Koran Madura

1

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

7 MARET 2013

g PAMANGGHI

Chavez Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di jakarta

S

ant/wahyu putro a

WAKAPOLRI DIPERIKSA KPK. Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna memberikan keterangan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (6/3). Nanan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri.

JELANG PILGUB JATIM

Hasyim Muzadi Ingatkan Khofifah JAKARTA- Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi berharap Khofifah Indar Parawansa yang akan maju sebagai Calon Gubernur Jawa Timur tidak memperalat kiai untuk kepentingan politiknya.

“Saya berharap Khofifah tidak menggunakan kiai, apalagi yang sepuh untuk reklame karena tentu merendahkan martabat beliau-beliau,” kata Hasyim di Jakarta, Rabu.

Menurut Hasyim, sebaiknya Khofifah bekerja sama dengan anak-anak muda yang cerdas dan berani serta dinamis untuk mengadakan perubahan di Jawa Timur.

“Para ulama cukup diberi penjelasan tentang situasi negara dan politik yang sehat agar tidak termakan tipu muslihat serta mempersilakan beliau-beliau tenang di pesantrennya,” katanya.

Lebih lanjut Hasyim mengatakan bahwa Khofifah harus bisa membuktikan pemilu yang jujur tanpa kecurangan dan pencurian suara, APBD yang bebas korupsi, birokrasi yang bebas kepalsuan dan mismanagement, kekuasaan yang bebas dari intrik dan cara-cara yang tidak baik serta Jawa Timur yang produktif dan maju.

Ia mengatakan Khofifah telah siap maju dalam Pilgub Jatim dengan kendaraan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan beberapa parpol lainnya. “Kemarin saya diberitahu Khofifah bahwa dia siap maju Pilgub Jatim sebagai calon gubernur. Persyaratan dukungan telah cukup,” katanya.

Oleh karena itu, kata Hasyim, ia akan memenuhi janji untuk membantu Khofifah memenangi Pilgub Jatim yang digelar Agustus mendatang.

“Saya akan memenuhi janji untuk mendukungnya, sekalipun di Jatim SK DPP PKB masih diganggu orang yang membayar sana sini. Saya bisa membantu dengan bebas karena tidak lagi terikat aturan organisasi sebagai Ketua Umum PBNU,” katanya.

Menurut Hasyim, kalau warga NU Jatim ingin terhormat dan maju , maka harus punya calon gubernur yang berani melawan calon petahana. (ant/ar/beth)

KPK Periksa Wakapolri JAKARTA- Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Pol Nanan Soekarna memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi guna diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Djoko Susilo dalam kasus dugaan korupsi dana simulator SIM Mabes Polri. “Saya diperiksa sebagai saksi,” kata Nanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Nanan tiba di KPK pukul 09.16 WIB dengan mengenakan seragam kepolisian dan menumpang mobil dinasnya di kepolisian. Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha mengatakan Nanan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Inspektur Jenderal Pol Djoko Susilo terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat Simulator SIM roda

dua dan roda empat di Korlantas Polri.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan Kakorlantas Irjen Polisi Djoko Susilo sebagai tersangka pada tanggal 27 Juli bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo (Wakil Kepala Korlantas nonaktif). Selain itu Budi Susanto selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), perusahaan pemenang tender pengadaan simulator, dan Sukotjo S. Bambang sebagai Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) yang menjadi perusahaan subkontraktor dari PT CMMA juga telah ditetapkan menjadi tersangka.

Satu tersangka yaitu Sukotjo S. Bambang telah divonis penjara selama 2,5 tahun dan mendekam di Rutan Kebon Waru Bandung atas perkara terpisah karena diduga menggelembungkan nilai proyek terkait dengan simulator.

DS disangkakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seba-

gaimana diubah UU No. 20/2001 tentang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun. KPK menilai kerugian negara sementara adalah Rp100 miliar dari total anggaran Rp196,8 miliar.

KPK telah memperpanjang status tiga orang yaitu Budi Susanto, Didik Purnomo, dan Teddy Rusmawan, mulai 22 Januari 2013 yang berlaku sampai 6 bulan ke depan, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi simulator SIM di Korlantas Polri.

Budi Susanto merupakan Dirut PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, perusahaan pemenang tender pengadaan simulator.

Brigjen Pol. Didik Purnomo adalah mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Wakakorlantas) sekaligus pejabat pembuat komitmen untuk proyek senilai Rp196,8 miliar tersebut. (ant/im)

KONFLIK FILIPINA-MALAYSIA

Tentara Malaysia Gencarkan Pemburuan MALAYSIATentara Malaysia menggencarkan perburuan terhadap gerilyawan dari Filipina di pulau Kalimantan pada Rabu atau sehari setelah mengerahkan jet tempur, mortir dan ratusan tentara untuk mengakhiri krisis keamanan itu.

Konflik terjadi hampir sebulan di negara bagian Sabah, dipicu oleh serangan kelompok yang berlayar dari Filipina selatan. Mereka mengklaim kawasan Sabah sebagai warisan sultan Filipina.

Bentrok sehari sebelumnya menewaskan 27 orang termasuk delapan polisi Malaysia. Insiden itu memicu kekhawatiran menjelang Pemilihan Umum Malaysia.

Polisi mengatakan satu orang telah ditembak pada Rabu dan memperingatkan warga untuk berhati-hati terhadap individu atau kelompok yang bersembunyi di ladang perkebunan sawit. Mereka bisa saja menyamar sebagai petani yang menggarap perkebunan.

“Penyisiran akan dilakukan dalam area yang lebih luas untuk mencari penyusup yang bergerak ke lokasi lain,” kata Inspektur Jenderal Ismail Omar.

Pada Rabu, puluhan tentara diterjunkan ke Kampung Tanduo tempat para penyusup bersembunyi.

Jet tempur membombardir kawasan sa-

wit Felda Sahabat pada Selasa setelah Perdana Menteri Najib Razak menyatakan hilang kesabaran dalam menangani konflik di negara bagian Sabah itu. (reuters/ant)

etelah berkali-kali menghadapi meja operasi, laki-laki gagah itu menyerah pada takdir. Presiden Venezuela Hugo Chavez akhirnya menghadap sang pencipta. Meninggalkan sebuah negeri yang tak hanya memiliki kekayaan, tapi juga keberanian.

Ya, Hugo Chavez memang satu dari dua pemimpin di dunia ini yang memiliki nyali dan berani berkata tidak, pada Amerika Serikat. Bersama Presiden Iran Ahmadinejad, pemimpin negeri yang terkenal dengan wanita cantiknya itu, tak ragu bahkan menentang kebijakan Amerika Serikat yang dianggap tak adil.

Ia bersama Ahmadinejad memang tak dihitung seperti kekuatan Uni Soviet di masa perang dingin. Juga tak memiliki pengaruh kekuatan ekonomi seperti negeri tirai bambu, China yang belakangan makin menggurita. Mungkin, masih dianggap terlalu kecil atau lebih tepat belum cukup kuat menghadapi hegemoni Amerika Serikat. Termasuk jika seandainya Amerika Serikat mengerahkan kekuatan militernya.

Namun dunia, memang seperti memerlukan keseimbangan betapa pun kecilnya. Selalu diperlukan kekuatan berbeda dari arus besar yang mengalir deras. Bagaimanapun tak selamanya arus besar deras berjalan ke arah yang lurus. Terlalu banyak godaan kepentingan di berbagai belahan dunia ini, sehingga sikap sebuah kekuatan yang begitu besar, yang ingin mengendalikan dunia sesuai seleranya perlu mendapat keseimbangan. Paling tidak, bisa menjadi sudut pandang berbeda dari kemungkinan distorsi cara pandang yang sengaja dijejalkan oleh negara yang saat ini menguasai duKita tak perlu nia sendirian, Amerika Serimemusuhi kat.

Amerika Karena itu Serikat. Tapi, ketika muncul kita juga tidak dua tokoh beboleh menjadi rani menanbudak, yang tang Amerika menyembahSerikat, diamnyembah. diam merebak dukungan.

Ya, diam-diam. Dunia banyak yang diam-diam memberikan dukungan pada keberanian Chavez dan Ahmadinejad, karena banyak di antara mereka sebenarnya kadang tak sejalan dengan sikap politik Amerika Serikat yang sayangnya, untuk sekedar menyatakan berbeda cara pandang saja, tak memiliki keberanian.

Amerika Serikat mungkin merasa lega dengan meninggalnya Chavez, yang dianggap sulit dikendalikan itu.

Tapi, ada saatnya Amerika Serikat menyadari bahwa “musuh” kadang tetap diperlukan sebagai sinyal untuk konsolidasi diri.

Chavez bisa jadi, bukan sebuah contoh yang baik bagi mereka yang merasa terganggu ketegangan dunia. Retorika, keberanian menantang Amerika Serikat, jelas telah menaburkan aroma ketegangan. Tetapi ia, sangat diperlukan bagi sebuah penyadaran tentang betapa penting, sebuah negera punya sikap, kemandirian dan harga diri Dunia yang makin mengglobal ini, tak mungkin lagi membiarkan sebuah negara, kesepian, terpencil dari negara lain. Selalu dibutuhkan di era sekarang ini saling ketergantungan, dalam kesetaraan dan kedamaian. Tentu, bukan kedamaian dalam belenggu hegemoni sebuah negara besar. Kedamaian dunia harus terwujud dalam kemandirian dan marwah sebuah bangsa; serta tentu saja semangat kerja sama.

Kita tak perlu memusuhi Amerika Serikat. Tapi, kita juga tidak boleh menjadi budak, yang menyembah-nyembah.

Kita hidup bersama, duduk bersama, dalam kesetaraan yang saling menghargai dan menghormati. =

Puasa Matrawi diajak pergi temannya yang terkenal agak pelit. Muter sana sini dari pagi hingga sore, tak sekalipun mampir untuk mengisi perut.

Kesal, Matrawi menyindir.

“Kalau tahu begini, sampai segini belum mengisi perut, saya puasa sunnah,” ujar Matrawi.

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 | TAHUN II

Pilkades Serentak Bisa Minimalisir Konflik Eksekutif dan Legislatif Beda Persepsi tentang Pilkades Serentak SUMENEP - Pengamat politik Universitas Wiraraja Sumenep Hasan Bashri mengungkapkan, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dapat meminimalisir praktik judi. Pilkades yang berjalan selama ini dinilai sarat dengan perjudian.

Praktik judi dalam pemilihan kepala desa sudah jadi rahasia umum, tapi aparat keamaan sampai saat ini belum ada yang menindak praktik tersebut. Dan biasanya, praktik tersebut dilakukan orang dari luar daerah. ”Mayoritas kalau judi kan dari daerah lain.

Bukan dari daerah asal. Ini pengamatan yang selama ini terjadi,” tuturnya pada Koran Madura, Rabu (6/3).

Selain itu, pelaksaan Pilkades serentak akan mempersempit terjadinya konflik politik karena ruang gerak preman yang biasanya digerakkan calon kepala desa terbatas. ”Kalau dulu, para cakades mengundang bajing (preman) dari daerah lain untuk mengawal. Kalau sekarang pasti sudah memperjuangkan daerahnya sendiri,” ucapnya.

Demikian juga disampaikan anggota Komisi A DPRD Sumenep, Rukminto. Menurut Rukminto, kepentingan dewan dengan pelaksanaan Pilkades serentak dalam satu hari untuk meminimalisir terjadinya konflik dan tindak kejahatan dalam pelaksanaan Pilkades.

Daerah yang telah melaksanakan Pilkades serentak

dalam satu hari adalah Purbalingga dan Karanganyar, Jawa Tengah. Sedangkan daerah yang sudah siap melaksanakan Pilkades serentak Banyumas, Jawa Tengah.

Namun, pelaksanaan Pilkades serentak akan berkonsekuensi pada membengkanya anggaran. Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini menganggarkan dana Rp 1,6 miliar untuk Pilkades serentak. Dari 191 kelurahan yang akan menggelar Pilkades, setiap desa akan mendapatkan dana bantuan pelaksanaan Pilkades sebesar Rp 5 juta. Selebihnya untuk biaya pengamanan, sekalipun masih dinilai belum mencukupi.

Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Ferdiansyah Tetrajaya menjelaskan, masalah anggaran tidak banyak mengalami kendala sekalipun tetap harus diperjuangkan.

Pelaksanaan Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang terkendala perbedaan persepsi antara eksekutif dan legilatif dalam menafsirkan Pilkades serentak.

Anggota Komisi A DPRD Sumenep, Rukminto, menje-

laskan, yang dimaksud dengan Pilkades serentak pelaksanaannya dilakukan dalam satu hari, bukan dalam beberapa hari selama satu bulan sebagaimana tafsir Pemkab.

“Kami sudah studi banding ke beberapa daerah yang melaksanakan Pilkades serentak.

Ya, semuanya dilaksanakan dalam satu hari. Kalau alasannya personel keamanan tidak cukup untuk mengamankan, itu kurang rasional. Di beberapa kabupaten/kota yang kami kunjungi, saat pelaksanaan Pilkades itu hanya ada tiga personel keamanan di setiap desa yang menyelenggarakan Pilkades,” jelasnya, Selasa (5/3).

Sementara, Pemkab telah mengeluarkan surat edaran jadwal pelaksanaan Pilkades serentak akan dilaksanakan pada tanggal 1, 13, 15, 20, dan tanggal 21 Mei 2013 dibagi dalam lima zona.

Plt. Sekda Hadi Sutarto menyatakan, sampai saat ini pihaknya masih mempertahankan jadwal yang telah disampaikan kepada kecamatan sekalipun dewan masih keberatan dengan jadwal tersebut.

“Sampai saat ini, kami masih mengacu terhadap semua jadwal yang telah disampaikaikan ke pihak kecamatan,” jelasnya.

Keberatan Pemkab dengan pelaksanan Pilkades serentak dalam sehari, khawatir pengamanan Pilkades tidak maksimal karena personel kea-

manan tidak cukup memadai.

“Sekarang personel dari aparat kepolisian dari tingkat polres sampai polsek sebanyak 7678 personel, itu pun dihitung dengan personel yang bertugas di dalam markas. Sedangkan yang siap diterjunkan dalam pengamanan sebanyak 450 personel,” katanya.

Sedangkan koramil bejumlah 430 personel. “Dan yang bisa membantu terhadap perjalanan Pilkades hanya sebanyak 250 personel. Jadi keseluruhan personel yang ada hanya mencapai 700 personel saja. Sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 1910 personel,“ tambahnya.

Sementara polisi dari tiga kabupaten di Madura yang siap membantu, menurut Hadi Sutarto, hanya sebanyak 100 personel. ”Dibandingkan dengan jumlah kelurahan yang akan menggelar pemilihan kepala desa sebanyak 191 kelurahan, jadi sangat tidak mungkin untuk dilakukan secaran serentak dalam satu hari,” tegasnya.

Hasan Bashri mendesak, polemik tafsir tersebut segera disepakati supaya desa yang akan melaksanakan Pilkades lebih siap. ”Jangan menunggu lama. Pemkab-dewan harus tegas supaya desa tidak gelisah menungu kepastian itu,” tuturnya.

Kabag Pemdes Ferdiansyah Tetrajaya menjelaskan, pembahasan pilkades seren-

tak sudah hampir final. ”Sudah tidak ada masalah. Insya Allah dalam waktu dekat sudah kesepahaman. Sudah hampir final kok,” tukasnya.

Terobosan Baru Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep menilai pelaksanaan Pilkades serentak ini terobosan baru di Madura.

Pihaknya mendesak untuk segera dijadikan kebijakan.

Sekretaris AKD Sumenep Moh. Idafi mengatakan Pilkades serentak akan lebih efisien dan maksimal. ”Ini juga akan meminimalisir permainan judi dalam pesta demokrasi ini. Kami sangat mendukung upaya Pemkab ini,” katanya.

Bahkan, pihakya sejak awal sudah melakukan sosialisasi kepada sejumlah kades yang purna tugas. Sejumlah kades tampaknya tidak ada masalah dengan hal ini. ”Alhamdulillah semuanya mendukung pelaksanaan Pilkades serentak ini,” ucapnya.

12 desa yang akan menggelar Pilkades.

“Untuk periode pertama di Kecamatan Lenteng akan melaksanakan Pilkades satu hari pada tanggal 15 Mei 2013. Ada sebanyak 12 Desa dari 20 desa yang ada, sedangkan untuk 8 sisanya akan dilaksanakan pada tahap kedua,” katanya.

Ke 12 desa tersebut yang akan menggelar Pilkades adalah Desa Muncek Timur, Billapora Rebba, Banaresep Timur, Cangkreng, Daramista, Banaresep Barat, Lembung Barat, Tarogan, Medelan, Lenteng Timur, Lenteng Barat dan Elak Laok.

“Sedangkan sisanya sebanyak 8 Desa akan dilaksanakan pada tahap kedua sesuai jadwal yang telah ada, bahkan bisa saja sesuai masa jabatan kepala desa terancam mundur pada tahun 2014, Karena masa jabatan Kepala Desa tersebut

masih berakhir pada tahun 2014,” katanya.

Delapan desa tersebut adalah Desa Elak Daya, Jambu, Kambingan Barat, Lembung Timur, Moncek Barat, Moncek Tengah, Poreh, dan Sendir.

“Jadi, 8 desa yang ada akan dilaksanakan sesuai masa jabatannya berakhir,” katanya.

Hal serupa juga terjadi di Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek. Menurut Sukarnaedi, anggota Komisi B DPRD yang berasal dari Desa Lapa Laok, soal tarik ulur masalah perbedaan persepsi antara pihak legislatif dan eksekutif sepertinya juga tidak akan terpengaruh di Kecamatan Dungkek. “Bahkan banyak panitia yang sudah dibentuk sudah menentukan jadwal pelaksanaan, termasuk sudah pada persoalan anggaran calon,” katanya. (yat/edy/sym/mk)

Tak Terpengaruh Sekalipun DPR dan Pemkab masih belum sefaham terkait pelaksanaan Pilkades serentak, panitia Pilkades mengaku hal tersebut tidak mempengaruhi jadwal pelaksanaan Pilkades.

Camat Lenteng Ach. Hanafi menjelaskan, pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Lenteng sudah siap digelar. Bulan Mei mendatang akan ada

PEMILU LEGISLATIF

Parpol Kesulitan Jaring Caleg Perempuan

ant/jessica helena wuysang

KASUS BANSOS KONI. Sejumlah mahasiswa dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar), berunjukrasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar di Jalan KS Tubun, Pontianak, Rabu (6/3). Mereka menuntut Kejati Kalbar segera menuntaskan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar tahun anggaran 2006-2008 yang telah merugikan negara sebesar Rp22,14 miliar.

RASKIN

Penerima Raskin Laporkan Dugaan Penyimpangan SUMENEP – Puluhan warga penerima raskin Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Rabu (6/3) mendatangi Polres Sumenep untuk melaporkan kejanggalan pendistribusian beras untuk keluarga miskin (raskin) yang diberikan kepala desa setempat tidak merata.

Sekitar 30 orang yang mendatangi Mapolres, terdiri dari dusun Bindung Satu, Bindung Dua, Angsana Satu, Angasana Dua, Gunung Malang Satu dan Gunung Malang Dua. Khairus Shaleh, warga Desa Lenteng Barat yang juga ikut mendatangi Mapolres, mengatakan, selain distribusi raskin tidak merata, juga tidak tepat sasaran.

“Kedatangan kita ke sini (Mapolres) dalam rangka mengadu sekaligus melapor ke Mapolres tentang kejanggalan (yang dilakukan) Kepala Desa Lenteng Barat yang tidak transparan dalam pembagian Raskin. Biasnya, masyarakat menerima raskin adalah setiap bulan, tetapi di Lenteng Barat malah tidak menentu, kadang dua bulan, kadang juga tiga bulan,” kata Khairus Shaleh kepada wartawan.

Ia mengungkapkan, dis-

tribusi raskin juga tidak tepat sasaran karena terdapat warga kurang mampu yang tidak mendapatkan, tapi ada warga yang mampu justru mendapatkan. “Sehingga masalah pembagiannya tidak menentu bagi warga miskin yang seharusnya dapat jatah itu,”

ucapnya.

Selain itu, raskin yang warga terima hanya berkisar 7-8 kilogram saja. “Sedangkan dalam aturannya, harus 15 kilogram. Untuk itulah, para warga miskin melapor ke sini untuk mendapat keadilan,” tegas.

syamsuni/koran madura

LAPORKAN. Warga Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng mendatangi Polres Sumenep, Rabu (6/3). Mereka bermaksud akan melaporkan penyaluran raskin di desanya yang diduga ada penyimpangan.

Saat disinggung hasil laporannya ke Seksi Pidana Khusus Polres Sumenep, dia menjelaskan akan datang lagi. “Kita disuruh datang lagi dengan berkas-berkas yang lebih lengkap. Menurut mereka, laporan ini akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang ada,” katanya.

Warga lain yang ikut mendatangi Mapolres berharap, pemerintah turun langsung mengawasi kemungkinan terjadinya distribusi raskin yang menyimpang di daerah lain.

“Kami sangat mengharapkan, agar pemerintah mau turun tangan langsung terkait dengan semua program bantuan yang akan dilakukan, agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan oleh oknum,” tambah Rudi.

Kasi Pidsus, Budiyanto, menjelaskan, warga tersebut disuruh datang kembali untuk melengkapi data laporan.

“Suruh datang lagi oleh kita untuk melangkapi daftar penerima manfaat (DPM). Siapa saja yang tidak menerima, dan siapa saja juga dari dusun-dusun yang sudah tidak menerima beras untuk warga miskin,” katanya. (sym/mk)

SUMENEP – Calon anggota legislatif (Caleg) perempuan dari Partai Amanat Nasional (PAN) Sumenep belum memenuhi kuota 30 persen.

DPD PAN sampai saat ini masih menunggu kalangan perempuan yang berminat menjadi caleg pada Pemilu 2014 mendatang.

Sekretaris DPD PAN Sumenep Faisal Muhlis menjelaskan, saat ini perempuan yang sudah mendaftar menjadi caleg PAN 8 orang. ”Masih lumayah jauh. Sebab, dari jumlah caleg 51 orang seharusnya 15 dari perempuan,” ucapnya.

Sampai detik ini belum ada pendaftar lagi dari unsur perempuan. Pihaknya tetap menunggu caleg perempuan yang akan mendaftar. ”Kami tidak mau asal comot. Sebab, kami menginginkan perempuan yang serius menjadi caleg. Kalau tidak serius berarti hanya pelengkap saja,” tuturnya.

Wakil ketua DPRD Sumenep itu optimis, sampai pendaftaran caleg sementara pada pertengan Maret mendatang ditutup, kuota 30 persen perempuan akan terpenuhi ”Ada anggota dewan dari parpol lain yang hendak mendaftar. Tapi, kayaknya masih dipertimbangkan,” ungkapnya.

Faisal mengingikan caleg berlambang matahari itu be-

rasal dari kader. Hanya saja, kader yang ada tidak mencukupi untuk menjadi caleg. ”Jadi, sangat tidak mungkin kalau semuanya kader. Kami harus mengambil dari luar kader juga. Sehingga, bisa terpenuhi,” tuturnya.

Namun, jatah untuk caleg non kader tidak banyak. Diperkirakan hanya 25 persen saja, sedangkan sisanya semuanya dari kader. ”Tapi, kalau sudah daftar ke KPU tentu sudah menjadi kader, karena kami langsung membuatkan KTA (kartu tanda anggota) parpol,” ungkapnya.

Hal serupa juga dialami DPC Partai Demokrat Sumenep, hingga Rabu (6/3), jumlah pendaftar perempuan masih lima orang dari 35 pendaftar. “Rendahnya pendaftar perempuan pada bursa caleg Partai Demokrat ini, kemungkinan besar mereka masih menunggu waktu saja untuk mengambil berkas sebagai caleg. Sebab, informasi yang kami terima, masih banyak yang ingin mendaftarkan diri,” papar Sekretaris DPC Partai Demokrat Sumenep, A Zahrir Ridlo.

Penjaringan caleg Partai Demokrat juga memprioritaskan kader dengan ketentuan 70 persen kader dan 30 persen lainnya non kader. (yat/rif/mk)

ant/m risyal hidayat

TANGKAP KORLAP. Petugas polisi berpakaian sipil menangkap salah seorang kordinator lapangan (korlap) aksi mahasiswa, Sucipto (tengah) di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Jatim, Rabu (6/3). Aksi yang menuntut pertanggung jawaban terkait dana praktikum dan pendampingan tersebut berakhir ricuh dengan pengerusakan fasilitas. Baca halaman 10

SUMENEP

3

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 | TAHUN II

PEMILU 2014

PKB Segera Tes Kelayakan Bakal Caleg SUMENEP Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, segera menggelar tes kelayakan dan kepatutan terhadap 70 pendaftar bakal calon legislatif.

“Sesuai jadwal yang kami tetapkan, tes kelayakan dan kepatutan bagi bakal calon legislatif itu akan digelar pada Minggu (10/3),” kata Sekretaris DPC PKB Sumenep Bahrul Ulum di Sumenep, Rabu (6/3).

PKB Sumenep memberikan kesempatan kepada warga setempat untuk mendaftar sebagai bakal caleg yang akan diusungnya pada Pemilu 2014, sejak November hingga Desember 2012.

“Secara keseluruhan tercatat 70 pendaftar bakal caleg dan 15 di antaranya adalah perempuan. Lokasi tes kelayakan dan kepatutan bagi mereka di aula salah

satu hotel di Sumenep,” katanya.

Pihaknya telah membentuk tim yang akan melakukan tes kelayakan dan kepatutan terhadap para bakal caleg tersebut.

“Personel tim kelayakan dan kepatutan terdiri atas tiga orang, dan satu di antaranya adalah pengurus DPW PKB Jawa Timur. Sementara dua personel lainnya adalah akademisi,” katanya.

Tes kelayakan dan kepatutan itu merupakan tahapan yang harus dilalui para pendaftar bakal caleg di PKB Sumenep.

“Kami ingin mengetahui kapabilitas para bakal caleg sekaligus rekam jejaknya guna memastikan bakal caleg yang kami usung pada Pemilu 2014 adalah sosok yang berkualitas. Kami tidak ingin salah pilih,” kata Ulum. (ant/mk)

junaidi/ koran madura

TUNTASKAN PEMBANGUNAN PASAR. Mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan diri Laskar Sumenep Angkatan Muda (Laksamadu) menggelar unjuk rasa di Kantor Pemkab setempat, Rabu (6/3). Mereka menuntut pembangunan Pasar Anom Baru Sumenep segera diselesaikan.

Mahasiswa Minta Pembangunan Pasar Segera Dilanjutkan SUMENEP - Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Laskar Sumenep Angkatan Muda (Laksamuda), Rabu (6/3) berunjuk rasa di Pemkab setempat. Mereka memprotes mangkraknya pembangunan Pasar Anom.

Dalam aksinya, sebagian pengunjuk rasa mengenakan kostum putih-putih seperti pocong sebagai lambang matinya merekonomian rakyat kecil. Sambil berorasi, mereka membentangkan sejumlah poster bertuliskan protes, seperti “Segera Selesaikan Pembangunan Pasar Anom” dan “Pasar Anom Jadi Kuburan”.

Ferly, koordinator aksi menilai, pemerintah kurang memperhatikan pembangunan pasar yang menyangkut kepentingan orang banyak. “Pemerintah tak peduli pada pedagang

Pasar Anom yang hampir mati.

Terlantar sejak tahun 2007, karena pembangunan Pasar Anom pasca kebakaran, tak jelas kapan selesainya. Bahkan sekarang mangkrak,” katanya.

Jika keberadaan pasar tetap dibiarkan seperti saat ini, ia memprediksi keberadaan pasar akan mati karena saat hujan kondisinya becek dan merusak barang dagangan pedagang. “Pengunjung pasar juga menurun karena merasa tidak nyaman dengan keadaan yang semrawut,” tandasnya.

Sulastina, salah seorang pedangang di Pasar Anom menuturkan, pasca kebakaran be-

berapa tahun lalu, masyarakat mulai kurang tertarik untuk berbelanja di pasar. “Semejak kebakaran yang terjadi, kami mengamati kebanyakan masyarakat sudah tidak tertarik lagi untuk mengunjungi pasar lagi,” katanya.

