber dari APBN. Terutama, pembangunan rest area Suramadu.

Pada tahun 2012, anggaran yang disediakan untuk pembangunan rest area sebesar kurang lebih Rp 100 miliar. Dana tersebut untuk pengembangan rest area Suramadu. Namun, hingga pada akhir tahun ini, pembangunan yang

berwujud masih belum terlihat.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun 2011 penyerapannya pun masih belum maksimal hanya terserap sekitar 20 persen dari jumlah Rp 295 Miliar. Dari sisa dana tersebut, dikembalikan ke kas negara sebesar Rp 230 miliar.

Humas BPWS Faisal Yasir Arifin membenarkan, anggaran untuk rest area memang belum terserap.

Sebab, belum adanya kesepakatan antara BPWS dengan pihak pemkab Bangkalan. Hal tersebut seperti menjadi alasan pada tahun sebel-

umnya, pihak BPWS juga mempunyai kendala yang sama. Namun, seakan tiada habisnya pemerintah selalu menganggarkan dana tiap tahun untuk pengembangan rest area tersebut. “Kami anggaran sebesar Rp100 miliar. Dana tersebut untuk pembebasan lahan seluas 40 hektare sekaligus bangunannya. Akan tetapi, masih belum terserap,” kata Faisal, kemarin (17/12).

Sementara itu, saat ditanya mengenai pembebasan lahan, dirinya mengaku tidak ada kendala dengan pihak masyarakat. (ori/mad/dit/abe)

BERAS MISKIN

Dana Talang Raskin Tak Temui Hambatan BANGKALAN-Realisasi raskin (beras untuk keluarga miskin) di tahun 2012 mencapai 97 persen.

Di Desember ini, realisasi raskin hanya 67 persen. Sedangkan jumlah raskin Kabupaten Bangkalan mencapai 1.501.530 kilogram untuk 100.102 gakin. Raskin yang diperuntukkan bagi gakin (keluarga miskin), harus ditebus dengan harga Rp 1.600 per kilogram. Patokan harga tersebut sudah menjadi ketentuan BPLS bagi beras yang tidak bersubsidi.

Menurut keterangan Hardiwibowo, Korlap Raskin GSP Mla-

jah, selama ini tidak ada keluhan dari gakin mengenai harga tebusan yang harus mereka bayar. Pembayaran dilakukan melalui kepala desa yang selanjutnya diserahkan kepada pihak BULOG. “Pembayaran harga raskin selama ini lancar. Kepala Desa melunasi pembayaran kepada kami seminggu setelah penyaluran raskin,” terangnya.

Hardiwibowo menjelaskan, pihak Bulog tidak mengetahui secara jelas masalah talangan dana tersebut. Sebab penyaluran raskin terhadap gakin dilakukan melalui masing-masing Kepala Desa. Sele-

bihnya Bulog menerima dana talang tersebut secara lengkap dari Kepala Desa.

Pendistribusian raskin yang dilakukan BULOG Bangkalan diperoleh dari Sub. Pamekasan yang selanjutnya disalurkan kepada gakin yang ada di Kabupaten Bangkalan. Pendistribusian ini dilakukan setiap alokasi yang telah ditentukan setiap bulan. “Penyaluran ini dilakukan satu atau dua kali setiap bulannya. Bergantung perintah dari Bupati. Jika ada alokasi kami langsung jalankan,” dia menyudahi pembicaraan. (dhe/mad/dit/abe)

Mading Menunjang Kreativitas Siswa BANGKALAN — Masyarakat patut bersyukur atas peningkatan budaya menulis yang mulai berkembang di kalangan peserta didik. Bahkan, tradisi ilmiah ini mulai dari usia dini baik di tingkat SD atau SMP. Hal ini terbukti dengan banyaknya sekolah yang memiliki majalah, buletin, maupun majalah dinding (mading).

Beberapa karya peserta didik dapat dilihat di SMAN 1, SMPN 5 dan SMKN 1. Kreativitas anak bangsa itu terpampang berupa karya seni, informasi, dan berita memenuhi halaman mading.

Namun, tidak semua peserta didik aktif menyumbangkan karyanya. “Di SMPN 5 yang aktif mengirimkan karya-karyanya hanya peserta didik RSBI (Rintisan Sekolah Berbasis Internasional) saja,” kata Wakil Kepala SMPN 5 Subaidi.

Salah satu guru SMPN 5, Dita, mengungkapkan, guru Bahasa Indonesia yang lebih bertanggungjawab menangani mading di sekolahnya. Namun, ada pihak lain yang ikut membantu semisal guru kesenian.

