Koran Madura

1

RABU 17 APRIL 2013 NO. 0098 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

17 APRIL 2013

g PAMANGGHI

POLITIK

Wishnu Ancam Gubernur SURABAYA-Ketua DPRD Kota Surabaya Wishnu Wardhana mengancam Gubernur Jawa Timur Soekawo jika tetap mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemecatan sebagai Ketua DPRD yang dinilai tidak prosedural pada 22 April mendatang.

Wishnu mengatakan statemen gubernur kepada media yang menyatakan bila dasar pencabutan SK dirinya berdasarkan peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah tidak benar. Sebab aturan tersebut hanya dimuat dalam Peraturan Pemerintah (permen).

“Keputusan gubernur tidak boleh tunggal, harus keputusan jamak,” katanya saat ditemui di DPRD Surabaya, Selasa.

Menurut dia, pihaknya baru saja melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bidang Otonomi Daerah (Otoda), namun setelah itu ia ragu, apakah gubernur sudah membaca aturan tersebut atau tidak.

“Tapi kok tiba-tiba sudah memutuskan akan mengeluarkan SK pada 22 April,” katanya.

Selain melakukan konsultasi langsung ke pusat, alasan lain yang membuat dirinya semakin optimistis bila keputusan gubernur Jawa Timur itu tidak sesuai prosedur juga dibenarkan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Priyatno.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan priyatno, lanjutnya, langkah gubernur yang bakal mencabut SK pengangkatannya sebagai Ketua DPRD Surabaya juga cukup lemah sehingga ketika ada pihak yang menggugat dipastikan akan kalah.

“Biarkan saja, tapi nanti pasti akan saya gugat ketika gubernur mencabut SK saya,” kata Wishnu yang telah dipecat dari Partai Demokrat dan kini bergabung dengan Partai Hanura.

Sementara itu, menyikapi rencana gubernur yang bakal segera mencabut SK Wishnu Wardhana, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya M. Anwar meminta agar Wishnu secara elegan dan legowo meninggalkan jabatan yang didudukinya saat ini.

“Saya khawatir jika tidak segera mundur, malah menimbulkan tindakan-tindakan anarkis,” ujar Anwar.

Sebagai langkah antisipasi, Anwar mengatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah konkret mengawal SK Gubernur jika turun dan untuk mengusir Wishnu di DPRD, di antaranaya dengan melibatkan aparat yang berwajib dari pihak kepolisian.

“Kita akan melibatkan kepolisian, tapi bukan dari polrestabes melainkan dari Polda Jatim,” katanya. (ant/kim/beth)

KENAIKAN HARGA BBM

Tak Perlu Persetujuan DPR Jakarta- Pemerintah tidak perlu meminta persetujuan DPR untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, kata Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto. “Sesuai UU APBN 2013, pemerintah bisa mengubah harga BBM tanpa harus mendapatkan persetujuan DPR,” katanya di Jakarta, Selasa.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM untuk mobil pribadi sebagai upaya mengurangi subsidi komoditas tersebut yang terus meningkat.

Sedangkan kendaraan jenis sepeda motor dan angkutan umum serta barang tetap memperoleh subsidi penuh dengan harga BBM Rp4.500 per liter. Namun, pemerintah masih belum memutuskan waktu dan besaran kenaikan harga, serta mekanisme di lapangan yang tepat dari kebijakan tersebut.

Dito mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah soal subsidi BBM. “Wacana BBM ini sudah terlalu lama dan kontraproduktif. Masyarakat maupun dunia usaha menantikan kepastian dari kebijakan yang diambil,” katanya.

Menurut dia, disparitas harga BBM yang jauh saat ini telah menimbulkan penyalahgunaan subsidi dan tidak mendorong energi alternatif seperti biofuel dan BBG. Ia menambahkan, kelangkaan BBM subsidi khususnya solar di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir ini sudah mengganggu kelangsungan ekonomi daerah bersangkutan.

Dito juga mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi harus dibarengi dengan program kompensasi yang tepat sasaran.

“Penghematan yang didapat harus digunakan untuk infrastruktur desa, kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum,” katanya. Terkait bantuan langsung tunai (BLT) untuk rakyat miskin, ia berpendapat, bisa saja diberikan, namun harus segera.

“Jangan menunggu nanti. Apalagi menjelang pemilu,” ujar Dito yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.

Sesuai APBN 2013, subsidi BBM dialokasikan Rp193 triliun untuk kuota 46 juta kiloliter. (ant/lik/beth)

Rezeki Oleh : Zeinul Ubbadi

Wakil Pemimpin Redaksi Koran Madura

P

ant/saptono

YENNY BATAL KE DEMOKRAT. Ketua Umum PKBIB Yenny Zannuba Wahid menjawab sejumlah pertanyaan wartawan seputar batalnya bergabung dengan Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (16/4). Yenny menyatakan batalnya bergabung dengan Partai Demokrat karena banyaknya kader partai PKBIB yang menginginkan ia berada di luar struktur dan fokus terhadap pembinaan partai.

Yenny Batal Bergabung dengan Partai Demokrat Yenny: Ini Karena Saya Ingin Mempertahankan Perjuangan Ayah Jakarta, 16/4 (Antara) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan Bangsa dan Indonesia Baru (DPN PKBIB) Yenny Wahid beserta para pengurus PKBIB batal bergabung ke Partai Demokrat, dan memilih sikap berada di luar partai politik.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden SBY atas tawarannya untuk bergabung ke Partai Demokrat,” kata Yenny Wahid kepada wartawan di Sekretariat DPN PKBIB, Jakarta, Selasa.

Menurut Yenny, sebelum memutuskan sikap batal bergabung ke Partai Demokrat, Ibundanya, Shinta Nuriyah Wahid menyarankan agar ia meminta saran dari para kiai di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, yang akhirnya memutuskan sikap berada di luar struktur kepengurusan Partai Demokrat.

Yenny juga beberapa kali telah bertemu dengan Ketua Dewan Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, setelah tawaran tersebut, tapi tidak pernah membicarakan posisinya di struktur partai.

Pilihannya batal bergabung ke Partai Demokrat bukan karena tidak jabatan, yakni diperkenankan menjadi wakil ketua umum, tapi karena visi ke depan, yakni para pengikut almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tetap memperjuangkan prinsip-prinsip nilai perjuangan dan cita-cita Gus Dur soal kebangsaan, pluralisme, kemanusiaan, dan sebagainya.

“Meskipun saya batal bergabung ke Demokrat, tapi bukan berarti istirahat dari panggung politik nasional. Saya dan kader PKBIB akan mendukung salah satu figur pada Pilpres 2014, melalui Ormas Gatara (Gerakan Kebangkitan Rakyat) yang didirikan oleh Gus Dur,” ujarnya.

Sedangkan, terhadap kader PKBIB yang sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif (Bacaleg)

di partai politik, menurut Yenny, tidak masalah kecuali ke PKB dan PKS, karena visi, misi dan ideologinya yang berbeda.

Khusus untuk PKB, menurut dia, selama Gus Dur tidak dikembalikan sebagai Ketua Umum Dewan Syuro melalui Muktamar PKB, maka selama itu pula tak akan masuk PKB. “Sebelumnya, Gus Dur dilengserkan dari posisi Ketua Umum Dewan Syuro PKB pada Muktamar Luar Biasa (MLB) di Ancol, Jakarta. Itulah yang mesti dikembalikan. Jadi, muktamar Ancol harus dibatalkan,” tegas Yenny lagi.

Yenny berharap, elit PKB harus punya kesadaran untuk mengembalikan marwah Gus Dur tersebut, walau beliau sudah almarhum.

“Jika marwah Gus Dur tidak dikembalikan, lalu saya bergabung dengan PKB, itu sama saja dengan mengkhianati ayah saya sendiri. Untuk itu, dalam Pemilu 2014 nanti, rakyat dan warga NU yang bisa menilai, apakah PKB masih layak dipilih atau tidak,” tukasnya. (ant/riz/beth)

KECELAKAAN TRANSPORTASI

Lion Air Janjikan Kompensasi Pengganti Bagasi

KUTA- Maskapai penerbangan Lion Air berjanji memberikan kompensasi sebagai pengganti barang bagasi kepada para penumpang pesawat tersebut yang jatuh di perairan Pantai Segara, Kuta, Bali, Sabtu (13/4) lalu.

“Nanti kami bertemu dengan penumpang. Kami akan berikan kompensasi kepada mereka agar tidak bingung,” kata Direktur Airport Service Lion Air Bali, Daniel Putut, saat mengunjungi salah seorang korban di Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan, Kuta, Kabupaten Badung, Selasa.

Dia menyampaikan bahwa pemberian kompensasi dilakukan Selasa malam atau Rabu (17/4). Dana kompensasi itu akan diberikan secara tunai kepada para penumpang yang kehilangan bagasinya.

Terkait besaran kompensasi, Daniel menyebutkan bahwa para penumpang akan mendapat biaya pengganti kehilangan atau kerusakan bagasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011.

“Kami akan berikan sesuai peraturan menteri dengan masa tunggu maksimal

selama tiga hari sebesar Rp600 ribu. Kemudian maksimum penggantian itu Rp4 juta,” ujarnya.

Peraturan Menteri Perhubungan No 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menyatakan bahwa hak yang harus diberikan pihak perusahaan penerbangan kepada penumpang apabila terjadi kecelakaan diatur dalam pasal 3, 5 dan 7.

Terkait dengan bagasi penumpang, diatur dalam Pasal 5 yakni pada ayat (1) disebutkan jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut, a) kehilangan bagasi tercatat atau bagasi isi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti rugi sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per kilogram dan paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; b) kerusakan bagasi tercatat diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya, bentuknya, ukuran, dan merek bagasi tercatat.

Sementara itu pada Ayat (2) bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan.

Pada Ayat (3) disebutkan pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sebesar Rp200.000,00 (dua rartus ribu rupiah) per hari paling lama untuk tiga hari kalender. (atn/sud/beth)

ernahkah anda menantang Tuhan? Dalam dunia fiksi, baik film maupun buku, saya sering mendapatinya. Konon, menantang Tuhan juga dilakukan oleh spartacus, tokoh legendaris pemimpin para budak saat memberontak imperium romawi. Ia menantang tuhan (mereka mnyebutnya Dewa) karena tuhan dianggap hanya berpihak pada orang romawi dan tidak memperdulikan para budak seperti dirinya.

Spartacus menaklukkan kota demi kota di wilayah kekuasaan romawi dan menebar ketakutan serta kegentaran di kalangan senator romawi. Baginya, menantang romawi adalah juga menantang tuhan yang saat itu ia anggap sebagai antek romawi.

Pada suatu saat saya juga pernah menantang Tuhan, namun bukan dalam konteks permusuhan dan pengingkaran seperti dilakukan spartacus. Penantangan (bukan penentangan) yang saya lakukan adalah dalam konteks pembuktian apakah sesuatu yang difirmankanNya benar-benar bisa dibuktikan.

Saat itu bersama teman kuliah, saya masuk ke sebuah warung makan, tapi sedap manisnya kurang terasa di lidah, sebab dari sendok pertama hingga nyaris sendok terakhir saya bergulat dengan diri sendiri “siapakah yang mau bayar makanan ini sehabis makan?”.

Pergulatan ini muncul karena saya dan teman kuliah ini sudah hampir seperti saudara. Soal makan, kami nyaris tak pernah tidak berbagi. Jika Silahkan makan apa saja, saya punya asal jangan uang, saya yang meberlebihan. nanggung Makanlah makannya, secukupnya. jika saya tak punya uang, dialah yang membiayai makan saya.. Tapi kali ini, kami sama-sama tahu bahwa masing-masing kami baru saja menerima uang dengan jumlah yang sama setelah mengikuti sebuah acara. “Haruskah saya bayar makanannya padahal saya tahu dia punya uang yang bahkan lebih dari cukup untuk membayar apa yang dia makan?” atau “maukah dia membayar makananku padahal dia tahu saya juga punya uang sama seperti yang ada dalam kantongnya?”

Dalam kebimbangan ini saya memutuskan untuk menantang Tuhan; benarkah apa yang dijanjikannya bahwa setiap harta yang disedekahkan akan dibalas bahkan dengan yang lebih banyak? “Saya ingin buktikan benar apa yang Tuhan janjikan ini”. Saya membayar makanan yang saya makan dan juga makanan yang dinikmati teman saya.

Andai Tuhan bisa diindra, mungkin waktu itu Dia tersenyum atas apa yang saya ucapkan dalam hati itu. Sebab bukan hanya mudah bagiNya memberikan saya uang, apalagi cuma senilai nasi sepiring.

Dan benar, tidak sampai 24 jam dari penantangan yang konyol itu Tuhan menjawab, seorang teman yang biasanya minta dibelikan rokok dan kopi tibatiba sore itu mengajak saya makan di sebuah warung. Ia mentraktir saya.

“Tiap hari kau selalu minta rokok dan kopi, ada malaikat darimana rupanya tiba-tiba kamu yang kini traktir aku” tanya saya sambil menahan senyum.

“Rezeki itu” katanya pelan sambil terus menghabiskan es teh digelasnya “ia datang kepada siapa saja dan kapan saja tanpa diduga. Jangan dipikir cuma kamu saja yang selalu dapat rejeki. Tuhan juga pasti punya jatah rezeki untukku. Nah pada saat bagian itu datang, kupikir akun sahisah saja mentraktir kamu” uacpnya sok diplomatis.

Saya pun tersenyum tak habis-habis sambil memandanginya. Bukan karena jawabannya, tapi karena aku merasa bahwa sebenarnya Tuhanlah yang mengucapkan kata-katanya itu untuk menjawab penantangan yang 10 jam lalu saya ucapkan dalam hati. =

Hari Kemerdekaan Suatu hari Matrawi Mengikuti lomba kreatif dalam rangka HUT RI. Ia tampi dengan sebuah lagu.

Matrawi mulai bernyanyi. “Enam belas Agustus tahun empat...”

“Stop..stop...salah itu,” tegor juri, mulai kesal.

“Bapak dengarkan dulu. Ini kan belum selesai, teriak Matrawi. “Enam belas Agustus tahun empat lima, besoknya hari kemerdekaan kita... hari..”

Celana sang Juri Perlahan Basah.

Cak Munali

2

SUMENEP

RABU 17 APRIL 2013 NO. 0098 TAHUN II

Aktivitas Nelayan Terkendala BBM dan Cuaca Ekstrem SUMENEP - Suplai bahan bakar minyak jenis solar ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Sumenep mulai berkurang, akibatnya stok solar menipis dan berdampak pada kerja nelayan. Pantauan Koran Madura, hampir seluruh SPBU di Sumenep memasang tulisan 'Solar Kosong'.

Bagian Penerimaan Tangki di SPBU Desa Gedungan Kecamatan Batuan Moh Guffron mengungkapkan jatah BBM jenis solar dari pertamina memang berkurang dari sebelumnya. Pengiriman solar ke SPBU setiap harinya mendapat kiriman 8000 liter. Namun, saat ini perminggunya hanya mendapatkan kiriman 3 kali, masing-masing 1 tangki.

"Jatah BBM jenis solar berkurang jauh. Biasanya dikirim per hari, tapi sekarang seminggu cuma tiga kali, masing-masing pengiriman 1 tangki ukuran 8 kiloliter. Yang jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen,"

kata Gufron, Selasa (16/4).

Sementara itu, salah seorang nelayan Pulau Poteran, Sulaiman (35), menyatakan, pihaknya sudah mendatangi beberapa SPBU, tapi tidak menemukan solar, padahal nelayan setiap hari membutuhkan solar untuk melaut.

"Semua SPBU maupun SPBN kosong. Saya benar-benar kesulitan mau beli solar dimana.

Padahal saya sudah mencari kemana-mana," ujarnya.

Menurutnya, sudah satu minggu ini kegiatan nelayan termasuk dirinya terganggu karena tidak ada BBM jenis solar.

Nelayan di sejumlah wilayah baik kepulauan maupun daratan

aktifitasnya terganggu akibat stok solar yang tidak memadai.

"Semua nelayan mengeluh terhadap stok solar yang berkurang. Tidak hanya saya yang kebingungan mencari solar untuk kebutuhan melaut," paparnya.

Ia berharap pasokan solar untuk Kabupaten Sumenep segera normal, sehingga para nelayan bisa melaut seperti biasa. Para nelayan sangat membutuhkan solar karena tidak bisa diganti dengan BBM jenis lain.

"Saya berharap solar bisa normal lagi. Jadi saya tidak perlu bingung untuk kebutuhan mesin perahu guna melaut," harapnya.

Selain faktor bahan bakar, intensitas curah hujan yang cukup tinggi dibarengi angin kencang juga mempengaruhi aktivitas nelayan, seperti para nelayan di Kecamatan Dungkek.

Hampir semua nelayan menambatkan kapalnya di tepi laut,

Selasa (16/4), karena terkendala cuaca ekstrem.

Ketua Komunitas Nelayan Dungkek Abdussalam mengatakan, sudah dua hari banyak nelayan menambatkan perahunya. “Karena tidak berani melaut lantaran beberapa hari terakhir hujan datang beserta angin kencang, kalau terpaksa berangkat, bisa diombang ambing oleh badai,” katanya.

Dia menambahkan, cuaca hari ini sulit ditebak. Ketika nelayan berangkat dalam keadaan tidak hujan, tapi sampai di tengah laut hujan deras disertai angin. “Maka dari itu, para nelayan lebih memilih diam, menunggu cuaca normal,” ujarnya.

Bantuan Belum Diberikan Secara terpisah, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sumenep, H. Affandi mengaku bahwa bantuan untuk nelayan saat

PROBLEMATIKA UN

Pengembalian LJUN Kepulauan Tunggu Kapal

menghadapi cuaca buruk masih belum diberikan. “Padahal seharusnya, bantuan itu sudah diberikan,” ucapnya.

Affandi mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak terkait, seperti Dinson dan Dinas Kelautan dan Perikanan. “Termasuk saya juga datangi Komisi B DPRD Sumenep yang memang membidangi itu,” tandasnya.

Ia tidak tahu penyebab belum dicairkannya bantuan tersebut. “Saya juga tidak mengerti, karena bantuan itu mengendap sejak tahun 2011, apa karena belum nyampek atau ada yang menggelapkan,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi B Dwita Andriyani mengatakan bahwa setelah melakukan proses pemanggilan dan ditanyakan kepada pihak terkait, bantuan itu sudah diberikan. “Iya, bantuan itu katanya sudah diberikan,” ucapnya. (rif/edy/sym/mk)

S

UMENEP -Lembar jawaban ujian nasional (LJUN) khusus untuk sejumlah sekolah di Kepulauan Sumenep, belum bisa dikembalikan setiap hari seperti sekolah di daratan.

Pengembalian LJUN harus menyesuaikan dengan jadwal kapal, sedangkan jadwal kapal dari kepulauan tidak setiap hari ada.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten Sumenep, A Shadik mengatakan, LJUN untuk sekolah di kepulauan jauh seperti Masalembu, Sapeken, dan Kangean tidak bisa dilakukan pengembalian setiap hari karena tidak ada jadwal kapal yang berangkat setiap hari.

"Pengembalian LJUN dan soal UN untuk kepulauan mendapat dispensasi, tidak harus setiap hari, melainkan menunggu jadwal kapal," kata Sadik, Selasa (16/4).

Kendati demikian, pihaknya menjamin LJUN tersebut tetap aman, karena disimpan di mapolsek setempat.

"Jadi setiap hari selesai

pelaksanaan UN, lembar jawaban dan soal itu dikumpulkan di masing-masing polsek, sambil menunggu jadwal kapal berangkat," ujarnya.

Sadik memaparkan, untuk sejumlah sekolah di wilayah daratan berlaku aturan seperti biasa, yaitu LJUN dan soal UN setiap hari disetor ke dinas pendidikan.

"Kalau LJUN dan soal UN untuk sekolah daratan setiap selesai pelaksanaan UN. Nanti kami yang akan membawa ke Jawa Timur untuk proses pemindaan," Jelasnya.

Dari hasil pantauan di sejumlaah sekolah, pelaksanaan UN hari pertama (15/4) berjalan lancar. Beberapa temuan seperti nomor soal tidak berurutan maupun halaman ganda, telah diatasi dan tidak sampai menimbulkan persoalan yang menghambat jalannya UN. "Semoga sampai hari terakhir pelaksanaan UN berjalan lancar dan tidak ada kendala dan hasilnya akan memuaskan," harapnya. (rif/mk)

BUDAYA

Membaca Jantung Peradaban Bangsa

junaedy/koran madura

SOLAR KOSONG. Terlihat di salah satu SPBU di depan Kampus STKIP PGRI Sumenep kehabisan stok solar, Selasa (16/4). Hal ini berdampak pada pencaharian para nelayan, sehingga mereka tidak bisa melaut.

RENOVASI BANDARA

SUMENEP – Semangat membaca dikalangan pelajar semakin menurun. Buktinya, Indonesia berada di bawah Thailand dalam semangat literasi. Pola pikir generasi bangsa serba instan. Padahal, membaca adalah jantung peradaban sebuah bangsa.

Demikian mengemuka dalam Semiloka Nasional dengan tema Buku Sebagai Jantung Peradaban di Festival Cinta Buku BEM Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Selasa (16/4) di Aula Asy Syarqawi dengan pembicara Pengarang dan Penulis Buku Creative Writing AS Laksana.

“Lihatlah mereka yang gagah, seperti Mbak Pram, Gus Dur, Tan Malaka, Nurcholish Madjid, Soekarno, Hatta, dan sederet sosok agung di negera lainnya adalah gambaran jelas bahwa membaca akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas dan kritis,” ia mencontohkan.

Lemahnya membaca dikalangan pelajar ditengarai karena anakanak sudah diajarkan

pragmatis, sehingga lebih menghargai otot daripada otak. “Faktornya, karena mereka minim sentuhan ilmu dan kegiatan-kegiatan yang positif, mereka hanya disedikan TV dan game,” katanya saat menjawab pernyataan peserta.

Menurut alumni UGM tersebut, tak ada yang lebih berharga dari persoalan membaca.

Berhenti membaca berarti kita memilih untuk berhenti berpikir.

“Maka dari itu, budayakan membaca agar lahir generasi-generasi yang cerdas dan kritis, biar perdaban itu terus berkibar maju,” ajaknya.

Dengan demikian, budaya membaca mendesak untuk segera dibangun agar bangsa ini tidak kekeringan generasi. “Karena membaca itu adalah proses rekonstrukti ide. Dengan membaca kita telah memilih untuk melakukan pengembaraan intelektual, bertemu dengan banyak orang, termasuk memberikan segudang pengalaman-pengalaman dan informasi,” tuturnya. (sym/mk)

PERTANIAN

Di Bandara Akan Dibangun Penerangan Bawah Tanah

Pembentukan Sawah Baru Menunggu Hasil Survei

SUMENEP – Pemerintah berencana membangun penerangan bawah tanah (under cable) untuk mengganti tiangtiang di sekitar Lapangan Terbang Trunojoyo. Tiang listrik di sekitar bandara menjadi penghalang.

Kasatker Bandar Udara Trunojoyo Sumenep Dwi Ariyanto menjelaskan, tidak segera beroperasikannya Bandar Udara Trunojoyo selain terkendala landasan pacu (run way) yang membutuhkan lahan minimal 1.400 meter, juga terkendala tiang listrik. “Kami belum bisa mengusahakan terobosan baru terhadap perusahaan maskapai penerbangan yang direncanakan akan melakukan penerbangan pesawat komersial jenis ATR-72 dengan rute SumenepSurabaya,” ucapnya, Selasa (16/4).

Kementerian Perhubungan selama ini telah mendesak pemkab agar secepatnya merealisasikan rencana penerbangan dengan menggunakan pe-

SUMENEP – Upaya Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep mencetak sawah baru di Desa Daleman, Kecamatan Arjasa belum terwujud. Sebab, survei yang dilakukan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sampai saat ini belum diketahui hasilnya.

Disperta menunggu hasil survei tersebut untuk melakukan proses cetak sawah.

Dari Kementerian Pertanian, Selasa (16/4) melakukan peninjauan ke hutan yang akan digarap menjadi sawah, dan pekan lalu tim konsultan Disperta Jatim sudah melakukan survei.

"Pekan lalu konsultan dari Dinas Pertanian Propinsi Jatim turun ke lokasi di Arjasa. Tapi hasilnya masih belum kami terima, mungkin minggu depan baru kami terima," kata Kepala Disperta Sumenep Bam-

sawat komersial jenis ATR-72 tersebut. Tapi pihaknya tidak dapat berbuat apapun jika syarat yang dibutuhkannya tidak terpenuhi.

Menurutnya, pemerintah sepertinya kesulitan untuk segera melakukan normalisasi karena terlanjur mengeluarkan surat izin kepada beberapa tower seluler maupun radio yang jadi objek penghalang.

Sementara tiang listrik yang ada di areal lapangan terbang, katanya harus segera diganti dengan penggunaan penerangan under cable. Sebab penerangan bawah tanah tersebut, sudah menjadi syarat mutlak dari desain bandar udara dimanapun, baik skalanya besar maupun kecil.

Ia menambahkan, masih ada 48 objek obstacle (penghalang) kawasan keselamatan operasi Bandara Trunojoyo Sumenep yang perlu ditertibkan sebelum beroperasinya bandara. Puluhan objek penghalang itu terdiri dari tower seluler, radio, dan

tiang listrik termasuk perbukitan. “Karena berdasarkan ketentuan yang berlaku, jarak radius 15 kilometer dari bandara tidak boleh ada objek penghalang karena akan mengganggu terhadap penerbangan pesawat,” ujarnya.

Wabub Soengkono Siddik menyambut baik recana pembangunan under cable.

Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan PLN. Karena kepala PLN baru pindah, pihaknya akan melakukan koordinasi kembali agar secepatnya pembuatan penerangan bawah tanah dilakukan secepatnya, dan tiang-tiang listrik yang jadi penghalang dapat ditertibkan.

Menurut wabup, rencana pembuatan under cable itu akan dimasukkan dalam program penerangan yang sudah ada di pihak PLN. “Intinya kan PLN sudah bersedia untuk merubah penerangan berada di bawah tanah,”tuturnya. (athink/mk)

bang Heriyanto, Selasa (16/4).

Disperta menyiapkan hutan seluas 300 hektar untuk dicetak menjadi sawah di Desa Dalemen Kecamatan Arjasa. Untuk meyiapkan hutan itu menjadi sawah, pemkab sudah menyediakan dana sebesar Rp 3 miliar. Namun, dana tersebut belum bisa dicairkan karena menunggu hasil survei.

Kepala Disperta Sumenep Bambang Heriyanto menjelaskan, pihaknya belum bisa menentukan lokasi mana di bagian hutan itu yang akan dijadikan sawah. Sebab, sampai saat ini pihaknya belum menerima hasil survei dari Pemprov Jatim. ”Luas hutan itu lebih dari 300 hektar, tentunya kami harus memilah mana lahan yang produktif untuk pertanian. Itu butuh survei, namun belum tun-

tas sampai sekarang,” ungkapnya.

Tapi, saat ini disperta sudah memberikan pelatihan kepada kelompok tani yang akan mengerjakan.

"Kami juga memberikan bimbingan kepada poktan yang merupakan pelaksana cetak sawah baru itu. Karena yang melaksanakan cetak sawah baru itu poktan yang bersangkutan," ungkapnya.

Mantan Kabid Perkebunan Dishutbun Sumenep ini menginginkan bulan ini sudah ada kepastian. Namun, semuanya tergantung hasil survei. ”Kami masih terus melakukan konsolidasi dengan Pemprov Jatim.

Tentu saja akan mendesak supaya cepat terealisasi.

Sehingga, masyarakat bisa bercocok tanam,” ungkapnya.

Memang, sambung dia, pembentukan sawah baru

dari lahan hutan itu sangat dibutuhkan. Supaya kemerosotan hasil pertanian masyarakat bisa teratasi. ”Setidaknya dengan adanya lahan baru, akan menambah hasil pertanian masyarakat.

Makanya, pada musim kemarau nanti kami berharap sudah terbentuk lahan sawah baru itu,” paparnya.

Disinggung soal anggaran yang digunakan, Bambang mengaku akan mengambilkan dari Dana Alokasi Khusu (DAK).

Dana itu akan diberikan kepada poktan (kelompok tani) yang akan menggarap lahan itu. ”Untuk membabat hutan menjadi lahan sawah itu mudah, melainkan butuh dana yang besar. Namun, kami nyatakan sudah siap. Tinggal menunggu realisasi saja,” tukasnya. (edy/rif/yat)

SUMENEP

3

RABU 17 APRIL 2013 NO. 0098 TAHUN II

Kesenjangan Ekonomi Pemicu KDRT SUMENEP - Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sebagian besar dialamai perempuan semakin mengkhawatirkan. Pada tahun 2012 kasus KDRT meningkat dari tahun sebelumnya, mencapai 106 kasus. “Saya juga miris melihat beberapa kasus kekerasan yang terjadi, termasuk penganiyaan yang baru terjadi kemarin,” kata Kepala Dinas BPMP-KB Kabupaten Sumenep, Ach Masuni.

Masuni memaparkan penyebab kasus KDRT sebagian besar karena kesenjangan ekonomi keluarga. “Faktor

bahnya. Dia mencontohkan seperti tayangan televisi yang vulgar dan agak kasar, sehingga mereka mudah meniru tayangan-tayangan yang kasar dan keras.

Dalam mencegah semakin tingginya kasus KDRT, BPMP, kata Masuni, akan melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Tahun ini, kami memiliki komitmen yang kuat untuk menanggulangi KDRT. Langkah yang telah ditempuh antara lain dengan diben-

kedua, pengaruh informasi dan teknologi juga berpengaruh dalam memengaruhi pola pikir masyarakat awam,” tam-

Bupati Lantik Pengurus LPTQ

PELANTIKAN. Bupati Sumenep mengukuhkan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Periode 2013–2015, Selasa (16/4).

SUMENEP – Bupati Sumenep A. Busyro Karim melantik Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) periode 2013 -2015, di Pendapa Agung Sumenep, Selasa (16/4).

LPTQ dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hadi Soetarto.

Proses pelantikan berlangsung khidmat.

Prosesi pengukuhan pengurus LPTQ itu diawali dengan pembacaan Surat Keputusan.

Setelah itu, pengukuhan dilansungkan oleh Bupati Sumenep

A. Busyro Karim. Pada kesempatan itu hadir sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumenep.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim dalam sambutannya meminta pengurus LPTQ dapat membawa pencerahan terhadap masyarakat.

Utamanya, dalam meningkatnya minat baca Al Qur’an. ”Selama ini minat masyarakat masih sangat minim tingkat bacanya

terhadap kitab Suci Al Qur’an.

Jadi, tugas pengurus tentunya berupaya meningkatkan minat baca,” ungkapnya.

Mantan ketua DPRD Sumenep tersebut mengungkapkan, keberadaan lembaga pendidikan Al Qur’an di kota Sumekar itu mampu memberikan pembinaan kepada peserta didiknya. “Generasi muda harus dibimbing, guna malahirkan masyarakat Qur’ani. Sehingga, pengetahuan tentang Al Qur’an akan semakin luas dan mendalam,” tukasnya. (adv/edy/yat)

tuknya sistem penanganan terpadu terhadap anak korban kekerasan yang beranggotakan legislatif, yudikatif, eksekutif, LSM, ormas, dan tokoh agama. Termasuk juga akan menggandeng pesantren sebagai wadah penyuguh moral dan rohani,” terangnya.

