Koran Madura

1

KAMIS 2 MEI 2013 NO. 00109 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

2 MEI 2013

g PAMANGGHI KASUS IMPOR DAGING SAPI

Ayu Azhari Jadi Korban Orang Dekat Luthfi Hasan JAKARTA- Artis Ayu Azhari mengaku telah menjadi korban dari perbuatan orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah.

“Sebenarnya saya korban dari pekerjaanpekerjaan yang dijanjikan,” kata Ayu Azhari seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta sekitar tujuh jam, Rabu.

Ayu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ahmad Fathanah, orang dekat Luthfi Hasan yang juga menerima uang Rp1 miliar dari perusahaan PT Indoguna Utama untuk mengatur kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

“Pekerjaan saya sebagai ‘performer’, menyanyi, saya dan anak saya untuk beberapa daerah di Bandung, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan dan bahkan saya sudah dikenalkan dengan beberapa orang,” tambah Ayu. Namun Ayu mengaku tidak mengenal orang-orang yang tersebut. “Orang-orang itu adalah beberapa klien dia, saya tidak

tahu namanya, tapi ini tidak ada hubungannya dengan partai karena dia secara pribadi mengundang saya dan menjanjikan sejumlah pekerjaan,” ungkap Ayu. Pekerjaan tersebut menurut Ayu adalah pekerjaan yang terkait profesi Ayu sebagai penyanyi. “Tapi pekerjaan itu tidak pernah terjadi,” tambah Ayu. Ayu mengaku mengenal Fathanah pada Desember 2012 di Plaza Indonesia dan pernah beberapa kali bertemu di pusat perbelanjaan Pacific Place dan Plaza Indonesia.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka yaitu Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, dua orang direktur PT Indoguna Utama yang bergerak di bidang impor daging yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi dan direktur utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. (ant/riz)

Buruh pun Menolak Kenaikan BBM Di Surabaya, Aksi Buruh Diwarnai Bentrok Sesama Peserta Aksi Akibat Salah Faham BEKASI- Forum Buruh Bekasi Jawa Barat turut menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak dalam agenda aksi Hari Buruh Internasional.

“Kami tak hanya menyuarakan tuntutan yang menyangkut kesejahteraan saja, tapi juga penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM,” ujar Ketua Forum Buruh Kota Bekasi, Masrul Zamba, di Bekasi, Rabu.

Menurutnya, penyertaan isu penolakan terhadap kenaikan harga BBM ini membuat sebagian perusahaan tempat mereka bekerja turut mendukung aksi May day.

“Dukungan dari perusahaan itu diperlihatkan melalui izin pada pekerjanya untuk ikut serta dalam peringatan Hari Buruh,” katanya.

Menurutnya, penolakan kenaikan BBM wajar dilakukan pengusaha dan pekerja.

Alasannya, kenaikan BBM hanya akan membuat euforia kenaikan upah yang baru dinikmati beberapa bulan terakhir menjadi kurang berarti.

Menurut studi yang telah dilakukan oleh forumnya, rencana kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000/liter membuat pekerja harus mengeluarkan pengeluaran tambahan hingga 30 persen.

“Sebab tak hanya sektor transportasi yang akan terdongkrak akibat kenaikan harga BBM, tapi juga biaya kontrakan, makan, dan lain-lain,” katanya.

Adapun kerugian bagi perusahaan, kata dia, kenaikan harga BBM hanya akan menambah beban biaya produksi mereka.

“Kami tak mau beban berat yang dipikul perusahaan ini berdampak lebih lanjut pada pekerja,” katanya.

Dampak lanjutan yang dimaksud adalah efisiensi pekerja akibat beban pengusaha yang terlalu berat. “Kalau efisiensi terjadi, angka pengangguran akan kembali meningkat,” katanya.

Menurut Masrul, ada sekitar 65.000 pekerja asal Bekasi yang memperingati Mayday baik di Bekasi maupun Jakarta.

“Konsentrasi massa dipusatkan di sejumlah lokasi di Jakarta, antara lain di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI. Sedangkan SPSI akan mengikuti dzikir akbar di Jababeka I Cikarang,” katanya.

Bentrok Beberapa oknum yang tergabung dalam elemen buruh terlibat bentrok di sela unjuk rasa memperingati Hari Buruh se-Dunia atau “May Day” di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu.

Keributan terjadi ketika artis sekaligus aktivis perempuan Rieke Dyah Pitaloka berada di atas truk komando untuk yang kedua kalinya. Rieke kembali menjadi orator

usai membentuk barikade bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Belum semenit Rieke yang juga Anggota Komisi IX DPR RI itu berorasi, tibatiba keributan terjadi di kerumunan massa.

Kali ini, oknum buruh dan mahasiswa terlibat adu pukul. Penyebabnya diduga karena kesalahpahaman antarelemen.

Polisi yang berada di sekitar lokasi tidak tinggal diam. Sekitar 10 oknum mahasiswa dan dua oknum buruh yang terlibat langsung diamankan dan dibawa ke salah satu ruangan di dalam Gedung Negara Grahadi.

“Buruh itu bersatu, tidak ada yang terlibat main pukul.

Mereka itu oknum dan kami imbau jangan sampai buruh lainnya terprovokasi,” ujar Koordinator Buruh, Pujianto dari atas mobil komando.

Sempat terjadi adu mulut antara polisi dari Satreskrim dan Sat Intelkam Polrestabes Surabaya mencoba mengamankan oknum mahasiswa yang dianggap provokator.

Ketika hendak diamankan, oknum tersebut melawan dan berusaha melepaskan diri. Namun, polisi tetap membawanya untuk dimintai keterangan.

Kapolsek Genteng Kompol Hendria Lesmana mengatakan, pihaknya tidak ingin membiarkan peristiwa bentrokan sesama buruh terus berlangsung. Sehingga polisi

langsung bertindak tegas dengan mengamankan sejumlah mahasiswa dan buruh yang terlibat.

“Syukurlah suasana kembali dingin dan sesama elemen mampu meredamnya. Kami hanya memintai keterangan mereka dan tidak lama juga dilepas, asalkan berjanji tidak mengulanginya lagi,” katanya.

Sementara itu, Rieke Dyah Pitaloka berharap bentrokan serupa tidak terjadi. Menurut dia, sesama elemen buruh memiliki kepentingan dan tujuan sama, yakni berjuang demi kesejahteraan buruh serta berharap pemerintah mengabulkan tuntutantuntutan buruh yang menjadi beban selama ini. (ant/fir/fiq/abe)

Decidophobia Oleh : Alya F. Mazida Penyair Perempuan Madura

P

ertanyaan yang agak rumit dijawab ketika seorang kawan bertanya siapakah yang lebih berbahaya antara pencabul dengan koruptor? Siapa pula yang lebih buas antara harimau dan manusia? Dari hitungan matematis, memang koruptor lebih berbahaya dari pencabul. Sebab, pencabul umumnya hanya dilakukan seseorang kepada seseorang. Sedangkan koruptor lebih banyak dilakukan berjemaah kepada publik yang lebih massif.

Lalu harimau dan manusia, siapa yang paling kanibal? Dari sisi angka juga lebih berbahaya manusia dibanding harimau. Sebab, harimau biasanya hanya menerkam seorang manusia sedangkan manusia telah banyak yang membinasakan harimau. Tetapi mengukur yang paling, tidak selalu matematis. Kecuali menakar perolehan nilai unas. Di sini angka berlaku. Apakah unas berbahaya, versi mendibud tidak dan karenanya unas perlu dilestarikan.

Apapun yang dianggap berbahaya, ia menjadi jinak dalam rawatan para ahli.

Bank Dunia misalnya, berniat membantu program penyelamatan harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae).

Keterlibatan Bank Dunia ini dilakukan dalam bentuk program kegiatan penyelamaKoruptor yang tan. Isu petidak jauh lebih nyelamatan berbahaya ini penting dari satwa liar karena bejuga harus lakangan dilindungi dengan marak terjadi memberinya perdagangan tempat yang organ harimau. Praktik layak ini terjadi antarnegara. Karena itu, perlu komitmen bersama untuk mengurangi perdagangan satwa liar ini.

Koruptor yang tidak jauh lebih berbahaya dari satwa liar juga harus dilindungi dengan memberinya tempat yang layak. Karena itu perlu belajar menempatkan koruptor kepada China. Saat dikukuhkan menjadi Perdana Menteri China Zhu Rongji (1998), ia meminta 100 peti mati. Satu peti mati untuk dirinya bila ia korupsi dan 99 peti mati lainnya akan dikirim untuk para koruptor. Zhu tidak asbun saat itu. Cheng Kejie, pejabat tinggi Partai Komunis China, dihukum mati karena terlibat suap US$ 5 juta tanpa ampun. Permohonan banding Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional itu ditolak pengadilan.

Di awal tugasnya, Zhu mengirim peti mati kepada koleganya sendiri. Hu Chang-ging, Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, mendapat 1 peti mati. Ia ditembak mati setelah terbukti menerima suap berupa mobil dan permata senilai Rp 5 miliar.

Xiao Hongbo satu di antara lebih dari empat ribu orang di China yang telah dihukum mati sejak 2001 karena terbukti melakukan kejahatan, termasuk korupsi. Angka empat ribu itu, menurut Amnesti Internasional (AI), jauh lebih kecil dari fakta sesungguhnya. AI mengutuk cara-cara China yang dinilai horor. Namun, bagi Perdana Menteri Zhu Rongji inilah jalan menyelamatkan China dari kehancuran.

Cheng Kejie, pejabat tinggi Partai Komunis Cina, dihukum mati karena menerima suap lima juta dolar AS. Tidak ada tawar-menawar. Permohonan banding wakil ketua Kongres Rakyat Nasional itu ditolak pengadilan. Bahkan istrinya pun, Li Ping, yang membantu suaminya meminta uang suap, dihukum penjara. Cukup tegas dan lugas dalam memberikan efek jera. Di Indonesia memiliki cerita yang berbeda dengan menempatkan koruptor di tempat yang salah, tidak sesaleh China. =

Bijaksana Matrawi kini gak mau membanyol, dia terlihat bijaksana dan dewasa banget. Pelan-Pelan dia bergumam..

“Jangan menunggu bahagia baru tersenyum, tapi tersenyumlah, maka kamu akan bahagia” “Jangan menunggu kaya baru bersedekah, tapi bersedekahlah, maka kamu semakin kaya” “Jangan menunggu bisa baru melakukan, tapi lakukanlah! Maka kamu pasti bisa” “Jangan menunggu Matrawi baru tertawa, tapi tertawalah sendiri, maka kamu akan dianggap GILA” “Nah, tu kan.. GILA..... “

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 2 MEI 2013 NO. 0109 TAHUN II

PERHUBUNGAN

Tarif Tiket Pelabuhan Raas Butuh Pergub SUMENEP - Setelah Bupati Sumenep A Busyro Karim menerima surat izin operasi Pelabuhan Raas Ke c a m a t a n / Ke p u l a u a n Raas, dari Dirjen Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Soeroyo Ali Moesa secara simbolis di Paciran, Lamongan beberapa waktu lalu, kini pemkab Sumenep telah mempersiapkan secara teknis untuk beroperasi, baik jalur jarak pendek maupun jarak panjang.

Bupati Sumenep A Busyro Karim mengatakan, sampai saat ini pemkab sudah menyiapkan berbagai langkah, diantaranya sudah menyelesaikan tender operator yang akan beroperasi. Hasil tendernya, Dharma Lautan Utama (DLU) menjadi operator. Hingga saat ini, pemenang tender itu masih proses penyelesaian administrasinya. Diperkirakan, bulan depan pelabuhan tersebut baru bisa dioperasikan.

"Diperkirakan awal bulan Juni 2013 ini Pelabuhan Raas itu akan beroperasi, sekarang masih menunggu persiapan dari operator kapal yang mau melayani jalur daratankepulauan, termasuk pelabuhan Raas," kata Bupati, Rabu (1/5).

Bupati memaparkan, selain persiapan operator, pihaknya juga masih menunggu penetapan tarif tiket bagi penumpang dari pemprov Jatim karena penetapan tarif tiket itu harus melalui peraturan gubernur (pergub).

"Sedangkan tarif tiket penumpang saat ini masih dalam proses di provinsi karena harus ada pergubnya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumenep, Hery Koentjoro menyatakan, fasilitas pelabuhan Raas itu sudah siap, tinggal operasi. Namun, sebelum dioperasikan, ada

berbagai hal yang harus disiapkan diantaranya operator kapal. Sesuai hasil koordinasi dengan pemenang tender, kapal yang akan beroperasi sejenis roro dengan bobot grestonase 500, kapasitas penumpang 250 orang dan 20 mobil. "Kapal yang akan dioperasikan insya Allah sejenis roro.

Jadi cukup lah untuk penyebrangan antar pulau di Sumenep," tegas Hery.

Heri menambahkan, meski operator kapal yang akan beroperasi di Pelabuhan Raas itu sudah ada, tapi pihaknya masih membuka peluang bagi operator lain untu beroperasi di sana.

Dengan banyaknya jumlah operator, maka akan menambah gampangnya calon penumpang untuk bepergian. Sebab, dengan operator kali ini, hanya ada dua kali jadwal pemberangkatan kapal dalam satu minggu.

"Kalau ada operator lain yang beroperasi di sana (Raas) pasti lebih memudahkan bagi masyarakat untuk bepergian. Untuk itu kami tetap terbuka bagi operator lain untuk bergabung," urainya.

Dia menegaskan, untuk trayek kapal jarak pendek yaitu Raas-Jangkar dan trayek jarap panjang, Jangkar-Raas-Sapudi-Kalianget dua kali dalam satu minggu. Jadi trayek ini berupa trayek tetap dan beraturan.

"Artinya setiap dijadwalkan kapal pasti berangkan, beda dengan trayek yang dari Kalianget-Jangkat," tegasnya.

Ditambahkan, Pelabuhan Raas itu mulai dibangun sejak tahun 2008 hingga 2012 dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 71 miliar dari dana APBN dan APBD Provinsi Jatim. "Kami berharap, dengan beroperasinya Pelabuhan Raas ini bisa menambah perkembangan perekonomian masyarakat Raas dan Kabupaten Sumenep secara keseluruhan," harapnya. (rif/mk)

KENAIKAN BBM

P2KT Minta Kenaikan BBM Dikaji Ulang

HARI BURUH. Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI Sumenep) menggelar aksi terlentang di jalan raya Trunojoyo, depan Kantor DPRD Sumenep, Rabu (1/5).

Pemerintah Harus Bela Buruh SUMENEP – Marsuto, 58, petugas kebersihan asal Desa Kalimook Kecamatan Kalianget sudah 10 tahun lebih menggeluti pekerjaan tersebut. Sebelum subuh, pagi hari, ia sudah bekerja membersihkan sampah dikawasan kota Sumenep bersama 12 temannya. Jam kerjanya mulai dari pukul 6.00 hingga pukul 10.00.

Namun, sekalipun sudah sepuluh tahun bekerja sebagai pasukan kuning, hingga saat ini statusnya masih kontrak dengan gaji Rp. 450 ribu.

“Tetapi apa boleh buat, cari pekerjaan lain itu sangat sulit,” keluhnya, Rabu (1/5) saat ditemui disela-sela menjalankan tugas. Ia mengaku tidak cukup dengan gaji perbulan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan seharihari.

“Tetapi saya bangga, Nak, walau gaji perbulan hanya dapat bayaran 450 ribu rupiah, tetapi ini merupakan bentuk pengabdian kepada negara, apalagi mengabdi untuk kebersihan,” ucapnya kepada Koran Madura dengan bangga.

Keluhan senada juga diungkapkan Rahmawati, 47, warga Desa Batuan Kecamatan Batuan. Ia berharap, pemerintah dapat menaikkan gajinya. Sudah tujuh tahun menjadi petugas kebersihan, namun gajinya juga tidak kunjung naik.

Karena statusnya hanya tenaga kontrak, ia tidak memiliki jaminan masa depan, apalagi tunjangan kesehatan yang bisa dipergunakan

sewaktu-waktu kalau dirinya sakit atau terjadi kecelakaan.

“Karena pekerjaan membersihkan jalan, kadang dilanda ketakutan, khawatir ditabrak kendaraan,” tuturnya.

Demo Menyoroti nasib buruh, Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Sumenep bersama Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi demo di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (1/5). Aktivis buruh tersebut meminta pemerintah memperhatikan nasib buruh di Indonesia, termasuk buruh di Kabupaten Sumenep.

Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan, seperti: “Stop Perampasan Tanah, Upah dan Kerja”, ”Hentikan Perbudakan Modern”, “Hapus PPTKI, Berlakukan Kontrak Mandiri”, “Ciptakan Lapangan Kerja di Negeri Sendiri,”.

Selain itu, mereka juga membagi-bagikan selebaran yang berisi data buruh dan TKI yang nasibnya kurang diperhatikan oleh pemerintah.

“Kedatangan kami ke sini

(DPRD) tak lain hanya ingin mengingatkan pemerintah, DPRD dan pihak-pihak terkait bahwa buruh migran Indonesia selalu bernasib buruk, dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Termasuk kami juga mengingatkan para kaum elite di Sumenep agar bisa membuka mata agar kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak kepada buruh,” teriak Efendi, Koordinator Aksi.

Mereka menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara gagal melindungi buruh dan menuntut SBY mundur. “Pada kali ini kami juga membawa tuntutuan bahwa SBY-Boediono turun dari singgasana kepresidenan, karena selama kepemimpinan mereka, tak ada satupun kebijakan yang berpihak kepada buruh migran atau buruh di Indonesia,” tegasnya.

Kepala DPRD, aktivis meminta untuk memperjuangkan sejumlah aspirasinya, seperti tuntutan penghapusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negri (KTKLN), mandatory asuransi, wajib Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), meminta berlakukan kontrak mandiri, biaya penempatan maksimal satu bulan gaji, berikan pelayanan gratis bagi buruh migran Indonesia (BMI), bukan asuransi, hapus terminal khusus BMI, ciptakan kontrak kerja standar untuk BMI. Juga meminta pemerintah mencabut UU No. 39 tahun

PEMBEBASAN LAHAN

Dewan Ingin Disdik Cairkan Dana Pembebasan Lahan

yusran uccang/ant

DEMO BBM. Sejumlah mahasiswa berunjukrasa di depan kampus mereka. Mereka menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM karena hanya menambah penderitaan rakyat khususnya rakyat tidak mampu.

SUMENEP – Ketua Peguyuban Pemerhati Kelompok Tani (P2KT) Sumenep Zaenuri meminta pemerintah mengkaji ulang rencana menaikan harga BBM. Sebab dengan keluarnya kebijakan tersebut akan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat kecil.

“Kalau pemerintah menaikkan BBM justru akan mempengaruhi harga sembako, akan melonjak,” ungkapnya.

Jika BBM betul-betul dinaikkan, masyarakat kecil akan menjadi korban pertama karena bantuan yang diberikan pemerintah belum cukup untuk memenuhi ke-

butuhan. “Sampai saat ini kompensasi bagi rakyat miskin masih belum nampak,” ungkapnya.

Dengan demikian pemerintah seharusnya dalam menaikkan harga BBM diawali dengan pengkajian langsung terhadap masyarakat bawah.

“Jadi kajian pemerintah seharusnya langsung melibatkan masyarakat kecil langsung,” tukasnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah agar kenaikan BBM ini jangan dipolitisisasi. “Jangan sampai politik masuk di tengah kenaikan BBM ini,” ungkapnya (edy/ mk).

syamsuni/koran madura

SUMENEP – Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam mengaku, sampai saat ini belum menerima laporan tentang penyigelan SDN Ketupat II Kepulaun Ra’as yang dilakukan ahli waris pemilik lahan yang ditempati sekolah tersebut beberapa waktu lalu.

“Kami masih akan meninjaunya,” katanya.

Pihaknya mengaku sudah beberapa tahun memberikan peringatan kepada dinas pendidikan untuk melakukan pendataan terhadap sejumlah sekolah yang mengalami masalah pertanahan.

“Sudah sejak dulu kami mewarning, tapi sampai saat ini masih belum ada tindakan,” ucapnya.

Politisi PKB itu menjelaskan telah menganggarkan ratusan juta untuk melakukan pembebasan lahan sekolah. Namun, sayangnya pihaknya masih belum bisa mencairkan dana tersebut, sebab dinas pendidikan masih belum melakukan intruksi lebih lanjut. “Maka sebab itu, dinas pendidikan agar segera melakukan dana pencairan itu, biar siswa tidak menjadi korbannya,” tegasnya.

Sampai saat ini data yang masuk ke dewan, terdapat 11 sekolah yang menjadi sasaran utama dalam pembebasan lahan. “Kami sampai saat ini masih belum menerima data terbaru,” terangnya.

Jika dinas pendidikan segera melakukan pendataan ulang, maka pihaknya akan segera melakukan penyesuaian terhadap anggaran yang ada, dan jika sudah tidak mencukupinya maka akan dianggarakan untuk sesi berikutnya. “Kemungkinan jika sudah tidak mencukupinya, maka kami akan melakukan anggaran di PAK nantinya,” tegasnya Diantara sekolah yang sampai saat ini masih terlilit kendala pemebebasan lahan, menurut Dulsiam kebanyakan terletak di daratan. Berdasarkan data yang dihimpunnya, di antara sekolah yang masih bermasalah diantaranya SDN yang berlokasi di daerah Kepulauan Sapeken, SDN 9 Kangean, dan SDN Ketupat II Pulau Raas. “Lebih banyak di daerah daratan Sumenep yang bermaslah ketimbang di kepulauan,” tukasnya. (edy/mk)

2004, hentikan perbudakan modern, hentikan perbudakan hutang, cabut mandatory tes HIV, laksanakan konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan hak buruh migran dan keluarganya, berikan hak buruh migran tak terdokumentasikan dan keluarganya, akui ABK sebagai buruh migran dan berikan hak-haknya, dan ciptakan lapangan tenaga kerja di negeri sendiri sebagai solusi labor export program.

“Ada 15 tuntuan yang kami bawa dan sampaikan kepada DPRD. Namun, yang paling penting dalam tuntutan pemerintah harus stop perampasan tanah, upah dan kerja. Kenapa tanah? karena di Indonesia, termasuk di Madura, lapangan pekerjaan kian menyempit, sehingga ribuan orang jadi pengangguran, dan kemiskinan terus meningkat,” terang Efendi.

Aksi baru berakhir saat dewan bersedia menemui mereka ke ruang Komisi D. Sekitar 1 jam lebih proses hearing berlangsung. Dalam hearing tersebut, mereka ditemui Wakil Ketua DPRD Hanif dan Dulsiam.

Dewan akan Perjuangkan Usai hearing, Komisi D menyatakan satu kometmen dengan ATKI-FPR untuk memperjuangkan nasib tenaga kerja Indonesia agar lebih sejahtera. “Karena DPRD dalam hal ini Komisi B memang sama-sama punya komitmen

seperti yang disampaikan oleh mereka, yaitu memperjuangkan nasib buruh di Indonesia agar lebih sejahtera, termasuk buruh dan TKI yang ada di Sumenep,” ucap Dulsiam kepada wartawan.

Maka dari itu, tambahnya, dewan sudah sepakat akan membuat rekomendasi agar nasib buruh, PJTKI dan tenaga kerja yang lain tidak bernasib buruk. “Dan hal itu kemarin sudah komisi D rekomendasikan kepada pemkab agar TKI yang mau berangkat ke luar negeri, baik Malaysia, Arab dan daerah lainnya, agar diperbantukan soal modal dan biaya. Dan itu sudah dapat respon dari bapak bupati, cuma tidak dapat jatah anggaran, sehingga pada APBD TA 2013 insya Allah akan dianggarkan,” teranganya.

Ketika disinggung tentang upah minimum kabupaten (UMK) yang sampai saat masih belum sepenuhnya dipatuhi oleh banyak perusahaan, Dulsiam menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak patuh pada peraturan pemerintah itu sudah seharusnya disanksi. “Dan sanksinya harus tegas, misalnya sanksi administrasi atau sanksi lain yang menimbulkan efek jera terhadap perusahaan.

Dari itu, kami akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memanggil perusahaanperusahaan yang masih nakal.

Artinya yang tidak mematuhi peraturan pemerintah,” paparnya. (sym/athink/mk)

SUMENEP

3

KAMIS 2 MEI 2013 NO. 0109 TAHUN II

PERATURAN DAERAH

Perda Migas Selesai Tahun ini SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menargetkan peraturan daerah (perda) tentang migas selesai tahun 2013, sehingga perda itu sudah bisa berlaku pada tahun 2014. Agar secepatnya menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait, utamanya perusahaan-perusahaan migas.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sumenp Sukarnedi.

Menuutnya, perda migas itu penting agar dapat menjadi acuan bagi semua pihak, utamanya perusahaan-perusahaan migas di Kabupaten Sumenep. “Termasuk ini juga akan mencegal perusahaan-perusahaan migas yang nakal. Artinya, yang tidak mengantongi surat izin,” katanya kepada wartawan.

Seperti yang telah tercamtum dalam pasal 33, bahwa

sumber daya Migas dikuasai dan dimiliki oleh negara serta digunakan bagi perwujudan kesejahteraan rakyat.”Maka, insya Allah komisi B akan genjot perda tersebut sehingga mencapai target yang kami harapkan,” ujarnya.

Ketika ditanya lebih lanjut kapan perda itu akan mulai dibahas, Sukarnedi tidak secara pasti kapan, tetapi menurutnya komisi B dalam satu minggu ini akan mulai membahas itu. “Ingin kemarin, tetapi DPRD mulai kemarin masih reses, sehingga masih belum membahas tentang perda tersebut,” terangnya.

Sementara, ketua Ketua Mahasiswa Sumekar (KMS), Eko Wahyudi mengatakan bahwa penempatan perusahaan migas terutama asing setara dengan posisi pemerintah yang membuat kebijakan yang penuh intervensi, dan itu sa-

ngat riskan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat.

“Untuk itulah, alasan kami kemarin hearing ke Pemkab tentang dampak limbah yang telah cemari lingkungan di Pinggirpapas.

Maka, kami minta kepada DPRD dan pemerintah untuk segera membentuk perda migas yang berkeadilan dan sesuai dengan amanat UUD 45 Pasal 33, bahwa sumber daya migas dan dimilki oleh negara harus di gunakan bagi perwujudan kesejahteraan rakkyat,” karanya.

Dia menambahkan, jika DPRD terlau lamban membuat perda tentang migas, maka perusahaan-perusahaan migas tambah liar karena tidak ada aturan yang yang tegas dari pemerintah.

“Kalau bisa, itu sudah bisa berlaku tahun ini, bukan tahun 2014,” ucapnya. (sym/ mk)

PENDIDIKAN

Soal UN Ada yang Belum Didistribusikan SUMENEP – Menjelang pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SD/SDLB/MI yang akan berlangsung pada 6-8 Mei, naskah ujian nasional untuk daerah kepulauan ada yang belum terdistribusi, seperti untuk Kepulauan Gayam.

Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A. Shadik menuturkan, pendistribusian soal UN tingkat SD dan MI untuk daerah kepualaun gayam memang sampai saat ini masih belum didistribusikan walaupun mendekati pelaksaan UN. “Secara Giografis, Pulau Gayam kan lebih mudah dijangkau, Jadi kapanpun bisa untuk didistribusikan, artinya tidak membutuhkan waktu lama,” ungkapnya.

Sedangkan untuk kepulauan lainnya, menurut Shadik, pendistribusian naskah soal UN

sudah sampai semua. “Kami ingin perjalanan UN ini tidak ada kendala termasuk pendistribusian, makanya yang jauh diutamkan,” tuturnya, Rabu (1/5).

Nakh yang sudah sampai ke daerah masing-masing saat ini disimpan dipolsek setempat. “Jadi, ketika sudah sampai diwaktu pelaksanaan nantinya, pihak sekolah atau lembaga tinggal parani soal ke polsek masing-masing,” katanya.

Shadik optimis pelaksanaan ujian untuk tingkat sekolah dasar tidak akan terjadi kebocoran. “Kami jamin pasti tidak akan ada kebocoran, baik soal maupun kunci jawaban,” tegasnya.

Sebagai langkah dalam menjaga kemurnian kelulusan terhadap siswa, disdik memberlakukan sis-

tem silang murni terhadap pengawas. Artinya, guru atau yang bertugas menjaga pelaksanaan UN akan disilang murni, jika guru lembaga A akan menjaga di lembaga B dan sebaliknya, “Sekarang kami memakai sitem silang murni, akan tetapi jika sudah mencukupi, maka guru SD tetap akan menjaga di SD namun ditempat lain, artinya pindah lokasi,” katanya.

Sementara itu berdasarkan data yang dimiliki Disdik Sumenep, UN SD/SDLB/ MI akan diikuti 17.744 siswa yang terdiri dari 5.545 siswa di kepulauan dan 12.199 Siswa di daratan dengan jumlah 1.162 sekolah penyelenggara; SD 635 sekolah; MI 526 sekolah dan SDLB 1 sekolah. (edy/mk)

dwi agus setiawan/ant

CERPEN KARYA SISWA SD. Sejumlah siswa membaca buku "Fantasy Island" di SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, Jatim, Minggu (1/5). Buku "Fantasy Island" merupakan buku kumpulan cerpen (cerita pendek) karya 32 siswa SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, yang duduk dibangku kelas 3 hingga kelas 6.

Dewan Nilai Disdik Lemah SUMENEP – Temuan adanya dua kepala sekolah (kasek) di Kecamatan Gayam yang tidak mau dimutasi menjadi guru mendapatkan sorotan Komisi D DPRD Sumenep. Dewan menilai adanya insiden tersebut akibat pengawasan dinas pendidikan (disdik) cukup lemah. Sehingga, tidak memantau dan menindak kasek yang tidak mau dipindah menjadi guru biasa.

Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi mengaku menyesal adanya kasek yang terkesan ego dan mempertahankan jabatannya.

Harusnya dengan munculnya surat keputusan (SK) mutasi itu sudah dilaksanakan. ”Kalau tidak dilaksanakan berarti kan menentang pemerintah, dalam hal ini bupati Sumenep,” katanya.

Menurut Politisi PPP ini, belum pindahnya kasek hingga berbulan-bulan dan masih me-

Bupati Lepas 1.672 Petugas Sensus Pertanian SUMENEP – Bupati A. Busyro Karim melepas 1.672 petugas Sensus Pertanian (SP), Rabu (1/5), di Pendapa Agung Sumenep. Pelepasan secara simbolis ditandai dengan pelepasan balon oleh orang nomor satu di lingkungan pemkab itu. Dalam sebulan ke depan petugas SP akan melakukan sensus ke sejumlah daerah yang ada di kabupaten ujung timur pulau Madura ini.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep Endang Sulastri menjelaskan, pihaknya telah merekrut seribu 1.672 petugas.

Rinciannya, 418 petugas sebagai koordinator tim dan 1254 sebagai petugas pencacah lapangan. Itu untuk memudahkan sensus yang meliputi dalam sektor pertanian, perhutanan dan perkebunan, peternakan, perikanan dan holtikultura.

Tujuan pelaksanaan pendataan ini bertujuan untuk mendapatkan data statistik secara lengkap dan akurat. Itu diperoleh gambaran yang jelas tentang pertani-

SENSUS. Bupati Sumenep A. Busyro Karim didampingi Kepala BPS Sumenep Endang Sulastri saat pelepasan balon sebagai tanda pelepasan petugas sensus pertanian di Pandapa Agung Sumenep, Rabu (1/5). an di Indonesia. Selain itu, untuk memperoleh informasi papulasi usaha pertanian, pendistribusian

dan penguasaan lahan. ”Kami untuk bekerja secara prima,” katanya. (*/edy/yat)

Novandri: Kami Akan Mengabdi kepada Masyarakat

VISI MISI. Calon Kepala Desa Kolor Nomor Urut 1 Novandri Prasetiawan saat menyampaikan visi dan misi di Gedung Ki Hajar Dewantara Sumenep, Rabu (1/5) SUMENEP – Calon Kepala Desa (Cakades) Kolor Kecamatan Kota Novandri Prasetiawan berkomitmen

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan aparatur jika terpilih sebagai kepala desa. Dengan

demikian, masyarakat bisa mengakses pelayanan secara mudah.

Janji tersebut disampaikan dalam Uji Publik Calon Kepala Desa Kolor yang diselenggarakan panitia pilkades setempat di Gedung Ki Hajar Dewantara Sumenep, Rabu (1/5).

Pasangan nomor urut 1 itu jika kelak terpilih juga akan meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan kualitas pendidikan yang bisa dijangkau oleh semua masyarakat.

Selain itu, Novandari juga komitmen meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. ”Jika Allah meridhai kami, kami akan benar-benar akan menjalankan amanah, akan mengabdikan diri kepada masyarakat,” katanya. (*/edy/yat)

nerima bantuan merupakan bentuk dari pengawasan yang lemah. Sebab, apabila pengawasan maksimal, pasti akan diketahui. ”Dengan begitu, sistem pengawasan disdik berarti tidak bekerja. Atau janganjangan memang ada sesuatu,” ujarnya sekretaris DPC PPP dengan nada bertanya.

Dia menuturkan, kalau dua kasek itu masih menjabat otomatis illegal. Sebab, sudah tidak punya kewenangan saat adanya periodesasai itu. ”Kalau

betul sudah dipindah, kebijakan yang dilakukan itu bisa dikategorikan ilegal. Ini tentu preseden buruk bagi duni pendidikan kita,” ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya masih akan melakukan kroscek langsung kepada pihak disdik. Termasuk, kepada pihak UPT Pendidikan kecamatan Gayam. Itu untuk memastikan benar dan tidaknya SK yang sudah beredar tersebut. ”Kami perlu mengklarifikasi masalah ini kepada pihak disdik. Entah, dengan cara memanggil atau yang lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Disdik A. Shadik menjelaskan pihaknya masih akan melakukan kajian mendalam terkait masalah tersebut.

Namun, dari hasil klarifikasi yang dilakukan pihaknya kepada kepala UPT Gayam Hedi

Rahman ternyata tidak ada masalah. ”Kata UPT, apa yang mereka lakukan memang sudah sesuai dengan SK. Keduanya tetap sebagai kepala sekolah,” katanya singkat.

IM (inisial, laki-laki) Kepala Sekolah SDN Prambanan IV, Kecamatan Gayam dan AS (inisial) Kepala Sekolah SDN Nyamlong 1 Kecamatan Gayam tetap menjabat sebagai kasek. Padahal, kedua sudah dimutasi menjadi guru biasa saat ada periodesasi. IM dimutasi menjadi guru kelas SDN Pancor 1 Kecamatan Gayam. Sedangkan AS dipindahtugaskan menjadi guru kelas di SDN Gayam II Kecamatan Gayam. Mutasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 821.20/259/435.203/2012 tertanggal 4 September 2012. (yat/mk)

4

PAMEKASAN

KAMIS 2 MEI 2013 NO.0109| TAHUN II

Dispendukcapil

Pengurusan Akta Usia Diatas Setahun Ditangguhkan

Proses pemberangkatan. Jamaah Calon Haji di Embarkasi Juanda, tahun lalu. Tahun ini, diperkirakan ongkos haji akan turun. Namun Kemenag Pamekasan belum berani menyampaikan informasi itu karena belum menerima edaran secara resmi.

Kemenag Belum Buka Pelunasan Biaya Haji PAMEKASAN- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan menyatakan belum berani membuka pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk Jemaah Calon Haji (JCH) di Pamekasan.

Kemenag baru akan membuka pelunasan itu setelah menerima Surat Edaran tentang penetapan BPIH dari pemerintah.

Sekalipun beberapa waktu lalu Kementerian Agama Repuplik Indonesia bersama Komisi VIII DPR telah sepakat menetapkan Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2013, rata-rata sebesar 3.527 dollar AS, namun karena surat edaran tentang kepas-

tian penetapan itu belum diterima, proses pelunasan belum dibuka.

Kepala Seksi Haji Dan Umroh Kementrian Agama Pamekasan, Juhedi, Rabu (1/5), hasil keputusan biaya haji tersebut akan disampaikan ke masingmasing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) setelah kepastian besaran ongkos haji itu sudah diterima secara resmi.

Ia mengatakan, informasi yang diterimanya, Surat

Edaran itu akan diterbitkan pada bulan ini, hanya tanggal penerbitan itu belum diketahui secara pasti.

“Kalau sudah ada kepastian melalui informasi resmi, kami akan segera sampaikan ke KBIH agar calon jamaah bisa menabung,” katanya.

Juhedi sering mendapat telepon dari ketua KBIH maupun dari calon jemaah, yang menanyakan Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji yang akan diberlakukan di Kabupaten Pamekasan. Namun dirinya tidak bisa memberikan informasi secara jelas, karena belum ada penetapan secara resmi.

Namun, dari informasi yang beredar, BPIH tahun

ini diperkirakan akan turun dibanding tahun lalu. Selain itu, maktab (tempat tinggal) jamaah akan diupayakan tidak jauh dari Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Turunnya ongkos itu karena pemerintah berhasil memperkecil biaya penerbangan dari 49 persen pada 2012 menjadi 46 persen pada tahun ini.

“Meski biaya haji tahun ini turun, namun kualitas pelayanana akan tetap diupayakan untuk lebih meningkat di banding tahun sebelumnya.

Karena ini sudah menjadi komitmen kami untuk ikut memulyakan tamu Allah yang beribadah ke tanah suci,” katany.

Meski biaya penerbangan turun, namun, namun kata dia, biayasewa pemondokan atau rumah masih tetap tinggi. Pada 2012, komponen biaya perumahan dari seluruh biaya haji itu hanya 30 persen, sementara pada 2013 menjadi 32 persen.

“Namun tingginya biaya pemondokan itu tidak akan mempengaruhi BPIH secara keseluruhan,” katanya.

Selain edaran tentang besaran ongkos haji, kata dia, sampai saat ini kemenag juga masih menunggu Surat Edaran tentang kuota haji untuk Pamekasan dan edaran tentang kompensasi bagi calon jamaah yang berusia lanjut. (awa/muj)

JELANG PELULUSAN UN

Pesta Kelulusan Jangan Dirayakan Secara Negatif PAMEKASAN- Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta masing-masing sekolah menggelar kegiatan internal menjelang pengumuman pelulusan siswanya. Hal itu dilakukan untuk mencegah aksi yang kurang terpuji yang biasa dilakukan

siswa untuk merayakan pesta kelulusan mereka. Sehingga, pengungkapan uforia (puncak kebahagiaan) itu tidak dilakukan dengan cara coratcoret baju dan konvoi di jalanan.

Juhaini meminta agar masing-masing sekolah sudah mulai merancang kegia-

konser musik di dalam sekolah sebagai salah satu bentuk pesta kelulusan. Ini sangat positif karena pesta dilakukan dengan cara yang memancing kreatifitas,” kata Juhaini.

Cara lain, kata Juhani, sekolah bisa mewajibkan semua siswa kelas XII men-

para siswa pada saat pelulusan.

Wakil Ketua Komisi D, Juhaini, Rabu (1/5), mengatakan kegiatan internal itu sebagai sarana bagi para

tan positif yang memancing kreatifitas siswa dalam meluapkan rasa bahagia mereka setelah dinyatakan lulus.

“Tahun lalu ada sekolah yang berinisiatif menggelar

genakan pakaian tradisional untuk melihat pengumuman pelulusan. Sehingga tidak ada waktu bagi para siswa itu untuk melakukan aksi corat coret baju dan konvoi di jala-

nan.

Sementara ini, kata politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa itu, ada kecenderungan para siswa melakukan hal-hal yang negatif dalam mengungkapkan rasa uforia mereka. Diantaranya dengan melakukan konvoi yang dapat mengganggu pengguna jalan serta pesta narkoba.

Kecenderungan itu muncul akibat ingin meniru daerah lain yang melakukan hal yang sama, padahal aksi tersebut tidak memberikan dampak positif apapun bagi pertumbuhan kejiwaan mereka.

Juhaini mengingatkan aparat kepolisian, agar tidak hanya melakukan patroli maupun penjagaan di wilayah perkotaan saja, melainkan juga ke wilayah lain di luar wilayah kota, terutama tempat-tempat wisata.

“Biasanya, setelah melakukan konvoi atau sesudah menerima pengumuman pelulusan, sebagian siswa berkumpul di tempat-tempat wisata dengan alasan perpisahan dan melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan,” katanya.

Ia meminta para siswa lebih mengutamakan hal yang positif daripada sekedar mengungkapkan rasa bahagia. Sebab, masih banyak warga miskin yang mem-

butuhkan bantuan seragam sekolah, sehingga daripada dicorat-coret, kata Juhaini, lebih baik baju itu diserahkan kepada siswa yang tidak mampu.

“Baju itu dibeli, daripada tidak terpakai akibat dipenuhi coretan, lebih baik disumbangkan ke siswa yang tidak mampu. Masih banyak mereka yang mau menerima dan membutuhkannya,” jelasnya.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pamekasan, Mohammad Tarsun, mengatakan pihaknya sudah melakukan antisipasi aksi corat-coret baju seragam atupun kegiatan yang menbahayakan lainya dengan melakukan koordinasi dengan para pimpinan sekolah dan kepolisian.

Namun, Dinas Pendidikan tidak bisa mengekang pimpinan sekolah untuk melakukan inovasi kegiatan yang akan dilakukan.

Ia mengatakan, kecenderungan para siswa yang sudah dinyatakan lulus melakukan aksi negatif sebagai bentuk kegembiraan, tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah untuk mencegahnya.

“Sebab, aksi itu mereka lakukan setelah berada di luar areal sekolah. Harusnya, ini menjadi tanggungjawab orangtua,” kata Tarsun. (awa/ muj)

PA M E K A S A N - D i n a s kependudukan dan catatan sipil (Dispendukcapil) Pamekasan menangguhkan pengurusan akta kelahiran bagi anak yang sudah berusia diatas setahun.

Penagguhan ini dilakukan menyusul pembatalan terhadap pasal 32 ayat (1) undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang mensyaratkan pencatatan akta kelahiran anak diatas setahun harus melalui penetapan pengadilan.

Kepala Dispendukcapil, Mohammad Alwi mengatakan, Rabu (1/5), mengatakan penangguhan pengurusan ini dilakukan karena sampai saat ini, pihaknya belum memiliki pedoman dalam pengurusannya. Sebab, Meski putusan MK itu sudah final, namun diperlukan adanya petunjuk teknis pelaksanaan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Kami masih menunggu SE Mendagri tentang hal itu.

Karena meski sudah ada pembatalan dari MK, kami tetap butuh petunjuk teknis yang nanti dalam bentuk SE dari kementerian. Sementara kami tangguhkan dulu,” katanya.

Alwi tidak menjelaskan secara rinci, jumlah pengurusan akta lahir bagi anak diatas setahun yang ditangguhkan.

Sebab, pengajuan penetapan itu langsung diurus ke Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan. Sedang pengurusan akta lahir bagi anak dibawah

usia setahun tetap berjalan seperti semula, karena tidak perubahan ketentuan.

Seperti diketahui, pembatalan atas pasal tersebut dilakukan setelah ada permohonan dari tiga anggota DPRD Jawa Timur yaitu Sholeh Hayat, Subroto Kalim, dan Bambang Juwono.

Mereka menilai pemberlakuan pasal itu yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan negeri jika terlambat mengurus akta kelahiran satu tahun lebih, merupakan norma yang diskriminatif.

Dari permohonan itu, MK akhirnya membatalkan pasal itu karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebelumnya, pengurusan akta lahir yang mensyaratkan harus melalui penetapan PN di Pamekasan dikeluhkan masyarakat. Sebab, penerbitan akta memakan waktu lama dan biaya yang dikeluarkan dinilai terlalu mahal karena mencapai Rp. 250 ribu.

Salah satu warga Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Muslim, mengatakan ia sudah mengajukan penerbitan akta lahir untuk kedua anaknya sejak dua tahun lalu. Namun sampai saat ini akta itu belum diterimanya.

Ia berharap, salah satu administrasi kewarganegaraan untuk anaknya itu segera selesai, karena sangat dibutuhkan untuk persyaratan administrasi sekolah. (uzi/muj)

POKMAS

Wacana Perubahan Distribusi Raskin Bisa Gagal PAMEKASAN: Wacana perubahan pola distribusi raskin, dari kepala desa ke kelompok masyarakat (Pokmas) di Pamekasan terancam batal diterapan.

Sebab, antara pimpinan DPRD Pamekasan dengan Komisi D sama-sama tidak mau mengambil inisiatif untuk membahas hal tersebut, sehingga pembahasan finalnya sampai saat ini belum dilakukan.

Sebelumnya Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun, mengatakan draf perubahan pola distribusi tersebut sudah rampung, tinggal menunggu pembahasan oleh pimpinan DPRD. Sementara Ketua DPRD, Halili, Rabu (1/5), mengatakan, masalah tersebut, sudah sudah menjadi tanggungjawab Komisi D, termasuk untuk melakukan pembahasan dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat (kesra) Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Dengan demikian, kata Halili, pimpinan DPRD pamekasan hanya menunggu hasil pembahasan tersebut untuk disahkan.

Kepala Bagian Kesra, Munafi, mengaku belum pernah diajak untuk membicarakan pola tersebut.

Bahkan, dirinya sempat menilai wacana tersebut batal diterapkan karena pembahasannya juga belum ada kejelasan.

“Kami belum pernah diundang untuk membahas hal tersbut. Padahal, kami sangat menunggu ajakan itu,” kata Munafi.

Komisi D yang sebelumnya bersikeras untuk merubah pola itu tiba-tiba terkesan kendor semangatnya. Bahkan, ada kesan komisi yang mengurusi kesejahteraan rakyat itu hanya sekedar melempar wacana.

Perubahan pola distribusi raskin dari kepala desa

ke kelompok masyarakat ini, muncul karena sering kali muncul kasus dugaan penyelewengan. Bentuk penyelewengan itu, mulai dari pengurangan jatah atau tidak menyampaikan jatah tersebut ke rumah tangga sasaran penerima beras bersubisidi tersebut.

Sejumlah kepala desa menyatakan dukungannya terhadap wacana perubahan pola distribusi itu. salah satunya disampaikan Kepala Desa Blumbungan, Junaidi, yang menilai wacana tersebut dapat menghilangkan anggapan bahwa yang selama ini melakukan penyelewengan raskin adalah kepala desa.

“Ini sangat bagus agar kami tidak selalu dijadikan kambing hitam dalam setiap terjadinya kasus penyimpangan maupun penyelewengan raskin,” kata Junaidi.

Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno menilai, akar masalah penyimpangan raskin itu bukan pada pola pendistribusian, namun karena sistem pada program tersebut yang membutuhkan perbaikan.

“Siapapun yang menyalurkan, kalau tidak ada pembenahan pada sistem, maka penyimpangan akan tetap terjadi,” kata Heru.

Dalam pandangannya, meskipun pola distribusinya diganti dengan menggunakan pokmas, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan bertambahnya para pelaku penyelewengan.

“Bisa jadi saat ini dilakukan oleh beberapa oknum kepala desa, nanti setelah pola itu diganti akan dilakukan oleh oknum pengurus pokmas,” katanya. (awa/muj)

PAMEKASAN

Jurnalis Kontrak Tuntut Jaminan Kesejahteraan PAMEKASAN-Sejumlah wartawan kontrak di Kabupaten Pamekasan, Madura memperingati hari buruh (May Day) pada Rabu (1/5) dengan aksi turun jalan di Kawasan Jalan Kabupaten Pamekasan.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keperihatinan terhadap nasib buruh termasuk wartawan yang sampai saat ini belum memperoleh hak-hak mereka. Diantara hak yang dituntut itu antara lain jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan serta penghapusan status karyawan kontrak yang dinilai belum berpihak kepada karyawan.

Dalam aksi yang dimotori aliansi jurnalis pamekasan (AJP) ini, mereka membentangkan poster bertuliskan beberapa pernyataan, diantaranya, pelaksanaan undangundang tenaga kerja, tuntu-

5

KAMIS 2 MEI 2013 NO.0109| TAHUN II

tan pemenuhan kesejahteraan karyawan, pemberian fasilitas jaminan kesehatan wartawan serta menolak buruh media menjadi alat politik pemilik perusahaan media.

Selain itu, mereka juga menyerukan penolakan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap buruh.

Koordinator aksi Taufikurrahman mengatakan, sejumlah perusahaan termasuk perusahaan media, saat ini belum sepenuhnya memberikan hak-hak buruh yang seharusnya dipenuhi.

Selain kesejahteraan be-

lum terjamin, penerapan jaminan soal tenaga kerja (Jamsostek) belum sepenuhnya diberikan kepada karyawan.

Bahkan, beberapa perusahaan media cendrung meyiasati dengan mengangkat kontributor yang hanya membayar berita yang dimuat. Sedangkan jaminan kesehatan tidak terjamin, dengan alasan bukan karyawan tetap.

“Kami juga butuh jaminan kesehatan. Terus terang, kerja kontributor di daerah-daerah sangat berat tapi kesejahteraan dan kesehatan kami tidak terjamin,” katanya.

Taufik juga mengecam prilaku sejumlah pemilik perusahaan media yang cendrung memperalat buruh media sebagai alat politik perusahaan. Sebab, hal itu dinilai dapat mempengaruhi kerja jurnalis yang berpo-

tensi tidak netral dan berpihak pada kepentingan politik tertentu.

Padahal, dalam menjalankan tugasnya, buruh media harus objektif dan berpedoman pada kode etik jurnalistik serta undang-undang pers nomor 40 tahun 1999.

Dimana dalam undang-undang ini dengan jelas mengatur peran dan fungsi media, termasuk dalam penagakan demokrasi.

Dari berbagai persoalan yang merugikan para buruh itu, Taufik meminta para pemilik perusahaan untuk segera memenuhi kewajibannya dan tidak menjadikan buruh sebagai sapi perah.

Dijelaskan, beban yang ditangguh buruh teruma yang menyandang status kontrak sangat berat, karena selain harus memenuhi kebutuhan

TANGANI ORGIL

Pemerintah Baru Sekali Bantu Beras pribadi, mereka juga harus memenuhi kebutuhan keluarga yang ditanggung. Seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Selama ini, ia menilai, tiga kebutuhan pokok ini belum terpenuhi, karena pendapatan buruh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan papan. Sedangkan kebutuhan papan berupa hunian yang layak cendrung belun terpenuhi, karena pendapatan para buruh sangat minim.

Aksi peringatan hari buruh ini diikuti wartawan berbagai media cetak, elektronik dan media online. Meski berlangsung aman dan tertib, aparat kepolisian setempat tetap memberi pengamanan dilokasi. Pengamanan dilakukan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. (uzi/ muj)

AKSI DEMO. Sejumlah jurnalis di Pamekasan menggelar unjukrasa di Depan Gedung DPRD setempat. Mereka menuntut perusahaan media konsisten melaksanakan Undang Undang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Pers dan menghapus status tenaga lepas bagi wartawannya.

PAMEKASAN-Dua belas tahun lamanya, K. Mohammad Maskur Yadi, 44, menekuni penyembuhan orang gila (Orgil). Selama kurun waktu itu, pengasuh Yayasan Nurul Jadid, Jalan Ulu Batu, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan ini sudah menangani 86 orgil.

80 orang sudah dinyatakan sembuh, sedangkan 6 orang lainnya masih dalam perawatan.

Keenam orang yang sedang mengalami sakit kejiwaan itu masih ditampung di sebuah tempat sederhana berukuran sekitar 4 x 2 meter. Dari keenam pasien yang menjalani rehabilitasi itu, tiga orang menjalani pemasungan dan dilepas hanya saat dibimbing untuk mengikuti shalat berjamaah.

Pasien yang ditanganinya tidak hanya dari Pamekasan saja tetapi juga berasal dari berbagai daerah lain di Jawa Timur, seperti Jombang, Lumajang, Surabaya, serta beberapa daerah lainnya.

Dalam upaya penyembuhan, ia dibantu ketua pondok Zakaria, tukang pijat Supatwi, serta Nurus Salam Efendi selaku koordinator lapangan (korlap).

Selama 12 tahun, K. Masykur sapaan akrabnya, tidak pernah mengeluh, meski biaya yang dikeluarkan menggunakan dana pribadi. Sebab, penanganan Orgil ini didasarkan pada niatan tulus untuk menolong sesama, termasuk untuk meringankan beban keluarga orgil.

Sebab, jika orgil di rumahnya, biasanya memusingkan keluarga sehingga tidak mendapat pelayanan yang layak. Satu-satunya bantuan dari Dinas Sosial Tenagakerja dan Transimigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan hanya berupa beras yang diterimanya beberapa hari lalu.

Menurut K. Masykur, perawatan orgil ini membutuhkan ketelatenan melebihi perawatan bayi. Selain memberi makan secara teratur, para orgil ini juga perlu dimandikan, dibersi-

hkan kotorannya serta diberi susu tiga kali sehari.

Sedangkan pasien yang sudah mulai normal, dibimbing untuk shalat berjamaah.

Metode penyembuhan yang diterapkan selama ini menggunakan terapi pijat serta pemberian pil ramuan khusus. Dalam sebulan, satu orgil bisa menghabiskan biaya sebesar Rp. 2 juta.

Karena ketelatenannya, ia dipercaya masyarakat untuk mengobati orang gila. Namun karena tempat penampungan terbatas, ia terpaksa menolak.

