e Paper Koran Madura 4 Februari 2015

RABU

KORAN MADURA

1

SENIN 2 FEBRUARI 2015 |0328-6770024 No. 0537 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Tim 9 Temui Pimpinan KPK Wakapolri Jamin Tak Akan Menahan Bambang Widjojanto

JAKARTA-Tim Konsultatif Independen alias Tim Sembilan yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan konflik KPK-Polri, menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kita diundang mau rapat dengan Tim 9, (tadi) dengan Kapolri sudah, sekarang dengan KPK,” kata angota Tim Sembilan Jimly Asshidiqie di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Selain Jimly, sudah datang juga anggota tim Sembilan lain yaitu Hikmahanto Juwana dan Bambang Widodo Umar.

“Tim Sembilan dalam rangka memberi masukan,” tambah Jimly.

Tim Sembilan dibentuk pada 25 Januari 2015 pascapenangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri pada 23 Januari 2015.

Anggota tim Sembilan adalah mantan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, mantan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad BERITA Syafii Maarif, mantan TERKAIT Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto serta sosiolog Hal 2 UI Imam Prasodjo.

BW Dijamin Tidak Ditahan Terkait Nasib Bambang Widjojanto (BW) Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa Pelaksana Tugas Kapolri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti menjamin bahwa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto tidak akan ditahan usai diperiksa sebagai tersangka di Bareskrim Polri.

“Tadi saya sudah dengar dari Kapolri,

dia (Badrodin) sudah jamin tidak ada penahanan (Bambang Widjojanto),” kata Jimly di gedung KPK Jakarta, Selasa.

“Iya dia (Badrodin) sudah jamin tadi,” tegas Jimly.

Bambang Widjojanto menjadi tersangka dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

Bambang sempat ditahan oleh Bareskrim Polri sejak ditangkap pada Jumat (23/1) pagi hingga dilepaskan pada Sabtu (24/1) dini hari setelah didesak oleh koalisi masyarakat sipil dan pemberian jaminan oleh dua komioner KPK Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja.

Sugianto membuat pelaporan karena menilai ada saksi yang memberikan keterangan palsu di MK yaitu Ratna Mutiara sudah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan memberikan keterangan palsu di MK dan pada 16 Maret 2011 sudah divonis 5 bulan penjara.

Masa 5 bulan itu menurut Ratna adalah masa selama ia menjalani proses persidan-

gan pada Oktober 2010 hingga Maret 2011.

Menurut Sugianto, pelaporan tersebut juga tidak ada kaitannya dengan kasus Komjen Pol Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait transaksi-transaksi mencurigakan di KPK. =ANT/DESCA

2

Berita Utama

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

KETUA KPK

Hasto: Inisiatif Datang dari Abraham Samad JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad membantah pernah merayu partai politik untuk menjadi cawapres pada pilpres 2014 lalu. Namun alibi yang dibangun Samad dimentahkan pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

ant/yudhi mahatma

PRESIDEN KUMPULKAN PETINGGI HANKAM. Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) memberikan arahan kepada petinggi bidang pertahanan dan keamanan RI di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2). Pertemuan tersebut membahas stabilitas dan keamanan negara, dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan dan Kepala BIN Marciano Norman, Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Komandan Kopassus Mayjen TNI Doni Monardo, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, Pangkostrad Mayjen TNI Mulyono.

Jokowi Makan Siang Bareng Jenderal TNI JAKARTA- Presiden Joko Widodo mengundang jajaran pertahanan dan keamanan yang meliputi petinggi TNI, BIN dan Menteri Pertahanan minus Polri untuk makan siang bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2).

Diplomasi makan siang bersama ini berlangsung dalam suasana hangat. Presiden dan para jenderal saling mengobrol tentang situasi keamanan dalam negeri. “(Bahas) Situasi semuanya dalam keadaan aman dan terkendali saya sampaikan kepada bapak presiden.

Itu yang saya sampaikan kepada bapak presiden,” ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2).

Moeldoko mengatakan tidak ada pembicaraan yang berat dalam makan siang tadi. Presiden, kata Moeldoko hanya berbicara yang ringan-ringan saja Namun demikian, Presiden Jokowi sempat menyinggung soal kisruh KPK vs Polri. Presiden hanya bertanya apakah kisruh tersebut mempengaruhi TNI juga. “Ditanya sama Presiden, ‘TNI terpengaruh enggak? Enggak. ‘Oh bagus’.

Biar urusannya urusan hukum.

Jangan kita ikut-ikut ke sana.

TNI loyalitasnya kepada negara.

Pimpinan tertingginya Presiden.

Makanya saya sampaikan loyalitas TNI tegak lurus,” cetus Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu di Istana Negara, Jakarta.

Netralitas TNI ini juga disokong oleh situasi keamanan dalam negeri yang masih kondusif. Menurutnya, TNI belum perlu turun tangan dalam polemik saat ini. Bahkan dikatakannya, warga di daerah, seperti wilayah perbatasan yang sempat dikunjunginya dalam tiga hari lawatan belum lama ini, tak peduli dengan konflik tersebut.

“Kecuali bangsa, negara ini terganggu, dia (TNI) bergerak. Kalau masalah hukum, ada hukum. Jangan ikut-ikut yah. Selesaikan secara hukum,” akunya.

Senada, Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kepala Badan Intelejen Negara Marciano Norman sama-sama menyampaikan bahwa masalah hukum yang berkembang saat ini harus dituntaskan lewat jalur hukum. Situasi keamanan dalam negeri pun disebut dalam kondisi stabil. “Jadi masyarakat enggak usah ribet. Tenang-tenang saja,” cetus Moeldoko.

Selain Moeldoko, dalam pertemuan itu, hadir pula para pejabat tinggi TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot

Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna, Kepala Staf Angkatan Laut Marsekal Ade Supandi.

Tampak pula Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen Moelyono, Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus Mayjen Doni Monardo, Komandan Korps Pasukan Khas TNI AU Marsda MB Manurung, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayjen (Mar) Ahmad Faridz Washington.

Dari jajaran pejabat setingkat Menteri, di samping Marciano dan Ryamizard, tak ketinggalan dalam acara makan siang bersama itu Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan.

Soal tak diikutkannya Polri dan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno dalam acara yang terkait keamanan itu, Ryamizard menyebut pihaknya tak ikut campur dalam undangan yang merupakan inisiatif Presiden itu. Dalam pandanganya, Jokowi semestinya melakukan pertemuan sejenis dengan Korps Bhayangkara.

“Harus. Tapi kalau dalam keadaan kisruh begini kalau Presiden kumpulin (Polri) ada politik lagi tuh.

Kurang bagus. Sementara biarkan dulu,” tuturnya. =GAM/ABD

Usai menjalani pemeriksaan perdana selama 2,5 jam sebagai saksi terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK Abraham Samad, Hasto menegaskan bahwa inisiatif pertemuan datang dari Samad. “Pertama saya minta maaf saya datang ke sini tidak memakai masker karena saya sudah dikenal. Saya dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi atas dugaan pidana salah satu pimpinan KPK karena bertemu dengan pihak yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani KPK,” kata Hasto dilobi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/2).

Menurut Hasto ada sekitar lebih dari 23 pertanyaan yang diajukan padanya dan dijawabnya dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pertemuanpertemuan Samad dengan beberapa elite PDI Perjuangan, termasuk dirinya. “Karena niatan saya datang sebagai warga negara yang taat hukum juga sekaligus menegakan kebenaran. Pertanyaan yang diajukan pada saya adalah terkait pertemuan yang diadakan yang mana atas inisiatif, baik langsung maupun tidak langsung oleh Bapak Abraham Samad,” bebernya.

Pihaknya mengaku bersedia mendatangi undangan AS karena menghormati AS yang memimpin lembaga yang dipercaya rakyat, memiliki kewenangan yang besar, dan misi yang sangat mulia memberantas korupsi. “Namun dibalik kewenangan yang begitu besar itu ternyata lembaga yang dipercaya oleh rakyat itu ternyata bisa disalahgunakan oleh orang-orang didalamnya untuk ambisi politik,” bebernya.

Hasto kembali menerangkan materi pertemuan dengan Samad. “Hubungan yang awalnya berkomunikasi dengan Bapak Abraham Samad itu berkembang menjadi pembicaraan kasus kasus dan akhirnya berkemnbang menjadi niatan beliau untuk menjadi calon presiden,” urainya. Seluruh pertemuan sebanyak enam kali itu diungkap karena kesemuanya menjadi satu kesatuan.

Didampingi anggota divisi hukum PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, Hasto menceritakan dirinya datang ke pertemuan tersebut untuk bersilaturahmi dengan Samad. Namun di tengah pertemuan, Samad membuka pembicaraan yang menunjukkan ambisinya berpolitik. “Pertemuan kami yang semula bertujuan untuk membangun hubungan dengan Abraham Samad, namun berkembang lebih dalam mengenai kasus-kasus yang ia tangani. Dan akhirnya juga berujung pada niatan beliau untuk menjadi calon wakil presiden,” beber dia.

Sebelumnya, Abraham Samad membantah pernah merayu partai politik untuk menjadi cawapres.”Sama sekali tidak ada inisiatif mencalonkan diri. Saya tidak pernah membantu untuk meringankan hukuman di KPK,” kata dia di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (2/2). =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

33

RABU2015 4 FEBRUARI 2015IV RABU 4 FEBRUARI | No. 0539 | TAHUN No. 0539 | TAHUN IV

ant/hafidz mubarak a

DIPERIKSA KPK. Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan sebelum memasuki gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/2). Hasto memenuhi panggilan penyidik Bareskrim sebagai saksi dalam dugaan kasus pertemuan politik yang menjerat Ketua KPK Abraham Samad.

Ada Skenario Memecah PDI-P? JAKARTA-Organisasi Massa Pro Jokowi (Projo) siap berubah menjadi partai politik jika mendapat restu dari Dewan Pembina yang juga Presiden RI, Joko Widodo.

Wacana tersebut dinilai semakin membuktikan adanya proyek besar memisahkan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan. Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP tetap menjadi kekuatan penopang pemerintahan Jokowi-JK. Dia menambahkan, terlalu dini berbicara tentang parpol baru untuk Pilpres 2019.

“Mereka yang mengkritik bahwa PDI Perjuangan menekan Jokowi merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Dikasih 4 kursi

menteri pun kami tidak melakukan protes,” kata Hasto saat dihubungi wartawan, Selasa (3/2).

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Solo, Sugeng Setyadi mengatakan, organisasi yang dipimpinnya siap berubah menjadi partai politik apabila dikehendaki. Hanya saja, perubahan bentuk tersebut harus seizin dari Dewan Pembina, Joko Widodo.

Projo akan tetap konsisten dalam mendukung Jokowi hingga akhir masa jabatannya habis, kata Sugeng Setyadi di selasela pelantikan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Solo di Joglo Sriwedari, Solo, Minggu dikutip dari Antara.

“Ya kami siap untuk mendukung Pak Jokowi hingga 2019. Kalau memang Pak Jokowi menginginkan ada perubahan ke Parpol, kami siap juga tidak ada masalah,” kata Sugen Lebih lanjut, Hasto menegaskan, wacana pembentukan partai Pro Jokowi hanya untuk memperkeruh suasana yang ada. Sebab, saat ini Jokowi sedang fokus-

fokusnya mengurus pemerintahan.

“Pak Jokowi sedang fokus mengurus pemerintahan. Tak memikirkan membentuk atau mendorong lahirnya partai baru. Wacana partai Pro Jokowi hanya mau memperkeruh suasana seolah-seolah PDI Perjuangan mendikte Jokowi,” tegas Hasto.

Dia memaparkan bahwa figur Jokowi, Ganjar Pranowo bersama sejumlah figur lainnya muncul sebagai salah satu bentuk keberhasilan kaderisasi PDI Perjuangan melalui pilkada. Uniknya, Jokowi jadi figur yang berlanjut ke pilpres.

Hasto menambahkan, PDI Perjuangan lah yang mengusung Jokowi di Pilpres 2014 sehingga selayaknya menjadi partai yang mendukung seluruh kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Trisakti Bung Karno.

“Kader PDI Perjuangan diakar rumput tak perlu gelisah atas wacana ini. PDI Perjuangan sangat meyakini Jokowi adalah kader PDI Perjuangan yang tak sedetikpun memikirkan wacana membentuk partai baru. Jokowi tidak akan goyah dengan

adanya kelompok yang mengembuskan Jokowi butuh partai,” jelasnya.

Secara terpisah, Politisi PDI Perjuangan Komarudin Watubun tak mau ambil pusing dengan wacana ini. “PDI Perjuangan mendukung Jokowi dengan setia, tidak ada urusan hiruk pikuk itu (kabar Projo akan jadi partai politik). Tidak ada urusan Projo dengan PDI Perjuangan, silakan mau bikin partai,” tukasnya di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (3/2).

Dia menyebut, setiap organisasi yang ada di Indonesia punya hak yang sama untuk bermetamorfosa menjadi parpol. Keputusan itu nanti tentu juga akan dihormati oleh PDI Perjuangan sebagai bagian dari proses demokrasi.

Dia meyakini Jokowi tidak akan berpindah haluan, meski partai pendukungnya terbentuk. “Tidak ada (Jokowi pindah partai). Itu hak mereka, tapi kita tidak berpikir seperti itu. Keraguan terhadap Jokowi tidak ada cerita. Jokowi kader partai dan dia kita dukung penuh,” tandasnya. =GAM/ABD

4

Nasional

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

MASALAH NASIONAL

Jokowi Diminta Salat Istikharah JAKARTA-Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun organisasi-organisasi massa (Ormas) Islam berkomitmen kepada negara dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dengan semua menterinya, yang memiliki legitimasi besar dari rakyat. Untuk itu, MUI memberi nasehat kepada Presiden Jokowi agar juga bisa memelihara momentum kepercayaan rakyat itu.

ant/irsan mulyadi

PENGGEREBEKAN NARKOBA DAN JUDI. Polisi mengangkat mesin judi jackpot ketika melakukan penggerebekan narkoba dan judi, di Kampung Kubur Medan, Sumatera Utara, Selasa (3/2). Polisi menangkap tujuh orang tersangka, dengan barang bukti 67 unit mesin judi jackpot, ratusan alat isap narkoba, dan sejumlah paket sabu-sabu.

Penghapusan PBB Rugikan Pemda JAKARTA-Kementerian Agraria dan Tata Ruang berencana menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) non komersial.

Penghapusan PBB tersebut hanya berlaku untuk rumah tinggal, sedangkan rumah indekos tetap dikenakan PBB. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui penghapusan PBB non komersial tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan negara. Pasalnya, PBB merupakan salah satu instrumen penarikan pajak daerah.

“Kalau melihat struktur, penghapusan PBB tidak mempengaruhi penerimaan negara. Tetapi pengaruhnya ke Pemda,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Wahyu Tumakaka yang dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (3/2).

Seperti diketahui, Wacana penghapusan PBB untuk rumah tinggal dimunculkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan. Pajak itu memberatkan masyarakat yang menggunakan rumah untuk tempat tinggal, bukan berbisnis.

“Seperti kontrakan, rumah kos, restoran dan hotel itu bayar (PBB) karena ada nilai komersilnya,” tutur Ferry.

“Pada dasarnya penerimaan pajak oleh negara untuk kesejahteraan. Ketika kita beri keringanan dan itu mensejahterahkan, tidak membebani, itu juga bagian dari fungsi pajak.”

Penghapusan PBB, lanjut Ferry, membuat masyarakat merasa jadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Ini tanahnya dia, pemerintahan dia. Jadi akan terbangun sebuah paradigma negeri masyarakat jadi tuan rumah di negaranya.”

Wahyu menegaskan PBB yang masuk ke sektor penerimaan negara hanya yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Sementara, sisanya menjadi penerimaan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. “Penerimaan yang masuk ke pemerintah pusat itu yang berasal dari PBB pertanian, perkebunan, dan pertambangan,” kata dia.

Wahyu mengaku belum bisa memastikan potensi kerugian apabila PBB dihapus. Alasannya, penerimaan PBB pada setiap daerah berbeda-beda. Namun, Ditjen Pajak sendiri pada tahun lalu

mendapat penerimaan dari PBB sekitar Rp 23 triliun.

Secara terpisah, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menilai penghapusan PBB untuk rumah tinggal perlu dikaji.

“Itu wacana kan harus dikaji dulu.

Apa betul kita memberikan kemudahan? Yang penting wacana itu harus diangkat karena ini soal pertanahan. Dan melihat juga harga pasar yang riil,” kata Andrinof di Jakarta, Selasa (3/3).

Yang pasti, menurutnya, penghapusan itu berimplikasi terhadap penurunan penerimaan negara. “Kami akan cari mana yang memberikan manfaat yang lebih besar,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat Perpajakan Darussalam menilai kebijakan pemerintah untuk menghapuskan PBB non komersial sudah kebablasan. Pasalnya, PBB sudah lazim diterapkan di belahan dunia manapun.

“Menurut saya, itu jadi suatu yang kebablasan. Karena PBB itu kan lazim. Di dunia internasional saja ada kok, dinamakan pajak properti,” ujarnya.

Selain itu, dia menegaskan penghapusan tersebut akan mengganggu penerimaan daerah.

“Itu tidak tepat lah bukan kurang tepat lagi tapi sudah tidak tepat,” ucapnya. =GAM

“Untuk mengatasi masalah yang ada, termasuk terakhir labuhan politik yang berkembang, kami berkeyakinan beliau tadi menyatakan Insya Allah akan ada jalan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Ketua MUI Din Syamsudin kepada wartawan seusai bersamasama pengurus MUI yang lain diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2).

Din Syamsudin bersama sejumlah pengurus pusat MUI seperti K.H. Amidhan, K.H. Makruf Amim, dan Hj. Tuti Alawiyah menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, guna melaporkan rencana penyelenggaraan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII), yang menurut rencana akan diselenggarakan di Yogyakarta, pada 8-11 Februari mendatang.

Sebagai ulama, Din berpesan kepada Presiden Jokowi agar dalam mengambil keputusan selain pertimbangan hukum, juga menanyakan pada hati sanubarinya. “Tadi, Beliau katakan masalah-masalah yang ada ini akan dapat terselesaikan tidak terlalu lama,” katanya.

Menurut Din, MUI sangat memahami suasana kebatinan Presiden, yang menghadapi

dilema berat. Tapi, MUI juga sesuai dengan pesanan agama, hanya Presiden yang tahu sesuai hati nurani, baiknya bagaimana. “Kalau sudah hati nurani kalbu, istikharoh, bermunajab pada Allah bisa diatasi itu. Insya Allah ada jalan keluar,” tuturnya.

Din menegaskan, MUI memberikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah penting, agar masalah itu tidak berkembang menimbulkan kontra di kalangan masyarakat, apalagi dari Pemilihan Presiden (Pilpres) yang lalu, MUI merasa bahwa bangsa belum kita sembuh betul dan jadi pembelahan lagi. “Kami tadi sangat gembira karena ada isyarat bahwa Presiden akan mengambil langkah-langkah tepat, cepat, dan (mengikuti, red) kata hati,” kata Din. Diakui Din, MUI sudah memberikan saran kepada Presiden Jokowi untuk segera turun tangan mengambil langkah-langkah, termasuk dengan melakukan intervensi hukum. MUI meyakini, intervernsi maupun langkahlangkah politik yang dilakukan dengan bimbingan hati nurani, hati sanubari, maka pemerintah akan bisa mengatasi persoalan yang ada. =GAM

ant/yudhi mahatma

MUI TEMUI PRESIDEN JELANG KONGRES. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2). Ketua MUI mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam acara Kongres Umat Islam (KUI) ke-VI pada 8-11 Februari di Yogyakarta.

PROBOLINGGO LINTASKORAN NUSANTARA MADURA

Lintas Jatim 5

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU2015 4 FEBRUARI 2015IV RABU 4 FEBRUARI | No. 0539 | TAHUN No. 0539 | TAHUN IV

5

PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Indonesia Masih Tangguh

JAKARTA-Ekonomi Indonesia diperkirakan terus mengalami pertumbuhan positif di tengah ketidakpastian global. Selain itu, imbas dari kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) juga tidak berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia.

ant/rosa panggabean

PAKAIAN BEKAS. Sejumlah calon pembeli melihat pakaian bekas impor di Pasar Senen, Jakarta, Minggu (1/2). Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas impor karena dari hasil uji laboratorium pada sampel pakaian bekas impor tersebut terdapat berbagai bakteri yang bisa membuat kulit gatal-gatal sampai terkena penyakit saluran kelamin.

