e Paper Koran Madura 23 Juli 2013

1

SELASA 23 JULI 2013 NO.0165 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

23 JULI 2013

g PAMANGGHI

Jadwal

Yusuf Mansur

1434 H

Maghrib

17:30

Isya

Imsak

Subuh

18:44

04:13

04:23

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

*Untuk Surabaya dan sekitarnya

ant/ risyal hidayat

PENGUNGSI SYIAH SAMPANG

Wantimpres Berharap Bisa Segera Pulih

SIDOARJO- Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berharap pengungsi Syiah asal Sampang, Madura, yang tinggal di Rumah Susun Puspa Agro, Sidoarjo, bisa segera pulang ke kampung halamannya sebelum Lebaran 2013.

Anggota Watimpres Albert Hasibuan, Senin, menjelaskan, momen Lebaran merupakan saat yang paling pas bagi warga Syiah melakukan rekonsiliasi dengan warga lainnya di Sampang.

“Warga Syiah diharapkan bisa segera pulang ke kampung halaman masing-masing dan selanjutnya bisa beraktivitas seperti sedia kala,” ujarnya saat mengunjungi pengungsi Syiah di Sidoarjo, Jawa Timur.

Kedatangannya ke Sidoarjo, kata dia, untuk melihat langsung kondisi pengungsi Syiah termasuk fasilitas yang mereka terima selama menempati akomodasi penampungan itu.

“Para pengungsi Syiah tentunya akan senang jika mereka bisa kembali bersilahturahmi dengan keluarganya yang lain di kampung halamannya. Itu harapan kami dan semoga segera t e r w u j u d ,” ucapnya.

Ia juga mengemukakan, saat ini, proses rekonsiliasi masih terus berlangsung dan dipromotori oleh pihak Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

“Pemerintah siap merenovasi rumah warga Syiah di Sampang yang dirusak massa beberapa waktu lalu serta menjamin keamanan mereka di kampung halamannya,” katanya.

Sementara itu, salah seorang warga Syiah, Bojandi, menjelaskan, hubungan warga Syiah dengan warga sekitar di desa mereka sebenarnya tidak ada persoalan.

“Rekan kami yang beberapa kali pulang untuk melihat rumah di desa disambut baik warga sekitar dan bisa beraktivitas seperti sedia kala,” katanya.

Ia menilai asal-muasal persoalan yang menimpa warga Syiah dan berujung kerusuhan antarwarga beberapa waktu lalu itu diduga dilakukan oleh segelintir orang.

Seperti diberitakan, beberapa hari lalu Presiden juga mengadakan rapat terbatas khusus untuk membahas penyelesaian konflik warga syiah di kabupaten Sampang yang kini hidup di pengungsian di kabupaten Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut hadir Kapolri Jendral Timur Pradopo, Panglima TNI Agus Suartono. (ant/yat/beth)

antara foto/andika wahyu

RAPAT KOORDINASI. Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo (tengah) bersama Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kiri) bergegas mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7). Rapat tersebut membahas penyelesaian permasalahan pengungsi Syiah Sampang Madura yang kini telah direlokasi ke Sidoarjo Jatim.

JENAZAH TERDUGA TERORIS. Petugas Dokkespol mengeluarkan kantong berisi jenazah terduga teroris yang tiba di RS Bhayangkara Polda Jatim, Surabaya, Senin (22/7). Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menembak mati dua terduga teroris bernama Dayat dan Riza yang merupakan anggota jaringan teroris Poso asal Medan, ketika penggerebekan di Tulungagung, Jatim.

Teroris Mati Tanpa Diadili

Sempat Berusaha Jadikan Penjual Kopi Sebagai “Tameng Hidup” TULUNGAGUNG- Detasemen Khusus (Densus) 88 antiteror menembak mati dua pria terduga teroris jaringan Poso dan menangkap dua lainnya saat singgah sebuah warung kopi di pinggir jalan raya Kota Tulungagung, Jawa Timur, Senin pukul 08.45 WIB. Sejumlah saksi mata penggerebekan empat terduga teroris di Jalan Pahlawan, Kota Tulungagung, Jawa Timur, menyebut sejumlah pria yang belakangan diketahui anggota Densus 88 Antiteror, menembak dua dari empat terduga teroris dari jarak dekat.

“Mereka ditembak dari jarak kurang satu meter. Tidak terlihat ada upaya perlawanan, hanya salah satu pria terlihat sempat berdiri dan bergerak ke belakang Mbak Mimin (penjual warung kopi) sebelum ditembak di bagian kepalanya hingga

tewas,” kata Suprianto, salah seorang sak- jalan,” tutur Suyadi, tukang becak yang si mata yang mengaku melihat langsung mangkal tak jauh dari lokasi kejadian. peristiwa penggerebekan dan penembakan, Senin.

Terpaksa Tembak di Tempat Setelah menembak salah satu terBelakangan Kapolda Jatim Irjen Pol duga teroris yang bergerak ke belakang Unggung Cahyono mengklarifikasi bahwa penjaga warung kopi, anggota Densus penembakan terpaksa dilakukan karena 88 yang sama juga menembak satu dari kedua terduga teroris masing-masing tiga terduga teroris lainnya yang masih membawa senjata api dan bom rakitan. duduk. Kesaksian tersebut “Mereka ditembak karena bersenjata dan membawa bom dibenarkan warga lain yang beBERITA rada tak jauh dari lokasi pengyang disembunyikan dalam tas,” TERKAIT terangnya saat menggelar siaran gerebekan. Suyadi dan Suroso, misalnya, mereka mengatakan pers di lokasi kejadian.

Halaman 12 bahwa tembakan dilakukan Ia sama sekali tak menyebut apakah ada upaya perlawanan hanya beberapa detik setelah beberapa pria mengendarai Toyota Xe- saat penggerebekan dilakukan. Kapolda nia turun dan menghampiri keempat hanya menegaskan bahwa penembakan pria terduga teroris tersebut. (dari jarak dekat) terpaksa dilakukan kare“Tidak ada perkelahian ataupun na keduanya “bersenjata”, sehingga petukericuhan. Begitu mereka (densus) turun gas tidak mau berspekulasi jika terduga lalu terdengar suara tembakan tiga kali teroris melakukan perlawanan dengan dan dua pria yang ada di warung Mbak menembak ataupun menarik pemicu bom Min roboh. Dua pria lainnya lalu diring- rakitan yang ada di dalam tas ransel salah kus di tempat dan dirobohkan di pinggir satu pelaku. (ant/gus/beth)

DUGAAN KORUPSI

KPK Klarifikasi Dugaan Potensi Korupsi Jalan Pantura JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkalirifikasi pemberitaan sejumlah media massa nasional tentang dugaan korupsi di proyek-proyek jalan nasional pantai utara atau pantura. “(Kami) bukan menyelidiki atau mengkaji (proyek jalan nasional) pantura, tapi KPK memberikan semacam media bagi masyarakat untuk menyampaikan progres pembangunan jalanjalan nasional,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK di Jakarta, Senin.

Pada media internet itu, menurut Johan, disebut program “Indonesia Memantau” yang berisi data dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tentang proyek jalan-jalan nasional seperti panjang jalan, nilai proyek, dan fakta lapangan.

“Bukan khusus menyelidiki (proyek jalan pantura).

Kami belum ada penyelidikan atau kajian khusus (proyek jalan) pantura,” kata dia.

Johan menjelaskan KPK akan menyelidiki dugaan korupsi pada suatu proyek, termasuk jalan nasional, setelah terdapat audit laporan keuangan dan penggunaan anggaran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“BPK melakukan audit (anggaran) kemudian ada

hasil, lalu disampaikan ke KPK, tentu KPK akan melaku-

kan penelusuran lebih lanjut,” kata Johan.

KPK, lanjut Johan, tidak meminta secara khusus kepada BPK terkait audit anggaran proyek jalan-jalan nasional terutama jalan pantura.

“Kalau BPK akan mengaudit (anggaran proyek jalan pantura) itu sudah tugas BPK, tidak perlu diminta,” kataya.

Namun, dia menjelaskan bahwa KPK juga akan menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi proyek jalan pantura selain laporan audit anggaran dari BPK. Pada Jumat (19/7), Wakil

Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengakui potensi korupsi pada proyek-proyek jalan nasional dan provinsi dan telah menjadi kajian KPK. “Ada banyak pertanyaan kepada kami terkait potensi korupsi di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa,” kata Bambang.

KPK, menurut Bambang, masih mengumpulkan data dan kajian dari berbagai sumber terkait proyek jalan nasional dan provinsi dan belum sampai detail infrastruktur jalan yang berkaitan dengan (jalan di jalur) pantura. (ant/ mam/beth)

“Sebaiknya ustad atau da’i jangan berbisnis. Terlalu beresiko,” kata seorang sahabat, yang punya pengalaman sebagai birokrat, pebisnis dan belakangan aktif sebagai pengurus masjid. Bukan soal percaya atau tidak, namun ini terkait belantara dunia bisnis yang kadang memang sangat saklek alias kaku. “Dunia bisnis itu, bertolak belakang dengan dunia dakwah,” katanya menambahkan.

Pesan yang terkesan kurang serius ini sebenarnya lebih menegaskan tentang satu hal: profesionalisme. Bisnis is bisnis; dakwah is dakwah. Jadi, dua hal berbeda ini jangan sampai bercampur baur. Karena semangatnya memang berbeda. Yang satu berupa himbauan, anjuran, yang satunya merupakan wilayah transaksi. Yang himbauan bersifat etika, moral hingga ikatannya sangat subyektif, yang transaksi sudah masuk wilayah hukum positif.

Namun itu tidak berarti sebuah pemisahan tajam, bisnis bebas moral.

Dalam hal apa pun tetap membutuhkan kometmen moral. Bedanya, dalam bisnis jika terjadi pelanggaran moral ada akibat hukum yang harus diterima pelanggarnya.

Nah di bidang dakwah unsur Namanya pemaksa, seurusan fulus, hari ini tertawa- bagai instrumen hukum tawa, besok tak ada. bisa saling Jadi di sini mengasah konteksnya golok. lebih pada ada kesadaran bahwa dua areal itu berbeda. Tentu saja, sah saja jika seorang dai yang memiliki keterampilan berbisnis terjun dalam dunia bisnis. Namun saat ia berada di wilayah itu, harus tunduk pada hukum yang berlaku di wilayah bisnis. Secara logika sebenarnya sangat bagus seorang dai berbisnis kalau dia memang memiliki kesiapan skill, karena latar belakang agama, akan memperkuat nilai moral pada bisnis yang dikelolanya.

Lalu bagaimana melihat sosok Yusuf Mansur, dai yang dianggap terjun ke dunia bisnis, yang belakangan ramai diberitakan. Banyak kalangan mempertanyakan, meragukan dan memberikan sorotan berlebihan pada sosok dai mungil ini. Padahal sebenarnya apa yang terjadi pada aktivitas beliau sangat sederhana. Lebih merupakan persoalan legalitas dan apa yang seharusnya dilakukan seorang Yusuf Mansur.

Apa yang ditekuni beliau memang sudah masuk ranah hukum perdata; tentu saja ada hal-hal khusus yang memang perlu ditaati. Di sini beliau lupa bahwa ketika sudah berbicara bisnis, bukan lagi himbauan, anjuran sebagaimana dunia dakwah. Persoalan sudah menyangkut ikatan, perjanjian, hukum dan pengaturan hak serta kewajiban.

Visi dan misi serta semangat dakwah beliau yang juga menekankan dakwah bil hal jelas sangat bagus. Aktivitas dakwah bil hal melalui kegiatan bisnis sangat positif. Selama pengelolaannya bersifat profesional, tak ada salahnya. Bahkan harus didukung sebagai pengembangan dakwah, katakanlah perluasan dari dakwah bil lisan. Lagilagi di sini lebih pada penekanan sikap profesional.

Jika pengelolaan beliau profesional, apa yang salah. Jika beliau memang memiliki keterampilan berbisnis, mengapa tidak. Yang perlu bagaimana areal bisnis ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negeri ini, agar bila nanti ada masalah dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ya namanya urusan fulus, hari ini tertawatawa, besok bisa saling mengasah golok. Itu mungkin yang perlu diantipasi melalui hukum positif. =

Tak Masalah “Silahkan gambar segi tiga sama kaki” kata Matrawi saat mengajar matematika.

“Ya gak bisa lah pak” jawab salah satu muridnya protes.

“Lho apanya tidak bisa? bukankah tadi sudah saya terangkan” Matrawi heran.

“Saya ini pak, gambar sama tangan aja susah, apalagi sama kaki” Matrawi pun tak bisa berkata apaapa, ia berbalik menghadap papan sambil memegang jidatnya.

Cak Munali

2 KESENJANGAN SOSIAL

Pengemis Semakin Marak

Petani Garam Beralih Profesi

SUMENEP – Pada bulan Ramadhan, warga biasanya lebih dermawan untuk bersedekah. Hal itu dimanfaatkan pengemis untuk meraup sedekah lebih banyak. Para pengemis saat ini memadati Kota Sumenep, dengan beroperasi di beberapa sudut kota, seperti pertokoan, pasar, lampu merah dan tempat keramaian lainnya.

Menurut warga yang hampir setiap hari ada di kota, hal itu pemandangan lumrah pada bulan Ramadhan. “Biasa Mas, kalau bulan Ramadhan seperti ini, memang banyak pengemis yang datang ke kota, kan pada bulan puasa banyak orang yang berbelanja ke toko terutama toko pakaian,” Jelas Susi (20) salah satu penjaga toko di Sumenep, Senin (22/7).

Bahkan, pengemis yang datang ke kota tidak hanya dari Sumenep saja, tapi juga banyak pengemis yang datang dari luar kota. ”Kalau biasanya kan cuma di beberapa tempat saja yang di tempati pengemis, tapi sekarang di berbagai tempat keramaian pasti ada pengemis yang mangkal,” tutur Sahlan (30) salah satu warga Kota Sumenep.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Zainurul Makanya jumlah Qomari, saat dimintai keterpengemis saat ini angan terkaitnya maraknya meningkat.

Mereka pengemis yang berkeliaran di berkeyakinan akan kota, pemegang rekom nomor mendapat banyak satu adipura se-Madura itu menjelaskan, meningkatnya uang dari sedekahnya jumlah pengemis tersebut umat muslim saat diduga karena banyaknya bulan puasa. orang bersedekah saat bulan Ramadhan. “Makanya jumlah Zainurul Qamari pengemis saat ini meningkat.

Mereka berkeyakinan akan mendapat banyak uang dari sedekahnya umat muslim saat bulan puasa,” ungkapnya.

Nurul, panggilan akrab ZainurulQomari mengaku, pihaknya sudah pernah melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) beberapa waktu lalu. Namun, razia yang dilakukannya tidak memberikan efek jera bagi mereka. Bahkan, mereka yang sudah terjaring kembali beroperasi.

“Keinginan memperoleh rezeki dengan cara mudah, mempengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga masyarakat enggan untuk bekerja yang lain, selain dari mengemis. Saat terjaring razia, mereka sudah kami beri pembinaan mental. MUI juga memberikan pengarahan. Bahkan, kami (dinas sosial) juga menawarkan pekerjaan. Tapi, mereka lebih memilih kembali menjadi pengemis,” jelasnya.

Namun, dinsos, tidak akan patah semangat untuk menyadarkan mereka sadar. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Satpol PP akan kembali melakukan razia terhadap para pengemis. “Kami tetap akan berupaya meminimalisir jumlah gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Sumenep,” pungkasnya.

Pantauan Koran Madura, sejak memasuki bulan Ramadhan, jumlah pengemis di kota ujung timur pulau Madura ini semakin banyak. Mereka menyerbu pusat-pusat pertokoan, dan tempattempat keramaian lainnya. Bahkan, tempat yang sebelumnya sepi dari pengemis, sekarang ramai dengan pengemis. (edy/mk)

”Kalau terus menerus hanya menunggu datangnya musim kemarau untuk bertani garam, bisa tidak makan, Mas. Lagian tahun ini kan cuacanya tidak menentu, kadang hujan kadang panas. Ya terpaksa kita sendiri yang harus pintar-pintar cari pekerjaan lain, agar dapur tetap ngebul, Mas,” terang Harto (42), petani garam yang beralih profesi jadi kuli bangunan, Senin (22/7).

Hal senada juga di ungkapkan, Sadriye (45), petani garam yang juga bekerja sebagai kuli bangunan. Pemilik empat hektare lahan garam itu mengatakan, selama cuaca tidak menentu, dirinya bekerja sebagai kuli bangunan di Kota Sumenep. Tidak menentunya puasa memaksa dirinya harus mengambil tindakan untuk mencari pekerjaan alternatif.

“Karena cuaca tak kunjung stabil, ya terpaksa jadi kuli bangunan karena keluarga butuh makan, Mas,” terangnya.

Ia menjelaskan, biasanya kalau harga garam stabil saat musim panen seperti musim kemarin, hasilnya bisa mencukupi kebutuhan hidup hingga musim berikutnya. ”Karena kemarin harga garam tidak menentu alias anjlok, maka akhirnya petani garam yang jadi korban, dan harus mencari pekerjaan lain yang dapat menghasilkan uang demi makan kelurga, Mas,” imbuhnya.

Asnawi, petani garam asal Desa Kertasada Kecamatan Kalianget, mengatakan,

DUGAAN PENYELEWENGAN

PROYEK PASAR ANOM

Kejari Telusuri Dugaan Pemotongan BLSM SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menelusuri dugaan pemotongan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng. Bahkan, Korp Adhyaksa itu sudah melakukan kajian.

Kajari Sumenep Bambang Hartoto menjelaskan, masalah dugaan pemotongan yang dilakukan sejumlah aparat menjadi atensi pihaknya. ”Masalah dugaan penyunatan, misalnya di Desa Jambu, sudah menjadi atensi kami. Kami masih melakukan pendalaman terhadap kasus dimaksud,” katanya, Senin (22/7).

Menurut dia, dana yang dipangkas memang tidak begitu besar. Namun, pihaknya berkomitmen untuk menyelamatkan uang negara. ”Ini kan masalah penyelamatan uang negara. Sebab, esensi dari penegakan kasus korupsi adalah menyelamatkan uang negara,” ungkapnya.

Menurut mantan Plt Kajari Sampang ini, pihaknya tidak hanya mau menelusuri dugaan penyunatan di satu desa saja. Sejumlah desa yang diduga melakukan penyuna-

SUMENEP

SELASA 23 JULI 2013 NO. 0165 | TAHUN II

tan juga didalami. ”Kami kaji semuanya. Kami kira ini tidak hanya terjadi di satu desa saja,” ungkapnya.

Bambang menambahkan, pihaknya tidak mau uang negara yang diberikan kepada masyarakat malah untuk kepentingan pribadi saja.

Dengan kata lain, akhirnya bisa tidak tepat sasaran, dan malah memperkaya orang lain. ”Kami tidak mau itu terjadi. Makanya, meski kecil tetap menjadi atensi kami,” tukasnya.

Sementara itu, anggota dewan asal Kecamatan Lenteng Ach. Fausi Hasyim meminta kejari tidak setengah hati dalam mengusut dugaan penyunatan. Pihaknya meminta dilakukan pengusutan secara tuntas. ”Kami minta untuk diusut, agar tidak dijadikan pundi-pundi penghasilan saja,” ujarnya.

Menurut Politisi PBB ini, pihaknya ingin hak rakyat tetap utuh diterima oleh penerima manfaat. Sebab, ini merupakan hak orang miskin. ”Ya, ini hak orang miskin, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” tuturnya. (yat)

SUMENEP – Anomali cuaca di daerah Kota Sumenep, membuat sejumlah petani garam beralih profesi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di antara mereka ada yang beralih menjadi kuli bangunan, buruh tani, bahkan menjadi tukang becak.

setiap hari memancing untuk memenuhi nafkah keluarga.

Setiap hari ada sekitar 20 hingga 30 belut yang berhasil dipancing, dan dijual ke pasar.

“Harganya Rp 20.000 per kilogram, ya lumayan, ketimbang nganggur dan tidak ada pekerjaan,” terangnya.

Selain dua petani garam tadi yang beralih profesi sebagai kuli bangunan, juga masih banyak petani garam lainnya yang bekerja di luar profesinya.

Hal itu dilakukan semata-semata untuk menghidupi.

Ketua Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep (Peras) Hasan Basri (36), membenarkan jika banyak petani garam yang beralih profesi menjadi kuli bangunan, buruh tani, tukang becak, bahkan beberapa anggotanya ada yang merantau

hingga ke luar daerah.

Sebelumnya, beberapa orang anggota kelompoknya telah beberapa kali mencoba produksi, namun usaha tersebut selalu gagal karena terus diguyur hujan, “Kemungkinan tahun ini terjadi musim kemarau basah, sehingga usaha produksi garam yang kami lakukan garam, selalu mengalami kegagalan,” terangnya.

Karena selalu gagal, para petani garam akhirnya memilih untuk menunda upaya produksi garam, dan mencari pekerjaan alternatif agar tetap bisa bertahan hidup.

“Biarlah para petani garam cari pekerjaan alternatif dulu, karena cuacanya memang kurang menguntungkan buat petani garam. Kalau nanti cuacanya sudah stabil, mere-

ka akan kembali berproduksi garam,” tururnya.

Lebih jauh Hasan menuturkan, melihat musim yang tak kunjung stabil, diperkirakan akan terjadi penurunan produksi garam.

Biasanya memasuki bulan Juli, sebagian petani sudah mulai panen garam.

“Sekarang ini sudah bulan Juli, namun belum ada petani yang berani produksi garam. Jelas ini akan mengurangi produksi, karena biasanya bulan Juli sudah banyak petani garam yang mulai panen, tapi sekarang belum satupun petani yang berproduksi” terangnya.

Pantauan Koran Madura di Kalianget, beberapa petani garam yang ada di Sumenep, sebagian mulai bersiap-siap mengolah lahan garamnya,

bahkan petani garam yang sebelumnya mencari pekerjaan sampingan, saat ini mulai turun ke lahan garapannya untuk memulai produksi garam, karena di daerah Sumenep sudah hampir satu minggu tidak turun hujan.

Sebelumnya, Senin (22/7), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep Mohamad Jakfar mengatakan, bantuan pugar tetap akan dicairkan sekalipun petani garam ditengarai akan berkurang.

“Jika berbicara nasib petani garam saat ini, dengan cuaca yang tidak menentu, saya kira itu memang sudah ketentuan Tuhan. Dengan ini, bantuan tersebut tetap akan dilaksanakan kepada petani garam,” ujarnya kepada Koran Madura. (edy/sai/mk)

PT SBS Siap Kembalikan Kelebihan Uang Muka

PASAR ANOM BARU. PT SBS selaku pelaksana proyek pembangunan Pasar Anom Baru Sumenep ini siap mengembalikan kelebihan uang muka pembangunan sebesar Rp. 833 juta. Perihal ini tinggal diambil saja oleh Kejari Sumenep sebagai kuasa pemkab untuk menagih uang itu.

SUMENEP - Penagihan kelebihan uang muka proyek pembangunan Pasar Anom Baru Sumenep menemukan titik terang. Pasalnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat sebagai kuasa pemkab untuk menagih uang itu, kini telah menerima informasi bahwa PT SBS selaku pelaksana proyek pembangunan pasar itu siap menyerahkan kelebihan uang muka sebesar Rp 833 juta, tinggal pengambilannya saja.

Kejari Sumenep Bambang Hartoto mengatakan, pihaknya mengaku sedikit lega karena direktur PT SBS telah siap mengembalikan kelebihan uang muka itu.

Pelaksana proyek telah menyediakan uang tersebut, tinggal kejari bersama pemkab untuk mengambil uang tersebut di PT SBS. Secara teknis, pengembalian uang

kelebihan itu seharusnya PT SBS yang menyerahkan kepada pengguna anggaran. ‘’Namun, untuk persoalan ini, pemkab jemput bola agar pelaksana proyek tidak lari dan persoalan ini cepat selesai. Makanya, meski kami harus mengambil ke pelaksana proyek tidak masalah, yang penting persoalan cepat selesai dan uang segera kembali,’’ kata Bambang Hartoto, di ruangan kerjanya, Senin (22/7).