Semakin sedikitnya pengunjung mengakibatkan penghasilan pedagang menurun. Sulastina menceritakan, sebelum terjadi kebakaran penghasilannya setiap hari tidak kurang dari 400 ribu, bahkan bisa mencapai 500 ribu. Namun, sejak kebakaran pengahasilan tiap harinya hanya cukup untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

“Ketidaktertarikan masyarakat untuk mengunjungi pasar ini kemngkinan besar karena melihat tata letak yang berada di pasar ini masiuh semrawut, apa lagi ketika hujan kondisinya becek se-

hingga membuat masyarakat tidak nyaman. Akabatnya, laju perekonomian yang dialami semua pedagang juga akan menurun drastis” tandasnya.

Sementara Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep, Imam Sukandi menuturkan, pihaknya sudah berupaya menempatkan para pedagang di bagian depan pasar agar tidak mengurangi pembeli. “Kami sengaja tempatkan mereka di depan, supaya akses pembeli tetap mudah. Kalau di bagian belakang malah sulit,” katanya.

Selain itu, lanjut Imam, pihaknya juga merekrut tenaga tambahan untuk pengamanan pembeli dan mengatur agar tidak terjadi kemacetan di dalam pasar. “Itu memang sebagian upaya kami mengatur pasar sementara sampai

proses rehab selesai. Setelah masalah dalam pembangunan tahap satu selesai, maka pembangunan tahap dua segera diteruskan,” terangnya.

Ketua Komisi B DPRD Sumnep, Bambang Prayogi, berharap agar pembangunan pasar bisa segera diselesaikan. “Kami sangat berharap agar segera diselesaikan persoalan yang melanda Pasar Anom sekarang, sehingga pembangunan Pasar Anom bisa segera dilanjutkan,” katanya.

Ia berharap kepada pemerintah, pada pertengahan tahun ini ada kepastian mengenai kapan akan dilakukan dan kapan yang akan diselesaikan pembenguna tersebut, “Kalau masih belum ada kejelasan terpaksa kami akan menggunakan anggaran APBD yang telah dianggarkan pada tahun 2013 ini,” pungkasnya (edy)

cara kreteria tidak masuk,” ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya telah memberikan soft copi data pagu raskin itu kepada pihak kecamatan dan kemudian pihak kecamatan memberikan kepada kepala desa untuk dimusyawarahkan ditingkat desa dengan tim raskin.

“Data itu masih ada kemungkinan berubah, seperti

ada yang tercatat ganda, warga yang pindah alamat, meninggal dunia yang tidak ada ahli waris dan mereka yang sudah mampu sehingga tidak memerlukan mendapatkan bantuan raskin tersebut,” jelasnya.

Namun, Zaenuri, pendamping penerima raskin, membantah jumlah warga miskin semakin berkurang.

“Sampai saat ini, kami lihat angka kemiskinan ditatanan masyrakat cukup tinggi, sehingga program raskin tidak bisa dikatakan bisa mengentaskan terhadap kemiskinan,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, sampai saat ini raskin di Kabupaten Sumenep masih banyak dimanfaatkan oleh oknum bukan penerima manfaat.

Zainuri kembali menegaskan, jika distribusi raskin tetap menggunakan pola lama, maka program raskin diprediksikan menjadikan angka masyarakat miskin semakin meningkat. “Saya yakin jika pendistribusian itu masih memakai pola lama, maka akan menjadikan angka kemiskinan semakin meningkat, Buktikan Saja!”, pungkasnya. (rif/edy/mk)

BANTUAN

Pagu Raskin Tahun 2013 Menurun SUMENEP - Pagu raskin tahun 2013 di Kabupaten Sumenep menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan bantuan untuk rakyat miskin itu mencapai 16,45 persen, dari tahun sebelumnya yang mencapai 139.294 KK menjadi 116.378 penerima.

Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep, Saiful Bahri menyatakan, penurunan pagu raskin itu sekitar 22 ribu dari dari tahun 2012 yang mencapai 139.294 KK. Pada tahun 2013 ini hanya sebanyak 116.378 KK yang menerima manfaat.

“Penurunannya mencapai 22 ribu lebih atau 16,45 persen dari tahun 2012 lalu.

Penurunan ini kemungkinan besar masyarakat sudah banyak yang status ekonominya lebih meningkat. Jika sebelumnya masih dinilai kurang mampu, saat ini sudah mampu sehingga tidak perlu menerima raskin lagi,” kata Saiful Bahri, Rabu (6/3).

Menurut Saiful, Jawa Timur juga mengalami penurunan pagu raskin berkisar 14 hingga 15 persen. “Ini, penurunan pagu raskinnya tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumenep. Tingkat Propinsi Jawa Timur mencapai 14-15 persen penurunannya,” paparnya.

Penurunan pagu raskin di Kabupaten Sumenep, menurut Syaiful, mengacu pada

pendataan program perlindungan sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik tahun 2011 lalu. Sesuai PPLS, sekitar 24 persen dari total penduduk Sumenep yang masuk kat-

egori miskin. Namun, sekitar 36 persen dari total penduduk Sumenep yang diberi jatah raskin.

“Jadi sekitar 12 persen masyarakat Sumenep yang mendekati miskin masih dimasukkan dalam program raskin itu. Ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan berupa raskin kepada warga yang mendekati miskin, meski se-

ant/dedhez anggara

DISTRIBUSI RASKIN. Sejumlah buruh mengangkut beras Raskin untuk didistribusikan ke sejumlah kecamatan dari gudang Bulog, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (13/2). Bulog Jabar telah mendistribusikan raskin sebanyak sebanyak 470.842 ton dengan sasaran 2,61 juta kepala keluarga di Jawa Barat.

ant/widodo s jusuf

JAMINAN PRODUK HALAL. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar (kanan) bersama Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah (kedua kanan), Anggota DPR Alie Maschan Moesa (kedua kiri) dan Ketua Badan Halal Nahdlatul Ulama Maksum Machfoedz (kiri) menjadi nara sumber acara diskusi publik Fraksi PKB di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2). Diskusi tersebut membahas soal rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

KISRUH DEMOKRAT

Ketua PAC Demokrat Kalianget Pertanyakan Pemecatan Dirinya SUMENEP – Ketua PAC Partai Demokrat Kalianget Sarkawi, Rabu (6/3) mendatangi kantor DPC Partai Demokrat Sumenep di Jalan Trunojoyo. Ia ingin ketemu langsung pengurus partai untuk menanyakan kejelasan tentang pemecatan dirinya.

Pada Rabu 20 Februari lalu dalam sebuah media online, Ketua DPC Partai Demokrat R. Djoni Tunaidi menyatakan memecat korlap aksi yang melakukan demonstrasi beberapa waktu lalu tersebut. Joni menyebut Sarkawi telah merusak nama baik dirinya dan Partai Demokrat.

Di sekretariat DPC partai peserta pemilu nomor urut tujuh tersebut, Sarkawi mengamuk seraya teriakteriak. Ia datang membawa SK pengangkatan dirinya dan AD/ART partai.

“Siapa pun akan geram ketika melihat dan membaca berita di media bahwa ada 4 PAC dipecat tanpa pem-

beritahan secara formal. Itu kan berarti seenaknya komentar, harus beretika dong.

Jika saya memang dipecat, layangkan surat pemecatan.

Dan saya akan sepenuhnya menerima keputusan itu jika saya dipecat dengan alasan karena saya menggelar aksi demo terhadap DPC, tetapi bukan begitu caranya.,” katanya kepada wartawan, Rabu (6/3) usai teriak dan marah-marah.

Menurut Sarkawi, ada empat pengurus PAC yang dipecat, yaitu Kalianget, Guluk-Guluk, Batuan, dan Batang-Batang.

“Pemecatan itu saya ketahui dari berita di media online, bukan secara kelembagaan. Semestinya kan ada aturannya jika memang terjadi pemecatan, masak seenaknya komentar di media,” tegasnya.

Ketua DPC Partai Demokrat, R. Djoni Tunaidi saat dikonfirmasi enggan berkomentar. (sym)

syamsuni/koran madura

LURUK KANTOR. Ketua PAC Demokrat Kalianget Sarkawi (membelakangi kamera) mendatangi Kantor DPC Partai Demokrat Sumenep, Rabu (6/3) untuk mempertanyakan tentang kabar pemecatan dirinya. Sampai saat ini, ia mengaku belum menerima surat pemecatan.

4

PAMEKASAN

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 | TAHUN II

APARATUR DESA

Sekdes Paripurna Tugas Belum Terisi PAMEKASAN - Kekosongan sekretaris desa (Sekdes) yang terjadi di 56 desa sejak akhir 2009 lalu sampai saat ini belum terisi. Padahal kekosongan ini dinilai sangat berdampak terhadap pelayanan yang bersifat administratif di desa-desa tersebut.

Semula, pemkab setempat menargetkan pengisian kekosongan itu tuntas pada April 2010 lalu namun sampai saat ini belum ada kepastian.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan Suli Faris kemarin (6/3) mengatakan, sekitar tiga bulan lalu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Bappemas, Bagian Hukum dan staf Ahli Pemkab Pameksan.

Dalam rapat itu, menghasilkan kesepakatan diantaranya, pengangkatan PNS sebagai Sekdes bisa melalui usulan pemkab, atau usulan pemerintah desa yang diambil dari PNS setempat atau dari desa sekitarnya. PNS yang bisa diusulkan sebagai calon sekdes bisa dari unsur guru atau non guru di desa masing-masing.

Dijelaskan, usulan PNS menjadi Sekdes yang diusulkan pemkab, harus dikoordinasikan dengan kepala desa setempat agar tidak tejadi penolakan. Sebab, jika hal ini terjadi, dipastikan perjalanan pemerintahan desa tidak harmonis dan dapat menggangu pelayanan masyarakat.

“Usulan PNS dari perangkat desa setempat harus

diseleksi, begitu juga usulan pengisian Sekdes dari Pemkab harus dikoordinasikan dengan Kades yang bersangkutan,” katanya.

Dijelaskan, kesepakatan pengangtakan PNS menjadi Sekdes, baik melalui usulan desa atau pemkab disepakati, karena desa tidak dibolehkan mengkat sekretaris desa (Sekdes) paska pengkatan sekdes menjadi PNS yang sudah tuntas pada 2010 lalu.

Menanggapi hal itu, Kabid Pemdes, Bappemas Pemkab Pamekasan Sunarto menyatakan, belum menerima pemberitahuan atau usulan PNS untuk diangkat menjadi Sekdes dari desa. Sebab, pengisian kekosongan sekdes dari PNS itu kini telah ditangani Badan Kepegawaian daerah (BKD) setempat. Sayangnya, kepala BKD Pamekasan lukman Hedi Mahdiya, belum bisa dimintai konfirmasi terkait hal tersebut.

Sementara itu, dari total 178 desa se Pamekasan, 56 desa diantaranya belum memilik Sekdes. Sedangkan 122 desa lainnya telah memiliki sekdes difitif setelah diangkat menjadi PNS yang dilakukan secara bertahap.

Kekosongan 56 sekdes itu terjadi, karena Sekdes yang ada, tidak memenuhi syarat menjadi PNS dan telah diberhentikan sejak Oktober 2009 lalu. Para Sekdes yang dibrhentikan dan tidak diangkat menjadi PNS itu telah mendapat pesangon dari Bupati Pamekasan. (uzi) taufiq rahman/koran madura

BEREBUT TAHTA ISL. Ekspresi Busari dan pemin PMU setelah menjebol gawang Persisam Putera Samarinda di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu (6/03) kemarin. Baca halaman 16

PASCA VERIFIKASI FAKTUAL

Kader PKNU Belum Tentukan Sikap PAMEKASAN - Meski Sementara itu pengamdewan pengurus pusat par- bilan formulir calon legistai kebangkitan nasional latif (Caleg) melalui Partai ulama (DPP-PKNU) telah Gerindra sudah ditutup minmenginstruksikan seluruh ggu lalu dan saat ini sudah kadernya untuk bergabung masuk ke tahap verifikasi dengan partai gerakan in- berkas. Data yang dihimpun, donesia raya (Gerindra), na- pengambilan formulir di parmun satu kader PKNU yang tai tersebut mencapai 59 saat ini masih aktif menjabat pelamar termasuk 3 pelamar anggota DPRD Pamekasan, dari Kader PKNU yang saat belum menentukan sikap ini masih aktif menjabat sepolitiknya. Kader dimaksud bagai anggota DPRD Pameyaitu Abusiri, yang saat ini kasan. Yaitu M. Makmun, R. masih tercatat sebagai ang- Afifudin dan Moh. Baharugota komisi A DPRD setem- din. Ke-59 pelamar ini akan pat. Ia merupakan anggota diverifikasi untuk ditentukan DPRD dari Fraksi PKNU, sebanyak 45 sesuai jatah kuryang berangkat dari daerah si di DPRD setempat dengan pemilihan (Dapil-I) meliputi memperhatikan pemenuhan Kecamatan Pamekasan dan kouta 30 persen perempuan.

Ke c a m a t a n Ketua Tlanakan.

DPC ParKe p a d a tai GerinKoran Mada Pamedura, ia kasan, Belum bisa disimpulkan Agus Sumengaku masih perlu jarwadi tidak mau maju, kan istikhorah mengatamasih DCS, kalau ada untuk me- perkembangan lain mungkin kan, para nentukan pendaftar masih bisa pilihan poliini metiknya meski miliki Abusiri mengakui kesemparekomendasi tan yang Anggota DPRD Pamekasan pusat sudah sama undari PKNU jelas untuk tuk berbergabung ke Partai Ger- saing dalam bursa pencaleindra. Menurutnya, selain gan di partai tersebut. Namun perlu istikhorah, pihaknya yang pasti, dalam verifikasi juga akan melihat perkem- nanti, Gerindra Pamekasan bangan perpolitikan di kabu- akan mengutamakan para paten tersebut sebagai dasar pelamar yang serius untuk pengambilan keputusan. menjadi wakil rakyat melalui Dijelaskan, peluang partai itu. Keseriusan para untuk maju pada pencale- pelamar ini harus diimbangi gan nanti masih ada, ka- dengan kemampuan politik, rena sampai saat ini belum kemampuan akademis, serta ada penetapan daftar caleg loyalitas terhadap parpol. Setetap (DCT), dan hanya se- lain itu, para Caleg ini harus batas daftar caleg sementara memiliki basis massa yang (DCS). Ia menyatakan akan jelas, kemampuan finansial, segera menentukan sikap, serta pemahaman wilayah apakah akan maju pada pen- masing-masing sesuai daecalegan nanti atau berhenti rah pemilihan (Dapil) yang dari dunia politik tanpa me- dipilih. nyebut alasan dari dua pili “Beberapa kriteria han yang akan ditentukan ini menjadi keharusan bagi nanti. semua Caleg dari Gerindra.

“Belum bisa disimpulkan Sebagai calon wakil rakyat tidak mau maju, kan masih tentunya harus terpenuhi DCS, kalau ada perkemban- agar benar-benar mewakili gan lain mungkin masih rakyat,” katanya. (uzi) bisa,” katanya.

25 Desa Gelar Pilkades pada Bulan April PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap pertama pada 14 april mendatang. Penetapan jadwal tersebut, disampaikan Bupati Pamekasan Kholilurrahman, kemarin (6/3) di Pendopo Ronggosokowati.

Bupati mengatakan penetapan jadual Pilkades tersebut, sudah berdasarkan pertimbangan yang matang, serta usulan dari aparatur desa dan Panitia Penyelenggara Pilkades yang menginginkan agar jadwal pilkades ditentukan pemerintah.

Untuk tahap pertama, kata

dia, Pemilihan Kepala Desa itu akan dilaksanakan di 25 desa yang ada di 13 kecamatan. Sementara untuk jadual tahap berikutnya, akan ditentukan kemudian sambil menunggu hasil evaluasi dan kajian antara pemerintah dan unsur DPRD setempat.

“Saat ini, persiapan untuk

menggelar pesta demokrasi tingkat desa itu sudah sepenuhnya rampung dan tinggal proses pelaksanaan,” kata Kholilurrahman.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris, mengatakan awalnya pihaknya merasa kawatir wacana Pilkades serentak itu tidak akan terlaksana. Karenanya, dia menyatakan salut atas langkah cepat yang dilakukan pemerintah sehingga rencana itu bisa dilaksanakan tahun ini.

Sebelum pelaksanakan Pilkades serentak tahap pertama digelar, diharapkan pemer-

intah sudah kembali menentukan jadwal pelaksanaan tahap kedua. Sehingga, perisapan untuk tahap kedua itu bisa dilakukan segera dan tidak perlu menunggu tuntasnya evaluasi tahap pertama.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdes) Pamekasan, Faisol, lembaganya akan memantau secar penuh pelaksanaan Pilkades serentak itu. Sebab, pola tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan di Pamekasan.

“Semoga tujuan dari

Pilkades serentak untuk mengurangi penumpukan massa dan mengurangi kerawanan sosial ini bisa tercapai. Kami akan melakukan evaluasi capaian tujuan itu setelah pelaksanaan tahap pertama,” katanya.

Berdasarkan jadual rencana di Bapemas dan Pemdes, Pilkades serentak mulai dilaksanakan pada akhir April 2013 sampai September mendatang. Dari 92 desa yang akan menggelar Pilkades serentak, sebagian besar Kades masih satu periode kepemimpinan. (afa/muj)

PASAR MODERN

APKLI Nilai Pemerintah Lamban Keluarkan Regulasi PAMEKASAN - Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Pamekasan menilai pemerintah setempat lamban mengeluarkan aturan pendirian pasar modern di wilayah itu. Akibatnya, pendirian pasar moderen tidak terkendali dan mengancam keberadaan pasar tradisional yang didominasi pedagang kaki lima.

Sekretaris APKLI Pamekasan, Zainal Abidin, kemarin (6/3), berdasarkan data yang dimiliki APKLI, pasar modern yang berdiri di Pamekasan sudah berjumlah 15 buah. Jumlah itu sudah termasuk yang berada di wilayah pinggiran dan pesisir utara.

Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah, karena pemerintah setempat hingga saat ini belum mengeluarkan regulasi yang jelas terhadap pendirian pasar modern.

Sebab, antar pasar moderen itu terkesan saling berlomba untuk melebarkan wilayahnya.

“Keberadaan mini market itu sangat kami keluhkan karena lokasinya yang tidak jauh dari toko-toko dan warung kecil,” katanya.

Seharusnya, kata dia, pendirian waralaba memperhatikan jarak dengan pedagang kecil dan pasar tradisional.

Sehingga kegiatan ekonomi

para pedagang kecil yang didominasi warga ekonomi kelas bawah dapat tetap bertahan.

Sempat ada rencana dari para pedagang kecil untuk

fakih amyal/koran madura

PASAR MODERN. Salah satu pasar modern yang dianggap mengancam keberlangsungan pasar tradisional di Pamekasan. Berdasarkan data yang dimiliki APKLI, pasar modern di Pamekasan sudah berjumlah 15 buah.

menutup paksa mini market yang berada tidak jauh dari lokasi pedagang kaki lima.

Namun rencana itu masih ditahan karena masih berharap pemerintah setempat segera menerbitkan aturan yang mengtur pendirian pasar moderen tersebut.

“Tapi kalau ternyata pemerintah tidak segera menerbitkan regulasi itu, maka kami tidak bisa mengendalikan teman-teman, karena mereka juga ingin bertahan demi mencari sumber penghidupan,” kata Zainal.

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Herman Kusmanto, mengaku lembaganya tidak pernah mengeluarkan ijin pendirian pasar-pasar modern tersebut. Sehingga sampai saat ini kantor yang dipimpinnya tidak memiliki data apapun yang berkaitan dengan pasar moderen itu.

“Saat ini Rancangan Peraturan Daerah tentang pasar itu tengah dibahas di DPRD Pamekasan. Kalau sudah disahkan sebagai Peraturan Daerah, kami memiliki landasan hukum untuk melakukan tindakan,” katanya. (afa/muj)

PAMEKASAN MILIK NEGARA

Lahan Bekas Stasiun Tidak Beri Keuntungan Ekonomis Bagi Pemkab PAMEKASAN - Pengelolaan lahan bekas stasiun yang disewa Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama beberapa tahun belum memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Justru pemerintah setempat harus menanggung kerugian karena pemasukan yang diterima dari retribusi yang ditetapkan di lahan milik Perusahaan Jasa Kereta Api (PJKA) itu tidak sesuai dengan harga sewa yang harus dibayar.

Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pamekasan, Heru Budi Prayitno mengatakan, tahun 2008 lalu sewa lahan yang harus dibayar Pemerintah Pamekasan tersebut sudah sebesar Rp. 300 juta pertahun.

Saat ini diperkirakan harga sewanya itu naik mencapai Rp. 600 juta pertahun.

“Kondisinya sekarang memprihatinkan hanya ditempati warung makan dan tempat bermain dimana nilai ekonomisnya sangat rendah,” katanya, Rabu (6/3).

Lahan eks PJKA itu seharusnya ditempati pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai bisa mendatangkan pemasukan bagi PAD. Selain itu, beberapa PKL yang tidak tertampung bisa dialihkan ke lokasi itu.Heru meminta pemerintah setempat mengkaji kontrak sewa itu dan melakukan pemutusan kontrak jika dinilai tidak mengandung nilai ekonomis.

5

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 | TAHUN II

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pamekasan, Taufikurrahman, mengatakan tujuan awal menyewa lahan milik PJKA itu untuk penataan kota agar kawasan yg awalnya kumuh dan sering digunakan tempat maksiat itu menjadi kawasan yg bersih dan asri.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, kata dia, tidak merencanakan akan menjadikannya sebagai salah satu sumber penambahan PAD. Sebab jika dihitung, hal tersebut dinilainya tidak akan tercapai. Ditambahkan, jika dihitung secara matematis apa yg dikeluarkan untuk sewa lahan dengan yang didapatkan dari retribusi tidak sebanding.

Tetapi jika dihitung dari asas manfaatnya pemerintah tidak merasa rugi karena bisa menampung PKL dan tempat rekreasi kuliner kota. “Keuntungan tidak selalu dihitung dengan uang, tetapi asas manfaat bagi masyarakat juga perlu dilihat,” imbuhnya.

Di samping itu, para PKL yang menempati lokasi tersebut tidak dipungut biaya. Pemerintah sama sekali tidak menarik retribusi bagi para mereka. “Bagaimana kami mau memungut retribusi kepada para PKL, mereka berjualan belum tentu mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi kami gratiskan,” pungkasnya. (fik/muj)

PERATURAN PEMERINTAH

Jabatan Ketua DPRD Belum Terisi PAMEKASAN - Jabatan ketua DPRD Kabupaten Pamekasan sampai saat ini masih diisi pelaksana tugas (PLt), setelah ketua DPRD sebelumnya, Kholil Asyari asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengundurkan diri. Ia mundur dari jabatan ketua DPRD pada September tahun lalu, karena direkomendasi sebagai bakal calon wakil bupati (Cawabub) mendapingi calon bupati (Cabub) Ahmad Syafii, yang berhasil memenangi Pilkada Pamekasan 9 Januari lalu.

Sebulan berikutnya, Fraksi PPP mengusulkan Halili, untuk diangkat sebagai PLt mengantikan sementara jabatan yang kosong. Halili sudah menjabat Plt. Ketua DPRD Pamekasan sekitar lima bulan, dan belum ada usulan untuk mengangkat ketua DPRD difitif dari PPP selaku pemenang Pileg 2009 lalu.

Salah satu Pimpinan DPRD Pamekasan Khairul Kalam, saat dimintai konfirmasi kemarin (6/3) membenarkan belum ada usulan pengangkatan ketua difitif dari PPP. Pimpinan DPRD tidak bisa mengusulkan pengangkatan ketua difitif itu karena prosedurnya harus melalui usulan partai politik (Parpol) pemenang, yaitu PPP. Pihaknya masih menunggu usulan itu untuk diparipurnakan dan hasilnya akan diserahkan ke bupati setempat untuk mendapat surat keputusan (SK) pengukuhan dari Gubernur Jawa Timur.

“Prosedurnya harus melalui usulan parpol, jadi kami masih menunggu untuk diproses lebih lanjut,” katanya.

Dijelaskan, dalam usulan sebelumnya, jabatan Plt ketua DPRD Pamekasan akan berahir sampai ada bupati-wakil

bupati terpilih. Oleh karenanya, ia menilai sudah sewajarnya, jika PPP mengusulkan calon untuk diangkat sebagai ketua DPRD difinif.

Sementara itu, ketua Komisi A DPRD Pamekasan Suli Faris menyatakan, pengkatan ketua DPRD difinitif, sangat ditentukan oleh komitemen PPP sebagai pemenang. Apakah akan menetapkan Halili yang kini menjabat Plt atau mengkat kader lain untuk segera diparipurnakan. Menurutnya, jabatan PLt memang tidak akan membawa dampak apapun dalam pengambilan kebijakan di DPRD, namun hal tersebut dinilai tidak etis.“ “Tugas Plt itu melaksanakan tugas-tugas ketua, kalau memang mau tetap Plt, ya ndak ada masalah, cuma tidak etis aja,” katanya.

Menanggapi hal itu, ketua dewan pengurus cabang partai persatuan pembangunan (DPC-PPP) K. Nawawi Toha menyatakan, belum megambil keputusan untuk mengisi jabatan ketua DPRD Pamekasan. Ia menyatakan masih akan membahas di interal partai, yang diagendakan dalam minggu ini. Pihaknya belum mematikan batas akhir usulan itu namun akan diupaya-

kan secepatnya diusulkan ke DPRD. K. Nawawi juga enggan memberi bocoran nama yang akan diusulkan sebagai calon ketua DPRD definitif karena masih akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme partai.

Kaitannya dengan pergantian antara waktu (PAW) terhadap Kholil Asyari, yang akan segera dilantik menjadi Wakil Bupati Pamekasan, Nawawi menyatakan akan dibahas secara terpisah. Sebab, yang bersangkutan hanya mengundurkan diri sebagai ketua dan saat ini masih tercatat sebagai anggota DPRD setempat.

“Minggu ini akan kami bahas di internal dan akan diusulkan ke DPRD secepatnya.

Untuk pelaksanaan PAW, akan dibahas secara terpisah setelah pelantikan bupati wakil bupati terpilih, karena ustad Kholil masih tercatat sebagai anggota,” katanya.

Dari pembicaraan di kalangan DPRD Pamekasan, ada beberapa nama yang berpeluang menjadi ketua DPRD untuk menggantikan posisi Kholil Asyari. Selain Halili yang merupakan adik kandung Ahmad Syafii bupati terpilih, juga disebut nama Andi Suparto dan Abdurrahman.

Dapat diberitakan, pasangan Achmad Syafii-Kholil Asyari (Asri), berhasil memenangi Pilkada Pamekasan dengan perolehan suara sebanyak 250.336 suara (54,51 persen), mengungguli pasangan Khalilurrahman-Moh Masduki (KOMPAK) sebanyak 205.902 suara (44,45 persen) serta Al Anwari-Holil (AHOK) mendapat 6,905 suara (1,49 persen). (uzi)

DANA KAMPANYE

KPU Akan Umumkan Hasil Audit PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, segera mengumumkan hasil audit rekening khusus dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada yang digelar 9 Januari 2013, menyusul adanya desakan Panwaslu setempat untuk mengumumkan hasil audit.

Sekretaris KPU Pamekasan Akhmad Zaini mengatakan audit rekening khusus dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan sebenarnya telah dilakukan, namun pihak KPU selama ini menyampaikan pemberitahuan kepada Panwaslu.

“Kemungkinan besok atau lusa akan kami umumkan di papan pengumuman KPU Pamekasan,” kata Zaini, Rabu malam.

Zaini mengaku, sebelumnya pihak KPU sudah pernah mengumumkan hasil audit rekening khusus dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan itu, namun segera dicabut kembali dengan alasan papan pengumuman KPU ditempati pengumuman pendaftar anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Ia juga menjelaskan rekening khusus dana kampanye Pilbup Pamekasan hanya dua pasangan calon, yakni pasangan KH Kholilurrahman-Masduki (Kompak) dan pasangan Achmad Syafii-Kholil Asy’ari (Asri).

Sedangkan pasangan calon bupati Al Anwari-Holil (Aho) tidak menyetorkan rekening khusus dana kampanye ke KPU Pamekasan tanpa alasan yang jelas.

Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan mendesak KPU segera mengumumkan hasil audit rekening khusus dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada 9 Januari 2013, karena itu merupakan keharusan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah

HMI Nilai Perbup Pilkades Memicu Korupsi di Desa PAMEKASAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan, menilai keputusan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, menetapkan biaya pendaftaran bagi Bakal Calon Kepala Desa (Balonkades) dengan didasarkan pada jumlah penduduk yang memiliki hak pilih sangat memberatkan.