Suami Bacok Istri Kekerasan dalam rumah tangga di Sumenep kembali terjadi karena diduga karena kesenjangan ekonomi. Senin

(15/4) dini hari, Saad (54) membacok istrinya, Siti Rohani (50). Rohani yang seharihari berjualan kopi dan nasi di depan Rumah Pintar di Jalan Dr. Soetomo Pajagalan Sumenep saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Sementara Saad telah diamankan aparat kepolisian.

Kapolsek Kota Sumenep AKP Mohammad Heri menjelaskan, dua jam setelah kejadian itu, pihaknya langsung bergerilya menyebarkan semua

anggotanya untuk mencari bukti-bukti terhadap tersangka. Pelaku tertangkap di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng saat hendak melarikan diri ke Camplong Sampang.

“Untunglah korban masih bisa bicara. Ia telah mengakui kalau yang melakukan tindakan yang hampir merenggut nyawa korban itu orangnya adalah Saad,” paparnya (16/4). Sementara barang bukti tersangka yang telah diamankan polisi beru-

pa baju, korek api, celana yang bercak darah.

Polisi akan menjerat pelaku pasal 35 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan hukuman di atas lima tahun penjara. ‘Tersangka kami ajukan untuk dijerat pasal 35 KUHP. Ancamannya hukuman di atas 5 tahun penjara,” ucapnya.

Tapi polisi mesih melakukan penyidikan karena keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. (sym/athink/mk)

INFRASTRUKTUR

Sejumlah Ruas Jalan Belum Diperbaiki SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep menyebut tahun ini sebagai tahun infrastruktur. Kurang lebih sekitar Rp 88,8 miliar dipersiapkan untuk memperbaiki infrastrukur, termasuk infrastruktur jalan, baik di daratan maupun kepulauan.

Namun, hingga saat ini, sejumlah ruas jalan masih terlihat berlubang dan menganga dimana-mana, seperti di Jalan MH Thamrin, Desa Pajagalan, Kecamatan Kota.

Terlihat jelas, ruas jalan yang menghubungan empat arah tersebut rusak parah, hingga berdampak serius terhadap kelancaran arus lalu lintas. Bahkan beberapa waktu lalu, tepat di jalan itu, sempat terjadi kecelakaan.

Menurut salah satu warga setempat, Ahmad, faktor banyaknya jalan yang berlubang disebabkan curah hujan di Kabupaten Sumenep yang cukup tinggi. Instensitas hujan itu kerap menyisakan genangan air di sejumlah ruas jalan yang berakibat pada ketahanan aspal jalan. “Mungkin berpengaruh kepada ketahanan aspal karena terkikis oleh air,” ucapnya, Selasa (16/4).

Warga lain, Ach. Faris melihat jalan tersebut memang sudah lama tidak diperbaiki. “Karena sudah lama jalan itu dibiarkan begitu saja, tak ada perbaikan. Padahal ruas jalan di jalan MH Thamrin itu begitu ramai oleh lalu lalang pengendara. Bayangkan, kalau di jalan MH Thamrin saat ini terus melebar karena setiap hujan selalu menyisakan genangan air,” katanya.

Sementara di jalan masuk ke kelurahan Pajagalan ter-

syamsuni/koran madura

JALAN RUSAK. Terlihat salah satu ruas jalan di perempatan jalan di desa Pangarangan Kecamatan Kota rusak berat. Rusaknya ruas jalan tersebut mengakibatkan terganggunya lalu lintas di jalan tersebut. lihat pohon pisang di badan jalan. “Iya, karena sudah lama jalan itu menganga, dan kemarin warga sini sempat terperosok,” ungkap Ketua RT Kelurahan Pajagalan Sa’rani.

Sementra itu, Soba, warga lainnya mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu ada pengendara yang jatuh akibat terperosok lubang badan jalan yang di genangi air hujan. “Sehingga para pengendara dituntut selalu berhati-hati saat melewati

jalan berlubang itu, bisa saja pengendara terjatuh atau mungkin air lumpur lubang dari kendaraan lainnya yang terpercik ke baju orang lain,” ujarnya.

Warga berharap kepada pemerintah agar segera memperbaiki sejumlah ruas jalan yang berlubang dan menganga untuk kenyamanan masyarakat.

Pantauan Koran Madura, di tiga kecamatan di Kabupaten Sumenep juga banyak

jalan terlihat rusak berat, seperti di Kecamatan Gapura, Batang-Batang dan Dungkek. Kerusakan itu hampir sama dengan ruas jalan yang ada di Jalan MH Thamrin.

Ada yang bergelombang, berlubang, termasuk juga rusak berat.

Sejak berita ini diturunkan, PU Bina Marga belum di konfirmasi. Saat wartawan hendak konfirmasi, Kadis PU Bina Marga sedang rapat. (sym/mk)

Said Abdullah Sambangi Sejumlah Pesantren di Sumenep

SILATURRAHMI. MH. Said Abdullah bersama pengasuh pondok pesantren Aqidah Usymuni Tarate Sumenep Selasa (16/4) SUMENEP - Dalam rangka silaturrahmi dan serap aspirasi, Said Abdullah anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Madura mengunjungi beberapa pondok pesantren di Kabupaten Sumenep.

Selasa (16/4) Said didampingi beberapa anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep mengunjungi pondok pesantren aqidah usymuni di Dusun Tarate Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep.

Selain itu Said juga ditemani oleh mantan Sekertaris Daerah Sumenep Moh. Saleh.

Di pondok pesantren ini, said disambut hangat oleh para pengasuh dan pengurus pondok pesantren. Diantaranya oleh Dewi Kholifah yang juga ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Sumenep. Sosok yang biasa dipanggil Ny. Eva ini mangaku cukup merasa terhormat mendapat kunjungan Said.

Menurutnya, kedatangan Said sebagai Anggota DPR RI merupakann apresiasi yang tak ternilai buat lembaga pendidikan dan pesantren yang dipimpinnya.

"Terimakasih banyak telah mau datang ke pondok pesantren kami yang sederhana ini" ucap Dewi Kholifah menyambut kedatangan MH. Said Abdullah.

Menurutnya, kunjungan ini sangat berarti baik secara pribadi maupun secara institusi.

"Dulu Nyai Eva sempat jadi kompetitor saya dalam pemilihan bupati Sumenep, tapi bersebrangan secara politik tidak berarti harus memutus tali persaudaraan dan silaturrahmi" ujar said di depan para pengasuh dan ustadz yang juga hadir menyambutnya.

Seperti kita ketahui, beberapa tahun lalu PDI Perjuangan mengusung pasangan Abussidik, sementara Dewi Kholifah maju bersama Azasi Hasan.

Selain beramah tamah, dalam kesempatan ini Said juga didaulat menjadi pembicara tunggal dalam seminar pendidikan bersama para santri dan mahasiswa di pesantren Aqidah Usymuni. Menurut Said dalam seminar tersebut, ada kebijakankebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan yang justeru membuat pendidikan kita terpuruk dan kalah dengan negaranegera lain. Ia menegaskan perlu ada terobosan-terobosan baru dan revisi terhadap kebijakan lama agar pendidikan kita bisa bersaing dengan negeranegera maju seperti Singapura, China dan Australia.

YPAA Begitu selesai di Pondok Pesantren Aqidah Usymuni, MH. Said Abdullah langsung menuju Yayasan Pendidikan tempat ia pernah menimba ilmu di masa kanak-kanaknya, yakni Yayasan Pendidikan Al-Wathaniyah AlIslamiyah (YPAA) di Jl. A. Yani Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep.

Di lembaga pendidikan ini, Said bernostalgia bersama teman-teman semasa ia masih sekolah dan juga dengan para ustadz serta pengelola YPAA. Selain itu Said memohon doa restu mereka bila dirinya benar-benar mendapatkan rekomendasi untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur Agustus mendatang. "Sebagai anak yang pernah menuntut ilmu di lembaga pendidikan ini, saya mohon doa restu kepada para ustad dan semua pengelola lembaga ini. Semoga bila nanti saya benar-benar direkomendasikan untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur bisa membawa nama harum Lembaga ini, Sumenep dan juga Madura pada umumnya" Al-Amien Sehari sebelumnya MH. Said Abdullah juga mengunjugi pondok pesantren Al-Amien di Desa Prenduan Sumenep. Di pesantern yang memiliki sekitar

5000 santri ini said bersama rombongan diterima oleh pimpinan pondok pesantren dan para pengasuh. Diantaranya KH. Maktum Jauhari selaku ketua Majelis Kiayi dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien.

Selain KH. Maktum Jauhari, turut menemui Said Dr. KH. Ahmad Fauzi Tidjani, KH. Muhammad Khoiri Husni, KH. Marzuqi Ma'ruf, H. A Tijani Sadzili dan juga KH. Jakfar Shodiq.

Dalam kunjungan yang kesekian kalinya ke Ponpes Al-Amien ini, kepada para pengasuh ponpes Said mengaku senang bisa berjumpa dengan para Kiayi. Menurutnya, ia sangat apresiatif terhadap kerja keras mereka yang tanpa lelah membimbing generasi muda untuk memiliki agama yang kuat dan juga keterampilan sebagai bekal menghadapi masa depan.

"Saya cukup salut dengan perjuangan para kiayi yang tekun sekali menggembleng generasi-generasi penerus bangsa, padahal kadang-kadang mereka mendapat perhatian setengah hati dari pemerintah" ungkap said sesaat setelah usai pertemuan.

Dalam kunjungan ini said didampingi oleh beberapa Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep. Diantaranya, Hunain Santoso, Deky Purwanto, dan beberapa pengurus DPC PDI P lainnya. (beth)

SILATURRAHMI. MH. Said Abdullah bersama pengelola Ponpes Al-Amien Prenduan, Sumenep, Selasa (16/4).

SILATURRAHMI. MH. Said Abdullah bersama pengelola YPAA di Jalan Achmad Yani Pajagalan Sumenep Selasa (16/4).

4

PAMEKASAN

RABU 17 APRIL 2013 NO.0098 | TAHUN II

PERTANIAN

Petani Menilai Teknik Ulir Garam Terkendala Lahan

MUTASI. Spanduk berisi penolakan terhadap mutasi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Pamekasan. Penolakan itu dikarenakan mutasi dilakukan pada saat pelaksanaan Ujian Nasional.

Mutasi Kepala Sekolah Penolakan Makin Menguat PAMEKASAN- Gelombang penolakan terhadap mutasi 66 kepala sekolah di Pamekasan oleh Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, Senin (15/4), makin menguat. Sejumlah sekolah menyatakan menolak mutasi tersebut salah satunya karena dilakukan pada saat Ujian Nasional sehingga dikawatirkan mengganggu pelaksanaan ujian tingkat akhir tersebut.

Penolakan salah satunya dilakukan oleh seluruh keluarga besa Sokolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pamekasan yang secara terang-teangan memasang spanduk di pintu gerbang sekolah.

Spanduk berlogo SMK Negeri 1 Pamekasan itu berbunyi “Seluruh Civitas Akademika SMK N 1 Pamekasan MENOLAK SK Mutas Kepala Sekolah SMKN 1 Pamekasan Selama Masa Unas 2013 Sampai Pelulusan”. Bahkan, ungkapan penolakan juga rencananya akan dilakukan pengelola SD Negeri Bulay II, Kecamatan Galis dengan melakukan unjukrasa, hari ini (Rabu (17/4).

Menurut Wakil Kepala SMK Negeri 1 Bidang Kesiswaan, Subianto, Selasa (16/4), mutasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan Unas itu dikawatirkan berdampak pada proses pelaksanaan ujian.

“Kami mewakili semua guru menolak mutasi kepala sekolah ini, karena saat ini masih ujian nasional, dikwatirkan akan mengganggu proses pelaksanaan ujian nasional di sekolahnya,” kata Subianto.

Kepala SMK Negeri 1, Suendy, ditarik menjadi pengawas bidang studi IPS tingkat SMK, dan digantikan Budi Sulistiyo yang sebelumnya sebagai guru SMKN 2 Pamekasan.

Penolakan juga dinyatakan oleh mantan Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan, Tarmudji, yang kini dimutasi menjadi guru di SMK Negeri 2. Tarmudji yang dalam SK Bupati digantikan Suharniyanto yang juga bertugas di sekolah yang sama itu, menyatakan menolak mutasi dirinya dan berencana menggugat keputusan Bupati itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Surabaya karena merasa keputusan itu tidak memenuhi rasa keadilan.

“Saya didzolimi dengan keputusan itu. sebab, selama ini saya tidak pernah berbuat salah, tapi kenapa malah dimutasi sebagai guru di sekolah yang saat ini saya pimpin?” katanya kepada sejumlah

wartawan, Selasa (16/4).

Tarmudji yang baru empat bulan menjadi Kepala SMK Negeri 2 setelah sebelumnya menjadi Kepala SMA Negeri 3 Pameksan itu mengatakan, penolakannya itu mendapat dukungan dari sejumlah guru di sekolah yang dipimpinnya. Bahkan mereka mendukung upaya hukum yang dilakukannya untuk menggugat keputusan bupati itu melalui PTUN. Dihubungi melalui telepon selulernya, Sekretaris Dinas Pendidikan Pamekasan, Nawawi, mengatakan pemindahan dan pergantian jabatan sejumlah kepala sekolah tersebut memiliki dasar hokum yang jelas.

Karenanya, jika ada kepala sekolah yang merasa keberatan dengan kebijakan mutasi dan pergantian jabatan itu, dipersilakan melakukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN. Khusus Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan, Tarmudji yang dikembalikan menjadi guru, Nawawi menyatakan Tarmudji sudah menjadi kepala sekolah melebihi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 28 tahun 2010 tentang masa jabatan kepala sekolah yang dibatasi selama 4 tahun.

Dalam peraturan itu dinyatakan, bisa dilakukan perpanjangan masa jabatan menjadi 8 tahun, apabila seorang kepala sekolah memiliki kenerja istimewa, dan diperpanjang menjadi 12 tahun apabila seorang kepala sekolah memiliki kenerja sangat istimewa.

“Pak Tarmudji sudah menjadi kepala sekolah selama 8 tahun. Karenanya, saat ini dia dikembalikan lagi menjadi guru di SMK Negeri 2 Pamekasan,” jelas Nawawi.

Nawawi menjelaskan, kewenangan melakukan mutasi dan rotasi jabatan kepala sekolah tersebut, berada di tangan Bupati Pamekasan.

Sedangkan Dinas Pendidikan hanya berwenang memberi catatan kinerja dan masukan.

Anggota komisi D DPRD Pamekasan, Zainal Abidin,

menyanyangkan pemindahan dan pergantian jabatan kepala sekolah yang dilakukan saat pelaksanaan Ujian Nasional tersebut. Sebab, kebijakan itu dinilainya dapat mengganggu proses pelaksanaan ujian yang tengah berlansung.

Zainal mendukung upaya kepala sekolah yang keberatan dengan kebijakan itu, untuk menggugat ke pengadilan tata usaha Negara (PTUN).

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, menilai mutasi 66 kepala sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Pamekasan yang dilakukan Bupati Kholilurrahman seminggu menjelang jabatannya habis, mencederai etika birokrasi karena dilakukan menjelang pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih yang akan dilaksanakan pekan depan.

“Seharusnya, mutasi itu jika memang dibutuhkan dilakukan oleh bupati yang baru, karena akan memiliki kekuatan legitimasi (pengakuan) yang lebih kuat,” kata Khairul Kalam.

Khairul menilai, pergantian jabatan kepala sekolah itu sarat kepentingan dan terkesan dikendalikan pihak tertentu. Penilaian tersebut didasarkan pada komposisi kepala sekolah yang dilantik

dan dinilai tidak objektif.

Ia mencontohkan, dari beberapa kasek yang selama ini diketahui bermasalah dan sedang menunggu sanksi, justru dipromosikan lagi sebagai kepala sekolah.

Khairul meminta kepada Bupati Pamekasan terpilih Ahmad Syafii, untuk mengevaluasi kembali komposisi kepala sekolah itu dan mengembalikan pejabat yang tidak sesuai dengan bidang kemampuan yang dimiliki ke posisi yang lebih pas.

Bupati Kholilurrahman yang akan mengakhiri jabatannya pada Minggu (21/4) mengatakan, mutasi kali merupakan sebuah bentuk tanggung jawabnya untuk tidak menyisakan tunggakan bagi bupati baru.

Kebijakannya itu, kata dia, sudah sesuai prosedur untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan kepala sekolah di wilayah tersebut. Selain itu, mutasi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyegaran utamanya bagi para Kasek yang telah menjabat diatas sepuluh tahun.

“Kami juga ingin menuntaskan penanganan kepala sekolah yang bermasalah dengan memutasi ke tempat lain,” kata Kholilurrahman.

Dijelaskan, pemindahan

dan pergantian kepala sekolah itu sudah melalui usulan dari Dinas Pendidikan (Disdik) setempat dan telah melalui pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Saya ingin, diakhir jabatan saya tidak ada tunggakan. Dan Mutasi ini murni untuk mengisi kekosongan dan dan melakukan penyegaran bagi kasek yang sudah terlalu lama menjabat. Saya menyadari, kebijakan ini akan melahirkan anggapan negatif,” katanya.

Sementara itu, Bupati Pamekasan terpilih Achmad Syafii belum bersedia memberi penilaian terhadap pemindahan dan pengantian pejabat struktural dan fungsional yang dilakukan Bupati Pamekasan Kholilurrahman diakhir masa jabatannya.

Ia mengatakan, sudah menerima laporan dari masyarakat tentang pelaksanaan mutasi pejabat yang dinilai tidak tepat serta pengisian jabatan yang diduga tidak sesuai dengan bidang masingmasing.

Syafii menyatakan masih akan melakukan kajian dan penilaian terhadap laporan itu untuk dijadikan sebagai pegangan diawal masa jabatannya nanti. Meski demikian, pihaknya sudah menyiapkan beberapa langkah yang akan dilaksanaan setelah pelantikan nanti, tanpa memberi bocoran rencana itu.

“Secara prinsip saya belum waktunya berkomentar, biarkan masyarakat yang menilai.

Saya memeng sudah mendengar penilaian dan harapan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah terkait pelaksanaan mutasi yang dinilai bertubi-tubi, tapi itu nanti. Saya mau konsentrasi pada persiapan pelantikan dulu,” katanya.

Dapat diberitakan, sebanyak 176 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Pamekasan dalam sebulan terakhir telah dimutasi. Rinciannya, 110 pejabat struktural dimutasi pada (26/3) lalu, sedangkan 66 kasek menjalani mutasi pada Senin (15/4).

Dari 66 Kasek yang dimutasi itu, salah satunya Tien Fariha, Kepala SMA Negeri 3 Pamekasan dimutasi sebagai Kasek SMA Negeri 1 Pakong. Sedangkan, Kepala SMA Negeri 3 Pamekasan, dijabat oleh Abdul Aziz. (afa/ uzi/muj)

PAMEKASAN- Dinas Kelautan dan Perikanan Pamekasan menyatakan akan melakukan uji coba tekhnis baru untuk peningkatan nilai produksi garam, yakni tekhnik ulir garam (YUG).

Tekhnik itu dinilai mampu menghasilkan garam beberapa kali lipat daripada sistem tradisional yang digunakan petani garam saat ini.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Nurul Widiatuti, Selasa (16/4), , sistem geomimbran yang sudah diterapkan oleh PT Garam masih belum direkomendasikan untuk diterapkan oleh petani. Namun, yang bisa digunakan adalah tekhnik ulir garam yakni menuakan air garam di sebuah penampungan sebelum disebar ke petakpetak pendederan. Tekhni ini sudah pernah dilakukan di Cirebon Jawa Barat dan cukup berhasil.

“Kami akan lakukan uji coba di Pamekasan kalau sudah mendapat rekomendasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan,” kata Nurul.

Ia mengatakan, Teknik itu lebih murah jika dibandingkan dengan geomimbran yang menggunakan hamparan plastik atau menggunakan hamparan keramik.

Yang dibutuhkan petani dalam tehnik itu adalah merombak lahan yang sudah ada dan membuat lahan penampungan air pendederan untuk dituakan.

“Alasan masyarakat karena harus merombak lahan maka usulan ini masih belum disepakati karena menelan biaya besar,” imbuhnya.

Untuk mengatasi persoalan itu, kata Nurul, Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah mencoba mengusulkan melalui dana bantuan Proram Usaha Garam Rakyat (Pugar).

Namun usulan itu belum diterima petani dan mereka memilih membelanjakan dana Pugar untuk kebutuhan sak pembungkus garam dan gudang penyimpanan.

“Saya kira dibutuhkan satu kelompok petani garam untuk dijadikan demplot agar terlihat seperti apa hasilnya,” tandasnya.

Sementara itu Mistaji, salah satu tokoh petani garam asal Desa Pandan, Kecamatan Galis mengaku enggan untuk menerapkan tekhnologi ulir garam (TUG) karena tidak semua petani memiliki tambak yang luas.

Ide itu sudah lebih dikenal petani dan dinilai bagus. Namun kendalnya pada lahan.

“Kalau petaknya hanya satu hektar kemudian dibongkar dan dibuat penyimpanan air untuk dituakan, maka akan memperlambat produksi garam,” terangnya.

Lebih baik, kata pria beranak tiga ini, produksi tidak melimpah yang penting produksi lebih cepat dalam semusim bisa sampai dua kali panen. (auf/muj)

PANEN GARAM. Seorang petani memanen garam pada tambak garam miliknya di Kawasan Penggaraman Palu, Sulawesi Tengah.

UJIAN NASIONAL

Siswa Iklusi Ikuti UN PAMEKASAN: Pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA sederajat di Kabupaten Pamekasan, sudah memasuki hari ketiga. Dari jumlah peserta ujian nasional 10.329 siswa. 2 diantaranya merupakan siswa iklusi (berkebutuhan khusus). yang mengalami cacat tuna rungu dan tuna wicara (kelainan pada pendegaran dan pembicaraan).

Kedua siswa tersebut mengerjakan soal ujian di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Jalan Pintu Gerbang Pamekasan, dengan didampingi tiga orang guru dan seorang pengawas ujian. Kedua siswa tersebut yakni Menik Istimala (19) warga Kelurahan Patemon, Pamekasan dan Siti.Jamila (20) warga Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenga’an.

Kedua peserta ujian tersebut, kata Fadlillah, merupakan murid di sekolah itu sejak SMP Luar Biasa. Mereka mengikuti Unas seperti peserta lainnya yang normal. Pada hari kedua, Selasa (16/4), keduanya mengerjakan soal mata pelajaran Bahasa Inggris.

Wakil Kepala SMA Luar Biasa, Mohammad Fadlillah, seharusnya peserta Ujian Nasional di sekolahnya ada tiga orang. Namun, seorang peserta tidak bisa mengikuti ujian karena mengalami tuna grahita (kelainan mental), sehingga hanya mendapatkan nilai ujian sekolah.

“Ada tiga orang siswa yang seharusnya ikut Ujian Nasional, tapi seorang peserta mengalami tuna grahita, sehingga tidak bias diikutsertakan,” kata Fadlillah.

Fadilah menjelaskan, materi soal ujian untuk sekolah luar biasa itu tidak sama dengan siswa regular lainya. Sebab, untuk sekolah luar biasa, materi soal hanya mata pelajaran setingkat kelas 1 SMA reguler.

Pada sosialisasi pelaksanaan Unas, lembar jawaban hanya disilang, tapi setelah pelaksanaan ada perubahan teknik pengisian jawaban, yakni harus diansir. Sehingga pihak sekolah sedikit merasa kesulitan dalam melakukan pendampingan.

Usai mengikuti Ujian Nasional hari kedua, Menik Istimala mengatakan ada sekitar 50 soal Bahasa Inggris yang harus diselesaikannya. Namun, ia mengaku bisa menjawab semua soal tersebut.

Ia menyatakan bersyukur bisa mengikuti Unas meski dengan kondisi fisik kurang sempurna. Sebab, ia yakin, dibalik kekurangan itu ada kesempurnaan lain yang diberikan Allah. Karenanya, ia akan selalu bersyukur dengan kondisi yang dialaminya.

“Alhamdulillah, saya bisa menyelesaikan semua soal Bahasa Inggris. Semoga hasilnya nanti memuaskan agar tidak mengecewakan kedua orangtua saya,” kata gadis yang bercita-cita menjadi guru tersebut. (afa/muj)

PAMEKASAN

Sekolah di Pantura Sasaran Wartawan dan LSM Bodong PAMEKASAN- Keberadaan oknum yang mengaku wartawan dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan identitasnya tidak jelas, meresahkan pengelola lembaga pendidikan dan lembaga yayasan sosial, terutama yang baru menerima bantuan program dari pemerintah.

Sebab, dalam melakukan aksinya, orang-orang yang mengaku wartawan dengan identitas media yang tidak jelas itu cenderung disertai dengan meminta uang dan pemerasan.

Kondisi tersebut terungkap ketika Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) bersama Dinas Pendidikan, Selasa (16/04) melakukan sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan seluruh kepala sekolah di Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean, Kecamatan Batumarmar dan

5

RABU 17 APRIL 2013 NO.0098 | TAHUN II

Kecamatan Pakong. Sosialisasi itu dilakukan Dinas Pendidikan dengan melibatkan AJP sebagai salah satu wadah wartawan di Pamekasan.

Kepala SD Negeri Dempo Timur, Kecamatan Pasean, Taufik Rahman, mengatakan, kondisi pendidikan di daerah pantai utara yang sudah tertinggal dari daerah perkotaan menjadi sasaran empuk wartawan liar dan LSM siluman yang pekerjaannya memeras dan menekan untuk membayar biaya pember-

itaan di medianya.

“Kerjanya mencari-cari masalah di sekolah kami dengan berbagai macam cara.

Ini sudah terjadi hampir di semua sekolah di daerah Pantura,” terangnya.

Ia menyatakan kehadiran sejumlah pengurus LSM yang resmi dan para wartawan harian dalam sosialisasi BOS itu memberi harapan agar bisa ikut mengatasi banyaknya wartawan bodong yang biasa melakukan pemerasan ke sejumlah sekolah dan yayasan di wilayahnya.

“Dilihat dari penampilannya para wartawan ini rapi dan jelas identitasnya. Tapi mereka yang pekerjaannya hanya menakut-nakuti dan memeras, datang dengan tanda pengenal dikalungkan, berjaket hitam, berkalung rantai dan beram-

but gondrong,” jelas Taufik.

Mantan Ketua AJP, Nadi Mulyadi, meminta agar para pengelola lembaga pendidikan untuk tidak takut menghadapi oknum yang mengaku wartawan tersebut. Sebab, mereka hanya datang untuk melakukan pemerasan dan menakut-nakuti untuk mendapatkan keuntungan.

“Silakan dilayani dan jangan lupa untuk merekam setiap pembicaraannya. Jika ada unsur pemerasan, jangan takut untuk melaporkannya ke polisi dan kami siap untuk membantu,” kata Nadi.

Sekretaris Forum LSM Pamekasan, Ahmad Asir, menyarankan agar para kepala sekolah menjaga kekompakan dengan seluruh unsur di lembaga yang dipimpinnya. Selain itu, diharapkan untuk tidak membocor-

kan rahasia sekolah kepada orang lain yang bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab.

“Pada dasarnya baik wartawan, LSM, Polisi dan Kejaksaan, tidak tahu soal kondisi di lembaga manapun kecuali lembaga itu membocorkan kepada orang lain,” ungkap Asir.

Dijelaskan pria yang juga Kepala Lembaga Pertanian NU Pamekasan ini, jika ada lembaga yang diperas dan dirugikan oleh siapapun, pihaknya siap untuk mendampinginya selama lembaga tersebut benar.

“Kami akan membela yang benar. Jika ada oknum LSM yang berbuat di luar kewenangannya maka kami akan koordinasikan dengan Pemkab Pamekasan dan Polisi,” tandasnya. (auf/muj)

PUGAR

Dewan Menilai Pendamping Pugar Belum Bekerja Maksimal PAMEKASAN- Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Achmadi, menilai pendamping program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Pamekasan dinilai belum melakukan pendampingan secara maksimal sehingga hasil yang dicapai juga belum maksimal.

Hosnan mengatakan, tidak maksimalnya kinerja pendamping Pugar itu berpengaruh pada capaian hasil program yang masih belum mencapai target jumlah produksi dan kualitas hasil produksi yang diinginkan.

Hosnan Achmadi menyatakan penilaiannya itu saat dimintai pernyataannya tentang pelaksanaan Pugar di Pamekasan, di ruang kerjanya, Selasa (16/4).

“Nampaknya para tenaga pendamping itu belum melaksanakan pendampingan secara utuh, sehingga inti program yang bertujuan meningkatkan hasil produksi dan kualitas garam di Pamekasan itu belum berhasil secara baik,” katanya.

Akibat lain dari kurang maksimalnya proses pendampingan itu, kata dia, realisasi program yang dilaksanakan belum menyentuh kebutuhan sebenarnya petani garam. Bantuan yang diberikan hanya berbentuk peralatan penunjang seperti pembuatan gudang atau kincir angin dan belum menyentuh pada upaya peningkatan kapasitas petani agar bisa menghasilkan garam yang berkualitas.

“Kegiatan itu tidak diawali dengan identifikasi

masalah dan kebutuhan oleh petani dan terkesan hanya sekedar formalitas.

Akibatnya, bantuan yang disalurkan tidak menyentuh pada kebutuhan petani yang sebenarnya,” kata Hosnan.

Ia meminta Dinas Kelautan Dan Perikanan setempat lebih kreatif didalam merealisasikan pugar. Salah satunya, dilaksanakan untuk pengadaan waduk penuaan air sehingga mempermudah petani untuk melakukan pendederan.

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Pamekasan, Nurul Widistutik mengaku tenaga pedamping Pugar di Pamekasan sangat terbatas.

Sehingga satu orang tenaga pendamping harus melakukan pendampingan di dua sampai tiga kecamatan penerima Pugar.

Nurul berjanji akan mengupayakan penambahan tenaga pendamping program tersebut agar pelaksanaannya bisa maksimal.

Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat digulirkan oleh Kementrian Kelautan Dan Perikanan RI untuk membantu petani garam meningkatkan jumlah produksi dan kualitas hasil garam rakyat di Madura.

Dengan adanya program tersebut, terjadi peningkatan jumlah produksi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, jumlah produksi garam rakyat mencapai 90 ton perhektar, sementara tahun-tahun sebelumnya berkisar antara 60 sampai 70 ton perhektar pertahun. (afa/muj)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Bupati Usulkan Tiga Nama Calon Sekretaris

SOSIALISASI DANA BOS. Yang melibatkan wartawan dan LSM di wilayah utara Pamekasan. Kegiatan tersebut menjadi ajang keluh kesah pengelola lembaga pendidikan yang mengaku sering didatangi oknum yang mengaku wartawan dan LSM dengan tujuan meminta uang.

KECELAKAAN

Truk Terperosok Saat Menghindari Kecelakaan PAMEKASAN- Dua truk masing-masing bermuatan air mineral dan tembakau seberat 7 ton hampir mengalami kecelakaan di tikungan Dusun Ponjuk, Desa Bulangan Haji, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Selasa (16/04).