Impor Pakaian Bekas Diperketat JAKARTA-Pemerintah sudah mulai gerah dengan membeludaknya pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia. Apalagi, pakaianpakaian bekas yang masuk secara ilegal itu terbukti mengandung bakteri yang membahayakan manusia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak segan-segan memberikan sanksi pidana bagi importir nakal yang nekat mendatangkan pakaian bekas. “Kalau itu ilegal sanksinya jelas yaitu pidana. Kita sedang coba melawan impor ilegal karena banyak merugikan masyarakat dan negara,” tegas Mendag Rachmat Gobel di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

Rachmat mengklaim, langkah tegas perlu

diambil untuk melindungi masyarakat dari bahaya barang impor berkualitas rendah.

“Kita harus bisa memberikan pembinaan/ informasi yang jelas kepada masyarakat bahwa pakaian bekas berdampak negatif pada kesehatan konsumen,” jelasnya.

Tak dipungkiri, laris manisnya produk pakaian bekas di dalam negeri lantaran harga yang ditawarkan sesuai kantong konsumen. “Murah dibeli tapi ongkos kesehatannya lebih besar,” tuturnya.

Selain pakaian bekas impor, lanjut Rachmat, mayoritas masyarakat Indonesia juga kerap kali membeli mainan anak-anak dengan kualitas rendah. Pemerintah harus mencegah semakin menjamurnya produk di bawah standar nasional Indonesia (SNI).

Salah satu caranya, bekerja sama dengan bea cukai untuk menyetop masuknya barang-barang tersebut. “Ini sedang saya koordinasikan dengan bea cukai supaya pakaian bekas impor tersebut tidak boleh masuk ke pasar dan tidak boleh dijual,” ujarnya.

Jika pakaian bekas impor tidak segera dibendung, pengaruhnya terhadap kinerja

industri dalam negeri cukup besar. Industri garmen Tanah Air bisa mati. “Padahal industri garmen kecil punya potensi untuk ekspor. Ini yang harus kita lihat ke depan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag, Srie Agustina, mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menggodok aturan ini.

Setelah selesai, sebut dia, aturan ini nantinya akan langsung disosialisasikan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap penggunaan barang dan pakaian bekas. “Itu kan perintah pak Menteri (Perdagangan).

Kalau sudah siap, saya akan lapor,” ungkap Srie.

Seperti diketahui, saat ini Kemendag tengah gencar memerangi peredaran barang dan pakaian bekas di pasaran, utamanya barang dan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri. Sebab, selain masuk secara ilegal, barang dan pakaian bekas tersebut dinilai akan mematikan industri garmen dalam negeri jika terus dibiarkan. =GAM

“Kita tidak pernah tahu kapan The Fed menaikkan suku bunganya, mungkin Juni, tapi di bagian negara lain cenderung untuk menurunkan suku bunganya, seperti Eropa, Australia, Jepang,” ujar Presiden Direktur Eastpring Investments Indonesia Riki Frindos dalam seminar di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (3/2).

Sejak 2013, kata dia, Indonesia telah melakukan langkah-langkah stabilisasi makro ekonomi. Dengan demikian, kondisi ekonomi Indonesia dinilai akan lebih stabil dibandingkan negara lain.

“Sekarang, sejak pertengahan 2013 kita sudah lakukan langkah stabilisasi makro ekonomi. Jadi dari 1,5 tahun itu kini mulai ada hasilnya seperti inflasi yang turun, suku bunga stabil, malah suku bunga obligasi turun,” kata dia.

Selain itu, Riki menegaskan kebijakan baru pemerintahan Jokowi-JK seperti subsidi BBM bakal mampu mendorong ekonomi ke arah lebih positif. Pasalnya, pemerintah berkomitmen ingin menggenjot investasi dan pembangunan infrastruktur.

“Jadi prediksi kita ini akan naik saat yang lain cenderung menurunkan suku bunganya. Potensi ekonomi dunia juga saat ini tidak ada yang terlalu dominan seperti dulu AS. Tapi dibanding dengan negara lain, Indonesia akan cukup kompetitif. Dengan tumbuh 5,7-5,8 persen seperti harapan pemerintah, itu sudah cukup sehat,” pungkas dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sekaligus Koordinator Tenaga Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menuturkan pemerintah memiliki harapan yang besar untuk menciptakan kondisi makro ekonomi yang lebih sehat. Hal itu tercermin dari kebijakan yang diambil dengan menaikan harga BBM. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

ant/zabur karuru

JLNT BERBAYAR. Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Layan Non Tol (JLNT) kawasan Blok M, Jakarta, Selasa (3/2). Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan sistem berbayar untuk mobil saat melalui JLNT tersebut.

Ditjen Pajak Kembali Sandera 3 Penunggak Pajak JAKARTA-Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyandera (gijzeling) tiga WNI Penanggung Pajak di wilayah Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur I. Ketiganya adalah Tn. IS dan Ny.OHL penanggung pajak PT PWD terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Krembangan menunggak pajak Rp. 2,99 miliar. Ny.KMS sebagai penanggung pajak PT SPT, terdaftar di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan menunggak pajak sebesar Rp 900 juta.

“Saat ini, Penanggung Pajak wanita disandera di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukun Malang dan penanggung pajak pria di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong,” ujar Direktur Jenderal Pajak

Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, Wahju K. Tumakaka di Jakarta, Selasa (3/2).

Dia menjelaskan penyanderaan penanggung pajak PT PWD berdasarkan Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan Nomor SR-370/MK.03/2015 tanggal 28 Januari 2015. Sementara itu, penyanderaan penanggung pajak PT SPT berdasarkan Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan Nomor SR-369/MK.03/2015 tanggal 28 Januari 2015.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

“Penyanderaan dilakukan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk

selama-lamanya enam bulan serta dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala KPP setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur,” urainya.

Pada tahun 2009 tuturnya, Kanwil DJP Jawa Timur I telah melakukan penyanderaan satu wajib pajak. Tahun 2014, Wajib Pajak yang diusulkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur I dan telah disetujui untuk disandera sebanyak tujuh Penanggung Pajak, dengan nilai utang pajak yang sudah incracht (mempunyai kekuatan hukum tetap) Rp. 8,12 miliar. Secara nasional Ditjen Pajak hingga 16 Desember 2014 telah melakukan penelitian terhadap 31 Penanggung Pajak untuk diusulkan penyanderaan.

Menurutnya, penyanderaan Penanggung Pajak mencakup orang pribadi atau badan. Untuk badan dikenakan atas mereka yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut UU Perpajakan. Termasuk dalam pengertian wakil bagi Wajib Pajak Badan adalah Pengurus, Komisaris dan Pemeg-

ang Saham sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan/Gubernur,” imbuhnya.

Pada prinsipnya lanjut Wahyu, penagihan pajak dilakukan dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak. “Komunikasi dengan KPP dalam rangka menyelesaikan utang pajaknya merupakan langkah awal Wajib Pajak untuk bersikap kooperatif,” ucapnya. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015

RABU 4No. FEBRUARI 2015| TAHUN | No. 0539|IVTAHUN IV 0539

BARANG IMPOR

Larangan Apel Berbakteri Berimbas ke Penjualan Lokal SURABAYA - Larangan pemerintah dengan menyetop penjualan apel impor berbakteri Listeria monocytogenes baik Granny Smith maupun Gala di pasar perdagangan nasional berimbas positif terhadap penjualan berbagai jenis buah lokal di Jawa Timur.

"Saat ini banyak permintaan masyarakat terhadap buah lokal.

Khususnya apel asal Malang," kata Direktur Utama PT Puspa Agro, Abdullah Muchibuddin, ditemui di Surabaya, Selasa (3/2).

Akan tetapi, ungkap dia, hal tersebut belum ditindaklanjuti dengan baik oleh kalangan petani apel di daerah tersebut. Apalagi, ketersediaan apel terutama dari Malang kini nyaris kosong di pasar perdagangan nasional.

"Apelnya bukan tidak ada.

Stoknya ada tapi tidak sesuai kebutuhan pasar," ujarnya.

Di sisi lain, jelas dia, minimnya persediaan apel lokal juga dipengaruhi tidak adanya bibit komoditas tersebut. Hal itu mengakibatkan petani apel Malang menjadi kesulitan untuk menanam bibit itu di lahan mereka.

"Bahkan, di tempat kami saja tidak ada stok apel sama sekali," katanya.

Meski begitu, saran dia, masyarakat diharapkan bisa mengalihkan pembeliannya ke komoditas lain yang stoknya melimpah di Jatim. Namun tidak akan mengurangi kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh.

"Masih banyak buah lain yang vitaminnya lebih beragam dibandingkan apel," katanya.

Terkait realisasi nilai transaksi buah di Puspa Agro, tambah dia, selama Januari hingga Desember 2014 tercapai Rp 3,226 miliar. Dari angka tersebut terserap sebanyak 57.809 ton buah. Sementara untuk sayur, nilai transaksinya tercapai Rp 358,187 juta atau setara 38.809 ton selama tahun 2014.

"Khusus wortel, nilai transaksinya baru tercatat antara September hingga Desember 2014 yakni Rp 223,581 juta atau setara 196.729 ton," katanya. = ANT/DIK

ant/rudi mulya

BERALIH MENGGUNAKAN PUPUK ALAMI. Petani menyiram tanaman jagung yang baru satu minggu di tanam menggunakan cairan limbah pabrik gula atau biasa disebut tetes tebu di lahan perkebunan jagung di kawasan Desa Sitimerto, Kediri, Jawa Timur, Senin (2/2). Menurut petani limbah penggiligan tebu (tetes tebu) bisa menyuburkan tanaman jagung sehingga petani tidak perlu bergantung pada pupuk pabrikan seperti Urea dan ZA yang pada saat ini petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk serta mahalnya harga pupuk.

Kadis: Asuransi Pertanian Dorong Produktivitas MALANG - Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Malang, Jawa Timur, Tomie Herawanto, menyatakan penerapan asuransi pertanian yang digagas Kementerian Pertanian (Kementan) tahun lalu akan mendorong produktivitas pertanian.

"Asuransi pertanian ini sangat penting, sebab petani tidak lagi khawatir dengan ancaman gagal panen dan akan lebih giat untuk meningkatkan hasil produksinya. Apalagi, kalau asuransi pertanian ini nanti juga mengkover kerugian petani akibat merosotnya harga komoditas pertanian," kata Tomie di Malang, Selasa (3/2).

Ia mengemukakan, komoditas tertentu yang harganya di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), perusahaan asu-

ransi inilah yang akan menanggung kekurangannya.

Contohnya, HPP tebu dipatok sebesar Rp 8.500 per kilogram, namun di pasaran harganya hanya Rp 7.500 per kilogram, selisih harga inilah yang bakal dikover oleh perusahaan asuransi.

Menurut dia, skema dan program asuransi pertanian tersebut lebih efektif ketimbang skema bantuan pertanian lainnya, termasuk sarana produksi.

Oleh karena itu, Tomie ber-

harap asuransi pertanian tersebut bisa diterapkan tahun ini sesuai target dari menteri periode sebelumnya. Konsep asuransi pertanian tersebut hampir sama dengan asuransi pada umumnya karena jika petani mengalami kerugian atau gagal panen, bisa dikover asuransi.

Dalam asuransi pertanian tersebut, katanya, petani juga tetap membayar premi seperti peserta asuransi pada umumnya. Hanya saja, untuk membayar premi itu, pemerintah akan memberikan subsidi agar tidak terlalu membebani petani.

Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, Suswono mengatakan program asuransi pertanian dapat dijalankan efektif mulai 2015 dan diprioritaskan untuk petani padi yang mengalami gagal

panen.

Untuk proses implementasi program asuransi itu, Kementan sudah melakukan uji coba di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan, melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan menggandeng PT Jasindo dan PT Pupuk Indonesia dengan total luas lahan mencapai tiga ribu hektar.

Asuransi pertanian tersebut juga sesuai dengan amanat Undang-Undang, yakni UndangUndang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 33 yang mengamanatkan pemerintah memberikan premi asuransi kepada petani.

Pada 2013, program asuransi pertanian ini mengemuka dan diupayakan Kementan untuk masuk dalam APBN. Saat itu, menurut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, kriteria yang ditetapkan untuk asuransi pertanian, yakni petani yang maksimal lahannya seluas dua hektare dengan tingkat Puso atau gagal panen seluas 75 persen.

Pada tahun 2014, Kementan baru dalam tahap melakukan persiapan program asuransi pertanian tersebut, dan ditargetkan program asuransi pertanian itu sudah dapat diterapkan pada tahun 2015. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539| TAHUN IV

AKIBAT BANJIR

2.000 Karung untuk Tanggul BOJONEGORO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendistribusikan 2.000 karung untuk dimanfaatkan memperbaiki tanggul jebol disebabkan banjir bandang di Desa Bogangin, Kecamatan Sumberrejo dan Desa Simbatan, Kecamatan Kanor.

"Perbaikan tanggul jebol sepanjang 100 meter di Kali Mekuris di Desa Simbatan, Kecamatan Kanor, sudah selesai," kata Kasi Sarana dan Logistik BPBD Bojonegoro MZ.Budi Mulyono, di Bojonegoro, Selasa (3/2).

Tapi, lanjut dia, perbaikan tanggul jebol sepanjang 170 meter di Kali Mekuris, di Desa Bogangin, Kecamatan Sumberrejo, akan segera dilaksanakan.

"Perbaikan tanggul jebol di Desa Bogangin, segera dilaksanakan, sebab sebanyak 1.000 karung sudah kita distribusikan ke desa," katanya, menegaskan.

Ia juga menyebutkan BPBD masih memiliki persediaan sekitar 10.000 karung, untuk penanganan darurat tanggul jebol di daerahnya selama musim hujan.

"Kalau memang kurang kita akan meminta bantuan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bengawan Solo, yang juga memiliki persediaan karung," tandasnya.

Secara teknis, lanjut dia, perbaikan tanggul jebol dilakukan dengan menutup karung yang diisi tanah atau pasir.

Sesuai data di BPBD, banjir bandang di Desa Gondang, Kecamatan Gondang dan Desa Simbatan, Kecamatan Kanor, dua hari lalu, mengakibatkan 454 rumah terendam air banjir dan 116 hektare tanaman padi rusak diterjang air.

"Besarnya kerugian banjir masih dihitung kecamatan," kata Kasi Pencegahaan dan Kesiapsiagaan BPBD Bojonegoro Sukirno.

Lebih lanjut ia menjelaskan perbaikan tanggul jebol tersebut merupakan penanganan darurat. = ANT/DISTRIBUSIKAN/DIK

PPP Siapkan Tujuh Kader Calon Bupati SURABAYA - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jawa Timur telah menyiapkan tujuh kader sebagai calon bupati pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di provinsi itu pada akhir 2015.

"Kami optimistis semua pilkada yang diikuti calon PPP akan menang dan menempati posisi kepala daerah," ujar Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyafa' Noer kepada wartawan di Surabaya, Selasa (3/2).

Tujuh daerah yang menjadi target kemenangan partai berlambang Ka'bah tersebut yakni Kabupaten Situbondo, Kabupaten

Sumenep, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabuaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Malang.

Menurut dia, di tujuh daerah tersebut suara PPP sangat signifikan sehingga diharapkan mampu mengantar kandidat yang akan diusungnya meraih hasil positif.

Kendati demikian, pihaknya tak menampik butuh dukungan dari partai politik lainnya untuk berkoalisi sehingga bisa mengusung pasangan calon kepala daerah.

Tidak itu saja, Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim tersebut juga telah menginstruksikan DPD-DPD PPP di Jatim yang daerahnya akan melangsungkan pilkada untuk mulai mempersiapkan segalanya.

"Beberapa DPD PPP kabupaten/kota di Jatim sudah menjar-

ing calon kepala daerah dan mulai membicarakan koalisi dengan partai politik lain yang dinilai memiliki harapan sama," katanya.

Sementara itu, ketika disinggung sejumlah nama yang disiapkan, Musyafa' mengaku belum semuanya muncul, kecuali di dua daerah, yakni Kabupaten Gresik dan Kabupaten Banyuwangi.

"Kebetulan nama saya sendiri yang digadang-gadang maju di Gresik dan KH Fauzan di Banyuwangi," ucap politisi yang pernah gagal di Pilkada 2010 saat mencalonkan diri di pilkada berpasangan dengan Husnul Huluq.

Khusus di Gresik, pihaknya mengaku telah menjalin komunikasi intensif dengan Partai Demokrat, Partai Gerindra maupun PKB untuk penjajakan koalisi. = ANT/FIQIH ARFANI

LILIN UKIR VALENTINE MENINGKAT. Perajin lilin ukir, Dedi, membuat lilin ukir valentine untuk dikirim ke Kediri dan Semarang dengan harga Rp. 9.000 hingga 100 ribu rupiah di kelurahan Sawojajar, Malang, Jawa Timur, Selasa (3/2). Permintaan lilin ukir valentine yang meningkat sebesar 25 persen dalam sebulan terakhir membuat perajin lilin ukir di kawasan tersebut meningkatkan produksi hingga 100 buah per hari. ant/ari bowo sucipto

PEJABAT BERPRESTASI

Risma Peringkat Ketiga Terbaik Dunia

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menduduki peringkat ketiga dalam daftar sepuluh teratas wali kota paling berprestasi versi World Mayor Prize (WMP).

Kabag Kerja Sama Pemkot Surabaya Ifron Hady Susanto, menyambut baik prestasi yang diraih Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang diharapkan meningkatkan reputasi Kota Surabaya di kancal global.

"Momen ini bisa juga memacu rasa percaya diri warga Surabaya bahwa kita sejatinya juga bisa bersaing dengan kota-kota lain di dunia," kata Ifron, Selasa (3/2).

Apalagi, lanjut dia, reputasi menjadi hal yang teramat penting bagi suatu kota dalam era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku 2015 ini.

Hal senada disampaikan Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser. Dia berharap masyarakat, tidak hanya di Surabaya tapi juga seluruh Indonesia, merasa turut menikmati capaian prestasi ini.

"Penghargaan yang diberikan harus memunculkan rasa kebanggaan bahwa ini kemenangan bersama. Ini prestasi yang juga harus bisa dimiliki atau dinikmati oleh seluruh masyarakat," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

BASMI KWANGWUNG

Bojonegoro Akan Minta Bantuan Balai Besar BOJONEGORO - Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akan meminta bantuan Balai Besar Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya di Jombang, untuk membasmi hama kwangwung yang menyerang pohon kelapa di daerahnya.

"Pengajuan permintaan pembasmian hama kwangwung akan kami sampaikan secara tertulis kepada Balai Besar Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebu-

nan Surabaya di Jombang," kata Kepala Bidang Usaha Perkebunan Dishutbun Bojonegoro Khoirul Insan, di Bojonegoro, Selasa (3/2).

Ia menyampaikan hal itu terkait dengan pohon kelapa, yang diserang hama kwangwung, di sejumlah kecamatan di daerahnya, yang dulunya dikenal sebagai sentra pohon kelapa.

Sesuai data, katanya, dari 90.700 pohon kelapa baik yang sudah berproduksi maupun baru tumbuh di daerahnya, di antaranya yang rusak diserang hama

kwangwung sekitar 30 persen.

Di lain pihak, lanjut dia, Dirjen Perlindungan Tanaman Kementerian Pertanian sudah memerintahkan kepada Balai Besar Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya di Jombang, untuk membasmi hama kwangwung di Bojonegoro. "Pembasmian hama kwangwung akan menjadi program Balai Besar kalau kami mengajukan permintaan untuk pembasmiannya," tandasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya tahun lalu memberikan

bantuan sebanyak 106.250 bibit kelapa kepada petani di sejumlah desa di Kecamatan Margomulyo, Dander, Kapas, Balen, Kasiman, Ngasem dan Sekar.

Bantuan itu, lanjutnya, merupakan usaha meremajakan tanaman pohon kelapa di daerahnya yang mati, disebabkan serangan hama kwangwung.

"Kami tidak ingin bantuan pohon kepala gagal tumbuh, karena diserang hama kwangwung," tandasnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539| TAHUN IV

9

ant/agus bebeng

PERUBAHAN SISTEM UJIAN NASIONAL. Sejumlah pelajar dari beberapa sekolah merayakan perubahan sistem Ujian Nasional di Taman Alun-alun Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengubah sistem Ujian Nasional yang bukan sebagai syarat kelulusan sekolah, tetapi hanya menjadi pemerataan pendidikan, disambut baik para pelajar di Bandung.

Ribuan Sekolah Kembali ke KTSP JEMBER - Ribuan sekolah tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Jember, Jawa Timur, kembali menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 mulai Januari 2015.

"Setelah penerapan Kurikulum 2013 dievaluasi oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, hanya 40 sekolah di Jember yang menerapkan Kurikulum 2013, sedangkan ribuan sekolah lainnya kembali ke KTSP," kata Kepala Dinas Pendidikan Jember Bambang Hariono usai dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Jember, Selasa (3/2).