Saat ini, sudah ada kesanggupan dari Dinsosnakertrans Pamekasan untuk membantu, namun ia sangat berharap, adanya bantua fasilitas dan tempat penampungan agar bisa menangani pasien lebih banyak. Lebih dari itu, ia juga berharap adanya bantuan dari dokter syaraf serta dokter umum yang bisa memantau kesehatan pasien.

“Kami berterimakasi kalau pemkab berkenan membantu untuk memudahkan penanganan orgil ini,” katanya.

Kepala Bidang Sosial Dinsonakertrans Pamekasan Amirus Saleh membenarkan sedang menjalin komunikasi dengan Yayasan Nurul Jadid untuk menjalin kerjasama dalam penanganan Orgil.

Meski demikian, pihaknya belum memastikan kerjasama itu bisa dilakukan karena menunggu persetujuan bupati.

“Memang sudah ada yang mengajukan kerjasama tapi masih menunggu persetujuan bupati. Sedangkan Yayasan Ibnu Sina yang semula bekerjasama dengan kami sudah memutus kontrak,” katanya.

Dijelaskan biaya yang sudah dianggarkan dalam penanganan Orgil ini sebesar Rp. 120 juta. Dana ini termasuk sisa anggaran tahun sebelumnya yang tidak terserap, karena tidak ada lembaga yang bisa menjalin kerjasama dalam penanganan Orgil, paska pemutusan kontrak ibnu sina. (ahmad fauzi/ muj)

EKONOMI

Gudang Garam Tambah Kuota Pembelian Tembakau di Madura PAMEKASAN - Perusahaan rokok Gudang Garam berencana menambah kuota pembelian tembakau Madura pada musim tanam tahun ini, kata Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Achmadi.

Hal ini berdasarkan hasil serap informasi yang kami lakukan bersama pihak manajemen perusahaan itu,

Selasa (30/4), kata Hosnan Achmadi dalam rilis yang disampaikan kepada Antara, Rabu malam.

Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan ini menjelaskan pada musim panen tembakau tahun lalu, Gudang Garam hanya membeli sebanyak 4.000 ton tembakau Madura, akan tetapi

pada musim tanam kali ini perusahaan itu berencana membeli 4.500 ton.

Sedangkan, perusahaan rokok lainnya, seperti Sukun, Djarum rencana pembeliannya sama dengan tahun lalu.

Jadi hanya Gudang Garam ini yang berencana menambah kuota pembelian, katanya menambahkan.

Sedangkan, perusahaan rokok lainnya, seperti Sukun, Djarum rencana pembeliannya sama dengan tahun lalu.

PENGAWASAN PEMILU

Utamakan Pencegahan Daripada Penindakan PAMEKASAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim meminta panitia pengawas pemilu (Panwaslu) mendahulukan pencegahan daripada penindakan dalam tahapan pelaksanaan Pilkada Gubernur 2013 dan Pemilu Legislatif 2014.

Anggota Bawaslu Jatim Andrias Pardede di Pamekasan, Rabu, mengatakan hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan tahapan pemilu bisa berlangsung dengan kondusif, taat aturan, serta sebagai upaya untuk menekan terjadinya gejolak politik di masyarakat.

“Kalau panitia pengawas menemukan adanya peluang bagi pengurus partai politik untuk melakukan pelanggaran, maka pengawas berkewajiban untuk mengingatkan, sebelum pelanggaran itu benar-benar terjadi,” katanya.

Dengan cara itu, katanya, maka pelaksanaan tahapan pemilu, baik pilkada gubernur, maupun pemilu legislatif bisa berlangsung sesuai harapan dan pelanggaran bisa ditekan.

Andrias mencontohkan upaya mendahulukan pencegahan oleh Bawaslu Jatim pernah dilakukan saat penyerahan daftar calon sementara (DCS) bakal calon legislatif dari semua partai politik peserta pemilu ke KPU Jatim pada beberapa waktu lalu.

“Saat itu, satu jam sebelum penyerahan DCS ditutup, baru tiga partai politik peserta pemilu yang menyerahkan DCS, sedangkan yang lainnya belum,” katanya.

Oleh karenanya, sambung dia, saat itu juga pihak Bawaslu Jatim menyarankan agar menghubungi semua pengurus partai politik yang belum menyerahkan DCS kepada KPU secepatnya, kendatipun hanya sebatas mengisi formulir pendaftaran.

Akhirnya, pendaftaran pun sesuai dengan harapan dan tidak ada partai politik yang terlambat mendaftarkan nama-nama DCS ke KPU Provinsi Jatim.

“Nah, kami berharap, Panwaslu dan Panwascam di semua kabu-

paten/kota di Jawa Timur ini perlu mengedepankan upaya pencegahan seperti itu, sehingga pelaksanaan pemilu baik pilkada gubernur dan pemilu legislatif nanti sesuai harapan,” katanya menjelaskan.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Pamekasan, Zaini, mengatakan pola pengawasan dalam tahapan pelaksanaan pemilu sejak awal memang lebih ditekankan pada pola pengawasan aktif, yakni mengedepankan pencegahan daripada penindakan.

Menurut dia, pola seperti itu telah diterapkan sejak pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Pamekasan yang digelar pada 9 Januari 2013.

“Untuk pelaksanaan pilkada gubernur dan pemilu legislatif ini, kami memang telah menyampaikan arahan, tentang perlu mengedepankan upaya pencegahan itu, termasuk pada pengawas di tingkat desa,” katanya menjelaskan. (ant/mk)

Pada musim tanam tembakau tahun 2012, perusahaan kuota pembelian tembakau oleh sejumlah perusahaan rokok di Madura sebanyak 16.000 ton. Ketika itu ada enam perusahaan rokok yang melakukan pembelian tembakau Madura. Dan tahun ini sebanyak enam perusahaan rokok dipastikan akan mem-

beli tembakau petani di Pamekasan pada musim tanam tembakau.

Keenam perusahaan itu masing-masing PT Djarum Kudus, PT Bentoel Prima, PT Gudang Garam, PT Langgeng Setia Bakti (Sampoerna), lalu PT Sukun, dan PT Nojorono.

Dari enam perusahaan rokok itu, PT Gudang Garam

menetapkan kuota pembelian tertinggi, yakni 4.000 ton lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 3.000 ton.

Jadi pembelian yang dilakukan perusahaan rokok Gudang Garam ini kalau kami amati setiap tahun terus meningkat, katanya menjelaskan. (ant/mk)

6

SAMPANG

KAMIS 2 MEI 2013 NO.0109 | TAHUN II

BBM

JEMBATAN

Pertamina Tambah Kuota Solar

Perbaikan Jembatan Butuh Penanganan Serius

SAMPANG - Untuk mengurangi antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Jawa Timur (Jatim) termasuk Madura, Pertamina Marketing Operation Region V Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mulai melakukan penambahan suplai bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

Ass Customer Relation Region V Pertamina wilayah Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara Rustam Aji mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah mendapat arahan dari pemerintah.

“Setelah adanya kelangkaan BBM jenis solar, kini Pertamina sudah menambah kuota setelah mendapatkan arahan dari pemerintah pusat,” ungkap Rustam melalui jaringan selulernya, Rabu (01/5) kemarin.

Rustam Aji menambahkan, sejak dilakukan normalisasi pada tanggal 23 April lalu, permintaan BBM jenis solar di Jatim melonjak hingga 7.000 kilo liter lebih.

Padahal normalnya Provinsi yang berada paling ujung timur pulau Jawa ini hanya membutuhkan 5.500 kilo liter. Itu berarti penyaluran BBM jenis solar bersubsidi di Jatim lebih dari 40 persen di atas normal.

Menurut informasi yang diterima pihak Pertamina,

adanya lonjakan permintaan tersebut sebagai akibat kepanikan masyarakat setelah mendengar isu kenaikan harga BBM pada awal bulan ini. “Memang sejak tanggal 1 April kemarin, Pertamina mendapat perintah untuk mengendalikan. Tapi sejak tanggal 23 April, kita sudah lakukan normalisasi. Dan sejak itu penyaluran solar di Jatim mencapai 7.800 kilo liter. Itu berarti lebih dari 40 persen di atas kuota normal,” terang Rustam Aji. Selain itu, untuk menghindari aksi penimbunan BBM tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penjagaan di setiap SPBU, sehingga tidak ada penyelewengan. “Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan sekarang di lapangan sebagian SPBU sudah ada paling tidak dua hingga tiga aparat polisi yang berjaga,” tukasnya.

Di samping itu, dirinya mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik dengan kelangkaan BBM, karena dari pertamina sendiri telah melakukan pendistribusian secara normal. “Kami imbau kepada mayarakat untuk tidak panik, sebab pendistribusian dari Pertamina khususnya solar tetap normal kok,” ujarnya. (ryn/ msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

MENGGUNAKAN JAMKESMAS: Sejumlah warga saat berobat operasi katarak menggunakan jamkesmas.

LAYANAN KESEHATAN

Pemilik Kartu Jamkesmas Ditolak Berobat Katarak SAMPANG - Pelayanan kesehatan di kabupaten Sampang terhadap pasien pengguna Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sangat buruk. Sebanyak sekitar 81 Pasien penderita katarak yang menggunakan jamkesmas ditolak oleh Puskesmas Kedungdung Kecamatan Kedungdung Sampang.

Puskesmas Kedungdung yang merupakan pusat operasi katarak di Kabupaten Sampang tak bersedia menerima pasien katarak pengguna jamkesmas. Akibat pasien pengguna jamkesmas yang hendak berobat ditolak, sejumlah pasien pun panik mencari pinjaman hutang pada tetangganya, apalagi biayanya tiap pasien katarak sebesar 1.415.000.

Bakir (50), warga Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang mengatakan dirinya tak mengerti dengan pelayanan Puskesmas Kedungdung yang menolak pasien katarak pengguna jamkesmas.

“Saya tidak tahu kenapa saya ditolak saat menggunakan jamkesmas, padahal katanya pemerintah kalau sakit pakai ini Mas. Kalau langsung pakai uang dilayani,” ucapnya sembari menunjukkan kartu jamkesmasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sampang, Firman Pria Abadi menjelaskan sebenarnya kartu Jamkesmas bisa digunakan asal pasien dirujuk ke Surabaya

atau di RSUD Sampang. Peraturan itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat, namun ternyata masih banyak masyarakat penderita katarak yang lebih memilih membayar ke Puskesmas Kedungdung dari pada dirujuk ke RSUD setempat atau ke Surabaya.

“Sebelumnya sudah diberitahukan terhadap pasien bahwa kalau jamkesmas itu bisa diobati di RSUD Sampang, tapi pasiennya milih di puskesmas,” ucapnya terhadap awak media.

Lanjut Firman, ada keuntungan tersendiri dari masyarakat yang lebih memilih beroperasi ke Puskesmas Kedundung. Selain pemerintah mendapat keuntungan 340 dari biaya operasi untuk disumbangkan ke PAD, dirinya lega dengan adanya pelayanan yang berkualitas di Puskesmas Kedungdung angka katarak di Sampang bisa ditekan.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, ada keganjilan dari biaya operasi katarak tersebut, yakni besar biaya yang ada pada data Dinkes sebesar Rp 1.100.000, sedangkan di Puskesmas Kedundung tercantum sebesar Rp 1.415.000. Menanggapi perbedaan biaya di Dinkes dan Puskesmas itu, pihak Dinkes berjanji akan mengusut tuntas masalah tersebut. “Nanti kita akan kroscek ke sana supaya semua bisa terselesaikan,” tandasnya. (ryn/msa/rah)

holis/koran madura

SENGKETA: Bangunan megah rumah sakit daerah (RSUD) Kabupaten Sampang di atas seluas 7.572 meter persegi (m2) yang diduga sengketa dan belum mempunyai sertifikat.

RSUD Dibangun di Atas Lahan Sengketa SAMPANG - Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang yang berdiri megah di atas tanah seluas 7.572 meter persegi (m2) di Kelurahan Karangdalem, Kecamatan Kota Sampang, ternyata status tanahnya masih dalam sengketa dengan pihak ketiga yang mengaku ahli waris pemilik tanah tersebut.

Bangunan RSUD Sampang sudah berdiri sejak tahun 1974, namun hingga saat ini status tanahnya masih belum bersertifikat.

Meski bangunan RSUD Sampang sudah berdiri sejak 39 tahun lalu, tapi sayang upaya penyelesaian status tanah bangunannya yang merupakan aset Pemkab tidak kunjung ada kepastian. Tim penyelesaian status tanah bangunan RSUD Sampang yang terdiri dari Sekdakab, Dispendaloka, RSUD, Bagian Tata Pemerintahan, dan Bagian Hukum masih belum bisa menyelesaikan status sengketa tersebut.

Bambang Indra Basuki selaku Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Aset, Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan

Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Sampang, saat dikonfirmasi, Rabu (01/5) kemarin, membenarkan tentang status tanah RSUD Sampang hingga saat ini masih belum bersertifikat.

Lahan yang ditempati RSUD belum disertifikat karena ada sebagian tanah RSUD seluas 2.280 m2 masih diklaim warga yang mengaku sebagai ahli waris atas nama Salim asal Kelurahan Karangdalem Sampang kota.

Dijelaskan Bambang, sengketa status tanah RSUD tersebut, berawal ketika tahun 2007 lalu, ada surat permohonan dari Salim yang mengaku ahli waris bersurat pada DPRD terkait status tanah RSUD. Namun dirinya bersama timnya sudah beberapa kali melakukan koordinasi untuk menemui langsung pihak

ahli waris guna menjelaskan status tanah RSUD Sampang, namun penjelasan dari pihaknya tidak mendapatkan respon positif dari pihak ahli waris.

“Pada saat ketemu dengan ahli waris, kami menjelaskan bahwa tanah RSUD sudah dijual oleh Sidi Bin Hatib tertanggal 17 Desember 1952 lalu. Ketika ahli waris atas nama Salim masih belum lahir, dengan bukti kertas segel yang dicap jempol Pak Sidi bin Hatib. Namun sayang, penyelesaian dan bukti segel tersebut tidak dipercayai Salim yang mengaku ahli waris pemilik tanah tersebut,” jelas Bambang, Rabu (01/5).

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, memang pada dasarnya pihak pemkab tidak memiliki sertifikat tanah RSUD Sampang, tapi bangunan RSUD tersebut jelas merupakan aset pemerintah. Ada pun pihak yang mengaku sebagai ahli waris juga tidak memiliki sertifikat tanah yang diakuinya. Jika niat baik pemerintah berkoordinasi secara kekeluargaan masih belum menemukan jalan keluar, kami mempersilakan pada Salim yang men-

gaku ahli waris untuk melakukan gugatan secara hukum.

Sementara ditemui di tempat lain, Salim yang tetap bersikukuh pada pendirianya bahwa tanah bangunan RSUD adalah milik orang tuanya, mengaku bisa menunjukkan letter C dan riwayat tanah tersebut. Pada dasarnya Salim sebagai ahli waris tidak menginginkan yang muluk-muluk, dirinya hanya menginginkan Pemkab Sampang secara tertulis mengakui bahwa tanah tempat berdirinya RSUD Sampang tersebut adalah milik keluarganya.

“Terkait bukti kertas segel penjualan yang katanya ada tanda cap jempol orang tua kami atas nama Sidi bin Hatib, hal itu masih perlu pembuktian.

Kami hanya rakyat kecil, kalau disarankan oleh Pemkab Sampang menempuh jalur hukum, bagaimana mungkin kami bisa menang dengan pihak pemerintah. Intinya kami berharap pemerintah bisa lebih bijaksana dalam menyelesaikan sengketa tanah RSUD tersebut,” ucapnya dengan penuh harapan. (hol/ msa/rah)

ADVERTORIAL

Pengurus DPC KWRI Resmi Dilantik

SAMPANG - Deklarasi dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Sampang Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) masa bakti 2013-2018 di gedung KPRI Trunojoyo jalan Rajawali, Sampang, Rabu (01/5) berjalan khidmat.

Dalam pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budhiono, ketua DPD Provinsi Jawa Timur Wardoyo, seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Sampang, dan semua organisasi wartawan serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Kabupaten Sampang.

Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budhiono ketika memberikan sambutan mengatakan mendukung penuh atas pelantikan dan deklarasi organisasi wartawan KWRI cabang Sampang, sehingga nantinya ke depan KWRI bisa berjalan seiring dengan organisasi kewartawanan lainnya seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Sampang (AJS) yang ada di Kabupaten Sampang.

“Saya mendukung penuh pelaksanaan deklarasi dan pelantikan pengurus DPC KWRI Kabupaten Sampang ini dan berharap ke depannya nanti bisa berjalan dengan baik,” ujarnya di depan pengurus KWRI Kabupaten Sampang, Rabu (01/5).

Sementara Ketua DPC KWRI Kabupaten Sampang

junaidi/koran madura

DILANTIK: Pengurus DPC KWRI Kabupaten Sampang foto bersama Wabup Fadhilah Budiono (tengah) setelah dilantik oleh Ketua DPD KWRI Provinsi Jawa Timur, Wardoyo di aula KPRI Trunojoyo Sampang, Rabu (01/5). melalui sekretarisnya Abdus Salam mengatakan deklarasi dan pelantikan ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi KWRI di Kabupaten Sampang dan mensolidkan semua anggota serta pengurus KWRI Kabupaten Sampang, agar tetap komit dalam memperjuangkan dan menjaga nama baik KWRI. “Tujuan kami tiada lain yaitu untuk berkiprah di kabupaten Sampang sebagai generasi penerus Kabupaten Sampang. Pelantikan ini juga bisa diketahui oleh masyarakat Sampang khususnya pemerintah, bahwa KWRI bukan organisasi ilegal, tapi ini sah karena kami dilantik langsung oleh pengurus DPD KWRI Provinsi Jawa Timur dan juga

disaksikan oleh semua wartawan Kabupaten Sampang yang kami undang,” terangnya kepada Koran Madura.

Abdus juga menjelaskan, pasca pelantikan DPC KWRI Sampang, dirinya berharap organisasi yang dideklarasikan bisa diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sampang. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sampang pada khususnya dan masyarakat Madura pada umumnya. Selain itu, pengurus dan anggota bisa berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) sesuai peraturan organisasi.

“Semoga kedepannya organisasi ini bisa berjalan sesuai dengan AD/ART, tidak

melenceng dari peraturan organisasi sendiri. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat Sampang,” jelasnya.

Masih kata Abdus, dia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua elemen masyarakat yang telah mendukung penuh dan memberikan bantuan atas terealisasinya pelantikan dimaksud, baik itu bantuan berupa materi maupun bantuan moril.

“Apabila ini tidak mendapatkan dukungan dan bantuan dari semua elemen, khusunya Pemerintah Kabupaten Sampang, maka sulit bagi kami untuk melaksanakan pelantikan ini hingga bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti sekarang,” ujarnya. (jun/msa/rah)

SAMPANG - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Imam Sanusi berharap penanggulangan bencana jembatan gantung di Desa Tanggumong membutuhkan penanganan ekstra, karena dalam penanganannya sampai sekarang masih terjadi polemik, terutama mengenai siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana tersebut.

Sampai saat ini masih belum ada tindakan yang jelas dari pemerintah kabupaten Sampang untuk menanggulangi bencana, terutama perbaikan jembatan itu. Selama ini masyarakat berupaya membangun kembali jembatan yang rusak dengan swadaya. Jembatan gantung itu sampai saat ini masih memprihatinkan, masyarkat menunggu bantuan pemerintah memperbaiki jembatan gantung itu secara permanin, agar kembali bisa digunakan dengan baik.

Salah satu masyarakat dusun Tambengan, Malik (35) terus berharap ada perhatian dari pemerintah karena sampai saat ini masih disuruh menunggu. Ntah sampai kapan masyarakat diminta harus sabar dalam penungguan itu. “Kami akan terus memperjuangkan nasib masyarakat Tambengan terhadap jembatan gantung yang selama ini masih belum diperhatikan dengan serius,” ucapnya kepada Koran Madura, Rabu (01/5).

Sementara kepala BPBD Kabupaten Sampang Imam Sanusi mengatakan dalam perbaikan jembatan masih terjadi perdebatan antara Dispendaloka dan Bapeda. Dispenda menginginkan yang menangani jembatan tim teknis dan bukan BPBD, sedangkan Bapeda berpendapaat masalah jembatan itu wewenang BPBD namun harus melibatkan tim teknis.

“Bapeda dan Dispendaloka masih ada perbedaan pendapat tentang penanganan jembatan, Dispendaloka mengatakan kalau itu tanggung jawab tim teknis, sedangkan Bapeda itu wewenang kami dan harus melibatkan tim teknis. Saya tidak mau berpolemik tentang itu,” ujarnya.

Imam mengatakan dirinya tidak mau mempersalahkan itu, karena baginya siapa pun boleh mengerjakan itu termasuk masyarakat.

Dia akan melaksanakan fungsinya sebagai BPBD dan sudah diajukan ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan sudah mendapatkan respon untuk 4 jembatan, yaitu Tanggumong, Pasean, Daleman, dan Teporro Barat.

“Bagi saya siapa pun yang akan mengerjakan itu tidak ada masalah karena itu bukan jembatan permanen melainkan jembatan darurat, bahkan masyarakat pun juga tidak salah apabila melalui dengan swadaya,” tandasnya.

Akan tetapi, masyarakat setempat mengharapkan jembatan permanen karena jembatan itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat setempat dan sekitarnya. (jun/msa/rah)

SAMPANG

7

KAMIS 2 MEI 2013 NO.0109 | TAHUN II

KRIMINAL

Polisi Amankan Empat Pemakai Sabu-sabu SAMPANG - Jajaran Polres Sampang menggulung empat pemakai sabusabu (SS) saat sedang asyik berpesta barang haram itu di sebuah rumah milik seorang berinisial H di Desa dan Kecamatan Banyuates, Sampang sekitar pukul 02.00 dini hari, Rabu (01/05).

Empat tersangka tersebut berinisial Z, 30 dan M, 14, keduanya warga Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Dan, MH, 18, warga Desa Klebungan, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, serta MHS, 33, warga Desa Kasengan, Kecamtan Manding, Kabupaten Sumenep.

Kapolres Sampang AKBP Solehan melalui Kasat Narkoba Syaiful Anam mengatakan penangkapan empat tersangka itu berawal dari informasi tokoh masyarakat setempat yang sudah muak dengan kegiatan para tersangka. ”Begitu mendapat informasi, anggota Polsek Banyuates langsung turun ke TKP (tempat kejadian perkara). Memang benar, ternyata sedang ada yang berpesta SS,” kata Syaiful kepada Koran Madura, Rabu (01/05).

Informasinya, di rumah milik H itu memang sering dipakai sebagai

tempat pesta SS dengan mengundang teman-teman H dari luar kota. Pesta sabu-sabu di rumah H ini sangat meresahkan masyarakat sekitar. Tokoh masyarakat pun mulai gusar hingga akhirnya melaporkannya ke aparat kepolisian. ”Kebiasaan buruk para tersangka itu sudah bikin resah warga sekitar,” ujarnya.

Hanya saja, sang pemilik rumah bersama satu orang temannya berhasil kabur saat digerebek.

Mereka sampai saat ini masih buron dan menjadi target pengejaran polisi. ”Selanjutnya kami masih mengejar dua tersangka lain. Termasuk pemilik rumah yang ditempati pesta SS,” tuturnya.

Dari operasi penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti (BB) berupa seperangkat alat isab yang terdiri dari korek dan kompor serta dua poket SS dengan berat kurang lebih satu gram.

Atas perbuatannya, para tersangka bakal dijerat dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ”Ancaman hukumannya paling singkat empat tahun penjara dan paling lama dua belas tahun penjara,” ujarnya. (lum/rah)

KESEHATAN

RSD Rawat 35 Penderita Leptospirosis SAMPANG - Rumah Sakit Daerah (RSD) Sampang, Madura, Jawa Timur merawat sebanyak 35 orang penderita penyakit leptospirosis, yakni jenis penyakit yang disebabkan oleh kencing tikus.

“Mereka ini dari berbagai wilayah kecamatan yang ada di Sampang ini,” kata Bagian Hubungan Masyarakat di rumah sakit itu, Yuliono, di Sampang, Rabu.

Kasus pertama yang ditemukan di Sampang pada tanggal 20 April 2013. Ketika itu satu orang yang meninggal, setelah itu penderita penyakit tersebut bertambah hingga ada enam orang yang meninggal dunia.

Leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira SP yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya (zoonosis).

Mereka ini dari berbagai wilayah kecamatan yang ada di Sampang ini,”

Yuliono

Bagian Hubungan Masyarakat RSUD Bangkalan

Jenis penyakit ini dikenal juga dengan nama penyakit “weil”, demam “icterohemorrhage”, penyakit “swineherd’s”, demam pesawah (ricefield fever), demam pemotong tebu (cane-cutter fever), demam lumpur, jaundis berdarah, penyakit Stuttgart, dan demam canicola.

Leptospirosis terjadi di seluruh dunia, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan, di daerah tropis maupun subtropis.

Penyakit ini, katanya, terutama berisiko terhadap orang yang bekerja di luar ruangan bersama hewan, misalnya peternak, petani, penjahit, dokter hewan, dan personel militer. Selain itu, leptospirosis juga berisiko terhadap individu yang ter-

papar air yang terkontaminasi.

Di daerah endemis, puncak kejadian leptospirosis terutama terjadi pada saat musim hujan dan banjir.

Leptospirosis merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui air (water borne disease). Urine (air kencing) dari individu yang terserang penyakit ini merupakan sumber utama penularan, baik pada manusia maupun pada hewan.

Kemampuan leptospira untuk bergerak dengan cepat dalam air menjadi salah satu faktor penentu utama dapat menginfeksi induk semang (host) yang baru. Hujan deras akan membantu penyebaran penyakit ini, terutama di daerah banjir. Di Indonesia sendiri, katanya, penularan paling sering terjadi melalui tikus pada kondisi banjir.

Sebab, keadaan banjir menyebabkan adanya perubahan lingkungan seperti banyaknya genangan air, lingkungan menjadi becek, berlumpur, serta banyak timbunan sampah yang menyebabkan mudahnya bakteri leptospira berkembang biak.

Air kencing tikus terbawa banjir kemudian masuk ke tubuh manusia melalui permukaan kulit yang terluka, selaput lendir mata dan hidung.

“Sebab sejauh ini kan tikus merupakan reservoir dan sekaligus penyebar utama Leptospirosis, karena bertindak sebagai inang alami dan memiliki daya reproduksi tinggi,” kata Kepala Dinkes Sampang Firman Pria Abadi menjelaskan.

Beberapa jenis hewan lain yang juga berpotensi menjadi penyebar jenis penyakit ini antara lain sapi, kambing, domba, kuda, babi, dan anjing. Akan tetapi potensi menularkan kepada manusia tidak sebesar tikus.