Bambang menegaskan, setelah proses pengembalian kelebihan uang muka itu, tidak akan ada proses hukum selanjutnya. Artinya kasus tersebut selesai, tidak ada proses hukum lanjutan berkenaan dengan proyek Pasar Anom Baru itu. Dan kemudian pasar yang selama ini mangkrak beberapa tahun lantaran kasus penyimpan-

gan berupa tidak dibangun sesuai spek, selanjutnya bisa dibangun kembali oleh Pemkab Sumenep. ‘’Kalau pengembalian uang muka itu selesai, pasar itu sudah bisa dimulai pembangunan lagi. Tidak ada proses hukum lagi. Apakah mau dibangun menggunakan dana APBD atau pihak ketiga, tergantung pengguna anggaran,’’ paparnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kasus seperti ini baru pertama kali terjadi di Kabupaten Sumenep dan ditangani kejari setempat.

Dan ini merupakan kasus dengan anggaran paling besar yang ditanganinya sehingga pihaknya berharap, kasus ini yang terahir. ‘’Ini baru pertama kali kami menangani kasus seperti ini dan anggarannya pun lumayan besar,’’ tukasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik menyatakan, kini pihaknya tetap menunggu hasil kerja kejari yang merupakan pihak yang diberi wewenang untuk menagih kelebihan uang muka itu.

Jika uang sudah kembali, pihaknya juga akan meminta fatwa lagi kepada kejari sebagai dasar untuk melanjutkan pembangunan Pasar Anom Baru itu. ‘’Kalau memang sudah ada titik terang kami sangat bersyukur, selanjutnya tinggal meminta fatwa lagi ke kejari sebagai dasar melanjutan pembangunan pasar itu. Yang jelas kami tetap menunggu komando dari kejari,’’ ungkap wabup di kantornya.

Wabup menambahkan, jika proses pengembalian kelebihan uang muka itu selesai, pemkab sudah me-

nyiapkan langkah-langkah selanjutnya, yaitu membangun Pasar Anom Baru itu dengan dipihak ketigakan.

Artinya, pemkab tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk pembangunannya, tinggal memberikan dana bantuan hibah untuk pemilik kios yang terbakar dulu. ‘’Sebenarnya, investor sudah ada tiga yang siap mengerjakan pasar itu, sekarang kami masih menunggu proses di kejari itu. Kalau sudah selesai, ya tinggal melanjutkan pembangunannya,’’ tambah Wabup.

Dia berharap, proses pengembalian kelebihan uang muka itu secepatnya selesai, sehingga bisa cepat pula dilanjutkan pembangunan Pasar Anom Baru itu karena para pedagang sangat mengharapkan hal itu. ‘’Harapan kami semuanya cepat selesai.

Kalau sudah dibangun oleh pihak ketiga nanti, pasti tidak akan memakan waktu yang sangat lama, paling 6 bulan selesai,’’ harapnya.

Sebelumnya, proyek pembangunan Pasar Anom Baru tahap pertama itu dihentikan lantaran tidak sesuai spek. Hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proyek pembangunan pasar itu tidak sesuai spek sehingga BPK merekomendasikan agar pelaksana proyek yakni PT SBS mengembalikan kelebihan uang muka sebesar Rp 833 juta ke pemkab setempat yang merupakan pengguna anggaran.

Uang muka yang telah dibayarkan pengguna anggaran ke pelaksana proyek 20 persen atau sebesar Rp 1,6 miliar. Sedangkan bangunan yang ada, oleh BPK dinilai hanya 10 persen sehingga 10 persennya harus dikembalikan ke pengguna anggaran. (rif/mk)

SUMENEP BERANDA PERJUANGAN

Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol

Said Abdullah Simak Keinginan PKL SUMENEP- Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur dari nomor urut 3 Said Abdullah melakukan serap aspirasi bersama pedagang kaki lima (PKL) di Taman Adipra Kabupaten Sumenep, Minggu (21/7) malam.

Serap aspirasi yang Said lakukan tak ada maksud lain kecuali sebagai bentuk menyerap keinginan para pedagang kaki lima dalam membuat program yang jitu untuk kesejahteraan para PKL. “Iya, saya datang ke bazar Ramadhan di Taman Adipura ini dalam rangka menyerap aspirasi keinginan para pedagang, agar kita tahu persis ketika mengambil kebijakan.

Sehingga nantinya, para pedagang kita yang musiman itu belum sepenuhnya dapat perhatian. Maka penting bagi saya keliling bazar sembari menyerap aspirasi mereka,” katanya kepada Koran Madura.

Dijelaskan oleh Anggota DPR RI tersebut bahwa nasib mereka seharusnya memang dapat perhatian penuh dari kalangan elit kita, wabil khusus adalah pemerintah selaku pemegang kebijakan. “Inilah sebabnya saya harus melakukan serap keinginan dengan PKL, karena sementera ini kan harus kita perhatikan dan pertimbangkan betulbetul nasib mereka apakah ini problem ekonomi mereka sehngga dari sisi efisiensi ilmu ekonomi mereka selalu

3

SELASA 23 JULI 2013 NO. 0165 | TAHUN II

dulu hanya dengan namanya di TV dan lihat fotonya di gambar dan baliho,” kata Ani, salah satu penjual baju.

tidak masuk hitungan,” lanjut Said.

Dalam hemat tokoh lintas batas tersebut kenapa hal itu terjadi, karena mereka belum punya tempat yang permanen. “Maka ke depan alangkah lebih baiknya Taman Adipura ini kita coba formulasikan sedemikian rupa kemudian cara tempat yang pas, layak dan permanen, sehingga pedagang model apapun bisa menikmati tempat ini,” ujarnya.

Dari formulasi itu nantinya pemerintah juga bisa menyediakan modal yang bunganya ditanggung oleh pemerintah. “Artinya, pemerintah yang bangun tempat itu seefisien mungkin, kemudian bunganya ditanggung oleh pemerintah, sehingga PKL hanya bayar bunga pokonya saja,” tambahnya.

Maka ke depan takkan ada pedagang yang merasa dirugikan oleh pemerintah.

“Kasihanlah mereka, karena

mereka tidak punya apaapa selain punya dagangan.

Apalagi mereka yang berdagang seperti gorengan dan penjual pentol keliling yang pendapatannya tidak tentu, malah bukan untung, tetapi bunting. Oleh karena itu, serap keinginan malam ini saya lakukan sebagai bagian dari gerakan kami, karena selayaknya, pemerintah itu mendorong kepada pemberdayaan ekonomi kecil dan menengah,” tandasnya.

Pantauan Koran Madura saat Said Abdullah keliling Bazar Ramadhan di Taman Adipura, terlihat Said Abdullah sangat akrab bersama para pedagang, baik penjual aneka ragam pakaian, pedagang asongan, penjual pentol maupun gorengan. Bahkan banyak pedagang terkejut apakah benar Said Abdullah, karena mereka tahu Said Abdullah sebagai cawagub Jatim hanya dari gambar dan baliho. “Benar, baru malam ini saya berhadaphadapan dengan Pak Said, sejak

Nitip Nasib PKL Sementara, Ketua Paguyuban Kreatif Pedagang Lapanan (PKPL), Abdul Ghaffar secara khusus menitip nasib PKL kepada Said Abdullah.

Bentuk titipin Abdul Ghaffar tersebut agar nasib PKL ke depan dapat perhatian penuh dari pemerintah. “Termasuk kami minta kepada Bapak Said agar jika nanti benar-benar dapat memimpin Jatim ke depan, lokasi berdagang jangan dipindah kemana-mana, sebab para pedagang sudah jadikan Taman Adipura sebagai tempat yang tepat untuk mencari nafkah sehari-hari,” katanya saat ditemui oleh Koran Madura.

Dia menambahkan Taman Adipura sudah jadi rumah ekonomi bagi para pedagang. Sebab menurutnya, tak ada tempat lain yang lebih strategis dari Taman Adipura.

“Sehingga harapan saya untuk Pak Said, para pedagang di tempat ini tidak boleh dipindah,” pintanya.

Selain itu, dirinya bersama para pedagang lain sangat berharap juga ada bantuan modal, sehingga para pedagang tidak pontangpanting cari pinjaman kesana-kesana kemari. “Jadi, kalau boleh kami berharap bantuan modal tersebut juga ada dari pemerintah dengan bunga yang kecil, kalau bisa tak ada bunganya,” harapnya. (sym)

Kepala Desa Siap Menangkan Bambang-Said SUMENEP – Sedikitnya 50 kepala desa dari kecamatan Ambunten, Rubaru, Dasuk dan Pasongsongan menyatakan siap mendukunga dan memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bambang-Said.

Pernyataan sikap kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) SeKabupaten Sumenep tesebut saat Said Abdullah berbuka bersama dengan puluhan kepala desa di Balai Desa Tambak Agung Tengah, Kecamatan Ambunten, Minggu (21/7).

Pantauan Koran Madura, Said Abdullah mendapat sambutan hangat dari puluhan kepala desa. Terlihat puluhan kepala desa berebutan menyalami Said sembari memeluk.

Said pun tanpa sungkan memeluk mereka layaknya keluarga sendiri, bahkan tanpa ragu Said Abdullah bercanda ria bersama mereka, seolah tak ada sekap, atau yang lebih tinggi derajatnya, semuanya sama.

Kepala Desa Tambak Agung Tengah H. Zainla mengungkapkan, AKD di empat kecamatan berkumpul pada kesempatan

sama seperti yang di Situbondo.

Di Pamekasan pernyataan sikap pun dari puluhan kepala desa juga sudah selesai. Kalau di Sumenep, mungkin tidak terlalu penting bagi saya harus meminta dan memaksa ada pernyataan sikap, taka pa kepala desa memilih yang lain, yang terpenting rakyatnya yang memilih Bambang-Said,” ungkap Said tertawa sembari diikuti oleh tepukan dan tanda jempol dari puluhan Kades.

Dalam sambutannya, Said Abdulah mengatakan kepada seluruh kepala desa hadir, tak usah khawatir dan dikhawatirkan Said Abdullah akan mengkhianati janjinya. “Said Abdullah pantang mengkhianti janjinya, apapun yang terjadi nanti, jadi atau tidak, Said Abdullah tetap menjadi bagian dari masyarakat. Jadi, gak usah khawatir, Said Abdullah selalu ada di depan jika berbicara soal rakyat,” ucapnya lantang.

Siap Sejahterakan Rakyat Dalam waktu yang sama, Said Abdullah juga menyampaikan kepada seluruh AKD yang hadir pada waktu itu,

MENDUKUNG. Cawagub MH Said Abdullah saat bertemu dengan puluhan kepala desa yang tergabung dalam Aliansi Kepala Desa se Kabupaten Sumenep.

Mereka menyatakan siap mendukung pasangan Bambang-Said pada Pilgub Jatim nanti.

Cawagub Sesalkan Tidak Lolosnya Khofifah SUMENEP- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasang calon yang akan bertarung dalam pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur.

Tiga pasang calon tersebt adalah, Sukarwo-Syaifullah Yusuf (nomor urut 1), Eggy Sudjana-Moh. Sihat (nomor urut 2), Bambang DH-Said Abdullah (nomor urut 3).

Penetapan tiga pasang calon yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur tersebut dinilai masih timpang. Pasalnya, ada satu calon yang tidak diloloskan oleh KPU, yakni KhofifahHerman atau Berkah. Track record Khofifah tidak diragukan lagi. Bahkan

seharusnya KPU itu meloloskan Khofifah, bukan dicegal di jalan hanya karena urusan administrasi.

Banyak orang merasa bersedih dan ikut menyesal karena sepertinya ada unsur kesengajaan untuk mencegal Khofifah. Paling merasa ikut sedih dan merasa menyesalkan adalah Said Abdullah, wakil calon gubernur nomor urut 3 yang diusung PDI Perjuangan. Menurutnya, seharusnya urusan administarasi bukanlah salah satu kendala utama dalam aturan pilgub.

“Sehingga bagi saya ini menjadi pelajaran berharga dan pahit bagi siapapun supaya ke depan

hal semacam ini tidak terjadi lagi,” katanya, Minggu malam (22/7), kepada Koran Madura saat bertandang ke kediaman M. Fauzi, budayawan Sumenep.

Dia menuturkan bahwa ketika KPU tidak meloloskan Khofifah, dirinya langsung berbagi rasa dengan Khofifah, KH Hasyim Muzadi, dan Gus Sholah sebagai tokoh yang sungguh-sungguh dirinya hormati. “Iya, saya yang pertama kali ikut sedih dan menyesal, sedih karena kami dulu pernah merasakan berjuang bersama ketika pencalonan wali kota batu. Oleh karenanya saya langsung berbagi bersama beliau,” ungkanya.

Secara tegas Said menyayangkan sikap KPU yang tidak meloloskan Khofifah.

“Menyesal karena hanya alasan adminstrasi, maka ke depan jangan sampai persoalan-persoalan administrasi menggugurkan calon harus dihindari oleh KPU,” tandasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah sikap KPU itu sudah tepat dan mencerminkan netralitasnya, Said Abdullah secara tegas mengatakan bahwa sikap KPU kurang tepat. “Seharusnya biarkan kami berempat berkompetisi dengan demokrasi yang sehat dan fair,” ujarnya. (sym)

TEMUI PEDAGANG KAKI LIMA

Calon Wakil Gubernur Jawa Timur MH Said Abdullah saat menemui para pedagang kaki lima (PKL) di Taman Adipura Kabupaten Sumenep, Minggu (21/7) malam. Serap aspirasi yang dilakukannya tak ada maksud lain kecuali untuk menyerap keinginan mereka, sehingga nantinya dapat dirancang dan dilaksanakan program yang dapat meninggkatkan kesejahteraan mereka.

masalahnya, dari 3 Bupati yang telah kami datangi dan menawarkan konsep seperti itu, sepertinya hingga hari masih dalam tahap mimpi. Termasuk di Sumenep sendiri, sudah tahun ketiga, mimpi saya agar ada PL yang jumlahnya 50 juta itu diserahkan kepada semua desa agar program membangun masyarakat yang makmur benar-benar terealisasi,” jelas Said Maka dari itu, lanjutnya, ketika Ibu Mega meminta dirinya untuk ikut berkontestasi dalam pilgub mendatang mendampingi Bambang DH, langsung dirinya minta kepada Bambang DH agar soal urusan desa dirinya akan bertanggung jawab. “Saya bilang ke mas Bambang, silahkan sampean urus semua hal yang berkaitan pemerintahan, tetapi hanya satu hal yang saya minta, urusan desa adalah tanggung jawab saya.

Karena saya ingin dari anggaran pemerintah Jatim yang 17 Triliun itu bisa disisihkan 3 miliar untuk membangun desa. Sehingga tanpa diminta, semua desa akan dapat bantuan 500 juta setiap tahun.

kali ini tak ada tujuan lain selain untuk mengawal dan memenangkan Bambang-Said menuju Jatim yang baik.

“Puluhan kepala desa yang berkumpul di balai Desa Tambak Agung Tengah memang tak ada tujuan lain kecuali untuk mengawal dan mendukung Said Abdullah menuju Jatim yang lebih baik. Sebab, selain beliau adalah tokoh Madura asli, beliau juga dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap rakyat kecil. Buktinya, saat beliau pulang ke kampung halamannya sudah bisa dipastikan beliau pasti berbagi dengan rakyat kecil,” ucapnya.

H. Zainal dan puluhan kepala desa hanya berharap jika nantinya beliau benar-benar terpilih sebagai Wagub Jatim, permintaan mereka tak begitu muluk-muluk, hanya satu, perjuangkan harkat dan martabat rakyat kecil. “Terutama masyarakat Madura yang mayoritas adalah petani yang berpenghasilan rendah,” harapnya.

Sementara Said Abdullah dalam sambutannya mengungkapkan, jika dirinya terpilih pada kontestasi pilgub mendatang, masyarakat tak usah minta dan memaksa dirinya untuk memperjuangkan harkat dan martabatnya. “Tanpa jadi cawagub pun, sudah seharusnya bagi saya untuk memperjuangkan harkat dan martabat rakyat kecil, apalagi masyarakat saya sendiri, Madura tercinta,” ucapnya.

Sebenarnya, menurut Said, dirinya memang tidak harus meminta, apalagi memaksa ada pernyataan sikap dari puluhan kepala desa. “Di Situbondo memang suidah ada pernyataan sikap dari AKD bahwa mereka siap mengawal Bambang-Said menuju Jatim Baru. Dan malam ini, di Probolinggo juga ada pernyataan sikap dari AKS,

bahwa pilgub sudah tinggal menghitung hari, yakni 29 Agustus yang akan datang, KPU hanya kasih waktu hari tenang 30 hari, maka mau tidak mau Bambang-Said harus keliling Jawa-Madura untuk meminta restu dan dukungan untuk Pilgub yang akan datang. “Termasuk kami ingin menyampaikan bahwa jika Bambang-Said nantinya benar-benar menjadi jawara dalam pilgub mendatang, maka ada satu program yang menjadi cita-cita kami dalam membangun desa yang makmur dan sejahtera. Program tersebut adalah Pro Semar atau Program Sedesa Setengah Miliar. Program ini, selain Kartu Jempol sehat, memang menjadi program prioritas kami dalam membangun jatim ke depan yang lebih baik,” kata Said.

Said menuturkan bahwa dahulu, dirinya punya citacita dan mimpi ketika dalam perjalanannya menjuju parlemen. Mimpin itu tak lain adalah menekan angka kemiskinan yang jumlahnya kian meningkat tiap tahun. “Di semua kabupaten di Madura saya telah sampaikan kepada para Bupati agar dalam membangun masyarakat jangan setengah-setengah, tetapi betul-betul dengan niat dan upaya keras agar rakyat benar-benar makmur dan sejahtera,” ucapnya Cawagub Jatim yang masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi VIII tersebut mencontohkan seperti penunjukan langsung atau PL yang setiap tahun itu jumlahnya 50 juta diberikan kepada masyarakat, sehingga jika itu benar-benar menyentuh akan membuat masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. “Bahkan jika Bupati ingin duduk kembali pada periode selanjutnya, saya jamin pasti jadi lagi. Namun,

Dan angka itu bagi saya cukup proporsional untuk meningkatkan desa,” terangnya.

Meningkatkan Kualitas Desa Selain daripada itu, dalam menuju singgasana Jatim, ada satu impian lagi yang hendak Said capai, yaitu membangun desa yang mapan, berkualitas, mandiri dan punya daya saing tinggi. Dalam hemat Said, ribuan desa di Provinsi Jatim, masih berada nol persen dalam hal kualitas. “Padahal, semestinya desa kita sudah jadi desa tingkat tiga. Namun, hingga kini desa tingkat tiga yang berkualitas dan berdikari masih jauh dari harapan. Kenapa? Karena pemerintah masih setengah hati dalam memberdayakan desa,” ujarnya.

Salah satu buktinya, menurut Said, desa tidak diberikan kesempatan untuk bisa berkembang sesuai yang diharapkan. “Karena dalam hemat saya, bukan Gubernur atau Bupatinya yang menentukan kewenangan, tetapi biarkan desa sendiri yang mengelola aset. Gubernur dan Bupati cukup ngasih 500 juta kepada semua desa, dan hanya tingga bilang, 500 juta tersebut silahkan kelola dengan baik menuju desa yang berkualias.”

Tetapi yang penting, lanjut Said, indeks pembangunan desa tiap tahun mengalami peningkatan. “Jika indeks setiap tahun naik terus, maka pemerintah akan bisa mengukur sejauh mana dana tersebut digunakan untuk memberdayakan desa. Bukan malah kades pontang-panting cari program sendiri, bahkan di suruh bayar 10-15 persen, maka tak salah kadesnya tanah, masih mending begitu, daripada mati, nanti rakyatanya yang sengsara,” tandasnya. (sym)

4

PAMEKASAN

SELASA 23 JULI 2013 NO.0165| TAHUN II

KOMPENSASI

Warga di Enam Desa Belum Terima BLSM

APEL OPERASI KETUPAT Personel Polwan bersiap mengikuti apel kesiapan kendaraan bermotor di Kawasan Parkir JCC Jakarta, Senin (22/7). Apel personel Korlantas Polri dan Polda Metro Jaya yang akan diperbantukan ke Polda Jawa Barat tersebut untuk mendukung Operasi Ketupat 2013 khususnya menghadapi lebaran.

Nurmaluddin Diberi Hukuman Percobaan PAMEKASAN - Majelis hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, Senin (22/7), menghukum mantan kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan Nurmaluddin lima bulan penjara dan hukuman percobaan selama 10 bulan.

Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang menuntut Nurmaluddin hukuman penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun.

Sidang yang dipimpin Mochammad Muchlis itu dimulai pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Mohammad Syafi, dilanjutkan pembelaan oleh pengacara terdakwa Bachtiar Pradinata sekaligus pembacaan putusan majelis hakim.

Dalam putusannya, majelis hakim menilai Nurmaluddin terbukti melanggar pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ten-

tang perbuatan tidak menyenangkan, dengan hukuman penjara 5 bulan dan 10 bulan masa percobaan. ”Terdakwa tidak ditahan dan tetap dinyatakan melanggar pidana. Namun apabila selama masa percobaan terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum, maka terdakwa harus menjalani hukuman selama lima bulan,” katanya.

Salah satu pertimbangan majelis hakim di dalam memutuskan perkara tersebut antara lain, terdakwa dan saksi korban, Sukma Umbara Tirta Firdaus, wartawan harian lokal di Madura, telah melakukan perdamaian yang

difasilitasi oleh Dewan Pers, dan ditindaklanjuti dengan pencabutan laporan saksi korban ke Polres Pamekasan.

Dengan putusan itu, baik JPU maupun pengacara terdakwa menyatakan menerima dan tidak melakukan banding, sehingga putusan itu langsung memiliki kekuatan hukum tetap.

Kepada wartawan, Jaksa Penuntut Umum, Mohammad Syafi mengaku dirinya tidak melakukan upaya banding karena putusan hakim sudah lebih 2/3 dari tuntutan. Itu berarti bukti-bukti yang diajukannya di persidangan semuanya terbukti.

Sementara kuasa hukum terdakwa, Bachtiar Pradinata mengatakan dirinya tidak melakukan upaya banding karena kliennya sudah menyatakan menerima putusan tersebut.

Sementara Sukma Firdaus menyatakan kecewa dengan putusan itu. Sebab, kasus yang

dilakukan mantan pimpinan Kemenag Pamekasan itu bukan kasus pribadi, namun menyangkut profesi jurnalistik.

“Ini sudah menyangkut profesi orang banyak dan bukan kasus pribadi. Hakim harusnya menjadikannya sebagai sebuah pertimbangan dan tidak menyamakannya dengan kasus pribadi,” katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Mohammad Ghazi. Dia mengatakan, secara Undang Undang menyatakan menerima karena putusan itu didasarkan pada pertimbangan hukum atas bukti yang muncul di persidangan.

Namun, secara profesi, dia mengaku kecewa karena perbuatan itu dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh bagi pelaksanaan hukum dan aturan yang sah dan berlaku.

“Semestinya, penerapan hukum dibedakan antara masyarakat biasa dengan pejabat publik. Apalagi, saudara Nurmal merupakan pucuk pimpinan instansi tingkat kabupaten,” katanya.

Seperti yang diketahui, Nurmaluddin pada saat menjabat sebagai kepala Kantor Kemenag Pamekasan dilaporkan ke polisi karena dinilai melakukan perbuatan tidak menyenangkan berupa ancaman pembunuhan kepada Sukma Firdaus, wartawan harian lokal Maduradi Pamekasan.

Kata senada ancaman itu diucapkan Nurmaluddin saat menemui Sukma di kantornya dan meminta wartawan tersebut menyebutkan sumber berita pemotongan gaji guru untuk Hari Amal Bhakti Kemenag. Permintaan itu ditolak Sukma dengan alasan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Undang Undang Pers. (awa/ muj/rah)

PEMBANGUNAN

Aktivis Kapak Pertanyakan Kelanjutan Proyek Trotoar

PAMEKASAN – Senin (22/7), aktivis Kesatuan Aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak) Pamekasan, memertanyakan kelanjutan pekerjaan proyek pembangunan trotoar di sejumlah titik di Kabupaten Pamekasan, khususnya pembangunan trotoar di sekitar Monumen Arek Lancor.