Menurut dia, ribuan sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 selama satu semester harus kembali menerapkan Kurikulum 2006, sedangkan 40 sekolah yang menjadi percontohan tetap menerapkan Kurikulum 2013.

"Kami sudah mendapatkan surat edaran dari Kementerian

Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebutkan sekolah percontohan yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 selama tiga semester tetap melanjutkan kurikulum tersebut," paparnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jember mencatat jumlah SD negeri dan swasta sebanyak 1.017 sekolah, SMP negeri/ swasta sebanyak 293 sekolah, SMA negeri/swasta sebanyak 61 sekolah, dan SMK negeri/swasta sebanyak 147 sekolah.

"Jumlah sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 sebanyak 40 sekolah terdiri dari 15 SD, lima SMP, 11 SMA, dan sembilan SMK. Sekolah tersebut di antaranya SMP Negeri 2 Jember, SMA Negeri 1 Jember, dan SMK

Negeri 1 Jember," katanya.

Pemilihan sekolah tersebut diumumkan melalui surat edaran dari Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah pada Januari lalu atau awal pelaksanaan semester II tahun 2014/2015.

Sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 harus memenuhi sebanyak delapan persyaratan antara lain standar sarana prasarana, penilaian, pembiayaan, pengelolaan sekolah, dan tenaga pendidik.

"Guru-guru di sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 tetap diberikan pelatihan dari kementerian, sehingga diharapkan penerapan kurikulum tersebut dapat berjalan maksimal untuk 40 sekolah tersebut," katanya.

Sementara Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Jember, Ahmad Yasin, mengatakan dua SD swasta mengajukan permohonan penerapan K-13 di sekolahnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

KOMPONEN HARGA

Turunnya Harga BBM Picu Deflasi di Jember JEMBER - Turunnya harga bahan bakar minyak memicu angka deflasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada bulan Januari 2015 menjadi 0,24 persen.

"Turunnya harga bensin dan solar per 1 Januari 2015 memengaruhi angka inflasi di berbagai daerah, sehingga Jember mengalami deflasi sebesar 0,24 persen," kata Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Achmad Bunyamin usai rapat TPID di Kantor Bank Indonesia Jember, Selasa (3/2).

Menurut dia, penyumbang angka deflasi terbesar adalah kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 4,72 persen.

"Deflasi dipicu oleh kelompok yang komponen harganya diatur oleh pemerintah (administered price) yang mengalami deflasi sebesar 4,79 persen akibat turunnya harga komoditas bensin (1,18 persen) dan solar (0,02 persen)," ucap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember itu.

Sementara komoditas yang

mendorong laju inflasi adalah komoditas emas perhiasan sebesar 0,06 persen, daging ayam ras sebesar 0,20 persen, dan beras 0,13 persen.

Secara tahunan (yoy), Jember mengalami inflasi sebesar 5,96 persen, lebih rendah dibandingkan Jawa Timur sebesar 6,86 persen dan nasional sebesar 6,96 persen.

Untuk bulanan (mtm), Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,20 persen, sedangkan nasional mengalami deflasi yang sama seperti Jember yakni 0,24 persen.

Di Jatim, Kota Surabaya menjadi kota yang mengalami inflasi tertinggi di Jatim sebesar 0,41 persen, kemudian diikuti Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,08 persen, Malang 0,04 persen, Sedangkan deflasi terjadi di Kabupaten Sumenep 0,27 persen, diikuti Jember 0,24 persen, Probolinggo mengalami deflasi 0,20 persen, Kediri sebesar 0,19 persen, dan Madiun 0,05 persen. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539| TAHUN IV

PENGEMBANGAN USAHA

Tiongkok Jajaki Investasi di Kota Malang

ant/siswowidodo

TERKENDALA HUJAN. Perajin menyelesaikan pembuatan batu bata di Desa Tinap, Kec. Sukomoro, Magetan, Jatim, Selasa (3/2). Menurut perajin tersebut, masih tingginya curah hujan menjadi kendala utama proses pengeringan batu bata, sehingga yang pada saat musim kemarau biasanya mampu memproduksi 4.200 buah batu bata perminggu, kini hanya bisa menyelesaikan pembuatan 1.400 buah batu bata.

Paripurna Reposisi FPDIP Nyaris Langgar Tatib SURABAYA - Rapat paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda reposisi atau pergantian susunan alat kelengkapan dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) nyaris melanggar tata tertib DPRD, khususnya penetapan Wakil Ketua Komisi A Adi Sutawijono.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Surabaya Armuji di Gedung DPRD Surabaya, Jawa Timur, sempat mendapat protes dari Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Reni Astuti.

"Interupsi pimpinan. Sesuai dengan tata tertib DPRD, seharusnya unsur pimpinan (Wakil Ketua Komisi A) dipilih oleh anggota. Bukan langsung ditetapkan dalam rapat paripurna," kata Reni.

Menurut dia, pihaknya mengusulkan agar paripurna diskors beberapa menit agar anggota Komisi A melakukan pemilihan.

Hal ini dilakukan agar posisi Adi Sutarwijono saat menjabat Wakil Ketua Komisi A tidak ada persoalan di kemudian hari.

"Kami juga beri masukan ke Sekretariat DPRD Surabaya agar memperbanyak tata tertib dewan dan dibagikan ke anggota dewan.

Ini agar semua anggota dewan memahami tatib," katanya.

Hal sama juga dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat Junaedi. Ia mendukung usulan dari Reni Astuti agar rapat paripurna diskors beberapa menit. "Saya sepakat dengan Bu Reni," katanya.

Interupsi juga dilayangkan

anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Mazlan Manzyur. Ia mengatakan sebaiknya rapat tetap dilanjutkan karena agenda pergantian alat kelengkapan dewan sudah dibahas di rapat badan musyawarah.

Mendapati hal itu, Ketua DPRD Surabaya Armuji menilai argumentasi yang dilontarkan Reni, Junaedi, maupun Mazlan semua benar. "Saya apresiasi pendapat Bu Reni dan Pak Juanedi. Maka saya beri kesempatan untuk diskors selama lima menit untuk melakukan pemilihan ketua komisi," katanya.

Mendapati hal itu, seluruh anggota Komisi A berkumpul dengan melakukan pemilihan secara tertutup. Belum sampai lima menit, Komisi A akhirnya memutuskan bahwa Wakil Ketua Komisi A adalah Adi Sutarwijono.

Armuji akhirnya mengesahkan Adi Sutarwijono menjadi Wakil Ketua DPRD Surabaya.

Sesuai surat Fraksi PDIP Surabaya ke DPRD Surabaya bernomor 020/FPDIP/l/2015 tentang Penyempurnaan atau Pergantian Alat Kelengkapan DPRD dari FPDIP untuk dibahas di rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya.

Adapun anggota FPDIP yang akan direposisi adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Anugrah Ariadi dipindah menjadi anggota Komisi D. Sedangkan yang menggantikan jabatan Anugrah di Komisi A yakni Adi Sutarwijono.

Selain itu, lanjut dia, Budi Leksono dari anggota Komisi D dipindah menjadi anggota Komisi A, Baktiono dari anggota Komisi D dipindah menjadi anggota Komisi B, Riswanto dari anggota Komisi A menjadi anggota Komisi C, dan Khusnul Khotimah dari anggota Komisi B dipindah menjadi anggota Komisi D. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

MALANG - Salah seorang perwakilan Pemerintah Kota Jiang Men, Provinsi Guang Dong, Tiongkok, Wu Gang, menjajaki kerja sama pengembangan usaha serta perdagangan melalui investasi di Kota Malang, Jawa Timur.

Wali Kota Malang, Moch Anton, mengakui ada tiga hal penting yang disampaikan Pemerintah Kota Jiang Men ketika berkunjung ke Kota Malang, yakni menjalin persahabatan, menjajaki kerja sama dalam bidang perdagangan dan pendidikan serta investasi.

"Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kerja sama itu nanti, tidak hanya investasi di bidang industri, tapi juga bidang pendidikan dan perdagangan serta pertukaran pelajar. Selain itu, kita juga menawarkan kerja sama di bidang pariwisata, sektor jasa maupun industri makanan olahan," katanya, Selasa (3/2).

Anton mengemukakan Pemerintah Jiang Men juga banyak mengembangkan dan terus berupaya memajukan Sekolah menengah Kejuruan (SMK) dengan harapan mampu menjadi pilar utama industri di kota itu. Oleh karena itu, Pemkot Malang ingin banyak belajar untuk mengelola dan mengembangkan industri yang berbasis SMK. "Kalau memang berjodoh, pasti kami akan menjalin kerja sama lebih lanjut, bahkan Pemerintah Jiang Men juga akan memboyong para pengusaha sekaligus pabrikan atau industri untuk berinvestasi di Kota Malang, karena kota ini dinilai cukup potensial dan prospektif," ujarnya.

Ia mengatakan apa pun hal positif yang bisa diadopsi dan bisa dikembangkan di Kota Malang, pasti akan ditindaklanjuti dan diseriusi, terutama industri yang berbasis SMK dan teknologi yang dikembangkan di kota tersebut.

"Kota Jiang Men yang berpenduduk sekitar 4 juta jiwa itu dikenal dengan kota teknologi dan industri. Oleh karena itu, kami ingin menjajaki kerja sama ini lebih jauh lagi, apalagi Pemerintah Jiang Men juga sudah berjanji bakal berinvestasi di Kota Malang," tegasnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV 4 FEBRUARI 2015 RABU

MADURA

No. 0539 | TAHUN IV

Percaya Diri Menghadapi MEA

Salam Songkem

Menelusuri Petaka

P

asca penangkapan mantan bupati yang sekaligus Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin, petaka hukum terus terjadi di Bangkalan, Madura. Kali ini Katua Komisi A DPRD Bangkalan, Aldi Alfarisi (AA) alias Kasmo, SH juga ditangkap polisi, Selasa (3/2). AA diduga melakukan pencabulan dengan seorang gadis di bawah umur di sebuah hotel di Surabaya dan pemalsuan dokumen. Disebut-sebut juga dalam jejaring sosial, bahwa AA terlibat dalam kasus penembakan yang menimpa aktivis antikorupsi di Bangkalan, Mathur Husyairi. Akan tetapi, yang terakhir dibantah oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombespol Awi Setiyono, meskipun pihaknya masih terus mendalami keterlibatan AA dalam kasus penembakan itu.

Sebelumnya kabar keterlibatan AA dalam kasus penembakan Mathur keluar dari Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Hanny Hidayat. Meskipun dipatahkan oleh bantahan Kabid Humas Polda Jatim, Kombespol Awi Setiyono, sejatinya dugaan keterlibatannya cukup beralasan karena Ketua Komisi A DPRD Bangkalan itu orangnya Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin yang telah di-OTT oleh KPK pada Selasa (2/12/2014) dini hari lalu. Motifnya ya dendam karena korban ini (Mathur) pernah melaporkan Ketua DPRD Bangkalan (Fuad Amin) ke KPK, sehingga Fuad terjerat masalah hukum.

Dugaan makin kuat, karena pada Senin (2/2) Tim Cobra Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur juga menangkap beberapa orang yang diduga juga terlibat dalam kasus penembakan itu, yakni Mas’ud (40) sebagai eksekutor dan Sadi (43) sebagai eksekutor, serta Syaefudin alias Reza (27) sebagai penggambar denah. Data-data itu sudah dikantongi Polda, tapi mengapa Polda juga yang membantahnya? Ada apa dengan Polda?

Sekilas memang mencurigakan, akan tetapi bisa jadi, Polda masih merasa belum waktunya mengungkap ke publik karena masih menguatkan data-datanya. Jika kekuatan data atas dugaan keterlibatan AA dalam kasus penembakan, berarti hanya tinggal menanti waktu yang tepat, Polda pun akan mengungkapnya. Beranikah? (*)

I

C 11

Sebagai negara yang termasuk dalam negara berkembang, bisa dikatakan Indonesia belum mandiri dalam hal ekonomi, hal itu dibuktikan dengan adanya orang-orang ber”mata sipit” yang 70 persen telah menguasai perekonomian di Indonesia. Selain itu, jumlah prosentase pengusaha didalam sebuah negara juga dapat dijadikan tolok ukur perkembangan perekonomian suatu bangsa.

J

ika dibandingakan dengan negara lain, seperti Amerika dengan 13 persen jumlah pengusahanya, China 8 persen dan Singapura 11 persen, tentu Indonesia sangat tertinggal jauh. Lalu bagaimana Indonesia mampu menghadapi pasar tunggal Asia Tenggara, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015?

Tentunya hal ini masih menjadi tanda tanya besar yang terus bergelanyut di pikiran masyarakat Indonesia.

Keraguan ini tentunya bukan tanpa sebab. Sering kita menemui berbagai macam produkproduk yang beredar di pasaran Indonesia dengan label made in China, made In Malaysia, dan lain sebagainya. Hal ini yang tentunya bisa memangkas semangat bangsa Indonesia dalam mengarungi MEA yang sebentar lagi akan bergulir di Asia Tenggara.

Sebenarnya hal ini hanya masalah mindset yang tertanam dalam diri masyarakat Indonesia. Kebanyakan sudah merasa tidak mampu di awal, dan parahnya lagi hal ini justru dialami

oleh masyrakat kelas menenengah kebawah. Masyarakat yang notabene dalam kategori ini sering kali kurang memahami fungsi dan keuntungan pasar tunggal 2015. Kebanyakan masyarakat masih begitu acuh tak acuh dengan perubahan sistem perekonomian yang sebentar lagi akan digulirkan di wilayah ASEAN. Ditambah lagi jika masyarakat mendengar ungkapan dari Tarko Sunaryo, seorang ketua Institute Akuntan Publik Indonesia yang menyatakan bahwa para pemuda akuntan di Indonesia belum siap mental bersaing dengan akuntan luar negeri, mereka belum dilatih secara profesional dan masih lemah dalam bahasa Inggris.

Maka sudah bisa dipastikan bahwa masyarakat Indonesia akan semakin merasa pesimis, hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya kritikan yang masuk untuk pemerintah yang mengizinkan adanya pasar bebas di Indonesia. Akan tetapi, seharusnya dapat dimengerti bahwa lemah dalam satu hal bukan berarti tidak unggul dalam bidang lain.

Ketua Persatuan Advokat Indonesia, Otto Hasibuan mengatakan bahwa pengacara-pengacara muda di Indonesia sudah cukup unggul, hal itu dibuktikan dengan menurunnya penggunaan pengacara asing di Indonesia. Itu artinya masih banyak keunggulan-keunggulan lain yang masih bisa diandalkan dari pihak tuan rumah yakni Indonesia.

Hal seperti ini sebenarnya bisa disiasati oleh pemerintah sendiri, yang paling terpenting adalah bagaimana usaha kita sebagai masyarakat Indonesia untuk tidak tergeser karena adanya tenaga kerja dari pihak asing.

Selain persyaratan berkewajiban menggunakan bahasa Indonesia bagi pihak asing dan harus adanya sertifikasi lembaga profesi terkait di dalam negri, akan lebih baik jika ditambah dengan persyaratan membubuhkan lebel halal haram untuk setiap produk yang mereka produksi,

karena melihat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim yang sangat teliti dalam hal kehalalan.

Dengan begitu, sistem baru ini tidak asal dibuka dan juga tidak asal bebas. Sistem baru ini harus tetap berorientasi untuk kesejahteraan rakyat kecil juga kesejahteraan rakyat banyak, tidak hanya mengutamakan pengusaha besar dan pemilik modal. Sesungguhnya, banyak keuntungan yang didapatkan dengan adanya MEA ini, umumnya untuk negara-negara di Asia Tenggara supaya mampu meningkatkan daya saing dengan negara-negara maju lainnya dan khususnya untuk negara Indonesia sendiri.

Salah satu keuntungannya adalah terbukanya lapangan kerja baru yang semakin luas.

Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi tenaga kerja rendahan yang masih banyak terdapat di Indonesia untuk mengisi peluang di lapangan kerja yang meningkat menjadi 24 persen, walaupun ada keuntungankeuntungan lainnya yang tidak hanya diperuntukkan tenaga kerja rendahan.

Untuk menambah kepercayaan diri masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam, maka konsep perdagangan bebas dan efisiensi yang yang dibawakan oleh sistem kapitalisme ini tidaklah bertentangan dengan Islam. Gus Dur mengatakan bahwa sistem perdagangan bebas yang akan diadakan pada tahun 2015 ini tidaklah berlawanan dengan konsep Is-

lam, karena dalam Islam sendiri mengajarkan tentang fastabiqu al khairat (berlomba dalam kebaikan).

Menurut Gus Dur lagi, bahkan dalam perlombaan dan persaingan yang sehat, akan menghasilkan kreatifitas dan efisiensi yang justru menjadi inti dari praktek ekonomi yang sehat pula. Satu yang menjadi kelemahan masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah, kebiasannya menjadi konsumen bukan produsen. Selain itu, mindset yang melekat pada rakyat Indonesia yang masih mengunggulkan produk asing harus segera dirubah.

Masyarakat Indonesia bisa membuat produk yang lebih berkualitas dengan memberikan pemasokan pada perusahaan-perusahaan produktif dengan cara membeli produkproduk dalam negeri sendiri.

Dengan begitu maka pemasukan akan bertambah dan bisa meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri (produk dalam negeri). WaAllahu a’lam bi as-shawab=

Salah satu keuntungannya adalah terbukanya lapangan kerja baru yang semakin luas.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@ gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 4 FEBRUARI 2015 No. 0539 | TAHUN IV

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

MADURA

12

TERMINAL JORONGAN

Tak Ada Alokasi Anggaran

MENYERANG. Tanaman jagung petani terserang penyakit hama bulai.

Tanaman Jagung Mulai Terserang Hama Bulai Petani Terancam Gagal Panen PROBOLINGGO - Tingginya curah hujan tidak membuat semua tanaman tumbuh dengan subur. Saat ini petani jagung di wilayah Kabupaten Probolinggo mulai mengalami keresahaan. Sebab tanaman jagung terserang penyakit bulai dan terancam gagal panen.

Jagung yang rentan terserang penyakit bulai yang sudah berumur satu bulan lebih. Jagung yang terserang peyakit bulai atau lebih dikenal dengan pucuk daun putih ini tidak bisa menghasilkan buah jagung yang maksimal.

“Yang lebih khuatir lagi, jika sudah terserang penyakit bulai.

Jagung bisa tidak mengeluarkan buah,” terang Dul Aziz, salah satu petani asal Desa Sumberklidung Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Selasa (3/2).

Menurutnya, tanaman jagung petani memang tidak semaksimal tanam jagung pada musim kema-

rau. Namun petani tetap melakukan penanaman karena dinilai harga jagung diperkirakan akan mengalami kenaikan harga.

“Jika perawatannya tidak maksimal bisa jadi petani tidak akan mendapatkan keuntungan dan bisa gagal panen,” jelasnya.

Dalam satu hektare, jagung bibit yang harus ditanam oleh petani sebanyak 21 kilogram. Sedangkan biaya tanam dan perawatannya mencapai 5-7 juta rupiah.

Untuk pupuk yang diperlukan dengan luas tanam satu hektare membutuhkan 600 kilogram.

“Tidak hanya itu, yang harus dikeluarkan petani untuk biaya

penanaman jagung untuk musim penghujan. Tetapi mengeluarkan biaya pestisida lainnya,” tandas Dul Aziz.

Petani lainnya asal Desa Maron Wetan, Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, Sulha mengatakan tanaman jagung pada musim penghujan mudah terserang penyakit bulai. Sebab air hujan lebih banyak kandungan garamnya. “Pucuk daun jagung akan kering dan tidak bisa tumbuh subur,” ucapnya.

Untuk menganstipasinya tanaman jagung yang masih berumur muda, petani melakukan penyemprotan agar tanamannya bisa lebih tahan terhadap serangan penyakit meski musim penghujan.

“Kebusukan pucuk daun jagung tidak akan terjadi. Kalau disegerakan melakukan penyemprotan diwaktu jagung masih berumur 15-20 hari,” tegas Sulha. =MAHFUD HIDAYATULAH

PROBOLINGGO - Sub terminal Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolingggo sangat memperihatinkan.

Selain kondisinya sudah lusuh juga tidak ramai lagi. Namun pemkab memastikan tahun ini, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak mengalokasikan anggaran perbaikan untuk terminal tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Doddy Nur Baskoro mengaku belum bisa mengalokasikan anggaran untuk terminal Jorongan.

“Tahun ini kami belum mengalokasikan anggaran itu. Mungkin bisa di tahun mendatang,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (3/2).

Pihaknya sendiri akan lebih memanfaatkan fasilitas yang ada. Sejauh ini, fasilitas yang ada dinilai belum mendesak untuk diperbaiki. “Seperti lahan parkir, dan pertokoan.

