e Paper Koran Madura 19 Agustus 2013

Page 1

1

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

19 AGUSTUS 2013

g PAMANGGHI

Pengelolaan Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Beberapa kali berkunjung ke pasarpasar di Madura, saya merasa kehilangan sesuatu yang seharusnya menjadi ciri khas masyarakat pantai. Apa itu? Hasil pengelolaan perikanan kurang terlihat. Kalau toh ada jumlahnya kecil serta cara pengelolaannya masih terkesan sangat sederhana. Di Sumenep misalnya, produk tangkapan hasil kelautan yang relatif bertahan lama hanya berbentuk pindang atau ikan asap. Lalu hasil dari proses ikan pindang yang berbentuk petis, yang memang bisa tahan lama, terlihat dikemas masih sangat sederhana. Jauh ketinggalan dibanding produk-produk kemasan yang berada di mall atau super market. Beberapa tahun terakhir ini saya akui mulai tumbuh kios-kios yang berjualan ole-ole khas Madura seperti kripik singkong, jagung goreng, rengginang, kripik gayam,beberapa jenis krupuk dan lainnya. Sayangnya, masih jarang kios-kios yang menjual produk-produk olahan hasil kelautan. Sekedar perbandingan, Kabupaten dan Kota Cirebon yang luasnya Dibanding lebih Cirebon, produk jauh kecil dibandkelautan ing empat Madura kabupaten ditambah lagi di Madura, hasil pertanian sangat luar sebenarnya biasa dalam jauh lebih mengelola potensial hasil lautnya. Segala produk hasil laut yang dikemas relatif baik sangat mudah ditemui. Dan marketing produk-produk laut Cirebn sangat serius. Di Cirebon segala jenis terasi misalnya, mudah ditemui dari kualitas murah sampai yang dihargai puluhan bahkan ratusan ribu perkilonya. Kemasannya menarik dan mudah di bawah ke mana-mana sebaga ole-ole khas Cirebon. Dibanding Cirebon, produk kelautan Madura ditambah lagi hasil pertanian sebenarnya jauh lebih besar serta sangat potensial. Namun sayangnya, lemah pada proses pengelolaan sehingga kurang optimal nilai ekonomisnya. Lebih parah lagi, karena masih sederhana durasi waktu pemanfaatan relatif pendek hingga mempersempit peluang pengembangan pasar. Di Marengan, Sumenep ada produsen krupuk pattula, yang berbentuk mirif mie kering, dipola ya seperti makanan ringan khas Madura, pattula. Kalau pattula asli bersifat basa dan biasanya dicampur olahan gula merah serta santan, pattula yang diformat krupuk kering. Yang menarik kualitas rasa, makanan yang mirip krupuk Palembang itu, sangat luar biasa. Tanpa mengurangi rasa hormat pada kualitas krupuk Palembang, krupuk pattula Marengan sangat jauh lebih enak. Namun anehnya, masyarakat di negeri ini lebih mengenal krupuk Palembang ketimbang krupuk Marengan. Ada dua soal, yang saya amati terkait potensi kawasan Madura itu. Pertama, pada proses pengelolaan dan kemasan. Kedua, pada promosi. Pengelolaan terkait kualitas, durasi dan ketahanan makanan, sedang promosi terkait pengenalan masyarakat. Bila dua hal ini, dikerjakan serius, tanpa bermaksud bersifat kedaerahan sempit–maaf- produk-produk dari daerah lain yang saya sebut itu, kalah jauh baik kualitas maupun rasanya. Dan bila dua hal itu dikembangkan sudah tentu akan meningkatkan nilai ekonomi serta ujungnya memperbaiki kesejahteraan masyarakat Madura. Perlu keseriusan memang. =

Protes Istri: “Kenapa sih kamu gak bilang dari dulu kalo kamu semiskin ini..?!” Matrawi: “Aku kan udah bilang… Tapi kamu aja yang gak denger & gak ngerti..!!” Istri: “Emang dulu kamu bilang apa??” (penasaran) Matrawi: “Aku bilang, ‘Sayang, cuma kamu satu- satunya yang kumiliki & kupunya di dunia ini..’Eh, kamunya malah jawab ‘so sweet….’... Istri: “!?!?!!”

Cak Munali

ant/siswowidodo

SALAMI JOKOWI DI NGAWI. Sejumlah orang berebut untuk bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi (kanan) saat menghadiri tasyakkuran Jumiran yang menang Pilkades Klitik, Ngawi, Jatim, Minggu (18/8). Jokowi melakukan kunjungan ke Ngawi, Magetan dan Ponorogo Jatim untuk mendampingi Cagub Jatim Bambang Dwi Hartono untuk berkampanye calon gubernur Jatim.

Demokrat Tak Akui Testimoni Rudi JAKARTA- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini yang saat ini menjadi tersangka suap dikabarkan membuat surat terbuka. Surat dari pesakitan KPK itu ditujukan pada publik dan seluruh karyawan SKK Migas. Dalam surat terbuka itu, Rudi mengaku terpaksa menerima suap karena adanya permintaan “dana yang cukup besar dari pengurus partai berkuasa yang akan melakukan konvesi”. Namun kubu Partai Demokrat membantah keras.”Tiadak benar. Itu fitnah. Ketua Umum kami, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) mengharamkan kader mencari dana dari korupsi,” kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (18/8). Nurhayati menjelaskan, sejauh ini perhelatan internal Partai Demokrat selalu menggunakan dana yang bersumber dari iuran anggota. “Dana-dana yang digunakan Partai Demokrat sejak dulu, dana halal dan itu sah. Karena kami urunan,” jelas Nurhayati. Menurut dia, iuran tersebut berasal dari seluruh kader maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Partai Demokrat. “Partai Demokrat mempunya 148 anggota fraksi dan jutaan kader. Baik Kongres Luar Biasa (KLB), Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) dan Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas), itu selalu dari iuran. Termasuk juga iuran anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi,” tuturnya. Nurhayati merangkan, terkait dengan banyaknya tudingan bahwa kasus Rudi ikut melibatkan Menteri Energi dan Sum-

ber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, hal tersebut tidak bisa serta merta dikaitkan dengan Partai Demokrat. Mengingat saat ini Jero juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. “Kalau menterinya dari Demokrat, memang iya. Tetapi, bukan berarti menteri itu korupsi. Korupsi itu kan individunya. Jangan kemudian melempar bola panas,” tegas Nurhayati. Meski demikian, dia berharap kasus dugaan suap tersebut bisa segera dituntaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga, lanjut Nurhayati, hal ini tidak menjadi rumor yang melebar pada keterlibatan Partai Demokrat. “Saya tekankan bahwa kasus SKK Migas harus segera diselesaikan. Karena ini kan tertangkap tangan. Tetapi, jangan juga dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat,” ucapnya. Di tempat terpisah, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengaku bahwa pihaknya cukup

kaget dengan beredarnya testimoni yang mengatasnamakan Rudi Rubiandini. Johan memastikan, testimoni tersebut bukan merupakan pernyataan dari Rudi atau pernyataan palsu. “Saya kira itu tidak benar ya. Surat yang dikabarkan atau dirumorkan dari tersangka RR itu tidak benar,” kata Johan saat ditemui di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Minggu (18/8). Hal senada juga dikemukakan oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Dia mengatakan, meski dirinya belum mengetahui secara jelas isi testimoni tersebut, namun dipastikan bahwa surat itu bukan bersumber dari Rudi. “Sampai sekarang, sepanjang sepengetahuan saya, tidak ada Rudi membuat pernyataan itu. Kami belum mendapat keterangan dari Rudi seperti itu. Surat keterangannya seperti apa, kita belum mengerti,” ujar Bambang. Sebagaimana diketahui, testimoni yang

disebut-sebut dilansir oleh Rudi tersebut sudah beredar luas di kalangan wartawan sejak Minggu (18/8) pagi. Berikut bunyi testimoni atas nama Rudi Rubiandini tersebut: “Kepada seluruh rakyat Indonesia saya memohon maaf atas apa yang telah saya lakukan, sehingga saya tertangkap oleh KPK. Dan kepada rekan-rekan kerja di SKK Migas, saya juga memohon maaf atas apa yang terjadi kepada diri saya dan saya berharap apa yang terjadi pada diri saya ini menjadi pelajaran berharga bagi rekanrekan di SKK Migas khususnya, dan di Industri migas pada umumnya. Karena, kalau saya boleh mengatakan apa adanya, apa yang telah saya lakukan bukanlah semata atas kehendak saya pribadi, namun saya lebih kepada situasi yang membuat saya terjepit. Karena, adanya permintaan dana yang cukup besar kepada saya dari pengurus partai berkuasa yang akan melakukan konvesi. Permintaan dana tersebut mereka lakukan hampir setiap saat kepada saya dan seringkali tidak mengenal waktu. Sementara di satu sisi, saya pribadi juga tidak mempunyai dana seperti yang mereka minta. Apalagi saat ini saya juga sedang memikirkan ibu saya yang sedang sakit disalah satu rumah sakit di Bandung dan juga saya masih punya kewajiban pelunasan pembayaran rumah di Jalan Brawijaya yang belum saya lunasi sepenuhnya. Dan dalam situasi seperti itulah saya tidak dapat menolak uang yang disodorkan kehadapan saya dengan harapan saya dapat mengurangi tekanan permintaan dana dari pengurus partai berkuasa yang sejujurnya sudah sangat mengganggu pikiran dan konsentrasi saya dalam bekerja untuk memperbaiki Industri perminyakan di tanah air. Demikian permohonan maaf ini saya ucapkan dengan rasa penyesalan yang mendalam, sekali lagi saya memohon maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan.”(gam/bud)

KASUS SUAP SSK MIGAS

Jero Wacik Sebaiknya Mundur karena Patut Diduga Terlibat JAKARTA- Dugaan keterlibatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam kasus suap yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini semakin menguat. Karena itu, lembaga antirasuah itupun akan memeriksa Wacik terkait perkara tersebut. Sisi lain, sejumlah pengamat mendesak Wacik mengundurkan diri. “Tak menutup kemungkinan,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Minggu (18/8). Menurut dia, pemeriksaan terhadap Wacik dimungkinkan jika Komisi menemukan indikasi perbuatan melanggar hukum dalam kebijakan yang dirumuskan terkait perkara tersebut. Sebab, kata dia, karakter dasar korupsi politik bersifat sistemik dan tak mungkin hanya melibatkan satu atau tiga orang saja. “Di situ ada kebijakan yang dirumuskan. Kalau kebijakan melanggar

hukum, yang membuat dan sampai puncak pimpinan, kewajiban KPK memanggil,” sambungnya. Busyro menyatakan, jika dalam penyidikan ditemukan ada kaitan antara suap dengan kebijakan yang diambil maka KPK tak segan menelisik sistem SKK Migas. Namun, hal itu tidak akan dilakukan jika KPK tidak menemukan ada arah ke sana.”Kalau kebijakan yang dirumuskan ada indikasi melanggar hukum, yang terbitkan kebijakan itu siapa? Kalau itu ke atas, ke kementeriannya, akan menjadi prinsip KPK panggil yang bersangkutan,” tegasnya. Senada dengan Busyo, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengaku tak ada alasan bagi KPK untuk takut memeriksa pihak yang diduga terkait dalam kasus tindak pidana korupsi. Kalau tidak memanggil malah melanggar konstitusi.”Sejak kapan KPK takut? Tidak ada, semua sama di depan hukum,” kata dia.

Namun hingga saat ini KPK belum menemukan keterlibatan langsung terhadap Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. “Belum tahu akan diperiksa. Kan sekarang kita lagi mengoleksi informasi, setelah itu kita merekonfirmasi, setelah itu validasi,” imbuhnya. Di sisi lain, Menteri Jero sendiri sudah

membantah terlibat dalam kasus suap itu. Jero sendiri mengaku siap diperiksa KPK dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. “Saya yakin clean. Saya ini sudah sembilan tahun jadi menteri, jadi tidak pernah memerintahkan macammacam,” kata Jero. Akan tetapi, KPK pun tak buru-buru percaya dengan pernyataan Menteri ESDM Jero Wacik. Sebab, KPK menemukan uang senilai US$200 ribu yang diamankan di ruang kerja Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno yang disebut sebagai uang tersebut untuk keperluan operasional. “Operasional itu harus pakai dolar ya? Opersional untuk apa ya?” kata Bambang. Uang tersebut ditemukan penyidik saat menggeledah ruang Waryono, pada Kamis lalu. Penggeledahan dilakukan usai KPK SKK Migas Rudi Rubiandini, Selasa malam. Lantaran itu, Bambang meminta Jero Wacik memberi penjelasan. (gam/abd/cea)


2

LINTAS JATIM

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II

Ribuan Pekerja Rayakan Pesta Cak Koen SURABAYA Ribuan pekerja operasional yang selama ini berperan besar dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Surabaya, Jawa Timur, bersukaria merayakan Pesta Cak Koen di halaman Taman Surya Surabaya, Minggu (18/8). "Acara tahunan ini merupakan bentuk apresiasi kepada mereka yang selama ini berjasa menjaga Kota Surabaya jadi lebih bersih dan indah. Apalagi, pada tahun 2013, Surabaya kembali sukses meraih penghargaan Adipura Kencana sebagai kota metropolitan paling bersih di Indonesia," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan sambutan pada acara tersebut. Menurut dia, Pesta Cak Koen memang khusus diperuntukkan bagi para pekerja operasional di Kota Surabaya yang terdiri atas pasukan kuning, pasukan hijau,

pasukan biru, petugas pungut sampah, petugas dinas pematusan, penjaga makam, dan juga penjaga rumah pompa. Untuk itu, Risma juga mengingatkan para pekerja operasional terus bekerja dengan baik. "Saya mengingatkan, tolong kalau kerja tepat waktu. Kalau kerja kalian baik, akan banyak pihak yang perhatian kepada kita. Yakinlah Tuhan tidak menutup mata," ujarnya. Acara Pesta Cak Koen ini, kata dia, memang terselenggara berkat kepedulian sejumlah pihak, di antaranya Chaerul Tanjung (CT) Corp dan juga beberapa perusahaan. Kepedulian itu terwujud dalam puluhan bingkisan, termasuk tiga sepeda motor, yang khusus diperuntukkan bagi para pekerja operasional tersebut. "Kalau kalian kerjanya baik, yang bantu akan senang," katanya. Risma juga mengimbau

para pemungut sampah di kampung-kampung untuk tidak telat dalam melaksanakan tugasnya sebab apalah artinya jalan dan taman bersih kalau sampah di kampung-kampung menumpuk. "Apalagi, kalau terlalu lama tidak diambil, sampahnya akan membusuk. Itu bisa akibatkan penyakit. Maka, kalau kerja yang disiplin, bisa ya," kata Risma. Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya Hidayat Syah mengatakan bahwa ada sekitar 10.000 pekerja operasional yang ikut dalam kemeriahan Pesta Cak Koen 2013. Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan yang kedelapan tahun berturut-turut. "Kegiatan ini bukan melulu soal Adipura. Harapan kami, melalui kegiatan semacam ini, mereka bisa lebih termotivasi dalam bek-

erja karena ada pehatian dari pemkot," jelas Hidayat Syah. Chaerul Tanjung selaku Ketua Komite Ekonomi Indonesia (KEN) yang didaulat memberikan sambutan menyampaikan ucapan selamat kepada Surabaya yang telah meraih penghargaan tertinggi di bidang kebersihan dan keindahan kota. "Kenapa Surabaya bisa bersih, indah, dan bebas banjir? Itu karena Surabaya punya Wali Kota yang luar biasa dan Surabaya punya Anda semuanya," ujar Chaerul Tanjung. Menurut Chaerul, Surabaya kini telah menjelma menjadi kota terbaik di Indonesia. Hal tersebut berdampak postif pada tumbuhnya sektor perekonomian. Ini disebabkan karena kehadiran para investor yang mau berinvestasi di Surabaya. "Pada akhirnya itu memacu kesejahteraan warga Surabaya," jelasnya. (ant/dik)

PANWAS SURABAYA

KPU-Pemkot Berwenang Tertibkan Baliho Cagub

ddy/koran madura

MERIAH: Sejumlah peserta lomba panjat pinang dalam memeriahkan hari kemerdekaan RI ke-68 di Surabaya berlangsung meriah, Minggu (18/8) kemarin.

HARI KEMERDEKAAN RI

Warga Meriahkan Kemerdekaan RI dengan Panjat Pinang SURABAYA - Banyak cara dilakukan masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang dilakukan warga Kampung Jemur Ngawinan Kelurahan Jemur Wonosari KecamatanWonocolo ini misalnya,mereka melakukan lomba panjat pinang yang diikuti puluhan peserta se-Surabaya, Minggu (18/8). Lomba panjat pinang setinggi kurang lebih 15 meter ini dilakukan secara bersama sama oleh tiap kelompok yang terdiri dari 9 orang. Berbagai hadiah disediakan bagi kelompok yang berhasil mencapai puncak, mulai dari sepeda angin, kompor gas, kipas angin hingga setrika. Bagi peserta pertama yang berhasil mencium bendera merah putih di puncak

batang pinang, disediakan hadiah tambahan sebesar Rp 2 juta. Aneka hadiah merupakan swadaya masyarakat Jemur Ngawinan. Agar semakin menantang, sebelumnya panitia mengolesi batang pinang dengan minyak. Hampir semua peserta kesulitan memanjat, hingga berita ini ditulis, belum ada satupun peserta yang berhasil, termasuk juara bertahan kelompok "Kera Putih" dari kampung setempat. Suwarno (28) ketua kelompok Kera Putih mengaku senang walaupun belum berhasil mencium bendera, "Saya masih penasaran, tahun ini rasanya lebih berat, batang pinangnya tinggi sekali. Kami akan mencobanya kembali. Kami tidak boleh menyerah” tegasnya kepada Koran Ma-

dura. Menurut Ketua Panitia Acara, Arieanthe, lomba panjat pinang sudah menjadi tradisi warga kampung Jemur Ngawinan sejak tahun 1988. Kegiatan ini terus dilestarikan agar kemeriahan dan semangat kemerdekaan RI terus terjaga. "Ini sudah berlangsung turun temurun, kami sebagai generasi muda harus melestarikannya, agar tidak lupa makna kemerdekaan," tegasnya. Peringatan kemerdekaan RI ke 68 tahun semakin meriah karena dihibur alunan musik dangdut dari kampung setempat. Arien berharap, bukan hanya kemeriahan yang didapat, tapi juga kesadaran bahwa negara ini berdiri melalui perjuangan, bukan pemberian.(ddy/ara)

PEMBANGUNAN

Pemkot Antisipasi Dampak Pembangunan Monorel-Trem SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mengantisipasi dampak dari rencana pembangunan sarana angkutan massal cepat berupa monorel dan trem, salah satunya yakni dengan mengurangi trayek angkutan kota (angkot) di dalam kota. Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan, Minggu (18/8), mengatakan, sesuai rencana trayek angkot akan dikurangi dan diintegrasikan dengan rencana jalur monorel dan trem. Hal itu, katanya, tentunya akan berdampak pada jumlah sopir yang juga pasti akan berkurang. “Tapi kami antisipasi dengan mengalihprofesikan sopir tersebut, sehingga kebijakan ‘rerouting’ (perubahan rute atau trayek) tersebut diyakini tidak akan menimbulkan pengangguran, bahkan kesejahteraan sopir angkot bisa jauh lebih baik,” katanya. Menurut dia, saat ini sesuai data Dishub Surabaya, terda-

pat 58 trayek angkot di dalam kota dengan 4.849 unit kendaraan. Kemungkinan besar jumlah trayek tersebut akan berkurang hingga 10 persen. Ia mengakui bahwa trayek angkot akan berkurang dan praktis membuat jumlah sopir kendaraan umum tersebut juga harus dikurangi. Namun,

kami antisipasi dengan mengalihprofesikan sopir tersebut, sehingga kebijakan ‘rerouting’ (perubahan rute atau trayek) tersebut diyakini tidak akan menimbulkan pengangguran, bahkan kesejahteraan sopir angkot bisa jauh lebih baik,”

Hendro Gunawan

Sekretaris Kota Surabaya

karena manajemen angkot diubah dengan “buy the service” (pembelian layanan angkutan), sehingga banyak orang yang dibutuhkan untuk berbagai posisi, salah satunya adalah menjadi operator. “Tidak menutup kemungkinan sopir angkot nantinya bisa menjadi petugas operator,” ujarnya. Selain itu, lanjut dia, pemkot juga berusaha mencari cara lain agar sopir angkot tetap bisa bekerja, salah satunya yang sedang dipertimbangkan merancang “shift” atau pembagian tugas bagi sopir angkot. Caranya, lanjutnya, dalam 24 jam dibagi dua shift untuk mengendarai satu mobil, sehingga sopir angkot tidak akan menganggur. “Pengurangan rute tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas angkot di Surabaya. Penumpang akan lebih tepat sampai ke tempat tujuan dan lebih nyaman di dalam kendaraan umum,” katanya. (ant/dik)

SURABAYA Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya menegaskan bahwa KPU dan Pemkot Surabaya mempunyai kewenangan melakukan penertiban atas banyaknya pelanggaran alat peraga kampanye berupa baliho/spanduk pasangan Cagub dan Cawagub Jatim sesuai aturan perundangan. Anggota Panwaslu Surabaya Sardiyoko, Minggu (18/8), mengatakan, Panwas telah bertindak sebagaimana peraturan yang berlaku yaitu telah mengirikam surat rekomendasi kepada KPU Surabaya untuk menertibkan. "Surat juga ditembuskan kepada wali kota dan semua pasangan calon," katanya. Menurut dia, berdasarkan Keputusan KPU Jatim Nomor 12/2013 tentang Kampanye Pilkada Jatim, panwas hanya

diberi kewenangan untuk merekomendasikan, sedangkan KPU dan Pemkot/Pemda yang memiliki kewenangan untuk eksekusi untuk penertipan. Selain itu, lanjut dia, juga diatur di Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pilkada. "Sekali lagi, panwas tidak ada kewenangan penertiban, kewenangan di tangan KPU dan Pemkot/Pemda," tegasnya. Ia menjelaskan dalam Keputusan KPU Jatim No 12/2013 angka 6 (g) disebutkan pemerintah daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon. "KPU Provinsi/Kota berwenang memerintahkan

pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut," katanya. Untuk di Surabaya, kata dia, pihaknya sudah merekomendasikan ke KPU dan Pemkot Surabaya untuk semua alat peraga kampanye yang melanggar perundangan di seluruh wilayah Surabaya. "Kalau sesuai keputusan KPU di atas, jika pemasangan alat peraga menyalahi perda, tanpa rekomendasi panwas pun pemda setempat bisa menertipkan atau mencabut," katanya. Saat ditanya selama ini antara Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Pemkot Surabaya dan panwaslu terkesan saling lempar tanggung jawab terkait banyaknya baliho yang melanggar aturan, Sardi-

yoko mengatakan pemkot tidak memahami aturan yang terbaru. "Pemahaman masih Pemilu yang lama atau Pemilu 2009, padahal perubahan peraturan pemilu itu banyak sekali," katanya. Sebelumnya, Kepala Bakesbanglinmas Surabaya Soemarno mengatakan banyak pemasangan baliho cagub dan cawagub Jatim di sejumlah kawasan di Kota Pahlawan dinilai melanggar aturan atau kesepakatan bersama. "Banyak atribut kampanye berupa baliho, spanduk dan poster tersebut, banyak yang ditempatkan tidak sesuai pada tempatnya. Beberapa atribut terlihat diletakkan di kawasan taman, trotoar dan jembatan penyeberangan orang (JPO), bahkan ada atribut yang dipaku di pohon," katanya. (ant/dik)