Saat bertemu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pamekasan, Totok Hartono, para aktivis menyatakan pembangunan trotoar itu pada dasarnya disambut positif masyarakat, karena dianggap dapat memperindah kawasan kota. Sayangnya, proyek tersebut tidak diker-

jakan hingga tuntas, padahal trotoar lama sudah kadung dibongkar.

“Selain itu, kualitas keramik yang digunakan diduga menggunakan kualitas sedang dan bukan kualitas terbaik, hingga di beberapa titik sudah banyak yang pecah,” kata juru bicara Kapak, Maimun Rois.

Untuk itu kelompok aktivis itu meminta Dinas Pekerjaan Umum memanggil rekanan yang dipercaya melaksanakan proyek tersebut untuk diminta pertanggungjawabannya terhadap pekerjaan dan kualitas bahan yang digunakan.

Mereka juga meminta transparansi anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut dan memastikan kapan target waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian pekerjaan pembangunan trotoar itu.

Kepala Dinas PU, Totok Hartono menyampaikan pekerjaan proyek tersebut dilakukan secara bertahap, mengingat anggaran yang tersedia di APBD Pamekasan sangat terbatas.

Alokasi pembangunan infrastruktur, tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan trotoar, namun juga untuk pembangunan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan pula.

Totok juga memastikan pelaksanaan proyek itu dilakukan dengan baik, bahkan pihak rekanan sudah bersedia melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi di beberapa titik. “Selama belum ada serah terima hasil pekerjaan, pihak rekanan masih memiliki tanggungjawab,” katanya.

Khusus pekerjaan trotoar

di delapan titik dalam kota dan Kecamatan Tlanakan, pada tahun 2013 ini, kembali mendapatkan tambahan dana sebesar Rp 3,1 miliar, sehingga proyek tersebut akan segera dilanjutkan.

Dengan anggaran tersebut, Totok belum bisa memastikan apakah mampu pekerjaan tersebut dituntaskan tahun ini. Karena terjadinya perubahan harga bahan setelah terjadinya kenaikan harga bahan bakar, beberapa waktu lalu.

Seperti yang diketahui, pekerjaan proyek trotoal di delapan titik di Pamekasan terhenti. Delapan titik itu antara lain Jalan Kabupaten, Jalan Dipenegoro, Jalan Jokotole, Jalan Trunojoyo, Jalan Balaikambang, Jalan Agus Salim dan Area Monomen Arek Lancor serta di pintu masuk Kota Pamekasan di Kecamatan Tlanakan.

Untuk pengerjaan proyek tersebut dianggarkan pada APBD 2012 tahap pertama sebesar Rp 5,5 miliar sementara tahap kedua dalam perubahan APBD 2012 dianggarkan Rp 3,1 miliar.

Tahun ini, dana untuk program tersebut kembali dianggarkan sebesar Rp3,1 miliar. Sehingga total anggaran untuk pembangunan trotoar ini kurang lebih mencapai Rp 11,7 miliyar. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN - Ratusan warga miskin di enam desa di Kabupaten Pamekasan belum menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Pencairan bantuan untuk enam desa itu tertunda karena adanya penolakan dari kepala desa masing-masing.

Keenam desa tersebut masing-masing Desa Campor, Kecamatan Proppo, Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Desa Larangan Luar, dan desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan.

Dari enam desa tersebut, menurut kepala Kantor Pos Pamekasan, Ade Ahadiyat, empat diantaranya tetap menolak bantuan tersebut.

Keempatnya adalah Desa Bukek, Padelegan, Kaduarat Barat, dan desa Banyupelle.

Sementara sisanya, awalnya menolak namun pada akhirnya menyatakan menerima.

Pencairan dana konpensasi kenaikan BBM tersebut di Pamekasan sudah mencapai 92 %, sisanya yakni 8% ditargetkan tuntas sebelum Idul Fitri tahun ini.

Lembaganya, kata Ade, hanya memiliki kewenangan mencairkan dana bantuan tersebut sesuai data yang diterimanya. Sementara, mengenai penentuan sasaran, bukan menjadi kewenangannya.

Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat soal beberapa kendala yang dihadapi. Pemkab juga membantu dengan melakukan pendekatan melalui camat dan diharapkan dalam waktu dekat bantuan tersebut sudah bisa disalurkan secara keseluruhan.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini menyatakan pihaknya meminta semua kepala desa yang tidak mau mendistribusikan dana BLSM tersebut untuk

berkonsultasi dengan pimpinan daerah, karena tidak semua warga yang tercatat sebagai penerima merupakan warga mampu.

Pencairan dana konpensasi kenaikan BBM tersebut di Pamekasan sudah mencapai 92 %, sisanya yakni 8% ditargetkan tuntas sebelum Idul Fitri tahun ini.

Soal alasan ketidaksesuaian data dengan dana yang dikucurkan, kata Juhaini, bisa dibicarakan guna mencari solusi yang lebih baik demi kepentingan bersama. Penangguhan yang dilakukan oleh kepala desa, menurutnya, bukan jalan keluar terbaik. Karena sebagian penerimanya merupakan warga miskin yang sangat membutuhkan dana tersebut.

Sejumlah desa di Kabupaten Pamekasan menolak mencairkan dana BLSM karena data penerima bantuan tersebut dinilai tidak valid.

Jika data yang dikeluarkan BPS tersebut digunakan, para kepala desa khawatir menjadi sasaran protes masyarakat miskin yang bisa mengancam keselamatan perangkat desa.

Sebelumnya, penyaluran BLSM di Desa Bungbaruh dan Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, juga terindikasi salah sasaran. Sebab, di antara penerima BLSM kebanyakan keluarga mampu, bahkan di antaranya sudah terdaftar sebagai Jamaah Calon Haji (JCH) yang akan berangkat tahun ini. Sedangkan keluarga miskin yang hidup sebatangkara, justru tidak menerima.(awa/muj/ rah)

TEMPAT MAKSIAT

Razia Satpol PP Gagal PAMEKASAN - Operasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan, Senin (22/7), diduga sudah bocor sebelumnya. Sebab, dalam razia yang dilakukan, dengan target warung yang buka di siang hari dan tempat-tempat yang di perkirakan dijadikan tempat maksiat, petugas penegak Peraturan Daerah (Perda) itu tidak memperoleh hasil.

Operasi kali ini, difokuskan pada sasaran dua warung di Desa Beddagan, Kecamatan Pademawu dan di Desa Artodung, Kecamatan Galis, serta di lokasi wisata Pantai Talang Siring di Desa Montok, Kecamatan Larangan. Di tempat-tempat yang menjadi sasaran itu, petugas Satpol PP tidak menemukan yang dicari.

Kapala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP, M. Sjamsulridjal Arifin menjelasakan sebelumnya diperoleh

informasi di lokasi-lokasi yang ditargetkan itu terdapat warung yang buka pada siang hari, meski dari depan terlihat tutup.

“Namun setelah dilakukan razia, kami tidak mendapatkan apa yang diinformasikan. Mungkin rencana razia ini telah bocor sebelumnya,” katanya.

Selain merazia warung, timnya juga melakukan razia di Pantai Talang Siring, karena di tempat itu diinformasikan sering dijadikan tempat mesum. Namun, lagi-lagi di tempat tersebut, timnya kembali gagal.

Mereka hanya mendapatkan dua remaja yang diduga sedang berpacaran.

Karena tidak terbukti melakukan perbuatan mesum, petugasnya hanya memberikan teguran lisan.

“Pasangan sejoli itu kami ingatkan agar tidak berpacaran pada siang hari di bulan puasa,” katanya. (CR-1/muj/ rah)

PAMEKASAN

5

SELASA 23 JULI 2013 NO.0165| TAHUN II

Rekrutmen CPNS Khusus Guru PAMEKASAN - Lulusan tenaga kesehatan dan tenaga teknis di Kabupaten Pamekasan yang berminat mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada rekrutmen mendatang dipastikan gagal.

Sebab, rekrutmen kali ini hanya diperuntukkan bagi formasi guru sesuai Surat Persetujuan Prinsip yang disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD( Pamekasan.

Kepala Sub Bidang Data Formasi dan Pengembangan Pegawai BKD Pamekasan, Abdul Malik menjelaskan pihaknya sudah menerima persetujuan prinsip soal alokasi formasi CPNS pada rekrutmen tahun ini. Dalam persetujuan prinsip itu disebutkan bahwa alokasi formasi CPNS untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 50 formasi (orang) khusus untuk tenaga guru.

Dia jelaskan dari 50 forma-

si itu, BKD Pamekasan diminta untuk segera membuat rincian formasi kebutuhan di masingmasing satuan lembaga pendidikan untuk diajukan kembali ke Men-PAN RB. Usulan itu harus diserahkan paling lambat pada akhir bulan ini.

Menurut Abdul Malik, rincian formasi CPNS khusus tenaga guru ini, masih menunggu persetujuan Bupati Pamekasan untuk diajukan ke Kementerian PAN RB. Diupayakan usulan itu bisa diajukan minggu depan.

“Usulan rincian formasi ini masih sedang kami kaji, nanti setelah mendapat persetujuan pak Bupati, baru kami ajukan.

Mudah-mudah minggu depan bisa diajukan sehingga kami nanti bisa menerima rincian

formasi yang disahkan Kementerian,” katanya.

Ia belum bisa menentukan pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun ini karena belum ada pemberitahuan lebih lanjut. Ia juga belum menerima undangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan rapat koordinasi pelaksanaan rekrutmen CPNS. Sebab, hal teknis menyangkut rekrutmen CPNS ini di bawah kendali pemprov Jawa Timur, seperti tahapan pendaftaran sampai pelaksanaan tes.

Dibanding rekrutmen 2010 lalu, kuota CPNS di Kabupaten Pamekasan tahun ini meningkat drastis. Pada tahun lalu, penerimaan CPNS di Pamekasan mencapai 332 orang meliputi formasi tenaga guru 132 orang, tenaga kesehatan 90 orang, dan tenaga teknis lainnya sebanyak 110 orang.

Sementara itu, kebutuhan PNS di Kabupaten Pamekasan tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari seribu

orang menyusul banyaknya PNS yang sudah pensiun dan meninggal dunia selama dua tahun terahir. Sebab, paska rekrutmen CPNS 2010 lalu, sampai sekarang belum ada rekrutmen lagi. Selama itu, banyak PNS di Pamekasan yang pensiun dan ada yang meninggal dunia.

Selama pemberlakuan masa moratorium itu, PNS yang pensiun setiap tahunnya di atas 250 orang. Dari jumlah pegawai yang purna tugas itu, jumlah terbanyak berasal dari tenaga guru sekolah dasar (SD). Bahkan dalam catatan Disdik Pamekasan, kekurangan guru mencapai 517 orang, yang selama ini kebanyakan diisi oleh Guru Tidak Tetap (GTT).

Sementara itu, tenaga harian lepas (THL) dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pamekasan yang sudah masuk katagori dua (K-2) sebanyak 1.443 orang. Berdasar informasi

yang dihimpun koran ini, mereka akan segera mengikuti tes CPNS pada Oktober mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan Lukman Hedi Mahdia menjelaskan untuk 50 posisi yang diberikan akan melalui jalur umum yaitu guru kelas dan guru produktif atau SMK, sedang untuk formasi tenaga lainnya belum ada.

BKD Pamekasan telah melakukan pengajuan kebutuhan tenaga PNS di wilayah itu sebanyak 2 orang dari berbagai bidang, baik tenaga pengajar, kesehatan, dan perkantoran.

Namun, yang disetujui hanya 50 kursi yang semuanya untuk formasi tenaga pengajar.

Sedangkan untuk jalur Kategori 2 (K2), pihaknya juga masih menunggu penjelasan secara resmi dari BKD Jawa Timur, karena untuk jalur tersebut rencananya juga akan dilakukan tes tulis. (uzi/CR-1/ muj/rah)

NGABUBURIT FOTOGRAFI. Sejumlah penggemar fotografi, melakukan pemotretan model berhijab, di halaman Islamic Center, Pamekasan, Jatim. Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi antar anggota komunitas pecinta fotografi di Madura, sekaligus menunggu datangnya buka puasa.

TUNJANGAN HARI RAYA

Pemkab Tidak Sediakan THR PAMEKASAN - Pemerintah Kabuapaten (Pemkab) Pamekasan tidak menyediakan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab mereka dinyatakan sudah mendapatkan tunjangan kesejahteraan yang dinilai sama dengan THR. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pamekasan, Taufiqurrahman mejelaskan pemerintah sudah menyediakan tunjangan kesejahteraan untuk PNS sebesar Rp 100 ribu perbulan, sehingga tidak dianggarkan lagi THR. Tunjangan kesejahteraan itu dibayarkan setiap tiga bulan (triwulan) sekali sebesar Rp 300 ribu.

“Semua tunjangan itu sudah disatukan dalam tunjangan kesejahteraan yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali di luar gaji,” katanya.

Tunjangan kesejahteraan itu untuk menyederhanakan berbagai macam tunjangan.

Hal itu dilakukan untuk mengefektikan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan yang sangat terbatas.

Dengan tunjangan kesehteraan pemberian paket lebaran untuk PNS seperti yang biasa diberikan menjelang lebaran pada tahun-tahun sebelumnya juga ditiadakan. Kebijakan itu, baru diterapkan mulai lebaran tahun ini.

Taufik menjelaskan tidak ada aturan yang mengatur pemberian tunjangan terhadap aparatur negara ini, sehingga pemkab mengganti tunjangan tersebut dengan tunjangan lain yang dibayarkan secara rutin di luar hari raya.

“Jika dihitung, tunjangan kesejahteraaan itu nilainya lebih besar dibanding THR. Sebab, sebelumnya melalui THR hanya mendapat Rp 250 ribu sekali dalam setahun, namun dengan format tunjangan kesejahteraan, jumlah yang diterima mencapai Rp 1,2 juta dan dibayarkan tiap tiga bulan sekali,” katanya. (CR-1/muj/rah)

ABRASI

Kondisi Pantura Makin Parah

Seorang petambak garam di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Pamekasan memperbaiki tambak garam sebelum dilakukan pendederan. Tahun ini, produksi garam di Pamekasan diperkirakan turun hingga 70 persen dari sebelumnya akibat kondisi cuaca.

LINGKUNGAN

Sampah Mengotori Arek Lancor PAMEKASAN - Forum Komunitas Hijau (FKH) Rampak Naong, Pamekasan, menyatakan keprihatinannya dengan kondisi Monumen Arek Lancor yang kebersihannya dinilai kurang terjaga dengan baik. Di monumen yang menjadi tanda peristiwa Jumat berdarah pada 1942 itu dipenuhi sampah, bukan hanya di pelataran monumen, namun juga di kawasan taman.

Wakil Ketua FKH Rampak Naong, Bachtiar Sudamar mengatakan kondisi itu tidak hanya terlihat pada bulan Ramadan yang memang dipenuhi oleh stan takjil dan sarana bermain anak-anak, namun juga di luar bulan suci.

“Memang sudah ada petugas kebersihan. Tapi mereka hanya membersihkan tempat itu pada pagi hari, sehingga siang hingga sore sudah banyak lagi sampah di sekitar tempat itu,” katanya.

Ia menilai tidak ada pihak yang bertanggungjawab secara penuh terhadap kebersihan lokasi tersebut, sehingga hampir di setiap sudut ditemukan serakan sampah yang berasal dari bungkus makanan pengunjung. Itu

dibuktikan di sekitar areal tersebut, sedikit sekali tersedia tempat sampah.

Seharusnya, di monumen itu dibentuk lembaga pengelola yang terdiri dari instansi yang memiliki kewenangan di bidang kebudayaan dan pariwisata dan instansi di bidang lingkungan hidup. Sehingga, keasrian dan kebersihan tempat bersejarah itu tetap terjaga.

Kondisi yang lebih memprihatinkan, kata dia, taman yang seharusnya terjaga seringkali dijadikan tempat bermain anak-anak, atau remaja yang datang hanya untuk bersantai. Di beberapa bagian, rumput taman itu mati akibat terinjak dan dipenuhi puntung rokok.

Ia menyatakan sangat menyayangkan kondisi itu, karena di monumen tersebut terdapat pos jaga Satuan Polisi Pamong Praja. Di sekitar pos tersebut, justru didapati sampah berupa puntung rokok yang dibuang secara sembarangan.

Ketua Bidang Ekonomi

Lingkungan FKH Rampak Naong, Lilis Rahmawati mengatakan pihaknya tidak bisa menyalahkan pengunjung monumen yang dinilai kurang memperhatikan etika lingkungan.

Sebab, di kawasan itu fasilitas berupa tempat sampah sangat minim dan tidak ada papan-papan yang berisi peringatan dan ajakan agar para pengunjung ikut menjaga kelestarian lingkungan.

Karenanya, kata Lilis, komunitasnya berencana melakukan aksi kampanye lingkungan yang diawali dari monumen tersebut. Kampanye itu berupa pemasangan pamflet dan spanduk yang bertemakan penyadaran lingkungan serta penyediaan tempat sampah.

“Kami juga berencana melakukan aksi bersih-bersih di seputar Arek Lancor dan menyediakan relawan lingkungan untuk memungut setiap sampah yang dibuang, serta meminta agar pengujung agar tidak masuk ke areal taman,” kata Lilis. (muj/ rah)

PAMEKASAN - Kondisi pantai di Desa Tontoraja makin parah. Di wilayah itu nyaris tidak ada lagi batas antara pantai dengan rumah warga akibat pengikisan air laut yang salah satunya disebabkan oleh maraknya penambangan pasir secara liar.

Bahkan, beberapa waktu lalu, puluhan rumah di desa itu rusak akibat dihantam ombak yang disertai angin kencang. Sebagian rumah itu tidak bisa ditempati karena mengalami kerusakan cukup parah. Sedikitnya lima keluarga di desa itu harus meninggalkan rumah mereka yang rusak parah dan mengungsi ke rumah sanak famili sambil menunggu perbaikan.

Ombak besar yang disertai angin kencang menghantam wilayah pesisir Pasean dan memukul puluhan rumah yang berada persis di pinggir pantai. Air laut bahkan masuk dari dinding rumah yang retak hingga sebagian warga terpaksa menambalnya dengan kayu maupun seng.

Sejak saat itu, seluruh warga yang rumahnya berada persis di pinggir pantai, memilih berada di luar rumah setiap kali air laut pasang.

Mereka hanya masuk ke rumah hanya sesekali untuk keperluan memasak dan mengambil pakaian.

Akibat hantaman ombak itu, puluhan rumah mengalami kerusakan cukup parah, satu di antaranya roboh.

Sebagian besar rumah warga itu mengalami kerusakan di dinding bagian belakang.

Sujai, warga Tlonto Raja yang rumahnya roboh mengatakan saat ini banyak warga yang terpaksa mengungsi, meski rumah mereka hanya

mengalami kerusakan kecil, karena khawatir rumah mereka juga roboh. Mereka menumpang di rumah saudara maupun di tetangga sekitar yang tidak berada di pinggir pantai.

Selain merusak rumah warga, hantaman ombak juga menyebabkan tangkis laut yang dibangun pemerintah setempat dan swadaya masyarakat rusak. Sedikitnya ada tiga titik tangkis yang jebol hingga air laut masuk ke permukiman warga.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan pemerintah sudah merencanakan pembangunan tangkis laut di sepanjang pantai utara yang berdekatan dengan permukiman warga. Pembangunan tangkis itu merupakan bagian dari pembangunan kawasan utara yang diproyeksikan sebagai kota kedua di Pamekasan.

Untuk tahun ini, lanjutnya, pemerintah melalui Balai Sungai Berantas akan membengun tangkis laut di pantura Pamekasan, yaitu di Kecamatan Pasean dan Batumarmar. Pembangunan itu merupakan bagian dari proses percepatan infrastuktur di pantura. Untuk di dua kecamatan itu, pemerintan menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 miliar.

Namun, akibat maraknya penambangan pasir yang sebagian dilakukan oleh warga di luar desa itu, kondisi pantai makin dekat dengan permukiman, bahkan saat ini nyaris tidak ada batas antara pantai dengan rumah warga. “Jika tidak segera ditangani, tidak menutup kemungkinan kondisinya makin parah,” katanya. (muj/rah)

6

SAMPANG

SELASA 23 JULI 2013 NO. 0165 | TAHUN II

SERTIFIKAT NYANTOL

Warga Datangi Rumah Kades Tamberuh Daya SAMPANG - Setelah sertifikat massa menyantol selama 4 tahun lalu tanpa ada kepastian, Senin (22/7), puluhan warga Desa Tamberuh Daya Kecamatan Sokobanah, Sampang, mengatasnamakan 471 pemohon sertifikat ngeluruk rumah kepala desa setempat. Mereka menuntut kepala desa setempat, Samli, segera mengembalikan uang pendaftaran warga yang setiap bidang tanah dikenai biaya Rp. 500.000.

Sebelum mendatangi rumah kepala desa, terlebih dahulu warga berkumpul di rumah salah satu warga desa setempat.

Dari pertemua tersebut mereka menemukan ada 471 pemohon di Desa Tamberuh Daya Kecamatan Sokobanah yang telah melakukan pembayaran pengurusan sertifikat tanah pada pihak kades.

Setelah melakukan rapat koordinasi awal yang diikuti kurang lebih 300 warga yang mengaku korban pengurusan sertifikat tanah yang hingga saat ini masih belum ada kepastian, para pemohon bersepakat agar ada perwakilan dari warga untuk langsung mempertanyakan pada kepala Desa Tamberuh Daya.

Tamsul, salah satu perwakilan pemohon sertifikat massal dan sejumlah tokoh yang dipercaya langsung mendatangi rumah kepala desa setempat yang sekaligus menjadi kantor desa. Pertemuan tersebut berlangsung hangat, namun tetap kondusif. Dalam pertemuan tersebut, warga mendesak kepala desa mengembalikan uang pendaftaran. Warga memberi batas akhir hingga 30 Oktober 2013.

“Berdasarkan data yang ada pada tahun 2010 lalu, sebanyak 471 pemonon di Desa Tamberuh Daya ada pengurusan sertifikat massa dengan biaya pendaftaran setiap bidang Rp.500.000. Tetapi anehnya hingga memasuki 4 tahun tidak kunjung ada kepastian sertifkat tanah warga. Perwakilan mempertanyakan langsung pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang, ternyata juga tidak ada pendaftaran masuk,” jelasnya.

Katanya Tamsul, berangkat dari ketidakpastian tersebut, warga pemonon merasa dirugikan dan hendak melaporkan kasus tersebut pada polisi. Namun, niat itu gagal dan ada solusi lain, yakni pihak kepala desa harus mengembalikan uang warga yang sudah masuk kurang lebih Rp. 235 juta.

Bahri, (40) warga Kampung Bliker Desa Tamberuh Daya, mengaku sangat kecewa atas tindakan kepala desa yang hingga saat ini masih belum bisa menyelesaikan sertifikat massa yang sudah berlangsung 4 tahun.

“Kami berharap kepala desa segera mengembalikan uang pendaftaran kami saja, jika tidak ada kepastian. Jika memang dalih kepala desa ada oknum BPN Sampang yang sengaja memperlambat dan uang pendaftaran masuk pada oknum BPN Sampang, maka pihak kades harus segera mendesak oknum BPN Sampang tersebut untuk bertanggungjawab,” harapnya.

Sementara Kepala Desa Tamberuh Daya Samli mengaku akan siap mengembalikan uang warga tersebut, jika warga tidak menginginkan melanjutkan sertifikat tanah massa tersebut.

“Saya sebagai kepala desa sudah berusaha sepenuhnya terkait sertifikat missal tersebut, tetapi memang hingga saat ini masih belum ada titik terang dari BPN karena banyak pemohon yang belum melunasi uang pendaftaran. Terkait sebagian pendaftar yang sudah membayar tersebut, hal itu semuanya murni untuk pengurusan sertifikat tanah missal seperti, biaya patok, pembelian materai, biaya pengukuran, pemberkasan dan lain-lain,” ujarnya.