Semuanya masih layak pakai.

Yang perlu dipikirkan bagaimana meramaikan terminal itu,” tandas Dody Nur Baskoro.

Tidak ramainya terminal itu, lanjut Dody Nur Baskoro, karena sifatnya sub terminal.

Kendaraan angkutan umum tidak beroperasi di malam hari. “Memang bukan terminal utama. Jadi tidak bisa seramai terminal utama. Ramainya pada siang hingga sore hari saja,” ucapnya.

Terkait dengan penerangan terminal yang alam hari terlihat petang, pihkanya berjanji akan segera memikirkannya. “Masukan itu kami tampung. Nanti kami siapkan anggaran agar sesegera mungkin bisa terlihat terang dan ramai,” kata Dody Nur Baskoro.

Sementara itu, sejumlah pengemudi angkot mengaku kecewa dengan tidak segera di perbaiki nya sub terminal.

Rudianto, pengemudi asal Kelurahan Kandangjati Kulon Kota Kraksaan yang bisa masuk ke sub terminal itu berharap segera di perbaiki. “Kondisi nya sudah mendesak. Suram dan tidak terawat,” paparnya.

Jika hal itu sudah sebuah keputusan, ia sendiri tidak bisa berbuat banyak. “Semoga saja bisa dilakukan tahun depan, jika memang tidak bisa dianggarkan tahun ini,” harap Rudianto. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KTKPM

Pengajuan Bantuan TKI Belum Jelas PROBOLINGGO - Pemerintah pusat berencana akan melakukan pemberdayaan kepada para korban tindak kekerasan dan pekerja migram (KTKPM) atau TKI termasuk Kabupaten Probolinggo. Namun pengajuan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat belum juga mendapatkan informasi kepastian.

Bantuan yang akan digulirkan ke setiap KTKPM tersebut, jumlahnya mencapai Rp 3 Juta berupa uang tunai.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Mashuri Efendi melalui Kasi Perlindungan Sosial Nur Hayati mengatakan pihaknya memang sudah mengajukan nama KTPKM kepada pemerintah pusat untuk bisa mendapatkan bantuan.

Namun sampai saat ini masih belum juga mendapat kepastian. “Itu merupakan program pusat. Kami hanya mengajukan saja,” terangn-

ya kepada wartawan, Selasa (3/2)..

Menurutnya, program tersebut dimulai pada tahun 2012 lalu. KTKPM yang sudah mendapatkan bantuan sebanyak 200 orang dengan mendapatlan Rp 3 juta setiap orangnya. Selanjutnya, pada tahun 2013, program itu dihapus.

Baru pada tahun 2014 program itu kembali digulirkan.dengan jumlah yang sama yakni sebanyak 200 orang untuk Kabupayen Probolinggo. Untuk tahun 2015 ini, Dinsos sendiri mengajukan sebanyak 340 korban pekerja migran.

“Para korban pekerja migram tidak perlu was-was atau khawatir dengan semua itu.

Sebab, pemerintah daerah tengah menyiapkan program bantuan usaha kepada korban. Namun, alokasi nya tidak sebanyak dari Kementerian Sosial,” jelas Nur Hayati. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

13

TERTANGKAP. Oknum tenaga harian lepas (THL) Pemkot Probolinggo yang diamankan karena mencuri helm.

Warga Adili Oknum THL Pemkot PROBOLINGGO - Tertangkap tangan tengah mencuri helm milik Bayu (28) salah seorang pegawai Kantor Kecamatan Wonoasih yang berkunjung ke kantor Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo, di halaman parkir kantor Walikota Probolinggo.

SR (19), seorang oknum tenaga harian lepas (THL) di kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Dispobpar) Kota Probolinggo, menjadi bulan-bulanan massa sesama pegawai hingga babak belur, Selasa (3/2) siang.

Tak hanya dimassa, motor pelaku yang sengaja ditinggalkan dilokasi kejadian, juga nyaris diamuk massa yang tersulut emosi akibat ulah pencuri tersebut.

Beruntung, tindakan brutal itu urung dilakukan karena dicegah oleh beberapa anggota Satpol PP yang berjaga di lokasi kejadian.

Kejadian bermula ketika SR masuk di area perkantoran Walikota Probolinggo untuk singgah di kantor Bagian Umum, mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm. Sampai di di Kantor Bagian Umum, pelaku keluar masuk kantor dan melihat helm warna biru merk INK yang diletakkan di halaman kantor.

Karena tertarik dengan helm tersebut, akhirnya SR yang mengendarai motor Honda Beat bernopol N 6547 SF, memarkir motornya dan berpura-pura hendak masuk ke kantor Bagian Umum.

Tak lama kemudian, SR langsung mengambil helm yang dimaksud tersebut, dan membawanya kabur. Namun naas, tindakannya diperhatikan beberapa pegawai bersama pemilik helm.

Karena panik, SR langsung melarikan diri dengan membawa helm yang dicuri beserta motor yang mereka kendarai. Beberapa pegawai pemkot yang berada di sekitar tempat kejadian, tak tinggal diam dan langsung mengejarnya yang lari ke arah pintu gerbang. Karena geram, beberapa pegawai langsung menghajarnya, namun dilarang oleh anggota Satpol PP yang bertugas.

“Saya mengamati pemuda tersebut dari sejak memarkirkan kendaraannya di halaman pemkot, mereka keluar masuk ke kantor Bagian Umum. Setelah keluar, langsung membawa helm, ma-

kanya langsung mengejarnya,” tandas Holis Suyoso.

SR akhirnya tertangkap di pintu gerbang sebelah barat kantor Pemkot Probolinggo, dan dihajar massa hingga babak belur.

Beruntung, aksi massa teka berlanjut setelah petugas Satpol PP Kota Probolinggo mengamankan pelaku ke pos penjagaan. Pelaku diketahui telah berkali-kali melakukan aksinya hingga akhirnya ditangkap massa.

Namun, wajah pelaku babak belur di pukuli sesama rekan kerjanya yang emosi karena sering terjadi kehilangan helm ditempat kerjanya.Pelaku berhasil tertangkap massa, saat salah seorang pegawai pemkot Probolinggo melihat pelaku hendak keluar dari halaman pemkot tak mengenakan helm.

“Pelaku telah lama diincar oleh petugas keamanan, pelaku

pun dicegat di pintu keluar dan tak berkutik saat tertangkap tangan membawa kabur helm,” tandas Slamet Riyadi, anggota Satpol PP yang bertugas di pos penjagaan.

Pelaku selanjutnya di bawa polisi ke Mapolsek Mayangan Polres Probolinggo Kota untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Bersama pelaku, polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor milik pelaku, dan satu helm yang hendak dicurinya.

Kapolsek Mayangan Polres Probolinggo Kota, AKP. Kasman, menjelaskan pelaku tidak ditahan, karena kedua belah pihak sudah menyelesaikan secara kekeluargaan. ”Karena kedua belah pihak menyelesaikan secara kekeluargaan, namun pelaku dikenakan wajib lapor,” paparnya. =M.HISBULLAH HUDA

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

DAYA BELI TINGGI

Penghobi Batu Mulia Mendominasi

IRWAN SUGIANTO, Pemilik Cafe dan Karaoke JJ.Royal.

Terancam Ditutup, Pemilik Cafe Pasrah Hasil Rekomendasi Dewan dan Eksekutif PROBOLINGGO - Pemilik Cafe dan Karaoke JJ. Royal di Jalan dr. Sutomo Kota Probolinggo, pasrah jika tempat usahanya dicabut izinnya alias ditutup oleh Pemkot Probolinggo. Pemilik Cafe dan Karaoke JJ. Royal, Irwan Sugianto (50), mengaku pasrah dengan adanya rekomendasi Dewan dan Eksekutif untuk menutup kegiatan usahanya. ”Kami rasa izin sudah legal.

Salah apa dengan kami ini, kalau memang dikatakan pornografi dimana letaknya. Kami pikir ini ada ketidakseimbangan dalam berusaha, sehingga ada pihakpihak yang mengorbankannya.

Tapi saya pasrah dengan hal ini, silakan kalau mau menutup cafe ini,” terangnya kepada wartawan, Selasa (3/2).

Menurutnya, keberadaan Cafe dan Karaoke JJ Royal berawal dari pengambilalihan hak milik dari Andi yang terlilit utang sehingga diambil alih oleh Irwan Sugianto

sebagai pemilik baru yang semula masih bernama Cafe dan Karaoke Marknauf.

“Cafe dan Karaoke Marknouf saya ambil alih. Karena masih terikat kontrak dengan pihak sponsor. Kami hanya meneruskan sisa kontrak dengan pertunjukan dancer. Itu sudah berlangsung lama tapi dancernya tertutup. Jadi saya mengikuti yang lama, karena sudah ada dan tidak menambah perjanjian kontrak,” tandas Irwan Sugianto.

Irwan Sugianto menambahkan, izin Cafe dan Karaoke JJ. Royal su-

dah lengkap untuk mengadakan kegiatan band dan dancer setiap hari Selasa, rabu, dan Sabtu. ”Yang namanya dancer, pakaiannya pasti minim. Kalau striptis pakaiannya terbuka. Lantas, dari sisi mana dikatakan pornografi.

Kalau saya dibilang mencari keuntungan, sesuatu yang diberikan izin apa sudah dikatakan tidak benar,” katanya.

Tak hanya itu, dirinya mengeluhkan pendapatan usaha yang digelutinya masih dalam tahap pembenahan. Apalagi penghasilan dari Cafe dan Karaoke JJ Royal tak seimbang dengan biaya operasional yang dikeluarkan setiap harinya.

“Terus terang, bulan Januari belum bisa membayar karyawan yang berjumlah 18 orang senilai Rp18 juta. Secara pribadi tidak materialis, dan senang usahanya akan ditutup. Tapi bagaimana melihat karyawannya jika itu usahanya ditutup. Orang usaha itu rugi sudah biasa, dan belum per-

nah ada peringatan baik secara lisan maupun tertulis,” papar Irwan Sugianto.

Lebih lanjut, Irwan Sugianto, menjelaskan pihaknya harus membayar pajak hiburan setiap bulannya sebesar Rp2,6 juta.

“Saya sampai saat ini belum bisa membayar pajak,” ucapnya.

Diketahui, rekomendasi penutupan Cafe dan Karaoke JJ.Royal dilakukan Komisi A DPRD Kota Probolinggo melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Polres Probolinggo Kota, Satpol PP dan Badan Penanaman Modal dan Peerizinan, dan raapat koordinasi bersama Sekdakot Probolinggo, Senin (2/2) kemarin.

Dalam RDP tersebut, terungkap bahwa petugas gabaungan dari Polres Probolinggo Kota bersama Satpol PP Kota Probolinggo berhasil mengamankan enam orang penari striptis di Kafe dan Karaoke JJ Royal. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO – Harga bukan menjadi soal bagi penghobi dan kolektor barang antik. Tingginya minat pembeli, membuat komunitas penghobi barang antik menggelar bursa di wilayah Kabupaten Probolinggo. Batu akik dan permata tetap menjadi primadona yang mendominasi tingginya permintaan pembeli dari berbagai daerah.

Meski baru berskala kecil, bursa barang antik cukup banyak mengundang banyak peminat baik penghobi maupun kolektor. Sejumlah barang antik seperti keris, pedang, guci hingga aneka macam batu mulia dibawa para kolektor pada bursa barang antik.

Bursa barang antik tersebut, digelar disalah satu hotel dan restauran yang berlokasi di jalaur Pantura Probolinggo, tepatnya di Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, kemarin.

Menurut Yudo Suroso (45) kolektor asal Pasuruan mengatakan batu mulia jenis batu akik dan permata masih menjadi primadona para penghobi dan kolektor untuk menambah koleksi barang antiknya. Mulai dari harga ratusan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah dapat ditemukan pada pagelaran bursa barang antik tersebut.

Seperti jenis batu mulia yang satu ini misalnya, batu berjenis Natural Savir dengan perpaduan warna biru tua dan bening layaknya permata dijual seharga Rp7 juta. Sedangkan batu berjenis natural PinkishRed Star Ruby dengan perpaduan warna merah muda menyala, dibandrol seharga Rp75 juta.

“Kedua batu mulia tersebut dilengkapi sertifikat resmi dari salah satu tambang permata asal negara Sri Langka,” tandasnya.

Menurutnya, tak perlu kuatir jika belum bisa membawa pulang kedua batu mulia tersebut, karena harganya terbilang mahal. Sejumlah batu mulia lain seharga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, juga banyak dijual oleh para kolektor di Probolinggo.

Selain berbagai jenis batu mulia, para kolektor juga menyediakan aneka macam pedang jenis Katana dan Samurai dari Jepang. Pedang Solingen yang digunakan pasukan belanda, dan pedang Humberg milik pasukan Jerman. =M.HISBULLAH HUDA

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 20154 |FEBRUARI No. 0539 |2015 TAHUN IV RABU

No. 0539 | TAHUN IV

15 15

LIGA PRIMER INGGRIS

Coutinho Segera Perpanjang Kontrak

Los Che Terkapar di La Rosaleda Ditaklukkan Malaga 1-0, Valencia Gagal Gusur Sevilla MALAGA - Valencia gagal menggusur Sevilla dari peringkat keempat klasemen sementara La Liga Spanyol setelah tim kelelawar putih itu ditaklukkan oleh tuan rumah Malaga dengan skor tipis 0-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Estadio La Rosaleda, Senin (2/2) malam waktu setepat atau Selasa (3/2) dini hari WIB. Gol tunggal pada laga itu dicetak oleh Samuel Castillejo pada menit ke-25.

Tambahan angka ini memantapkan posisi Malaga di peringat ke-7 klasemen sementara dengan 35 poin atau tertinggal enam poin dari Valencia yang bertengger di tempat kelima. Sedangkan bagi Valencia, kekalahan ini membatalkan ambisi mereka mengambil alih posisi keempat yang direbut Sevilla sehari sebelumnya setelah menang pada akhir pekan lalu. Bahkan, Sevilla bisa unggul empat

poin atas Valencia bila mampu mengatasi Real Madrid pada pertandingan ke-21 kedua klub itu di La Liga pada Rabu (4/2) malam waktu setempat atau Kamis (5/2) dini hari WIB. Meski tampil sebagai tim tamu, Valencia berhasil menguasai pertandingan dengan 53% penguasaan bola tetapi kalah dalam jumlah tendangan ke gawang. Malaga 13 kali meleps tendangan ke gawang Valencia, enam di antaranya tepat sasaran, sementara Valencia hanya 10 kali menembak ke gawang, tiga di antaranya mengarah ke arah gawang.

Sayang, hingga peluit panjang dibunyikan Alvaro Negredo dan kawan-kawan gagal mencetak gol.

Apalagi pada menit ke-73, mereka harus bermain dengan 10 orang setelah Joao Cancelo mendapat kartu kuning kedua yang berarti kartu merah dan

harus meninggalkan lapangan setelah mengasari pemain Malaga, Ignacio Camacho. Untung saja, Malaga gagal memanfaatkan kelebihan jumlah pemain untuk menghasilkan gol tambahan.

Castillejo memastikan kemenangan Malaga berkat sundulannya menyambut umpan silang Samuel Garcia pada menit ke-25. Pemain ini melompat tinggi untuk menyambut bola umpan lambung Garcia untuk menaklukkan kiper Diego Alves di bawah mistar gawang. Sesaat sebelumnya, Malaga nyaris membobol gawang Valencia. Sayang, tendangan keras kaki kiri Arthur Boka dari luar garis 16, memanfaatkan umpan Juanmi, berhasil dimentahkan Diego Alves.

Valencia sendiri memiliki peluang menyamakan kedudukan sesaat sebelum laga berakhir ketika bola sontekan Rodrigo de Paul hanya melebar tipis dari gawang Malaga yang dikawal Carlos Kameni. Sementara Malaga memiliki sejumlah peluang mencetak gol lainnya pada babak pertama dan kedua. =ESPN/CAROL AJI

tastis. Bila dia terus berkembang, karena masih ada hal yang perlu dia kembangkan seperti jumlah gol yang dihasilkan, dia akan menjadi pemain kelas dunia.”

Sementara itu, karier Darren Fletcher selama 15 tahun di Manchester United (MU) harus berakhir setelah dia memutuskan pindah ke West Bromwich Albion pada musim dingin ini dengan status bebas transfer. Pemain 31 tahun yang bergabung dengan MU sejak masih anak-anak ini sudah tampil 342 kali bersama Setan Merah dan sudah mencetak 24 gol.

Fletcher mengungkapkan bahwa ini adalah waktu yang tepat baginya untuk pergi dari Old Trafford. “Saya menghabiskan seluruh karier saya di United dan saya menjadi terkenal di sana. Tetapi saya merasa, inilah waktu yang tepat untuk pergi dan saya tidak terlalu bersedih dengan keputusan ini. Saya memiliki kenangankenangan indah, tetapi sekarang saya sudah menjadi pemain West Bromwich,” ucapnya. =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

PHILIPPE COUTINHO

TAK BERDAYA. Striker Valencia Rodrigo mengontrol bola di tengah kepungan tiga pemain Malaga dalam laga Liga BBVA Spanyol di Estadio La Rosaleda, Selasa (3/2) dini hari WIB. Pada laga tersebut, Valencia kalah dari tuan rumah dengan skor tipis 0-1.

LIVERPOOL- Playmaker Liverpool asal Brasil Philippe Coutinho akan segera menandatangani perpanjangan kontrak bersama “The Reds”. Kontrak baru ini akan berlaku hingga 2020 mendatang.

Padahal, kontrak pemain muda ini bersama Liverpool masih berlaku hingga 2018. Coutinho dibeli Liverpool dari Inter Milan pada Januari 2013 dengan harga 8,5 juta pound.

Kontrak baru ini akan disodorkan sebagai hadiah atas penampilan impresifnya bersama Liverpool sepanjang musim ini.

Diyakini, proses pembicaraan antara agen sang pemain dengan manajemen Liverpool akan berlangsung lancar. Pelatih Liverpool Brendan Rodgers yakin, bila bertahan di Liverpool, Coutinho potensial masuk dalam jajaran pemain kelas dunia.

“Phil adalah tipe seorang pemain yang menciptakan dan pemberi umpan pamungkas, tetapi untuk itu diperlukan pergerakan mendahului bola, sementara pemain lain melakukan penetrasi dari belakang. Pada awal musim, kami tidak memiliki hal itu di dalam tim. Tetapi sekarang, Anda bisa saksikan bahwa dia bermain sangat bagus. Dia bermain pada banyak pertandingan dan kami mencoba mengaturnya,” kata Rodgers.

Dia melanjutkan, “Tetapi sa-ngat enak dilihat bila dia sedang berada dalam penampilan terbaiknya karena dia sangat menyihir ketika dia memegang bola.

Dia seorang pemberani dan petarung.

Cara dia merebut bola juga fan-

KORAN MADURA 16COUTINHO

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

SEGERA PERPANJANG KONTRAK

16

RABU 4 FEBRUARI 2015 No. 0539 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

GAET Cuadrado,

CHELSEA pulangkan Schurrle

JUAN CUADRADO LONDON - “The Blues” Chelsea akhirnya merampungkan proses penjualan Andre Schurrle ke klub Bundesliga Jerman, Wolfsburg dengan nilai transfer sebesar 30 juta euro. Pemain Timnas Jerman ini pulang kampung hanya 18 bulan setelah mendarat di Stamford Bridge dan diikat kontrak hingga 2019 nanti di Wolfsburg. ebelum jendela transfer Bundesliga Jerman ditutup Senin (2/2) pukul 18.00 waktu setempat, Chelsea dan Wolfsburg akhirnya mencapai kesepakatan untuk memboyong pemain sayap ini. “Akhirnya sudah ditandatangani (kontraknya). @ Andre_Schurrle resmi pindah dari Chelsea ke Wolves. Kontrak sampai 2019,” bunyi kicauan akun twitter Wolfsburg, @VfL Wolfsburg EN. Kepergian Schurrle ke Wolfsburg sekaligus juga memastikan kedatangan pemain sayap Fiorentina asal Kolombia Juan Cuadrado ke Stamford Bridge. Proses transfer pemain ini senilai 35 juta euro, termasuk bonus, akhirnya rampung dan sah menjadi milik Chelsea selama 4,5 tahun ke depan.

Chelsea mengaktifkan klausul kontrak pelepasan pemain ini di Fiorentina sehingga klub Liga Serie A Italia itu tidak bisa menghalangi Cuadrado melakukan pembicaraan

dengan Chelsea. Kesepakatan antara Cuadrado dengan Chelsea tercapai menjelang penutupan jendela transfer musim dingin ini. Cuadrado diikat kontrak selama empat setengah tahun.