Menurut Kepala Dinkes Sampang Firman Pria Abadi, semua warga yang terserang jenis penyakit itu akan mendapatkan bantuan pengobatan gratis. “Kami telah mempersiapkan berbagai jenis obat yang dibutuhkan,” kata Firman menambahkan. (ant/rah)

ryan hariyanto/koran madura

SIDAK: Komisi C DPRD Sampang melakukan sidak ke lokasi putusnya jembatan dusun Tambangan desa Tanggumong kecamatan Kota Sampang, Rabu (1/5) kemain.

Legislatif Mendesak Eksekutif Perbaiki Jembatan Tanggumong SAMPANG - Terkait adanya jembatan gantung, di Dusun Tambangan Desa Tanggomung Kelurahan Tanggumong Kecamatan Kota Sampang, yang rusak berat akibat banjir besar, Senin (08/4), membuat sebagian elemen masyarakat berbondong-bondong untuk terus mengapresiasikan keinginan warga setempat.

Rusaknya jembatan swadaya masyarakat tersebut hingga kini masih belum tersentuh oleh pemerintah setempat. Sehingga warga di sekitar jembatan masih menggunakan rakit dengan tali julur untuk bisa menyeberangi

antar desa itu.

Tak terkecuali, setelah beberapa informasi di kalangan media. Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono pun langsung mendatangi lokasi putusnya jembatan tersebut. Bahkan, wakil rakyat dari

Komisi C DPRD Sampang juga datang meninjau jembatan tersebut.

“Ini seharusnya cepat dilakukan perbaikan, karena ini dampak dari musibah banjir. Kasihan warga setempat kalau mau menyeberangi, apa lagi di desa ini ada sekitar 25 Kepala Keluarga (KK),” terang Aulia saat di lokasi, Rabu (01/5).

Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat dari seberang jalan sungai tampak seorang warga sekitar menjaga sebuah rakit yang digunakan silih berganti terhadap

PROYEK PNPM

SAMPANG – Komisi C DPRD Sampang berjanji akan lebih memerhatikan perkembangan kwalitas hasil kerja PNPM Mandiri pada tahun 2013.

Sekretaris komis C DPRD Sampang, Aulia Rahman mengatakan pengerjaan PNPM mandiri pada tahun 2012 lalu memang kurang terpantau oleh anggota dewan. Karena

para anggota dewan disibukkan dengan pilkada Bupati, kinerjanya para rekanan tidak terpantau.

“Di tahun 2013 ini, kami akan lebih serius memantau pengerjaan PNPM,” kata Aulia melalui saluran telpon, Rabu (01/5).

Menurut Aulia, memantau kwalitas dan kinerja rekanan dalam proyak PNPM dilakukan

Komisi C Awasi Rekanan

beberapa warga yang hendak menyebarangi desa tersebut.

Apalagi, jembatan untuk menghubungkan desa tambangan ke desa selatan sungai tersebut memang digunakan untuk penyeberangan warga dengan berbagai kepentingan. “Kondisinya sudah memprihatinkan, apalagi jembatan itu untuk perekonomian masyarakat, ya kalau orang dewasa masih tidak takut untuk menyeberang, tapi kalau anak kecil yang akan sekolah gimana, pasti takut dan pasti kesulitan,” ucap wakil rakyat dari

Fraksi Demokrat itu.

Menurut Aulia, Anggota DPRD Sampang sudah melakukan komunikasi dengan Dinas terkait agar jembatan itu bisa diperbaiki secepatnya dengan menggunakan beberapa dana tanggap bencana untuk jembatan desa Tanggumonng tersebut.

“Sudah saya telpon Dinas terkait untuk secepatnya melakukan perbaikan. Itu sudah diajukan, hanya menunggu pencairan saja. Kan ada dana tanggap bencana, seharusnya bisa digunakan,” tandasnya. (ryn/msa/rah)

sebagai tugas dewan dan tanggungjawab moral sebagai anggota legislatif. Bahkan, dia berjanji akan memantau di tingkat desa mulai terhitung 20 persen pekerjaan PNPM mandiri atau jauh sebelum pekerjaan itu mencapai 50 persen.

Sementara itu, hasil yang dikerjakan PNPM Mandiri pada tahun 2012 lalu dianggap tidak maksimal karena dewan hanya

memantau pada titik kecamatan saja. Hasil pekerjaan PNPM pada tahun 2012 hanya dinilai mencapai 60 persen saja, seperti jalan desa yang belum berumur satu tahun sudah banyak yang berlubang.

“Kalau pekerjaan kemarin saya menilai hanya 60 persen, itu terbukti rata-rata proyek tersebut hanya berumur setahun,” ujarnya. (iam/msa/rah)

PERADILAN

Sidang Pesta Sabu Oknum Anggota TNI Ditunda SAMPANG - Terdakwa Sauri, salah satu warga Perum Barisan Indah selaku terdakwa pemakai sabu-sabu yang tertangkap di hotel Camplong beberapa waktu lalu bersama seorang oknum anggota TNI aktif, hari ini menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Sampang.

Dalam sidang perdana itu dihadirkan 3 saksi dari penyidik dan reskrim Polres Sampang yang menangkap terdakwa pada saat kejadian di TKP. Sidang yang diketuai oleh Ketua PN Sampang Hakim Purnomo Amin Tjahjo tersebut berjalan agak lama, karena terdakwa masih berfikir lama saat ditanyakan perihal pendampingan oleh pengacara yang disediakan dari Posbakum. Setelah lama tercenung, akhirnya terdakwa menyatakan siap didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh PN Sampang.

Dalam persidangan diketahui dari hasil kesaksian tiga penyidik kepolisian resort Sampang, penangkapan dan penggrebekan terhadap pesta sabu tersebut ternyata terdakwa tidak melakukannya seorang diri. Terdapat oknum anggota TNI aktif yang bersama terdakwa saat penangkapan tersebut digelar.

Salah satu saksi dari penyidik kepolisian Budi Purnomo mengatakan dalam penangkapan itu bermula saat dirin-

ryan hariyanto/koran madura

MENJALANKAN SIDANG: Salah satu warga Perum Barisan Indah selaku terdakwa pemakai sabu-sabu bersama seorang oknum anggota TNI aktif tengah menjalankan sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Sampang. ya bersama anggota reskrim lainnya mendapatkan mandat tugas dari Wakapolres saat itu Kompol Sujiono. Namun, dalam tugas itu, Waka tidak menyebutkan pasti kamar yang digunakan terdakwa bersama oknum TNI tersebut nyabu.

“Di sana saya dikasih informasi jika kamar yang digunakan antar kamar 20 sampai 22.

Informasi itu, katanya Wakapolres dapat dari masyarakat,” ujarnya dalam persidangan, Rabu (01/5) kemarin.

Selain itu, setelah melakukan penggeledahan di kamar 20 dan kamar 21 di hotel Camplong, tidak ditemukan hal-hal yang dimaksud. Namun, pada saat berada di kamar 21, dirinya melihat ada yang tidak beres di kamar 22. Sehingga akhirnya proses penggeledahan tersebut diteruskan di kamar 22.

“Saat penggeladahan di kamar 22, di dalam kamar ada 2 orang termasuk terdakwa yang saat itu duduk di atas tempat tidur masing-masing,” terang Budi.

Setelah melakukan penggeledahan, polisi akhirnya menemukan sabu seberat 0,006 gram dan 0,018 gram yang berada didalam bungkus clip plastik kecil. Dan juga sabu seberat 0,001 gram di alatnya bersama beberapa alat untuk nyabu yang dipakai terdakwa.

“Semua barang bukti waktu itu kita amankan dan kedua pelaku pada saat itu langsung dilakukan tes urine dan hasilnya positif,” jelas Budi.

Akhirnya, setelah mendengar kesaksian dari 3 saksi peny-

idik tersebut yang akhirnya terdakwa membenarkan meskipun tidak semuanya dibenarkan.

Pengacaranya Agus S mengajukan akan menyampaikan eksepsi dari kesaksian tersebut.

Sehingga akhirnya sidang ini dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi.

“Sidang dilanjutkan minggu depan, dengan agenda sanggahan dari pengacara terdakwa,” tukas Ketua Majelis Hakim Purnomo Amin Tjahjo mengakhiri sidang. (ryn/msa/rah)

8

TAPAL KUDA

KAMIS 2 MEI 2013 NO.0109| TAHUN II

GEMA TAPARO

Sehari Tanpa Asap Kendaraan

KENDARAAN BURUH. Sejumlah bus yang mengangkut buruh melintas di ruas Tol Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (1/5). Sekitar 150 ribu buruh menggelar aksi untuk memperingati Hari Buruh Internasional di Jakarta dan sekitarnya .

EAST WEST SEED INDONESIA

“Ewindo” Dorong Petani Tingkatkan Produksi Benih Nasional Jember - Produsen benih sayuran tropis hibrida PT “East West Seed Indonesia” (Ewindo) mendorong petani untuk meningkatkan produksi benih nasional dengan menggelar pelatihan teknik budi daya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu.

Pelatihan yang bertajuk “Seed Production Mini Expo” tersebut, diikuti sebanyak 240 orang petani mitra Ewindo yang tergabung dalam kelompok petani plasma benih dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur.

“Kami berharap pelatihan ini dapat memperluas wawasan petani mitra kami sekaligus memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai bagaimana mempersiapkan produksi hingga menangani hasil pascapanen,” kata Managing Director PT Ewindo, Glenn Pardede.

Dengan pelatihan yang digelar Ewindo, lanjut dia, diharapkan petani benih nasional mampu meningkatkan produksinya baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan benih nasional.

Menurut dia, kebutuhan benih sayuran di Indonesia tahun 2013 diprediksi mencapai 14,3 ribu ton atau meningkat 10 persen dibandingkan tahun lalu sekitar 13 ribu ton.

“Permintaan yang cukup besar ini memberikan tantangan sekaligus peluang besar bagi petani produksi benih nasional yang hingga kini baru bisa memasok sekitar 50 persen dari permintaan pasar,” tuturnya.

Dengan pelatihan yang digelar Ewindo, lanjut dia, diharapkan petani benih nasional mampu meningkatkan produksinya baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan benih nasional.

“Kebutuhan akan benih sayuran lokal unggul yang tahan terhadap penyakit dan produktivitasnya tinggi diprediksi semakin besar

mengingat lahan pertanian sayuran di Indonesia jauh tertinggal dari sejumlah negara lain,” paparnya.

Thailand misalnya, luas lahan pertanian sayurannya mencapai 100 meter persegi per kapita, Filipina 65 meter persegi per kapita, Vietnam 80 meter persegi per kapita, dan Myanmar 60 meter persegi per kapita, sedangkan Indonesia hanya 40 meter persegi per kapita.

“Tujuan akhir dari dilaksanakannya pelatihan ini adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan sejumlah petani plasma benih mitra Ewindo menjadi panutan petanipetani lainnya karena keberhasilan usahanya,” ujarnya.

Pelatihan yang diberikan kepada petani meliputi perlakuan terhadap pollen dari bunga jantan, supaya terjadi polinasi yang baik dan menerangkan perlakuan khusus terhadap benih induk yang menyebabkan pertumbuhan tanaman seragam (stock seed priming).

Selain itu, petani juga dilatih teknik manajemen pascapanen dalam menangani benih hasil panen sehingga benih yang dihasilkan berkualitas tinggi. Pada saat pelatihan petani juga dikenalkan dengan berbagai varietas unggul baru hasil pemuliaan tanaman (breeding).

Glenn optimistis permintaan petani terhadap benih beberapa jenis sayuran akan meningkat lagi tahun depan, setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa penutupan lima pelabuhan (di Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar) sebagai pintu masuk hortikultura impor.

Ewindo yang merupakan produsen benih hortikultura yang mengembangkan, memproduksi dan memasarkan benih sayuran tropis hibrida lokal dengan merk dagang “Cap Panah Merah” telah bermitra dengan sekitar 7 ribu petani produksi penih yang tersebar di Jatim dan Jabar, lebih dari 30.000 tenaga kerja serta polinator yang bekerja pada petani produksi.

Hingga saat ini Ewindo telah menghasilkan sebanyak 170 varietas benih unggul dan telah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, ISO 9001:2008 dan akreditasi dari “International Seed Testing Association”. (ant/mk)

PROBOLINGGO - Pemerintah Kabupaten Probolinggo mencanangkan program sehari tanpa berkendaraan bermotor (Gema Taparo). Semua PNS yang berkantor di lingkungan Pemkab Probolinggo dilarang membawa kendaraan ke kantor.

Program sehari tanpa asap yang dicanangkan Bupati Probolinggo, Hj. Puput Tantriana Sari, SE, dilaksanakan tiap hari Jumat minggu kedua setiap bulan. Para PNS hanya diperkenankan membawa kendaraan sepeda atau berjalan kaki ke kantor.

“Jum’at minggu kedua setiap bulan, program sehari tanpa berkendaraan bermotor akan diberlakukan, baik kendaraan plat merah, hitam, dan pribadi. Ini akan dilakukan secara bertahap,”ujar H. Asy’ari, SH, M.Si, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, dalam Sosialisasi Pengendalian Penggunaan BBM, Rabu (1/5).

Asy’ari, mengatakan tujuan dilaksanakan hari tanpa kendaraan bermotor di lingkungan Pemkab Probolinggo, diantaranya untuk memi-

nimalisasi pencemaran udara yang disebabkan oleh gas buang kendaraan.

“Selain meminimalisasi emisi gas buang kendaraan bermotor, juga menunjang program pemerintah Kabupaten Probolinggo Gema Petaro,”terang mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo ini.

Menurutnya, kebijakan ini akan membuat halaman kantor Pemkab Probolinggo yang berlokasi di Dringu akan tampak lengang. Padahal di harihari biasanya, halaman kantor Pemkab dipenuhi kendaraan baik roda dua maupun roda empat milik pegawai.

“Kalau bisa berangkat dari rumah tidak memakai kendaraan bermotor, bisa memakai sepeda. Gerakan ini berlaku 1 Mei. Saya minta semua SKPD, dari Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian untuk mensosialisasikan program ini,”pintanya.

Disamping pelaksanaan Care Free Day, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, berharap penggunaan air, listrik dimasing-masing kantor SKPD untuk melakukan peng-

Disebabkan SBY ke Bromo, Semua Kegiatan Dicancel PROBOLINGGO – Rencana kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Ke Probolinggo, 4 hingga 5 Mei disambut dengan berbagai persiapan dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Diantaranya akan mempertemukan dengan petani. Sedangkan Ibu Ani Yudhoyono mendatangi PAUD Binaan TP.PKK Kabupaten Probolinggo. Kemudian rombongan Presiden akan melihat pameran Dekranasda di Alun-Alun Kota Probolinggo.

“Informasi terakhir dari staf kepresidenan semua kegiatan dibatalkan. Rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Situbondo tanggal 3 Mei langsung ke Gunung Bromo,”ujar Bupati Tantri pada wartawan, Senin (1/4).

Bupati Tantri mengatakan pihak Pemkab Probolinggo hanya ketempatan untuk kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semua fasilitas di ditanggung oleh Pemprov Jawa Timur.

“Kita sudah menyiapkan dua hotel yang rencananya akan digunakan oleh rombongan presiden, yakni Hotel Lava View serta Hotel Java Banana di Desa Ngadisari Kecamatan

Sukapura,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Ba-

gian Komunikasi dan Informatika Kabupaten Probolinggo, HM Santoso, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan akan menginap di kawasan wisata bromo tersebut untuk menyaksikan sun rise (matahari terbit) serta berkomunikasi dengan para petani sayur suku tengger.

“Presiden akan menyaksikan sun rise bromo yang telah menjadi daya tarik wisatawan Kalo berkunjung ke bromo,”

ucapnya.

Selaian hotel tempat menginap, pihak Pemkab Probolinggo juga telah melakukan perbaikan jalan dari titik kota menuju kawasan wisata gunung bromo termasuk Pagar pembatas kawah serta tangga dipuncak bromo.

“Ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden dan wakil Presiden beserta rombongan ke Situbondo untuk menyaksikan Latihan Gabungan TNI,” pungkas Santoso.(hud).

UMSK

Gubernur Tetapkan UMSK Kabupaten Pasuruan 1 Juni SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) bagi Kabupaten Pasuruan mulai

1 Juni 2013.

“Setelah melalui proses dan regulasi yang berlaku, gubernur menetapkannya. Tapi kami mohon maaf, karena dari beberapa

daerah yang diusulkan, hanya Kabupaten Pasuruan yang memenuhi syarat,” ujar Asisten III Bidang Kesejahteraan Setdaprov Jatim Edi Purwinarto usai menerima perwakilan massa yang menggelar demonstrasi Hari Buruh di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu.

UMSK yang disetujui sebesar 5 persen dari UMK Kabupaten Pasuruan yakni Rp1.720.000.

Hal tersebut sesuai Pergub Nomor 29 Tahun 2013. Dengan diberlakukannya UMSK mulai 1 Juni maka semua perusahaan wajib menaatinya, sebab jika tidak dipastikan akan terkena sanksi.

Menanggapi hal itu Koordinator Buruh Pujianto merasa senang dan berbangga akhirnya Pemrov Jatim menetapkan UMSK bagi daerah. Meski saat ini masih Kabupaten Pasuruan, diharapkan beberapa daerah mengikutinya dan upah sektoral segera ditetapkan.

“Terima kasih atas terbitnya Pergub ini dan ditetapkannya UMSK bagi Kabupaten Pasuruan. Semoga daerah-daerah lainnya segera menyusul,” katanya.

Ia mengakui proses penetapan UMSK sebuah daerah tidak semudah yang dibayangkan dan harus melalui proses maupun prosedur secara hukum.

Salah satunya yakni kesepakatan yang melibatkan Apindo.

“Selama ini, dari beberapa daerah yang mengusulkan, ternyata hanya Kabupaten Pasuruan yang memenuhi semua syarat dan prosedur. Bahkan, pemerintah pusat atau di tingkat nasional mengakui Kabupaten Pasuruan sebagai pembentuk perda yang terbaik,” ujarnya.

Dengan diberlakukannya UMSK hanya di Pasuruan, pihaknya berharap kepada elemen buruh agar memperjuangkan nasib buruh sektoral ke depan. Momen politik, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk melakukan permintaan dan harapan kepada calon pemimpin baru yang akan mewakili rakyat pada Pemilu 2014.

“Kalau tidak mau sepakat dengan pemberlakuan UMSK di daerahnya maka jangan pilih calon legislator tersebut. Buat apa memilih wakil rakyat yang tidak bisa memperjuangkan nasib buruh,” kata Pujianto.

Sementara itu, usai mendengar tanggapan Pemprov Jatim, buruh mengaku cukup puas membubarkan diri dengan tertib. Massa yang tersebar dari berbagai daerah di Jatim menumpang sekitar 50 bus dan dikawal oleh aparat Polda Jatim. (ant/mk)

hematan.

Ditambahkannya pula, kegiatan seperti ini akan terus dilanjutkan ke depan sehingga diminta kepada para PNS di lingkungan Pemkab Probolinggo dapat menyesuaikan diri dan menunjang program tersebut.

“Program ini akan kita laksanakan terus menerus.

Jadi perlu dukungan semua pihak bukan hanya PNS di Pemkab Probolinggo, akan tetapi seluruh warga Kabupaten Probolinggo. Ini jangka panjang untuk anak cucu kita masih butuh energi. Kalau berprilaku boros, tidak baik, persediaan energi kita akan habis,”terang Asy’ari.

Kebijakan sehari tanpa berkendaraan bermotor ini disambut baik para pegawai di lingkungan Pemkab Probolinggo. Bahkan beberapa di antaranya berharap kegiatan Sehari Tanpa Berkendaraan Bermotor ini diperluas, tak hanya pada hari Jumat.

“Program sehari tanpa Kendaraan Bermotor ini sangat baik. Kalau bisa jangan Jumat saja,” pungkas, salah seorang pegawai,yang tak mau disebutkan namanya.(hud).

MAY DAY

AJI Tuntut Kesejahteraan Jurnalis Jember - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuntut kesejahteraan jurnalis dengan memberikan upah layak, beserta hak-hak dasar pekerja seperti layanan kesehatan, tunjangan hari tua, kontrak kerja, dan jenjang karir yang jelas.

“AJI mendesak perusahaan media agar memperhatikan kesejahteraan jurnalis secara adil dan proporsional, karena selama ini kondisi kesejahteraan jurnalis dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan signifikan,” kata Ketua AJI Jember Ikaningtyas, dalam siaran pers memperingati Hari Buruh Sedunia, Rabu.

Menurut dia, kenaikan upah minimum kabupaten tidak diikuti oleh seluruh perusahaan media untuk menaikkan upah jurnalis, baik yang bekerja sebagai karyawan tetap, pekerja kontrak, koresponden, “stringer”, kontributor atau yang bekerja tanpa kontrak sekalipun.

“Masih banyak perusahaan media yang enggan memberikan perlindungan kesehatan kepada jurnalis dan keluarganya. Tidak ada asuransi, tidak ada tunjangan melahirkan bagi jurnalis perempuan, dan tunjangan hari tua,” tuturnya.

Ia menjelaskan, banyak perusahaan media mapan yang mempraktikkan eksploitasi perburuhan sambil menabrak Undang Undang Tenaga Kerja, tidak memenuhi standar upah layak dan kesejahteraan jurnalis, termasuk mengabaikan hak-hak dasar koresponden atau kontributornya.

“Kalau ada kontrak kerja pada umumnya bersifat sepihak dan hanya menguntungkan perusahaan,” ucap jurnalis Tempo itu.

Padahal, lanjut dia, tanpa upah layak, tidak mungkin jurnalis bisa bekerja secara profesional dan memproduksi karya jurnalistik yang berkualitas karena upah rendah dari perusahaan media membuat jurnalis mudah tergoda suap atau sogokan pihak luar.

“Masih banyak jurnalis di Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi dibayar di bawah standar upah minimum kabupaten (UMK) yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten setempat,” paparnya.

AJI Jember juga meminta perusahaan media membangun iklim industrial yang sehat serta menghormati hakhak pekerja karena jurnalis yang profesional, dan karya yang baik dari jurnalis yang diupah dengan layak secara otomatis akan meningkatkan pendapatan perusahaan. (ant/ mk)

EKONOMI

9

KAMIS 2 MEI 2013 NO. 00109 | TAHUN II

VALUTA ASING

BI Sempurnakan Aturan Pembelian Valas JAKARTA-Bank Indonesia (BI) memberlakukan aturan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada bank yang dilakukan pedagang valuta asing (PVA) dan penyelenggara transfer dana/ kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU). Penyempurnaan ini merupakan bagian dari upaya bank sentral menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Pemberlakuan aturan ini juga sebagai penyempurnaan aturan serupa sebelumnya. Ini kami lakukan sebagai salah satu langkah pemeliharaan stabilitas rupiah,” kata Direktur Grup Hubungan Masyarakat BI, Difi A Johansyah saat BI Bareng Media (BBM) Tentang Pedagang Valuta Asing/Money Changer di Pressroom BI, Jakarta, Rabu (1/5).

Difi menjelaskan, penerbitan Surat Edaran BI No 15/3/DPM pada 28 Februari 2013 merupakan penyempurnaan SE BI No 10/42/DPD tanggal 27 November 2008 sebagai ketentuan pelaksana dari PBI No. 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank.

Menurut Difi, BI perlu menyempurnakan beberapa ketentuan Surat Edaran yang mengatur tentang pembelian valas terhadap rupiah kepada bank yang dilakukan PVA atau money changer dan KUPU. Selain mendukung upaya memelihara kestabilan nilai tukar rupiah, penyempurnaan aturan ini juga memperkuat kehati-hatian bagi bank melalui penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principle/ KYC).

Bahkan kata Difi, penyempurnaan ketentuan ini bertujuan untuk menyetarakan ketentuan pembelian valas terhadap rupiah kepada bank yang telah berlaku selama ini bagi pelaku ekonomi lainnya. Dengan demikian transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, baik secara langsung pada bank maupun melalui PVA, akan memiliki

tujuan penggunaan yang jelas dan dapat dipertangung jawabkan serta bermanfaat untuk sektor riil. “Ketentuan tentang KUPU berlaku sejak 18 Maret 2013, sedangkan khusus untuk pengaturan pembelian valas oleh PVA berlaku efektif mulai hari ini, 1 Mei 2013,” jelas dia.

Difi merincikan, perubahan ketentuan terkait PVA antara lain, mengatur tentang penjualan valas terhadap rupiah oleh bank kepada PVA dilakukan dalam bentuk uang kertas asing (UKA) secara fisik atau tidak melalui pemindahbukuan.

Selain itu, aturan PVA berupaya menyesuaikan cara penghitungan jumlah pembelian valas oleh PVA ke bank. “Pokok perubahan ketentuan PVA ini juga mengatur bahwa nasabah PVA yang melakukan pembelian valas terhadap rupiah yang berjumlah di atas 100 ribu dollar AS per bulan harus menyertakan underlying document,” terang Difi.

Sementara itu, lanjut dia, pokok perubahan ketentuan terkait KUPU, yakni penegasan bahwa pembelian valas terhadap rupiah kepada bank oleh penyelenggara transfer dana diberlakukan sama dengan nasabah bank lain yang bukan merupakan PVA. Ditolak Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) menolak pemberlakuan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dengan Nomor 15/3/DPM yang mengatur pembelian valuta asing oleh pedagang valuta asing atau money changer kepada bank. Sebab APVA menilai aturan itu berpotensi mematikan bisnis money changer yang menjadi anggota APVA. “Bagaimana tidak? Ke depan PVA harus menyerahkan data mengenai nasabahnya kepada pihak bank untuk dapat melakukan pembelian valuta asing, artinya pihak bank akan memiliki akses langsung ke nasabah-nasabah PVA,” ujar Ketua Umum APVA, Muhamad Idrus di Jakarta, Selasa (30/4). (gam/ bud)

ant/herka yanis pangaribowo

PENYEBAB INFLASI BULAN MARET. Buruh mengangkut bawang putih yang dijual di Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah, Selasa (2/4). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Bulan Maret 2013 sebesar 0,63 persen yang disebabkan melonjaknya harga sejumlah komoditi seperti bawang merah, bawang putih dan cabai rawit.

April Deflasi 0,1 Persen

Harga Bawang Putih di Sumenep dan Probolinggo Turun JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan April ini terjadi deflasi sebesar 0,1 persen setelah sepanjang tiga bulan pertama 2013 terus mengalami inflasi. Deflasi tersebut disebabkan karena mayoritas harga bahan makanan, sandang, harga beras hingga emas mengalami penurunan.

“Keadaan ekonomi yang relatif terkendali dan harga beberapa kebutuhan pokok dan komoditas turun menyebabkan deflasi 0,1 persen di April 2013,” ujar Kepala BPS Suryamin di Gedung BPS Jakarta, Rabu (1/5) Sebelumnya, BPS melaporkan, Januari terjadi inflasi 1,03 persen, Februari 0,75 persen dan Maret 0,63 persen.