Ditambahkan Samli, mestinya para pemohon ini mendesak pihak oknum BPN kenapa lama melakukan sertifikat massal tersebut. Kalau pihak kepala desa sudah berupaya sekuat tenaga untuk melakukan penyelesaian sertifikat tersebut, namun pihak BPN yang lamban untuk memprosesnya. (hol)

ant/indrianto eko suwarso

RAZIA GEPENG DAN ANAK JALANAN: Petugas Satpol PP kota Depok merazia sejumlah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di sejumlah kawasan protokol di Depok, Jawa Barat, Jum’at (19/7). Razia tersebut dilakukan guna mengantisipasi peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta menghindari masuknya gepeng dari luar daerah saat Ramadhan.

Satpol PP Kekurangan Personel SAMPANG - Lemahnya penegakan perda di Kabupaten Sampang, menurut mantan anggota Satpol PP Samsul, karena sejak dia bertugas hingga sekarang, Satpol PP kekurangan personel. Sekarang lebih parah lagi karena sudah banyak aparat yang dipindahtugaskan.

Namun, mantan Kasi Ops Satpol PP yang saat ini menjabat Kepala Bagian (Kabag) Humas mengatakan, kinerja Satpol PP masih kurang, berbeda dengan waktu zamannya yang setiap seminggu sekali menertibkan pedagang kaki lima dan sering menjaganya sampai malam hari. “Sedang-

kan untuk yang sekarang belum nampak melakukan penertiban, sehingga pedagang kaki lima yang terletak di Monumen Sampang semakin melebar ke depan,” katanya, Senin (22/7).

Sehingga, lanjut Samsul, sekalipun pada masa dirinya sudah kekurangan personel,

karena dilakukan secara rutin masih mendingan ketimbang saat ini. Ia berharap kepada kepala yang baru menjabat untuk mengajukan perekrutan Satpol PP, dan tidak hanya dipersepsikan sebagai tempat pembuangan.

"Kalau personelnya banyak maka akan mudah untuk menyelesaikan pekerjaan, dan mulai dulu sering menarik personel yang mempunyai tugas piket dan mereka berperan ganda dan untuk penambahan personel yang sudah diajukan sejak dulu sampai sekarang masih belum direspon," ungkapnya kepada Koran Madura.

Sementara Kapala Satpol PP Hamdani mengatakan, setelah dilantik oleh Bupati Sampang beberapa waktu lalu, dirinya memang berencana untuk melakukan penyisiran terhadap warung yang buka diang hari selama bulan Ramadhan, penyisiran mercon dan penyisiran gepeng.

Selain itu, dia juga akan mencabut baleho yang sudah selesai izinnya karena permintaan dari berapa dinas mulai banyak yang menyarankan untuk mencabut baleho yang sudah selesai masa berlakunya.

Terkait dengan kekurangan personel, ia tidak mem-

bantah. Ia berupaya tidak akan mencabut personel yang sedang melaksanakan piket, dan berencana akan membuat nota dinas dengan mengajukan penambahan personel, karena jumlah keseluruhan sebanyak 74 personel, sedangkan yang menetap di kantornya sebanyak 16 personel "Kami akan membuat nota dinas dan akan kami ajukan ke Bapak Bupati untuk melakukan penambahan personel, karena di Kabupatem Sampang lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten lain yang berjumlah kurang lebih sebayak 300 personel" tandasnya (jun)

SERAP ASPIRASI

Said Abdullah Blusukan ke Pasar

SAMPANG – Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Said Abdullah, Senin (22/7) sekitar pukul 15.15 Wib, blusukan ke Pasar Deg Gedek, Kelurahan Dalpenang, Sampang, yang bertempat di Jalan Suhadak. Calon orang nomor dua di Jawa Timur yang diusung Partai Demoktasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu, untuk menyerap aspirasi warga yang ada di pasar.

Said Abdullah me-

nuturkan, tujuan dirinya ke beberapa lokasi masyarakat seperti tempat PKL, abang becak, serta para pedagang di pasar sebagai bahan input.

Apalagi, persiapan jika saat nantinya akan mengedepankan visi dan misi cagub dan cawagub dalam pilgub mendatang. Sehingga, bisa menerima dan merangkul rakyat.

"Bahwa program yang ditawarkan kepada masyarakat benar-benar menjadi kebutuhan

masyarakat. Tidak hanya sekedar daftar keinginan yang diajukan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ditanya mengapa target beberapa para PKL, serta abang becak, dan pasar, pria kelahiran Sumenep tersebut menjelaskan, karena dirinya menyakini mempunyai titik titik informal yang mempunyai ketahanan ekonomi yang luar biasa.

"Meski nantinya beberapa bahan kebutuhan ada kenaikan secara normal dan

pasti dari dampak harga 12 hingga 15 persen. Bahkan, terjadi anomali dalam pasar seperti harga cabai yang berlomba- lomba dengan harga daging," katanya.

Tak hanya itu, dirinya juga mempunyai rencana di setiap pasar di kabupaten akan menggunakan pasar yang presevenntatif. Sehingga, jika adanya pasar tradisional di sekitar lokasi yang didekatnya ada minimarket dan adanya mall.(ryn)

ryan hariyanto/koran madura

SIDAK. Seluruh anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sampang saat menyidak program PNPM di dua desa, setelah adanya laporan dari masyarakat, Senin (22/7).

SIDAK

Komisi C: Program PNPM Melenceng

SAMPANG - Banyaknya laporan dari masyarakat terkait adanya pembangunan proyek Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) yang dinilai kurang tepat dan tidak sesuai secara prosedural, membuat Komisi C DPRD Sumenep, Senin (22/7) sekitar pukul 10.00 turun ke lapangan. Komisi C DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua desa.

Dua titik yang disidak Desa Gulbung dan Desa/Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang. Hal itu menyusul laporan dugaan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) proyek Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM). Juga dugaan banyaknya penyimpangan hasil program.

Ketua Komisi C DPRD Sampang, Aliyadi Mustofa mengatakan, ternyata dari dua lokasi yang dilaporkan masyarakat tersebut memang benar. Artinya, banyak penyimpangan seperti tidak sesuainya dengan RAB

yang dinilai tidak memenuhi standart serta asal-asalan.

Salah satunya, adanya pelengsengan jalan yang harus dilakukan penggalingan minimal 40 cm. Sedangkan, untuk makadam seharusnya memakai bahan dasar batu kemudian diberikanya serto dan hanya tinggal dilakukan pengerjakaan wales.

"Tetapi dilapangan tidak seperti itu, malah salah dan tidak benar. Seperti pelengsengan seharusnya ada galingan minimal 40cm tapi kenyataanya tidak, ada lagi makaddam yang tidak pakai batu malah langsung serto ini sudah salah dan kesannya mau ditutup tutupi," ucapnya kepada Koran Madura, Senin (22/7).

Ali menuturkan, nantinya komisi c selaku komisi pembangunan akan terus mengecek dan terus memantau terkait adanya beberapa proyek tersebut. Salah satunya Program PNPM. Sehingga, akan mulai dipantau secara cermat dan tepat mulai sejak pengumunan hingga proses

pelelangan dan pelaksanaan.

Apalagi, memang sejak dari awal tidak adanya kesepatakatan serta tombulnya indikasi politik.

"Saya selaku ketua akan menjadi modal selanjutnya untuk terus memantau kegiatan PNPM yang lain karena ini merupakan sample. Dan waktu dekat akan memanggil pihak dinas Bapemmas. Tetapi, kami tidak akan bertanggung jawab jika nantinya akan ada kasus hukum yang berkaitan dengan tidak baiknya proyek tersebut," tuturnya Hal yang sama di tambahkan oleh Moh Anawar, anggota Komisi C DPRD setempat.

Ia menjelaskan, setelah terjun ke lapangan, fasilitas pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh program PNPM seperti di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan dimana jalan plengsengan dibuat dari bahan tanah liat biasa. Akan tetapi, berdasarkan mekanisme yang benar bahan itu dilakukan dengan cara memberikan bahan semen. (ryn)

ADVERTORIAL

Kejari Peringati Hari Bhakti Adiyaksa ke-53 SAMPANG – Keluarga besar Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang menggelar upacara Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-53, Senin (22/7) sekitar pukul 07.00 WIB. Upacara yang dilangsungkan di halaman Kantor Kejari itu dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Sampang Danang Purwoko. Semua staf dan pegawai korps adhiyaksa itu tampak khidmat mengikuti jalannya upacara.

Dalam sambutannya, Kepala Kejari Danang Purwoko meminta agar keluarga besar Kejari Sampang terus berupaya meningkatkan integritas dan moral dalam mengawal penegakan hukum dan menjalankan tugas sesuai dengan koridor yang berlaku. Tentunya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai positif yang berlaku di lingkungan korps adhiyaksa.

Pelaksanaan peringatan hari bhakti adhyaksa tersebut juga diikuti para peserta wanita dengan memamakai buasana kebaya. Tentu, agar tujuan

ryan hariyanto/koran madura

UPACARA Peringati Hari Bhakti Adiyaksa Ke-53 di halaman Kejaksaan Negeri Sampang, Senin (22/7).

Upacara tersebut dipimpin langsung Kepala Kejari Danang Purwoko. serta keinginan dalam meningkatkan mutu kepercayaan masyarakat bisa terpenuhi dan tepat pada dasarnya. "Karena di dasari fakta bahwa masih rendahnya kepuasan masyarakat atas pelaksanaan reformasi selama ini, sehingga ini berdampak pada rendahnya integritas moral dan profesionalitas aparat," tuturnya Danang Purwoko, Kepala Kejari Sampang.

Danang juga menjelaskan maka dari itu untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Ada pun langkah paling bijak yakni dengan selalu mengedepankan integritas moral, peran serta kejaksaan dalam memecahkan berbagai persoalan kemasyarakatan agar dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai de-

ngan harapan masyarakat.

"Ini harus dipahami, karena jaksa merupakan jabatan profesional dibidang penegakan hukum. Maka harus punya 3 karakteristik yaitu keahlian, pertanggung jawaban sosial, dan memilik rasa kesatuan keterikatan baik sesama sejawat maupun anggota masyarakat yang dilayani," paparnya saat sambutan upacara. (ryn/lum)

BANGKALAN

7

SELASA 23 JULI 2013 NO. 0165 | TAHUN II

PT. WARAKO

Izin Hak Guna Bangunan Perlu Ditinjau Kembali BANGKALAN - DPRD Kabupaten Bangkalan menghimbau agar pihak eksekutif setempat meninjau ulang izin hak guna bangunan (HGB) PT. Warako, yang beroperasi di pesisir pantai Desa Sembilangan Kecamatan Kota Bangkalan.

Sebab proses perizinan untuk reklamasi pantai hingga terbit sertifikat di lahan seluas 1,6 hektar dinilai terdapat kejanggalan.

"Sepertinya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan, begitu mudahnya menerbitkan sertifikat," kata ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Syafiuddin Asmoro, di selasela hearing dengan BPN dan PT. Warako Utama serta PT. Adiluhung.

Padahal, menurut politisi Gerindra ini proyek di pesisir pantai bisa merusak ekosistem laut dan rawan terjadinya abrasi. Seharusnya BPN, lanjut Syafii, lebih jeli dan teliti dalam menerbitkan sertifikat tanah. Bukan hanya sekedar berpedoman terpenuhinya, persyaratan perizinan pemohon. Namun, harus lebih mengedepankan pada aspek sosial dan bagaimana menjaga kearifan lokal dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

"Walaupun Pemda telah mengeluarkan izin lokasi dan reklamasi. BPN selaku pejabat pertanahan harus bisa menolak apabila itu merugikan masyarakat," terangnya.

Syafii pun merasa heran dengan mudahnya PT. Warako mendapatkan sertifikat untuk mengelola tanah tersebut.

Sebab, tanah yang menjadi garapan mencapai lebih dari satu haktar. Padahal, berdasarkan studi banding di daerah lain, tidak ada reklamasi pantai seperti yang terjadi

di Bangkalan. Sekalipun ada, itupun untuk lahan pertanian.

Apalagi, penerbitan sertifikat tanpa didasari studi kelayakan yang dilakukan oleh tim ahli.

"Ini perlu ditinjau kembali.

Apalagi, sejak berdiri satu tahun lalu, belum ada aktifitas yang di lakukan PT. Warako," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor BPN Bangkalan, Winarto menyatakan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT Warako sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Baik itu izin prinsip, izin lokasi, izin badan hukum dan izin reklamasi telah dipenuhi oleh PT Warako selaku pemohon.

Apabila semua dukumen dan bukti yuridis telah dipenuhi, maka BPN tidak berhak menolak pengajuan dokumen.

"Berdasarkan peta bidang, luas areanya 1,6 hektar. Dan kami sudah cek kelapangan dengan mengukur pasang surut air laut," terangnya.

Sementara itu, Direktur PT Warako Komang Kurnianto berharap agar pemerintah tidak menghentikan izin usahanya yang saat ini dalam proses pembangunan infrastruktur. "Persyaratan telah kami penuhi, sesuai prosedur yang berlaku" ucapnya.

Usai melaksanakan hearing, anggota Komisi A dan C DPRD Bangkalan langsung melakukan inspeksi mendadak ke lokasi PT Warako Utama dan PT Adi Luhung.

Pada saat melihat kondisi bangunan dan pagar, PT. Warako ternyata belum membayar pajak Izin Mendirikan Bangunan. Sehingga dewan pun mengancam akan menutup lokasi proyek di pesisr pantai Desa Sembilangan yang sudah berdiri satu tahun lalu itu.(dn/rah)

PEDAGANG COBEK Seorang pedagang membersihkan cobek yang terbuat dari batu di Kelurahan Pesurungan Lor, Tegal, Jateng, Senin (22/7). Cobek yang didatangkan dari Cirebon tersebut dijual dengan harga Rp 10 ribu Rp 30 ribu tergantung ukuran.

ant/oky lukmansyah

Tak Ada Rekrutmen CPNS DPRD Desak BKD Pro Aktif Mengawal Nasib THL BANGKALAN - Rilis Men-PAN terkait daftar Instansi dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerima CPNS jalur umum tahun 2013, rupanya tidak mengikutsertakan Bangkalan sebagai daerah yang mendapatkan kuota penerimaan CPNS lewat jalur umum. Oleh karena itu, DPRD Bangkalan mengaku harus legowo terhadap semua pihak atas kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Selain itu, dua kabupaten lainnya di Madura yakni Sampang dan Sumenep juga bernasib sama. Hanya kabupaten Pamekasan yang mendapatkan kuota penerimaan CPNS melalui jalur umum. ”Kita harus legowo terhadap keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat tersebut. Sebab, Bangkalan tidak menerima jatah

penerimaan CPNS lewat jalur umum,” kata Syafiuddin Asmoro, Ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan.

Dia menjelaskan, Bangkalan memang maklum tidak mendapatkan jatah rekrutmen CPNS dari jalur umum tahun sekarang. Hal tersebut lantaran anggaran belanja lebih dari 50 persen pada APBD. Bahkan, dirinya tidak

ARUS MUDIK

ori/koranmadura

SEPI. Jelang arus mudik, suasana pelabuhan tidak akan jauh berbeda dengan mudik tahun lalu, lonjakan penumpang PT ASDP Pelabuhan Kamal diperkirakan hanya akan naik sebesar 3 persen. Hal itu tak lepas adanya jembatan Suramadu. dengan hari biasa Kapal yang beroperasi hanya 4 buah. Sebagian kapal yang pernah beroperasi di selat Madura sudah disebar di seluruh pelabuhan yang lain. Sebab, minimnya penumpang yang melewati jalur ini. ”Kalau dulu hampir 35 ka-

pal yang beroperasi di selat Madura. Tapi, sebagian besar dikirim ke pelabuhan Merak dan tersebar di pelabuhan yang lain,” ungkap Chairil.

Meskipun begitu, pihaknya menginginkan campur tangan pemerintah daerah dalam mengembangkan

pelabuhan yang sempat berjaya tersebut. Jika tidak, pelabuhan terancam tak beroperasi kembali. ”Saya mendukung kalau ada peranan pemerintah daerah dalam membantu kemajuan pelabuhan yang saat ini sudah mengalami kemunduruan,” harapnya.

Seperti yang telah dikatakan Wakil Bupati Bangkalan, Mondir A Rofii, beberapa waktu lalu, bahwa harus ada peranan semua pihak agar terus mengembangkan keberadaan pelabuhan Kamal agar tak kalah saing dengan jembatan Suramadu. Sebab, hal itu tentunya akan menambah peningkatan pendapatan daerah. ”Saat ini pelabuhan yang sempat berjaya tersebut hampir mati suri. Semua pihak harus memberikan ide dan pikiran kreatif, untuk menjaga eksistensi pelabuhan Kamal. Hal itu bisa terwujud melalui pariwisata dan sektor lainnya,” ungkapnya. (ori/rah)

Komisi B: Seharusnya SMA Swasta Pun Gratis

”Sesuai visi dan misi bupati Bangkalan, untuk mewujudkan sekolah gratis 12 tahun meliputi seluruh sekolah negeri dan swasta.

Hal itu sebagai konsekuensi kebijakan,” kata Ismail Hasan, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bangkalan, kemarin (22/7).

Ismail menjelaskan

konsekuensi kebijakan menggratiskan sekolah tersebut, apabila dana BOS tersebut tidak mencukupi harus mengambil dari Bosda yang berasal dari APBD. Sebab, sekolah SMA gratis harus meliputi negeri dan swasta. ”Seharusnya SMA negeri dan swasta sama-sama gratis kalau sudah menerima Bos atau Bosda. Kalau untuk sekolah SD dan SMP sederajat sudah jalan,” jelasnya.

Menurutnya, dana yang dianggarkan pemerintah untuk sekolah menengah atas negeri, sejauh ini berasal dari BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang diambil dari APBN. Kalau sekolah swasta, dananya berasal dari Bosda, yang anggarannya diberikan sesuai kemampuan daerah.

Oleh karena itu, pihaknya akan merapatkan kembali

Sesuai visi dan misi bupati Bangkalan, untuk mewujudkan sekolah gratis 12 tahun meliputi seluruh sekolah negeri dan swasta.

Hal itu sebagai konsekuensi kebijakan,”

Ismail Hasan

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bangkalan mengenai Bosda tersebut melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

pemerintah agar tidak membebani mereka dengan apapun,” pinta Syafi, panggilan akrabnya.

Sementara itu, Kepala BKD Bangkalan, Abd Rasjid, saat dihampiri ke kantornya tidak bersedia berkomentar.

Terlihat, dirinya terburuburu meninggalkan kantor dan menuju mobil dinasnya.

Kepada wartawan, Rasjid beralasan terburu-buru menghadiri rapat bersama bupati Bangkalan.

“Maaf Mas, saya ada rapat. Ini ditunggu bapak Bupati sekarang,” ucap Rasyid, yang bergegas meninggalkan wartawan saat hendak dikonfirmasi tidak adanya rekrutmen CPNS dari jalur umum dan terkait nasib THL. (ori/rah)

Mencari Untung dari Bulan Ramadhan

PENDIDIKAN

BANGKALAN – Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sekolah gratis rupanya harus menyeluruh. Tak hanya meliputi sekolah negeri saja melainkan sekolah swasta juga tercover. Sebab, hal itu akan menimbulkan kesenjangan sosial.

egori 1 (K1) maupun Kategori 2 (K2) untuk secepatnya menjadi PNS. Adapun jumlah THL K1 dan K2 di Bangkalan tidak tanggung-tanggung yakni mencapai ribuan orang. Untuk jumlah THL K 1 sebanyak 1.337. Sedangkan THL K2 menyentuh angka 4.406 orang.

Dia meminta Pemkab harus pro aktif dalam memperjuangkan nasib para THL untuk menjadi PNS. Sehingga semua THL yang tercecer bisa diangkat dan persoalan ini tidak berlarut-larut, dan cepat selesai.

“Memang lebih baik THL yang jadi prioritas dibandingkan dengan umum. Jumlah THL yang belum diangkat lumayan banyak. Dalam mengangkat THL, saya minta

TRADISI TAHUNAN

Penumpang Diperkirakan Naik 3 Persen BANGKALAN - Tidak akan jauh berbeda dengan mudik tahun lalu, lonjakan penumpang PT ASDP Pelabuhan Kamal diperkirakan hanya akan naik sebesar 3 persen. Hal itu tak lepas adanya jembatan Suramadu. Masyarakat lebih senang menggunakan jalur cepat, yang lebih efisien. ”Dalam musim mudik kali ini, lonjakan penumpang tidak akan begitu banyak.

Sebab, budaya masyarakat Madura yang ingin cepat,” kata Ach Chairil, Supervisor pelabuhan Kamal, kemarin.

Seperti tahun sebelumnya, pada arus mudik nanti PT ASDP hanya menyiapkan 6 buah kapal, yang akan disiagakan mengantar penumpang. ”Kapal yang disiagakan yaitu, KMP Gajah Mada, KMP Jokotole, Tongkol, Trunojoyo, Selat I dan Selat II,” ungkapnya.

Menurutnya, jumlah kapal yang ditambahkan hanya dua buah. Jika dibandingkan

mempermasalahkan pemkab Bangkalan belum boleh lakukan rekrutmen CPNS dari jalur umum. Sebab, masih banyak THL baik K 1 maupun K 2 yang belum diangkat menjadi PNS. Selain itu, yang menjadi alasan pemerintah pusat untuk tahun ini tidak diperbolehkan melakukan rekrutmen CPNS dari jalur umum, lantaran anggaran belanja untuk PNS melebihi 50 persen dari dana pembangunan dalam APBD Kabupaten sendiri.

Meski tidak mendapatkan jatah penerimaan melalui jalur umum, kalangan DPRD Bangkalan mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat lebih mengupayakan dan mengangkat Tenaga Harian Lepas (THL) baik Kat-

Dia menerangkan biaya BOS SMA yang ada saat ini diperuntukkan bagi siswa SMA sederajat sebesar Rp 1 juta pertahun. Biaya Bos tersebut untuk membantu biaya satu bulannya Rp 82.500.

Sementara itu, lanjut Ismail, teknis di lapangan sudah ada sekolah yang menarik SPP melebihi nilai tersebut.

Ada Sekolah SMA yang sudah menarik sampai 150 ribu, berarti kurang Rp 67.500.

Kekurangannya ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah untuk kelangsungan dan menjaga kualitas SMA itu sendiri. ”Kalau pemerintah daerah ingin membantu ada rumusan tersendiri terkait dengan biaya operasional sekolah yang kurang. Nantinya, hal itu akan dibahas di PAK,” ucapnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Bulan Ramadhan merupakan bulan yang sangat berkah bagi para penjual busana dan pakaian.

Di sepanjang ruas jalan AlunAlun Bangkalan yang sering padat oleh lalu lalang kendaraan bermotor disulap menjadi pasar Ramadhan, yang rata-rata dilakukan oleh para pedagang. Pedagang ini ratarata berasal dari masyarakat yang ingin memanfaatkan berkahnya bulan Ramadhan untuk meraup keuntungan yang diinginkan.

"Ya kami lebih pada memanfaatkan bulan Ramadhan, Mas," kata Syaiful Anam salah satu pedagang kopiah dan sarung.

Menurut salah satu pedagang, lokasi yang ditempati

bukanlah lokasi untuk berjualan. Hanya saja, berjualan di sepanjang jalan telah menjadi tradisi saat bulan Ramadhan berlangsung. Apalagi, kebiasaan masyarakat memburu busana dan kebutuhan menjelang idul fitri semakin meningkat. Praktis, kebiasaan tersebut menjadikan motivasi bagi para pedagang untuk berwira usaha selama bulan suci.

"Ini sudah menjadi kebiasaan sesama pedagang berjualan di sepanjang jalan," imbuhnya.

Sekalipun untung yang mereka dapatkan tidak terlalu tinggi. Namun, tidak membuat para pedagang surut untuk terus menjalankan usahanya.

