e Paper Koran Madura 21 Oktober 2013

1

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

21 OKTOBER 2013

g PAMANGGHI

Le-olle

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI asal Madura

ant/andika wahyu

KEDATANGAN PERDANA JAMAAH HAJI. Jamaah haji kolter pertama Jakarta bergegas menuruni pesawat Boeing 747-400 dengan nomor penerbangan GA 7401 setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (20/10). Kloter yang mengangkut 450 orang tersebut merupakan kloter pertama yang tiba di tanah air.

Perppu Bola Liar SBY TERHENTI Bila Mau, Mahkamah Konstitusi Bisa Melawan RI 1

REKOR BARCELONA DAN ATLETICO

Berita di hal 8

JAKARTA- Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang diterbitkan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat dijudicial review bahkan terancam dibatalkan sendiri di MK.

Messi

Bomber Barca

Meski pemerintah mengangap Perppu ini penting pasca tertangkapnya mantan Ketua MK, Akil Mochtar dalam operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu lalu, namun alasan keluarnya Perpu tersebut lemah berdasarkan ketentuan perundangan yang ada.

Forum Pengacara Konstitusi (FPK), Robikin Emhas, menilai bahwa tidak ada kebutuhan hukum Presiden untuk menerbitkan Perppu tersebut. Meskipun, tidak bisa dipungkiri bahwa Presiden memang berhak menerbitkan Perpu seperti yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undangundang.”

“Berdasarkan ketentuan dimaksud, secara konstitusional Presiden memiliki kewenangan subjektif untuk menerbitkan Perppu dengan syarat

terdapat ‘kegentingan yang memaksa.’

Namun, UUD 1945 tidak menentukan apa yang disebut dengan ‘kegentingan yang memaksa’ itu,” kata Robikin, di Jakarta, Minggu (20/10).

Robikin yang juga Koordinator Tim Hukum KPU ini menjelaskan, MK melalui Putusan Nomor 138/PUUVII/2009 tanggal 8 Februari 2010

buat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

“Pertanyaannya kemudian, apakah setelah penangkapan Akil Mochtar oleh KPK telah mengakibatkan terjadinya ‘kegentingan yang memaksa’ sehingga

Pertanyaannya kemudian, apakah setelah penangkapan Akil Mochtar oleh KPK telah mengakibatkan terjadinya ‘kegentingan yang memaksa’ sehingga perlu dibuat Perppu?

Robikin Emhas

Forum Pengacara Konstitusi lalu telah menentukan tiga syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai ‘kegentingan yang memaksa’. Ketiga syarat tersebut, antara lain: Pertama, kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara mem-

untuk mengatasi dan menyelesaikan keadaan tersebut perlu dibuat Perppu?” ujar alumnus Universitas Brawijaya Malang ini mempertanyakan.

Menurut Robikin, jika Perpu tersebut hanya dimaksudkan untuk mengatur mengenai syarat dan mekanisme pemilihan dan pengawasan hakim konstitusi, maka hal itu sama sekali tidak memenuhi kebutuhan hukum dapat dilahirkannya Perppu berupa ‘kegentingan yang memaksa’ itu. “Hemat saya, revisi saja undang-undang MK yang ada,” tegasnya. (gam/abd)

TENAGA KERJA INDONESIA

Pengiriman TKI Hampir Mirip Bisnis Narkoba JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengaku pesimis terhadap berbagai upaya penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, TKI hanya menjadi obyek bisnis yang hanya diperas devisanya.

“Apa yang dibuat pemerintah tidak akan menyelesaikan persoalan TKI ini.

TKI sudah dijadikan ajang bisnis, sama halnya dengan bisnis narkoba yang mampu menghasilkan puluhan miliar rupiah dalam waktu singkat,” kata anggota DPD RI, Abraham Liyanto di Jakarta.

Abraham mengaku sangat sedih dengan nasib para TKI di luar negeri,

terutama sekitar 420 TKI yang terancam hukuman mati. Artinya, pemerintah memang tak serius. “Pemerintah ini tak menghargai pahlawan devisa negara.

PJTKI itu harusnya sebagai travel biro saja,” tambahnya.

Lebih jauh kata Abraham lagi, seharusnya Presiden SBY bisa turun langsung membenahi dalam rekrutmen di lapangan hingga administrasinya.

“Benahi penanganan rekrutmen, pembuatan KTP, paspor dan visa, penempatan dan sebagainya. Jangan suka-suka saja,” tandasnya.

Kalau negara terus membiarkan masalah TKI seperti sekarang ini menurut Abraham, maka masalah TKI tak akan pernah selesai dan hanya mengurus soal uangnya saja. “TKI hanya akan terus diperas devisanya,”ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan negara perlu merespon secara bijak persoalan TKI ini. Apalagi, TKIyang terancam hukuman mati kini mencapai 420 orang.

“Jadi, ini masalah darurat negara, dan negara terus membiarkan,” kata Fadli Zon. Hingga saat ini kata dia belum ada kepedulian yang serius oleh Presiden SBY. Indikasinya, belum ada langkahlangkah cepat yang diambil pemerintah.

“Saya juga belum pernah melihat Presiden SBY membicarakan TKI, khususnya yang terancam mati,” tambahnya.

Disisi lain, juga terbentur dengan masalah koordinasi dan komunikasi yang lemah antar lembaga negara. “Sepertinya tak ada koordinasi antar pemerintah dalam penanganan masalah TKI selama ini, padahal sudah ada moratorium de-

ngan Malaysia,” terangnya.

Menurut Fadli, TKI lebih banyak menjadi korban trafficking dan sayangnya selalu menimpa orang-orang lemah dan tidak beridentitas. Anehnya, belum dijadikan isu bangsa oleh pemerintah.

Padahal, TKI tersebut sebagai pahlawan devisa negara, yang membiayai desa, karena uangnya langsung didistribusikan ke kampung-kampung mereka berasal.

Untuk itu, Fadli Zon menilai tak ada perlindungan negara. “Harusnya Presiden SBY melakukan diplomasi dengan negara-negara terkait untuk selamatkan TKI. Kalau tidak, lalu apa gunanya KTT APEC di Bali, pertemuan WTO, dan sebagainya kalau terus membiarkan perdagangan manusia. Belum lagi 7 WNI ditembak mati di Malaysia,” pungkasnya. (gam/abd)

Awal pekan ini, jemaah haji Indonesia mulai berdatangan di tanah air. Suasana khas kedatangan sebagaimana keberangkatan, akan mewarnai berbagai bandara dan asrama haji. Lazimnya tradisi pelaksanaan haji di negeri ini, jamaah haji itu biasanya disambut bagai sosok manusia baru.

Tak jarang di beberapa daerah para jamaah haji memiliki tambahan atau embel-embel nama baru di luar gelar “H” di depan namanya.

Lalu secara sosial biasanya ada semacam penghormatan dan penghargaan kepada para jamaah haji. Di luar gelar haji, dalam perkembangan ke depan, mereka yang baru menunaikan rukun Islam kelima itu mendapat semacam status sosial baru. Jika kebetulan yang baru pulang haji memiliki pengetahuan agama relatif memadai, akan lebih banyak lagi ruang-ruang sosial yang memposisikan mereka agak berbeda. Diminta berdoa, memberikan sambutan, atau dituakan walau kadang sebenarnya masih banyak orang lain yang lebih tua.

Inilah Setiap budaya yang mereka yang berkembang menunaikan di negeri ini.

Dan sebagai ibadah haji budaya, sudah diharapkan mebawa le-olle pasti memiberupa nilai dan liki kekuatan eksistensi, keteladanan pengakuan untuk lingkudan semacam ngannya legitimasi informal.

Karena itu jangan berpikir lain dengan menganggap mengada-ada berbagai pernikpernik seputar pelaksaan haji itu. Inilah kekhasan budaya, yang sesuai karakternya tak akan pernah ada kekuatan yang mampu menghadapinya kecuali kekuatan budaya itu sendiri.

Apalagi ketika disadari pernikpernik yang berkembang sebenarnya memiliki nilai dan subtansi pesan moral kuat. Bahwa mereka yang sudah berhaji adalah manusia yang telah menyempurnakan prosesi relasi dengan Sang Pencipta. Karena itu posisi sosial yang diberikan sebenarnya diam-diam lebih merupakan sebuah tuntutan kepada para jamaah haji, agar memposisikan diri sebagai kekuatan terdepan dalam menegakan nilai-nilai keagamaan, di lingkungan sosialnya.

Diam-diam masyarakat yang kedatangan “warga baru” itu melalui pemberian penghormatan sedang mengharap ada sesuatu yang dibawa dari perjalanan haji. Masyarakat mengharap semacam le-olle (oleh-oleh) moral, nilai-nilai spiritual yang dapat mewarnai kehidupan sosial tempat jamaah haji menetap. Secara subtansi –di luar asesoris dan pernik-pernik di sekitar kedatangan jamaah haji- berkembang kesadaran kalkulatif bahwa mereka yang berhaji seharusnya memberi sesuatu yang bernilai sehingga mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Waktu yang terpakai, cost yang relatif tinggi serta prosesi melelahkan, tentu harus menghasilkan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang memberikan manfaat besar dan bukan hanya sebatas kurma, air zamzam dan makanan khas dari Arab lainnya.

Di sini ada persambungan pesan moral dari perintah haji yang ada dalam Al Qur’an bahwa setiap mereka yang menunaikan ibadah haji diharapkan mebawa le-olle berupa nilai dan keteladanan untuk lingkungannya. =

Idul Adha Jelang Hari Raya Idul Adha kemaren, Matrawi duduk di gardu poskamling pojok desa.

Saat itu ia melihat Matrahem membawa kambing untuk dijadikan hewan kurban lewat di depannya. Karena usil, dia kemudian Menyapa sekenanya.

Matrawi : Hari gini jalan-jalan kok bawa monyet … ?”

Matrahem: Dasar gila, yang ini namanya kambing tau ? … bukan monyet !!!”

Matrawi : Hahahaha saya kan ngomong sama kambingmu, bukan sama kamu.

Cak Munali

2

NASIONAL

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222 | TAHUN II

PEMERINTAHAN SBY

PENYIMPANGAN

Kinerja Menteri Asal Parpol Mengecewakan

Dana Korupsi Bisa Gratiskan Pendidikan

JAKARTA - Kinerja para menteri asal partai politik sama sekali tidak memuaskan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam empat tahun terakhir. Kinerja mereka akan semakin buruk menjelang pemilu 2014 karena mereka lebih fokus mengurus partainya masing-masing.

Demikian hasil survei Pol-Tracking Institute yang dirilis di Jakarta, Minggu (20/10). “Menteri dari parpol lebih besar mudaratnya politiknya dibanding manfaatnya,” kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda pada kesempatan itu.

Menurut Hanta, berdasarkan hasil survei, dari 19 menteri asal parpol, kinerja Menteri Agama Suryadharma Ali asal PPP paling tinggi mendapatkan kepuasan publik. Namun, kepuasan tersebut hanya di angka 30,86 persen.

Tingkat kepuasan publik terhadap menteri lain di bawah 30 persen. Misalnya, Menteri Perekonomian

Hatta Rajasa asal PAN di angka 23,01 persen, Menpora Roy Suryo asal Demokrat 21,63 persen, Menkoinfo Tifatul Sembiring asal PKS 19,95 persen, Mensos Salim Segaf Al Jufrie asal PKS 17,63 persen, Mentan Suswono asal PKS 17,33 persen, Menkokesra Agung Laksono asal Golkar 17,28 persen, Menhub EE Mangindaan asal Demokrat 17,14 persen, dan Menakertras Muhaimin Iskandar asal PKB 15,85

persen.

Menteri lain, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan asal Demokrat 14,91 persen, Menhut Zulkifli Hasan asal PAN 13,63 persen, Menteri ESDM Jero Wacik asal Demokrat 13,38 persen, Menpan dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar asal PAN 13,19 persen, Menkumham Amir Syamsuddin asal Demokrat 13,04 persen, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz asal PPP 11,90 persen, Menteri Kelautan Syarif C Sutardjo asal Golkar 11,36 persen, dan paling rendah Menteri PDT Helmy Faishal Zaini asal PKB 9,98 persen.

Hasil survei itu didapat setelah mewawancarai 2.010 responden di 33 provinsi pada 13-23 September 2013 . Margin of error survei itu plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hanta mengatakan, dari hasil survei terlihat tingginya angka ketidaktahuan publik terhadap kinerja mereka, yakni di angka 50 persen. Hal itu berdampak terhadap penilaian kinerja pemerintahan SBY-Boediono secara keseluruhan. Sebanyak 58 persen responden merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah dan 40,5 persen mengaku puas.

Hanta menambahkan, fokus para menteri asal parpol akan terbelah mendekati pemilu. Mereka juga akan berusaha memenangkan partainya masing-masing di Pemilu Legislatif 2014 .

Apalagi ada empat menteri menjabat sebagai ketua umum, yakni Hatta, Suryadharma, Muhaimin Iskandar, dan Syarief (ketua harian).

Ditambah lagi 10 menteri menjadi calon anggota DPR (gam/aji)

ant/eric ireng

BUKU TEMAN DI PENJARA. Sejumlah aktifis Pejuang Literasi dan Pustakawan Kreatif, menggelar aksi happening art dengan memakai topeng mantan Menpora, Andi Malarangeng membawa buku, saat car free day di kawasan Taman Bungkul Surabaya, Minggu (20/10). Aksi bertemakan ‘Buku, Penjara dan Budaya Kita’ tersebut, bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya buku, sebagai pilar kemajuan suatu bangsa.

Subur Bantah Dirinya “Dijemput” BIN Pengurus PPI Akan Klarifikasi Tudingan Terhadap BIN JAKARTA- Pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) M Rachmad akan memberikan klarifikasi mengenai tudingannya terhadap Badan Intelejen Negara (BIN) soal penjemputan paksa mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Subur Budhisantoso.

“Nanti sore atau siang ini akan ada Konferensi Pers dari M Rachmad. Saya sendiri belum dapat menjelaskan karena masih di Bali, dan tidak mengetahui secara jelas konteksnya,” kata Sekretaris Jenderal PPI I Gede Pasek Suardika saat dihubungi wartawan dari Jakarta, Minggu.

Pasek masih enggan menjelaskan mengenai apa tindak lanjut dari pimpinan PPI terhadap M Rachmad yang dinilai telah memfitnah BIN. “Nanti saja, setelah kon-

ferensi persnya dan setelah konteksnya jelas semua,” ujarnya.

Tri Dianto, pendukung Ketua Presidium PPI Anas Urbaningrum, juga mengatakan bahwa PPI akan menggelar konferensi pers terkait isu tudingan “penjemputan” Subur oleh BIN. “Kemungkinan Rachmad akan didampingi sejumlah pengurus untuk menjawab soal isu-isu yang beredar,” kata Tri saat dihubungi, Minggu.

M. Rachmad, yang men-

JELANG PILPRES 2014

Tiga Parpol Terancam Tak Lolos PT JAKARTA-Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei tentang penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

Hasilnya cukup mengejutkan. Jika pileg dilaksanakan pada hari ini maka tiga parpol peserta pemilu 2014 yakni Partai Nasdem, PBB, dan PKPI terancam tak lolos parliamentary threshold (PT) yang harus mencapai 3,5 persen.

Sementara tiga partai teratas dalam perolehan suara berturut-turut maka P Golkar, PDI Perjuangan dan P Demokrat akan masuk tiga besar. Demikian disampaikan Peneliti LSI, Adjie Alfaraby dalam konfrensi pers di Kantor LSI, Minggu (20/10). “Elektabilitas tiga besar (Golkar, PDI Perjuangan dan Demokrat) belum bergeser jauh dari elektabilitas pada survei LSI Maret 2013,” kata Adjie.

Seperti diketahui, LSI melaksanakan survei pada tanggal 12 September 2013 sampai 5 Oktober 2013 dengan metode sampling (multistage random sampling).

Dengan jumlah responden 1200 dan margin error kurang lebih 2,9 persen.

Untuk PDI Perjuangan, ujar dia, cenderung stabil. Pada survei LSI Maret 2013 lalu, PDI Perjuangan memperoleh dukungan 18,8%. Sementara P. Golkar dan Demokrat cenderung turun naik (fluktuatif). Meski kokoh sebagai “pemuncak klasmen,” Golkar sedikit mengalami penurunan dibanding survei Maret 2013 dimana elektabilitas Golkar mencapai 22,2%.

Selain itu, menurut Adjie, P. Demokrat pun terus mengalami penurunan dukungan. Kini elektabilitas Demokrat sudah dibawah 10%. Dimana menurutnya pada Maret 2013, P. Demokrat masih memperoleh dukungan diatas 10% yaitu sebesar 11,7%.

“Upaya “turun gunung” SBY mengurus Demokrat yang juga melibatkan sejumlah “menteri Demokrat” untuk menjadi pimpinan struktural partai, belum membawa dampak positif kepada Demokrat,” cetusnya.

Lebih jauh menurut Adjie menjelas-

kan diluar P. Golkar, PDI Perjuangan dan Demokrat belum ada satupun partai peserta pemilu 2014 yang elektabilotasnya mencapai diatas 10%. Dari sejumlah tracking survei LSI sejak 2011, elektabilitas partai-partai tersebut masih dibawah 10%.

“Jika tidak terjadi “tsunami politik” yang mahadahsyat, Golkar, PDI Perjuangan dan Demokrat tetap punya kans yang lebih kuat untuk menjadi 3 partai perolehan suara terbanyak eletabilitas diatas

ELEKTABILITAS PARPOL VERSI LSI Survei Oktober 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15

P. Golkar PDI P P. Demokrat P. Gerindra PAN PPP PKB PKS Hanura NasDem PBB PKPI

(20,4%) (18,7%) (9,8%) (6,6%) (5,2%) (4,6%) (4,6%) (4,4%), (3,4%) (2,0%) (0,6%) (0,3%)

10%,” jelasnya.

Walaupun dilanda berbagai kasus korupsi, kata Adjie, yang melibatkan petinggi partai, partai Demokrat adalah partai penguasa (the rulling party) yang masih punya banyak “amunisi” untuk tetap bertahan di tiga besar. Diantaranya adalah jika kinerja pemerintahan dipersepsikan baik dan berbagai program populis yang dibuat menjelang pemilu 2014.

Selan itu, kata dia, jika mengacu pada survei Oktober 2013 ini, partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), dan PKPI terancam tidak lolos Parlimentary Threshold (PT Pileg) 3,5%. Survei terbaru LSI diadakan pada tanggal 12 September-5 Oktober 2013 di 33 Provinsi di Indonesia dengan menggunakan 1200 responden.

Dengan metode multistage random sam-

pling, estimasi kesalahan penyampling (margin error) survei ini adalah +/-2,9%.

Wacana Lebih lanjut dia mengatakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto hanyalah Calon Presiden (Capres) wacana. Sebab, meski Prabowo memiliki elektabilitas yang tinggi.

“Tetapi, jika dilihat dari survei LSI lakukan selama satu tahun ini. Perolehan suara parlemen Gerindra tidak mencapai batas suara yang ditetapkan UndangUndang untuk mengusung Capres,” ujar Adjie.

Dia berpendapat dimana, pada survei Oktober 2012 Gerindra hanya memperoleh 5,2 persen, Maret 2013 7,3 persen dan pada bulan Oktober 2013 6,6 persen.

“Sedang hasil survei yang kami lakukan pada tanggal 12 September - 5 Oktober 2013 hanya ada tiga Partai besar,” kata dia.

Adjie pun menilai dengan Golkar dengan perolehan suara 20,4 persen, PDI- Perjuangan memperoleh suara 18,7 persen dan Demokrat dengan suara 9,8 persen. “Dan ketetapan syarat Capres tidaklah berubah masih mensyaratkan 20 persen perolehan suara kursi parlemen,” jelasnya.

Sehingga, sangat berat jika Gerindra mengusung Prabowo sebagai Capres.

“Bahkan, tidak menutup kemungkinan Prabowo akan berpasangan sebagai Wakil Presiden seperti pemilu 2009,” tegasnya.

Hal yang sama juga dialami dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Meskipun, elektabilitasnya tinggi tetapi diri bukan tokoh struktural partai. “Dan PDI-Perjuangan sendiri tidak akan melaksanakan konvensi jadi sulit Jokowi dipilih sebagai Capres,” cetusnya.

Sehingga, yang paling menentukan Jokowi maju sebagai Capres adalah kebijakan dari Megawati sendiri. “Tetapi, apakah Megawati akan maju kembali atau tidak,” pungkasnya Adjie. (gam/abd/aji)

jadi moderator diskusi mengenai “Dinasti versus Meritokrasi Politik” pada Jumat (18/10) di Rumah PPI, mengatakan kepada pers bahwa Subur Budhisantoso telah “dijemput” oleh BIN pada Jumat pagi, dan dilarang meninggalkan kantor BIN, meskipun pada siangnya telah diundang untuk menjadi pembicara pada diskusi di PPI. Rachmad saat itu mengatakan Kepala BIN telah mengagendakan pertemuan dengan Subur dan meminta Subur untuk menunggu hingga sore.

Sementara diskusi yang juga melibatkan Anas Urbaningrum dan pakar politik Chusnul Mar’iyah akan dimulai pada Jumat siang.

“Jadi silakan teman-te-

man tafsirkan sendiri kenapa Prof Budi tidak bisa hadir dan kabarnya beliau tidak dibenarkan tinggalkan Kalibata sebelum ketemu Kepala BIN,” kata Rachmad saat itu.

Sementara itu, Kepala BIN Marciano Norman dan Subur Budhisantoso pada Sabtu malam telah membantah pernyataan Rachmad tersebut.

Kepala BIN mengatakan tidak ada agenda pertemuan dirinya dengan Subur, begitu pula dengan apa yang dikatakan Rachmad soal “penjemputan” paksa.

Kepala BIN meminta Rachmad meminta maaf dan mengancam akan menempuh jalur hukum, jika informasi yang tidak betul tersebut terus bergulir di masyarakat. (ant/in/beth)

PEKANBARU-Pengamat Hukum Prof. Syafrinaldi mengatakan Indonesia akan menjadi negara kedua setelah Jerman yang menggratiskan pendidikan dari SD hingga S3 apabila dana yang dikorupsi digunakan untuk Pendidikan.

“Pembalakan liar dan penangkapan ikan liar merugikan negara puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Kalau itu dipergunakan untuk pendidikan. Mungkin kita akan jadi negara kedua setelah Jerman.

Mulai dari SD sampai S3 gratis,” kata Prof. Syafrinaldi di Pekanbaru, Minggu.

Jerman merupakan satusatunya negara yang pendidikan dari SD hingga S3 gratis. itu terjadi karena negaranya bersih dan komitmennya terhadap rakyatnya sangat bagus.

Tidak banyak Islam di sana tapi perilakunya sangat lebih baik dari Islam.

Sangat disayangkan masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa memperoleh pendidikan karena alasan biaya. Untuk itu diharapkan kepada wakil rakyat khususnya di Riau untuk memberikan pendidikan yang berkualitas sehingga tidak ada yang tidak mencicipi pendidikan yang baik di Republik ini.

Selain itu ia juga menjelaskan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus melewati titik-titik korupsi yakni meja ke meja. Contohnya sebelum APBD cair tak ada yang dikerjakan PNS. Mereka menilai kerja itu identik dengan proyek.

“Pendidikan dan kesehatan sangat mahal harganya, itu semua terhambat oleh virus yang namanya korupsi,” sambung Syafrinaldi.

Korupsi ini awalnya terjadi oleh karena tidak transparan.

Akses yang sebenarnya diperbolehkan diketahui publik saat ini di Riau masih disembunyi-sembunyikan. “Sungguh suatu yang aneh di Riau, APBN saja bisa terbuka tapi kenapa APBD tidak?” lanjut Syafrinaldi. (ant/beth)

JELANG PILPRES 2014

Mahfud MD akan Tentukan Langkah Februari 2014 Jelang Pileg

ant/rudi mulya

INSYALLAH NYAPRES. Mahfud MD menjadi pemateri dalam sebuah diskusi di Uniska Kediri (20/10). Di selasela diskusi tersebut ia menegaskan bahwa dirinya masih melakukan pengamatan terhadap situasi politik dan baru akan menentukan langkah menjelang pileg 2014 mendatang.

KEDIRI- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD akan memberikan jawaban soal keikutsertaannya dalam bursa pencalonan presiden pada Februari 2014.

“Semua sudah masuk dalam kalkulasi politik yang sedang saya lakukan. Lobi politik akan mengerucut sebelum pemilu legislatif atau sekitar Februari-Maret,” katanya saat ditemui dalam acara sarasehan dan seminar nasional perlindungan hukum bagi petani menuju kedaulatan pangan di kampus Universitas Islam Kadiri (Uniska) di Kediri, Jawa Timur, Minggu.

Ia mengatakan, sampai saat ini memang belum menentukan keputusan apakah

dirinya akan maju sebagai calon presiden, calon wakil presiden, ataupun tidak dalam posisi apapun.

Pihaknya juga mengakui banyak kalangan yang mendekati untuk ikut dalam bursa pencalonan Presiden 2014. Namun menurutnya sampai saat ini ia masih melakukan pemetaan politik dan belum mengerucut pada keputusan apapun. “Sekarang belum bisa menentukan, sebelum tahu posisi masing-masing partai dapat berapa,” katanya.

Sejumlah partai politik memang mengindikasikan tertarik untuk menggandeng mantan Mahfud MD dalam bursa pencalonan Pemilu Presiden 2014.

Seperti yang pernah di-

ungkapkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung yang sempat menyebut nama Mahfud MD sebagai kandidat calon Wakil Presiden potensial mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sendiri nampaknya mulai menunjukkan keinginan untuk mengusung Mahfud MD sebagai calon Presiden 2014. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PKB Malik Harmain.

Ia menilai, sosok Mahmud MD memiliki komunikasi yang baik dengan banyak pihak, sehingga banyak pihak berani menjagokannya maju dalam Pilpres 2014, terutama di internal PKB. (ant/ fiq/beth)

3

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222 | TAHUN II SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222 | TAHUN II

Liputan Khusus

ant/reno esnir

PENYELAMATAN MK. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (tengah) bersama Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi (kiri) dan Patrialis Akbar (kanan) memberikan keterangan pers terkait Perppu tentang penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (18/10). Perppu menyangkut 3 hal yaitu persyaratan majelis hakim MK, proses seleksi hakim dan sistem pengawasan hakim MK.