Truk bermuatan air mineral dengan nomor polisi M 8382 UA yang dikemudikan Mistaji, warga Desa Tentenan Barat Kecamatan Larangan, hanya terperosok ke bahu jalan. Namun truk tersebut tidak sampai oleng karena ditahan dengan kayu.

Sementara truk bermuatan tembakau dengan nomor polisi M 8047 UN, muatannya tumpah ke tengah jalan.

Diduga tumpahnya tembakau itu karena melebihi muatan, sebab saat dipindah ke truk lain yang muatannya kosong, bak truk menjadi penuh.

Menurut Mistaji, sebelum truknya terperosok di tikungan tajam dan menajak itu ia mencoba menghindar dari kecelakaan dengan truk bermuatan tembakau yang datang

dari arah berlawanan. Namun saat menghindar justru ban belakang truknya jatuh ke bahu jalan dan terperosok.

“Kalau saya tidak menghindar maka badan truk bagian belakang akan terjadi tabarakan,” katanya.

Mistaji mengatakan, dalam kondisi normal ia yakin truknya tidak akan terperosok dan oleng. Namun karena kondisi tanah di bahu jalan yang becek, maka ban truk terperosok. Beruntung warga langsung menahannya dengan kayu dan bambu hingga truknya tidak terguling.

“Muatan truk saya lebih berat dari muatan tembakau sehingga tanah yang basah tidak bisa menahan,” ungkapnya.

Sementara tembakau yang tumpah ke badan jalan dan kedua truk yang menyilang di tengah jalan, mengganggu pengendara dari dua arah Pamekasan-Sotabar dan sebaliknya. Antrian dari arah utara mencapai 1 kilometer lebih.

Setelah tembakau diangkut ke dalam truk bantuan,

truk bermuatan tembakau langsung berangkat. Sementara truk milik Mistaji masih belum bisa diangkat dari bahu

jalan karena masih penuh muatan.

Untuk mengangkat truk tersebut, warga yang mem-

bantu pengangkatan kendaraan itu harus terlebih dahulu menurunkan seluruh muatan. (auf/muj)

PAMEKSAN- Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah mengusulkan tiga nama untuk diangkat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten setempat yang hingga kini masih kosong.

Tiga nama itu diusulkan untuk dipilih menggantikan Achmad Zaini yang sudah dimutasi sebagai Kepala Kantor Arsip Pamekasan. Namun, nama-nama calon pejabat Sekretaris KPU Pamekasan itu masih dirahasiakan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan, Lukman Hedi Mahdiya, Selasa (16/4), tidak bersedia menyebutkan ketiga nama yang telah diusulkan. Ia beralasan, usulan nama itu merupakan kewenangan bupati, sehingga ia tidak berani menyampaikan ke publik.

“Saya tidak bisa menyebutkan ketiga nama yang diusulkan karena itu kewenangan bupati. Mungkin bisa ditanyakan ke KPU,” katanya.

Dijelaskan, setelah diserahkan ke KPU proses selanjutnya menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara pemilu di Pamekasan tersebut untuk mengajukan ke KPU Jawa Timur dan diproses untuk mendapatkan SK Pengangkatan sebagai Sekretaris KPU. Sebelumnya, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Pamekasan, mendesak pemerintah segera mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan karena kekosongan itu dikawatirkan akan mempengaruhi tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, mapun pelaksanaan pemilu legilatif (Pileg).

Ketua DPC Gerindra Pamekasan, Agus Sujarwadi mengatakan, kekosongan jabatan Sekretaris KPU itu akan berdampak terhadap kinerja kesekretariatan penyelenggara pemilu di Pamekasan. Sehingga dikawatirkan tahapan Pilgub maupun tahapan Pileg 2014 akan berjalan mundur dan merugikan partai politik (Parpol).

“Yang kami kawatirkan tahapan yang sudah berjalan di KPU ini bejalan mundur, jika kekosongan ini berlangsung lama. Karena posisi sekretaris ini vital, terutama yang berkaitan dengan kesekretariatan maupun pengunaan keuangan,” katanya.

Desakan serupa juga disampaikan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan, Heru Budhi Prayitno. Menrutnya, jabatan sekretaris KPU yang masih dirangkap Achmad Zaini, yang saat ini diangkat sebagai Kepala Kantor Arsip Pemkab Pamekasan, sangat tidak etis dan harus segara diisi oleh pejabat baru.

“Budaya rangkap jabatan ini harus segera dihilangkan, karena akan berdampak pada kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas yang diembannya,” katanya.

Meski demikian, Heru meminta pengisian jabatan sekretaris KPU Kabupaten Pamekasan ini dilakukan setelah pelantikan bupati terpilih yang tersisa beberapa hari kedepan. Sebab, Bupati Kholilurrahman, dinilai tidak etis jika mengambil keputusan strategis seperti mengisi jabatan Sekretaris KPU. (uzi/muj)

6

SAMPANG

RABU 17 APRIL 2013 NO.0098 | TAHUN II

PENDIDIKAN NON FORMAL

PKBM Tak Layak Menyelenggarakan Pendidikan

ryan hariyanto/koran madura

DIRELOKASI: Peserta UN asal SMK Negeri 1 Sampang terpaksa harus direlokasi ke SMP Negeri 1 Sampang karena terjebak air dengan ketinggian air di halaman dan jalan raya depan sekolah tersebut mencapai ketinggian lutut orang dewasa.

UN di Sekolah yang Terendam Banjir Dialihkan SAMPANG – Ujian Nasional (UN) tahun 2013 kali ini ternyata tak semulus yang diharapkan. Buktinya, peserta UN asal SMK Negeri 1 Sampang terpaksa harus direlokasi ke sekolah lain karena terjebak air.

Ketinggian air di halaman dan jalan raya depan sekolah tersebut mencapai ketinggian lutut orang dewasa, sehingga peserta UN yang semestinya mengikuti ujian di SMKN 1 Sampang harus dievakuasi ke sekolah lain yang tidak tergenangi air.

Sebanyak 304 siswa Peserta UN dari SMK Negeri 1 Sampang dipindahkan ke SMP Negeri 1 Sampang di jalan Wijaya Kusuma kelurahan Gunung Sekar, kecamatan Kota Sampang, karena sekolah kejuruan tersebut berada di jalan Suhadak, kelurahan Dalpenang, kecamatan Kota Sampang, yang sedang tergenang air.

Tidak hanya itu, bahkan ratusan siswa SMK dan lainnya yang berasal dari daerah utara seperti kecamatan Kedungdung dan Omben, meliputi desa Panggung, Gunung Maddah, Banyumas, Kamoning, Baruh dan desa Kamoning juga terjebak banjir saat akan menuju ke sekolahnya.

Farend Choirunnisak (18), salah satu siswi SMK Negeri 1 Sampang saat akan mengikuti

pelaksanaan UN di hari kedua di sekolahnya mengaku sebelumnya sudah ada pemberitahuan melalui pesan singkat yang dilayangkan dari pihak sekolahnya terkait adanya banjir yang menggenangi halaman sekolahnya. Namun dirinya tetap nekat berangkat dengan menerjang genangan banjir, bahkan ia masih belum menggunakan seragam sekolah karena takut basah terkena banjir.

“Saya sudah menerima SMS dari sekolah pukul 05.00 Wib, isinya memberitahukan bahwa sekolah tergenang banjir, makanya saya belum memakai seragam, karena mau ganti bajunya di rumah sepupu dekat sekolah. Saya takut basah semua seragam saya kalau dipakai duluan,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa

(16/4).

Menurut Farend, banjir yang kerap melanda sekolahnya tersebut membuat dirinya merasa sangat terganggu. Namun kali ini dia dengan terpaksa harus menerjang banjir, karena dirinya harus mengikuti UN di hari kedua.

“Kalau seperti ini terus sangat terganggu yang mau belajar menuju ke sekolah, seragam, sepatu, dan buku bisa basah semuanya,” ujarnya.

Tak hanya siswa saja yang terjebak banjir, salah satu pengawas UN yang ditugaskan di SMK Negeri 1 Sampang, Maysuroh (24), warga asal desa Omben mengatakan dirinya tidak tahu harus melalui jalan alternatif mana, sehingga dirinya terpaksa menerobos genangan air untuk mencapai SMK tersebut demi tugasnya.

“Gak tahu kalau ada banjir, soalnya tidak diberi kabar sama teman pengawas lainnya. Demi tugas terpaksa saya terobos banjirnya dan malah basah semua,” kata salah satu guru dari SMK Annur kecamatan Omben yang kali ini ditugaskan mengawasi peserta UN di SMK Negeri 1 Sampang.

Yaumil Arif, Wakasek Kesiswaan SMK Negeri 1 membenarkan jika genangan ban-

jir hingga masuk ke halaman sekolahnya dan mengganggu pelaksanaan UN. Akan tetapi, dirinya sudah berkoordinasi dengan guru lainnya untuk disampaikan kepada para siswanya, juga agar menyelamatkan beberapa berkas penting yang berhubungan dengan UN ke tempat yang lebih aman. Penyelamatan berkas diangkut menggunakan mobil milik Kepala Sekolah agar terhindar dari genangan banjir.

“Mau bagaimana lagi, namanya juga musibah bencana alam. Memang sangat mengganggu, tapi untuk kali ini tidak terlalu membahayakan seperti banjir besar tanggal 8 kemarin. Semua sudah kami rapatkan dengan kepala sekolah sejak tadi malam sekitar pukul 20.00 wib, untuk mengantisipasi pelaksanaan UN hari ini (kemarin),” ucapnya.

Pihak sekolah mengimbau kepada siswanya yang berasal dari daerah utara untuk melewati pegunungan desa Gunung Maddah sehingga bisa mencapai ke lokasi sekolah.

Dan untuk kenyamanan peserta dalam menjalani ujian, pelaksanaan UN direlokasi ke SMP Negeri 1 Sampang.

Sementara itu, Kepala Se-

kolah SMK Negeri 1 Sampang Irianto menjelaskan untuk tetap melaksanakan UN pada hari kedua ini pihaknya memindah sebanyak 304 siswa atau perserta UN ke sekolah SMPN 1 yang terletak di jalan Wijaya Kusuma, karena SMKN 1 sendiri terendam banjir.

Untuk mensiasati hal ini, pihaknya telah memberitahukan kepada siswa khususnya perserta UN untuk pindah ke SMPN 1 bila hujan lebat atau banjir terjadi. “Alhamdulillah pelaksanaan UN berjalan dengan lancar, meski sekolah tergenang banjir.

Dengan memindahkan siswa kami ke SMP Negeri 1,” jelas Irianto.

Meski harus berpindah lokasi, kata Irianto, para siswanya tetap semangat dan tidak ada anak didiknya yang absen pada hari kedua UN. Apabila hingga hari ketiga SMK Negeri 1 belum bisa ditempati, UN akan terus dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sampang hingga hari terakhir ujian.

“Kalau sekolah belum bisa digunakan, kami akan tetap melaksanakan ujian di SMP Negeri 1 hingga hari terakhir ujian,” tandasnya. (ryn/iam/ msa/rah)

SAMPANG – Ketua DPC LSM Gaib Selamet Riyadi menganggap salah satu penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa Lepelle Kecamatan Robetal tidak layak menjadi penyelenggara pendidikan di masyarakat, karena Ketua PKBM tersebut hanya membekali ijasah paket B yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Apabila kegiatan belajar masyarakat itu tetap dipaksakan terselenggara, maka PKBM tersebut dianggap tidak akan berjalan dengan maksimal.

Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang seharusnya lebih selektif memilih PKBM agar tidak mendatangkan kesia-siaan. Padahal PKBM atau pendidikan non formal tersebut diadakan untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Sampang.

Menurut Selamet Riyadi menyelenggarakan pendidikan di masyarakat secara langsung itu sangat berat, sedangkan penyelenggara di Desa Lepelle tersebut masih tamatan sekolah paket B sehingga kemampuannya diragukan dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat. Seharusnya sebagai penyelenggara, kata Salamet Riyadi, seharusnya ketua penyelenggaranya tersebut minimal berpedidikan diploma 2 (D2).

“Seharusnya penyelenggara sekolah non formal seperti PKBM itu diselenggarakan oleh orang yang berpendidikan minimal mempunyai ijasah D2. Secara akademis mungkin itu tidak bisa diragukan lagi untuk pengetahuan di lapangan. Saya kira nantinya tinggal mengembangkan sendiri karena saya yakin orang yang

berpendidikan tinggi sudah dibekali pengetahuan yang cukup dalam menghadapi masyarakat secara langsung,” ungkapnya kepada Koran Madura, Senin (16/04).

Selamet mengaku dirinya sudah menyampaikan hal tersebut kepada Ketua PKBM Kabupaten Sampang, namun jawabannya masih belum memuaskan dan alasannya karena masih baru menjabat Ketua PKBM Kabupaten. Seharusnya sebagai ketua PKBM Kabupaten, dia bisa mengetahui latar belakang penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa. Kalau diantaranya terdapat PKBM yang tidak layak seharusnya cepat ditindak.

“Hal ini sudah saya sampaikan kepada ketua PKBM Kabupaten, namun jawabannya karena masih baru menjabat dan akan segera mengevaluasi itu,” ungkapnya.

Sementara Kepala Bidang PNFI (pendidikan non formal dan informal) Moh Bahri yang didampingi oleh Kasi Kelembagaan Dewi H. Farah ketika dikonfirmasi mengatakan secara teknis tidak ada persyaratan yang mengatur tentang penyelenggara PKBM dan syarat minimal cukup dengan ijasah setingkat SMA. “Kami akan tinjau kembali di lembaga tersebut, karena masih belum ada aturan tentang penyelenggara PKBM. Kami di sini masih baru, sementara PKBM yang ada sudah berjalan ketika saya belum menjabat kepala PNFI. Namun ke depan saya akan evaluasi itu,” kelitnya.

Bahri juga menambahkan kalau nanti tidak ada halangan pada bulan Mei-Juni akan melakukan tindakan ke bawah bersama Kasi Kelembagaan untuk mengevaluasi lembagalembaga yang berada di bawah naungan PNFI. (jun/msa/rah)

junaidi/koran madura

KONFIRMASI: Kepala bidang PNFI didampingi oleh Kasi Kelembagaan ketika dikonfirmasi tentang tidak layaknya penyelenggara PKBM di Desa Lepelle Kecamatan Robetal.

ASUSILA

DPR yang Berbuat Asusila Akan Di-PAW

ryan hariyanto/koran madura

MENGGENANG: Air besar kembali menggenagi salah satu desa di Kecamatan Kota Sampang, Selasa (16/4) kemarin.

BANJIR

Kali Kemuning Kembali Meluap SAMPANG - Air besar yang kembali meluap dari kali kemuning pada pukul 01.30 wib, Selasa (16/4) menggenangi Sampang. Banjir kali ini memang tidak sebesar sebelumnya, namun cukup merendam tiga kelurahan dan tiga Desa di Kecamatan Kota Sampang.

Ketiga kelurahan yang terendam genangan air diantaranya Kelurahan Rongtengah, Kelurahan Gunung Sekar, dan Kelurahan Delpenang. Sedangkan desa yang terserang banjir diantaranya Desa Pangung, Desa Pasean, dan Desa Kemuning.

Dalam 10 hari terakhir, Kota Sampang tercatat sudah tiga kali dilanda banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi

di daerah utara Kota Sampang.

Akibat hujan yang turun deras di bagian hulu, kiriman debit air di kali kemuning pun meluap hingga menggenangi sejumlah tempat tersebut.

“Ya Mas, air meluber ke kota masuk sekitar pukul setengah dua tadi malam. Kami sudah mengamankan barang-barang kami ke tempat yang lebih aman,” ucap Rahmad Kurniawan (35), warga Kelurahan Delpenang Kecamatan Kota Sampang kepada Koran Madura, Selasa (16/4).

Menurut Rahman, warga jalan Suhadak, kejadian banjir ini sudah meresahkan warga, sebab dalam seminggu terakhir Kota Sampang lumpuh total, khususnya di daerah langganan

banjir. Bahkan tak hanya itu, kerugian baik harta maupun nyawa sudah menimpa warga pada banjir-banjir sebelumnya, hingga kejadian itu membuat sejumlah warga merasa trauma.

“Saya hanya berharap kepada pemerintah untuk bisa menangani banjir ini lebih serius lagi, karena warga Sampang ini selalu dihantui dengan bencana banjir yang tak kunjung bisa dihindari,” tandasnya.

Akibat luapan air kali kemuning ini pelayanan masyarakat di sejumlah tempat tersebut ada yang lumpuh. Selain itu, sebab genangan air yang terjadi di beberapa ruas jalan perkotaan lagilagi arus kendaraan dialihkan ke jalur alternatif. (iam/msa/rah)

SAMPANG – Anggota DPRD Sampang Moh. Hasan Ahmad alias Ihsan (44) ditangkap petugas gabungan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) di Hotel Pitsop Jalan Semut Baru Surabaya padah 8 April karena diduga punya hobbi melakukan pencabulan terhadap sembilan gadis yang notabene pelajar.

Sebelum melakukan pencabulan tersebut, oknum DPRD tersebut mengaku mengawini setiap gadis yang hendak digaulinya agar tidak salah secara hukum agama. Namun tidak ada penjelasan kesembilan gadis yang dinikahi sirri itu ada yang dicerai ataukah tetap dipakai.

Sebelumnya seluruh DPRD Kabupaten Sampang enggan mengomentari terkait penangkapan anggota Komisi A DPRD Sampang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Akan tetapi, setelah informasi itu benar adanya, Wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Sampang, Kian Santang akhirnya angkat bicara saat ditemui di ruang Fraksi PPP DPRD Sampang.

Kian Santang meminta maaf kepada masyarakat, khususnya masyarakat daerah pemilihan (Dapil) 2 Sampang

atas kasus yang menimpa anggotanya tersebut. “Saya sebagai pimpinan Wakil Ketua DPRD Sampang meminta maaf sebesar-besarnya,” tegasnya, Selasa (16/4).

Kian Santang juga mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur (Jatim) di Surabaya untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap oknum anggota dewan itu.

“Saya sangat terkejut saat mendengarkan informasi seperti itu. Apalagi saat ini dia (Ihsan) tidak bisa dipisahkan dengan nama partai, itu pun diluar dugaan,” terangnya.

Nantinya setelah mendapatkan rekom dari pimpinan DPW PPP Jatim, pihak DPC Sampang akan segera menggelar rapat kecil untuk menentukan rumus-rumus dan langkah selanjutnya terkait kasus yang mendera kadernya tersebut. “Kami masih menunggu rekomendasi resmi dari tingkat DPW untuk langkah kami selanjutnya,” ujar Santang.

Masih kata Santang, setelah mendapatkan rekomendasi dari DPW dengan beberapa Fraksi di DPRD Sampang, maka Ihsan akan dicopot dari keanggotaan dewan dan partainya. “Setelah mendapatkan

rekomendasi dari DPW PPP dan Fraksi di DPRD Sampang, kemungkinan besar yang bersangkutan akan di-PAW,” ucapnya.

Seperti dikutip dari sejumlah media online, modus tersangka mengajak korban untuk menikah sirri terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan asusila tersebut.

Korban dinikahi sirri di dalam mobil dengan mengundang seorang penghulu untuk menghindari dosa. Setelah itu korban dibawa ke hotel untuk melakukan aksinya. Terdapat sembilan perempuan yang menjadi korban Ihsan dan tiga di antaranya adalah siswi SMP yang masih berusia 16 tahun.

Setiap korban yang dinikahi siri diberikan uang sebesar 2 juta rupiah.

Sembilan siswi yang dicabuli anggota DPRD Kabupaten Sampang asal fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Moh. Hasan Ahmad alias Ihsan ratarata masih belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Hilman Thayib, Senin (15/4).

Menurut Hilman, berdasaran pengakuan tersangka yang tercatat sebagai warga Desa Samaran, Kecamatan Tambelengan, Sampang ini telah meniduri sembilan korbannya.

Namun sampai saat ini masih

tiga orang yang melapor, yakni ASR (16), NTC (16), dan SDH (16). Ketiganya adalah warga Surabaya dan masih berstatus pelajar SMP. Anggota Komisi A bidang pemerintahan DPRD Kabupaten Sampang itu berhasil dibekuk di hotel Pitstop, Jalan Semut Baru, Surabaya beberapa waktu lalu.

“Kami juga mengamankan dua wanita yang diduga sebagai penyedia perempuan di bawah umur, yakni Dea Ayu (20) dan Dini Rahmawati (22),’’ ungkap Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Hilman Thayib.

Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya berupa tanda pembayaran hotel, uang tunai sebesar Rp 1,2 juta, dan sejumlah telepon selular yang berisi bukti percakapan via SMS antara ketiga tersangka dan mobil Honda Odyssey nopol L1824QR. Ketiga tersangka kini masih diperiksa intensif di Mapolrestabes Surabaya dan terancam hukuman 15 tahun penjara karena terjerat Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (ryn/msa/rah)

BANGKALAN

7

RABU 17 APRIL 2013 NO.0098 | TAHUN II

KEPOLISIAN

Biaya Perkara Korupsi Rp 208 Juta

ant/dedhez anggara

KEBUTUHAN SOLAR NELAYAN: Seorang nelayan mengangkut jirigen berisi solar untuk kebutuhan melaut di dermaga karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (16/4). Sejak sebulan terakhir, Pasokan solar ke Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN) untuk nelayan di daerah tersebut berkurang dari jatah 554 ton/bulan menjadi 480 ton/bulan.

Manfaat Migas Belum Bisa Dinikmati Warga Madura BANGKALAN – Keberadaan sumber migas di Madura diyakini masih belum memberikan konstribusi berarti bagi masyarakat di pulau Madura. Tidak hanya itu, bahkan migas juga tidak menunjang peningkatan sumber daya manusia di empat kabupaten di Madura. Hal itu menggugah perhatian Komisi VII DPR RI, setidak-tidaknya ada 25 anggota dewan perwakilan rakyat RI berkunjung ke Bangkalan untuk mengetahui permasalahan migas yang manfaatnya belum dapat dinikmati orang-orang Madura tersebut.

“Di Bangkalan selama 31 tahun blokWest Madura Offshore beroperasi belum bisa memberikan konstribusi bagi masyarakat Bangkalan,” ucap Bupati Bangkalan M Makmun Ibnu Fuad saat menjamu perwakilan anggota dewan RI di Pendopo Agung Bangkalan.

Dia menjelaskan, sumber migas di pulau Madura sangat melimpah, namun selama itu empat kabupaten di Madura tidak pernah menikmati bagi hasil migas tersebut. ”Saat ini Bangkalan hanya mendapatkan bagi hasil, kami berharap kedepan keberadaan Blok WMO dapat bermanfaat lain seperti sosial, ekonomi bagi masyarakat Bangkalan, khususnya bagi masyarakat sekitar sumber migas,” ungkapnya.

Dijelaskan dia, ladang minyak yang sejak tahun 80-an dikelola oleh PT Codeco pada bulan Mei tahun 2011 pengelolaannya dialihkan kepada PT Pertamina WMO. Selama itu hak kabupaten sesuai dengan Undang-Undang yang memperoleh PI sebesar 10 persen belum

terealisasi.

“Kami ingin komitmen yang dibuat oleh PT Pertami WMO tentang PI itu. Realisasinya lebih cepat lebih baik,” pintanya.

Bupati termuda se-Indonesia tersebut mengharapkan agar nanti pemkab Bangkalan dapat memproduksi gas sendiri. Menurutnya, tahapan untuk bisa mempruksi gas sendiri, pihaknya masih menunggu bisnis plan, karena dengan memproduksi gas sendiri dapat menikmati langsung potensi sumber daya energi yang dimiliki.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar BP Migas bisa mengalihkan infrastruktur seperti pipa migas yang dialirkan ke Jawa bisa diproduksi di kabupaten Bangkalan. Pihaknya menerangkan saat ini semua produksi mengalir ke Jawa, kapan Bangkalan bisa mengelola sendiri, padahal sudah ada jembatan Suramadu. ”Kita sudah bersinergi dengan BPWS tentang adanya kawasan industri yang telah kita siapkan 1.200 ha,” jelasnya Sementara itu, Wakil Bupati

Sampang Fadilah Budiono kepada Komisi VII DPR RI mengungkapkan pemkab Sampang mengusulkan supaya ada pembagian bagi hasil yang lebih bagi daerah penghasil seperti kabupaten Sampang. ”Masak Sampang daerah penghasil dapat Rp 32 miliar,” kata Fadilah.

Dirinya berharap, BP Migas secepatnya bisa merealisasikan PI bagi daerah penghasil migas. Sebab, realisasi PI sangat diharapkan oleh setiap pemerintah kabupaten yang ada di Madura, terutama Sampang.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Bupati Pamekasan Kadarisman. Menurutnya, jika bagi hasil dari PT Migas ini direalisasikan, maka hal itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan di kabupaten Pamekasan.

Lain halnya Kepala Kantor Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumenep Abdul Kadir yang mewakili Bupati Sumenep.

Dia mengatakan Pemkab Sumenep tidak hanya bicara masalah kuota migas, akan tetapi pemkab Sumenep meminta adanya kantor perwakilan BP Migas di daerah-daerah. “Di Kabupaten Sumenep migasnya banyak, tapi tidak ada apa-apanya (tidak ada bagi hasil migas di Sumenep).

Hanya sekedar gaungnya saja,” terangnya.

Pemerintah Sumenep berharap agar BP Migas bisa membangun infrastruktur di kepuluan Sumenep. Menurutnya, ada beberapa kebutuhan infrastruktur di kepulaun, ada jalan rusak tidak diperbaiki, diperbaiki tapi hanya kotak-kotak saja. Pihakn-

ya juga menginginkan adanya PLTS. Sebab listrik di kepulauan tidak merata. Selain itu diperlukan juga SPBU Apung di wilayah kepulaun, karena di kepulaan konsumsi migas sangat tinggi.

Sedangkan hal yang sering terjadi migas di kepulauan sering mengalami kelangkaan.

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) BP Migas, Johanes Widjonarko mengakui memang daerah tidak secara optimal menerima manfaat dari gas yang dimiliki. Pihaknya mengaku sedang melakukan proses ke arah itu. ”Selama 30 tahun memang tidak merasakan. Dalam pengelolaan gas ini memang membutuhkan infrastruktur,” kata Widjonarko Widjonarko menjelaskan, ke depan pihaknya akan membangun komunikasi intensif dengan daerah penghasil migas. Semisal, masalah Corporate Social Responsibility (CSR), pihaknya memiliki forum untuk CSR tersebut. Melalui forum CSR tersebut, pihaknya bisa segera melakukan komunikasi secara intens untuk kebutuhan daerah. Mengenai perwakilan dan pengadaan kantor di daerah penghasil migas, pihaknya mengaku siap untuk memenuhi permintaan tersebut.

Dijelaskan Widjonarko, saat ini WMO mengalami prestasi yang lebih baik, karena bisa memproduksi minyak 30 ribu barel/hari.

Sementar itu, Ketua Komisi VII DPR RI Zainuddin Amali mengatakan, Komisi VII DPR RI mendukung dan men-

dorong kinerja peningkatan produksi migas di Madura yang hasilnya sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Madura. Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Pendopo Agung Bangkalan menegaskan ke depan pihak investor asing migas tidak akan seenaknya sendiri terhadap daerah penghasil migas.

Zaubyddub menyatakan kedatangan Komisi VII DPR RI ke Madura untuk membicarakan secara langsung tentang pengelolaan blok migas yang ada di Madura. Hal itu bertujuan agar energi terbesar yang ada di Jatim itu bisa terealisasi dengan baik.

“Sekarang industri migas banyak dikuasai pihak asing dan nyaris tak tersentuh oleh perusahaan nasional. Ke depan tidak boleh lagi terjadi, kami bertekad revisi Undang-Undang Migas akan kita selesaikan pada periode kita,” tegas Ketua Komis VII Zainudin Amali.

Menurutnya, kita tidak boleh menolak investasi asing dengan modal dan kecanggihan teknologinya. Namun, kita harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dia menambahkan, Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) yang dikoordinir oleh Satuan Kerja Khusus (SSK) Migas menyampaikan program CSR kepada masyarakat dan memberikan bantuan komputer untuk menunjang pendidikan bagi masyarakat dan anak-anak pelajar untuk 4 kabupaten di Madura. (ori/rah)

BANGKALAN – Polres Bangkalan rupanya tak main-main dalam menangani kasus korupsi. Bahkan untuk mengusut kasus indikasi korupsi telah didanai langsung oleh Mabes Polri.

Tak tanggung-tanggung setiap perkara korupsi disediakan dana sebesar 208 juta. Hal itu bertujuan agar pelaku penggelapan uang negara bisa dimejahijaukan.

Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro menjelaskan setiap ada kasus terindikasi korupsi pihaknya akan langsung mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket). Sebab, penanganan korupsi merupakan instruksi langsung dari atasan.

“Mau tidak mau dari dana yang disediakan pusat harus bisa terealisasi.

Jika tidak terserap dananya akan dikembalikan,” ujarnya.

Menurutnya, dari dana yang disediakan pusat, sebanyak 208 juta digunakan dalam menangani satu perkara yang disinyalir ada penggelapan. Dana tersebut digunakan pada perkara minimal dua. Dengan dana tersebut diupayakan bisa menguak kasus korupsi yang merugikan uang negara.

“Akan menjadi nilai plus bagi polres, jika dana terse-

but bisa digunakan untuk menguak perkara lebih dari target,” ungkapnya.

Dia menerangkan, dalam target yang telah ditetapkan polda. Pertahun harus ada tindak korupsi yang bisa dipantau oleh pihaknya.

Pendanaan tersebut, lanjut Endar, tidak hanya dibebankan pada polres Bangkalan saja. Akan tetapi, target mengenai penyelidikan tentang kasus korupsi diwajibkan bagi seluruh polres se Indonesia.

“Kami harus bekerja ekstra keras dalam mengungkap kasus korupsi.

Sebab, penanganannya tak seperti kasus kriminal lainnya. Keberhasilan mengenai penyelidikan kasus korupsi menjadi penilaian langsung dari Mabes Polri,” kata mantan penyidik KPK tersebut.

Pada penanganan tahun ini, ada dua kasus korupsi yang sudah ditangani polres Bangkalan. Dua kasus korupsi tersebut, menurut Endar, sudah dalam tahap penyelidikan, meski tidak banyak yang mengetahui akan hal itu.

“Sudah ada tersangka yang akan diadili. Akan tetapi, kami masih belum mempublikasikannya,” papar Endar. (ori/rah)

CALON LEGISLATIF

Penyusunan DCS Menggunakan Sistem Silon BANGKALAN – KPU Pusat menggunakan sistem informasi pencalonan (silon) untuk memberikan kemudahan bagi 12 parpol peserta pemilu tahun 2014 dalam menyusun daftar calon sementara legislator (DCS) pada pemilu mendatang.

Silon merupakan sistem KPU Pusat yang tidak pernah digunakan pada pemilu sebelumnya. Akan tetapi, tahun ini KPU Pusat mengintruksikan kepada sejumlah parpol peserta pemilu agar menggunakan silon dalam menyusun DCS. Dengan sistem ini masing-masing parpol akan memiliki back up data daftar caleg sementara yang terkirim.