Kadang-kadang, berdasarkan pengakuan pedagang dalam satu waktu tidak ada satupun

dagangan yang laku. Akan tetapi, mereka tetap bertahan dan menawarkan dagangannya kepada setiap pengendara yang berlalu lalang. "Kadang gak dapat mas, ya kadang dapet juga," paparnya.

Kendati demikian, para pedagang tetap merasa antusias berjualan pada saat bulan suci. Sebab, selain untuk meramaikan suasana pada malam hari juga sebagian dari ibadah. Oleh sebab itu, keuntungan yang tinggi bukanlah tujuan utama dalam berjualan. Namun, yang menjadi prinsip bagi mereka adalah bukan berapa banyak untung yang mereka dapatkan justru lebih pada berapa kali untung selama berjualan. (dn/rah)

SENGKETA LAHAN

Dewan Sarankan Kasus Patenteng Diselesaikan Secara Hukum BANGKALAN - Kasus sengketa lahan antara masyarakat Desa Patenteng Kecamatan Modung dengan Perhutani tampaknya belum mendapatkan titik temu. Apalagi hingga saat ini, kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut.. Keduanya disarankan menyelesaikan permasalahan dengan mekanisme hukum sebagai alternatif terakhir, jika tidak permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Kami dari Komisi A sudah mengingatkan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa ini di pengadilan," kata Ketua Komis A DPRD Bangkalan, Syafiudin Asmoro.

Menurut Syafi, satu-satunya cara pembuktian dan penyelesaian masalah yaitu dengan menggunakan mekanisme hukum yang berlaku.

Sebab, yang berhak menentukan kebenaran sertifikat yang dimiliki oleh kedua belah pihak adalah pengadilan. Oleh sebab itu, di sanalah akan diketahui siapa pemilik

Syafiudin Asmoro Ketua Komis A DPRD Bangkalan

sah lahan yang menjadi objek sengketa. "Kami hanya bisa memediasi saja, tidak bisa mengambil sikap terlalu mendalam," imbuhnya.

Selain itu, kata Syafi, ada permasalahan lain yang menyebabkan kasus sengketa lahan menjadi stagnan. Permasalahan yang dimakud adalah stigma yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini, persepsi masyarakat menyatakan bahwa, pihak yang mengajukan gugatan,

adalah pihak yang salah dalam suatu perkara. Padahal, belum tentu yang mengajukan gugatan tersebut merupakan pihak yang bersalah. Bisa saja, pihak yang merasa dirugikan dengan suatu hal, itulah yang mengajukan gugatan secara yuridis.

“Paradigma seperti ini jelas menjadi kendala dalam menyelesaikan suatu perkara,” terang Syafiudin.

Dijelaskan oleh Syafiudin, dalam sengketa ini, kedua kubu saling mengklaim dengan bukti kepemilikan masing-masing. Perhutani berpedoman pada peta batas yang dikeluarkan menteri Perhutani pada tahun 1989.

Sedangkan warga mengacu pada patok D yang dimiliki sejak dahulu. Kendati demikian, Komisi A berpendapat, bahwasanya tidak ada alasan yang kuat bagi Perhutani mengklaim lahan tersebut dengan hanya bermodalkan peta batas yang terbit dari SK Kemenhut. Warga dengan petok D tersebut sudah cukup kuat menjadikan bukti kepemilikan atas lahan sebagai tanah mereka.(dn/rah)

8

SELASA 23 JULI 2013 NO.0165| TAHUN II

LINTAS MADURA GANTI RUGI LAHAN BANDARA

Wabup: Realisasi Ganti Rugi Menunggu Waktu Saja

SINDIKAT PEMBOBOL BRANKAS. Polisi menampilkan tiga pelaku pembobolan brankas berinisial RN, VR dan CN beserta barang bukti alat elektronik saat rilis kasus di Mapolres Palu, Sulawesi Tengah, Senin (22/7). Satuan Reserse Kriminal Polres Palu berhasil membekuk tiga pelaku spesialis pembobolan brankas yang kerap beraksi di Kota Palu serta menyita barang bukti berupa dua unit sepeda motor dan televisi yang dibeli dari hasil kejahatan.

Pelaku Mutilasi Belum Ajukan Banding

SUMENEP – Marsiyati (33), pelaku mutilasi kelamin, hingga Senin (22/7), belum mengajukan banding terkait vonis empat tahun penjara yang telah dijatuhkan majelis hakim.

Ketua Majelis Hakim Eny Sri Rahayu. Selasa (16/7) lalu, telah membacakan vonis, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertimbangkan putusan tersebut selama satu minggu.

Risvandi, Kuasa Hukum Marsiyati, mengatakan,

pihaknya sampai saat ini masih belum mendapatkan kabar dari sanak keluarga Marsiyati untuk mempertimbangkan putusan hakim. ”Sampai saat ini, kami masih belum mendapat laporan dari sanak keluarga Marsiyati,” kata Risvandi, saat dihubungi

Koran Madura, Senin (22/7).

Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan komunikasi dengan keluarga Marsiyati.

Keluarga Marsiyati, menurutnya, merupakan pemegang kebijakan yang kuat dalam persolan itu. ”Kami kan hanya sebagai pengacaranya saja.

Yang berhak untuk memutuskannya itu, Marsiyati bersama keluarganya sendiri,” ungkapnya.

Secara terpisah, Bagian Humas Pengadilan Negeri Sumenep Deni Indrayana

mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih belum mendapatkan laporan lebih lanjut mengenai kasus yang menimpa Marsiyati. ”Sampai saat ini kami masih belum mendapat laporan lebih lanjut masalah kasus itu. Biasanya, jika mengajukan banding, kami pasti diberitahu terlebih dahulu,” katanya.

Marsiyati adalah pelaku mutilasi kelamin suaminya, Hasanah Riyadi (35), pada bulan Februari lalu. Warga Dusun Langsar Laok, Desa

Langsar, Kecamatan Saronggi menggunakan arit untuk memutilasi kelamin siaminya higga tersisa satu sentimeter.

Akibatnya, korban mengalami cacat seumur hidup dan tidak bisa lagi melakukan hubungan intim.

Sedangkan potongan kelamin korban hingga saat ini belum diketahui. Marsiyati memotong kelamin suaminya setelah tidak kuat menahan beban batin akibat suaminya menikah siri dengan wanita lain. (edy/mk)

KETENAGAKERJAAN

Alasan Pahlawan Devisa Menjadi TKI Ilegal SUMENEP - Sebanyak 35 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, yang dideportasi dari Negeri Jiran, Malaysia, hanya mendapat bantuan senilai Rp. 75 ribu dari pemerintah. Pahlawan devisa itu mengaku tidak mengharapkan bantuan uang, mereka meminta pemerintah mempermudah administrasi menjadi TKI legal.

Rahmi (32), salah satu warga Pulau Kangean yang dideportasi mengakui, dirinya

merupakan satu di antara 35 TKI yang telah dideportasi dari Negeri Malaysia karena berangkat secara ilegal. “Iya, benar saya salah satu TKI asal Kangean yang dideportasi,” paparnya, Senin (22/7) saat dihubungi melalui telepon.

Ia sudah tinggal di Negeri Jiran sudah sekitar 4 tahun.

Saat itu berhasil ditangkap oleh polisi Malaysia. Ia mengatakan, seandainya pemerintah tidak mempersulit apapun yang dibutuhkan sebagai syarat jadi TKI,

akan dilakukan. Sebab untuk membuat KTP saja, dirinya harus menunggu berbulanbulan lamanya dengan ongkos pembuatan KTP yang tidak sedikit.

Selain itu, jika ada masalah yang menimpa TKI urusannya juga ribet dan biasanya mengurusi sendiri.

Jadi, menurutnya, itulah yang menjadi alasan kenapa dirinya bersikeras melalui jalan ilegal dan tidak menempuh jalur yang resmi. “PJTKI maupun agen penyalur itu, tidak

ada bedanya dengan badan perkreditan. Bedanya, satu yang dikredit barang, sedangkan agen penyalur manusia,” tuturnya.

Dia berharap, ada perhatian serius dari pemerintah, dalam bentuk kemudahan persyaratan administrasi dan usaha konkret yang dibutuhkan warga kepulauan, khususnya Kangean. Sebab, hanya dengan begitu, menurutnya, para TKI ilegal dari kepulauan akan bisa dijinakkan dan kemungkinan bisa patuh

kepada peraturan yang dibuat pemerintah.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Sumenep Sustono, membenarkan, bahwa ada 35 TKI asal warga Pulau Kangean yang dideportasi. Kemudian pemerintah memang hanya sanggup memberikan bantuan sebesar Rp. 75 ribu kepada masingi-masing TKI yang sudah di deportasi itu.

“Jumlah bantuan, sampai saat ini tidak mengalami peningkatan tetap Rp. 75 ribu,” ungkapnya. (athink/mk)

TRANSPORTASI MUDIK

Warga Kepulauan Cemaskan Transportasi Laut SUMENEP Tokoh masyarakat Pulau Kangean, Surawi meminta pemerintah agar saat mudik lebaran dan balik nanti dipersiapkan kapal yang sanggup menghadapi gelombang maupun cuaca ekstrem.

“Kami sebagai warga kepulauan setiap tahun selalu trauma, terutama saat peristiwa arus mudik dan balik menjelang dan sesudah lebaran.

Karena kapal yang selalu overload, sering kembali dan tidak berangkat. Juga kapal yang disediakan terlalu sedikit,” ungkapnya, Senin (22/7).

Padahal, katanya, jika pemerintah profesional mengatasi masalah tersebut, warga kepulauan, terutama yang memanfaatkan jasa angkutan kapal sanggup membayar sekalipun mahal. Sebab, menurutnya, mudik merupakan peristiswa yang hanya datang setiap tahun saat lebaran. Untuk itu, dirinya mewakili warga kepulauan berharap tahun ini angkutan ke kepulauan berbeda dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Bu-

pati Sumenep Soengkono Sidik menegaskan, tahun ini

hal tersebut tidak akan terjadi, sebab akan dilakukan pem-

benahan yang efektif, sekaligus koordinasi dengan Adpel

Pelayaran. Sehingga, apa yang diinginkan warga kepulauan dapat diwujudkan. “Sekarang PT Sumekar Lines sudah dikelola secara profesional, jadi hal-hal yang mengecewakan ditahun sebelumnya, pasti tidak akan terulang lagi,” ungkapnya.

Selain itu, mantan kepala Bappeda itu menuturkan, pemerintah akan menambah kapal angkutan lagi untuk persiapan arus mudik dan balik nanti sebanyak 4 kapal. Untuk teknisnya, agar tidak terjadi overload barang dan penumpang, akan secepatnya dicarikan antisipasinya.

Dia juga mengharapkan perhatiannya kepada masyarakat, agar pada saat mudik dan balik nanti tidak sewenang-wenang melanggar aturan yang sudah ditetapkan dari pihak Adpel Pelayaran. Karena peraturan yang dibuat itu memang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan laut. (athink/ mk)

S umenep - Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik memastikan realisasi ganti rugi lahan Bandara Trunojoyo setempat dalam waktu dua hari kedepan selesai. Sebab, saat ini proses persyaratan seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dari pemilik lahan sudah lengkap. ‘’Saat ini sudah siap dibayarkan ke semua pemilik lahan, tinggal menunggu waktunya saja. Insya Allah dalam waktu satu-dua hari ini, langsung dibayarkan melalui bank,’’ kata wakil Bupati, Senin (22/7).

Menurutnya, pembebasan lahan tahap ketiga Bandar Udara Trunojoyo Sumenep yang disetujui Rp 106.000 permeter persegi itu seluas 3,5 hektare. Dalam pembayaran pembebasan lahan bandara nanti, dipastikan transparan dan tidak akan ada pemotongan sedikitpun karena pembayarannya melalui rekening masing-masing pemilik lahan. ‘’Kami pastikan tidak ada potongan sepeserpun dari pemerintah. Dan saat pembayaran nanti akan mengundang Forpimda agar diketahui semua pihak,’’ ujarnya.

Wabup menegaskan, guna bandara milik

pemkab ini bisa menjadi bandara komersial, pemkab akan terus menambah fasilitas yang ada.

Pada tahun ini, pemkab berencana melakukan pembebasan lahan seluas 179 hektare, namun yang mendesak untuk dibebaskan seluas 3,5 hektare mengingat pihak maskapai yang akan beroperasi jalur Sumenep-Surabaya membutuhkan panjang runway minimal 1.400 meter, sedangkan yang ada saat ini hanya sepanjang 1.160 meter.

‘Penambahan lahan seluas 3,5 hektare ini kami sengaja lakukan terlebih dahulu untuk. Namun, kami terus lakukan pembebasan lahan hingga sesuai kebutuhan,’’ urainya.

Sebelumnya, maskapai Lion Air siap beroperasi dari bandara Sumenepbandara internasional Juanda Surabaya dengan menggunakan pesawat berkapasitas 17 penumpang dan tarif tiket penumpang diperkirakan Rp 204.000. Namun, maskapai belum bisa beroperasi lantara panjang runway dinilai masih kurang sehingga perlu penambahan panjang runway tersebut.

Untuk itu, pemkab terus menggenjot pembebasan lahan tersebut. (rif/mk)

DALAM LATIHAN KADER NASIONAL

Jenderal Tantang HMI Surabaya - Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso menantang para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mewujudkan kiprahnya guna kebaikan umat mengingat slogan yang dijadikan pegangan organisasi ini, yaitu akademis, pencipta dan pengabdi.

“HMI berslogan akademisi, pencipta dan pengabdi.

Lalu apa yang sudah diperbuat untuk kemaslahatan umat?” kata Djoko Santoso, Panglima TNI 2007-2010, saat berbicara dalam Latihan Kader Nasional ke-3, Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur di Surabaya, Senin.

Jika potensi zakat umat Islam bisa diwujudkan, kata Djoko, maka untuk membangun jembatan selat Sunda tidak perlu cari-cari ke luar negeri karena bisa menggunakan uang zakat sebagai modalnya.

HMI meminta Djoko memaparkan upaya pengelolaan ancaman luar negeri dalam memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta dalam pelatihan kepemimpinan HMI tingkat lanjut yang juga menghadirkan pembicara Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas itu.

Djoko meminta kaderkader HMI untuk turut membantu memikirkan sejumlah persoalan krusial umat seperti sangat rendahnya kesadaran dalam zakat di mana dari Rp200 triliun potensi zakat lebih umat Islam, baru sekitar 1 persen saja yang terealisasi. Belum lagi persoalan di sekitar penyelenggaraan haji.

Jika potensi zakat umat Islam bisa diwujudkan, kata Djoko, maka untuk membangun jembatan selat Sunda tidak perlu cari-cari ke luar negeri karena bisa menggunakan uang zakat sebagai modalnya. Juga, upaya pertahanan negara bisa

dimaksimalkan dengan kontribusi uang zakat sebagaimana dilakukan Khalifah Umar bin Khattab.

“Sekarang ada parpol sedang ribut-ribut mau selenggarakan konvensi. Mengapa adik-adik tidak mengadakan konvensi sendiri untuk mengukur kapasitas calon pemimpin bangsa,” kata Djoko yang kini memimpin ormas Lembaga Indonesia Asa. Mengenai upaya pertahanan negara dalam mengantisipasi ancaman, Djoko menjelaskan bahwa TNI berdasarkan UU Pertahanan Negara dan UU TNI serta Polri, sudah memiliki acuan sendiri. Jika serbuan datang dalam bentuk perang, TNI akan menghadapinya dengan operasi militer perang.

Namun jika serangan yang datang berbentuk nirperang, seperti dalam bentuk informasi, ekonomi, dan budaya, maka peran Polri akan dimajukan menanganinya.

Peran TNI bisa disertakan dalam bentuk optimalisasi peran TNI. Djoko juga meminta generasi muda bersiap menghadapi tantangan bangsa ke depan yang harus dijawab.

Dengan persiapan yang baik, insya-Allah cita-cita bangsa akan tercapai pada 2045, yakni Indonesia kembali masuk ke dalam era kejayaannya, seperti pada abad ke-7 di masa Sriwijaya dan abad ke-14 pada masa Majapahit.

Djoko menjelaskan, pada sekitar masa itu, 60 persen rakyat Indonesia akan terdiri atas tenaga kerja produktif, sementara bangsa-bangsa lain yang sekarang maju ekonominya, akan menjadi bangsa berpenduduk tidak lagi produktif.

Ketua panitia penyelenggara Latihan Kader Nasional ke-3 Badko HMI Jawa Timur, Ahmad Zubaidi, mengatakan kegiatan tersebut diselenggarakan setiap dua tahun sekali dengan peserta-peserta kader HMI pilihan.

Aktivitas tersebut merupakan program HMI pusat, namun pelaksanaannya didelegasikan ke badko daerah-daerah.

Acara LK Nasional HMI ke-3 di Surabaya itu semula menerima pendaftaran 60 peserta yang dikirimkan daerah-daerah lain, namun karena seleksi ketat, akhirnya hanya 15 peserta yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta. (ant/mk)

TAPAL KUDA

9

SELASA 23 JULI 2013 NO.0165| TAHUN II

EKONOMI

Harga Buah Merangkak Naik PROBOLINGGO- Komodi ta s bua h-bua ha n sea ka n ti da k i ngi n kehi l a nga n momen R a ma dha n. Ha rga bua h-bua ha n pun i kut mel onja k, teruta ma bua h-bua ha n l oka l . S eba l i kny a bua hbua ha n i mpor justru menga l a mi penuruna n ha rga .

Selama bulan ramadan penurunan omset pedagang buah di Probolinggo berkisar dua puluh hingga tiga puluh persen. Melonjaknya harga buah di tingkat pengepul, dan disertai sepinya pembeli menjadi dampak yang kurang kondusif.

Salah satu pedagang buah yang berhasil ditemui, Sriyati (35), asal Desa Kregenan, Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo mengaku turunnya pemasukan selama bulan ramadan mencapai empat puluh persen. “Sebelum ramadhan masukan perharinya

HUJAN ABU GUNUNG MERAPI

mencapai Rp 300 ribu dalam sehari, tapi sekarang hanya bisa menghasilkan Rp 200 ribu perhari ,”ujarnya, Senin (22/7).

Menurutnya, selama ramadhan pembeli mulai datang sekitar pukul 16.00 WIB sampai 20.00 WIB. Meski pejualan mulai sepi, ia masih bersyukur karena pembeli masih mau datang. Padahal ia mengaku semua harga buah melonjak cukup tinggi. “Semua harga buah yang saya jual naik karna harga ditingkat pengepul naik,” ucap Sriyati..

Untuk membeli buah semangka ditingkat pengepul sebelum Ramadhan masih Rp 2.900, sekarang mencapai Rp 4.000 per kilogram.

Begitupun dengan apel lokal yang sebelum Ramadan Rp 7000, sekarang Rp 13000 per kilogram.

Hal serupa dituturkan Purnomo (40), pedagang asal Desa pajarakan,

Kecamatan pajarakan mengataakan mengalami penurunan omset mencapai 50 persen selama ramadhan ini. “Sebelum ramadan penhasilan perhari Rp 300.000, sekarang hanya Rp 20.000. Walaupun penjualan sekarang sepi, saya tetap akan berjualan,”terang bapak dua anak ini.

Berbeda di Kota Probolinggo, sejumlah pedagang buah dipasar Gotong Royong, mengungkapkan bahwa adanya kenaikan harga buah ini dimungkinkan karena cuaca yang kurang mendukung, dan kondisi harga pasar dan BBM sekarang luar biasa melonjak.”Tak apalah mas, saya tetap akan berjualan buah karena ini penyangga hidup keluarga. Apalagi sudah bertahun-tahun berjualan. Ya tergantung rejekinya,”pungkas Sulis. (hud).

Sejumlah warga bersiaga di samping rumahnya yang berada pada jarak 3,5 km dari puncak Gunung Merapi pasca terjadi hujan abu di Kali Tengah Lor, Sleman, Yogyakarta, Senin (22/7). Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Surono, pada Senin (22/7) sekitar pukul 04.14 terjadi guguran material dengan gumpalan asap coklat kehitaman serta lontaran material berwarna merah setinggi 1000 meter dari puncak disusul dengan hujan abu yang mengguyur sejumlah kawasan Sleman dan Jawa Tengah.

Pemkot Inisiasi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak PROBOLINGGO - Ratusan peserta mengikuti penyusunan rencana aksi daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) tahun 2013. Kegiatan yang difasilitasi Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Probolinggo, dilaksanakan di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Walikota Probolinggo. Senin (22/7).

Lima nara sumber sekaligus dihadirkan, yakni Bappeda, Dispendukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, dan Polresta Probolinggo Kota.

Sekretaris Bappeda Kota Probolinggo, Heri Astuti, mengatakan maksud dari Pemerintah Kota Probolinggo mencanangkan rencana aksi daerah menuju kota layak anak dengan target dapat terwujud pada 2014. Workshop Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) merupakan forum untuk membangun pemahaman yang sama mengenai kebijakan Kota Layak Anak dan rencana ke depan dalam rangka perwujudan Kota Layak Anak di Kota Probolinggo.

“Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai Kebijakan Kota Layak Anak dan sebagai sarana awal dalam penyusunan draft rencana aksi daerah untuk tindak lanjut pelaksanaan Kota Layak Anak,”ujarnya.

Menurutnya, latar belakang digelarnya workshop penyusuanan Rencana Aksi Daerah (RAD) menuju kota layak anak ini, karena anak merupakan potensi yang sangat penting dan generasi penerus masa depan bangsa. Selain itu, nak merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan

bangsa dan penentu masa datang serta penerus generasi bangsa.

‘Terwujudnya Probolinggo kota layak anak adalah upaya untuk membangun inisiatif Pemerintah Kota Padang yang mengarah kepada upaya transformasi konvensi PBB tentang hak anak,”ucap Heri Astuti.

Sementara itu, berbicara perencanaan pembangunan menuju kota Probolinggo layak anak tahun 2013, Kabid Sosial Budya Bappeda Kota Probolinggo, M.Sonhadji, S.Sos.MSi mengungkapkan pembangunan anak, sebagai aset bangsa yang merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa dimasa depan.

Terlebih lagi kualiitas sumber daya manusia, lanjut dia, menjadi indikator utama keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan pembangunan yang dimulai sejak usia dini.

“Tentunya bagaimana suatu bangsa memberikan prioritas kepada pembangunan anak menunjukkan apakah bangsa tersebut adalah bangsa yang visioner,”ujar Sonhadji.

Tak hanya itu, konsep kota layak anak, kata Sonhadji, merupakan komitmen tentang anak tersebut yang selama ini masih bersifat sektoral.”Kota Layak Anak adalah upaya untuk mengintegrasikan komit-

men sektoral tersebut dengan lebih membumi dan bersifat holistik kedalam dimensi spasial,”ucap Kabid Sosbud Bappeda Kota Probolinggo.

Ditingkat Kota Probolinggo, menurut dia, berupa peraturan walikota tentang pembentukan dan penetapan susunan pengurus dewab perwakilan anak Kota Probolinggo, dan keputusan walikota tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak.

“Kota diartikan juga termasuk kecamatan atau kelurahan. Sedangkan tahap perencanaan memegang perang penting menuju Kota Layak Anak,”tandas Sonhadji.

Dengan mewujudkan kota layak anak, Sonhadji berharap akan memacu meningkatnya komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kota Probolinggo yang peduli hak dan kepentingan anak.

“Inti dari kota layak anak

MASA DEPAN BANGSA

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Meningkat

Ia pun mempertegas, bagaimana mewujudkan Kota Layak Anak yang didasarkan pada konsep pembangunan yang peduli/ramah anak, yakni perlunya perubahan pendekatan pembangunan menjadi peduli/ramah anak. Kemudian upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak diintegrasikan kedalam seluruh kebijakan program, kegiatan, pembangunan yang terkait dalam dimensi kota.

adalah kota dimana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan RAD Kota Probolinggo kota layak anak adalah kepentingan terbaik untuk anak dan setiap anak mempunyai hak hidup, kelangsungan hidup, berkembang maksimal, serta mendengar dan menghormati pandangan anak,”pungkas Sonhadji.(hud)

HARGA DAGING

Soekarwo: Jatim Tetap Gelar Operasi Pasar Daging JEMBER - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jatim tetap akan menggelar operasi pasar daging sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, meskipun kebijakan itu ditolak oleh asosiasi pedagang daging sapi.