Peraturan itu juga dinilai tidak memberi rasa keadilan bagi masyarakat karena hanya memberi peluang bagi warga yang masuk dalam kelas ekonomi menengah ke atas untuk maju sebagai balonkades dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Kemarin (6/3), puluhan aktivis HMI Pamekasan menyampaikan hal itu di Kantor DPRD Pamekasan dan meminta lembaga itu mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Pamekasan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Di antara item yang yang dipersoalkan mahasiswa adalah soal penetapan biaya pilkades Rp. 40 untuk setiap hak pilih yang harus ditanggung masing-masing calon Kades.

Ketua HMI Pamekasan, Mansur dalam orasinya mengatakan, akibat adanya Perbub itu warga yang memiliki visi dan misi pembangunan desa yang baik, tidak bisa maju dalam Pilkades karena terbentur biaya.

HMI juga menilai, penetapan biaya pendaftaran dengan pola tersebut bisa menyebabkan penyimpangan oleh kepala desa dalam masa kepemimpinannya. Sebab, pendapatan yang ia peroleh dari Tunjangan Kesejahteraan Perangkat yang hanya Rp. 1 juta perbulan, tidak akan bisa mengembalikan modal yang harus dia keluarkan dalam Pilkades.

“Sangat disayangkan jika peraturan bupati justru menjadi penyebab maraknya korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa akibat beban biaya yang harus ditanggung

selama Pilkades,” kata Mansur.

HMI memberi tawaran, meski tetap menggunakan jumlah hak pilih sebagai penentuan biaya pendaftaran bagi Balonkades, namun ia meminta agar besaran biaya yang ditetapkan tidak disamaratakan, namun disesuaikan dengan jumlah hak pilih di dalam satu desa.

“Kami menawarkan solusi, makin tinggi jumlah hak pilih dalam satu desa, makin rendah biaya perhak pilih yang harus ditanggung.

Sebab, jika harus dipukul rata Rp. 40 ribu perhak pilih, maka juga tidak memberi keadilan bagi desa yang jumlah penduduknya besar,” kata Mansur.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris, yang menemui para mahasiswa mengatakan, biaya Rp. 40 ribu per hak pilih itu sudah berdasarkan asas keadilan.

Awalnya sempat ada pembahasan kalau biaya Pilkades diratakan Rp. 200 juta. Namun bagi desa yang kecil akan terjadi kelebihan anggaran dan bagi desa yang besar tidak ada masalah.

“Akhirnya jalan tengahnya disepakati Rp. 40 ribu per hak pilih,” terangnya.

Terkait dengan biaya partisipasi yang harus ditanggung calon kades, kata dia, sudah merupakan keharusan.

Sebab yang punya kepentingan adalah para calon dan tidak mungkin masyarakat yang akan membiayai pelaksanaan Pilkades.

Berdasar aturan, seharusnya biaya pemilihan kepala desa itu menggunakan dana APBDes. Namun, di Pamekasan belum ada desa yang belum ada desa yang bisa mengelola keuangan dan pendapatan desa.

“Seharusnya memang ditanggung APBDes. Tapi untuk sementara ini, belum ada desa yang secara murni memiliki pengelolaan potensi desa sebagai pendapatan desa,” katanya. (fik/muj)

ant/ rudi mulya

HARGA BATU BATA. Seorang perajin batu bata melakukan proses pencetakan batu bata, di sentra pembuatan batu bata di Desa Pesulor, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur . Rabu (06/03). Pada musim hujan harga batu bata naik menjadi Rp 550 per batu bata yang harga sebelumnya Rp 350 per batu bata, karena proses pengeringan batu bata membutuhkan waktu yang lebih lama.

Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa rekening khusus dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati harus diaudit dan diumumkan kepada publik.

Ketua Panwaslu Kabupaten Pamekasan Zaini menyatakan, meski Pilkada Pamekasan telah digelar dua bulan lalu, tetapi sampai saat ini KPU Jatim belum mengumumkan secara terbuka, terutama di media, hasil audit rekening khusus kampanye masing-masing

“Kami juga tidak mengetahui secara pasti apakah audit sudah dilakukan atau belum. Yang jelas, sebagai lembaga pengawas kami meminta agar KPU segera melaksanakan amanat undangundang ini”

Zaini

Ketua Panwaslu Pamekasan pasangan calon bupati.

“Kami juga tidak mengetahui secara pasti apakah audit sudah dilakukan atau belum. Yang jelas, sebagai lembaga pengawas kami meminta agar KPU segera melaksanakan amanat undang-undang ini,” katanya.

Zaini menambahkan pihaknya sengaja menyampaikan desakan hasil audit rekening khusus kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut ke KPU Jatim, karena penyelenggara pilkada di Kabupaten Pamekasan ditangani secara langsung oleh KPU Jatim.

Panwaslu secara kelembagaan, kata dia, juga telah mengirim surat kepada KPU Jatim dan KPU Pamekasan terkait desakan mengumumkan hasil audit rekening khusus masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati itu, tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan.(ant/hari)

e-KTP

148 Ribu Penduduk Belum Terdaftar di Database Kependudukan PAMEKASAN - Keterlambatan proses pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebabkan sedikitnya 148 ribu wajib KTP di Kabupaten Pamekasan belum bisa terdaftar di database kependudukan nasional.

Sebab, KTP mereka sampai saat ini masih menggunakan KTP lama yang masa berlakunya sudah habis. Padahal semestinya, KTP elektronik itu akan dijadikan bahan data pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Kepala Dinas Kependudukan dan Datatan Sipil (Dispendukcapil) Pamekasan, Mohammad Alwi, kemarin (6/3), mengatakan belum mengetahui penyebab keterlambatan proses pencetakan yang hampir mencapai satu tahun tersebut. Sebab, proses tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sebelumnya, jumlah KTP baru untuk Kabupaten Pamekasan yang belum tercetak mencapai 151.798 lembar.

Namun, pada awal pekan lalu

sebanyak tiga ribu lembar KTP elektronik sudah diterima sehingga yang masih tersisa ada sekitar 148 ribu lembar.

Berdasar data di Dispendukcapil, sebagian besar KTP baru yang belum dicetak itu merupakan Kartu Tanda Pen-

duduk milik warga di wilayah utara, seperti Kecamatan Pakong dan Batumarmar.

Data kependudukan di dua kecamatan itu tidak bisa terkirim sehingga beberapa waktu lalu tim dari Kemendagri datang ke kecamatan itu

e-KTP. Seorang cewek sedang menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang beru.

antara news.

untuk melakukan perbaikan data.

“Ada data yang belum bisa dikirim di dua kecamatan itu sehingga tim dari pusat terpaksa turun tangan untuk melakukan perbaikan. Dan semuanya sudah selesai,” katanya.

Dinas Kependudukan masih berupaya agar sisa eKTP yang belum tercetak itu bisa segera diterima agar bisa segera didistribusikan ke wajib KTP yang terdaftar. Sebab, lembaga tersebut menginginkan data kependudukan di Kabupaten Pamekasan sudah bisa dipantau melalui jaringan internet.

Sementara itu, ditanya soal tersendatnya pendistribusian, Alwi mengatakan sebagian KTP elektronik yang sudah tercetak belum bisa diaktifkan karena kendala jaringan alat aktivasi.

“Kendala jaringan itu menyebabkan proses aktivasi juga terhambat. Tapi kami sudah berupaya menyelesaikannya,” katanya. (afa/muj)

6

SAMPANG

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 TAHUN II

SELEKSI PPK

Calon Panitia Penyelenggara Kecamatan Pilgub Ikuti Tes Tulis

S

AMPANG - Sebanyak 165 calon peserta PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan) untuk Pemilihan Umum Cagub dan Cawagub Provinsi Jawa Timur mengikuti tes tulis, di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Diponegoro Kabupaten Sampang, Rabu (6/3).

Calon peserta secara serentak mengikuti tes tulis tersebut meskipun soal yang di ujikan diatur secara berbeda. Dari hasil tes tersebut akan diambil 10 besar dari masing-masing kecamatan.

Sebelum soal tes tulis diberikan kepada peserta calon PPK, Ketua KPUD Sampang KH. Abu Ahmad Dhavier melalui anggota KPUD memberikan pengarahan kepada peserta bahwa soal yang

akan diberikan tidak sama antara peserta yang mempunyai nomer genap dan ganjil kemudian petugas KPUD langsung menyebarkan soal ujian kepada peserta.

Anggota komisioner KPU Miftahur Rozak mengatakan bahwa berdasarkan rekapitulasi jumlah pendaftar calon peserta PPK berjumlah 167. Akan tetapi berdasarkan seleksi administrasi ada 2 peserta yang tidak lolos karena faktor usia yang belum mencukupi syarat. Dari hasil seleksi administrasi itu dilakukan ujian tes tulis untuk mengambil PPK sesuai harapan Provinsi Jawa Timur.

Rozak juga mengatakan bahwa hasil dari tes tulis ini akan diambil 10 besar dari masing masing kecamatan untuk mengikuti tahapan

selanjutnya yaitu tahapan wawancara yang akan dilakukan pada tanggal 9 sampai 11 Maret. Kemudian dari hasil tahapan wawancara itu akan diambil 5 orang untuk menjadi anggota tetap atau anggota PPK terpilih dari masing masing kecamatan, sesuai intruksi dari Jawa Timur.

Sementara peserta calon PPK dari Kecamatan Pengarengan, Moh Imron (43) mengatakan dirinya mengikuti tes tulis yaitu untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pilihan cagub dan cawagub tahun 2013-2018.

Dirinya sangat meyakini dan optimis akan lolos sampai ke-5 besar, karena soal yang dikerjakan sudah banyak yang sudah terisi. (jun/msa/ rah)

ryn/koran madura

UNJUK RASA. Ratusan massa dari Kecamatan Tambelangan dan Kecamatan Kedungdung serta peserta Laskar Pembela Islam Front Pembela Islam (LPI FPI) melakukan aksi demo di Jalan Jamaluddin depan Mapolres Sampang, Rabu (6/3).

Brimob Polda Jatim Jaga Aksi Demonstrasi LPI FPI SAMPANG – Brimob Polda Jatim melengkapi pasukan kepolisian Polres Sampang menjaga aksi demonstrasi di Jalan Jamaluddin depan Mapolres Sampang, Rabu (6/3), supaya tidak menimbulkan kekacauan keamanan dan kelancaran aktivitas warga Sampang di lokasi aksi warga.

Aksi demo tersebut terdiri dari ratusan massa dari Kecamatan Tambelangan dan Kecamatan Kedungdung serta peserta Laskar Pembela Islam Front Pembela Islam (LPI FPI) yang menuntut tegas kepolisan untuk segera menang-

kap para pelaku pembunuhan almarhum Habib Alwi, tokoh masyarakat asal Desa Batu Poro Kecamatan Kedungdung yang terjadi pada 30 Oktober 2012 lalu, Beberapa anggota Polres Sampang sudah disiapkan

sebelum para pendemo memasuki areal Jalan Jamaludin Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Kota Sampang.

Petugas keamanan yang disiagakan terdiri dari 2 SSK PHH ( Satuan Setingkat Kompi Pasukan anti Hura Hura) anggota Brimob Polda Jatim, 1 Pleton Intel Reskrim Polres Sampang, 2 Pleton Pasukan Raimas Sabhara Polda Jatim, dan 1 SSK pasukan Dalmas Polres Sampang. serta pengamanan K9 (satwa anjing) guna ketertiban dan pengamanan

selama pergerakan warga demonstran.

Kapolres Sampang AKBP Solehan melalui Kabag Ops Polres Sampang Alfian Nurrizal menjelaskan demi ketertiban dan kelancaran kondisi aksi demo itu pihaknya sudah menerjunkan petugas keamanan dan menjaga situasi saat demonstrasi berlangsung.

"Pengaman sudah kita terjunkan demi lancarnya dan tidak mengganggunya arus lalu lintas di sekitarnya," terangnya. (ryn/msa/rah)

jun/koran madura

TES TULIS CALON PPK PILGUB. Miftahur Rozaq (berdiri), anggota KPU Sampang bersama ketua KPU Sampang, KH. Abu Ahmad Dhovier Shah saat mengadakan tes tulis calon anggota PPK Pilgub.

DEMONSTRASI

KECELAKAAN

FPI Dampingi Keluarga Korban Mendesak Polres Tangkap Pembunuh

Truk Pengangkut Bahan Kosmetik Terguling

SAMPANG - Ratusan massa yang mengatasnamakan LPI (Laskar Pembela Islam) dan FPI (Front Pembela Islam) melakukan aksi unjuk rasa di depan Polres Sampang, Rabu (06/03). Kedatangan warga tersebut menuntut Polres Sampang segera menangkap empat orang yang diduga sebagai pelaku

lan dalam orasinya mengatakan beberapa nama-nama pembunuhan, sekitar ada empat pelaku pembunuhan yakni Mattawi, Jalal, SL, dan CI. Dari para pelaku itu massa meminta nantinya aparat penegak hukum bisa segera tangani kasus tersebut.

Beberapa waktu lalu para keluarga korban Habib Alwi datang ke Mapolda Jatim selaku yang menangani kasus itu.

"Ada empat Ya, kita sudah berupaya pelakunya, tapi dengan awal kejadian, satu yang sudah ditangkap oleh ketapi alhamdulillah polisian. Kita mekita menangkap satu minta terhadap pelaku berkat dari kepolisan untuk keterangan saksi. segera bisa meKami juga mengatakan nangkap pelaku kepada keluarga korban yang masih berkeliaran," teriaknya untuk bersabar serta saat berorasi di percayakan semua pada depan Polres Samkami pang.

Ratusan massa aksi demonstrasi AKBP Solehan itu mengawali akKapolres Sampang sinya sekitar pukul 11.30 Wib, di jalan Jamaludin depan Mapolres Sampang pembunuhan Habib Alwi. dengan membentangkan 2 Massa yang berasal dari kain spanduk panjang berKecamatan Tambelangan tuliskan "Polisi Seakan Tak dan Kecamatan Kedungdung Berdaya Menangkap Otak bergabung dengan LPI FPI Pelaku Pembunuhan Lainmenuntut Polres Sampang nya, Ada Apa Dibalik Semua memproses pembunuhan Ini?" dan "Pak Polisi Tangkap seorang tokoh masyarakat Otak Pembunuhan Lainnya, asal Desa Batu Poro Ke- Jangan Biarkan Bebas Bercamatan Kedungdung keliaran Sambil Berjualan yang terjadi pada 30 Okto- Narkoba." ber 2012 lalu, karena para Di samping itu meski pelaku yang diduga melaku- terik matahari cukup mekan pembunuhan diri Habib nyengat, tak menyurutkan Alwi itu masih berkeliaran massa untuk tetap menyudan terlibat barang haram arakan aspirasinya tersebut. narkoba.

Aksi demo mendapat penKetua LPI FPI Fauzi Zam- jagaan ketat oleh kepolisan

hingga sekitar satu jam lamanya.

Beberapa menit kemudian, para keluarga korban, putri ketiga korban, Fatimah bersama Laskar Pembela Islam dan Front Pembela Islam serta keluarga lainya, memasuki Polres Sampang untuk melakukan perbincangan tertutup di dalam ruang Polres.

Kapolres Sampang, AKBP Solehan usai menemui para keluarga korban mengatakan aparat kepolisan resort Sampang sudah melakukan pengejaran dan berupaya semaksimal mungkin, bahkan dari beberapa keterangan saksi mata saat kejadian kepolisan sudah mengejar keluar kota Sampang yakni ke kota Lumajang untuk menangkap pelaku pembunuhan berbekal ciri-ciri pelaku.

"Ya, kita sudah berupaya dengan awal kejadian, tapi alhamdulillah kita menangkap satu pelaku berkat dari keterangan saksi. Kami juga mengatakan kepada keluarga korban untuk bersabar serta percayakan semua pada kami," terangnya terhadap semua awak media.

Lanjut Solehan, keempat pelaku pembunuhan memang sudah masuk DPO ( Daftar Pencarian Orang ) dan sudah disebarkan ke setiap Polsek Kabupaten Sampang.

Bahkan kalau para pelakunya berada di wilayah Sampang sendiri akan langsung ditangkap.

"Para pelaku memang sudah kita target DPO, jadi jangan coba-coba kalau memang pelakunya ada di Sampang, saya sendiri yang akan menangkapnya," tandasnya. (ryn/msa/rah)

SAMPANG - Truk pengangkut bahan kosmetik dengan nomer polisi L 8079 TE yang dikendarai oleh Sutaji (60), warga Kali Judan Surabaya sekitar jam 10 pagi terguling di Desa Bengcelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang karena ban mobil truk bagian belakang kanan meletus.

“Tiba-tiba ban belakang bagian kanan meletus dan saya langsung rem kontan dan truk langsung berguling dengan berbalik arah,� katanya.

Sutaji bersama dua rekannya yang berangkat dari Surabaya untuk mengirim barang ke Kabupaten Pamekasan hanya bisa melihat

kondisi truknya yang miring di sisi jalan. Kendati tidak sampai menelan korban, insiden itu membuat lengan Sutaji terluka ringan.

Sementara polisi yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) tidak bisa memberikan keterangan kepada wartawan. Bahkan anggota unit laka dengan Polsek

jun/koran madura

TRUK TERGULING. Truk dengan nomer polisi L 8079 TE terguling di Desa Bengcelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, Rabu (6/3).

Jrengik saling tuding ketika diminta untuk memberikan keterangannya, karena masing-masing sama merasa takut salah dan menganggap yang berhak memberikan penjelasan kejadian tersebut adalah pimpinan mereka.

Anggota Unit Laka Sampang Briptu Vici. S setelah mengintrogasi supir truk di TKP mengatakan dirinya mendapat informasi dari anggota Polsek Jrengik melalui telephone seluler bahwa terjadi kecelakaan tunggal yang sempat memacetkan jalan dari jalur Pamekasan ke Surabaya atau sebaliknya, sehingga pihaknya mengambil tindakan untuk mengevakuasi truk tersebut.

Vici juga menambahkan sudah berkoordinasi dengan pimpinan PT Perusahaan Asia Paramita yang ada di Surabaya tentang pengevakuasian truk tersebut.

Lebih lanjut Vici menerangkan pihaknya menunggu perkembangan untuk perbaikan, karena akan membuat laporan secara tertulis terhadap pimpinannya.

Dalam kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian material kurang lebih mencapai Rp 15 juta. (jun/msa/rah)

BANGKALAN BEBAS NARKOBA

Anggota Polres Jalani Tes Urine BANGKALAN - Sebanyak 41 anggota Polres Bangkalan, yang terdiri dari satuan Intel, Reskrim, dan Narkoba menjalani tes urine secara mendadak yang dipusatkan di Aula Mapolres setempat, Rabu (6/3).

Tes urine tersebut sengaja dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan kepada anggota Polres. Sehingga personel polisi yang selama ini mengonsumsi narkoba akan diketahui berdasarkan hasil tes itu. Hal itu untuk mengantisipasi adanya anggota yang menggunakan narkoba, sebab bebas dari narkoba merupakan komitmen bersama yang mengacu pada kebijakan Polda Jawat Timur, bahwa pada tahun 2015 semua anggota polisi harus bebas dari bahaya narkoba.

“Kami sengaja melakukan tes urine ini secara mendadak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, dan hasilnya dari 41 anggota yang dites urine hari ini hasilnya negatif semua,” ujar Kapolres Bangka-

7

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 | TAHUN II

lan, AKBP Endar Priyantoro, usai melakuan tes urine.

Endar menjelaskan, selama dirinya menjabat tes urine memiliki tujuan untuk menjauhkan dan membebaskan para anggota dari bahaya narkoba sudah dilakukan puluhan kali dengan diagendakan secara bergantian.

“Dari puluhan kali tersebut ada puluhan anggota yang positif narkoba dan sudah menjalani hukuman disiplin sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Lanjut Endar, tes urine yang dilakukan pada anggotanya yang berpangkat perwira, Waka, Kabag, Kasat, dan Kapolsek. Sebelumnya sebanyak 27 anggota dan hasilnya negatif semua.

“Sesuai program dari Kapolda Jatim semua anggota polri di Jawa Timur pada tahun 2015 harus Zero Narkoba dan kami tidak hanya akan berhenti di sini, ke depan kami akan terus lakukan pada semua anggota secara bergantian,” pungkasnya. (dn/rah)

Tidak Semua Pendaftar Ikut Ujian PPK BANGKALAN - Tes tulis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bangkalan berlangsung di gedung PKPN Bangkalan kemarin (6/3). Akan tetapi tidak semua pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi hadir mengikuti uji tulis kali ini.

Ketua kelompok kerja seleksi PPK dari KPUD Bangkalan Abdul Somad mengatakan, kendati sempat diberitakan minimnya masyarakat untuk menjadi anggota PPK, namun ujian tetap berlangsung sesuai dengan peraturan yang ada.

Dari 18 kecamatan yang ada di Bangkalan terdapat 195 pendaftar. Sedangkan yang lolos seleksi administratif sebanyak 166 orang, akan tetapi yang hadir dalam tes tulis hanya 133 orang saja.

“Dari hasil tes tulis tersebut akan diambil 10 besar dari tiap kecamatan untuk masuk dalam uji wawancara yang akan dilaksanakan beberapa hari mendatang,” katanya.

Somad menjelaskan, dari keseluruhan peserta yang mengikuti tes tulis, akan diambil 10 orang yang mewakili setiap kecamatan. Bagi kecamatan yang memiliki peserta tes tulis kurang dari 10 orang maka secara otomatis memiliki hak untuk mengikuti tahapan berikutnya yaitu tes wawancara.

“Nanti hanya kami ambil 10 besar setiap kecamatan, untuk masuk dalam uji wawancara, namun bagi kecamatan yang hanya diisi pendaftar di bawah sepuluh orang, maka semua yang lolos seleksi administrasi dipastikan masuk dalam uji wawancara,” imbuh Abdul Somad menjelaskan.

Lebih lanjut, Somad mengatakan bahwa setelah tes wawancara tersebut nantinya akan ditunjuk 5 (lima) orang setiap kecamatan yang kemudian akan ditetapkan sebagai

anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, sehingga total dari seluruh peserta seleksi ini akan diterima 90 orang untuk 18 kecamatan yang ada di Bangkalan.

Sementara itu, hasil tes tulis anggota PPK akan diumumkan pada 8 Maret, sedangkan tes wawancara PPK pada tanggal 9 hingga 10 bulan ini.(dn/rah)

KULTUR LOKAL

Budayawan Minta Bupati Lestarikan Seni dan Budaya

SAMPEL URINE. Petugas sedang mengecek sampel urine personel Polres Bangkalan.

OPERASI MOTOR

10 Kendaraan Roda Dua Terjaring Razia SPPT BANGKALAN – Jajaran kepolisian Polres Bangkalan berhasil mengamankan sepuluh kendaraan roda dua karena tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Puluhan roda dua tersebut terjaring dalam razia Sistem Potensial Poin Target (SPPT), Rabu (6/3).

Razia tersebut bertempat di Jalan Pemuda Kaffa. Dalam kurun waktu 3 jam, polisi tidak hanya mengamankan puluhan kendaraan roda dua, tetapi juga sedikitnya menilang 35 pengguna kendaraan bermotor roda dua (R2) yang terbukti melanggar peraturan berlalu lintas. ”Karena tak tertib berlalu lintas, pengendara sepeda motor roda dua kami tilang. Termasuk tidak memakai helm dan pemakaian plat nomor yang tak sesuai dari samsat,” kata Kasatlantas Polres Bangkalan AKP Yusis Budi K melalui KBO Lantas IPDA Andy Bakhtera.

Menurutnya, razia ini di-

lakukan untuk menciptakan kesadaran berkendara para pengguna kendaraan bermotor, khususnya roda dua. Selain menciptakan upaya tertib berlalu lintas, razia SPPT juga dilakukan untuk menekan laka lantas dan menekan angka kriminalitas jalanan.

Rencananya, razia SPPT akan dilakukan sampai akhir bulan.

Dia menambahkan, untuk kendaraan yang disita, pihaknya akan menahan di polres Bangkalan, selama pemiliknya belum bisa menunjukkan surat-surat kendaraan mereka. Upaya ini dilakukan tak lepas dari instruksi Polda Jatim dalam upaya memberikan kenyamanan bagi masyarakat. ”upaya-upaya penertiban seperti ini perlu dilakukan guna menciptakan kenyamanan dalam berkendara, sehingga pengendara lebih berhati-hati menggunakan kendaraannya. Tidak ada lagi yang tak mematuhi aturan lalu lintas,” ucapnya. (ori/tah)

RAZIA SPPT. Pesonel Polres Bangkalan sedang melakukan pemeriksaan kepada pemilik kendaraan.

BANGKALAN – Aktivis komunitas seni yang juga budayawan RP. Abdul Hamid Mustari berharap pemerintah kabupaten Bangkalan di bawah kepemimpinan Makmun Ibnu Fuad melestarikan eksistensi seni dan budaya daerah Madura, terutama yang ada di Bangkalan.

RP. Abdul Hamid Mustari minta Bupati Bangkalan yang baru lebih mendukung aktivitas penggalian seni budaya Bangkalan yang berakar pada sejarah.

“Agar kita semua tahu dan paham akan seni budaya dan sejarah Bangkalan, khususnya bagi generasi muda.

Kerena diakui atau tidak,

generasi muda kita belum banyak tahu tentang sejarah Bangkalan sendiri,” jelas Hamid yang juga mantan lurah Pangeranan ini.

Harapan senada juga dilontarkan Adrian Pawitra, budayawan muda dan penulis kamus Bahasa MaduraIndonesia. Dia menyampaikan harapan terhadap Bupati Makmun Ibnu Fuad agar memajukan seni budaya Bangkalan.

“Harapan saya kepada Bupati Bangkalan yang baru, seni dan budaya Bangkalan sedapatnya lebih dilestarikan. Untuk itu, perlu ada upaya yang lebih mengarah pada konservasi seni bu-

daya. Yaitu sebuah upaya pemeliharaan dan perlindungan semua unsur seni dan budaya Bangkalan Madura secara teratur dan menyeluruh untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan,” tutur budayawan muda yang sekaligus pencipta lagu Kacong Jebbing ini.

Selanjutnya, masih menurut Adrian, perlu ada revitalisasi untuk menggiatkan kembali berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan Bangkalan-Madura yang pernah ada, termasuk kebudayaan lama sekalipun.

“Baru kemudian resosialisasi atau sebuah upaya untuk memasyarakatkan kembali

seni dan budaya Bangkalan Madura. Agar generasi muda khususnya bisa mengenal kembali seni dan budayanya sendiri,” terangAdrian.

Tidak hanya tentang budaya, harapan terciptanya clean government juga tak kalah deras. Sebagaimana dilontarkan aktivis hukum dan sosial, Drs. Fathurahman Said,SH, MH. Pria yang akrab disapa Jimhur Saros ini berharap agar Bupati Makmun Fuad betul-betul mampu mengemban amanah rakyat dan amanah undang-undang.

“Wujudkan pemerintahan yang adil dan bersih, bebas dari KKN, serta tunjukkan

DAMPAK KENAIKAN TDL

PEMILU DESA

Omset Warnet Turun BANGKALAN - Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen per Januari lalu, cukup memberatkan para pelaku usaha menengah. Sebab, dari kenaikan tersebut membuat penurunan omset beberapa pengusaha, diantaranya pelaku usaha warnet di Bangkalan. Kenaikan TDL telah menambah beban biaya operasional usaha.

Kenaikan tersebut terjadi pada pelanggan listrik yang memakai tenaga di atas 2200 VA. Sementara itu, bagi pelanggan listrik yang memakai tenaga listrik dari 450 Volt Ampere (VA) sampai 900 VA tidak dikenakan biaya kenaikan sebesar 15 persen. ”Dampak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang diberlakukan pemerintah sejak Januari lalu mulai kita rasakan, karena sebagian pendapatan tersebut untuk membayar penggunaan listrik. Saat ini gaji karyawan saja hampir mencapai 30% dari total omzet per bulannya,” kata Sofyan (29), salah satu pemilik warnet di Jalan RE Martadinata, kota Bangkalan, Rabu (6/3).