Berharap dari Perppu MK JAKARTA- Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah langkah yang tepat.

Hal itu terkait dengan ditangkapnya Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Banten dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Pasalnya bukan apa-apa, tingkat kepercayaan dari masyarakat akan lembaga peradilan sudah berada di titik nadir. Masyarakat sudah tidak mempercayai kinerja pengadilan dan saat ini ditambah dengan Mahkamah Konstitusi.

Kondisi demikian sangatlah mengkhawatirkan alias “genting” karena masyarakat seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan bukan sebaliknya. Terlebih lagi, saat ini bisa dikatakan sebagai tahun politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2014.

Saat ini tinggal kearifan dari masyarakat untuk bersama-sama memantau pelaksanaan dari Perppu itu,

karena masyarakat harus berpikiran positif dari dikeluarkannya Perppu itu dan janganlah dijadikan sebagai ajang pro kontra.

Masyarakat saat ini sangat-sangatlah mengharapkan akan adanya perbaikan dari lembaga hukum itu.

Terlepas dari itu, tidak ada kata “terlambat” untuk memperbaiki suatu keadaan jika di”diam”kan maka permasalahan itu sewaktu-waktu akan menjadi permasalahan yang baru.

Wakil Menteri Denny Indrayana melalui pernyataan tertulisnya menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi memuat tiga substansi yang mempertegas persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi.

“Substansi inti dari Perppu MK yang baru saja ditandatangani Presiden(Susilo Bambang

Yudhoyono,red) ada tiga hal utama, yaitu pertama penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi; kedua memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi; dan ketiga perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi,” katanya.

Perpu tersebut ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (17/10) di Yogyakarta.

Substansi pertama menurut penjelasan Denny adalah untuk mendapatkan hakim konstitusi yang makin baik, syarat hakim konstitusi, sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i ditambah, “tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi”.

Substansi kedua yaitu mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi disempurnakan sehingga transparan, hal tersebut tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang MK. Artinya, sebelum ditetapkan oleh Presiden, pengajuan calon hakim konstitusi oleh MA, DPR dan atau Presiden, terlebih dahulu dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial.

Panel Ahli beranggotakan tujuh orang yang terdiri atas satu orang

PASCA SKANDAL SUAP AKIL

Pengawas di Tengah Pro-Kontra Perppu MK JAKARTA- Ketika Ketua Mahkamah Konstitusi, yang kini non-aktif Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan atas pada Rabu (2/10) malam, terjadi kegaduhan yang luar biasa, baik di dalam negeri maupun mancanegara.

Peristiwa itu tak ayal lagi langsung menuai reaksi beragam, namun hampir sebagian besar menyatakan tidak habis pikir mengapa kasus itu bisa menimpa pimpinan lembaga penjaga konstitusi.

Simak saja pernyataan anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (IWC) Emerson F Yuntho, yang menyebut penangkapan Akil Mochtar itu sebagai sebuah “malapetaka konstitusi”. “Sekaligus juga melengkapi fakta bahwa korupsi telah terjadi di semua lembaga negara,” katanya.

Di luar itu, komentar sinis kemudian tidak henti-hentinya menerpa, baik dari anggota parlemen, dan publik luas, bahkan sampai ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Media massa, baik di Tanah Air serta mancanegara pun tidak kunjung henti sampai saat ini mengulas dan melaporkan perkembangan terkait kasus tersebut.

Momentum Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan penangkapan Ketua MK Akil Mocthar harus menjadi momentum untuk mengembalikan kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi hakim MK. “Tidak pernah dibenarkan dalam demokrasi konstitusional hadir lembaga negara yang ‘superbody’, lebih supreme dari yang lain dan tanpa kontrol,” katanya.

Rancangan kelembagaan MK yang tanpa pengawasan memang salah satu bentuk anomali demokrasi konstitusional yang mensyaratkan adanya ruang kontrol dan keseimbangan (check and balances) satu lembaga dengan lembaga yang lain.

Karena itu, ditegaskannya lagi bahwa penangkapan Akil Mochtar semestinya menjadi momentum untuk mengembalikan kewenangan KY untuk mengawasi hakim MK. Tarik Ulur Perppu Kontroversi Perppu Kasus Akil itu, kemudian berimbas pada harapan dan aspirasi bagaimana mengawasi hakim di MK, yang kemudian mewujud pada perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu).

Seperti biasa, juga muncul kontroversi yang menyertainya. Bagi yang tidak sepakat dengan Perppu beralasan tidak ada kondisi kegentingan, sedangkan yang sepakat punya argumen perlu segera aturan hukum yang pengawasan hakim MK.

Tidak pernah dibenarkan dalam demokrasi konstitusional hadir lembaga negara yang ‘superbody’, lebih supreme dari yang lain dan tanpa kontrol

Hendardi

Ketua Setara Institute Dalam perkembangannya, pada Kamis (17/10) malam, di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Menko Polhukam Djoko Suyanto membacakan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ang ditanda-

usulan Mahkamah Agung, satu orang usulan DPR, satu orang usulan Presiden serta empat orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usul masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum.

Substansi terakhir adalah perbaikan sistem pengawasan yang lebih efektif dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya permanen, dengan tetap menghormati independensi hakim konstitusi.

MKHK dibentuk bersama oleh KY dan MK dengan susunan keanggotaan lima orang terdiri dari satu orang mantan hakim konstitusi, satu orang praktisi hukum, dua orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum dan satu orang tokoh masyarakat.

Untuk mengelola dan membantu administrasi MKHK dibentuk sekretariatnya yang berkedudukan di KY. “Sangat berbahaya jika MK yang punya kewenangan sangat strategis untuk menjaga konstitusi bernegara, mengawal demokrasi dan menegakkan pilar negara hukum, tidak lagi mendapatkan kepercayaan utuh.

Apalagi, tahun depan ada pesta demokrasi Pemilu 2014,” ungkap

tangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perppu itu berisi tentang tiga hal utama, yakni penambahan persyaratan calon hakim konstitusi, mekanisme pengajuan hakim konstitusi dan perbaikan pengawasan Mahkamah Konstitusi.

Beberapa butir Perppu MK mengatur antara lain terkait calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.

Pembentukan Majelis Kehormatan MK yang tadinya ad hoc menjadi permanen, serta pembentukan panel ahli oleh Komisi Yudisial untuk menguji calon hakim konstitusi ke depannya.

Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra, meski setuju adanya Perppu itu, namun punya catatan bahwa hadirnya perppu itu sudah sangat terlambat dan kehilangan unsur kegentingan.

“Kalau ini keadaan mendesak ‘kan presiden bisa mengeluarkan Perppu, tapi sayangnya ini terlalu lama, sudah kehilangan memaksanya. Perppu itu ‘kan kegentingan yang memaksa, kalau pas malam itu Akil ditangkap lalu besoknya dikeluarkan Perppu, itu orang bisa terima, tapi ini membuat Perpu begini saja butuh waktu bermingguminggu, tidak jelas ini,” kata Yusril.

Dia mengatakan saat ini MK sudah dalam perjalanan memulihkan

3 Denny.

Karena itu, peran MK yang dipercaya sangat penting, maka langkah cepat untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MK penerbitan Perppu MK adalah jawaban yang tepat untuk kegentingan upaya penyelamatan MK tersebut Dalam menyusun Perppu MK, Presiden melibatkan Kemenko Polhukam, Kemensesneg, Kemenkumham, Wantimpres, para guru besar hukum tata negara, mantan hakim konstitusi, praktisi hukum, serta ahli penyusun peraturan perundang-undangan.

KY Sambut baik Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) menyambut baik diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi dan akan menjalankan politik hukum yang diambil negara.

“Untuk menindaklanjutinya, dalam waktu secepatnya KY akan melakukan konsolidasi internal guna mengkaji berbagai tugas dan wewenang baru tersebut,” kata Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Asep Rahmat Fajar.

Asep juga mengatakan, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, baik Pemerintah, DPR, Mahkamah Agung dan MK. “Sebab untuk beberapa materi Perppu, KY pun saat ini masih meraba-raba apa maksudnya dan bagaimana teknis pelaksanaannya,” katanya.

Asep mencontohkan kewenangan pengawasan yang dilakukan secara permanen oleh Majelis Kehormatan, di mana KY menjadi pembentuk dan sekretariatnya.

Terkait materinya sendiri, kata Asep, sejak awal KY memang memandang perlu dilakukan pembenahan proses rekrutmen hakim MK agar berjalan lebih independen, mempunyai parameter yang lebih terukur, prosesnya lebih transparan dan publik lebih diberi ruang untuk berpartisipasi.

“Ada pun mengenai pengawasan hakim MK, memang perlu dibentuk lembaga pengawas eksternal yang permanen dan mengawasi etika perilaku hakim MK secara terus menerus baik dI dalam maupun di luar sidang.

Sedangkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan tidak ada suatu hal mendesak yang harus ditindaklanjuti pihaknya terkait isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang perihal MK yang baru ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (17/10).

“Implikasi aturan-aturan yang ada dalam Perpu tidak ada suatu hal yang sangat mendesak yang harus kami lakukan sekarang, karena dalam Perppu dinyatakan Majelis Kehormatan yang ada tetap menjalankan tugas seperti biasa,” katanya.

Sedangkan materi lain mengenai rekruitmen hakim konstitusi itu bukan tugas MK, sehingga tidak ada suatu hal mendesak kami lakukan saat ini, ujarnya.vHamdan mengatakan pihaknya enggan mengomentari isi perppu karena berpotensi untuk dilakukan “judicial review” (pengujian). MK menurut dia, akan membiarkan proses Perpu berjalan sampai ke DPR. “Perppu potensial di bawa ke MK untuk diuji. Masalahnya kalau saya berikan pendapat lebih dulu, nanti orang ramai-ramai menggugat karena hakim konstitusi sudah punya pendapat,” ucapnya. (ant/riz/beth)

institusinya secara mandiri, di mana suasana persidangan MK semakin hari semakin tenang jika dibandingkan satu hari pasca-Akil Mochtar ditangkap KPK. “Setelah tiga minggu ini kepercayaan masyarakat pulih kembali. Ada langkah hukum yang lebih pasti, baik yang dilakukan KPK, PPATK dan Majelis Kehormatan MK, sehingga saya melihat dikeluarkannya Perpu saat ini sudah sangat terlambat,” katanya.

Dia mengaku heran dengan lamanya penerbitan Perpu terkait MK. Sebab sepengetahuannya, seorang ahli hukum Erman Raja Guk Guk mampu menyusun Perpu dalam waktu setengah jam.

Yusril menilai saat ini lebih baik melakukan revisi Undang-Undang MK dengan menitikberatkan kepada pengawasan Hakim MK. Sedangkan mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan substansi Perpu terkait MK yang telah diumumkan itu akan diuji di DPR pada masa sidang berikutnya. “Kalau (Perppu MK) sudah diumumkan artinya sudah berlaku. Masalah substansialnya akan diuji melalui political review pada masa sidang berikutnya,” katanya.

Mahfud mengatakan apabila Perppu MK itu diterima oleh DPR maka akan ditindaklanjuti menjadi undang-undang. Sedangkan jika tidak diterima maka akan menjadi tidak berlaku. (ant/zit/beth)

4

LINTAS JATIM

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222 | TAHUN II

PERERAT HUBUNGAN DUA NEGARA

Angkatan Laut Brunei Mengunjungi Surabaya

ddy/koran madura

SAMBUT AL BRUNEI. Tari Remo kesenian khas Surabaya menyambut kedatangan Angkatan Laut (AL) Brunei Darussalam, Minggu (20/10).

PILWALI

Cawawali Belum Serahkan Daftar Kekayaan Pribadi SURABAYA - Dua calon wakil wali kota Surabaya hingga kini belum menyerahkan persyaratan terakhir berupa bukti tanda terima penyerahan daftar kekayaan pribadi dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Semua persyaratan sudah diberikan, tinggal satu yang kurang yakni bukti penyerahan daftar kekayaan pribadi dari KPK,” kata Sekretaris Panitia Pemilihan Calon Wakil Wali (Cawawali) Kota Surabaya Sudirjo di Surabaya, Minggu (20/10).

Menurut dia, kedua Cawawali Surabaya menyanggupi akan diberikan pada pekan depan. “Cuma bukti serah terima daftar kekayaan pribadi dari KPK saja,” katanya.

Semua persyaratan sudah diberikan, tinggal satu yang kurang yakni bukti penyerahan daftar kekayaan pribadi dari KPK,”

Sudirjo

Sekretaris Panitia Pemilihan Calon Wakil Wali (Cawawali) Kota Surabaya Adapun untuk syaratsyarat lain sudah diberikan kedua cawawali beberapa waktu lalu termasuk tes kesehatan ulang atau tes secara menyeluruh sudah diberikan ke Sekretariat DPRD Surabaya pada Jumat (18/10).

Saat ditanya hasil dari verifikasi tes kesehatan ulang, Sudirjo mengatakan menurut keterangan tim dokter RSUD Soewandhi Surabaya, keduanya dinyatakan sehat. Hanya saja,

lanjut dia, pihaknya tidak memeriksa lebih jauh dan detail mengenai hasil tes kesehatan tersebut.

“Saya percaya kepada tim dokter, jika dikemudian ada masalah dengan kesehatan, maka itu bukan kewenangan kami,” katanya.

Sedangkan mengenai syarat lain berupa surat keterangan tidak pailit atau berhutang yang sebelumnya telah diserahkan oleh dua calon wakil wali kota dengan ditandatangani oleh Wakil Kepala PN Surabaya, Sudirjo sudah mengatakan pihak Sekretaris DPRD Surabaya sudah menanyakan langsung ke PN Surabaya.

“Kata Sekretaris DPRD Surabaya tidak ada masalah jika surat keterangan tidak pailit ditandatangani oleh Wakil Kepala PN Surabaya,” ujarnya.

Begitu juga dengan surat kehilangan ijazah SD, SMP dan SMA dari salah satu calon, Sudrijo mengatakan tidak ada masalah karena sudah ada surat keterangan dari sekolah bersangkutan.

Ia menambahkan jika persyaratan itu segera dilengkapi, maka pihaknya memperkirakan pelaksanaan pemilihan digelar pada pertengaan November mendatang. “Perkiraannya tanggal 15 November,” katanya.

Diketahui dua calon Wawali Surabaya yang mendapat rekomendasi dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menggantikan wakil wali kota sebelumnya Bambang Dwi Hartono adalah Wakil Ketua DPRD Surabaya dan sekaligus Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana dan Ketua Fraksi PDIP DPIP Surabaya Syaifudin Zuhri. (ant/dul/dik)

SURABAYA - Kapal perang Brunei Darussalam KDB Darulaman-08 bersandar di Dermaga Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya, Minggu (20/10) tepat pukul 09.00 WIB. Kedatangan tersebut dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan antar kedua negara.

"Kunjungan ini hanya sebatas mempererat hubungan persaudaraan antar dua negara," terang Waka Asop Lantamal V, Letkol Didik Dwi Toko.

Mereka disambut dengan pengalungan bunga dan kesenian khas Surabaya, Tari Remo . Pejabat teras Angkatan Laut (AL) Indonesia turut menyambut kedatangan mereka.

AL Brunei tersebut, rencana akan tinggal selama 4 hari di Surabaya. salah satu agenda selama di Surabaya, mereka akan melakukan pertemuan dengan Walikota Tri Rismaharini, dan Pangarmatim senin (21/10). Selain itu, mereka akan disambut dalam jamuan makan malam yang akan dihadiri oleh pejabat teras AL pada selasa(22/10)

malam. “Mereka akan ada agenda bertemu dengan walikota dan Pangarmatim," lanjut perwira dua Melati tersebut.

Sementara itu, kapal perang negara kesultanan tersebut memiliki panjang 80

Kunjungan ini hanya sebatas mempererat hubungan persaudaraan antar dua negara,”

Didik Dwi Toko

Waka Asop Lantamal V dan lebar 13 meter dan diawaki 69 crew. Sebelum singgah di Surabaya, mereka menempuh perjalanan dari Autralia selama 15 hari. Kemudian mereka dijadwalkan akan meninggalkan dermaga Jamrud kamis (24/10) sekitar pukul 09.00 WIB dan pulang ke Brunei darussalam.(ddy)

Kloter Asal Lamongan Tiba di Bandara Juanda Hari ini SURABAYA - Dua kelompok terbang (Kloter) pertama dari Kabupaten Lamongan, Senin (21/10) akan tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya.

Kloter yang membawa 900 jamaah ini tergabung dalam kloter pertama dan kedua pemberangkatan dari Embarkasi Surabaya.

"Besok (hari ini-red) sudah mulai kedatangan.

Kloter pertama dijadwalkan tiba pukul 13.35 WIB dengan Saudi Arabian Airlines nomor penerbangan SV 5706," ujar Humas PPIH Embarkasi Surabaya, Fatkhul Arif, Minggu (20/10) Sementara kloter dua, kata Fatkhul Arif, akan tiba di Juanda pukul 15.35 WIB menggunakan Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV 5708. "Mereka lantas ke Asrama Haji Sukolilo dan pulang ke Lamongan," jelas Arif.

Untuk musim haji kali ini, tambah Fatkhul Arif, embarkasi Surabaya telah memberangkatkan sebanyak 64 kloter dengan total jumlah jamaah haji mencapai 28.488 orang dengan petugas haji sebanyak 320 orang.

Menurut Arif, jumlah jamaah yang meninggal asal embarkasi Surabaya pada musim haji kali ini mencapai 14 orang. Dua diantaranya meninggal waktu masih di asrama haji Sukolilo, sedangkan 12 meninggal ketika berada di tanah suci. Selain itu, juga terdapat 16 calon haji yang terpaksa ditunda keberangkatannya karena beberapa hal.

"Secara keseluruhan pelaksanaan haji kali ini lebih baik. Bahkan dari 64 kloter, hanya dua penerbangan yang terlambat, dan ada enam penerbangan tepat waktu. Sedangkan sisanya maju dari jadwal. Artinya pelaksanaan kali ini lebih siap sehingga lebih cepat," jelasnya.

Untuk diketahui, embarkasi Surabaya, selain memberangkatkan calon haji

asal Jawa Timur juga berasal dari Bali dan Nusa Tenggara Timur. Untuk kloter pertama embarkasi Surabaya berangkat pada 10 September dan kloter terakhir yaitu kloter 64 berangkat ke tanah suci pada 9 Oktober.

Pemerintah mulai memulangkan jamaah haji kelompok terbang (kloter) pertama ke tanah air, seiring dengan

berakhirnya musim haji 1434 hijriah.

Berdasarkan data yang diterima Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, sebanyak 10 kloter akan diterbangkan mulai Ahad atau Minggu (20/10).

Kloter JKG/01 akan menjadi kloter yang pertama kali diberangkatkan melalui Bandara King Abdul Aziz

International Airport (KAAI) Jeddah. Mereka mulai akan diberangkatkan ke Jeddah pada Sabtu 19 Oktober pukul 23.20 WAS. Jamaah akan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-7401 pukul 07.20 WAS dan diperkirakan tiba di tanah air Minggu 20 Oktober pukul 20.55 WIB. (ara)

ara/koran madura

PEMULANGAN. Jemaah Haji kloter pertama saat pemulangan dan akan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Jadwal Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Minggu 20 Oktober 2013 1. JKG/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 07.20 WAS dengan Garuda Indonesia GA-7401 2. PDG/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 09.30 dengan Garuda Indonesia GA-3401 3. SOC/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 12.20 dengan Garuda Indonesia GA-6501 4. BPN/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 14.20 dengan Garuda Indonesia GA-4201 5. SOC/02, diterbangkan ke Indonesia pukul 17.10 dengan Garuda Indonesia GA-6601

6. MES/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 18.13 dengan Garuda Indonesia GA-3201 7. UPG/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 21.10 dengan Garuda Indonesia GA-1301 8. BTH/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 22.20 dengan Saudi Airlines SV-5710 9. JKS/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 22.35 dengan Saudi Airlines SV-5700 10. SUB/01, diterbangkan ke Indonesia pukul 23.05 dengan Saudi Airlines SV-5706

PABRIK

Kemdikbud Tak Menyetujui Pendirian Pabrik di Trowulan SURABAYA - Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Marijan menegaskan pihaknya tidak menyetujui pendirian pabrik apapun di kawasan Situs Majapahit, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

“Yang pasti, kalau pabrik tidak kita setujui. Soal izin dari daerah itu salah, karena izin di sekitar cagar budaya itu harus ke menteri,” katanya ketika dikonfirmasi Surabaya, Minggu (20/10), merespons polemik pembangunan sejumlah pabrik di kawasan cagar budaya itu.

Menurut dia, pihaknya akan menetapkan Situs Majapahit di Trowulan itu sebagai kawasan cagar budaya pada tahun ini. “Targetnya ya tahun ini, karena tim ahli masih mempelajari (dokumen sejarah), tapi insya-Allah akan ditetapkan pada tahun ini,” katanya.

Tentang rencana restorasi (pemulihan pada keadaan semula) kawasan Trowulan sebagai Situs Majapahit, ia menyatakan restorasi secara besar-besaran belum dilakukan, karena anggarannya masih terbatas.

“Tapi, restorasi itu sudah kita mulai secara terprogram, seperti perencanaan (restorasi) sudah hampir selesai, lalu pengadaan tanah untuk kepentingan itu juga sudah mulai dilakukan, jadi kita sudah memulai, meski belum skala besar,” katanya.

Sebelumnya, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) menyoroti pembangunan Pabrik Pengecoran Baja oleh PT Manunggal Sentral Baja (MSB), karena berada wilayah cagar budaya atau sekitar 500 meter dari Gapura Wringin Lawang yang merupakan pintu masuk Majapahit.

“Kalau pabrik baja itu

Kalau pabrik baja itu tetap dibangun, maka Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha bisa dipidana selama 10-15 tahun dengan denda Rp100 juta sesuai UU 11/2010 tentang Cagar Budaya,”

Adrian Perkasa Ketua Harian BPPI

tetap dibangun, maka Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha bisa dipidana selama 1015 tahun dengan denda Rp100 juta sesuai UU 11/2010 tentang Cagar Budaya,” kata Ketua Harian BPPI Adrian Perkasa di Surabaya (18/10).

Menurut dia, UU 11/2010 tentang Cagar Budaya menyebut sanksi pidana untuk pimpinan daerah yang merusak cagar budaya, meski status cagar budaya itu masih dalam proses penetapan.

“Insya-Allah, status Trowulan sebagai kawasan cagar budaya ditetapkan pada November,” katanya.

Bahkan, kata dia, usulan BPPI untuk penetapan kawasan Trowulan sebagai cagar budaya itu akan mencakup 112 kilometerpersegi.

“Namun, sanksi pidana itu bisa diterapkan bila sudah ada penetapan kawasan cagar budaya untuk Trowulan,” katanya.

Namun, Bupati Mojokerto sudah berjanji kepada BPPI bahwa izin untuk pendirian pabrik yang sudah berproses itu tidak akan diteruskan, bahkan Bupati Mojokerto berjanji akan membeli tanah bakal pabrik baja seluas 2-3 hektare

itu.

“Gubernur Jatim Soekarwo juga meminta agar Bupati Mojokerto menghentikan pendirian pabrik itu, karena pemerintah sudah merancang restorasi Situs Majapahit itu,” kata Ketua Dewan Penyantun BPPI Hashim Djojohadikusumo.

Menurut dia, rencana restorasi itu bisa merujuk pada Nahara di Jepang atau Pompey di Italia, bahkan restorasi di Pompey di Italia sudah berjalan 285 tahun dengan melibatkan tukang kayu dan pematung.

“Pak Karwo berjanji akan memulai dengan melakukan rekonstruksi 200-an rumah di Bejijong, Trowulan dengan model persis rumah pada zaman Kerajaan Majapahit.

Nanti, BPPI akan mengawal dengan melakukan pendampingan pada masyarakat Bejijong dan lainnya,” katanya. (ant/edy/dik)

LINTAS JATIM

5

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222 | TAHUN II

LINGKUNGAN

Ratusan Pelajar Tanam 30.000

ant/rudi mulya

BUAYA AIR TAWAR. Sejumlah pecinta reptil menunjukkan Buaya air tawar Irian (Crocodylus novaeguineae), saat pameran reptil di Kediri, Jatim, Sabtu (20/10) malam. Pameran reptil yang diikuti puluhan komunitas penggemar reptil di wilayah Karesidenan Kediri tersebut, bertujuan untuk mengenalkan satwa jenis reptil sekaligus kampanye terhadap perlindungan satwa langka kepada masyarakat.

Jumlah DPT Pileg 30.567.326 SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menetapkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tingkat Provinsi Jatim dengan total pemilih 30.567.326.

Komisioner KPU Jatim, Agus Mahfud mengatakan rekapitulasi hasil pemutakhiran yang dilaksanakan Minggu (20/10) di Hotel Singgasana Surabaya tersebut, merupakan lanjutan ke 2 setelah evaluasi rekapitulasi DPT. “Hasil perbaikan rekapitulasi DPT Pileg jumlah kecamatan mencapai 664.

Untuk jumlah desa/kelurahan mencapai 8.501. Jumlah TPS mencapai 86.394”, ujar Agus Mahfud.

Pemilih perempuan, kata Agus, masih tinggi mencapai 15.526.038. Sementara lakilaki 15.041.288.

“Total pemilih DPT pileg tahun 2014 mencapai 30.567.326 orang”, paparnya.

Rapat pleno yang digelar pukul 14.15 WIB diikuti sekitar 200 orang terdiri dari Ketua KPU Kab/Kota se-Jatim, Panwaslu Kab/Kab se-Jatim, Bawaslu jtm, Parpol Pemilu 2014, anggota DPD

dan forpimda jtm di pimpin oleh Ketua KPU Jatim, Andre Dewanto Ahmad,S.H. “KPU Jatim melaksanakan evaluasi DPT perubahan tersebut setelah 6 Kab/Kota mensingkronkan antara data dari KPU Kab/Kota dgn Panwaslu Kab/Kota”, tambahnya.