“Saya sangat bahagia dan berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ini klub besar dan sejujurnya, bergabung bersama keluarga Chelsea bagaikan sebuah mimpi dan pelatih klub ini percaya pada saya. Saya sangat bahagia,” kata Cuadrado.

Hengkangnya Cuadrado membuat Fiorentina kehilangan salah satu pemain kunci di skuatnya dan salah satu pemain papan atas di Liga Serie A Italia. Karena itu, Perdana Menteri Italia Matteo Renzi mengaku kecewa dengan kepergian Cuadrado ke Inggris. “Benar, saya kecewa dengan penjualan Cuadrado ke Chelsea. Tetapi mungkin dengan uang itu, kami bisa membangun kembali tim,” ujarnya kepada La Stampa.

Fiorentina sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dengan kepergian pemain 26 tahun ini karena klau-

sul kontrak yang baru dimasukkan pada Oktober tahun lalu guna melindungi pemain itu. “Ini sebuah negosiasi yang harus dilakukan.

Sebagai pelatih, tentu saja saya kecewa dengan kepergiannya tetapi klub sudah melakukan hal yang benar,” kata pelatih Fiorentina, Vinzenzo Montella.

Dia melanjutkan, “Seorang pemain top telah meninggalkan kami, tetapi saya masih melihat karakter yang sama pada diri (Mohamed) Salah. Saya tidak melihat bahwa penjualan Cuadrado berarti kami mengambil langkah mundur. Cuadrado adalah seorang pemain profesional dan dia selalu ingin bermain dan saya senang karena ia bergabung dengan klub papan atas dunia.

Cuadrado adalah seorang pemain yang selalu datang dengan senyum dan memberikan segalanya untuk Fiorentina.”

Sementara itu, pemain veteran Chelsea Didier Drogba mengaku masih akan bermain di Stamford Bridge tahun depan. Pemain internasional Pantai Gading ini didatangkan dari Galatasaray untuk periode keduanya di klub itu pada musim panas lalu dan dikontrak selama setahun yang akan berakhir musim panas mendatang. Tetapi legenda Stamfrod Bridge itu memastikan bahwa dia masih akan mengenakan seragam klub London Biru itu musim depan. =ESPN/CAROL AJI

RABU

A Mengapa Perolehan DAK 2015 Dirahasiakan?

KORAN MADURA

4 Februari 2015 No. 0539 | TAHUN IV

MADURA SPORT | HAL. P RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan masih merahasiakan usulan anggaran sekaligus perolehan dana untuk perbaikan sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) 2015, karena Disdik masih melakukan pemetaan terhadap kebutuhan anggaran yang dibutuhkan masing-masing sekolah.

PAMEKASAN | HAL. G

Proximity: Masyarakat Butuh Figur Bupati Baru Hasil survei Proximity yang digelar pada pekan terakhir November hingga pekan pertama Desember 2014 memaparkan, bahwa figur yang merakyat, bersih, dan dermawan menjadi pilihan utama masyarakat Sumenep.

Siapa Penembak Mathur Husyairi?

Sumenep | HAL. D

Cak Nardi Meninggal Dunia

MENJELASKAN. Petugas kepolisian sedang memberikan penjelasan tentang penangkapan Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Aldi Alfarisi (AA) alias Kasmo, SH.

Kabid Humas dan Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim Beda Pendapat Kasmo, SH

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan BANGKALAN – Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Aldi Alfarisi (AA) alias Kasmo ditangkap oleh petugas kepolisian. Alasan penangkapannya menjadi simpang siur, termasuk siapa sebenarnya penembak Mathur.

Sumber di Polda Jatim menyatakan berbeda, bila Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Hanny Hidayat menyatakan penangkapan AA karena diduga terlibat kasus penembakan aktivis antikorupsi Mathur

Husyairi sebagaimana tersiar di media online, namun Kabid Humas Polda Jatim, Kombespol Awi Setiyono justru membantah penangkapannya terlibat kasus penembakan.

Menurut Hanny, pada hari Senin (2/2) Tim Cobra Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menangkap AA bersama beberapa orang lainnya yang juga diduga terlibat dalam kasus penembakan itu. Masing-masing yaitu Mas’ud (40) yang bertindak sebagai eksekutor, Sadi (43) sebagai eksekutor, dan Syaefudin alias Reza (27) sebagai penggambar denah.

Motif penembakan, menurut Hanny, adalah karena dendam,

karena AA merupakan orang dekat Fuad Amin. Korban penembakan, Mathur itu diketahui pernah melaporkan Ketua DPRD Bangkalan itu pada KPK. “Dia ini (Ketua komisi A DPRD Bangkalan-red) itu kan orangnya Ketua DPRD Bangkalan yang ditangkap KPK sebulan lalu tekait korupsi,” jelas Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Hanny Hidayat, kepada detikcom, Selasa (3/2/2015).

Akan tetapi, Kabid Humas Polda Jatim, Kombespol Awi Setiyono menyatakan AA ditangkap, untuk sementara karena dia (AA) tertangkap basah sedang bermesraan bersamaan seorang gadis di bawah umur di sebuah

hotel di Surabaya dan pemalsuan dokumen. Meskipun begitu, tim Polda masih menyelidiki lebih dalam keterlibatan AA dalam kasus penembakan atas aktivis Mathur.

Apalagi penyidikan masih berlangsung dan terus dikembangkan. “Kita masih mendalami ya, rekan-rekan. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Yang pasti kita masih melakukan pendalaman untuk kasus tersebut. Tim kita masih terus bekerja. Jadi belum bisa kita sampaikan. Kami mohon rekan-rekan bersabar,” pintanya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono berharap pelaku penembakan terhadap aktivis bisa segera tertangkap. Sebab penangkapan yang telah dilakukan oleh polda Jatim diharapkan bisa berkembang ke yang lain.

Sementara ini masih didalami antara tim polres dan tim polda Jatim. =MOH RIDWAN/rah

Nardi, sang pelawak inspiratif itu telah berpulang ke haribaan Allah, Selasa (3/2) sekitar pukul 16.30 sore di kediamannya, Lenteng, selepas dirawat di rumah sakit. Kerabat dan para sahabatnya merasa kehilangan dan tidak percaya, sebab sepulangnya dari rumah sakit umum dr. Moh. Anwar pada Senin lalu, mantan pelawak Albadar Mahajaya tersebut terlihat sehat, bahkan sebelum ia meninggal, Nardi masih bercanda tawa dengan sahabat karibnya, Basir.

obituari | HAL. N

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

RABU 4 FEBRUARI 2015 No. 0539 | TAHUN IV

LAKA LANTAS

Daerah Rawan Kecelakaan Bergeser ke Pedesaan SUMENEP – Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kasatlantas AKP Musa Bahktiar mengungkapkan, daerah rawan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sumenep, mulai bergeser ke wilayah pedesaan. Awalnya, wilayah black sport itu berada di seputar kota, yakni Jalan Raya Pamekasan-Sumenep.

Data Polres Sumenep, terdapat 14 titik rawan kecelakaan.

Daerah rawan kecelakaan itu tersebar di Desa Kasengan, Kecamatan Manding; Desa Matanair, Kecamatan Rubaru; Desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten; Desa Sentol Laok dan Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan; Desa Longos, Kecamatan Gapura; Desa Aengdake, Kecamatan Bluto; dan Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng.

“Sejak awal tahun 2015 kecelakaan lalu lintas mayoritas terjadi di wilayah pedesaan atau jalan kecamatan. Sedangkan wilayah kepulauan, yang rawan laka adalah di Kepulauan Raas,”

kata AKP Musa Bahktiar, Selasa (3/2).

Menurutnya, penyebab tingginya angka kecelakaan akibat faktor perilaku manusia dalam menggunakan jalan raya. Ia mencontohkan, pengendara saat akan belok arah sering tidak menyalakan lampu reting atau teralu jauh mengambil jarak saat akan balik arah. Sehingga, secara otomatis akan mengambil arah yang berlawanan. ”Di daerah perkotaan, kondisi jalannya kami kira sudah baik semua. Berbeda dengan kondisi jalan di sejumlah pedesaan, saat ini masih banyak yang rusak dan juga sempit. Mungkin itu juga menjadi penyebab salah satu terjadinya laka lantas,” terangnya.

Kendati demikian, pihaknya akan terus berusaha ke depannya, termasuk akan koordinasi dengan pemerintah terkait kondisi jalan yang dinilai masih sempit. Termasuk di dalamnya pengadaan lampu lalu lintas.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi terhadap sejumlah elemen masyarakat, tentang cara berkendaraan yang baik. Seperti memakai helm standar dan juga menyalakan lampu di siang hari.

“Ini kami lakukan sebagai upaya untuk meminimalisir ter-

BARANG BUKTI. Kanit Laka Polres Sumenep Ibda Hidayat menunjukkan barang bukti puluhan motor yang diamankan akibat terlibat kecelakaan lalu lintas di Mapolres Sumenep, Selasa (3/2).

jadinga laka lantas ke depannya.

Karena kami yakin, ketika peng-

endara mematuhi cara berkendara yang baik, tidak akan terjadi ke-

celakaan,” tukas mantan Kapolsek Kerek, Tuban, itu. =JUNAEDI/MK

KORBAN BENCANA ALAM

Tak Ada Bantuan untuk Petani SUMENEP- Bagi petani yang padinya rusak akibat direndam air, menyusul tingginya curah hujan belakangan memang harus bersabar. Pasalnya, tidak ada anggaran bantuan dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Dispertan) setempat bagi petani yang terdampak bencana, seperti banjir.

Kepala Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan Dispertan Kabupaten Sumenep, Kurratul Aini menuturkan, sejauh ini genangan air yang menimpa lahan pertanian warga di beberapa titik masih belum tergolong sebagai bencana alam yang per-

lu dibantu.

Menurutnya, petani bisa mendapat bantuan apabila air yang merendam sawahnya sampai tiga hari atau lebih.

"Yang masuk kategori bencana itu, kalau setelah terjadi banjir, sampai tiga hari air tetap tidak surut. Kalau sudah surut dalam waktu tiga hari, itu tidak termasuk bencana," jelasnya, Selasa (3/2).

Perempuan yang biasa dipanggil Ain itu menuturkan, sejak terjadi banjir pada hari Minggu (1/2) lalu, baru satu daerah yang dilaporkan bahwa lahan pertanian warga terkena banjir,

yaitu Kecamatan Lenteng. Beberapa daerah langganan banjir lainnya, seperti Kecamatan Saronggi dan Batuan masih belum ada laporan. "Itu yang terkena banjir, ya. Bukan bencana," tegasnya.

Menurut dia, biasanya ketika ada laporan yang masuk bahwa ada petani yang terdampak bencana, pihaknya langsung akan mengusulkan kepada pusat agar mendapatkan bantuan berupa bibit. "Agar petani dapat menanam kembali. Tapi itu kalau tergenangnya selama tiga hari dan padinya rusak.

Kalau tidak rusak, iya tidak,"

tandasnya.

Sementara saat disinggung mengenai bantuan dari pemerintah daerah sendiri, menurut dia, di Dinas Pertanian memang tidak ada anggaran bantuan untuk menanggulangi petani yang terkena bencana. "Kalau di sini memang tidak dianggarkan. Tidak tahu kalau yang lain, misalnya Dinas Sosial atau lainnya yang biasa menangani bencana," pungkasnya.

Sebelumnya, salah seorang petani di Desa Patean, Kecamatan Batuan, Sutekno mengaku taninya telah terendam air selama tiga hari. Hal itu mengaki-

batkan sebagian padinya membusuk. "Di sini memang menjadi langganan banjir," tukasnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi B DPRD Sumenep, Bambang Prayogi mendesak agar pemerintah segera memberi bantuan kepada petani yang padinya terendam air. Menurutnya, hal itu sudah termasuk bencana.

“Dalam waktu dekat, kita akan lihat, apa yang bisa dikerjakan oleh Dinas Pertanian dan Pemkab. Atau Bupati itu sendiri dalam menyikapi persoalan semacam ini,”pungkasnya. =FATHOL ALIF/MK

Sumenep BANDARA TRUNOJOYO

Susi Air Kantongi “Slot Time” SUMENEP – Maskapai Susi Air yang akan melakukan penerbangan Sumenep-Surabaya telah mengantongi izin memasuki landasan penerbangan (slot time) di Bandar Udara (Bandara) Trunojoyo Sumenep.

Penerbangan perintis pertama rencananya akan digelar pada bulan ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, Mohammad Fadillah mengatakan maskapai Susi Air telah mengantongi slot time. Sehingga penerbangan printis di Bandara Trunojoyo kemungkinan besar bisa dilakukan bulan ini.

Meski begitu, menurut Fadillah, masih ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan. Beberapa hal itu berupa pengaturan jadwal, rute, serta regulasi tarifnya. Menurutnya, untuk mempersiapkan itu semua membutuhkan waktu. "Penerbangan ini bukan seperti kita beli mobil Innova yang langsung bisa dipakai," ucapnya.

Oleh sebab itu, Fadillah meminta agar masyarakat bersabar.

Ia menilai, selama ini masyarakat terkesan terburu-buru. "Jadi ditunggu saja. Rencana penerbangan ini bukan PHP (pemberi harapan palsu, red.)," kata mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep itu.

Fadillah mengaku, pihaknya tidak dapat mendesak pihak maskapai. Pasalnya, yang menjalin kerja sama dengan Susi Air bukan pemerintah daerah, melainkan pemerintah pusat. "Mengenai slot-nya, Sumenep-Surabaya itu sudah ada.

Karena tidak mungkin penerbangan itu kalau tidak ada slot. Mau diparkir di mana kalau tidak ada slot-nya," tukas Fadillah.

Sementara saat disinggung mengenai rencana penerbangan printis perdana di Bandara Trunojoyo, pihaknya tidak menyebutkan secara pasti. Namun, ia menegaskan aktivitas penerbangan akan dimulai bulan Februari ini. "Saya tidak bicara awal, tidak bicara akhir. Tapi Februari," ungkapnya.

Selebihnya, Fadillah mengatakan bahwa kondisi Bandara Trunojoyo sendiri sudah siap pakai. "Kalau bandara sudah siap," pungkasnya saat disinggung mengenai persiapan pihak bandara, termasuk parkir pesawatnya.

Pesawat jenis Cassena Grand Caravan milik maskapai Susi Air sempat tiba di Bandara Trunojoyo, Senin (26/1) untuk melakukan uji landasan. Penerbangan direncanakan dilakukan awal Februari. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

C

Kekerasan Terhadap Siswa Masih Terjadi Hari Ini DPKS Lakukan Inspeksi Mendadak SUMENEP – Kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak didiknya di Kabupaten Sumenep, masih terjadi. Beberapa hari lalu, siswa Sekolah Dasar Negeri Pangarangan 3, Kecamatan Kota Sumenep, mengalami hal itu.

Perbuatan tak mendidik itu terungkap dari laporan Komite SDN Pangarangan 3 pada Dewan pendidikan kabupaten Sumenep (DPKS). ”Memang benar, kami mendapatkan laporan dari Komite SDN Pangarangan 3 beberapa hari yang lalu,” kata anggota DPKS Sumenep, A Novel, Selasa (3/2).

Untuk memastikan kebenaran laporan tersebut, DPKS akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SDN Pangaran

3 pada hari ini, Rabu (4/1).

“Jika memang lapa\oran ini benar, kami sangat menyayangkan tindakan itu. Karena di era reformasi kekerasan dalam dunia pendidikan dengan alasan apa pun tidak dibenarkan,” tegasnya.

Laporan yang diterima pihaknya, di SDN Pangarangan 3, telah terjadi dugaan pemukulan yang dilakukan guru berinisial S. Pemukulan tersebut, diduga dilakukan di lingkungan sekolah.

Informasinya, korban pemukulan yang diduga dilakukan oleh S tersebut, berjumlah sebanyak 20 orang. “Laporan komite itu, berdasarkan keluhan yang disampaikan ibu siswa, jika anaknya telah mendapatkan perlakuan kasar,” ungkapnya.

Advokat senior itu menjelaskan, dugaan perilaku kasar yang dilakukan oleh S, juga dibenarkan guru yang lain. Di kalangan guru, S dikenal sebagai guru yang kerap memukul siswanya. ”Informasinya, selain suka memukuli siswanya, S juga kerap mengancam siswanya yang kedapatan melanggar,” terangnya.

Lebih lanjut Novel mengatakan, berdasarkan keterangan yang diterima, profil S, sebelum dipindahtugaskan dari Kecama-

tan Giligenting, ke SDN Pangarangan 3, memang memiliki riwayat mengajar yang kurang baik.

Kata Novel, jika S terbukti melakukan pemukulan, tindakan tersebut bisa dibawa ke ranah hukum. ”Saya berharap tenaga pendidik di Sumenep tidak lagi menjalankan metode konservatif.

Guru harus banyak belajar untuk mendapatkan teori pengajaran yang baik,” harpanya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep A. Shadik masih belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui telepon selulernya, sedang tidak aktif. Sementara Kabid Pendidikan Dasar Disdik Sumenep Fajar Santoso, juga belum merespons. =JUNAEDI/MK

Maskapai Susi Air saat melakukan uji coba landasan pacu Bandar Udara Trunojoyo, Sumenep, beberapa waktu lalu. Maskapai tersebut telah mengantongi izin memasuki landasan penerbangan (slot time).

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

JELANG PILKADA

BADAN PUSAT STATISTIK

Proximity: Masyarakat Butuh Figur Bupati Baru

Sumenep Alami Deflasi 0,27 Persen

SURABAYA - Lembaga Survei Proximity memaparkan bahwa masyarakat Sumenep-Madura membutuhkan figur baru sebagai bupati yang memimpin daerah tersebut untuk periode 2015-2020.

"Figur baru lebih diharapkan dibandingkan petahana karena masyarakat lebih menginginkan perubahan di Sumenep," ujar Direktur Utama Proximity Whima Edy Nugroho kepada wartawan di Surabaya, Selasa (3/2).

Menurut dia, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap masyarakat setempat, figur yang merakyat, bersih dan dermawan menjadi pilihan utama.

Ia menyampaikan, dalam survei Proximity yang digelar pada pekan terakhir November hingga pekan pertama Desem-

ber 2014, nama legislator DPR RI Said Abdullah menempati urutan pertama di atas mantan kepala Bappeda Jatim Zainal Abidin.

Sedangkan, nama bupati petahana Busyro Karim bertengger di urutan ketiga bersama sejumlah tokoh lokal lainnya, seperti HM Sahnan, Dewi Khalifah, Ilyasi Siradj dan Wakil Bupati Sumenep Sungkono.

"Dari hasil elektabilitas tersebut, dua nama teratas memiliki kekuatan karena figur baru dan masyarakat memang mengingin-

Pasang IKLAN

KORAN MADURA Advertorial

Berita Kehilangan

Display

Iklan Baris Bergambar

Call Centre (0328) 6770024

kan perubahan," katanya.

Ia merinci, hasil elektabilitas para calon bupati Sumenep yakni Said Abdullah (sebesar 22,5 persen), Zainal Abidin (15,8 persen), Busyro Karim (11,8 persen), HM Sahnan (8,7 persen), Dewi Khalifah (tujuh persen).

Berikutnya, Ilyasi Siradj (5,8 persen), Soengkono (5,2 persen), Unais Ali Hisyam (2,3 persen), Azasi Hasan (1,7 persen) dan belum menentukan pilihan 19,2 persen.

Survei menggunakan jumlah sampel 1.000 responden dari 27 kecamatan dengan tingkat kesalahan 3,1 persen dengan "confident interval" 95 persen.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Zainal Abidin mengaku

terkejut dengan hasil elektabilitasnya dan masih menyatakan ragu-ragu mencalonkan diri maju di Pilkada Sumenep yang rencananya digelar Desember 2015.

"Saya didorong teman-teman untuk maju dan sekarang masih survei popularitas dan elektabilitas. Saya juga harus berpikir realistis. Tapi, Alhamdulillah kalau ada survei menyebut nama saya lebih unggul dari bupati petahana," ucapnya.

Dia mengaku, saat ini sudah menyosialisasikan dirinya dan bersilaturrahim dengan ulama dan masyarakat di 24 kecamatan, atau masih tersisa 3 kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Kepulauan Sapeken, Masalembu dan Kangean. =ANT/MK

PELANGGARAN KODE ETIK

Pekan Depan, BK Panggil Akis SUMENEP – Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep akan memanggil Akis Jasuli, anggota Komisi B DPRD setempat pekan depan. Beberapa waktu lalu, BK telah meminta keterangan saksi.

“Bebarapa hari yang lalu, pelapor dan juga saksi sudah kami mintai keterangan.

Dari pelapor sudah cukup, termasuk panitia (Pilkades Poteran) sudah kami panggil,” kata Ketua BK DPRD Sumenep, Moh. Ruqi Abdillah, Senin (2/2).