KAMPANYE PILGUB JATIM

Jokowi dan Ganjar Kampanyekan Bambang-Said NGAWI – Jadi juru kampanye calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Timur Bambang DH dan Said Abdullah, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, blusukan ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Lokasi pertama yang ditujunya adalah Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Setelah dari Ngawi, Jokowi mendampingi Bambang DH menemui kader dan simpatisan PDIP serta masyarakat Kabupaten Magetan. Di sana, Bambang DH dan Jokowi di Magetan juga melakukan pertemuan dengan Asosiasi Kepala Desa Se-Magetan. Setelah itu Jokowi akan berkampanye di Ponorogo. Jokowi berkampanye dengan blusukan ke pasar besar Kabupaten Ngawi untuk mengenalkan calon Gubenur yang di usung PDIP Bambang Dwi Hartono. Jokowi mengenalkan ‘jempol’ dan meminta agar Bambang di pilih dan di beri kesempatan untuk memimpin Jawa Timur. “Pilih jempol bu nggeh,” kata Jokowi dengan bahasa Jawa, di Ngawi, Minggu 18 Agustus 2013. Dalam blusukannya Jokowi di dampingi Bupati Ngawi Kanal Dwi Sulitioyono dan juga puluhan kader dan pengurus PDIP Kabupaten Ngawi. Kedatangan Jokowi disambut meriah oleh ratusan pedagang besar Ngawi. Pedagang mengaku sangat senang sekali Jokowi bisa blusukan ke pasar Ngawi. “Alhamdulillah pak Jokowi datang ke sini,” kata salah satu pedagang buah di pasar besar Ngawi, Sariti. Pedagang juga antusias mengangkat jempol saat Jokowi mengenalkan

ant/siswowidodo

JOKOWI DAMPINGI BAMBANG DH: Cagub Jatim Bambang Dwi Hartono (kanan) bersama Joko Widodo (Jokowi) menyalami warga saat menghadiri tasyakkuran Jumiran yang menang Pilkades Klitik, Ngawi, Jatim, Minggu (18/8). Jokowi melakukan kunjungan ke Ngawi, Magetan dan Ponorogo Jatim untuk mendampingi Cagub Jatim Bambang Dwi Hartono untuk berkampanye calon gubernur Jatim. Bambang DH sebagai Calon Gubenur Jawa Timur. Joko Widodo meminta agar pasangan Bambang-Said percaya diri maju sebagai Calon Gubenur Jawa Timur, selain itu juga harus memiliki keyakinan untuk menang. “Dulu saya diremehkan, tapi saya PD saja dan yakin menang,” katanya kepada Tempo, di Ngawi, Minggu, 18 Agustus 2013. Jokowi mengatakan, sejak Bambang-Said direkomendasi untuk maju jadi calon gubenur Jawa Timur, juga diremehkan oleh sebagian masyarakat Jawa Timur. Tetapi menurutnya, hal tersebut bukan berarti tidak bisa memenangkan Pilgub. Menurut Jokowi, karena diremehkan itulah bisa membuat Bambang-Said dan kader PDIP semakin semangat untuk bek-

erja keras menunjukkan pada masyarakat Jawa Timur bahwa kader PDIP memiliki kemampuan yang bagus untuk memimpin Jawa Timur. Dari pengamatan Jokowi, semua calon PDIP awalawalnya memang selalu di remehkan, tetapi hasilnya banyak yang terpilih. “Orang banyak yang kaget atas kemenangan kader PDIP, terutama di Jakarta.” Ujarnya. Bila Jokowi bergerak di wilayah barat, Gubernur terpilih Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali turun ke Jawa Timur. Ia mendapat tugas berkampanye di Nganjuk, Jombang, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. “Mas Ganjar akan berkampanye bersama Said Abdullah, juga Rieke “Oneng” Dyah Pitaloka. Rieke sudah di Surabaya. Sore ini menyusul Mas Ganjar akan

datang dari Semarang,” kata koordinator kegiatan kampanye pasangan Bambang DHSaid Abdulla, Kusnadi. Bupati Jombang Suyanto dan Ketua DPC PDI Perjuangan Jombang Sumrambah sudah menyiapkan titik-titik pertemuan dan kegiatan blusukan yang akan dilakukan Ganjar, Said dan Rieke. “Kegiatan kampanye besok akan kami organisir maksimal,” kata Sumrambah. Sebelumnya, Ganjar sudah turun menganjurkan rakyat Jawa Timur untuk memilih Bambang-Said. Begitu pula Rieke Dyah Pitaloka yang pagi ini menemani Said di Surabaya. Jokowi malah menjadi bintang iklan televisi yang mulai diputar kemarin malam. “Yang jempolan, hanya Bambang dan Said,” kata Jokowi di iklan tersebut. (ara)


LINTAS JATIM

3

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II

DI GUNUNG LAWU

GEJOLAK MESIR

Pembantaian Masuk Pelanggaran HAM

ant /fikri yusuf

PENDAKIAN GUNUNG LAWU: Sejumlah pendaki memadati jalur pendakian Gunung Lawu, Kab. Magetan, Jatim . Terjadi lonjakan pendakian Gunung Lawu dari hari biasa sekitar 400 pendaki per hari menjadi sekitar 2000 pendaki ketika peringatan HUT ke-68 Republik Indonesia.

KARTU TANDA PENDUDUK

Pemkot Malang Kebut Penuntasan e-KTP MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, terus mengebut penuntasan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang saat ini masih menyisakan sekitar 21 ribu jiwa. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang Metawati Ika Wardani di Malang, Minggu, mengatakan pihaknya akan jemput bola dengan mendatangi warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. "Seharusnya perekaman data KTP elektronik ini akhir Juni lalu. Namun, karena masih ada lebih dari 21 ribu jiwa yang belum melakukan perekaman, waktu yang ditargetkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bisa kami penuhi," ujarnya. Dari sekitar 21 ribu jiwa yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik tersebut, katanya, lebih dari 50 persen adalah orang yang berusia di atas 70 tahun dan kondisinya juga sakit. Oleh karena itu, lanjut dia, Dispendukcapil secara bertahap jemput bola ke rumah masing-masing lansia. Untuk Kecamatan Blimbing sudah dilakukan sejak 17 Juli lalu dan selanjutnya di empat kecamatan lain yang ada di kota pendidikan itu. Selain mendatangi rumah para lansia, Dispendukcapil juga menyisir warga lain, seperti di pondok pesantren (ponpes) serta sekolah (SMA, MA dan SMK), baik negeri maupun swasta. Metawati juga mengimbau agar warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik segera mengajukan perekaman atau datang langsung ke kantor Dispendukcapil di kawasan perkantoran terpadu di Kedungkandang. Sebab, tegasnya, jika mereka tidak segera mengajukan dan KTP elektronik sudah diberlakukan per 1 Januari 2014, mereka akan kehilangan hak-hak sipilnya, seperti layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi yang kurang mampu maupun bantuan sosial lainnya. Dari 565.604 jiwa warga Kota Malang yang wajib KTP elektronik, sampai saat ini baru 544.296 orang yang sudah melakukan perekaman, sehingga masih ada 21.308 jiwa yang belum terekam datanya. (ant/dik)

SURABAYA - Lembaga Bantuan Hukum Keadilan berpendapat tindakan militer Mesir membubarkan demonstran pendukung presiden terkudeta Mohamed Moursi dengan cara membantai ratusan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan dalam pernyataan yang diterima di Surabaya, Minggu (18/8), menyebutkan bahwa peristiwa pada hari Rabu (14/8) yang memakan korban ratusan orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka membuat situasi Mesir makin memanas. “Oleh karena itu, kami berpendapat peristiwa tersebut merupakan pelanggaran HAM kategori serius yang harus dikecam dan diusut oleh internasional,” demikian pernyataan yang disampaikan Ketua Badan pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie. Menurut dia, sebagai negara yang berkomitmen dengan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana dimanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia harus menyampaikan kecaman atas peristiwa tersebut. “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus melakukan aksi konkret. Presiden SBY dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa harus menyampaikan sikap resmi mengecam peristiwa tersebut,” katanya. Presiden SBY juga harus menarik Duta Besar RI di Mesir sebagai bentuk protes atas pelanggaran HAM serius yang ditandai pembantaian ratusan demonstran tersebut. Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia sudah seharusnya mendesak PBB itu untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggara HAM tersebut, demikian LBH Keadilan yang beralamat di Jalan Raya Viktor 59 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang. (ant/dik)

Polda Jatim Dijadwalkan Memeriksa Wali Kota Kediri SURABAYA – Polda Jatim berencana kembali memeriksa Walikota Kediri , Samsul Ashar sebagai saksi atas kasus korupsi Jembatan Brawijaya Kota Kediri senilai Rp 66 miliar. “Selain kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya, juga proyek RSUD Gambiran senilai Rp 208 miliar, dan proyek Poltek Kediri senilai Rp 135 miliar,” tegas Kapolda Jatim, Irjen (Pol) Unggung Tjahyono, di sela-sela ucapara Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke68 di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (17/8). Unggung berjanji pihaknya tidak akan mempetieskan kasus tersebut. Bahkan akan menyelesaikan penyidikan kasus tersebut hingga tuntas. "Sekarang sudah dalam tahap penyidikan di Polda Jatim. Jadi, tidak ada yang namanya dipetieskan. Coba nanti saya cek lagi sampai di mana penyidikannya," tegasnya. Dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan aliran

akan terus melakukan penyidikan," tandasnya. Sebelumnya, penyidikan dugaan kasus korupsi proyek Jembatan Brawijaya sempat terhambat tanpa kejelasan penyelesaiannya. Pasalnya, penyidikan kasus tersebut terkendala hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sedang menghitung kerugian negara. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Awi Setyono mengaku, kasus dugaan korupsi proyek yang didanai dari anggaran APBD tahun 2010 itu masih menunggu proses audit pihak BPKP yang belum tuntas. "Audit dari BPKP tersebut sangat diperlukan untuk proses penyidikan kasus ini. Hal itu untuk mengetahui dan memastikan ada atau tidaknya serta besaran jumlah kerugian negara. Namun penyidikan masih tetap jalan terus. Setelah hasil audit diketahui, baru kami dapat menentukan langkah penyidikan selanjutnya," tuturnya.

dana puluhan miliar dari PT SGS milik Ayong kepada Fajar yang merupakan sepupu Walikota Kediri, Samsul Ashar. Kasus tersebut telah menyeret Kepala Pekerjaan Umum (PU) Pemkot Kediri, Kasenan, sebagai tersangka. "Lebih detailnya, nanti tanyakan Kabid Humas Polda Jatim AKBP Awi Setiyono. Yang jelas sudah masuk ke Polda Jatim," paparnya. Unggung memastikan pemeriksaan terhadap Walikota Kediri Samsul Ashar terkait dugaan kasus korupsi proyek Jembatan Brawijaya akan tetap dilakukan. Namun, dirinya belum bisa memastikan kapan waktu pemeriksaan tersebut akan dilakukan. "Kita tunggu saja nanti bagaimana hasil penanganan kasus ini. Kami

Perlu diketahui, sebelumnya kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya ditangani Polres Kediri Kota. Proses pemeriksaannya berlangsung cepat dan terbuka. Data-data atau dokumen yang diduga ada kaitannya dengan pembangunan Jembatan Brwaijaya diungkap secara jelas. Termasuk tindakan penggerebekan, baik di kontor pelaksana proyek atau rekanan, Balai Kota Kediri maupun ruang DPRD. Bahkan, Kepala PU Kasenan juga ditangkap di kantornya. Tak hanya itu, hasil pemeriksaan juga disampaikan secara transparan, termasuk pemeriksaan pada Walikota Kediri Samsul Ashar. Namun saat diperiksa oleh penyidik Tipikor Polres Kediri Kota, tiba-tiba Samsul Ashar mengaku kondisi kesehatananya drop sehingga pemeriksaan dihentikan sementara. Pasca itu, kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Brawijaya ternyata diambil alih oleh Polda Jatim. (ara)

RAZIA

PENGGELAPAN UANG

Pengelola Kafe Mengaku Setor “Iuran” Saat Dirazia Satpol PP

Ibu Tiga Anak Gelapkan Uang Perusahaan

SURABAYA - Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya melakukan razia gabungan, Minggu (18/8) dibeberapa lokasi di Surabaya. Salah satunya di kawasan Darmo Park, Jl Mayjen Sungkono. Polisi dan Satpol PP menindak 5 Cafe yang melanggar Izin operasional. Yakni MM, M2, Devana, Emma, dan Jungle. Kelima tempat hiburan malam tersebut, mengantongi izin live musik, namun

kenyataannya berubah fungsi menjadi Diskotik. Awalnya Kasatpol PP Irvan Widiyanto langsung mengecek izin usaha. Melihat adanya pelanggaran tersebut, mantan camat Rungkut ini langsung memerintahkan anggotanya untuk menyita perlengkapan musik house, mixer dan Tune table (peralatan DJ) dari seluruh cafe tersebut Sikap tegas yang ditunjukan Irvan di tempat hiburan

malam kawasan Darmo Park, berbeda saat berada di kawasan Jl Embong Malang. Irvan tiba-tiba tidak menunjukkan batang hidungnya, piminan operasi diambil alih oleh joko Wiyono, Seksi pengawasan. Satpol PP tidak setegas saat operasi pertama. Melenium cafe yang melanggar izin usaha menjadi diskotik, hanya diberlakukan Berita Acara Perkara (BAP). Setelah ada pertanyaan dari wartawan terkait perbedaan sikap

RAZIA: Aparat Keamanan Satpol PP saat Razia Pengunjung Cafe Jl. Embong Malang.

ddy/koran madura

ini, joko yang hendak kembali ke Mako PP, baru melakukan penyitaan. Diavet, keamanan ditempat hiburan tersebut mempertanyakan sikap satpol pp yang menyita perlengkapan music house di tempatnya. sebab sudah membayar uang “pelican” ke oknum satpol pp. “ kami sangat menyayangkan tindakan satpol pp, padahal kami selalu memberikan apa yang mereka inginkan (setoran). Dan itu berjalan sudah lama,” terangnya. ketika disinggun tentang dana siluman yang diterima oknum Satol PP, Joko menyatakan bahwa tidak ada oknum yang melakukan itu. “Kami tidak membedakan satu café dengan lainnya, semua tempat yang melanggar tetap kami lakukan tindakan tegas, tudingan pihak milineum tidak benar,” kata joko. Namun demikian, Joko berjanji akan menyelidiki akan adanya keluhan pihak pengelola café. Joko ingin anggota Satpol PP bersih agar bisa bertindak secara profesional.(ddy/ara)

SURABAYA - Fifin (40) warga Petemon Surabaya yang juga menjabat sebagai kepala keuangan di perusahaan UD Sentosa Elektrik Ruko Dupak , nekat melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp70 juta. Ibu dari tiga anak tersebut mengaku terbelit hutang karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fifin mengaku beban hidupnya semakin berat setelah suaminya di PHK dari perusahaan tempatnya mencari nafkah. Akibatnya Fifin menjadi tulang punggung keluarga. Gaji Fifin yang hanya sebatas UMR tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup bersama suami dan tiga anaknya. Karena itu Fifin mengaku terpaksa tidak menyetorkan uang hasil tagihan baik cash maupun transfer dan dipakai sendiri tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan. Tersangka sudah bekerja selama tiga tahun, namun 6 bulan terakhir dia tidak menyetorkan uang hasil tagihan sehingga membuat pihak perusahaan merasa curiga, sete-

ddy/koranmadura

DIMINTAI KETERANGAN : Fifin saat dimintai keterangan oleh AKP Herman Husnol di Mapolsek Bubutan. Fifin mengakui perbuatannya. lah dilakukan Audit internal diketahui adanya uang yang belum disetorkan keperusahaan. Setelah diintrograsi, tersangka mengakui telah memakai dana tersebut. “Selama bekerja saya belum pernah melakukan seperti ini, tapi saya terjerat hutang. Sejak suami dipecat, saya sebagai tulang punggung keluarga. Penghasilan saya tidak cukup untuk menanggung semuanya,” tutur Fifin kepada Koran Madura, Minggu (18/8). Sementara menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Bubutan, AKP Herman Husnol, pelaku bersikap kooperatif dengan mendatangi pemanggilan yang dilaku-

kan Polisi. “ kami mendapat laporan dari pihak korban dan langsung melakukan panggilan. Tidak ada proses penangkapan karena pelaku langsung datang saat kami lakukan panggilan. papar Herman Minggu (18/4/2013) di Mapolsek Bubutan. “Saat ini tersangka kami tahan dan masih proses Berita Acara Perkara (BAP). Sejauh ini tersangka kooperatif, bahkan langsung mengakui perbuatannya,” ujar Herman. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.(ddy/ara)


4

BANGKALAN

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO. 0179 | TAHUN II

KEPENDUDUKAN

Diduga Ada Pungli di Dispendukcapil

ant/sigid kurniawan

AKSI SERIBU BENDERA MERAH PUTIH. Seribu bendera merah putih dikibarkan dalam kegiatan yang bertajuk Seribu Cita Satu Indonesia di Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (17/8). Aksi peringatan HUT ke-68 Kemerdekaan RI oleh pemuda dari berbagai latar belakang di Yogyakarta dengan mengibarkan 1000 bendera Merah Putih tersebut bermakna bahwa seribu bendera Indonesia memiliki ribuan cinta.

Form C1 Batal Dicetak Ulang BANGKALAN - Berdasarkan hasil rapat koordinasi KPU Provinsi dan seluruh KPUD di Jawa Timur, telah diputuskan bahwa pencetakan ulang form C1 diurungkan. Padahal, KPUD Bangkalan beberapa waktu lalu menyatakan form C1 harus dicetak ulang, karena tidak mencantumkan salah satu nama pasangan calon pemilihan Gubernur yang direncanakan akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang. Akan tetapi, KPU provinsi mengganti pencetakan ulang tersebut dengan pemasangan stiker untuk pa-

sangan calon nomor 4 Khofifah-Herman yang belum tercantum di form C1 yang telah dicetak.