Ia mengatakan, selama ini rata-rata pendapatan bersih dari usaha warnet Rp 5 juta per bulan, tapi sejak TDL dinaikkan pendapatannya berkurang Rp 1 juta. Menurutnya, pemerintah seharusnya memperhatikan kelangsungan usaha mikro kecil dan menengah seperti warnet.

Meski pendapatannya berkurang karena tersedot untuk membayar biaya pemakaian listrik, tetapi pihaknya tetap tidak menaikkan tarif penggunaan warnet. Sebab, dirinya khawatir kalau tarif dinaikkan, pelanggan akan berkurang.

Ia mengatakan, jumlah warnet di Bangkalan cukup banyak, sehingga jika tarif dinaikkan

dikhawatirkan pelanggan akan lari ke warnet lain. ”Jadi, untuk sementara kita belum menaikkan tarif penggunaan warnet, tarifnya masih tetap seperti biasa Rp 2.500 per jam,” ujarnya.

Dia menegaskan, kalau pemerintah memberlakukan kenaikan tarif tentunya hal itu harus sebanding. Pihaknya meminta pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) semakin ditingkatkan dengan tidak sering dilakukan pemadaman. ”Kami akan menyiasatinya dengan tarif sistem paketan untuk mempertahankan pelanggan sehingga pemasukan tetap ada dan tidak begitu mempengaruhi usaha kami,” ungkapnya.

Lanjutnya, yang membuat dirinya sering kali kesal akibat pemadaman yang mendadak tanpa pemberitahuan. Menurutnya, bulan kemarin saja sudah lima kali terjadi pemadaman. Itu pun berlangsung cukup lama, bisa sampai satu jam.

Hal senada diungkapkan Riyan (26), pemilik warnet di

bahwa yang muda bisa,” pinta Jimhur.

Selain itu, Jimhur mengatakan bahwa rekor MURI sebagai penghargaan atas diri Makmun Ibnu Fuad sebagai Bupati Bangkalan menjadi tantangan berat bagi Bupati untuk membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin yang merakyat.

“Rekor MURI yang menobatkan Makmun Fuad sebagai Bupati termuda merupakan tantangan pembuktian bahwa peran konkrit kader muda yang tangguh dan energik dapat lebih mengakselerasi kemajuan pembangunan Bangkalan ke depan,” ujar Jimhur. (ori/rah)

Pilkades Tak Kunjung Terlaksana

Jalan Trunojoyo. Menurutnya, akibat kenaikan TDL ini, biaya operasional yang dikeluarkannya meningkat dari sebelumnya.

Selama ini biaya operasional yang dikeluarkanya selama satu bulan berkisar Rp 3 juta sampai Rp 3,5 juta, kini meningkat menjadi Rp 4,5 juta. Peningkatan biaya operasional ini, karena pembayaran listrik bertambah dari sebelumnya hanya Rp 1 juta menjadi Rp 1,5 juta setelah TDL dinaikkan.

Akibatnya, pendapatan keuntungan dari usaha warnet miliknya berkurang. Akan tetapi, meski pendapatan bersih berkurang tapi usaha warnet masih menjanjikan kerena pengggunanya terus meningkat, terutama dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Riyan mengaku, belum akan menyesuaikan tarif baru kepada pelanggan karena khawatir jika dinaikkan pelanggan akan lari. ”Biarlah keuntungan berkurang asalkan pelanggan tetap ramai, sehingga usaha tetap berjalan lancar,” pungkasnya. (ori/rah)

BANGKALAN – Molornya pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di wilayah Bangkalan membuat DPRD Bangkalan mulai mengkambinghitamkan sosial budaya, geopilitik masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa.

Sekretaris komisi A DPRD Fathonah mengatakan bahwa salah satu faktor utamanya adalah kurang pekanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk segera membentuk panitia pemiliahan kepala desa.

“Sebetulnya kunci permasalahan ada di BPD, karena merekalah yang menentukan Panitia Pemilihan nantinya. Selama ini, BPD cenderung pasif untuk melaksanakan itu sehingga pelaksanaan Pilkades molor,” jelas Fathonah, Rabu (6/3).

Menurutnya, yang patut dicermati adalah sebagian besar BPD yang ada saat ini mayoritas adalah orang-orang kepala desa incumbent sehingga ini dilakukan untuk mengamankan posisi kepala desa yang didukungnya.

Fathonah lebih jauh memaparkan bahwa pihaknya telah menekan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah untuk secepatnya menggelar pemilihan di beberapa desa yang telah siap.

Berdasarkan informasi yang diterimanya pula, bahwa surat terkait telah dilayangkan baik kepada pihak kecamatan maupun desa. Saat ini , terdapat 4 desa yang tengah mempersiapkan Pilkades, yaitu Desa Larangan Klintong Galis, Pamorah Tragah, Jung Anyar Socah, dan Durjan Kokop. Sayangnya, pihak komisi A mengakui tak dapat mengintervensi secara langsung permasalahan ini karena kewenangannya hanya sebatas kontrol.

Hal senada juga diungkapakan anggota Komisi A DPRD Bangkalan Mujiburrahman, bahwa problematika pemilu tingkat desa menjadi permasalahan yang selama ini belum menemukan solusi.

Menurutnya, salah satu cara yaitu dengan cara menekan pihak eksekutif untuk dapat mengkondisikan BPD agar dapat segera menggelar pilkades.

“Ya, pernah juga dulu kejadian di Tanjung Bumi, pihak BPD terkesan pasif dan tak mau bergerak. Oleh karena itu, kami panggil BPD yang bersangkutan, alasannya macam-macam saat itu, sehingga kami minta kepada pihak desa untuk mengkondisikan hal tersebut, yang akhirnya berujung pada pembubaran BPD yang ada untuk membentuk BPD baru dan segera setelahnya pilkades dilangsungkan,” ujarnya. (dn/rah)

8

MATARAMAN

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 TAHUN II

Sejumlah Parpol Bojonegoro Mampu Penuhi Kuota Perempuan BOJONEGORO - Sejumlah parpol di Bojonegoro, Jatim, mampu memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yang ditentukan di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) dalam pemilu legislatif 2014.

"Kami tidak kesulitan memenuhi kuota perempuan yang ditentukan 30 persen dari seluruh calon legislatif yang didaftarkan ke KPU," kata Sekretaris DPC PDI P Bojonegoro Donny Bayu Setiawan, Rabu.

Ia menyebutkan, jumlah pendaftar calon legislatif di partainya sebanyak 65 orang, lebih dari 30 persen di antara-

nya perempuannya.

"Jumlah calon legislatif perempuan yang mendaftar mencukupi untuk memenuhi kuota 30 persen untuk tujuh dapil," jelas dia.

Hal senada disampaikan Sekretaris DPC Partai Gerindra Bojonegoro Anam Warsito yang menyebutkan bahwa di partainya dari 79 pendaftar calon legislatif, di antaranya

20 pendaftar perempuan.

Dengan jumlah 20 calon legislatif perempuan di partainya, Anam memberikan gambaran bahwa perhitungan awal dalam penjaringan dengan jumlah lima dapil di masing-masing dapil diisi tiga calon legislatif perempuan jumlahnya baru 15 calon legislatif sehingga masih berlebih.

"Perempuan di partai kami ada dari wira swasta, juga pengurus organisasi wanita. Tapi kalu dari mantan kades perempuan tidak ada," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Bojonegoro Choirul Anam mengaku jumlah pen-

daftar calon legislatif di partainya sebanyak 57 pendaftar, 30 orang di antaranya perempuan.

"Kami juga tidak kesulitan memenuhi kuota calon legislatif perempuan," ucapnya.

Ditemui terpisah Wakil Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro Sigit Kushariyanto menyatakan bahwa penjaringan calon legislatif di partainya masih dalam proses.

"Kami belum bisa menyebutkan, tapi kalau soal caleg perempuan tidak ada masalah," katanya, sambil menyebut sejumlah nama perempuan yang akan maju di par-

tainya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencalonan Pemilu KPU Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan sesuai ketentuan undang-undang kuota perempuan 30 persen di masing-masing dapil hukumnya wajib.

Namun, lanjut dia, pihaknya belum menerima juklak dan juknis mengenai kuota perempuan 30 persen di dalam pemilu legislatif 2014.

"Saya kira parpol yang bersangkutan tidak bisa mengikuti pemilu kalau tidak bisa memenuhi kuota perempuan 30 persen," katanya. (ant/rah)

siswowidodo/ant

JEMBATAN HANYUT. Warga berada di sekitar jembatan yang hanyut diterjang tanah longsor di Desa Padas, Dagangan, Madiun, Jatim. Longsoran material lereng Gunung Wilis selain menghanyutkan jembatan tersebut, juga menutup sejumlah akses jalan di daerah itu.

NARKOBA

Polisi Madiun Tangani Enam Kasus Operasi Sakau

M

ADIUN - Petugas Satuan Reskoba Polres Madiun Kota, Jawa Timur, menangani sebanyak enam kasus narkoba dan obat daftar G selama melakukan "Operasi Sakau" tahun 2013 yang berlangsung sejak tanggal 24 Pebruari hingga 4 Maret.

Kepala Satuan Reskoba Polres Madiun Kota, AKP Pujiono di Kota Madiun, Rabu mengatakan, dari enam kasus tersebut, dua kasus di antaranya ditemukan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun.

"Dari enam kasus tersebut, jumlah tersangka yang diamankan sebanyak lima orang. Polisi juga menyita berbagai jenis barang bukti narkoba, seperti sabu dan ganja, serta obat-obatan hingga minuman keras," ujar AKP Pujiono kepada wartawan.

Menurut dia, barang bukti yang disita secara total adalah sabu seberat 3,98 gram, ganja seberat 11,20 gram, pil koplo sebanyak 74 butir termasuk 10 butir pil jenis baru "Happy Five", obat keras sebanyak 449 pil, dan obat daftar G sebanyak 49 kaplet. Disamping itu, petugas juga menyita 148 liter arak jawa (arjo), dan minuman keras botolan.

"Barang psikotropika itu sebagian besar disita dari lingkungan Lapas Madiun.

Dari temuan di lapas, kami berhasil mengamankan dua dari lima tersangka dalam Operasi Sakau. Keduanya berstatus narapidana dan saat dilakukan penggeladahan ditemukan berbagai barang bekas pengisap sabu," ungkap Pujiono.

Dua narapidana yang terbukti memiliki narkoba tersebut adalah Nur Cholim (35) warga Desa Jambe Banjar Kemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, penghuni Lapas Madiun Blok G-10 dan Suwaji (31) warga Desa Margosono, Kecamatan Kedung Kandang, Kabupaten Malang, yang merupakan narapidana Blok

B-1 Lapas Madiun.

Saat dilakukan Operasi Sakau di Lapas Madiun, petugas menemukan paket sabu dalam enam kemasan plastik kecil seberat 0,18 gram hingga 0,90 gram di Blok E kamar nomor 6. Sementara di Blok D atau sel isolasi ditemukan dua plastik sabu seberat 0,80 gram dan 0,90 gram.

Di sekitar Blok D kamar 9 ditemukan tujuh paket ganja dalam bungkusan dengan berat 1,45 gram hingga 1,75 gram, serta satu unit timbangan elektrik. Sedangkan, di sekitar taman Blok Isolasi 3, petugas juga menemukan sedotan bekas pakai, empat buah bong, delapan pipet kaca, aluminium foil maupun 10 butir pil "Happy Five".

"Sayangnya, sebagian besar barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut belum diketahui pemiliknya. Polisi dan petugas lapas setempat masih menyelidiki kasus ini lebih lanjut," terangnya.

Sementara, tersangka lainnya dalam kasus Operasi Sakau 2013 adalah Pin Retno (45) warga Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

Saat petugas melakukan penggeledahan di toko miliknya, ditemukan sejumlah obat Daftar G. Di antaranya adalah asam mefenamat dan amoxicillin, yang hanya boleh dilayani dengan resep dokter.

Kemudian, tersangka lainnya adalah Dadang Permana (33) warga Jalan Merpati, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lakilaki tersebut adalah sebagai pengamen sekaligus pengedar pil double L atau koplo.

Disusul, Eka Kristanto (27) warga Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Ia tertangkap di Jalan Apel masuk Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, karena kedapatan membawa dua plastik sabu berat 0,10 gram serta 0,30 gram. (ant/rah)

TERBAWA ARUS

MATAPENCAHARIAN

Tim Sar Bojonegoro Masih Cari Korban Tenggelam

Perajin Genting Pacitan Kekurangan Bahan Baku

BOJONEGORO - Tim SAR gabungan Bojonegoro, Jatim, masih mencari seorang warga Desa Sranak, Kecamatan Trucuk, Sukatmi (42) yang diperkirakan tenggelam di perairan Bengawan Solo ketika sedang mencari kayu rencek, Selasa (5/3).

"Pencarian korban masih terus dilakukan di lokasi kejadian hingga daerah hilirnya," kata Sekretaris Badan Penanggulangan Becana Daerah (BPBD) Bojonegoro MZ Budi Mulyono, Rabu.

Ia menjelaskan, pencarian korban tengelam, selain dilakukan Tim SAR gabungan yang terdiri dari 21 personel dengan dua unit perahu karet, juga dilakukan keluarga korban.

Bahkan, lanjutnya, pihaknya juga meminta bantuan jaja-

Meskipun air Bengawan Solo turun tetap berbahaya.

Bagaimanapun juga namanya air tetap berbahaya apalagi arusnya deras

AKBP Solehan

Kapolres Sampang ran Satpol PP Kecamatan Babat, Lamongan, di daerah hilir Bengawan Solo untuk ikut mencari korban.

"Pencarian korban hingga Babat, Lamongan untuk me-

mantau kemungkinan korban terseret derasnya arus hingga ke Babat, Lamongan," tuturnya.

Menurut dia, Tim SAR gabungan akan terus mencari korban tenggelam tersebut dengan batas waktu selama lima hari sejak kejadian.

"Tim SAR akan menghentikan pencarian setelah lima hari," jelas dia.

Sementara itu, Kepala BPBD Bojonegoro Kasiyanto meminta warga masyarakat di tepian Bengawan Solo mewaspadai sungai terpanjang di Pulau Jawa itu, meskipun ketinggian airnya cenderung menurun.

"Meskipun air Bengawan Solo turun tetap berbahaya.

Bagaimanapun juga namanya air tetap

berbahaya apalagi arusnya deras," ujarnya.

Sesuai data di BPBD setempat, pada musim hujan ini Bengawan Solo telah menimbulkan dua korban tewas tenggelam yaitu Dimas Fernanda Hidayat (13) warga Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk dan Ahmad Maslahul Afid (9), warga Desa Sembunglor, Kecamatan Baureno.

"Keduanya tenggelam ketika sedang bermainmain di genangan air banjir luapan Bengawan Solo," tuturnya.

Satu korban lainnya, warga Desa Trembes, Kecamatan Sofi Indrayana (18) ditemukan Tim SAR dalam keadaan meninggal dunia di sebuah kubangan di Desa Semlaran, Kecamatan Kalitidu.(ant/rah)

P

ACITAN - Sejumlah perajin genting di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, mengeluhkan keterbatasan bahan baku "lempung" (tanah liat pilihan), seiring dengan penyusutan lahan di daerah tersebut.

"Tanah liat sebenarnya di sini banyak, tetapi yang bagus untuk bahan baku pembuatan genting ataupun jenis gerabah lain sangatlah sedikit," ujar salah seorang perajin genting di Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Tri Anggono, Rabu.

Tri menjelaskan, untuk mendapatkan bahan baku, para perajin biasanya mengambil dari areal persawahan desa setempat dengan cara membeli per meter perseginya seharga Rp25

ribu.

Tetapi, menurutnya, keberadaan bahan baku itu terus berkurang, karena luasan lahan juga kian menyusut.

Padahal, ketersediaan bahan baku yang baik akan berpengaruh pada kualitas produk. Jika hanya menggunakan tanah asal-asalan, genting akan pecah-pecah.

"Semua persawahan di wilayah ini sudah pernah diambil (untuk bahan baku)," jelasnya. Kondisi itu membuat banyak perajin terpaksa "gulung-tikar".

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir ini saja, terang Tri Anggono maupun beberapa perajin lain, jumlah pembuat genting tradisional di wilayah mereka terus berkurang, dari sekitar 50-an orang pada satu dasawarsa

lalu, kini menjadi hanya 23 orang perajin saja.

Di satu sisi, prospek pemasaran produk kerajinan genting di wilayah Kabupaten Pacitan sebenarnya cukup bagus, karena permintaan pasar masih stabil.

Tetapi pada sisi lain, banyak perajin mengeluhkan kecilnya peluang usaha mereka dapat bertahan.

"Setiap bulan saya mampu menjual 6.000 buah genting. Per seribu (1.000) buah harganya Rp1,2 juta. Jadi secara prospek pasar masih bagus, rate keuntungan juga lumayan. Namun jika bahan baku jelek, kualitas genting jiga jelek, dan lama-lama berpengaruh ke harga serta (minat) pasar," kata Sugito, perajin genting lainnya di Desa Purwoasri. (ant/rah)

PAJAK

Lima Puluh PKL Terminal Tulungagung Tolak Kenaikan Retribusi TULUNGAGUNG Sedikitnya 50 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di kioskios Terminal Tulungagung, Jawa Timur, menolak kenaikan pajak retribusi dua kali lipat dari sebelumnya Rp 72 ribu menjadi Rp 144 ribu per bulan.

"Kenaikan (retribusi) hingga 100 persen itu terlalu memberatkan. Kami tidak

sanggup," kata salah seorang perwakilan PKL Terminal Tulungagung, Susi, Rabu.

Secara resmi, lanjut Susi, surat pernyataan penolakan tersebut telah mereka layangkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah (DPPKAD) sejak akhir Januari 2013, atau beberapa minggu setelah surat edaran berisi ke-

naikan retribusi di keluarkan Pemkab Tulungagung.

Resistensi dari puluhan PKL itu membuat pemerintah daerah sedikit "melunak" dengan tidak meminta pembayaran retribusi sesuai surat edaran yang telah mereka keluarkan.

"Pebruari kemarin kami masih membayar dengan harga retribusi lama, dan tidak ada tin-

dakan apapun dari pemerintah," timpal Mujiono, PKL lainnya.

Kemungkinan besar PKL menolak kenaikan itu. Dijelaskan, banyak faktor yang menyebabkan penolakan tersebut, di antaranya, jalan menuju kios dibangun trotoar, sehingga roda empat tidak bisa masuk ke halaman kios.

Pembangunan terminal tel-

ah membuat PKL di dalam terminal harus pindah. Sebagian ada yang tetap bertahan, sebagian lainnya terpaksa menyewa di luar atau depan terminal.

Susi, Mujiono, maupun sejumlah PKL lain mengaku belum tahu apakah mereka akan bisa menempati kios baru yang kini masih dibangun bersama keseluruhan komplek

terminal.

Kepala Dishupkominfo Tulungagung, Sukadji mengatakan, masalah kios-kios yang berada di kompleks terminal baru menjadi urusan serta tanggung jawab Dishubkominfo.

Akan tetapi, pihaknya belum menyewakan kepada masyarakat umum karena

menunggu penyerahan dari pemerintah pusat.

"Terkait kios-kios lama dan retribusinya itu masih kewenangan DPPKAD, tidak ada sangkut-pautnya dengan Dishubkominfo. Tapi soal kios baru di dalam terminal yang sekarang masih dibangun, itu nanti urusannya baru dengan kami," jawab Sukadji.(ant/tah)

LINTAS JATIM

9

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 | TAHUN II

Korban Lapindo Berdemo Lagi

JAZZ MASUK SEKOLAH

Duduki Tanggul di Titik 25, Usir BPLS SIDOARJO - Puluhan korban lumpur Lapimdo dalam PetaArea Terdampak (PAT) kembali melakukan unjuk rasa, Rabu (6/3), menuntut ganti rugi yang belum diselesaikan. Mereka menduduki tanggul di titik 25 dan mengusir para operator excavator dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang berada di lokasi.

SANDY WINARTA QUARTET. Sejumlah anggota ‘Sandy Winarta Quartet’, memainkan komposisi musik jazz disaksikan sejumlah siswa, saat ‘Just Jazz Goes To School’ di SMKN 12 Surabaya, Rabu (6/3). Perhelatan musik jazz besutan Think Tank Production bertemakan ‘Tribute To Bubi Chen’ tersebut, bertujuan untuk memberi pencerahan pada siswa tentang musik jazz yang merupakan musik untuk semua kalangan.

JELANG PILGUB

KASUS KORUPSI

KPU Jatim Sibuk Jelang “Gebyar Pilgub”

Polisi Kantongi Nama Penerima Suap

SURABAYA – Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim pada 29 Agustus 2013 yang digelar bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Kediri ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim mulai sibuk. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris KPU Jatim, Jonathan Judianto Rabu (6/3).

Mulai kemarin, 30 kabupaten/kota se-Jatim secara serentak menggelar seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan mengadakan tes tulis. Sebanyak delapan kabupaten/kota tidak melaksanakan seleksi, karena langsung melakukan pengukuhan kembali. Kabupaten/kota tersebut diantaranya ; Tulungagung, Lumajang, Pasuruan, Jombang, Madiun, Magetan dan Kota Malang.

“Di Jatim sendiri ada sekitar 664 kecamatan. Total PPK yang diseleksi setelah lolos persyaratan administrasi adalah sebanyak 6.179 orang yang terdiri dari masyarakat umum,” terang pria yang akrab disapa Jo ini.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa, lanjut dia, sebanyak 8.500 yang akan diseleksi lagi untuk wawancara atau interview. “seluruh PPK dan PPS hanya dikontrak kurang lebih selama delapan bulan atau hingga pilgub,” tutur Jo seraya menambahkan bahwa anggaran

KEDIRI- Hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Kediri atas dugaaan korupsi proyek jembatan Brawijaya Kediri terhadap sejumlah saksi mulai terkuak. Polisi mengantongi sejumlah nama beberapa anggota dewan ikut mendapat cipratan aliran dana proyek tersebut.

Menurut Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro, aliran dana yang diterima oleh oknum tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Namun pria Kelahiran Jombang itu tidak mau mengungkap siapa saja oknum dewan yang dimaksud.

Sedangkan Modus pemberian aliran dana tersebut diberikan melalui transfer.”

Betul, memang ada aliran dana yang mengucur kepada beberapa pihak,yang diperkirakan berkaitan langsung dengan persetujuan perencanaan anggaran mau pun tugasnya selaku aparatur pemerintah. Jumlah nominalnya kumulatif ada beberapa kali transfer.

Beberapa orang belum kita sebutkan.” Jelas dia.

Sementara itu,Rabu (06/03) Siang kemarin, Kapolres kembali melakukan penggeledahan diruang Seketaris Dewan Kota Kedi-

seluruh kegiatan kab/kota ini ditanggung KPU Jatim.

Selain pendaftaran PPK dan PPS di hampir seluruh Kabupaten/Kota, kata Jo lagi, pihaknya tengah mempersiapkan launching “Gebyar Pilgub” yang rencananya akan dibuka 30 Maret mendatang.

Sedangkan di tingkat kab/kota, launchingnya akan dibuka pada 24 April. “Kami masih menunggu penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemprov Jatim.

Anggaran yang disetujui sebesar Rp 578 miliar,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, Sabron Pasaribu mengungkapkan terkait anggaran pilgub yang terkesan minimalis, Mendagri sudah memerintahkan Pemprov dan KPU Jatim supaya minimalisir anggaran dana pilgub untuk dua putaran.

“Kalau harus dianggarkan dua putaran, maka anggaran putaran kedua Pilgub Jatim akan dipenuhi lewat PAK (PAPBD) 2013. Jika kekurangan dana pilgub tidak bisa dipenuhi, maka pemprov terpaksa harus meminjam. Artinya, menggunakan anggaran sebelum P-APBD Jatim 2013,” tegas politisi asal partai Golkar ini seraya menambahkan bahwa anggaran pilgub hingga saat ini belum cair. (neu)

ri. Penggeladahan tersebut, diakui AKBP Ratno untuk mencari alat bukti tambahan ini. Namun dia menyangkal bila dikatakan menggeledah “ Jangan dibilang ini penggeledahan ya. kita cuman minta tambahan dokumentasi,sebagai tambahan pelengkap alat bukti.” Jelas dia.

Selain mencari tambahan alat bukti, penyidik kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap 4 anggota Dewan.ke 4 anggota Dewan ini diperiksa sebagai saksi dimintai keterangan seputar perstujuan perencanaan anggaran proyek jembatan Brawijaya Kediri yang menelan anggaran APBD Sebesar 66 Miliar.

Seperti diberitakan hingga saat ini penyidik masih menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, penyidik menemukan beberapa indikasi terjadinya pelanggaran hukum. Diantaranya, proses persetujuan penganggaran proyek bernilai Rp 71 miliar antara DPRD dengan Pemerintah Kota Kediri yang tidak sesuai prosedur dan pelaksanaan lelang yang dicurigai fiktif. (kak)

PENCURIAN

Dua Kuli Bangunan Terancam Dipenjara 4 Tahun SURABAYA- Dua orang pemuda asal Probolinggo diamankan Polisi Sektor (Polsek) Lakarsantri Surabaya karena terbukti mencuri mesin serkel (alat pemotong kayu) dalam proyek Pembangunan sekolahan PAC, Bukit Golf Citraland. Mereka adalah Saiful Hadi (21) warga Dusun Dukun Nanas, Kecamatan Maron dan Abdul Naim (22) warga Sumber wage Kecamatan Tiris.

Dalam pemeriksaan polisi, dua orang yang menjadi bekerja ditempat tersebut sebagai tukang cat kayu mengaku melakukan pencurian, lantaran uang jajan untuk sehariharinya tidak mencukupi sehingga pencurian mesin serkel. Apalagi barang tersebut yang mudah untuk dibawa dan dijual.

Kapolsek Lakarsantri, Kompol Kuncoro saat ditemui diruang kerjanya menjelaskan, pelaku melaksanakan niatnya saat kondisi tempat kerjaan telah sepi dan ditinggal oleh mandor. Memanfaatkan hal itu, kata dia, keduanya

akhirnya menggondol mesin dan menualnya.

“Kami amankan setelah mendapat laporan dari korban Nanang Sujianto (30) warga Made Selatan, Surabaya yang kehilangan mesin sekrelnya,” katanya, kemarin Rabu (6/3).

Dijelaskannya, kejadian pencurian ini bermula pada Jumat (1/3) lalu sekitar pukul 19.00 WIB. Keduanya, Setiap hari bekerja, dan tidak ada barang yang hilang.

Sebab, barang-barang itu selalu disimpan pemiliknya. Namun, saat barang ditempat itu tidak diperhatikan pemiliknya, keduanya memanfaatkan kesempatan tersebut.

“Dicuri saat pemiliknya meninggalkan tempat kerja pada hari Jumat kemarin.

Sehari setelahnya kami pun berhasil membekuk keduanya ditempat kerjanya saat mereka sedang bekerja,” terangnya.

Dalam kasus ini, lanjutnya, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 700 ribu.

Dan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya pihak

kepolisian menjerat kedua tersangka dalam pasal 363 KUHP tentang tindak pencurian dengan pemeberatan ancaman hukuman diatas 4 tahun penjara. “ Kami kenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman diatas 4 tahun penjara,” jelasnya.

Sementara itu, menurut pengakuan tersangka keduanya mengambil disebabkan

uang pengahsilan dari tempatnya tidak cukup untuk dibuat jajan hanya cukup dibuat makan. Saat tempat kerja ditinggal, dan melihat barang terlantar, maka langsung mengambil dan menjualnya. “ Saya curi karena pengen buat uang jajan, sebab gaji saya tidak cukup untuk membeli kaos atau jajanan diluar,” akui keduanya. (mag/han)

Unjuk rasa yang dilakukan tepat di tanggul sebelah timur kolam penampungan lapindo itu sempat diwarnai kericuhan. Pasalnya, para demonstran memaksa petugas excavator yang sedang bekerja memompa air ke Kali Porong dan Kapolres Sidoarjo yang datang melerai.

Menurut Sunarmi, warga Jatiteji, Porong, Sidoarjo, mereka akan menghentikan kegiatan tim BPLS diatas yanggul selama ganti rugi belum dilunasi seluruhnya.

Sebab, mereka sudah bosan

mendengar janji-janji Lapindo yang tak jua terealisasi.

“Sebelum ada pelunasan, BPLS tidak boleh melakukan aktivitas mengalirkan ke Kali Porong,” tukas Sunarmi berapi-api.