“Para pedagang menolak karena stok daging sapi mereka cukup banyak. Itu seharusnya dikomunikasikan lebih dulu, namun kami tetap setuju untuk menggelar operasi pasar daging sapi,” tuturnya di sela-sela kunjungan dan silaturahmi di Kabupaten Jember, Senin.

Menurut dia, kenaikan harga daging sapi di Jatim karena pengaruh kenaikan harga daging di Jakarta dan Jawa Barat, sehingga agak sulit un-

tuk mengendalikan harga daging sapi di pasaran.

Ia berharap harga daging sapi tidak terus naik, terutama menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah karena stok di Jatim lebih dari cukup.

“Harga daging sapi ini agak sulit dikendalikan karena salah satu faktornya permintaan dari Jakarta dan Jawa Barat cukup banyak, sehingga stok sapi Jatim ikut tersedot

SEPI, Kondisi pasar buah di Pasar Semampir Kraksaan Kabupaten Probolinggo sepi pembeli

kesana,” tuturnya.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu meminta agar pedagang daging sapi segera menjual dagingnya dan tidak menyimpannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Jatim.

“Stok daging sapi di Jatim aman hingga Lebaran, bahkan melebihi jumlah permintaan.

Kebutuhan sapi di Jatim sebanyak 510 ribu ekor per tahun, sedangkan sapi yang siap disembelih sebanyak 1 juta ekor, sementara 194 ribu ekor di antaranya dikirim ke Jakarta dan 109 ribu ekor dikirim ke Jabar,” paparnya.

Harga daging sapi kualitas bagus di pasaran berkisar Rp85.000 - Rp90.000 per kilogram, sedangkan kualitas di bawahnya berk-

isar antara Rp75.000 - Rp80.000 per kilogram.

Ia berharap harga daging sapi tidak terus naik, terutama menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah karena stok di Jatim lebih dari cukup.

Calon Gubernur Jatim petahana itu mengimbau masyarakat tidak panik terkait dengan stok bahan pokok dan daging sapi karena persediaannya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat provinsi setempat.

Sebelumnya, sejumlah pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar Jatim menolak operasi pasar tersebut karena dinilai merugikan para pedagang daging sapi. (ant/rah)

PROBOLINGGO - Anak adalah suatu potensi tumbuh dan berkembang suatu bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya.

Oleh karenanya anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dan undang-undang.

Dari perkembangan jaman, dan kebutuhan akan perlidungan anak yang semakin besar mendesak kita untuk memikirkan secara lebih, akan hak-hak anak karena dibahu merekalah masa depan dunia tersandang.

Fenomena tahun ke tahun, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) semakin meningkat.

Setidaknya ini yang terbaca dari data yang disampaikan Kanit Perlindungan Anak (PA) Polres Probolinggo Kota, Iptu. Nurohimah Putri, dalam Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak, Senin (22/7).

Iptu Nurohimah Putri mengatakan, masalah anak dan perlindungan anak di Kota Probolinggo menjadi perhatian kita bersama. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2012 sebanyak 15 anak, dan 5 anak telah menerima restorasi Justice. Sedangkan tahun berjalan 2013 berjumlah 4 anak dan 1 anak telah menerima restorasi Justice.

“Masalah perlindungan anak belum adanya penanganan satu atap, atau tidak memiliki SOP/SPM yang jelas dan terukur. Apalagi, belum memiliki kebijakan-kebijakan khusus terkait ABH,”terang Iptu Nurohimah Putri.

Menurut Iptu Nurohimah Putri, kondisi ini memerlukan penanganan secara

komprehensif dan signifikan. Proses penanganan hukum pada anak masih jauh dari ideal. “Saat ini belum ada koordinasi optimal dari semua pihak terkait hal ini.

Padahal, sangat diperlukan harmonisasi peraturan, antara lain dari kepolisian dan kejaksaan, dalam penanganan hukum anak,” katanya.

Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 8 anak, diantaranya kekerasan seksual/perkosaan 6 anak, persetubuhan dengan penipuan dan pelarian anak sebanyak 3 anak. Satu kasus trafiking pada tahun 2012 dan pada tahun berjalan.

Kendala ini, kata dia, disebabkan belum adanya shel-

“Untuk mengatasi masalah anak harus terjadi perubahan paradigma pembangunan anak, selama ini dan dimasa akan datang secara holistik, integratif dan berkelanjutan,”tandas Iptu Nurohimah Putri.

Bahkan, hasil penelitian dan seleksi tahun 2011 anak pada tahun 2012, terkait masalah sosial anak jalanan, yakni sebanyak 60 anak jalananan dengan kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan sebanyak 60 persen, anak yang bekerja dijalanan 32 persen, dan anak jalanan yang hidup dijalan sebanyak 3 persen.

“Anak adalah bagian dari masa kini, dan pemilik masa

ter sebagai wadah anak yang bersifat sementara tetapi responsif. Bahkan belum ada sistem penanganan trauma center bagi anak. Terlebih lagi, soal penanganan yang tepat dan tidak memiliki SOP/ SPM yang jelas dan memadai karena minimnya kebijakan kepentingan anak yang terkait dengan kekerasan terhadap anak.

depan. Lindungi mereka dan penuhi hak-haknya. Negara dan Pemerintah berkewajiban bertanggungjawab menjamin hak-hak azazinya, dan memberikan dukungan sarana-prasarana, menjamin perlindungan, mengawasi dan menjamin anak menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat,” pungkasnya.(hud).

10

LINTAS JATIM

SELASA 23 JULI 2013 NO.0165 | TAHUN II

Pemisahan Kembar Siam Butuh Waktu Lama RSUD Soetomo Jadi Percontohan Penanganan Kembar Siam SURABAYA - Pemisahan bayi kembar siam asal Banyuwangi, Jatim, yang dirawat di RSUD dr.

Soetomo Surabaya diperkirakan masih membutuhkan waktu lama karena harus menunggu berat badannya mencapai 10 kilogram.

Anggota Tim Pusat Penanganan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD dr Soetomo dr. Arie Viariani di Surabaya, Senin, mengatakan berat badan bayi kembar siam asal Banyuwangi yang kini dirawat di ruang Irna Anak baru mencapi 8,5 kilogram.

"Kalau sudah mendekati berat badan ideal, maka akan dilakukan diagnostik untuk memeriksa organnya termasuk pembuluh darah," katanya.

Menurut dia, pemeriksaan secara menyeluruh tersebut dilakukan untuk mengetahui apa permasalahannya dan resikonya jika dilakukan operasi pemisahan?.

Ia memperkirakan jika umur bayi kembar siam tersebut saat ini baru 6 bulan dengan berat badan 8 kilogram, maka bisa saja operasi pemisahan dilakukan pada umur 12 bulan atau mencapai berat badan 10 kilogram sebagaimana kebanyakan bayi pada umumnya.

"Tapi itu pun dengan catatan pertumbuhan bayi bagus," katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Pusat Penanganan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD dr Soetomo, dr Agus Harianto SpAK mengatakan untuk rencana pemisahan, pihaknya akan mengupayakan dengan obat-obatan agar kondisinya tetap stabil dahulu "Alhamdulillah untuk bayi asal Banyuwangi paling stabil jika dibandingkan dua bayi kembar siam dari Kediri dan Surabaya yang ditangani di RSUD Soetomo," katanya.

Bahkan, lanjut dia, bayi tersebut saat ini sudah diberi vaksinasi DPT polio. "Kalau kondisinya sudah bagus akan diberikan vaksinassi seperti

bayi normal pada umumnya.

Ini menjadi modal besar sebelum operasi," katanya.

Jadi Percontohan Penanganan Kembar Siam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Seotomo Surabaya menjadi rumah sakit percontohan di Indonesia karena telah berhasil menangani sekitar 57 bayi kembar siam yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Tim Pusat Penanganan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD dr Soetomo, dr Agus Harianto SpAK, Senin, mengatakan RSUD Soetomo sudah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat di Indonesia. Bahkan tidak segan-segan, pihak RSUD Soetomo baru-baru ini mentrasfer pengetahuan cara penanganan bayi kembar siam ke RSUD Palembang.

"Bayi kembar siam asal Palembang tidak harus dibawa ke sini, tapi kita memberikan bantuan tenaga dan pengetahuan ke sana," katanya.

Apalagi, lanjut dia, fasilitas di RSUD Palembang saat ini sudah lengkap. "Kami berharap Pelembang dijadikan pusat penanganan bayi kembar siam se-Sumatera.

Ketua Forum Pers RSUD dr. Soetomo, dr Urip Mortedjo, mengatakan hingga saat sudah ada sekitar 57 bayi kembar siam dengan berbagai macam kelainan yang sudah pernah ditangani di RSUD Soetomo. "Masyarakat bisa menikmati pelayanan penanganan bayi kembar siam di RSUD Soetomo," katanya.

Menurut dia, semua orang tua dan keluarga dari bayi kembar siam yang dirawat di RSUD Soetomo sudah pasrah dan menyerakan penanganan bayi kembar siam ke tim dok-

CHEF TRAINING

80 Juru Masak Kapal TNI-AL Dapat Pelatihan

ant/rudi mulya

BAYI KEMBAR SIAM KEDIR: Dua bayi Perempuan kembar siam saat dirawat di ruang rawat inap anak RSUD Gambiran kota Kediri, Jawa Timur, Senin yang lalu. Bayi kembar siam dengan kondisi dempet dada sampai perut atau Abdominal ini merupakan anak pasangan Endik Indrawati (33) dan Imam Suyuti (35) warga Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, lahir dengan berat badan 5, 1 kg serta mengalami kelainan pada organ hati dimana ukuran organ hati bayi tersebut tidak sama. ter. "Kami berusaha semaksimal mungkin agar bayi tersebut bisa survive (bertahan hidup)," katanya.

Ia mengatakan bahwa semua biaya operasi bayi kembar siam ditanggung penuh pihak

rumah sakit atas bantuan dari pemerintah melalui asuransi atau jamkesmas. "Mudah-mudahan ada donasi lain, karena biayanya cukup mahal belum termasuk biaya kehidupan untuk bapak dan ibu bayi kembar

yang ditanggung pihak rumah sakit," katanya.

Untuk saat ini, kata dia, RSUD Soetomo menanganu tiga pasang bayi kembar siam dari Banyuwangi, Kediri dan Surabaya. (ant/dik)

SURABAYA - Sekitar 80 juru masak yang bertugas di kapal perang TNI Angkatan Laut jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur, mendapatkan pelatihan dari pakar kuliner untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam meracik menu masakan khas Indonesia.

Acara pelatihan bertajuk "Coaching Clinic Chef KRI Koarmatim" yang berlangsung di Gedung Panti Tjahaya Armada, Ujung, Surabaya, Senin, Koarmatim bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengundang pakar kuliner ternama, yakni Chef William Wirjaatmadja Wongso dan Chef Vindex Tengker.

Hadir pada kegiatan itu, Pangarmatim Laksda TNI Agung Pramono, Komandan Guspurlatim Laksma TNI Ari Soedewo, Direktur Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi dan Insentif Kemenparekraf Akhyaruddin dan Kepala Dinas Pariwisata Jatim Jarianto.

Dalam kesempatan itu, Chef William Wongso memberikan pelatihan sembilan menu masakan dan satu minuman khas Indonesia, seperti tahu telur Surabaya, Gado-gado Jakarta, sate Madura, sate lilit Bali, nasi goreng kampung, lumpia Semarang dan rendang Padang.

Sedangkan satu racikan minuman segar yang disajikan adalah kunyit asam Solo.

Menurut Chef Wongso, rendang Padang merupakan salah satu menu yang pernah diangkat ke berbagai forum internasional pada tahun 2007 dengan sebutan "West Sumatera Caramelized Beef Curry" dan masuk dalam 30 Ikon Kuliner Tradisional Indonesia.

Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono mengatakan kegiatan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme juru masak kapal perang di jajaran Koarmatim, sehingga mampu mengangkat kuliner Indonesia ke dunia internasional.

Selama ini, banyak kapal perang TNI AL yang melaksanakan pelayaran ke luar negeri, baik dalam tugas operasi maupun muhibah, dan dalam setiap pelayaran pasti singgah di negara lain untuk melaksanakan bekal ulang logistik.

"Pada saat sandar itulah, kapal perang selalu menampilkan atraksi seni dan kebudayaan Indonesia sekaligus promosi tempat wisata di Indonesia. Setelah pelatihan masak ini, mereka juga dapat menyajikan menu masakan khas Indonesia saat menjamu tamu luar negeri yang berkunjung ke kapal maupun saat acara 'cocktail party'," katanya.

Beberapa kapal perang TNI AL yang sering berlayar ke luar negeri, antara lain kapal latih KRI Dewa Ruci dan kapal perang jenis SIGMA yang setiap tahun dikirim menuju perairan Lebanon dalam misi perdamaian dunia di bawah PBB. (ant/dik)

MUDIK

PENGAMANAN

Komisi V Apresiasi Kesiapan Arus Mudik

Kapolda Minta Masyarakat Tidak “Sweeping” Selam Ramadhan

SURABAYA - Komisi V DPR RI mengapresiasi kesiapan arus mudik dan balik di bandar udara, terminal, pelabuhan dan stasiun yang menjadi pintu masuk Jawa Timur menjelang Hari Lebaran 2013.

"Secara umum, persiapan menghadapi musim arus mudik dan balik di Jawa Timur sangat baik. Tidak ada kendala berarti dan siap digunakan," kata Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin M. Said, kepada wartawan di sela kunjungannya di Surabaya, Senin (22/7).

Dari data yang saya dapatkan tahun lalu, total 908 pengendara sepeda motor meninggal dunia di jalan. Kami harap tahun ini tidak ada lagi dan semua pihak lebih mewaspadainya,”

Muhidin M. Said

Ketua Komisi V DPR RI Bersama sejumlah anggota lainnya, komisi yang membawahi bidang perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal itu selama seharian mengunjungi beberapa lokasi.

Kunjungan pertama dilakukan di Bandar Udara Internasional Juanda, kemudian menyempatkan untuk melihat-lihat proyek pembangunan Terminal 2

Juanda yang berlokasi di Juanda Lama.

Setelah itu, rombongan menuju Terminal Purabaya, Pelabuhan Tanjung Perak dan berakhir ke Stasiun Pasar Turi.

"Temuan mencolok tidak ada dan semua sudah terkoordinasi. Semoga musim arus mudik dan balik di sini bisa lebih baik dari tahun lalu," kata legislator asal Fraksi Partai Golkar tersebut.

Hanya saja, pihaknya menyoroti tentang rawan kecelakaannya pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua. Muhidin berharap ada kebijakan atau program dari pemerintah provinsi untuk meminimalisasi korban jiwa akibat kecelakaan di jalan.

"Dari data yang saya dapatkan tahun lalu, total 908 pengendara sepeda motor meninggal dunia di jalan.

Kami harap tahun ini tidak ada lagi dan semua pihak lebih mewaspadainya," kata dia.

Sementara itu, Pemprov Jatim sendiri sudah menyiapkan cara untuk meminimalisasi pemudik yang menggunakan sepeda motor.

Disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo beberapa waktu lalu, mulai tahun ini pihaknya menyiapkan sejumlah truk untuk mengangkut sepeda motor pemudik ke daerah tujuannya.

"Jadi, nanti pemudik naik bus yang sudah disiapkan dengan program mudik gratis, kemudian sepeda motornya diangkut truk. Semoga dengan cara ini meminimalisasi kecelakaan lalu lintas," kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu. (ant/dik)

SURABAYA - Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono meminta masyarakat untuk tidak melakukan "sweeping" (razia) selama Ramadhan seperti terjadi di Kendal, Jateng, yang akhirnya memicu bentrok antara massa FPI Temanggung dengan warga setempat.

"Saya imbau jangan sampai kejadian di Kendal menjalar ke sini, karena itu saya imbau masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendukung jalannya ibadah puasa," katanya di Mapolda Ja-

tim, Senin (22/7).

Didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono, ia menjelaskan Ramadhan merupakan bulan yang penuh rahmat, karena itu perbanyaklah ibadah.

"Jadi, jangan sweeping, kalau ada apa-apa laporkan ke aparat kepolisian saja. Sejak H-1 Ramadhan, kami sudah mengumpulkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk hal itu," katanya.

Selain itu, pihaknya juga sudah aktif melakukan razia, termasuk razia tempat

hiburan yang dilarang buka selama Ramadhan tapi tetap saja nekat buka.

"Bahkan, razia telah kita lakukan sampai Minggu (21/7) malam lalu, karena itu masyarakat jangan melakukan sendiri agar tidak terjadi seperti di Kendal itu," katanya.

Misalnya, sebanyak 880 personel gabungan dari Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, Polres, dan Satpol PP Pemkot Surabaya menggelar razia tempat hiburan malam yang tetap buka selama Ramadhan serta antisipasi berbagai ben-

tuk pencurian.

Ratusan personel gabungan itu dilepas Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta dalam apel di halaman Mapolrestabes Surabaya, Sabtu (20/7) pukul 22.00 WIB, lalu melakukan razia hingga menjelang sahur pada Minggu (21/7).

Dalam razia itu, aparat gabungan menemukan adanya tempat hiburan yang tetap buka, padahal Pemkot Surabaya telah menerbitkan peraturan daerah (perda) yang melarang tempat hiburan untuk buka selama Ramadhan.

Sebelumnya (18/7), sejumlah massa Front Pembela Islam (FPI) asal Temanggung terlibat bentrok dengan puluhan warga Kecamatan Patean dan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jateng, yang diduga dipicu aksi "sweeping" FPI di tempat lokalisasi di kecamatan setempat.

Akibat bentrok tersebut, sejumlah anggota FPI dan warga menderita luka, satu unit mobil milik FPI dibakar massa serta beberapa mobil lainnya rusak terkena lemparan batu. (ant/dik)

PEMILIHAN WALI KOTA

Banmus Pemilihan Wawali Tak Serius

Siswowidodo

EKSPOR LABU KE JEPANG: Petani memanen labu di Mejayan, Madiun, Jatim, Senin (22/7). Labu tersebut dijual ke industri pengolah labu di Nganjuk, Jatim, dan selanjutnya diekspor ke Jepang.

SURABAYA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai Rapat badan musyawarah (banmus) DPRD Surabaya yang membahas surat Gubernur Jatim tentang revisi tata tertib pemilihan calon Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya pengganti Bambang Dwi Hartono, Senin, tidak serius.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Surabaya Armudji menyayangkan sikap dari sebagian anggota banmus yang menolak hasil surat gubernur segera diparipurnakan.

“Anak-anak (anggota banmus) ini bermain-main, sesuka hatinya saja,” kata Sekretaris DPC PDIP Surabaya ini.

Padahal, lanjut dia, sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa jika ada jawaban gubernur tentang tata tertib pemilihan cawawali langsung diparipurnakan, tapi itu tidak sesuai kenyataan.

“Kalau mau dipelajari ya silakan saja,” kata Armudji yang juga anggota pansus pemilihan wawali.

Saat ditanya apakah ini se-

bagai serangan balik terhadap cawawali dari PDIP dari lawan politiknya menyusul pergantian Ketua DPRD Surabaya dari Partai Demokrat dinilai dihambat PDIP, Armudji membantahnya. “Tidak ada serangan balik itu,” katanya.

Informasi yang dihimpun Antara di gedung DPRD Surabaya menyebutkan sempat terjadi adu argumen di kalangan anggota banmus mengenai surat gubernur tersebut.

Sebagian anggota banmus meminta agar surat gubernur tersebut langsung ditindaklanjuti dengan menggelar rapat paripurna dengan harapan segera dibentuk panitia pemilih (panlih), sedangkan anggota banmus lainnya meminta agar surat itu dipelajari dulu agar tidak salah langkah.

“Saya melihat bahwa teman-teman pansus belum siap surat itu dirapatkan di banmus,” kata anggota Fraksi PKB Masduki Toha.

Menurut dia, ada revisi tata tertib dari Gubernur Jatim yang perlu dibahas lebih

lanjut oleh pansus. “Artinya anggota banmus menerima laporan yang belum ada usulannya. Teman-teman pansus belum selesai membahasnya,” katanya.

Namun, lanjut dia, dalam rapat tersebut disepakati agar pada Jumat (25/7), pansus bisa memberikan laporan ke banmus. “Kita punya strategi, tugasnya pansus bagaimana? panlih bagaimana? Ini dilakukan agar tidak tumpang tindih,” katanya.

Hal sama disampaikan anggota banmus lainnya Sudirjo. Ia mengatakan pansus Wawali baru merima surat jawaban dari gubernur dan perlu dipelajari agar tidak salah langkah.

“Maka jadwal paripurna menunggu rapat internal pansus dulu. Ini dilakukan agar pansus hati-hati saat mendalami isi surat gubernur,” kata politisi PAN ini.

Sudirjo mengatakan setuju pemilihan wawali dipercepat asalkan harus hati hati agar jangan sampai melanggar undang-undang. (ant/dik)

LINTAS JATIM

11

SELASA 23 JULI 2013 NO.0165 | TAHUN II

MENARA TELEKOMUNIKASI

Ratusan Tower Terancam Dibongkar

ant/ wahyu putro a

TUNTUT PENGAWASAN BLSM: Pengunjuk rasa mengikuti aksi yang digagas Gerakan Awasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Depan Kantor Menkokesra Jakarta. Aksi tersebut meminta pemerintah melakukan pengawasan dalam penyaluran BLSM sehingga tepat sasaran.

BLSM Belum Sentuh Warga SURABAYA – 153 ribu jiwa warga miskin di Kabupaten Sampang, Madura hingga kini belum menerima pencairan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Kondisi tersebut disebabkan karena data pembagian BLSM antara pemerintah pusat dengan Pemkab Sampang tidak sama.

“Sampai sekarang Sampang memang belum mendapatkan BLSM, kalau wilayah yang lainnya sudah,” ujar Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jatim, Sudjono, Senin (22/7).

Sudjono mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan ulang penerima BLSM di Sampang. Bahkan

sudah menerima surat dari Pemkab Sampang yang menginginkan agar warga miskin di daerah tersebut didata ulang.

“Kalau datanya masih kurang lengkap. Karena itu harus dilakukan pendataan ulang mengenai warga yang berhak menerima BLSM,” tandasnya.

Berdasarkan data BPLS 2011 jumlah warga miskin di Sampang hanya 108 ribu jiwa.

Sementara data BPS Sampang jumlah warga miskin di Sampang mencapai 153 ribu jiwa.

“Besarnya selisih data warga miskin itu membuat Pemkab Sampang enggan untuk menyalurkan BLSM di wilayah itu,” tandasnya.

Untuk pembagian BLSM di 37 kabupaten di Jatim sudah mencapai 83 persen. Diharapkan, paling lambat dua minggu lagi seluruh anggaran tersebut bisa segera terserap. ”Kalau sampai sekarang dari 37 kabupaten sudah tersalur-

kan sebanyak 86 persen. Kami mengharapkan agar pembagian itu segera tuntas,” jelasnya.

Dari jumlah total masyarakat miskin Jatim yang berhak menerima BLSM dari pemerintah adalah sebanyak 2.857.469 RTS. Dana yang dialokasikan untuk masyarakat Jatim itu sendiri mencapai Rp 857.240.700.000. Jumlah tersebut merupakan terbesar dibandingkan, Jawa Barat hanya dialokasikan 784.737.000.000, begitu juga Jawa Tengah hanya mendapat alokasi 744.647.100.000.

Sementara itu, Asisten III Pemprov Jawa Timur Eddy Pur-

winarto mengatakan, pihaknya tidak akan serta merta mencoret warga atau masyarakat mampu yang menerima BLSM. Kebijakan itu dilakukan karena data penerima BLSM itu berasal dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 lalu.