Ditanya mengenai hal itu, komisioner KPUD Bangkalan Divisi teknis dan data, Tajul Anwar membenarkan bahwa KPU provinsi telah memutuskan untuk tidak mencetak ulang form C1 yang dipergunakan untuk saksi itu. "Ya, jadi informasi kemarin yang rencananya akan mencetak ulang form C1 itu diurungkan dan diganti dengan sistem pemasangan stiker. Sebab, space untuk pasangan calon nomor 4 itu kan ada, namun hanya dikosongi

saat itu," terang Tajul. Pihaknya menduga, faktor biaya yang menjadi salah satu alasan dan penyebab KPU provinsi mengambil kebijakan berupa penempelan stiker untuk pasangan calon nomor urut 4. Namun, Tajul mengaku hingga saat ini KPUD Bangkalan masih belum menerima surat edaran terkait keputusan tersebut, yang seharusnya diturunkan ke KPUD di setiap daerah. "Belum ada surat edarannya, kami masih nunggu itu

PENGHIJAUAN

AKSI SOLIDARITAS

Hutan Mangrove Capai 825 Hektar BANGKALAN - Meski terkesan tanpa pemeliharaan yang jelas, hutan mangrove di Bangkalan masih bertahan. Bahkan Dishutbun setempat mengklaim setiap tahunnya mengalami peningkatan luas lahan. Padahal, kondisi sebelumnya dapat dikatakan kondisi hutan mangrove cukup memprihatinkan. Hingga tahun ini, misalnya, berdasarkan data Dishutbun, luas hutan mangrove mencapai 825 hektar di seluruh Bangkalan yang tersebar di berbagai daerah pesisir. Baik berupa hutan alam, maupun hutan tanaman. Paling dominan mangrove sebagai hutan pesisir sekaligus pelindung pantai dari ancaman abrasi. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun)

Bangkalan Abd Razak mengatakan hutan mangrove berfungsi untuk banyak hal. Salah satunya pelindung pantai dari abrasi. Untuk itu, menjaga kelestarian hutan mangrove menjadi hal yang sangat penting dan perlu disadari oleh masyarakat setempat. "Banyak manfaat yang terkandung pada pelestarian mangrove," katanya. Kemudian sambung Razak, pohon mangrove menjadi tempat berkembang biaknya biota laut dan melindungi masyarakat dekat pantai dari hempasan angin. Di wilayah kota, hutan mangrove juga terhampar luas. Di antaranya Desa Sembilangan, Kecamatan Kota Bangkalan. Begitu pentingnya keberadaan mangrove di pesisir pantai, setiap tahunnya masyarakat diminta agar

Demi kenyamanan dan keamanan bersama, hutan yang ada agar tetap dijaga,"

Abd Razak

Kepala Dishutbun Kab.Bangkalan

terus menambah tanaman mangrove. Menurut Razak, di daerah pesisir pantai pedesaan menjadi daerah yang paling berpotensi dalam pengembangan. Misalnya, di Desa Junganyar, Kecamatan Socah, setiap ta-

FMPM Kutuk Pembantaian di Mesir hunnya mengalami peningkatan. Sebab, hutan mangrove semakin tumbuh subur di sekitar lokasi pertumbuhan semula. ”Justru di wilayah pantai terjadi peningkatan begitu signifikan,” imbuhnya. Memang sempat dikhawatirkan ada penyusutan hutan mangrove setiap tahun. Sebab, sebelumnya, tidak mencapai 825 hektar. Tapi, data terbaru Dishutbun, kata Razak, malah mengalami peningkatan dari sebelumnya. Kondisi demikian, dipengaruhi oleh perkembangan dari masa ke masa. Pihaknya mengimbau, agar masyarakat tidak menebang hutan yang tumbuh di pantai itu. "Demi kenyamanan dan keamanan bersama, hutan yang ada agar tetap dijaga," harapnya. (dn/rah)

SENI

Syair Gambus itu Berbau Politis BANGKALAN- Pengasuh Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil Bangkalan KH Fakhrillah Aschal menciptakan syair gambus sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dalam Pemilukada Jatim 2013. "Syair gambus ini khusus dibuat menjelang Pemilukada untuk mendukung Karsa," ujar KH Fakhrillah Aschal di sela silaturahmi dan halalbihalal dengan Cawagub Saifullah Yusuf beserta sejumlah kiai dan ulama di Ponpes Syaichona Cholil di Bangkalan, Sabtu (17/8) malam. Ia mengaku menciptakan syair tidak hanya sekedar menulis, namun sesuai dengan kenyataan dan program

kerja pemerintahan Karsa selama memimpin Jawa Timur empat tahun terakhir. "Kalimat dalam lagu ini sebagai bentuk apresiasi terhadap Karsa. Di antaranya tentang perhatian terhadap madrasah diniyah, penutupan aliran sesat, dan pemberantasan maksiat," katanya. Pihaknya mengakui selama kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur Jatim Soekarwo-Saifullah Yusuf

sudah bekerja sesuai amanat para kiai, terutama tentang pemberantasan maksiat. "Yang pasti para kiai dan ulama, khususnya Bangkalan dan Jatim pada umumnya, mengapresiasi Karsa karena sudah terbukti kepemimpinannya tidak mengenyampingkan pondok pesantren," kata dia. KH Fakhri berharap tiga program utama yang sudah dilakukan selama ini semakin ditingkatkan. Tidak itu saja, ia juga menitip pesan agar Pakde Karwo-Gus Ipul memberantas tuntas narkoba sampai akar-akarnya. "Narkoba itu bahayanya tidak hanya sekarang, tapi mengancam generasi men-

juga, tapi kalau keputusannya sudah diketok oleh KPU provinsi, saat kami semua rapat koordinasi di Surabaya kemarin," ungkapnya. Perlu diketahui, beberapa waktu lalu lembaga penyelenggara pemilihan umum di Bangkalan ini, terpaksa mengembalikan form C1 ke KPU provinsi. Karena, form untuk saksi tersebut, tidak mencantumkan nama pasangan Khofifah-Herman sebagai pasangan nomor urut 4. (dn/rah)

BANGKALAN – Lembaga Swasembada Masyarakaat (LSM) Bangkalan Coruption Watch (BCW) menemukan indikasi ada praktik pungutan liar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Pungli itu ditengarai dalam pembuatan Akte Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga, sehingga dugaan tersebut perlu segera diperhatikan oleh aparat penegak hukum, baik aparat kepolisian maupun Kejaksaan Negeri (Kejari). Lembaga tersebut menilai dalam mengurus akta kelahiran maupun kartu tanda penduduk (KTP) ditarik biaya di atas ketentuan yang telah ditetapkan peraturan daerah (perda). Tentunya, kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat. Supaya praktik pungli berhenti, maka diperlukan tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Hal itu perlu dilakukan supaya para oknum yang akan melakukan pungli lagi berpikir dua kali dalam melakukan kecurangan. Dengan demikian, ada efek jera pada oknum tersebut sehingga tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar undangundang. Namun, bila dibiarkan begitu saja, maka yang terjadi malah sebaliknya. Para pelaku akan terus melakukan praktik pungli, sehingga yang akan menjadi korban adalah masyarakat. “Mahalnya pembuatan akta kelahiran dan KTP dari tahun 2009 sampai 2012, sebelum program e-KTP dimulai menjadi keluhan masyarakat Bangkalan,” terang Direktur Bangkalan Corruption Watch (BCW), Syukur, kemarin. Dia menjelaskan sesuai hasil investigasi menemukan data dan rekaman untuk pembuatan akta kelahiran dan KTP diduga kuat melenceng dan tak sesuai dengan Perda Kabupaten Bangkalan. Dalam perda harga pembuatan akta umur 1 sampai 2 tahun dipatok Rp 15.000. Sedangkan, untuk umur 3 tahun ke atas Rp 20.000. Sementara untuk pembuatan KTP sesuai Perda dipatok Rp 6.000. Namun, salah satu oknum di Dispenduk Capil menyatakan warga yang ingin cepat membuat KTP harus membayar lebih yaitu Rp 12.000 sampai 15.000. “Alasannya untuk membayar gaji pegawai yang lembur. Kami juga menemukan data dan fakta yang berbeda yaitu untuk pembuatan akta harganya sudah ditetapkan Rp 25.000 . Bahkan, ada yang harus membayar Rp 35.000,” ucapnya. Dia menduga kelebihan pungutan yang dilakukakan oknum di Dispenduk Capil tidak masuk pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lalu kelebihan itu dinilai suatu bentuk pungutan liar yang harus diusut Polres maupun Kejaksaan. Lebih lanjutnya, sesuai bukti pembuatan Akte sekitar 250 buah yang diajukan anggota BCW pada Maret 2013 lalu ke Dispendukcapil. Mereka sudah membayar Rp 25.000 per Akte. Namun setelah ditanyakan ke pejabat Dispendukcapil semua data hilang dan tidak tersimpan di komputer. Padahal, semua biaya untuk pembuatan akte sudah dibayar. Sampai saat ini, alasan Dispenduk akan mengusahakan mencari data yang telah masuk dan setelah ditelusuri ditemukan 4 data atau nama yang diajukan, sedangkan sisa data lainnya belum terselesaikan. "Jika melihat pada kondisi yang demikian, hal itu menandakan kinerja mereka kurang profesional. Masak data yang sudah masuk bisa hilang, berarti kurang kehati-hatian dalam bekerja. Mereka berjanji akan menuntaskan masalah ini, tapi sampai sekarang belum selesai," tandasnya. Selain itu, pihaknya pun pernah melakukan audiensi dengan Dispendukcapil. Namun, sampai saat ini masih belum ada tindak kelanjutan dari pihak yang bersangkutan. Sebab, salah satu solusi yang ditawarkan, untuk memberikan dan mencetak daftar harga yang telah ditetapkan sesuai perda pada kwitansi sampai saat ini belum terealisasi. "Tidak pernah ada kelanjutan dari Dispendukcapil untuk merealisasikannya," terangnya. Sementara itu, saat wartawan Koran Madura hendak mengkonfirmasi melalui telepon selulernya, kepala Dispendukcapil, Moh Musleh tak dapat dihubungi, hanya terdengar pesan mailbox dari nomor selulernya. (ori/rah)

datang. Tegakkan aturan dan berusaha memberantasnya total," kata dia. Sementara itu, dalam pertemuan yang juga dihadiri ulama sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama Madura KH Abdul Hanan Nawawi tersebut, Gus Ipul merasa tersanjung dibuatkan syair lagu untuk Karsa dalam rangka Pemilukada mendatang. "Terima kasih KH Fakhri atas apresiasinya. Terima kasih kepada semua kiai dan ulama se-Bangkalan dan Madura pada umumnya. Doakan jika terpilih kembali, kami amanah menjalankan tugas dan mengemban amanat para kiai," kata Gus Ipul. (ant/rah)

doni heriyanto/koran madura

Puluhan massa Forum Masyarakat Peduli Mesir (FMPM) saat melakukan aksi damai. Mereka mengutuk keras pembantaian yang terjadi di Mesir. BANGKALAN - Puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Mesir (FMPM), melakukan aksi damai di sekitar AlunAlun Bangkalan, Minggu siang (18/8) kemarin. Mereka mengutuk keras pembantaian muslim Mesir yang dilakukan militer pasca penggulingan presiden terpilih Moh. Mursi. Kelompok massa yang mengenakan atribut serba hitam ini, merupakan gabungan dari berbagai elemen. Di antaranya, Ikatan Da'i Indonesia, Persaudaraan Muslimah, Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus, dan Komunitas Hijabista Bangkalan. Menurut perwakilan FMPM, Genosida yang telah memakan korban ribuan rakyat sipil, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Apalagi, mereka warga yang

tidak berdosa menjadi korban pembantaian hanya karena melakukan aksi demontrasi terkait penolakan kudeta yang dilakukan oleh pihak militer. “Kami mengutuk keras apa pun motif pembantaian ribuan nyawa warga Mesir. Padahal, mereka hanya masyarakat biasa yang tak bersenjata, yang diserang oleh militer menggunakan senjata. Sangat jelas ini merupakan pelanggaran HAM," ujar Moh. Jakfar Korlap Aksi dengan suara lantang. Bahkan sekitar 2500 warga sipil tak berdosa kata Jakfar, dibantai secara tidak manusiawi oleh pihak militer menggunakan senapan mesin, tank, dan apache saat melakukan aksi damai di lapangan Rabea Adawea Square Cairo. Baginya, aksi kali ini dilakukan agar masyarakat Bangkalan dapat mengetahui

kondisi di Mesir yang semakin mencekam. “Aksi ini kami lakukan agar masyarakat tahu kondisi di sana, sebab publikasi media sangat minim atas apa yang terjadi di sana, kami di sini merasa prihatin dan berkewajiban melakukan aksi solidaritas setelah mengetahui semua fakta dari internet,” terang Nurul Fariati, Humas FMPM menambahkan. Melalui Selebaran yang dibagikan, FMPM menuntut pemerintah untuk melakukan langkah kenegaraan atas pembantaian yang terjadi di sana. Selain itu mereka meminta agar pemerintah berperan aktif dalam masalah kemanusiaan ini, terutama dengan menarik kedutaan besarnya, serta memberi tekanan terhadap PBB atas pembantaian ribuan manusia di sana (Mesir). (dn/rah)


SAMPANG

5

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO. 0179 | TAHUN II

DEMONSTRASI

Aksi Solidaritas untuk Mesir SAMPANG - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sampang Peduli Mesir melakukan aksi damai di depan Monumen Trunojoyo, Minggu (18/8) sekitar pukul 13.00 WIB.

ryan hariyanto/koran madura

PEDULI MESIR. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sampang Peduli Mesir saar melakukan aksi damai di depan Monumen Trunojoyo, Minggu (18/8) sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka menampilkan aksi teatrikal sebagai pernyataan sikap keprihatinan atas kondisi politik yang terjadi di Mesir, akibat dari kudeta yang dilakukan pihak militer menghadapi para demostran pendukung Mursi dengan cara kekerasan.

Syiah-Sunni Direkonsiliasi

PENCABUTAN BALIHO

Satpol PP Dinilai Diskriminatif

SAMPANG – Pemerintah Kanupaten Sampang pada Rabu (28/8), berencana akan mempertemukan penganut aliran Syiah di Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, dan Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, dengan penganut aliran Sunni di daerah setempat untuk proses rekonsliasi. Warga Sunni berharap, dalam pertemuan tersebut dapat menemukan titik terang yang jelas dari Pemkab setempat. Bahkan, keinginanan warga juga pemerintah sendiri dalam pertemuaan nantinya bisa bertemu secara langsung dengan warga. Ahsan Jamal, tokoh masyarakat Karang Penang, menjelaskan, seperti sejak awal keinginan warga sunni, warga Syiah yang saat ini sedang mengungsi di Sidoarjo bisa kembali ke kampung kelahirannya dengan syarat kembali ke ajaran Ahlusunnah wal Jamaah.

"Jika nantinya pertemuan yang akan berkumpul di Omben pada tanggal 28 mendatang ini warga Sunni bisa menerima saudara kita asalkan seperti sediakala, yakni kembali ke ajaran yang benar. Serta bisa menepis kabar bahwa warga Sunni tidak mau menerima warga Syiah," ucapnya kepada Koran Madura. Namun, Sekkab Sampang Puthut Budi Santoso justru belum mengetahui kabar tersebut. Namun, dirinya mengaku jika rekonsiliasi tersebut masih dalam proses yang sudah ditangani oleh tim. Tentu ia mendukung jika per-

ant/eric ireng

PENGUNGSI SYIAH. Seorang anak pengungsi Syiah Sampang, Madura, berada di dapur umum saat pembagian makanan di Rusunawa Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo, Jatim, Jumat (2/8). Pemerintah selain melakukan penyembuhan trauma pada anak-anak korban kerusuhan itu, juga berupaya melakukan pemulihan dan pemulangan 277 pengungsi ke daerah asal mereka di Sampang, Madura. mintaan warga itu segera dilaksanakan. "Rekonsiliasi itu kan un-

tuk mencari kesepakatan dan pertimbangan secara matang antara kedua belah

pihak yang bisa diterimanya," kata pria yang juga tim kabupaten itu. (ryn)

PILGUB JATIM

Tim Sukses Sepakat Abaikan Perda No. 16 Tahun 2008 SAMPANG - Panwaslu Sampang dan Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubenur Jawa Timur, menggelar pertemuan. Pertemuan tersebut membahas maraknya pemasangan alat peraga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang melanggar peraturan daerah (perda) kabupaten setempat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelarangan Pemasangan Alat Peraga. Pertemuan tersebut berkesimpulan bahwa hal itu diperbolehkan meskipun hal itu bagian dari pelanggaran.

Panwaslu Sampang beralasan, untuk memeriahkan pesta demokrasi Jawa Timur ini dan atas kesepakatan denga semua tim sukses para kandidat cagub-cawagub, pemasangan baliho di perbolehkan hingga memasuki hari tenang pada 26 Agustus mendatang. Sebelumnya, pihak Panwas Sampang dan Satpol PP sempat dibuat kewalahan oleh ulah para tim sukses yang memasang baliho bergambar kandidat di sembarang tempat, termasuk di pepohonan. Satpol PP sendiri harus kerja ekstra keras karena

Sebenarnya kan itu melanggar aturan, tapi karena untuk memeriahkan pesta demokrasi dan menjaga kondusifitas di sampang kami semua bertemu dan sepakat boleh di tempel sampai hari tenang,”

setelah di copot dari pohon dan beberapa tempat yang masuk kategori dilarang, tak berselang satu jam balehobaleho cagub kembali muncul. Bahkan, Satpol PP juga harus menghadapi protes lantaran dianggap tidak adil dalam melakukan penertiban. Ketua Panwaslu Akh Ripto menyatakan, bahwa terhitung sejak Minggu (18/8) gambargambar Cagub-Cawagub Jawa Timur yang di pasang tidak akan ditertibkan sampai tanggal 26 Agustus mendatang. Diungkapkan, pada Jumat (16/8), panwas dan beberapa

intansi dari Pemkab Sampang mengumpulkan seluruh perwakilan tim sukses dari keempat kandidat khusus yang ada di Sampang untuk membahas masalah baleho tersebut. Dalam pertemuan itu justru di sepakati bahwa pemasangan baleho tidak lagi di larang termasuk yang ada di pohon. “Sebenarnya kan itu melanggar aturan, tapi karena untuk memeriahkan pesta demokrasi dan menjaga kondusifitas di sampang kami semua bertemu dan sepakat boleh di tempel sampai hari tenang," ucapnya. (ryn)

AL-FALAH RAGU LUNCURAN PROYEK

Kualitas Proyek Menjadi Taruhan SAMPANG - Lambannya peluncuran proyek 2013 dikhawatirkan beberapa kalangan akan berdampak pada kualitas pekerjaan proyek, mengingat saat ini sudah memasuki bulan ke delapan tahun anggaran 2013. Hingga saat ini belum ada peluncuran. Ketua Madura Developmant Wacth (MDW) Sampang Tamsul mengatakan, lambannya peluncuran proyek membuktikan kepemimpinan Al-Falah masih ragu untuk melaksanakan kebijakan

proyek 2013. Menurut Tamsul, mestinya peluncuran proyek sudah diluncurkan pada bulan Juli lalu. Namun, sayang hingga memasuki bulan Agustus ini belum dilakukan peluncuran. "Kami menduga keterlambatan peluncuran proyek tersebut, dipengaruhi oleh kelemahan sistemik karena tidak mau mengambil resiko jabatan sebelum mutasi besar-besaran beberapa hari lalu. Ada indikasi kuat bagi-bagi kue terhadap beberapa kelompok

yang dianggap berjasa dalam pemenangan Al-Falah,” ungkapnya, Minggu (18/8). Sikap kehati-hatian Bupati Sampang dalam meluncurkan proyek 2013 tersebut, lanjutnya, diprediksikan akan menjadi keterlambatan dalam pekerjaan proyek. Hal tersebut jelas akan berpengaruh pada rendahnya kualitas, karena mestinya bulan lalu proses tender sudah selesai. “Kebijakan yang raguragu ini sangat mencederai harapan masyarakat yang

Aksi teatrikal tersebut menyatakan sikap keprihatinan atas kondisi politik yang terjadi di Mesir, akibat dari kudeta yang dilakukan pihak militer menghadapi para demostran pendukung Mursi dengan cara kekerasan. Dalam peristiwa tersebut umat Islam berjatuhan. Sebelum melakukan aksi teatrikal, para aliansi masyarakat juga menggelar doa bersama serta menggalang dana bantuan terhadap para pelintas lampu merah di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Kota Sampang. Roby Jaizi, korlap aksi, menuturkan, aksi pernyataan sikap damai itu memang dilakukan untuk ikut prihatin atas kejadian di Mesir pada Rabu (14/8). Dimana mengakibatkan ratusan korban mengalami kehilangan nyawa dan luka-luka saat melakukan aksi demonstrasi. "Tentu aksi solidaritas ini juga membangun kesadaran masyarakat peduli aksi tragedi saudara kita di Mesir, hingga berjatuhnya korban khususnya

di Madura," ucapnya saat ditemui di lokasi aksi damai. Tujuan aksi yang diikuti dari beberapa santri pondok pesantren, ormas, serta tokoh pemuda, dan pelajar itu mendesak pemerintah RI untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan dan persoalan yang terjadi selama ini. "Harapan kita melakukan ini dengan adanya 7 tuntutan agar tidak terjadi seperti tragedi di Mesir. Karena ini juga dihadiri oleh beberapa simpul masyarakat di sampang," katanya. Tujuh tuntutan meliputi, mengutuk keras segala bentuk kekerasaan dan pembantaian hingga jatuh korban. Hendaknya permasalahan tersebut segera diselesaikan dengan damai antar sesama kaum mislimin yang tidak melibatkan pihak ketiga untuk sengaja mengadu domba dalam kepentingan sesaat. Serta dalam kejadian berlangsung bisa menjadi pembelajaran terhadap seluruh kaum muslimin agar tidak terjebak konspirasi pihak luar. Selanjutnya, mendesak pemerintah RI turut serta berperan aktif dalam memelihara perdamaian dunia. Mengadakan sidang darurat untuk penyelesaian yang bisa dilakuakan terhadap Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam agar bisa mendukung kedudukan cukup penting bagi dunia arab (ryn).

menginginkan perubahan di bawah kepemimpinan Al-Falah. Ternyata hingga saat ini harapan perubahan masyarakat Sampang masih nol besar dan belum menunjukkan sisi pembangunan Kabupaten Sampang yang lebih baik dibanding kepemerintahan Noer Tjahja,” tambahnya. Sementara Hannan, Kepala Bagian Pembangunan Sampang saat dikonfirmasi melalui telepon pribadinya tidak bias dihubungi. (hol)

SAMPANG - Relawan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Bambang DH-Said Abdillah tidak terima dengan pencabutan baliho mini yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, Jum'at (16/8) di Jalan Syamsul Arifin. Pencabutan baliho mini tersebut dinilai diskriminatif karena gambar dari pasangan lain dibiarkan. Relawan pasangan cagub-cawagub nomor urut tiga, Mamak, mengatakan, pencabutan baliho mini itu merupakan tindakan tebang pilih, kaTindakan Satpol PP rena tidak semua baliho tebang pilih terhadap yang terpasang di areal pencabutan baliho mini tempat tersebut dicabut. yang berada di pinggir Bagi mereka, pencabutan tersebut mengandung jalan, karena baleho pertanyaan besar kanapa mini yang kami pasang hanya dari satu pasangan besoknya oleh Satpol calon saja yang dicabut PP dicabut. Sedangkan sedangkan dari yang lain pasangan yang lain dibiarkan. dibiarkan, karena "Tindakan Satpol PP apabila dicabut maka tebang pilih terhadap yang lain juga harus pencabutan baliho mini dicabut, yang berada di pinggir jalan, karena baleho mini yang kami pasang besoknya oleh Satpol PP Mamak dicabut. Sedangkan paRelawan Cagub-cawagub sangan yang lain dibiarkan, karena apabila dicabut maka yang lain juga harus dicabut,” jelasnya kepada Koran Madura. Sementara Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang Hamdani mengatakan, baliho mini yang terpasang di Jalan Syamsul Arifin semuanya dicabut dan tidak ada yang dibiarkan pada hari Kamis sebelumnya. Namun, setelah malamnya dicabut baleho tersebut ditemukan terpasang kembali sehingga petugasnya terpaksa mencabutnya lagi. “Baliho mini yang dipasang dipohon dalam keadaan terpaku itu tidak boleh tapi apabila diikat itu tidak ada masalah dan yang terpaku maka kami terpaksa mencabutnya karena itu merupakan pelanggaran,” ujarnya. (jun)

KEKERINGAN

Warga Alami Kekeringan SAMPANG - Warga Dusun Gunungah, Kecamatan Pangarengan, mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Warga terpaksa membeli air dengan menggunakan tangki dengan harga Rp. 250 ribu per tangki. Ke depan diprediksi akan terus kekeringan sampai musim hujan tiba. Salah satu warga Dusun Gunungah, Mustaen (45), mengatakan, sudah seminggu tidak bisa mendapatkan air bersih dan terpaksa membelinya melalui tangki dengan harga Rp. 250 per tangki. Dan itu bisa dihabiskan dalam waktu 15 hari. “Sudah lama kami tidak bisa menggunakan air bersih karena sumur yang ada sudah tidak mengeluarkan air, sehingga kami terpaksa membelinya meskipun agak sulit karena bagaimanapun air me-

rupakan kebutuhan hidup untuk masak dan mandi,” ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (18/8). Hal senada juga diungkapkan oleh Kholifah (29). Ia mengatakan, juga mengalami kekeringan akan tetapi karena rumahnya berdekatan dengan rumah famili yang sumurnya masih mengalir air, sehingga keluarganya mengeluarkan modal dengan membeli selang untuk mengambil air tersebut dan juga mengganti uang listrik. “Kalau sudah musim kemarau di desa kami sudah biasa memasuki kekeringan dan sulit mendapatkan air bersih, sehingga kami bersusah payah mendapatkannya. Tapi, beruntung masih bisa minta ke rumah famili yang sumurnya masih mengeluarkan air,” jelasnya. (jun)


6

SUMENEP

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179| TAHUN II

JIKA CUACA EKSTREM

Logistik Didistribusikan Melalui Pesawat

REMISI LAPAS KARAWANG. Bupati Karawang Ade Swara mengucapkan selamat kepada narapidana yang mendapatkan remisi usai apel peringatan HUT RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Karawang, Jabar. Sebanyak 740 warga binaan atau narapidana Lapas Klas IIA Karawang memperoleh remisi umum 17 Agustus dan 20 orang diantaranya langsung bebas setelah mendapat remisi.