Menurut dia, penurunan harga sejumlah komoditas pangan, sehingga menyebabkan deflasi pada bulan lalu, meski masih ada beberapa komoditas yang harganya tetap naik. Salah satu faktor penyumbangnya deflasi adalah harga bawang putih yang mengalami penurunan harga

25,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan data BPS, penurunan harga tertinggi terjadi di Sumenep dan Probolinggo hingga sebesar 61 persen serta Jember 58 persen.

Rata-rata harga komoditas mengalami penurunan karena pasokan yang cukup akibat sentra produksi memasuki masa panen dan cuaca memadai. “Perkembangan IHK (indeks harga konsumen) atau inflasi April terjadi deflasi sebesar 0,1 persen. Inflasi terbesar pada kelompok bahan makanan, tetapi terjadi deflasi juga pada kelompok sandang. Harga beras dan gabah terjadi penurunan dan terjadi panen pada April

tahun ini,” kata dia.

Selain bahan makanan yang banyak mengalami penurunan harga, lanjut dia, harga emas yang sempat turun pada bulan lalu ikut mendorong terjadinya deflasi. Emas perhiasan yang menyumbang deflasi 0,1 persen, diikuti beras 0,06 persen, tomat sayur dan cabai rawit masing-masing 0,03 persen serta daging ayam ras dan ikan segar 0,02 persen.

“Rata-rata harga komoditas mengalami penurunan karena pasokan yang cukup akibat sentra produksi memasuki masa panen dan cuaca memadai,” jelas dia.

Sementara, menurut dia, komoditas penyebab inflasi adalah bawang merah yang menyumbang andil inflasi 0,07 persen karena belum mengalami penurunan harga di 57 kota IHK. “Sebenarnya harga bawang merah mulai menunjukkan penurunan, tapi tidak signifikan. Rata-rata harga pada April sudah tidak lebih tinggi dari Maret,” ujar

Suryamin.

Suryamin mengatakan harga bawang merah pada minggu pertama April rata-rata Rp54.000 per kilogram dan pada minggu kelima April telah tercatat sebesar Rp37.400 per kilogram.

Menurut dia, harga bawang merah pada tingkat petani atau produsen mengalami penurunan 1,91 persen, tapi harga tersebut justru naik pada tingkat pedagang. “Kenaikan ini justru terjadi di pasar, karena harga pada level petani turun,” ujarnya.

Suryamin menyatakan, untuk inflasi tahun kalender Januari-April 2013 sebesar 2,32 persen dan 5,57 persen untuk year-on-year (y-o-y).

Sedangkan untuk inflasi inti sepanjang April 2013 mencapai 0,14 persen, dan secara year-on-year sebesar 4,12 persen.

Dia mengungkapkan, sebanyak 38 kota IHK mengalami deflasi dan 26 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi

di Maumere sebesar 1,2 persen dan Palu 0,95 persen, sedangkan inflasi tertinggi di Padang Sidempuan. “Inflasi year-onyear 5,57 persen secara nasional itu tertinggi di Tarakan sebesar 7,97 persen, kemudian terendah di Banda Aceh 1,72 persen. Sebagian besar memang antara 5,01 hingga 5,10 persen,” ucap Suryamin.

Terjadi inflasi pada April tahun ini, jelas Suryamin, pada dasarnya situasi semacam ini merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. “Timing-nya tepat naikan BBM, kalau bulannya tidak saya sebutkan kapan. Harga barang rendah saat deflasi, pada Mei, Juni, Juli itu bisa dikaji untuk menaikkan BBM,” ujarnya.

Menurut dia, jika pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi, maka pada bulan-bulan sebelum Lebaran (Agustus 2013) bisa menjadi waktu yang bisa dipertimbangkan. Sebab, kata dia, menaikkan harga BBM bersubsidi di saat inflasi rendah akan meredam gejolak di pasar.

Lebih lanjut Suryamin menyebutkan, berdasarkan perhitungan BPS di tahun-tahun sebelumnya, banyak harga barang yang mengalami penurunan setelah Lebaran. Selain itu, penurunan harga barang juga umum terjadi sebelum memasuki tahun ajaran sekolah atau sebelum mamasuki bulan puasa tahun ini. “Jadi, pada kedua waktu tersebut bisa juga atau tepat untuk menaikkan harga BBM. Tetapi, itu masih harus dikaji lagi,” imbuhnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo menilai, menaikkan harga BBM setelah Lebaran nantinya akan berbarengan dengan suasana Tahun Baru 2014.

Namun, kata dia, dampak inflasinya juga tidak terlalu signifikan dan diharapkan tidak mengganggu target inflasi 2013 sebesar 4,9 persen.

Akan tetapi, terang Sasmito, apabila kenaikan harga BBM dilakukan sebelum Lebaran, maka dampak inflasi akan cukup besar dan bisa mengganggu target inflasi pemerintah. “Menjelang Lebaran dan memasuki tahun ajaran baru serta mendekati Tahun Baru, biasanya akan ada ekspektasi kenaikan harga barang,” tuturnya. (gam/bud/ beth)

JASA TRANSPORTASI

Express Dukung Kenaikan Tarif Transportasi

BISNIS ASURANSI

Manulife Bukukan Premi Bruto Rp 5,5 T JAKARTAPerusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia membukukan pendapatan kotor premi bisnis baru di 2012 senilai Rp 5,5 triliun atau meningkat 19 persen dibandingkan 2011 sebesar Rp 4,7 triliun. Pertumbuhan ini didukung menguatnya lini bisnis asuransi individu, termasuk Syariah dan Employee Benefits, serta jalur distribusi Bancassurance, Agency dan Employee Benefits yang semakin berkembang. “Hasil merupakan catatan tertinggi dalam sejarah Manulife karena pertumbuhan hampir terja-

di setiap lini bisnis yang ada,” ujar Presiden Direktur Manulife Indonesia, Chris Bendel dalam acara Annual Business Result 2012 di Jakarta,” Rabu (1/5).

Dia menambahkan, total pendapatan premi meningkat dari Rp 7,1 trilun pada akhir 2011 menjadi Rp 8.4 triliun sepanjang 2012. Sementara itu, total aset yang dikelola terkait bisnis asuransi jiwa (tidak termasuk pensiun) meningkat sebesar 30 persen dari Rp 21,8 triliun di 2011 menjadi Rp 28,4 triliun pada akhir 2012. “Total premi bis-

nis baru (berdasarkan Annual Premium Equivalent)) mengalami pertumbuhan mencapai 37 persen dari Rp 1,1 triliun menjadi Rp 1,5 triliun pada 2012,” ujar dia.

Chris memaparkan, salah satu kontributor pertumbuhan yang cukup besar adalah keputusan perusahaan menjalin kerjasama dengan Bank Danamon, sebagai salah satu jalur distribusi produk Manulife (bancassurance).

Bancassurance dengan Danamon yang dimulai Juli 2012, telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Total premi yang

didapat dari saluran ini mencapai hampir Rp 617 triliun.

Chris menjelaskan, keberhasilan perolehan premi dari kerjasama tersebut tidak terlepas dari strategi penawaran produk yang dilakukan melalui multi jalur. “Produkproduk Manulife ditawarkan melalui konsultan keuangan profesional Manulife dan staf Bank Danamon di semua jaringan cabang Danamon,” jelas dia.

Menurut Chris, pendekatan komprehensif kedua perusahaan ini juga mampu memberikan

solusi keuangan bagi nasabah Danamon dalam membuat keputusan keuangan. “Danamon telah membantu kami memulai kemitraan ini dengan sebuah kesuksesan yang besar,” imbuh dia.

Selain dengan Danamon, kata Chris, jalur distribusi bancassurance Manulife juga dilakukan bersama 12 bank yang menjadi mitra. “Kontributor terbesar lainnya terhadap hasil bisnis Manulife adalah tenaga pemasaran kami, yang telah tumbuh menjadi lebih dari 10.000 tenaga pemasaran,” imbuh dia. (gam/bud)

JAKARTAPerusahaan jasa transportasi darat PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) mendukung untuk menaikan tarif transportasi sejalan dengan rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kalau Organisasi Angkutan Darat (Organda) menaikan tarif diperkirakan juga akan didukung dengan perusahaan transportasi yang lain sejalan kenaikan bahan bakar minyak,” ujar Direktur Keuangan Express Transindo Utama, David Santoso di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan dari pengalaman tahun sebelumnya ketika harga BBM meningkat maka akan ada penyesuaian tarif bagi transportasi umum. “Namun, kenaikan tarif harus tunggu dari pembahasan pihak Organda dan Pemerintah,” ucapnya.

Menurut dia, naiknya BBM subsidi itu juga diperkirakan tidak berdampak signifikan terhadap industri transportasi di dalam negeri menyusul konsumsi masyarakat yang masih tinggi seiring dengan ekonomi Indonesia yang positif.

“Pertumbuhan ekonomi kelas menengah yang mencapai 20 persen tiap tahunnya menjadi pasar yang menjanjikan dikarenakan masih banyak target penunmpang yang belum terlayani,” kata dia.

Ia menambahkan industri taksi juga merupakan

sebuah sektor yang menjadi tulang punggung bagi perkembangan ekonomi domestik. Sistem transportasi yang baik akan menyokong pertumbuhan ekonomi yang efisien dan berdaya saing.

Express Transindo Utama yang merupakan pengeleloa Taksi Express itu mengaku telah mengantisipasi terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke bahan bakar gas (BBG).

“Sebagian armada kami telah menggunakan BBG, hal itu untuk mengantisipasi kenaikan BBM subsidi,” ujarnya.

Ia juga mengatakan pihaknya akan mengembangkan sistem cetak biaya perjalanan (receipt) sehingga pelayanan terhadap konsumen dapat lebih baik. Saat ini, jumlah armada Express mencapai 8.000 lebih.

“Saat ini sudah lebih 4.000 taksi yang sudah dapat mencetak ‘receipt’, akhir tahun akan meningkat sampai 100 persen,” kata dia.

Sementara, terkait kinerja keuangan periode kuartal pertama 2013 perseroan optimis membukukan hasil positif sesuai dengan yang ditargetkan. Namun sayangnya perusahaan belum dapat menyampaikan lebih detil dikarenakan pihaknya belum menyampaikan laporan keuangan periode itu ke Bursa Efek Indonesia (BEI).

Budi Suyanto. (ant/zubi/ beth)

10 KEJAKSAAN AGUNG

CALON PRESIDEN

Duet Prabowo-Jokowi Sulit Terealisasi

Pelindung Susno Duadji Bisa Dipidana JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mempidanakan pihak-pihak yang menghalangi eksekusi pada Susno Duadji. Kejagung akan melihat apakah unsur pidana terpenuhi.

“Ya kalau memenuhi syaratsyarat unsur pidana kan bisa saja. Tapi nanti kan belum dievaluasi. Semua dievaluasi,” jelas Wakil Jaksa Agung Darmono di Jakarta Rabu (1/5).

Saat ini tim Kejagung masih melakukan pelacakan posisi Susno. Darmono mengaku tak tahu posisi terakhir mantan Kabareskrim itu. “Belum ada informasi,” tuturnya.

Susno seharusnya menjalani eksekusi putusan penjara 3,5 tahun. Tapi lewat youtube Susno menegaskan, di dalam putusan Mahkamah Agung (MA) itu tak ada perintah penahanan. Susno dipidana atas kasus korupsi pengamanan Pilkada Jabar 2008. Pada pekan lalu Susno hampir dieksekusi jaksa di Bandung, tapi kemudian, jaksa menyebut ada perlindungan dari Polda Jabar.

Susno sudah dinyatakan sebagai buron oleh Kejaksaan.

Kejaksaan pada Minggu (28/4) malam mendatangi rumah Susno di Jakarta dan Cinere Depok, namun Susno tidak berada di sana.

Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosein secara terpisah di Jakarta mengatakan bahwa tim Jaksa eksekutor terus mencari Susno Duadji. Tapi di mana Susno berada masih menjadi misteri. Komisi Kejaksaan (Komjak) mengaku mendapat angin segar tentang keberadaan mantan kabareskrim ini. “Saya mendapat informasi bahwa Pak Susno akan ditemukan untuk dieksekusi,” ujarnya.

Hanya saja Halius tidak menjelaskan lebih lanjut info detail apa yang diterimanya. Menurutnya hal tersebut belum bisa disampaikan ke publik. Menurut dia, lambannya eksekusi disebabkan karena Susno menghilang. Sehingga Jaksa punya tugas ekstra untuk kucing-kucingan dengan Susno. “Ini kan orangnya DPO, kalau sudah jelas tempatnya enggak lambat lagi,” ujar Halius.

Susno mangkir dari eksekusi jaksa di rumahnya di Dago Bandung Rabu (24/4) lalu.

Susno dieksekusi terkait putusan Mahkamah Agung yang memvonis pidana 3,5 tahun atas kasus korupsi pengamanan pilkada Jawa Barat 2008 dan korupsi penanganan perkara PT Salmah Arwana Lestari (PT SAL).

Susno sudah dinyatakan sebagai buron oleh Kejaksaan. Kejaksaan pada Minggu (28/4) malam mendatangi rumah Susno di Jakarta dan Cinere Depok, namun Susno tidak berada di sana.

Kuasa hukum Susno, Fredrich Yunadi mengatakan Susno yang merupakan Caleg dari partai PBB ini berada di daerah pemilihannya di Bandung, Jawa Barat. “Masih di Bandung, sosialisasi, menghimpun pendukungnya. Beliau kan caleg,” ujar Fredrich. (gam/ aji)

NASIONAL

KAMIS 2 MEI 2013 NO.0109| TAHUN II

TOLAK RUU KAMNAS. Aktivis Jaringan Mahasiswa Kota (JMK) menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUUKamnas) di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Banda Aceh. Mereka menuntut RUU Kamnas dibatalkan karena mengekang kebebasan beraspirasi dan melanggar hak sipil dan mengembalikan negara pada kekuasaan masa orde baru.

DPD Harus Terlibat Pembahasan RUU JAKARTA-Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengalami perubahan radikal paska putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang memberikan kewenangan DPD RI dalam bidang legislasi. Karena itu, DPR tidak boleh menganggap remeh mengingat pembahasan RUU tanpa melibatkan DPD bisa dianggap inkonstisional. “Kalau DPR, tidak peduli, maka dalam hukum tata negara produk UU yang disahkan berpotensi digugat ke MK dan akan diputus inkonstitusional,” kata Pakar hukum tata negara, Prof.

Dr. Sadli Isra MH, dalam dialog ‘Kapan legislasi tripatrit dimulai?” bersama anggota DPD RI Intsiawati Ayus di Jakarta, Rabu (1/5).

Seperti diketahui paska putusan MK ini, adalah mengubah pola legislasi yang selama ini didominasi oleh DPR dan Presiden menjadi pola tripartit. Yakni pembahasan legislasi harus dilakukan tiga pihak DPR, DPD, dan Presiden. “Ini hari ke-35 sejak putusan MK, yang pasti putusan itu berimplikasi pada perubahan legislasi secara radikal. Pasti sangat radikal. Putusan MK memberikan batasan-batasan, bagaimana cara kita membaca kewenangan DPD dalam pasal 2d. Bagaimana menata proses legislasi secara keseluruhan. Kalau teman-teman DPR berpikir panjang, saya kira mereka tidak menduga putusan ini sebelumnya,” ujar Saldi.

Hanya saja, sambung Saldi, DPD harus berjuang keras. Karena kewenangan tersebut tak bisa diberikan

secara tiba-tiba, kecuali di negara federal. “DPD harus berjuang dan membutuhkan perjalanan panjang. Apalagi putusan MK itu hanya terkait legislasi soal kewenangan DPD RI. Belum menyangkut pengawasan, anggaran. Namun demikian, putusan MK ini sebagai perubahan radikal dalam pembuatan UU,” ujarnya.

Guru Besar FH Universitas Andalas ini justru mengkhawatirkan terjadinya kebuntuan dalam menjalankan proses legislasi sesuai putusan MK tersebut. Kebuntuan ini terjadi karena berbagai perbedaan pandangan. “Belum lagi ada RUU yang tidak menjadi wewenang DPD RI,sehingga harus diselesaikan secara bipatrit (DPR dan Presiden). Namun, kita belum tahu bagaimana sikap DPR secara resmi bagaimana menghadapi putusan MK

itu,” imbuhnya.

Namun disisi lain, kata Saldi lagi, ada dampak positifnya buat pemerintah.

Karena tidak lagi perlu mempertimbangkan suara fraksi DPR. Artinya DPR harus satu suara dalam DIM (daftar inventarisasi masalah) DPR. “Pemerintah tidak lagi berhadapan dengan fraksi, tapi DPR,” tambah Sadli lagi.

Sementara itu, anggota DPD RI, Intsiawati Ayus, menegaskan ketika MK memutuskan soal kewenangan DPD, maka sejak 27 Maret 2013 lalu, putusan MK tersebut berlaku dan berarti proses legislasi harus dilakukan secara tripatrit (DPR, Presiden dan DPD), tanpa harus menunggi revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD).

“Yang perlu didiskusikan adalah model dan mekanisme tripatrit dan ini menjadi hak inisiatif DPD,” harapnya.

Karena itu kata Ayus, dalam menjalankan putusan MK tersebut tergantung pada kerelaan DPR RI, di mana setelah kewenangan legislasi itu dikabulkan MK, maka suara DPR RI mewakili lembaga. Bukan lagi mewakili fraksi-fraksi DPR. “Tripatrit itu DPR mewakili dan merupakan suara lembaga, tak lagi melalui fraksi-fraksi DPR. Namun, itu tergantung kerelaan DPR RI untuk menerima dan menjalankan putusan MK tersebut dengan berbagai konsekuensi politik dan hukum yang akan terjadi,”

jelasnya.

Berbenah Diri Sementara itu, politisi PPP, Ahcmad Yani meminta DPD harus lebih memperbaiki diri terkait sistem komunikasi dengan DPR agar isi dari putusan MK tersebut bisa segera dilaksanakan dengan baik. Yani sendiri mengeluhkan sikap DPD RI yang kerap melakukan kritik terhadap DPR namun melalui media massa. Seharusnya hal tersebut tidak lagi dilakukan DPD kedepannya.

“DPD harus perbaiki komunikasi poltik, apalagi kalau DPD kerjanya menyerang kita. DPD harus bangun komunikasi. Karena kamar sebelah kupingnya tipis. Hari ini DPD masih seperti pelengkap penderita, sebagai komplemen. Tidak semua anggota DPR bisa mengakui baiknya putusan MK. Jangan serangmenyerang,” tegas Yani.

Yani juga mengatakan DPR sendiri mempunyai batas maksimum dalam upaya mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) untuk tahun ini. Karena itu, jika DPD mau ikut serta dalam pembahasan, institusi tersebut haruslah ikut dalam aturan main yang sudah berlaku hingga saat ini. “Prolegnas tahun ini mau tidak mau maksimum 13 RUU yang harus disahkan dari pemerintah dan DPR. DPD belum ada waktu itu. Akhirnya disepakati, DPR leading sektornya pembuat undang-undang,” ucap Yani. (gam/cea/abd)

JAKARTA-Pesona Joko Widodo alias Jokowi terus menggoda sejumlah tokoh politik bakalan maju di pemilu presiden (pilpres) 2014 nanti. Setelah spanduk duet Jokowi-Hatta bertebaran di sejumlah daerah, kini muncul wacana capres PrabowoJokowi. Bahkan Capres Partai Gerindra, Prabowo melirik Gubernur DKI Jakarta ini menjadi cawapresnya. Namun diyakini wacana ini tidak akan berkembang karena banyaknya penolakan di internal PDI Perjuangan.

“Saya nggak yakin Prabowo bisa memaksa karena dia kan berbeda partai dan belum tentu secara psikopolitik PDI Perjuangan nyaman dengan itu,” kata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Gun Gun Heryanto di Jakarta,Rabu, (1/5).

Apalagi, kata Gun Gun, PDI Perjuangan tidak mau kecolongan lagi dengan masuknya penumpang gelap. “Bu Mega tak ingin mengulang peristiwa Pilgub DKI yang mendapatkan keuntungan elektoral Gerindra dan Pak Prabowo,” tambahnya.

Lebih jauh kata Dosen FISIP UIN Jakarta ini, tentu sangat riskan Jokowi menerima pinangan Prabowo. “Alasannya, hal ini sebagai penurunan simbol, kemubaziram, simbol yang dibangun Jokowi selama ini adalah populis, transformatif, dan akan menyelesaikan tugas di DKI satu periode,” tandasnya.

Menurut Gun Gun, dibandingkan kandidat capres lain memang Pak Jokowi lebih unggul. “Jadi saya yakin nggak bakalan Pak Jokowi mau, masih unggul Pak Jokowi dari Pak Prabowo,” tegasnya Ditempat terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, menegaskan partainya memiliki aturan soal penentuan capres. “PDI Perjuangan ada ketua umumnya Ibu Mega. Kami di internal tidak ada wacana seperti itu,” tegasnya Namun demikian, Effendi menghormati keinginan

Prabowo. Karena memang elektabiltias Jokowi saat ini cukup tinggi. “Kami memandang itu hak setiap orang termasuk Pak Prabowo, sebagaimana demokrasi orang berhak bicara apa saja,” tandasnya.

Masih Terbuka Kendati peluang mengandeng Jokowi sangat kecil, Ketua DPP Partai Gerindra, Desmon J Mahesa mengaku kalau Prabowo menghendaki Jokowi menjadi pendampingnya di Pilpres 2014.

Menurut Desmon, Prabowo mengagumi kepemimpinan Jokowi. “Semua kemungkinan masih terbuka,” tegasnya.

Namun Desmon tak menampik duet itu kemungkinan sulit direalisasikan. Karena ada faktor Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang juga disebut-sebut masih ingin nyapres di 2014. “Kita tidak tahu seperti apa pilihan akhir Pak Prabowo,” ucapnya.

Diakui Desmon, duet Prabowo-Jokowi sulit terealisasi jika tak ada rekonsiliasi PDI Perjuangan-Gerindra.

“Kalau sama PDI Perjuangan kemungkinan kita tidak mau, kelihatan sekali PDI Perjuangan ini arogan banget, kita punya pengalaman buruk sama cara berpolitik PDI Perjuangan,” ungkapnya Gerindra mengaku pengalaman buruk itu kemungkinan saat Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan suaminya Taufiq Kiemas menyebut Prabowo menunggangi popularitas Jokowi. Memang popularitas Prabowo sebagai capres ikut melonjak bersamaan terpilihnya Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. “Ini masalah kita dengan cara berpolitik PDI Perjuangan. Cara berpolitik PDI Perjuangan yang menurut kita penuh intrik dan trik politik. Mungkin PDI Perjuangan paranoid takut, kita saingi jadi seolah-olah kita menunggangi,” pungkasnya. (gam/cea/abd)

JOKOWI RANGKUL PELAJAR. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) mengamati kain karya siswa SMK saat berkunjung ke SMK Negeri 27 Jakarta. Gubernur DKI Jokowi mengajak SMP-SMA-SMK di DKI bergabung membuat acara kreatif bersama baik dalam bidang seni ataupun olah raga dan mencegah mencegah tawuran.

MAY DAY

Istana Apresiasi Buruh dan Polisi JAKARTA Istana Kepresidenan melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengapresiasi buruh dan pimpinan serikat pekerja atas unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional atau “May Day” yang berlangsung damai dan tidak anarkis.

“Pemerintah juga menghargai polisi yang berhasil mengamankan unjuk rasa dengan tertib dan aman,” kata Dipo di Jakarta, Rabu malam.

Menurut Dipo, unjuk rasa yang sebelumnya dikhawatirkan akan anarkis ternyata berlangsung tertib dan aman. Itu tidak lepas

dari hasil pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Boediono, para Menko dan menteri dengan perwakilan pimpinan buruh sebelumnya di Istana, katanya.

“Ternyata pimpinan para buruh saat bertemu Presiden sangat konstruktif dan santun, sehingga Presiden sangat mengapresiasi mereka,” kata Dipo yang hadir pada pertemuan tersebut.

Pada pertemuan itu Presiden Yudhoyono memberi kado Hari Buruh Internasional 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Lalu Dipo membandingkannya dengan pertemuan

tokoh lintas agama dengan Presiden Yudhoyono setahun sebelumnya. Pertemuan itu atas permintaan tokoh lintas agama, tapi kemudian keluar deklarasi yang menyatakan pemerintah bohong.

“Pemimpin buruh ternyata bisa lebih santun dan konstruktif,” katanya seraya menambahkan bahwa inisiatif pertemuan dengan pimpinan buruh datang dari Istana.

Ternyata, lanjut Dipo, apa yang disampaikan pimpinan buruh saat bertemu dengan Presiden bahwa aksi mereka akan tertib tidak anarkis ternyata memang terbukti. (ant/mk)

OPINI

11

KAMIS 2 MEI 2013 NO.0109 | TAHUN II

Refleksi atas Perjalanan Reformasi

salam songkem

Oleh: Ahmad Anwar Musyafa’ | Sekolah Ilmu Politik di Monash Institute Semarang

Mencari Keberuntungan

D

ipastikan pileg 2014 diisi oleh bacaleg petualang yang coba mencari keberuntungan melalui profesi legislatif. Adanya bacaleg petualang ini terlihat dari rekrutmen bacaleg dan terungkapnya 17 bacaleg ganda.

KPU setelah memverifikasi DCS dari semua parpol peserta pemilu menemukan adanya 17 daftar bakal calon legislative (bacaleg) ganda di internal partai dan antar partai. Ada seorang caleg terdaftar di dua bahkan tiga daerah pemilihan, bahkan 8 caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa terdaftar di 16 dapil dan seorang caleg perempuan dari partai tersebut terdaftar di tiga dapil.

Sebagai pelengkap, data dari Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, menyebutkan tiga caleg dari Partai Bulan Bintang terdaftar di 6 dapil, ada juga diantaranya terdaftar di lebih dari satu partai.

Data tersebut memperkuat keyakinan bahwa partai politik peserta pemilu tahun 2014 ternyata tidak selektif dalam melakukan rekrutmen bacaleg. Partai sudah tidak lagi memerhatikan aspek kwalitas kaderisasi.

Amburadulnya data DCS itu juga memperkuat fakta kinerja elit partai politik tersebut tidak sebaik retorika kampanye politik mereka. Hingga rakyat bisa memberikan penilaian parpol dan bacaleg yang diusungnya. Selanjutnya tinggal rakyat menentukan parpol dan bacaleg mana yang layak menerima pilihan hak suaranya pada pileg mendatang.

Tentu saja rakyat tidak akan memberikan hak suaranya kepada parpol yang malas memfilter bacaleg yang diusungnya.