“Kami hanya bisa mengimbau pada masyarakat yang sudah mampu ternyata masih menerima BLSM, untuk tidak lagi mengambil uang BLSM. Sebab, BLSM itu sendiri diperuntukan bagi masyarakat miskin, sangat miskin dan mendekati miskin,” tegasnya. (ara)

SURABAYA - Sebanyak 471 dari 581 menara atau tower telekomunikasi seluler di Kota Surabaya terancam dibongkar karena tidak memiliki kelengkapan perizinan yang ditentukan oleh pemerintah kota setempat.

"Jika dalam waktu yang ditentukan pemilik tower masih belum mengajukan izin, maka kami sarankan untuk bongkar langsung. Berarti mereka tidak memiliki iktikad baik," kata Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya Sachiroel Alim, saat dengar pendapat di ruang Komisi C, Senin (22/7).

Menurut dia, selama ini sebenarnya baik pemerintah kota maupun legislatif sudah memberikan toleransi kepada pemilik menara telekomunikasi seluler yang bermasalah.

Hanya saja, lanjut dia, sikap lunak yang ditunjukkan justru dimaknai lain sebab berdasarkan laporan yang ia terima, pihak kecamatan tidak berani bertindak lantaran pemilik menara mengaku telah mendapatkan rekomendasi dari orang dekat wali kota.

"Benar tidaknya ada orang dekat Bu Wali saya kurang tahu. Tapi, rata-rata memang seperti itu, mereka berani melanggar lantaran mengklaim mendapatkan back up dari orang dekat wali kota," ujarnya.

Akibatnya, lanjut Alim, para pemilik menara meremehkan keberadaan lembaga legislatif sekaligus instansi terkait.

"Saya kasih batas waktu Dinas Cipta Karya untuk menyelesaikan masalah tower bermasalah dalam kurun waktu 24 jam x 7 hari. Senin depan kita akan lihat, gimana kinerja yang telah dilakukan," tegasnya.

Hal sama juga diungkapkan anggota Komisi C Agus Sudarsono. Ia minta agar Dinas Cipta Karya bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam menertibkan tower bermasalah di Surabaya. Apalagi, berdasarkan data yang dimiliki komisinya jumlahnya mencapai 471 menara.

"Saya tidak peduli siapa yang berdiri di balik para pemilik tower tersebut. Begitu ketahuan tidak memiliki izin, sikat saja. Makanya kalian tidak perlu takut. Karena kami berdiri di belakang kalian," kata Agus.

Sementara itu, anggota komisi C lainnya Reni Astuti menilai sikap ragu yang ditunjukkan dinas cipta karya mengindikasikan bila pemkot masih ragu terhadap data yang mereka miliki. Menurutnya, jika pemerintah kota yakin data yang dimiliki valid mereka pasti akan memberikan tindakan tegas.

Sebab, kata dia, bisa jadi data yang dipegang oleh DCKTR merupakan data campuran antara pemilik tower yang tidak berizin dengan mereka yang masa izinnya habis. "Saya melihatnya seperti itu. Lebih baik, data itu diperbaiki terlebih dahulu baru kemudian ditindaklanjuti," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Eri Cahyadi menyatakan dirinya tidak pernah melakukan tebang pilih. Menurutnya, selama ini pihaknya bertindak berdasarkan peraturan yang berlaku.

"Kalau memang permintaan dari dewan seperti ini, kami pasti akan tindak tegas bagi pemilik tower yang tidak mengantongi izin," ujarnya. (ant/dik)

MUSIBAH

PARPOL

DPRD Sikapi 4 Rumah Ambruk

Golkar Revitalisasi Fraksi di DPRD Jatim

SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menyikapi ambruknya empat rumah akibat pengerjaan proyek box culvert dari pemerintah pusat di Karang Poh, Kecamatan Tandes pada Minggu (21/7).

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Sudirjo, Senin, mengatakan, meski itu proyek milik Pemerintah Pusat, namun yang menjadi korban adalah warga Surabaya sehingga pemerintah kota punya tanggung jawab moral ikut membantu mencarikan solusi agar korban mendapatkan ganti rugi. “Saya minta pemkot menindaklanjuti hal ini dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat atau provinsi,” katanya.

Tentunya, lanjut dia, harus ada ganti rugi yang layak yang diberikan kepada empat warga yang rumahnya ambruk tersebut.

Hal sama juga diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim. Ia mengatakan pihaknya sudah menyampaikan hal ini ke Pemkot Surabaya. “Itu sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi kami tetap meminta kepada pemkot untuk ikut membantu,” katanya.

Menurut dia, selama ini, pihaknya baru pertama kali mendapati ada rumah ambruk selama dalam pengerjaan proyek box culvert. Hal ini dikarenakan, proyek box culver yang dikerjakan Pemkot Surabaya selama ini tidak sampai menimbulkan risiko seperti yang ada di Tandes.

Adapun keempat rumah yang ambruk adalah milik milik Saumi, Slamet, Wiwik dan Sutri, warga Karang Poh gang II. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun rumah yang ambruk hanya bagian depan rumah saja yang berdekatan dengan sungai dan proyek box culvert. (ant/dik)

ant/fikri tusuf

BALAP SEPEDA BMX: Atlet balap sepeda putra memacu kecepatan saat Final Balap Sepeda BMX Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim 2013 di Sirkuit BMX Bantaran, Kota Madiun, Jatim, Jumat (28/6). BMX Putra medali emas diraih Firman Chandra dari Kota Malang dan medali emas kategori BMX putri diraih Tifania Adine dari Kota Malang.

BALAP SEPEDA

Juara Porprov Jatim Difokuskan Tekuni Dua Nomor SURABAYA - Peraih empat medali emas balap sepeda di ajang Porprov Jatim 2013, Cris Monita Dwi Putri, diproyeksikan untuk fokus menekuni nomor MTB Cross Country dan jalan raya, karena potensi pebalap Jatim di dua nomor tersebut masih kurang.

Pelatih balap sepeda Jatim Sugeng Trihartono ketika dihubungi di Surabaya, Senin, mengatakan Cris Monita memiliki kemampuan individu yang bagus dan masih bisa ditingkatkan untuk menjadi pebalap papan atas di kemudian hari.

"Saat ini Cris Monita masih berusia 15 tahun dan

masa depannya masih panjang. Dia memang bisa membalap di semua nomor, tapi ke depan harus lebih difokuskan pada nomor tertentu agar prestasinya lebih bagus lagi dan terarah," katanya.

Pada Porprov Jatim 2013 di Kota Madiun, Cris Monita yang mewakili Kota Malang berhasil merebut empat medali emas, masing-masing dari nomor individual time trial, individual road race, circuit race, dan MTB. Sementara di nomor BMX, Cris Monita hanya merebut medali perak.

"Kalau melihat catatan prestasinya selama di Porprov, saya cenderung mengarahkan dia untuk lebih fokus

di nomor road race atau MTB. Untuk dua nomor ini, potensi pebalap putri Jatim memang masih kalah dari daerah lain," ujar Tono (sapaan akrab Sugeng Trihartono).

Sayangnya, pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat, Cris Monita belum bisa turun memperkuat Jatim, karena usianya terlalu muda dan belum memenuhi persyaratan untuk tampil di pesta olahraga dua tahunan itu.

"Syarat bisa berlaga di PON usia minimal harus 19 tahun, sementara Cris Monita baru akan berusia 18 tahun saat PON 2016. Tapi, kami masih memiliki sejumlah

pebalap untuk disiapkan," tambah Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pengcab ISSI Kota Malang itu.

Kendati belum bisa berlaga di PON, lanjut Tono, pihaknya tetap akan menggenjot kemampuan Cris Monita dengan mengarahkannya berlaga di beberapa kejuaraan tingkat nasional dan internasional.

"Yang jelas, dari ajang Porprov Jatim lalu, kami memiliki beberapa potensi pebalap putri yang bisa diorbitkan dalam beberapa tahun ke depan, seperti Tifania Adina, Cindy Wulandari, Findra Almira, dan Mahfirotika Marendra. (ant/dik)

SURABAYA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akan melakukan revitalisasi fraksi di DPRD Jawa Timur untuk semakin memperkuat alat kelengkapan dewan, khususnya setelah pergantian ketua di tingkat provinsi.

Selain di fraksi, revitalisasi juga dilakukan di tubuh struktural tingkat DPD I, II hingga tingkat desa,” ujar Koordinator Daerah Provinsi DPP Golkar Ridwan Hisjam di Surabaya, di sela-sela buka puasa bersama bersama pengurus se-Jatim, Senin (22/7).

Ia juga mengatakan revitalisasi juga akan dilakukan terhadap pimpinan fraksi, seperti ketua fraksi maupun wakil ketua DPRD Jatim, yang salah satunya dijabat oleh perwakilan dari Partai Golkar.

“Revitalisasi juga dilakukan pada posisi wakil ketua DPRD Jatim karema memang selama ini tidak jalan. Karena itulah harus dikawal untuk melakukan penguatan ini,” kata mantan Ketua DPD I Partai Golkar Jatim tersebut.

Jika tidak mau mengikuti alur partai, lanjut dia, maka harus dipinggirkan karena tidak loyal terhadap partai.

Hanya saja, pihaknya yakin anggotanya akan patuh dan menuruti aturan maupun perintah partai.

“Jadi anggota dewan itu jangan 5D atau datang,

duduk, diam, dengar, duit.

Buat apa menjadi anggota dewan kalau setiap harinya tidak mau mewakili rakyat dan hanya mementingkan pribadi,” kata Ridwan Hisjam.

Sementara itu, dari kalangan internal partai, desakan reposisi terhadap posisi wakil ketua DPRD Jatim Soenarjo muncul setelah ada desakan reposisi terhadap ketua fraksi, Hasan Irsyad.

“Kinerja fraksi dinilai lamban, demikian juga dengan posisi wakil ketua dewan yang dinilai sangat minim gebrakan,” kata sumber internal di lingkungan Partai Golkar.

Menurut dia, desakan reposisi ini dinilai wajar oleh sebagian kalangan aktivis dari partai berlambang pohon beringin tersebut. Di samping lamban, kinerja fraksi juga dinilai tidak maksimal.

Di lain pihak, usai dinonaktifkannya Martono dari posisi ketua Golkar Jatim, muncul sejumlah nama kandidat kuat sebagai penggantinya.

Mereka itu yakni Ketua FKPPI dan MKGR Jatim Gatot Sudjito, Wakil Ketua Partai Golkar Jatim Yusuf Husni, Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Gresik Sambari Halim dan Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu. (ant/dik)

ant/m risyal hidayat

SARUNG TENUN TRADISIONAL: Pekerja menyelesaikan pembuatan sarung tenun dengan alat tenun bukan mesin (ATBM) di rumah industri di Dusun Jambu, Desa Semampir, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

12

NASIONAL

SELASA 23 JULI 2013 NO.0165 | TAHUN II

Riza, salah satu terduga teroris jaringan Poso yang tewas ditembak tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sudah tiga bulan berada di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Sekretaris Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Pranoto, Senin mengatakan Riza selama ini menginap di Masjid Al Jihad dan lembaga TK/PAUD Aisyiyah yang juga digunakan sebagai madratsah diniyah Desa Penjor.

"Dia mengakunya dari daerah Gunungkidul, Yogyakarta. Tapi selama di sini Riza ataupun takmir masjid (Al Jihad) tidak pernah membuat pemberitahuan resmi ke desa," kata Pranoto kepada wartawan.

Penjelasan Pranoto, identik dengan pengakuan keluarga salah satu terduga teroris lain asal Desa Penjor, Sapari.

Mereka menyebut Riza selama di Desa Penjor hanya sebatas melakukan dakwah keagamaan dan mengajar mengaji pada anak-anak kecil di Desa Penjor serta Gambiran.

Tidak ada aktivitas mencurigakan dilakukan oleh Riza selama di desa tersebut.

Rasa curiga warga mulai muncul setelah pemuda berperawakan kurus tinggi serta berjenggot tipis tersebut meminta izin pulang dan kembali lagi ke Penjor bersama pemuda berambut gimbal yang belakangan dike-

tahui bernama Dayat, terduga teroris lain yang tewas ditembak Densus 88.

"Tapi kami tidak tahu jika mereka jaringan teroris.

Warga hanya curiga karena pemuda yang berambut gimbal ini memiliki tampang sangar, tubuhnya besar dan rambutnya gimbal seperti berandalan," tutur Suparti dan Siwoharini, dua adik kandung Sapari ditemui di rumah mereka di Desa Penjor.

Informasi warga, Dayat masuk Desa Penjor bersama Riza yang sudah dikenal sebagai ustad pendatang sejak dua hari sebelum akhirnya ditembak Densus 88 Antiteror di sebuah warung kopi belakang halte bus di jalan Pahlawan, Kota Tulungagung, Senin sekitar pukul 08.45 WIB. Keterangan perangkat dan keluarga Sapari tersebut sinkron dengan siaran pers yang disampaikan Kepala Polda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono.

"Dua (terduga) teroris jaringan Poso ini sudah tiga hari berada di Tulungagung.

Mereka selama ini menginap berpindah-pindah di mushola dan beberapa pom bensin (SPBU)," terang Kapolda saat meninjau lokasi penangkapan di Kabupaten Tulungagung.

Dijelaskan, para ter-

ant/sahlan kurniawan

PENYERGAPAN TERORIS JATIM:Kapolda Jatim Irjen Pol. Unggung Cahyono menjawab pertanyaan wartawan seputar penyergapan empat teroris di Jalan Pahlawan Tulungagung, Jawa timur, Senin (22/7).

ant/rudi mulya

JENAZAH TERDUGA TERORIS: Petugas membawa kantong berisi jenazah terduga teroris setelah dilakukan autopsi di RS Bhayangkara, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (22/7). Empat terduga teroris yang terlibat baku tembak dengan Densus 88 itu, dua diantaranya tewas di tempat yaitu Dayat dan Rizal, sementara dua lainnya berhasil diamankan ke Mapolda Jatim.

Teroris Sudah Tiga Bulan di Tulungagung Kapolda Jatim: Terduga Teroris dari Jaringan Poso duga teroris jaringan Poso tersebut telah diidentifikasi keberadaannya di Jatim oleh Densus 88 Antiteror sejak tiga bulan lalu.

"Mereka di Jatim sempat terdeteksi di Surabaya, lalu di Lamongan, Magetan, dan terakhir masuk di Tulungagung ini sejak tiga hari kemarin (Sabtu, 20/7)," ungkapnya.

Diberitakan, Detasemen Khusus (Densus) 88 antiteror menembak mati dua pria terduga teroris jaringan Poso dan menangkap dua lainnya saat singgah sebuah warung kopi di pinggir jalan raya Kota Tulungagung, Jawa Timur, Senin sekitar pukul 08.45 WIB.

Empat terduga teroris tersebut masing-masing adalah Dayat, Riza, Mugi Hartanto, serta Sapari.

Dua yang disebut pertama merupakan terduga teroris asal Medan jaringan Poso yang menyusup ke wilayah Jawa Timur dengan membawa senjata api dan bom rakitan, sementara dua lainnya (Sapari dan Mugi Hartanto) merupakan warga Desa Penjor dan Gambiran, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung.

Kedua warga Tulungagung yang diidentifikasi sebagai jaringan lokal yang berperan sebagai pengantar tersebut menurut Kapolda, berperan sebagai pengantar, penunjuk

jalan sekaligus membantu persembunyian dua terduga teroris jaringan Poso tersebut.

Terduga Teroris dari Poso Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono menegaskan bahwa dua dari empat terduga teroris yang disergap di Jalan Raya Pahlawan, Kedung Waru, Tulungagung, Jawa Timur pada Senin pukul 08.45 WIB merupakan warga Medan dari jaringan teroris Poso.

“Saya baru datang dari lokasi penyergapan di Tulungagung, dan empat terduga teroris itu sudah ada di Tulungagung sejak Sabtu (20/7).

Mereka sudah tiga bulan di Ja-

tim dengan berpindah lokasi dari Surabaya, Lamongan, Magetan, dan Tulungagung,” ungkapnya.

Didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono, ia menjelaskan saat akan disergap ketika mereka menunggu kendaraan umum ada yang mengeluarkan senjata api dan ada tas ransel berisi bom, sehingga terjadi kontak senjata dengan petugas.

“Akhirnya, dua terduga teroris meninggal dunia akibat tertembak, yakni satu meninggal di lokasi penyergapan bernama Dayah alias Kim dan satu lagi meninggal di rumah sakit bernama Rijal,”

tuturnya.

Sementara itu, dua terduga teroris lainnya dapat ditangkap dengan baik dalam kondisi hidup yakni MH dan S. “Keduanya akan dibawa ke Polda Jatim, tapi mereka juga akan dibawa ke Jakarta (Mabes Polri) untuk diperiksa di sana,” ujarnya.

Menurut dia, dua terduga teroris yang meninggal dunia itu merupakan warga Medan dan diduga kuat dari jaringan teroris Poso yang menjadi buron selama ini, sedangkan dua terduga teroris lainnya dari Tulungagung yang berperan sebagai penunjuk jalan.

“Dua terduga teroris yang meninggal dunia itu diduga merupakan perekrut anggota baru, namun ada indikasi mereka juga berencana melakukan aksi di Jatim, karena mereka saat disergap memang hendak berangkat ke Surabaya dengan bus,” tukasnya.

Namun, kemungkinan Jatim menjadi target dari aksi mereka masih dalam penyelidikan yang akan dilakukan Mabes Polri. “Yang jelas, mereka sudah tiga bulan di Jatim, mereka tidur di mushalla dan SPBU di Surabaya, Lamongan, Magetan, dan Tulungagung,” paparnya.

Dalam penyergapan itu, polisi menyita barang bukti berupa sebuah senjata api jenis revolver, sebuah sepeda motor, dan bom di dalam tas ransel.

Wartawan Antara di Mapolda Jatim melaporkan dua jenazah terduga teroris tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Mapolda Jatim dengan mobil ambulans RS Bhayangkara Kediri pada pukul 13.15 WIB. Rencananya, jenazah diterbangkan ke Jakarta setelah dilakukan otopsi.

Kedatangan jenazah itu dikawal tiga anggota Brimob Polda Jatim dari Kompi Kediri yang bersenjata lengkap, kemudian jenazah dimasukkan ke ruang otopsi RS Bhayangkara Mapolda Jatim juga dalam pengawalan ketiga anggota Brimob itu serta lima personel Polda Jatim. (ant/ edy/beth)

LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK

Ombudsman Rilis 5 Menteri Berkinerja Buruk JAKARTA Lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia merilis hasil observasi terhadap kinerja 18 kementerian, khususnya unit pelayanan perizinan. Hasilnya, Ombudsman menetapkan lima kementerian memperoleh rapor merah yang artinya berkinerja buruk dalam melayani publik.

Lima kementerian tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Lima kementerian itu belum mematuhi seluruh komponen standar pelayanan yang tertuang di dalam Undang-undang Pelayanan Publik,” kata Ketua Ombudsman,

Danang Girindrawardana di Jakarta, Senin (22/7).

Selain lima kementerian berapor merah, kata Danang, ada sembilan kementerian dengan rapor kuning.

Mereka adalah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Riset dan Teknologi.

“Kategori kuning ini untuk kementerian dengan kepatuhan sedang dalam UU Pelayanan Publik,” jelas Danang.

Berikutnya, lanjut dia, empat kementerian mendapat rapor hijau atau memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi

terhadap UU Pelayanan Publik. Mereka adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Menurut Danang, hasil observasi ini fokus mengamati dan mencermati kewajiban memasang persyaratan perizinan pada tempat yang mudah dilihat pengguna layanan.

Sebanyak 42,9 persen unit pelayanan didapati tidak memampangkan standar waktu pelayanan. “Ini tentu menciptakan ruang untuk ‘bermain’ dan mengulur-ngulur waktu perizinan,” katanya.

Kemudian sebanyak 32,1 persen unit tidak memasang informasi biaya pelayanan yang pada akhirnya memicu praktik pungutan liar yang

dilakukan oleh oknum penyelenggara pelayanan publik.

Danang menambahkan, sebagian besar unit pelayanan publik juga tidak memampangkan maklumat pelayanan publik sebagai komitmen yang bisa ditagih pengguna layanan. Ombudsman mencatat, sebesar 85,7 persen unit tidak memasang maklumat pelayanan.

Observasi kali ini, lanjut Danang, baru meliputi 18 kementerian. Sementara untuk pelayanan lembaga negara, seperti Kepolisian dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan dilakukan observasi. “Dalam tiga atau empat bulan ke depan kami akan melebar ke badan dan lembaga yang lain,” tuturnya. (gam/cea)

PRESIDEN

SBY Minta Generasi Muda Mengerti Sejarah JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap ada upaya dari generasi muda Indonesia untuk bisa mengerti sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebab sering terdengar ucapan bahwa seolah generasi muda kurang memahami sejarah atau apa yang dilakukan para pendahulu.

Jika ucapan itu benar, kata Presiden, perlu dilakukan penelaahan untuk mengetahui mengapa hal itu terjadi. "Apakah karena perubahan zaman dengan segala sistem nilai yang berlaku, baik pada tingkat dunia maupun nasional? Atau, kita justru harus melakukan upaya lebih agar generasi muda benar-benar mengerti sejarah negerinya sendiri," kata SBY saat meresmikan Monumen Mempertahankan Perjuangan NKRI di Kompleks Mabes TNI, Jakarta, Senin (22/7).

Presiden RI Presiden menambahkan, pembangunan monumen tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar dan cerdas. Bangsa besar adalah bangsa yang menghormati

pahlawan dan pendahulunya.

Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu berharap agar masyarakat bisa datang ke Monumen Perjuangan Mempertahankan NKRI. Secara khusus, SBY meminta para pemimpin TNI dan Polri juga membawa para siswa yang tengah menjalankan pendidikan ke sana.

Monumen Perjuangan tersebut dibangun di atas tanah seluas 6.000 meter persegi dengan luas bangunan 4.680 meter persegi. Bangunan monumen terdiri dari dua bagian, yakni foot step Monumen Sudirman dan dinding relief.

Foot step Monumen menggambarkan perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman mempertahankan kemerdekaan yang digambarkan dalam tujuh relief.

Penggambaran perjuangan Sudirman dimulai dari perny-

ataan bergerilya melawan Belanda sampai akhirnya meninggal dunia.

Adapun dinding relief merupakan cerita atau gambaran perjuangan Bangsa Indonesia mulai dari Proklamasi Kemerdekaan, pembentukan Badan Keamanan Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat, pertempuran melawan tentara Jepang dan sekutu pascakemerdekaan, hingga akhirnya kemerdekaan yang diakui dunia. Total ada 21 relief.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menjelaskan, peresmian dilakukan pada Senin (22/7) karena bertepatan dengan 66 tahun komando Jenderal Sudirman kepada Angkatan Perang dan seluruh rakyat Indonesia untuk menghadapi Agresi Militer I Belanda. Komando yang disiarkan melalui RRI Yogyakarta tersebut dikenal dengan sandi Ibu Pertiwi Memanggil. (gam/aji)

ant/regina safri

BANTUAN BUDIDAYA PERIKANAN: Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo (kiri) memberikan bantuan kepada Gubernur DIY, Sri Sultan HB X (tengah) disaksikan Wakil Bupati Bantul, Sumarno (kanan) di Pundong, Bantul, Senin (22/7).

DIUNDANG IKUT KONVENSI

Endriartono Tunggu Restu Surya Paloh JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Endriartono Sutarto menunggu restu dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh sebelum memenuhi undangan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengikuti konvensi partai tersebut.

“Pak Surya sedang berada di luar negeri. Tapi saya sudah berkomunikasi dengan beberapa petinggi partai,” kata Endriartono kepada wartawan seusai acara peresmian Monumen Perjuangan Mempertahankan NKRI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/7).

Endriartono memang telah berkomunikasi dengan petinggi NasDem. Tetapi dia tak ingin salah mengambil keputusan. “Yang ingin saya putuskan adalah kemungkinan yang terbaik untuk bangsa, bukan buat saya.

Tapi yang terbaik untuk bangsa ini seperti apa,” kata mantan Panglima TNI ini.