Untuk diketahui, Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mencatat dan menemukan sebanyak 1,5 juta pemilih bermasalah dari 30.115.617 DPT. Berdasarkan hasil pemutakhiran data KPU kabupaten/kota, ternyata pemilih tanpa memiliki kelengkapan informasi data pemilihnya.

Dari jumlah itu, sekitar 21 ribu memenuhi syarat tapi belum terdaftar di DPT. Penemuan DPT bermasalah itu setelah Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap proses tahapan pemilu, yakni men-

ara/koran madura

RAPAT PLENO. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur saat menggelar rapat pleno untuk menetapkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tingkat Provinsi Jatim.

gaudit DPT Pileg 2014 yang sudah ditetapkan oleh KPU. Sebagai contoh, persoalan kelengkapan informasi data pemilih meliputi, sebanyak 1.053.569 pemilih ternyata tidak ada Nomor Kartu Keluarga (NKK), tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) ada 315.676 pemilih, NIK ganda 52.168 pemilih dan pemilih ganda sebanyak 59.611 pemilih. Daerah yang paling banyak ditemukan persoalan kelengkapan informasi data pemilih, antara lain Ponorogo, Nganjuk, Lamongan, Probolinggo, Banyuwangi, Situbondo, Kediri, Sumenep, Madiun, dan Trenggalek.

Untuk kategori pemilih yang tak memenuhi syarat, meliputi belum berumur 17 tahun atau belum menikah sebanyak 5.527 pemilih, meninggal dunia 25.439 pemilih, dan perubahan status dari TNI/Polri ada 1.817 pemilih.

Sementara kategori pemilih yang tidak dikenal persoalannya, meliputi pindah keluar 3.051 pemilih, tidak dikenal 660 pemilih, dan gila sebanyak 6 pemilih. Lalu pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT 21.113 pemilih. (ara)

SURABAYA - Ratusan pelajar dari sejumlah sekolah menengah dibantu mahasiswa dan akademisi dari Universitas Terbuka menanam sekitar 30.000 pohon mangrove di kawasan Pantai Timur Surabaya, Minggu (20/10).

Pada kesempatan tersebut, Universitas Terbuka bekerja sama dengan Kanopi, sebuah lembaga yang fokus menanangani konservasi lingkungan. Di samping itu, juga diikuti Kelompok Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL).

“Kami dibantu Kelompok Tani Trunojoyo menanam puluhan ribu mangrove.

Tujuannya sama, mencegah abrasi serta membuat Surabaya menjadi lebih hijau dan nyaman,” ujar Direktur Kanopi Ma’ruf Erawan.

Pihaknya mengaku tidak menyelenggarakan kegiatan tersebut hanya untuk penanaman mangrove saja, tetapi di balik

itu ada misi khusus yang diemban, yakni meningkatkan kapasitas kelompok petani sekitar.

Oleh karena itu, UT bersama Kanopi sudah mengadakan pelatihan tentang manajemen pengelolaan kegiatan untuk kelompok petani sejak beberapa bulan lalu.

“Jadi, sebelum acara penanaman di kawasan Wonorejo ini, para petani sekitar sudah mendapat pembekalan yang fungsinya untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan mereka,” kata dia.

Ketua Kelompok Tani Trunojoyo, Suratno, menyatakan bahwa 30.000 bibit mangrove sudah ada yang sebagian ditanam dan dilakukan secara bertahap sejak September lalu hingga Desember 2013.

“Penanaman bibit mangrove tidak bisa serta-merta dilakukan, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak dalam satu waktu. Perlu

mempertimbangkan faktor ph air dan panas matahari agar mangrove tumbuh subur,” kata dia.

Puluhan ribu mangrove jenis rhizopora mucranata dan blueguera tersebut, lanjut Suratno, bakal memenuhi 4 kilometer sepanjang sungai Wonorejo.

Kegiatan penanaman mangrove tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota Surabaya. Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pertanian Surabaya Alex Siahaya mengatakan bahwa apa yang dilakukan akademisi turut mendukung program pemkot dalam perluasan ruang terbuka hijau (RTH).

Sebagai gambaran, luasan hutan mangrove di kawasan Pantai Timur Surabaya kini sekitar 1.250 hektare yang membentang melewati empat kecamatan, yakni Gununganyar, Rungkut, Sukolilo, dan Mulyorejo. (ant/mk)

NARKOTIKA

Polisi Menangkap Bandar Narkoba SURABAYA - Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya meringkus bandar narkoba yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), Selasa (15/10).

Bandar berinisial AJ (27) Jl. Gadel Baru Surabaya tersebut ditangkap saat asik menikmati sabu-sabu di kamar kosnya di Jl. Dukuh Jelindro Kav I No. 03 Surabaya. dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yakni daun ganja, alat hisap beserta serbuk sabu-sabu.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Ketut Madia mengatakan, petugas mendapat informasi keberadaan tersangka yang menjadi buronan. Petugas menindak lanjuti dengan melakukan pengintaian se-

lama beberapa hari, hingga dapat menangkap tersangka saat menghisap sabu-sabu di kamar kosnya.

“Kami memastikan dulu keberadaan tersangka, setelah kami ketahui dengan pasti, baru kami tangkap. Karena itu memerlukan proses beberapa hari,” kata AKP Ketut Madia kepada wartawan, Minggu (20/10).

Berdasarkan proses interogasi, tersangka mengaku selama ini menjadi pengedar ganja dan shabu di kalangan pelajar. “Dari pengakuan tersangka, selain pemakai dia ini juga pengedar ganja dan sabu-sabu. Kami berhasil menangkapnya setelah beberapa hari sebelumnya tersangka berhasil kabur dalam penggrebekan. Saat itu kami hanya menangkap istrinya yang pemakai dan pengedar,”

Lanjutnya.

Tersangka mendapat pasokan narkoba dari Pedi warga Madura. “Kami juga akan mencari tahu siapa orang yang dimaksud tersangka itu, dan akan kami lakukan upaya penangkapan jika data telah lengkap,” ujarnya.

Madia menambahkan, saat penangkapan Ahmad, petugas mengamankan barang bukti 75 gram daun ganja, 17 paket daun ganja dengan berat 35,5 gram, sebuah pipet yang masih terdapat sisa sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu-sabu, dan sebuah ponsel.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman 5 tahun penjara.(ddy)

INVESTASI

Pelindo III Merevisi Target Jadi Rp 5,4 Triliun SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) merevisi target investasi yang akan dikucurkan sepanjang tahun 2013 menjadi Rp5,4 tiliun dari target awal sebesar Rp6,1 triliun.

Direktur Keuangan PT Pelindo III, Wahyu Suparyono mengungkapkan revisi target investasi ini dilakukan karena terjadi dinamika bisnis di tahun ini dan bukan disebabkan karena adanya berbagai kendala.

"Tidak ada kendala. Sebenarnya semua berjalan sesuai keinginan. Tetapi untuk target investasi ini kan harus mendapatkan ijin dan persetujuan dari pemegang saham. Dan dalam persetujuan terakhir disepakati ada penyesuaian investasi dan tentang anggaran. Makanya akhirnya kami memutuskan untuk melakukan revisi," ujar Wahyu Suparwoko di kantor PT Pelindo III, Surabaya, Minggu (20/10).

Sementara penyerapannya hingga triwulan III/2013 tercatat mencapai sekitar 51% atau sekitar Rp3 triliun. Penyerapan terbesar untuk proyek pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong yang mencapai dikisaran Rp1,8 triliun atau 60% dari total investasi yang terserap.

"Kalau investasi secara keseluruhan untuk Teluk Lamong mencapai Rp 3,4 triliun.

Sebesar Rp1,4 triliun untuk pengadaan suprastruktur atau peralatan dan sistem. Sedangkan pembangunan infrastruk-

tur mencapai Rp2 triliun. sar 15% dibanding tahun lalu.

Tetapi ini multiyears, mulai "Kalau dilihai dari sisi konawal Teluk Lamong dibangun tribusi jenis usaha, terbesar tahun 2010 hingga selesai," disumbang oleh terminal peujarnya. tikemas. Namun jika dilihat Selain untuk dari kontribusi per wilayah, pembangunan Terminal Teluk laba terbesar didulang dari Lamong, investasi juga diku- Tanjung Perak yang mencapai curkan untuk pembangunan sebesar 60%," imbuhnya infrastruktur dan pengadaan Sementara itu, Manager peralatan di sejumlah cabang Humas PT. Pelabuhan Indodiwilayah kerja PT Pelindo III. nesia (Pelindo) III (Persero) Diantaranya untuk Edi Priyanto mengatakan pembangunan pembangunan terminal peTerminal Mulnumpang motipurpose Teluk dern di TanLamong yang Harapan kami, jung Perak, terbagi menuntuk Pelindo hingga akhir tahun jadi enam paIII Cabang Setersebut besaran investasi ket marang men- yang terserap akan d i t a r g e t k a n capai lebih dari mencapai sekitar rampung pada Rp 100 miliar, awal 2014 men70% lebih, Cabang Bandatang.

Khujarmasin lebih sus pengerjaan dari Rp200 mili- Wahyu Suparyono pembangunan Direktur Keuangan PT dermaga domesyar, serta untuk pembangunan tik atau paket Pelindo III seeway dan A saat ini telah penambahan mencapai 90 dermaga di Terminal Peti Ke- persen. mas Semarang (TPKS) sekitar "Pembangunan dermaga Rp 200 miliar. domistik sudah mencapai 90 "Harapan kami, hingga persen, kemuningkan Desemakhir tahun besaran investasi ber 2013 selesai", ujarnya. yang terserap akan mencapai Dari paket A hingga E. sekitar 70% lebih," jelasnya.

Adapun paket B merupakan Terkait realisasi laba PT pembangunan jembatan penPelindo III sepanjang Januari ghubung, lapangan penumpuhingga September, ia menga- kan, dan lapangan parkir. Patakan mencapai Rp700 miliar ket C adalah pembangunan atau 30% diatas target yang jembatan penghubung, paket telah ditetapkan. Hingga akhir D pembangunan gedung pertahun, diperkirakan laba yang kantoran dan bangunan lainakan dicapai sebesar Rp1 trili- nya, serta paket E pengadaan un lebih. Kondisi ini naik sebe- alat angkat dan angkut dan

sistem operasi.

"Yang kami kejar saat ini adalah Paket D, karena estimasi kami, Desember 2013 alat sampai di teluk lamong, dan akan dilakukan uji coba pada awal tahun. Diharapkan April 2014 akan di soft lounching", papar Edi. Untuk diketahui, Terminal Multipurpose Teluk Lamong merupakan proyek perluasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dengan nilai investasi Rp 3,4 triliun. Tahap pertama pembangunan terminal ini ditargetkan meningkatkan kapasitas Pelabuhan Tanjung Perak hingga 800 ribu twentyfoot equivalent unit (TEU) dan 600 ribu TEU lainnya di dermaga internasional.

Terminal Teluk Lamong juga akan dilengkapi dengan 30 unit head truck and chassis (truk pengangkut), 5 unit container crane, 2 unit ship unloader (pemindah barang), 2 unit conveyor (ban berjalan), serta 10 unit automatic stacking crane.

Dengan teknologi tersebut, kata Edi, operator pelabuhan dapat melakukan bongkar muat kapal dengan lebih cepat dan tercatat dengan tepat.

Diharapkan penambahan kapasitas dan kecepatan pelayanan pelabuhan akan menekan biaya logistik, yang pada gilirannya berujung pada pertumbuhan perdagangan dan ekonomi.

“Pembangunan pelabuhan akan berdampak baik bagi perdagangan", pungkasnya. (ara)

ddy/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. AKP Ketut Madya dan AKP Lily Jafar menunjukkan barang bukti bersama tersangka.

SIMPAN SABU DI HELM

Jukir Gagal Melaksanakan Nikah SURABAYA - Joko Hermanto (25) warga Kalisari ditangkap satuan Reskrim Polsek Pakal jum’at (18/10). membekuk menemukan narkoba jenis sabu yang disimpan dibalik Helmnya.

Dalam pemeriksaan petugas, pemuda yang berprofesi sebagai juru parkir di daerah Pengampon tersebut, mengaku mendapat serbuk putih tersebut dari temannya yang yang berinisial R. Petugas langsung menetapkan R sebagai DPO. Tersangka mengaku menjadi pengguna shabu karena ajakan teman. “Saya ingin mencoba Shabu, kata teman saya enak, bikin pikiran bahagia,” ujarnya kepada Wartawan.Minggu (20/10).

Pernikahan yang sudah

Kami sudah melakukan pengintaian beberapa hari, ternyata petugas parkir disini juga menjadi pembeli narkoba,”

Iptu Wito

Kanit Reskrim Polsek Pakal Surabaya direncanakan oleh tersangka juga berantakan karena keburu ditangkap petugas. “Saya sangat menyesal, apalagi saya gagal menikah,” tambahnya sambil menangis.

Penangkapan tersangka

diawali informasi yang didapt petugas, bahwa sering terjadi transaksi narkoba di depan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Petugas kemudian melakukan pengintaian dan berhasil menangkap pelaku.

“Kami sudah melakukan pengintaian beberapa hari, ternyata petugas parkir disini juga menjadi pembeli narkoba,” terang Kanit Reskrim Polsek Pakal Iptu Wito.

Petugas sedang mengembangkan kasus tersebut dengan memburu pengedar yang beroperasi di KBS. “Saat ini kami masih mengembangkan pengedarnya, yang sudah kami ketahui identitasnya.

Sementara untuk tersangka kami jerat dengan UU No 35 pasal 114 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara,” lanjut Wito.(ddy)

6

PROBOLINGGO

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222| TAHUN II

CUACA

Hujan Diprediksi Turun Awal November

USUT BUNDA PUTRI. Sejumlah pegiat anti korupsi menggelar aksi teatrikal “Usut Bunda Putri” di Solo, jateng, Minggu (20/10). Dalam aksinya mereka menuntut KPK untuk mengusut siapa sebenarnya Bunda Putri yang sering disebut-sebut dalam sejumlah kasus korupsi, karena dianggap sebagai makelar proyek yang tidak tersentuh hukum.

Menjelang Pemilu

Spiritual Politik Banjir Order PROBOLINGGO - Menjelang pemilu legislatif 2014 mendatang, tak hanya konveksi dan tukang sablon yang banjir order. Namun dukun atau lebih dikenal dengan spiritual juga ketiban order dari para calon legislatif. Apa itu? Rata-rata order yang dipesan oleh calon legislatif (caleg) bagaimana ia bisa meraup suara terbanyak dan duduk di kursi dewan.

Sejumlah tokoh spiritual saat ditemui Koran Madura, tidak menampik sudah banyak caleg yang mulai datang untuk meminta order suara terbanyak itu. “Memang sudah banyak caleg yang datang agar bisa mendapatkan suara terbanyak di pemilu legeslatif nanti,” ujar seorang spiritual asal Kecamatan Kademangan, ustazd Yusuf kepada wartawan, Minggu (20/10).

Untuk mendapatkan suara terbanyak tersebut, sang dukun harus melakukan

lelaku. “Lelaku itu melakukan tirakat bagaimana masyarakat bisa kasihan dan memilih sang caleg nantinya,” katanya.

Ustazd Yusuf menjelaskan, untuk melakukan lelaku itu tidak semudah apa yang dibayangkan oleh masyarakat. Dia harus melakukan wirid, bahkan juga melakukan puasa berhari-hari. Saat melakukan lelaku tersebut, dia meminta kepada Allah agar caleg yang meminta tolong dikabulkan hajatnya. “Jika suara caleg itu berat, ada juga yang menggunakan alat dengan meminta bantuan makhluk halus berupa jin,” katanya.

Untuk mendatangkan jin itu, ustazd Yusuf harus menyediakan minyak wangi bernama apel jin. Makhluk itu nantinya yang akan membantu si caleg agar masyarakat bisa simpatik.

“Sampai kemarin sudah ada 10 caleg yang datang,”

katanya. Hanya saja, ustazd yang memiliki rambut panjang itu tidak menjelaskan caleg dari partai apa saja yang datang kepadanya.

Di tempat terpisah, abah Buang juga mengatakan serupa. Dia mengaku sudah banyak caleg yang datang ke rumahnya. Tujuannya, untuk meminta tolong bagaimana para caleg itu bisa duduk di kursi dewan. “Rata-rata tujuan mereka dapat suara terbanyak dan menjadi anggota dewan,” katanya.

Abah Buang yang memiliki padepokan di Paiton, Kabupaten Probolinggo itu menjelaskan, ada beberapa caleg dari sejumlah partai yang datang ke rumahnya.

Seperti partai Gerindra, Nasdem, Hanura dan beberapa partai lainnya.

“Mereka datang kesini minta bantuan doa. Soal terkabul tidaknya, semua itu kehendak Allah,” pungkasnya.(ugi).

HARGA NAIK

Petani Kubis Bernapas Lega PROBOLINGGO - Petani kubis di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo kini bisa bernapas lega. Pasalnya, sejak sepekan terakhir ini, harga kubis mengalami kenaikan.

Bahkan, kenaikan harganya mencapai 50 persen dari harga sebelumnya.

“Sekarang harga kubis mencapai Rp.1000 perkilo,” ujar seorang petani kubis, Hari Purnomo kepada wartawan, Minggu (20/10).

Sebelum harganya naik, harga kubis di pasaran cuma Rp.500 perkilo. Akibatnya, banyak petani kubis di kawasan Sukapura yang klimpungan. “Karena dengan harga segitu sudah balik modal sudah untung,” tandasnya.

Faktor terjadinya kenai-

kan tersebut, menurut dia, karena petani kubis yang di luar kota belum masa panen.

Sehingga persediaan di pasar terbatas.

Meski harga kubis mengalami kenaikan, Namun Hari Purnomo tidak berani mengirimnya ke luar daerah.

Dia hanya menjual tanaman kubisnya di pasar lokal. “Kita menjualnya di pasar lokal saja. Bahkan, pedagang datang sendiri ke petani langsung,” terang dia.

Tidak beraninya petani mengirim tanaman kubisnya ke luar daerah, karena dinilai terlalu berisiko. Petani setempat lebih memilih menyetor ke pasar terdekat atau mendatangkan pedagang sendiri ke ladang.

Hal serupa juga dikatakan petani lainnya, Sucipto.

Meski harga kubis sekarang mengalami kenaikan, dirinya tidak mau melakukan penimbunan. Begitu panen, kebanyakan petani langsung menjualnya. “Kalau tanaman kubis tidak bisa ditimbun, karena berisiko busuk. Jadi kubis berbeda dengan tanaman lainnya,” katanya.

Tanaman kubis bisa bertahan lama sampai seminggu. Itupun tergantung dari kondisi kubisnya. Bahkan, ada juga yang hanya bisa bertahan tiga hari. “Itu tergantung dari kondisinya. Makanya petani enggan mengirim tanaman kubis ke luar kota, karena terlalu besar resiko busuknya,”pungkasnya. (ugi).

PTKL

Wacanakan Aset Koperasi PTKL Dijual

PROBOLINGGO - Karyawan PTKL yang tergabung dalam anggota koperasi pada Perseroan Terbatas Kertas Leces (PTKL) Kabupaten Probolinggo, berencana akan menggelar rapat anggota luar biasa untuk menjual sebagian aset-asetnya.

Menurut, sekretaris serikat pekerja PTKL, Arham, mengatakan, kekayaan koperasi yang dimiliki oleh PTKL , akan diupayakan untuk di jual. Karena Arham, menilai anggota koperasi yang merupakan karyawan dari pabrik milik Negara tersebut saat ini belum bisa menerima gaji dari pihak manajemen. Apalagi kata Arham, karyawan juga memilki hak di dalam koperasi itu.”Karena anggota merupakan pengurus di dalam sebuah koperasi,” jelasnya.

Arham juga, mengatakan, selain PTKL sudah tidak sehat seperti dulu lagi, koperasi yang dimilikinya juga tidak bisa memberikan

pinjaman modal kepada para karyawan. Karena kondisinya sudah tidak mampu lagi. Tetapi koperasi saat ini masih memiliki aset atau jenis usaha lain yang masih tetap berjalan.

Salah satunya yakni sebuah SPBU yang ada di Kecamatan Leces. “Ini direncanakan oleh karyawan yang akan diupaya untuk dilakukan penjualan kepada pihak lain,” terangnya, Minggu (20/10) kemarin.

Segenap karyawan, lanjut, Arham, akan melakukan upaya mogok kerja yang akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober besok.

Sebab menurut ,Arham, pihak manajemen sudah tidak memperdulikannya terkait dengan gaji karyawan. “Dari pada kerja cuma-cuma tidak digaji. Mendingan tidak usaha masuk kerja,”pungkasnya, menirukan suara para karyawan PTKL pada umumnya.(fud)

PROBOLINGGO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, mempredikisikan, tentang turunnya hujan pada awal bulan November mendatang. Dengan mengacu dari hasil perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jawa Timur.

Menurut Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Dwi Joko Nurjayadi, mengatakan, perkiraan turunnya hujan tersebut, sesuai dengan isi surat edaran dari BMKG Jatim beberapa bulan kemarin. “Insyaallah dalam waktu dekat hujan bisa turun dan bermanfaat bagi masyrakat,” terangnya Minggu (20/10) kemarin.

Joko juga mengatakan, mengingat wilayah yang mengalami kekeringan di kabupaten Probolinggo sangat luas, yakni sebanyak 43 desa yang tersebar di 12 Kecamatan di kabupaten Probolinggo. Jadi masyarakat yang ada di

wilayah tersebut benar-benar sangat membutuhkan adanya air termasuk, untuk lahan pertanian. “Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu warga desa Malasan Kulon Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Ali Sujoko mengatakan, dengan adanya kabar tersebut masyarakat sangat bangga karena selama ini air sangat mereka butuhkan bagi daerah yang kesulitan air. “Alhamdulillah kalau hujan bisa segera turun, karena tanaman di daerah saya sudah banyak yang kering, termasuk disawah,” ujaranya.

Dia juga mengharapkan, agar air hujan ketika sudah turun, dapat memberikan rahmat kepada masayarakat yang hidup di daerah yang sulit untuk memperoleh air ketika kemarau tiba.“ Masyarakat sudah banyak yang berharap hujan segera bisa turun, karena melihat kesulitan untuk mendapatkan air bersih,” pungkasnya. (fud)

Banpol Hanura Bisa Hangus Bantuan Dana 2013 Rp 46. 7 Juta.

PROBOLINGGO - Bantuan dana dari pemerintah untuk partai politik (banpol) Hanura Kabupaten Probolinggo terancam hangus. Pasalnya, sejak tahun 2012 sampai 2013 ini, pencairan banpol partai pimpinan purnawirawan Jenderal Wiranto itu tidak jelas.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Hanura Kabupaten Probolinggo, Djoko Sarjono mengatakan, banpol Hanura untuk tahun 2013 senilai Rp.46,7 juta kemungkinan besar juga tidak akan cair. “Sepanjang Sekretaris dan Bendaharanya tidak mau tanda tangan, banpol itu tidak akan bisa cair,” tandasnya kepada wartawan, Minggu (20/10).

Djoko mengaku tidak tahu, apa alasan Sekretaris DPC Hanura, Husnan Taufiq tidak mau tanda tangan. “Proposal untuk tahun 2012 lalu sebenarnya sudah ditandatangani oleh Sekretaris. Namun terjadi kesalahan redaksi dalam proposal, sehingga harus dilakukan revisi. Sementara untuk tahun 2013 ini, Sekretaris belum juga melakukan tandata-

ngan,” katanya.

Total keseluruhan dana banpol yang harus diterima oleh partai Hanura, imbuh Djoko, sebesar Rp.92 juta. Namun, pencairan banpol tersebut tersendat karena adanya faktor “kemelut” di internal partai. “Jika banpol tersebut tidak cair, maka nantinya akan berpengaruh terhadap kegiatan parpol itu sendiri. Apalagi sekarang sudah menjelang pemilu,” terang pria pensiunan PNS itu.

Melihat kondisi di internal partai Hanura Kabupaten Probolinggo yang terus berlarut-larut, jajaran pengurus DPC Hanura mendesak DPD Hanura Jatim agar segera turun tangan. “Kami berharap agar DPD turun tangan. Karena ini juga menyangkut image partai ke depan,” timpalnya.

Saat disinggung soal kasus Sekretaris DPC Hanura, Husnan Taufiq yang kini sedang diperiksa oleh Polres Probolinggo yang kesandung masalah hukum, Djoko menyerahkan sepenuhnya kepada Polres yang lebih berwenang.

Namun demikian, Djoko bersama jajaran pengurus DPC lainnya meminta agar dilakukan revisi pengurus.

“Ini menyangkut image partai. Partai seharusnya lebih bijak dan fokus memikirkan partai ke depan, karena ini menjelang pemilu,” tegasnya.

Hal serupa juga diakui Wakil Ketua Bidang Keanggotaan, Tiarnam. Dia tidak menampik jika banpol Hanura Kabupaten Probolinggo sudah dua tahun ini tidak jelas jeluntrungannya. “Sudah dua tahun ini banpol Hanura tidak cair,” katanya.

Tidak cairnya banpol Hanura tersebut, karena persoalan internal yang kian berlarut-larut. “Kalau persoalan internal partai masih seperti ini, saya yakin banpol untuk tahun 2013 ini tidak akan cair juga,” tukasnya.

Untuk menyelesaikan masalah itu, Tiarnam meminta agar DPD Hanura Jatim turun tangan. “Terus terang, saya pribadi sebagai pengurus Hanura Kabupaten Probolinggo malu. Karena adanya kemelut internal ini tidak selesai-selesai sampai sekarang,”ucapnya.

Sementara itu ,Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Probolinggo,Kasiono membenarkan tentang tidak cairnya dana bantuan parpolnya sejak tahun 2012 kemarin. Menurutnya tidak cairnya dana tersebut di sebabkan persoalan administrasi yakni tidak bersedianya sekretaris dan bendahara untuk menandatangani bantuan dana itu.