Masih menurut Sunarmi, ganti rugi yang dijanjikan pihak Lapindo kepadanya sekitar Rp 950 juta. Namun, hingga kini baru dilunasi sekitar Rp 510 juta. Sedangkan sisanya, yaitu Rp 440 juta yang dijanjikan hingga kini belum terealisasi.Apalgi, kini suaminya sudah tidak

dapat bekerja karena patah tulang akibat kecelakaan.

“Saat ini saya sudah tidak punya uang sepeser pun.

Dan kesengsaraan saya ini karena luapan lumpur Lapindo. Kalau sudah begini siapa yang mau bertanggung jawab?”akunya.

Unjuk rasa ini berlangsung hingga sore hari meski telah dihimbau oleh Kapolres Sidoarjo, AKBP Marjuki, untuk membubarkan diri. Namun, para demonstran tidak menghiraukannya dan terus berorasi meneriaki permintaan pelunasan ganti rugi mereka.

Sebelumnya diberitakan, Presdir PT minarak Lapindo Jaya (MLJ) bulan lalu berjanji akan melunasi sisa ganti rugi yang belum terbayarkan hingga batas waktu 15 Maret 2013. Tapi ternyata hingga sekarang belum ada tandatanda pelunasan. (yun)

LARANG BPLS BEKERJA. Seorang anggota polisi membantu para pekerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk berhenti bekerja saat aksi pengusiran oleh korban semburan lumpur di tanggul penahan lumpur Lapindo Porong, Sidoarjo, Jatim, Rabu (6/3). Korban semburan lumpur panas lapindo menuntut pekerja BPLS tidak bekerja sebelum penyelesaian ganti rugi diselesaikan.

GRATIFIKASI JAPUNG

Soekamto Cs Layak di Sukamiskinkan SURABAYA- Praktisi Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana mengapresiasikan positif atas aksi penyerahan diri tiga terpidana gratifikasi jasa pungut, Yakni Sekkota, Soekamto Hadi, Asisten II, Muhlas Udin dan Staf Ahli Walikota, Poerwito pada senin (4/2) kemarin.

Menurut dia, Meski ketiga terpidana 1 tahun 6 bulan Penjara tersebut telah dijebloskan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Surabaya klas I di Porong Sidoarjo oleh Kejaksaan, Namun Praktisi Kelahiran Bali itu menyatakan bila ketiga Pejabat Pemkot Surabaya tersebut lebih pantas menjadi peghuni Lapas Sukamiskin di Jawa Barat. “Lebih baik mereka menyerahkan diri daripada di jemput paksa Kejaksaan. Mereka lebih layak di Sukamiskinkan, menyusul 30 napi koruptor yang lebih dulu dipindah ke sana. Selain itu memberikan efek jera bagi pejabat pejabat di kota Surabaya supaya mereka mereka itu lebih mengedepankan berbudaya malu,”ungkap dia.

Wayan juga menduga ada mafia peradilan dibalik penyerahan diri Soekamto,Muhlas Udin dan Poerwito.”Ini bisa ditebak bahwasanya ada mafia peradilan di belakang penyerahan diri mereka. Bisa saja mereka dijanjikan bebas dalam waktu dekat di putusan PK nya sehingga tanda kutip mereka mereka mau menyerahkan diri,” ujar dia.

Sementara Wayan menilai Walikota Surabaya Tri Risma Harini terkesan lamban dalam mengambil sanksi tegas terkait status jabatan yang melekat pada diri tiga terpidana gratifikasi tersebut.”Walikotanya mlempem, padahal sudah diatur didalam UU No 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan PP No 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pasal 23 UU 43 tahun 1999 sudah jelas tentang aturan pemecatan PNS yang tersandung perkara pidana. Dengan dasar itulah Walikota bisa menjatuhkan sanksi ke mereka,”jelas dia.

Seperti diketahui, Senin (4/2) lalu, Soekamto, Muhlas Udin dan Poerwito menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Oleh Kejari Surabaya, Ketiganya langsung di jebloskan ke Lapas Surabaya Klas I di Porong Sidoarjo.

Penyerahan diri itu sebagai pelaksanaan hukuman pidana badan yang dijatuhkan Mahkamah Agung atas kasasi yang diajukan Kejari Surabaya. MA menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 5 bulan penjara.

Perkara yang menyeret ketiga pejabat Pemkot Surabaya itu berawal ketika Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya, Musyafak Rouf (yang lebih dulu dieksekusi) menghubungi Sekkota, Soekamto Hasdi untuk meminta agar Pemkot Surabaya memberikan dana Jasa Pungut (japung) ke anggota dewan.

Permintaan itu disampaikanlah ke Walikota Surabaya yang saat itu dijabat oleh Bambang DH. Lantas Bambang menginstruksikan Soekamto untuk menghubungi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolahan Keuangan, Poerwito untuk menghitung jumlah pendapatan pajak yang masuk, hingga ketemu angka Rp 720 juta.

Nominal Rp 720 juta disampaikan kembali ke Sekkota. Melalui perintah lisan dari Bambang DH, Soekamto memerintahkan Muhlas Udin untuk memberikan dana Japung itu ke Musyafak Rouf.

Namun ternyata, dana Japung itu dianggap oleh Polda merupakan perbuatan gratifikasi hingga berujung ke meja hijau. Oleh Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Surabaya, mereka dinyatakan tidak terbukti melakukan gratifikasi. Namun putusan bebas itu mendapat perlawanan oleh Kejaksaan. Jaksa melakukan kasasi hingga MA menyatakan Soekamto CS terbukti bersalah melakukan gratifikasi.

Terpisah, menurut sumber terpercaya di Lapas Porong menyatakan, Soekamto dkk telah mendekam satu blok dengan Musyafak Rouf, di Blok E.”kalau bloknya sama tapi lain kamar saja,” ungkap sumber itu kemarin Diakui sumber, Blok E merupakan merupakan blok khusus bagi penghuni baru sebagai masa pengenalan lingkungan (Mapenaling).

Menurutnya, hal itu hanya bersifat sementara saja.”sebelum dipindahkan ke blok lain mereka lebih dulu menempati disan, paling tidak 2 hingga 3 minggu,”Jelas sumber.

Saat ditanya apakah ada rencana, ketiga terpidana gratifikasi japung itu bakal di pidah ke Lapas Sukamiskin di Jawa Barat, sumber menyatakan tidak.”tidak ada rencana di pindahkan ke Sukamiskin. Yang berhak menjawab sebenarnya Kakanwil.”pungkas sumber.

Dijelaskan sumber , ada beberapa persyaratan bagi terpidana korupsi yang bisa di sukamiskinkan, yakni minimal setahun dan korupsi minimal Rp 100 juta.”memang mereka memenuhi tetapi kalau dibawa ke sananya juga butuh ongkos/biaya juga. Belum lagi keamanannya,jelas dia saat dikonfirmasi di Lapas Oporong sambil meminta namanya tidak dipublikasikan. (kas)

10 INFRASTRUKTUR

Jalan Rusak, Warga Krembung Swadaya SIDOARJO - Kondisi jalan yang rusak parah dan tak segera ditangani oleh pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) Sidoarjo membuat warga dusun Pakem desa Rejeni kecamatan Krembung, Sidoarjo, prihatin. Agar tak membahayakan pengguna jalan, warga setempat pun berinisiatif untuk memperbaiki jalan hasil swadaya.

Inisiatif warga dusun Pakem ini patut diacungi jempol. Kondisi jalan yang berlubang dan membahayakan warga tak segera ditangani oleh Dinas PU Bina Marga membuat warga setempat berinisiatif memperbaiki jalan rusak tersebut secara swadaya. Yakni, dengan cara patungan untuk mengecor jalan yang berlubang di jalur Krembung dengan semen, pasir dan sirtu.

Menurut warga sekitar, inisiatif warga ini di dasari sering terjadinya kecelakaan di jalan Raya Krembung dari arah Porong yang banyak berlubang. M Taufik, salah satu warga

dusun Pakem mengatakan, masyarakat sekitar merasa kasihan lantaran seringnya pengguna jalan terperosok ke dalam lubang di jalan tersebut.

“Sering terjadi kecelakaan di jalan ini. Kemarin saja ada truk yang per nya putus dan beberapa hari yang lalu ada sepeda motor terperosok disitu,” aku Taufik, Rabu (6/3).

Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Rejeni, Imron Rosyidi, saat dikonfirmasi menyatakan telah melaporkan kondisi jalan rusak yang membahayakan pengguna jalan ini kepada pihak kecamatan namun tidak ditanggapi secara serius.

“Pihak desa sudah memberitahukan terkait jalan rusak tersebut, bahkan dalam musrenbang sudah kami sampaikan. Namun sampai sekarang belum ada tindakan dari pihak yang berwenang” ujar Imron.

Sayangnya, hingga berita ini ditulis pihak Dinas PU Bina Marga belum bisa dikonfirmasi. (yun)

TUNTUTAN

Lintas Promeg tuntut Ketua DPRD Mundur KEDIRI - 500 massa yang mengatasnamakan Lintas Promeg menggugat, Rabu (6/3) siang mendatangi Gedung Dewan Kota Kediri di Jalan Mayor Bimo Kelurahan Semampir Kota Kediri. Massa simpatisan PDI Perjuangan yang datang ke gedung Dewan,ini mengendarai 100 sepeda motor, serta 3 kendaraan truck terbuka.

Layaknya orang berunjuk rasa,mereka berteriak berorasai sambil membentangkan 50 poster berisi kecaman dan tuntutan.

Gabungan massa ini berasal dari tiga wilayah Kecamatan. Dalam orasi, penyampaian yang disuarakan di gedung Dewan mereka menuntut ketua DPRD Kota Kediri Wara Reny S Pramana segera mengundurkan diri terkait dugaan penyalahgunaan wewenang karena jabatan kolusi dan nepotisme,meminta Unsur pimpinan Dewan mempertanggung jawabkan kepada publik tentang persetujuan proyek Multi Years yang diduga tidak prosedural.Sele-

sai Orasi,ke 10 perwakilan pengunjuk rasa ini ditemui oleh 3 fraksi dari Komisi A bidang Pemerintahan.Pertemuan dialog perwakilan pengunjuk rasa dilakukan diruang Komisi A.Anggota dewan dari Fraksi PDI P Sujoko Adi Purwanto membantah terjadinya perpecahan di Internal Partai.

“PDI Perjuangan ini solid,tetapi kalau terkait kepengurusan Internal, saya kira panjenangan sudah tahu semua,” ujar Sujoko Adi. Setelah penyampaian aspirasi diterima,massa membubarkan diri dan melanjutkan aksinya,berunjuk rasa di depan Kantor Polres Kediri Kota di jalan Brawijaya. Tuntutan yang disampaikan sama, yakni pengusutaan kasus dugaan Korupsi Jembatan Brawijaya Kediri.

“Mereka datang ke Polres Kediri Kota untuk menyampaikan aspirasi terkait kelanjutan dugaan kasus jembatan brawijaya.” Tegas AKBP Ratno Kuncoro.(kak)

SATWA

Hewan Dilindungi Ditemukan di Rumah Kades Beragam hewan dilindungi ditemukan di rumah Kepala Desa Berbek, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jatim, dan polisi sudah memasang garis polisi.

Petugas BKSDA Jatim Sarjono, Rabu mengakui sejumlah anggota BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam) Jatim dan anggota Polda Jatim datang ke Nganjuk. “Kami memang ke Nganjuk dengan anggota polda,” katanya.

Informasi yang dihimpun, terdapat sejumlah anggota Polda Jatim dan anggota BKSD Jatim.

Mereka terlihat langsung masuk ke rumah kepala desa tersebut.

Di tempat itu ditemukan beragam unggas dan ternak yang dilindungi. Sejumlah ternak di antaranya ada elang jawa, rangkong, burung hantu, elang jambul, kasuari, rusa jawa, dan sejumlah ternak lainnya.

Hewan-hewan itu ditaruh dalam kandang yang ditali dengan kawat. Rata-

LINTAS JATIM

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 | TAHUN II

rata ternak itu dibuat sepasang dalam satu kandang.

Seluruh ternak itu ditaruh di halaman belakang rumah kepala desa yang bernama Puguh Wijianto tersebut.

Diduga, ternak-ternak itu belum mempunyai izin, sehingga tim dari BKSDA dan Polda Jatim datang.

Petugas juga datang membawa keranjang untuk membawa ternak itu ke tempat penampungan sementara.

Sri Sukartini, salah seorang tetangga mengatakan ternak-ternak itu baru di rumah kepala desa itu, belum ada satu tahun.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui kapan datang ternak-ternak itu, dan tahu setelah berada di dalam kandang. “Anak-anak sering datang ke tempat itu melihat ternaknya, tapi kadang datang saya tidak tahu,” kata Sri. Sampai saat ini, kepala desa itu belum bisa dikonfirmasi. Sejumlah orang di rumah itu enggan berbicara saat ditemui. (ant/msw/dar)

Mahasiswa IAIN Rusak Gedung Rektorat SURABAYA- Ratusan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya malakukan unjuk rasa di depan gedung Rekorat. Aksi yang dilakukan oleh berbagai fakultas menuntut transparansi uang praktikum dan pendampingan mahasiswa yang hingga kini belum berjalan maksimal.

Korlap aksi, Marlaf Sucipto mengatakan mahasiswa perlu mengetahui uang yang sudah dibayar untuk keperluan praktikum. Sebab, pendampingan dan praktikum dinilai hanya untuk mengeruk uang sebanyak mungkin dari mahasiswa.

“Kami akan aksi terus menerus bila rektor tidak memberikan penjelasan transparansi uang praktikum dan pendampingan yang sudah kami bayar,” teriak Marlaf dihadapan massa aksi, Rabu (6/3) kemarin.

Aksi kemarin merupakan aksi yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Karena itu, Marlaf mendesak rektor agar segera menemui mahasiswa untuk memberi penjelasakan peruntukan uang praktikum.

Pihak rektorat tak kunjung turun dari lantai dua.

Sementara mahasiswa terus mendesak. Akhirnya sempat terjadi dorong-mendorong dengan satpam kampus yang membuat pagar betis. Suasana semakin memanas karena tak satupun dari pihak rektor yang menemui mahasiswa.

Kemarahan mahasiswa semakin tak terbendung hingga memecah pot bunga di depan gedung rektorat. Sebelum aksi di depan rektorat, mahasiswa menyegel gerbang kampus yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Surabaya sekitar pukul 09.00 WIB. Akibatnya, mahasiswa kesulitan masuk kampus hingga akhirnya satpam membuka kembali pintu gerbang.

Lantaran mengancam akan mensweaping kampus, akhirnya Rektor IAIN, Abd A’la, turun menemui mahasiswa. Kepada mereka, pria berdarah Sumenep ini menjelaskan tuntutan mahasiswa tentang transparansi uang praktikum akan diakomodir.

“Tuntutan kawan-kawan ma-

hasiswa akan kami akomodir,” ujar dia .

Kendati mendapat penjelasan, namun rupanya massa aksi tak puas. Akibatnya mahasiswa tetap berorasi di depan rektorat. Mereka menuntut rektor agar memberikan perjanjian dengan mahasiswa.

Rektor diminta untuk menandatangani surat perjanjian siap diusut bila tak segera mewujudkan transparansi praktikum.

“Kalau perlu kami minta untuk tanda tangan perjanjian siap diusut bila terjadi dugaan korupsi,” kata dia.

Mereka pun meminta rektor turun kembali. Karena tidak ada respon, massa memanas dan mengamuk. Massa merangsek memasuki ruang rektorat. Akibatnya mereka terlibat dorong-mendorong dengan satpam kampus.

Kemarahan mahasiswa semakin meledak karena satpam dan pegawai rektorat semakin menghalangi massa. Akibatnya, merusak kaca depan rektorat dan melempari kaca di lantai dua. Tak cukup itu, meja di ruang administrasi dibakar. Beberapa arsip dan fasilitas kantor dibawa keluar.

Sempat mereda, namun mahasiswa kembali mengamuk membanting pot, kursi, meja. Selain itu, massa aksi juga merusak komputer dan CPU. Selain membakar di lantai I gedung rektorat, pendemo juga membakar perabotan seperti meja dan kursi ke luar gedung rektorat.

Satpam kampus tak kuasa, mereka hanya bisa melihat aksi mahasiswa yang beringas.

Tak lama, akhirnya satu kompi polisi dari Polsek Wonocolo dan Polrestabes Surabaya yang terdiri dari satu kompi dalmas, satu unit water canon dan 9 masuk kampus sekitar pukul 12.25 WIB.

Petugas yang berpakaian lengkap langsung membuat barikade di depan kantor rektorat. Lantaran polisi datang, mahasiswa kocar-kacir melarikan diri. Tampak ikut mengamankan situasi, sejumlah perwira menengah Polrestabes Surabaya. Yakni, Kasat Reskrim AKBP Fahman, Kabag Operasi AKBP Ady Wibowo, dan Kasat Samapta AKBP Iwan Setiawan.

Setelah suasana terkendalikan, polisi memasang police line, dan menempatkan kendaraan taktis (rantis). Selain itu, anggota unit Identifikasi Satreskrim Polrestabes Surabaya, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Sementara itu, beberapa petugas yang berpakaian preman menyisir areal kampus untuk mencari mahasiswa yang diduga menjadi pemicu aksi pengrusakan. Setidaknya sekitar 9 mahasiswa diamankan oleh petugas. Salah satunya Sucipto, korlap aksi yang diamankan di kantin maqha IAIN Sunan Ampel.

Mereka dibawa ke Mapol-

restabes Surabaya untuk dimintai keterangan. Kasat Reskrim AKBP Farman mengatakan polisi akan mendalami kasus pengerusakan gedung rektorat. “Mereka yang kita amankan akan dimintai keterangan,” tutur.

Farman menjelaskan, 9 mahasiswa hanya menjalani pemeriksaan. Mereka tidak langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kalau memang terbukti melakukan pengerusakan mereka akan dijerat dengan pasal 170 KHUP tentang kekerasan terhadap barang atau orang.

“Satu lagi yang akan disangkakan bila terbukti, yaitu penganiayaan kepada satu satpam kampus, saat ini sedang menjalani visum,” pungka dia.

Hingga malam kemarin, beberapa intel berjaga-jaga di pintu keluar kampus. Dari pantauan di lapangan, mereka tampak menyisir para mahasiswa yang hendak pulang. Setidaknya sekitar sepuluh polisi berpakain preman mengawasi setiap mahasiswa yang keluar kampus.

Uang Praktikum Terpisah, Prof DR Abd A’la M.Ag saat diwawancarai mengatakan, awal Februari massa aksi yang mayoritas dari fakultas syariah meminta audiensi terkait uang praktikum. Sebab, ada beberapa praktikum yang belum jalan.

“Saya bilang oke, yang belum berjalan akan kita ganti,” aku A’la. Setelahnya, pihak rektorat sudah memproses.

Namun, mahasiswa kembali melakukan aksi. Pada hari pertama, mereka aksi bisu di depan rektorat. Pembantu rektor turun untuk menemui, massa aksi lari. “Pada hari kedua juga gitu,” tambah dia.

Pada hari ketiga, masih kata A’la, massa kemudian mengalihkan isu. Mereka meminta pembuat SK praktikum pada 2008 diadili secara hukum. “Tentu saya tidak mau,” tuturnya. Sebab, selain SK praktikum sah dan legal, praktikum dibuat untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan jurusan (wan)

Massa dan Polisi Terlibat Saling Dorong SURABAYA- Puluhan massa dari Koalisi Rakyat Penegak Kebenaran (KRAPAK), Pamekasan Madura, Rabu (6/3) kembali berunjukrasa di markas Polda Jatim.

Dalam unjukrasa yang keenam kalinya tersebut, mereka memprotes upaya tim penyidik Polda Jawa Timur yang dinilai lamban dan tidak serius dalam mengungkap kasus dugaan ijasah palsu yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Drs. Khalil Asyar.

Massa menuding berbagai konspirasi telah terjadi antara terlapor dengan pihak kepolisian, dengan dugaan beberapa hal yakni, belum adanya penetapan tersangka dengan kata lain memberikan status hukum, penyidik polda jatim tidak mempunyai idealisme dan Polda Jatim bermaksud menjadikan terlapor sebagai ATM pribadi.

Hasan Basri, koordinator aksi mengatakan, supremasi hukum dalam tingkat penegakan seharusnya cepat dilakukan oleh penyidik. Pasalnya, berkas-berkas perkara tersebut telah masuk dalam laporan di Mapolda Jatim. Saat ini, kata dia, pihak penyidik pun tidak tegas dan jelas untuk menindak lanjuti kasus Drs.

Khalil Asyar, “ Maksud kami kesini untuk mengingatkan Polda agar serius mengusut kasus ini.

Sebab indikasi permainan dalam pengusutan laporan kami tentang temuan pemalsuan beberapa akta otentik negara oleh Drs. Khalil Asyari semakin terlihat. Dari semua bukti yang sudah kami serahkan, dianggap penyidik tak cukup kuat untuk menjerat Khalil Asyari sebagai tersangka,” tuturnya.

Dijelaskannya, beberapa akta otentik dokumen negara

yang dipalsukan mantan Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan yang akan maju sebagai Bupati pada Pilkada Pamekasan itu berupa akte kelahiran, KTP, kartu keluarga serta ijazah. Dimana dalam beberapa dokumen itu tertulis nama Halil, bukan Drs. Kholil Asyari. Padahal dalam laporan KRAPAK ke Polres Pamekasan, terlapor dijerat pasal 242 dan 263 KUHP tentang identitas palsu.

“Bahkan dalam SK pengangkatan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan oleh gubernur pada 2009 lalu. Dia

menggunakan nama Drs. Khalil Asyari yang itu sebenarnya bukan namanya,” tambahnya.

Selain itu, dia menuding, ada sebuah keganjalan dalam pelaporan berkas yang diberikan pihak Polres Pamekasan terhadap Polda Jatim. Ia meyakini, bahwa ada dua buah berkas yang tidak ada yakni menyangkut pernyatan resmi terkait tentang ujian nasioanal danHalil tidak pernah sekolah.

Terlebih lagi yang membuat ia geram ialah tidak adanya gelar perkara padahal penyidikannya telah selesai dilakukan.

Kekecewaan massa KRAPAK semakin terasa, tatkala pihak Pengadilan Negeri Pamekasan pada 1 November 2012 lalu memutuskan bahwa Halil dan Khalil Asyari adalah satu orang. Dimana Halil adalah panggilan masa kecil Khalil Asyari.

“Ini kan jelas permainan.

Sebab, selama ini dia (Khalil Asyari,red) selalu menggunakan nama palsu tanpa ketetapan pengadilan, dan itu jelas melanggar hukum. Apalagi, selama 3 tahun menjabat.

Khalil Asyari kerap menggunakan nama Drs. Moh. Khalil Asyari dalam menandatangani ketetapan-ketetapan DPRD Pamekasan. Bahkan, beberapa sekolah yang dikatakannya pernah dia bersekolah disana sudah menyatakan kalau Khalil Asyari tak pernah menjadi murid mereka,” jelasnya.

Kini pihaknya meminta Polda Jatim untuk menyelidiki kembali kasus tersebut secara transparan. Pasalnya, masyarakat Pamekasan tak ingin menjadi korban kebohongan dari pemimpin yang dipercayainya.

Sementara itu, aksi unjukrasa massa KRAPAK ke Polda Jatim juga sempat diwarnai kericuhan dan aksi dorong dengan polisi. Dikarenakan massa yang meminta masuk dalam ke areal Mapolda tidak diperbolehkan. Selain itu massa juga mengangkat satu sepatu dengan maksud kekecewaan terhadap aparat hokum yang dinilai lamban dalam penegakan hukum di Negara Indonesia. (mag/han)

LINTAS JATIM JELANG PILGUB

Calon Anggota PPK Kota Surabaya Ikuti Tes Tulis SURABAYA – KPU Kota Surabaya Rabu (6/3) kemarin, melakukan seleksi tulis terhadap 365 orang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang rencananya akan diselenggarakan pada 29 Agustus mendatang.

Nantinya akan memilih 310 orang, untuk maju ke tahap berikutnya yaitu tahap interview kecakapan.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Sosialisasi dan Publikasi, KPU Surabaya, Khoirul Anam S.Pd. “Seleksi tes tulis ini diikuti oleh 365 peserta, kita akan memilih 310 peserta untuk mengikuti tahap berikutnya,” ungkap dia.

Dia menambahkan, dari 310 peserta yang lolos tahap pertama, KPU Surabaya akan melakukan seleksi lagi menjadi 155 orang. “Kita akan menempatkan 5 orang PPK di setiap kecamatan, terdiri dari 1 Ketua dan 4 anggota,”

11

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 | TAHUN II

Ditanya mengenai honor petugas PPK, Anam mengatakan sesuai dengan aturan perundang-undangan, gaji Ketua PPK perbulan sebesar Rp. 1,1 juta dan Rp. 900 ribu untuk anggota. “Mereka yang terpilih akan menandatangani kontrak kerja selama 8 bulan. Untuk salarynya sekitar 1 juta perorang tiap bulan, selama kontrak itu,” papar dia.

KPU Surabaya akan mengumumkan hasil seleksi untuk PPK yang terpilih pada 13 Maret 2013, melalui website resminya, di www.kpusurabaya.go.id.

Disinggung terkait dengan berapa nominal anggaran yang dibutuhkan untuk operasional selama Pilgub, Khoirul Anam mengelak. “Ini kan hajatan KPU Jatim, kita hanya pelaksana saja,” kata dia. Seraya menambahkan jika sampai saat ini KPU Surabaya belum menerima alokasi anggaran untuk operasional Pilgub Jatim. (wan/han)

TES UJI. Peserta calon anggota PPK sedang mengikuti tes uji.

Polda Jatim Tangkap Komplotan Residivis Ranmor SURABAYA- Subdit IV resmob Ditreskrimum Polda Jawa Timur (Jatim) meringkus residivis komplotan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukumnya. Komplotan ini merupakan kelompok spesialis di beberapa daerah kota besar di Jatim antara lain Surabaya, Malang dan Madura yang telah menjadi incaran pihak Polda berserta jajarannya.

Dari penangkapan tersebut pihak Polda berhasil mengamankan beberapa tersangka yakni Adi Setaiawan alias Jalal (20) warga Sumberasin Malang, Prawi Santoso alias Prawi (21) warga Telogorejo, Malang, Muhasid (22) warga Rajung Bumi Bangkalan Madura, Danu Agus Setiawan (27) warga Darmo Kali Surabaya, Komarus Zaman (18) warga Maos Cilacap Jawa Tengah dan Suprambodo (20) warga Kedurus, Surabaya.

Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa, beberapa kunci T, 10 unit sepeda motor roda dua, senjata tajam (sajam) jenis pisau dan sebuah borgol yang diakui salah seorang tersangka milik rekan satu komplotannya.

Kabid Penmas Bid HUmas Polda Jatim, Ajun Komisaris Besar (Pol) Suhartoyo, mengatakan dari ke-enam tersangka ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang telah menjadi incaran pihaknya. Kelompok Madura, kelompok Surabaya dan Malang yang diamankan beserta barang bukti kejahatannya. “ Ketiga kelompok ini sudah menjadi incaran kami sejak lama. Sebab, kasus pen-

curian yang dilakukannya menambah daftar panjang kriminalitas yang ada diwilayah hukum Polda Jatim yang harus diselesaikan dan sangat meresahkan masyarakat,” katanya saat gelar ungkap kasus, di Mapolda Jatim kemarin, Rabu (6/3).

Menurut Suhartoyo, dalam kasus pencurian motor beberapa komplotan ini mengicar rumah-rumah dengan kondisi sepi. Dengan cara, membuka paksa dengan kata lain merusak kunci stir menggunakan kunci T dengan sistem pembagian tugas sebagai pengawas dan eksekutor.

“Rata-rata ketiga komplotan ini menggunakan cara dengan merusak kunci stir dan membawa lari barang curian yang kemudian dijual dengan harga !,5 juta hingga 2 juta rupiah,” imbuh Suhartoyo.

Semenatara itu, Kasudit IV Resmob Polda Jatim, Ajun Komisaris Besar (Pol) Heru Purnomo mengatakan enam tersangka ini terbagi menjadi tiga kelompok antara lain Suprambodo (pimpinan kelompok ranmor yang ditembak kakinya), Ardi Setiawan dan Prawi Santoso ditangkap saat beraksi di Malang, Danu Agus Setiawan dibekuk di Surabaya.