Narapidana Diberi Remisi SUMENEP – Pada peringatakan Hari Ulang Tahun ke-68 Kemerdekaan RI, sebanyak 47 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumenep mendapat remisi. Pengurangan hukuman tersebut diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani masa tahanan minimal 6 bulan. Sementara narapidana yang masa tahanannya belum sampai 6 bulan, seperti Marsiyati, pelaku mutilasi kelamin siamunya, pemerintah tidak bisa memberikan remisi. ”Kami belum berani mengajukan pemberian remisi pada Marsiyati, karena masa tahanan Marsiyati belum mencapai enam bulan. Aturan pemberian remisi bagi narapidana adalah narapidana yang sudah menjalani masa tahanan selama enam bulan, dan berkelakuan baik selama

dalam pembinaan di lapas,” terang Muhammad Rafi, Kepala Lapas Kelas II B Sumenep. Muhammad Rafi menjelaskan, pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI 2013, pihaknya mengajukan 48 nama narapidana untuk mendapatkan remisi. Namun SK yang turun hanya 47 nama. Sementara satu orang napi SK-nya belum turun, dan masih dalam pemeriksaan kelengkapan berkas di Kementerian Hukum dan HAM RI. Dari 47 napi Sumenep, tiga di antaranya mendapat remisi bebas, yakni Hj. Masri’ah (kasus korupsi), Iskandar bin Sahimi (kasus narkoba), Atiah binti Sulaiman (kasus narko-

ba). Namun dari tiga penghuni lapas yang mendapat remisi bebas, satu orang di antaranya belum sepenuhnya menikmati kebebasan, karena masih harus menjalani kurungan selama tiga bulan lagi. Iskandar bin Suhaimi, napi yang dijatuhi hukuman penjara serta denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan, belum bisa menikmati remisi yang diberikan pemerintah, karena denda maupun subsider tidak termasuk dalam hukum sehingga tidak bisa dipotong dengan pemberian remisi. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Sumenep memvonis Iskandar dengan hukuman penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan. Karena yang bersangkutan tidak mampu membayar denda tersebut, maka harus menjalani kurungan selama

tiga bulan. ”Terkait dengan denda atau subsider kurungan yang dikenakan pengadilan pada Iskandar, tidak termasuk dalam hukum dan pemberian remisi dari pemerintah. Jika mereka mampu membayar denda, maka mereka harus menjalani kurungan seperti yang ditetapkan pengadilan,” terang Muhammad kafi. Sementara narapidana lain yang mendapat remisi mendapatkan pengurangan hukuman antara tiga hingga enam bulan. Jumlah total penghuni Lapas Kelas II B Sumenep berjumlah 97 orang. Dua napi dari 3 napi yang mendapat remisi bebas dikeluarkan dari tahanan usai pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-68 yang digelar di halaman Kantor Pemda setempat. (edy/ mk)

SUMENEP – Distribusi logistik surat suara untuk daerah kepulauan akan tiba tepat waktu sekalipun cuaca ekstrem. Distribusi logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Timur dijadwalkan akan dikirim pada 22 Agustus nanti. komisioner KPU Sumenep Mohammad Ilyas mengatakan, jika pada saat pendistribusian nanti cuaca ekstrem maka akan berbagai upaya akan dilakukan, termasuk menggunakan pesawat terbang. “Kami tetap akan mengantisipasi dengan berbagai opsi, termasuk nanti dengan memakai Helikopter,” katanya, Minggu (18/8). Namun, hal itu masih menunggu kebijakan dari KPU Jatim. “Tunggu kebijakan dari KPU Jatim saja,” ujarnya. Ilyas mengatakan, yang membuat pihaknya harus bekerja ekstra adalah distribusi surat suara ke Pulau Masalembu, sedangkan untuk ke kepulauan lainnya sudah bisa diatasi permasalahan transportasi laut. Karena jadwal kapal Pulau Masalembu, katanya, baru ada tanggal 22 Agustus, dan jawal itu satusatunya.

Apabila ditanggal itu gagal pendistribusiannya, maka apapun caranya harus tetap ditempuh pendistribusiannya, termasuk menggunakan pesawat terbang dengan biaya mahal. Sementara, Kepolisian Resor Sumenep menurunkan 40 personel untuk memastikan pendistribusian logistik sampai dengan utuh. “40 personel kami siapkan untuk mengawal dan mengawasi logistik Pilgub, di KPU ada 6 orang yang stanbay, ada

beberapa yang melakukan patroli, dan juga mengawal proses pendistibusian logistik ke beberapa daerah,” kata AKBP Marjoko, Kapolres Sumenep Menurut Marjoko, beberapa personel yang pihaknya turunkan untuk memastikan agar logistik KPU benar-benar selamat sampai tujuan. “Tak ada cacat dan sampai dengan baik dan utuh, sebab logistik itu sangat penting,” ujarnya. (athink/sym/mk)

PERBAIKAN JALAN

Infrastruktur Menuju Objek Wisata Belum Mendapat Perhatian

KRIMINAL

Ratusan Botol Miras Dimusnahkan SUMENEP – Ratusan botol minuman kersa (miras) diamankan aparat Kepolisian Resor Sumenep, Minggu (18/8) dini hari. Barang haram itu awalnya bersumber dari pemuda yang sedang membawanya di Jalan Imam Bonjol, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep. Berdasarkan pengakuan beberapa pemuda terebut, mereka mendapatkan barang haram tersebut dari warung klontong di Jalan Raya Tarate, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep. Pada saat itu juga, polisi langsung mendatangi warung yang berada di depan Pondok Pesantren Aqidah Usmuni yang ditengarai sebagai penjual miras tersebut. Dari warung tersebut, polisi mendapatkan ratusan miras jenis arak, anggur kolesom, dan bir bintang. ”Setelah mendapat keterangan dari sejumlah pemuda, kami langsung bergerak ke warung yang di maksud, dan benar saja kami menemukan ratusan botol minuman beralkohol di sana,” terang Wakapolres Sumenep, Kompol Sujiono. Mantan Wakapolres Sampang itu mengatakan, penggeledahan miras yang dilakukan aparat kepolisian bertujuan untuk menekan peredaaran miras yang sangat meresahkan masyarakat. Terutama banyaknya pemuda yang sering melakukan balapan liar serta meningkatnya aksi kekerasan di kalangan remaja. ”Selama ini miras telah meresahkan masyarakat, banyak sekali para pemuda yang ugal-ugalan dan tawuran akibat pengaruh alkohol,” ungkapnya. Terkait ratusan botol miras

yang berhasil disita, wakapolres berjanji akan melanjutkan kasus tersebut sesuai prose-

dur hukum yang ada, dan akan memberikan sanksi tegas terhadap penjual miras terse-

but. ”Nanti kami akan proses sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (edy/mk)

SUMENEP – Infrastruktur jalan menuju objek wisata Pantai Lombang dan Slopeng memprihatinkan. Beberapa akses jalan terlihat tidak hanya berlubang dan bergelombang, tetapi mengalami rusak berat. Namun, hingga saat ini belum diperbaiki. Akses jalan menuju Pantai Lombang, disepanjang jalan raya di Desa Nyabakan dan Candi, jalan tersebut terlihat rusak parah. Hal serupa juga terlihat di jalan menuju Pantai Slopeng. Tepat di poros jalan menuju pantai Slopeng, belum parah

seperti akses jalan menuju pantai Lombang, tetapi banyaknya jalan yang berlubang membuat pengendara harus hati-hati. Herman, (27), salah satu pengunjung asal Pameksan mengaku kecewa, karena pemerintah daerah masih belum memperbaikinya. Padahal, menurutnya, dua kali bertandang ke pantai kebanggaan Kabupaten Sumenep, jalan tersebut masih terlihat rusak. “Saya datang sudah kedua kalinya ke Pantai Lombang dan Slopeng, tetapi jalan yang rusak masih belum diperbaiki,” katanya,

Minggu (18/8) kepada Koran Madura. Syamsi, warga asal Desa Candi, menurutkan, tiap libur akhir pekan atau seperti lebaran ketupat kemarin, banyak pengendara tergelincir. Pada lebaran ketupat kemarin ada banyak pengendara yang terjatuh. “Kecelakaan pada saat libur pekan atau lebaran ketupat itu sudah pasti ada, kurang paham apa penyebabnya, tetapi yang jelas sesaknya para pengunjung dan rusaknya jalan juga dapat menjadi faktor utama,” katanya (sym/mk).

PEMILU LEGISLATIF

KPU Belum Umumkan DCT

Sumenep - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, belum menetapkan daftar calon tetap (DCT) yang diusung 12 partai politik pada Pemilu Legislatif 2014. Komisioner KPU Sumenep Hidayat Andiyanto, menjelaskan sejak beberapa waktu lalu, pihaknya telah memproses nama-nama bakal calon legislatif yang diajukan 12 partai politik setempat. “Sesuai jadwal yang ditetapkan, kami akan menetapkan nama-nama bakal calon legislatif itu sebagai DCT pada Kamis (22/8) pekan depan,” katanya, Jumat (16/8). Selanjutnya pada 23 Agustus, KPU Sumenep akan mengumumkan DCT tersebut kepada publik supaya diketahui secara luas. “Pada Kamis (15/8) siang, kami mengundang pimpinan 12 partai politik yang mengu-

sung calon legislatif tersebut untuk membahas persiapan akhir penetapan DCT,” ujarnya. Fokus pertemuan pada Kamis itu, kata dia, adalah validasi data calon legislatif, utamanya nama, guna menghindari kesalahan dalam penulisan nama. “Kami ingin memastikan identitas para calon legislatif yang akan kami tetapkan sebagai DCT tersebut sudah benar. Oleh karena itu, kami mengundang pimpinan 12 partai politik pengusung calon legislatif,” ucapnya. Ia juga mengemukakan, secara keseluruhan, jumlah calon legislatif yang akan ditetapkan sebagai DCT sebanyak 521 orang yang berasal dari 12 partai politik. Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU RI, Pemilu Legislatif 2014 akan digelar pada 9 April. (ant/mk)


PAMEKASAN

7

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179| TAHUN II

ALAT TANGKAP IKAN

Bantuan Bubu Senilai Rp 150 Juta Akan Dikaji Ulang PAMEKASAN - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menyatakan akan mengkaji kembali besaran dana yang disediakan untuk bantuan bubu (alat tangkap ikan) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Evaluasi terhadap besaran nilai bantuan itu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya, sehingga manfaat bantuan tersebut benar-benar dapat dirasakan.

Bantuan bubu penangkapan ikan tersebut disalurkan langsung ke kelompok nelayan agar dikelola secara mandiri. Ia menyatakan siap memberikan data penyaluran itu kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Ketua Komisi B DPRD Pamekasan ,Hosnan Ahmadi mengatakan bantuan tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban para nelayan. Karenanya, harus dilakukan penghitungan yang tepat, agar tidak sia-sia. Hosnan meminta agar masyarakat memberi masukan sebagai bahan evaluasi. Jika anggaran dana sebesar Rp 150 juta yang disediakan dinilai kurang, komisinya akan mendorong agar dilakukan evaluasi. Demikian pula jika yang terjadi adalah sebaliknya. “Kami akan melakukan evaluasi berdasar masukan dari masyarakat. Karenanya, kami sangat berharap ada masukan agar kami bisa melakukan kaji ulang sesuai kondisi sebenarnya,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Institute for Democrazy and Social Analysis (IDEAS/Lembaga Kajian Demokrasi dan Sosial) Pamekasan, Ali Wahdi mengatakan dari analisanya anggaran yang disediakan pemerintah itu terlalu besar untuk bantuan pengadaan bubu. Ia meminta agar dilakukan penghitungan ulang untuk anggaran yang akan disalurkan melalui kelompok nelayan tersebut. Ali Wahdi mengatakan untuk pembuatan bubu, setiap unit diperkirakan tidak akan melebihi angka Rp 1 juta. Sehingga seharusnya dengan anggaran sebesar Rp 150 juta, jumlah penerima sasarannya mencapai 150 orang lebih nelayan. “Kami belum tahu jenis bubu yang akan diberikan. Tapi dalam hitungan kami, biaya satu bubu tidak akan lebih dari Rp 1 juta,” katanya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pamekasan, Nurul Widiastuti menjelaskan pihaknya sudah melaksanakan program bantuan tersebut melalui enam kelompok nelayan yang ada di pesisir pantai selatan Pamekasan. Bantuan bubu penangkapan ikan tersebut disalurkan langsung ke kelompok nelayan agar dikelola secara mandiri. Ia menyatakan siap memberikan data penyaluran itu kepada pihak-pihak yang membutuhkan. “Proyeknya memang Rp 150juta, akan tetapi nilai kontraknya sekitar Rp 145 juta untuk enam kelompok di wilayah Tanjung Kecamatan Pademawu, Desa Polagan Kecamatan Galis dan desa Ambat, Kecamatan Tlanakan. Harga masingmasing bubu yang kami serahkan disesuaikan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),” jelasnya. (CR-1/muj/rah)

PILGUB JATIM

KPU Terima Ribuan Surat Suara

PAMEKASAN - Ribuan Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, Sabtu (17/8) malam, tiba dan diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan. Surat Suara tersebut langsung disimpan di gudang penyimpanan logistik KPU sebelum dilakukan penyortiran. Sekretaris KPU Pamekasan, Bambang Khairul Huda membenarkan telah menerima surat suara itu. Logistik Pilgub yang diterima itu tersimpan dalam 268 dos. Setiap dosnya berisi 2500 lembar. Sehingga, total surat suara yang sudah tiba di KPU Pamekasan sebanyak 672.688 lembar. Jumlah itu sudah termasuk tambahan 2,5 persen surat suara cadangan. Rencananya, logistik Pilgub itu akan dilakukan penyortiran besok (Senin, 19/8), dengan melibatkan Panita Pengawas (Panwas) Pilgub setempat untuk melakukan pemantauan. “Hal itu dilakukan, untuk memastikan jumlah surat suara yang dikirim KPU Jawa Timur, serta mengantisipasi hal-hal yang kurang diinginkan,” kata Bambang Khairul Huda, Minggu (18/8). Dia jelaskan, meski sudah dilakukan penyortiran, namun salah satu logistik itu baru akan didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada H-3 atau tanggal 26 Agustus nanti.

Ketua Komite Arek Lancor Bangkit Pamekasan, Zainal Abidin meminta KPU agar lebih berhati-hati didalam melakukan pemilahan dan penghitungan ulang terhadap surat suara yang diterima, sebelum dikirim ke masing-masing PPK dan diterima Panitia Pemungutan Suara (PPS). Itu untuk menghindari terjadinya kekurangan surat suara dan kesalahan seperti yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Pamekasan, beberapa waktu yang lalu. “Jangka waktunya untuk melakukan pemilahan secara benar masih sangat longgar, sehingga KPU perlu berhati-hati agar kasus pada Pilbup lalu tidak terulang,” katanya. Dalam Pilbub lalu, ratusan surat suara di TPS IV Dusun Mongging, Desa Polagan, Kecamatan Galis berkurang dari jumlah semestinya. Kasus itu diketahui saat Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Erliyanto membuka segel surat suara dan melakukan penghitungan ulang. Jumlah surat suara yang diterima hanya 396 lembar, sementara jumlah pemilih yang terdaftar di TPS tersebut sebanyak 581 pemilih, sehingga kurang 200 lembar surat suara. Kasus yang sama juga terjadi di beberapa kecamatan lain, di antaranya Batumarmar dan Palengaan. (awa/muj/ rah).

RONTOK DITERJANG OMBAK. Petani memikul rumput laut yang rontok akibat terjangan ombak, di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jatim. Angin kencang dalam sepekan terakhir, menyebabkan sebagian rumput laut siap panen rontok dan harus dijaring agar tidak hilang terbawa arus. Sementara harga komuditas tersebut naik dari Rp 10.500 menjadi Rp 10.700 per kg kering.

Realisasi Proyek Fisik Dinilai Lamban PAMEKASAN- Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (Kalam) Pamekasan menilai kinerja eksekutif lamban dalam merealisasikan proyek pembangunan fisik di Pamekasan. Sebab, dari beberapa pekerjaan proyek fisik hanya beberapa proyek yang baru dimulai pekerjaannya, sampai melebihi semester pertama tahun ini. Direktur Kalam Pamekasan, Elmaduro mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan seharusnya bisa bergerak cepat dalam merealisasikan proyek pembangunan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini, pihaknya menilai kinerja eksekutif sangat lamban sehingga hasil pembangunan belum bisa dinikmati oleh masyarakat. Ia mencontohkan salah satu proyek pekerjaan yang sudah lama dinantikan masyarakat yaitu program listrik masuk desa (PLMD). Program ini dinilai belum ada tanda-tanda akan dimulai. Padahal masyarakat sangat membutuhkan listrik, karena sejak Indonesia merdeka belum pernah menikmati aliran listrik. Belum lagi pembangunan lainnya, seperti pembangunan Polindes dan lanjutan pembangunan Stadion Pamekasan yang saat ini masih fakum. Dia jelaskan dari beberapa proyek yang sudah direncanakan Pemkab Pamekasan, pihaknya baru mendengar satu proyek yang mulai dilaksanakan, yaitu pembangunan Rumah Sakit (RS) Waru tahap

kedua. Sedangkan proyek fisik lainnya belum ada kejelasan, terutama proyek kontraktual. “Saya heran dan tidak mengerti kendala yang dihadapi pemkab. Padahal anggaran pembangunan yang sudah direncanakan itu sudah tersedia. Apakah sengaja diendapkan atau bagaimana saya tidak mengerti. Makanya kami meminta agar segera dilaksanakan dengan tetap menjamin kualitas dan mutu pekerjaan,” katanya. Elmanduro mendesak pemerintah setempat untuk menggelar tender bagi program yang belum dilelang. Sebab jika dana pembangunan itu diendapkan akan sangat merugikan masyarakat. Pihaknya juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, agar proaktif memanggil eksekutif untuk menanyakan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program. Selanjutnya, ia menyatakan akan terus mengawal program pembangunan di Pamekasan, agar program tersebut bisa terlaksana dengan baik dan yang terpenting tidak dikorupsi. Pihaknya juga meminta kepada konsultan Perenca-

naan dan pengawasan yang ditunjuk dalam semua proyek pembangunan di Pamekasan betul-betul menjaga kualitas agar hasil pembangunan di Pamekasan tidak asal-asalan. Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan Pemkab Pamekasan, Basri Yulianto menyatakan bahwa program pembangunan di Pamekasan sudah banyak terealisasi. Pihaknya meminta semua pihak agar objektif dalam menilai program pembangunan di Pamekasan termasuk kegiatan non fisik. Sebab, program pembangunan dari anggaran belanja langsung bukan hanya

proyek fisik, tetapi programprogram non fisik juga harus dinilai. “Yang namanya program dan kegiatan itu jangan hanya diartikan proyek fisik. Jadi belanja langsung itu banyak, kalau mau menghitung dan mempresentasekan secara keseluruhan kan tidak hanya fisik,” katanya. Basri Yulianto juga menjelaskan realisasi program fisik yang mulai dikerjakan bukan hanya pembangunan RS Waru tahap II, tetapi ada beberapa pekerjaan fisik lainnya yang sudah memasuki tahap pengumuman lelang. Ia tidak menjelaskan se-

cara rinci program apa saja yang sudah memasuki tahap itu, karena datanya masih dientry. Ia mengatakan selain program pembangunan yang bersifat kontraktual, juga ada beberapa pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola dan sudah banyak dikerjakan. Program pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran cukup besar dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu pembangunan gedung sekolah dan perpustakaan di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik). (uzi/muj/rah)

PELANTIKAN KADES

Dua Kepala Desa Terpilih Belum Dilantik PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum melantik dua Kepala Desa (Kades) yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap keempat lalu. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemas dan Pemdes) setempat, Mohammad Zakir mengatakan pelantikan kedua kades itu menunggu hasil Pilkades serentak tahap kelima, sehingga pelantikannya akan dilakukan

bersama-sama. Kedua kades terpilih yang belum dilantik itu Desa Bulangan Timur, Kecamatan Kadur, dan Desa Larangan Dalem, Kecamatan Larangan. “Kami masih menunggu Pilkades serentak tahap akhir yang akan dilaksanakan di empat desa. Kemungkinan pelantikan akan dilakukan pada September jika tidak ada halangan,” kata Zakir. Namun, kata dia, hal tersebut tidak menjadi masalah, justru menjadi kesempatan

Dari 92 desa yang dijadwalkan melakukan Pilkades ini, yang sudah melaksanakannya sebanyak 88 desa,

bagi Pemkab Pamekasan untuk mencanangkan program pembangunan balai desa di tanah kas desa, bagi desa yang belum memiliki balai desa serta perubahan pola distribusi raskin dari kades ke kelompok masyarakat. Dari 92 desa yang dijadwalkan melakukan Pilkades ini, yang sudah melaksanakannya sebanyak 88 desa, sementara empat desa sisanya akan segera melaksanakan Pilkades beberapa waktu ke depan.