Dampaknya, tak jarang siswa

yang mengirimkan karya berupa lukisan diserahkan pada guru kesenian. “Setiap kelas diroling mengirimkan karya-karya setiap minggu. Jadi mading selalu terisi,” dia menambahkan.

Sementara di SMKN 1 Bangkalan, mading sekolah juga masih dipenuhi kertas yang berisikan tulisan-tulisan. Akan tetapi, tidak semuanya berisi karya siswa, tetapi juga berisi berita atau pun informasi seputar perkembangan yang ada di sekolah tersebut. (dhe/mad/dit/ abe)

OPINI

11

SELASA 18 DESEMBER 2012 NO.0017 | TAHUN I

PUGAR, Memberdayakan Petani Garam Rakyat Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi petambak garam. Fungsinya memperkuat kapasitas sumber daya manusia pada masyarakat pesisir, penguatan kelembagaan dan pemangku kepentingan di sektor garam.

PUGAR dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan bagi para petambak garam serta peningkatan produksi dan kualitas produk garam. Tujuan terbesarnya adalah mendukung program swasembada garam nasional yakni swasembada garam konsumsi pada tahun 2012 dan

garam industri 2014.

Fokus PUGAR terarah pada peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi petambak garam dan terdapat empat isu strategis yang menyebabkan pelaksanaan PUGAR yaitu : 1. Isu kelembagaan yang menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas garam rakyat; 2. Isu permodalan yang menyebabkan para petambak garam terutama dalam kategori kecil dan penggarap terjerat pada bakul, tengkulak dan juragan; 3. Isu regulasi yang menyebabkan lemahnya keberpihakan dan proteksi pemerintah pada sektor garam

rakyat, sehingga usaha garam rakyat menjadi tidak prospektif dan marketable; 4. Isu tata niaga garam rakyat yang sangat liberalistik dengan tidak adanya penetapan standar kualitas dan harga dasar garam rakyat, sehingga terjadi deviasi harga yang sangat tinggi di tingkat produsen petambak garam dan pelaku pasar, serta terjadinya penguasaan kartel perdagangan garam di tingkat lokal.

Tujuan Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah : 1. Memberdayakan kelembagaan sosial, budaya dan ekonomi

masyarakat petambak garam untuk pengembangan kegiatan usahanya; 2. Meningkatkan kemampuan usaha kelompok masyarakat petambak garam; 3. 3. Meningkatkan akses kelembagaan masyarakat petambak garam kepada sumber permodalan, pemasaran, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat petambak garam; 5. Terbentuknya sentra-sentra usaha garam rakyat di lokasi sasaran; 6. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan stakeholders terkait;

7. Tercapainya Swasembada Garam Nasional dengan target pencapaian swasembada garam konsumsi pada tahun 2012 dan pencapaian swasembada garam industri pada tahun 2015.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumenep M Jakfar menjelaskan latar belakang PUGAR adalah program pemerintah yaitu Swasembada garam konsumsi pada tahun 2012 dan garam industri 2014. Melalui PUGAR, produktifitas lahan garam akan ditingkatkan dari 60 Ton/Ha menjadi 80 Ton/Ha. PUGAR diharapkan akan meningkatkan pendapatan petambak garam rakyat sebesar 15%. (*)

12

OLAHRAGA

SELASA 18 DESEMBER 2012 NO.0017 | TAHUN I

Liga Italia Seri A

Juventus Putus Kontrak Lucio

Barcelona Semakin Tak terkejar

Photo by:Getty Images

TURIN - Pemimpin klasemen sementara Liga Seri A Italia, Juventus memutus kontrak pemain veteran Brasil Lucio. Padahal mantan Tim Nasional Brasil ini belum genap satu musim dari dua tahun masa kontraknya di Turin sejak di datangkan dari Inter Milan pada musim panas lalu. Juventus menggaet pemain berusia 34 tahun tersebut secara gratis setelah dilepas dari Inter Milan pada Juli silam.

Akan tetapi, karier Lucio bersama “La Vecchia Signora” atau Si Nyonya Tua itu tidak berjalan mulus. Pemain yang pernah membela Bayer Leverkusen dan Bayern Munich itu merasa frustrasi lantaran jarang dimainkan di tim utama sejak bergabung dengan klub itu. Padahal, musim lalu bersama Inter Milan dia adalah salah satu palang pintu utama tim dari kota mode Italia, Milan itu.”Petulangan Lucio dalam seragam hitam-putih sudah berakhir. Juventus dan bek Brasil ini sudah mencapai kesepakatan untuk menghentikan kontrak atas persetujuan bersama,” bunyi pernyataan Juventus di situs resminya.