Akis akan dimintai keterangan karena dilaporkan memperkeruh suasana pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Poteran, Kecamatan Talango, dengan masuk ke areal TPS pada proses penghitungan surat suara pilkades tanpa seizin panitia. Pemanggilan itu untuk mengkonfirmasi kebenaran tuduhan warga.

Laporan secara tertulis disampaikan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Poteran Kecamatan Talango, Ahmadi, Rabu (10/12/2014). Akis Jasuli adalah anggota DPRD Sume-

Akis Jasuli

Anggota Komisi B nep dari Partai Nasdem dari Daerah Pemilihan I (Kota Sumenep, Talango, Batuan, Kalianget).

Menurut Ahmadi saat melaporkan Akis, kisruh Pilkades Poteran berawal dari selisih angka antara surat undangan dengan hasil perolehan suara yang panitia tulis di papan plano. Di pa-

pan plano tertera angka 541 suara, sedang di buku daftar hadir undangan tercatat 539 orang yang hadir dan menggunakan hak suaranya.

Setelah terjadi selisih angka tersebut, panitia pilkades dengan tiga cakades, yaitu Suparman, S.Pd.I, Kismon, S.Pd.I, H. Fathol Arifin, membuat kesepakatan untuk menghitung ulang surat suara dalam kotak. Namun, kesepakatan tersebut dimentahkan Akis.

Akibat ulah politisi Partai NasDem asal Desa Kombang tersebut, proses penghitungan dan akhirnya dihentikan.

Penghitungan perolehan suara baru bisa dilanjutkan dua hari kemudian di Aula Pemkab Sumenep (Koran Madura, 11/12/2014) ”Kalau nantinya laporan itu benar, jelas kami akan jatuhkan sanksi, yakni sanksi kode etik. Kami akan memberi sanksi sesuai dengan aturan dalam kode etik yang telah kami pelajari dari Malang,” tegasnya. =JUNAEDI/MK

SUMENEP - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mencatat daerah tersebut mengalami deflasi 0,27 persen pada Januari 2015 akibat penurunan harga dua indeks kelompok pengeluaran dengan angka cukup signifikan.

"Penurunan harga pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 3,21 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,06 persen. Dua kelompok ini penyumbang deflasi," kata Kepala BPS Sumenep, Suparno, Selasa (3/2).

Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi, di antaranya bensin, cabai merah, cabai rawit, udang basah, cumicumi, apel, dan tarif travel.

Bensin memberikan andil deflasi sebesar 15,20 persen, cabai merah sebesar 36,37 persen, dan cabai rawit sebesar 26,47 persen.

"Selama delapan tahun belakangan ini, Sumenep mengalami deflasi pada Januari sebanyak dua kali, yakni pada tahun ini sebesar 0,27 persen dan Januari 2009 sebesar 0,15 persen," ujarnya.

Ia menjelaskan, empat indeks kelompok pengeluaran lainnya tetap mengalami penaikan harga pada Januari, yakni kelompok bahan makanan sebesar 0,52 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,52 persen, kelompok sandang sebesar 1,24 persen, dan kelompok kesehatan sebesar 0,08 persen.

"Sementara kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, relatif stabil. Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) memang tidak secara otomatis membuat harga seluruh komoditas otomatis mengalami hal sama," ucapnya.

Suparno juga mengemukakan, lima dari delapan daerah di Jawa Timur yang menjadi lokasi survei indeks harga konsumen, mengalami deflasi, yakni Sumenep 0,27 persen, Madiun 0,05 persen, Kediri 0,19 persen, Probolinggo 0,20 persen, dan Jember 0,24 persen.

"Sementara tiga daerah lainnya mengalami inflasi, yakni Surabaya sebesar 0,41 persen, Malang 0,04 persen, dan Banyuwangi 0,08 persen," katanya. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

E

PILKADA DIUNDUR

KPU: Kami Siap Lakukan Pilkada SUMENEP – Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi KPU Sumenep, Abdul Hadi mengatakan, pihaknya siap menggelar pemilihan kepada daerah, baik pada Desember 2015 maupun Februari 2016.

Hal itu menyikapi keputusan fraksi-farksi di Komisi II DPR RI yang menyepakati penundaan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak yang purna tugas pada 2015. Pilkada serentak semula direncanakan digelar Desember namun akan diundur menjadi Februari 2016.

Alasan penundaan pilkada serentak karena belum semua daerah mengalokasikan anggaran untuk pilkada serentak pada

APBD-nya. KPU RI juga masih belum membahas sejumlah peraturan KPU terkait dengan teknis pelaksanaan pilkada.

“Sebenanya, kapan pun pelaksanaan pilkada itu dilakukan, baik tahun 2015 atau tahun 2016, kami sudah siap dalam segala hal. Kita hanya tinggal menunggu kebijakan pemerintah saja,” tegas mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep itu, Selasa (3/2).

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto pernah mengatakan, Pemkab setempat telah menyiapkan dana sebesar Rp 25 miliar untuk kepentingan pilkada langsung. Dana itu masuk kategori dana cadangan dan disiapkan selama lima tahun se-

jak 2011 hingga 2015.

"Setiap tahun sejak 2011, APBD menyiapkan dana cadangan pilkada, masing-masing Rp5 miliar. Kalau ditotal sejak APBD 2011 hingga nantinya APBD 2015, jumlahnya akan sebanyak Rp25 miliar," ucapnya (Koran Madura, 30/9/2014).

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, A. Warits memprediksi biaya pemilihan BupatiWakil Bupati setempat periode 2015-2020 sekitar Rp 43 miliar.

Untuk diketahui, masa jabatan A Busyro Karim-Soengkono Sidik sebagai Bupati-Wakil Bupati Sumenep periode 20102015 yang merupakan hasil pilkada langsung setempat pada 2010, akan berakhir pada Okto-

ber 2015.

Saat ini, sejumlah kandidat mulai melakukan komunikasi politik dengan partai politik, bahkan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim telah melakukan survei.

Demokrat telah melakukan survei popularitas dan elektabilitas sejumlah nama yang layak diusung sebagai kandidat pemilihan kepala daerah (pilkada) di sejumlah kota/kabupaten, termasuk Sumenep.

"Untuk di Sumenep, ada lima sampai enam nama yang disurvei. Nantinya, hasil survei itu akan menjadi salah satu pertimbangan bagi Partai Demokrat untuk menetapkan kandidat,"

kata Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep, Achmad Iskandar di Sumenep (Koran Madura, 29/1/2015).

Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur juga sudah melakukan survei sejumlah nama yang layak diusung sebagai kandidat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumenep. Hasil survei akan menjadi pertimbangan.

"Hasil survei yang dilakukan oleh tim bentukan DPW PKB Jatim itu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menetapkan kandidat pilkada yang akan diusung oleh kami," kata Sekretaris DPC PKB Sumenep, AM Bahrul Ulum (Koran Madura, 30/1/2015). =JUNAEDI/MK

Permintaan Darah Melonjak PMI: Sampai Sekarang Kita Bisa Mengatasinya SUMENEP - Sejak meningkatnya jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD), permintaan darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sumenep ikut melonjak. Lonjakan sudah terjadi sejak pertengahan bulan Januari lalu.

Direktur PMI Sumenep, Moh. Saleh mengatakan, lonjakan permintaan darah sudah terjadi sejak pertengahan bulan Januari lalu. Bahkan, hingga kini jumlah permintaan darah masih tinggi.

"Sampai sekarang masih banyak yang membutuhkan darah," katanya di kantornya, Selasa (3/2).

Menurutnya, setiap harinya permintaan darah berkisar 20 sampai 30 kantong. "Jadi kalau kita hanya mengandalkan darah suka rela itu memang tidak cukup. Karena darah suka rela di Sumenep itu memang sulit. Tidak seperti yang kita harapkan," paparnya.

Agar stok darah di PMI tidak kurang, pihaknya minta agar keluarga pasien yang membutuhkannya ikut berdonor. "Kebetulan memang dalam hal ini kita butuh darah segar. Karena permintaannya memang banyak," tandasnya.

Namun demikian, katanya, selama ini pihaknya masih bisa mengatasi lonjakan permintaan darah. Sehingga tak perlu mendatangkan darah dari luar daerah.

"Sampai sekarang, awal Februari, kita masih bisa mengatasinya," ujar Saleh di kantornya.

Per 3 Februari kemarin, stok darah yang ada di PMI Sumenep sudah mulai "menipis". Ia merinci, darah golongan A sudah tersisa 9 kantong, golongan B 12 kantong, golongan O 11 kantong dan darah golongan AB sebanyak 5 kantong.

"Hingga pagi ini hanya itu stok darah yang kita punya,” rincinya.

Dikatakan Saleh, stok darah yang ada diperkirakan hanya cukup untuk hari kemarin. Sementara untuk hari ini dan selanjurnya, ia mengaku masih akan mencari pendonor yang mau menyumbangkan darahnya. “Kalau untuk besok dan seterusnya, kita masih akan mencarinya," tuturnya, kemarin Oleh karena itu, ia berharap lebih banyak lagi orang yang mendonorkan darahnya. Ia menuturkan, selama ini pendonor didominasi oleh aparat kepolisian dan TNI. Selain itu juga ada siswa SMA sederajat serta mahasiswa.

Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Sumenep sedang melayani pedonor darah, Selasa (3/2). Permintaan darah melonjak, namun PMI masih bisa mengantonginya.

Sementara dari jajaran SKPD Kabupaten Sumenep, menurutnya, masih minim. "Bukan

tidak ada, tapi masih perlu ditingkatkan lah. Saya kira mereka bukan tidak mau, cuma mungkin

lagi sibuk menghadapi awal tahun sehingga tidak sempat," pungkasnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 4 FEBRUARI 2015 No. 0539 | TAHUN IV

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

MADURA

F

PERTANIAN

Tanaman Padi Terancam Gagal Panen

Apik, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan

DPRD Berencana Adukan Kesalahan Data Kemiskinan Data PPLS Badan Pusat Statistik Harus Secepatnya Diperbaiki PAMEKASAN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pamekasan berencana mengadukan data kemiskinan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta, karena data kemiskinan yang digunakan untuk program bantuan sosial di Pamekasan itu sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik. Menurutnya, data kemiskinan itu mendesak harus diperbaharui karena data tersebut menjadi acuan sejumlah bantuan sosial maupun jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Sementara data kemiskinan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan

Pusat Statistik (BPS) yang masih dijadikan acuan beberapa program bantuan sosial sudah banyak tidak tepat sasaran, karena data hasil tahun 2011 silam.

“Makanya kami dari Komisi IV ada rencana ke Jakarta, untuk mendatangi TNP2K, agar dengan segera memperbaharui data kemiskinan di Pamekasan, kalau ingin program pengganti raskin

bisa tepat sasaran dan tidak bermasalah lagi,” kata politisi partai Nadem ini.

Kenyataan di lapangan banyak bantuan raskin yang tidak tepat sasaran, yang disebabkan oleh berpedoman pada data PPLS 2011. Akibatnya, banyak warga yang tidak miskin ikut terdata sebagai penerima raskin, sedangkan warga miskin justru banyak yang tidak terdata sebagai warga miskin, sehingga tidak masuk dalam data program dari pemerintah.

Kemudian muncul pola pemerataan dalam penyaluran raskin di desa. Padahal, langkah tersebut salah karena melanggar ketentuan yang sudah diterapkan dalam petunjuk teknis penyaluran raskin. Untuk itu, sebelum

penyaluran bantuan pengganti raskin dimulai harus ada data baru terkait warga miskin.

Tidak hanya bantuan raskin, anggaran Rp10 miliar dari pemkab Pamekasan untuk jaminan kesehatan masyarakat setempat pun masih juga menggunakan data yang salah itu, sehingga bila tetap bertahan dengan data yang lama tersebut, sama halnya membuat program bermasalah.

“Kalau bantuan kesehatan mungkin masih bisa dilakukan perbaikan, karena anggaran yang digunakan dari daerah. Jadi, tergantung pada kebijakan Bupati.

Tapi tahun 2016 nanti, semua data kemiskinan harus baru,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/rah

PAMEKASAN – Hujan deras yang mengguyur beberapa tempat di wilayah Pamekasan tampaknya akan berpengaruh pada tanaman padi di daerah tersebut. Tanaman padi di sejumlah tempat diprediksi akan mengalami gagal panen akibat banjir tersebut.

Ketua Komisi II, DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan seharusnya pemerintah melalui Dinas Pertanian (Disperta) Pemkab Pamekasan melakukan pendataan terhadap seluruh lahan pertanian yang mengalami kerusakan akibat banjir.

Selanjutnya, pemerintah memberikan bantuan kepada petani berupa bibit dan pupuk, agar petani dapat kembali menggarap lahan pertanian, yang rusak akibat tergenang banjir.

Pihaknya berencana akan mendatangi sejumlah desa yang terdampak banjir, untuk melihat secara langsung lahan pertanian yang rusak akibat banjir.

Hosnan meminta dinas terkait serius menangani kerusakan lahan pertanian tersebut dan tidak hanya menunggu laporan atas kerusakan lahan pertanian. Sebaliknya, harus turun langsung, menemui petani dan mendata kerusakannya.

Sebab, hingga saat ini pihaknya sebagai mitra SKPD yang menangani masalah pertanian dan perekonomian belum menerima laporan dari intansi terkait, mengenai jumlah lahan pertanian yang rusak akibat banjir. Padahal, jumlah laporan rusaknya lahan pertanian akibat banjir, cukup tinggi.

Apalagi terang Hosnan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun selalu ada anggaran untuk bantuan bibit bagi petani di Pamekasan baik bibit tembakau ataupun padi. = FAKIH AMYAL/UZI/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

G

KBM. Suasana Proses Kegiatan Belajar Mengajar di SMPN 3 Pademawu, yang kondisi gedungnya sangat memprihatinkan.

Mengapa Perolehan DAK 2015 Dirahasiakan?

Pemerintah Disarankan Mengkaji Struktur Lahan Sekolah PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan masih merahasiakan usulan anggaran sekaligus perolehan dana untuk perbaikan sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) 2015, karena Disdik masih melakukan pemetaan terhadap kebutuhan anggaran yang dibutuhkan masing-masing sekolah.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Disdik Pamekasan, Moh Tarsun mengaku sedang melakukan pengecekan setiap sekolah yang mengusulkan anggaran perbaikan fasilitas KBM. Hal itu penting untuk mengetahui lebih detil kebutuhan yang mendesak di sekolah tersebut.

Dari beberapa sekolah yang

mengusulkan, SMPN 3 Pademawu akan diprioritaskan. Sebab kondisi sekolah yang terletak di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu itu sangat memprihatinkan. Mengancam terhadap KBM yang berlangsung di sekolah tersebut.

Tarsun menambahkan, untuk rehabilitasi gedung SMPN 3 Pademawu akan dianggarkan mela-

lui DAK 2015. Sementara untuk pembangunan pagar yang mulai terkikis lahan tambak garam, akan dianggarkan pada PAK 2015.

Tarsun enggan menyebutkan angka anggaran yang akan dikucurkan ke SMPN 3 Pademawu karena masih proses pemetaan kebutuhan. Tarsun juga tidak menyebutkan, alokasi DAK tersebut untuk hal apa saja.

Sebelumnya, Wakil Ketua Forum Pemerhati Pendidikan Masyarakat Madura, Noer Faisal meminta Pemkab Pamekasan segera menangani kroposnya bangunan SMPN 3 Pademawu, yang kondisinya sangat memprihatinkan akibat suhu garam

pada tambak garam yang mengitari sekolah milik PT Garam Budiono.

Menurut Noer Faisal, pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah untuk perbaikan bangunan sekolah tersebut.

Sebab jika dibiarkan terlalu lama, maka akan mengancam terhadap keselamatan siswa dan guru saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Bahkan kalau perlu anggaran perbaikan gedung sekolah tersebut didahulukan, dibandingkan dengan anggaran perbaikan infrastruktur lainnya di Pamekasan. Mengingat kondisi gedung sangat memprihatinkan.

Noer Faisal menyarankan pemerintah untuk kembali melakukan kajian terhadap kondisi dan struktur tanah di atas bangunan sekolah tersebut. Jika diperkirakan tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan lebih baik sekolah tersebut dipindah ke tempat yang lebih aman.

Kecuali pemerintah melakukan langkah tegas kepada pemilik tambak garam yang berada di sekitar sekolah tersebut untuk menghentikan produksi garam.

Mengingat aktivitasnya sangat mengganggu sekali terhadap KBM di sekolah tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/rah

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

LARANGAN PUNGGUNAAN PUKAT HARIMAU. Nelayan memperbaiki jaring pukat harimau, di Jalan Raya Pamekasan-Sampang Desa Bandaran, Tlanakan Pamekasan, Jatim, Selasa (3/2). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 2/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, seperti cantrang dan trawl atau pukat harimau, karena mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan.

PDAM Harus Direformasi Penuh Masih Banyak SKPD yang Tak Menggunakan Adeni PAMEKASAN – Usulan memperbaiki kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan dengan memisahkan perusahaan Adeni dari manajemen PDAM, dirasa tidak cukup. Bahkan harus ada perubahan secara menyeluruh di PDAM, kata Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi.

Bupati Pamekasan Ach Syafii dan Direktur PDAM Pamekasan Agus Bachtiar mengaku menyetujui pemisahan dua perusahaan yang ada di satu tubuh PDAM, sebagaimana diusulkan Hosnan Ahmadi sebelumnya.

Menurut Hosnan, evaluasi terhadap perusahaan pelat merah yang akan dilakukan Bupati Syafii, harus dilakukan secara utuh. Mulai pengelolaan, teknik

pemasaran, hingga kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang kini bertugas di perusahaan tersebut.

Harapannya rencana pemisahan perusahaan oleh Bupati Syafii dapat menghasilkan perbaikan seperti yang diharapkan. Jika SDMnya tidak ada perubahan, bukan tidak mungkin pemisahan itu menjadi sia-sia. Percuma.

“Kalau dari hasil evalu-

asi perlu perbaikan di SDMnya, maka harus ada pergantian.

Karena pemisahan itu untuk perbaikan, agar harapan bisa menambah PAD (pendapatan asli daerah) dari perusahaan itu benar-benar terwujud,” kata politisi PAN ini.

Menurut Hosnan, kemampuan SDM dalam sebuah perusahaan menjadi hal penting untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Menurutnya, kemampuan SDM yang ada saat ini masih belum mumpuni untuk mengelola perusahaan, utamanya di perusahan air kemasan Adeni.

Terbukti, pemasarannya yang masih rendah. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya Satuan

Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang tidak menggunakan air kemasan Adeni, baik untuk persediaan minum pegawai di kantor maupun dalam acara-acara resmi pemerintahan.

“Semestinya air kemasan yang diproduksi perusahaan daerah punya ikatan dengan instansi lainnya. Sehingga pemasarannya semakin luas. Termasuk dalam acara resmi harus menggunakan air Adeni. Sebagai sarana mengenalkan kepada masyarakat atau tamu-tamu pemerintahan akan produksi air kemasan asli Pamekasan,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Pamekasan, Ach Syafii merespon positif usulan pengelolaan Adeni dan PDAM dipisah.

Bahkan pihaknya merasa perlu untuk melakukan pemisahan tersebut karena orientasi bisnisnya berbeda.

Sementara itu, Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bachtiar mengatakan pihaknya sepakat jika PDAM tidak lagi memegang kuasa atas pengelolaan perusahaan air kemasan. Sebab hal itu dinilai akan mengurangi beban tanggung jawab PDAM. “Saya senang bila Adeni dipisahkan dari PDAM yang sekarang saya pimpin. Asalkan pemisahannya ada kajian komprehensif dari lembaga yang kompeten, agar pengelolaan perusahaan Adeni benar-benar bisa berkembang,” kata Agus Bachtiar. =ALI SYAHRONI/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

I

Paripurna Ditunda Tak Ada Pimpinan Daerah PAMEKASAN - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Pamekasan dengan agenda pandangan umum fraksi terkait pembahasan 4 raperda yang semestinya digelar pada kemarin, Selasa (3/2), ditunda karena pimpinan daerah setempat tidak bisa hadir.

Penundaan tersebut berdasar surat edaran bernomor 005/52/432.200/2015 yang ditandatangani Ketua DPRD Pamekasan, Halili, tertanggal Senin (2/2/) kemarin. Namun, dalam surat edaran tersebut tidak dijelaskan alasan penundaannya.

Kejelasan bahwa penundaan itu didapatkan Koran Madura, dari Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris. Ia mengatakan bahwa penundaan tersebut dikarena Bupati Pamekasan Ach Syafii dan Wakil Bupati Kholil Asy’ari, sedang berhalangan hadir.