Serta Komarus Jaman dan Muhasid yang ditangkap saat melancarkan aksinya di Bangkalan.

Tersangka Suprambodo, lanjutnya, dihadiai timah panas setelah mencoba kabur setelah petugas memergoki aksinya, dan ditangkap setelah bergerilya melakukan pencurian motor roda dua sebanyak 30 kali. Selain itu, Mbodo sebutan tersangka kabarnya memegang 2 kelompok tersangka ranmor yang meresahkan masyarakat.

“Suprambodo ini mempunyai 2 kelompok spesialis ran-

mor yang sudah beraksi di 30 TKP,” katanya.

Selain itu, menurut dia, Mbodo juga merupakan residivis kasus penjambretan pada 2010 silam yang juga pernah menjadi tahanan hotel prodeo Polretsabes Surabaya. Ia pun, tak segan-segan melukai korban apabila terjadi perlawanan.

“Dalam 3 hari ini ketiga kelompok ini dapat kami bekuk dan berhasil mengantongi beberapa nama DPO yakni Ahmat warga Lumajang, Wisnu warga Surabaya, Gimin warga Surabaya, Ambon

Warga Surabaya dan Mahrus, Muhyadi serta Nusei warga Madura,” jelasnya.

Semenatara tersangka Suprambodo kepada awak media mengatakan kejahatan yang dilakukannya terutama dalam bidang ranmor sudah lebih dari 17 kali dan berada diwilayah Surabaya. Ia menagju barang hasil kejahatannya itu dijual dengan harga kisaran Rp.1,5 juta hingga Rp. 1,75 juta.

“Hasil dari pencurian saya buat senang-senang juga buat main perempuan,” akui tersangka. (mag/ara)

12

NASIONAL

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 | TAHUN II

ANAS MULAI “BUKA CENTURY”

Tiga Dari Empat Nama Berasal dari Demokrat JAKARTA - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century Hendrawan Supratikno mengatakan, tiga dari empat nama yang dibeberkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait dugaan kasus bailout Bank Century diindikasi berasal dari Partai Demokrat. Hal itu terungkap manakala Timwas berkunjung ke kediaman Anas Urbaningrum.

Hendrawan, mengatakan, ada hasil yang baik pasca kunjungan tim kecil Timwas Century ke kediaman Anas Urbaningrum. Sebab, ada beberapa nama yang dibeberkan Anas dan memang relevan dengan kondisi penyelesaian Century saat ini. Bahkan, bisa dikatakan nama dan data yang dibeberikan Anas terbilang baru dan belum terungkap selama ini. “Ada banyak nama yang

diungkapkan (Anas Urbaningrum). Setelah dikerucutkan tinggal lima nama. Satu sudah meninggal. Tiga orang dari empat nama itu berasal dari Partai Demokrat. Sedangkan satu lagi berasal dari non Partai Demokrat”, ujar Hendrawan, di Jakarta, Rabu (6/3).

Meski nama-nama yang dibeberkan Anas Urbaningrum terbilang baru, namun Hendrawan mengaku masih memegang janji kepada Anas Urbaningrum untuk menunda memberitahukan kepada publik nama-nama yang dibeberkan tersebut.

Politikus PDIP itu hanya membocorkan bahwa dua dari empat nama tersebut berasal dari pemerintah, sedangkan sisanya berasal dari non pemerintah.

“Tapi, kami sudah pendam informasi siapa-siapa saja namanya. Ini kami lakukan karena kami sudah

terikat janji dengan Anas.

Apalagi, nama-nama yang diungkap ini masih membutuhkan persetujuan anggota Timwas Century lainnya.

Artinya, nama-nama itu belum bisa dipanggil ke DPR sebelum semuanya setuju”, ungkap Hendrawan Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil dari laporan Timwas Century terkait kasus bailout Bank Century, yang merugikan negara hingga mencapai Rp6,7 triliun. KPK masih menunggu hasil temuan Timwas Century terkait pembeberan empat nama yang disinggung Anas Urbaningrum kepada tim kecil Timwas Century, beberrapa waktu lalu.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, mengatakan, KPK hingga saat ini belum mau melangkah secara agresif dan bergerak secara signifikan untuk terburu-buru meminta hasil temuan terbaru dari Timwas Bank Century. Diakui Busyro, KPK akan tetap tenang dan mengikuti proses penyidikan yang dilakukan Timwas Century. Busyro sendiri yakin bahwa Timwas Century akan memberikan hasilnya, baik dalam waktu dekat maupun waktu lama, terkait nama-nama yang dimaksud mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

“Anggota DPR kan tidak usah diminta nanti juga akan memberi. Kita tidak akan agresif meminta hasil temuan Timwas terkait empat nama yang dibeberkan itu”, ungkap Busyro Busyro menambahkan, hasil temuan yang diberikan Timwas Century kepada KPK nantinya akan dijadikan data-data untuk mengungkap kasus Century. Bahkan, datadata tersebut akan dijadikan bahan pengembangan untuk menemukan siapa saja tersangka kasus Century. Pada akhirnya, masyarakat bisa melihat akhir bahagia penyelesaian kasus Century.

“Kalau dari Timwas Bank Century memasukkan ke KPK, maka kami sangat menghargai dan menghormati langkah tersebut. Kalau memang seperti itu, nanti akan kita jadikan data dan kita jadikan bahan untuk pengembangan penyelesaian kasus Century”, tandas Busyro. (abd/beth)

ant/irsan mulyadi

KUNJUNGAN JOKOWI KE MEDAN. Joko Widodo bersama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri (kedua kanan) saat memberikan dukungan untuk Cagub-Cawagub Sumut Effendi Simbolon (tengah) Jumiran Abdi (kanan) beberap waktu lalu Sumatera utara

Pesona Jokowi Menyebar ke Jagad Nusantara JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi sukses menarik perhatian masyarakat di jagat nusantara lewat aksi blusukan.

Pesono Jokowi yang dekat dengan rakyat kecil ini membuat koleganya di PDI Perjuangan selalu mengajaknya untuk berkampanye pilkada.

Namun Jokowi hanya siap membantu jika calonnya berpihak pada rakyat kecil.

“Jokowi juga tidak sembarangan mengkampanyekan orang.

Orangnya harus punya komitmen kepada rakyat,” kata kata Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu (6/3)

Menurut dia, figure Jokowi bisa saja menjadi juru kampanye (jurkam) di sejumlah Pemilihan Gubernur berbeda. Hanya saja, harus ada permintaan dari daerah tersebut. “Jokowi hanya akan menjadi jurkam jika ada penugasan DPP PDI Perjuangan dan permintaan daerah.

Namun, Jokowi sendiri bukan tipe yang suka roadshow-roadshow,” tambahnya.

Namun Maruarar membantah jika tugas menjadi

PEMBERANTASAN KORUPSI

Menteri Bermasalah Harus Segera Diperiksa

KASUS IMPOR DAGING SAPI

KPK Kenakan Ahmad Fathanah Pasal TPPU Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi mengenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Ahmad Fathanah tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.“Jadi, setelah mengembangkan kasus dugaan suap impor daging, penyidik temukan buktibukti yang mengarah pada dugaan TPPU pada tersangka AF,” kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pengembangan itu didasarkan atas temuan KPK yang didapatkan dalam penggeledahan di kantor dan rumah milik tersangka dalam kasus itu. Selain itu menurut Johan, hal itu juga berdasarkan hasil pemeriksaan KPK terhadap tersangka dan penelusuran aset. “Tentu saja dalam konteks si penerima suap dalam kasus ini,” ujarnya.

Menurut dia AF disangkakan dengan pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang junto pasal 5 KUHAP. Johan mengatakan KPK juga menyita empat mobil yang diduga milik Ahmad Fathanah, yaitu Toyota Fj Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Alphard, dan Mercedes Benz.

Keempat mobil itu diperkirakan memiliki nilai

Rp4,3 miliar.

Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian itu, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka yaitu Presiden PKS yang juga anggota Komisi I DPR Luthfi Hasan Ishaaq, dua direktur PT Indoguna Utama yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, serta orang dekat Lutfi, Ahmad Fathanah.

Juard dan Arya diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemberian hadiah atau janji kepada penyelengpgara negara.Sedangkan Ahmad dan Luthfi diduga melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait jabatannya.

KPK menduga Luthfi Hasan menjual pengaruhnya atau “trading in influence” sebagai Presiden PKS dan anggota DPR saat itu dalam memuluskan pemberian kuota impor daging sapi kepada PT Indoguna Utama. (ant/imam/ beth)

jurkam yang dilakukan Jokowi ke luar Jakarta meninggalkan tugas sebagai Gubernur DKI. Yang jelas, Jokowi hanya pergi menjadi jurkam saat hari libur, Sabtu dan Minggu. “Saya tidak mau berandai-andai. Yang jelas, Mas Jokowi tidak mau mengabaikan tugasnya di DKI Jakarta,” imbuhnya Sementara itu, pengamat politik Universitas Paramadina, Rico Marbun menilai sikap posesif PDI Perjuangan terha-

dap Jokowi merupakan salah satu cara partai ini menjaga agar Jokowi terhindari rayuan parpol lain yang ingin mengusungnya. “Menurut saya itu reaksi reaktif PDI Perjuangan memperkuat klaim terhadap Jokowi,” tegasnya Apalagi, kata Rico, di tahun politik ini, sinyal-sinyal parpol lain untuk meminang Jokowi terasa semakin kuat.

Jadi wajarlah, menjadikan Jokowi sebagai Jurkam adalah salah satu cara “memagari” Jokowi dari godaan parpol lain. “Seolah, PDI Perjuangan berkata kalau mau meminang Jokowi ya harus lewat PDI Perjuangan,” tuturnya.

Akhir-akhir ini, Jokowi memang dikabarkan didekati oleh beberapa partai. Sebut saja PKB yang menilai Jokowi sebagai sosok yang merakyat.

Ada juga Aburizal Bakri (Ical) yang dikabarkan melirik Jokowi. Bahkan Hatta Rajasa juga dikabarkan pernah mendekati Jokowi. “Ini langkah memagari Jokowi dari parpol yang cobacoba memanfaatkan Jokowi, seperti Ical, PKB, atau Hatta Rajasa,” tambahnya Lebih jauh Rico memandang, langkah parpol-parpol untuk ‘mencolek’ Jokowi bukanlah langkah mengumbar sensasi semata. Para petinggi parpol tentu sangat sadar Jokowi merupakan tokoh berpendukung besar. “Yang memperebutkan ini bukan partai sembarangan,” terangnya.

Rico menyarankan, Jokowi tetap fokus mengurusi rakyat Jakarta di tahun politik yang penuh godaan ini. Karena pada tahun ini godaan untuk menjadi capres sangat tinggi.

Apalagi sejumlah tokoh telah mengiming-ngimingi.”Artinya Jokowi ini sudah bisa jadi sosok yang bisa diterima oleh pemilih nasional. Tapi di satu sisi, langkah PDI Perjungan memagari Jokowi justru bisa mencederai popularitas Jokowi,” pungkasnya. (cea)

ant/rosa panggabean

SLANK BATALKAN GUGATAN. Searah jarum jam, Manajer Band Slank Bunda Iffet, Anggota Band Slank Ivanka, Kaka, Ridho, Bimbim, dan Abdi, usai menjalani sidang gugatan Slank terhadap UU Kepolisian di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/3). Slank mencabut gugatan terhadap Pasal 15 ayat 2 UU No 2 huruf (a) Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

agraria

Reformasi Agraria Jaman SBY Gagal JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk memimpin langsung pelaksanaan reforma agraria.

Ketegasan presiden sangat dibutuhkan untuk menuntaskan berbagai konflik agraria yang merebak di tanah air.

“Kuncinya presiden harus memimpin. Presiden harus memimpin langsung,” kata Wakil Ketua Pansus Agraria dan Sumber Daya Alam DPD RI Anang Prihantono di Jakarta, Rabu (6/3).

Anang menjelaskan selama ini konflik di Indonesia 2/3 diantaranya dipicu karena persoalan sengketa agraria.

Makanya, DPD akan mendrong terbentuknya Komisi Penyelesaian Konflik agraria. Namun tambahnya komisi harus ada batas waktu. “DPD siapkan juga pengadilan agraria. Kami setuju buat model-model penyelesaian kasus agraria,” jelasnya Menurut Anang, Anang menegaskan PP No. 11 tahun 2010 tentang tanah terlantar sebenarnya jika dijalankan dengan konsisten sudah bagus namun kenyataannya tak

jalan. “Ini sekedar jadi dokumen tertulis tak bisa menjadi instrumen penyelesaian tapi Presiden terlihat tidak serius ,” kata Anang.

Dia juga menyebut DPD akan mendorong terbentuknya Komisi Penyelesaian Konflik Agraria. “DPD siapkan juga pengadilan agraria. Kami setuju buat model-model penyelesaian kasus agraria,” kata Anang.

Sementara itu, Ketua Panja Konflik dan sengketa tanah DPR RI Hakam Nadja menegaskan reformasi agraria pada intinya soal penataan lahan.”Prinsipnya tak boleh orang kuasai lahan sangat besar sementara disisi lain ada orang yang tidak memiliki lahan sama sekali,” kata Hakam.

Menurut Hakam program redistribusi tanah adalah niscaya. Caranya dengan lakukan inventarisasi terhadap para petani tak punya tanah. Selain itu lahan-lahan yang ditelantarkan akan dikuasai negara.

Misalnya tanah yang dibiarkan lima tahun akan diambil negara.

Sementara terkait redis-

trusi tanah, konsepnya, pertama, tanah yang di-redistribusi ke rakyat tak bisa dialihkan.

Kedua, ada tanah milik bersama atau Tanah adat misalnya, sehingga tak bisa dimiliki perorangan. “Ini menjadi tanah milik masyarakat bersama dan dikelola bersama,” jelas dia.

Hakam menegaskan reforma agraria pada intinya soal penataan lahan. “Prinsipnya tak boleh orang kuasai lahan sangat besar sementara disisi lain ada orang yang tidak memiliki lahan sama sekali,” ujarnya Lebih jauh Hakam mengakhawatirkan masalah tanah yang tidak ditangani serius, maka negara ini bisa karam.

Sebab, rakyat nantinya tak lagi bisa memiliki tanah dan justru dikuasai oleh kelompok pemodal. “Padahal, tanah, air, dan udara ini harus dikuasai oleh negara untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat adalah menjadi masalah prinsip dalam revisi UU PA. Karena itu, Presiden harus turun tangan untuk menyelesaikan kompleksitas tanah ini,” pungkas dia. (gam/cea)

J A K A RTA- D u k u n g a n publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memproses hukum para menteri di di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang sudah disebutsebut terindikasi korupsi semakin menguat. Ini penting agar kinerja pemerintahan tidak tersandera oleh mentri-mentri yang bermasalah ini. “Saya melihat Presiden SBY masih tebang pilih, terhadap orang-orang di sekelilingnya. Sementara ada pejabat yang didorong untuk segera diperiksa, tapi ada pula yang terkesan dibiarkan,” kata Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida dalam diskusi bocornya sprindik tersangka Anas Urbaningrum di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (6/3). Diskusi ini juga menghadirkan pakar hukum pidana Yenti Ganarsih, dan mantan Jubir Presiden Gus Dur, Adhie M. Massardi.

Menurut La Ode, perlu kejujuran Presiden SBY untuk mengungkap kasuskasus korupsi di partainya termasuk para menteri di kabinetnya. “Kalau perlu semua kader partai atau semua menteri di kabinet diperiksa asal-usul harta kekayaannya. Seperti Menakertrans A. Muhaimin Iskandar, Menag RI Suryadharma Alie, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan lain-lain itu mestinya diperiksa KPK, “ ujarnya.

Sementara Pakar hukum pidana Yenti Ganarsih mendesak KPK untuk segera memeriksa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. “Kalau KPK profesional, Anas harus diperiksa, meskipun setelah pemeriksaan itu tidak harus ditahan. Sebab UU pidana itu, kasus korupsi harus disegerakan,” tegasnya.

Yenti khawatir Anas yang terus membuat pernyataan politik akan mempengaruhi opini public. Sehingga persoalan korupsi

menjadi bias.“Kalau sudah tersangka tapi tidak diapaapakan, ini bisa mempengaruhi public,” ujarnya Yenti mengkhawatirkan jika kasus dugaan Anas dibiarkan berlarut-larut. Maka kemungkinan ada harta hasil korupsi yang sudah dihilangkan. “KPK terlihat tebang pilih dalam mengusut dugaan korupsi. Dalam kasus tertentu KPK, terkesan cepat. Tapi dalam persoalan tertentu, KPK sangat lambat,” tukasnya Kordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M. Massardi berpendapat KPK agaknya membiarkan sejumlah menteri yang diduga bermasalah dengan hukum

Kalau perlu semua kader partai atau semua menteri di kabinet diperiksa asal-usul harta kekayaannya.

La Ode Ida

Wakil Ketua DPD RI dan tidak merespon cepat.

“Masih ada juga sejumlah anggota kabinet terindikasi korupsi seperti Hatta Radjasa, A. Muhaimin Iskandar, Gita Wirjawan, Agus Martowardojo, Suswono dan lainlain. Namun mereka nyaris tidak disentuh KPK, apalagi dijadikan tersangka, “ tuturnya Adhie mengingatkan bahwa KPK sampai saat ini masih menjadi lembaga hukum satu-satunya yang memperoleh kepercayaan publik. Karenanya agar KPK menjadi lembaga pemberantas korupsi yang kuat. Maka para komisioner KPK harus jujur, sesuai jargon yang dimiliki KPK sendiri, “jujur, berani dan hebat”. (cea)

NASIONAL

13

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 | TAHUN II

CEGAH PENIPUAN

IGJ: Waspadai Investasi Asing di Sektor Pangan

OJK Beri Edukasi Cegah Investasi Bodong

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPR ancaman mendominasinya Modal Asing pada sektor pangan dan perkebunan di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) disektor pangan mengalami pertumbuhan dari US$751 juta di 2010 menjadi US$1,601.9 juta di 2012. Sebaliknya, komitmen APBN 2013 untuk subsidi pupuk dan benih kepada petani masih rendah, yakni hanya sekitar Rp 17,7 triliyun. “Faktanya, meski investasi asing kurun 3 tahun terakhir meningkat hingga lebih dari 100%.

Volume impor produk pangan Indonesia justru melonjak naik hingga 97.2% menjadi 15 juta ton lebih di 2011” tegas Rika Febriani Kepala Bidang Kampanye dan Hubungan Internasional IGJ di Jakarta, Rabu (6/3).

Sejumlah perusahaan benih dan pakan, seperti: Monsanto, Dupont, Syngenta, dan Charoen Pokphand terbukti telah mengontrol penjualan benih dan pakan kepada petani kecil. “Hal ini selanjutnya berdampak pada

kehilangan kedaulatan petani dalam membudidayakan benihnya” tutup Rika.

Beberapa waktu lalu, Mentri Pertanian Suswono mengatakan realisasi nilai investasi di sektor pertanian pada 20082012 secara kumulatif total mencapai Rp 61,11 triliun.

Investasi selama lima tahun terakhir itu terdiri atas investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 27,34 triliun dan penanaman modal asing (PMA) US$ 3,50 miliar atau setara dengan Rp 33,77 triliun.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memacu investasi di sektor pertanian, salah satu tujuannya demi menciptakan kemandirian dan swasembada pangan. Pemerintah akan melakukan upaya sekreatif mungkin agar investasi di sektor pertanian bisa semakin besar guna menggenjot produksi di sektor itu.

Pada 2013, investasi PMDN dipatok naik 20% dan PMA naik 10% dibanding 2012.

2010

Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan, pembangunan pertanian yang telah diintesifkan pelaksanannya telah berdampak positif terhadap kinerja sektor pertanian. Angka-angka produksi yang meningkat mengindikasikan arah program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah berada pada jalur yang benar (on the right track).

Meski demikian, pemerintah tetap tidak bisa mengesampingkan masih adanya dinamika di lapangan yang harus diperbaiki ke depan demia ter-

2011

capainya program secara lebih baik. “Dalam melaksanakan program pertanian, kita tidak boleh mengimpelmentasikann­ ya secara business as usual , tetapi harus diikuti dengan berbagai upaya terobosan dalam rangka percepatan pelaksanaan dan kualitas capaian program dan anggaran.

Untuk mencapai swasembada, salah satunya memang harus memacu investasi, kita harus kreatif untuk bisa menarik investasi di sektor pertanian,” kata dia di Jakarta, pekan lalu.

2012

Mentan mengungkapkan, data hingga September 2012 menyebutkan, realisasi investasi sektor pertanian total mencapai Rp 18,76 triliun, rinciannya investasi PMDN sebesar Rp 6,31 triliun dan investasi PMA US$ 1,29 miliar atau setara dengan Rp 12,45 triliun.

Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi investasi 2011 yang total mencapai Rp 21,57 triliun, yakni PMDN Rp 9,61 triliun dan PMA US$ 1,24 miliar (Rp 11,96 triliun). (gam)

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah membangun mekanisme perlawanan menyusul maraknya investasi keuangan bodong yang merugikan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah di iming-imingi investasi yang memberikan margin keuntungan berlebih bila dibandingkan dengan investasi lain. “Tentang investasi bodong atau investasi fiktif itu sudah banyak yang telpon ke OJK. Untuk kasus investasi ini dan kita sudah jelaskan melalui call center kami dan sudah kami jawab.

Memang ada beberapa hal yang perlu di diskusikan”, kata Ketua Dewan Komisioner Otortias Jasa Keuangan (DK-OJK) Muliaman D Hadad, di Jakarta, Rabu, (6/3).

Hingga saat ini, OJK menerima banyak pengaduan penipuan berkedok investasi. Namun, tidak mudah mencegah investasi fiktif ini. Karena itu, OJK memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat secara kontinu dan menjelaskan secara rinci mengenai berinvestasi yang benar dan wajar. “Kita menerima laporan nvestasi bodong atau penipuan berkedok investasi OJK sudah banyak mendapatkan laporan tentang hal tersebut. Sebagai feed back, OJK memberikkan penjelasan kepada masyarakat yang tertimpa musibah tersebut melalui call center OJK,” jelas dia.

Menurut dia, OJK terus memberikan edukasi kepada konsumen. Edukasi ini dilakukan untuk menciptakan suatu mekanisme pencegahan. Sehingga, masyarakat tidak mudah di iming-imingi investasi yang memberikan margin keuntungan berlebih bila dibandingkan dengan investasi lain. “Kalau nanti sudah di edukasi terus masih melakukan itu (menerima iming-iming investasi bodong), itu urusan mereka. Ini prevention yang kita lakukan”, kata Muliaman.

Selain itu kata dia, OJK akan bekerjasama dengan penegak hukum, terutama terhadap aktivitas perusahaanya. Apakah ijinnya bermacam-macam atau memang berbentu PT. OJK akan melihat untuk meminimalkan terjadinya penipuanpenipuan bermodus investasi dengan keuntungan yang sangat tinggi dan berlebihan. “Nanti ada juga Satgas yang terkait dengan kerjasama OJK dengan penegak hukum. Itu terdiri dari Kepolisian, Bapekti, dan OJK. Dan, kami dalam waktu dekat membicarakan hal ini lagi”, pungkas Muliaman. (gam)

PERTUMBUHAN EKONOMI

PRODUK ILEGAL

JAKARTA- Indonesia berada di tahap awal dari periode pertumbuhan ekonomi yang kuat, menciptakan gelombang dari konsumen baru kelas menengah keatas (Middle and Affluent Consumers - MAC) yang akan tumbuh dalam jumlah dan daya beli sampai dengan tahun 2020. Demikian hasil riset The Boston Consulting Group (BCG) bertajuk Asia’s Next Big Opportunity: Indonesia’s Rising Middle-Class and Affluent Consumers yang di publish di Jakarta, Rabu (6/3).

Dengan populasi terbesar keempat di dunia (termasuk proporsi tinggi usia produktif), iklim politik yang stabil, dan permintaan domestik yang tinggi, perekonomian Indonesia saat ini tumbuh 6,4 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut mengangkat jutaan orang dari tingkat sosial ekonomi berpenghasilan rendah ke dalam kategori kelas menengah keatas. Jumlah Middle-Class and Affluent Consumers (MAC) di Indonesia diproyeksikan meningkat dua kali lipat antara tahun 2012 dan 2020, dari 74 juta menjadi 141 juta. Pada titik tersebut, pulau Jawa sendiri akan memiliki jumlah kelas menengah lebih banyak dibandingkan dengan seluruh penduduk Thailand.

Partner & Managing Director, BCG Singapore Vaishali Rastogi, mengatakan, konsumen menjadi daya tarik tinggi bagi Indonesia.

Tren konsumsi mereka mulai bergerak dari produk untuk memenuhi kebutuhan dasar ke produk yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan yang lebih besar, seperti barang kebutuhan rumah tangga yang tahan lama, perkakas dan barang elektronik (AC, kompor, kulkas), mobil dan jasa keuangan.”

Meskipun terdapat peluang besar dilihat dari besarnya jumlah konsumen di Indonesia, sangat sedikit laporan atau data yang mengungkapkan mengenai tren dan perilaku dari masyarakat menengah ke atas (MAC).

Untuk itu, BCG’s Center for Consumer and Customer Insight (CCCI) mengembangkan model riset yang menganalisa populasi eksklusif dan perilaku belanja kelas menengah keatas di Indonesia. Riset ini mencakup indikator demografi di tujuh pulau, 33 provinsi, 99 kota

MEDAN- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara mensinyalir masih banyak produk kecantikan tanpa izin edar yang beredar di daerah ini.

“Praktik penjualan kosmetik itu jelas melanggar peraturan yang berlaku di negeri ini, dan dapat diberikan sanksi yang tegas,” kata Ketua YLKI Sumatera Utara (Sumut) Abubakar Siddik di Medan, Rabu.

Menurut dia, apapun bentuknya produk kecantikan baik yang berasal dari dalam negeri maupun negara asing harus mengikuti ketentuan yang berlaku, yakni memiliki izin edar.

“Bagi produk kecantikan tanpa izin edar tersebut jelas tidak dibenarkan untuk dipasarkan atau diperjualbelikan kepada konsumen,” ujar Abubakar.

Dia mengatakan, izin edar yang lebih dikenal dengan istilah izin produksi kosmetika itu adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Notifikasi kosmetika (izin mengedarkan) bernomor 176/Menkes/Per/

Kelas Menengah Topang Daya Beli

Banyak Beredar Produk Kecantikan Tanpa Izin

dan 393 kabupaten. Riset ini juga menganalisis data belanja konsumen untuk beberapa kategori utama, termasuk makanan, perkakas, perlengkapan rumah tangga dan transportasi. Pada bulan September 2012, CCCI juga melakukan riset kuantitatif yang mencakup 3.950 konsumen di 31 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, serta riset kualitatif melalui diskusi kelompok dan kunjungan ke rumah-rumah.

Laporan ini membahas temuan hasil riset secara rinci, memberikan gambaran holistik kepada perusahaan – perusahaan terhadap populasi di Indonesia yang tengah berkembang, termasuk tren di daerah, pilihan saluran ritel dan pemasaran, serta faktor utama yang mendorong terjadinya pembelian (transaksi).

Pertumbuhan MAC Laporan ini juga membahas mengenai tren regional yang harus dipahami oleh perusahaan-perusahaan jika mereka ingin menjangkau konsumen kelas menengah keatas secara efektif. Populasi kelas menengah keatas ini menjadi lebih luas dan terpencar. Saat ini, Indonesia memiliki 12 kota dengan lebih dari 1 juta MAC. Namun pada tahun 2012, jumlah populasi ini akan berlipat ganda menjadi 22 kota dengan lebih dari 1 juta (termasuk kota-kota berkembang seperti Palembang, Makassar, Batam, Semarang, Pekanbaru, dan Padang).

Penyebaran ini sangat penting bagi perusahaan yang menargetkan populasi kelas menengah keatas. “Perusahaan yang saat ini telah menjangkau 50 persen dari basis kelas menengah keatas akan perlu melipatgandakan keberadaan mereka di daerah jika mereka ingin mempertahankan tingkat jangkauan yang sama,” kata Presiden Direktur, BCG Indonesia, Eddy Tamboto.