“Sistem ini memang baru namun bisa memudahkan parpol dalam pelaporan daftar caleg sementara kepada KPUD. Meski begitu parpol tetap wajib menyerahkan file berisi nama-nama bacaleg,” kata Komisioner KPUD Bangkalan, Abdus Somad, kemarin (16/4).

Menurut Somad, de-

ngan sistem tersebut maka akan bisa diantisipasi adanya nama caleg ganda. Artinya sejak dini ada nama caleg yang disetorkan dua parpol berbeda bisa diketahui sejak dini. Apalagi kalau data file yang diperlukan KPUD ternyata hilang maka datanya tetap ada jika diperlukan.

Hal ini menghindari salah data terkait nama-nama bacaleg tersebut. Dalam software tersebut, petugas entry data cukup mengisi beberapa blanko formulir pendaftaran yang tersedia.

“Modelnya masih sama dengan formulir yang berbentuk file kertas. Hanya saja dengan sistem ini data bisa tersimpan di komputer dan memudahkan untuk verifikasi, karena ini merupakn sistem pembantu,” kata Somad.

Dengan cara itu, nama calon legislatif itu gampang diakses secara eletronik. Masyarakat juga diberi kemudahan untuk mengakses data dari para calon legislatif yang mau maju pada pemilu 2014 mendatang.(dn/rah)

UJIAN NASIONAL

Optimis Jalani UN pada Hari Ketiga BANGKALAN – Memasuki hari ke-3 pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA dan sederajat di Kabupaten Bangkalan seperti hari pertama dan kedua, diharapkan berjalan lancar.

“Alhamdulillah hari ini lancar, tidak ada kendala yang berarti seperti kekurangan soal atau lainnya,” kata Abdus Syukur, Kepala SMAN 1 Bangkalan kepada Koran Madura.

Syukur menuturkan pelaksanaan UN hari kedua sama seperti pada hari pertama.

Setiap hari sebelum memulai mengerjakan soal, para siswa dikumpulkan untuk doa bersama dan diberikan pengarahan serta baca doa bersama dimulai pukul 06.30 WIB. Menurutnya, dari jumlah siswa sebanyak 237, seluruhnya mengikuti UN. Untuk kelas jurusan IPA mengerjakan soal

Fisika dan Bahasa Inggris, sedangkan untuk kelas jurusan IPS mengerjakan soal Ekonomi dan Bahasa Inggris.

Meski ada perbedaan dengan tahun sebelumnya, soal yang diberikan terdiri dari 20 paket soal yang berbeda, tak mengalami kesulitan yang berarti. “Entah besok (hari ini) seperti apa, sama-sama tidak tahu. Yang jelas, kami optimis akan mendapatkan kelulusan 100 persen. Apalagi, SMAN 1 Bangkalan terkenal dengan sekolah unggulan,” ucapnya.

Dia menambahkan, dalam ujian yang dilakukan tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan SKL (Standar Kompetensi Lulus). Jumlah ruang yang ditempati siswa terdiri dari 13 ruangan.

Sedangkan 4 ruangan ditempati siswa swasta. Mereka berjumlah 51 siswa, yang berasal dari SMA Sunan Ampel, Mambaul Ulum,

... setelah siswa selesai mengerjakan, soal dan lembar jawabannya langsung dikumpulkan kepada pengawas.

Selanjutnya, langsung diantar ke sub Rayon 02 untuk dikumpulkan,”

Ninik Djoewartati

Kepala SMAN 4 Bangkalan dan Darul Kholil.

Dia menambahkan, dalam UN tersebut diharapkan setiap mata pelajaran yang diujikan wajib mendapatkan nilai minimal 4.00. Sebab jika tidak sam-

pai mencapai nilai itu, maka nilai komulatifnya tidak akan sampai pada 5,5.

“Siswa wajib memenuhi nilai itu, meski penilaiannya juga diambilkan dari nilai rapor,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan kepala SMAN 4 Bangkalan Ninik Djoewartati. Ninik mengatakan dari 224 siswa yang mengikuti UN, semuanya diyakini bisa mengerjakan soal UN dengan baik. Hal itu karena siswa sudah terbiasa dengan bimbingan guru sebelumnya. Meski diakui soal UN tidak sama antar satu dengan yang lainnya.

“Untuk bentuk soalnya, kami belum mengetahui. Sebab setelah siswa selesai mengerjakan, soal dan lembar jawabannya langsung dikumpulkan kepada pengawas. Selanjutnya, langsung diantar ke sub Rayon 02 untuk dikumpulkan,” ujarnya. (ori/rah)

ant/syaiful arif

RELAKSASI: Ratusan siswa melakukan senam warkop untuk relaksasi saat jeda istirahat seusai mengerjakan soal ujian nasional (Unas) pada jam pertama di halaman MAN Jombang, Jawa Timur, Selasa (16/4). Relaksasi senam warkop itu dilakukan agar siswa tidak tegang dan mengurangi kantuk saat mengerjakan soal ujian nasional.

8

LINTAS MADURA

RABU 17 APRIL 2013 NO.0098 | TAHUN II

CALEG SEMENTARA

PKS Pendaftar DCS Pertama

ant/anis efizudin

AKSI MENGECAM KDRT. Sejumlah aktivis perempuan yang tergabung dalam Sahabat Perempuan dengan membawa sejumlah poster, menggelar aksi damai mengecam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh wakil walikota Magelang Djoko Prasetyo, di pinggir jalan utama kota Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Dalam aksi yang digelar serentak di empat kota yaitu Semarang, Magelang, Yogyakarta dan Surakarta itu mereka menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang berat bagi terdakwa KDRT yang merupakan pejabat publik dan seharusnya menjadi teladan masyarakat.

Terdakwa Kerusuhan Sampang Divonis Bebas Hakim Mementahkan Tiga Pasal, JPU Akan Ajukan Kasasi SURABAYA – Pada sidang di PN Surabaya, Selasa (16/4), dalam amar putusannya Majelis Hakim memvonis bebas Rois Al-Hukama, terdakwa utama yang menjadi otak kerusuhan Sampang yang terjadi pada 26 Agustus 2012. “Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” ujar Hakim Ketua, Ainur Rofik yang dirilis centroone.com.

Hakim mementahkan tiga pasal sekaligus yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terhadap terdakwa. Tiga pasal tersebut adalah Pasal 338, Pasal 334, dan Pasal 170 KUHP. Pengacara terdakwa Rois dari LPBH NU Jatim, Teguh Suharsono mengaku pihaknya langsung menerima putusan tersebut karena memang selama ini tidak seperti yang ditudingkan.

“Tadi terdakwa menerima putusan. Ini sebagai bukti bahwa klien kami memang tidak bersalah dalam kasus ini,” katanya.

Sedangkan Rois yang ditemui usai persidangan enggan berkomentar. Sambil dikawal polisi, dia langsung keluar dari ruang sidang menuju ruang tahanan sementara pengadilan. Di sisi lain, sekitar ratusan pendukung Rois yang memadati ruang sidang mengucap-

kan puji syukur kepada Allah SWT begitu mendengar hakim membebaskan Rois.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum, Ismunadi mengaku akan melayangkan kasasi atas putusan bebas Rois oleh hakim. Hanya saja, ia enggan menjelaskan poin apa saja yang menjadi keberatan hakim. “Tentu kami mempertimbangkan beberapa keyakinan hakim yang lemah dalam vonis,” ucapnya.

Dalam sidang sebelumnya, Rois sempat dituntut dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan dengan materi tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (4/4). Terdakwa dianggap bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang atau barang. Keberadaannya yang ditokohkan warga setempat membuatnya

harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan massa dari kelompok tertentu.

Sekedar mengingatkan, dalam kasus kerusuhan di Kecamatan Omben tersebut mengakibatkan seorang meninggal dunia dan beberapa rumah terbakar. Kerusuhan tersebut merupakan kali kedua, setelah peristiwa pertama terjadi pada Desember 2011.

Kejadian itu sempat mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Bahkan, Menteri Agama dan Kapolri serta pejabat tinggi negara lainnya sempat mengunjungi dan meminta kasus ini ditangani secara serius karena beredar isu tentang perbedaan paham suatu agama.

Akan tetapi setelah diselidiki kasus tersebut bermula dari kesalahpahaman yang melibatkan Rois dan Tajul Muluk. (msa/rah)

BANGKALAN - DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bangkalan merupakan pendaftar pertama daftar calon legislator sementara (DCS) sejak dibuka pendaftaran di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Bangkalan pada 9-22 April 2013.

Ketua DPD PKS Bangkalan KH. Toha Holili mengatakan, sesuai dengan intruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebisa mungkin untuk PKS di setiap daerah mendaftarkan Bakal calon Anggota Dewan (BCAD) pada saat dibuka pendaftaran.

Namun karena masih ada beberapa perubahan untuk bakal calon di setiap dapil, maka pada saat ini baru bisa melakukan pendaftaran.

Menurutnya, menjadi pendaftar pertama di antara 12 partai politik peserta pemilu merupakan suatu bukti kesiapan PKS untuk menghadapi Pileg 2014 karena persiapan sudah jauh-jauh hari dilakukan.

“Kami kira sudah ada dari partai lain yang sudah mendaftarkan calegnya di KPUD, namun ternyata PKS yang menjadi pendaftar pertama. Hal ini menjadi bukti bagi kami bahwa PKS benar-benar siap untuk menyongsong Pileg 2012,” ungkap Toha.

Toha yang didampingi wakilnya Ahmad Mustamin saat mendaftar lebih lanjut mengatakan, untuk pileg 2014 secara nasional PKS memiliki target masuk pada tiga besar.

Namun untuk daerah Bangkalan pihaknya menargetkan satu fraksi dan harapannya

bisa melebihi target untuk keterwakilan di legislatif. Menurutya, untuk mencapai apa yang telah ditargetkan bukanlan perkara yang mudah.

Karena partai-partai yang lainnya juga memiliki target bagaimana untuk bisa menguasai keanggotaan dewan.

Akan tetapi, kondisi seperti ini menjadi suatu tantangan yang harus dijalani, sebab pihaknya sudah melakukan persiapan semaksimal mungkin. Termasuk menjaring calon-calon potensial yang diusung untuk bertarung pada pemilihan mendatang.

“Kami menyatakan kesiapan PKS untuk bertarung.

Karena segala persiapan telah dilakukan termasuk 30 persen keterwakilan dari perempuan.

Bahkan untuk PKS keterwakilan dari bakal calon perempuan mencapai 40 persen,” terangnya.

Untuk pencalonan dari kaum perempuan sambung Toha, PKS menempatkan pada setiap dapil sebanyak tiga orang. Dimana secara keseluruhan untuk bakal calon anggota legislatif dari PKS 65 persen dari kader partai dan 35 persen dari non kader. Tentunya untuk calon yang berasal dari non kader melalui proses yang cukup selektif untuk menjaring calon-calon dengan kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Bangkalan Abdus Somad menuturkan PKS merupakan pendaftar pertama di hari kedelapan sejak pendaftaran

dibuka beberapa waktu lalu.

“Berkas yang diserahkan oleh PKS akan diverifikasi untuk dikaji keabsahan, kelengkapan, dan kevalidannya,” kata Somad.

Menurut dia, verifikasi untuk berkas yang diserahkan pada KPUD akan dilakukan pada 23 April hingga 6 Mei mendatang. Jadi semua berkas yang diserahkan oleh PKS tidak bisa diubah selama proses pendaftaran masih berlangsung. Karena hasil verifikasi kelengkapan administrasi akan disampaikan pada tanggal 7-8 Mei kepada seluruh partai pilitik peserta pemilu. Kemudian, pada tanggal 9-22 Mei adalah waktu perbaikan untuk melengkapi administrasi yang tidak lengkap, baru pada tanggal 23-29 Mei akan dilakukan verifikasi ulang.

“Jadi semua tahapan sudah terjadwal. Semua berkas administrasi yang diserahkan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu, kemudian hasil dari verifikasi akan diumumkan agar kekurangan dapat segera dilakukan pembenahan sesuai dengan waktu dan tanggal yang ditetapkan. Apabila partai tidak segera melakukan perbaikan terhadap adminitrasi yang dinilai kurang lengkap sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, maka secara otomatis partai tersebut tidak berhak untuk mengikuti tahapan-tahapan berikutnya, sebab perbaikan cukup satu kali dan tidak ada pendaftaran ulang,” papar Somad. (dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

SELESAI MENDAFTAR: Ketua DPD PKS KH.Toha Holili beserta wakilnya Ahmad Mustamin saat selesai mendaftarkan bakal calon anggota dewan pada pileg 2014 di KPUD Bangkalan, Selasa (16/4) kemarin.

EKSPLORASI MIGAS

TANGANI BANJIR

LEGISLASI

Meluluhkan Hati Masyarakat Madura dengan Bantuan Pendidikan

BPBD Minta Bantuan Dana Rp 40 Miliar

DPR Targetkan Revisi UU Migas Selesai 2014

BANGKALAN - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontrak KKS) dan BNI, Selasa, menyerahkan bantuan pendidikan masyarakat Madura senilai Rp 1,26 miliar.

Bantuan dari dua institusi pelaksana ekplorasi Migas di Madura ini berupa peralatan dan penunjang pendidikan, seperti komputer, printer, dan modem internal untuk sejumlah sekolah yang tersebar di empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.

“Bantuan ini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian industri hulu migas kepada dunia pendidikan. Kami berharap bantuan ini bisa memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di sekitar opersi perminyakan,” kata Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko.

Penyerahan bantuan itu secara simbolis dilakukan oleh Kontraktor KKS penerima manfaat, disaksikan Wakil Kepala SKK Migas,Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Zainudin Amali, beserta rom-

bongan kunjungan komisi itu, dan para bupati se-Madura di Pendopo Pemkab Bangkalan.

Bantuan senilai Rp1,26 miliar ini antara lain berupa 180 unit komputer, 90 unit printer, dan 90 unit modem.

Menurut Johanes Widjonarko, pemberian bantuan ini juga melibatkan peran serta pihak perbankan nasional.

Kontraktor KKS yang ikut berperan dalam memberikan bantuan pendidikan di Pulau Madura ini meliputi PHE West Madura Offshore (WMO), Husky CNOOC Madura Ltd, Petronas Carigali Ketapang II, Santos Madura Offshore, dan Kangean Energy Indonesia, serta Perbankan Nasional yang diwakili oleh BNI. Penyerahan bantuan perusahaan migas dan perbankan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dialog tentang potensi Migas di Pulau bersama Komisi VII DPR RI, Kontraktor KKS, dan SKK Migas serta para bupati se-Madura.

Kegiatan dialog potensi migas itu dalam rangkaian acara kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mulai pukul 09.30 WIB. (ant/rah)

SAMPANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang mengajukan bantuan anggaran sebesar Rp 40 miliar kepada Pemerintah Pusat untuk menangani bencana banjir yang terjadi di berbagai tempat di wilayah Sampang.

Pada tahun sebelumnya, BPBD dikabarkan sudah menerima bantuan dana penanggulangan bencana sebesar Rp 15 miliar dari BPBN. Akan tetapi, dana belasan miliar tersebut tidak ketahui secara jelas penggunaannya.

Bahkan, bencana banjir di Sampang menjadi langganan setiap tahun yang tak kunjung mendapat penanganan.

Kepala BPBD Sampang, Imam Sanusi menjelaskan permohonan dana bantuan bencana itu akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan serta saluran drainase yang rusak akibat diterjang banjir beberapa waktu lalu.

Selain instansi yang dipimpinnya, kata Imam, dinas lain juga akan mengajukan bantuan kepada Kementerian masing-masing.

“Kita memang belum merinci secara keseluruhan total kerugian akibat bencana banjir tersebut, tetapi kita akan mengajukan bantuan anggaran bencana alam sebesar Rp 40 miliar,” jelas Imam, Selasa (16/4).

Ketika ditanya tentang bantuan dana bencana alam senilai Rp 15 miliar tahun sebelumnya yang tidak jelas wujud realisasinya, Imam berkelit dengan menyatakan bantuan tahun 2012 memang tidak cair karena mengalami keterlambatan pembahasan anggaran di tingkat DPR RI. “Jadi, bantuan dana bencana alam itu bukannya hangus, namun dananya memang belum turun dari pusat,” bantahnya.

Jadi, bantuan dana bencana alam itu bukannya hangus, namun dananya memang belum turun dari pusat,”

Imam Sanusi

Kepala BPBD Sampang

Selama bencana banjir besar terjadi di Sampang hingga memakan korban jiwa sebanyak 5 orang beberapa hari lalu, Imam mengaku pihaknya telah menghabiskan dana untuk biaya makan warga yang terkena musibah banjir selama 2 hari mencapai Rp 180 juta.

Meskipun kondisi pasca

banjir sudah berangsurangsur pulih, namun bantuan masih tetap mengalir. Bahkan Gubernur Jatim Soekarwo, lanjut dia, sudah mengirimkan bantuan logistik sebanyak 850 paket ke daerah yang terkena bencana banjir.

“Nilai bantuan dalam satu paket sebesar Rp 200 ribu. Jadi, jika jumlah dalam bentuk uang bantuan dari Gubernur tersebut nilainya mencapai Rp 170 juta. Kita juga menerima bantuan 500 paket atau dalam bentuk nominal Rp 100 juta dari PT Gas Negara, belum termasuk bantuan dari pihak swasta yang selama ini mengalir melalui Pemkab,” terangnya.

Ia menegaskan, selama ini pihaknya bersama Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) telah berupaya memberikan bantuan emergency terhadap korban banjir.

Namun masih saja ada sejumlah elemen masyarakat yang selalu menyudutkan kedua intansi tersebut karena dinilai tidak becus dalam membantu warga yang tertimpa musibah.

“Kita telah berusaha maksimal dalam membantu korban banjir, tapi karena kita mengurusi puluhan ribu warga pasti ada saja yang merasa tidak puas,” ucap Imam. (msa/rah)

BANGKALAN - Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Migas DPR RI menargetkan, revisi undang-undang tentang perminyakan itu selesai sebelum akhir masa jabatan DPR pada Oktober 2014.

“Kalau 2013 tidak memungkinkan untuk diselesaikan, karena waktunya sudah mepet,” kata Ketua Panja Revisi Undang-Undang Migas DPR RI, Zainudin Amali di Bangkalan, Selasa.

Saat ini, kata dia, DPR mulai melakukan persiapan untuk melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Migas tersebut dengan mengumpulkan pendapat dari fraksi-fraksi. “Insya Allah pada persidangan yang akan datang, kami akan memasukkan ke legislasi,” katanya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu lebih lanjut menjelaskan, ada beberapa hal pokok yang akan direvisi dalam undang-undang Migas itu. Salah satunya, tentang bagi hasil dengan daerah penghasil Migas.

Ia menjelaskan, selama ini daerah penghasil migas banyak yang tidak mendapatkan jatah bagi hasil, sehingga cenderung hanya menjadi sapi perahan dan tidak ikut menikmati hasil kekayaan alam yang ada di daerahnya.

“Tentu kami di DPR juga perlu mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh kepala daerah seperti apa. Ma-

kanya, kami tidak bisa secepatnya menyelesaikan revisi itu, karena masih membutuhkan masukan,” katanya.

Tentu kami di DPR juga perlu mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh kepala daerah seperti apa.

Makanya, kami tidak bisa secepatnya menyelesaikan revisi itu, karena masih membutuhkan masukan,”

Zainul Amali

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Di Jawa Timur sendiri, kata dia, ada beberapa daerah penghasil Migas dan DPR perlu mendengarkan aspirasi dari masing-masing kepala daerah, seperti yang dilakukan kepada empat kabupaten di Pulau Madura, Selasa (16/4).

Salah satunya Bojonegoro, Sidoarjo, termasuk empat kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. (ant/ rah)

MATARAMAN

9

RABU 17 APRIL 2013 NO.0098 | TAHUN II

PEMILU LEGISLATIF

Demokrat Siapkan 45 Bakal Caleg

JEMBATAN RUNTUH. Sejumlah orang melihat Jembatan Plapar yang runtuh akibat diterjang banjir di Desa Caluk, Kec. Slahung, Ponorogo, Jatim.

Jembatan Antardesa Ambruk Diterjang Banjir PONOROGO - Sebuah jembatan penyeberangan antar desa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, ambruk akibat diterjang banjir setinggi dua meter yang mengaliri sungai di bawahnya.

Akses penyeberangan menuju areal persawahan dan antar desa tersebut kini tidak bisa digunakan lagi, kata Susilo, warga setempat, Selasa.

Hampir semua badan jembatan yang sebelumnya menggantung di atas sungai telah ambruk ke dasar sungai akibat tiang fondasi ambles terseret air bah yang meluap hingga

ketinggian/kedalaman sekitar dua meter.

“Hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah Ponorogo, Senin (15/4) malam menyebabkan permukaan air sungai meningkat tajam dan meluap. Kondisinya semakin buruk karena fondasi jembatan tergerus air sehingga tiang penyangganya ambles dan runtuh,” tutur Susilo.

Tidak ada korban jiwa atau pun harta benda akibat peristiwa runtuhnya jembatan berukuran 17 x 3 meter tersebut. Namun, akses menuju areal persawahan maupun ke desa-desa tetangga kini terputus total.

Petani maupun pengguna jalan memang masih bisa menggunakan jalur alternatif dengan cara memutar, tetapi jarak tempuhnya lebih jauh membutuhkan biaya transportasi ekstra.

Menurut Kepala Desa Bancar, Pamuji, runtuhnya jembatan Nglodo tersebut telah mereka laporkan ke Pemkab

Ponorogo.

Tim pengawas dari Dinas PU dan Pengairan juga telah melakukan pengecekan, namun Pamuji belum mendapat kepastian kapan jembatan Nglodo dibangun kembali.

“Laporan lengkap atas musibah ini sudah kami sampaikan melului surat secara resmi. Kerugian ditaksir mencapai Rp200 juta,” ujarnya.

Belum ada konfirmasi resmi dari pihak Dinas PU dan Pengairan Ponorogo menyangkut insiden runtuhnya jembatan antar desa tersebut.

Pamuji hanya bisa ber-

harap Pemkab Ponorogo segera melakukan perbaikan jembatan yang merupakan akses utama di Dukuh Nglodo.

Kasus jembatan runtuh akibat terjangan air bah yang meluap hingga permukaan sungai merupakan peristiwa kedua di Ponorogo dalam kurun sebulan terakhir.

Sebelumnya, sebuah jembatan rangka baja berukuran sekitar 40-an meter di jalur utama Ponorogo-Pacitan, Kecamatan Slahung, juga runtuh setelah salah satu tiang penyangganya terseret arus air bah yang melintasi sungai di bawahnya. (ant/rah)

PENDIDIKAN

45 Siswa Bojonegoro Tidak Ikuti UN BOJONEGORO - Sebanyak 45 siswa di Bojonegoro, Jatim, tidak mengikuti ujian nasional (UN) disebabkan mengundurkan diri dan sakit, namun para siswa itu masih memperoleh kesempatan mengikuti UN susulan pada 22 April.

Kepala Bidang SMP, SMA/ SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Hanafi, Selasa, mengatakan para siswa yang tidak mengikuti UN itu sebanyak 40 siswa mengundurkan diri dengan alasan menikah, telah bekerja juga

alasan lainnya.

Para siswa itu, lanjut dia, sudah mengundurkan diri dari sekolahnya sebelum pelaksanaan UN, sehingga ketika UN berjalan yang bersangkutan tidak hadir ke sekolah. Para siswa yang tidak mengikuti UN untuk SMA empat siswa, Madrasah Aliyah (MA) 20 siswa dan SMK 21 siswa.

“Meskipun mereka mengundurkan diri tetap bisa mengikuti UN susulan, sebab namanya sudah terdaftar sebagai peserta UN,” jelas dia.

Sementara itu, katanya, lima siswa lainnya yang tidak bisa mengikuti UN dengan alasan sakit, juga masih memperoleh kesempatan mengikuti UN susulan.

“Pelaksanaan UN di hari kedua berjalan lancar.

Kekurangan soal UN sudah tercukupi, sebab kekurangan soal sudah kita peroleh dari Universitas Airlangga Surabaya,” ucapnya.

Sesuai data di Disdik setempat, peserta UN negeri mapun swasta SMA sebanyak

4.865 siswa, MA 3.019 siswa, SMK 5.375 siswa dan kejar paket C 1.275 siswa.

Kekurangan soal dalam UN di daerah setempat jumlahnya mencapai 20 sampul kecil sampai besar yang isinya berkisar 10-20 soal per sampul, mulai soal Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Biologi, juga soal lainnya.

Dimintai konfirmasi terpisah, Kasi Kesetaraan Bidang PNFI Disdik Bojonegoro Nandar menjelaskan dari 1.273 siswa peserta UN ke-

jar paket C yang tidak hadir mengikuti UN sebanyak 198 siswa.

Alasan siswa yang tidak mengikuti UN, jelas dia, di antaranya ada tiga siswa yang melahirkan, siswa tidak memperoleh izin dari pimpinan perusahaan di tempatnya bekerja juga bekerja ke luar Jawa.

“Para siswa yang tidak mengikuti UN kejar paket C tetap bisa mengikuti UN susulan yang rencananya berlangsung 1-4 Juli,” jelas dia.(ant/ rah)

MADIUN - DPC Partai Demokrat Kabupaten Madiun, Jawa Timur, telah menyiapkan sebanyak 45 orang kadernya sebagai bakal calon legislator dalam Pemilu Legislatif 2014 untuk menjadi anggota DPRD setempat.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Madiun Iswanto, Selasa mengatakan, jumlah tersebut sudah sesuai dengan kuota yang ditetapkan untuk masingmasing daerah pemilihan (dapil) yang ada.

“Dan dari jumlah tersebut, 30 persen di ataranya merupakan bacaleg (bakal calon legislatif) wanita sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPU,” ujar Iswanto kepada wartawan.

Menurut dia, pihaknya memastikan dari 45 bacaleg tersebut adalah murni kader partainya dan bukan politisi pindahan dari partai politik lain yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU untuk Pemilu Legislatif 2014.

“Sejauh ini, ke-45 bacaleg yang sudah siap itu adalah dari kader partai.

Namun, tidak menutup kemungkinan akan berubah karena mereka masih daftar caleg sementara,” tuturnya.

Selain itu, Partai Demokrat Kabupaten Madiun juga membuka peluang bagi orang lain yang ingin mendaftar untuk menjadi calon legislator dari Demokrat. Iswanto juga memastikan jika tidak akan memasang tarif atau biaya untuk pendaftaran tersebut.

“Demokrat tidak memasang tarif untuk pendaftaran caleg. Selama yang bersangkutan memenuhi

persyaratan serta sepaham dengan visi dan misi Partai Demokrat, bisa mendaftar,” tambahnya.

Setelah dinyatakan siap di internal partai, rencananya para bacaleg tersebut akan segera menyerahkan berkas pendaftaran bacaleg ke KPU Kabupaten Madiun sebelum batas waktu terakhir tanggal 22 April 2013.

Kemudian, setelah berkas masuk, KPU setempat

Semetara, berdasarkan informasi dari KPU setempat, hingga kini belum ada partai politik yang telah menyerahkan berkas pendaftaran bacalegnya. akan melakukan proses verifikasi dari persyaratan yang telah ada dan menetapkan caleg yang telah lolos.

Semetara, berdasarkan informasi dari KPU setempat, hingga kini belum ada partai politik yang telah menyerahkan berkas pendaftaran bacalegnya.

Para pengurus partai politik tersebut baru sebatas meminta informasi kepada petugas KPU yang ada dan belum mendaftar resmi.

Adapun, batas pendaftaran caleg dan penyerahan daftar caleg sementara (DCS) adalah sampai 22 April mendatang. (ant/rah)

BBM

Kuota Solar Bersubsidi di Jatim Berkurang MADIUN - Kuota solar bersubsidi tahun ini untuk wilayah Jawa Timur dipastikan berkurang dari tahun sebelumnya akibat menyesuaikan kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan dalam APBN 2013.

“Untuk wilayah Jawa Timur, kuota solar bersubsidi tahun 2013 hanya sebesar 1,91 juta kilo liter (kl). Jumlah tersebut lebih rendah dari realisasi tahun 2012 sebesar 2,08 juta kl,” ujar juru bicara PT Pertamina Regional Jawa Timur, Rustam Aji, dalam rilisnya yang dikirim melalui surat elektronik, Senin.

Sementara, data PT Pertamina Regional Jawa Timur mencatat, jumlah SPBU yang melayani pembelian BBM non-subsidi di wilayah eks Keresidenan Madiun mencapai 87 unit.

Menurut dia, tidak hanya kuota Jawa Timur yang berkurang, namun kuota solar bersubsidi secara nasional juga mengalami hal yang sama.

Sesuai penugasan pemerintah, kuota solar bersubsidi yang menjadi tanggung jawab Pertamina tahun ini lebih rendah 8,3 persen dibandingkan dengan realisasi penyaluran tahun lalu. Secara nasional, kuota solar bersubsidi tahun 2012 sebesar 15,56 juta kl, turun menjadi 14,28 juta kl pada tahun ini.

Rustam menjelaskan, akibat kuota yang berkurang tersebut, perlu dilakukan pengaturan penyaluran agar solar bersubsidi yang telah ditetapkan dalam APBN cukup sampai dengan akhir tahun 2013.

“Pengaturan mulai dilakukan sejak awal April kemarin. Pasokan solar subsidi setiap harinya rata-rata dikurangi hingga 5 persen dari penyaluran rata-rata harian pada tahun 2012. Adapun untuk stok BBM di Pertamina dipastikan aman dan sangat menyukupi,” kata dia.

Untuk mengatasi kebutuhan solar bersubsidi yang sangat terbatas tersebut, PT Pertamina (Persero) telah meningkatkan jumlah unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dapat melayani pembelian BBM non-subsidi.

Di wilayah Jawa Timur, hingga saat ini jumlah SPBU yang dapat melayani pembelian BBM non-subsidi sebanyak 669 unit untuk Pertamax/ Plus dan 81 di antaranya juga menyediakan Pertamina DEX melalui pompa dispenser.

Selain itu, Pertamina juga telah menyiapkan 42 SPBU dan tujuh “mobile agent” yang menyediakan solar non-subsidi yang tersebar di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Peningkatan jumlah unit SPBU yang dapat melayani kebutuhan BBM non-subsidi ini menjadi salah satu faktor penting untuk mengantisipasi terbatasnya kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan dalam APBN 2013, khususnya untuk solar subsidi,” kata Rustam.

Dengan penyediaan SPBU yang melayani pembelian BBM non-subsidi tersebut, masyarakat diharapkan dapat menggunakannya dengan baik. Terutama adalah kendaraan yang telah diatur dalam Permen ESDM No.1/2013.

Sementara, data PT Pertamina Regional Jawa Timur mencatat, jumlah SPBU yang melayani pembelian BBM non-subsidi di wilayah eks Keresidenan Madiun mencapai 87 unit. Rinciannya, wilayah Madiun sebanyak 24 unit, Magetan 18 unit, Ngawi 17 unit, Pacitan enam unit, dan Ponorogo 22 unit. (ant/ rah)

10

LINTAS JATIM

RABU 17 APRIL 2013 NO.0098 | TAHUN II

PPP Segera Pecat Pelaku Nikah Siri Kilat Polisi Selidiki Pihak-pihak Lain dalam Kasus Anggota Dewan Sampang SURABAYA- Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kini tengah memburu sejumlah orang yang terlibat dalam nikah siri ‘kilat’ M. Hasan Ahmad 41 tahun - anggota Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sampang Madura dengan beberapa gadis belia.