Menurut Suli, penundaan itu berdasar kesepakatan dalam rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi, yang digelar pada Senin (2/2). Dalam pertemuan itu, agenda paripurna sempat ingin dilanjutkan, kendati

tidak dihadiri pimpinan daerah setempat.

Namun, pihaknya menilai, bahwa tanpa kehadiran pimpinan daerah, esensi paripurna kurang.

Sebab pemangku kebijakan ada di pimpinan daerah. Sehingga pihaknya mengusulkan untuk ditunda dan mendapat restu dari peserta rapat pimpinan DRPD tersebut.

“Bupati keluar negeri dan pak Wabup sedang sakit karena jatuh dari motor beberapa waktu lalu. Sidang paripurna itu akan kembali dijadwal ulang dan menunggu informasi lebih lanjut dari sekda (sekretaris daerah),” kata politisi PBB ini.

Tak pelak, penundaan akibat kunjungan bupati keluar negeri itu menimbulkan sorotan tajam dari sejumlah anggota DPRD, karena sejumlah fraksi di DPRD Pamekasan telah menyiapkan draf pandangan umum terkait pembahasan 4 raperda yang sebelumnya disampaikan pihak eksekutif ke DPRD Pamekasan.

Anggota DPRD Pamekasan, Munaji mengatakan kunjungan Bupati Pamekasan, Ach Syafii ke Australia dinilai kontra produktif.

Pasalnya kunjungan yang dilakukan bersama sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut dilakukan di waktu yang tidak tepat. =ALI SYAHRONI/rah

MEMPERLIHATKAN. Munaji, anggota DPRD Pamekasan dari Fraksi PKB menunjukkan surat edaran tantang penundaan sidang paripurna

SEKOLAH. SDN Jungcangcang 1 dan SDN Jungcangcang 2 di Jl Segara, Pamekasan, yang SK regroupingnya belum dilaksanakan

SK REGROUPING

DPRD Desak Segera Dilaksanakan PAMEKASAN – Tidak terealisasinya Surat Keputusan (SK) tentang penyatuan (regrouping) sejumlah Sekolah Dasar (SD) yang sudah turun sejak tahun 2010 lalu mendapat desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan agar segera dilaksanakan.

Desak itu menyusul pernyataan Dinas Pendidikan yang beralasan penundaan proses regrouping masih menunggu sampai salah satu Kepala Sekolahnya ada pensiun dinilai sangat tidak tepat. Pasalnya dengan adanya regrouping atau dua sekolah menjadi satu, mau tidak mau akan memunculkan konsekuensi munculnya dua Kepala Sekolah, yang salah satunya harus mutasi.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Apik. Menurutnya, alasan tidak memutasi salah satu Kepala Sekolahnya dengan alasan kemanusiaan bila dipindah di tempat tugas yang terpencil sangat tidak

tepat.

“Tidak ada alasan untuk menahan sampai ada yang pensiun, kalau memang diregruping salah satunya harus dimutasi ke tempat lain. PNS adalah abdi negara, sehingga harus siap mau ditugaskan ditempat mana pun yang diamanatkan. Saya mendesak SK regrouping sekolah segera dilaksanakan,” katanya.

Masalahnya, terang Apik, jika tidak segera diregrouping, dapat menyebabkan kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang tidak efektif karena jumlah siswa yang tidak memenuhi standar KBM. Sehingga pihaknya meminta agar Dinas Pendidikan harus berani dan tegas, mengambil salah satu Kepala Sekolahnya dari hasil regrouping untuk dipindah ke tempat lain.

“Kewenangan Disdik mau ditempatkan dimana tempat tugasnya yang baru, karena mereka kan abdi negara harus siap pindah walaupun didaerah terpencil

sekalipun. Saya kira tetap manusiawi, daripada dibuat pensiun dini, tapi yang jelas memutasinya harus penuh dengan pertimbangan yang matang,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, terdapat SK regrouping untuk 12 sekolah dasar di Pamekasan, yang belum direaliasikan Dinas Pendidikan setempat, karena mengalami kendala dengan masalah jabatan Kepala Sekolah dan belum ada tempat baru untuk memutasi salah satu kepala Sekolahnya.

Sekolah Dasar yang akan diregruping itu diantaranya SDN Jungcangcang 1 dan 2, SDN Jungcangcang 5 dan 6, SDN Teja Bara 1 dan 2 SDN Barurambat Kota 3 dan 4, SDN Bugih 1 dan 2. Sementara Sekolah dasar di kecamatan Pakong adalah SDN Pakong 2 dan SDN Pakong 7. Kesemuanya belum memiliki Kepala Sekola Definitif. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN J RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

RABU 4 FEBRUARI 2015 No. 0539 | TAHUN IV

J

Madura Development Watch (MDW) memediasi cakades dengan anggota Pansus dan Kabag Pemdes di Kantor MDW, Jl Perum Barisan Indah Blok A No 37, Selasa (3/2). cr3/koran madura

SAMPANG - Carut marutnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak se-Kabupaten Sampang membingungkan calon kepala desa (cakades).

Pasalnya, cakades sudah melakukan beberapa tahapan yang dibutuhkan. Namun, hingga kini masih belum ada penetapan.

Hal itu disampaikan Ketua LSM Madura Development Watch (MDW) Tamsul usai memediasi cakades dengan anggota Pansus dan Kabag Pemdes di Kantor MDW, Jl Perum Barisan Indah Blok A No 37, Selasa (3/2). Mediasi itu untuk menyeimbangkan Rancangan Peratruran Daerah (Raperda) Pilkades.

Namun, dalam pertemuan itu tidak dihadiri Kabag Pemdes, Didik Adi Pribadi atau perwakilan-

Konsep Raperda Pilkades Membingungkan? nya. “Kami sangat menyayangkan pertemuan tersebut tidak dihadiri pihak Pemdes selaku leading sektor dari pelaksanaan Pilkades serentak. Bahkan, tidak ada perwakilanya,” Kata Tamsul, Selasa (3/1).

Dalam pertemuan itu menghasilkan kesimpulan, semua cakades merasa kebingungan dengan konsep Raperda Pilkades serentak yang saat ini masih ada di meja legislatif. Dari sebanyak 108 desa yang masih belum menggelar Pilkades, sudah banyak yang melakukan tahapan-tahapan mulai dari tahapan pencalonan sampai anggaran masing-masing.

“Dari tahapan-tahapan yang sudah dilakukan menimbulkan pertanyaan dari masing-masing cakades. Karena penetapan pelak-

saannya belum ditetapkan. Sementara untuk cakades yang masih belum melakukan tahapan masih menunggu raperda yang baru, kalau terus menunggu selesainya Raperda, saya yakin pelaksanaan Pilkades masih buram untuk digelar. Sebab, Raperda memakan waktu yang cukup lama ,” tuturnya.

Menurutnya, setelah dipertemukan dengan Pansus, masing-masing calon menginginkan Kabag Pemdes lebih kooperatif terhadap rencana selesainya Raperda sehingga segara bisa memastikan waktu pelaksanaanya.

Tetapi, sangat disayangkan dalam pertemuan itu tidak dihadiri Pemdes. Sehingga tidak ada kesimpulan dalam penetapan pelaksanaanya.

“Sekali lagi, kami kecewa dengan sikap Pemdes yang terkesan menghindar dari pertemuan itu.

Saya tidak mengerti dengan sikap Kabag Pemdes, kalau misalkan tidak bisa hadir, kan bisa diwakilkan,” kecewanya.

Dikatakan, ada enam Kecamatan yang sudah melakukan tahapan pilkades yaitu, Kecamatan Sreseh, Torjun, Sokobanah, Camplong, Karang Penang, dan Omben. Dan hingga saat ini sudah 13 desa yang statusnya sudah tahapan calon. “Nah, cakades sudah melakukan tahapan hingga tahapan calon. Di sisi lain, cakades kebingungan terkait pelaksanaan Pilkades tak kunjung ditetapkan oleh Kabag Pemdes,” paparnya.

Sementara itu, Kabag Pemdes

Didik Adi Pribadi dengan entengnya mengatakan, cakades tidak perlu kebingungan terkait konsep pilkades atau Raperda yang saat ini hampir selesai diresmikan jadi Perda. Sebab, setelah diresmikan jadi Perda akan disosialisasikan langsung kepada cakades. “Setelah Rapeda jadi Perda pasti akan disosialisasikan ke bawah terkait mekanismenya seperti apa. Jadi tidak perlu bingung, apa lagi, Raperdanya hampir selesai,” katanya.

Terkait tidak hadirnya dalam pertemuan tersebut, Didik menjelaskan, pada waktu itu pihaknya ada kepentingan keluarga. Sehingga tidak bisa hadir. “Ya. Mohon maaf saya tidak bisa hadir, karena bentrokan dengan kepentingan keluarga,” tukasnya. =CR3/LUM

Sampang

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539 | TAHUN IV

Distribusi Kartu Nelayan Tidak Merata DKPP: Pendaftaran Baru Masih Terbuka Lebar SAMPANG - Nelayan Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, mengeluhkan distribusi kartu nelayan dari Dinas Kalautan, Perikanan, dan Kelautan (DKPP) Kabupaten Sampang, yang tidak merata. Hingga Selasa (3/1), banyak nelayan belum menerima kartu tersebut.

Samsuni (43), nelayan asal Desa Tanjung mengaku tidak mendapatkan kartu nelayan. Kartu tersebut berfungsi untuk menerima bantuan dari pemerintah daerah atau pusat. “Sebenarnya masih banyak yang belum mendapatkan, bahkan ada sebagian nelayan tidak tahu kalau ada program kartu nelayan,” katanya.

Kata Samsuni, seharusnya

pemerintah daerah memberikan kartu nelayan secara merata agar tidak terjadi kecemburuan sosial dikalangan nelayan. Apalagi, kata dia, jumlah nelayan masih minoritas dibandingkan pekerja lainnya.

“Semua nelayan khususnya Desa Tanjung sangat membutuhkan. Agar ketika ada bantuan dari pemerintah bisa mendapatkan.

Kalau tidak punya itu, yang pasti tidak dapat,” ujarnya, kemarin pada Koran Madura.

Kasi Perikanan Tangkap DKPP Sampang Cholil mengaku tidak banyak tahu program kartu nelayan. Program tersebut langsung dari pusat yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemkan Sampang hanya mempunyai tugas mendistribusikan kepada nelayan yang sudah mendaftar kepada petugas di kecamatan.

“Untuk mendapatkan kartu nelayan itu perlu mendaftar ke petugas di kecamatan masingmasing, kemudian didaftarkan ke pusat via online,” tuturnya.

Diakui, sampai saat ini masih banyak nelayan yang belum mendaftar untuk memdapatkan kartu nelayan. Padahal, ketika memiliki kartu itu saat ada bantuan dari pemerintah pasti mendapatkan.

“Kami sudah sampaikan kepada kelompok nelayan saat ada penyuluhan dari DKPP bahwa ada program khusus untuk nelayan. Akan tetapi, mereka masih minim yang mendaftarakan diri,” tukasnya.

Dikatakan, dari sebanyak 4500 kartu yang disedian oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk para nelayan, di Sampang hanya terealisasi kurang lebih

K

1000 kartu pada tahun 2014.

Hal itu disebabkan para nelayan masih banyak yang belum mendaftarkan.

Namun, pada tahun ini, lanjut dia, masih terbuka lebar bagi para nelayan untuk mendaftarkan dari ke petugas yang ada di kecamatan. “Pemerintah Provinsi menyediakan 4500 kartu untuk nelayan, tetapi yang terealisasi kurang lebih 1000,” jelasnya.

Lebih lanjut Cholis menjelaskan, kartu tersebut berfungsi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah saat ada program yang dikucurkan kepada nelayan. Sementara untuk nelayan yang tidak mempunyai kartu itu tidak bisa mendapatkan, karena kartu itu sebagai bukti bahwa yang menerima benar-benar nelayan.

“Kementerian mengharapkan kepada pemerintah daerah, untuk memanfaatkan kartu yang sudah diprogramkan. Selain itu, kartu tersebut sebagai syarat untuk menerima bantuan dari pemerintah,” tutupnya. =CR3/LUM

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

PDAM Copot Pelanggan Nakal SAMPANG - Warga asal Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Kota Sampang, tidak terima tindakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mencopot saluran air pelanggan tetap.

Pasalnya, tindakan PDAM dinilai sewenang-wenang dan tanpa pemberitahuan pada pelanggan.

Faridi (59) warga Kelurahan Karang Dalem, sangat menyayangkan tindakan PDAM yang mencopot saluran air di daerahnya tanpa pemberitahuan secara lisan kepada pelanggan saat hendak mencopot. Setelah mencopot, pejabat PDAM langsung pergi tanpa jejak.

“Saya sebagai pelanggan PDAM paling lama di sini, saya memasang saluran air ke PDAM sejak tahun 1997. Kenapa baru sekarang dicopot. Wong dari dulu di sini aman-aman saja,” Kata Faridi dengan raut wajah memerah, Selasa (3/2).

Faridi mengakui memang ada pemberitahuan dari PDAM sebelumnya terkait saluran air pelanggan yang disambungkan ke warga lain. “Saya pelanggan tetap, saya tidak terima diperlakukan seperti ini sama PDAM. Apalagi, caranya tidak beretika,” kritiknya.

Senada disampaikan pelanggan PDAM lainnya, Junaidi (39).

Ia mengatakan, tindakan PDAM mencopot saluran air pelanggan sangat meresahkan masyarakat setempat. “Warga sekitar kaget, ada petugas PDAM langsung

mencopot saluran air tanpa permisi. Padahal yang dicopot pelanggan tetap,” tuturnya.

Warga setempat langsung mendatangi kantor PDAM untuk membahas proses pencopotanya. Karena, kondisi Kelurahan Karang Delam krisis air. Namun, pihak PDAM menyampaikan tidak ada solusi.

“Kejadian itu kurang lebih pukul 8.30 WIB, pada waktu itu warga sebagian tidak ada di rumahnya. Setelah mendengar dicopot, warga langsung mendatangi kantor PDAM untuk minta kejelasan dan solusi selanjutnya, namun pihak PDAM tidak memberikan solusi apa-apa. Kalau seperti itu warga mau mandi apa wong setiap harinya menggunakan air dari PDAM,” keluhnya.

Sementara itu Direktur Utama PDAM Robert Balbut mengatakan, pihaknya tidak merasa mencabut. Hanya saja, PDAM menertibkan pelanggan saluran air yang disambungkan ke warga lainnya. Karena, hal itu tidak diperbolehkan dan melanggar aturan yang ditandatangni oleh pelanggan saat mendaftarkan diri ke kantor PDAM. “Kami menertibkan saluran air PDAM terhadap pelanggan yang menyambungkan ke warga lain. Sebab, itu melanggar aturan, ya kalau mau jadi pelanggan harus tertib, jangan disambungkan lagi ke warga lain,” ujarnya.

Menurutnya, PDAM tidak

DITERTIBKAN: Pelanggan memeriksa saluran air yang dicopot PDAM. perlu ada sosialisasi kapada masyarakat terkait aturan saluran air yang dimiliki pelanggan.

Sebab, pelanggan sudah diberi penjelasan bahwa tidak boleh disambungkan ke warga lainnya saat mendaftarkan diri jadi pelanggan. “Tidak perlu ada sosialisasi karena kami sudah memberikan penjelasan kepada

pelanggan saat mendaftarkan diri,” jelasnya.

Selain itu, kata Robert, PDAM saat ini tidak bisa menerima palanggan baru, karena kondisi air yang ada tidak mencukupi. Sehingga, pihaknya masih mencari sumber air lagi untuk menerima palanggan baru.

“Solusinya PDAM harus

ada sumber air lagi, sementara ini pengajuan surat kerja sama PDAM terus ditolak oleh pemilik sumber air yang dianggap memadai, yang terakhir saya ingatkan lagi kepada pelanggan, satu rumah harus ada satu sambungan.

Kalau banyak kayak tadi tidak boleh, itu malanggar aturan,” tutupnya. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

RABU 4 FEBRUARI 2015 No. 0539 | TAHUN IV

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539| TAHUN IV

Ketua Komisi A DPRD Diringkus Diduga Bermesraan dengan Gadis di Bawah Umur BANGKALAN - Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, Kasmo, SH alias Aldi Alfarisi diringkus jajaran Polda Jawa Timur, karena ditemukan sedang bermesraan dengan seorang gadis di bawah umur dalam kamar salah satu hotel di Surabaya, Senin (2/2) sekitar pukul 22.00 WIB.

Politisi partai Gerindra ini diduga kuat telah melakukan pencabulan. Selain membekuk tersangka, polisi juga mengamankan korban yang diketahui masih berumur 16 tahun. Keduanya, kini sedang menjalankan proses pemeriksaan di Mapolda.

"Kami dari Jatanras Reskrim Polda Jawa Timur bersama tim Polres Bangkalan telah menangkap saudara Kasmo, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan. Yang bersangkutan diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur," kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Awi Setiyono, saat dikonfirmasi di

doni heriyanto/koran madura

MENJELASKAN. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Awi Setiyono saat memberikan keterangan perihal penangkapan ketua komisi A DPRD Bangkalan di Mapolres setempat.

Mapolres Bangkalan.

Mantan kepala Desa Pekaden, Kecamatan Galis tersebut, tidak hanya terlibat dalam kasus dugaan pencabulan, namun juga dimungkinkan terjerat kasus pemalsuan dokumen negara. Pasalnya, dari tangan tersangka petugas juga menemukan dua kartu tanda penduduk (KTP) memiliki foto yang sama

dengan nama berbeda. Satu KTP bernama Kasmo dan yang kedua tertulis atas nama Aldi Alfaresi (AA). Akan tetapi, yang menjadi titik fokus penyidikan saat ini adalah kasus pencabulan.

"Yang bersangkutan juga kami tuduhkan kasus pemalsuan dokumen negara. Sebab memiliki dua KTP dengan nama yang berbeda, tapi fotonya sama. Untuk saat ini,

kasus pencabulan yang menjadi fokus utama penyidikan, apakah nanti ada kaitannya dengan kasus Human Trafficking (perdagangan anak)," imbuhnya.

Dengan demikian, lanjut Awi, sapaan akrab Kabid Humas itu, tersangka terancam dijerat dengan pasal 81 dan 82 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang

23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Adapun ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Sementara jajaran petugas juga masih mendalami apakah ada keterlibatan tersangka dengan sejumlah kasus lainnya di Bangkalan. Salah satunya mengenai kasus penembakan aktivis anti korupsi.

"Terkait keterlibatan tersangka atas kasus penembakan masih dilakukan pengembangan dan pendalaman. Tim dari Polres Bangkalan dan Polda Jawa Timur terus bekerja ekstra di lapangan.

Jadi kami tidak bisa menyampaikan terkait kasus penembakan tersebut. Mohon untuk bersabar dari pengembangan ini segala kemungkinan bisa terjadi," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Mahmudi mengaku kaget atas informasi penangkapan tersebut.

Sebab pihaknya sama sekali tidak mengetahui terkait kasus yang menjerat pimpinan komisi yang membidangi kepemerintahan itu.

Apalagi memang tidak ada pemberitahuan tertulis perihal penangkapan terhadap yang bersangkutan.

"Sama sekali kami tidak tahu, justru saya tahunya dari kalian (wartawan). Terus kami mau berkomentar seperti apa jika memang kami tidak mengetahui," jelas politisi Hanura itu. = DONI HERIYANTO/RAH

PIMPINAN DESA

Kades PJ Harus Berstatus PNS BANGKALAN - Adanya kekosongan kursi jabatan kepala desa (kades) yang masih dijabat oleh mantan kepala desa dipertanyakan keabsahannya. Pasalnya, dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, jabatan kepala desa wajib dipegang oleh PJ (Pejabat) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum ada kades definitif. Namun, faktanya jabatan tersebut sebagian masih dipegang oleh mantan kepala desa. Hal itu tentunya menyalahi aturan.

Kepala Bapemas dan Pemerintahan Desa, Ismed Efendy menyarankan agar kepala desa yang sudah habis masa baktinya

agar menyerahkan jabatannya kepada PJ kades yang berasal dari PNS dengan rela hati. Sebab, kades yang telah habis masa jabatannya tidak berwenang lagi mengurus surat-surat administrasi. PJ kades yang ditunjuk dari PNS bisa menggantikan jabatannya. Pihaknya sudah memberikan peringatan agar permasalahan PJ harus rampung.

PJ kades tersebut juga bertugas untuk mempercepat proses pelaksanaan pilkades secara definitif di desa yang bersangkutan. Untuk itu, camat selaku kepanjangan pemerintah daerah seyogyanya memfasilitasi hal itu. Hal itu penting agar desa

yang masih dijabat oleh PJ bisa secepatnya digelar pilkades untuk mengantarkan jabatan kades secara definitif.