Kasiono juga mengatakan, dana tersebut tetap kami usahakan bisa dicairkan dalam waktu dekat, dia akan mengaku akan menyelesaikan persoalan di internal partainya.“Ini merupakan dana untuk membesarkan partai yang di berikan oleh pemerintah. Jadi bagaimanapun dana tersebut harus bisa cair,”.(fud)

HARI RAYA

Ribuan Santri Bakar Sate Lanjang PROBOLINGGO - Banyak cara unik yang dilakukan umat Islam, dalam rangka memeriahkan hari raya Idul Kurban 1434 H. Bukan hanya mengkaji ilmu Al Qur’an, Hadis, dan beragam kitab kuning, di tangan santri. Bakar sate lanjang pun dilakukan secara berjamaah di hari terakhir tasyrik.

Itulah yang dilakukan ribuan santri pondok pesantren (Ponpes) Riyadlus Sholihin yang berada di Kelurahan Ketapang Kota Probolinggo, usai menggelar penyembelihan hewan kurban, Minggu (20/10).

Hiruk pikuk mewarnai halaman Pondok Riyadlus Sholihin.

Para santri sibuk menata paving stone yang akan digunakan untuk membakar sate lenjeng.

Paving Stone itu ditata berjejar memanjang. Sejumlah santri lainnya memasukkan arang di sela-sela jajaran Paving Stone tersebut. Selanjutnya, arang tersebut disiram minyak tanah kemudian dibakar.

Setelah api berkobar, mereka mengeluarkan kipas yang terbuat dari bilah bambu. Arang yang jumlahnya berkarung-karung itu dalam sekejap berubah menjadi bara.

Setelah itu, para santri memanggang daging yang sudah

ditusuk bambu.

“Kegiatan bakar sate lanjeng berjamaah ini merupakan agenda rutin setiap tahun.

Inilah yang membuat kebersamaan di Ponpes Riyadlus Sholihin selalu terjaga,” kata Sholeh.

Sholeh menjelaskan, di Pondok Riyadlus Sholihin ada sekitar 100 kamar santri.

Masing-masing kamar tersebut mendapatkan jatah daging sebesar satu kilogram dari panitia untuk dibikin sate

bersama. Setiap kamar tersebut berisi 10 hingga 15 orang santri. “Santri hanya menyediakan kipas untuk membakar sate,” kata Sholeh, santri asal Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang juga pengurus pondok ini.

Di Riyadlus Sholihin, kata Sholeh, untuk Idul Adha kali ini menyembelih 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Daging kurban tersebut selain dibagikan un-

tuk santri, juga dibagikan untuk warga sekitar. “Dengan begitu kita semua ikut merasakan,” ucap Soleh sembari menikmati sate yang masih panas.

Sementara itu, Pengurus Ponpes Riyadlus Sholihin, Alfa Ali, mengungkapkan bakar sate lanjeng berjamaah ini bertujuan untuk mempererat rasa kebersamaan di antara para santri, yang sebenarnya tradisi ini sudah ada sejak dulu. Seperti setiap hari raya Idul Qurban, pihak ponpes selalu menggelar penyembelihan hewan qurban. Baik yang berasal dari ponpes sendiri, maupun sumbangan dari orang tua santri.

Sebagian besar daging dibagikan kepada masyarakat.

Sedangkan sebagian lainnya dibagikan kepada para santri.

Sebagai momen kebersamaan, para santri pun memutuskan untuk memanggang daging tersebut beramai-ramai. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi semacam itu sempat ditinggalkan.

“Untuk saat ini, pihak pondok berupaya menghidupkan kembali momentum itu. Agar seluruh santri yang ada di ponpes ini bisa turut merasakan kebahagiaan dalam Idul Qurban,” pungkasnya.(hud).

OPINI

Harga Mahal Ketidaktertiban

salam songkem

Ujian Presiden Jauh-jauh sebelum menjadi presiden, tentu setiap capres telah menyadari tidak mudah menjadi presiden.

Untuk menjadi presiden saja susah, apalagi setelah dilantik menjadi presiden, tentu lebih susah lagi. Sebab menjabat orang nomor satu di suatu negara memang penuh dengan resiko, salah satunya adalah ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinannya.

Kini, Presiden Indonesia terus digoyang dengan berbagai kritikan tajam. Di antaranya kasus keterlibatannya dengan kasus ‘Misteri Bunda Puteri’, memelihara dinasti politik cikeas, gagal mengawal reformasi, menambah hutang negara, dan banyak lagi kasus-kasus lain yang kini timbul tenggelam tak berlanjut. Bahkan kasus mutakhir yang menerpanya adalah ketidaksusesan Presiden SBY memimpin para menterinya, sebagai salah satu buktinya tidak sedikit menteri-menteri yang diangkat SBY berurusan dengan KPK. Tidak hanya itu, para menteri asal partai politik belakangan ini terus disoroti, karena diyakini mereka akan tak maksimal mengerjakan tugas-tugas di kementeriannya. Kekhawatiran itu menjadi logis ketika diantara menteri-menteri yang dipimpin SBY tersebut masih doyan mendaftarkan dirinya sebagai calon legislatif pada pileg 2014 mendatang.

Nyaris semua menteri dalam kepemimpinan SBY, dalam suatu survei Pol-Tracking Institute yang dirilis di Jakarta, Minggu (20/10), tidak ada yang memuaskan publik. Bila dipersentasekan, kinerja menteri asal parpol yang mendapat nilai tertinggi adalah Suryadharma Ali asal PPP, dengan angka 30,86 persen. Angka persentase tersebut tentu tidak menunjukkan angka kepuasan publik. Apalagi kementerian lain, nilainya sangat mengecewakan. Sehingga SBY sebagai atasannya pantas bertanggungjawab atas kinerja buruk sejumlah menterinya.

Presiden berkewajiban memperbaiki kinerja para menterinya, terutama sejumlah menteri yang mendapat nilai rendah di hadapan rakyat Indonesia. Pertimbangan politik yang selama ini menjadi penentu kompromi pemerintah dengan sejumlah partai politik, seharusnya ditinggalkan, karena latar belakang polisi itu berefek kurang baik terhadap kinerja mereka ketika diposisikan sebagai menteri. Politisi biarkanlah fokus dengan jalur politiknya, tidak perlu mereka ditempatkan di luar profesinya. Itu juga untuk memberikan efek kerja yang maksimal dari kementerian yang disandangnya, setidak-tidaknya dapat memberikan kepuasan bagi mayorias rakyat Indonesia.

Presiden akan lebih baik lagi apabila selektif mengangkat menteri, agar tidak mengalami nasib serupa dengan keteledoran pengangkatan petinggi Mahkamah Konstitusi. (*)

Mendiagnosa Perppu

K

asus yang menimpa AkiL Muchtar sepertinya benar-benar membuat pemerintahan Indonesia terpukul. Sebab Akil Muchtar merupakan orang tertinggi di Mahkamah Konstitusi. Sebagai penguasa hukum justeru tersandung hukum, karena diduga kuat menerima suap. Benar-benar kasus yang menimpa Akil Muchtar itu dapat merusak citra hukum di Indonesia, sampai presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana membuat Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi, upaya presiden tersebut mengeluarkan Perppu, justeru menimbulkan permasalahan baru, karena banyak pihak yang beranggapan timing sudah tidak tepat lagi. Perppu sudah tidak dibutuhkan lagi, karena terlambat. Sebab Perppu dibutuhkan ketika dalam keadaan yang sangat genting.

Keadaan genting yang dimaksud berdasarkan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, keadaan bisa disebut genting, apabila kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU, ada kekosongan hukum, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedural karena membutuhkan waktu yang sangat lama padahal keadaan sangat mendesak kepastian hukum. Maka apabila ketiga kriteria keadaan itu ada, maka dapat dibenarkan Presiden mengeluarkan Perppu.

Barangkali bagi Presiden, tertangkapnya Akil Muchtar oleh KPK karena diduga menerima suap terkait kasus pemilukada Lebak dan Gunung Mas dianggap sebagai keadaan yang genting sehingga perlu segera dikeluarkan Perppu. Yang didalamnya ada tiga substansi, yaitu untuk mendapatkan hakim konstitusi yang baik, penyempurnaan mekanisme proses penyeleksian, dan pengajuan hakim konstitusi.

Semestinya, Perppu tersebut dilakukan lebih cepat, sehingga menuai protes dari berbagai pihak. Keterlambatan telah menjadi permasalahan baru, sehingga Perppu tersebut harus ditinjau ulang. Bahkan Perppu tersebut berpotensi dimentahkan oleh MK, ketika dilakukaan uji judicial review. Sebab Perppu tersebut sebenarnya sudah tidak dibutuhkan lagi, karena bila dipaksakan hanya dianggap sebagai bentuk sensasi yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang presiden.

Memang, presiden memiliki kewenangan untuk menerbitkan Perppu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu Presiden, termasuk mengenai kasus pimpinan MK, Akil Muchtar. Terlepas dari pro-kontra penerbitan Perppu, sejatinya kasus Akil Muchtar, yang dijadikan alasan penerbitan Perppu itu, memang menjadi penyebab runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap proses hukum di Indonesia. Kepastian hukum menjadi sangat diragukan, sebab penegak hukumnya justeru terlibat masalah hukum. (*)

A

7

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO. 0222 | TAHUN II

Perayaan Idul Adha kemarin menyisakan duka sekaligus rasa getir. Betapa tidak, hari yang mestinya dijalani Sutiyo (64) dengan suka cita, justru merupakan hari terakhir baginya. Warga Sawah Besar, Jakarta Pusat itu meninggal saat hendak berebut masuk Masjid Istiqlal demi mendapatkan daging kurban. Selain Sutiyo, sembilan perempuan pingsan, dan di layar televisi kita bisa melihat sejumlah anak kecil terjebak dalam kerumunan.

S

utiyo bukan korban pertama, dan mungkin juga bukan korban terakhir. Senin 15 September 2008, kita masih ingat saat ribuan warga miskin di Pasuruan, Jawa Timur, berdesakan demi uang sebesar 30 ribu rupiah dari seorang pengusaha lokal.

Kekacauan hebat berlangsung saat itu. Akibatnya, 21 korban tewas dan 10 lainnya masuk rumah sakit garagara terjatuh dan terinjak-injak.

Tak lama kemudian, pada awal 2009, dua orang tewas terinjak-injak dalam antrian pengobatan alternatif yang dilakukan seorang bocah Sekolah Dasar di Jombang, Jawa Timur. Selain menewaskan 2 warga, insiden itu juga mengakibatkan puluhan pasien jatuh pingsan akibat berdesakan.

Setahun berselang, peristiwa yang mirip-mirip bahkan berlangsung di Istana Negara. Jhony Malela (45), seorang tunanetra, tewas dalam antrian open house yang diadakan Presiden SBY. Jhony meninggal karena lemas

tidak tahan mengantri bersama ribuan masyarakat demi menyalami Presiden.

Tahun ini, korban tewas garagara berdesakan dalam antrian juga dialami penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Ny Moah (60) di Jember, Jawa Timur tewas, karena tak kuat berdesakan dengan ratusan warga sesama penerima BLSM. Minimnya petugas keamanan, membuat warga saling dorong dan berebut dengan yang lain.

Insiden serupa berlangsung di luar negeri. Seorang perempuan TKI tewas dalam antrian ribuan TKI yang akan mengurus sebuah dokumen pada Minggu siang (9/10). Seorang ibu berusia 55 tahun meninggal karena terdesak ribuan orang yang mengantri pembuatan dokumen tersebut.

Ironisnya, tak hanya kalangan bawah saja yang kerap ricuh saat mengantri. ”Kerusuhan” juga berlangsung saat ribuan warga yang sulit dikategorikan miskin berebut membeli HP Blackberry keluaran terbaru saat itu (25/11/2011). Penjualan perdana Blackberry Bellagio (9790) di Pasific Place, kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Pusat, itu diwarnai kericuhan yang menyebabkan setidaknya empat orang pingsan dan seorang lainnya mengalami patah tulang.

Bisa dipastikan, di negeri ini, insiden ringan hingga serius selalu hadir pada peristiwa antrian yang jauh dari kata tertib. Mulai dari penyebaran zakat, sembako atau daging kurban, hingga antrian membeli tiket pertandingan (juga dalam hal berkendara), kericuhan mudah meledak.

Ketidaksabaran yang menular itu menimbulkan situasi chaotik yang bahkan aparat keamanan sekalipun kerap tak berkutik.

Harga Mahal Secara sarkastis, antri seperti kebalikan (antonim) dari kata Indonesia itu sendiri. Sebabnya, budaya antri seakan-akan suatu hal yang justru dilawan oleh segenap warga Indonesia. Bukan Indonesia lagi namanya kalau tiba-tiba warganya jadi tertib saat mengantri. Antri buat Indonesia hanya akan membuang-buang waktu saja dan itu artinya merugi. Ketergesa-gesaan dinomorsatukan ketimbang ketertiban.

Dalam urusan apa saja, antrian

tertib yang mengular selalu dilihat warga Indonesia dengan kening berkerut dan malah

cenderung dihindari. Setiap kali ada antrian semacam itu, sejumlah oknum berusaha curang dengan mendahului pihak lain yang tiba lebih dulu.

Ini memicu kecemburuan orang lain dan serentak bergerak mengikuti oknum tersebut. Antrian pun buyar dan sontak menjadi kerumunan.

Menyiasati hal ini, biasanya dibikinlah pembatas dari besi atau rantai besi yang memaksa orang tertib dan tidak bisa saling mendahului.

Pemandangan pembatas besi yang tak elok ini mudah kita jumpai di halte busway, penjualan tiket sepakbola, bahkan di depan teller bank. Namun adanya pembatas tak selalu menjamin ketertiban. Saat massa membeludak, besi-besi panjang nan kokoh itu bisa rusak, patah atau hilang entah kemana.

Padahal, ketidaktertiban melahirkan kompleksitas masalah. Selain massa yang berdesak-desakkan rentan menimbulkan korban jiwa, ketaksabaran dalam mengantri merupakan pupuk dari bertumbuhkembangnya calo atau makelar. Kehadiran mereka menciptakan rente (biaya) yang harus dibayar untuk mempercepat urusan.

Aktivitas percaloan silang sengkarut dengan birokratisasi (pengurusan berbelit), kongkalikong, suap-menyuap dan korupsi.

Menurut sosiolog Unair Surabaya, Prof Hotman Siahaan, ”watak ingin cepat selesai” menyuburkan praktik percaloan. Dia mengilustrasikan, orang di kota yang mau mengurus KTP dengan mengikuti prosedur akan memakan waktu. Tapi dengan menggunakan jasa calo dia cukup di rumah dan malah lebih cepat mendapatkannya. Celakanya, tidak hanya kalangan awam yang memiliki kecenderungan untuk memotong kompas berbagai urusan dengan birokrasi. Mereka yang memiliki latar belakang intelektualitas tinggi pun ikut-ikutan (bbc.co.id,

7/1/2011).

Hasilnya terbukti. Urusan apapun di Indonesia nyaris tak bisa mengabaikan keberadaan calo. Dari pengurusan dokumen dasar (akta kelahiran, KTP, SIM) hingga urusan proyek-proyek negara, calo berkeliaran meminta jatah. Jika tidak, urusan menjadi ribet dan tak ketahuan juntrungnya. Fee untuk calo ini pada akhirnya mengakibatkan inefisiensi dalam berbagai bidang.

Semua ini (nyawa dan dana) harus diberikan hanya gara-gara ketidaksabaran yang tak ada wujudnya selain emosi tinggi, rasa marah, dan makian tak berujung.

Pembudayaan Antri Beberapa tindakan memang dilakukan untuk mengurangi percaloan, seperti memanfatkan teknologi internet untuk pengurusan berkas. Namun, teknologi tak sepenuhnya menghilangkan calo. PT KAI yang mulai menerapkan pemesanan tiket online, ternyata tetap menyisakan lubang kecil bagi calo untuk ”bermain”.

Penyederhanaan proses pengurusan dokumen tetap harus ditempuh guna mengurangi percaloan yang mahal. Tapi yang lebih penting adalah mengikis sikap ketidaksabaran, terutama saat mengantri. Negara-negara maju membuktikan tertib dalam antrian bukan hal mustahil dan menjadi pertanda tingkat keadaban warganya.

Pembudayaan antri membutuhkan waktu lama, tapi kita masih punya waktu jika mengajarkannya sejak dini.

Guru-guru di Australia menyadari hal tersebut. Mereka tidak terlalu khawatir jika anak-anak Sekolah Dasar tidak pandai matematika. Mereka justru jauh lebih khawatir jika siswa-siswanya tidak pandai mengantri. Mengajarkan matematika atau pelajaran lain hanya membutuhkan waktu beberapa bulan atau tahun, sementara melatih anak sampai ”pandai mengantri” bisa menghabiskan waktu hingga 12 tahun lebih.

Sayangnya, kurikulum pendidikan kita yang baru tidak menyediakan ruang bagi pembudayaan antri secara serius dan berkesinambungan.= *) Lahir di Surakarta, 15 Oktober 1983. Menyelesaikan pendidikan dari FE UNS, Surakarta (kini melanjutkan pendidikan di Institut Bisnis Nusantara, Jakarta).

Pro-Kontra Pemilukada Dihapus

Belakangan ini muncul kembali pro - kontra pemilihan kepala daerah (pemilukada) secara langsung dihapus dan kembali ke sistem lama di era Orde Baru, yakni lewat DPRD. Awal dari munculnya pro kontra ini adalah tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, dalam kasus suap terkait pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu.

M

enteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menyetujui gagasan itu. Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan jauh lebih baik dibanding dipilih langsung oleh masyarakat. Biayanya lebih murah, potensi konflik pun lebih rendah. Ia meyakinkan bahwa dengan dikembalikannya Pilkada ke tangan DPRD, tidak akan menghilangkan prinsip demokrasi.

Dengan adanya kasus korupsi mengait sengketa Pilkada Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi (MK) di-

harapkan Gamawan bisa memperkuat argumentasi mereka. Selain itu kata dia, tak hanya berbiaya besar, sejak dilakukan tahun 2005, korban meninggal terkait pilkada langsung hingga 70 korban jiwa, harta benda dan lainlain, belum lagi hubungan sosial yang retak, Tidak sedikit nyawa yang melayang sia-sia karena bentrok tidak menerima hasil pilkada. Para pemimpin belum bisa menjadi seorang negarawan Sejati karena tidak mudah untuk menerima kekalahan atau kemenangan orang lain. Bahkan mereka yang kalah mengorganisir massa untuk menolak mereka yang telah dinyatakan menang.

Pemilihan langsung juga membuat banyak kepala daerah terjerat kasus hukum. Dia menyatakan, sebanyak 290 kepala daerah sudah berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana karena dibelit kasus. Sebanyak 251 orang atau 86,2 persen, kepala daerah ini tersangkut kasus korupsi.

Tujuan untuk menjadi pemimpin bukan lagi untuk menjalankan amanat rakyat akan tetapi akan menjadi raja-raja kecil di daerah. Oleh karena itu tidak sedikit pemimpin daerah setelah selesai yang megajukan calon berikutnya adalah istri, anak atau menantu. Hal ini sepertinya mereka tidak mau untuk menyerahkan kekuasaan kepada orang lain. Mereka membuat lingkaran kekuasaan yang kuat. Ya inilah salah satu dampak dari pemilukada yang jauh dari semangat Pemilukada.

Lebih Demokratis Bagi sebagian besar pengamat politik, seperti yang mereka lontarkan dalam berbagai tulisan ataupun pandangan lisan di media, pilkada langsung masih tetap menjadi pilihan terbaik. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan politik baik di tingkat daerah

maupun pusat memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah di daerahnya.

Pilkada juga diharapkan menjadi awal dari keikutsertaan rakyat dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerah mereka, karena pilkada dalam konteks yang lebih demokratis bukan saja memilih orang, melainkan juga sekaligus memilih program. pilkada dapat menjadi wahana bagi rakyat untuk menentukan masa depan negerinya,apakah pemilihan mereka benar atau salah.

Kalaupun rakyat salah memilih orang pada pilkada sebelumnya, melalui pilkada inilah rakyat akan menjadi dewasa dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Demokrasi pada intinya adalah juga memberikan kesempatan pada rakyat untuk berpartisipasi secara sadar, dewasa, dan penuh tanggung jawab.”

Kalaupun sampai saat ini politik uang atau money politics masih menjadi fenomena yang terus berkembang dan merusak inti dari demokrasi, persoalan ini dapat dikikis apabila hukum dan aturan yang terkait dengan money politics tersebut benar - benar diterapkan secara fair dan tegas. Kita juga berharap bahwa generasi muda politisi ke depan juga benar -benar melaksanakan janjinya untuk berpolitik secara cantik tanpa uang.

Politik uang memang sesuatu yang sering terjadi pada negara yang baru menerapkan demokrasi atau masih dalam transisi menuju demokrasi.Fenomena itu akan lenyap sejalan dengan perjalanan waktu dan kedewasaan para politisi dan rakyat pemilih. Ini semakin mempertegas mengapa pilkada langsung harus tetap dipertahankan karena kepala daerah bukan saja wakil pusat, melainkan juga pemilik otoritas tertinggi

di daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Politicking Membesar Bila pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, mungkin saja biayanya lebih sedikit karena tidak perlu mengeluarkan biaya kampanye. Namun, politik uangnya tidak akan hilang. Selain itu, bukan mustahil terjadi politicking yang begitu dahsyat. Misalnya, kalau di Aceh saat ini diterapkan pemilihan gubernur melalui DPR Aceh,tidak akan mungkin kandidat dari partai ataupun independen yang tidak ada afiliasi politik dengan Partai Aceh dapat lolos menjadi gubernur karena Partai Aceh menguasai sekitar 60 kursi di DPR Aceh.

Sebaiknya, jika calon dari partai yang menguasai kursi di DPRD, DPR Aceh, DPR Papua, atau DPR Papua Barat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah, dia akan terpilih dengan amat mudah bila tidak ada calon lain yang berasal dari partai-partai pemilik kursi terbesar di parlemen daerah itu. Wacana mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebaiknya dipikirkan masak-masak, jangan sampai kita tidak konsisten dengan gagasan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Memang masih banyak kekurangan pada pilkada langsung atau bahkan pada semua sistem pemilihan umum di negeri ini.

Jalan keluarnya bukan kembali ke sistem lama yang usang, melainkan bagaimana kita dapat memperbaiki sistem tersebut agar jalan menuju demokrasi yang lebih baik benarbenar terlaksana di negeri ini.= *) Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHR A GA

88

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO. 0222 | TAHUN II

Lorenzo Juara di Australia PHILIP ISLAND Pebalap Yamaha, Jorge Lorenzo keluar sebagai pemenang dalam lomba balap MotoGP di Sirkuit Philip Island, Australia, Minggu (20/10).

Kemenangan ini membuat peluang Lorenzo menjuara musim ini masih terbuka. Sedangkan Marquez kehilangan poin karena didiskualifikasi.

Meski demikian Marquez tetap duduk di puncak klasemen.

Pada balapan ini, Lorenzo yang start terdepan sukses menjaga posisinya hingga akhir balapan dengan keunggulan 6,936 detik dari Pedrosa yang finis di posisi kedua. Sedangkan Marquez yang selama balapan berada di posisi ketiga pada akhirnya harus menuntaskan balapan lebih cepat karena kibaran Black Flag untuknya di lap ke-14 alias didiskualifikasi. Ini sebagai hukuman karena pebalap Repsol Honda itu telat memasuki pitlane yang mana diharuskan maksimal seluruh pebalap melakukannya di lap ke-10.

Valentino Rossi akhirnya mampu memenangi pertarungan untuk duduk di podium ketiga.

Melengkapi posisi lima besar adalah Cal Crutchlow dan Alvaro Bautista. Di posisi ke-6 sampai 10 ada Bradley Smith, Nicky Hayden, Andrea Iannone, Andrea Dovizioso, dan Randy de Puniet.

Dengan tambahan 25 poin ini, Lorenzo memangkas selisih

dengan Marquez di klasemen pebalap menjadi hanya tinggal 18 dan balapan musim ini menyisakan dua seri lagi, yaitu Jepang dan Valencia.

Lorenzo yang punya 280 poin masih berpeluang mempertahankan gelar juara dunianya, karena perolehan poin Marquez bertahan di 298. Pedrosa masih di posisi ketiga dengan 264 poin dan secara matematis masih bisa menyalip dua rivalnya itu.

Menanggapi kemenangannya Lorenzo sangat girang.

Bahkan lomba itu dinilainya berlangsung gila dan kacau. “Ini

Milan Petik Tiga Poin Penting MILAN - AC Milan akhirnya bisa memetik poin penuh saat menjamu Udinese di San Siro pada lanjutan Liga Serie A Italia, Minggu (20/10) dini hari WIB. “I Rossoneri” menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Vartel Birsa di babak pertama.

Tiga poin penting ini mengangkat posisi mereka di klasemen sementara.

Pada laga itu, Milan turun tanpa sejumlah pemain pilarnya, seperti Mario Balotelli, Stephan El Shaarawy, dan Christian Abbiati yang mengalami cedera dan dua lainnya sedang menjalani hukuman larangan bertanding.

Milan membuka skor pada menit ke-22. Sepakan Birsa dari luar kotak penalti membobol gawang Udinese yang dikawal oleh Ivan Kelava.

Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Udinese mencoba mengejar ketertinggalan lewat sepakan Gabriel Silva dari luar kotak penalti. Tapi bola tendangannya masih melebar dari gawang Milan. Tendangan Dusan Basta juga belum membuahkan gol untuk Udinese. Sepakannya mengenai pemain Milan dan hanya menghasilkan sepak pojok untuk Udinese.

Pada menit ke-77, pelatih Milan Massimiliano Allegri memasukkan Kaka menggantikan Alessandro Matri. Ini adalah penampilan pertamanya di San Siro sejak Mei 2009. Kaka berperan dalam membangun serangan Milan di menit ke-84. Mantan pemain Real Madrid itu merangsek ke dalam kotak penalti Udinese dari sisi kanan kemudian mengirim bola ke M’baye Niang. Tapi sepakan Niang tak menemui sasaran.

Hingga laga usai, tak ada gol lagi yang tercipta. Milan mempertahankan keunggulan 1-0 sampai wasit meniup peluit panjang.