Petugas masih mendalami adanya beberapa kemungkinan yang telah diperoleh dan telah menjadi data yang signifikan.

“Saat ini kami tengah mendalami dan mengembangkan kepada orang yang berperan membantu proses pernikahan siri tersebut,” papar Kasubaghumas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti kepada wartawan, Selasa (16/4).

Namun, proses pengembangan tidak serta merta langsung mendapatkan hasil.

Meskipun cirri-ciri dan data yang digali pihaknya telah menuai hasil yang positif.

Dalam hal ini, dikatakannya, polisi masih akan bertindak sesuai dengan hati-hati. Hanya saja, bisa dipastikan orang yang menikahkan sangat mengerti betul tentang kaidah agama yang berhubungan dengan pernikahan. “ Pastinya, masih kami kembangkan dan pasti disini ada perantara antara tersangka dan mucikari serta orang yang menikahkan. Ditunggu, nanti aka nada kabar lebih lanjutnya,” jelasnya.

Menurut mantan Kapolsek

Pabean Cantikan Surabaya tersebut, motif tersangka melakukan nikah siri untuk menjauhi perbuatan zinah.

Kemudian karena rata-rata gadis-gadis belia tersebut berasal dari keluarga tidak mampu, pelaku memberikan sejumlah uang, dikarenakan pelaku ingin menolong akibat para korban minim mendapatkan uang dari keluarganya.

“Berdasarkan pemeriksaaan, motifnya dikarenakan ia (tersangka,red) tidak ingin melakukan perbuatan zinah. Jadi, kesembilan orang yang telah disetubuhinya dan tiga diantaranya ialah anak dibawah umur itu, karena tersangka tidak ingin melakukan perbuatan zinah dan pengakuannya ingin menolong,” katanya.

Dijelaskannya, sedangkan untuk kedua mucikari yang menjual tiga anak dibawah umur tersebut, masih menjalani pemeriksaan intensif.

Keduanya, kata dia, diperiksa dalam hal apakah perbuatannyayang melanggar hukum tersebut berhubungan dengan pelaku-pelaku lain yang menjual anak dibawah umur.

“ Kalau untuk mucikarinya, pengembangannya pada jaringan atau pelaku-pelaku lain yang menjual anak dibawah umur,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, M. Hasan Ahmad 41 tahun, seorang angogta DPRD Kabupaten Sampang Madura diamankan pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Anggota komisi A bidang Ekonomi itu ditangkap petugas atas kasus pencabulan yang dilakukannya terhadap tiga orang anak dibawah umur sebut saja, Bunga (16) warga Banyun Urip Kidul Surabaya, Cika (16) warga Simo Gunung Timur Surabaya dan Kinar (16) warga Banyu Urip Wetan Surabaya. Setelah diselidiki, kata dia, tersangka juga telah melakukan aksi tersebut terhadap enam orang lain. Sayangnya, hingga saat ini pihaknya hanya mendapati 3 orang itu saja yang melapor kepihaknya.

Tersangka tertangkap pada 8 April lalu, saat itu tersangka mengaku bekerja sebagai seorang Guru ngaji dan pengusaha sandal Petugas, juga berhasil mengamankan Dua Mucikari yang menjual korban yakni Dea Ayu (20) dan Dini Rahmawati (22) warga Banyu Urip dan Putat Jaya, Surabaya.

Selain ke tiga tersangka, petugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 1 bill hotel Pitstop, 1 unit Handphone merk Nokia, uang Rp. 1.200.000,-, Blacberry Dakota

satu unit, Mobil merk Odyssey Nopol L 1824 OR dan sebuah Handphone Samsung Orby.

PPP Segera Pecat Hasan Sementara itu, DPW PPP Jawa Timur akan segera memproses pemecatan M. Hasan Ahmad, anggota Komisi A DPRD Sampang Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Sampang, Madura yang ditangkap polisi karena diduga berbuat asusila terhadap 9 anak dibawah umur. Wakil rakyat bejat ini ternyata tidak hanya lihai mengelabui anakanak gadis dibawah umur, tapi juga malas dan suka bolos saat menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.

PENGURANGAN JATAH SOLAR

Atas perilaku malasnya tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Sampang telah memberikan peringatan keras dan bahkan telah mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) ke DPW PPP Jawa Timur.

“Itu sebelum kejadian ini terungkap. Maka dengan adanya kasus ini, praktis kami akan segera menindaknya dengan tegas yaitu pemecatan.

Sebab apa yang dia lakukan ini sudah melanggar AD/ART PPP dan Syariat Islam,” tegas Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur, Drs. H. M. Musyaffa’ Noer, M.Si, MM Selasa (16/4).

Musyaffa’ juga menyatakan, apa yang dilakukan Hasan tidak dapat ditoleransi oleh

partai dan sangat memalukan.

Bahkan DPW PPP juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hasan.

“Sampai saat ini kami belum memikirkan pemberian bantuan hukum kepada Hasan. Biar DPC Sampang dan Hasan sendiri yang mengurusi hal itu,” tegas Musyaffa’ sembari menyatakan pihaknya tidak main-main dalam memberikan sangsi terhadap kader-kadernya atas kelakuan mereka yang menyalahi AD/ ART PPP dan Syariat Islam.

“Dua tahun lalu kan kami juga pernah memberikan sangsi tegas terhadap kader kami, anggota DPRD Ponorogo atas kasus judinya,” tandasnya.

Sebelumnya, subnit Vice Control Unit Kejahatan Umum (jatanum) Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil menangkap M. Hasan Ahmad alias Ihsan (44) di sebuah di Hotel Pitstop Jl Semut Baru Surabaya dalam suatu penggerebekan bersama dua germo yang biasa menyuplai gadis belia kepadanya untuk disetubuhi. Kedua germo itu adalah Dea Ayu S alias Lia (20) warga Jl Banyuurip Wetan Surabaya, dan Dini Rahmawati alias Ira (22) warga Putat Jaya Surabaya.

Dalam keterangan pers di Mapolda Jatim, Kabid Humas Polda Jatim, Kombespol Hilman Thayib menyebut, M. Hasan Ahmad, anggota Komisi A DPRD Sampang dari partai PPP tersebut ditangkap polisi dalam kasus pencabulan terhadap gadis di bawah umur.

Tak tanggung-tanggung, ada sembilan pelajar yang telah menjadi korbannya.

Tak hanya mengamankan pelaku, dalam penggrebekan ini, polisi juga menyita selembar guset bill hotel Pitstop, uang tunai Rp 1,2 juta, empat unit handpon, dan sebuah mobil merek Honda Odyssey warna hitam bernopol L 1824 OR. Tak hanya itu, dalam modus pencabulannya, M. Hasan Ahmad juga kerap menikahi korban-korbannya secara siri dengan bantuan seorang penghulu yang dibawanya dari Madura di atas mobilnya sebelum Ia setubuhi. (mag/dar)

BAHAN BAKAR MINYAK

Pertamina Yakin Solar Bersubsidi Cukup Hingga Akhir 2013

KEDIRI. Sejumlah pengemudi truk memilih menunggu dari pada tidak kebagian dan kehabisan solar di Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Raya Letjen Hariono, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (16/4). Sejumlah Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kediri kehabisan persediaan solar karena pengurangan jatah solar dari Pertamina. BERITA TERKAIT DI HALAMAN 2.

dah dari realisasi tahun 2012 sebesar 2,08 juta kilo liter”, ujarnya, kemarin (16/4).

Eviyanti menjelaskan pengurangan penyaluran solar sekitar 5% dari penyaluran rata-rata harian tahun 2012 diharapkan cukup hingga akhir tahun 2013.

“Stok BBM di Pertamina sebenarnya sama sekali tidak ada masalah. Akan tetapi yang harus disadari oleh masyarakat bahwa kuota solar bersubsidi harus terus dijaga supaya cukup hingga tahun 2013”, tegasnya.

Pertamina berharap agar masyarakat turut berperan dalam pengawasan distribusi solar bersubsidi di lingkungan masing-masing. Pertamina juga berkomitmen untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelewengan yakni bekerjasama dengan polisi dan pihak terkait.

“Kami menghimbau masyarakat segera laporkan ke pihak berwajib jika mendapati tindak penyelewengan BBM Subsidi. Dapat menghubungi call center Pertamina di nomor 500000, langsung dari PSTN,” pungkasnya.

Sementara itu, dampak pengurangan jatah solar bersubsidi membuat antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Surabaya. Pihak SPBU pun membatasi penjualan solar khususnya untuk kendaraan truk.

Rata-rata pengusaha SPBU di Surabaya setelah ada pengurangan jatah solar bersubsidi hanya menerima sekitar 20 ribu kilo liter per hari dari semula sekitar 30 ribu kilo liter. Setiap kendaraan dibatasi dan hanya diperbolehkan membeli maksimal 50 liter solar. (ara)

PENCEMARAN

KORUPSI

Terdakwa Paving Pelindo III Divonis Berbeda SURABAYA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap Direktur PT Rafindo, Arief Kurniawan terdakwa korupsi kasus proyek paving di jalan Prapat Kurung Tanjung Perak Surabaya.

Arief kemarin tak sendiri, bersama dengan Slamet Hadiwi selaku pelaksana lapangan PT Rafindo, keduanya dinyatakan sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undangundang Tindak Pidana Korupsi dan divonis dua tahun penjara.

Vonis berbeda diterima dua terdakwa lain, yaitu Budi Wahyono dan Dewi Yulianti selaku pengawas proyek dari PT Pelindo. Meski sama-sama dijerat dengan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, keduanya hanya divonis satu tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana selama satu tahun penjara dan memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan,” ujar Hakim ketua Bandung, saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor Surabaya, selasa (16/4) kemarin.

Dalam pertimbangannya, Bandung menjelaskan jika terdakwa terbukti telah

SURABAYA – Pertamina menyiapkan solar non subsidi di 5 SPBU fixed dan 7 armada SPBU mobile di seluruh Jawa Timur. Pertamina menyediakan lebih banyak outlet dan stok Solar non subsidi di Jatim tersebut, menyikapi kelangkaan BBM Solar bersubsidi.

Asisten Manager External Relation Marketing Operation Pertamina Region V, Eviyanti Rofraida dalam siaran persnya mengatakan kelangkaan BBM tersebut, karena pemerintah mengurangi Solar bersubsidi tahun 2013 sebesar 8,3 % dibandingkan realisasi penyaluran tahun lalu.

“Secara nasional, kuota Solar tahun 2012 sebesar 15,56 juta kilo liter, turun menjadi 14,28 juta kilo liter tahun ini. Sedangkan di Jawa Timur, tahun 2013 sebesar 1,91 juta kilo liter lebih ren-

melakukan korupsi secara bersama-sama dengan cara menyalahi kontrak dan perjanjian saat memenangkan tender penggarapan paving Jl Prapat Kurung pada 2012 lalu. Kelima terdakwa menyalahi aturan dengan

mengaku mengerjakan 100 persen proyek meskipun kenyataan di lapangan terbukti jika penggarapan hanya berlangsung 70 persen.

“Berdasarkan pemeriksaan dari tim ahli, tedakwa terbukti melakukan penyalahgunaan

wewenang dan melakukan kesalahan dalam proyek tersebut,” imbuh Bandung.

Sebelumnya, Komisaris PT Rafindo, Wibisono lebih dulu dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh hakim tipikor Surabaya.

Sementara itu, saat ditemui usai sidang, Slamet Hadiwi menyatakan jika dirinya akan mengajukan banding atas putusan dua tahun penjara yang diperuntukkan baginya. Slamet tidak terima lantaran dirinya merasa tidak terlibat penuh dalam kasus korupsi tersebut.

“Yang pasti akan ajukan banding. Terlalu berat kalau segitu (putusannya),” ujarnya singkat. Ia enggan menanggapi keputusan terdakwa lain yang menerima vonis tersebut.

“Itu hak mereka,” tukasnya.

Terpisah, penuntut umum Eko Nugroho asal Kejari Tanjung Perak masih belum dapat memastikan langkah hukum yang diambil usai hakim menjatuhkan putusannya. Ia mengaku akan mempelajari salinan putusan yang baru bisa diterimanya beberapa hari ke depan.

“Pelajari dulu selama tujuh hari, kalau memang perlu pasti akan ajukan banding,” terang dia.

Wibisono Cs didudukkan sebagai pesakitan setelah ditemukannya pemalsuan data yang bermula dari pertemuan pada Desember 2010 lalu. Saat itu, terdakwa Slamet selaku pelaksana lapangan membawa laporan yang menyatakan jika jika pengerjaan proyek belum selesai 100 persen. Dari pertemuan tersebut terungkap jika waktu pengerjaan mepet dengan batas waktu yang ada.

Lantas, pertemuan tersebut dilaporkan ke Tarjono selaku manager teknik. Sayangnya, mendengar laporan itu, Tarjono justru melakukan kecurangan dengan meminta para terdakwa untuk melakukan mark up yang menyatakan jika pengerjaan telah usai agar mencapai KPI (Key Performance Indicator) dari Pelindo III Cabang Tanjung Perak.

Dalam perkaranya, Wibisono, Slamet dan Arief dituntut bersalah oleh penuntut umum dengan ancaman hukuman 3,5 tahun penjara. Sementara Budi Wahyono dan Dewi Yuliati dituntut pidana 1,5 tahun penjara, meski seluruhnya samasama dijerat dengan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. (kas)

ECOTON Minta Pemkot Tindak Pelaku Pencemaran Kali Mas SURABAYA - Selain karena air hujan, keruhnya Kali Mas beberapa hari ini, diduga karena beberapa pabrik di kawasan industri Waru Gunung, Surabaya, membuangan limbah ke sungai yang membelah Kota Surabaya menjadi dua.

Hal ini tentunya mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para aktivis lingkungan. Pasalnya, air sungai tersebut di konsumsi oleh sebagaian besar warga Surabaya, setelah diolah terlebih dahilu oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Surabaya.

Hal ini diunggapkan Direktur Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Prigi Arisandi. Dirinya mengatakan, jika melihat dari warna air sungai yang kekuningkuningan, pihaknya menduga, jika limbah yang dibuang oleh sejumlah pabrik di kawasan industri Waru Gunung adalah limbah karat besi.

“Ya, kami melihat kondisi seperti itu di Kali Suarabaya.

Ada industri di Waru Gunung, yang diduga telah membuang limbah besi itu ke sungai.

Buktinya cairan kuning itu

Ini kejadian yang berulang-ulang, tapi tidak ada tindakan apa-apa bagi pelaku pembuang limbah tersebut

SUNARNO

Kabag Pemasaran PDAM Surya Sembada adalah karat dari pelat besi bahan baku pipa dan sangat berbahaya,” ungkap dia. Selasa (16/4).

Dirinya menambahkan, jika seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan pengawasan yang lebih ketat, mengingat musim hujan selalu dimanfaatkan sebagabaian besar pihak management pabrik untuk membuang limbah industri ke sungai.

Berdasarkan data yang dia miliki, pada musim kemarau debit airnya tak lebih dari 18 m3/detik. Sedangkan pada

musim seperti sekarang debit air bisamencapai 89 m3/detik.

Dengan debit air yang relative tinggi tersebut, ternyata dimanfaatkan beberapa industri untuk membuang limbah cairnya langsung ke Kali Mas Surabaya.

Bahkan, dirinya mendesak Pemkot Surabaya dan PDAM untuk menindak secara tegas pabrik-pabrik yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) dan undangundang tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

“Kami minta Pemkot atau PDAM jangan diam kalau air Kali Surabaya tercemar,” tegas dia.

Sementara itu, Kapala Bagian Pemasaran PDAM Surya Sembada Surabaya, Sunarno mengatakan, jika PDAM sudah berusaha mencegah hal itu. Namun, kenyataannya surat teguran dan peringatan itu tidak pernah diperhatikan pelaku pembuang limbah di Surabaya.

“Ini kejadian yang berulang-ulang, tapi tidak ada tindakan apa-apa bagi pelaku pembuang limbah tersebut,” keluh dia. (wan)

LINTAS JATIM

BK Proses Rapor Merah Anggota Dewan SURABAYA – Batalnya rapat Badan Musyawarah (Banmus) Senin (15/4) kemarin, karena anggota dewan yang hadir tidak mencapai kuorum, akhirnya berbuntut panjang. Karena Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Wisnu Wardhana (WW) akhirnya melaporkan sejumlah anggota dewan yang abstain dari rapat tersebut ke Badan Kehormatan.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya, Agus santoso mengungkapkan, jika pihaknya telah menerima berkas laporan dari Ketua DPRD Surabaya, WW, dan akan segera memproses laporan tersebut. Dirinya mengatakan, jika 10 anggota dewan tersebut, semuanya didakwa atas pelanggaran disiplin yaitu tidak mengikuti rapat kelengkapan DPRD enam kali berturut-turut dan dianggap melanggar Undang-Undang.

Pihaknya, bahkan telah melakukan rapat internal

11

RABU 17 APRIL 2013 NO.0098 | TAHUN II

untuk membahas persoalan tersebut bersama dengan para anggotanya, diantaranya Syaifudin Zuhri (Fraksi PDIP) dan Tri Setijo Puruwito (Fraksi PKS). “Badan Kehormatan baru saja melakukan rapat internal terhadap berkas pelanggaran”, ungkap dia. Selasa (16/4).

Bahkan pihaknya, akan segera mengambil keputusan setelah melakukan verifikasi berkas laporan kepada 10 anggota dewan tersebut. “Kami kira hari ini dan besok hasil verifikasi sudah selesai dilakukan, Tentunya segera akan

kita lakukan langkah konkrit dengan tindakan yang sesuai yaitu pemecatan,” ujar dia.

Eks politisi dari Partai Demokrat (PD), yang juga telah dipecat bareng dengan WW ini memaparkan, jika dalam berkas tersebut, Ketua Komisi B, Moch. Machmud, yang melakukan pelanggaran paling berat, yakni tidak mengikuti rapat selama enam kali berturut-turut dan akan diproses terlebih dahulu.

Dirinya menilai, jika Moch. Machmud tidak pantas menggantikan WW sebagai Ketua DPRD Surabaya, sesuai rekom dari PD. Pihaknya berjanji, jika akan memecat para anggota dewan yang melanggar peraturan dan Undangundang dengan tidak hormat.

“Sekarang lihat sendiri perilaku orang yang mengaku sudah berhak menjadi ketua dewan. Ternyata kerjanya membolos dan tidak ber-

tanggung jawab. Sebetulnya masih banyak yang lebih parah, dan akan kita pecat dengan tidak hormat,” ujar dia.

Sementara itu, anggota Banmus dari F-PD, Junaedi menilai, jika rencana WW dan Agus Santoso yang akan memecat beberapa anggota dewan dianggapnya tidak berdasar. Karena yang bersangkutan telah dipecat dari kelembagaan Partai yang membawanya duduk di parlemen. “Lha wong dia (WW) yang dipecat kok malah akan memecat kami-kami yang tidak bermasalah secara hukum, ini kan kacau bin ngawur,” kata dia, seraya menambahkan, jika ancaman WW dan Agus Santoso tidak akan membuat anggota Banmus dari Fraksi Demokrat gentar. Bahkan, dirinya tetap akan konsisten melakukan aksi boikot kepemimpinan WW. (wan)

HARGA EMAS ANJLOK SURABAYA. Seorang karyawan berada tak jauh dari jajaran perhiasan emas di salah satu toko emas kawasan Jl Blauran Surabaya, Selasa (16/4).

Menurut sejumlah pedagang emas harga emas hari ini anjlok dari Rp385 ribu/gram menjadi Rp370 ribu/gram dan untuk emas 24 Karat dari Rp470 ribu/gram menjadi Rp455 ribu/ gram, menyusul merosotnya harga emas dunia karena ledakan bom di Boston AS.

PEMERASAN ANAK DEWAN

Tak Takut Dilaporkan Balik, Kevin Siapkan Bukti SURABAYA - Pemeriksaan terhadap Kevin Stevano (19) terus berlanjut. Setelah sehari sebelumnya dipanggil Kejati Jatim, mahasiswa semester 2 jurusan hukum Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (untag) Surabaya giliran mendatangi Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, Selasa (16/4) kemarin.

Kevin datang bersama Rahmat Sutiyono (19) alias Rano dan perempuan yang diakuinya sebagai tante ke PT yang beralama di Jalan Sumatera sekitar pukul 09.00 WIB. Tak seperti pemeriksaan sebelumnya yang membutuhkan waktu lima jam, kemarin hanya menjalani pemeriksaan selama satu jam.

Kevin diperiksa oleh tiga hakim yang diataranya Wahyono dari pukul 10.00-11.00 WIB. Ia dicecar 12 pertanyaan seputar kronologis terjadinya pemerasan yang diduga dilakukan Heru Mustofa hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan jaksa Suci Anggraini dari Kejari Surabaya. “Jawabannya sama kayak di Kejati sebelumnya,” kata Kevin.

Kevin tidak takut dilaporkan balik oleh jaksa dan hakim.

Sebab, anak Baktiono Ketua Komisi D DPRD Surabaya itu sudah menyiapkan bukti-bukti untuk membuktikan tuduhannya tersebut. “Ada buktinya, kita lihat dulu perkembangannya ya,” tambahnya.

Kemarin Kevin juga mendatangi Kejari Surabaya untuk membayar denda sesuai dengan vonis hakim Rabu (10/4).

Selain dihukum enam bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan, Ia juga diputus membayar denda Rp 500 ribu.

“Ia saya bayar denda sekalian ngambil SIM,” akunya di Kantor Kejari Jalan Sukomanunggal.

Kevin tiba pukul 12.30 WIB. Sayang, rencananya un-

tuk ngambil SIM belum terwujud. Sebab, butuh tanda tangan jaksa Suci Anggraini sebagai syarat pengambilan.

“Ia, bu jaksanya katanya sidang, belum bisa sekarang kayaknya,” tuturnya.

Hanya SIM milik Kevin serta barang bukti milik korban yang masih berada di Kejari.

Sementara mobil yang dikendarai Kevin saat terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lantas) tidak ditahan. “Mobilnya sudah di rumah,” tambahnya.

Sementara itu, Suwidya, Wakil Ketua PN Surabaya belum bisa memastikan sanksi terhadap Heru Pramono. Ia berdalih menunggu hasil pemeriksaan tim yang saat ini diambil alih PT Surabaya. “Bergantung dari pelanggarannya, kan ada yang ringan, sedang, dan berat,” katanya kemarin.

Suwidya memastikan, tidak akan berandai-andai soal sanksi. “Kalau pelanggaran kode etik seperti nerima suap itu yang memberi sanksi KY (komisi yudisial),” imbuhnya.

Meski begitu, seandainya tidak terbukti memeras, Suwidya meyakini Heru Mustofa tidak akan melapor balik. “Ndak mungkin, soalnya hakim uru-

sannya sudah banyak, jadwal sidang full, ndak mungkin ngurusi kayak begituan (melapor balik),” tandasnya.

Kasus ini terungkap setelah Kevin merasa kecewa dengan proses sidang. Sebab, jaksa tidak memenuhi janjinya. Oleh Suci Anggraini Kevin dituntut delapan bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun dan denda Rp 1 juta.

Padahal, diakui Kevin, ia dimintai uang senilai Rp 6,5 juta oleh jaksa agar bebas dari jeratan hukum. Transaksi pertama senilai Rp 3,5 juta pada 20 Desember 2012. Kedua terjadi pada 3 April 2013 sekitar pukul 08.00 WIB di Kejari Surabaya.

Kevin juga menyebut diperas oleh Heru Mustofa, ketua majelis hakim yang memimpin persidangan kasusnya. Ia bercerita, Rabu (3/4 sidang putusan perkara ini dijadwalkan tapi ditunda.

Pada siang harinya, setelah sidang tunda tersebut, Heru Mustofa mengajak dirinya ke ruang hakim.

“Saat itu saya diminta sejumlah uang, awalnya minta lima juta. Saya bilang cuma tiga juta dan langsung diambil,” kata Kevin. (kas)

PROGRAM MASYARAKAT

NARKOBA

UJIAN NASIONAL

14 Indikator Penerima Jalinkesra

Polisi Amankan Kurir Sabu Kelas Kakap

Peserta UN Kejar Paket C Rata-Rata Siswa DO

SURABAYA-Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jatim Zarkasi berjanji kepada masyarakat bahwa bantuan bagi masyarakat Jatim akan terus digulirkan melalui Program Jalinkesra. Hingga kini, program tersebut diklaim telah menjangkau hingga 2 juta lebih Rumah Tangga Sangat Miskin di 2.083 desa dan kelurahan.

Tak ingin salah sasaran, katanya, pihaknya telah menetapkan 14 indikator penerima bantuan, antara lain ; luas lantai rumah tidak lebih dari 8 meter, jenis lantai rumah dari tanah, berdinding gedeg, belum memiliki sanitasi, tidak tersedia air bersih, belum ada penerangan, bahan bakar yang digunakan adalah kayu, makan maksimal 2 kali dalam sehari, ganti pakaian hanya sekali dalam setahun, jika sakit tidak mampu ke dokter, penghasilan tidak lebih Rp 400 ribu per bulan, lulusan SD, dan tabungan tidak lebih dari Rp 500 ribu.

“Tahun ini Pemprov Jatim menargetkan 93 ribu rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk kembali diberikan modal sebesar Rp 2,5 juta. Program ini berbeda dengan yang lain karena bantuan yang diberikan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraannya,” paparnya Selasa (16/4).

Dalam implementasi penerapan program ini Pemprov bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pendataan keseluruh masyarakat di 38 kabupaten/kota. “diharapkan perangkat desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas pemberian bantuan tidak salah sasaran.

Ke depannya masalah yang sering terjadi dapat dieliminir sehingga program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan,” katanya. (neu)

SURABAYA- Penekanan angka kejahatan narkotika dan obat-obatan (Narkoba) yang dilakukan pihak kepolisian jelang zero narkoba 2015 terus gencar dilakukan. Terbukti, Satuan Unit Reserse Narkoba (satreskoba) berhasil mengamankan seorang kurir sabu yang kedapatan hendak melakukan pengiriman kepada pemesannya. Yoko Steven Leonardi 29 tahun ditangkap saat akan sedang bertransaksi dengan pelanggan suruhan bosnya didaerah Tidar Surabaya.

Dari tangan Yoko , petugas berhasil mengamankan sedikitnya 101,80 gram Narkotika golongan 1 jenis sabu, sebuah Blackberry dan 1 buah tas jinjing.

Menurut Wakil Kepala Satuan (Kasat) Reskoba Polrestabes Surabaya, Komisaris Polisi (Kompol) Leonard Sinambela mengatakan, dalam tangkapan tersebut petugas berhasil menangkap kurir kakap yang membawa sabu dalam jumlah cukup besar. “ tangkapan kali ini merupakan tangkapan yang cukup besar dalam kurun waktu 15 hari dibulan April,” ungkap dia, saat gelar rilis

di Mapolrestabes Surabaya , Selasa (16/4) kemarin.

Menurut dia, yang dilakukan tersangka masih tetap sama yakni bertindak sebagai kurir dan menggunakan sistem ranjau. Berdasarkan informasi yang masuk kepihaknya, kata dia, petugas akhirnya mengembangkan laporan dan berhasil meringkus tersangka dengan barang bukti kejahatannya, pada Sabtu (13/4) lalu. “ Dari tangkapan terhadap tersangka itu kami masih mengembangkan kearah penyuplai sabu kepada

tersangka yakni BD yang kini kami tetapkan menjadi DPO,” kata dia.

Dijelaskan dia , selain tersangka Yoko, petugas juga berhasil mengungkap tujuh kasus seputar Narkoba lainnya dan berhasil meringkus sembilan tersangka terdiri dari Enam laki-laki dan Tiga perempuan yang rata-rata sebagai pengedar, kurir dan pemakai. “ atas kasus ini seluruh tersangka kami kenakan undang-undag narkotika dan ancaman hukuman berdasarkan jumlah atau berat sabu yang

diedarkan ataupun dikonsumsi,” jelas dia.

Sementara itu, dihadapan petugas tersangka Yoko mengaku apabila system ranjau digunakannya berawal dari Kenjeran Surabaya. Yoko sendiri merupakan lulusan sebuah universitas bonafit di Surabaya pada 2006 silam.

Dalam peredaran Ganja, kata dia, dirinya hanya bertindak sebagai kurir atau pengantar sabu. Dalam setiap pengiriman ia mendapatkan sejumlah komisi. “Saya hanya pengantar sabu, dan mendapat sabu dari BD,” akuinya.

Dia mengaku ,sabu yang dikurirkannya itu adalah salah satu jenis sabu berkualitas super dan tergolong mahal. Untuk 1 gramnya dihargai sebesar Rp 1,7 juta. Yoko membantah jika dikatakan pekerjaan sebagai kurir sabu itu adalah profesinya seharihari. Yoko mengaku sebelumnya dia memiliki sebuah usaha, namun usahanya tersebut tidak mampu menghidupi keluargannya sehingga dia harus mencari tambahan hidup dengan cara menjadi kurir narkoba.“ sebelumnya bisnis kecil-kecilan dan menjadi distributor kaca,” kata dia. (mag/kas)

PERAMPASAN

PD Pasar Surya Digugat 4 Miliar SURABAYA- Diduga telah merampas stand pasar milik pedagang pasar secara sepihak. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya digugat Rp 4 miliar oleh Hasan (36) warga Kapasbaru Tambaksari ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Hasan menyatakan, dirinya terpaksa melayangkan gugatan terhadap Perusahaan Daerah Pasar Surya lantaran selama 10 tahun lebih, dia merasa telah dikadali.

kasusnya ini berawal lantaran stand miliknya yang ada didalam pasar Kapasan, tiba-tiba saja ‘dirampas’ dan disewakan ke orang lain oleh pihak PD Pasar Surya tanpa sepengetahuan dan seijinnya selaku pemegang hak.

“Sejak tahun 2003 lalu, stand saya tiba-tiba saja ditempati oleh orang lain bernama Hatimah. Katanya di sewa dari PD Pasar Surya.

Padahal, stand itu kan sudah saya beli,” ungkap dia

usai menghadiri sidang dengan agenda tambahan alat bukti di PN Surabaya,Selasa (16/4) kemarin.

Saat masalah itu diklarifikasikan ke PD Pasar Surya, Hasan mengaku sering mendapat jawaban yang tidak masuk akal. Bahkan, saat Ia mendesak agar PD Pasar memperjelas status kepemilikan stand tersebut, dia hanya mendapatkan janji-janji manis saja.

“Untuk itulah, pada tanggal 5 bulan 10 tahun 2012 lalu,

saya mendaftarkan gugatan secara perdata,” ujar dia.

Hasan mengaku menuntut ganti rugi ke PD Pasar Surya sebesar Rp 4,320 milyar. Ganti rugi tersebut, diakuinya dihitung berdasarkan kerugiannya setiap hari selama masa 10 tahun standnya “dirampas”. “Saya berharap mendapatkan keadilan atas kasus ini.

Sebab, sejak saya membeli stand ini, saya belum pernah menempatinya,” tegas dia.(kas)

SURABAYA – Dari sebanyak 144 orang peserta yang mengikuti Ujian Nasional (UN) Kejar Paket C jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 7 Surabaya, rata-rata adalah siswa Drop Out (DO) dari sekolah karena ketahuan hamil. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) Wilayah Pusat Kecamatan Genteng, Sintowati ketika sidak Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) ke SMAN 7 Selasa (16/4).