Tidak seharusnya parpol menerima bacaleg yang mendaftar hanya karena mempertimbangkan faktor popularitas. Tidak seharusnya juga parpol malas melakukan perbaikan administrasi data DCS sebelum disodorkan ke KPU. Kemalasan elit parpol telah membuat DCS amburadul. Meskipun DCS itu masih memungkinkan diperbaiki, namun setidak-tidaknya rakyat sudah mengetahui informasi adanya sejumlah parpol yang melakukan keteledoran pendataan DCS. Parpol semestinya lebih ketat menyeleksi adanya bacaleg petualang. Karena bacaleg petualang itu hanya mencari keberuntungan lewat parpol dan profesi legislatif. Dampak logisnya dari adanya bacaleg petualang tersebut tentu sangat buruk kepada parpol pengusung. Parpol yang hanya jadi jembatan bakal calon legislatif petualang itu pada akhirnya akan ditinggalkan massa konstetuennya.

Pencari keuntungan di parpol mencerminkan motivasi perjuangan bacaleg bersangkutan sudah terbaca. Siapa pun tahu, mereka bila mengkampanyakan perjuangan untuk kepentingan rakyat, kiranya itu hanyalah bungkus luarnya saja. Mereka maju sebagai caleg didorong oleh rasa ingin memperoleh keuntungan pribadi dan kelompoknya yang dibungkus dengan kampanye kepentingan rakyat. Tentu politisi yang seperti telah melakukan pembodohan politis terhadap rakyat Indonesia, terutama di daerah pemilihan bacaleg bersangkutan.

Bacaleg petualang dan parpol yang telah melakukan kesalahan pendataan DCS memang sepatutnya ditindak tegas. KPU tak perlu lagi mentolerir kecerobohan parpol dan bacaleg yang maju melalui lebih dari satu partai, agar tidak terulang lagi pada pemilu di tahun-tahun berikutnya. =

E

ra reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya ketika presiden ke-dua, yakni Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan bapak BJ Habibie selaku wakilnya pada saat itu. Lengsernya presiden Soeharto tentunya tak lepas dari kasus-kasus yang menjeratnya pada saat itu. Kasus yang terkenal ketika rezim Seoharto adalah mencuatnya kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal inilah yamg mengakibatkan rezim Soeharto lengser.

Korupsi, sebagai penyebab utama merosotnya perekonomian indoesia dan semakin besarnya ketidak puasan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto pada saat itu, menyebabkan terjadinya deminstrasi besarbesaran yang dilakukan oleh pelbagai kalangan mahasiswa indonesia.

Hal tersebut bukan tidak mungkin akan terulang kembali di negeri ini. Janji presiden SBY untuk menuntaskan kasus korupsi di indonesia, sampai saat ini belum ada titik cerah, akan tetapi justru malah sebaliknya.

Selama SBY memimpin Indonesia kurang lebih 7 tahun berturut-turut, janji untuk memberantas korupsi pupus di tengah jalan. Kasus korupsi yang semakin subur dan seakan tak pernah ada habisnya, merupakan bukti nyata bobroknya rezim kepemimpinan presiden SBY. Kasus korupsi yang telah menggerogoti urat-nadi pemerintahan Indonesia, menyebabkan terjadinya degradasi moral pejabat ataupun

P

A

Pemakzulan SBY Di luar aturan yang tercantum di konstitusi, UUD 1945 dimungkinkannya kekuatan masa (people pow-

er) dalam rangka menggulingkan pemeintahan yang sah karena dianggap otoriter, dan terdapat ketidakpuasan terhadap pemerintahan atau keretakan tokoh plitik yang memiliki pengaruh kuat. Seperti halnya saat lengernya presiden Soeharto (1998) merupakan hasil dari tekanan massa dan MPR yang dipimpin Harmoko “memberi” Supportaksi agar Soeharto mundur. Kekuatan masa sangat besar pengaruhnya bagi pemakzulan presiden. Mantan Presiden Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dapat dijatuhkan dari Kursi pemerintahan karena adanya dukungan dari MPR (Majlis Pemusyawaratan Rakyat) dan MPRS (Majlis Permusyawaratan Rakyat Sementara) selaku lembaga tertingi negara yang memiliki kewenangan melantik ataupun menjatuhkan presiden. Otoritar MPR yang besar ini kerap-kali mengundang banyak kontroversi negatif berupa politisasi pertanggung jawaban seorang presiden sebagai mana yang tela dialami oleh mantan Presiden BJ Habibie.

Namun, seiring dengan ambisi untuk menyempurnakan kehidupan dmokrasi di Indonesia, kewenangan MPR untuk melantik ataupun menurunkan presiden sudah tidak berlaku lagi. Hal iu dilatarbelakangi oleh semangat untuk menciptakan kesinambungan kewenangan antar berbagai cabang kekuasaan.Melalui empat tahap amandemen UUD 1945, MPR mengalami pengurangan hak secara signifikan. Hingga perubahan besarpun terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Memang, saat ini parlemen masih memiliki hak untuk mengajukan usul pemberhentian presiden dan memproses pemakzulan terhadap presiden. Meskipun demikian, hal itu tidak serta-merta dapat dilakukan tanpa melalui proses penilaian hukum yang saksama dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan Pasal 7B Ayat 1 UUD 1945.

Pasal 7B Ayat 1 UUD 1945 menyatakan, “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.”

Hal itu berarti sepanjang presiden/wakil presiden yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945 dan sumpah jabatan, tindakan pemakzulan tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan. Karena itu, MPR tidak dapat menjalankan hak konstitusional untuk memproses pemakzulan hanya kerena seorang presiden membuat kebijakan yang dianggap tidak populer atau sekadar didasarkan pada rasa ketidakpuasan dari sejumlah pihak.

Karena itu, segala upaya melakukan pemakzulan terhadap pemerintahan SBY-Boediono besar kemungkinan tidak akan mendapatkan dukungan struktural dari lembaga politik yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut.

Apalagi jika tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran UUD 1945 maupun sumpah jabatan.

Akan tetapi, pada saat ini Presiden SBY mengalami “degradasi” moral yang cukup buruk. Disamping tidak bisa memenuhi janjinya untuk memberantas korupsi, SBY juga bisa dikatakan “tamak” kekuasaan.

Hal tersebut terbukti dengan adanya fir’aunisasi (memotong atau menjatuhkan kader yang berpotensial baik) di kalangan struktur pemerintahan maupun partai. Hal ini yang menyebabkan ketidak mungkinan presiden SBY untuk dimakzulkan oleh rakyat dengan cara massa. Wallahu a’lam bi al-shawab. =

UN dan Siswa yang Berkembang Biak dalam Asbak

Penutupan Lokalisasi

enutupan lokalisasi di Jawa Timur menjadi harga mati. Kecuali mereka yang menyukai pekerja seks komersial pasti mengharapkan pemulangan PSK dan penutupan lokalisasi di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, perlu dilaksanakan secepatnya. Agar perbuatan dosa seks itu tak berlanjut. Juga bahaya yang ditimbulkan kegiatan lokalisasi itu supaya tertanggulangi.

Hanya saja pelaksanaan pemulangan wanita penghibur itu, tahun ini di Jawa Timur, ternyata membutuhkan anggaran yang sangat mencengangkan, sebab mencapai 6,5 miliar. Naik 100 persen lebih dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 3 miliar.

Memang, anggaran pemulangan PSK tampaknya mengesampingkan aspek efisiensi ekonomis. Apalagi anggarannya tiga kali lipat lebih besar daripada anggaran pengentasan kemiskinan yang hanya Rp 2,6 miliar. Secara anggaran seakan-akan pengentasan kemiskinan tak separah maraknya kasus pelacuran.

Padahal wanita penghibur yang mengadu nasib di Jawa Timur termotivasi oleh desakan kemiskinan dan kebutuhan hidup biologis. Fakta ini terlihat dari program pemulangan PSK pada tahun 2012 yang menghabiskan anggaran 3 miliar. Pemulangan wanita penghibur selama ini ternyata tak efektif juga, karena para PSK itu masih kembali lagi menjajakan kenikmatan tubuh di lokalisasi itu.

Kiranya program pemulangan PSK tahun 2013 dengan anggaran 6,5 miliar itu pun tak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya akan mengulang kegagalan yang sama dan menghabiskan anggaran saja.

Pelacuran dan lokalisasi di Jawa Timur, terutama lokalisasi Dolly, Jarak, Tambakasri, Kelurahan Morokrembangan, dan lainnya diprediksi akan tetap tumbuh subur. Kecuali bila pemprov memang benar-benar berniat menutup sejumlah lokalisasi tersebut untuk selamanya di Jawa Timur.

Dana sebesar miliaran rupiah untuk penutupan lokalisasi memang menjadi kebutuhan. Akan tetapi, membebaskan Jawa Timur dari lokalisasi dengan anggaran yang besar bulankalah yang utama. Sebab pembebasan Jatim dari lokalisasi sesungguhnya bergantung kepada kemauan dan keseriusan, bukan pada anggaran.

Mau saja bila tidak serius, maka akan sia-sia, betapa pun besarnya anggaran untuk penutupan lokalisasi itu.

Apalagi pengalaman selama ini, pemulangan PSK tak cukup efektif mengurangi jumlah PSK di Jatim. Padahal dananya yang dihabiskan sudah tiga miliar rupiah. Di lokalisasi yang terletak di wilayah Kelurahan Morokrembangan saja, berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, dihuni oleh 354 Pekerja Seks Komersial (PSK) dan 96 mucikari. Mereka beroperasi di 96 wisma yang ada di RW 6 dan 9.

Oleh karena itu, besarnya anggaran 6,5 miliar untuk penutupan lokalisasi kiranya tidak memerhatikan aspek efisiensi anggaran sehingga anggaran tersebut berpotensi menimbulkan kerugian pada uang negara. Bila ini yang terjadi, tak ada salahnya bila anggaran 6,5 itu ditinjau ulang, bahkan barangkali perlu perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.=

negeri ini. Yang lebih Ironis lagi, sekarang ini banyak isu muncul di media masa yang menyebut nama presiden SBY terlibat dalam kasus korupsi pula. Ada pepatah mengatakan, “Berani bermain api harus berani terbakar. Begitu pula SBY, seandainya, ia benar-benar melakukan perbuatab haram itu, maka ia juga harus berani menanggung sanksi.Dengan adanya isu-isu di media masa, yang menyebutkan bahwa presidebn SBY terlibat dengan kasus-kasus korupsi,eksistensi SBYdalam menjalankan tugas ke presidenan, kian tidak mendapat kepercayaan lagi oleh rakyat.

Ironisnya, semakin hari presiden SBY selalu menggunakan pencitraan-pencitraan untuk menutupnutupi kesalah pribadi maupun kesalahan partainya. Hal inilah yang menjadikan keadaan rakyat Indonesia semakin bosan dengan gombalan-gombalan yang kerap-kali di cetuskannya. Padahal, amanat rakyat kepada presiden adalah suatu hal yang sangat penting. Apa bila rakyat sudah tidak mempercayai presiden lagi, maka kemungkinan besar, rakyat Indonesia akan menggelar suatu gerakan besar (reformasi) yang kedua kalinya di negeri ini.

Persoalan besar bangsa Indonesia pada saat ini hanya ada dua pilihan, yakni, menggulirkan revolusi anti korupsi 2013 atau membudayakan korupsi hanya untuk mengikuti hawa nafsu tanpa batas itu?, tidak ada cara lain, solusi untuk memberantas dan mengubur korupsi dinegeri ini, yaitu dengan adanya reformasi kembali. Melengserkan dan mengganti semua jajaran kabinet merupakan salah satu langkah terakhir untuk membasmi korupsi yang sudah menggurita. Selama ini, korupsi yang berjalan di Indonesia bersifat politis, atau, apa bila hanya dibiarkan begitu saja, maka akan semakin menguatkan pihak korupsi untuk mencengkeram negeri ini.

Oleh: Masduri | Pustakawan Pesantren Mahasiswa IAIN Surabaya

U

jian Nasional (UN) selalu menyisakan banyak masalah. Kecurangan sudah banyak mewarnai pelaksanaan UN. Lihat saja lembaran kisah yang dipotret wartawan lewat medianya. Bahkan yang sangat disesalkan, tahun ini waktu pelaksanaan UN di 11 provinsi tertunda. Tak dapat dibayangkan seperti apa perasaan anak-anak peserta UN. Galau, kecewa, dan takut sudah pasti!

Karena tiba-tiba saja Kemendikbud dengan alasan karena keselahan teknis, UN SMA sederajat yang mestinya dilaksanankan hari Senin (15/04) diundur pada hari Kamis ini (18/04) yang lalu. Alasan yang dibuat Kemendibud ini sungguh sangat memalukan. UN yang sering digadang-gadang menjadi evaluasi terbaik dalam melihat laju perkembangan pendidikan nasional, namun pelaksanaanya dilakukan tidak serius, sehingga soal yang mestinya sudah selesai tepat waktu, sampai UN mestinya digelar belum sampai ke sekolah masing-masing.

Apapun alasan yang dibangun oleh Mendikbud, Muhammad Nuh, sebenarnya itu hanya spekulasi untuk melindungi diri dan lembaganya.

Karena sejatinya Kemendikbud bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan UN. Tidak etis terjadi kesalahan teknis percetakan yang sampai

menggaggu jalannya pelaksanaan UN sehingga tertunda. Karena UN sudah dijadwalkan sejak lama.

Mestinya semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. UN bukan pekerjaan main-main. Sejak lama pelaksanaan UN sudah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Prokontra terus mewarnai pelaksanaan UN. Setumpuk masalah selalu hadir dalam pelaksanaan UN. Namun masih saja UN menjadi hajatan tahunan yang memunculkan banyak sinisme. Hingga UN 2013 kekacauannya semakin menjadi-jadi.

Idealisme pelaksanaan UN menjadi kacau balau. Rencana besar Kemendikbud menjadikan UN sebagai standar evaluasi yang baik dalam mengetahui kemajuan dunia pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Belum lagi kecurangan sering terjadi, sehingga idealisme itu semakin berantakan. Karena itu Kemendikbud harus lebih ketat lagi dalam mengawasi pelaksanaan UN. UN yang telah menguras banyak tenaga dan uang yang dimiliki negara harus dilaksanakan secara maksimal. Meskipun saya menyadari, UN tak memiliki makna apa-apa bagi kemajuan dunia pendidikan nasional.

Namun karena sudah terlanjur berjalan, UN tetap harus diperhatikan agar berjalan dengan baik.

Tertundanya pelaksanaan UN di dalam 11 provinsi ini merupakan kali pertama dalam sejarah pelaksanaan UN. Setidaknya ini menjadi otokritik yang tajam terhadap Kemendikbud agar tidak main-main dalam mengurusi pendidikan nasional. Pelaksanaan UN yang begitu “disakralkan” oleh Kemendikbud tidak bisa berjalan dengan baik. Ini penanda bahwa UN bukan cara yang baik dalam mengevaluasi keberhasilan pendidikan nasional.

Pelaksaan UN yang cenderung curang bahkan hingga sistematis dilakukan oleh lembaga pendidikan

secara sengaja, merupakan bentuk penistaan terhadap pelaksanaan UN. Karena itu, Kemendikbud harus memiliki keberanian melakukan trobosan baru mengganti UN dengan cara evaluasi yang lebih ramah dan menyentuh terhadap perkembangan siswa di sekolah.

UN yang berjalan selama ini berlangsung tak lebih dari ritual formal yang tidak memiliki dampak apa-apa bagi kemajuan pendidikan nasional. Uang negara terus dikuras untuk pelaksaan UN. Sementara dampaknya tidak dirasakan oleh siswa. Akibat UN selama ini siswa banyak takut, depresi, hingga stres.

Bahkan bila mereka tidak lulus UN ada yang sampai bunuh diri.

Sungguh hal ini sesuatu yang sangat paradoks dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang mulanya digadang-gadang sebagai upaya menciptakan peserta didik yang memilikin kemapanan intelektual dan moral, malah terjebak dalam kungkungan kerisauan hidup yang semakin menambah daftar panjang persoalan yang ada dalam diri siswa bersangkutan. Sehingga tindakantindakan aneh yang merugikan diri mereka sendiri dilakukan.

Oleh karena itu, sudah saatnya pendidikan nasional kembali kepada spirit awal sebagai upaya memanusiakan manusia dengan memberikan pembelajaran yang ramah, menyenangkan, dan memberikan ruang gerak yang bebas kepada siswa agar mereka bisa mengembakan kreativitasnya dengan baik.

Prinsip dasar ini sepertinya sudah kering dalam dunia pendidikan nasional. Siswa-siswa dipaksa mengikuti semua sistem yang telah ditentukan Kemendikbud dan sekolah. Mereka seperti sapi yang diciduk hidungnya mengikuti ke arah mana saja dirinya di bawah. Tanpa sadar mereka telah kehilangan jati dirinya karena dipaksa mengikuti aturan main paketan yang

sudah ditentukan. Siswa tak punya ruang gerak dalam menyampaikan gagasannya terkait sistem pembelajaran yang baik.

Problem pengekangan inilah yang dulu pernah dikritik John Dewey sehingga ia melahiran gagasan bahwa siswa harus diberikan kebebasan akademik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, merancang, dan melaksanakan kegiatan belajar. Dengan seperti ini guru dengan mudah akan mampu mendeteksi kemampuan, bakat, dan minat masing-masing siswa. Sehingga pendidikan tidak hadir sebagai penjara kreativitas siswa yang selama ini sering mengganggu pikiran dan jiwa mereka. Karena takut terhadap sekolah siswa hanya manut saja mengikuti semua aturan main yang sudah ada. Meski senyatanya dalam diri mereka memiliki keinginan lain yang tidak sama dengan sistem pendidikan yang sudah ada.

UN adalah bagian dari pengekangan sistemik, sehingga kebebasan siswa mempelajari hal yang diminatinya tidak berjalanan secara maksmial. Mereka dipaksakan belajar beragam materi UN. Walaupuan sebenarnya mereka tidak menyukainya. Dengan demikian, siswa harus merelakan dirnya kehilangan pelajaran kesukaan hingga kreativitas yang dimilikinya karena harus fokus pada UN. UN seolah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menentukan masa depannya, agar bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kepentingan jangka pendek ini telah mengubur banyak mata pelajaraan kesukaan siswa dan kreativitas yang dimilikinya. Hingga ketika lulus nanti mereka tidak memiliki skill yang baik. Maka wajar bila banyak lulusan sekolahan yang tidak bisa mandiri, hingga menjadi pengangguran yang ke sana-sini menenteng kertas ijazah untuk ditukar dengan pekerjaan. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Ahmed David (non aktif), Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

12

OLAHRAGA

KAMIS 2 MEI 2013 NO.0109 | TAHUN II

EKSPRESI

Klopp Berpesta, Nasib Mourinho Tidak Tentu

MENANGIS. Bek tengah Real Madrid, Sergio Ramos tersungkur di lapangan atas kegagalan timnya melaju ke final Liga Champions. Meski menang 2-0 atas tamunya Borussia Dortmund, namun itu tidak cukup karena El Real kalah agregat 3-4 atas Die Borussen.

Menang Tapi Menangis Misi La Decima El Real Terhenti di Semifinal MADRID - Real Madrid gagal ke final Liga Champions, meski memetik kemenangan 2-0 atas Borussia Dortmund pada leg kedua yang berlangsung di Santiago Bernabeu pada Selasa (30/4) malam waktu setempat atau Rabu (1/5) dini hari WIB. Juara La Liga Spanyol musim lalu itu kalah agregat 3-4 karena disikat 4-1 oleh Dortmund pada leg pertama pekan lalu.

Dengan demikian Borussia Dortmund yang berjuluk “Die Borussen” dan menjadi juara Bundelsiga Jerman musim lalu berhak menuju laga final yang berlangsung di Stadion Wembley pada 25 Mei mendatang. Ini adalah final pertama mereka sejak 1997 silam. Kini, mereka hanya tinggal menunggu pemenang laga antara Barcelona melawan Bayern Muenchen yang digelar Kamis (2/5) dini hari WIB. “Wembley akan menjadi momen bersejarah bagi kami. Tim manapun yang akan kami hadapi, kami tidak akan menjadi favorit. Tapi, di Wembley, setiap orang akan melihat kami tidak akan puas hanya menjadi finalis,” ujar pelatih Borussia Dortmund Juergen Klopp.

Bagi “El Real”, ini adalah kali ketiga beruntun langkah mereka terhenti di babak semifinal Liga Champions sejak diasuh Jose Mourinho. Kegagalan ini kembali menimbulkan spekulasi jika ini adalah musim terakhir sang arsitek di Madrid. Musim lalu, Madrid tersingkir di semifinal oleh klub Jerman lainnya Bayern Muenchen yang saat berita ini diturunkan sedang melawan Barcelona di Camp Nou pada semifinal leg kedua.

Pada laga dini hari kema-

rin “Los Blancos” langsung tancap gas begitu laga dimulai. Upaya tersebut tampaknya akan membuahkan hasil ketika Gonzalo Higuain mendapatkan peluang emas ketika laga baru menginjak menit keempat. Namun sayang, meskipun sudah berhadapan dengan kiper Dortmund Roman Weidenffeler, tembakan mendatar sang striker masih berhasil ditepis.

Ketika Dortmund mencoba keluar dari tekanan, mereka justru harus kehilangan Mario Goetze pada menit ke-14 akibat cedera sehingga bintang muda yang akan berseragam Bayern musim depan itu digantikan Kevin Grosskreutz.

“Goetze mengalami cedera otot. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi dengannya,” kata Klopp.

Sempat turun, Madrid berusaha kembali menaikkan tempo di sepuluh menit akhir menuju istirahat, tetapi belum ada usaha berbahaya

dari tuan rumah. Skor kacamata bertahan hingga 45 menit pertama usai.

Di babak kedua, Madrid kembali mengambil inisiatif serangan. Namun, peluang justru didapatkan tim tamu.

Untungnya, tembakan keras Robert Lewandowski masih diselamatkan tiang gawang di menit ke-50. Setelah terus menggempur pertahanan wakil Jerman, suporter tuan rumah akhirnya bersorak pada tujuh menit jelang waktu normal usai. Adalah pemain pengganti Karim Benzema yang memecahkan kebuntuan pertandingan sekaligus memberikan harapan buat Madrid.

Mendapat bola dari Kaka, Mesut Oezil mengirim umpan rendah yang disontek kaki kanan Benzema tanpa bisa dihentikan Weidenffeler.

Selang lima menit, Sergio Ramos menggandakan keunggulan. Sebuah tendangan sudut yang gagal dihalau dengan sempurna membuat Benzema dapat memberikan umpan matang untuk dikonversi menjadi gol oleh bek internasional Spanyol itu via tendangan keras kaki kiri.

Madrid hanya membutuhkan satu gol lagi pada lima menit tambahan. Akan tetapi, usaha bertubi-tubi dari tim “Los Merengues” untuk menyarangkan gol ketiga sebagai syarat lolos ke final berujung kegagalan.

“Ini menyedihkan. Inilah sepakbola, kadang Anda kalah. Di Dortmund, kami seharusnya bermain seperti malam ini. Kami sudah sangat dekat (ke final), tapi gagal memanfaatkan kesempatan di babak pertama,” ucap Ramos. (espn/aji)

GAGAL TES DOPING

Deco Dilarang Bermain Sepakbola

RIO DE JENEIRO - Mantan pemain Tim Nasional Portugal kelahiran Brasil Deco positif melakukan doping dan karena itu dilarang bermain sepakbola. Hanya saja belum diketahui, laran-

gan ini berlaku berapa lama.

Meski demikian, mantan pemain Chelsea dan Barcelona itu akan melakukan banding karena zat yang ditemukan dalam tubuhnya kemungkinan akibat vitamin yang terkontaminasi.

Pejabat sepakbola di Rio de Jeneiro mengatakan, hasil tes terhadap Deco menunjukkan dia positif menggunakan furosemida, sebuah zat yang membantu meningkatkan performa seseorang. Tes itu dilakukan sesaat setelah timnya, Fluminense memetik kemenangan 2-0 atas Boavista pada 30 Maret silam.

Tetapi pengacara sang

pemain kepada media-media Brasil, Selasa (30/4) mengatakan bahwa hasil positif itu terjadi karena dia mengkonsumsi vitamin yang terkontaminasi, yang diminum pemain itu belum lama ini.

Sementara pihak klub, Fluminense, belum mau komentar sampai sampel B milik Deco diumumkan pada Jumat mendatang.

Mantan pemain FC Porto yang dinaturalisasi Portugal ini tidak dibawa oleh timnya ke Ekuador untuk melawan Emelec pada babak 16 besar Copa Libertadores, Kamis (2/5) ini waktu setempat. (espn/aji)

• Ini merupakan kelima kalinya pelatih Real Madrid Jose Mourinho tersingkir dari babak semifinal Liga Champions dari tujuh laga empat besarnya.

• Kekalahan 0-2 Selasa merupakan kekalahan pertama Borussia Dortmund dalam laga Liga Champions musim ini (tujuh menang, empat seri).

• Real Madrid merupakan tim pertama yang tersingkir dari tiga semifinal Liga Champions secara berurutan.

• Dortmund memiliki peluang menjadi tim kedua Jerman yang memenangi lebih dari satu Piala Eropa setelah Bayern Munich yang memenangi kompetisi klub Eropa sampai empat kali.

Pemain Terbaik Sepanjang 90 menit, Hummels tampil bak batu karang di depan Weidenfeller.

Bagaimana tidak, bola yang melintas di dekatnya hampir selalu dikembalikan atau dijauhkan dari pemain Real Madrid. Hummels tampil dingin dengan menghentikan sejumlah upaya pemain Real Madrid. Hummels juga bisa membaca gerak pemain dan bola sebelum akhirnya memotong gerak si kulit bundar. Di situs UEFA, Hummels mendapat poin delapan dari nilai sempurna sepuluh. Bisa jadi dia tak mendapat poin maksimal karena gawang timnya kecolongan dua gol di menit-menit akhir laga.

Menit Bermain

MADRID - Nasib pelatih Real Madrid Jose Mourinho di Santiago Bernabeu tidak menentu, menyusul kegagalannya membawa Madrid menjuarai Liga Champions musim ini. Madrid lagi-lagi tersingkir di semifinal setelah kalah agregat 3-4 dari Borussia Dortmund. Masa depan Mourinho baru akan ditentukannya pada akhir musim ini.

Sementara itu pelatih Dortmund Juergen Klopp mengijinkan anak-anak asuhnya berpesta setelah berhasil lolos ke final.

Pada laga semifinal leg kedua di Santiago Bernabeu, “Los Galacticos” menang dua gol tanpa balas. Tetapi hasil ini tidak cukup membawa mereka lolos ke final yang berlangsung di Stadion Wembley 25 Mei nanti. Musim lalu, Real Madrid juga tersingkir di semifinal setelah kalah adu tendangan penalti dari tim Jerman lainnya Bayern Muenchen. Pada laga final di Allianz Arena, Muenchen kalah dari Chelsea juga melalui adu tendangan penalti.