Keempat desa tersebut masing-masing Desa Ponjanan Barat dan Tamberu, Kecamatan Batumarmar, Desa Batu Kerbuy, Kecamatan Pasean, dan Desa Jambringin, Kecamatan Proppo. Keempat desa itu belum melaksanakan Pilkades karena jabatan kades masingmasing belum berakhir. Bila tidak perubahan dijadwalkan keempat desa itu akan melakukan pemilihan kades pada bulan Juni.(awa/muj/ rah)


8 PENDIDIKAN

Guru Seharusnya Difungsikan Sebagai Tenaga Pendidik PAMEKASAN - Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) mendesak pemerintah setempat segera mengembalikan fungsi guru yang dimutasi sebagai pejabat struktural pada masa pemerintahan bupati sebelumnya. Permintaan ini disampaikan Sahur Abadi, Koordinator FKMP, setelah memperhatikan kekurangan guru di berbagai satuan pendidikan yang sampai saat belum teratasi. Menurut Sahur Abadi, salah satu penyebab yang memperparah kekurangan tenaga guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Pamekasan, karena pemerintah sebelumnya, salah mengambil kebijakan, terutama kebijakan mengangkat guru sebagai pejabat struktural. Kebijakan itu dinilai tidak profesional dan terkesan hanya mengedepankan kedekatan pribadi, sehingga kekurangan guru di wilayah itu semakin banyak. Oleh karenanya, pihaknya meminta pemerintah setempat, segera meninjau ulang kebijakan itu, serta segera dikembalikan lagi sebagai fungsional guru. Menurut Sahur, langkah ini harus dilakukan secepat mungkin agar upaya pemerataan guru serta peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di wilayah tersebut segera terwujud. Apalagi, upaya pemenuhan guru dengan mengangkat pegawai baru tidak memungkinkan. Sebab kuota pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru yang diberikan pemerintah pusat terbatas. Sahur khawatir, kekurangan guru di Pamekasan justru akan semakin parah, jika pemkab setempat tidak segera mengambil langkah tegas. Sebab, jumlah guru yang ada saat ini akan semakin berkurang karena beberapa di antaranya sudah memasuki masa pensiun. “Saya pikir, pengembalian

PAMEKASAN

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179| TAHUN II

fungsi guru ini harus segera dilakukan. Sebab jika hanya mengandalkan pengangkatan CPNS baru sangat tidak mungkin. Makanya, Dinas Pendidikan harus segera mengecek jumlah guru yang dimutasi ke jabatan struktural untuk dikembalikan lagi sesuai fungsinya sebagai guru,” katanya. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Ketenagaan Disdik Pamekasan, Moh. Hatib menyatakan sedang melakukan pendataan guru di masing-masing sekolah di Pamekasan, kaitannya dengan rencana pemerataan guru. Tahapan pendataan itu saat sudah hampir rampung. Kaitannya dengan pengembalian fungsi guru dari jabatan struktural, ia menyatakan tidak memiliki kewenangan karena merupakan kebijakan bupati. Pihaknya juga tidak menyebutkan jumlah guru yang saat ini menduduki jabatan struktural di lingkungan pemkab setempat. “Kalau pemerataan guru, saat ini sudah finalisasi pendataan. Jadi kami sedang mendata jumlah guru yang lebih dan yang kekurangan guru di masing-masing sekolah. Kalau masalah penarikan guru dari jabatan struktural itu menyangkut kebijakan bupati dan kami hanya menjalankan kebijakan bupati,” katanya. Kekurangan guru terbanyak terjadi di tingkat SD mencapai 598 guru. Meliputi guru kelas sebanyak 517, Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) 36, serta guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 45 orang. Selanjutnya tingkat SMPN sebanyak 101, SMAN 38 guru dan kekurangan guru di SMKN mencapai 115 guru. Sementara itu, formasi rekrutmen CPNS yang diterima Kabupaten Pamekasan tahun ini, masih jauh dari kebutuhan. Sebab, kouta yang diberikan pemerintah pusat hanya 50 formasi untuk tenaga guru. (uzi/muj/rah)

Bendera Politik Mendominasi PAMEKASAN - Pemasangan alat peraga kampanye Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (CagubCawagub) serta alat peraga kampanye bakal calon anggota legislatif (caleg) dari DPRD sampai DPR-RI di Kabupaten Pamekasan mengalahkan pemasangan bendera merah putih pada HUT Kemerdekaan RI ke-68. Bendera nasional itu hanya terlihat di beberapa perkantoran saja, sementara gambar Cagub-Cawagub Jawa Timur hampir terlihat dalam jarak beberapa meter yang dipaku di sejumlah batang pohon di tepi jalan. Demikian juga gambar para Caleg dan bendera Partai Politik (Parpol), juga terpasang di berbagai ruas jalan. Bahkan beberapa di antaranya

dipasang menggunakan tiang pipa dengan ketinggian sekitar 15-20 meter. Sedangkan bendera merah putih hanya dipasang di beberapa kantor pemerintah dan kantor swasta. Situasi tersebut, membuat Suraji, 84, salah satu pejuang Sabilillah di Pamekasan, melinangkan air mata saat ditanya pendapatnya, usai mengikuti upacara de-

tik-detik Proklamasi di Lapangan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan. Menurutnya, mengibarkan bendera merah putih saat ini seakan sudah tidak lagi menjadi kebanggaan. Padahal negeri ini merdeka dengan banyak pengorbanan. Ia mengaku prihatin dengan tidak pedulinya generasi muda terhadap kemerdekaan. Walaupun hanya sekedar mengibarkan bendera. “Saya heran kenapa lebih banyak gambar Cagub dan Caleg, tetapi bendera merah putih sedikit dan gambar para pahlawan yang merebut bangsa ini kembali dari penjajah sama sekali tidak ada,” katanya.

Pria yang sudah memiliki 4 cicit ini mengenang perjuangannya saat mengusir penjajah di bumi Pamekasan, pada saat agresi militer kedua. Di depan masjid Assyuhada Pamekasan, ratusan pejuang Sabilillah yang dipimpin para ulama mati bersimbah darah karena terkena peluru tentara Belanda. Ia menilai generasi muda saat ini seakan mengabaikan semangat dan pengorbanan pejuang dalam mengusir penjajah. Sebab, jika para generasi muda menghargai jasa para pahlawan, mereka juga akan mengapresiasi perjuangan para pejuang bangsa, minimal dengan menaikkan bendera merah putih. Padahal, kata Suraji, saat

ini sudah tidak kekurangan sesuatu apapun dan semuanya serba mudah berkat perjuangan para pahlawan. Sehingga, ia menyatakan bahwa sedikit sekali generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Generasi saat ini dinilai lebih suka senang-senang, tidak menghormati yang tua dan gampang melupakan sejarah. Dalam kesempatan itu, ia berharap, para generasi penerus perjuangan bangsa saat ini bisa berbenah, untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, termasuk memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan RI dengan mengibarkan bendera merah putih.(uzi/muj/ rah)

PEJUANG VETERAN IKUTI HUT RI Sejumlah pejuang veteran kemerdekaan RI mengisi daftar tamu pada pelaksanaan upacara memperingati HUT ke-68 Kemerdekaan RI, di Pendopo Kabupaten Pamekasan, Jatim. Sebanyak 60 veteran pejuang kemerdekaan mengikuti detik-detik peringatan kemerdekaan RI.


SUMENEP

Seharusnya Dikembalikan Bila Terbukti ada Pemotongan SUMENEP - Dugaan pemotongan honor Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP) tampaknya terus menjadi bola liar. Bahkan, banyak pihak mendesak oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diduga memotong untuk mengembalikan dana dimaksud. Ketua LSM Sango Dayat menjelaskan dana itu memang harus dikembalikan. Sebab, itu bukan merupakan hak oknum PPS tersebut. “Jadi, itu hak orang lain, jangan diambil. Makanya, harus diterima yang berhak,” katanya dengan nada kesal, Minggu (18/8) kepada Koran Madura. Dia me nu t u rkan, u a n g i tu merup a ka n u a ng n e gara ap ab ila diku ra n g i , m aka aka n a da ke ru gi a n n egara. Te rm asu k u n s u r m emperkaya diri j u g a ad a d i da la m ny a. “Ka l a u begitu , ka m i m eng i r a

s u d a h b i s a m e m e n uhi u n s u r ko r u p s i . Ta p i , s e m u a n y a t e r ga n t u n g p e ne ga k h u k u m ,” u n gk a p nya. Menurut aktivis senior Sumenep, petugas yang dipotong itu berhak untuk melakukan upaya pelaporan. Itu apabila petugas merasa dirugikan. “Secara materi kami kira sudah jelas dirugikan. Apalagi, itu merupakan upah keringat mereka. Kalau tidak dikembalikan silahkan melapor,” tuturnya. Dayat menambahkan, pihaknya meminta oknum PPS tidak ngoyo me-

maksa memotong honor itu. Sebab, itu membentur peraturan yang ada. “Secara aturan, memotong uang honor ataupun gaji tetap tidak boleh. Sebab, itu harus sampai utuh,” ungkapnya. Beberapa komisioner KPU belum ada yang dikonfirmasi koran ini. Namun, informasi yang diterima Koran Madura, KPU sudah melakukan pemanggilan kepada pihak PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Hanya saja, seperti apa hasilnya belum ada kepastian. Honor Pantarlih dan P2DP di salah satu desa diduga dipotong. Pemotongan diduga dilakukan oleh oknum PPS. Masingmasing petugas diduga dipotong Rp 300 ribu. Sedangkan honor keseluran Rp 800 ratus selama dua bulan. Jadi, masing-masing petugas hanya menerima Rp 500 ribu. (yat)

Disperta Tingkatkan Profesionalisme

bertujuan untuk membangun rasa kebersamaan untuk membangun etos kerja yang lebih baik lagi. Sehingga akan mencipata-

kan kualitas petanian lebih baik dan lebih maju ke depannya. ”Kami yakin dengan digelarnya halal bihalal ini bisa

UPACARA ULTAH KEMERDEKAAN

Puluhan Siswa Pingsan SUMENEP – Puluhan pelajar yang mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Kemerdekaan RI ke 68 di halaman Pemerintah Kabupaten Sumenep, Sabtu (17/8), pingsan. Mereka diduga tidak kuat menahan terik matahari menunggu pelaksanaan prosesi kemerdekaan.

Siswa yang kondisinya sudah pulih kembali setelah ditangani tim medis diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Namun bagi yang belum pulih masih harus menjalani perawatan di rumah sakit setempat.

ADVERTORIAL

SUMENEP – Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep, Minggu (18/8) menggelar halal bihalal di Hotel Utami setempat. Acara tersebut bagian dari upaya disperta memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kualitas pertanian di daerah tersebut. Kegiatan tersebut untuk mendongkrak semangat karyawan dilingkungan dinas pertanian dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Dengan demikian, karyawan diharapkan bekerja secara profesional. Selain itu, juga untuk menyambung silaturrahmi antar seluruh petugas dan karyawan disperta saat ini. Acara halal bihalal diikuti sebanyak 400 orang yang terdiri dari karyawan-karyawati di disperta, penyuluh pertanian dan kepala UPT yang berada di 27 Kecamatan Sumenep. Namun cuaca yang tidak mendukun di daerah kepulauan sumenep, membuat petugas yang dari kepulaun banyak tidak mengadiri acara itu. Kendati demikian, acara tersebut tetap berjalan dengan meriah. Kepala Disperta Sumenep, Bambang Heriyanto, mengatakan, digelarnaya halal bihalal

9

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179| TAHUN II

menumbuhkan rasa kebersamaan, baik dalam bekerja maupun sesama muslim. Sehingga akan menumbuhkan

rasa profesionalisme dan lebih bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, utamanya untuk meningkatkan kualitas pertanian ke depan,” katanya. Lebih lanjut, Bambang mengatakan, selain untuk menumbuhkan profesionalisme, halal bihalal juga bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang lebih aktif ke depannya. Sebab, menurutnya, komunikasi sangatlah penting untuk membangun rasa kebersaan dalam membangun pertanian yang lebih baik lagi. ”Jika komunikasi sudah aktif, petani akan lebih mudah untuk meningkatkan kualitas pertanian kedepan,” tambahnya Bambang berharap, digelarnya halal bihalal tersebut tidak hanya sebagai kegiatan seremonial belaka. Namun, nantinya akan mendongkrak rasa kepemilikan dalam memberikan pelayanan, utamanya dalam meningkatkan kualitas pertanian ke depannya. ”Kami sangat tidak ingin jika sampai terjadi putus komunikasi di antara bawahan dan atasan. Sebab menghambat terhadap peningkatan pelayanan,” tandasnya. (adv/ edy)

Sekitar 20 siswa dari berbagai sekolah menengah umum (SMU) tiba-tiba jatuh dan tak sadarkan diri, sehingga tidak dapat mengikuti upacara hingga selesai. Diduga mereka kekurangan cairan saat berjemur di bawah terik matahari, kemudian mereka mengalami dehidrasi dan akhirnya jatuh pingsan. “Mungkin para siswa yang pingsan ini karena tidak tahan terhadap teriknya matahari dan perutnya dalam kondisi kosong, sehingga mereka kelelahan menunggu terlalu lama. Sebab, siswa ini sejak pagi sudah di sini,” tutur Endang Agustina, Kordinator Tim Medis RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep. Titin Angraini, siswa yang mengikuti upacara

tersebut, mengatakan, sebagian besar temannya yang pingsan dikarenakan kelelahan dan kepanasan karena lamanya menunggu pelaksanaan upacara sejak pagi. Para siswa sudah siap dan datang ke lapangan sejak pukul 07.00 pagi, sedangkan upacara masih baru dimulai sekitar pukul 10.00 Wib. “Teman kami terlalu memaksakan diri, menunggu terlalu lama. Mereka masih belum sarapan, padahal upacara begini biasanya dimulainya kan pagi. Dimulaianya kok siang bolong,” paparnya. Sedangkan puluhan siswa yang pingsan langsung mendapat penanganan serta perawatan dari tim medis. Siswa yang kondisinya sudah pulih kembali setelah ditangani tim medis diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. namun bagi yang belum pulih masih harus menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Endang Lestari (30), salah guru SMU Sumenep, mengaku, siswa banyak yang kelelahan karena sebelum berangkat mengikuti upacara peringatakan HUT Kemerdekaan RI ke68, mereka terlebih dahulu melakukan upacara sendiri di sekolah, sehingga mereka kelelehan pada saat mengikuti upacara yang kedua kalinya itu. “Sejak pukul 7.00 siswa ini masih kelihatan segar. Namun, untuk upacara memperingati HUT RI yang dimulai pukul 10.00 mereka mulai terlihat lemas akibat kepanasan dan tidak sarapan. Iya, akibatnya banyak siswa pingsan, karena kekurangan cairan,”katanya. (athink/ mk)

PILGUB JATIM

Bambang-Said Tak Gelar Kampanye Terbuka di Madura Sumenep - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Bambang D.H.-M.H. Said Abdullah tidak akan menggelar kampanye terbuka di empat kabupaten di Pulau Madura. “Kami optimistis warga Madura sudah mengenal kami. Oleh karena itu, kami tidak akan memanfaatkan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jatim 2013 dengan menggelar kampanye terbuka di Madura,” kata Said di Sumenep, Minggu (18/8). Ia menjelaskan bahwa salah satu tujuan kampanye terbuka adalah mengenalkan diri kepada warga di kawasan lokasi kampanye terbuka. “Untuk di Madura, kami yakin sudah dikenal. Kami memilih cara bersilaturahmi atau menyapa langsung dengan warga Madura yang memang sudah kenal dengan kami, selama masa kampanye,” ujar anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Madura). Said berada di Sumenep

untuk menghadiri sejumlah kegiatan, salah satunya meresmikan pembangunan ruang klinik, BK, dan parkir di SMAN 1. “Pada hari Minggu ini, kami memang berada di Sumenep karena ada beberapa elemen masyarakat yang mengundang kami sejak beberapa waktu lalu, dan kami menyanggupinya untuk datang,” ucapnya. Pada hari Minggu ini, kata dia, dirinya sebenarnya dijadwalkan bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang datang ke Jawa Timur untuk mengampanyekan pasangan Bambang-Said. “Namun, kami akhirnya memilih ke Sumenep karena khawatir kualat kalau tidak memenuhi permintaan teman dan guru kami. Acara yang digagas oleh teman dan guru kami itu sudah direncanakan sejak beberapa waktu lalu dan kami berjanji untuk datang,” ucapnya. Pilkada Jawa Timur 2013 yang diikuti oleh empat pasangan calon akan digelar pada tanggal 29 Agustus. (ant/mk)


10

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179| TAHUN II

LINTAS MADURA

CAPRES

Madura Targetkan 100.000 Relawan untuk Mahfud PAMEKASAN - Ikatan Keluarga Madura (Ikama) menargetkan sedikitnya 100.000 warga Madura, Jawa Timur, akan menjadi relawan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD apabila tokoh asal Pulau Garam itu bersedia mencalonkan diri sebagai calon Presiden RI 2014. Kesediaan menjadi relawan itu disampaikan fungsionaris Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikama dalam acara halalbihalal dan silaturahmi Madura seluruh Indonesia di Surabaya, Sabtu. “Saat ini warga Madura yang telah bersedia menjadi relawan mantan Ketua MK Mahfud MD apabila nantinya mencalonkan diri sebagai Presiden 2014 sebanyak 10.000 orang tersebar di berbagai penjuru di negeri ini,” kata Ketua DPP Ikama Haji Muhammad Rawi. Ke-10.000 warga itu bahkan telah diikutsertakan program asurannya oleh Ikama dan program itu diluncurkan bersamaan dengan acara pertemuan para tokoh Madura se-Indonesia yang digelar di Graha Samudera Bimomoro Kodikal ALL Jalan Moro Krembangan Surabaya. Komitmen warga Madura untuk mendukung mantan Ketua MK Mahfud MD apabila nantinya benar-benar mencalonkan diri sebagai calon Presiden RI itu, karena beberapa pertimbangan. Pertama, kata dia, selain yang bersangkutan memang dikenal bersih, juga gigih dalam berupaya memberantas kasus penyimpangan hukum, terutama terkait dengan kasus-kasus korupsi. Kedua, tokoh asal Pamekasan itu juga memiliki kemampuan akademik yang cukup memadai, sehingga dipandang sangat layak untuk memimpin bangsa ini.

“Di samping itu Pak Mahfud juga merupakan warga Madura dan tidak salah apabila orang Madura bercita-cita memiliki presiden dari Madura itu sendiri,” katanya menjelaskan. Kepada seluruh warga Madura yang bekerja di institusi pemerintahan, baik di eksekutif, lembaga legislatif maupun yudikatif, Ketua Ikama meminta agar mereka juga bisa berperan aktif dalam proses dinamika perjalanan bangsa, sehingga keberadaan warga Madura bisa berdampak baik. Sementara, terkait dengan momen politik pada pemilukada Jatim, Ikama menyatakan akan bersikap netral, namun akan terus memantau pelaksanaan proses politik di wilayah itu agar tidak terjadi penyimpangan, seperti penggelembungan hasil perolehan suara, atau praktik politik uang, sebagaimana pernah terjadi pada pemilukada Jatim 2008 yang memang terbukti menyimpang. Menurut Ketua Umum Himpunan Generasi Muda Madura (Higemura) Muhlis Ali, memang ada sebagian warga Madura yang telah menegaskan mendukung pasangan calon tertentu, akan tetapi secara kelembagaan Ikama akan bersikap netral. Sementara, pembicara kunci dalam acara itu Mahfud MD menyinggung pentingnya penegakan supremasi hukum untuk mengatasi berbagai krisis bangsa yang selama ini terjadi. Sebab, menurut Mahfud, problem kebangsaan seperti kemiskinan, salah satunya banyak kasus pelanggaran hukum seperti kasus korupsi, sehingga kekayaan negara yang seharusnya menjadi hak warga miskin hanya dinikmati segelintir orang saja. (ant/rah)

OPERASI CIPTA KONDISI. Sejumlah Polisi, memeriksa barang bawaan penumpang kendaraan bermotor, ketika digelar operasi Cipta Kondisi, di Jalan Pintu Gerbang, Pamekasan, Jatim. Operasi yang melibatkan TNI-Polri, digelar guna menekan angka kriminal dengan sasaran pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang akan masuk dan keluar dari dalam kota di kabupaten tersebut.

Mantan THL Kantor Pajak Bisa Ditampung Pemkab PAMEKASAN - Mantan tenaga honorer Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan dinyatakan bisa ditampung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan setelah dirumahkan dari kantor pajak tersebut.

Petugas memperlihatkan barang bukti kejahatan narkotika jenis sabusabu seberat 3 kg yang dikemas menjadi sembilan saat gelar perkara di Polresta Banda Aceh, Aceh. Tersangka SH tertangkap ketika membawa narkotika itu di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) yang akan diseludupkan ke Jakarta.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) setempat menyatakan kesiapannya menggunakan sebagian tenaga honorer tersebut, namun masih akan dibicarakan dengan pimpinan DPRD Pamekasan. Kepala Bidang Pendapatan DPPKA, Sudiono, Minggu (18/8), mengatakan pihaknya menunggu surat resmi dari KPP Pratma mengenai kualifikasi dari tenaga honorer itu sebagai bahan pertimbangan.

Dengan surat tersebut, pihaknya akan mengajukan kepada Bupati dan ke Ketua DPRD setempat karena pengangkatan tenaga honorer baru terkait dengan kemampuan anggaran. ”Tidak semua tenaga honor itu akan ditampung. Karenanya harus ada kualifikasi dari KPP Prtama bahwa honorer itu professional yang siap pakai,” katanya. Salah satu tenaga honorer yang kemungkinan akan terk-

ena program pengurangan, Iriyanto mengaku tetap akan berjuang agar dirinya dan teman-temannya dapat diangkat menjadi pegawai negeri. Dirinya mengaku tidak akan menyerah memperjuangkan nasib dirinya dan teman-temannya. Menurutnya, jika dilihat dari profesionalitas dan masa pengabdian sebagai tenaga honorer dengan tugas melakukan penarikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di masyarakat pada KPP Pratama, seharusnya pemerintah sudah mengangkat mereka sebagai pegawai tetap. Ia menyadari jika peluang itu sangat sulit. Satu-satunya jalan yang dapat dilakukan

adalah mengupayakan agar KPP Pratama memberi surat pengantar tentang kualifikasi kerja tenaga honorer selama ini. ”Dengan kualifikasi itu saya dan teman yang lain memiliki peluang yang rencananya nanti akan kami berusaha mengajukan ke Kementerian Keuangan,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Bakorwil IV Madura Edy Santoso melalui Sekretaris Bakorwil, Rusdi Budiono mengatakan siap untuk memfasilitasi perjuangan para honorer yang terancam nganggur itu. Hanya saja, pihaknya juga mengaku menunggu surat rekomendasi dari KPP Pratama. Jika rekomendasi itu sudah ada, pihaknya siap un-

tuk menyampaikan ke Pemkab, Gubernur hingga ke Kementerian Keuangan. Namun, pihaknya berharap para honorer lebih aktif agar KPP Pratama mengeluarkan surat keterangan kualifikasi dan rekomendasi. Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan tenga honorer Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan terancam dirumahkan. Mereka adalah para tenaga honorer yang bekerja di bagian Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2). Sebab, terhitung mulai 1 Januari 2014 yang akan datang pengelolaan PBB-P2 sudah harus diserahkan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten. (CR-1/muj/rah)

NARKOTIKA

Ada Tiga Narapidana Simpan Narkoba PAMEKASAN- Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Narkotika, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menemukan tiga orang narapidana menyimpan narkoba jenis sabusabu. Menurut Kepala Lapas Klas II-A Narkotika, Pamekasan, Dedi Handoko, sabusabu itu ditemukan saat petugas menggelar operasi beberapa waktu lalu. “Pengusutan kasus narapidana yang ketahuan menyimpan narkoba itu telah kami serahkan ke Mapolres Pamekasan,” katanya. Ia berharap polisi bisa mengungkap jaringan peredaran narkoba di Lapas Pamekasan, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum petugas di lembaganya. Kepolisian Daerah Jatim sebelumnya merilis kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu, salah satunya dikendalikan oleh sejumlah penghuni di Lapas Narkotika, Pamekasan.