Bahkan, lanjutnya lagi, ada dua orang siswa yang kini tidak dapat mengikuti ujian Kejar Paket C karena sedang melahirkan. “Saat ini juga ada dua orang siwa lagi yang tidak bisa mengikuti ujian karena melahirkan. Nah mereka ini nantinya akan dipersilahkan untuk mengikuti ujian susulan,” jelas Sintowati tanpa mau menyebutkan namanama siswa yang tidak bisa mengikuti ujian tersebut.

Tidak hanya itu, tambahnya, ada juga siswa yang terpaksa gagal mengikuti ujian karena sakit. “rencananya kami akan mengirimkan soal ujian ke Rumah Sakit (RS), tapi kemudian kami diberitahu bahwa peserta ini tambah

stress dan sering menjeritjerit. Akhirnya kami urungkan niat tersebut,” urainya.

Diterangkan Sintowati, usia para peserta bervariasi mulai dari yang paling muda berumur 18 tahun hingga yang paling tua berumur 53 tahun. “selain siswa yang terpaksa dikeluarkan karena ketahuan hamil, peserta juga banyak yang ikut ujian karena kebutuhan pekerjaan. Misalnya peserta yang bekerja di Dinas kebersihan dan membutuhkan ijasah,” papar dia.

Sementara itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan, di hari pertama UN dengan soal ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia, diketahui sebanyak 116 orang siswa tingkat SMA/SMK tidak masuk tanpa alasan yang jelas. “untuk Kota Surabaya tidak ada kendala di lapangan. Semuanya lancar, meski entah karena alasan apa 116 orang peserta ujian tidak hadir pada hari pertama pelaksanaan UN,” kata Ikhsan.

Terpisah, Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim melalui Kuswanto menegaskan, pihaknya siap menerima laporan ketidakpuasan terkait pelaksanaan UN 2013 ini. “jika ada masyarakat yang ingin mengadu persoalan pelaksanaan UN, kami siap menerima,” tegasnya singkat. (neu)

DARI SISWA DO. Peserta Ujian Nasional Kejar Paket C di SMAN 7 Surabaya

12

NASIONAL

RABU 17 APRIL 2013 NO. 0098 | TAHUN II

SURVEY TII

KETERLAMBATAN UN

Golkar-Demokrat Tidak Transparan JAKARTA-Transparency International Indonesia (TII) bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat mengembangkan instrumen untuk mengukur sejauh mana tingkat transparansi pendanaan partai politik melalui sebuah survei. Instrumen tersebut didasarkan pada UU No. 2/2008 Jo UU No.2/2011 tentang Partai Politik dan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga dapat menunjukkan apakah sebuah partai politik telah menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan regulasi atau belum.

Berdasarkan hasil survei, partai-partai dengan banyak kursi di DPR RI yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar kurang ataupun tidak kooperatif.

Survey yang berlangsung bulan Juni 2012 hingga April 2013 menemukan respons 9 partai politik nasional terhadap transparansi dana partai politik pada umumnya bersifat sangat kooperatif dan kooperatif. Namun Partai Demokrat dan Partai Golkar tidak transparan.

Begitu pula PKS, partai dengan kursi sedang di DPR. Hanya PDI Perjuangan, partai dengan banyak kursi di DPR yang sangat kooperatif bersama dengan partai-partai baru dan dengan kursi sedikit di DPR seperti Partai Gerindra, PAN, PKB, dan Partai Hanura. Sementara PPP bersifat kooperatif. “Partai yang dikelola secara tidak transparan dan akuntabel akan melahirkan calon-calon pemimpin yang korup. Jika ini terjadi, maka demokrasi hanya memberikan kekuasaan kepada mereka yang bisa melakukan korupsi,” kata Sekjen TII Dadang Trisasongko dalam siaran persnya bertajuk ‘Peluncuran Indeks Transparansi Pendanaan Partai Politik’ di Hotel Atlet, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).

Menyambut indeks ini, Dadang Trisasongko menambahkan, dengan keuangan partai yang dapat dikontrol, demokrasi harusnya menjadi proses politik yang murah.

Instrumen penilaian dalam survey kemudian menemukan bahwa dari 5 partai yang menjalani survey, 3 di antaranya (Partai Gerindra, PAN, PDI-Perjuangan) menempati kategori transparan dengan score di atas 3,00. Dua partai politik yang lain (PKB dan Hanura)

berada dalam kategori belum transparan dengan skor di bawah 3.00.

Yang menonjol dari penilaian survey ini adalah tingginya tingkat kepatuhan semua partai politik terhadap aturan terkait informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah. Sebaliknya, dalam hal informasi yang wajib tersedia, rata-rata partai politik belum transparan.

Sementara yang mendongkrak nilai Gerindra dan PAN dalam indeks transparansi pendanaan partai politik ini karena keduanya telah mempublikasikan informasi yang wajib tersedia melalui website partai masing-masing.

“Transparansi keuangan partai baru tahap awal, bukan langkah akhir, menuju akuntabilitas partai dan partisipasi politik yang lebih luas,” lanjut Dadang Trisasongko sembari menyatakan keterbukaan masyarakat sipil untuk terus mendorong partai-partai yang memiliki komitmen untuk terus memerkuat sistem transparansinya.

TI Indonesia kata dia membangun rumah transparansi untuk partai politik”. Upaya ini bertujuan memfasilitasi pengembangan dan penguatan sistem transparansi partai politik, menjadi rumah belajar bersama antar partai dalam membangun/memperkuat sistem transparansinya.

Lebih lanjut dia meminta agar partai-partai politik meningkatkan transparansi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 2/2008 Jo UU No.2/2011 tentang Partai Politik dan UndangUndang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya reabilitas dan akurasi informasi yang dipublikasikan dan mudah dikases oleh publik. Sebab perubahan mindset dan pembenahan sistem pengelolaan partai menjadi kunci keberhasilan usaha itu Namun Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menampik hasil riset TII tersebut.

Menurutnya, selama ini partai Golkar selalu bersikap transparan soal pendanaan partai. “Sejauh yang saya tahu, Partai Golkar cukup terbuka dan transparan dalam hal pendanaan partai yang mencakup penerimaan maupun pengeluaran,” kata Bambang saat dihubungi, Selasa (16/4). (gam)

PENDANAAN PARPOL

Penyumbang Inisial Nama ‘Hamba Allah Masih Ada JAKARTAPendanaan partai politik (parpol) yang berasal dari sumber yang tidak jelas bahkan seringkali hanya menyebutkan dengan inisial nama ‘Hamba Allah’ masih tetap ada dalam daftar pendanaan parpol. Namun demikian, jumlahnya sudah mulai berkurang. Hal ini terlihat dengan keterbukaan Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra karena kedua partai ini telah mempublish soal sumber pendanaan parpol berasal dari mana.

“Nama penyumbang dana siluman dengan nama ‘Hamba Allah’ mulai berkurang jumlahnya. Kita nanti bisa cek, PAN dan Gerinda mempublikasi, kita bisa lihat bersama penyumbang dengan nama Hamba Allah itu sudah tidak ada. Baru dua partai yang publikasiin. Sedangkan PDI Perjuangan, datanya tersedia tetapi belum dipublish,” jelas Peneliti Transparancy International Indonesia (TII) Putut Aryo Saputro di Hotel Atlet, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).

Oleh karena itu, pihaknya sangat mendorong bagi partai-partai lainnya untuk mempublish ke masyarakat

dari mana sumber dana parpol yang diterima. “Dua partai sudah publish, kita akan mendorong untuk tahap awal di web partai masingmasing, buka laporan keuangan kampanye,” desak Putut.

Sedangkan bagi parpol yang ulet dan enggan membuka sumber dana parpol, Putut meyakini tentu akan menerima dampaknya.

Masyarakat akan menilai partai mana saja yang terbuka dan transparan dana yang dia peroleh.

“Persoalan sanksi kita merekomendasikan dalam RUU partai kita dorong sanksi dalam regulasi, harus tegas sanksinya. Selama ini sanksi administratif terkait transparansi, tapi sanksi yang diberikan untuk transparansi bersifat administratif, perlu sanksi yang sama menyangkut dana publik,” jelas Putut.

“Ditegaskan saja partai yang tidak transparan, harus mendapatkan sanksi, selama ini parpol dapat dana dari APBN ketika dia tidak transparan kita merekomendasikan untuk dana dari APBN dihentikan,” tandasnya. (gam/cea)

PBNU: DPR Ikut Tanggung Jawab

ant/fanny octavianus

MASALAH UN KE KPK. Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadaffi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Selasa (16/4). FITRA melaporkan info awal mengenai adanya dugaan korupsi pengadaan dan distribusi soal Ujian Nasional (UN) yang dapat berawal dari proses tender yang tidak transparan.

Ada “Udang” di Balik Subsidi BBM?

Diduga untuk mempertahankan Citra Jelang Pemilu JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pramono Anung mensinyalir, rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil pribadi merupakan bagian dari strategi politik menarik simpati publik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Pernyataan politisi dari PDI Perjuangan ini kiranya cukup beralasan, mengingat pada 2013 ini merupakan tahun politik yang momentumnya bisa dimanfaatkan oleh partai penguasa. “Yang paling penting untuk soal ini, supaya kenaikan harga BBM tidak dijadikan alat untuk menarik simpati rakyat,” kata Pramono di Gedung DPR Jakarta, Selasa (16/4).

Namun demikian, jelas dia, sejauh ini dirinya menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini, kata Pramono, tidak terlepas dari tingginya angka penyelewengan BBM bersubsidi yang dilakukan pihak-pihak tertentu. “Ini bisa akan terus terjadi, kalau tidak ada penegakan hukum yang tegas,” ucapnya.

Dia menambahkan, penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi memang berpotensi untuk terus terjadi, apabila tidak ada aturan dan

kebijakan yang tegas dari pemerintah untuk menindak aksi curang tersebut. “Begitu ada perbedaan harga, pemilik mobil pribadi bisa saja membeli BBM bersubsidi di pinggir jalan yang harganya lebih murah,” papar Pramono.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menegaskan, partainya akan tetap konsisten untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi bagi mobil pribadi dalam waktu dekat ini. “Kalau posisi PDI Perjuangan, jelas menolak kenaikan BBM,” kata Maruarar di Jakarta, Selasa (16/4).

Penolakan tersebut, jelas dia, karena kebijakan tersebut merupakan strategi solutif dari pemerintah yang berambisi untuk menaikan harga BBM bersubsidi yang secara jelas penggunaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Apabila tujuan pemerintah untuk menjaga keseimbangan

fiskal, jelas dia, seharusnya langkah yang seharusnya ditempuh adalah meningkatkan pendapatan negara.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah bisa saja untuk merealokasikan sisa anggaran di tahun sebelumnya untuk menutupi biaya subsidi BBM. “Bisa juga dengan meningkatkan penerimaan negara melalui bea keluar batubara.

Jadi, masih ada dua cara untuk menghindari kenaikan harga BBM,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan, pemberlakuan dua harga BBM jenis premium bisa menghemat keuangan pemerintah hingga Rp21 triliun. Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menetapkan harga premium eceran untuk mobil pribadi Rp6.500 per liter, sedangkan untuk kendaraan umum dan sepeda motor tetap Rp4.500 per liter.

“Kata Wakil Menteri Keuangan, (pemberlakuan dua harga premium) akan menghemat sekitar Rp21 triliun.

Kalau dengan harga premium Rp6.500 per liter,” kata Jero Wacik di Kantor Menteri Dalam Negeri Jakarta, Selasa (16/4).

Sejalan dengan pember-

lakuan kebijakan itu, kata Jero, pemerintah juga akan berupaya menertibkan penjualan BBM bersubsidi secara eceran di tepi jalan. “Nanti penjual bensin eceran di pinggir jalan akan kami tertibkan pelan-pelan. Kalau SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) jumlahnya sudah banyak, mungkin penjual bensin eceran itu pelan-pelan akan hilang sendiri,” tuturnya.

Tetapi, jelas Jero, pemerintah memahami bahwa penjualan bensin eceran di tepi jalan itu juga dibutuhkan oleh masyarakat. “Kami mesti realistis juga melihat ini, karena memang dibutuhkan masyarakat,” imbuh Jero.

Saat ini, jumlah SPBU berlogo Pertamina di seluruh Indonesia sebanyak 5.027 unit dan PT Pertamina (Persero) berjanji akan terus menambah jumlahnya.

Senior Vice President Fuel Marketing & Distribution Pertamina, Suhartoko mengatakan, pihaknya akan menyiapkan SPBU khusus yang hanya menjual premium seharga Rp6.500 per liter untuk mobil pelat hitam. “SPBU khusus tidak menjual premium Rp4.500, sebaliknya SPBU umum tidak menjual premium khusus mobil pribadi Rp6.500 per liter,” jelasnya. (gam/bud)

UN TERLAMBAT

Menteri Pendidikan M Nuh Minta Maaf JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh, menyusul penundaan Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi akibat keterlambatan tibanya lembaran soal dan jawaban UN. Sehubungan dengan kejadian ini, MU meminta maaf atas kejadian ini.

“Saya memohon maaf karena terjadi pergeseran yang mestinya Senin kemarin dan Insya Allah akan dilaksanakan Kamis besok,” ujar Mendikbud M Nuh seusai diterima SBY di Jakarta, Selasa (16/4).

Perihal pertemuan dengan SBY tersebut M Nuh yang sebelumnya menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan dia melapor masalah keterlambatan UN kepada Presiden SBY. Presiden SBY ingin mengetahui kesiapan UN susulan pada Kamis mendatang. “Karena itu beberapa hari ini keterlambatan itu sebenarnya saya ceritakan apa adanya itu murni masalahnya ada di percetakan,” jelasnya.

Mantan rektor ITS tak

habis pikir mengapa PT Ghalia tak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Padahal lima perusahan percetakan lainnya mampu menyelesaikan tugasnya. “Enam percetakan pemenang tender ini lima bisa selesaikan sesuai jadwal dan satu ini saja yang menyebabkan kita itu tidak habis pikir, kalang kabut menjadi amburadul macem-macam dan menyebabkan kita semua sedih. Saya sangat sedih prihatin dan sebagainya kok bisa gitu loh,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, PT Ghalia Indonesia Printing selaku salah satu pemenang tender tak mampu menepati waktu penyediaan materi UN di 11 provinsi. Alhasil, 11 provinsi zona tengah itu tidak dapat mengikuti UN sesuai rencana awal digelar serempak mulai Senin (15/4) hingga Kamis (18/4) mendatang.

Namun, PT Ghalia tidak bisa memenuhi target. Buntutnya, sejumlah daerah terlambat menyelenggarakan UN. Selain Kaltim, provinsi-provinsi lain yang mengalami penundaan adalah provinsi-provinsi di Ka-

limantan, Sulawesi, Papua, NTB dan NTT. Desak Mundur Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak M. Nuh untuk mundur dari jabatannya, lantaran penyelenggaraan UN lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Meski Mendikbud telah meminta maaf atas gagalnya pelaksanaan UN secara serentak terutama terlambatnya kertas UN di 11 propinsi, tetap saja tidak bisa menghilangkan perasaan tertekan jutaan peserta UN. “Mendikbud tidak sekedar meminta maaf tetapi juga harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya.

Mendikbud sudah membuat jutaan peserta UN mengalami stres berat atas kacau balaunya pelaksanaan UN 2013,” kata Sekjen FSGI Retno Listyarti, dalam diskusi bertajuk ‘Kecurangan dan Masalah Teknis UN 2013’ di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Selasa (16/4).

Selain itu, kata Retno, FSGI meminta agar SBY mampu memerintahkan Mendikbud

untuk tidak menyelenggarakan kembali UN tahun depan.

“Ini adalah UN terakhir, UN berbiaya tinggi tapi tidak mengukur kualitas pendidikan Indonesia yang sebenarnya.

Selain itu, kebijakan UN jelas ilegal dan tidak menghormati keputusan Mahkamah Agung, sudah ilegal, gagal pula dalam pelaksanaannya,” ujar dia.

FSGI juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginvestigasi kasus kegagalan PT Ghalia Indonesia selaku perusahaan percetakan soal UN, sehingga mengakibatkan 11 provinsi tertunda UN dan 1,1 juta siswa mengalami stres atas penundaan ini. “PT Ghalia dan percetakan lain harus diinvestiagasi karena percetakan lain pun tidak beres dalam menyiapkan soal UN. Para pejabat Kemendikbud yang terkait dengan tender pengadaan soal juga harus diperiksa,” tandas Retno.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad, opini maupun pendapat publik yang berkembang itu hal yang wajar di sebuah negara demokrasi. (gam/aji/abd)

J A K A RTA- Pe n g u r u s Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan DPR juga harus ikut bertanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA dan sederajat di 11 provinsi.

“Tidak bisa kalau hanya percetakan dan Kementerian Pendidikan saja yang disalahkan. DPR juga harus ikut bertanggung jawab,” kata Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud di Jakarta, Selasa.

Marsudi mengatakan bahwa keterlambatan pelaksanaan UN adalah tanggung jawab bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana, percetakan sebagai rekanan pengadaan, dan DPR yang menjadi pengawas dan pemberi persetujuan anggaran.

Informasi yang diperoleh pihaknya, kata Marsudi, menyebut persetujuan pencairan anggaran pengadaan soal UN baru dikeluarkan oleh DPR pada tanggal 20 Maret 2013 atau 25 hari menjelang UN dilaksanakan.

Atas dasar itu, kata dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sepatutnya disalahkan atas keterlambatan menyerahkan naskah asli soal UN ke rekanan untuk digandakan, mengingat kontrak kerja sama tidak dapat dibuat sebelum anggaran disetujui oleh DPR. “Pertanyaannya kenapa DPR baru menyetujui anggaran pada tanggal 20 Maret? Itu soal yang mengerjakan manusia, ada batasan kemampuan yang mustahil untuk memenuhi kebutuhan se-Indonesia bisa selesai dalam 25 hari,” kata Marsudi menandaskan. (ant/git/beth)

INTERNASIONAL

Presiden: WNI di AS Harus Hati-Hati J A K A RTA- P r e s i d e n Susilo Bambang Yudhoyono berharap warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat meningkatkan kehati-hatiannya dan kewaspadaannya pascaperistiwa pemboman di Boston, negara adidaya tersebut.

“Ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Harapan bapak Preisden agar warga negara Indonesia di manapun termasuk di AS meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita ingingkan,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Ia juga menyatakan Presiden Yudhoyono menyampaikan rasa prihatin terhadap keluarga para korban peristiwa pemboman tersebut. Menurut dia, Presiden Yudhoyono memantau perkembangan persitiwa itu dan terus mendapatkan laporan dari Duta Besar Indonesia di AS Dino Patti Djalal serta konsulat jenderal yang ada di negara tersebut.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada laporan mengenai warga negara Indonesia yang menjadi korban teror bom di Boston Marathon, AS. Dua ledakan keras terjadi di acara Boston Marathon, Senin. Ledakan itu menewaskan tiga orang dan lebih dari 100 orang luka-luka. Ledakan tersebut menimbulkan kepanikan. (ant/rif/beth)

EKONOMI

13

RABU 17 APRIL 2013 NO. 0098 | TAHUN II

Ketergantungan Kita pada Utang Sangat Tinggi JAKARTA- Konsep ekonomi yang dikembangkan pemerintah Indonesia salah arah karena terlalu mengagungkan konsep neoloberalisme. Padahal, salah satu hasil dari kebijakan yang keliru ini menyebabkan Indonesia semakin bergantung pada utang luar negeri dengan kecendrungan yang meningkat.

“Kekuasaan atau power dari negara-negara maju begitu dominannya sehingga negara berkembang lebih banyak menuruti apa kata mereka.

Kita nggak bisa apa-apa. Kita tidak punya kekuatan melawan kepentingan asing ini,”

ujar pengamat ekonomi Surna Tjahja Dhahadiningrat disela-sela diskusi “Kedaulatan Rakyat dalam Politik Ekonomi Perubahan Iklim” di Jakarta, Selasa (16/4).

Menurut dia, campur tangan negara asing dalam me-

nyusun konsep ekonomi Indonesia masih terjadi. “Tekanan AS dan negara-negara Eropa membuat kita nurut saja. Dan selalu kita bilang, konsepnya bagus, tanpa melihat inti dasarnya,” jelas dia.

Padahal kata dia, semua dampak negatif perekonomian yang terjadi saat ini buah dari ekonomi kapitalisme. Misalnya, terjadinya keterpinggiran sosial. “Di Indonesia, pertumbuhan kelas menengah meningkat, konsumsi juga meningkat, tetapi gini rasio juga meningkat. Kapitalisme global menciptakan ekonomi kapitalisme

kriminal global. Ini yang menghancurkan,” jelas dia.

Dia menegaskan, ekonomi Indonesia saat ini dikuasai oleh segelintir pengusaha. Pengaruh pengusaha ini sangat dominan dalam mendesain kebijakan ekonomi. “Orang yang punya duit inilah yang merancang dan mengatur kebijakan ekonomi Indonesia,” kata dia.

Sementara rakyat kata dia semakin terpinggirkan. “Kapitalisme global juga melahirkan kemiskinan yang terus meningkat setiap tahun,” imbuh dia.

Karena itu, dia berharap

agar pemerintah mengubah paradigma dasar dalam menyusun kebijakan ekonominya.

Pasalnya, konsep ekonomi yang ada justru menimbulkan permasalahan dunia yang sangat menakutkan ini.”Saya kira, konsep neokapitalisme ini melanggar kaidah keadilan sosial.

Apa yang dilakukan oleh jaringan kapitalisme global adalah menghancurkan potensi sumber daya, termasuk yang ada di Indonesia,” jelas dia.

Sementara itu, pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Dani Setiawan mengatakan semak-

in banyak utang maka sangat mudah pemerintah ‘disetir’ kepentingan asing. Pasalnya, pinjaman utang kepada Indonesia oleh negara lain sangat erat keitannya dengan kebijakan ekonomi-politik negara pemberi utang. “Semakin banyak utang kita ke negara lain, semakin mudah negara ini (Indonesia) diintervensi negara lain khususnya oleh si pemberi utang,” kata Dani.

Menurut Dani, hal ini sudah sangat terlihat sekali dari intervensi asing seperti Bank Dunia, USAID (Agency for International Development) dan

BANK GAGAL

CIMB NIAGA SYARIAH

LPS Siapkan Jurus Rescue

Permudah Akses Bagi Nasabah JAKARTA- CIMB Niaga Syariah terus berekspansi dengan mengembangkan jaringannya ke sejumlah lokasi di Tanah Air. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah akses layanan perbankan Syariah bagi masyarakat serta memperbesar skala bisnis Syariah. “Per 31 Maret 2013, jaringan layanan CIMB Niaga Syariah terdiri dari 29 Kantor Cabang Syariah (KCS), 1 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCSP), 554 Office Channeling/OC (layanan perbankan konvensional dan Syariah dalam satu atap), dan 95 outlet Rahn, yang tersebar di 18 provinsi di Tanah Air,” ujar Direktur Commercial Banking & Syariah CIMB Niaga Handoyo Soebali, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (16/4).

Dia mengatakan, bertambahnya jumlah jaringan layanan CIMB Niaga Syariah itu menunjukkan masih besarnya potensi industri Syariah di Indonesia. Untuk itu, CIMB Niaga Syariah akan terus memberikan sejumlah produk dan layanan Syariah unggulan kepada masyarakat, sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis Syariahnya. “Penerapan dual banking leverage model (DBLM), turut memperluas dan mempermudah akses masyarakat yang hendak melakukan transaksi perbankan Syariah CIMB Niaga. Melalui sistem ini, Handoyo melanjutkan, layanan kepada nasabah dapat lebih tersentralisasi sehingga menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien,” kata dia.

Handoyo menambahkan, melalui jaringan layanan CIMB Niaga Syariah, masyarakat bisa mengakses sejumlah produk pembiayaan unggulan.

Tersedia produk pembiayaan kepemilikan rumah (PKR) CIMB Niaga Syariah dengan menggunakan akad murabahah (jual beli), Nasabah yang mengambil PKR CIMB Niaga Syariah dapat menikmati cicilan dan pokok tetap hingga maksimal 20 tahun dan bebas denda bila pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo.

Selain produk PKR, CIMB Niaga Syariah juga menyediakan pembiayaan kepemilikan mobil (PKM) dengan cicilan dan pokok tetap maksimal 5

lembaga asing lainnya dalam menentukan kebijakan dan penyusunan undang-undang dibidang strategis seperti undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Ketenagalistrikan, Mineral dan Batubara (Minerba), Percepatan lahan untuk infrastruktur dan lainnya. “Contohnya saja, utang baru sebesar 2,3 miliar dollar AS untuk pendanaan perubahan iklim.

Tetapi, pemanfaatan utang ini tidak jelas. Ini artinya, lembaga asing banyak menintervensi Indonesia dalam hal penyusunan dan kebijakan strategis di Indonesia,” tutur dia. (gam)

tahun. “Untuk memudahkan nasabah, khususnya dalam mempercepat proses persetujuan kredit, CIMB Niaga Syariah telah menerapkan proses automasi proses pembiayaan konsumer melalui SPEKTA Syariah (Syariah origination system),” imbuh dia.

Produk lainnya kata dia gadai emas (Rahn). Gadai masih menjadi pilihan utama sebagian besar masyarakat, saat kebutuhan akan uang tunai datang secara mendesak.

Dengan rate yang kompetitif, produk gadai emas masih menjadi salah satu produk unggulan CIMB Niaga Syariah.

Di segmen konsumer, produk unggulan CIMB Niaga Syariah lainnya adalah CIMB Niaga Syariah Gold Card. Ditujukan bagi masyarakat yang menginginkan satu produk pembiayaan yang bisa digunakan dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun dengan prinsip dan kaidah Syariah, CIMB Niaga Syariah Gold Card memiliki sejumlah keistimewaan. Salah satunya adalah bebas iuran tahunan seumur hidup bagi pemegang kartu utama dengan limit Rp3 juta hingga Rp100 juta.

Ragam Produk Beragam produk dan layanan unggulan CIMB Niaga Syariah terbukti mampu mendukung pertumbuhan bisnis CIMB Niaga Syariah.

Terlihat dalam tiga tahun terakhir, CIMB Niaga Syariah berhasil mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 186% menjadi Rp9,07 triliun per 31 Desember 2012, dari Rp3,17 triliun per 31 Desember 2010.

Sejalan dengan peningkatan aset CIMB Niaga Syariah, pangsa pasar CIMB Niaga Syariah di industri perbankan syariah juga naik dari menjadi 4,65% per 31 Desember 2012 dari 3,30% per 31 Desember 2010.

Pertumbuhan juga dicatatkan dari sisi pembiayaan, yang naik 317% menjadi Rp7,63 triliun per 31 Desember 2012 dari posisi per 31 Desember 2010 yang sebesar Rp1,83 triliun. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) naik sebesar 183% menjadi Rp6,99 triliun per 31 Desember 2012 dari Rp2,47 triliun per 31 Desember 2010. (gam)

ant/reno esnir

PEREDARAN UANG PALSU. Kepala Polisi Sektor Jagakarsa Komisaris Muh. Arsalam (kiri) menunjukkan uang palsu saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pengungkapan peredaran jual-beli uang palsu di Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (16/4). Kepolisian Sektor Jagakarsa menggagalkan transaksi peredaran uang palsu (Upal) dan menangkap seorang pelaku berinisial NR dengan barang bukti pecahan uang palsu Rp100 ribu sejumlah Rp54,2 juta.

AKUISISI DBS-DANAMON

Mooy: Jangan Bebani Gubernur BI Baru JAKARTA-Bank Indonesia (BI) diminta agar tidak perlu tergesa-gesa memuluskan rencana akuisisi akuisisi DBS Group Holding Ltd atas PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Keputusan tersebut juga diharapkan tidak menjadi beban bagi Gubernur BI yang baru. “Seharusnya memang persetujuan akuisisi itu harus dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai ada peraturan-peraturan yang terlewati setelah menyatakan deal,” kata Mantan Gubernur BI, Adrianus Mooy saat ditemui di Hotel Aryaduta Jakarta, Selasa (16/4).

Seperti diketahui, proses akuisisi DBS terhadap Danamon tertunda satu tahun.

Pada April 2012, DBS Group Holdings telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan Fullerton, untuk mengambil alih 100 persen saham yang dimiliki Fullerton pada AFI. AFI memiliki sebanyak 67,37 persen saham di Bank Danamon. Nilai transaksi tersebut mencapai 45,2 triliun rupiah.

Dia berharap, Gubernur BI, Darmin Nasution tidak membebani calon penggantinya dengan pekerjaanpekerjaan yang terkait de-

ngan akuisisi DBS terhadap Danamon. “Saya tahu pada 23 Mei nanti Pak Agus Martowardojo sudah harus menggantikan Pak Darmin di BI. Jadi, gubernur yang sekarang seharusnya jangan membebani gubernur yang berikutnya dengan tugastugas yang mendasar,” papar Adrianus.

Namun demikian, jelas dia, bukan sebuah pelanggaran jika Darmin Nasution meloloskan akuisisi DBS-Danamon, sepanjang persyaratan akuisisi tersebut sudah terpenuhi dan tidak menabarak aturan yang berlalu. “Kalau sudah sesuai dengan ketentuan dan memenuhi persyaratan, bisa saja akuisisi itu dilakukan dalam waktu dekat ini,” ujar Komisaris Utama/Independen PT Bank Nationalnobu (Bank Nobu) itu.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, rencana akuisisi DBS-Danamon tersebut juga harus mempertimbangan aspek yang berpihak kepada kepentingan industri perbankan nasional. “Penting sekali untuk memperhatikan juga dampak yang muncul bagi bank-bank kita,” ucap Adrianus.

Sebelumnya, anggota

Komisi XI DPR, Muhammad Firdaus meminta BI bersikap hati-hati memproses akuisisi tersebut. Pasalnya, hingga saat ini, otoritas bank di Singapura berlaku tidak adil bahkan mempersulit bank nasional yang hendak membuka cabang di Singapura. “Dari segi UU, kita memang harus taat pada UU dan peraturan yang ada. Tetapi sisi lain, BI juga harus memperhatikan asas kepatutan dari resiprokal. Bagaimana Singapura memperlakukan bank nasional yang hendak membuka cabang di sana,” ujar dia.

Perlakuan Singapura kata Firdaus seharusnya menjadi acuan BI dalam mengambil keputusan soal akuisisi.

Pasalnya, bank nasional tidak mudah membuka cabang di Singapura.

Gubernur BI, Darmin Nasution mengatakan proses kepastian pemberian izin akuisisi yang dilakukan DBS Group Holding Ltd Singapura terhadap PT Bank Danamon Indonesia Tbk masih tergantung kepada sikap Singapura terhadap perbankan Indonesia yang hendak masuk ke negara tersebut. Darmin Nasution mengatakan, BI juga mendorong penerapan

asas resiprokalitas (kesetaraan) dengan Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/ MAS). Dengan begitu, ketika DBS mencaplok Bank Danamon, perbankan Indonesia diberikan keleluasaan masuk ke negara tersebut. “DBSBank Danamon masih dalam proses, masih membicarakannya,” ujar Darmin.