Dengan kemenangan ini, Milan naik ke peringkat delapan dengan 11 poin dari delapan pertandingan. Sementara Udinese berada satu tingkat di bawahnya dengan 10 poin.(aji)

LIVEONTV RABU 23 OKTOBER 2013 Fase Grup Liga Champions Milan vs Barcelona 01:30 WIB di SCTV Laga Eksibisi Indonesia Red vs Manchester United Legends 18:00 WIB di MNCTV KAMIS 24 OKTOBER 2013 Fase Grup Liga Champions Real Madrid vs Juventus 01:30 WIB di SCTV Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

adalah balapan yang gila dan kacau, pertama kalinya bagi kami mengganti motor di balapan kering. Diperlukan perhatian yang besar dari kami semua dan para mekanik untuk siap, karena segalanya bisa terjadi,” ujar Lorenzo.

Dia melanjutkan, “Kami banyak melatih pergantian motor dan itu adalah salah satu kunci kemenangan. Saya sempat lambat di sesi pemanasan dan kami perlu mengubah beberapa hal. Kami mengubah strategi dan membuat beberapa pengembangan.

Pada akhirnya saya begitu cepat di balapan, tapi Marquez

dan Pedrosa juga sangat cepat.”

Tak cuma aturan balapan yang berubah, ada juga sejumlah insiden di seri ke-16 ini di antaranya kala Lorenzo dan Marquez, yang saat itu baru keluar dari jalur pit, bersenggolan.

“Saya terlalu terlambat mengerem dan Marquez saat itu sedang keluar dari jalur pit sehingga kami bersentuhan dan beruntung bisa menghindari tabrakan. Kami berdua salah. Dia tidak melihat siapa yang datang, tapi itu 50-50. Seharusnya pebalap yang sudah ada di trek yang mendapatkan prioritas,” jelas Lorenzo.

Dia meneruskan, “Saya tidak tahu apa yang terjadi terhadap Marquez hari ini, apakah itu adalah kesalahan darinya atau dari timnya, atau apakah dia tidak melihat papan pit.

Kami sangat beruntung. Tanpa kesalahan dari Marquez saya pikir dia akan finis pertama atau kedua. Sekarang kompetisi terjadi banyak perubahan.

Sebelum balapan kami tidak punya kesempatan, hanya 2% atau 3% peluang. Dan sekarang peluangnya 20% atau 30%. Tapi Marquez sangat kompetitif di setiap trek, jadi kami perlu bekerja sekeras mungkin di Motegi dan Valencia.” (aji)

SENIN 21 OKTOBER 2013

HASIL BALAPAN MOTOGP AUSTRALIA (15 Besar) Pos. Pebalap

Team

Km/h

Waktu/Gap

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Yamaha Honda Yamaha Yamaha Honda Yamaha Ducati Ducati Ducati ART ART Kawasaki Ducati FTR Ioda-Suter

174.1 173.4 172.9 172.9 172.8 171.3 170.9 170.7 170.7 170.4 169.6 169.4 169.2 169.2 168.4

29’07.155 +6.936 +12.344 +12.460 +12.513 +28.263 +32.953 +35.062 +35.104 +37.426 +46.099 +48.149 +49.911 +49.998 +58.718

Jorge LORENZO Dani PEDROSA Valentino ROSSI Cal CRUTCHLOW Alvaro BAUTISTA Bradley SMITH Nicky HAYDEN Andrea IANNONE Andrea DOVIZIOSO Randy DE PUNIET Aleix ESPARGARO Colin EDWARDS Yonny HERNANDEZ Hector BARBERA Danilo PETRUCCI

PODIUM. Jorge Lorenzo (tengah) memenangi MotoGP Australia, sementara posisi dua diraih oleh Dani Pedrosa (kiri) dan posisi ketiga dihuni oleh Valentino Rossi (kanan)

TOP 10 KLASEMEN PEBALAP Pos.

Pebalap

Motor

Negara Poin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Marc MARQUEZ Jorge LORENZO Dani PEDROSA Valentino ROSSI Cal CRUTCHLOW Alvaro BAUTISTA Stefan BRADL Andrea DOVIZIOSO Nicky HAYDEN Bradley SMITH

Honda Yamaha Honda Yamaha Yamaha Honda Honda Ducati Ducati Yamaha

SPA SPA SPA ITA GBR SPA GER ITA USA GBR

298 280 264 214 179 147 135 127 111 99

Rekor Barcelona dan Atletico Terhenti

MADRID - Kemenangan beruntun Barcelona dan Atletico Madrid pada delapan pekan pertama La Liga Spanyol akhirnya terhenti pada pekan kesembilan. Barcelona ditahan imbang tanpa gol oleh tuan rumah Osasuna pada Minggu (20/10) dini hari WIB. Sedangkan Atletico Madrid dikalahkan oleh Espanyol dengan skor tipis 0-1 pada laga terpisah.

Hasil ini membuat persaingan memperebutkan puncak klasemen semakin sengit antara tiga klub yaitu Barcelona, Atletico Madrid dan Real Madrid. Barcelona masih memimpin klasemen sementara dengan 25 poin, diikuti Atletico Madrid dengan 24 poin dan Real Madrid di tempat ketiga.

Pada laga di El Sadar, kandang Osasuna, Barcelona sudah menurunkan semua pemain terbaiknya, termasuk Carles Puyol yang absen beberapa bulan akibat cedera lutut.

Puyol turun bersama Martin Montoya, Marc Bartra, dan Adriano di barisan pertahanan.

Seperti biasa, “Los Cules” me-

megang kendali permainan dengan “ball possession” hingga 76%. Selain itu, jumlah tendangan ke gawang mereka juga leibh banyak yaitu 12 tembakan, tapi hanya tiga yang tepat sasaran. Sementara Osasuna hanya melepaskan empat tembakan dan hanya satu yang tepat sasaran.

Andres Iniesta sempat mendapatkan dua kesempatan di menit ke-18 dan 21. Yang pertama, dia melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, namun masih bisa dijinakkan oleh kiper Osasuna, Andres Fernandez. Yang kedua, tendangannya dari luar kotak penalti masih melambung.

Tendangan Pedro Rodriguez di menit ke-39 juga masih bisa diblok.

Sementara sundulan Bartra pada menit ke-44 melambung tipis di atas mistar Osasuna.

Menjelang babak pertama berakhir, Roberto Torres mendapatkan peluang untuk Osasuna. Namun, tendangannya yang mengarah tepat ke gawang Barca bisa dihalau oleh Victor Valdes.

Di babak kedua, ketika gol tidak kunjung tercipta juga, Gerardo Martino memasukkan Lionel Messi pada menit ke-68 dan menarik keluar Xavi. Messi memiliki dua peluang untuk mencetak gol, namun tidak tercipta gol. Fabregas juga mendapat peluang di menit ke-75. Tetapi, tendangannya masih bisa diblok. Sampai akhir laga, tidak ada gol yang tercipta.

Sementara itu Atletico Madrid kalah untuk pertama kalinya musim ini saat bertandang ke Estadi Cornella-El Prat, Minggu (20/10) dini hari WIB, kandang Espanyol. “Los Colchoneros” takluk 0-1 akibat gol bunuh diri Thibaut Courtois. Padahal, bila menang, anak-anak asuh Diego Simeone itu bisa mengkudeta Barcelona yang hanya memetik satu poin dari puncak klasemen.

Menurut catatan “Soccernet”, Atletico sesungguhnya menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaaan bola 53 persen. Kendati demikian, Atletico malah mencetak peluang lebih sedikit. Mereka cuma enam kali melepaskan sepakan ke arah gawan tanpa satu pun menemui bidang. Sedangkan, Espanyol sembilan kali melepaskan percobaan, tiga menemui bidang, dan satu blunder dari Courtois pada menit ke-54 menjadi penentu kemenangan Espanyol atas tim asal ibukota Spanyol itu.

Dengan kekalahan ini, Atletico tetap di peringkat dua dengan 24 poin atau berjarak satu angka dari Barca. Bagi Espanyol, kemenangan ini mengangkat mereka ke peringkat lima klasemen denan koleksi 14 poin hasil dari sembilan kali bermain.

Pada laga lain, Real Madrid sukses mengamankan tiga angka saat menjamu Malaga di Santiago Bernabeu. Madrid memetik kemenangan 2-0 atas Malaga. Tambahan angka ini mendekatkan mereka dengan Atletico Madrid di peringkat kedua klasemen sementara.

Angel Di Maria menjadi pemecah kebuntuan dengan gol jarak jauh yang dikemasnya. Ronaldo menggenapi kemenangan Madrid menjadi 2-0 lewat golnya dari titik putih.

Bagi pelatih Madrid Carlo Ancelotti, kemenangan ini menjadi modal bagus saat melawan Juventus di Liga Champions Selasa malam besok. “Ini merupakan laga yang sangat bagus. Saya berharap bahwa kami akan membawa intensitas yang sama saat melawan Juventus di Liga Champions pekan depan. Saya senang dengan cara kami bermain, tapi kami harus terus berkembang,” kata pelatih Madrid Carlo Ancelotti. (aji)

LESU. Penyerang Barcelona LIONEL MESSI tertunduk lesu saat timnya bermain imbang 0-0 dengan tuan rumah Osasuna.

Taneyan Lanjang SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222 | TAHUN II

SENIN

21 OKTOBER 2013

1 9

KONFLIK ALAT PERAGA

KPU-Panwaslu Diamdiam Masih Berseteru

ant/saiful bahri

SEMALAM DI MADURA. Penari memainkan tarian "Batik" dari Pamekasan pada Parade Budaya Madura dalam "Semalam di Madura" di Halaman Pendopo Pamekasan, Jatim, Sabtu malam (19/10). Pagelaran budaya dari empat kabupaten di Madura itu, merupakan pesta budaya warga Madura yang biasanya diakhiri dengan kerapan sapi Piala Presiden.

Neter Kolenang

Cinta Batik

T

radisi mengenai kain batik tertanam cukup kuat di kalangan masyarakat Madura, dan telah membuat budaya membatik dan memakai kain batik terpelihara dengan baik di kalangan mereka. Fetty Fatmawati adalah salah satu pelestari tradisi seni tersebut.

“Dengan mengenakan (pakaian) batik, saya merasa lebih terhormat. Di depan siswa merasa lebih berwibawa. Berseragam keluarga dari kain batik merasa lebih harmonis dan romantis, sekalipun harganya tidak mahal, ” tutur guru SMPN 1 Pragaan, menjelaskan.

Alumni Universitas Muhammadiyah Malang itu selain pernah belajar membatik, juga pernah mengikuti fashion batik.

Saat ini, koleksi batik Maduranya memenuhi almari tempat menyimpan pakaian.”Gak tahu ya berapa jumlahnya,” jawabnya saat ditanya jumlah koleksi batik. (mk)

Fetty Fatmawati Guru

November, Sumenep Punya Kapal Besar Rp 15 M untuk Kepulauan SUMENEP – Kapal besar yang mampu mengangkut muatan 1800 ton dengan kapasitas penumpang lebih kurang 300 hingga 400 orang, direncanakan akan tiba di Sumenep pada pertengahan November mendatang.

Informasinya, kapal yang akan berlayar itu produk China Tahun 2008 dengan harga sekitar Rp 15 miliar. Kapal itu dibeli oleh pihak swasta. “Kapal tersebut memang sengaja diperuntukkkan khusus masyarakat kepulauan,” kata pemilik kapal, Moh. Sahnan, Minggu (20/10).

Warga asal Pulau Sapeken ini mengungkapkan, pihaknya siap melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah. ”Kami hanya berkenginan untuk memperlancar transportasi kepulauan. Sebab, selama ini transportasi kepulauan sering dikeluhkan dan tidak memuaskan. Kami butuh kerjasama supaya bisa berlayar,” ucapnya.

Dia mengungkapakn, sedangkan untuk rute perjalanannya tidak hanya ke Sapeken saja. Melainkan juga, ke Masalembu, Raas, Sapudi, Sapeken, Kangean, dan pulau-pulaun lain. “Kami berharap awal tahun 2014 kapal itu sudah bisa beroperasi,” harapnya.

Anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal Pulau Sapeken, Nur

Asyur, merespon baik. Katanya, biasanya kalau dibelakangnya swasta akan lebih baik pelayanannya. ”Pemkab hendaknya memberikan peluang kepada pengusaha swasta.

Yang penting kapal itu berpihak kepada masyarakat,” ungkapnya.

Politisi PKS ini mengungkapkan, pihaknya sudah sejak dulu mendukung jika ada kapal besar yang akan berlayar di Perairan Kabupaten Sumenep. “Sejak awal kami memang sudah mendukung, bahkan swasta bisa ikut tender. Tetapi sepertinya, tidak mendapat respon baik dari pemkab terkait hal itu. Tarifnya juga harus memikirkan kemampuan masyarakat,” ucapnya.

Kapal Cepat Sebelumnya, PT Sumekar Line berencana mendatangkan kapal cepat. Alat transportasi laut tahan ombak tersebut akan melayani pelayaran Pelabuhan Kalianget Pulau Kangean.

Direktur PT Sumekar Rasul Djunaidy mengatakan, pihaknya

telah menjajagi kerja sama personal dengan salah satu pengusaha asal Surabaya, yang memiliki kapal cepat berbahan aluminimum, yang bisa memecah ombak hingga tiga meter.

"Saat ini, kami sudah melakukan penjajakan kerja sama dengan pemilik kapal cepat asal Surabaya, untuk melayani rute Kalianget– Kangean. Saat ini kapalnya masih beroperasi di Batam. Insya Allah pada tahun ini akan ditarik ke Sumenep, untuk melayani lintasan Kalianget-Kangean," katanya, Koran Madura (17/10).

Kapal cepat yang akan didatangkan tersebut berbahan dasar aluminium, bukan fiberglass.

Sehingga, katanya, dari sisi keamanan dan kenyamanan lebih terjamin. Sebab, kapal yang berbahan fiberglass tidak boleh berlayar di laut lepas. Maka dari itu, pihaknya mendatangkan kapal yang berbahan aluminium.

“Kapal yang akan kami datangkan beda dengan kapal cepat yang sudah ada sekarang, kenyamanan dan keamanannya lebih terjamin. Target kami, kapal cepat yang akan didatangkan nanti kecepatannya lebih tinggi dari kapal cepat yang sudah ada," tuturnya. (sym/yat)

BELUM KANTONGI IJIN DARI BUPATI SUMENEP

HCML Nekat Lakukan Eksplorasi Migas SURABAYA - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) pekan depan tetap akan melakukan eksplorasi minyak dan gas (migas) di sekitar perairan Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep, meski ditentang oleh sebagian masyarakat setempat dan belum mengantongi ijin dari Bupati Sumenep. Perusahaan tersebut juga belum melakukan kontrak kerjasama dengan BUMD lokal.

"Minggu depan kami tetap akan melakukan eksplorasi dan sampai saat ini belum ada perubahan rencana," ungkap Humas HCML Hamim Tohari kepada Koran Madura, Minggu (20/10).

Ia mengakui pelaksanaan pengeboran ini menemui hambatan, karena sebagian masyarakat Sumenep menolak rencana tersebut. Apalagi hingga saat ini Bupati Sumenep juga belum mengeluarkan ijin.

Namun, untuk eksplorasi ini, HCML kata Hamim, cukup berpegang pada kontrak kerja antara perusahaan tersebut dengan Pemerintah Republik Indonesia.

"Kalau sudah tahap ekploitasi baru ijin dari Bupati dan Pemprov diperlukan. Karena pada tahap itu, sudah ada fasilitas yang permanen seperti anjungan. Kalau yang hendak kita lakukan ini baru pada tahap mencari," tandas Hamim dengan nada tinggi.

Ketika ditanya, apakah tidak kha-

watir terjadi peristiwa seperti pengeboran di Kecamatan Saronggi, Hamin lagi-lagi dengan nada tinggi mengatakan," saya tidak mau berkomentar soal kejadian itu. Karena itu bukan perusahaan kami." Kemudian, Hamim menyudahi perbincangannya bersama Koran Madura.

Untuk menggali cadangan migas di selat Madura, HCML tidak hanya melakukan pengeboran di sekitar perairan pulau Sapudi Kab Sumenep tetapi juga di perairan Kabupaten Sampang hingga Pamekasan. Sumur MBG dan MBF berada pada wilayah sekitar kepulauan Sapudi sedangkan sumur MAX berada lebih dekat dengan perairan di Kabupaten Sampang dan Pamekasan.

Luas area pengeboran sekitar 2.515,95 Kilometer persegi dengan kedalaman 20 hingga 200 meter.

Kegiatan eksplorasi tersebut akan dilakukan pada bulan Oktober 2013 hingga Januari tahun 2014. Tujuan pengeboran ini untuk mengevaluasi menyeluruh dari sudut pandang keilmuan geologi dan Geofisika mengenai potensi migas kawasan tersebut. Selain itu meningkatkan peluang keberhasilan penemuan cadangan migas secara komersial atau mengurangi resiko kegagalan penemuan. (han)

didik.koran madura

JURNALISME DI PINGGIR PANTAI. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa RETORIKA STKIP PGRI Sumenep sedang mempelajari Koran Madura di pantai Badur Kecamatan Batuputih, Minggu (20/10).

PAMEKASAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) diam-diam tampaknya masih terus terlibat perseteruan. Apalagi masalahnya kalau bukan karena konflik alat peraga politik. Perseteruan itu kembali terungkap ketika panwaslu tidak bersedia menandatangani nota kesepakatan pemberlakuan alat peraga kampanye, yang disodorkan KPU. Akibat panwaslu tidak bersedia menandatangani itu, KPU kini merasa khawatir Peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 tentang Pembatasan Alat Peraga Kampanye akan menemui kendala dalam penerapannya.

KPU beralasan, penolakan oleh Panwaslu dapat berdampak terhadap penolakan oleh partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) saat dilakukan penertiban alat peraga kampanye yang terpasang di zona terlarang.

Kami tidak bisa Komisioner KPU memaksa, karena Pamekasan Divisi HuPanwaslu punya kum, Agus Kasiyanto kewenangan mengatakan akibat penolakan itu para menentukan caleg maupun parpol sikap. Tapi kami pemasang alat peraga berharap semua di zona terlarang, mekembali pada tugas nolak jika ditertibkan. masing-masing.

“Kami tidak bisa Lembaga tersebut memaksa, karena memiliki tugas Panwaslu punya dan kewajiban kewenangan menenmengawal tukan sikap. Tapi kami berharap semua Peraturan KPU,” kembali pada tugas Agus Kasyanto masing-masing.

Lembaga tersebut Komisioner KPU memiliki tugas dan Pamekasan kewajiban mengawal Peraturan KPU,” kata Agus Kasyanto.

Anggota Panwaslu Pamekasan Divisi Hukum dan Tindak Lanjut, Sapto Wahyono mengatakan pihaknya tidak wajib menandatangani kesepakatan itu, terlebih KPU Pamekasan dinilainya belum melakukan sosialisasi menyeluruh dengan melibatkan Panwaslu.

Apalagi, kata dia, KPU setempat belum menetapkan zona terlarang yang di maksud secara terinci untuk pemasangam alat peraga di masing-masing desa, sehingga alat peraga yang melanggar atau tidak sesuai dengan PKPU tersebut dapat diketahui.

“Yang tidak kami tandatangani itu hanya yang berita acara kesepakatan pemindahan dari level RT ke desa. Panwaslu tidak punya dasar hukum untuk menandatangani berita acara tersebut, karena tidak diatur dalam aturan main yang ada,” katanya.

Panwaslu Pamekasan sampai saat ini masih belum mau menertibkan alat peraga lain seperti poster dan baliho caleg yang mulai banyak terpasang di beberapa titik di Kabupaten Pamekasan. (oni/muj/rah)

POLITIK

KPU Segera Bentuk Relawan Demokrasi BANGKALAN - Guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif maupun presiden 2014, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan akan segera membentuk relawan demokrasi. Harapan dengan dibentuknya relawan ini, agar dapat meningkatkan tingkat FAUZAN JAKFAR pemilih di masyrakat .

Program relawan Ketua KPUD Bangkalan demokrasi merupakan program yang digagas KPU melalui gerakan sosial yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi terdiri dari lima segmen pemilih strategis yakni pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, kelompok penyandang disabilitas, dan kelompok pinggiran.

Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar mengatakan pembentukan relawan demokrasi berdasarkan surat edaran KPU pusat. Hal itu untuk membantu mensosilisasikan semua tahapan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada saat pemilu nanti baik legislatif maupun Pilpres.

"Kita akan segera merekrut relawan demokrasi, yang nantinya akan membantu semua tahapan pemilu," terangnya.

Menurutnya, perekrutan anggota relawan demokrasi dilakukan langsung oleh KPUD Bangkalan. Persyaratan untuk menjadi anggota relawan demokrasi, diantaranya berumur 17 tahun, bukan pengurus partai politik, dan terdaftar sebagai pemilih serta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.

"Anggota relawan demokrasi bertugas melakukan sosialisasi pentingnya pemilu bagi masyarakat.

Mereka akan disebar di setiap segmen pemilih untuk menjadi penyuluh demokrasi yang menjelaskan betapa pentingnya pemilu bagi masyarakat," ungkapnya.

Lebih jauh ia mengatakan pihaknya akan merekrut sebanyak 25 orang relawan sesuai ketentuan dari KPU pusat dengan mewakili semua segmen yang ada. Diharapkan program relawan demokrasi ini mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(dn/rah)

10

SUMENEP

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO. 0222 | TAHUN II

UMK 2014 Diprediksi Naik

Prakiraan Cuaca

Pulau Madura Senin 21 Oktober 2013

SUMENEP

PAMEKASAN

Berawan

Suhu Kelembaban

: 26°c - 33°c : 63% - 89%

Berawan

Suhu Kelembaban

BANGKALAN

SAMPANG

Hujan Ringan

Berawan

Suhu Kelembaban

: 25°c - 33°c : 44% - 91%

: 25°c - 33°c : 44% - 91%

SUMENEP – Survei Dewan Pengupas menyeburtkan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2014 di Sumenep diprediksi akan mengalami kenaikan. Hal itu menyesuaikan Hasil Kebutuhan Hidup Layak (KLH) di kabupaten ujung timur pulau Madura itu yang mengalami peningkatan.

Suhu Kelembaban

: 25°c - 33°c : 44% - 91%

PEMBACOKAN KBO RESKRIM

Pelaku Masih Berkeliaran SUMENEP – Keberadaan pelaku pembacokan SR (inisial, laku-laki) terhadap KBO (Kaur Bin Ops) Reskrim Polres Sumenep Iptu I Gede Pranata Wiguna masih buram. Sampai detik ini polisi belum bisa mengendus keberadaan tersangka, meski sudah tiga hari polisi melakukan pemburuan.

Informasinya, hingga detik ini Korp Bhayangkara itu sedang melakukan pemburuan tersangka SR dan ET ke sejumlah wilayah. Wilayah yang menjadi sasaran antara lain, perbatasan desa, kecamatan, kabupaten. Bahkan, di pelabuhan juga dilakukan penyisiran. Rumah tersangka juga masih dijaga pihak kepolisian.

SR dan ET membacok KBO Reskrim Polres Sumenep Iptu I Gede Pranata Wiguna, Jum’at (18/10). Perwira menengah asal Bali itu dibacok saat hendak melakukan penangkapan kepada SR dan ET. Sebab, SR dan ET merupakan residivis pencurian berat di salah satu warung kopi, di Desa Jabaan, Kecamatan Manding.

Namun nahas bagi I Gede, belum berhasil menangkap, tangannya sudah dibacok. Akibatnya, tangan kirinya mengalami luka serius. Aksi pembacokan itu dilakukan sekitar pukul 10.00.

Akibatnya, pria tinggi bertubuh kekar dibawa lari ke RSUD dr. Moh. Anwar. Namun, rumah sakit milik pemkab itu angkat tangan, kemudian dirujuk ke Surabaya untuk mendapatkan perawatan.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko mengakui, pihaknya belum mengendus keberadaan dua tersangka, meski pihaknya sudah melakukan penyisiran ke sejumlah tempat. ”Kami belum mengetahui keberadaan tersangka. Polisi di sejumlah tempat sudah siaga,” katanya melalui sambungan telepon kepada Koran Madura.

Kendati demikian, sambung perwira dengan dua melati di pundak ini, pihaknya terus melakukan pemburuan kepada tersangka. Apalagi, sudah berani membacok aparat kepolisian. ”Kepulauan juga jadi atensi. Makanya, semua lini yang berada di wilayah hukum Sumenep kami gerakkan,” ucapnya.

Tidak hanya itu, terang dia, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan jajaran polres yang ada di luar daerah Sumenep supaya penangkapan kepada buron kelas kakap itu bisa cepat dilakukan. ”Kami berharap segera ada penangkapan. Ini sudah meresahkan warga sekitar,” tuturnya.

Marjoko mengungkapkan, pihaknya juga akan membentuk tim khusus untuk menangkat tersangka. Intinya, pihaknya tidak akan main-main dalam kasus ini, apalagi sudah merendahkan derajat polisi. ”Bahkan, polisi yang di lapangan belum kami tarik. Semuanya diminta stand by,” tegasnya. (edy/yat)

Dewan Pengupahan melakukan survei di tiga pasar besar yang ada di Kota Sumekar ini. Yakni, di Pasar Prenduan, Kota, dan Pasar Kecamatan Rubaru. Hasilnya, nilai KHL di tiga pasar itu di atas Rp 1 juta. Rinciannya, untuk Pasar Prenduan sebesar Rp. 1.100.000, untuk Pasar Kota sebesar Rp 1,200.000, dan Pasar Rubaru Rp 1.050.000.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Syaifuddin menjelaskan, jika mengacu pada survei KHL besar UMK 2014 diprediksi naik. Kendati demikian, pihaknya belum bisa memastikan persentase kenaikannya. ”Itu masih dalam kajian kami. Berapa yang layak untuk diusulkan ke Gubernur,” katanya.

Kemungkinan, sambung

dia, dalam minggu ini, Dewan Pengupahan akan kembali melakukan pembahasan.