Dilanjutkan, “Sejak didatangkan pada musim panas dengan status gratis dari Inter, Lucio telah membuat empat penampilan resmi di skuat utama Bianconeri; satu di Serie A, dua di Liga Champions dan pada kemenangan Piala Super Italia di China pada Agustus.”

Lucio, sebelumnya pernah diberitakan tengah mempertimbangkan untuk meninggalkan Turin. Jerman atau Brasil diyakini jadi tujuan Lucio berikutnya.

Menang Sementara itu dari hasil pertandingan Seri A Italia pada Senin (17/12/2012) dini hari WIB, AC Milan berhasil menundukkan Pescara 4-1 di San Siro. Dua dari empat gol Rossoneri itu dihasilkan oleh gol bunuh diri pemain Delfini. Pada pertandingan tersebut, Antonio Nocerino membawa tuan rumah unggul cepat dengan golnya yang tercipta di menit pertama.

Elvis Abbruscato mencetak gol bunuh diri menit ke-51 hingga Milan unggul 2-0. Pescara bisa memperkecil ketertinggalan lewat sundulan Christian Terlizzi lima menit kemudian.

Tuan rumah memastikan kemenangan 4-1 setelah Jonathas juga melakukan bunuh diri di menit ke-79 dan dilengkapi gol Stephan El Shaarawy dua meit berselang.

Bagi Milan, tambahan tiga poin ini tak berpengaruh pada posisi mereka di klasemen. Mereka menduduki peringkat tujuh dengan kumpulan 27 angka. Meski demikian, dengan tambahan tiga angka itu, Si Setan Merah dari Italia itu kini hanya selisih dua angka dari peringkat keenam. Begitupun bagi Pescara. Posisi mereka di papan klasemen tidak berubah.

Kemenangan ini juga menjadi kado manis buat klub milik mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi itu, yang tepat hari ini tengah merayakan ulang tahunnya ke-113.

Sedangkan klub dari Ibukota Italia, AS Roma harus terkulai di Stadion Marc Antonio Bentegodi, setelah kalah 0-1 dari tuan rumah Chievo. Kekalahan ini sekaligus mengakhiri empat kemenangan beruntun Srigala Hitam di Seri A Italia dalam satu bulan terakhir.

Dalam laga yang terganggu kabut ini, satu-satunya gol Chievo tercipta saat waktu normal tinggal tersisa tiga menit.

Sergio Pellissier lolos dari jebakan off side dan kemudian mampu mengelabui kiper Mauro Goicoechea. Tinggal menghadapi gawang kosong, Pellissier tanpa kesulitan menceploskan si kulit bundar. Kekalahan ini menempatkan Roma di posisi keenam klasemen sementara dengan 29 poin dari 17 partai. Chievo ada di urutan ke-11 dengan 21 poin. (aji/hari)

BARCELONA - Klub raksasa dari Catalonia, Barcelona tidak tersaingi klub-klub lain dalam mengejar gelar juara La Liga musim ini, setelah pesaingpesaing terdekatnya menuai hasil negatif pada pekan ke-16. Real Madrid makin sulit mengejar “El Barca” karena jarak keduanya sekarang 13 poin.

Pala laga di Camp Nou, Senin (17/12/2012) dini hari WIB, Barcelona melumat tamunya Atletico Madrid yang berada di posisi kedua klasemen sementara dengan skor telak 4-1. Meski tertinggal lebih dulu berkat gol Radamel Falcao pada menit ke-31, Barcelona sukses membalikkan keadaan dan melesakkan empat gol. Dua dari empat gol itu dicetak pemain terbaik mereka Lionel Messi di babak kedua. Sedangkan dua gol lainnya dihasilkan Adriano dan Sergio Busquets di babak pertama dan membawa Los Cules unggul 2-1 di babak pertama.

Dengan kemenangan ini, Barcelona kokoh di puncak klasemen sementara dan berjarak 9 angka dari Atletico Madrid di tempat kedua.

Sedangkan bagi Messi pribadi, dengan tambahan dua gol itu, kini dia mengoleksi 90 gol sepanjang tahun ini, atau unggul lima gol dari Gerd Muller yang mencetak 85 gol sepanjang 1972 untuk Bayern Muenchen dan Tim Nasional Jerman. Jumlah ini masih sangat mungkin bertambah karena

masih ada satu pertandingan La Liga sebelum memasuki libur natal dan tahun baru.