Saat ini, BI dan MAS masih melakukan pembicaraan yang intens dan bernegosiasi mengenai resiprokalitas tersebut. Dengan begitu, diharapkan baik Indonesia maupun Singapura dapat menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan untuk perbankan kedua negara itu.

Darmin mengatakan, BI tetap memiliki aturan dan Singapura juga memiliki keinginan, sehingga harus dicari jalan keluarnya. “Kami juga punya keinginan bank nasional kita ‘kan ada juga yang mau ke sana, itu juga kami bicarakan. Seperti apa komitmennya masing-masing, baru kemudian kalau sudah komitmen dan masing-masing sudah clear, barulah diketok,” tukas Darmin. (gam/bud)

JAKARTA-Forum Komunikasi Stabilitas Sektor Keuangan (FKSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), telah menyiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi krisis yang berpotensi melanda sistem keuangan nasional,.

Salah satunya skenario untuk menyelamatkan bank gagal menyiapkan dana segar.

Ketua Dewan Komisioner LPS Heru Budiargo menjelaskan,dalam upaya tersebut, skenario yang paling memungkinkan adalah meminjam dana dari Kementerian Keuangan. “Dalam hal LPS kekurangan likuiditas, maka bagaimana hal tersebut dipenuhi. Intinya adalah LPS itu punya harta dan pada umumnya dalam bentuk suratsurat berharga. Tetapi dalam kasus-kasus penyelamatan bank, kita perlu uang tunai,” ungkap Heru di Kantor Pusat LPS Equity Tower, Selasa (16/4).

“Lebih baik kita pinjam, nah pinjem itu ke mana? Satusatunya adalah ke pemerintah,” imbuh Heru.

Dalam skenario penyelamatan bank, bisa mendapatkan pinjaman dari Kementerian Keuangan, LPS membutuhkan dukungan undang-undang.

“Tapi dari Depkeu (Kementerian Keuangan) tidak ada celah secara Undang-undang yang menyebutkan LPS boleh pinjam. Jadi ini yang sedang diperbaiki kemungkinan-kemungkinan perbaikan legalnya. Legal hukum,” terang Heru.

Mengenai besaran pinjaman yang bisa diperoleh LPS dari Kementerian Keuangan, hal itu tergantung dari kebutuhan saat kondisi penyelamatan bank harus dilakukan.

“Kita sudah ajukan semacam proposal.

Seperti diketahui, FKSSK akan dan sudah melakukan simulasi. Seperti di FKSSK itu punya crisis management protocol. Skenario kalau krisis misalnya. Itu (meminjam kepada Kemenkeu) kalau krisis, bisa saja. Jadi tidak bicara sekarang,” tutup Heru. (gam/ abd)

Antisipasi Resiko

Lembaga Penjamin Simpanan Ubah Sistem Premi Perbankan

KOMETMEN.Badlisyah Abdul Ghani – CEO CIMB Islamic (tengah), Handoyo Soebali – Direktur Commercial Banking & Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (kanan), dan Gatot Subagio – Corporate Communication Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (kiri), berbincang-bincang disela Media Briefing CIMB Niaga

JAKARTA-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah memutuskan mengganti sistem premi untuk penjaminan dana di perbankan seiring dengan tingginya aset dan pertumbuhan simpanan sehingga menimbulkan kenaikan risiko di sektor perbankan. Dalam sistem premi yang baru ini, LPS tidak lagi memukul rata iuran premi di level 0,2 persen. Namun, LPS menentukan premi berdasarkan risiko suatu bank atau disebut dengan sistem premi diferensial (SPD).

“Sesuai pasal 15 UU LPS,

sistem premi dapat diubah menjadi sistem premi diferensial, apabila memenuhi beberapa kriteria,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS C. Heru Budiargo, di Kantor Pusat LPS, Selasa (16/4).

Menurut dia, industri perbankan terus tumbuh dengan total aset mencapai Rp 4.251 triliun dan pertumbuhan simpanan sebesar 15,9 persen per Desember 2012.

Adapun kriteria tersebut, kata Heru adalah perbedaan tingkat premi terendah dan tertinggi tidak melebihi 0,5 persen. Kemudian harus mel-

alui proses konsultasi dengan DPR. Apabila disetujui, maka SPD tersebut harus diperkuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Kepala Eksekutif LPS Mirza Adityaswara menetapkan pengaturan SPD ini memiliki dua kriteria pengenaan premi bagi bank, yaitu kriteria kuantitatif dan kriteria kualitatif.

“Hari ini kita mulai konsultasi dengan perbankan terkait premi diferensial ini. Nanti setelah dapat input dari industri, tentu kami akan melakukan pembicaraan lagi dengan pemerintah, baru kami

bicarakan dengan senayan (DPR),” imbuh dia.

Mirza pernah memaparkan bahwa SPD ini akan ditetapkan berdasarkan peringkat, yang pembobotannya berdasarkan dua hal, yaitu sebesar 60 persen atau 70 persen menurut hitungan LPS, dan 30 persen atau 40 persen sisanya dari peringkat perbankan di regulator, dalam hal ini nantinya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelum menerapkan premi diferensial secara efektif, yang ditargetkan bisa dilakukan pada tahun 2015, LPS

akan memberikan masa penyesuaian bagi industri perbankan selama 1,5 tahun untuk melakukan self assesment atau penilaian secara sendiri terhadap penerapan manajemen risikonya.

Sampai saat ini, sekurangnya terdapat 24 negara yang telah menerapkan SPD, yaitu Argentina, Kanada, Kolumbia, Marshal Islands, Micronesia, Belanda, Nikaragua, Nigeria, Peru, Polandia, Portugal, Rumania, Singapura, Swedia, Taiwan, Amerika Serikat, dan Uruguay. (gam/ abd/beth)

14

TAPAL KUDA

RABU 17 APRIL 2013 NO.0098 | TAHUN II

Lagi, Naskah Soal UN Kurang 20 Siswa SMKN 1 Hampir Tidak Ikut Ujian PROBOLINGGO-Dua puluh peserta ujian nasional (UN) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kota Probolinggo, nyaris tidak dapat mengikuti ujian. Penyebabnya, naskah soal berikut lembar jawabannya kurang.

Beruntung, persoalan tersebut segera teratasi, sehingga mereka bisa mengikuti UN sesuai jadwal, Selasa (16/4).

Kepala SMKN 1 Sunardi mengatakan, kekurangan naskah UN itu diketahui saat petugas membuka amplop naskah yang masih bersegel.

Di dalam amplop berukuran besar itu, hanya berisi 20 daftar hadir dan satu lembar berita acara. Mengetahui hal itu, pengawas ruangan melapor ke penyelenggara UN SMKN yang diteruskan ke Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat.

Tidak lebih dari 30 menit, persoalan kekurangan naskah itu dapat diatasi. 20 siswasiswi peserta UN dari SMKN 1 jurusan perkantoran itu, kemudian dapat mengerjakan soal sebagaimana peserta UN lainnya. Lantaran ada keterlambatan, Dispendik, pihak sekolah, dan pengawas ruangan, bersepakat menambah waktu 30 menit.

Waktu tambahan itu, dipergunakan untuk mengisi

data pribadi peserta UN. Sedang waktu mengerjakan soal, tetap sesuai jadwal. Disebutkan, pada hari kedua pelaksanaan UN ini mata pelajaran yang diujikan Bahasa Inggris, dengan alokasi waktu dua jam.

“Begitu dapat soal, siswa kami langsung mengerjakan soal.

Waktunya sama dengan peserta UN yang lain. Tambahan 30 menit setelah mengerjakan ujian itu dipergunakan unuk mengisi data pribadi siswa,” terang Sunardi.

Menurutnya, kekurangan 20 soal berikut lembar jawabannya itu diperoleh dari sisa naskah UN di setiap ruangan.

17 naskah didapat dari SMKN 1, sedang tiga naskah diperoleh dari salah satu SMKN swasta, yakni SMEA Sore.

Kekurangan naskah UN itu cepat teratasi, lantaran soal yang diujikan pagi itu mata pelajaran umum, bukan mata pelajaran jurusan (khusus). “Kalau mata pelajaran jurusan, kami pasti kerepotan. Enggak tahu harus mendapatkan darimana kekurangan naskah tersebut,”

tambah kepala sekolah.

Ia kemudian menjelaskan cara mendapatkan 20 naskah tersebut. Dikatakan, siwasiswi kelas XII SMKN 1 yang mengikuti UN, sebanyak 360 dan terbagi dalam 18 ruangan.

Setiap ruangan pesertanya 20 siswa sedang naskah ujiannya sebanyak 21 lembar. Jadi, kata kepala sekolah, setiap ruangan ada sisa satu naskah UN. Sisa itulah yang kemudian dibagikan ke peserta UN yang tidak kebagian soal.

Hanya saja, sisa naskah yang diperoleh di SMKN 1, jumlahnya bukan 18, tetapi 17 soal. Karena dari 18 amplop soal yang diterima, salah satunya tidak berisi naskah soal sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian, masih ada kekurangan tiga paket naskah soal. “Nah tiga soal itu, kami mencari di sekolah lain.

Kami dapat di SMEA Sore. Jadi sudah tidak ada masalah,” jelas Sunardi.

Petugas Dispendik yang datang ke SMKN 1 saat ditanya mengenai kekurangan naskah soal tersebut, menyatakan bahwa petugas Dispendik sudah menghitung jumlah soal.

Hanya saja naskah dihitung saat ditumpuk. “Yang penting persoalan ini, sudah teratasi,” ujar petugas dispendik tersebut. (gus/dar)

RELAKSASI DENGAN BUPATI. Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari, SE berbaur dengan puluhan siswi SMAN I Dringu Kabupaten Probolinggo saat jeda pelaksanaan ujian nasional. Sang bupati mengajak para siswi melakukan relaksasi dengan cara saling memijat.

UJIAN NASIONAL

Puluhan Siswi Relaksasi Bersama Bupati PROBOLINGGO-Pemandangan unik terlihat di SMA Negeri I Dringu Kabupaten Probolinggo, saat Bupati Probolinggo, Hj. Puput Tantriana Sari, SE bersama anggota Dewan Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Dra. Gadis Agung Prasmono melakukan sidak UN hari kedua, Selasa (16/4).

Bupati Tantri, sapaan akrabnya, mengajak puluhan siswi melakukan relaksasi dengan cara saling memijat bahu. Kegiatan itu dilaksanakan saat jeda atau istirahat seusai mengerjakan mata pelajaran pada jam pertama.

“Saya mengajak siswa untuk melakukan relaksasi ini agar dapat mengerjakan soal ujian nasional (UN) dengan

tenang. Kami ingin beban anak-anak dapat berkurang dengan adanya relaksasi. Ujian nasional dianggap sesuatu yang menakutkan sehingga mereka terbebani,” ujar Bupati Tantri.

Menurutnya, relaksasi saling memijat itu untuk menghilangkan stres serta memberikan ketenangan bagi siswa, sehingga nantinya dalam mengerjakan soal-soal ujian nasional.

Bupati Puput Tantriana Sari, melihat siswa rupanya baru saja melaksanakan UN jam pertama mata pelajaran Matematika di hari kedua.

Setelah relaksasi, mereka kemudian siap menempuh ujian jam kedua untuk mata pelajaran Bahasa Inggris .

”Sekedar untuk mengurangi kantuk dan merilekan pikiran. Mereka. Dengan berbagai siasat, seperti melakukan relaksasi saat UN, diharapkan tingkat kelulusan juga 100 persen,”tandasnya.

Salah satu siswa SMA Negeri I Dringu, kelas IX IPA mengakui setelah mengerjakan ujian pada jam pertama, memanfaatkan waktu jedah untuk relaksasi hanya untuk mengendorkan ketegangan. Harapannya, saat ujian pelajaran berikutnya dimulai, unas ini lebih fresh dan semangat.

“Setelah ini kami ujian mata pelajaran Bahasa Inggris. Agar tidak tegang, lebih baik senam dulu,” kata Pavita (18) dengan tersenyum.

Menariknya lagi, kata Pavita, untuk jam kedua adalah mata pelajaran Bahasa Inggris yang notabene menjadi momok bagi peserta.

Maklum saja, selain mengerjakan soal, ada juga soal listening atau mendengarkan.

Nah, agar tidak grogi dan panik, ia bersama puluhan temannya berjejer melakukan relaksasi pijatan.

“Mengerjakan soal dalam kondisi panik, tentu sangat berbeda dengan kondisi fresh. Relaksasi yang dilakukan, hanya sebagai media untuk tidak tegang saat mengerjakan soal. Jika tidak ada ketegangan, kami bersama siswa yang lain lebih bisa konsentrasi,” ungkap Pavita.(hud/dar)

PENCALONAN

Mantan Bupati Jadi Caleg Partai Nasdem

KEKURANGAN NASKAH SOAL. 20 siswa-siswi di SMKN 1 Kota Probolinggo tidak kebagian naskah soal lantaran salah satu amplop naskah soal hanya berisi daftar hadir dan berita acara. Untungnya, kekurangan naskah soal ini bisa segera diatasi dan para siswa-siswi ini dapat segera beruji.

BAHAN BAKAR MINYAK

Jatah Solar Dikurangi PROBOLINGGO – Stok solar habis, tidak hanya dialami Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) saja. Stasiun pengisian bahan bakar SPBN (khusus nelayan) yang berada di pelabuhan perikanan pantai (PPP) Mayangan, juga mengalami nasib yang sama.

Kendati tidak ada pembatasan, tetapi keterlambatan pengiriman dalam sebulan terakhir, pernah dialami. Karenanya, kapal nelayan dan barang yang bersandar di PP dan pelabuhan Tanjung Tembaga, harus membeli solar ke SPBU. “Jatah dalam sebulan 8.800 Kilo liter. Itu bisa habis dalam jangka waktu setengah bulan. Ya, kalau sudah habis, nelayan beli ke SPBU,” ujar Khoirul, penjaga SPBN Mayangan.

Kondisi seperti itu menurut Khoirul, tidak hanya dialami saat ada pembatasan solar untuk SPBU, tetapi sebelumnya sudah terjadi, meski SPBN yang dijaganya tidak terkena pembatasan solar. Hal itu diungkap saat Komisi A dan Komisi B DPRD setempat sidak di SPBN yang berlokasi di areal PPP, Mayangan, Selasa (16/4) siang.

Ketua Komisi A, As’ad Anshari, mengatakan sebelum ke SPBN, ia bersama anggota komisi yang lain, menyidak empat SPBU. Diantaranya, SPBU Kelurahan Pilang, Ketapang, Triwung Kidul dan SPBU Kelurahan Mayangan. Dari empat SPBU itu, seluruhnya kehabisan stok solar dan yang paling parah SPBU, Pilang.

Dari data yang didapat komisi A dari SPBU 5467204 di jalan raya Soekarno-Hatta itu, dalam bulan April, SPBU Pilang hanya mendapat kiriman tiga kali BBM solar. Yakni, Kamis (4/4) sebanyak 16 ton, Jumat (12/4) 8 ton, Sabtu (13/4) 16 ton, Rabu (25/4) 8 ton dan Sabtu (27/4) sebanyak 8 ton.

Sedang SPBU yang mendapat kiriman solar yang banyak atau hampir normal seperti biasanya, SPBU Mayangan, Triwung Lor, Sumber Wetan dan Ketapang. SPBU 5467211 yang berada di jalan Ikan Blanak, Kelurahan Mayangan ini, selama April, hanya tidak mendapat kiriman solar satu hari, yakni Senin (1/4). Hanya saja dari jatah 16 ton tiap hari, Untuk SPBU Ketapang, selama April, solar tidak datang hanya empat kali. Yakni, Senin

(1/4), Kamis (4/4), Senin (22/4) dan Jumat (26/4). Sedang SPBU Triwung Lor tidak mendapat kiriman 11 hari selama April.

Sedang untuk SPBU Sumber Wetan, kondisinya hampir sama dengan SPBU Triwung Kidul.

Dalam bulan April, tidak mendapat kiriman solar 10 hari.

Dalam sidang tersebut, As’ad mengungkap, SPBU Pilang, Ketapang, Triwung Lor, dan Mayangan, jatah solar habis. Penyebabnya, karena Jatah dari SPBU itu, berkurang.

Rata-rata menurut As’ad, pengurangannya hampir separh dari jatah normal. Menyikapi hal tersebut, Asad berjanji akan segera menginventarisir masalah tersebut. “Hasil sidak akan dilanjutkan ke atas. Kami tidak hanya sidak, tetapi ada langkah-langkah yang harus diambil,” jelas As’ad. (gus)

PROBOLINGGOMantan Bupati Probolinggo, Drs. Hasan Aminuddin, MSi menyatakan dirinya sudah resmi berstatus bakal calon anggota legislatif untuk DPR RI dari Partai Nasdem, pada 2014 mendatang.

Pencalonan dirinya sebagai Caleg DPR-RI bukan semata-mata karena ingin mencari kedudukan dan jabatan, melainkan ingin terus memperjuangkan aspirasi rakyat yang ada di daerah pemilihan (Dapil) II, khususnya Kabupaten Probolinggo.

“Saya ingin berkarya dan mengimpelemntasikan ilmu pengetahuan ini dengan cara melayani masyarakat secara baik. Tidak ada kata tidak untuk melayani masyarakat,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (16/4).

Hasan Aminuddin mengatakan, dalam sirkulasi demokrasi dan politik apapun yang terjadi rakyatlah yang paling utama untuk diutamakan dalam pelayanan pemerintahan menuju kesejahteraan. Ia mengaku sudah berbuat, bukan sekedar bumbu-bumbu retorika, dan ternyata melayani masyarakat karena bukan kepentingan tetapi harus dilayani sesuai porsi kebutuhanya.

Selaku Ketua Keagamaan dan Masyarakat Adat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (DPP Partai

Nasdem), lanjut dia, bersama Aminurrahman mantan Walikota Pasuruan, sekaligus selaku Sekretaris DPW Partai Nasdem Jawa Timur, menjadi Calon Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) II, Probolinggo- Pasuruan.

“Proses pendaftaran sudah dilakukan Minggu pertama bulan April kemarin. Proses pencalonan melampirkan pas foto dan tes kesehatan di DPP Partai Nasdem,”ujar mantan Bupati Probolinggo.

Targetnya secara pribadi, kata dia, ingin menyuarakan pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun non fisik, terutama aspirasi masyarakat di Dapil II, yakni Kabupaten/ Kota Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo, terakomodir menjadi kepentingan nasional.

“Saya merasakan, akhir-akhir ini banyak politisi yang diamanahi rakyat, di dapil masing-masing tak maksimal menyuarakan aspirasi masyarakat,” tegas Hasan Aminuddin.

Menurutnya, potensi daerah pemilihan II sangat luar biasa, seperti pengusaha akan menanam investasi tatkala ada fasilitasi yang mendukung terhadap keberlangsungan investasinya tersebut. Ia akan menggagas adanya pembangunan Jeti, atau semacam dermaga untuk bersandarnya kapal-kapal besar di wilayah Pasuruan dan Probolinggo.

“Jika itu terbangun, maka akan banyak investor akan berinvestasi, karena kedua wilayah tersebut kedalaman lautnya cocok untuk lalu lalang kapal besar. Posisi yang paling cocok di Kabupaten Probolinggo, yakni Paiton, Gending, Tongas. Sedangkan pasuruan, wilayah Gempol yang paling Cocok,”ungkap Ketua Keagamaan dan Masyarakat Adat, DPP Partai Nasdem.

Krisis Caleg Perempuan Sejumlah partai politik (parpol) masih kesulitan menjaring calon anggota legislatif (caleg) perempuan, terutama yang memiliki kapabilitas yang memadai,

guna memenuhi kuota minimal 30 persen.

Kesulitan menjaring caleg perempuan, kata Hasan Aminuddin, setidaknya dialami oleh banyak parpol. Padahal keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen itu penting untuk mendorong perjuangan isu-isu perempuan di legislatif. Sulitnya perempuan menjadi caleg nomor urut jadi atau bahkan untuk dijagokan sebagai caleg partai.

“Saat ini, 30 persen keterwakilan perempuan untuk calon DPR RI Dapil II, Pasuruan -Probolinggo dari Partai Nasdem sudah terpenuhi. Ada peraturan baru satu, dua, tiga calon empat dan lima harus perempuan.

Oleh karena itu, Partai Nasdem dapat kepastian dan tidak kesulitan,” tandas Hasan Aminuddin.

Menurutnya, tidak mengherankan akhirnya banyak partai peserta pemilu yang asal tunjuk calon caleg perempuan. Dalam daftar urutan caleg di Partai Nasdem, Hasan Aminuddin, mengakui partainya menempatkan dan memberikan peluang kaum perempuan untuk terpilih menjadi anggota legislatif sangat besar. ”Yang jelas, Partai Nasdem tak kesulitan mencari caleg perempuan, utamanya di Dapil II Pasuruan Probolinggo,” pungkasnya. (hud)

PEMILIHAN UMUM

SMS Broadcast untuk Atasi Masalah DPT PROBOLINGGO – Daftar pemilih tetap (DPT) menjadi masalah krusial pada setiap pelaksanaan Pilkada atau Pemilu. Lantaran persoalan DPT yang tidak beres, pesta demokrasi tercederai dan potensi konflik meluas.

Karenanya, KPU Kota Probolinggo, membuat terobosan yang disebutnya SMS broadcast. Dengan program itu, pemilih yang ingin me-

mastikan apakah namanya sudah masuk dalam dalam daftar pemilih sementara atau tidak. Untuk mengetahui hal itu, pemilih dapat mengakses langsung melalui SMS ke nomor HP yang sudah disediakan KPU. Jika nama pemilih tidak ada, pemilih bisa segera memberitahu ke KPU (penyelenggara pemilukada setempat) via SMS atau datang langsung.

SMS model seperti itu dianggap efektif untuk menyempurnakan DPT. “Data yang kami masukkan berdasarkan DP4 yang diserahkan Dispenduk Capil. Kami harapkan masyarakat atau parpol proaktif kalau menemukan warga pemilih yang belum masuk daftar,” terang Sukirman.

Hal itu disampaikan Sukirman. Saat memberi sambutannya pada lounching

Pilkada 2013 yang berlangsung di gedung Widya Harja, Jl Panjaitan, Senin (15/4) malam. Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkap acara lounching didanai oleh APBD Pemkot melalui dana hibah.

Sayangnya, Sukirman tidak menyebut secara konkret berapa dana yang dikeluarkan pada pagelaran lounching Pilkada yang cukup meriah itu. (gus)

OPINI

15

RABU 17 APRIL 2013 NO. 0098 | TAHUN II

salam songkem Hari Kedua UN

Ketika Koruptor Menjadi Aktor Oleh: IBNU ANSHORI| Ketua umum Komunitas Mahasiswa Madura (KoMMA)

D

ua hari sudah Ujian Nasional dilalui. Selama ini, ada sejumlah catatan UN di semua daerah. Pelaksanaan UN jenjang SMA/sederajad tidak hanya dipantau langsung oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah, beserta rombongan masing-masing. Selain itu, ada hal lain yang menjadi rahasia umum tentang pelaksanaan UN. Rahasia umum itu tak lain pelaksanaan UN di Madura, Jawa Timur, dan tempat lain di negara ini tak selancar dan sebaik sebagaimana yang dilaporkan dalam Berita Acara. Karena selama pelaksanaan UN sesungguhnya masih diwarnai dengan berbagai masalah, seperti kekurangan naskah soal Ujian Nasional yang terjadi di Bangkalan, di Bojonegoro, di Tulungagung, dan sejumlah tempat lainnya.

Sebanyak satu sampul besar (SB) yang isinya 20 soal plus satu soal cadangan, satu sampul kecil (SK) yang isinya 10 soal plus satu, dan satu sampul kecil B (SKB) yang isinya di bawah sembilan soal. Selain itu, terjadi kekurangan soal UN Bahasa Indonesia dan IPS satu sampul kecil A (SKA) yang isinya di atas 10 soal.

Namun kekurangan tersebut dapat diatasi. Bahkan di Tulungagung, Kepala Disdik setempat Eko Asistono mengaku akan mengevaluasi kendala yang terjadi, seperti pengiriman dan penyerahan naskah ke lembaga penyelenggara, berita acara penyerahan naskah UN, dan gangguan kecil lainnya.

Selain dihadapkan pada persoalan tersebut, juga ditengarai terjadi kebocoran soal, baik di lembaga pendidikan negeri maupun swasta, sejak hari pertama hingga hari kedua, bahkan kebocoran soal ditengara akan terus terjadi hingga hari terakhir pelaksanaan UN. Hanya saja seperti tahun-tahun sebelumnya, kebocoran soal UN biasanya sulit ditemukan buktinya.

Apabila boleh dipersentasekan kemungkinan terjadinya kebocoran soal-soal UN bisa di atas 65 persen, jauh lebih besar daripada standar kelulusan UN yang hanya dengan nilai 5,5.

Memang, barangkali kecurangan tidak terjadi di semua lembaga penyelenggara UN. Namun bila mau jujur mengakui kecurangan, terdapat sebagian bahkan mayoritas penyelenggara UN, baik yang berada di bawah naungan Disdik maupun Kemenag, tersinyalir melakukan kecurangan secara berjamaah.

Dugaan ini sangat beralasan karena hampir semua lembaga dan instansi terkait sangat berkepentingan dengan kelulusan peserta UN. Mereka pun termotifasi untuk menyelamatkan anak didiknya yang mengikuti UN dari ketidaklulusan dengan berbagai cara. Sebab mereka sebenarnya tak siap dengan resiko terburuk apabila terdapat peserta UN di lembaga dan di daerahnya mengalami kegagalan.

Selain itu, mayoritas lembaga pendidikan sesungguhnya tak menghendaki UN terus dipaksakan, karena selain tidak realistis dengan pendidikan di setiap daerah, juga terlalu banyak pihak yang merasa terbebani, dan cenderung hanya menjadi proyek untuk menghabiskan uang rakyat hingga mencapai Rp 600 miliar.

Barangkali langkah terbaik, dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan UN dialokasikan kepada peningkatan kesejahteraan guru non PNS atau program lain yang lebih membutuhkan. =

Moralitas Politisi

W

ibawa DPRD sebagai lembaga legislatif kembali tercoreng. Kali ini bukan karena keterlibatan oknum DPRD dengan KPK atau terlibat kasus korupsi, tetapi karena ada oknum DPRD Sampang punya kebiasaan buruk, menkencani gadis-gadis di bawah umur.

Oknum DPRD dengan inisial HA mengaku sebelum menjalankan menggauli sembilan gadis pilihannya diawali dengan pernikahan sirri. Dalam agama islam, pernikahan sirri memang dibolehkan dan sah perkawinannya yang berdampak pada halalnya persetubuhan kedua belah pihak yang telah terikat pernikahan sirri itu. Mencabuli sembilan gadis yang sebelumnya telah dinikah sirri, dianggapnya bukanlah suatu perbuatan dosa. Barangkali paradigma itulah yang ada di benak HA. Akan tetapi, perbuatan HA tetap dinilai sebagai suatu perbuatan menyimpang yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum formal. Sebab HA tinggal di suatu negara hukum, bukan menetap di negara islam. Sehingga pernikahan sirri sekali pun dibenarkan dalam islam, tetap dianggap tidak memiliki pengakuan hukum negara. Apalagi menikah sirri dengan sembilan gadis yang notabene masih pelajar di sebuah Sekolah Menengah Pertama. Sungguh itu suatu pernikahan yang di luar wajar, karena islam hanya membolehkan seorang lelaki menikah dengan maksimal 4 orang perempuan.

Apabila benar oknum dari fraksi PPP itu menceraikan sebagian dari kesembilan gadis yang telah dinikah sirri itu, hingga tinggal empat gadis yang dijadikan isterinya, dalam islam memang tak dipersoalkan. Kendati begitu, menikah sirri dengan sembilan gadis untuk kemudian sebagian apalagi seluruhnya diceraikan, hakikatnya merupakan perkawinan yang lebih menonjolkan aspek kebutuhan desakan biologis. Bahkan cenderung bertentangan dengan islam, karena islam mengajarkan pernikahan untuk tujuan yang terhormat, bukannya menikah untuk dicampakkan.

Memang, menikah sirri untuk memenuhi hasrat biologis seperti yang dilakukan HA sangat manusiawi sebagai insan yang normal. Namun, mencabuli sembilan gadis walaupun sebelumnya telah dinikah sirri kiranya bukan perbuatan yang manusiawi.

Karena posisinya sebagai seorang figur pimpinan politis, kasus ini dengan sendirinya menggelinding menjadi perhatian publik. Statusnya menjadi semakin terjepit ketika diketahui dia merupakan anggota DPRD dari partai berasas islam, PPP. Selama ini, publik beranggapan PPP sebuah partai islam yang ditempati oleh politisi-politisi bersih dan berwibawa, berseberangan dengan prilaku yang dilakukan oleh salah satu oknum partai berlambang kakbah itu.

Tindakan menyimpang tak boleh mendapat pembenaran.

Sanksi moral dan sanksi publik yang dihadapi HA kini terasa lebih berat daripada ancaman partai yang hendak menjatuhkan PAW padanya. Bahkan tidak hanya itu, HA juga diancam 15 tahun penjara karena dianggap melanggar Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang legislatif apalagi dari partai berasas islam tentu sangat tidak mencerminkan moralitas seorang pimpinan umat. Itulah sebabnya, Wakil Ketua DPRD Sampang sekaligus Ketua Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Sampang, Kian Santang merasa perlu meminta maaf kepada rakyat atas perilaku khilaf yang dilakukan rekannya itu. =

A

M

elihat realita sekarang ini, khususnya pada tahun 2012, praktik korupsi semakin meningkat, hal ini terjadi karena para koruptor semakin menggebu-gebu dalam menjalankan misinya dalam menggerogoti uang negara. Ironisnya yang menjadi aktor utama adalah para pejabat bejat negara, yang tidak pernah lengah untuk meraup keuntungan dan memuaskan dirinya, tanpa memikirkan keadaan rakyat jelata yang menderita yang justru menjadi korban dari misi yang direalisasikannya.

Kesengsaraan yang dialami rakyat akibat dari misi tersebut, bukanlah hal kecil atau sepele. Dalam hal ini memang membutuhkan penanganan secara intensif dan serius untuk melumpuhjerakan para koruptor, tanpa memilah dan memilih siapa aktor dalam kasus tersebut.

Sebab, sangat tidak mungkin dalam upaya membumi bersihkan praktik tersebut hanya mengandalkan pihak yang bertugas saja, apalagi dalam upaya menindak lanjuti megenai hukum yang akan dijatuhkan kepada mereka (koruptor) didasari dengan rasa kasihan.

Jika didasari dengan rasa kasihan, tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku, akan semakin merajalela dalam melanjutkan misinya, bahkan bisa jadi akan membumikan praktik haram tersebut,

sehingga pada saat koruptor menjadi aktor, akibatnya akan berimbas kepada masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, dalam menegakkan suatu kebenaran seharusnya tidak pandang bulu mengenai siapa yang menjadi aktor misi tersebut, baik itu teman dekat, sahabat, kerabat maupun pejabat, kebenaran harus tetap ditegakluruskan, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), yaitu Abraham Samad dalam acara MATA NAJWA di Metro TV (03/01/13), ia mengatakan bahwa “dalam menegakkan hukum tidak pandang siapapun, baik itu keluarga, sahabat, maupun pejabat, hukum tetap berjalan, yang salah tetap salah dan pantas mendapatkan hukuman sesuai dengan yang diperbuatnya”.