Temuan itu berdasarkan hasil penyidikan polisi terhadap beberapa tersangka pengedar narkoba yang sebelumnya telah ditangkap. Namun, Kepala Lapas Pamekasan Dedi Handoko mengatakan belum bersedia mengungkapkan identitas tiga narapidana yang kepergok menyimpan narkoba. “Kami kesulitan untuk mengetahui pengedar narkoba yang dimaksud itu, karena pemberitaan media massa juga tidak pernah menyebutkan hal itu,” tambahnya. Pihaknya hanya melakukan penggeledahan ke semua sel para narapidana hingga akhirnya menemukan sebanyak tiga orang penghuni yang diketahui menyimpan sabu-sabu. “Ke depan, kami akan lebih memperketat penjagaan dan akan menerapkan sanksi seberat-beratnya kepada oknum petugas yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba,” ujar Dedi. (ant/rah)

PENGHUNI LAPAS

80 Persen Penerima Remisi Pelaku Kasus Narkoba PAMEKASAN - Sebagian besar penerima remisi HUT Kemerdekaan RI ke-68 di Lapas Pamekasan, Jawa Timur, adalah pengguna dan pengedar narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba). Satu orang di antara mereka, yakni Bahari, 50, warga Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, langsung bebas. Jumlah penerima remisi di Lapas Narkotika Pamekasan sebanyak 603 orang narapidana (napi). Kalapas Dedi Handoko, Sabtu (17/8), menyatakan sekitar 65 persen adalah napi akibat kasus narkoba. “Sebagai Lapas Narkotika, sekitar 70 persen adalah napi kasus narkotika. Dan dari napi yang menerima remisi, hampir keseluruhannya adalah napi kasus narkoba,” katanya usai upacara pemberian remisi di Lapas Narkotika Pamekasan. Dedi mengatakan para napi itu sebagian besar merupakan pengedar dan bandar yang mendapatkan hukuman antara empat hingga lima tahun penjara. Pemberian remisi bagi mereka tidak serta merta

karena sudah menjalankan sepertiga dari masa hukuman, namun ada persyaratan lain, yakni bersedia menjadi justice collaborator (bersedia bekerjasama membongkar jaringan kejahatan).

“Mereka akan mendapatkan remisi dan perlindungan saksi jika mau bekerjasama,” kata Dedi. Ia menjelaskan para napi kasus narkoba itu, sebagian besar merupakan pindahan

dari Lapas Medaeng, Surabaya dan Malang. Mereka merupakan bandar dan pengedar serta sebagian merupakan pengguna. Pada kesempatan itu, Dedi juga menyampaikan banta-

han berita yang menyatakan sebagian besar kasus narkoba di Jawa Timur, salah satunya dikendalikan dari Lapas Pamekasan. Sebab, dari hasil penyelidikan yang dilakukan lembaganya, tidak ada pengendalian peredaran narkotika melalui Lapas tersebut. “Kami sudah bekerjasama dengan kepolisian begitu berita itu muncul. Dan hasilnya, hanya ditemukan tiga orang napi dengan barang bukti satu paket sabu. Kami juga tidak menemukan adanya indikasi napi yang berperan mengatur peredaran sabu dan narkotika,” katanya. Ditanya soal kemungkinan adanya staf dan karyawan Lapas yang terlibat dalam peredaran narkotika, ia belum bisa memastikannya. Namun ia berjanji akan menindak secara tegas jika ditemukan karyawannya yang terlibat. “Kami sudah bekerjasama dengan kepolisian. Dan bila ada karyawan atau staf kami yang terbukti, pasti akan kami beri tindakan tegas,” katanya. (muj/rah)


BERANDA PERJUANGAN

11

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II

BERANDA PERJUANGAN

Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol

Said Abdullah Siap Lestarikan Karapan Sapi LUMAJANG - Calon Wakil Gubernur dari PDI Perjuangan, Said Abdullah, membuka secara simbolis turnamen karapan sapi di lapangan desa Wates Wetan, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Sabtu (17/8). Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68, Warga Ranuyoso menggelar karapan sapi, adalah sangat spesial, karena baru pertama kali dilakukan di lokasi yang sama. "Saya merasa terhormat, karena membuka untuk pertama kalinya karapan sapi di lokasi ini," tegas Said Abdullah. Said mengatakan, di masa mendatang, pihaknya akan menyelenggarakan secara rutin turnamen karapan sapi, di tempat yang sama maupun tempat lainnya. Menurutnya, karapan sapi yang merupakan tradisi budaya lokal,

harus tetap dijaga dan dilestarikan. Said Abdullah mengatakan, akan mempererat tali silaturahim antar sesame warga yang berada di Kabupaten Lumajang terutama warga di Madura, bila ada yang menggelar hajatan dirinya harus hadir untuk mengikat rasa persaudaraan agar budaya yang ada tidak terfikir oleh peradaban modern. Kedatangan Cawagub Jatim yang dikenal dengan jargon Jempol itu dielu-elukan pemilik sapi karapan dan penonton. Pasalnya, warga Ranuyoso didominasi ketu-

runan warga Madura. Sementara itu, Rieke Dyah Pitaloka, anggota komisi IX DPR RI yang ikut mendampingi mengatakan, harus ada pemimpin baru di Jatim, jika ingin perubahan, terutama dalam hal mempertahankan budaya lokal. Menurut Rieke, masyarakat harus cerdas dalam menentukan pilihan, Jika tidak, mereka akan kembali terjebak dalam persoalan yang sama. Dyah Pitaloka juga membakar semangat warga Ranuyoso untuk datang ke TPS tanggal 29 Agustus memilih Cagub/Cawagub Jatim Jempol. Apalagi, orang madura sudah diwakili Said Abdullah. "Kalau orang Madura tidak memilih cawagub dari madura rugi, karena baru kali ini di Jawa Timur," ungkapnya. (ara)

ara/koran madura

JEMPOL: Cawagub Said Abdullah (kiri), relawan (tengah) dan Rieke Dyah Pitaloka (kanan) saat mengacungkan jempol dalam acara kerapan sapi.

IKATAN KELUARGA MADURA

Ikama Dukung Said Abdullah Maju Cawagub

ddy/koran madura

JEMPOL SILATURRAHIM: Cawagub Said Abdullah dan Rieke Dyah Pitaloka dalam acara halal bihalal Ikatan Keluarga Madura (Ikama) kemarin. SURABAYA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur, Said Abdullah, Sabtu (17/8) bersama tokoh dan Masyarakat Madura yang tergabung dalam wadah Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) melakukan halal Bihalal sekaligus memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia ke 68. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Graha Samudra, Bumi Moro Kodikal AL. Said Abdullah mengatakan, kedatangannya kali ini, selain menjalin tali silahturahmi juga minta restu pada Ikatan Keluarga Madura

se-Jatim Madura untuk menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur. "Saya ingin masyarakat Madura mampu berdaya dan pantas menjadi pemimpin," ujar Said, yang disambut tepuk tangan sekitar 3000 undangan dan beberapa tokoh Madura. Said Abdullah yang masih menjabat Anggota DPR RI hadir bersama rombangan didampingi oleh Rieke Diah Pitaloka, H. Mohammad Rawi (Ketum Ikama), H. Hayyi (Penasehat Ikama) dan tokoh masyarakat lainnya. Said berjanji akan me-

neruskan perjuangan tokoh Madura yang pernah menjadi Gubernur Jawa Timur, (Alm.) H. Moch. Noer. “Jumlah warga madura di Jawa Timur tidak sedikit, kita harus menunjukkan bahwa selain kuantitas, kita juga berkualitas. kita mampu memimpin Jawa Timur. Dan saya berjanji, akan meneruskan perjuangan tokoh asal Sumenep Madura yang kita banggakan,Bapak Muhammad Noer yang pernah menjadi Gubernur Jawa Timur ” tegas Said yang disambut tepuk tangan undangan. Sementara itu, Rieke

'Oneng' Dyah Pitaloka juga mempromosikan pasangan Jempol. Anggota Komisi IX DPR RI dari PDI Perjuangan ini menganjurkan masyarakat Jawa Timur untuk memberikan kepercayaan pada pasangan kandidat nomor 3. "Saya kenal keduanya. Mereka mampu memegang komitmen dan janji kampanye," kata Oneng Salah satu Komitmen pemerintahan BambangSaid adalah mengalirkan dana anggaran Rp 500 juta per desa tiap tahun dari APBD Jawa Timur. Juga membebaskan biaya pendidikan dan perlindungan pengobatan bagi warga tidak mampu. "Bambang-Said juga akan memperjuangkan upah minimum sektoral bagi kaum pekerja. Selama ini hanya Kabupaten Pasuruan yang mampu mewujudkan," kata mantan calon gubernur Jawa Barat itu. Kehadiran Rieke memang menjadi magnet bagi kalangan keluarga Madura yang ikut acara tersebut. Banyak yang meminta foto bersama Rieke. "Jangan lupa angkat jempolnya," ajak dia. Acara halal bi halal ini, juga dihadiri Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sambutannya, Mahfud MD mengkritisi kebijakan,banyaknya kasus korupsi dan kemiskinan.(ddy/ara)

KAMPANYE JEMPOL

Komitmen Said untuk Buruh dan TKI LUMAJANG - Pasangan Bambang DH - Said Abdullah akan memprioritaskan upah sektoral buruh dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, bila terpilih sebagai gubernur Jatim periode 2014 - 2019. Rieke Dyah Pitaloka, jurkam pasangan no urut 3 ini mengatakan, upah sektoral buruh akan menjadi perhatian serius bagi Bambang DH - Said Abdullah. Menurutnya, upah sektoral dan upah layak menjadi tanggung jawab gubernur, bukan walikota/bupati. “Bupati/walikota hanya memberikan rekomendasi. Keputusan terakhir tetap di tangan gubenur,” cetus Rieke, saat mendampingi Said Abdullah di desa Banyuputih Kidul, kecamatan Jatiroto, kabupaten Lumajang, Sabtu (17/8). Selain upah sektoral, pasangan berjagon jempol ini, juga menjanjikan peningkatan pengawasan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Perlindun-

ara/koran madura

JEMPOL SILATURRAHIM: Cawagub Said Abdullah dan Rieke Dyah Pitaloka bersama warga mengacungkan jempol sebagai bentuk dukungan terhadap pemenangan pasangan jempol (Bambang-Said) dalam Pemilukada Jatim yang akan dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2013 mendatang. gan itu akan diberikan mulai dari pra sampai kepulangannya. Program yang ditawarkan

Bambang DH - Said Abdullah tidak itu saja. Program desa jempol senilai Rp. 500 juta/ tahun, akan dilaksanakan.

Jika program ini berjalan dengan baik, tidak akan ada warga desa yang bekerja di luar negeri.(ara)


12

NASIONAL

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II

KAMPANYE JOR-JORAN

Sosok Ical Tidak Menguntungkan Golkar

ant/andika betha

PERIKSA CCTV SOLO: Petugas memeriksa fungsi kamera CCTV (Closed Circuit Television) yang terhubung ke Sentral Traffic Management Centre (STMC) Kota Solo di perempatan Kota Solo, Jateng. Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Solo menyebar ratusan kamera CCTV di titik keramaian guna mengurai kemacetan, pengamanan Idul Fitri, memantau arus mudik dan arus balik.

Waspadai Munculnya Politisi Kamera Jelang Pemilu JAKARTA - Masyarakat harus berhati-hati serta sebisa mungkin menghindari politisi kamera menjelang Pemilu 2014. Sebab menjelang pesta rakyat lima tahunan ini, bermunculan politisi kagetan membuat masyarakat kadang tertipu. "Mari kita hindari politisi kamera," kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens di Jakarta, Minggu,(18/8). Menurut Dosen FISIP UI ini, politisi kamera itu hanya melihat penderitaan rakyat dari balik kamera. Namun demikian kata dia, keberadaan politisi kamera memang tidak bisa dihindari. Apalagi, hal itu terkait peningkatan citra di masyarakat. "Kita memakai demokrasi kamera saat ini dimana mengukur politisi bukan kedekatan dengan rakyat tapi dengan kamera,” ungkapnya

Diakui Boni, politisi kamera ini hanya ingin terlihat seolah low profile dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. “Mereka ingin dinilai bobotnya ketika masuk kamera, hanya urusan citra," tegasnya Hal yang sama dikatakan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menilai publik tidak bisa menghindari politisi kamera. Apalagi calon presiden saat ini

telah memiliki media massa yang dapat digunakan sebagai alat kampanye. "Ini enggak bisa dilawan,” ucapnya. Salah satu alasanya, kata Jerry, para capres ini memang memiliki kekuatan modal dan menguasai media massa. Makanya wajar ada kekecewaan rakyat. “Karena banyak yang punya media, yang sekarang terjadi kita harus menyampaikan kekecewaan, capres hanya mengikuti tuntutan pasar, padahal mereka bisa memberikan subtansi," terangnya. Menurut Jerry, saat ini publik menginginkan komitmen kebangsaan untuk menjaga dan membela sumber daya alam (SDA). "Ini penting didalam iklim global seluruh potensi apapun itu dengan mudah dikuasai asing, kalau

pemimpin tidak memproteksi, supaya kekayaan alam bisa dijaga untuk kepentingan seluruh rakyat bukan kepentingan bisnis," tuturnya. Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan anggaran negara untuk Pemilu Legislatif dan Presiden 2014. Anggaran ini disiapkan untuk tiga kali pemungutan suara, atau sekitar Rp 17 triliun. "Untuk Pemilu 2014, kami buat perencanaan untuk pemungutan suara tiga kali. Satu pemilihan anggota legislatif, dan dua pemilihan presiden-wakil presiden," paparnya Menurut Husni, realisasi anggaran sebanyak di atas, akan disesuaikan dengan kegiatan politik pada 2014. Jika

pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden hanya berlangsung satu kali, maka anggaran tersebut akan dialokasikan ke pos lain. Namun, jika dalam kenyataannya pemilu presiden dan wapres hanya satu putaran, anggaran akan dialokasikan ke pos lain. Anggaran proses Pemilu 2014, kata Husni, lebih besar dari anggaran sebelumnya yang hanya sekitar Rp 10 triliun. Husni menambahkan, suhu politik 2014 akan semakin meningkat, khususnya terkait pelaksanaan pemilu. Anggaran ini tidak hanya diserap KPU, melainkan juga untuk Badan Pengawas Pemilu. Ia memastikan dana dikelola secara efektif dan efisien. (gam/cea)

J A K A RTA- K a m p a n y e besar-besaran serta belanja iklan yang tidak terbatas yang dilakukan Partai Golkar untuk mendongkrak elektabilitas Capres Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) dipastikan sia-sia. Pasalnya, capres Golkar ini terlalu berat dijual ke publik. Bahkan kampanye jor-joran yang dilakukan partai beringin justru berdampak negatif pada partai. "Ya mungkin saja (berdampak buruk). Tapi kan partai ini memang dibilang partai paling siap bertarung,“ kata Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar, di Jakarta, Minggu (18/8). Namun kata Rully, Partai Golkar banyak memiliki kader dan pengalaman yang cukup matang. Sehingga konflik bisa diredam sedemikian rupa. “Bisa meminimalisir konflik, jadi sudah biasa mengelola konflik," tegasnya Menurut Rully, kepiawaian Ketua Wantim Golkar Akbar Tandjung bicara sungguh memberi pengaruh besar pada kesolidan partai. Oleh karena itu keberadaan Akbar bisa mewarnai Golkar ke depan, termasuk masalah pencapresan ini. "Memang figur Akbar mengakar di internal Golkar, jaringan di daerah juga dipegang Akbar. Dia tokoh lama," imbuhnya Terkait gesekan dan keluhan sejumlah kader Golkar di daerah tentang pencapresan Ical, Wasekjen Golkar Tantowi Yahya mengaku sangat wajar Akbar mengingatkan Ical. Apalagi Akbar sebagai Ketua Dewan Pertimbangan tentu cukup kompeten melemparkan saran maupun kritik. "Saya rasa sebagai Ketua Dewan Pertimbangan itu wajar beliau melakukan itu. Ya namanya juga tugasnya mengawasi, menyentil, dan mengingatkan," tukasnya Sayangnya Tantowi tak memaknai pernyataan keras Akbar tersebut sebagai upaya menggoyang posisi Ical. Apalagi menggoyang pencapresan Ical. "Itu bukan mengajak orang menggoyang ketua umum, kalau

MUDIK

instansi yang menggelar mudik gratis pada Lebaran 2013. Mudik gratis yang digelar tahun ini diperkirakan mengangkut 147.992 penumpang dan hampir 9.000 unit sepeda motor. Sosialisasi dari pemerhati keselamatan pun akhirnya tahun ini bisa tepat sasaran. Kampanye untuk tidak menggunakan ponsel saat berkendara pun semakin diindahkan. Selama ini pemakaian gadget dan faktor kelelahan dinilai sebagai penyebab kecelakaan tertinggi. Tercatat jumlah kecelakaan pada arus mudik dan H+3 Lebaran menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Korban jiwa juga demikian. Data dari analisis dan evaluasi (Anev) Korlantas Polri, jumlah kecelakaan pada mudik 2013 sebanyak 2.095 turun 29 persen ketimbang 2012 sebanyak 2.957 peristiwa. Sedangkan Anev mencatat, jumlah korban jiwa meninggal pada 2012 mencapai 539 jiwa. Sementara, pada 2013 korban jiwa mencapai 471 jiwa atau menurun 13 persen. DPR Evaluasi Menanggapi kinerja dan dukungan kepedulian banyak pihak terkait kelancaran libur lebaran dan musim mudik tahun ini, Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimmena mengapresiasi seluruh kinerja pihak terkait. "Komisi V menyambut baik dan antusias bahwa

arus mudik dan balik sampai H+3, sangat rendah tingkat kecelakaan dan korban jiwanya. Kita beri apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, jajaran TNI/Polri, dan DLLAJR atau pemangku kepentingan dalam rangka menyukseskan arus mudik dan balik," kata Michael. Dia mengungkapkan, Komisi V tentu akan melakukan evaluasi arus mudik dan balik 2013 tepatnya setelah masa reses usai pada pertengahan Agustus 2013. Menurut dia, DPR dan Pemerintah memang telah menyiapkan kebijakan untuk meminimalisasi angka kecelakaan. "Ada instrumen yaitu kalau dulu tidak ada fasilitas gratis untuk sepeda motor, sekarang disediakan. Sehingga pemudik bisa bawa motor melalui kereta api maupun kapal laut tanpa lewat jalur darat," ungkapnya. Ia menambahkan, upaya menekan tingkat kecelakaan arus mudik dan balik merupakan bagian dari kesepakatan bersama seluruh pihak. Merespon hal yang sama, Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai meski ada peningkatan kinerja namun satu hal yang perlu dicermati yakni perbaikan jalur mudik yang dilakukan setiap tahun. Seharusnya, katanya, perbaikan tidak dilakukan setiap tahun dan tidak dilakukan menjelang arus mudik lebaran, karena hal itu akan mengakibatkan kemacetan serta membahayakan keselamatan pemudik. (ant/dik)

Tentu harus kita coba cari apa yang jadi penyebab, baik dari segi internal organisasi Golkar maupun dari eksternal partai dari masyarakat. Faktor itu harus kita pelajari, kaji, analisis. Dari kajian dan analisis itu tentu dapat mencapai suatu kesimpulan,”

Akbar Tandjung

Ketua Wantim Golkar Menurut Akbar hal tersebut akan menjadi bahan pemikiran dan diskusi di internal Golkar. Sambil mencari apa penyebab rendahnya elektabilitas Ical. "Tentu harus kita coba cari apa yang jadi penyebab, baik dari segi internal organisasi Golkar maupun dari eksternal partai dari masyarakat. Faktor itu harus kita pelajari, kaji, analisis. Dari kajian dan analisis itu tentu dapat mencapai suatu kesimpulan," katanya. Hasil pengkajian akan dilaporkan di Rapimnas Golkar. Tentu Rapimnas berhak menentukan kelanjutan evaluasi pencapresan Ical. "Kesimpulan itu akan jadi bahan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Golkar dalam Rapimnas mendatang," pungkasnya. (gam/cea)

LEBARAN BERSAMA WARGA: Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersilahturahmi dengan warga Tanah Tinggi, Senen, Jakarta. Pria yang kerap disapa Jokowi menggelar silahturahmi bersama warga dengan mendatangi lima kampung yang tersebar di wilayah Jakarta.