Pembahasan itu nantinya akan dilakukan sesuai dengan beberapa indikator. Salah satunya, hasil survei KHL dan kemampuan pengusaha serta keinginan pekerja. ”Semua indikator itu akan dijadikan pertimbangan dalam pembahasan,” ucapnya.

Syaifuddin menegaskan, penetapan UMK tiap Kabupaten Kota termasuk Sumenep di Provinsi Jawa Timur menjadi kewenangan Gubernur dengan didasarkan pada pertimbangan Dewan Pengupahan. Pihaknya, menargetkan UMK Sumenep 2014 tuntas akhir Oktober ini. ”1 Novermber 2013 harus sudah

diusulkan ke Gubernur oleh Bupati. Itu sebagaimana yang ditegaskan dalam surat edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumenep, Agus Kuncahyo, berharap ada keseimbangan antara keinginan pekerja dan pertimbangan keberlangsungan usaha dalam penentuan UMK. Apindo memastikan UMK 2014 diperkirakan akan mengalami kenaikan, namun diharapkan kenaikannya tidak signifikan.

Menurut Agus, pengusaha terbebani dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Kenaikan Tarif Dasar

Listrik (TDL), sehingga mempengarui terhadap keberlangsungan usaha. Akibat kondisi itu pula, pihak pengusaha kesulitan untuk mengakomudir tuntutan buruh atau pekerja yang menginginkan UMK 2014 ditetapkan naik 50 persen.

Agus menambahkan, pihaknya juga berharap Gubernur Jawa Timur selaku penentu terakhir dari penetapan UMK tidak melebihi yang diusulkan Dewan Pengupahan Kabupaten. UMK 2013 yang ditetapkan gubernur sebesar Rp. 965 ribu, padahal yang diusulkan Dewan Pengupahan sebesar Rp. 875 ribu per bulan. ”Kami berharap ada perbandingan sejajar,” tuturnya. (athink/yat)

HARGA GARAM

PT Garam Membeli di Bawah Standar SUMENEP – Desakan sejumlah kalangan agar PT Garam membeli garam rakyat akhirnya terwujud. Sejak beberapa hari terakhir ini, Badan Usaha Milik Negara itu sudah melakukan pembelian.

Hanya saja, harga yang digunakan tidak sesuai standar.

Harga pembelian PT Garam untuk KW (kualitas) I Rp. 485 per kilogram, padahal seharusnya Rp 750 per kilogram.

Sedangkan untuk KW II PT Garam membeli dengan harga Rp 370 per kilogram, dari yang seharusnya Rp 550. ”Pembelian dengan harga murah itu sangat merugikan petani. Karena sangat jauh dari standar dalam surat edaran Menteri Perdagangan,” kata Ketua Asosiasi Petani Garam Sumenp (Perras) Hasan Bashri.

Dengan begitu, sambung Hasan, pembelian yang dilakukan PT Garam itu jelas melanggar aturan yang ada.

Padahal, banyak masyarakat menggantungkan nasibnya pada PT Garam. ”PT Garam itu perusahaan Negara, harusnya lebih peka dengan nasib rakyat,” katanya.

Dia mengungkapkan, sebenarnya petani tidak mengharapkan harga yang sama dengan edaran menteri itu.

Minimal harganya tidak terlalu turun drastis. ”Mungkin untuk KW I Rp 550 ribu, KW II Rp 450 ribu itu sudah cukup.

Jadi, petani tidak menuntut banyak,” ungkapnya datar.

Pantauan Koran Madura, PT Garam membeli garam rakyat secara diam-diam, lansung ke petani. Yakni, tidak melalui pihak asosiasi petani garam, seperti peras. Padahal, sebelumnya PT. Garam sudah memiliki kontrak dengan asosiasi. ”Kabarnya PT. Garam ingin membeli garam langsung ke petani garam, tentunya dengan harapan agar lebih murah

harganya, ” tukasnya .

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Yayasan Petani Garam Rakyat (YPGR), Tanah Leluhur, Masrawi. Menurut Masrawi, perilaku PT. Garam mulai sejak dahulu hingga saat ini tidak jauh berbeda, yakni kerap kali menyengsarakan rakyat. ”Harga garam tidak pernah menjadi prioritas, edaran menteri hanya jadi pegangan tidak direalisasikan,” katanya Kepala Biro umum PT

Garam M. Farid Zahid masih belum bisa dikonfirmasi.

Saat wartawan Koran Madura menghubungi telepon genggamnya tidak diangkat.

Padahal, nada sambung pribadinya terdengar aktif.

Disperindag Mengingatkan Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Sumenep, Agus Eka Hariyadi meminta PT Garam untuk melakukan pembelian maksimal terhadap

garam rakyat. Itu menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat. ”Pihaknya hanya bisa mendesak, tidak bisa menakan dan memberikan sanksi. Sebab, itu menjadi kewenangan pusat,” katanya.

Memang, sambung dia, Sesuai Peraturan Gubernur (pergub) Nomor 78/2011 tentang Pengendalian Garam Impor dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat, ditegaskan semua importir garam termasuk PT Garam wajib

membeli minimal 50 persen garam rakyat.

Agus menambahkan, dari hasil pantauan yang dilakukan pihaknya, sejumlah importir garam seperti PT Budiono, Gerindo, dan SPR mulai melakukan pembelian garam rakyat. Namun hingga saat ini, disperindag belum menerima bukti serap dari sejumlah importir, khususnya, realisasi pembelian garam rakyat khususnya pada musim 2013. (edy/athink/yat)

KECELAKAAN

Korban Bondet Meninggal di Surabaya

KORBAN. Iptu I Gede Pranata Wiraguna menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh SR dan ET yang hingga saat ini masih buron.

KONTAK LANGGANAN 0328-6770024 | 081931012753 (Manajer Pemasaran)

SUMENEP – Samuei (40), warga Desa Talaga, Kecamatan Ganding, yang menjadi korban ledakan bondet sejenis bom ikan akhirnya mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya, Sabtu (19/10) sekitar pukul 07.00. Ia telah mendapatkan perawatan intensif selama setengah bulan lebih sebelum meninggal dunia.

Pantauan Koran Madura, jenazah korban ledakan bondet tersebut tiba dari Rumah Sakit dr Soetomo ke rumah duka sekitar pukul 3.45 dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Tidak selang berapa lama, jenazah Samuei disemayamkan di pemakaman umum desa setempat.

Rasuki, salah satu kerabat korban, menjelaskan, melihat kondisi korban dengan kondisi kritis, maka semua sanak kerabat korban yang mendampingi di dr Soetomo Surabaya, berembuk untuk dibawa pulang. Namun, tak selang berapa lama, Samu’e

Korban kehilangan kedua tangannya setelah bondet yang digenggamnya meledak saat hendak dilemparkan kepada sekelompok orang tak dikenal ketika menyatroni rumahnya

sudah mengembuskan nyawa terakhirnya pada saat sanak keluarganya sedang mengurus administrasi untuk dibawa pulang.

“Esok malamnya, semua keluarganya sepakat untuk dibawa pulang hari ini (Sabtu, 9/10). Namun, disaat dalam proses administrasi, Samu’e sudah meninggal,” katanya.

Lebih lanjut Rasuki, mengatakan, melihat kondisi korban, dirinya merasa ter-

haru. Karena semenjak terjadi ledakan dahsyat yang melandanya, korban tidak lagi bisa berbuat banyak selain berbaring lemas dengan didampingi sanak kelarganya. “Mungkin ini sudah takdir yang harus kami terima. Ya kami pasrah saja sama Tuhan,” ungkapnya dengan nada lirih.

Korban kehilangan kedua tangannya setelah bondet yang digenggamnya meledak saat hendak dilemparkan kepada sekelompok orang tak dikenal ketika menyatroni rumahnya, Minggu (29/9), sekitar pukul 18.00 WIB. Ledakan yang tergolong hebat itu, menyebabkan 80 persen tubuhnya hangus dan kedua tangan korban putus. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit dr Moh Anwar Sumenep. Namun, karena keterbatasan peralatan medis, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya.

Saat ini korban meninggalkan satu orang anak yang masih sekolah dan satu orang isteri. (edy/yat)

IKLAN BARIS

BANYAK MATA MELIHAT IKLAN ANDA PASANG IKLAN BISNIS IKLAN BARIS BERGAMBAR HANYA Rp. 350.000/BULAN

HUBUNGI BAGIAN IKLAN KAMI:

Sumenep 081939363544 | Pamekasan 087850600243 Sampang 087775094464 Bangkalan 087750670878 Surabaya 081330903119 | Probolinggo 081336379769

SUMENEP

11

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO. 0222 | TAHUN II

MUSIM KEMARAU

Harga Rumput Laut Membanggakan

PANEN RUMPUT LAUT. Sekelompok petani rumput laut sedang menyiangi hasil panen. Cuaca musim kemarau ternyata membawa berkah tersendiri bagi petani rumput laut, karena harga rumput laut naik.

SUMENEP - Musim kemarau ternyata membawa berkah tersendiri bagi petani rumput laut, seperti yang dialami petani rumput laut di Desa Pagarbatu, Kecamatan Saronggi.

Harga rumput mulai laut naik.

Harga rumput laut yang awalnya Rp. 7.000 untuk jenis rumput laut kering, saat ini naik menjadi Rp11.000. Sedangkan untuk jenis rumput laut basah, yang awalnya Rp 2.500 naik menjadi Rp 3.000 perkilogramnya.

Sujehra, petani rumput laut, mengatakan, pemicu kenaikan harga rumput laut karena pada musim kemarau saat ini angin kencang. Angin kencang sangat berpengaruh terhadap kualitas rumput laut.

Sebab, jika angin tidak kencang rumput tidak dapat berkembang, malah rawan rusak.

“Rumput laut berbeda dengan tanaman lainnya, tingkat keberhasilannya sangat bergantung terhadap kencangnya angin,” terangnya. Petani rumput laut mengaku sangat beruntung di musim panen kali ini. ”Pokonya harga rumput laut sangat bersahabat dengan petani,” katanya dengan bangga.

Namun, lanjut dia, meski harga rumput laut pada musim panen kali ini bersahabat de-

Pokonya harga rumput laut sangat bersahabat dengan petani

ngan petani, itu tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan. Sebab, lokasi tanaman rumput laut hingga ke tangah sekitar 500 meter dari bibir pantai, melawan hantaman ombak besar setiap saat.

“Ya karena sudah menjadi penghasilan satu-satunya, kami tetap terus memproduksi rumput laut, dan ini sudah menjadi kabiasaan sejak dahulu, khususnya bagi masyarakat pesisir, di samping sebagian bertani dan sebagian lainnya melaut melakukan penangkapan ikan.

Pantauan Koran Madura di sepanjang pantai desa tersebut, terdapat warga tengah mengikat bibit rumput laut yang dipersiapkan ditanam di tengah laut lalu diikatkan ke ancak yang terbuat dari bambu tempat berkembangnya tanaman rumput laut tersebut. (sai/yat)

Pemkab Diminta Transparan Terkait Dana Bagi Hasil Migas

SEKILAS SUMENEP

SUMENEP - Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) meminta Pemerintah Kabupaten (pemkab) setempat untuk terbuka soal dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas yang ada di ujung timur Pulau Madura. Sebab, selama ini masyarakat tidak mengetahui bagi hasil eksploitasi migas.

Sesuai data Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sumenep, ada 10 potensi migas di Kota Sumekar, dan dua di antaranya sudah melakukan eksploitasi, yaitu blok Maleo oleh PT Santos Energi dan Blok Kangean ABCD yang dimotori oleh PT Kangean Energi Indonesia (PT KEI).

Sementara 7 blok lainnya seperti East Kangean, Nort Kangean, Nort Eas Madura, Nort Sepanjang, dan Blok Sibaru. Belakangan pemkab juga menggelar kerja sama dengan PT Husky.

“Kami minta kepada pemerintah untuk mempublish hasil (bagi hasil) migas, supaya diketahui publik.

Sehingga, masyarakat tidak akan bertanya berapa porsi yang didapat oleh Sumenep.

Karena sejauh ini, ketika kami pertanyakan kepada pemkab, mereka enggan

menjawab,” kata Ketua FKMS Eko Wahyudi.

Eko menjelaskan, pihaknya meminta pemkab tidak menyembunyikan DBH Migas itu. Menurutnya, kalau DBH disembunyikan berarti ada hal yang tidak beres. ”Masak soal data saja susah memberikan.

Kan ini untuk kepentingan masyarakat. Kalau tidak ada masalah pasti akan diberikan datanya,” duganya.

Beberapa waktu lalu, Humas SKK Migas, M. Fatah Yasin, enggan menyebutkan DBH Migas Kabupaten Sumenep. Namun, soal dana bagi hasil itu ada undang-undang tentang pembagian hasil migas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Terpisah, Kepala DPPKA Carto menjelaskan, pihaknya baru menerima listing dari kementerian ESDM, dan ternyata baru sampai pada tahap

ANTISIPASI PENCURIAN SAPI

Sapi Perlu Dilengkapi STK

rekapitulasi.

“Dana hasil migas secara keseluruhan yang masuk pada termin pertama dan kedua sudah melampaui semua dari target APBD, yaitu di atas 100 persen. Bahkan, sudah mencapai 300 persen,” katanya.

Carto juga menjelaskan bahwa dari hasil target awal kurang lebih Rp 300 juta, kini sudah tercapai lebih dari Rp 3 miliar.

“Untuk tahun 2013 ini, dana hasil migas sudah Rp. 3 milyar lebih, karena kemarin juga ada tambahan 50 persen

dari provinsi. Dan kalau dari gas sudah Rp. 7 miliar lebih.

Jadi, secara keseluruhan dari dana hasil gas bumi gas minyak sudah mencapai Rp 9 miliar lebih. Ini baru termin ketiga, kalau termin keempat masih pada tahun 2014,” ungkapnya. (sym/yat)

PENYELIDIKAN BANTUAN SAPI LENYAP

Pengamat Hukum Minta Penyelidikan Ulang SUMENEP – Kandasnya penyelidikan dugaan penyelewengan bantuan sapi betina produktif di Desa Tamidung, Kecamatan BatangBatang, menuai protes dari sejumlah kalangan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep diminta melakukan penyelidikan ulang atas kasus yang meresahkan warga setempat pada tahun 2012.

Pengamat Hukum, Ach. Novel, menyesalkan kandasnya penyelidikan tersebut akibat tidak adanya berkas penyidikan sebagaimana disampaikan kejari. Menurutnya, hal itu menandakan dokumentasi berkas kasus di Korp Adhyaksa itu masih lemah dan tidak profesional. ”Ini menandakan kalau dokumentasinya tidak baik. Harusnya, kalau sudah diselidiki ada berkasnya,” katanya, Minggu (20/10) kepada Koran Madura.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wiraraja ini mengungkapkan, harusnya sebelum pejabat lama pindah ada serah terima berkas. Sehingga, yang tidak tuntas bisa dilanjutkan. ”Kalau pun misalnya dihentikan kala itu, ada bukti berupa hasil penyelidikan. Ironisnya, malah jaksa mengaku tidak tahu. Sangat aneh kalau berkas hilang. Ini preseden buruk bagi kasus selanjutnya,” ucapnya.

Pihaknya meminta kejari untuk melakukan penyelidikan ulang terkait kasus dugaan penyelewengan bantuan sapi melalui dana APBN itu. Apalagi, beberapa media sudah memuat dugaan penyimpangan itu pada 2012. ”Warga yang melaporkan sendiri. Jadi, ini harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan ulang,” ungkapnya.

Novel menambahkan, indikasi penyelewengan itu

sangat jelas sebagaimana yang dilaporkan warga. Dimana yang melaporkan merupakan anggota poktan sekaligus

Kalau seperti ini akhirnya kan ada prasangka buruk kepada kejaksaan.

Bisa jadi orang menduga ada kongkalikong.

Makanya, untuk menepis itu harus ada penyelidikan ulang

penerima. ”Kalau seperti ini akhirnnya kan ada prasangka buruk kepada kejaksaan.

Bisa jadi orang menduga ada kongkalikong. Makanya, untuk menepis itu harus ada penyelidikan ulang,” paparnya panjang lebar.

Pihaknya mendesak kejari untuk membawa kasus ini ke meja hijau. Sehingga, akan ada kepastian hukum. ”Sebab, kejari sangat salah apabila menghentikan kasus yang sudah pernah menggelinding. Tanpa ada kepastian hukum. Apalagi, awalnya menyatakan ada indikasi penyimpangan. Ini berbahaya bagi kasus selanjutnya,” tuturnya.

Dugaan penyelewengan bantuan sapi itu resmi dilaporkan oleh warga Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, sekitar Februari 2012. Dari laporan warga, kejari sempat melakukan serangkaian penyelidikan. Bahkan, ketua poktan Sekar Wangi juga sudah ikut diperiksa.

Warga melaporan itu karena bantuan melalui dana APBN 2011 senilai Rp 499.970.000 diduga tidak diberikan dalam bentuk barang. Warga hanya diberikan uang Rp 500 ribu, padahal per sapi dianggarkan Rp 6,5 juta.

Tidak hanya itu, sapi milik warga malah diklaim dengan diberi tanda anting.

Secara terpisah, Kasi Pidana Khusus (pidsus) Kejaksaan Negeri Sumenep Sugiyanto mengatakan, pihaknya masih berupaya mencari berkas dari kasus itu. Sebab, sejak pihaknya masuk ke kejari belum menemukan adanya berkas penyelidikan kasus dugaan penyelewengan bantuan sapi. ”Kami masih berupaya untuk mencari berkasnya.

Makanya, belum bisa memutuskan,” katanya dalam sebuah wawancara dengan Koran Madura. (yat)

SUMENEP – Untuk memberantas aksi pencurian sapi, polisi meminta pemerintah untuk mengeluarkan Surat Tanda Kepemilikan (STK). Hal itu dinilai dapat meminimalisir pergerakan pencurian sapi.

Kapolsek Lenteng AKP Syakrani mengatakan, selama ini pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mengungkap kasus pencurian sapi di daerah teroterialnya. Namun selalu terbendung dengan persoalan klasik yakni sulit mengidentifikasi sapi yang dicuri. ”Kita kan tidak tahu seperti apa bentuknya sapinya yang hilang, sebab tidak ada kartu indentitas dan tanda pengenal,” katanya.

Selain itu, menurut Syakrani, tidak terungkapnya aksi pencurian sapi diakibatkan minimnya warga yang akan menjadi saksi. ”Salah satu kunci dalam penelidikan itu adalah saksi. Jadi ketika tidak ada saksi maka tentunya sangat menyulitkan,” ungkapnya Oleh sebab itu, menurutnya, pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan surat tanda kepemilikan layaknya surat kendaraan bermotor. ”Kalau sudah ada surat-surtanya, kan lebih mudah untuk menyelidikinya, apalagi tetangganya siap untuk menjadi saksi atas kebenarannya,” ungkapnya.

Surat tersebut juga bisa digunakan pada saat proses jual beli. Hal itu dapat meminimalisir pencuri sapi menjual di pasaran. ”Kalau itu berjalan maka sangat efektif dapat menekan gerak gerik pencuri hewan termasuk memotong penadah sapi,” lanjutnya. (edy/yat)

IKLAN BARIS Warung Makan

PUTRA RONGGOLAWE

12

PAMEKASAN

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222| TAHUN II

KEAGAMAAN

Tunjangan Guru Ngaji Terlalu Kecil

Salah satu tarian yang ditampilkan dalam acara Pesona Budaya Semalam di Madura di Kabupaten Pamekasan, Sabtu (19/10) malam. Acara itu menampilkan berbagai kreasi seni dan budaya dari empat kabupaten di Madura.

Pembahasan Distribusi Raskin Tak Kunjung Kelar Pola Baru Diujicobakan di Pademawu dan Galis PAMEKASAN - Rencana penyaluran raskin di Kabupaten Pamekasan melalui kelompok masyarakat (pokmas) sudah lama digulirkan, namun hingga kini masih belum ada kejelasan. Bupati setempat, Achmad Syafii, belum bisa memastikan, rencana tersebut jadi atau batal dilaksanakan pada tahun ini, karena masih mematangkan mekanisme penyalurannnya.

Bupati mengatakan pemerintah tidak bisa terburu-buru melakukan perubahan mekanisme penyaluran tersebut, karena menyangkut regulasi (aturan) kebijakan jangka panjang, yang harus dilihat dampak positif dan negetifnya. “Saya masih akan melihat situasi terlebih dahulu, jika diperkirakan akan berjalan efektif, maka akan segera direalisasikan,” jelasnya.

Menurutnya, program

tersebut tidak bisa diterapkan secara serentak di 13 kecamatan di Pamekasan, melainkan harus dilakukan secara bertahap dan uji coba. Uji coba mekanisme baru itu, akan dilakukan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pademawu dan Galis.

Pemeritah Kabupaten Pamekasan juga sudah melakukan koordinasi dan pembahasan mendalam dengan DPRD setempat berkaitan dengan regulasi yang akan

diberlakukan dalam pola baru pendistribusian raskin di wilayah itu.

Syafii berharap kebijakan tersebut mendapat dukungan masyarakat karena tujuannya untuk menekan angka penyelewengan dalam pendistribusiannya.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno mengatakan pelaksanaan atas rencana yang sudah dinyatakan sejak beberapa bulan lalu itu sangat ditunggu.

Sebab, jika benar dilaksanakan, kemungkinan besar pola baru tersebut dapat menekan angka penyelewengan dalam penyaluran bantuan beras murah untuk warga miskin tersebut.

Namun, menurut Heru, keanggotaan Pokmas harus dipilih secara selektif dan be-

bas dari campur tangan pihakpihak yang selama ini diduga menyalahgunakan bantuan itu.

Sebab, jika tidak, maka pokmas akan menjadi wajah baru dari pelaku penyimpangan yang selama ini terjadi.

Bahkan, sangat memungkinkan kelompok tersebut menjadi pelaku baru dalam penyelewengan raskin.

“Bukan hanya sekedar membentuk pokmas agar penyalurannya dianggap menggunakan pola baru, tapi harus juga dilihat bagaimana proses pembentukan dan siapa pula anggotanya,” kata dia.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pamekasan, Amirus Sholeh mengaku belum bisa memberikan penjelasan tentang perkembangan pembahasan pola baru distribusi raskin. Ia hanya menyatakan

sudah ada dua kecamatan di Pamekasan yang akan menyatakan siap menggunakan pola baru tersebut. “Pembahasannya sedang berlangsung. Namun sudah ada dua kecamatan yang menyatakan siap, yakni Kecamatan Pademawu dan Galis,” katanya.

Rencana perubahan pola distribusi raskin di Pamekasan muncul atas inisiatif DPRD setempat, setelah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman, DIY. Di kabupaten tersebut, penyaluran raskin tidak melalui kepala desa, namun melalui kelompok masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan. Anggota Pokmas, dipilih dari perwakilan penerima manfaat, sedang kepala desa hanya bertugas memberikan rekomendasi pendistribusian. (awa/muj/rah).

PAMEKASAN Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Nur Faisal menilai bantuan tunjangan yang diterima guru ngaji di Pamekasan terlalu kecil dibandingkan dengan peran mereka di masyarakat.

Para guru ngaji itu tidak semata mengajarkan cara baca Alquran dan mengajarkan tata cara pelaksanaan sholat, namun juga mendidik santri-santrinya dengan adab dan tatakrama. Nur Faisal menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dan DPRD setempat perlu mengkaji untuk menaikkan nilai tunjangan yang selama ini besarannya hanya Rp 200 ribu perorang dalam setahun itu.

Menurutnya, untuk saat ini besaran bantuan tunjangan yang dinilainya layak antara Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu perorang. Bantuan tersebut bisa diserahkan setiap enam bulan sekali atau dua kali dalam setahun.

“Kami menyadari, ini adalah bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap guru ngaji yang memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi di Pamekasan. Dan dalam pandangan kami, nilai itu masih terlalu kecil,” kata Nur Faisal.

Menurutnya, daripada dana APBD dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat hura-hura, dan tidak memiliki pengaruh terhadap pembangunan, lebih sepakat dianggarkan untuk penambahan tunjangan untuk guru ngaji.

Selain itu, untuk meningkatkan besaran nilai tunjangan tersebut, bisa diambilkan dari alokasi pengadaan hewan kurban yang setiap tahunnya selalu dialokasikan dengan anggaran dana cukup besar.

“Kurban itu dilakukan oleh perorangan dan bukan oleh lembaga. Daripada melaksanakan kegiatan yang di dalamnya masih menimbulkan kontroversi, lebih baik dananya digunakan untuk memperbesar nilai tunjangan guru ngaji,” kata dia.

Penasehat Asosiasi Pedangang Kaki Lima (Apkli) Pamekasan itu menyatakan agar penggunaan dana itu benar-benar sesuai dengan peruntukannya, instansi yang bertanggungjawab terhadap program itu memastikan penerimanya benarbenar dikenal sebagai guru ngaji di lingkungannya.

Karenanya, ia meminta agar dilakukan verifikasi data untuk memastikannya. Verifikasi itu tidak hanya dengan melihat ketersediaan tempat ibadah di rumah calon penerima, namun dengan memastikan ada tidaknya kegiatan pengajian yang dilakukan.

“Di Pamekasan, terutama di perdesaan hampir setiap pekarangan ada musholla.

Tapi belum tentu digunakan untuk kegiatan mengaji.

Ada juga yang tidak memiliki musholla tapi di rumah itu ada kegiatan mengaji,” katanya.

Penasehat Asosiasi Pedangang Kaki Lima (Apkli) Pamekasan itu menyatakan agar penggunaan dana itu benar-benar sesuai dengan peruntukannya, instansi yang bertanggungjawab terhadap program itu memastikan penerimanya benar-benar dikenal sebagai guru ngaji di lingkungannya.

Verifikasi, jelas dia, harus berpatokan pada kriteria penerima bantuan yang sudah ditentukan. Kriteria itu harus disusun secara jelas dan bukan hanya dinyatakan guru ngaji. Sebanyak 7 ribu orang guru ngaji di Pamekasan, menerima tunjangan Rp 200 ribu. Dana tersebut dianggarkan melalui APBD Pamekasan dan diberikan sekali dalam setahun.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pamekasan, Amirus Sholeh menyatakan verifikasi calon penerima bantuan itu sudah dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak, antara lain pemerintahan desa dan pihak kecamatan.