“Mereka akan perlu memikirkan tentang bagaimana mereka meningkatkan skala operasi mereka, bagaimana mengatur kekuatan penjualan mereka dan jaringan rantai pasokan, serta bagaimana mereka mendistribusikan barang untuk memenuhi permintaan di kota-kota kecil yang mungkin tidak menjadi perhatian sebelumnya,” pungkas dia. (lex)

ant/andika wahyu

EKSPOR MOBIL INDONESIA. Pekerja memeriksa mobil-mobil impor yang telah diturunkan dari kapal pengangkut di Tanjung Priok Car Terminal, Jakarta Utara, Rabu (6/3). Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat ekspor mobil Completely Build Up (CBU) Indonesia tumbuh 38,5 persen, yaitu dari 125.873 unit (2011) melonjak 174.368 unit (2012), yang lebih besar daripada impor yakni 76.173 unit (2011) dan 125.873 unit (2012).

VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2010.

Namun, kenyataannya izin edar tersebut banyak yang tidak dipatuhi atau dilanggar oleh pengusaha atau perusahaan yang membuat produk kecantikan tersebut.

“Praktik yang seperti ini, jelas sangat disesalkan dan masih banyak terjadi, dan petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan diharapkan terus melancarkan razia ke tempat-tempat penjualan kosmetik tersebut,” ucap dia.

Lebih lanjut Abubakar mengatakan, bukti masih banyaknya produk kosmetik tanpa memiliki izin edar tersebut, yakni belum lama ini petugas BBPOM Medan merazia dan menyita tujuh jenis produk kecantikan dari sebuah rumah toko atau Salon “ABJ” di Jalan Brigjen Zein Hamid Kecamatan Medan Maimun, Medan.

“Peredaran kosmetik tersebut bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat maupun konsumen” kata Abubakar. (ant/mun/beth)

konvergensi standar akuntansi

Pelaku Pasar Belum Siap Implementasi IFRS JAKARTA-Kesiapan para pelaku pasar dalam implementasi konvergensi standar akuntansi Indonesia ke International Financial Reporting Standards (IFRS) masih sangat rendah. Berdasarkan hasil quick review Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas laporan keuangan tengah tahunan emiten masih memperlihatkan pemahaman para pelaku pasar terhadap standar akuntansi berbasis IFRS masih harus ditingkatkan. “Misalnya, implementasi IFRS akan menyebabkan perubahan dalam proses pengakuan, pengukuran dan pencatatan.

Perubahan proses pengukuran dan pencatatan ini dapat berdampak pada penurunan pencatatan nilai aset atau laba perusahaan.,” jelas Ketua OJK, Muliaman D Hadad di selasela seminar bertajuk “IFRS Dynamic and Beyond: Impact to Indonesia” di Jakarta, Rabu (6/3).

Padahal kata Hadad, dengan mengadopsi IFRS, perusahaan dapat mengeliminasi

kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi antar subsidiaries karena perusahaan, across borders, mutiple listing telah menggunakan standar pelaporan yang sama. Apalagi, saat ini, terdapat lebih dari 12,000 perusahaan publik di lebih 100 negara yang mengadopsi IFRS, termasuk perusahaan terdaftar di pasar modal Uni Eropa.

“Sebagai negara anggota G20 dan penganut ekonomi terbuka, Indonesia perlu menganut sistem pelaporan keuangan yang diterima secara global. Karena itulah Indonesia sudah mulai mengadopsi IFRS,” ujar dia.

Sebab dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, jelas dia akan memudahkan bagi institusi keuangan Indonesia. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, jelas dia akan memudahkan bagi institusi keuangan Indonesia.

Dunia internasional juga memandang situasi di Indonesia bisa terefleksi dari laporan keuangan yang berlaku secara global. Dan itu akan memancing minat mereka untuk ber-

investasi di Indonesia,” kata dia.

Menurut dia, penggunaan bahasa pelaporan keuangan yang ‘sama’ (common language) akan memudahkan investor untuk membaca dan memahami laporan keuangan

Sebagai negara anggota G20 dan penganut ekonomi terbuka, Indonesia perlu menganut sistem pelaporan keuangan yang diterima secara global.

Muliaman D Hadad Ketua OJK

tersebut yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor pada industri jasa keuangan Indonesia. Selain itu, peng-

gunaan bahasa yang sama akan memudahkan pemahaman proses audit, mulai dari identifikasi risiko sampai dengan kesimpulan pada suatu proses konsolidasi. “Ketidaksiapan para pelaku, terutama investor, analis keuangan dan media massa dalam menyikapi dampak pada penuruan pencatatan nilai aset atau laba perusahaan tersebut dapat menyebabkan perubahan sentimen harga dan ‘keresahan’ yang tidak perlu di industri jasa keuangan,” tutur dia.

Tantangan selanjutnya kata dia belum adanya Undang-Undang Pelaporan Keuangan di Indonesia. Padahal, Undang-Undang ini sangat diperlukan sebagai legal back up kewajiban perusahaan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, serta kewajiban manajemen untuk bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaan. “Kita juga masih menunggu selesainya proses adopsi International Standard

on Auditing ke dalam Standar Profesional Akuntan Publik, serta harus secara cermat memperhatikan implementasi berbagai regulasi oleh para pelaku,” jelas dia.

Sebagai lembaga pengatur dan pengawas seluruh kegiatan sektor jasa keuangan, OJK ujar Hadad mendukung sepenuhnya program konvergensi IFRS ini. Karena itu, OJK meminta semua stakeholders untuk membantu IAI dalam mensukseskan implementasi dari konvergensi IFRS sehingga industri jasa keuangan kita dapat berdiri sejajar dengan dunia internasional,” imbuh dia. Lebih jauh dia mengatakan, keterbukaan informasi yang lebih baik sangat dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar internasional. “Kita dapat memajukan investasi di negara kita yang dalam lima tahun kedepan diharapkan mencapai lebih dari 10.000 triliun rupiah guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan,” harap dia. (gam)

14

OPINI

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 | TAHUN II

salam songkem Keamanan Madura

M

Agama, Korupsi dan Kemanusiaan Oleh: Naufil Istikhari Kr| Ketua Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Yogyakarta.

A

araknya aksi massa di empat kabupaten di Madura, terutama di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, beberapa pekan terakhir ini patut diapresiasi. Pergerakan massa itu selain dipicu rasa ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilukada, ternyata juga diantaranya membawa tuntutan lain, seperti desakan terhadap aparat keamanan dan penegak hukum agar menangkap pelaku kejahatan dan mengganjarnya dengan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya.

Aksi massa tersebut sejatinya menimbulkan realitas yang paradoks. Diakui atau tidak, di satu sisi pergerakan massa tersebut memperkeruh kondisi yang berdampak pada kerawanan keamanan, di sisi lain dari aksi tersebut mengungkap fakta Madura yang sesungguhnya memang tidak aman.

Beragam kejahatan terjadi di Madura, di Bangkalan misalnya, berkali-kali terjadi pembunuhan. Di Sampang terjadi penembakan orang tak dikenal, di Pamekasan juga kerap terjadi pembacokan, dan di Sumenep juga marak peristiwa perampokan. Dengan tidak menunjukkan angka kasus pembunuhan di masing-masing kabupaten di Madura selama tahun 2012, namun setidak-tidaknya data pemberitaan yang selama ini terungkap di media massa baik cetak maupun elektronik menjadi bukti warga di Madura sedang tidak nyaman, karena keamanan di Madura sudah mulai tidak kondusif lagi.

Seperti yang terjadi Rabu (6/3), kedatangan ratusan Laskar Pembela Islam Front Pembela Islam yang mendampingi keluarga Habib Alwi, yang menjadi korban pembunuhan pada 30 Oktober 2012 lalu, untuk mendesak petugas kepolisian dan kejaksaan agar mengungkap dan menangkap pembunuhnya yang masih berkeliaran dan ditengarai terlibat penyebaran barang haram sebagian bukti dari keamanan warga Madura yang butuh perhatian.

Suguhan realita kerawanan di Madura semacam ini seharusnya menjadi prioritas pimpinan daerah di empat kabupaten di Madura. Bupati Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, yang bertanggungjawab pada keadaan di wilayahnya masingmasing terdesak untuk duduk bersama mencarikan solusi keamanan di Madura.

Kepala daerah di empat kabupaten di Madura bisa memanfaatkan aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan sejenisnya di daerah masing-masing untuk mengkondusifkan kembali daerah Madura dari segala gangguan keamanan, dengan teknis dan strategi yang dimiliki sesuai tugasnya masing-masing. Memang, beberapa bulan terakhir, pengendalian keamanan di pulau Serambi Madinah ini tampak longgar sehingga tindak kejahatan kerapkali terjadi, meresahkan warganya.

Peran ulama, kiai, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi sosia, dan elemen masyarakat lainnya, penting dioptimalkan untuk memberikan penyadaran moralitas masyarakat Madura agar lebih menyadari urgenitas prilaku terpuji dalam menciptakan keamanan hidup di bumi Madura. Tanpa adanya kebersamaan dari semua unsur masyarakat, pemerintah, petugas keamanan, dan pimpinan umat (ulama), keamanan hidup bersosial, berbangsa, dan berkewarganegaraan di bumi Madura ini sulit terwujud. Semua ini terbentuk bila empat bupati di Madura sebagai kepala daerah berinisiatif menciptakan kebersamaan yang diarahkan pada terbentuknya keamanan hidup di Madura. (*)=

muk badai korupsi telah berhasil menembus relungrelung birokrasi dengan seksi. Ekses keseksiannya bahkan membuat institusi agama sekalipun keder. Laku spiritual agama mayoritas seolah terkelupas dari akar-akar fungsi praktisnya. Sampai di sini, kita dihantui tanda tanya: mengapa kaum agamawan tak kuat nafsu untuk tidak korup? Kenapa agama tak sanggup menidurkan hasrat-hasrat korup?

Menurut Masduri (2012), ini pertanda buruk bahwa agama telah “mati” dalam diri mereka. Mengatakan agama telah “mati”, paling tidak, memiliki dua kemungkinan yang sama-sama menggelikan.

Pertama, ihwal apatisme terhadap nilai-nilai agama yang semakin luntur terguyur, bisa jadi, hujan hedonisme yang semakin deras.

Fenomena ini telah melanda masyarakat Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Jika alasan pertama benar, sindrom apatisme (kalau tidak mau disebut nihilisme) kini menjangkiti masyarakat Indonesia, terutama mereka yang dekat dengan kekuasaan. Apatisme terhadap agama berarti orang-orang tidak mau sibuk dengan seremoni-seremoni keagamaan yang dianggapnya tidak terlalu berguna.

Kedua, agama hadir tidak lagi sebagai—dalam istilah William James—wahana penghayatan religius, tetapi justru menjadi musabab pecahnya perang saudara.

Keterlemparan makna asal agama ke dalam jurang kekisruhan menjadi alasan lain, mengapa parodi kekerasan atas nama agama terus terjadi di negeri ini. Orang-orang Barat mudah menuduh agama Islam sebagai agama teror.

Namun demikian, Indonesia bukan Amerika. Bukan pula bagian dari Barat. Menuduh masyarakat Indonesia apatis terhadap agama sama tidak benarnya dengan mengatakan nilai agama telah “mati”.

Di mana-mana, ritus-ritus keagamaan selalu nyaring terdengar.

Seremoni-seremoni keislaman tak

Manuver Politik PKB

Kurikulum 2013; Pembaharuan Metode dan Pengembangan Karakater

enjelang Pilpres 2014, semua parpol merapatkan barisan, termasuk juga PKB. Bahkan PKB terlihat lebih fokus dengan bermanuver menggandeng sejumlah artis, seperti Tommy Kurniawan, Arzeti Bilbina, Mandala Saouji, Qubil Aj, Cinta Penelope, Said Bajuri, Ayu Azhari, Krisna Mukti, Gunawan, Iyet Busthami, sebaai calon legislatif dari partai berlambang bintang tersebut.

Tidak hanya itu, PKB juga menggadang-dagang Rhoma Irama, Ani Yudhoyono, Mahfud MD, dan Hatta Rajasa. Bahkan yang terbaru, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bermaksud mengantarkan Joko Widodo alias Jokowi ke bursa Capres 2014.

Kendati pun belum menentukan sikap pada seorang nama, tetapi manuver yang dilakukan Ketua Umum PKB tersebut tampaknya bisa merugikan PKB sendiri. Sebab, manuver banyak nama calon presiden yang akan diusung oleh PKB itu sangat mengesankan kebingungan parpol.

Rakyat bisa beranggapan PKB dibawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar kebingungan mencari figur publik yang layak dimajukan dalam bursa capres RI mendatang. Kiranya indikasi kebingungan parpol semacam ini menjadi publikasi yang kurang menguntungkan bagi partai besutan mantan Presiden RI Abdurrahman Wahed itu.

Setidaknya, manuver politik itu akan menimbulkan sakit hati bagi sejumlah pemilik nama yang tereliminasi, karena diantara jumlah nama figur tersebut pada akhirnya hanya satu nama yang terpilih sebagai capres tunggal PKB. Luka hati yang bisa menyebabkan pendukung nama figur tersebut semakin jauh meninggalkan PKB. Memang, bisa jadi, trik PKB bermanuver banyak nama figur capres yang dipublikasikan bertendensi untuk mengukur kapasitas dukungan terhadap salah satu pemilik nama figur tersebut. Dengan upaya itu, PKB nantinya bisa menentukan pilihannya secara tepat pada salah satu nama tertentu yang dianggapnya lebih banyak diterima rakyat.

Bila kemungkinan ini lebih mendekati kebenaran, maka masing-masing Ani Yudhoyono, Rhoma Irama, Mahfud MD, Hatta Rajasa, dan Jokowi, memiliki kans yang sama. Peluang Ani Yudhoyono cukup besar dengan melihat figur Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini cukup berperan mengendalikan kekuasaan. Akan tetapi, budaya Indonesia membelenggu langkah Ani karena posisinya masih tergantung dengan restu SBY. Begitu juga Rhoma Irama, sebagai senior seniman yang sekaligus ulama, dipastikan mendapat dukungan penggemarnya. Mahfud MD selama ini dikenal sosok penegak hukum yang lumayan bersih sehingga elektabilitasnya pun cukup tinggi di mata rakyat Indonesia. Hatta Rajasa juga merupakan seorang figur yang berpengalaman menjadi seorang menteri sehingga dipandang cakap apabila terpilih jadi presiden.

Sementara Jokowi, yang popularitasnya terangkat dengan adanya survei selama ini, juga menjadi rebutan partai, untuk dimajukan dalam bursa capres. Hanya saja, Jokowi ini pun terganjal dengan janjinya sebagai orang nomor satu di DKI untuk maju ke capres RI 2014.

Semua nama figur tersebut sebenarnya masih dalam penjajakan PKB dan bukan tidak mungkin PKB mengusung nama lain selain mereka untuk dimajukan sebagai capres RI mendatang. (*)=

Oleh: Hidayat Raharja | Pendidik dan Pelaku Kebudayaan

M

A

P

erubahan kurikulum adalah hal yang pasti, sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan sains, teknologi dan seni serta tuntutan kebutuhan masyarakat.

Akan diberlakukannya kurikulum 2013 di awal tahun pelajaran yang akan datang menimbulkan pendapat pro dan kontra, namun rupanya pemerintah (kementrian) berkukuh untuk tetap menyelenggarakannya.

Keresahan para guru bukan tanpa sebab, karena banyak yang belum tahu perubahan apa saja dalam kurikulum.

Secara filosofis kurikulum 2013 berbasis kepada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Sementara perubahan kurikulum lebih berorientasi kepada pengembangan kompetensi.

Salah satu hal yang menarik dalam perubahan kurikulum adalah penyempurnaan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing karakter bangsa. Begitu pentingkah metode pembelajaran?

Bagaimana membangun karakter dari nilai budaya bangsa? Ragam metode pembelajaran adalah bentuk cara-cara penyampaian materi supaya efektif dan mudah dipahami oleh peserta didik. Metode pembelajaran yang berpusat kepada murid (active learning), dan populer disebut dengan cara belajar siswa aktif.

Pendekatan semacam ini sebenarnya telah dikenalkan semenjak kurikulum 1984, pendekatan pengajarannya berpusat pada siswa melalui cara belajar siswa aktif (CBSA).

Di satu sisi, kerapkali keterbatasan fasilitas dijadikan sebagai alasan untuk menyajikan pembelajaran yang baik dan bermutu. Padahal keterbatasan menyimpan potensi kreatif bagi yang mau berpikir

henti-hentinya digalakkan bahkan diiklankan.

Agama terbukti masih diminati masyarakat Indonesia sampai hari ini. Itu artinya, gejala yang pernah menimpa Amerika tidak sama dengan di Indonesia. Bersamaan dengan itu pula, unjuk manipulasi, pembohongan publik hingga tragedi saling tuding sangat familiar di tubuh birokrasi yang dihuni 99.9%

Saya tidak hendak menyatakan bahwa kekacauan di negeri ini akibat dari modernitas.

Akan tetapi, ada realitas raksasa yang telah membuat elite birokrasi, termasuk agamawan di Kemenag, kehilangan prinsip hidup serta keraiban karakter kemanusiaannya. orang Islam.

Saya tersentak kaget tatkala berhembus kabar tak sedap: korupsi dana pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama (Kemenag) beberapa waktu lalu. Pemikir keagamaan mana pun, akan pusing tujuh keliling melihat kenyataan kaum agamawan yang menguasai dalildalil agama; bertugas di lembaga pemerintahan khusus agama; kemudian mengorupsi dana kitab suci agama.

Mereka bukan ateis. Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka Islam.

Bahkan sejak kecil orang-orang Kemenag tumbuh besar di lingkungan pesantren. Logikanya, dana kitab sucinya saja dikorupsi, apalagi dana-dana proyek yang belum jelas

anakitis dan kritis. Tidak sedikit kawan-kawan guru yang berada didaerah terpencil dengan fasilitas terbatas mampu memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang menyenangkan.

Tidak ada yang tidak mungkin bagi seorang guru untuk mengembangkan potensi diri dan potensi peserta didik sehingga berkembang dan lebih maju. Maka,upaya untuk melaksanakan kurikulum baru (2013) yang dicanangkan Kemenerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah hal yang lumrah untuk bisa memenuhi tuntutan perubahan yang berkembang di tengah masyarakat di di dunia global. Namun yang patut diperhatikan adalah upaya-upaya untuk mengembangkan keprofesian guru sebagai ujung tombak penyelenggara penerapan kurikulum di lapangan. Sebab, penggampangan terhadap urgensinya pengembangan ini akan bisa menghambat terhadap penyelenggaraan kurikulum 2013.

Jika guru sudah memiliki kemampuan yang mumpuni dan kemuan kuat, tidak sulit untuk mempengaruhi murid dalam belajar. Guru sebagai fasilitator akan mampu membimbing murid sesuai dengan kondisi dan latar belakang budaya. Artinya budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di sekitar peserta didik dapat jadi pertimbangan dalam pengembangan pembelajaran. Mulai dari budaya yang ada disekitar lingkungan sekolah, keluarga atu pun masyarakat.

Kearifan lokal merupakan salah satu sumber daya untuk membangun karakter peserta didik, baik dalam etika, estetika, maupun dalam hubungan sosial antar sesama manusia atau dengan lingkungannya. Hampir di setiap daerah ada

itu suci. Saya yakin, seandainya Max Weber masih hidup, kemudian didatangkan ke Indonesia untuk menganalisis kasus ini, tak akan lama, ia akan merombak total The Protestant Ethic And The Spirit of Capitalism¬¬nya.

Tampaknya, Masduri terpengaruh pandangan-pandangan Weber. Weber secara konsisten selalu mengaitkan fenomena sosial dengan agama, terutama tesisnya tentang nyala kapitalisme yang tersulut etika Protestan yang bercorak liberal.

Seorang Psikolog Sosial, Gordon W. Allport menemukan dua jenis orientasi beragama: intrinsik dan ekstrinsik. Orientasi intrinsik sinonim dengan tulus, ikhlas dan khusyuk dalam beragama. Sebaliknya, ekstrinsik mengarah pada bungkus bukan isi. Model ekstrinsik memandang agama sebagai kendaraan bukan tujuan. Dalam pandangan Allport, orang-orang dengan orientasi ekstrinsik memiliki perilaku yang bertolak belakangan dengan ajaran-ajaran luhur agamanya.

Tidak jauh berbeda dengan Weber, Allport juga menilai agama memengaruhi perilaku seseorang.

Tetapi kalau kita menyandingkan teori tersebut dengan kondisi di Indonesia sekarang ini, kita barangkali akan berpikir ulang, “Benarkah praktik korup dipengaruhi orientasi agama?”. Saya kira, belum tentu.

Persoalan korupsi bukan semata kelanjutan dari agama yang tak terhayati.

Saya justru lebih sepakat jika dikatakan orang berbuat baik dan buruk bukan karena ia beragama atau tidak, namun lebih kepada sejauh mana ia memandang hidup serta memegang prinsip. Meskipun dalam makna tertentu, agama bisa disebut sebagai prinsip. Artinya, ada keterpisahan, keberjarakan dan keterceraian antara agama dan praktik (politik).

Sejauh kita sadari, garis demarkasi tersebut merupakan ekses sekularisme di tingkat ide. Wajar kalau kaum agawaman tidak bisa

kearifan yang perlu diaktualkan sehingga kemajuan dalam persaingan global tetap memiliki ciri lokalitas yang menjadi identitas kebangsaan.

Guru kerap kali lupa bahwa membangun pengetahuan peserta didik secara konstruktif akan lebih bermakna sebab hal yang diperoleh dibangun dan dihubungkan dengan pengalaman nyata yang pernah di alami atau nyata di tengah kehdiupannya.

Tidak sedikit persoalan-persoalan lokal yang menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan pengetahuan. Sejarah masa lampau telah membuktikan bahwa pengetahuan dalam bidang pengobatan yang dilakukan oleh nenek moyang kita telah dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Maka tak ada salahnya jika pengobatan herbaltradisional tersebut dijadikan sebagai salah satu sumber pengathuan dalam bidang kesehatan, misalnya.

Maka, tidak ada alasan bagi guru untuk tidak mengimplementasikannya dalam setiap mata pelajaran. Implementasi tersebut akan selalu berkait dengan perilaku guru sebagai pelaksana pembelajaran, artinya untuk menumbuhkan karakter kepada peserta didik harus diawali dari karakter guru yang baik sehingga memiliki daya ketuk tular yang baik terhadap siswa. Persoalan pengembangan karakter adalah persoalan perilaku bukan persoalan teoritis yang bisa dituliskan bagus di lembaran kertas namun tercabik-cabik saat diimplementasikan dalam realitas kehidupan.

Sangat disayangkan ketika upaya-upaya pengembangan karakter peserta didik didengungkan di berbagai kesempatan di saat yang sama masih ada guru-guru yang berbuat cela dengan melakukan kekerasan fisik bahkan kekerasan

menghindar dari godaan korupsi.

Yang luput dari perhatian kita adalah kenyataan bahwa modernitas, seperti disinyalir Jean-Francois Lyotard, telah menyisakan reruntuhan nalar dan nurani manusia.

Saya tidak hendak menyatakan bahwa kekacauan di negeri ini akibat dari modernitas. Akan tetapi, ada realitas raksasa yang telah membuat elite birokrasi, termasuk agamawan di Kemenag, kehilangan prinsip hidup serta keraiban karakter kemanusiaannya. Dan itu adalah modernitas (dengan segala tetek bengeknya), bukan persoalan agama.

Dalam All Man Are Brothers (1958), Mahatma Gandhi mengingatkan, alasan agama masih bisa mengungkung nalar manusia pada watak eksploitatif meski tidak ada agama yang mengajarkan begitu.

Satu-satunya alasan universal yang dapat mendamaikan dunia ini tak lain adalah kemanusiaan. Tidak ada satu pun manusia yang ingin hidup menderita. Atas prinsip kemanusiaan inilah kita sebenarnya berada dalam satu rumah: bersaudara.

Ungkapan Gandhi di atas cukup membantu saya untuk mengatakan bahwa badai korupsi yang menerjang negeri ini berakar di dalam timbunan prinsip kemanusiaan dan kebersaudaraan yang semakin luntur dan lebur. Saat melakukan korupsi, politisi tidak lupa bahwa mereka bertuhan dan memiliki agama. Namun bisa dipastikan, mereka tidak ingat bahwa mereka memiliki saudara—rakyat; bahwa uang itu milik saudaranya; bahwa kekuasaan itu amanat saudara mereka.

Mereka lupa bahwa ada jutaan saudaranya yang kelaparan. Mereka bahkan tidak mau tahu bahwa saudara-saudaranya sangat membutuhkan penghidupan. Saya pikir, agama di tengah badai korupsi tidak jadi soal ketimbang alpanya kemanusiaan di tengah lingkaran kekuasaan. Sebab, saat tangan bergerak korup, agama masih ada di kepala mereka—tapi rasa bersaudara pasti alpa.=

seksaul terhadap murid yang seharusnya diayomi dan dibimbingnya. Sudah saatnya guru bersiap untuk melakukan perubahan, baik perubahan kurikulum yang akan menjadi haluannya pada saat melakukan pembelajaran mau pun perubahan personal dan profesional sehingga bisa bertindak profesional dan memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan dan kemajuan bangsa. Perubahan yang mampu menyiapkan peserta didik untuk berani menghadapi tantangan hidup sesuai dengan zaman yang akan dihadapinya di waktu yang akan datang.

Perubahan kurikulum memberikan banyak harapan akan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia, meski pada kenyataannya ide bagus dan tujuan mulia tersebut kerap tersungkur di lapangan. Implementasi kurikulum akan bersintuhan langsung dengan guru-guru yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Apabila guru sebagai ujung tombak tidak memiliki kecakapankecakapan profesional sebagaimana yang dipersyaratkan maka tidak tertutup kemungkinan strategi dan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) akan kembali terjeremus kepada plesetan Catat Buku Sampai Abis. Kenapa demikian? Semua berkenaan dengan kemampuan dan kemauan guru untuk mengembangkan diri baik dari sisi penguasaan materi sebagai syarat profesionalisme mau pun penguasaan paedagogik. Bukan hal yang mudah, ketika guru-guru yang ada di sekolah hanya menjadi sebagai pentransfer ilmu dan menganggap dirinya selalu lebih tahu daripada peserta didik.

Guru belum bisa bertindak sebagai fasilitator yang melayani klien (peserta didik) untuk mengembangkan diri.=

Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, R. Aditya, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Zeinul Ubbadi, Hariri Em-Noer (non aktif), Design Grafis Ahmed David (non aktif), M. Farizal Amir, Ach. Sunandar Redaktur Website M. Kamil Akhyari Sumenep Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Ryan H Bangkalan Doni Harianto, Cahyo Wuriyanto Rahmat, Moh. Ridwan, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Djunaidi, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

TAPAL KUDA

15

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0070 | TAHUN II

MUSCABLUB HIPMI

Fernanda Zulkarnaen Terpilih sebagai Ketua HIPMI PROBOLINGGO – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Cabang Kota Probolinggo, Rabu (6/3) menggelar musyawarah Cabang luar biasa (Muscablub) di Hotel Tampiarto.

Hasilnya, menetapkan Fernanda Zulkarnaen, yang sebelumnya sebagai ketua caretaker, menjadi ketua.

Pria yang akrab dipanggil Nanda ini, beserta pengurus lainnya langsung dilantik oleh Ketua HIPMI Provinsi Jawa Timur Muhammad Ali Affandi. Usai melantik, Ali Affandi mengungkap, muscablub digelar lantaran pengurus sebelumnya, massa bhaktinya sudah habis dan vakum. Sebab organisasi tidak jalan dan pengurus lainnya, mencoba mengkomunikasikan hal itu, namun tidak direspon. Kemudian, Badan Pengurus Dabang (BPD) Jatim, mengirim surat BPC Kota Probolinggo, yang isinya meminta agar pengurus sebelumnya menggelar musyawarah cabang (Muscab). Upaya tersebut juga tidak direspon.

“Karena tidak ada respon, akhirnya kami membentuk caretaker dan itu dibolehkan.

Tindakan kami tidak melanggar AD/ART dan telah sesuai dengan tata kelola organisasi,” terang M Ali Affandi.

Pria yang berprofesi pengusaha ini mengaku tidak tahu kapan masa bhakti BPC yang diketuai Indi Eko Yuniarto ini, habis. Menurut AD/ART kepengurus HIPMI, hanya tiga tahun. Permasalah seperti ini, kata M. Ali Affandi, tidak hanya di kota Probolinggo. Sejumlah daerah di Jatim,

bernasib sama. Bahkan ada BPC HIPMI yang belum diregenerasi sampai 10 tahun dan tidak sedikit BPC yang hanya berkomunikasi dan berkoordinasi hanya sekali dalam tiga tahun.