Mengurai Persoalan Arus Mudik Lebaran dengan Kepedulian JAKARTA - Mudik pada setiap Idul Fitri memiliki seribu makna bagi masyarakat di Tanah Air termasuk carut-marut persoalan yang melingkupinya. Dari tahun ke tahun, mudik selalu dilingkupi dengan persoalan khususnya kesiapan sarana dan prasarana dalam menghadapi mobilisasi masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Jakarta sebagai ibu kota negara yang selama ini menanggung beban penduduk terberat melepaskan beban penduduk itu ke berbagai penjuru di Tanah Air. Kabar baiknya, musim mudik tahun ini mencatatkan angka kecelakaan yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana jumlah kecelakaan lalu lintas dalam Operasi Ketupat 2013 dilaporkan menurun signifikan hingga 29 persen. Angka itu tergolong fantastis mengingat angka dari 2011 ke 2012 naik lebih dari 10 persen, menurut hasil evaluasi mudik 2012. Penurunan angka kecelakaan pada dasarnya ditekan oleh antisipasi dan penanganan yang sama namun ada hal-hal lain yang berperan. Salah satunya adalah meningkatnya volume mudik bersama gratis dari berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta sehingga kepedulian dari banyak pihak menjadi kunci sukses lancarnya arus mudik lebaran. Kementerian Perhubungan mencatat terdapat 20

beliau melakukan statement seperti itu kan bersikap korektif. Itu harus dianggap sebagai warning," tuturnya. Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan lagi soal elektabilitas capres Golkar Aburizal Bakrie (Ical), dimana Golkar akan mengkaji kenapa elektabilitas Ical tak kunjung naik. "Itu nanti akan kami kaji. Tentu akan kita cari penyebab kenapa tidak tinggi. Solusi terbaik apa yang bisa kita lakukan," jelasnya

ant/dhoni setiawan

GUBERNUR DKI

Kuatnya Nuansa Jokowi Effect di Pilgub Jatim JAKARTA - PDI Perjuangan akan selalu menampilkan Jokowi dalam semua pemilukada yang diikuti pasanngan cagub-cawagub PDI Perjuangan, termasuk Pilgub Jatim yang menjagokan Bambang Dwi Hartono dan Said Abdullah. Alasannya tidak lain agar jago yang diusung partai moncong putih ini memenangkan Pilgub Jatim. "Targetnya menang Pilkada Jawa Timur," kata Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Minggu (18/8) Namun kata mantan Ketua umum KNPI ini, tak hanya Jokowi yang hadir di pilgub Jatim. Tetapi PDI Perjuangan juga menurunkan Wagub Banten Rano Karno, eks cagub Jabar Rieke Diah Pitaloka serta pemenang Pilgub Jateng Ganjar Pranowo serta sejumlah tokoh lain. Mereka menjadi mesin partai guna mendulang suara di Jatim."Kita tidak berfikir target menang satu

atau dua putaran, yang penting sekarang kampanye sosialisasi bergerak semuanya mengerakkan seluruh lapisan masyarakat di Jatim," tambahnya Menurut Tjahjo, kehadiran banyak kader PDI Perjuangan di Jawa Timur menandakan kekompakan antar kader. Sehingga bisa mengetahui dan sekaligus mendongkrak suara di Jatim. "Setidaknya sesama kader partai saling mendukung ikut bersama mensukseskan kampanye Pilkada provinsi," tandasnya. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengakui hadirnya Jokowi dalam Pilgub Jatim dalam rangka pemenangan pemilukada ini. Apalagi Jatim, termasuk yang tertinggi jumlah pemilihnya. "Dalam rangka memenangkan Pilkada Jawa Timur, karena memang Jawa Timur adalah daerah strategis

bagi setiap partai," ujarnya Malah Maruarar sangat optimis PDI Perjuangan bisa memenangkan Pilgub Jatim. Alasannya Megawati Soekarnoputri akan turun langsung. Ditambah lagi dengan pengalaman masing-masing tokoh cagub-cawagub PDI Perjuangan ini. "Kita yakin menang. Pak Bambang wali kota Surabaya dua kali, Pak Said dua kali jadi anggota DPR. Saya yakin ada peningkatan suara," tuturnya Ditempat terpisah, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar menilai kehadiran Jokowi memang tak boleh diremehkan di Jatim. Apalagi pilgub jateng sudah terbukti. "Kalau untuk beberapa konteks memang untuk shortcut ke Jokowi lumayan efektif. Namun sampai sekarang belum ada penelitian soal Jokowi effect ini dahsyat atau enggak," ungkapnya Namun setidaknya ada

yang bisa diharapkan mendongkrak suara. Apalagi calon PDIP di Jatim relatif melempem. "Namun, Mau nggak mau memang faktor Jokowi sangat membantu, cuma signifikan apa tidak belum tau lebih dalam," tandasnya. Sebelum di Jatim, Jokowi telah jadi jurkam 'keliling Indonesia'. Jokowi telah menjadi juru kampanye Rieke Diah Pitaloka di Pilgub Jabar, Effendi Simbolon di Pilgub Sumut dan Ganjar Pranowo di Pilgub Jateng. Jokowi juga jadi jurkam untuk jago PDI Perjuangan di Pilgub Bali, AN Puspayoga. Hasilnya tak mengecewakan. Kehadiran Jokowi mendongkrak suara calon gubernur PDI Perjuangan secara signifikan. Yang jelas kali ini memang tak hanya Jokowi yang dilibatkan. Ada Ganjar Pranowo, Rieke Diah Pitaloka, dan Rano Karno yang juga ikut jadi jurkam Bambang DH. (gam/cea)


LIPUTAN KHUSUS

13

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II

ant/saptono

PENEMBAKAN POLISI. Personel polisi memberi penghormatan terakhir kepada Alm. Aipda Kus Hendratno yang tewas ditembak pelaku teror ketika jenazah akan di bawa ke Kulon Progo, Yogayakarta, di Pondok Aren, Tangsel, Sabtu (17/8). Dua polisi anggota Polsek Pondok Aren Aipda Kus Hendratno dan Bripda Ahmad Maulana tewas ditembak pelaku teror.

Kenapa Polisi Jadi Sasaran Penembakan ? DEPOK- Penembakan terhadap anggota kepolisian kian marak belakangan ini. Dua anggota Polsek Pondok Aren Bripka Maulana dan Aipda Kus Hendratma tewas ditembak pelaku misterius saat bertugas di Jalan Graha Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat (16/8) malam. Kedua korban ini menambah panjang daftar aparat keamanan yang tewas saat menjalankan tugas. Sebelumnya, Aiptu Dwiyatno (50), anggota Bimas Polsek Metro Cilandak tewas ditembak di depan Gang Mandor Jl. Otista Raya Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat Kota, Tangerang Selatan, Rabu (7/8), setelah peluru menembus kepalanya. Juga Aipda Patah Saktiyono (55), anggota Polantas Polsek Gambir, Jakarta Pusat, ditembak dua pria misterius di Jl. Cirendeu Raya, Pamulang, Tangerang Selatan, Sabtu (27/7). Patah mengalami luka tembak setelah peluru menembus punggung belakang kiri ke dada depan. Akhir Agustus tahun lalu, juga terjadi penembakan terhadap seorang polisi di Pos Polisi Singosaren, Solo, Jawa Tengah. Dalam peristiwa itu, anggota Polsek Singosaren Bripka Dwi Data Subekti meninggal dunia akibat luka tembak di bagian dada. Pada saat kejadian, ada beberapa anggota polisi lain yang sedang berjaga dan patroli di luar pos polisi. Aksi penembakan ke arah pos polisi ini menambah panjang daftar penyerangan terhadap polisi di kota tersebut. Dalam sebulan, telah terjadi tiga aksi penembakan ke arah pos polisi, karena teror serupa itu dialami dua pos pengamanan (pospam) Lebaran di Solo. Penembakan dan pelemparan granat oleh orang tak dikenal juga terjadi berturut-turut pertengahan Agustus 2012. Pertama di Pospam Simpang Gemblengan dan kedua, di Bundaran Gladak, Jl. Jenderal Sudirman. Pada kejadian tersebut, dua polisi terluka. Apa kiranya yang menyebabkan anggota-anggota kepolisian tersebut menjadi sasaran tembak? Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menilai tindakan penembakan itu merupakan bentuk teror pada aparat keamanan. Dia berpendapat, ada beberapa maksud dari tindakan penembakan yang terjadi. “Penembakan terhadap aparat kepolisian bisa menjadi pertanda para pelaku teror untuk menunjukkan eksitensinya dan dapat melakukan pembalasan,” kata dia. Juga bisa dimaknai agar pihak kepolisian tidak menekan para pelaku teror. “Itu menjadi pesan spesifik pada polisi ketimbang masyarakat,” katanya dan menambahkan bahwa aparat keamanan bisa menjadi sasaran para pelaku teror. Adrianus menyayangkan manaje-

men teror pihak kepolisian dalam menanggapi kasus penembakan belakangan ini, seperti adanya perintah agar polisi tidak mengenakan seragam dinas saat menjalankan tugas resmi pada malam hari. “Kalau pemberitahuan internal, oke. Tapi jangan dikeluarkan secara terbuka,” kata Adrianus Maraknya penembakan terhadap anggota polisi menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, menunjukkan para penjahat khususnya di ibu kota semakin nekat. Mereka kini tidak hanya menjadikan warga biasa sebagai target kejahatannya, tetapi aparat kepolisian. “Sebelum penembakan terhadap anggota Polsek Cilandak, ada dua peristiwa lain, yakni penembakan terhadap anggota polisi di Cireundeu Jaksel dan upaya perampokan terhadap empat orang polisi di Kemayoran,” ujarnya. Beruntung polisi tersebut bertindak cepat sehingga satu dari empat penjahat itu berhasil ditembak. Fenomena sikap nekat ini, menurut dia, muncul sejak tiga tahun terakhir. Awalnya, kantor polisi yang menjadi sasaran perusakan, lalu ada kasus pengeroyokan terhadap aparat polisi. “Kasus teror terhadap polisi ini menjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan. Namun, analisa IPW kasus-kasus tersebut tidak terkait aksi para teroris yang dikenal selama ini,” katanya. Indikasinya, penyerangan beberapa waktu lalu dilakukan dari depan. Sementara penembakan terhadap empat personel polisi dalam tiga bulan terakhir di Jakarta, dilakukan dari belakang korban. “IPW menilai aksi penembakan dan penyerangan terhadap itu dilakukan para pengecut yang tak lebih dari aksi para kriminal biasa,” ujarnya. Neta menilai merebaknya aksi penembakan akhir-akhir ini akibat kasus pertama yang tak kunjung terungkap, sehingga para kriminal makin nekat melakukan uji nyali untuk menyerang polisi. “Bercermin dari kasus ini, sudah saatnya kepolisian mawas diri dan melatih diri dengan maksimal agar profesional. Institusi Polri harus mencermati fenomena ini dengan serius. IPW mencatat angka polisi yang tewas saat bertugas terus meningkat. Tahun 2012 ada 29 personel polisi tewas dan 14 lainnya luka-luka. Sebagian besar yang tewas adalah polisi jajaran bawah akibat dibunuh pelaku kriminal. Angka ini naik jika dibanding tahun

2011, yang tercatat 20 aparat polisi tewas saat bertugas. Stop teror Aksi penembakan anggota polisi dinilai sudah meresahkan. Polri diminta segera menghentikan teror tersebut. Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas), Edi minta kepada Polri dan semua pihak termasuk BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) segera menghentikan teror ini. “Jangan sampai teror ini membuat kinerja Polri jadi melemah dan kendor. Polri harus tetap semangat dan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Kom-

polnas berencana bertemu dengan pimpinan Polri untuk memberikan dukungan agar kasus teror penembakan terhadap anggota kepolisian cepat terungkap,” katanya. Sementara itu Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman merekomendasikan kepada Polri untuk melakukan sweeping (razia) senjata api pasca-penembakan teranyar yang menewaskan dua polisi di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. “Saya merekomendasikan dilakukannya sweeping senjata terhadap mereka yang tidak berhak memiliki senjata. Sweeping ini harus

dilakukan bersama-sama dan peran masyarakat sangat besar untuk segera bisa memberikan informasi mengapa orang-orang itu memiliki senjata api,” kata Marciano. Dia juga memperkirakan rangkaian penembakan terhadap anggota polisi tiga pekan terakhir dilakukan kelompok yang sama. “Ini karena mereka merasakan keberhasilankeberhasilan sebelumnya, sehingga mereka terus melakukan (penembakan). Karena itu harus segera disikapi dengan peningkatan kewaspadaan pada aparat keamanan itu sendiri,” katanya. (ant/til/beth)

Kriminolog: Jangan Sampai Warga Resah PENEMBAKAN terhadap anggota-anggota kepolisian oleh orang tak dikenal dengan menggunakan senjata api ilegal, mendorong Polri melakukan razia terhadap pengguna senjata api. Menurut Wakapolri Komjen Pol Oegroseno, razia ini merupakan bagian dari langkah antisipasi Polri untuk mencegah meluasnya penembakan tak bertanggung jawab. “Kami fokus pada senjata api dan Polri tidak segan-segan menindak semua pihak yang terbukti membawa senjata api ilegal. “Kami tingkatkan kesiapsiagaan. Jadi siapa yang masih bermain-main dengan senjata api, kami akan tindak sesuai proses hukum,” ujarnya.

Dia juga membantah anggapan penembakan terjadi lantaran polisi tidak siap dalam mengantisipasi tindak kejahatan. “Selama ini penerapan fungsi intelijen dalam mengantisipasi kerawanan sosial sudah berjalan dengan baik. Harus dipahami, kejahatan itu selalu selangkah lebih di depan kami,” kata Komjen Oegroseno. “Kami antisipasi dengan berbagai cara, bukan berarti tunggu kejahatan terjadi lalu berbuat. Kadang kita kalah cepat,” katanya seraya meminta masyarakat juga turut berperan aktif dalam memberantas persoalan senjata api ilegal. Melihat makin maraknya

teror terhadap aparat keamanan ini, Kriminolog Adrianus Meliala meminta pihak kepolisian untuk lebih hati-hati dalam menyikapinya, termasuk dalam memberikan informasi kepada publik. Pesan-pesan tertentu sebaiknya menjadi konsumsi internal anggota Polri saja. Jangan sampai, katanya, informasi yang keluar dari pihak kepolisian memberikan kesan lain kepada masyarakat. Karena informasi itu bukan hanya bisa mengubah perilaku anggota kepolisian, tetapi juga dapat memengaruhi masyarakat. “Jangan sampai masyarakat berpikir polisi saja takut, apalagi kami,” kata Adrianus Meliala. (ant/til/beth)


14

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II

LINTAS NUSANTARA

KRISIS POLITIK MESIR

MUI Lebak Serukan Qunut Nazilah

ant/agus bebeng

AKSI PEDULI MESIR. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Jabar Peduli Mesir memasang poster Presiden Mesir yang dikudeta, Muhammad Mursi di depan gedung Merdeka, Bandung, Minggu (18/8). Dalam aksinya pengunjukrasa mengecam aksi kekejaman militer terhadap pendukung Mursi.

LEBAK- Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak KH Baijuri menyerukan umat muslim di Tanah Air untuk membacakan doa qunut nazilah dan shalat gaib bagi rakyat Mesir yang tewas akibat kekerasan yang dilakukan militer. “Kita tentu sebagai umat muslim mengecam keras tindakan yang dilakukan militer terhadap para pendemo penggulingan Presiden Muhammad Mursi,” kata KH Baijuri saat dihubungi di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Minggu. Menurut dia, pembacaan qunut nazilah guna memberikan kekuatan doa agar tidak terjadi kekerasan di Mesir berkepanjangan. Sebab doa merupakan kekuatan dahsyat untuk mencegah kondisi yang lebih buruk.

Saat ini, kata dia, kekerasan yang terjadi di Mesir akibat kondisi politik hingga menimbulkan ratusan rakyat tewas sia-sia. Semestinya, jika militer tidak melakukan kudeta terhadap Presiden Morsi kemungkinan tidak akan terjadi kekerasan. Pihaknya meminta umat muslim membacakan qunut nazilah agar kekerasan di sana tidak meluas dan berkepanjangan hingga menimbulkan perang saudara. Pembacaan qunut nazilah di setiap shalat fardhu, bahkan di dalam khutbah Jumat. Selain itu juga umat muslim melaksanakan shalat gaib setelah shalat fardhu maupun shalat Jumat. Diperkirakan korban jiwa terus berjatuhan karena militer Mesir melakukan pengepungan di beberapa masjid

yang dijadikan basis pro Presiden Morsi. “Kami merasa prihatin dengan kekerasan yang dilakukan militer Mesir hingga ratusan rakyat tewas,” katanya. Ia berharap pemerintah Indonesia sebagai negara dengan Islam terbesar di dunia segera mengambil langkahlangkah guna menghindari Mesir jatuh ke dalam kondisi yang lebih buruk. Sebab umat Islam jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lainnya juga ikut merasakannya. Karena itu, pihaknya berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera turun tangan untuk mengatasi krisis politik di Mesir. “Saya yakin Indonesia bisa mendamaikan kekerasan yang terjadi di negara piramid itu,” katanya. (ant/man/ beth)

KPK Geledah Ruang Kerja Pejabat SKK Migas JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja beberapa pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Jumat (16/8) malam hingga Sabtu (17/8). Juru Bicara KPK Johan Budi disela-sela peluncuran dan sosialisasi radio streaming “KanalKPK” di Jakarta, Minggu, mengatakan penyidik KPK antara lain menggeledah ruang kerja Johannes Widjonarko, Wakil Kepala SKK Migas yang kini diangkat menjadi Pelak-

sana Tugas Kepala SKK Migas. Penggeledahan yang dilakukan oleh 20 penyidik KPK, menurut dia, juga mencakup ruang kerja beberapa pejabat SKK Migas lain di empat lantai terpisah di gedung SKK Migas yang ada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Ruangan Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Gerhard Rummeser dan ruangan Kepala Divisi Pengendalian Operasi SKK Migas Iwan Ratman ikut digeledah oleh penyidik KPK. Penyidik juga menggeledah ruang kerja Kepala Divisi Pengendalian Rantai Supply SKK Migas dan Kepala Divisi Manajemen Proyek SKK Migas. “Tidak ada uang, hanya dokumen-dokumen yang dibawa,” ujar Johan. Sebelumnya KPK telah menggeledah ruang kerja Sek-

retaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan kantor SKK Migas terkait kasus suap terhadap Rudi Rubiandini saat dia menjabat Kepala SKK Migas. Penggeledahan juga telah dilakukan di kantor Simon Tanjaya, tersangka pemberi suap kepada Rudi. Dalam penggeledahan pada Rabu (14/8) hingga Kamis (15/8), penyidik KPK menyita uang 200 ribu dolar AS dari ruang Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. (ant/vir/beth)

ant/septianda perdana

AKSI PEDULI MESIR SUMUT. Sejumlah masyarakat Sumut peduli untuk rakyat Mesir menggelar aksi solidaritas di Bundaran SIB Medan, Sumut, Minggu (18/8). Mereka mengecam aksi pembantaian oleh rezim kudeta militer dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan sikap tegas terhadap kasus Mesir.

PENCEGAHAN KORUPSI

KPK Bangun Radio Streaming JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanfaatkan radio streaming guna membangun sistem antikorupsi di tingkat masyarakat.

ant/syaiful arif

PACU KAMBING. Seorang joki tidak mampu mengendalikan sepasang kambing miliknya saat lomba Pacu Kambing di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, Minggu (18/8). Sebanyak 20 ekor kambing milik peternak di daerah Wonosalam mengikuti lomba Pacu Kambing yang baru pertama kali dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-68 serta dijadikan ajang silaturahmi para peternak kambing.

INOVASI ALAT KONTRASEPSI

“Jumlah penegak hukum lebih sedikit dari orang yang melakukan korupsi. Jika sistem tidak dibenahi, koruptor akan berkembang makin cepat,” kata pimpinan KPK Bambang Widjojanto di sela-sela peluncuran dan sosialisasi radio streaming “KanalKPK” di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu. KPK, menurut dia, menilai satu-satunya langkah yang tepat untuk membangun sistem antikorupsi yang kuat hanya melalui masyarakat. Dengan demikian, sistem antikorupsi yang akan terbentuk di tengah masyarakat nantinya akan optimal dalam mencegah

terjadinya korupsi. “Ini era komunikasi, maka KPK harus bisa berkomunikasi dengan seluruh rakyat Indonesia. Media memang menyiarkan tetapi ada bagian yang belum tersentuh dan KPK yang nanti akan bertugas menyentuhnya,” ujar Bambang. Jika siaran radia streaming “KanalKPK” di www.kpk. go.id baru akan mengudara beberapa jam maka kemungkinan di tahun depan siaran akan diperpanjang. Tidak menutup kemungkinan, komisi antikorupsi akan melakukan siaran televisi streaming. KPK saat ini bekerja sama dengan RRI

untuk merelai siaran radio streaming “KanalKPK” selama satu jam di salah satu channelnya. Komisi ini juga akan bekerja sama dengan radio-radio daerah untuk dapat makin luas menjangkau masyarakat di penjuru Indonesia. Sebelumnya, pimpinan KPK Adnan Pandu Praja mengatakan bahwa “KanalKPK” menjadi wadah bagi masyarakat untuk bebas melaporkan tindakan-tindakan koruptif yang ada di sekitar masyarakat. Media ini akan lebih cepat digunakan untuk dapat melaporkan tindakan koruptif tersebut. “Masyarakat bebas melaporkan korupsi di sini. Laporkan pada semua, beritakan ke media massa agar semua terbongkar,” ujar dia. (ant/vir/beth)

Pil KB Pria dari Gandarusa Segera Diproduksi SURABAYA- Pil Keluarga Berencana khusus bagi pria yang terbuat dari tanaman Gandarusa segera diproduksi, dan siap beredar di masyarakat pada pertengahan 2014. “Penelitiannya sudah selesai, dan penyerahan ekstrak dari Unair kepada Indofarma, itu berarti pil siap edar,” kata peneliti Gandarusa dari Unair Dr Bambang Prajogo kepada Antara di Surabaya, Minggu. Wakil Rektor Unair Prof Achmad Syahrani telah menyerahkan ekstrak ethanol terpurifikasi dari Gandarusa kepada Dirut PT Indofarma Elfiano Rizaldi dalam Reuni Alumni Fakultas Farmasi Unair Surabaya (1963-2013) yang dihadiri 720-an alumni, Sabtu (17/8) malam. Di sela-sela Reuni Tahun Emas (50 tahun) yang dihadiri Deputi I Badan POM, Dirut PT Indofarma, Dirut PT Kimia Farma, Rektor Unair, dan Rek-

tor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya itu, Bambang menjelaskan penyerahan ekstrak tersebut menandai proses selanjutnya di tangan industri untuk mengurus izin edar dan memproduksinya. “Pil KB itu nanti sejenis fitofarmaka (obat/herbal yang sudah menjalani uji pada manusia). Kami melakukan penelitian sejak tahun 1985, dan selesai tahun 2013 atau 28 tahun, tapi itu sudah percepatan, karena penelitian di luar negeri bisa sampai 100 tahun,” katanya. Menurut dia, penelitian selama puluhan tahun tersebut membutuhkan pengorbanan dan dana yang besar, karena pihaknya menemukan tanaman itu di pedalaman Papua yang sudah dimanfaatkan masyarakat adat setempat untuk menunda kehamilan. Kemudian pihaknya meneliti. “Saya melalukan peneli-

tian dalam empat fase. Fase pertama untuk orang biasa yang sifatnya umum, lalu fase kedua penelitian kepada objek, yakni pasangan usia subur (PUS),” katanya. Untuk fase kedua, penelitian dilakukan pada 120 PUS dengan minum pil KB pria itu selama 108 hari, dan hasilnya 100 persen berhasil (tidak hamil). “Fase ketiga penelitian pada 350 PUS dengan minum selama 30 hari, dan hasilnya 99,96 persen berhasil, kemudian saya serahkan kepada industri, tapi saya akan mengembangkan terus hingga fase keempat dengan waktu minum semakin pendek hingga 15 hari minum,” katanya. Apalagi, Gandarusa di Papua dimanfaatkan masyarakat adat setempat hanya selang waktu beberapa jam dari mengonsumsi. “Nanti, peredaran akan bekerja sama dengan

BKKBN, sedangkan di apotek harus menggunakan resep dokter agar tidak disalahgunakan,” katanya. Secara terpisah, Dirut PT Indofarma Elfiano Rizaldi menegaskan bahwa pil KB pria dari Gandarusa tersebut merupakan kerja sama tiga pihak yakni Unair, Indofarma, dan BKKBN. “Tapi, penyerahan eksrak itu masih contoh, nanti kami akan melakukan uji dalam skala laboratorium industri yang biasanya 3-6 bulan, lalu uji stabilitas,” katanya. Bersamaan dengan uji stabilitas itulah, pihaknya akan mengurus registrasi ke Badan POM. “Biasanya izin edar obat herbal tersebut lebih mudah, insya-Allah tahun depan sudah bisa dapat izin dan bisa langsung beredar di masyarakat,” katanya. (ant/ ed/beth)

ant/agung rajasa

RADIO KANAL KPK. Petugas membagikan sovenir Radio Kanal KPK ketika peluncuran Radio Streaming Kanal KPK di Jakarta, Minggu (18/8). Peluncuran Kanal Radio KPK yang bekerjasama dengan RRI tersebut bertujuan untuk mendekatkan KPK dengan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, kampanye antikorups dan mengajak masyarakat dalam pemberantasan korupsi.