Ia mengakui data penerima bantuan tersebut masih ada yang perlu diperbaiki karena masih ditemukan penerima ganda seperti yang terjadi di Kecamatan Tlanakan. “Kami akan terus melakukan perbaikan data. Ini semata agar bisa lebih tepat sasaran,” katanya. (awa/muj/ rah).

TEMBAKAU

Hanya Ada Dua Perusahaan yang Mematuhi Tata Niaga PAMEKASAN- Dari sejumlah perusahaan yang ada, DPRD Pamekasan mencatat hanya ada dua perwakilan perusahaan rokok yang menaati aturan tentang tata niaga tembakau di daerah setempat pada musim panen tembakau kali ini.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi mengatakan kedua perwakilan perusahaan rokok dimaksud adalah Gudang Garam dan perwakilan perusahaan rokok Sampoerna.

“Ini berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan komisi B DPRD pada Pamekasan beberapa waktu lalu,” kata Hosnan.

Ia menjelaskan kedua perwakilan perusahaan rokok itu mengambil sampel tembakau petani tidak lebih dari 1 kilogram, sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Niaga Tembakau.

Namun, perwakilan perusahaan rokok lainnya masih ditemukan mengambil sampel melebihi ketentuan yang telah ditetapkan Perda Tata Niaga Tembakau.

Bahkan, sambung dia, khusus perwakilan perusahaan rokok Sampoerna telah menggunakan timbangan elektrik,

sehingga sangat menguntungkan bagi petani, karena dipastikan akan sesuai standar.

Selain itu, sidak gabungan antara komisi B DPRD Pamekasan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan itu dilakukan, karena pada musim panen tembakau kali ini pemkab sendiri tidak membentuk tim pemantau independen seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sidak yang dilakukan komisi B DPRD Pamekasan itu menindaklanjuti keluhan dari sebagian pemilik tembakau di Pamekasan bahwa pada musim panen tembakau kali ini masih ada perwakilan perusahaan

rokok di Pamekasan yang melakukan pembelian tembakau dengan cara mengambil sampel lebih dari 1 kilogram.

Selain itu, sidak gabungan antara komisi B DPRD Pamekasan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan itu dilakukan, karena pada musim panen tembakau kali ini pemkab sendiri tidak membentuk tim pemantau independen seperti tahuntahun sebelumnya.

Menurut Kepala Disperindag Pamekasan Budi Irianto, pada musim panen tembakau kali ini ada tiga perwakilan perusahaan rokok yang melakukan pembelian tembakau petani.

“Yakni perwakilan perusahaan rokok Gudang Garam, Sampoerna dan perwakilan perusahaan rokok Djarum,” katanya.

Mereka itu memiliki kuasa pembelian dari masing-masing perusahaannya dan melakukan pembelian atas nama perusahaan rokok di kantor pusatnya, yakni Kediri untuk Gudang Garam dan Surabaya untuk perusahaan rokok Sampoerna.

“Perwakilan perusahaan

rokok yang melakukan pembelian tembakau petani pada musim tembakau kali ini memang sedikit, karena hasil produksi tanaman tembakau petani memang sedikit,” kata Budi Irianto menjelaskan.

Pada musim panen tembakau tahun lalu, ada sebanyak enam perwakilan perusahaan rokok yang melakukan pembelian di Kabupaten Pamekasan, yakni Bentoel, Oepet, dan Nujorono dari Kudus.

Sementara, dari tiga perwakilan perusahaan rokok yang melakukan pembelian tembakau kali ini, satu perwakilan perusahaan ditemukan mengambil sampel tembakau lebih dari 1 kilogram, yakni kuasa pembelian perusahaan rokok Djarum.

Menurut Budi Irianto, temuan adanya pengambilan sampel yang melebihi ketentuan itu tidak diproses hukum ke Pengadilan Negeri setempat, karena telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh perwakilan perusahaan itu.

“Selain itu, pemilik tembakau tidak keberatan dengan kelebihan sampel tembakau yang diambil oleh pengusaha,” kata Kepala Disperindag Budi Irianto menjelaskan. (ant/rah)

PAMEKASAN

13

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222| TAHUN II

Karapan Sapi

Bakorwil Minta ‘Azimat’ Presiden

HARGA TOMAT ANJLOK. Petani memanen tomat di Desa Polagan, Galis, Pamekasan, Jatim. Rendahnya harga tomat di tempat itu menyebabkan sebagian petani enggan memanen komuditas tersebut karena dinilai lebih besar biaya pemanenan dibanding hasil penjualan.

Pasien Kritis Tidak Boleh Dijenguk Keluarganya DPRD akan Undang Pimpinan RSUD untuk Klarifikasi PAMEKASAN- Pekan ini, pimpinan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan akan bertemu pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet Martodirdjo. Pertemuan itu akan membahas pelayanan rumah sakit terbesar di Madura itu dalam kasus pelarangan pasien kritis dijenguk oleh keluarganya sampai meninggal dunia.

Komisi yang membidangi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat itu berjanji akan mengundang pimpinan RSUD dr. Slamet Martodirjo, untuk dimintai penjelasannya dalam hal pelayanan kepada pasien dan keluarganya.

Anggota Komisi D, Zainal Abidin mengatakan komisinya belum menentukan jadwal pasti pertemuan itu, namun sudah disepakati untuk meminta penjelasan pimpinan RSUD dalam kasus tersebut.

“Kami sudah merencanakannya, karena kasus ini menjadi perhatian masyarakat.

Kami akan meminta penjelasan pimpinan RSUD dalam masalah ini,” kata Zainal.

Dalam pertemuan itu, akan dimintai penjelasan alasan pengelola rumah sakit tersebut tidak memperbolehkan pasien yang kondisinya kritis dijenguk keluarganya, termasuk ibu kandungnya sendiri, sampai pasien itu meninggal dunia.

Menurut Zainal, komisinya akan meminta penjelasan soal prosedur penanganan pasien kritis, juga ketentuan yang melarang didampingi oleh keluarganya. “Ini penting untuk melihat, apakah yang dilakukan oleh rumah sakit adalah membatasi keluarga yang menjenguk, atau sama sekali tidak membolehkan seorang pun anggota keluarganya

untuk mendampingi pasien tersebut yang dalam kondisi kritis,” jalas Zainal.

Sepengetahuannya, petugas rumah sakit hanya memperbolehkan satu diantara keluarga pasien untuk masuk dan menjaga di dalam ruang perawatan khusus. Kasus ini menjadi perhatian publik di Pamekasan setelah Hasbullah (11), salah satu pasien di RSUD meninggal dunia. Hasbullah dirawat di rumah sakit tersebut sejak Sabtu (13/10) akibat penyakit paru-paru.

Selama menjalani perawatan di rumah sakit itu, tidak seorang pun anggota keluarga santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Majidiyah, Dusun Palduding Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan itu diperbolehkan menjenguknya di ruang perawatan. Bahkan ibu kandungnya juga tidak diperkenankan untuk menjenguk, sampai akhirnya ia meninggal dunia.

Kasus itu memantik protes warga yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat

Pamekasan Sehat (Ampas) karena menilai pengelola RSUD membuat aturan yang kurang manusiawi dan terkesan mengabaikan hak pasein yang kondisinya kritis untuk didampingi keluarganya.

Aksi itu dilakukan dengan menutup akses jalur utama di depan RSUD dengan cara tidur di jalan hingga sempat memacetkan arus lalu lintas.

Sementara Pihak Manajemen Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Slamet Martodidjo Pamekasan, masih bungkam dan tidak bersedia memberikan penjelasan pers terkait protes buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Pamekasan, Saleh Lahadi tidak bisa dihubungi. Padahal wartawan sudah berulangkali menghubunginya melalui ponselnya, untuk mengkonfirmasi protes masyarakat itu. Bahkan pesan singkat yang dikirim, sampai berita ini dilaporkan juga belum dibalas. (awa/muj/ rah)

PERTANIAN

Harga Tembakau Terus Menurun PAMEKASAN - Harga tembakau rajangan di sejumlah kuasa pembelian tembakau di Kabupaten Pamekasan mulai mengalami penurunan. Dalam beberapa hari terakhir, harga tembakau rajangan yang dipasok petani turun antara Rp 1.000 hingga Rp 2.000.

Misdayyin salah satu bandol (pemasok tembakau) asal Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, mengatakan sejak beberapa hari terakhir harga pembelian yang dipatok kuasa pembelian tembakau sudah tidak setinggi dua pekan lalu. Bahkan, jika dihitung, harga di tinggkat petani lebih tinggi dari harga yang berlaku di gudang pembelian.

Hal itu disebabkan petani

masih tetap berpatokan dengan harga yang sebelumnya, sehingga mereka mematok tembakau dengan harga cukup tinggi.

Jika pada dua pekan lalu harga pembelian di sejumlah gudang tembakau masih mencapai Rp 46 ribu perkilogram kini turun menjadi Rp 42 ribu perkilogramnya. Padahal menurut taksirannya grade (ukuran mutu/kualitas) tembakau itu masih sama.

Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Fathorrahman mengakui terjadinya penurunan harga tembakau di tingkatan kuasa pembelian tembakau. Ia mengetahui hal tersebut saat melakukan kun-

jungan ke beberapa gudang milik kuasa pembelian tembakau di Pamekasan.

Jika pada dua pekan lalu harga pembelian di sejumlah gudang tembakau masih mencapai Rp 46 ribu perkilogram kini turun menjadi Rp 42 ribu perkilogramnya.

Fathor menjelaskan berdasar penjelasan pihak gu-

dang, penurunan harga itu disebabkan oleh terjadinya penurunan kualitas tembakau yang dipasok para bandol.

Diperkirakan turunnya kualitas tembakau itu, karena mulai habisnya tembakau gunung dan tegal, sehingga yang tersisa merupakan tembakau sawah. Selain itu, turunnya kualitas tersebut disebabkan oleh panen sebelum waktunya.

“Kami menemukan kasus tembakau muda sehingga mempengaruhi pada kualitas dan harga. Dimungkinkan para petani mengejar tingginya harga dan khawatir dengan isu akan segera turun hujan, sehingga mereka melakukan panen sebelum waktunya,” kata dia. (oni/muj/rah)

PAMEKASAN – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Madura setelah gagal melaksanakan lomba Karapan Sapi Piala Presiden, kini berkirim surat untuk minta ‘azimat sakti’ Presiden RI. ‘Azimat’ berupa keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sangat diharapkan, karena karapan sapi tanpa kekerasan yang akan dilangsungkan belum mendapat dukungan dari semua pemilik sapi karap.

Kontroversi memang terjadi, ada pemilik sapi karap yang tidak menyetujui karapan sapi dilakukan tanpa kekerasan, namun ada pula pemilik sapi karap yang justeru mendukung pelaksanaan karapan sapi tanpa kekerasan.

Permasalahan tersebut ternyata tidak bisa diatasi oleh pihak Bakorwil sehingga harus menyurati Presiden RI. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Madura di Kabupaten Pamekasan sampai kemarin, Minggu (20/10), menyatakan belum bisa memastikan waktu dan metode kejuaraan Karapan Sapi Piala Presiden 2013. Apakah karapan itu akan digelar tahun ini dengan kekerasan (rekeng) atau tanpa kekerasan (pakkopak), atau bahkan ditiadakan.

Kepala Bakorwil IV Pamekasan Eddy Santoso mengatakan pihaknya belum bisa memberi penjelasan secara detail tentang pelaksanaan karapan sapi, karena masih menunggu keputusan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Bakorwil Madura sudah menyurati presiden RI tentang adanya dualisme kejuaraan karapan sapi, yaitu karapan sapi dengan kekerasan (rekeng) dan karapan sapi tanpa kekerasan (pak-kopak).

Dari kelompok ini, pihaknya belum bisa menyelenggarakan kejuaraan karapan sapi, karena kejuaraan karapan sapi tanpa kekerasan (pak-kopak) belum bisa diterima kalangan pengerap dan ngotot agar karapan sapi piala presiden digelar dengan sistem rekeng. “Saya tidak bisa memutuskan, karena karapan sapi ini memperebutkan piala presiden. Jadi kami menunggu keputusan presiden, karena bukan ke-

juaraan bupati atau gubernur,” katanya.

Dia menjelaskan pihaknya sudah memediasi kedua belah pihak, yaitu kelompok pengerap yang sutuju dengan sistem pak-kopan dan kelompok pengerap yang menghendaki tetap digelar dengan rekeng pada 2 Oktober lalu di kantor Gubernur Jawa Timur. Namun kedua belah pihak masih bertahan dengan keinginan masingmasing sehingga diserahkan kepada presiden untuk memutuskannya.

Eddy Santoso menambahkan munculnya dualisme karapan sapi di Madura terjadi setelah Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan menerbitkan fatwa haram terhadap karapan sapi piala presiden pada 2011 lalu, karena diwarnai dengan penyiksaan terhadap sapi karapan.

Sampai kini, surat yang diajukan ke presiden tentang karapan sapi itu belum dijawab. Bakorwil IV Pamekasan berharap keputusan presiden itu segera turun sehingga kejuaraan itu bisa digelar sesuai keputusan presiden. Setelah keputusan presiden turun, pihak Bakowil IV Pamekasan akan segera mengumpulkan para pengerap untuk menjelaskan keputusan presiden nanti.

“Saya tidak bisa berandaiandai sebelum ada keputusan presiden. Mudah-mudahan segera ada keputusan dan kami akan segera menyampaikan keputusan itu dengan mengumpulkan pengerap.

Apapun keputusan presiden harus dipatuhi,” katanya.

Eddy Santoso menambahkan munculnya dualisme karapan sapi di Madura terjadi setelah Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan menerbitkan fatwa haram terhadap karapan sapi piala

presiden pada 2011 lalu, karena diwarnai dengan penyiksaan terhadap sapi karapan.

Atas fatwa itu, pihaknya membuat formula baru dengan karapan sapi tanpa kekerasan (pak-kopak). Namun karapan sapi versi ini justru mendapat penolakan dari kalangan pengerap yang tetap menghendaki karapan sapi rekeng.

Karena belum ada keputusan presiden, Eddy Santoso juga belum bisa memutuskan waktu dan tempat karapan sapi tahun ini. Pihaknya hanya mengupayakan akan membicarakan lebih lanjut jika keputusan presiden sudah turun.

Semula, gubeng kejuaraan karapan sapi ini diagendakan pada bulan ini, bersamaan dengan kontes sapi sonok semalam di Madura yang digelar pada Sabtu (19/10) kemarin.

Dengan demikian, rangkaian semalam di Madura yang memadukan kebudayaan dari empat kabupaten di Madura, hanya diawali dengan kotes sapi sonok pada siang harinya, karena karapan sapi belum bisa digelar.

Pada pelaksanaan kontes sapi sonok kemarin, sebanyak 39 pasang sapi betina yang dihias sedemikian rupa diikutkan dalam festifal yang diikuti para pemilik sapi dari empat kabupaten di Madura. Pada kontes kali ini, setiap pasangan sapi ditampilkan dengan iringan musik saronen serta sinden yang sesesakali mendapat saweran dari pengunjung di Stadion R. Sunarto Pamekasan.

Sementara itu, ajang pesona budaya bertajuk “Semalam di Madura”, yang digelar Sabtu (19/10) malam di depan Pendapa Bupati Pamekasan menampilkan tariantarian khas dari empat kabupaten di Madura.

Kabupaten Pamekasan menampilkan tari Batik dan Leng-leng Tarebung. Kabupaten Sampang menampilkan tarian Song-Song Semoh dan Kabupaten Sumenep menampilkan tarian menyambut bapak datang dari laut.

Acara ini ditutup dengan pertunjukan kembang api. (uzi/ muj/rah)

KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pemerintah Sedang Evaluasi Pengelola TPA Angsanah PAMEKASAN Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan tengah melakukan kajian terhadap kemungkinan menyerahkan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Angsanah kepada swasta.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pamekasan, Didik Haryadi mengatakan saat ini tim tengah membahas dan mengkaji dampak positif dan negatif rencana tersebut. Selama ini, TPA yang berada di Desa Angsanah, Kecamatan Palengaan itu masih dikelola sendiri oleh BLH. “Hasil kajian itu, nanti akan kami serahkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan,” katanya.

Rencana menyuastakanpengelolaan TPA Angsanah itu, agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut lebih baik dan efisien serta meringankan tugas pemerintah. Sebab, saat Bupati setempat, Achmad Syafii meninjau TPA tersebut, beberapa waktu lalu, menilai pengelolaan sampah belum dilakukan secara bagus sehingga masih terlihat tumpukan sampah mentah. Bahkan, beberapa alat berat terlihat rusak.

Bupati, saat itu menyatakan rencananya menyerahkan pengelolaan sampah di TPA itu ke pihak ketiga.

Namun rencana itu akan dilakukan kajian apakah akan diserahkan kepada perusahaan swasta atau kepada kelompok masyarakat seperti

di beberapa daerah.

Syafii juga berencana menggandeng pondok pesantren yang bersedia mengelolanya. Sebab, di beberapa daerah, pengelolaan sampah yang baik dapat memberikan keuntungan ekonomi yang cukup besar.

“Lahan di TPA ini sangat luas, namun pengelolanya belum maksimal sehingga dikeluhkan warga sekitar terutama pada musim hujan,” kata Bupati.

Tempat Pembuangan Akhir di Desa Angsanah tersebut, setiap hari mampu menampung 17 truk atau sekitar 60 kubik sampah.

Jumlah itu hanya sampah perkotaan dan belum termasuk sampah dari wilayah lain di kabupaten itu.

Forum Komunitas Hijau (FKH) Rampak Naong Pamekasan mendukung rencana tersebut. Komunitas peduli lingkungan itu juga mendorong agar di sekitar lokasi TPA dan di kawasan perkotaan dibentuk bank sampah.

“Ini rencana baik yang harus didukung oleh semua pihak. Jika dikelola oleh swasta, baik perusahaan maupun kelompok masyarakat, selain bisa memberi dampak positif bagi perekonomian dan kelestarian lingkungan sekitar, pemerintah akan mendapatkan pemasukan pendapatan,” kata Wakil Ketua FKH Rampak Naong, Bachtiar Sudamar.

Bachtiar mengatakan

pengelolaan sampah di TPA tersebut sudah selayaknya diserahkan ke pihak ketiga.

Karena beban pekerjaan di BLH yang selama ini mengelolanya sudah cukup berat sehingga menjadi tidak maksimal.

Saat ini tim tengah membahas dan mengkaji dampak positif dan negatif rencana tersebut.

Selama ini, TPA yang berada di Desa Angsanah, Kecamatan Palengaan itu masih dikelola sendiri oleh BLH. “Hasil kajian itu, nanti akan kami serahkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan,

Didik Haryadi

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) “BLH bukan hanya bertugas mengurusi sampah, tapi juga mengurusi kegiatan lain, sehingga tidak terlalu fokus. Akan lebih baik jika pengelolaan di TPA itu diserahkan kepada lembaga yang memang memiliki konsentrasi di bidang persampahan,” katanya. (awa/muj/rah).

14

SAMPANG

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO. 0222 | TAHUN II

PENERTIBAN

Baliho Caleg Ditertibkan SAMPANG – Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang, mulai menertibkan baliho calon anggota legislatif Tahun 2014 yang bertebaran di monumen setempat. Penertiban tersebut dilakukan setelah penegak perda melakukan rapat koordinasi dengan Panitia Pengawasan Pemilu (Panaslu) Kabupaten tentang.

Para rapat pelanggaran pemasangan baliho antara satpol PP dan panwaslu Senin (7/10), mengemuka bahwa baliho yang terdapat dipinggir jalan Kota Sampang, mulai dari Jalan Jaksa Agung sampai Monumen Sampang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang Hamdani melalui Kasi Ops Moh Sadik mengatakan, baliho yang ditertibkan dimulai dari pertigaan barisan sampai ke per-

DITERTIBKAN. Aparat Satpol PP Kabupaten Sampang ketika menertibkan baliho calon anggota legislative 2014 di monumen Sampang.

Dua PNS akan Disanksi SAMPANG - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang, Slamet Terbang, melalui Kasubid Pembinaan, Bambang Maryono, mengatakan, instansinya akan memberikan sanksi terhadap dua Pegawai Negeri Sipil. Dua pejabat negara itu terjerat kasus korupsi Porseni Tahun 2007.

Dua PNS berstatus terpidana yakni Ach Rifai dan Andre Prawita. Keduanya bertugas di di Dinas Pendidikan Sampang. "Dua oknum bukan hanya terancam kurungan penjara, melainkan terancam sanksi mengenai pelanggaran kedisiplinan PNS," ucapnya,

Minggu (20/10).

Lanjut Bambang, sanksi itu akan mengacu terhadap UU tentang PNS. Namun, hingga kini masih dalam proses. Sehingga, dirinya masih belum bisa mengungkapkan sanksi secara detail yang bakal dikenakan terhadap dua terpi-

dana kasus korupsi itu. "Masih belum tahu secara detailnya seperti apa sanksi itu nanti, karena sekarang masih proses," jelasnya.

Apabila BKD telah menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung soal putusan kasasi kedua oknum PNS tersebut, pihaknya akan segera menindaklanjuti secara prosedur. "Masih belum menerima salinan putusan dari MA, tapi kalau sudah pasti kita tindak lanjuti sesuai prosedur," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, ang-

gota Komisi A DPRD Sampang Halil menuturkan, dirinya berharap pihak terkait yang menangungi dua oknum PNS bisa segera memberikan sanksi tegas. Bahkan, pemerintah setempat bisa mempertimbangkan soal gaji yang diterima oleh oknum PNS itu seiring jika mempunyai hukum tetap atau inkrah.

"Secepatnya pemerintah terkait bisa segera memberikan sanksi tegas. Kalau tidak seperti itu tidak ada efek jera dan harus dipikir juga masalah gajinya," pungkasnya. (ryn/ lum)

KADES TERJERAT HUKUM

Pemerintahan Desa Bermasalah Dievaluasi Sampang - Komisi A DPRD Sampang, mulai melakukan evaluasi terhadap beberapa pemerintahan desa di wilayah itu yang dinilai bermasalah dan kepala desanya terjerat kasus hukum.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sampang Mohammad Hodai, di Kabupaten Sampang, mengatakan saat ini ada sebagian kepala desa yang terjerat kasus hukum, sehingga mengganggu proses pemerintahan di tingkat desa.

"Komisi masih melakukan kajian guna mencari solusi atas persoalan ini," kata Hodai.

Menurut dia, jika persoalan di tingkat desa itu dibiarkan, maka nantinya akan merembet pada stabilitas pemerintahan di tingkat kabupaten, semisal unjuk rasa ke kantor pemkab dan DPRD Sampang.

Ia menjelaskan salah satu

kepala desa di Kabupaten Sampang yang bermasalah dan terjerat kasus hukum ialah Kepala Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik.

"Kepala desanya bernama Ismail dan yang bersangkutan baru saja terpilih sebagai kepala desa dalam pemilihan yang digelar belum lama ini," katanya menjelaskan.

Akan tetapi, karena yang bersangkutan terjerat kasus hukum, maka warga di desa itu meminta agar Bupati Sampang tidak melantik kepala desa terpilih dimaksud.

Ribuan warga di desa itu sebelumnya berunjuk rasa ke kantor DPRD Sampang, menuntut agar Bupati Sampang Fannan Hasib tidak melantik kepala desa terpilih itu dengan alasan yang bersangkutan terjerat kasus hukum, yakni terlibat tindak pidana kriminal.

Juru bicara warga desa itu Afifurrahman menjelaskan dirinya bersama ribuan warga lain sepakan menolak pelantikan kepada desa terpilih, karena masyarakat di desa itu tidak mau dipimpin oleh seseorang yang terlibat dalam kasus kriminal.

"Ini kan namanya sudah cacat hukum. Kok bisa calon kepala desa mendapatkan surat cacatan kepolisian, jika saat ini terlibat dalam kasus hukum," katanya menjelaskan.

Saat ini, Kepala Desa Bangcelok Ismail ditahan tim reskrim Polres Sampang, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan. Ia dijerat dengan Pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman kurungan penjara lima tahun penjara.

Hodai menegaskan bahwa

sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, apabila kepada desa tersandung kasus pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman lima tahun tuntutan penjara, maka semestinya badan pemusyawaratan desa (BPD) segera membentuk panitia pemilihan kepada.

"Tapi oleh BPD ini tidak dilakukan dengan berbagai pertimbangan, khususnya pertimbangan keamanan," katanya menjelaskan.

Selain di Desa Bangcelok, Kecamatan Jrengik, ialah Kepala Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong.

Hodai menambahkan kepala desa itu dilaporkan warganya ke Mapolres Sampang telah melakukan tindak pidana korupsi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). (ant/mk)

Penertiban ini dilakukan karena tidak sesuai dengan kesepakatan rapat satpol PP dengan panwas pada hari Senin kemarin di kantor KPU Kabupaten Sampang,"

Moh Sadik Kasi Ops

empatan monumen.

Katanya, baliho yang terpasang melanggar kesepakatan rapat.

Penertiban baliho tersebut akan terus dilakukan sampai tiba masa tenang.

"Penertiban ini dilakukan karena tidak sesuai dengan kesepakatan rapat satpol PP dengan panwas

pada hari Senin kemarin di kantor KPU Kabupaten Sampang," ujarnya kepada Koran Madura.

Menurut Sadik, balilo yang boleh dipasang yaitu gambar dari parpol saja.

Sementara di Kota Sampang masih banyak yang terpangpang baliho caleg dari masing-masing parpol, sehingga apabila setelah mereka menertibkan dari sejumlah baliho yang ada namun masih nampak ada yang memasang lagi maka pihaknya akan terus menurunkan pemantauan.

"Baliho yang boleh dipasang yaitu ketua parpolnya saja dan untuk caleg tidak boleh.