Selain itu, dalam upaya menegakluruskan kebenaran, diperlukannya eksistensi komitmen serta ketegasan dalam pengambilan suatu keputusan dan tindakan, baik dalam keadaan terdesak maupun tidak. Sebab, keduanya sangatlah urgen dalam mengatasi suatu permasalahan, apalagi dalam mengatasi masalah korupsi, yang saat ini telah mendarah daging hingga bisa dikatakan korupsi adalah jantung para koruptor. Mengapa demikian?

Sebab, bagi mereka yang mata dan fikirannya telah dirabunkan oleh hal yang bersifat materi, sangatlah mudah bagi mereka untuk mengaplikasikan misinya, yaitu dengan mendisfungsikan kepercayaan yang telah diamanatkan kepada mereka.

Dengan begitu, sangatlah wajar dan tidak mengherankan lagi, apabila para koruptor pada saat menjadi aktor, hanya berorientasi merengguk kebahagiaan untuk dirinya semata, tanpa memikirkan kebahagiaan bersama, khususnya bagi rakyat yang tidak tahu apaapa, tetapi menjadi korban karena terkena imbas oleh misi kejam yang sedang diaplikasikan oleh para pejabat bejat negara (koruptor).

Namun, tidak dapat dielakkan lagi, salah satu faktor penyebab para koruptor menjalankan misi kejamnya tanpa memikirkan sebab

dan akibat, yaitu dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap semua yang telah pemerintah berikan kepadanya, baik dari segi materi maupun non materi. Misalnya, kekayaan dan kekuasaan yang menurut mereka belum cukup dan tidak layak baginya, sehingga dengan kematangan mental yang telah mempuni untuk merealisasikan paktik tersebut, mereka menambah target untuk memperbanyak hasil yang akan diraupnya.

Dengan demikian, maka sangatlah layak bagi negara Indonesia menempati peringkat ke-2 di Dunia dalam hal korupsi. Oleh karena itu, diperlukannya kekuatan persatuan dan kesatuan yang menjulang tinggi dari berbagai elemen, baik dari institusi-institusi yang sengaja dibentuk oleh pemerintah maupun dari masyarakat.

Menegakkan Keadilan Melihat dan merasakan realitas yang terjadi saat ini, seakaan Indonesia jauh dari yang namanya “keadilan”, terlebih dalam kasus korupsi. Mengapa demikian? Sebab, menurut Abraham Samad yaitu ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), mengatakan bahwa ”selama ini tidak ada institusi penegak hukum lain yang berani menyentuh oknum aparat penegak hukum seperti hakim ketika melakukan tindak pidana korupsi”, Jakarta-Kompas.com (19/09/12).

Jika demikian, semakin jelas bahwa di Indonesia khususnya bagi rakyat belum merasakan keadilan.

Sebab, keadilan ditegakkan hanya diperuntukkan kepada oknum yang derajatya lebih rendah dari aparat hukum (hakim), sedangkan pada saat kaum elit melakukan korupsi tidak ada tindakan serta hukuman yang setimpal sesuai dengan yang diperbuatnya. Jika memang ada, itupun tidak relavan dengan kasusnya. Misalnya, ketidakadilan terhadap pelaku kejahatan ringan yang hukumannya nyaris setimpal dengan pelaku korupsi (koruptor).

Oleh karena itu, peran dari pemerintah untuk menegaklurus-

kan serta menjunjung tinggi nilai keadilan merupakan hal yang sangat urgen. Karena dengan begitu, tidak menutup kemungkinan korupsi akan berkurang dan akhirnya akan teratasi hingga ke akarnya.

Lebih dari itu, para koruptor yang selama ini masih diselimuti oleh tabir-tabir rahasia akan terungkap kebenarannya.

Upaya Memiskinkan Koruptor Makin masif dan meratanya kasus korupsi di Indonesia menunjukkan ketidakjerahan para koruptor dalam melanjutkan misinya.

Tentunya dalam hal ini, membutuhkan penanganan yang memang membuat para koruptor menjadi jerah.

Tidak dapat dipungkiri, hukuman penjara tidak lagi menjadikan kestagnasian bagi para koruptor untuk melakukan korupsi. Sebab, dengan uang yang telah didapatkannya mampu mengeluarkan mereka dari penjara, dan akhirnya koruptor bebas dan bisa menghirup udara segar dengan menikmati hasil korupsinya.

Oleh karena itu, pemerintah harus lebih bijaksana dalam mengatasi hal tersebut, yaitu dengan memiskinkan para koruptor terlebih dahulu. Dan hal ini dapat ditempuh dan dapat membuahkan hasil memuaskan, yaitu dengan menyita hasil korupsi yang didapatkannya, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Anggota Komisi III RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bahwasanya “salah satu cara untuk memiskinkan para koruptor yaitu dengan menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)”. Sebab dengan begitu, sangat memungkinkan dengan berlakunya UU TPPU tersebut, dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyita aset hasil dari korupsinya. Alhasil, para koruptor negara akan jerah dan berkurang, akhirnya negara dapat mengembalikan citranya dimata publik tanpa diiringi dengan isu korupsi. Wallahu a’lam bi al-shawab =

Nasionalisme yang Terguncang Oleh: NAFISATUL HUSNIAH | Mahassiwa Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya

B

hineka tunggal ika, itulah semboyan negara yang menjadi tonggak persatuan dan kesatuan bangsa kita.

Semboyan in lahir mengiring sejarah kemerdekaan bangsa kita, menjadi NKRI yang solid dan tak terpisahkan oleh apapun juga. Kondisi Indonesia yang terdiri dari beribu pulau dan berbagai suku bangsa jelas melahirkan berbagai macam perbedaan. Setiap perbedaan ini sangat rentan menimbulkan perselisihan atau konflik, terutama yang mengandung unsur SARA. Sedikit saja unsur tersebut disenggol, keamanan dan kenyamanan bangsa inilah yang menjadi taruhannya. Tidak ada cara lain untuk menjaga keutuhan bangsa kita, kecuali dengan menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai serta menghormati.

Sikap itulah yang nantinya menjadikan setiap suku maupun individu dalam pusaran kebhinekaan bisa saling menghargai dan mengayomi yang merupakan wujud Nasionalisme.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam tubuh bangsa Indonesia yang terus dikuatkan dalam menjaga teguh komitmen berdirinya NKRI bukanlah tanpa hambatan.

Contoh konkritnya pada tahun 1999, negara kita sudah diguncang dengan keinginan Timor Timur untuk memisahkan diri dan akhirnya benar-benar terpisah. Dilanjutkan lagi kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan perlawanan rakyat Papua yang semuanya berkehendak memisahkan diri dari Indonesia. Untungnya pemerintah pada saat itu bisa menanggulangi masalah tersebut meskipun dengan proses yang tidak mudah,

sehingga tetaplah mereka menjadi bagian dari negara kita.

Tidak hanya dulu, sekarang pun masih ada persoalan-persoalan yang bisa dikatakan menyenggol secara halus term kesatuan yang kita agung-agungkan menjadi kekuatan bangsa. Pemberontakan yang menewaskan beberapa anggota TNI di kawasan Papua oleh gerakan separatis beberapa waktu lalu misalnya. Peristiwa tersebut pasti masih segar dalam ingatan kita. Di tengah kesibukan negara dalam pemberantasan tikus berdasi yang menyerbu pemerintahan dan isu-isu politik yang beredar, kasus tersebut menambah semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa. Pemicu hal tersebut diantaranya karena perasaan rakyat Papua yang merasa dianaktirikan dalam pembangunan daerahnya.

Jika dibandingkan dengan Jawa tentu sangat mencolok sekali perbedaan antara keduanya dalam pembangunan. Ini mungkin yang perlu menjadi bahan koreksi pemerintah dan memacu semangat mereka untuk membangun daerah-daerah diluar Jawa seperti Papua, lebih giat lagi. Karena pada dasaranya setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas kehidupan.

Selanjutnya sekarang ini persoalan yang seakan menyapa kembali kesatuan NKRI adalah qanun Aceh yang baru saja disahkan. Dari beberapa perda yang dikeluarkan Pemprov Aceh yang paling mencolok dan menjadi perhatian publik adalah mengenai bendera dan lambang daerah. Lambang dalam bendera tersebut memiliki ben-

tuk yang mirip dengan lambang gerakan separatis yang dulu pernah mengguncang bagian wilayah Indonesia tersebut, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Munculnya bendera daerah itu menimbulkan kontroversi berbagai pihak terkait pro dan kontra. Dalam sistem otonomi daerah, setiap daerah berhak mengatur daerahnya sendiri diantaranya dalam pembuatan perda.

Meski demikian pemerintah pusat sebagai institusi tertinggi tetap memberikan pengawasan dan pemantauan terhadap peraturan yang dibuat tersebut.

Mungkin banyak para politisi berpendapat bahwa bendera semacam itu wajar, bukan permasalahan yang urgen untuk di bahas. Namun hal itu jelas tidak semudah yang mereka fikirkan, jika nanti tiba-tiba Aceh benar lepas, apakah mereka mau bertanggung jawab? Kita perlu kembali mengingat sejarah lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Dengan strategi yang dilancarkan yaitu referendum atau jajak pendapat akhirnya Timor Timur pun lepas dari Indonesia. Sudah pasti hal seperti itu tidak kita inginkan untuk terjadi kembali, terutama di Aceh yang memang sejak dulu berambisi lepas dari Imdonesia.

Meski permasalahannya hanya symbol dalam bendara yang nyaris seperti tidak berharga, sejatinya itu sangat mengancam sekali jika diabaikan begitu saja. Oleh karena itu hendaknya pemerintah bisa mempertimbangkan ini dengan benar.

Dari dulu hingga sekarang, permasalahan menyangkut persatuan dan kesatuan negara menjadi urgen untuk dibicarakan dan diba-

has. Permasalahan yang disebut diatas bisa dikatakan persoalan fisik yang semua orang bisa melihatnya secara langsung. Realitas saat ini di era globalisasi yang sebagian orang menyebutnya zaman edan, sebenarnya banyak sekali aspek-aspek yang bisa menyerang kesatuan bangsa terutama dalam hal Nasionalisme.

Semakin bebasnya arus informasi masuk ke negara kita, seharusnya bisa membuat masyarakat lebih selektif dalam segala hal. Menurut penulis di era yang sangat bebas ini, budaya kitalah yang mendapat serangan besar-besaran dari dunia luar. Akibatnya di tengah kondisi masyarakat yang sebagian besar jiwa raganya belum menyatu benar dengan budaya, menjadi mustahil untuk bisa menangkal setiap budaya luar yang masuk.

Realitas yang ada saat ini, masyarakat nampaknya lebih bangga menggunakan budaya asing dalam pola kehidupannya.Budaya bangsa sendiri seakan sudah tidak mereka kenal. Parahnya ada anggapan, jika orang-orang yang masih bertahan dengan budaya bangsa kita sendiri adalah mereka yang kuno, tidak mengerti perubahan zaman. Inilah bukti pudarnya Nasionalisme dalam jiwa bangsa kita. Jika rasa cinta pada budaya sendiri sudah hilang, sudah pasti rasa cinta tanah airpun berikutnya akan turut hilang. Ketika kondisi bangsa kita sudah seperti itu, rasa cinta tanah air sudah tidak ada, apakah yang akan terjadi jika gerakan separatis kembali mengguncang? Sepertinya akan sangat mengerikan nasib bangsa dan negara kita. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar Ahmed David, (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

16

RABU 17 APRIL 2013 NO. 0098 TAHUN II

RUMOR

Neymar Tetap Tenang Kalah Terus, Moratti Tetap Dukung Stramaccioni MILAN - Presiden Inter Milan Massimo Moratti tetap mendukung pelatih Andrea Stramaccioni, meski klubnya mengalami serentetan hasil buruk dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut taipan minyak Italia itu, kekalahan demi kekalahan yang dialami Inter bukan karena kinerja buruk sang pelatih berusia muda tersebut, tetapi karena banyaknya pemain cedera.

Inter kini duduk di peringkat ketujuh klasemen sementara Liga Seri A Italia menyusul kekalahan 0-2 dari Cagliari pada Minggu (14/4). Ini adalah kekalahan keempat dari lima pertandingan terakhir. Tim biru hitam itu pun semakin jauh dari zona Liga Champions.

Mereka berjarak sembilan poin dari AC Milan yang menghuni tempat terakhir jatah dari Italia untuk Liga Champions musim depan.

Dua pemain kunci Inter yaitu gelandang Walter Gargano dan bek asal Jepang Yuto Nagatomo mengalami cedera pada Senin (15/4) yaitu gelandang dan menambah panjang daftar pemain cedera Inter.

Kenyataan ini sekaligus membuat Stramaccioni pusing menentukan pemainnya untuk laga semifinal Piala Italia melawan Roma pada Rabu (17/4) malam waktu setempat atau Kamis (18/4) dini hari WIB. "Saya tidak bisa berbuat sesuatu yang lain, tetapi tetap mendukung Stramaccioni meski mengalami persoalanpersoalan yang tidak sulit. Kami melewati musim yang sulit dan dramatis. Di tengah banyaknya pemain yang cedera, saya harap kami bisa menemukan solusi, tetapi ini akan sangat sulit. Hanya keberuntungan yang akan sedikit menyelamatkan kami," kata Moratti kepada koran olahraga ternama Italia, Gazetta dello Sport.

Sementara itu pemain veteran yang juga kapten Inter Javier Zanetti menegaskan, t u gas pa-

ling mendesak saat ini adalah bagaimana mengalahkan AS Roma di semifinal Piala Italia sehingga bisa tembus ke final. "Kami ingin bermain bagus melawan Roma Rabu besok. Tidak perlu membicarakan lagi pertandingan melawan Cagliari karena kami tidak bisa berbuat banyak soal itu. Sekarang kami perlu memikirkan penampilan bagus pada Rabu besok," ujar pemain internasional Argentina itu.

Dia menambahkan, "Kami akan mencoba mempersiapkan kemungkinan cara terbaik untuk pertandingan melawan Roma dan kami berharap mendapat sebuah hasil yang bagus dan menghantar kami ke final. Nanti pada akhir musim kami akan mengevaluasi penampilan masing-masing pemain, lalu mulai mempersiapkan musim depan dengan baik sebagaimana biasa kami lakukan."

Tenang Sementara itu dari Brasil dilaporkan, bintang muda Brasil yang bermain bersama Santos, Neymar tetap tenang terkait masa depannya, meski berkalikali disebutkan bahwa dia akan bergabung dengan Barcelona pada musim panas mendatang. Pemain Tim Nasional Brasil ini juga diincar oleh sejumlah klub besar lainnya seperti Real Madrid, Chelsea, dan Manchester City.

Minggu lalu gencar diberitakan bahwa agen Neymar bertemu dengan perwakilan Barcelona untuk bernegosiasi soal kepindahan pemain 21 tahun itu ke Camp Nou pada musim panas mendatang. Tetapi Neymar yang kontraknya bersama Santos akan berakhir pada 2014 menegaskan bahwa dia masih betah bermain di klub Brasil dan kembali menegaskan bahwa dia akan menentukan masa depannya sendiri pada waktu yang tepat. "Siapa yang tidak mengidolakan Barcelona? Saya bahagia. Saya sangat berterima kasih karena sudah dikait-kaitkan dengan klub itu," ujar Neymar kepada Radio Globo.

Dia menambahkan, "Saya merasa sebagai seorang yang paling bahagia di dunia, dengan tanpa klub ini atau itu meminang saya. Saya Bahagia di klub yang saya cintai. Seperti yang selalu saya katakan, bahwa masa depan saya tergantung saya dan keluarga saya. Bila saat yang tepat sudah datang, saya akan umumkan. Tetapi tolong tetap tenang."

(Sky Sports/aji)

Rio Haryanto Bertolak ke Bahrain SEMARANG - Pembalap nasional asal Solo, Jawa Tengah, Rio Haryanto bertolak ke Bahrain untuk mengikuti seri kedua lomba balap mobil GP2 Series di Sirkuit Sakhir, Bahrain, 19-21 April 2013.

Ibunda Rio Haryanto, Indah Pennywati ketika dihubungi dari Semarang, Selasa, mengatakan Rio bertolak ke Bahrain dari Amsterdam, Belanda, Selasa, karena Rio sudah berada di Spanyol sejak 8 April.

"Diperkirakan Rabu (17/4) waktu setempat Rio sudah sampai di Bahrain," katanya.

Menurut dia, sejak 8 April, Rio berada di Barcelona, Spanyol, untuk menjalani latihan fisik dan belajar penguatan otot di bawah asuhan pelatih fisiknya.

Kemudian, lanjut dia, Rio Haryanto bertolak ke Valencia (base campnya tim Addax Barwa, tempat Rio Haryanto bernaung) untuk mempelajari soal

mobil yang akan dikendarainya di Bahrain mendatang.

"Di Valencia Rio Haryanto juga berlatih soal simulasi lintasan yang akan ditempuh saat tampil di Bahrain mendatang.

Siang ini atau Selasa bertolak ke Bahrain dari

Amsterdam, Belanda," katanya.

Putaran kedua lomba balap mobil GP2 Series dilangsungkan di Sirkuit Sakhir Bahrain, 19-21 April 2013. Race pertama menempuh 32 lap sejauh 173,184 kilometer sedangkan race kedua menempuh 23 lap dengan jarak 124,476 kilometer.

Penampilan Rio di sirkuit sepanjang 5.412 kilometer ini bukan yang pertama bagi pembalap berusia 20 tahun ini karena

pada GP2 Series 2012 sudah dua kali tampil di sirkuit tersebut.

Pada putaran pertama di Sirkuit Sepang, Malaysia, beberapa waktu lalu, Rio Haryanto gagal mendapatkan angka atau nilai karena hanya menempati posisi ke-20 pada race pertama dan ke-18 pada race kedua.

Sementara itu rekan satu tim Rio di Addax Barwa, pembalap asal Amerika Serikat Jake Rosenzweig juga gagal mendapatkan angka karena hanya menempati posisi ke-18 pada race pertama dan ke-20 pada race kedua.

Peringkat pertama ditempati pembalap S Coleti dari tim Rapax dengan total nilai 36 disusul F Leimer dari Racing Engineering dengan total nilai 25, dan ketiga F Nasr dari tim Carlin dengan total nilai 24. (ant/ay)

SPORTAINMENT

Maradona Bertemu Fidel Castro di Havana HAVANA - Legenda sepakbola Argentina yang terkenal dengan gol tangan Tuhan ke gawang Inggris pada Piala Dunia 1986, Diego Armando Maradona mengunjungi mantan pemimpin Kuba Fidel Castro di Kuba. Media resmi Pemerintah Kuba menerbitkan foto Maradona yang sambil tersenyum menyalami mantan pemberontak Kuba tersebut yang mengenakan jaket olahraga berwarna biru.

Harian milik Partai Komunis Kuba Senin (15/4) mengatakan, pertemuan antara Maradona dengan Fidel Castro adalah pertemuan dua teman lama. Pertuan ini pun sangat bermanfaat.

Maradona dan Fidel Castro sudah saling mengenal sejak Maradona mengunjungi negara tersebut untuk pertama kalinya pada 1986.

Maradona juga pernah tinggal beberapa tahun di Kuba saat menjalani perawatan untuk keluar dari kecanduan narkotika sejak 2000. (aji)

BUNDESLIGA

Sesuaikan Jadwal Bundesliga dengan Cuaca Piala Dunia 2022 BAYERN - Ketua Bayern Muenchen Karl-Heinz Rummenigge meminta pengelola Bundesliga Jerman supaya jadwal Bundesliga disesuaikan dengan persiapan Piala Dunia 2022, terutama terkait cuaca panas pada saat pesta sepakbola terakabar di dunia itu berlangsung di Qatar nanti.

Pasalnya, suhu pada musim panas di Jerman masih jauh lebih dingin daripada suhu di

Timur Tengah pada musim panas. Karena itu mulai dari sekarang, para pemain yang berkompetisi di Bundeliga harus menyesuaikan diri sejak dini dengan suhu di Qatar pada 2022 nanti.

Rencana menggeser jadwal Piala Dunia 2022 dari musim panas ke musim dingin hingga saat ini masih didiskusikan, tetapi hingga saat ini belum ada keputusan. Menurut Rum-

menigge, rencana perpindahan jadwal Piala Dunia 2022 dari

musim panas ke musim dingin bermaksud tetap menjaga kualitas sepakbola. Sebab kualitas sepakbola tidak bisa dipertahankan bila berlangsung dalam cuaca yang sangat panas.

Karena itu patut dipertimbangkan untuk mengubah jadwal Bundesliga. Ada dua pilihan waktu jeda antara Januari-Februari atau Oktober-November.

"Mulai Mei sampai Agustus, kami tidak menggelar pertan-

dingan di Jerman, walaupun bulan-bulan ini adalah cuaca terbaik. Sebuah perubahan akan sangat menguntungkan kita. Keluarga sepakbola harus bersatu. Apakah perlu jeda pada Januari dan Februari atau Oktober sampai November, menurut saya ini adalah sebuah peluang di Bundesliga. Menurut saya liga libur saat cuaca buruk di sini," kata Rummenigge kepada Die-Welt. (espn/aji)

LIGA ITALIA DAN LIGA SPANYOL

Selangkah Lagi Juventus Pertahankan Gelar Juara ROMA - Selangkah lagi Juventus mempertahankan gelar juara Liga Seri A Italia musim ini atau gelar ke-29 mereka setelah memetik kemenangan atas tuan rumah Lazio 2-0 dalam lanjutan pertandingan Serie A Liga Italia di Stadion Olimpico, Senin (15/4) malam waktu setempat atau Selasa (16/4) dini hari WIB. "La Vecchia Signora" kini unggul 11 poin dari pesaing terdekatnya, Napoli yang bertengger di posisi runner-up.

Dua gol Juventus diborong gelandang internasional Cile, Arturo Vidal. Kedua gol ini sekaligus mengakhiri kemandulannya sejak November tahun lalu. "Bianconeri" sudah bisa memastikan gelar mereka musim ini jika mampu menang atas Palermo di kandang 5 Mei mendatang. "Kemenangan ini sangat penting yang bisa membuka jalan kami menuju gelar juara. Tapi, kami masih membutuhkan tujuh poin, dan sampai kami meraih sesuatu di tangan kami, kami tidak akan membicarakannya," ujar pelatih Juventus Antonio Conte.

Sementara bagi Lazio kekalahan mereka pada laga dini hari tadi tersebut memberatkan langkah mereka tembus ke zona Liga Champions pada akhir musim. "Biancocelesti" kini tertinggal delapan angka dari AC Milan yang menempati

posisi ketiga klasemen sementara.

Sejak laga digulirkan, Lazio maupun Juventus langsung berinisiatif melakukan serangan.

Paul Pogba membuka peluang awal Juventus lewat tembakan kerasnya seusai menyambut umpan di dalam kotak. Namun, bola masih membentur bek tuan rumah.

Sebaliknya, Lazio juga memberikan tekanan kepada skuat Antonio Conte melalui tendangan kencang Hernanes dari ujung kotak penalti. Akan tetapi, Gianluigi Buffon berhasil mengamankan gawangnya.

Sial bagi tuan rumah, gawang Federico Marchetti dirobek pada menit delapan dari titik putih setelah wasit memberikan hadiah tendangan penalti kepada Si Nyonya Tua menyusul pelanggaran Lorik Cana kepada Mirko Vucinic di kotak penalti. Vidal yang dipercaya sebagai eksekutor dengan tenang menceploskan bola dengan mulus ke gawang Marchetti untuk membawa Juve unggul 1-0.

Tim tamu bisa saja menggandakan keunggulan lewat peluang emas Vucinic menyambut bola tendangan bebas Andrea Pirlo. Namun, aksi penyelamatan impresif Marchetti menggagalkan peluang tersebut. Akan tetapi, tekanan demi tekanan yang dilancarkan Juventus

kembali sukses mengoyak gawang Marchetti. Vidal kembali memaksa Marchetti memungut bola lewat tendangan lob yang gagal diantisipasi kiper 30 tahun itu. Juve pun unggul dua gol hingga turun minum.

Pada babak kedua, Hernanes dan Stefano Mauri ditarik keluar dan digantikan Libor Kozak dan Ederson. Ciani nyaris membuat Laziale bersorak lewat ancamannya pada menit ke-50, ketika tandukannya mengarah tepat ke gawang Buffon. Namun, kiper veteran Italia mampu menepis bola.

Hingga menit ke-72 belum ada gol tambahan tercipta kendati kedua tim saling menyerang dengan gencar. Peluang yang dimiliki Ogenyi Onazi dan Vucinic juga belum menemui sasaran. Lima menit terakhir babak kedua, Juventus mulai melambatkan tempo permainan. Lazio sendiri tampaknya sudah kehabisan akal untuk membongkar pertahanan "Si Nyonya Tua". Hingga pluit panjang, Lazio tidak mampu membalas dua gol Juve yang kini semakin kokoh di puncak klasemen.

"Kami memberikan dua gol kepada Juventus. Mereka bagus dalam mengambil dua kesempatan itu. Kami harus lebih tajam lagi. Kami kelelahan hari ini, tapi saya pikir hal itu normal setelah bermain lima per-

tandingan dalam rentang beberapa hari ini," kata pelatih Lazio, Vladimir Petkovic.

Liga Spanyol Sementara itu dari La Liga Spanyol dilaporkan, pemain Meksiko Giovani Dos Santos membawa timnya Mallorca memetik tiga poin saat mengalahkan Celta Vigo dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan pertandingan La Liga Spanyol di Estadio Son Moix, Senin (15/4) waktu setempat atau Selasa (16/4) dini hari WIB. Gol ini dicetak pada detik-detik terakhir pertandingan.

Tambahan tiga poin ini membuat persaingan untuk keluar dari zona degradasi semakin sengit. Kemenangan ini juga membawa Mallorca beranjak dari dasar klasemen. Mereka naik satu peringkat ke posisi 19 dengan 27 angka. Sementara, Celta terjerembab di dasar klasemen dengan 24 poin dari 31 laga.

Mallorca kini berekad untuk bisa keluar dari zona degradasi. Poin mereka sama dengan Real Zaragoza yang berada di peringkat 18. Kesempatan Mallorca untuk keluar dari zona merah pun terbuka saat kedua tim bentrok di kandang Mallorca pada 27 April mendatang.

Posisi Granada juga masih rawan terkejar. Mereka kini

duduk di peringkat 17 dengan 28 poin. Sedangkan, Deportivo La Coruna juga terancam dengan hanya unggul satu angka di tempat ke-16.

Dari laga Mallorca versus Celta, tuan rumah mendominasi pertandingan dengan 61 persen berbanding 39 persen. Mallorca juga memiliki sederet peluang untuk bisa memenangkan pertadingan tersebut. Paling tidak sebanyak 14 kali mereka melepas tembakan ke gawang dengan enam diantaranya mengarah ke gawang. Sementara, Celta hanya mengemas delapan kali tendangan dengan dua diantaranya tepat mengarah ke gawang.

Kemenangan Mallorca harus didapat pada menit ketiga injury time. Dos Santos yang pernah merumput di Barcelona dan Tottenham Hotspur menjadi pahlawan melalui satu golnya memanfaatkan bola rebound hasil tandukan Tomer Hamed.

Berawal dari umpan silang Tomas Pina, Hamed menanduk bola yang masih mampu ditepis kiper Celta Javier Varas. Namun, bola liar langsung disambar Dos Santos untuk mengubah kedudukan sekaligus memastikan kemenangan tuan rumah.

Bagi Dos Santos, ini adalah gol keempat bersama Mallorca di musim ini. (aji)

LIGA INGGRIS

Dua Tim Liverpool Yakin Bermain di Kompetisi Eropa LIVERPOOL - Dua tim asal Kota Liverpool Inggris, Liverpool dan Everton, sama-sama yakin bisa bermain di kompetisi Eropa musim depan.

Tetapi untuk itu, kedua klub Merseyside tersebut harus memetik kemenangan dalam lima pertandingan sisa Liga Utama Inggris musim ini. Di klasemen sementara, Everton berada di tempat keenam, sedangkan Liverpool menghuni satu peringkat di bawahnya.

Optimisme itu disampaikan oleh kiper Liverpool asal Spanyol Pepe Reina dan pelatih Everton David Moyes secara terpisah. Pepe Reina

menegaskan bahwa mereka masih memiliki peluang untuk bermain di Eropa musim depan. Pasalnya Liga Inggris masih tersisa lima pertandingan. Kini Liverpool berada di peringkat ketujuh klasemen sementara Liga Utama Inggris di bawah MU, City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, dan Everton. Mereka masih terpaut delapan poin dengan tim peringkat kelima, Tottenham Hotspur.

Pasukan Brendan Rodgers itu tidak pernah menang dalam dua laga terakhir. Paling mutahir, akhir pekan lalu mereka hanya memetik satu

poin saat menantang tim yang berada di dasar klasemen sementara, Reading. Reina yakin dalam pertandingan sisa, mereka bisa memetik poin penuh. "The Reds" masih akan melawan Chelsea pada 21 April mendatang, Everton, dan Newcastle United.

"Masih ada 15 poin yang diperebutkan dan sangat penting kami mengakhiri musim ini di tempat yang sangat bagus. Kami harus fokus pada pertandingan-pertandingan sisa dan memiliki mental juara hingga akhir musim. Ini penting untuk mengarungi musim depan," kata Reina kepada Li-

verpool Echo.

Dia menambahkan, "Kami butuh beberapa kemenangan. Hanya dengan begitu kami bisa bermain di Eropa musim depan. Lebih dari itu,

kemenangan itu untuk harga diri kami. Kapanpun mendapat kesempatan bermain untuk klub ini, setiap pemain harus memberikan 100 persen dalam setiap pertandingan untuk memenangi semua laga sisa."

Sementara David Moyes bertekad memetik kemenangan saat melawan Arsenal pada Selasa (16/4) malam ini guna menjaga peluang bermain di Liga Champions musim depan. Saat ini Everton berada di peringkat keenam atau selisih tiga poin dari Chelsea dan Tottenham di peringkat keempat dan ke-

lima.

"Ini pertandingan penting. Liga sudah hampir berakhir dan karena itu harus fokus pada pertandingan-pertandingan sisa," kata Moyes yang timnya tidak pernah kalah dalam lima laga terakhir di Liga Utama Inggris.

Dia melanjutkan, "Karena kami memiliki peluang kecil untuk lolos ke Liga Champions, maka kami butuh sesuatu dari pertandingan ini dan mencoba mengatasi Arsenal, Tottenham, dan Chelsea. Tetapi selama satu bulan terakhir, kami tetap menjadi underdog

untuk masuk zona Liga Champions. Tetapi dengan cara bermain kami dan hasil yang kami peroleh, kami memiliki peluang yang nyata masuk Liga Champions."

Moyes sendiri mengaku akan sangat senang bila bisa berakhir di tempat keempat klasemen akhir. "Kami tidak peduli apa yang akan terjadi dalam perjuangan bermain di kompetisi Eropa musim depan. Satu hal yang pasti, Everton pencapaian tahun ini cukup positif dan kami senang dengan itu," kata pria Skotlandia itu. (espn/ aji)