Menyusul kegagalan tersebut, Mourinho kemungkinan besar akan kembali ke Inggris untuk melatih bekas klub yang pernah ditanganinya, Chelsea. Mourinho akan menggantikan Rafael Benitez yang kontraknya akan berakhir pada musim panas nanti.

“Saya tahu di Inggris, saya dicintai. Saya dicintai pendukung, saya disenangi media.

Mereka memperlakukan saya dengan sangat adil. Mereka mengeritik saya, tetapi memuji saya saat saya berhasil. Saya tahu, saya disenangi sejumlah klub, lebih khusus lagi satu klub. Sedangkan di Spanyol, agak sedikit berbeda karena sejumlah orang membenci saya,” kata Mourinho yang semasa di Inggris menyebut diri sebagai “The Special One” setelah laga semifinal leg kedua melawan Borussia Dortmund di Santiago Bernabeu, Selasa (30/4) atau Rabu (1/5) dini hari WIB. Dia melanjutkan, “Saya belum mengambil keputusan karena saya masih punya kontrak, tetapi lebih dari sebuah kontrak, saya menghor-

mati klub ini dan presiden klub. Saya ingin berjuang bersama klub ini sampai akhir musim. Saya ingin memenangi final Copa del Rey, saya juga bertekad berakhir di posisi kedua klasemen La Liga dan pada akhir musim saya akan berbicara dengan Florentino Perez, presiden saya, teman saya, dan memutuskan yang terbaik untuk saya.”

“Sangat sulit mengambil keputusan saat ini karena saya suka klub ini, saya suka presiden dan sudah membentuk sebuah tim yang fantastik dan siap melakukan hal-hal besar. Saya harus jujur dan adil. Pada akhir musim saya akan bicara,” tutupnya.

Pesta Sementara itu, pelatih Bourussia Dortmund Juergen Klopp membolehkan para pemainnya berpesta setelah sukses mencapai final Liga Champions, setelah menyingkirkan Real Madrid dengan unggul agregat 4-3. Pada leg kedua di Santiago Bernabeu pada Rabu (1/5) dini hari WIB, Madrid menang dengan dua gol tanpa balas. Tetapi hasil ini tidak cukup mengantar mereka ke final karena mereka butuh satu gol lagi untuk bermain di partai puncak.

Dua gol Madrid masingmasing dari Karim Benzema dan Sergio Ramos pada beberapa menit terakhir pertandingan cukup mengkhawatirkan Dortmund.

Beruntung, hingga pluit panjang dibunyikan, Madrid gagal menghasilkan satu gol lagi untuk menghentikan langkah Dortmund. Atas keberhasilan tersebut, Klopp membolehkan anak-anak asuhnya berpesta.

“Saya tidak akan menghentikan anggota tim untuk merayakan keberhasilan ini.

Saya sendiri akan tetap tinggal di hotel dan saya cukup minum bir di sana. Para pemain perlu ada waktu untuk bersenang-senang setelah pertandingan seperti ini. Saya tidak melarang mereka melakukan itu,” tutup Klopp. (Sky Sports/aji)

90

Gol

0

Assist

0

Jumlah Tendangan

0

Jumlah Pelanggaran

2

Jumlah Dilanggar

19

BMW OPEN

Mantan Juara Tersingkir Lebih Awal MUNICH - Petenis Republik Ceko Radek Stepanek melaju ke putaran kedua turnamen tenis BMW Open, setelah mengalahkan unggulan ketujuh asal Rusia Mikhail Youzhny dengan permainan tiga set pada Selasa (30/4) waktu setempat. Youzhny adalah mantan juara turnamen ini pada 2010 yang tersingkir lebih cepat, setelah juara dua kali Nikolay Devydenko kalah pada Senin (29/4) lalu.

Sedangkan unggulan kelima Alexandr Monfils dari Ukraina mengalahkan rekan senegaranya Sergiy Stakhovsky dengan mudah dalam pertarungan dua set, 6-4, 6-2. Se-

mentera petenis Jerman yang merupakan unggulan keenam pada turnamen ini dan “runner up” 2011, Florian Mayer, harus bekerja keras untuk mengakhiri perlawanan pe-

tenis Polandia, Lukasz Kubot.

Mayer harus bermain tiga set dengan skor 7-6 (2), 4-6, dan 7-5 untuk menghentikan langkah Kubot.

Petenis Prancis Gael Mon-

fils menyingkirkan petenis Austria Juergen Melzer dalam dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3, sedangkan petenis Kazakhstan Evgeny Korolev menjungkalkan petenis Siprus Marcos Baghdatis juga dalam dua set langsung 7-5,7-6 (3).

Petenis Latvia Ernests Gulbis mengalahkan petenis Finlandia Jarkko Nieminen dengan dua set langsung 6-4, 6-2.

Sementara petenis Serbia Viktor Troicki mengalahkan petenis Jerman Matthias Bachinger 6-3, 6-2 dan Gerga Zemlja dari Slovenia mengalahkan petenis Australia John Millman juga dengan dua set langsung, 6-2, 6-2. (aji)

BANGKALAN

13

KAMIS 2 MEI 2013 NO.0109 | TAHUN II

Izin Restoran Maduratna Bermasalah BANGKALAN - Setelah tim teknis Pemkab Bangkalan melakukan survei ke lokasi rumah makan dan butik Maduratna yang sempat ditutup paksa waktu lalu, ditemukan masalah yang tak sesuai izin bangunan. Akibatnya, berkas untuk mendapatkan izin yang diajukan harus direvisi kembali.

BARANG BUKTI. Kasus carok masih terjadi, sebagaimana yang terjadi di kampung Raas Dusun Raas Desa Kemuning Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Madura. Polisi mengamankan pelaku carok yang telah membunuh lawannya, yakni Marzuki alias Suki bin Manaf (31). Suki membunuh korbannya Mat Ikhsan atas motif balas dendam karena korban telah membunuh ayah Suki, juga dalam kejadian carok.

PENGADILAN

Pelaku Bisa Dipenjara 10 Tahun BANGKALAN – Sidang kasus carok Kajjan Blega kembali digelar pada Rabu (1/5). Setelah Mahfud, salah satu terdakwa dijatuhi vonis ringan pada sidang sebelumnya, kini giliran kakak Mahfud, Sukri bin Nariken juga menjalani persidangan.

Dalam sidang terungkap data dan fakta, Sukri bin Nariken telah membacok korbannya berkali-kali dengan sebilah bujur hingga korban tewas.

Berdasarkan sejumlah fakta persidangan, diketahui saat perkelahian tersebut, terdakwa Fauzi mahfud berhadapan dengan Ridwan, Klebun Kajjan. Atas perkelahian itu, Ridwan mengalami luka berat hingga harus dirawat di salah satu rumah sakit di Surabaya selama 2 bulan. Sedangkan Fauzi Mahfud mengalami luka berat di beberapa bagian tubuhnya. Pada saat yang bersamaan, berjarak sekitar 10 meter dari lokasi perkelahian, Sukri juga sedang beradu senjata tajam dengan Syafii, kakak Ridwan. Akhir dari pertarungan keduanya, Syafii tewas seketika dengan bersimbah darah dan luka di beberapa bagian tubuhnya.

Atas kasus ini, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan

ditemukan 1.248,25 m2.

Dalam berkas pengajuan itu, setelah tim memeriksanya hanya luas bangunan induk, sedangkan bangunan yang terletak di samping kanan dan kiri tidak dimasukkan dalam berkas. Hal itu menyebabkan berkas yang diajukan harus direvisi ulang.

Imron menambahkan, Maduratna kembali bisa dibuka atau beroperasi kembali setelah semua perizinan rampung dan pihaknya masih menunggu rekomendasi dari masingmasing tim teknis. ”Paling lambat rekomendasi itu hari Jum’at, kami sudah harus terima, sehingga diketahui apa saja yang perlu dilakukan revesi kembali oleh pemilik Maduratna,” imbuh Imron.

Sementara itu, Pengawas harian rumah makan dan butik Maduratna, Junaidi mengatakan intinya pihaknya akan

berusaha untuk memenuhi semua izin yang diperlukan, agar segera bisa kembali beroperasi. Hal itu dimaksudkan agar 30 orang karyawannya bisa bekerja kembali.

Setelah dilakukan penutupan beberapa hari yang lalu, karena tidak mengurus izin sebelum beroperasi. Pihak restoran langsung mengajukan berkas-berkas untuk mendapatkan izin. Apabila masih ada yang perlu direvisi atau ada yang kurang pihaknya mengaku akan segera akan

melengkapinya.

Perlu diketahui, penutupan rumah makan dan butik Maduratna dilakukan, Jumat (19/4) lalu, lantaran melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2003 dan Perda Nomor 10 Tahun 2010 terkait TDP, SIUP, izin gangguan (HO) dan Reklame. Oleh karena itu, pemkab Bangkalan melarang seluruh kegiatan yang ada di restoran dan galeri batik Maduratna, sebelum melengkapi seluruh administrasi. (ori/rah)

PASAR

Pedagang Keluhkan Pumara

Negeri Bangkalan, memvonis Fauzi Mahfud hanya dengan penjara 8 bulan. Vonis tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta Fauzi Mahfud untuk dihukum selama 4 tahun.

Sementara itu, atas perbuatannya Jaksa Penuntut Umum, Agus Hariyono mendakwa Sukri dengan pasal 338 KUHP, yakni turut serta merampas nyawa orang lain. Atas dakwaan tersebut, Jaksa menuntutnya dengan

hukuman penjara selama 10 tahun.

Dalam sidang yang berlangsung singkat kemarin (1/5), sukri menyamaikan pembelaan atau pledoinya secara tertulis. Adapun tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa, baru akan dibacakan 15 Mei mendatang, karenanya sidang kasus pembunuhan ini masih akan menunggu waktu cukup lama, untuk penentuan vonis hakim kepada terdakwa kasus ini (dn/rah)

PEDAGANG KAKI LIMA

Disperindag Tata Ulang Lokasi PKL BANGKALAN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangkalan, Jawa Timur, berencana melakukan penataan ulang lokasi pedagang kaki lima (PKL) di stadion kota itu, menyusul adanya protes dari para pedagang.

Kepala Disperindag Bangkalan Nawawi, Rabu mengatakan, pihaknya akan melakukan pengundian ulang lokasi PKL yang akan menempati kios di lokasi pusat makanan rakyat (Pumara) Bangkalan tersebut.

“Rencana ini sebagai salah satu tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan para pedagang kepada kami.

Nanti posesnya akan dikembalikan kepada mereka,” ucap Nawawi.

Pada Rabu pagi, puluhan pedangang kaki lima yang selama ini berjualan di lokasi

Tim tersebut terdiri dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T), Satuan polisi PP, Dishubkominfo, Disperindag, BLH, PU Cipta Karya, Disporabudpar, dan Dinas Pendapatan. ”Untuk mendapatkan izin, pemilik Maduratna harus kembali melakukan revisi terhadap berkas yang diajukan ke kami. Sebab, setelah dilakukan survei bekas tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan,” kakta Kasi Perijinan Bidang Sosial dan Ekonomi, Kantor Perijinan Pelayan Terpadu (KP2T) Bangkalan, Zaiful Imron Mustofa, kemarin (1/5).

Imron menjelaskan yang harus direvisi salah satunya adalah luas bangunan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berkas yang diajukan seluas 972 m2, kenyataanya di lokasi setelah dilakukan pengukuran ulang

pusat makanan rakyat (Pumara) di dalam kota Bangkalan, memrotes proses relokasi yang dilakukan pemkab setempat.

Selain tempatnya dinilai kurang representatif, para PKL ini juga mengeluhkan kondisi lapak dagangan yang baru karena terlalu sempit.

“Stannya terlalu sempit Mas, tidak cukup untuk ditempati gerobak yang ukurannya 3 meter, sedangkan lapaknya ukuran 2 meter kali 1,5 meter,” kata salah seorang pedagang makanan, Imron.

Selain itu, sambung dia, yang mengecewakan sebagian pedagang, karena ada sebanyak enam lapak yang posisinya sangat strategis tapi tidak ada pemiliknya.

“Saya sudah menanyakan ke teman-teman yang lain, lapak yang di depan tidak ada

pemiliknya. Bisa jadi stand itu sengaja dijual,” ucap pedagang lain, Salma.

Hal lain yang juga dipersoalkan pedagang, karena proses pengundian lapak dagangan sebelumnya oleh Disperindag Bangkalan tidak sesuai dengan aspirasi pedagang. Padahal, kata Salma, proses pengundian harus disesuaikan dengan jenis atau menu makanan agar tidak terjadi penumpukan.

“Masak 3 pedagang sate berkumpul jadi satu lokasi, seharusnya berpencar,” terang ibu dua orang anak ini.

Keluhan lainnya, saat ini kondisi bangunan pusat makanan rakyat yang berada di depan stadion Bangkalan itu sebagian sudah ada rusak ringan, meski belum dipakai, seperti tembok lapak ada yang retak, lantai atau kramiknya retak. (ant/rah)

BANGKALAN Pemanfaatan Pumara (pusat makanan rakyat) baru di kompleks Stadion Gelora Bangkalan dikeluhkan oleh pegadang yang akan direlokasi ke tempat tersebut, karena para pedagang merasa dirugikan dengan sistem pembagian stan melalui undian. Sistem undian untuk menempati stand itu, dinilai berpotensi menimbulkan konflik antar pedagang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari para pedagang, mereka mengaku bukannya tidak mau direlokasi ke bangunan yang menghabiskan dana 1 miliar tersebut. Hanya, saja sistem undian untuk menempati 43 standa yang ada sangat merugikan bagi para pedagang.

Sehingga, menurut mereka perlu diundi kembali agar para pedagang tidak terlibat konflik dan bisa menikmati tempat yang baru itu.

“Kami bukannya tidak mau dipindah ke tempat yang baru ini. Akan tetapi, pengundian untuk menempati stan yang tersedia sangat merugikan pedagang. Karena pedagang yang menjual makanan yang sama itu menjadi satu deretan tidak ada pemisah,” ujar Salma (40), salah satu pedagang nasi bebek yang juga merasa keberatan atas undian pembagian stan.

Seharusnya, menurut Salma, pedagang yang dagangannya sama tidak ditempatkan pada satu deretan.

Sekalipun ditempatkan pada satu deretan minimal ada pemisah yaitu pedagang lain yang menjual makanan yang berbeda. Jika tidak ada pemisah akan terjadi persaingan yang tidak sehat antar pedagang yang berpotensi menimbulkan konflik.

Selain masalah pengundian salah satu pedagang yang

enggan disebutkan namannya menambahkan, bahwa ada indikasi ketidakadilan dalam pengundian. Karena terdapat 6 stand yang sangat strategis di antara 43 stan yang ada itu tidak termasuk dalam undian. Bahkan disinyalir 6 stan tersebut diperuntukkan bagi orang khusus selain pedangan yang tergabung dalam paguyuban yang berjumlah 37 pedagang.

“6 stan itu sangat strategis dan lebar, namun tidak dimasukkan dalam undian.

Menurut informasi keenam stan itu dikhususkan bagi orang-orang di luar paguyuban, ini kan tidak adil. Kami minta para pedagang yang jumlah 37 itu harus diprioritaskan dan harus ada pengundian ulang,” ujar pria bertubuh gemuk ini.

Sementara itu, Kepala

Disperindag Nawawi mengatakan masalah pengundian yang dinilai merugikan para pedagang, pihaknya menyerahkan kembali pada para pedagang untuk dilakukan pengundian ulang sesuai dengan keinginan mereka.

“Permasalahan itu kami serahkan kembali pada para pedagang untuk mengonsep dan dilakukan pengundian ulang. Pada awalnya saya memberikan solusi agar dilakukan penukaran stan, namun para pedagang menginginkan pengundian kembali,” tandasnya.

Nawawi menjelaskan, pihaknya tidak akan menghalangi niatan para pedagang untuk mengundi kembali agar pembagiannya tidak menumpuk bagi pedagang yang memiliki dagangan yang sama. Apapun hasilnya, pihaknya berharap agar sama-

sama bisa menerima.

Stan yang ada saat ini masih kurang, sebab para pedagang yang tidak termasuk dalam paguyuban akan diakomodir juga.

“Jumlah pedagang ada 37, sedangkan stan yang tersedia 43 stan, namun itu masih kurang 30 stan lagi untuk mengakomodir para pedagang yang tidak termasuk dalam paguyuban,” tandasnya.

Disinggung mengenai kapan palaksanaan relokasi, ia menjawab pihaknya belum bisa memastikan. Karena pemindahan pedagang ke pumara yang baru juga erat kaitannya dengan penataan kota sehingga ada proses izin terdahulu. Kemudian adanya permintaan dari para pedagang untuk direlokasi setelah lebaran idul fitri mendatang. (dn/rah)

Lintas Jawa Timur CINDERAMATA

Pemkot Laporkan Barang Pemberian ke KPK

SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas ratusan jenis barang pemberian dari berbagai instansi atau lembaga kepada Wali Kota Tri Rismaharini.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Rabu, mengatakan pemberian berbagai barang diterimanya saat melakukan kunjungan dinas ke daerah lain, atau para tamu dari dalam dan luar negeri yang berkunjung ke Balai Kota.

“Ada yang saya taruh di sini (kantor), di rumah sakit Dr. soewandi dan gedung belakang untuk hiasan,” kata Risma.

Ia mengatakan ada sekitar 100 jenis barang, berupa cinderamata maupun suvenir yang telah diterima dan saat ini disimpan di Kantor Pemkot Surabaya.

Risma mengatakan seluruh pemberian tersebut telah didata.

Selama dua bulan sekali, Bagian Umum Pemkot Surabaya mengirim

data barang yang diterima dari hasil pemberian melalui surat elektronik atau email ke KPK. “Setelah difoto, dicatat, dan ditaksir nilai atau harganya kira-kira berapa, kemudian dikirim ke KPK,” ujarnya.

Beragam cinderamata atau suvenir tersebut diterima Risma sejak menjabat Wali Kota Surabaya, sekitar tiga tahun lalu.

Hal tersebut dilaporkan ke KPK, selain dirinya tidak begitu

tertarik dengan pemberian itu, juga karena tidak menginginkan nantinya ada masalah.

Apalagi KPK pernah memberikan penjelasan kepada dirinya soal gratifikasi. “Saya tidak mau dari pada punya beban, lebih baik gak mikir itu,” ujarnya.

Beberapa barang cinderamata yang diterima wali kota di antaranya, jam, tongkat, bolpoin ber-merk, kotak perhiasan serta kain. “Ada banyak, kain songket. Sedangkan

yang paling besar ya mesin jahit,” ujarnya.

Dari sejumlah barang yang menjadi koleksi tersebut, Risma mengaku menyukai jam meja. “Ini yang paling saya sukai, bentuknya artistik,” katanya.

Wali kota belum mempunyai rencana pasti akan dikemanakan sejumlah barang pemberian tersebut. Ia akan bertanya dulu ke KPK, jika akan menghibahkan barang tersebut ke pihak lain. (ant/rah)

14

BANGKALAN

KAMIS 2 MEI 2013 NO.0109 | TAHUN II

BIAYA PENDIDIKAN

Sudah Lima Bulan Dana BOS Kemenag Tak Cair

doni heriyanto/koran madura

AKSI: Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kampus UTM (AKP-UTM) saat menggelar aksi demonstrasi di Gerbang Kampus Universitas Trunojoyo Madura, Rabu (1/5) pagi kemarin.

Mahasiswa Paksa PT Marina Keluar dari Kampus BANGKALAN - Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Kampus UTM (AKPUTM) menggelar aksi demonstrasi di Gerbang Kampus Universitar Trunojoyo Madura, Rabu (1/5) pagi, kemarin. Mereka menuntut agar PT Marina (perusahaan pengamanan kampus) keluar dari perguruan negeri satu-satunya di Madura ini, karena oknum perusahaan tersebut disinyalir terlibat dalam sejumlah aksi pencurian aset kampus.

Akibat dari aksi yang digalang oleh para aktivis UTM, sejumlah kendaraan roda dua dan empat baik yang akan masuk maupun keluar kampus terhenti sekitar 30 menit, hingga berakibat pada kemacetan sekitar jalan depan kampus Unijoyo.

Kordinator lapangan aksi

Hairus Zaman, dalam orasinya menuntut perusahaan pengamanan kampus yang selama ini dikelola oleh PT Marina, untuk keluar dari UTM karena disinyalir terlibat dalam sejumlah aksi pencurian aset kampus. Bahkan, kuat dugaan oknum pencuri yang terlibat telah bekerja sama

dengan pihak keamanan. Sejatinya, adanya jasa pengaman seharusnya bisa menjaga segala keamanan dalam betuk apa pun. Namun, pada kenyatannya justru menjadi pemicu terjadinya pencurian.

“Sejak PT Marina masuk di UTM, sekitar 2 tahun ini, masalah kehilangan tidak pernah terungkap, bahkan disinyalir anggota keamanan telah bekerjasama dengan para oknum pencuri,” ujarnya melalui pengeras suara di hadapan para civitas akademik UTM yang tertahan di sekitar gerbang kampus.

Mahasiswa asal Sampang ini menegaskan bahwa selama kurun waktu itu, di UTM telah terjadi sejumlah kehilangan seperti Blower AC,

Traktor, LCD, dan CPU serta Uang di kantor, tidak ada satu pun pelaku yang terungkap.

Menurutnya, baru kali ini saja diketahui masalah pencurian Skaffolding proyek masjid kampus yang ternyata diduga melibatkan salah satu staff rektorat UTM. “Karenanya kami minta rektor bersikap tegas kepada perusahaan jasa keamanan dan oknum yang terlibat itu,” teriaknya.

Menanggapi hal tersebut, Rektor UTM Prof. Arifin, yang menemui secara langsung para demonstran membenarkan bahwa sering terjadi kehilangan selama ini di sekitar kampus. Ia mengatakan bahwa segala bentuk kehilangan merupakan tanggung jawab

bersama.

“Memang benar, bahwa selama ini sering terjadi kehilangan di sekitar Kampus dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Arifin.

Mengenai tindak lanjut sering terjadinya kehilangan, Arifin berjanji akan mengevaluasi keberadaan perusahaan jasa pengamanan itu. Menurutnya, jika memang ada klausul dalam kontrak yang dilanggar oleh jasa keamanan, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi yang sesuai. Terkait nama-nama yang diduga terlibat pencurian, Arifin akan menyerahkan proses tersebut kepada pihak kepolisian dan meminta segenap civitas akademika UTM untuk menunggu selesainya proses hukum.(dn/rah)

BANGKALAN - Para tenaga pengajar yang tergabung dalam PGRI khusus Kementrian Agama (Kemenag) Bangkalan resah karena Biaya Operasi Sekolah (BOS) tak kunjung cair selama lima bulan. Padahal sebelumnya dana tersebut biasa cair per triwulan.

Hingga kini belum ada kepastian yang mengenai keterlambatan pencairan dana tersebut. Padahal secara keseluruhan pembiayaan oprasional di lembaga MI dan MTS bersumber dari dana BOS. Akibatnya gaji para guru non PNS yang dibiayai oleh dana tersebut belum terbayarkan. ”Yang jelas kita sudah sangat bersabar. Jika melihat dana dari Kemendikbud dana bisa cair tiap satu bulan. Ini malah lima bulan operasional belum terbayarkan,” ujar ketua PGRI khusus Kemenag Bangkalan, Markus, dalam konfrensi Pers di aula MAN Bangkalan, Rabu (1/5).

BOS Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan dana operasional satu-satunya guna mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Namun, kenyataanya proses penyalurannya sangat memprihatinkan. Potensial menimbulkan kesenjangan sosial karena dana BOS di lingkungan Dinas Pendidikan bisa cair tiap bulan. ”Ini memprihatinkan karena setiap bulannya, operasional sekolah menggunakan BOS. Kenyataanya, hingga triwulan ketiga ini belum cair.

Ujian nasional, bisa serentak, kenapa BOS tidak bisa cair bersama-sama,” ucapnya.

Atas dasar itulah, lanjut Markus, pihaknya mendesak pemerintah segera mencairkan BOS paling lambat minggu kedua di bulan Mei. Sebab, para guru madarasah di Bangkalan mendesak agar semua pihak yang terlibat dalam pencairan BOS tersebut segera mencairkan dana biaya operasi sekolah. ”Baik itu pemerintah, komisi VIII, Kemeng dan

Menku segera mencairkan dana BOS pada minggu kedua bulan ini. Dan juga meminta agar pencairan dana BOS ke depan dicairkan perbulan.

Kalau perlu pencairannya bersama-sama dengan Dinas Pendidikan,” pintanya.

Dia menambahkan, pihaknya juga menuntut pencairan BOS tidak dilakukan secara periodik (tri wulan) setelah pengisian DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) selesai. Sementara itu, Hasil rapat pleno dengan jajaran PGRI mengajak semua guru non PNS di lingkungan Kemenag untuk menyatakan sikap jika pada 15 Mei 2013, BOS tak kunjung cair. Pihaknya akan mengundang lembaga-lembaga terkait untuk menemukan solusi terbaik.

Lanjut Markus, informasinya, dana BOS tidak cair karena DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) belum ditandatangani oleh Komisi VIII DPR RI yang membidangi Kementerian Agama. Untuk itu, para guru di lingkungan Kemenag Bangkalan berharap agar proses penyaluran dana BOS jangan dikait-kaitkan dengan unsur politik. Karena yang akan dirugikan adalah anak didik sebagai generasi penerus bangsa.

Data yang terhimpun jumlah MI penerima BOS sebanyak 138 lembaga dengan 17.511 siswa. Setiap siswa akan menerima Rp 538 ribu per tahun. Sementara jumlah MTs berjumlah 126 lembaga dengan jumlah 15.595 siswa. Mereka akan menerima Rp 710 ribu setiap tahunnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kemenag Bangkalan Amin Mahfud menyatakan siap mendukung sepenuhnya langkah yang akan ditempuh para guru di lembaga-lembaga tersebut. ”Saya akan coba koordinasi dengan Bank Jatim agar menyediakan dana talangan.

Karena BOS sudah pasti cair, meskipun waktunya masih belum diketahui,” tandasnya. (ori/rah)

LINTAS JATIM NARKOBA

Polisi Amankan Sembilan Buruh dan Lakukan Tes Urine

Kualitas Pendidikan Semakin Rendah SURABAYA – Pendidikan merupakan pilar bangsa, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kokohnya pilar tersebut berdiri. Usaha dalam membangun pilar tersebut, telah nampak dari masa ke masa.

Semua elemen mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat telah bersinergi dalam usaha membangunnya.

mag/koran madura

DIDATA. Polisi melakukan pendataan sebelum melakukan tes urine terhadap sembilan buruh yang diamankan saat memperingati May Day di Gedung Negara Grahadi, kemarin.