Mereka mengundang BPD Jatim, hanya saat akan menggelar muscab. Karenanya M. Ali Affandi meminta, ke pengurus BPC yang selesai dilantik, tidak seperti sebelumnya. Ia mengajak untuk lebih aktif menjalankan organisasi dan inten berkomunikasi . “Banyak turun kebawah, untuk membina para pengusaha,” katanya.

M. Ali Affandi membantah, pergantian ketua BPC HIPMI kota Probolinggo ini, ada keterkaitan dengan pemilihan walikota yang tinggal lima bulan lagi. Untuk diketahui, Fernanda Zulkarnaen, Ketua BPC HIPMI yang sekarang putra Zulkifli Chalik, calon walikota. Sedang ketua sebelumnya, Indi Eko Yuniarto, anak pertama HJ Rukmini, yang juga calon walikota. Indi juga putra walikota saat ini.

HM. Buchori.

Hal itu menurut ketua BPD HIPMI Jatim, hanya kebetulan. Pihaknya menggelar muscablub, tidak ada hubungan dengan pilwali. Sebab agenda pembentukan pengurus BPC HIPMI, yang saat ini masih tersisa sekitar 26 kota dan kabupaten, harus selesai sebelum bulan MEI. “Kami ingin dalam tahun ini selesai.

Karena Mei, ada rakerda dengan agenda evaluasi,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Fernanda Zulkarnaen,

ketua BPC HIPMI yang baru.

Menurutnya, gelar pelantikan BPC HIPMI, tidak berbau aroma politik dan seluruh pengurus sbelumnya, termasuk ketuanya, diundang, namun tidak hadir. Muscablub dilaksanakan sesuai jadwal dari BPD HIPMI Jawa Timur.

“Mandatnya memang hari ini. Kami hanya pelaksana.

Enggak ada bau politik,” ujar Nanda.

Terpisah, Indi Eko Yuniarto, ketua BPC HIPMI yang lama tidak mempermasalahkan ada muscablub. Bahkan ia berterus terang bangga dengan terpilihnya Nanda sebagai ketua BPC HIPMI yang baru. Nanda menurut Indi, figur yang bisa memimpin HIPMI kerena seorang pengusaha dan memiliki banyak karyawan. “Kami seneng banget. Mas Nanda kan seorang pengusaha,” kata Indi.

Ditambahhkan, selama kepemimpinannya, BPC HIPMI tidak vakum. Hanya saja Indi kesulitan mengumpulkan pengurus, lantaran mereka sibuk dengankegiatannya masing-masing. Karenanya di tahun 2012 ia berkali-kali meminta ke provinsi, agar segera mengganti pengurus BPC HIPMI Kota Probolinggo.

Indi mengaku lelah dengan banyaknya organisasi yang dikelolanya. Saat ini, Indi menjabat wakil ketua kamar dagang dan industri (Kadin) Probolinggo. Saat ditanya, apakah ada keterkaitan muscablub dengan pilwali.

Menurutnya, hal itu bisa saja jika dikait-kaitkan. “Bisa jadi, kalau dikait-kaitkan,” pungkasnya.(gus/han)

BERKAS TIDAK LENGKAP

Ketua KPU Bali: Berkas Paket Winasa-Sudiartana Tidak Lengkap BALI- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa mengatakan berkas administrasi salah satu paket kandidat yang akan maju dalam proses pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Bali periode 2013-2018 dinyatakan tidak lengkap. Pasangan Calon yang belum memenuhi syarat itu adalah pasangan Gede Winasa-Putu Sudiartana atau paket Winasa-Sudiartana. Sementara dua paket lainnya yang mendaftar secara resmi dinyatakan lengkap.

Hal tersebut disampaikan Lanang Perbawa kepada sejumlah wartawan di Kantor KPU Bali Sore ini (06/03).

“Kami telah menunggu hingga batas yang telah di tentukan yakni pukul 16.00 WITA sore ini. Bakal Calon paket Winasa-Sudiartana tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melengkapi berkasnya sementara dua paket lainya tidak ada masalah,” tegasnya.

Lanang Perbawa memastikan, peluang bagi pasangan Winasa-Sudiartana untuk melengkapi berkas-berkas yang ditentukan sudah tertutup. “Kami sudah jalankan sesuai aturan yang secara khusus mengatur proses pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur. Karena itu sekali lagi kami sampaikan peluang bagi pasangan Winasa-Sudiartana sudah tertutup,” katanya.

Dijelaskannya selain belum melengkapi berkas dukungan parpol, terdapat dukungan ganda, pasangan Winasa-Sudiartana. Hal ini tentu membingungkan pihak KPU dalam melakukan verifikasi. “Yang pasti, kami (KPU’ red) sudah memberitahu secara resmi terkait beberapa dokumen yang belum lengkap bahkan dukungan ganda.

Karena keputusan menggu-

gurkan pasangan WinasaSudiartana hampir mendekati final,” ujarnya.

Padahal Sebelumnya pasangan Winasa-Sudiartana mengklaim mendapat dukungan 28 parpol. Namun dari 28 parpol tersebut hanya enam parpol yang menyerahkan berkas dukungan ke KPU Bali.

Keenam parpol tersebut antara lain Partai Pelopor, Merdeka, PPPI, PPI, PIS, dan Pakar Pangan. Pihak KPU Bali hanya menerima 6 berkas dukungan dari 28 Parpol yang di klaim paket Winasa-Sudiartana.

Berkas Pasangan PastikaSudikerta dan PuspayogaSukrawan, mencapai 90%.

Sementara itu berkas dua pasangan Calon lainnya yang telah mendaftar secara resmi ke KPU Bali yakni pasangan I Made Mangku Pastika-I Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta) dan Paket AAN Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) sudah mencapai sekitar 90%.

“Berkas kedua calon yakni paket Pasti-Kerta dan paket PAS, sudah mencapai 90%. Kedua paket ini dipastikan siap bertarung dalam Pilgub Bali,” katanya.

Menurut Lanang, intinya ada dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh semua kandidat yang maju dalam Pilgub Bali yakni syarat calon dan syarat partai pendukung. Untuk pasangan Pastika-Sudikerta, delapan partai pendukung seperti Golkar, Demokrat, Hanura, Gerindra, PKPB, PKPI, PAN, PNBK sudah sah dan memenuhi syarat yang ditentukan, tinggal dukungan satu Partai yakni Pakar Pangan. Karena setelah kami verifikasi terdapat dukungan ganda, Partai Pakar Pangan juga memberikan dukungan kepada pasangan

Winasa-Sudiartana,” katanya.

Kendati satu berkas dukungan kepada pasangan Paket Pastika-Sudikerta masih bermasalah, dukungan dari delapan parpol sebenarnya sudah cukup karena mencapai angka 40% suara berdasarkan hasil Pemilu 2009. Sedangkan paket Puspayoga-Sukrawan itu tidak ada masalah dari dukungan parpol karena sudah jelas diusung oleh satu partai yakni PDI Perjuangan,” ujarnya.

Lebih lanjut Lanang Perbawa menjelaskan, pasangan paket Pastika-Sudikerta dan Puspayoga-Sukrawan juga sudah melengkapi surat keterangan tidak tersangkut pidana dari pengadilan. Hanya terdapat sedikit perbedaan redaksional antara KPU dengan Pengadilan Negeri. “Untuk laporan kekayaan ke KPK, hingga saat ini belum semua pasangan calon menyetor.

Namun demkian kami (KPU: red) berjanji akan mengumumkan kekayaan masingmasing calon sebelum masa kampanye,” tegasnya.

Kendati paket WinasaSudiartana tidak melengkapi semua persyaratan dokumen yang diminta UndangUndang, namun pihaknya mengaku belum bisa mengumumkan secara resmi soal lolos tidaknya paket tersebut.

Karena sesuai jadwal, pengumuman resmi akan dilakukan pada tanggal 29 Maret 2013.

Pengumuman resmi tersebut menunggu kelengkapan persyaratan kesehatan. Dan check up kesehatan itu sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 14-16 Maret 2013 di RSUP Sanglah Denpasar. (tin/han)

BERITAKEHILANGAN I-Phone 5 Putih Dengan no.serial : 375rb41dtwf pada hari Jumat 22-02-2013 sekitar jam 17.30 sore di Apotik Prima Jl.Dr. Cipto Sumenep Hubungi: M.WAFI HP.087854565010 atau langsung ke Kantor KORAN MADURA

Australia-Probolinggo Berkomitmen Amankan Penyelundupan Anak PROBOLINGGO - Isu penyelundupan manusia di laut menjadi fokus pembahasan kunjungan Konsulat Jenderal Australia di Jakarta pada Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Kelas IV Probolinggo.

Kedua pihak pun bertekad untuk menyamakan persepsi dalam mencari solusi atas masalah ini.

“Kami berharap dapat menjalin hubungan yang erat terkait dengan kerjasama isu penyelundupan manusia di laut untuk melakukan lebih banyak upaya penyelamatan di laut,” ujar Robert, perwakilan Konsulat Jenderal Australia di Jakarata, Rabu ( 6/3).

Robert, mengatakan terkait dengan isu penyelundupan manusia di laut, pemerintah Australia selama ini ingin mengkonkritkan kerjasama dengan pihak pelabuhan, walaupun kerjasama bilateral antar dengan pemerintah Indonesia sudah dilakukan.

“Kami akan lebih konkrit siap bekerja sama dengan Pemerintah melalui pihak pelabuhan, seprti pelabuhan Probolinggo untuk mengatasi masalah ini,” tutur Robert.

Mendapat tawaran tersebut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Kelas IV Probolinggo, Wilyanto, menyatakan pihaknya menyambut baik tawaran kerjasama tersebut. Apalagi isu khusus penyelundupan manusia di laut menjadi pembahasan kedua negara untuk mencari solusi bersama.

“Ada tekad kuat dari pihak kami, dan tentu saja Australia untuk menyamakan persepsi terkait masalah ini. Kita perlu melakukan penetapan jumlah pasti

terkait dengan praktek penyelundupan manusia dilaut ini untuk memastikan jumlah modalitas guna membantu memecahkan masalah ini. Tentu saja, selain itu kita bertekad untuk melakukan pencegahan agar praktek seperti ini tidak terjadi,”papar Wilyanto.

Menurutnya, penyelundupan manusia sejak lama telah menjadi isu hangat dalam hubungan bilateral IndonesiaAustralia. Meski kerap masuk pada agenda pembahasan antar kedua negara namun hingga kini belum ditemukan solusi jitu terkait masalah ini.

Bahkan, pemerintah Australia sejauh ini dikabarkan telah membebaskan sejumlah anak-anak yang masih dibawah umur akibat tersangkut kasus penyelundupan manusia dilaut ini.

Bahkan, anak-anak di bawah umur yang menjadi korban dari praktek itu, umumnya dijadikan sebagai nakhoda kapal atau ABK. Disisi lain, Wilyanto, menegaskan pelabuhan Probolinggo terdapat 150 kapal-kapal penangkap ikan yang lokasi penangkapan di laut aru papua yang berdekatan dengan Australia, sehingga sangat dimungkinkan penyelundupan orang di laut menggunakan kapal-kapal penangkap ikan. Ada kemungkinan pelaksanaannya diluar pelabuhan yaitu di sisi luar pelabuhan Probolinggo yang orang asing melalui daratan pulau Jawa.

“Yang jelas, pelabuhan Probolinggo sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan seluruh kapal yang memasuki, selama dipelabuhan dan yang akan berangkat dari pelabuhan, dan diperlukan kerjasama pengawasan dari Pemerintah Daerah serta peenegak hukum lainnya,”tandasnya.

Tak hanya itu, letak pelabuhan

Probolinggo di peta laut berhunbungan dengan selat Madura dan Bali. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 53 tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional (TKN), peran, fungsi dan herarki merupakan pelabuhan Nasional dengan Nomor 254 terletak pada koordinat : 07-43-10 LS/ 113-13-00 BT berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul dan berstatus pelabuhan komersial atau diusahakan.

Sedangkan tugas, kewenangan dan tanggung jawab, merujuk pada Peraturan Menteri nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan, yang berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Demikian juga fugsi Pelabuhan, kata Wilayanto, untuk pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban dipelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran, alih muat diperairan pelabuhan, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan oordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

“Yang lebih penting tugas utama kita melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan,”pungkasnya.(hud).

KEMANUSIAAN

1.091 Korban Banjir Terima Bantuan PROBOLINGGO - Sebanyak 1.091 KK korban banjir dari dua kecamatan, yakni Tongas dan Sumberasih, mendapatkan bantuan paket sembako, sarung dan mukena. Bantuan diserahkan langsung Bupati Probolinggo, Hj. Hj. Puput Tantriana Sari, SE, yang merasa prihatin dan turut merasakan penderitaan warga akibat terkena musibah banjir.

Lokasi pertama untuk tiga desa, yakni Pesisir, Lemah Kembar dan Muneng Kecamatan Sumberasih sebanyak 477 KK. Sedangkan kecamatan Tongas mendapat bantuan 634 KK, untuk dua desa, seperti Bayeman dan Tanjungrejo.

“Musibah yang dialami oleh masyarakat adalah ujian dari Allah SWT. Setiap ujian dari Allah harus dihadapi dengan ikhlas dan sabar. Tolong jangan terlalu memikirkan harta bendanya. Sebab yang paling penting adalah kesehatan dan keselamatan,” ujarnya, kepada warga, Rabu (6/3).

Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, mengatakan kedatangannya

hanya untuk mempererat silaturrahim sekaligus untuk menyerahkan bantuan kepada masyarakat korban banjir. ”Semoga bantuan ini bisa bermanfaat untuk meringankan penderitaan masyarakat yang baru saja dilanda musibah banjir,”ucapnya.

Ia mengajak masyarakat untuk selalu berdoa agar

musibah banjir ini tidak terjadi lagi pada masa-masa mendatang serta selalu dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Bahkan, meminta masyarakat korban banjir untuk tidak berkeluh kesah atas musibah tersebut.

Sebab semakin berkeluh kesah maka tidak akan ada penyelesaiannya. Masyarakat yang sakit diminta untuk

berobat ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. ”Silahkan manfaatkan pusat layanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Semoga musibah banjir ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang,” harap Bupati Puput Tantriana Sari.

“Setiap kejadian apapun di dunia ini datangnya dari Allah. Setiap manusia yang bersyukur akan diuji oleh Allah SWT. Masyarakat harus bersyukur karena tetap ada nikmat yang tidak dapat dihitung yaitu nikmat sehat wal’afiat. Manusia menang tatkala diuji dia selalu ikhlas dan sabar,” imbuhnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Mashuri Effendi menjelaskan bantuan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang menjadi korban banjir.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang baru saja dilanda banjir,” ungkapnya.(hud).

16

OLAHRAGA

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 TAHUN II

PERSISAM IMBANGI P-MU. Pesepakbola Persepam Madura United (P-MU) Busari (tengah) bersama rekan-rekannya melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Persisam Samarinda dalam lanjutan kompetisi ISL, di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Jatim, Rabu (6/3). Persisam berhasil menahan imbang tuan rumah, P-MU dengan skor 2-2. saiful bahri/ant

Petik Satu Poin PMU Naik Tahta BANGKALAN-Laga kandang keempat yang dimainkan Laskar Sape Kerrap Persepam Madura United (PMU) melawan Persisam Putra Samarinda di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu (6/03) kemarin gagal menuai poin penuh setelah ditahan imbang 2-2. Dua gol tercipta saat pertandingan memasuki waktu tambahan (ekstra time).

Tampil di hadapan ribuan pendukungnya, PMU sejak menit awal langsung mengambil inisiatif menyerang. Sentuhan bola dari kaki ke kaki mampu merepotkan pertahanan Persisam.

Beberapa kesempatan gagal dikonversi menjadi gol. Di menit ke 15 tendangan bertubi-tubi Zainal Arif di depan gawang Fauzi Toldo berhasil diblok dengan baik dan hanya menghasilkan sepak pojok. Penampilan apik Fauzi Toldo kembali ditunjukkan pada menit ke 30. Heading Busari juga berhasil ditepis.

Pertandingan 45 menit

babak pertama masih imbang kacama 0-0. Meskipun statistik permainan dikuasi PMU, namun tempo permainan berjalan lambat dan kurang gairah. Crossing dari sisi kiri dan sisi kanan lapangan oleh Busari dan Issac Jober berhasil dimentahkan pertahanan Persisam yang dikawal M. Roby. Persisam menerapkan permainan bertahan. Ada lima sampai enam pemain bertumpuk di depan gawang Fauzi Toldo.

Memasuki babak kedua pertandingan, Persisam mencoba mengambil inisiatif menyerang. Hal yang

sama dilakukan kubu tuan rumah. Keasikan menyerang, PMU justru kebobolan lebih awal. Lancine Kone berhasil menggetarkan gawang Galih Firmansyah di menit 51 setelah lepas dari kawalan Firly. Gol itu membungkam ribuan suporter yang hadir di SGB. Tertinggal satu gol, anak asuh Daniel Roekito terus membombardir pertahanan lawan. Menit 55 kemelut di depan gawang Fauzi Toldo gagal dieksekusi menjadi gol oleh Zainal Arif dan Osas Saha. Beruntung lima menit kemudian PMU dihadiahi pinalty setelah Issac Jober ditakling keras pemain nomor punggung 21 Supriyadi.

Tampil sebagai eksekutor Osas Saha dan berhasil menyamakan skor 1-1. SGB kembali bergemuruh.

Permainan saling menyerang terus dipertontonkan kedua kubu. Lancine Kone yang dikawal ketat Fachrudin

friendly match

90. Kembali SGB bergemuruh seakan kemenangan sudah di depan mata.

Babak ekstra time tidak disia-siakan kubu tim tamu.

Pelanggaran yang berbuah tendangan bebas di menit 92, berhasil dikonversi menjadi gol oleh Ibrahim Lovinian. Skor akhir pertandingan skor 2-2. Raihan satu point dalam pertandingan ini, mampu mendongkrak posisi PMU dari peringkat 13 ke peringkat 10 dengan poin 11.

Daniel Roekito, pelatih kepala PMU ditemui sejumlah media seusai pertandingan mengatakan, anak buahnya tampil kurang agresif dan terjebak kepada permainan lawan yang menerapkan strategi bertahan. Di samping itu, penyelesaian akhir kurang maksimal. "Permainan kita unggul tapi anakanak terjebak strategi lawan yang memperlambat tempo permainan," terangnya. (fik)

LIGA INGGRIS

Hadapi Italia, Scolari Panggil Kaka Tapi Memarkir Ronaldinho SAO PAULO - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Brasil Luiz Felipe Scolari memanggil gelandang Real Madrid Ricardo Kaka masuk timnas negara itu untuk laga persahabatan melawan Italia dan Rusia bulan ini. Pada saat bersamaan, mantan pelatih Timnas Portugal dan klub Inggris Chelsea itu mencoret Ronaldinho dari daftar skuat seleccao untuk dua laga tersebut.

Ronaldinho tidak dipanggil lagi oleh Scolari karena tampil mengecewakan saat Brasil kalah 1-2 dari Inggris pada laga persahabatan Februari lalu. Ini adalah laga pertama Scolari sejak ditunjuk melatih Brasil menggantikan Mano Menezes pada akhir tahun lalu.

Selain Kaka, Scolari juga memanggil pemain-pemain muda seperti Neymar, gelandang Chelsea Oscar, pemain muda yang merumput di Paris Saint-Germain (PSG) Lucas Moura, kiper veteran yang merumput bersama Queens Park Rangers (QPR) Julio Cesar, dan penyerang Atletico Madrid Diego Costa. Bagi Diego Costa, ini adalah untuk pertama kalinya dia masuk skuat Timnas Brasil.

Brasil akan menjalani laga persahabatan melawan Italia di Jenewa pada 21 Maret mendatang dan melawan Rusia empat hari kemudian di Stadion Stamford Bridge London. Setelah itu, Brasil akan melakoni laga persahabatan melawan Cile pada April 2013, sebelum menjadi tuan rumah Piala Konfederasi yang berlangsung 15-30 Juni 2013. Piala Konfederasi akan diikuti oleh negara-negara yang menjadi juara di konfederasi masing-masing plus Italia yang men-

kerap mendapatkan takling.

Tak kuat menahan emosi, pemain nomor 33 ini menyikut wajah Fachrudin. Sementara bola dalam posisi play on. Aksi yang terjadi di menit ke 65 ini membuahkan kartu merah bagi Kone.

Kalah jumlah pemain membuat kubu tim tamu menerapkan pertahanan berlapis. Serangan dari sisi kiri dan kanang serta aliran bola dari tengah pemain PMU, tak mampu menembus ketatnya pertahanan Persisam. Untuk mempertajam serangan, di menit 73 Zainal Arif ditarik keluar digantikan Ervan Hidayatullah. Pemain yang baru saja menjadi ayah ini, mampu memecah kebuntuan permainan meskipun baru masuk di menit akhir pertandingan. Umpan silang dari sisi kiri pertahanan Persisam mampu diteruskan menjadi gol oleh Busari di babak injury time menit ke

jadi runner up Piala Eropa karena Spanyol tampil sebagai juara dunia pada kompetisi tersebut. Ini adalah "Piala Dunia mini".

"Saya memberi kesempatan kepada para pemain untuk unjuk kebolehan. Mereka punya satu atau dua pertandingan untuk memperlihatkan kualitas mereka, sebelum saya mengambil keputusan.

Saya tidak tahu apakah mereka akan kembali di waktu mendatang atau tidak. Saya akan manfaatkan empat pertandingan ini untuk mengobservasi para pemain. Kemudian saya akan memutuskan siapa-siapa yang akan dipilih untuk mengikuti Piala Konfederasi," kata Scolari.

Scolari memanggil Kaka untuk melihat dari dekat pemain 30 tahun itu pada dua laga ke persahabatan nanti. Ronaldinho juga akan diberi kesempatan sekali lagi saat melawan Cile sebelum mengambil keputusan apakah akan memakai jasa dua pemain senior ini atau tidak.

Ronaldinho menjadi skuat inti Scolari saat menjuarai Piala Dunia pada 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Sayangnya, mantan pemain Barcelona dan AC Milan itu tampil buruk saat melawan Inggris bulan lalu. Bahkan Ronaldinho gagal melakukan ekesekusi tendangan penalti. Sementara Kaka mengikuti Piala Dunia 2006 di Jerman dan 2010 di Afrika Selatan tetapi gagal mempersembahkan gelar juara dunia untuk keenam kalinya bagi Brasil. (aji)

Joe Cole Menyesal Pernah Pindah ke Liverpool

LONDON - Joe Cole menyesal karena memilih bergabung dengan Liverpool pada 2010 lalu. Seharusnya dia bergabung dengan Tottenham Hotspur saat dia hengkang dari Chelsea. Penyesalan itu muncul karena selama dua setengah tahun berada d i

injamkan ke klub Prancis Lille pada musim terakhirnya, sebelum kembali ke klub masa kecilnya, West Ham United pada jendela transfer musim dingin Januari lalu.

Mantan pemain Tim Nasional Inggris itu mengaku bahwa dia tidak pernah merasa nyaman di Liverpool. "Saya hanya bisa bermain bersama tim di mana saya bisa sungguh nyaman.

Dan saya kira, saya salah mengambil keputusan yang salah ketika saya memilih ber-

Anfield, Joe Cole tidak pernah masuk tim utama klub itu.

Bahkan, dia dip-

gabung dengan Liverpool. Saya tidak merasa punya hubungan dengan klub atau tempat itu. Beda dengan apa yang saya alami di Chelsea dan West Ham," ucapnya.

Dia melanjutkan, "Saya

menghabiskan waktu tujuh tahun yang luar biasa di Chelsea tetapi kemudian saya tidak masuk dalam perencanaan klub itu. Situasi itu memaksa untuk untuk segera meninggalkan Stamford Bridge. Ketika itu ada dua pilihan yaitu Liverpool atau Spurs. Spurs mungkin pilihan terbaik saat itu karena mereka menawarkan kepada saya kontrak berdurasi lima tahun dan itu berarti saya bisa tinggal di sebuah tempat yang sudah sangat familier."

"Tetapi sayang, saya tidak mengambil keputusan tersebut. Saya hanya tidak ingin mengenakan seragam Spur untuk menjaga perasaan pendukung Chelsea dan West Ham karena ada rivalitas antara Chelsea, Spurs, dan West Ham," imbuhnya.

Menurut Cole, mentalitas di Liverpool mem-

persulitnya untuk nyaman di klub itu karena mereka mengklaim diri sebagai tim terbesar di Inggris. "Ketika saya masuk, orang yang mewawancarai saya mengatakan, Anda bergabung dengan klub terbesar di negara ini dan sudah meraih banyak trofi. Saya hanya mengatakan, yah, bila Anda menempatkan diri seperti itu, saya kira Anda benar dan jadikanlah itu sebagai headline," tuturnya.

"Saya hanya tidak ingin ada orang yang sedih. Makanya saya menjawab seperti itu. Padahal, sesungguhnya mereka sama sekali bukanlah tim terbesar di Inggris. Apa ukurannya bahwa mereka mengklaim sebagai klub terbesar? Nottingham Forest pernah menjuarai Piala Europa dua kali, tetapi mereka tidak lebih besar dari Chelsea," papar dia lagi.

Selain itu, saat berada di Chelsea, Cole lebih termotivasi untuk bisa masuk ke tim utama dibandingkan di Liverpool. "Sejak hari pertama berada di Chelsea, saya sudah bertekad bahwa saya harus menjadi bagian besar dari klub ini.

Akibatnya Sebastian Veron yang posisinya sama dengan saya harus tersingkir dari persaingan dan akhirnya hengkang dan mencari klub baru lewat liga agen. Tidak lama setelah saya tandatangani kontrak, mantan pemilik Ken Bates berkata kepada saya, 'selama nak, Anda sudah bergabung dan duduk di bangku cadangan. Dalam hati saya bilang, saya akan tunjukkan kepada Anda dan setahun kemudian saya bermain secara reguler dan memaksa Veron duduk di bangku cadangan," jelasnya. (espn/aji)

Ramires Yakin Chelsea Raih Gelar Musim ini LONDON - Gelandang Chelsea asal Brasil Ramires menegaskan bahwa dua gelar juara musim lalu akan menjadi pemacu klub dari London Barat itu untuk juga meraih sukses musim ini, meski mereka sering gonta ganti pelatih. Situasi yang dihadapi saat ini sama persis dengan musim lalu.

Karena itu mereka akan merebut gelar yang belum pernah mereka raih pada musim ini.

Musim lalu, pemilik klub Roman Abramovich memecat pelatih Andre Villas-Boas di tengah jalan.

Pria Portugal itu digantikan oleh asistennya, Roberto Di Matteo. Di tangan mantan gelandang "The Blues" ini, Chelsea akhirnya bisa merebut gelar juara Liga Champions dan Piala FA, meski tercecer di peringkat keenam klasemen akhir Liga Utama Inggris.

Atas kesuksesannya

itu, Di Matteo dianggap sebagai pahlawan dan legenda Chelsea. Sebab dialah pelatih pertama yang mempersembahkan gelar juara Liga Champions bagi "The Blues". Pelatihpelatih besar sekelas Jose Mourinho, Luis Felipe Scolari, dan Carlo Ancelotti, tidak pernah mempersembahkan gelar yang sudah lama dinanti-natikan Abramovich ini. Tetapi sayang, taipan minyak asal

Rusia ini kemudian memecat Di Matteo dari jabatannya sebagai pelatih.

Menurut Ramires, situasi musim lalu itu sama dengan musim ini. Karena itu gelandang Tim Nasional Brasil berusia 25 tahun ini yakin bahwa mereka akan merebut gelar pada msuim ini. "Situasi saat ini sama persis dengan musim lalu. Ketika itu semua pihak mengatakan bahwa kami sudah habis dan tidak akan menjuarai satu gelar pun. Tetapi

pada akhirnya semua orang tahu apa yang kami raih," ujarnya kepada Daily Star.

Dia melanjutkan, "Kami sedang bersaing di dua kompetisi dan juga memantapkan posisi untuk masuk zona Liga Champions musim depan. Artinya kami minimal harus masuk empat besar. Karena itu kami akan berjuang hingga pertandingan terakhir sampai tidak ada lagi hal yang bisa kami lakukan. (espn/aji