Sementara itu, Real Madrid, rival abadi Barcelona, makin tertinggal jauh setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Espanyol di Santiago Bernabeu pada Senin (17/12/2012) dini hari WIB. Madrid sempat tertinggal, sebelum disamakan Cristiani Ronaldo pada injury time babak pertama. Madrid kemudian berbalik unggul, tetapi Espanyol sukses menyamakan kedukan pada menit ke-88. Kedudukan 2-2 bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Madrid tertinggal 13 poin dari Barcelona.

Posisi pelatih Jose Mourinho pun semakin terjepit. Tekadnya untuk mempertahankan gelar juara La Liga musim ini semakin mustahil, meskipun peluangnya belum tertutup rapat sama sekali karena musim ini masih panjang.

El Real masih berpeluang mengejar koleksi poin Barcelona, asal dengan syarat El Barca tergelincir dalam lima pertandingan paruh kedua musim nanti dan Madrid selalu menang atau tak kehilangan satu pin pun. Tetapi kalau kedua tim itu selalu meraih kemenangan, maka Barcelona berpeluang besar merebut kembali gelar juara La Liga musim 2012/2013, sekaligus gelar juara La Liga pertama

Tito Vilanova segai pelatih utama.

Jose Mourinho pun mulai menyerah dan menyebut kalau kans menjuarai La Liga sangat sulit.

Menurut pria asal Portugal itu, peluang mempertahankan gelar La Liga nyaris tak mungkin dilakukan.

“Saya tidak pernah berada di situasi seperti ini sebelumnya, kehilangan begitu banyak poin. Saya akan mencoba menuntaskan musim di posisi terbaik. Berjuang merebut titel. Tapi liga nyaris tak mungkin,” ungkap Mourinho seperti diberitakan Marca.

Pasalnya mengejar ketertinggalan 13 poin dari Lionel Messi dan kawan-kawan bukanlah perkara mudah. Apalagi Barca justru sama sekali belum pernah kalah di La Liga Primera musim ini.

Dengan kondisi seperti itu, prioritas Iker Casillas dan kawan-kawan sekarang bergeser ke perebutan gelar juara Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol dan Liga Champions.

“Jarak 13 poin terlalu banyak. Tahun lalu kami unggul 10 di Februari dan terus menjaga keunggulan. Tapi jika kami bisa meningkatkan performa di liga, kami akan memaksimalkan Copa dan Liga Champions,” lanjutnya. (aji/ari)

Simeone: Barcelona Buat La Liga Membosankan BARCELONA - Pelatih Atletico Madrid asal Argentina Diego Simeone menilai, Barcelona membuat perebutan gelar La Liga Spanyol musim ini “membosankan”, setelah timnya kalah 1-4 dari Barcelona di Camp Nou pada lanjutan La Liga Senin (17/12) dini hari WIB. “Kami adalah tim kuat. Kami tahu bagaimana kami bermain. Dengan senjata yang kami miliki, kami mencoba bersaing dan hari ini kami mengeluarkan seluruh kemampuan kami. Kami memperlihatkan karakter kami. Tetapi kami kalah dari sebuah tim yang bermain pada sebuah liga yang lain dari kami. Mereka membuat liga ini membosankan,” kata Simeone.

Dia menambahkan, “Kami bermain sempurna pada babak pertama ketika kami memiliki tiga peluang emas untuk mencetak gol. Kami sudah menutup semua wilayah permainan mereka, tetapi mereka tetap saja melukai kami dan semua gol mereka tercipta dari tendangan “first time”. Pertandingan ini ditentukan oleh kemampuan mereka memanfaatkan peluang.”

Sementara itu pelatih Tito Vilanova tidak mau ju-

mawa dengan prestasi yang diraihnya pada paruh pertama musim ini, setelah menuai kemenangan 15 pertandingan La Liga, sekali imbang, dan tidak pernah kalah. Karena itu dia masih sangat hati-hati karena sudah memiliki pengalaman serupa pada 2009/2010 dimana mereka akhirnya tidak mudah meraih gelar La Liga, meski memulai musim dengan menawan seperti ini.

“Saya punya pengalaman sebelumnya.

Kami sebelas poin di depan Madrid, tetapi kami harus pergi ke Bernabeu untuk menentukan gelar juara. Juga Atletico berada sembilan poin di belakang kami dan mereka memperlihatan bahwa mereka bermain sangat baik,” kata mantan asisten Pep Guardiola itu. (aji/ari) Photo by:Getty Images

Kobe Bryant Sumbang 34 Poin

Lakers Petik Dua Kemenangan Beruntun

PHILADELHPHIA - Los Angeles Lakers sukses memetik dua kemenangan beruntun dalam pertandingan kompetisi bola basket paling bergengsi di dunia, NBA, seusai menang di kandang Philadelphia 76ers. Kobe Bryant lagilagi menyumbangkan angka terbanyak bagi timnya dengan 34 poin.