SURABAYA – Saat memperingati May Day di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Polrestabes Surabaya mengamankan 9 Buruh. Mereka diamanakan di Polsek Genteng.

Selain diperiksa, Polisi juga melakukan tes urine.

Pasalnya Polisi menduga sembilan buruh tersebut menggunakan narkoba sebelum melakukan aksi demo. "Kami mintai keterangan sekaligus lakukan tes urin, " kata Kompol Hartoyo kepada wartawan di sela-sela pemeriksaan para buruh di Gedung Negara Grahadi, Rabu (1/5) kemarin.

Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya ini menambahkan, tes urine yang dilakukan terhadap 9 buruh tindakan antisipasi. "Siapa tahu, sebelum aksi mereka konsumsi.

Kalau tidak terbukti ya kita lepaskan," imbuhnya.

Dikatakan Mantan Kapolsek Gubeng ini, selain jalani pemeriksaan dan tes urine, pihaknya juga memberi perawatan kepada seorang buruh yang mengalami luka robek di telapak

15

KAMIS 2 MEI 2013 NO. 0109 TAHUN II

tangan akibat ricuh sesama buruh.

Sementara, para buruh dari berbagai elemen masih tetap bertahan dan melakukan orasi bergantian meski para peserta buruh mayoritas sudah lelah. Sebagian diantaranya memilih minggir untuk makan dan minum.

Menurut pengamat Kepolisian Universitas Indonesia (UI) , Andrianus Meliala , aksi pengamanan kesembilan buruh tersebut merupakan bentuk rendem ceking atau pencegahan lantaran Polisi menduga adanya perbuahan sikap dari kesembilan buruh tersebut saat melakukan demo yang terkesan anarkis, sehingga dapat menimbulkan kecurigaan pihak Kepolisian. ”ini memang ranah Kepolisian untuk pencegahan atau rendem ceking, ini karena dari sikap buruh yang terlalu agresif sehingga menimbulkan kecurigaan Polisi.”kata Andrianus saat dikonfirmasi melalui selulernya, kemarin. (mag/ kas)

Pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah dan terus melakukan usaha, begitu pula dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Pendidikan. Sebagai contoh yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang belum genap setahun Dinas Pendidikan tersebut berada di bawah kepemimpinan Kepala Dinas yang baru, namun telah banyak kebijakan yang dilahirkan dalam rangka membangun pendidikan di Kota Surabaya.

Sayangnya salah satu contoh kebijakan yang membuat geger guru-guru, dan gedung dewan tersebut, menuai protes dari berbagai kalangan, karena rotasi guru PNS bagi masa kerja lebih dari 10 tahun. Masalah lain yang tak kalah pentingnya adalah tentang penyampa-

ian kurikulum ke anak didik, seperti kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dinilai sangat lemah implementasinya karena disampaikan satu arah dari guru ke siswa.

“Semangat untuk meningkatkan pelayanan kualitas pendidikan dari tahun ke tahun terus berkurang. Ini akibat dari pelaksana kebijakan itu sendiri,’’ujar Pengamat Pendidikan Drs M. Isa Anshori, MM, Rabu (1/5).

Beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit, mulai dari kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan yang dinilai kacau, menjadi akumulasi dari adanya dugaan kebocoran jawaban ujian nasional di tingkat SMA/SMK hingga SMP di Kota Pahlawan.

Bila kejadian itu terbukti di-

lakukan secara sistematis dan terencana, maka pelaksanaan UN pada tahun ini bisa dikatakan gagal.

“Bagaimana tidak gagal, UN saja tidak dilakukan serentak di seluruh Indonesia karena terhambat masalah distribusi soal. Dimana UN yang dulu menjadi penentu kelulusan sekarang menjadi skala pemetaan. Paradigmanya ini yang harus dirubah dengan peningkatan kualitas anak didiknya terlebih dahulu,” terang dia.

Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisahpisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tidankan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, tidak hanya memperhatikan kepada kenaikan anggaran saja. Sebab percuma saja, lanjut Ketua Dewan Pendidikan Surabaya ini, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah.

“Masalah pendidikan kita luar biasa. Ditingkat sekolah itu tidak semuanya bisa menunjang. Solusinya kontrol harus dikuatkan oleh pemerintah baik itu provinsi, kabupaten/kota maupun pusat.

Tentunya didukung oleh se-

Perusahaan Larang Karyawan Salat Jumat

SBK Minta Kejati Hentikan Kasus Buruh Pelapor

KASUS LELANG

BRI Lumajang dan KPKNL Malang di Laporkan ke Polda Jatim SURABAYALantaran dianggap menggelar lelang secara fiktif, Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Lumajang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang di Polisikan oleh Tony Suratman, Bos PO Kenongo Indah.

Dengan didampingi kuasa hukumnya, Gedijanto SH, MH, CD, Toni secara tertulis melaporkan permasalahannya tersebut ke Kapolda Jatim, Rabu (1/5) kemarin. Dia tidak rela aset miliknya berupa tanah dan bangunan seharga Rp 6 milyar, dilelang BRI dan KPKNL hanya dengan seharga Rp 780 juta rupiah kepada Tony Hartono, selaku pemenang lelang. Bahkan Tony menduga dalam proses pelelangan anggunan, berupa 6 Surat Hak Milik (SHM) miliknya dilakukan secara illegal, pada 16 November 2011 lalu.

“Ada beberapa kejanggalan dalam proses pelelangan ini. Aset dilelang jauh dari harga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau berdasarkan harga pasar sesuai ketentuan pasal 32 Permen Keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang,” terang Gede di Mapolda Jatim, Kemarin.

Dijelaskan Gede, lelang tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berdasarkan surat dari BRI, dan pengumuman lelang surat kabar harian Radar Lumajang, proses lelang bakal dilaksanakan di kantor KPKNL, jalan S Supriadi 157 Malang. Namun ketika Tony hendak mengikuti jalannya proses lelang, ternyata menurut keterangan staff kantor KPKNL Malang, hari itu tidak ada kegiatan lelang

aset Tony oleh BRI dikantor tersebut. Ironisnya, pada 25 November 2011, Tony menerima surat dari pihak BRI bahwa telah dilakukan proses lelang, dan aset nya telah terjual seharga Rp 733.200.00 rupiah.

Mendapati kejanggalan surat itu, akhirnya Tony mencoba mengklarifikasi masalah tersebut kepada pihak BRI. Melalui Iwan Wicaksono, staf bagian pelayanan umum BRI, mengakui bahwa lelang dilakukan di kantor BRI jalan Alun-Alun Selatan 3 Lumajang, bukan di kantor KPKNL Malang.

“Dengan begitu, berarti telah terjadi pemalsuan keadaan tempat pelelangan yang dilakukan BRI dan KPKNL. Berdasarkan pengumuman lelang, prosesi lelang bakal digelar di kantor KPKNL Malang tapi tanpa sepengetahuan pemilik aset, lelang dilakukan di kantor BRI Lumajang. Publik pasti bisa mengira apa dimaksud semua ini?. Diduga proses lelang ditunggangi oleh mafia lelang,” jelas Gede.

Selain itu, kejanggalan lain dalam perkara itu dikatakan Gede adalah dugaan penggelapan hasil lelang yang dilakukan Prasetya Sayekti, mantan pimpinan cabang BRI Lumajang. Hal itu tertuang dari pemberitahuan hasil lelang yang ditujukan kepada Tony.

Dalam suratnya pihak BRI mengatakan bahwa 6 aset SHM milik Tony yang dijadikan anggunan tersebut, telah terjual seharga Rp 733.200.000 rupiah. Padahal , sesuai berita acara lelang, 6 SHM milik Tony tersebut telah terjual seharga Rp 780 juta rupiah. (mag/ kas/ay)

kolah masing-masing dalam membuat program untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik,” tegas dia.

Pendidikan berkualitas memang tidak murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu.

“Orang miskin tentu juga punya cita-cita, dan citacita yang paling sederhana bagi mereka adalah tidak mewariskan kemiskinannya kepada anak-anaknya.

Bagi mereka, saat ini yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa memotong mata rantai kemiskinan yang mereka alami segera agar tidak diwarisi oleh anakanak mereka. Mereka berupaya semaksimal mungkin guna pemenuhan kebutuhan perut mereka sambil mencoba untuk memberikan pendidikan kepada putera puterinya lewat sekolah, baik itu formal maupun non formal,” pungkasnya. (ara)

kas/koran madura

DEMO. Pintu Gerbang Kejaksaan Tinggi Jatim Tertutup Rapat, terlihat Aparat dari Polda Jatim dan Petugas Pengamanan Kejati Siaga mengamankan jalannya Demo dari SBK yang meminta agar Kejati menghentikan kasus Zakariya.

SURABAYA - Selain di pusat pemerintahan seperti gedung Grahadi dan Pemprov Jatim, ratusan massa buruh dari Serikat Buruk Kerakyatan (SBK) kemarin juga mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Di sana, mereka meminta Kejaksaan menghentikan penanganan perkara Mahfud Zakariya, aktivis buruh yang melaporkan PT. Hasil Fastindo ke Disnakertrans Surabaya karena melarang karyawannya melaksanakan Salat Jumat.

Andi Peci, koordinator aksi, menjelaskan, Mahfud dilapor-

kan salah satu toko milik PT. Hasil Fastindo ke Polrestabes Surabaya Mei tahun lalu dengan tuduhan menyebarkan fitnah. Mahfud adalah Sekretaris SBK. Hasil Fastindo melaporkannya setelah Mahfud, mewakili karyawan perusahaan, melaporkan pelarangan Salat Jumat oleh Hasil Fastindo ke Disnakertrans.

"Penyidik PNS Disnaker juga telah menetapkan pemilik perusahaan sebagai tersangka," kata Andi kepada Asisten Intelijen (Asintel) Aliya Putra dan Asisten Pidana Umum (As-

pidum) Pathor Rahman Kejati.

Kedua unsur pimpinan Kejati itu yang menerima perwakilan buruh.

Namun, lanjut Andi, proses penanganan perkara Mahfud jauh lebih cepat dari penanganan kasus perusahaan oleh Disnakertrans. Saat ini, kata dia, berkas perkara rekannya sesama buruh itu telah dilimpahkan Polrestabes Surabaya ke Kejaksaan Negeri Surabaya dan sudah dinyatakan sempurna alias P-21. "Kami minta dihentikan," tandasnya.

Buruh juga menyertakan

surat resmi tuntutan beserta pernyataan dukungan dari delapan organisasi kemasyarakat dan keagamaan di Jatim terhadap aksi buruh menentang pelarangan Salat Jumat karyawan oleh Hasil Fastindo. "Di situ juga ada hasil pertemuan kami dengan KomnasHAM. KomnasHAM mendukung kami," terang Andi.

Pathor Rahman, Aspidum Kejati Jatim, menerima surat tuntutan para buruh dan mengaku akan mempelajarinya.

"Nanti kami juga akan menanyakan ini kepada Kejari Surabaya," ucapnya. Soal seperti perkembangan perkara Mahfud, Pathor menyarankan para buruh menanyakan itu langsung ke Kejari Surabaya.

Kasus ini ramai diberitakan sekitar Juni tahun lalu.

Saat itu, puluhan karyawan Hasil Fastindo dipecat oleh perusahaan, setelah menentang kebijakan pelarangan Salat Jumat oleh perusahaan dan melaporkannya ke Disnakertrans Surabaya.

Pemecatan ini mengundang perhatian sejumlah ormas keagamaan di Jawa Timur, juga DPRD Surabaya.

PWNU Jawa Timur menurunkan tim Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH)nya untuk mengawal kasus ini. Begitu pula dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, juga siap mengawal kasus ini agar pelarangan Salat Jumat tersebut dicabut oleh Hasil Fastindo dan Mahfud dibebaskan dari proses hukum.

Namun, rupanya, proses hukum Mahfud terus berjalan dan berkas perkaranya sudah di-P21 Kejaksaan. (kas)

Evaluasi UN 2013

Dewan Tunggu Laporan dan Masukan SURABAYA – Sedikit berbeda dengan memanasnya situasi di beberapa titik pusat pemerintahan Eksekutif akibat aksi unjuk rasa buruh memperingati May Day atau Hari Buruh Sedunia, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, situasi memanas malah datang dari kalangan akademisi yang meminta pertanggungjawaban atas kegagalan penyelenggaran Ujian Nasional tahun ini di Jawa Timur.

Dalam hearing yang digelar di ruang rapat Komisi E DPRD Jatim Rabu (1/5), Puluhan mahasiswa dari BEM Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Unesa Surabaya ini berharap agar persoalan tersebut disikapi secara serius oleh Komisi E, komisi yang juga membidangi pendidikan di Jatim. “dibutuhkan evaluasi secara serius oleh pihak-pihak terkait agar masalah ini tidak terulang lagi di kemudian hari,” kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIS Unesa, Ahmad Hidayat.

Diungkapkan dia, masalah-masalah yang terjadi ketika pelaksanaan UN kemarin misalnya diundurnya pelaksanaan UN di 11 Provinsi di Indonesia, isu kebocoran dan jual beli kunci jawaban, hingga lelang tender serta kualitas kertas ujian yang tidak memenuhi syarat. “banyak unsur yang tidak terkoordinir dengan baik.

Sehingga berujung pada berbagai persoalan dalam teknis pelaksanaannya.

Selain itu, unsur pelaksana UN di tingkatan bawah kurang paham tupoksi sehingga berdampak pada output nilai yang ada dan akurasi pengukuran kompetensi siswa,” tegasnya.

Salah seorang anggota dewan yang menemui para mahasiswa, Kuswiyanto mengaku dalam persoalan Unas 2013 pihaknya belum memberikan sikap apapun. Bahkan, katanya hingga saat ini Komisi E belum mendiskusikan berbagai persoalan Unas yang terjadi tahun ini karena hingga saat ini belum ada laporan. “Makanya kami perlu saran dari berbagai pihak untuk penyelenggaraan UN mendatang. Khususnya demi perbaikan sistem dan kualitas pendidikan,” elak politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dia juga mengaku heran karena meski anggaran untuk pelaksanaan UN atau pendidikan sudah menjadi prioritas, namun masih saja terjadi kesalahan-kesalahan yang menjadikan pelaksanaan UN tahun 2013 merupakan UN terburuk. “Kami akan meminta audit secara menyeluruh terkait pelaksanaan Unas untuk kemudian direkomendasikan ke pusat,” urai dia. (neu)

16

LINTAS JATIM

KAMIS 2 MEI 2013 NO. 0109 TAHUN II

IMIGRAN GELAP

97 Imigran Gelap Diamankan Polairut Polda Jatim

kas/koran madura

PEMBUNUHAN BERMOTIF SMS. Terdakwa Happy didampingi pengacaranya, Yuliana SH sedang mendengarkan keterangan saksi Tasmiati, Ibu Korban di ruang sidang cakra PN Surabaya, Rabu (1/5) kemarin.

Pengacara Yuliana Ragukan Keterangan Ibu Korban SURABAYA- Sidang perkara pembunuhan atas terdakwa Happy Wiharson (29) asal Lamongan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (1/5) kemarin dengan agenda keterangan saksi dari ibu Korban.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Bambang Koestopo, Tasmiati, Ibu dari korban memceritakan motivasi dibalik kematian putranya. Diceritakan dia, sebelum terjadinya pembunuhan itu, terdakwa sering mengirimkan Short Message Servis (SMS) ke Hp suaminya dengan kata kata bernada ancaman."di SMS nya dia bilang kalau anak saya sudah tidak pantas hidup lagi, Anak saya dibunuh katanya karena sering sms kepada Nisah,"jelas Tasmiati Tak puas atas keterangan Tasmiati, kuasa hukum terdakwa Happy yakni Yuliana meminta bukti-bukti sms tersebut diajukan ke Pengadilan. Alasannya Ponsel milik ayah dari korban yang kata terdapat ancaman tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya atau hilang. "Kami meminta kepada persidangan agar ditunjukkan

sms tersebut," Pinta Yuli dengan diamini majelis hakim.

Atas permintaan itu, jaksa hanya bisa menunjukkan selembar kartu provider. Namun hal itu ditentang Yuliana. Dia bersikeras agar bukti SMS tersebut dihadirkan dalam persidangan. "Itu tidak mendukung bukti karena harus ada hp dan sms korban," sahutnya.

Di persidangan sebelumnya, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Wayan Wahyudistira, terdakwa Happy yang bekerja di bengkel truk tersebut dijerat pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Perlu diketahui, Pembunuhan itu dilakukan Happy di garasi PT SWM di Jalan Margomulyo Indah IV Blok B-11 pada Senin (24/12/2012) lalu. Deny memang

tidak tewas di lokasi. Dia tewas keesokan harinya saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Deny dan Happy sebenarnya merupakan tetangga di kampung halaman mereka di Turi, Lamongan. Kasus itu sendiri berawal saat Deny sering mengirim SMS kepada adik Happy, Choirul Nissah. SMS yang dikirim sering berisi kata-kata jorok dan ancaman akan menyebarkan foto bugil Nissah.

Deny memang pernah berpacaran dengan teman Nissah. Dan Deny pernah menyebarkan foto bugil mantan pacarnya tersebut sehingga membuatnya menjadi DPO Polres Lamongan. Karena sering di SMS yang berisi nada melecehkan, Nissah melapor ke kakaknya.

Happy sempat mengingatkan Deny agar tak mengirim SMS lagi lantas Deni pun mengiyakan dengan alasan SMS yang terkirim itu adalah SMS salah kirim.

Namun Deny tetap bengal dan terus mengirim SMS serupa.

Kesal, Hepi bermaksud memberi

pelajaran ke Deni. Mereka pun janjian ketemu di kafe CSDW, tetapi Deny tak datang. Saat ditelepon, ternyata posisi Deny ada di garasi PT SWM. Happy pun datang ke sana.

Setelah bertemu, Happy mencoba menanyakan alasan Deny terus menerus menSMS adiknya yang sudah punya tunangan.

Bukannya menjelaskan, Deny malah menghindar. Bertambah kesal, Happy mengeluarkan sebilah parang dan mencoba menakuti Deny. Melihat itu Deni malah ketakutan. Happy mengejar dan menyabetkan parang itu tepat di bagian belakang kepala Deny.

Parang itu menancap dan saat ditarik gagangnya lepas.

Deny yang terus berlari akhirnya terjatuh. Saat jatuh itulah Happy terus memukuli Deny yang akhirnya kabur setelah puas melampiaskan emosinya. Deny yang dilarikan ke rumah sakit tak terselamatkan. Esoknya, pria 26 tahun itu menghembuskan nafas terakhir karena lukanya yang parah. (kas)

SURABAYA- Ditpolair Polda Jatim berhasil mengamankan sebanyak 97 Imigran gelap asal negara Myanmar dan Bangladesh, Rabu (1/5/2013).

Para imgran yang tidak dilengkapi dokumen resmi tersebut, ditangkap saat melakukan perjalanan laut di perairan selat Madura. 97 imigran tersebut diantaranya, 85 laki-laki dewasa, 6 perempuan dewasa dan 6 anak-anak yang diamankan saat berlayar menggunakan Kapal KLM Wahyu Akbar tengah berada diperairan Sreseh, Sampang Kabupaten Madura.

Kasubdit Gakkum Polairut Polda Jatim, AKBP Soelistijono, mengatakan, penangkapan terhadap 97 Imigran yang hendak melakukan perjalanan menuju Pulau Chrismast, Australia itu saat pihaknya mendapatkan laporan dari warga para Imigran berdiam diri di Lampung dan warga serta Nelayan perairan selat Madura bahwa ada sebuah kapal mengangkut para Imigran gelap. “ Saat itu kami menerima laporan dari warga bahwa disekitaran perairan Kwanyar, Bangkalan Madura pada Selasa (30/4/2012). Bahwa, ada sebuah kapal yang diduga mengangkut imigran gelap. Maka, kami mengikuti hingga diperairan Sreseh pihak kami bisa menangkapnya,” terangnya, saat dihubungi wartawan.

Setelah dilakukan penangkapan, sambungnya, petugas kemudian membawa mereka menuju mako untuk dilakukan pendataan. Rupanya, pada saat melakukan pendataan, para Imigran tersebut dapat berbahasa Indonesia dengan Fasih (lancar) dan bergaul akrab dengan Masyarakat di Negara ini. Sebab, sebelumnya para Imigran juga telah berdiam lama di Lampung selama beberapa bulan. “ Saat ini kami telah usai mendata dan kami serahkan ke petugas Imigrasi di Pamekasan Madura,” jelasnya.

Selain para Imigran, dijelaskannya, pihaknya juga telah mengamanakan sedikitnya 5 orang ABK kapal KLM Wahyu Akbar dan akan diserahkan kepada Satgas People Smuggling

Soekarwo Gunakan SBY Untuk Rapikan Barisan Pengusaha Jawa Timur

KUNJUNGAN PRESIDEN. Bersama rombongan istana, SBY Bertemu Pengusaha Jatim libur nasional, tidak ada yang istimewa. Indonesia saja yang aneh karena baru ditetapkan sekarang. Lagipula, penetapan May Day sebagai hari libur itu berlaku mulai tahun depan, 2 bulan sebelum masa jabatan SBY selesai,” tegasnya seraya menghimbau kepada SBY dan Gubernur Jatim Soekarwo agar berhenti melakukan pencitraan.

Menurut pemeran Mpok Oneng di sinetron Bajaj Bajuri ini, ada banyak hal yang seharusnya lebih menjadi perhatian pemerintah.

Misalnya,

jaminan kesehatan bagi masyarakat, pembatalan wacana kenaikan harga Bahan Baku Minyak (BBM), penetapan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) dan lain-lain. “semua lapisan masyarakat khususnya buruh harus dengan tegas menolak wacana kenaikan harga BBM oleh SBY. Jika kenaikan harga BBM ditetapkan oleh pemerintah, maka kita harus menanggung kebijakan yang dibuat presiden SBY di tahun terakhir dia menjabat hingga nanti ada

neu/koran madura

presiden baru tahun 2014.

Apa mungkin presiden baru akan menurunkan harga BBM?” papar Rieke yang juga mempertanyakan alasan pemerintah membuat kebijakan ini, karena biasanya alasan pemerintah menaikan harga BBM adalah karena harga minyak dunia melonjak, namun saat ini harga minyak dunia terus turun.

Pendapat serupa diungkapkan salah seorang perwakilan buruh dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jatim, Jamaludin. Dia menuding,

mag/koran madura

IMIGRAN GELAP. Para imigran yang diamankan Ditpolairut Polda Jatim, Sebelum dilakukan pendataan.

MANFAATKAN MOMEN MAY DAY

SURABAYA-Kedatangan Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono ke Surabaya Jawa Timur pada Rabu, (1/5) kemarin, yang bertepatan dengan peringatan hari buruh sedunia (May Day), ternyata tidak ada korelasinya dengan hari besar buruh. Bukannya langsung bertemu buruh, setibanya di Kota Pahlawan rombongan SBY malah lebih dulu menggelar rapat dengan para pengusaha.

Hal tersebut diungkapkan mantan aktivis yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rieke Diah Pitaloka kepada wartawan sebelum melakukan orasi dihadapan ratusan ribu buruh. Diungkapkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, indikasi itu dapat dilihat hasil pembahasan SBY yang hanya menghasilkan keputusan bahwa tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional serta himbauan kepada para buruh dan pengusaha untuk dapat bersinergi. “ini kan bagi buruh jelas sangat lemah tingkat urgensinya. Di seluruh dunia, pada tanggal 1 Mei memang sudah ditetapkan sebagai hari

Polda Jatim. Sementara itu nakhoda kapal juga telah diamankan pihaknya, beserta dengan barang buki kapal yang kini disita oleh petugas. “ kami juga mengamankan 5 Abk dan Nahoda yang kini kami serahkan ke pihak people Smuggling Polda Jatim,” terangnya.

Lebih lanjut dijelaskan Soelistijono, ketika disinggung yang alasan para Imigran nekat melakukan perbuatannya yakni akbat rasa tidak nyaman dengan negaranya pada saat ini. Namun, mengenai pengembalian kenegara asal, kata dia, seluruhnya bukan lagi wewenang ditpolair. Akan tetapi, kantor Imigrasi yang pada (1/5/2013) sore kemarin pihaknya telah mengirim mereka menuju Pamekasan.

“Alasannya sih tidak nyaman, sekarang sudah bukan wewenang kami karena sudah dikirmkan ke Kantor Imigrasi di Pamekasan,” terangnya.

Sementara itu dari sumber Koran Madura didalam Ditpolair Polda Jatim yang tidak berkenan diketahui namanya menyatakan, Imigran gelap ini ratarata memilih pergi dari negara asalnya lantaran adanya konflik antar agama dinegaranya. Maka, negara tujuan yang terdekat adalah Indonesia.

“Kalau bilangnya sih karena konflik agama. Mereka, takut sekali untuk pulang, karena pasti akan dibunuh,” jelasnya.

Sebetulnya, sambungnya, para Imigran ini dalam pengakuannya lebih nyaman dan memilih negara Indonesia untuk tinggal. Sebab, hanya dengan beberapa bulan saja telah menguasai bahasa Indonesia.

Namun, karena adanya pemicu yang mengiming-imingi dengan memeberikan gaji besar di Australia.

Maka, mereka memilih untuk pergi. “ Di Lampung mereka itu digaji sekitar Rp. 40 ribu perhari sebagai buruh diladang. Sedangkan di Australia mereka bisa mendapat gaji Rp. 10 juta hanya bekerja sebagai pemetik buahbuahan dan hanya dengan menetap 6 bulan sudah dapat menjadi warga tetap Australia,” tukasnya. (mag)

kedatangan SBY ke Jatim sarat muatan politis dan hanya untuk kepentingan Pemilihan Gubernur (pilgub) Jatim di 29 Agustus mendatang. “jika melihat keputusan presiden hanya begitu saja, jelas kedatangan presiden ke Surabaya bukan dalam rangka peringatan May Day dan berusaha memperjuangkan hak buruh.

Tapi hanya membantu wakilnya (Soekarwo-red) untuk merapikan barisan pengusaha di Jatim agar turut mensukseskan Pilgub,” cetusnya seraya berjanji bahwa pihaknya akan memboikot Soekarwo.

Berdasarkan pantauan, di hadapan ratusan ribu pengunjuk rasa yang terdiri dari kurang lebih 29 elemen buruh dan mahasiswa ini, Rieke mengajak para buruh untuk memperjuangkan hak mereka dan menolak kenaikan harga BBM. Meski sempat terjadi kericuhan, namun aksi unjuk rasa tetap berlangsung hingga sore hari. Pada detik-detik berakhirnya aksi, para pendemo ditemui oleh Ketua Dewan Pengupahan yang juga merupakan Asisten III Setdaprov Jatim, Edi Purwinarto. Kepada para pendemo. Edi menjanjikan bahwa draft UMSK akan segera ditandatangani Gubernur. (neu)