"Fungsinya untuk mempercepat proses pemilihan pilkades. PJs kepala desa harus diganti pns, agar proses pelaksanaan pilkades tetap independen," ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Bangkalan mendesak Badan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (Bapemas Pemdes) setempat untuk mematuhi PeraturanPemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Pasalnya, hingga saat ini sebanyak 169 desa dipimpin

oleh Pjs yang notabene mantan kepala desa yang menjabat sebelumnya. Seharusnya, PJ tersebut dalam menjalankan pemerintahan desa dipegang oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang ditunjuk oleh Bupati.

Sekretaris komisi A DPRD Bangkalan mengatakan, kalau amanat peraturan itu sudah jelas menerangkan bagi desa yang belum menyelenggaran pemilihan kepala desa (Pilkades) maka yang mengendalikan untuk sementara waktu yakni dari kalangan PNS yang ditetapkan oleh Bupati.

Menurut politisi Hanura itu, menggantikan pejabat yang lama dengan PNS untuk men-

ciptakan nuansa netralitas di pemerintahan desa. Tidak dapat dipungkiri belum digelarnya pilkades sering kali terganjal oleh permasalahan internal di desa. Sehingga perlu kiranya permasalahan-permasalahan tersebut tidak lagi terjadi, dan roda kepemerintahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ya bagi mantan kepala desa yang saat ini masih menjabat sebagai PJ agar bisa legowo menerima peraturan yang baru.

Mari kita hormati regalusi itu demi kebaikan bersama," ucapnya. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539| TAHUN IV

M

BANJIR

Genangan Air Rendam Ponpes Asmaul Husna BANGKALAN - Hujan deras yang mengguyur kabupaten Bangkalan, dua hari terakhir ini, membuat halaman Pondok Asmaul Husna, Desa Telang, Kecamatan Kamal, terendam banjir. Pondok yang dominan dihuni oleh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tersebut memang langganan terendam air setiap kali musim hujan. Kali ini pondok tersebut terendam air setinggi lutut sejak, Selasa (3/2) pukul 02.00 dini hari.

"Airnya belum surut, Mas. Untungnya, banjir tidak sampai masuk ke kamar, karena memang kamar santri lebih tinggi dari halaman pondok," ujar salah satu penghuni pondok, Afifuddin.

Menurut mahasiswa Fakultas Hukum UTM itu, banjir tersebut adalah banjir kiriman dari kampus yang terletak sekitar 2 kilometer dari pondok.

Pasalnya, keberadaan kampus yang tidak disertai daerah resapan air dan berada di ketinggian yang relatif lebih tinggi berakibat air sisa hujan tersebut turun ke area persawahan di belakang pondok dan menyebabkan banjir. “Ini masih lumayan tidak terlalu tinggi. Tahun lalu banjir di sini sampai di atas lutut. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu air surut dengan sendirinya. Dan sudah pasati sangat mengham-

bat aktivitas kami di pondok,� imbuhnya.

Dia menambahkan, tidak menutup kemungkinan jika hujan terus mengguyur Bangkalan, banjir diperkirakan akan semakin tinggi. Apalagi, saat ini genangan air masih menutupi area persawahan. Sehingga, jika ada kiriman air secara otomatis langsung memasuki halaman pondok. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan tidak berfungsinya selokan yang ada di depan pondok.

"Selokan didepan dpenuhi rumput, pastinya air tidak bisa mengalir dan tergenang.

Namanya juga area persawahan jadi ya seperti ini adanya," keluh mahasiswa asal Pamekasan ini. = DONI HERIYANTO/RAH

Ini masih lumayan tidak terlalu tinggi. Tahun lalu banjir di sini sampai di atas lutut. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu air surut dengan sendirinya.

Dan sudah pasati sangat menghambat aktivitas kami di pondok,�

Afifuddin

Penghuni Pondok

doni heriyanto/koran madura

TERENDAM. Air yang menggenangi halaman pondok tak kunjung surut dan mengganggu aktivitas santri.

doni heriyanto/koran madura

SIDAK. Anggota komisi A DPRD Bangkalan bersama Muspika Kamal saat meninjau lokasi pemotongan kapal.

Komisi A Sidak Pemotongan Kapal Ada Tiga Pengusaha Menumpang ke PT Handoko BANGKALAN - Lokasi usaha pemotongan kapal yang terletak di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, selama ini dikeluhkan masyarakat sekitar. Pasalnya, aktivitas pemotongan kapal bekas tersebut dinilai mencemari lingkungan setempat. Atas dasar laporan itu komisi A DPRD Bangkalan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kamal.

"Sidak ini sama sekali tidak bermaksud menghalangi ataupun menghentikan aktivitas pemotongan kapal. Namun, bermaksud melakukan pengecekan terhadap kondisi air laut, karena saat kami lihat limbah yang dihasilkan telah mencemari. Tentunya sangat berbahaya atas keberlangsungan ekosistem laut," kata Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Mahmudi.

Selain melihat kondisi air, pihaknya juga meninjau terkait izin usaha pemotongan kapal.

Sebab jika dilihat dari cara kerjanya ini sangat membahayakan tanpa dibekali pengaman bagi para pekerja. Sehingga ini perlu dilakukan pembenahan agar keselamatan kerja jua

diperhatikan dan dijamin oleh pengelola usaha tersebut. Apalagi para pekerja didominasi oleh masyarakat sekitar.

"Kami lihat memang keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat bergantung pada usaha pemotangan kapal ini. Makanya, mereka harus dijamin. Jangan sampai hanya bekerja tapi berbicara keselamatan disampingkan," imbuhnya.

Menurutnya, terkait izin yang dimiliki masih belum diketahui secara jelas ada berapa hektare yang mengantongi izin.

Makanya, perlu dilakukan pemanggilan terhadap pemilik usaha itu. Jika nanti ditemukan tidak berizin, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan

tindakan tegas. Sebab, yang sangat dirugikan adalah pemerintah Bangkalan, karena tidak masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Diketahui yang telah mengantongi izin itu adalah PT Handoko.

"Jadi nanti ada berapa lokasi yang dijadikan tempat pemotongan harus jelas tertera dalam surat izin. Sebab di sini ada sekitar 8 hektare yang dijadikan tempat operasional usaha pemotongan.

Apakah ini berizin semua atau tidak ini akan kami panggil," tuturnya.

Sementara itu, Camat Kamal, Hasan Faisol mengaku untuk sementara yang memiliki izin yaitu PT Handoko. Sebenarnya di sini ada tiga lokasi. Namun, ada tiga pengusaha yang menumpang ke PT Handoko. Jadi perlu dilakukan kroscek berapa lokasi yang belum mengantongi izin. Nantinya, bila sudah ditemukan akan ditindak dengan cara harus mengurus izin terlebih dahulu.

"Ke depan bersama anggota dewan kami akan tertibkan kembali masalah perizinan," jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Obituari

Bangkalan N

RABU 4 FEBRUARI 2015 No. 0539 | TAHUN IV

RABU 4 FEBRUARI 2015 | No. 0539| TAHUN IV

Cak Nardi Meninggal Dunia Basir: Lawakannya Bukan Hanya Lelucon SUMENEP - Gajah mati meninggalkan gading, pelawak mati meninggalkan gema tawa. Iya, gema tawa yang tercipta dari lawakan-lawakannya itu akan mengabadi, melintasi zaman dan generasi. Selamat jalan Pak Nardi, pelawak inspiratif Madura. Sejuta doa akan mengiringi kepulanganmu menghadap sang pencipta.

Iya, sang pelawak inspiratif itu telah berpulang ke haribaan Allah pada perputaran waktu Selasa (3/2) sekitar pukul 16.30 sore di kampung halamannya sendiri, Lenteng, selepas dirawat di rumah sakit. Kerabat dan para sahabatnya merasa kehilangan dan tidak percaya, sebab sepulangnya dari rumah sakit umum dr. Moh. Anwar pada Senin lalu, mantan pelawak Albadar Mahajaya tersebut terlihat sehat, bahkan sebelum ia meninggal, Nardi masih bercanda tawa dengan sahabat karibnya, Basir.

“Terjadi suasana yang cukup mencair ketika kami berdua berbincang-bincang. Sungguh, tak percaya, itu adalah perbincangan terkhir antara saya dan pak Nardi. Tidak hanya saya dan keluarga yang merasa kehilangan, tetapi panggung lawak Madura berduka,” tuturnya saat dikonfirmasi oleh Koran Madura.

Basir terus bercerita, sakit yang diderita sahabatnya itu adalah darah tinggi dan diabates. Sebelum meninggal, Nardi sempat dibawa ke Puskesmas dan RSUD Moh. Anwar. Namun, pada hari Minggu di Puskesmas, dokter menyarankan agar segera dirujuk ke RS. Sebab Puskesmas ingin, Nardi dapat perawatan yang lebih intensif. “Saat di RSUD, Nardi sempat tak sadarkan diri hingga mendapat perawatan intensif di ruang ICU. Akhirnya, setelah 6 jam lamnya, Nardi sadarkan diri, dan melewati masa kritism,” lanjutnya.

Ia melanjutkan cerita tentang sahabatnya itu tiada henti. Me-

nurut Basri, ia sempat mikir kata-kata Nardi ketika pamit pulang. Kata Basri, Nardi sempat membalas dengan bahasa Madura “Benne bekna se muleya, tapi engkok,”. “Bahasa itu yang tiba-tiba keluar dari mulut sahabat saya itu. Saya tidak mengerti apakah itu isyarat kalau Pak Nardi benar-benar telah pamit. Saya pun saat itu hanya membisu, tak paham kalau itu adalah isyarat beliau pulang ke rahmat Allah.

Sandi, salah satu dari tujuh anak Nardi mengungkapkan bahwa Nardi merupakan sosok Bapak yang mendidik. Bahkan tidak hanya di keluarga, tetapi saat manggung, cara melawaknya penuh dengan pesan-pesan.

“Bahkan, pesan-pesan yang ia sampaikan saat melawak sangat santun dan penuh maka. Artinya, cara melawak Bapak itu tidak senonoh, tetapi penuh dengan pesan-pesan tertentu,” katanya.

Ditanya apakah memang ada tanda-tanda Nardi akan berpulang, Sandi mengungkapkan bahwa tidak ada tanda-tanda kalau Bapaknya itu akan meninggalkan keluarga. Sebab jelang kematian, sang Bapak masih sempat pulang dan bercanda tawa dengan kerabat dan sahabatnya.

“Bapak itu pulang dari rumah sakit pada Senin, jam 14.00 siang. Dan Selasa, sekitar jam 1 siang ia

masih bercanda dengan Om Basri. Jadi, normal, tidak ada tanda-tanda Bapak akan meninggalkan kami,” tuturnya sembari dengan raut wajah berduka.

Nardi dikuburkan selepas Isya, lepas disalati di Masjid utama Kecamatan Lenteng. Ia meninggalkan tiga isteri da 8 anak. Di mata keluarga dan kerabatnya, nardi adalah sosok pelawak yang

sangat berarti. Sebab caranya melawak sangat mendidik, baik dalam penampilan sehari-hari, lebih-lebih di panggung dunia hiburan. “Artinya, tak pernah saya temukan kata-kata yang jorok saat beliau manggung, baik saat melawak maupun saat menyiarkan di radio Machan FM,” aku Basri.

Hal yang membuat banyak orang menaruh rasa bangga pada pelawak yang baru tren di Madura 80-an itu ternyata cara melawaknya itu sesuai dengan caranya melanglang buana di jaga Nusantar ini. Sebab ia dikenal dekat dengan ulama, bahkan menurut salah satu sum-

ber, ia pernah menjadi abdi dalem Kiai Kholil dengan menjadi baby siter sang cucu. Maka tak salah jika lawakan-lawakan tidak hanya penuh leluson, tetapi bermakna.

Barangkali mantan pelawak Abadar Mahajaya itu

memang akan dikenang sebagai pelawak. Di panggung komedi, ia adalah sebuah paket yang komplit, baik secara fisik maupun konsep. Bila mengikuti sebuh teori melawak, bahwa lucu itu aneh, maka lihatlah Pak Nardi.

Sungguh sangat terginang ketika ia manggung, celananya selalu manggantung sampai ke atas perutnya, yang paling tak bisa dilupakan adalah baju hitam dan merah ala Sakera. Bila inti lawakan adalah parodi alias plesetan, maka Nardi telah melakukannya jauh sebelum istilah "plesetan" itu sendiri dipopulerkan oleh pelawak-pelawak Madura lainnya. Hanya Nardi yang dapat menghilangkan keangkuhanan kumis Sakera atau sekelas Hitler.

Kini, Nardi telah tiada. Salah satu manusia paling lucu di Madura itu pergi untuk selamalamanya di usia yang barangkali boleh dibilang belum tua-tua amat, 66 tahun. Tapi, darah tinggi dan diabates tak berkompromi dengan usia. Namun, seperti ungkapan di atas, gajah mati meninggalkan gading, pelawak mati meninggalkan gema tawa.

Bravo Nardi. = SYAMSUNI

KORAN MADURA

Madura Sport

PERSEPAM MU

Mana Dukunganmu Taretan Mania?

PAMEKASAN-Tidak seperti yang terjadi saat uji coba ataupun latihan yang dilakukan di Pamekasan, dimana elemen suporter dan masyarakat berbondongbondong hadir nonton latihan Persepam Madura Utama, dukungan suporter dalam laga uji coba yang berlangsung di luar kota seperti di Gresik maupun di Kota Batu terbilang minim.

Dalam laga uji coba melawan Persegres Gresik, hanya segelintir suporter yang datang ke Stadion Petrokimia Gresik, itupun mereka adalah keluarga dekat pemain Laskar Sape Ngamok. Pemandangan yang sama terjadi saat Persepam MU bermain di Stadion Brantas Kota Batu.

Fauzan Hadari, Taretan Mania Pademawu mengatakan, ketidakhadiran suporter Madura ke Gresik dan Kota Batu, disebabkan tingginya biaya transportasi ke tempat tersebut.

Asisten Manajer Persepam MU Nadi Mulyadi mengaku sudah menemui sejumlah elemen suporter di Madura, yang diawali dari Kabupaten bangkalan. Pihak manajemen sudah bertemu pimpinan Markas Besar (mabes) Kaconk Mania, dan Forum Komonikasi Suporter Kaconk Mania di tingkat kecamatan.

Dalam waktu dekat, manajemen mengagendakan pertemuan

dengan perwakilan suporter di Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Komunikasi ini sangat penting dilakukan untuk menyatukan tekad agar suporter Madura solid dalam memberikan dukungan kepada Persepam MU. Khusus di Kabupaten Pamekasan, pihaknya akan secepatnya berkoordinasi dengan Pembinan Yayasan Taretan Mania Khairil Utama. Suporter di Pamekasan harus lebih solid, sebab home base P-MU berada di Pamekasan Mantan Ketua Cabang GMNI Bangkalan ini menambahkan, hampir seluruh elemen suporter menyatakan siap untuk kembali memberikan dukungan terhadap P-MU. =FAKIH AMYAL/DAR

Fanatisme suporter Madura membela tim kebanggaan mereka.

KORAN MADURA

RABU 4 FEBRUARI 20154 |FEBRUARI No. 0539 |2015 TAHUN IV RABU

No. 0539 | TAHUN IV

O O

Kalah Bersaing, Wahyudin Pulang Sudah Berencana Sunting Gadis Sumenep SUMENEP- Salah seorang pemain Madura United Perssu (MU-P), Wahyudin harus menerima kenyataan bahwa dirinya tak lagi dapat membela MU-P saat berkompetisi di Divisi Utama musim 2015-2016. Pasalnya, ia gagal bersaing dengan pemain lain. Sehingga kesempatannya untuk masuk skuad MU-P pun kandas.

Pemain asal Makasar itu se- sangat kecewa. Namun begitu, belumnya turut membela MU-P ia mengaku tetap merasa senang saat masih menjalani kompetisi karena sebelumnya telah ikut di Piala Nusantara beberapa mengantarkan MU-P berkomwaktu lalu. Dengan begitu, bisa petisi di kompetisi elit kedua di dikatakan ia sebenarnya juga Indonesia setelah Indonesian ikut mengantarkan MU-P naik ke Super Leguage (ISL).

“Atas kegagalan ini tangga Divisi Utama. saya sebenarnya keceNamun, nasib mewa. Tapi bagaimanapun, mang tidak selalu berkarena ini adalah perjalan lurus dengan saingan, saya harus mekeinginan.

Wahyudin nerima kenyataan pahit kini harus kembali ke MADURA UNITED ini. Saya tetap menaruh kampung halamannya karena gagal bersaing dengan hormat dengan keputusan yang pemain-pemain anyar MU-P telah diambil oleh pelatih,” ujar saat melakoni seleksi bebera- Wahyuddin.

Seandainya tetap masuk pa hari lalu. Dia terdepak dari dalam skuad MU-P di musim perskuad tim.

Atas kegagalannya mengikuti tamanya berlaga di Divisi Utama, seleksi pemain itu, ia mengaku Wahyudin mengaku bahwa di-

rinya telah memiliki rencana untuk bertunangan dengan salah seorang perempuan asli Sumenep. Ia mengaku terpikat dengan salah seorang perempuan Sumenep. Namun saat ditanya lebih lanjut, ia enggan menyebutkan identitasnya dengan detil.

Sementara itu, pelatih MUP, Bonggo Pribadi mengatakan, sebenarnya Wahyudin sewaktu mengikuti seleksi sudah bermain dengan baik. Ia menilai, Wahyudin merupakan salah seorang pemain yang memiliki potensi.

Hanya saja, menurutnya, mau tak mau dirinya harus memilih yang terbaik di antara yang baik. Sehingga mau tidak mau Wahyudin harus terdepak dari skuad. Pasalnya, masih ada pemain lain di posisinya yang bermain lebih baik darinya.

“Meski begitu, saya yakin dia akan terus berusah untuk menjadi pemain yang hebat.

Suatu saat dia akan menemukan klub untuk dia bela. Intinya tidak boleh berhenti berproses dan bekerja keras untuk menjadi pemain yang hebat,” ujar Bonggo Pribadi mengakhiri. =FATHOL ALIF

PENCAK SILAT

Tiga Atlet Pencak Silat Sumenep Sabet Juara Nasional SUMENEP – Tiga atlet pencak silat asal Kabupaten Sumenep meraih prestasi gemilang pada kejuaraan Pencak Silat antar Pelajar tingkat Nasional dalam rangka memperebutkan Piala Hamengku Bhuwono X, di Padepokan Silat Indonesia (PSI) Jakarta, pada akhir Januari 2015.

Mereka adalah Muhammad Khalil (Juara II kelas D Remaja), Muhammad Faiz (Juara II Kelas E Remaja), dan Afiqur Rahman (Juara 3 kelas C Remaja).

Ketiga atlet tersebut merupakan utusan dari Madrasah Aliyah (MA) Sumber Payung, Kecamatan Ganding. Berkat kegigihannya, mereka telah mengharumkan nama Kabupaten Sumenep di tingkat Nasional. ”Sebelumnya, tiga siswa itu

merupakan Juara I Pencak Silat antar pelajar tingkat Jawa Timur.

Dan pada tahun ini mereka diutus mewakili Kabupaten Sumenep, untuk menjadi duta ke tingkat nasional,” kata Ahmad Homaidi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (Wakasek Kesiswaan) MA Sumber Payung.

Homaidi menjelaskan, prestasi yang diraih siswanya tersebut murni merupakan kerja keras para siswanya dalam mengasah kemampuan di bidang pencak silat.

Selain itu, prestasi yang telah diukir para siswanya berkat dukungan yang diberikan oleh semua elemen masyarakat Sumenep. Baik berupa motivasi maupun bentuk dukungan lainnya. ”Sejak dulu hingga saat ini, semua siswa selalu diberikan

pelatihan dan bimbingan khusus oleh para guru dan pelatih.

Bimbingan tersebut disesuaikan dengan keterampilan dan kemampuan masing-masing siswa,” imbuh Homaidi.

Menurutnya, selain pembinaan, para siswa juga diikutkan dalam berbagai kegiatan ekstra kulikuler sesuai bakat dan minatnya. Seperti pembinaan bahasa Inggris, bahasa Arab, kegiatan Pramuka, kegiatan olahraga termasuk pencak silat, dan kegiatan ekstra kulikuler lainnya. ”Mudah-mudahan dengan prestasi yang diraih siswa kami, bisa terus memotivasi siswa lainnya dalam meningkatkan kemampuan dan talenta yang dimiliki,” tutupnya. =JUNAEDI/DAR

Muhammad Khalil, Afiqur Rahman dan Muhammad Faiz berhasil meraih prestasi pada kejuaraan Pencak Silat antar Pelajar tingkat Nasional, di PSI Jakarta.