Dalam pertandingan yang digelar di Wells Fargo Center, Minggu (16/12) malam waktu setempat atau Senin (17/12) pagi WIB, Lakers mempecundangi 76ers dengan skor akhir 111-98. Ini adalah kemenangan keempat armada Mike D’Antoni dari 12 laga tandangnya di musim ini.

Kobe lagi-lagi muncul seba-

gai top performer Lakers dengan tambahan empat rebound dan enam assist. Torehan angka itu merupakan yang keenam secara beruntun bagi pebasket 34 tahun ini untuk mencetak setidaknya 30 poin.

Power forward Metta World Peace mencetak double-double dengan 19 poin, 16 rebound dan satu assist disusul Dwight Howard juga double-double dengan 17 poin, 11 rebound dan lima assist.

Dari kubu 76ers, Nick Young muncul sebagai penampil terbaik dengan 30 poin, empat rebound dan dua assist. Small forward Evan Turner dan center Spencer Hawes masing-masing membukukan 16 poin.

Setelah memimpin 28-24 di akhir kuarter pertama, Lakers melanjutkan dominasinya setelah menjaringkan 32 poin dan hanya kemasukan 26 poin untuk unggul 60-50 pada paruh pertama.

76ers tak semakin jauh tertinggal dari tamunya usai hanya menceploskan 23 poin.

Sementara Lakers menciptakan 27 poin

Legenda Tinju Dunia

Tyson Bantah Dirinya Ganti Kelamin

P-MU MENGKHAWATIRKAN

s.bachri/koran madura

- Pesepakbola Persepam Madura United (P-MU) Sudirman (kiri) berusaha melewati hadangan pesepakbola Persepam U-21 saat berlangsung ujicoba, di Lapangan Kowel, Pamekasan, Jatim, Senin (17/12).

NEW YORK - Legenda tinju Mike Tyson membantah berita yang menyebut dirinya menjalani operasi ganti kelamin yang beredar beberapa waktu lalu di media-media massa negara-negara Afrika. Berita itu, kata Tyson, bohong besar dan tidak memiliki sumber yang jelas. Sayang, berita bohong ini sudah terlanjur dipercaya publik negara-negara Afrika.

Dalam pernyataan tertulisnya, Tyson yang merupakan juara dunia tinju kelas berat 1980-1990-an membantah hal tersebut. “Saya tetaplah seorang lakilaki dan tidak pernah berniat untuk menjadi seorang wanita. Berita itu tidak benar dan bodoh sekali. Saya berada di acara Pacquiao-Marquez, Sabtu, dan semua

orang waras akan mengatakan saya seorang laki-laki,” ungkap Tyson.

Berita Tyson menjalani operasi ganti kelamin merebak pada akhir November, dan dua media Afrika, The Standard (Zimbabwe) dan SpyGhana, menyebutnya sebagai fakta. Situs investigasi, Zambia Watchdog, bahkan sempat juga merilisnya, tetapi kemudian mencabutnya setelah mengetahui itu berita bohong.

Berita bohong itu juga mencantumkan kutipan ucapan Tyson yang menyebut dirinya selalu merasakan sentuhan feminin dalam dirinya, meski saat ia menjadi juara dunia tinju kelas berat sejati pada 1980an. (aji/ari)

dan kini memimpin hingga 14 poin di akhir kuarter ketiga dalam kedudukan 87-73.

Jarak kedua tim cenderung tidak banyak berubah sampai akhir pertandingan. Lakers membuat 24 poin tambahan untuk menutup perlawanan 76ers dengan skor 111-98.

“Ini karena semauanya bermain dengan kepercayaan diri dan percaya satu sama lain,” ucap Kobe seusai pertandingan yang dikutip ESPN. Peraih lima cincin juara NBA itu melanjutkan, “Kami bermain sangat baik, berkomunikasi dengan baik, terus menyerang dan hal-hal bagus pun terjadi. Aku tahu banyak pertanyaan tentang kami karena kami jarang menang tapi waktu kami akan segera tiba.”

Sementara itu pada pertandingan terpisah Toronto memetik kemenangan 103-96 atas Houston, sedangkan Denver menang 122-97 atas Sacramento. New Orleans kalah tipis setengah bola 94-95 dari Portland. (aji/ ari)