Sedangkan yang banyak terpangpang yaitu dari gambar caleg, sehingga kami turunkan sampai nanti tiba masa tenang," imbuhnya. (jun/lum)

JAMINAN KESELAMATAN KERJA

Lembaga Usaha Tidak Ikut Jamsostek Akan Ditindak S ampang - Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Abdullah menegaskan akan menindak lembaga usaha di wilayah itu yang tidak menyertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

"Ini akan kami lakukan karena sesuai dengan ketentuan lembaga usaha diwajibkan mengasuransikan semua pekerjanya pada program jaminan keselamatan kerja," kata Abdullah di Sampang, Jumat (18/10).

Ia menjelaskan, setiap perusahaan yang meperkerjakan karyawan lebih dari satu atau minimal mengeluarkan gaji Rp1 juta setiap bulan, wajib memberikan perlindungan pada karyawan melalui program Jamsostek.

Jika tidak, sambung Abdullah, Kejari sebagai kuasa dari perusahaan jasa perlindungan tenaga kerja akan memproses perusahaan yang tidak mau mengindahkan ketentuan itu, ke jalur hukum.

Menurut dia, perusahaan yang mengabaikan ketentuan itu, maka akan terancam pidana hukuman penjara 6 bulan sampai 8 bulan penjara.

"Dengan demikian, sanksinya bukan hanya sanksi administrasi saja, akan tetapi juga sanksi pidana," katanya.

Menurut Kajari, ketentuan pidana bagi perusahaan yang sengaja tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek itu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Landasan hukum lainnya ialah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 29 Tahun 2007 sebagai turutan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan PP Nomor 14 Tahun 1993.

Kajari menjelaskan, ketentuan pasal yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja itu ialah Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 47 huruf a PP Nomor 14 Tahun 1992.

"Kalau perusahaan tidak mengikutsertakan program Jamsostek karyawannya, maka sesuai dengan ketentuan lainnya sebagaimana pada Pasal 8, 12, 14 dan Pasal 16 ayat 1 UU No.3 Tahun 1992 harus ditanggung oleh perusahaan apabila terjadi risiko kerja," katanya menjelaskan.

Menurut Kajari, sebenarnya dari sisi keuntungan, program Jamsostek itu akan sangat menguntungkan pe-

rusahaan, karena tidak perlu menanggung risiko kerja karyawan apabila terjadi kecelakaan kerja.

Pihak Kejari Sampang, kata dia, nantinya juka akan akan mengajak seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Sampang untuk ikut bekerja sama dengan cara mengharuskan perusahaan yang akan megurus ijin proyek untuk mengikutsertakan karyawannya program Jamsostek.

Menurut Kepala Jamsostek Madura Didin Haryono, di Kabupaten Sampang, hingga kini masih banyak perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawannya program Jamsostek. Buktinya, dari sekitar 700 badan usaha yang ada di wilayah itu, hanya sebagian kecil saja perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya program Jamsostek.

"Nah, kami berharap dengan pendakatan hukum melalui lembaga pengacara negara ini, program Jamsostek di Sampang ini akan lebih sukses lagi dan akan banyak pengusaha yang sadar untuk mengikuti program ini," kata Didin Haryonon. (ant/mk)

JALAN RUSAK

Sudah Dua Tahun Belum Juga Diperbaiki

RUSAK PARAH. Kondisi jalan yang bergelombang di Desa Karanganyar, Kecamatan Tambelangan, yang rusak parah, Minggu (20/10).

SAMPANG - Jalan yang biasa menjadi tempat berlalulintas di Desa Karanganyar, Kecamatan Tambelangan, sangat memprihatinkan. Kondisi ruas jalan rusak parah. Selain bergelombang, menimbulkan banyak debu saat pengguna jalan melintas.

Mahmud (33), warga setempat, menuturkan, jalan yang rusak sudah hampir dua tahun, namun belum ada perhatian dari pemerintah.

Warga yang melintasi jalan tersebut banyak mengeluh.

"Jalanan ini sudah ham-

pir dua tahun kondisinya rusak parah. Tidak ada yang namanya perbaikan dan perhatian dari aparatur desa atau pemerintah daerah," ucapnya, Minggu (20/10).

Kata Mahmud, ketika pengendara berpapasan dengan kendaraan lain salah satunya harus bergantian, karena kondisinya sempit dan hanya layak dilewati satu kendaraan. "Kalau berpapasan harus gantian dulu, Mas, untuk melewati jalan ini karena sempit," keluhnya.

Hal senada juga disam-

paikan Ali (45). Ia berharap kepala desa khususnya kades yang baru bisa memperhatikan kepentingan umum untuk kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Kepala desa yang terpilih nanti diharapkan bisa menangani rusaknya jalan.

"Semoga dengan menangnya kepala desa baru, baik siapa pun, bisa peduli dengan rakyat dan kepentingan umum. Ini baik dari segi ekonomi maupun infrastruktur lainya," harapnya. (ryn/lum)

BANGKALAN

15

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO. 0222 | TAHUN II

Angin Kencang Mengintai di Laut BMKG Minta Nelayan Waspada BANGKALAN - Kendati belum memasuki musim penghujan, angin kencang mulai melanda perairan Bangkalan. Badai angin yang membahayakan itu terus mengintai di laut, sehingga Badan Metereologi Geofisika dan Klimatologi (BMKG) Maritim Perak Surabaya mengimbau kepada nelayan untuk mewaspadai angin kencang yang bisa datang secara sporadis tersebut.

Peringatan tersebut dikeluarkan sehubungan dengan turunnya hujan disertai angin yang terjadi beberapa waktu terakhir ini.

"Sekalipun belum memasuki musim penghujan, angin kencang mulai terasa. Untuk itu nelayan agar waspada, karena angin bisa datang kapa saja," ujar prakirawan BMKG Maritim Perak Surabaya, Eko Prasetyo saat dihubungi melalui selulernya.

Bagi masyarakat pesisir dan nelayan, kata Eko, harus waspada dan terus mengikuti perkembangan cuaca, dengan demikian dapat memanfaatkan celah itu untuk beraktivitas yang bermanfat ketika cuaca mereda dan membaik. Sebab tiupan angin yang kencang berdampak pada tingginya gelombang.

TIDAK MELAUT. Salah satu perahu milik nelayan yang bersandar di tepi laut akibat kondisi angin yang tak menentu.

"Informasi cuaca itu akan menjadi penting untuk mengantisipasi terjadinya bencana akibat cuaca itu," paparnya.

Dia menjelaskan hujan yang terjadi dalam sepekan terakhir di Kabupaten Bangkalan belum menandakan bahwa musim

hujan telah tiba. Namun hujan tersebut merupakan pananda datangnya musim peralihan, yang bersamaan dengan itu akan datang pula angin kencang diperkikan hingga November mendatang. Dengan demikian, antisipasi sejak dini dirasa sa-

ngat penting untuk meningkatkan kewaspadaan saat berada di wilayah perairan.

Sementara itu, salah satu nelayan, Mu'in, asal Kampung Lebak Pangeranan Bangkalan mengaku kencangnya angin yang terjadi belakangan ini

membuat dirinya hanya bisa mencari ikan di perairan dangkal saja dan akan kembali melaut hingga kondisi angin kembali bersahabat. "Untuk sementara waktu, gak berani sampai ketengah lau mas," ucapnya. (dn/rah)

Kondisi Hutan Kritis

Pemerintah Menggandeng BPDAS BANGKALAN - Keberadaan hutan dan perkebunan di Bangkalan kritis. Sebab jumlah tanaman yang ada masih sedikit sehingga menyebabkan lahan tandus.

Hal itu tak lepas adanya pembalakan yang dilakukan tanpa menggantinya dengan tanaman baru.

Oleh karena itu, perhatian masyarakat sangat diperlukan guna menciptakan kondisi hutan yang asri.

"Keadaan hutan di Bangkalan masih kritis. Butuh perhatian masyarakat dalam mempertahankan kelestariannya," kata kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bangkalan, Budi Utomo, kemarin (20/10).

Dia menjelaskan untuk menjaga kelestariannya diperlukan penanaman pohon dalam bentuk penghijauan. Akan tetapi, butuh kesadaran masyarakat dalam melestarikan jenis tanaman yang tidak menyebabkan lahan tandus.

Menurutnya, pemerintah sendiri sudah berupaya untuk menciptakan kondisi alam yang seimbang. Untuk itu, 28 kelompok kebun bibit rakyat telah diberdayakan agar bisa menjaga kelestarian hutan dan perkebunan.

Mengenai jenis tanaman yang bisa diberdayakan bergantung pada keinginan masyarakat.

Sehingga pengembangan tanaman bisa dicocokkan dengan lingkungan perkebunan di wilayah masing-masing. Dalam pemberdayaan tanaman sendiri, pihaknya beker-

Pemberdayaannya terserah dari masyarakat sendiri, mereka menginginkan penanaman tanaman jenis apa, pemerintah akan memfasilitasi,"

Budi Utomo

Kepala Dishutbun Bangkalan jasama dengan Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas (BPDAS).

"Pemberdayaannya terserah dari masyarakat sendiri, mereka menginginkan penanaman tanaman jenis apa, pemerintah akan memfasilitasi," ungkap budi. (ori/rah)

PEMBANGUNAN

Biaya Pembangunan Taman Kota Rp 912 Juta BANGKALAN - Alokasi dana pembangunan taman kota menelan anggaran yang cukup besar. Tahun 2013, anggaran pemerintah yang digelontorkan untuk pembangunan taman tersebut sebesar Rp 912 juta. Dana tersebut diambil dari Anggaran Pembelanjaan Biaya Daerah (APBD). Akan tetapi, dari 5 proyek tanam yang dikerjakan, satu proyek taman kota masih belum selesai. Hal itu lantaran pekerjaannya masih baru dimulai.

"Pengerjaan taman pada taDIGARAP. Pembangunan taman kota yang masih belum rampung di hun 2013 yang dilakukan Badan depan DPRD Bangkalan.

Lingkungan Hidup hanya satu

pekerjaan belum selesai. Pekerjaan taman yang dimaksud berada di depan Polres Bangkalan, DPRD, dan Museum," kata Kabid Pertamanan Badan Linkungan Hidup (BLH), Panca, kemarin.

Menurutnya, lima proyek tersebut yakni , taman gedung serba guna, taman depan kecamatan Burneh. Selain itu, taman di sepanjang sungai junok dengan panjang 145 meter.

Terakhir taman tugu adipura, dan taman depan Polres, DPRD dan Museum yang kategorinya masuk dalam satu proyek.

"Untuk pekerjaan taman di depan Polres, DPRD dan Mu-

seum garapannya sudah selesai 90 persen. Penyelesaiannya hanya tinggal pemasangan instalasi listrik berupa lampu pijar," jelasnya.

Adapun biaya yang dialokasikan untuk pembangunan Tugu Adipura menelan biaya Rp 76 juta. Untuk taman dan sungai Junok Rp 196 juta. Taman depan kecamatan Burneh Rp 86 juta.

Taman gedung ratoh ebuh menelan biaya Rp 124 juta.

"Paling besar anggaran untuk taman yang dibangun depan polres, DPRD dan Musem, anggarannya men-

capai Rp 430 juta dengan CV pelaksana Sumber Rejeki Bangkalan," ungkapnya.

Panca menerangkan penyelesaian proyek pertamanan yang masih belum rampung, akhir Oktober ditarget sudah selesai. Sementara untuk tahun 2014, targetnya akan dilakukan upaya penghijauan dengan penanaman pohon peneduh.

"Tahun ini kita banyak membangun taman. Akan tetapi tahun depan akan dilakukan penghijauan dengan menanam pohon jenis angsana," terangnya.

Penghijauan tersebut akan

dilakukan sepanjang jalan Halim Perdana Kususma, jalan Soekarno Hatta sampai dengan jalan di Bancaran. Selain itu, Jalan Jaksa Agung Suprapto menuju jalan Halim Perdana Kusuma di Junok.

"Yang pasti pembangunan taman dan penghijauan yang tengah dibangun saat ini untuk estetika," imbuhnya.

Pihaknya berjanji pembangunan pertamanan dan penghijauan juga menjadi target pengembangan BLH hingga lingkup pedesaan. Akan tetapi, masih menjadi target ke depan. (ori/rah)

BUDAYA

Karapan Sapi Tanpa Kekerasan Terus Mendapat Dukungan BANGKALAN - Karapan sapi sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah mendarah daging bagi masyarakat Madura. Hal itu, terlihat dari animo masyarakat yang sangat tinggi untuk menyaksikan karapan tersebut, kendati tak lagi menggunakan kekerasan. Selama ini, karapan sapi selalu identik menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka pada bagian tubuh sapi.

Pelaksanaan karapan sapi pakkopak (tanpa kekerasan) terus mendapat dukungan dari semua pihak, meskipun ada sebagian aspirasi dari pemilik sapi karapan (pangerap) yang masih menginginkan sistem rekeng (kekerasan).

Bagi masyarat Madura apa pun sistem yang digunakan, entah berupa pakkopak atau dengan rekeng, karapan tetap menjadi hiburan.

Namun, yang paling diharapkan bagaimana menjadikan tradisi tanpa kekerasan mampu menarik minat para pengerap. Terlebih dapat memberikan daya tarik bagi wisatawan asing dan bisa memberi kesan bahwa masyarakat Madura memiliki tradisi sikap lemah lembut.

H. Toyyib, salah satu pengerap sapi, warga Kelurahan Mlajah Kecamatan Kota Bangkalan, menuturkan, bagi masyarakat Madura khususnya Bangkalan, karapan sapi sudah mendarah daging.

Sebab hal itu merupakan identitas lokal yang tetap harus dilestarikan. Selain itu, karapan sapi menjadi kebanggaan tersendiri, karena

karapan sapi sudah dikenal di nusantara, bahkan hingga ke mancanegara.

Menurutnya, sejarah awal karapan pada masa berdirinya sebelum penjajah datang ke Indonesia tidak menggunakan kekerasan. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi pergesaran nilai, yang awalnya tanpa kekerasan kemudian karapan sapi menggunakan kekerasan, itu terjadi ketika penjajah mulai berkuasa di negeri ini.

Akan tetapi, daya tarik masyarakat tak pernah pudar terhadap karapan sapi. Saat ini, kata H. Toyyib, yang perlu dilakukan adalah mengembalikan pelaksanaan karapan sapi sesuai sejarah awal pendiriannya. Sehingga karapan sapi tak lagi menggunakan kekerasan.

“Karapan sapi sudah menjadi harga mati untuk dilestarikan, karena ini budaya Madura. Saat ini, mari kita dorong agar karapan sapi kembali pada sejarah awal tanpa melakukan kekerasan fisik,” tuturnya.

Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan,

TANPA KEKERASAN. Salah satu pasangan sapi yang mengikuti karapan tanpa kekerasan di lapangan Raden Panji Muhammad Noer Bangkalan, Minggu (20/11).

Edi Santoso di sela-sela menyaksikan karapan sapi tanpa kekerasan di Bangkalan, menyatakan dirinya tidak menampik jika di sejumlah daerah masih ada yang menggunakan kekerasan. Namun, ia sangat mengapresiasi dan mendukung penuh terhadap karapan sapi tanpa kekerasan

yang di selenggarakan oleh Persatuan Karapan Sapi (Perkasa) Bangkalan.

“Ya, ini adalah proses bagaimana akhirnya karapan sapi tidak lagi menggunakan kekerasan. Biarkan semua berproses, “ singkatnya.

Respon posistif terkait karapan tanpa kekerasan juga

muncul dari wakil Bupati setempat, Ir. Mondir Rofi’i.

Ia menyatakan dukungan terhadap karapan sapi tanpa kekerasan akan terus mengalir. Baginya, tanpa kekerasan merupakan pelestarian budaya yang sangat positif.

Sebab dapat menyuguhkan tontonan yang lebih arif dan

bijaksana bagi para penikmat budaya.

“Kita dukung terus, dan semoga Bangkalan bisa menjadi pelopor untuk kerapan tanpa kekerasan,” tandasnya.

Sementara itu, antusiasme dukungan masyarakat terhadap karapan sapi tanpa kekerasan terlihat pada saat

karapan sapi di lapangan Raden Panji Muhammad Noer Bangkalan, Minggu (20/11).

Karapan kali ini, tukang tongko (joki) tidak lagi melukai sapi dengan paku dan mengolesinya dengan balsem agar dapat berlari kencang. Namun, hanya menggunakan ban sebagai pemacunya. (dn/rah)

16

Partai Islam Dukung Peniadaan Karapan dengan Kekerasan Pamekasan - Sejumlah partai Islam di Pamekasan, Jawa Timur, mendukung sikap pemerintah menghentikan perebutan piala bergilir Presiden RI dalam karapan sapi yang disertai tindak kekerasan seperti menggunakan alat pemukul hewan yang dipasang paku.

Juru bicara partai Islam di Pamekasan, Halili, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Minggu (20/10), mengatakan, kebijakan pemerintah melarang praktik kekerasan dalam lomba karapan sapi itu sudah tepat, sehingga harus dipertahankan.

“Kecuali para pemilik sapi karapan di Pulau Madura sepakat tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan penyiksaan terhadap sapi, maka boleh saja lomba memperebutkan piala Presiden RI itu dilanjutkan,” kata Halili.

Jika karapan sapi tetap dilaksanakan dengan kekerasan, seperti menggunakan kayu pemukul yang dipasang paku, Halili yang juga Ketua DPRD Pamekasan ini minta pemerintah mempertahankan kebijakannya meniadakan lomba tersebut.

Menurut Halili, selain melanggar ketentuan hukum Islam yang pada pokoknya melarang praktik penyiksaan terhadap hewan, serta hukum positif, pelaksanaan karapan sapi dengan cara kekerasan juga akan membuat citra bangsa Indonesia negatif dimata dunia.

Sebab, dengan adanya pelaksanaan karapan sapi yang menggunakan pola kekerasan, menurut Halili, seolah negara Indonesia melegalkan adanya praktik penyiksaan terhadap

SURAMADU

SENIN 21 OKTOBER 2013 NO.0222| TAHUN II

hewan, mengingat kegiatan itu memperebutkan piala bergilir Presiden RI. Pemerintah di berbagai tingkatan, baik kabupaten, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (Bakorwil) maupun rovinsi, diharapkan tetap teguh pada komitmen mempertahankan budaya Madura dengan menjauhkan dari nilai-nilai negatif seperti praktik penyiksaan hewan.

“Sebab, karapan sapi dulu tidak disertai kekerasan dengan disiksa menggunakan alat pemukul yang dipasang paku. Saya punya teman anggota DPRD yang dulu menjadi ‘pengerap’ (joki, red),” kata Halili.

Ia menuturkan, temannya itu dulu sering menjadi “pengerap” dalam karapan sapi, akan tetapi tidak menggunakan “rekeng” atau benda tajam, melainkan memakai “pak-kopak” atau batang pohon pisang sebagai pemukul sapi agar berlari kencang.

“Sekarang kan bukan ‘pakkopak’ lagi, melainkan ‘rekeng’ dengan cara digarukkan ke tubuh sapi hingga bagian pantat hewan ternak tersebut terluka,” kata dia.

Tidak hanya itu, kata Halili, sapi juga diolesi balsam pada bagian mata, kemudian duburnya diolesi cabai, ke-

mudian bagian tubuh hewan tersebut yang luka disiram spiritus menjelang dimulai karapan.

“Cara-cara seperti itu harus dihentikan, apalagi ini memperebutkan piala bergilir Presiden RI,” kata Halili seraya menyebutkan sikap partai Islam tersebut juga didukung para ulama se-Madura.

Usulan menghapus prak-

tik kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi itu mulai gencar disuarakan oleh para pecinta hewan, kalangan budayawan dan ulama Madura sejak 2010.

Tahun 2011, Bakorwil IV Pamekasan selaku penanggung jawab kegiatan tahunan di Pulau Garam itu berupa menghapus praktik kekerasan tersebut, namun

Seremonial

MH Said Abdullah Membantu Pembangunan Masjid

SERAH-TERIMA: Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sampang Moh Nurrahmad (kanan) menyerahkan batuan dari anggota DPR RI, MH. Said Abdullah, kepada takmir Masjid Jami’ Al Falah, Jumat (18/10). Bantuan itu untuk pembangunan Masjid Jami’ Al Fatah di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong.

SAMPANG - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, memberikan bantuan sebesar berupa uang untuk pembangunan Masjid Jami’ Al Fatah, Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jumat (18/10). Penyerahan bantuan itu diwakili Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sampang Moh Nurrahmad kepada Takmir Masjid Al-Fatah KH Ahmad Taufik Hidayat, disaksikan oleh jemaah sholat Jumat.

Menurut Moh Nurrahmad, MH Said Abdullah tidak bisa memberikan bantuan secara langsung karena sedang ada tugas dewan di Jakarta yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga, dirinya ditunjuk sebagai perwakilan untuk pemberian bantuan tersebut melalui keluarga besar PDI-P. “Ya ini sebagai bentuk kepedulian dan simpatisan jiwa sosial terhadap pembangunan

masjid, meskipun beliau (MH Said Abdullah) tidak bisa datang dan diwakili oleh saya,” ucapnya kepada sejumlah wartawan, usai menyerahkan bantuan.

Pria asal Kecamatan Ketapang itu berharap, bantuan itu bisa memancing warga lainnya untuk ikut serta membantu percepatan pembangunan masjid. Baik itu dari elemen pejabat tinggi, maupun kalangan masyarakat. “Supaya yang lain tidak hanya mementingkan keperluan pribadi saja. Tentu ini seharusnya ikut semua kalangan apa pun dan kalau tidak seperti ini kapan lagi bisa membantu pembangunan masjid,” tuturnya.

Bantuan berupa uang yang diberikan MH Said Abdullah nilainya Rp. 100 juta. Namun masih diberikan separuh, yaitu Rp 50 juta. Sisa bantuannya akan diberikan langsung oleh MH Said Abdullah pada bulan November mendatang. “Mohon disaksikan

pemberian bantuan ini terlebih dulu diberikan Rp 50 juta yang di wakili saya. Tetapi 50 juta lagi akan diberikan secara langsung oleh Bapak Said Abdullah,” jelas Moh Nurrahmad dihadapan jemaah.

Sementara itu, Takmir Masjid Jami’ Al Falah, KH Ahmad Taufik Hidayat, menyatakan dirinya sangat bangga dan senang dengan bantuan diketahui tersebut. Katanya, selama ini masjid yang sudah dibangun sejak tahun 2011 itu hanya mengadandalkan dana bantuan pembangunan dari beberapa warga sekitar dan pemberian pelintas jalan di sekitar masjid.

“Saya sangat berterima kasih banyak kepada pemberi bantuan (MH Said Abdullah), dan Alhamdulilah sangat senang karena masjid yang selama dibangun tahun 2011 mengandalkan bantuan dari warga saja,” katanya. (adv/ ryn/lum)

tidak berhasil. Karapan sapi saat itu tetap menggunakan “rekeng” atau alat pemukul dilengkapi paku.

Kepala Bakorwil IV Pamekasan Edy Santoso menyatakan, Karapan Sapi Piala Presiden 2013 dan tahun-tahun berikutnya hanya akan dilaksanakan tanpa kekerasan dengan tujuan mengembalikan khazanah budaya Madura. (ant/mk)

KEBERSIHAN

Pengelolaan Sampah Pemkot Perlu Ditiru

Surabaya - Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, melakukan kunjungan kerja ke Kota Surabaya guna belajar pengolahan sampah karena Surabaya hampir tiap tahun meraih penghargaan bergengsi berupa Adipura Kencana.

“Kami ingin mendapatkan penjelasan, fokus yang harus kami lakukan pada titik mana saja untuk mendapatkan Adipura Kencana. Karena Surabaya sudah memperoleh Adipura Kencana dua kali berturut-turut,” kata Bupati Jepara Achmad Marzuki saat bersama rombongannya berkunjung ke Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya, Minggu (20/10).

Sebelum Pemkab Jepara, jajaran Pemerintah Kota Waringin dan Pemkab Salatiga juga berkunjung ke kantor DKP Surabaya pada Rabu (16/10)dan Jumat (18/10) dengan tujuan yang sama.

Menurut Marzuki, Kabupaten Jepara sebenarnya tidak asing dengan penghargaan Adipura karena sejak tahun 2005 sudah rutin menerima penghargaan Adipura. “Tetapi belum Adipura Kencana. Karena itu kami ingin belajar pada Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Sementara Sekda Kabupaten Jepara, Sholeh, mempertanyakan sejauh mana partisipasi masyarakat di Surabaya di bidang kebersihan, juga keberadaan bank sampah, serta ada tidaknya operasi penertiban yustisi kebersihan di Surabaya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DKP Kota Surabaya, Wisnu Wibowo, memberikan penjelasan komprehensif tentang pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surabaya melalui paparan.

“Sebenarnya pengelolaannya hampir sama dengan kota lain. Tetapi kami melakukan banyak inovasi yang menjadi penilaian Adipura Kencana. Harapan kami tentu mendapat yang ketiga kalinya,” ujar Wisnu.

Wisnu lantas menjelaskan tentang tugas-tugas DKP seperti penyapuan, pengangkutan sampah, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengolahan tinja, penerangan jalan umum, pemeliharaan makam, dekorasi kota. Juga beberapa inovasi yang telah dilakukan DKP seperti pengolahan sampah organik menjadi kompos di Super Depo Sutorejo.

“Terobosan seperti Super Depo Sutorejo dan bank sampah ini masuk dalam penilaian Adipura Kencana, dan itu menambah nilai,” jelas Wisnu.

Wisnu juga menjelaskan tentang partisipasi warga untuk mereduksi volume sampah yang masuk ke TPA Benowo, di antaranya melalui pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas yang kini sudah tersebar di 162 kelurahan.

Wisnu mengatakan kini di Surabaya sudah ada 21 rumah kompos, di antaranya di kawasan Tenggilis Utara, Gayungsari, Rungkut Asri, Keputih, Wonorejo, Benowo, dan Putat Jaya. Sementara untuk bank sampah aktif, jumlahnya kini mencapai 125 unit.

“Untuk menggairahkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, kami juga menggelar kompetisi kebersihan yakni Surabaya Green and Clean sejak 2005 dan Surabaya Merdeka dari Sampah sejak 2007. Karena partisipasi warga ini juga ada nilainya. Intinya kita ikut mendampingi, bukan hanya memerintah,” jelas Wisnu. (ant/mk)