OPINI

Merdeka dari Jeratan Orde

salam songkem

Ironi Kemerdekaan

H

ari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 baru dirayakan secara serempak di Indonesia. Peringatan HUT tersebut ternyata menyisakan catatan peristiwa yang sangat memiriskan hati. Bagaimana tidak, HUT yang sejatinya memperingati kemerdekaan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah mempertahankan bumi pertiwi ini dari tangan penjajah, mestinya dibuat semarak dengan meninggikan bendera merah putih, namun yang terjadi justeru merah putih yang berkibar di angkasa tidak semarak alat peraga kampanye. Peristiwa pahit itu terjadi di Madura, terutama di daerah Pamekasan. Akan tetapi, bukan mustahil peristiwa yang sama juga terjadi di tempat lain di Jawa Timur dan di daerah provinsi lainnya di Indonesia. Di Pamekasan, Madura, alat peraga kampanye politik cagub-cawagub Jatim, bakal calon legislatif mulai pusat hingga daerah tampak mendominasi, jauh lebih banyak dibandingkan kibaran merah putih. Peristiwa ini memang nyata. Menjadi indikasi bahwa HUT tampaknya merupakan kegiatan yang dipaksakan. Padahal tidak begitu dinikmati oleh mayoritas warga. Tidak juga dinikmati oleh kalangan eksekutif dan legislatif. Apalagi oleh kalangan masyarakat awam yang tidak begitu mengerti apa itu HUT Kemerdekaan RI. Lebih maraknya alat peraga kampanye politik daripada kibaran bendera merah putih tersebut cukup menjadi bukti bahwa bagi mayoritas calon pimpinan publik memperingati kemerdekaan RI tidak sepenting kepentingan memproklamirkan identitas politik. Itu juga menjadi bukti nyata bahwa kebanyakan calon pimpinan negeri lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya daripada kepentingan negaranya. Seharusnya, sebagai pejabat pemerintah, yang menerima gaji dari APBN maupun APBD, memotori pengibaran bendera merah putih, yang dibuktikan dengan memasang bendera merah putih dan tidak hanya memasang baliho politik pribadinya. Namun, yang terjadi justeru mereka lebih rela mengeluarkan dana untuk kepentingan pribadinya daripada kepentingan negaranya. Bila pejabat negara dan atau calon pejabat negara saja sudah menganggap pengibaran merah putih menjadi kepentingan negara yang harus didanai oleh negara, sangat tidak etis apabila pemerintah mengharapkan warga yang tidak menerima gaji dari uang pemerintah ikut menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI apalagi diambil dananya untuk kepentingan HUT tersebut. Pemerintah mestinya memikirkan permasalahan ini. Sebab masalah bendera merah putih bukan semata-mata masalah kain berwarna, tapi dalam bendera itu terdapat sebuah filosofi perjuangan bangsa Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaan tanah airnya dari para penjajah. Sejarah ini jangan sampai menghilang dari generasi bangsa, namun ini hanya menjadi harapan apabila para pejabatnya saja sudah tidak begitu mempedulikan semangat mengibarkan bendera merah putih. Di masa mendatang, semarak meninggikan merah putih yang terkalahkan oleh semarak tebaran baliho kampanye politik, jangan sampai terulang kembali.(*)

Capres Golkar

M

eskipun pilpres masih akan diselenggarakan tahun depan, tampaknya sejumlah partai politik mulai memikirkan figur terbaik yang akan diberangkatkan sebagai capres partainya. Di antara parpol tersebut ada Partai Golkar yang dianggap paling depan mempromosikan kader terbaiknya. Sejak awal parpol ini sudah menggulirkan belanja iklan yang tidak sedikit untuk mendongkrak elektabilitas Aburizal Bakrie, yang disebut-sebut akan diberangkatkan menjadi calon presiden RI pada pilpres tahun 2014 mendatang dari partai Golkar. Akan tetapi, sepertinya posisi Aburizal Bakrie untuk maju menjadi capres dari partai Golkar akan mendapat rintangan berarti, sebab ada yang menilai pencapresan ketua umum Golkar yang dikenal dengan nama Ical itu tidak cukup baik elektabilitasnya. Padahal nama tersebut sudah cukup lama dikampanyekan secara besar-besaran. Posisi Ical sebagai capres Golkar tampaknya akan diinterpretasi ulang. Sebab pencapresan Ical dinilai tidak membawa dampak positif bagi partai beringin tersebut. Setidak-tidaknya pencapresan Ical akan diefaluasi sehingga diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi elektabilitas nama tersebut, yang akan dibawa ke rapimnas parpol Golkar mendatang. Apabila memang terbukti kurang membawa keberuntungan karena tidak diharapkan oleh rakyat, bukan mustahil rapimnas akan menjadi ganjalan pencapresan Ical. Tentu saja, fenomena pro dan kontra pencapresan termasuk Ical menjadi sesuatu yang biasa dalam kepartaian. Alasan paling masuk akal adalah karena dalam partai terdapat kepentingan yang sama dalam mengincar posisi figur yang dianggap paling punya elektabilitas tinggi dan membawa dampak positif bagi partai Golkar sehingga dipandang layak dimajukan dalam pilpres mendatang dari parpol kuning tersebut. Sentilan ini kiranya tidak dianggap sepele oleh Aburizal Bakrie. Sebagai orang berpengaruh di partai beringin tersebut, Ical mesti tahu apa yang harus diperbuat, setidak-tidaknya agar pencapresannya dari parpol Golkar pada pilpres mendatang tidak terganggu. Manuver-manuver politik Ical dan beberapa nama lain yang diam-diam menjadi rivalnya, tampaknya akan mewarnai aktivitas partai beringin, pada waktu menjelang rapimnas Golkar mendatang. (*)

A

15

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO. 0179 | TAHUN II

68 tahun kita merdeka. Namun, ada satu mentalitas olahan penjajah yang masih melekat kuat dalam kesadaran kita. Kita masih terpilah dalam jiwa ordeisme dan tak mampu berpikir merdeka. Dulu, ketika orde lama, kita membangun nasionalisme membabi-buta dengan membenci Belanda secara total.

G

erakan mengusir kolonialisme dari tanah air melahirkan euforia anti nekolim yang berlebihan, sebuah aksi superlatif yang dibangun atas dasar premis-premis minor. Segala sesuatu yang berbau kolonial kita tendang keluar arena nasionalisme kita. Termasuk hal paling sederhana, kedisiplinan dalam pendidikan serta kebudayaan pribumi yang diajarkan Belanda. Akibatnya, Kualitas pendidikan kita menjadi amburadul. Padahal di zaman penjajahan, Belanda telah

membentuk karakter kedisiplinan dan tatakrama terhadap guru. Tak ada lagi kedisiplinan, rasa sungkan terhadap guru, hormat dan santun terhadap sesama. Pendidikan sekelas SMA masa kini tak mampu melahirkan Agus Salim dan Syahrir. Tak ada lagi guru yang bercerita tentang Ramayana, Mahabarata. kesetiaan Hanoman, konsistensi Kumbakarna dan kepahlawanan Jatayu. Padahal, dulu Belanda mengajarkan itu semua kepada kita meski menabrakkannya dengan Islam. Semestinya kita menerapkan peribahasa Arab “Khudz Ma Shafa Wa Da’a Ma Qadara (ambil yang jernih tinggalkan yang keruh)”. Kita pilah mana warisan Belanda yang baik dan mana yang tidak baik. Kitapun tak bisa berbahasa Belanda. Padahal banyak jatidiri bangsa tertulis dalam bahasa Belanda. Sedikit generasi muda yang fasih bahasa penjajahnya, sehingga kultur jatidiri ratusan tahun yang tersimpan dalam dokumentasi kolonial hampir-hampir tak dapat dibaca. Terpaksa kita berguru ke negeri Belanda untuk mempelajari khazanah kita. Banyak kaum muda yang harus belajar sastra Jawa, antropologi Madura, etnografi Bugis, diskursus pemikiran Nurudin Ar Raniri dan khazanah pribumi lainnya dengan melanglang buana ke Leiden, Amsterdaam dan Deen Hag. Inilah buah kebencian berlebihan kita terhadap orde penjajahan. Kita tak bisa memilah mana positif, mana negatif dari orde penjajahan. Akibat tak memahami budaya Indis yang diinjeksikan Belanda selama ratusan tahun, kita tak tahu bahwa mentalitas Inlandeer yang ditanamkan Belanda masih melekat dalam memori kita. Tapi yang lebih “menyedihkan”, kita merepetisi gaya berpikir antipati tersebut dalam setiap orde. Ketika kita memasuki orde baru, kita membenci orde lama. Orbapun bukan cuma sinis terhadap Soekarno, tapi juga melawan

Kita membutuhkan mentalitas yang berjiwa Islah yang mampu bertaaruf, bertadarus satu sama lain. Mentalitas yang santun dan bijak ala Hasyim Asy’ari, modern seperti Ahmad Dahlan, berani seperti Soekarno, teratur dan disiplin seperti Soeharto, apa adanya seperti Agus Salim dan semua yang bernilai positif seperti yang disuguhkan sejarah.

prinsip go to hell with your aid. Konsep berdikari Soekarno dilawan dengan konsep bantuan ekonomi orba, yang berefek menumpuknya hutang luar negeri dan lahirnya mentalitas pemimpin subordinan yang lemah di depan kekuatan asing. Ketika menapaki orde reformasi, kitapun antipati terhadap orba. Setiap zaman membenci orde pendahulunya. Janganjangan, kalau kepemimpinan di era reformasi gagal dan kita memasuki orde pasca reformasi, kitapun akan menjelekkan orde reformasi. Kita tak pernah berupaya menggabungkan kelebihan Soekarno, Soeharto dan lainnya menjadi kepemimpinan alternatif. Ketika kita melihat kejelekan seseorang, maka jeleklah semua yang melekat pada orang itu, tanpa pernah memilah sisi positifnegatif kepemimpinan yang pernah singgah dalam sanubari yang tersirat. Kita tak pernah berinisiatif men-

ciptakan kepemimpinan yang great Soekarno sekaligus great Soeharto. Kita adalah apa yang disebut Jack Solomon dalam Signs of life in the USA sebagai (1997) “you are what you buy”. Kita mengidentifikasikan diri bukan dengan berkaca pada sejarah tapi berdasar komoditas, fasilitas yang pernah kita beli entah itu media, kampus ataupun ormas.. Karena permusuhan dingin inilah, kemerdekaan masa kini menjadi parsial, primordial dan tidak identifikatif terhadap atmosfer zaman. Aktivis pemuda nasionalis hampir pasti mengidentikkan dirinya dengan Soekarno dan orde lama, bukan orde baru. Anak-anak Masyumi memiliki keengganan untuk bergaul erat dengan anak muda NU atau PNI. Kaum muda NU-pun merasa alergi dengan segala yang berbau “Soehartois”. Ketika PKS menyandingkan Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari sebagai guru bangsa dengan Soeharto dalam sebuah iklan, warga NU menjadi berang. Negatifitas tiap orde telah memilah kita secara tajam. Inilah yang saya sebutkan di muka sebagai “kesuksesan kolonialisme Belanda” yang tertanam meski kita merdeka. Kejiwaan yang masih dikuasai teori devide et emperas. Kejiwaan yang membenci sebuah orde dengan menyanjung orde lainnya. Kita membutuhkan mentalitas yang berjiwa Islah yang mampu bertaaruf, bertadarus satu sama lain. Mentalitas yang santun dan bijak ala Hasyim Asy’ari, modern seperti Ahmad Dahlan, berani seperti Soekarno, teratur dan disiplin seperti Soeharto, apa adanya seperti Agus Salim dan semua yang bernilai positif seperti yang disuguhkan sejarah. Sebuah mentalitas yang kombinatif. Mentalitas yang tidak diliputi dendam terhadap setiap orde, meski orde itu telah berbuat kesalahan pada dirinya. =

Polisi, Peluru, dan Premanisme Oleh: MA Zakitaro

Budayawan Muda Madura

Jika dibuat jajak pendapat, manakah yang lebih banyak antara yang menembak polisi dengan yang ditembak polisi? Asumsi sementara, polisi lah yang lebih banyak menembak dengan beberapa alasan, misalnya, polisi dibekali pistol dan terlatih untuk menembak.

T

etapi Belum lama ini, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Seorang polisi di Pondok Aren, Bintaro, ditembak orang tidak dikenal. Ajun Inspektur Satu Polisi Koes Hendratno gugur usai ditembak di kepalanya oleh pengendara motor yang datang dari arah belakang. Pelaku sempat diadang polisi yang berpatroli. Upaya ini justru menimbulkan korban kedua ketika Brigadir Prajurit Kepala Maulana gugur setelah ditembak di bagian dada oleh penembak yang sama (penembak Aiptu Koes Hendratno). Jauh sebelum peristiwa ini, kejadian serupa dialami polisi di Ciputat. Aiptu Dwiyatna, gugur sesudah ditembak di bagian kepalanya oleh orang tidak dikenal saat hendak menjalankan Salat Subuh. Sebelumnya juga, anggota polisi lalu lintas Polres Metro Jakarta Pusat, Aipda Patah Saktiyono ditembak orang tak dikenal (27/7/2013) di Jalan Cirendeu Raya, Ciputat, Tangerang Selatan. Mengapa polisi yang ditembak? Seorang kriminolog UI Adrianus Meliala menilai tindakan penembakan terhadap kepolisian yang merupakan bentuk teror pada aparat keamanan. Ada beberapa maksud dari tindakan penembakan yang terjadi. Penembakan terhadap aparat kepolisian bisa menjadi pertanda para pelaku teror untuk menunjukkan eksitensinya dan dapat melakukan pembalasan. Pen-

embakan terhadap personel kepolisian ini juga bisa dimaknai agar pihak kepolisian tidak menekan para pelaku teror. Data versi IPW (Indonesian Police Watch) mencatat angka polisi yang tewas saat bertugas terus meningkat. Tahun 2012 terdapat 29 personel polisi tewas dan 14 lainnya luka-luka. Sebagian besar yang tewas adalah polisi jajaran bawah akibat dibunuh pelaku kriminal. Angka ini naik jika dibanding tahun 2011, yang tercatat 20 aparat polisi tewas saat bertugas. Terorisme terhadap siapapun termasuk polisi merupakan sebentuk kekerasan. Ia juga serupa kemungkaran. Sebagai bentuk kemungkaran, lebih indah terasa apabila diberantas dengan kebaikan. Oleh karena itu, Polri harus menyadari mentalitas oknum polisi di lapis bawah tidak sesantun pimpinannya. Bahkan dalam hal tertentu, prilaku oknum polisi sungguh sangat menyebalkan terutama dalam kasus penyidikan kasus criminal di ruang reserse terhadap seorang tersangka, yang belum tentu bersalah. Dalam kasus penanganan aksi terorisme, oknum polisi mengeksekusi tanpa mengadili. Ini juga bentuk kekerasan karena belum tentu yang dieksekusi itu adalah orang yang diburu. Selain belum tentu orang yang diburu, yang dieksekusi belum tentu bersalah. Tetapi dalam kasus serupa terorisme, oknum polisi mempertontonkan peristiwa yang tidak santun. Maka dalam analisa krimonolog UI, ada korelasi positif antara dendam orang yang tidak dikenal dilampiaskan dengan cara menembak polisi. Sebab, menganggap orang yang tidak kenal, yang menembak polisi itu karena sakit jiwa, serasa agak jauh panggang dari api. Polisi juga Manusia Polri juga harus melakukan introspeksi karena citra polisi belum pulih.

Siapa saja bisa tertembak, polisi atau bukan polisi. Begitu pula, siapa saja bisa menembak, polisi atau bukan polisi. Makna terbesar yang bisa dipetik atas kasus yang menimpa sebagian polisi kita saat ini adalah internal dan eksternal.

Dalam angkutan umum ketika mendapati polisi lalu lintas dengan mobil patroli di sampingnya untuk menyetop kendaraan, penumpang mencibir. Seakan-akan, polisi yang berdiri di situ tidak untuk menjaga kelancaran lalu lintas melainkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar mengingat polisi berjaga dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti curanmor dan pengemudi yang tidak melengkapi kendaraannya dengan dokumen berkendaraan. Seharusnya, publik menerjemahkan polisi dari berbagai versi. Pertama, polisi merupakan abdi negara yang tulus menjalankan tugas sebagaimana sumpah yang diserapahkan pada saat dilantik sebagai polisi. Kedua, jika terdapat anggota polisi yang tidak baik, harus dipahami sebagai oknum dan tidak mewakili keseluruhan polisi. Ketiga, polisi harus dipahami sebagai bagian dari manusia yang dalam saat dan waktu tertentu bisa saja salah. Kekeliruan publik selama ini menjadikan oknum polisi sebagai institusi. Padahal, jika dalam sekarung salak

terdapat yang sepet, tidak berarti salak lainnya di dalam karung yang sama juga sepet. Karena itu, pimpinan Polri berwenang mengeluarkan oknum yang tidak baik dari korps-nya bila tak mau dibina. Sebab, oknum polisi yang seperti itu (tidak baik) yang dapat mencoreng korps seragam coklat itu. Siapa saja bisa tertembak, polisi atau bukan polisi. Begitu pula, siapa saja bisa menembak, polisi atau bukan polisi. Makna terbesar yang bisa dipetik atas kasus yang menimpa sebagian polisi kita saat ini adalah internal dan eksternal. Secara internal, polisi wajib hukumnya dalam berhati-hati dalam bersikap baik terhadap jajarannya. Fakta menunjukkan, terdapat anggota polisi yang menembak atasannya yang juga polisi. Secara eksternal, polisi harus hati-hati terhadap pihak lain baik pada saat menjalankan tugas maupun di luar menjalankan tugas. Sebab, semua tahu peluru tak punya mata. Seperti halnya manusia, orang Madura menyarankan lakona lakone, agar warga tidak menangkap polisi karena melaksanakan pekerjaan yang bukan bidangnya. =

Redaksi Menerima tulisan dalam bentuk opini maupun resensi buku. panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikirimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail. com, koranmadura@ymail. com

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber


16

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II

Dirgahayu Indonesia

LENSA PERINGATAN KEMERDEKAAN

ant/reno esnir

AKSI TEATRIKAL HARI KEMERDEKAAN. Sejumlah warga berkostum ala pejuang melakukan aksi teatrikal untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-68 di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (18/8). Mereka memaknai kemerdekaan dengan mengecat tubuhnya berwarna warni karena rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai warga negara Indonesia.

ant/andika betha

ACARA DI BENGAWAN SOLO. Peserta upacara yang terdiri dari prajurit TNI dan masyarakat membentangkan Bendera Merah Putih raksasa di atas Sungai Bengawan Solo, di Grogol, Sukoharjo, Jateng, Sabtu (17/8). Bendera berukuran 130 x 90 meter itu dibentangkan untuk memperingati 68 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI.

ant/muhammad arif pribadi

VETERAN KEMERDEKAAN. Seorang veteran berjalan setelah mengikuti upacara HUT ke-68 Kemerdekaan RI di Lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, Sabtu (17/8). Puluhan veteran pejuang kemerdekaan mengikuti detik-detik peringatan kemerdekaan RI tersebut.

ant/irsan mulyadi

UPACARA DI PUNCAK SIBAYAK. Puluhan mahasiswa pecinta alam dari berbagai universitas yang tergabung dalam Mahasiswa Pecinta Alam Sumatera Utara (Mapalasu) melakukan pengibaran bendera Merah Putih, dalam rangka memperingati HUT ke-68 Kemerdekaan RI, di puncak Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumut, Sabtu (17/8). Kegiatan upacara bendera tersebut, merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan di Gunung Sibayak.

ant/agus bebeng

PAMERAN KEBANGSAAN. Sejumlah karya koleksi Gedung Indonesia Menggugat (GIM) bertemakan kebangsaan dipajang dalam acara “Pameran Mengisi Kemerdekaan� di Bandung, Jabar, Sabtu (17/8). Pameran tersebut diselenggarakan untuk mengenalkan kembali sejarah kebangsaan Indonesia sekaligus menanamkan rasa nasionalisme dengan pendekatan seni rupa.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.