Endriartono mengaku diundang SBY untuk mengikuti konvensi capres partai tersebut. Dia ditelepon oleh Sekretaris Majelis Tinggi PD Jero Wacik perihal undan-

gan ini. “Emang yang ikut konvensi itu adalah orang yang diundang, saya ditelepon oleh Pak Jero Wacik untuk ikut. Tetapi saya kan di NasDem maka saya akan komunikasikan dulu dengan yang lain,” imbuhnya.

Endriartono bukanlah satu-satunya orang luar partai yang diundang mengikuti konvensi Partai Demokrat tersebut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Ketua DPD Irman Gusman juga mengaku diundang SBY untuk ikut konvensi. Terakhir, Ketua Dewan Suro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra juga diajak mengikuti konvensi.

Hanya saja, Yusril mengajukan sejumlah syarat sebelum mengiyakan ajakan tersebut, di antaranta tidak mau menjadi anggota Partai Demokrat dan kalaupun menjadi kader, harus mendapat posisi strategis di partai seperti menjadi Ketua Umum.

Ganti Sementara itu, politikus Demokrat Gede Pasek Suardika terancam kehilangan jabatannya sebagai ketua Komisi III DPR. Hal itu

terungkap saat koleganya Ruhut Sitompul menyebut bahwa usai reses, dirinya akan mengambil kursi Pasek di Komisi Hukum.

Namun anehnya, Pasek mengaku hingga saat ini belum tahu kabar tersebut.

Padahal, kata dia, seluruh pergantian di alat kelengkapan harus ada surat pemberitahuan. Hingga kini, Pasek mengaku belum terima surat pemberitahuan.

Atas persoalan itu, loyalis Anas Urbaningrum ini pun menyindir bahwa semenjak Ketua Umum Demokrat diambil alih oleh SBY, manajemen partai semakin profesional.

“Sampai sekarang belum ada.

Mungkin kalau itu sudah dilakukan itu menjadi pola baru dengan manajemen baru yang lebih profesional di internal Partai Demokrat,” sindir Pasek dalam pesan singkat, Senin (22/7).

Selain itu, Pasek juga mengatakan jika memang benar Ruhut akan mengambil jabatannya, hal itu karena loyalis SBY itu telah berhasil menjalankan misi khusus di Demokrat. Namun, dia tak menyebut secara jelas, apa operasi khusus itu. (gam/aji)

NASIONAL

13

SELASA 23 JULI 2013 NO.0165 | TAHUN II

Dana Indoguna Mengalir ke Munas PKS JAKARTA-Kesaksian Kasir PT Indoguna Utama, Puji Rahayu Aminingrum membuat terdakwa kasus suap impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq terkejut.

Betapa tidak, dalam persidangan di Tipikor, Puji Rahayu Aminingrum mengaku aliran uang PT Indoguna mengalir ke Munas PKS pada 2012 di Medan. Hal itu diungkap dalam sidang lanjutan terdakwa kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian dan pencucian uang, Luthfi Hasan Ishaaq .

“Iya betul ada transaksi itu,” kata Puji usai menjawab pertanyaan Jaksa, Guntur Feri dalam sidang tipikor di Jakarta, Senin,(22/7).

Awalnya Puji tidak mengetahui perihal uang tersebut.

Namun begitu Jaksa Penunt Umum (JPU) menunjukkan buku keuangan PT Indoguna, akhirnya Puji membenarkan.

“Transaksi itu atas perintah Om Juard (Juard Effendi),” terangnya lagi Berdasarkan catatan keuangan PT Indoguna Utama, ada uang Rp 98 juta yang diberikan untuk munas PKS. Uang itu diberikan pada tahun 2012.

Sementara itu, Luthfi Hasan Ishaq tidak mengelak dengan bukti transaksi ke partainya itu. Saat majelis hakim menanyakan apakah terdakwa keberatan dengan keterangan saksi? “Tidak majelis,” jawab Luthfi tegas.

Sedangkan Direktur PT Indoguna Utama Arya Abdi Effendi alias Dio meminta Komisaris Utama Indoguna, Soraya Kusuma Effendi menyiapkan uang Rp 1 miliar.

Permintaan ini disampaikan

usai pertemuan Medan. Permintaan penyiapan uang disampaikan Dio melalui layanan pesanBlackBerry pada 28 Januari 2013 malam. “Sekitar dua mingguan,” kata Soraya dalam sidang tipikor.

Menurut Soraya, Dio tidak menyampaikan maksud dari penyiapan uang tersebut. Dio juga tidak memberitahu duit akan digunakan untuk sumbangan kemanusiaan. “Dia cuma tulis di BBM ‘Ya siapkan uang 1 M,” ujarnya.

Permintaan ini langsung diurus kasir Indoguna, Puji Rahayu Aminingrum. “Kasir yang mengerjakan,” ujarnya.

Dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan jaksa, duit Rp 1 miliar dalam pembukuan Indoguna disebut sebagai pengeluaran untuk retribusi. “Apa yang dimaksud retribusi?” tanya jaksa. “Dibayarkan untuk pengurusan,” jawab Soraya yang mengaku tidak mengetahui penerima pembayaran retribusi.

Luthfi didakwa bersamasama Ahmad Fathanah menerima hadiah atau janji berupa uang Rp 1,3 miliar. Uang ini bagian dari total imbalan Rp 40 miliar yang dijanjikan Dirut PT Indoguna Utama terkait pengurusan persetujuan penambahan kuota impor daging sapi.

Menurut jaksa, fee diberikan agar Luthfi dapat mempengaruhi pejabat Kementan supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan

penambahan kuota impor sapi 8 ribu ton yang diajukan PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya untuk tahun 2013.

Dalam dakwaan dijelaskan pada 11 Januari 2013, Maria Elizabeth, Fathanahmelakukan pertemuan dengan Mentan Suswono. Elizabeth dalam pertemuan di Hotel Aryaduta Meda, memaparkan data tentang krisis daging sapi sehingga diperlukan penambahan

kuota impor daging sapi.

PT Indoguna Utama adalah pihak pemberi suap kepada Luthfi Hasan Ishaaq melalui koleganya, Ahmad Fathanah.

Uang sebesar Rp 1,3 miliar yang diberikan kepada Ahmad Fathanah adalah sebagian dari total Rp 40 miliar yang dijanjikan PT Indoguna Utama jika permintaan penambahan kuota impor daging sapi dapat dikabulkan menteri pertanian.

Nota Dirjen Selain itu, Yuni mengakui ada sebuah nota pengeluaran uang ditujukan buat mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Prabowo Respatiyo Caturroso. Kendati demikian, Yuni yang menjabat kasir PT Indoguna Utama, perusahaan importir daging sapi, tidak tahu tujuan pemberian uang itu.

Yuni mengakui saat di-

periksa penyidik KPK pernah ditunjukkan seluruh nota keuangan disita saat penggeledahan. “Ada pengeluaran uang Rp 30 juta. Ada satu kuitansi pemberian uang dengan nilai Rp 86 juta. Di situ ada tercatat nama Prabowo mantan dirjen. Itu yang ambil KPK waktu datang ke kantor.

Itu kasbon-kasbon yang ditemukan KPK,” katanya.

Prabowo Respatiyo Caturroso saat ini menjabat sebagai

Staf Ahli Menteri Pertanian bidang Investasi Pertanian.

Dia dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada 2011. Jabatan ditinggalkan Prabowo kini diduduki oleh Syukur Iwantoro. Syukur dulunya menjabat Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian.

Prabowo dilantik sebagai Dirjen Peternakan dan Keswan pada 1 November 2010. Selama menjabat sebagai Dirjen Peternakan dan Keswan, berbagai masalah di subsektor peternakan terungkap ke permukaan dan menjadi perhatian publik.

Prabowo juga sempat membuat heboh Kementan dengan mengungkap berbagai kasus penyimpangan dalam impor daging sapi, yang kemudian ramai diberitakan media massa. Kementan juga kembali diguncang masalah impor tepung daging dan tulang/ mead and bone meal (MBM) sebagai bahan baku pakan.

Prabowo disebut-sebut sebagai pihak pengungkap kasus (whistleblower) suap pengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Perkara itu menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq , yang kini duduk di kursi pesakitan pengadilan.

Namun, dalam beberapa kesempatan, Prabowo menyangkal rumor sebagai pengungkap kasus. Tetapi, belakangan dia dikabarkan sempat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena mendapat ancaman pembunuhan, terkait perkara itu. (gam/cea/abd)

JELANG PEMILU 2014

KPU Mengusulkan Pembatasan Alat Peraga Kampanye JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar ada pembatasan alat peraga yang digunakan calon anggota legislatif (caleg). Pembatasan ini dimasukkan dalam revisi Peraturan KPU No 1 Tahun 2013.

“Hal ini juga untuk menciptakan asas pemilu yang berkeadilan, sehingga tidak jomplang antara alat peraga caleg berduit dan yang tidak.

Jadi kami ingin mengedepankan asas fairness (keadilan) tanpa mengurangi pentingnya sosialisasi,” kata anggota KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Senin,(22/7).

Menurutnya, dengan pembatasan jumlah alat peraga dan atribut yang digunakan, semua caleg bisa menggunakan kesempatan dan modal yang sama untuk berkampanye. Caleg yang memiliki pendanaan lebih besar, jumlah atribut yang digunakan tetap dibatasi.

Hanya saja, Komisi II DPR belum sepakat dengan usulan ini. Ada dari mereka

yang khawatir, pembatasan jumlah alat peraga justru akan mengurangi kesempatan caleg menyosialisasikan diri. Apalagi, bagi caleg-caleg baru.

Sebab sosialisasi melalui pemasangan alat peraga sangat membantu mengenalkan dan menyosialisasi diri kepada calon pemilih.

KPU, kata mantan Direktur Eksekutif CETRO itu, akan menghitung berapa sebenarnya alat peraga yang dibutuhkan caleg, sehingga tidak menimbulkan ongkos berlebihan. Dengan catatan, pembatasan tak mengurangi unsur sosialisasi caleg.

KPU juga akan menentukan ukuran spanduk atau baliho, dan penempatan alat peraga para caleg agar

tidak merusak ruang publik.

Dengan pembatasan ini, tidak akan ada lagi baliho raksasa yang merusak pemandangan.

KPU juga hanya mengizinkan penempelan poster di tiang yang disediakan sendiri oleh partai dan caleg.

Artinya, fasilitas umum tidak jadi korban.

DPS Ditempat terpisah, Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat, Masykurudin Hafidz menilai, KPU hanya mengejar ketetapan tahapan dengan mempublikasikan daftar pemilih sementara (DPS) meski belum lengkap.

“Setelah melihat kerumitan di masing-masing akhirnya KPU tahu bahwa perkara penetapan DPS bukan hal mudah, makin ditelusuri makin banyak masalah,” terangnya Menurut Masykurudin, bagi daerah-daerah yang

pemutakhirannya terlambat tetapi karena dikejar waktu untuk dijadikan DPS, maka DPS yang sesungguhnya belum dimutakhirkan dijadikan DPS begitu saja.

Sehingga semakin menambah masalah. “Oleh karena itu, menjadi catatan bagi KPU sekarang, dalam hal penetapan daftar pemilih harus memperhatikan betul apa yang sesungguhnya terjadi di KPU daerah. Jangan hanya mengejar ketepatan waktu pengumuman tetapi lantas mengabaikan situasi lokal,” tambahnya.

JPPR meminta KPU perlu melihat dan mengambil langkah antisipatif terhadap pemutakhiran data pemilih untuk menjamin setiap warga negara yang punya hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti. Selain itu, pemutahiran data pemilih harus dilakukan secara akurat, mutakhir, dan komprehensif. (gam/cea)

KASUS DUGAAN SUAP

KPK Tetapkan Dua Hakim Tipikor Grobogan Tersangka JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua hakim di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah terkait penanganan perkara korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil di DPRD Grobogan, Jawa Tengah.

“Setelah melakukan pengembangan penyidikan kemudian melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penanganan perkara di pengadilan Tipikor terkait kasus DPRD Grobogan, penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup bahwa A dan P selaku majelis hakim di pengadilan Tipikor Semarang menjadi tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin.

A adalah hakim ad hoc

Asmadinata dan P adalah hakim karier Pragsono.

Keduanya disangkakan melanggar pasal 12 huruf c atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 12 huruf c adalah mengenai hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan pasal 6 ayat 2 adalah mengenai hakim yang menerima pemberian atau janji atau advokat yang menerima pemberian atau

janji dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp750 juta.

Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan dari perkara pemberian suap hakim Kartini Marpaung yang merupakan rekan Asmadinata dan Pragsono yang telah divonis 8 tahun penjara dan denda Rp500 juta di pengadilan Tipikor Semarang karena terbukti menerima suap untuk meringankan hukuman mantan Ketua DPRD Grobogan Muhamad Yaeni dalam kasus korupsi dana perawatan mobil dinas Sekretariat DPRD Grobogan tahun 2006 dan 2007.

Kartini ditangkap KPK pada 17 Agustus 2012 bersama hakim ad hoc Tipikor Pontianak Heru Kisbandono di halaman gedung Pengadilan Negeri Semarang karena

menerima pemberian uang tunai Rp150 juta yang berada di dalam 3 amplop pemberian Sri Dartutik.

Uang diberikan untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan mantan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan M Yaeni, uang itu diterima melalui adik M Yaeni, Sri Dartutik.

Sri Dartutik divonis oleh majelis hakim dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan penjara sedangkan Heru Kisbandono dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider empat bulan penjara.

Perkara M. Yaeni sendiri telah divonis dengan hasil hukuman penjara dua tahun lima bulan dan denda Rp50 juta. (ant/rid/beth)

ant/wahyu putro

KASUS HAMBALANG. Mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan KPK di Jakarta, Jumat (19/7). Andi diperiksa selama dua jam sebagai saksi terkait dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahrga Nasional (P3SON) Hambalang untuk tersangka Teuku Bagus Mohammad Noor dan Deddy Kusdinar.

KASUS HAMBALANG

Kelambatan Perhitungan Kerugian Negara Hambat Proses Penuntutan JAKARTA- Belum selesainya perhitungan kerugian negara dalam kasus kasus korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang Jawa Barat, dapat menghambat naiknya proses tersebut ke proses penuntutan.

“Kalau penghitungan kerugiaan negara di BPK tidak selesai, memang dapat menghambat ke proses penuntutan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin.

Awalnya Johan mengakui bahwa audit investigatif Hambalang tahap II dari Badan Pemeriksa Keuangan akan diserahkan pada akhir Juni 2013, tapi ternyata hal tersebut tidak dapat dilakukan.

“Perhitungan kerugian negara adalah salah satu hal penting untuk membawa kasus ini ke proses penuntutan,” ungkap Johan.

Sebelumnya Jumat (19/7), Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa KPK terus bekerja sama dengan BPK untuk mendapatkan nilai konkrit kerugian negara.

“Kerugian negara ini menjadi hal dasar untuk 3 perkara DK (Deddy Kusdinar), AAM (Andi Alifian Mallarangeng) dan TBM (Teuku Bagus Mukhamad Noor), mudahmudahan kalau prosesnya sudah selesai ini bisa menjadi dasar karena akan sangat berkaitan antara satu dengan lainnya,” kata Bambang pada Jumat (19/7).

Audit investigatif BPK tentang Hambalang terakhir disampaikan pada akhir Oktober 2012 yang menyatakan bahwa total nilai kerugian negara Rp243,6 miliar dari nilai anggaran proyek yang mencapai Rp2,5 triliun.

Dalam korupsi pembangunan proyek Hambalang, KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu mantan Menpora Andi Mallarangeng selaku Pengguna Anggaran, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen saat proyek Hambalang dilaksanakan dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor.

Ketiganya disangkakan pasal Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara; sedangkan pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara.

Terkait dengan kasus ini, mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum juga ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi. (ant/riz/beth)

14

EKONOMI

SELASA 23 JULI 2013 NO.0165 | TAHUN II

HARGA DAGING SAPI

Terlalu Dini Menduga Ada Kartel Daging JAKARTA - Kementerian Perdagangan membantah dugaan praktik kartel yang menyebabkan tingginya harga daging sapi beberapa waktu terakhir. Menurut Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan peningkatan harga dipicu oleh tingginya konsumsi daging sapi ditengah pasokannya yang sangat terbatas. “Terlalu awal untuk menyimpulkan adanya kartel. Sekali lagi kebutuhan kita sudah meningkat,” kata Gita Wirjawan di Jakarta, Senin (22/7).

Namun demikian, Gita mengaku, pihaknya tidak akan

menutup mata dengan adanya praktik kartel daging sapi, jika dugaan tersebut ternyata memang terjadi. “Ini saya rasa kalau sudah ada stabilisasi harga daging sapi, ini (dugaan praktik kartel) baru kami sikapi,” ujarnya.

Lebih lanjut Gita menyatakan, persoalan distribusi diakui memang memberikan kontribusi terhadap minimnya suplai daging sapi di beberapa wilayah. Tetapi, tegas dia, kendala utama memang ada pada jumlah pasokan di dalam negeri yang tidak mencukupi kebutuhan nasional.

Melalui operasi yang dilakukan pemerintah, kata Gita, hal ini bisa menjadi langkah awal untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan.

“Kami Kantor Dinas Provinsi Kemendag yang memantau harga bahan pokok dan juga memantau perilaku peman-

gku kepentingan di daerah,” ucapnya.

Kemarin (22/7), Kemendag menggelar operasi pasar untuk daging sapi lokal maupun impor dengan harga rata-rata Rp75 ribu hingga Rp80 ribu per kilogram.

Gita menyebutkan, langkah ini merupakan upaya untuk menstabilkan harga daging sapi yang belakangan ini melonjak. “Dengan pendistribusian kurang lebih 20 hingga 22 truk yang masingmasing berisi hampir satu ton daging sapi lokal yang halal. Insya Allah ini akan membantu upaya kami menstabilkan harga yang melonjak di luar batas,” ucapnya.

Kebijakan pemerintah untuk mendatangkan sapi impor, kata Gita, sepadan dengan semangat dan upaya untuk menstabilkan harga. Dan perlu digarisbawahi, menurut dia, tentu saja pemerintah tidak akan melakukan importasi selama produksi nasional masih mencukupi.

“Kenyataannya, produksi nasional sangat tidak mencukupi akhir-akhir ini. Karena kebutuhan meningkat akibat pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat dalam beberapa tahun ini. Kami harus mengambil sikap apapun agar stabilisasi harga bisa terlaksana dalam waktu dekat,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Sri Agustina mengatakan, dari Tanjung Unggul Mandiri, sampai hari ini sudah memotong sekitar 500 ekor sapi.

Daging sapi ini didistribusikan ke sejumlah pasar di Jakarta, seperti Pasar Ciputat, Pasar Cipete, Pasar Kebayoran Lama dan pasar Blok A. “Sebanyak 200 ekor sapi, hari ini dipotong di berbagai RPH (rumah pemotongan hewan) untuk dibagikan dan dikerjasamakan dengan pedagang di pasar tradisional.

Kalau daging beku modelnya pasar murah dibagi ke berbagai kelurahan,” kata Sri Agustina. (gam/bud)

ant/zabur karuru

SAPI IMPOR. Pekerja memberi makan sapi impor di tempat pengemukan sapi di Cianjur, Jawa Barat, Minggu (21/7). Pemerintah akan mendatangkan sapi impor siap potong dari Australia sebanyak 3.000 ekor pada akhir Juli untuk menekan harga daging hingga Rp 76-80 ribu per kilogramnya.

Tomy: Tak Akan Rugi Daging Dijual Rp70 Ribu JAKARTA - Pemilik PT Artha Graha Group, Tomy Winata mengaku tidak akan mengalami kerugian dengan menjual daging sapi seharga Rp70.000 per kilogram. Kemarin (22/7), Kementerian Perdagangan menggelar operasi pasar di sejumlah titik dengan menjual daging sapi seharga Rp70.000, sehingga harga daging di beberapa lokasi tertekan menjadi berkisar Rp75-80 ribu per kilogram.

“Kami ingin harga daging menjadi wajar. Dengan harga Rp70 ribu per kilogram sekalipun, kami pun tidak rugi sampai ke tingkat akhir. Kami tidak rugi, hanya untungnya tidak ada,” kata Tomy di Jakarta, Senin (22/7).

Tomy mengatakan, peternakannya di Jonggol, Jawa

Barat sudah melakukan pemotongan sekitar 600 ekor sapi dan siap didistribusikan ke pasar. Kalangan peternakan lainnya juga sudah mendapatkan dukungan untuk mendistribusikan, sehingga harga kembali normal. “Kami coba terus lakukan pemotongan sapi sampai harga normal.

Kami coba sampai H-1 Lebaran. Supaya masyarakat lain bisa nikmati,” ujarnya.

Dia menambahkan, sebagai peternak mereka akan berupaya mendistribusikan semaksimal mungkin sampai harga stabil. “Ini tinggal hati nurani yang memanggil, karena dengan harga Rp70 ribu per kilogram kami tidak rugi.

Kami mendistribusikan secara langsung, pokoknya sekarang kita jual di luar harga normal,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya siap untuk menurunkan harga dag-

BURSA SAHAM

UANG KARTAL

Jangan Khawatirkan Fluktuasi Saham JAKARTA - PT Schroders Investment Management Indonesia mengharapkan pelaku pasar modal Indonesia tidak terlalu mengkhawatirkan fluktuasi indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini.

“Pelaku pasar jangan terlalu khawatir fluktuasi saham-saham di BEI, diperkirakan hanya bersifat jangka pendek,” ujar Intermediary Business PT Schroders Investment Management Indonesia, Yudhi Rangkuti dalam acara edukasi dengan wartawan di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan tingkat konsumsi domestik yang masih tinggi untuk jangka panjang akan mendorong ekonomi Indonesia sehingga dampaknya akan ke industri pasar modal.

“Kenaikan inflasi saat ini kemungkinan bersifat temporer dan tidak mengganggu konsumer. Diperkirakan inflasi akan turun pada Oktober, November, dan Desember tahun ini, sementara pada 2014 mendatang inflasi bisa kembali rendah,” ucapnya.

Meski demikian, ia mengatakan pihaknya tetap mengambil langkah hati-hati dalam mengelola dana investor terutama di reksa dana jenis saham seiring dengan adanya kenaikkan suku bunga acuan (BI Rate) dan inflasi yang masih cukup tinggi.

Oleh karena itu, lanjut Yudhi, dalam mengelola reksa dana saham pihaknya bakal mengurangi porsi saham pebiayaan dan properti dan mengalihkannya ke saham sektor konsumer, in-

frastruktur dan media.

“Sektor Konsumer dan infrastruktur sudah jelas memiliki prospek yang cerah di Tanah Air. Sedangkan, sektor media saat ini hampir sama dengan konsumer karena kebutuhan masyarakat terhadap media sangat diperlukan belakangan ini,” katanya.

Terkait dana kelolaan, Yudhi mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan dana kelolaan reksa dana setiap tahunnya cenderung melambat, salah satu faktornya yakni pelemahan IHSG BEI. Kendati demikian, menurut dia, penurunan sahamsaham domestik tidak terlalu signifikan dirasakan oleh perusahaan pengelola investasi, karena beberapa dana juga ada yang masuk.

“Masyarakat saat ini sudah banyak yang mengerti dengan pasar yang sedang koreksi, justru banyak dana yang masuk selain dana yang keluar,” kata Yudhi.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Bahana TCW Investment Management, Edward Lubis mengatakan unsur volatilitas pasar saham domestik cukup berperan besar dalam mempengaruhi pertumbuhan dana kelolaan industri reksa dana.

“Jika ingin melihat pertumbuhan industri reksa dana domestik, sebaiknya melihat kepada unit penyertaan dari keseluruhan industri karena hal tersebut mencerminkan pembelian dan penjualan produk reksa dana investor,” katanya. (ant/zub/beth)

ing sapi di daerah. Sebagai langkah awal, kata dia, Bulog akan segera menyalurkan daging ke Jawa Barat.

Sutarto mengatakan, Bulog tidak hanya menyalurkan daging impor miliknya ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi. Pada pekan ini Bulog akan intensif menyalurkan daging ke berbagai daerah. “Misalnya, di Jawa Barat. Sudah ada pembicaraan dengan Gubernur Jawa Barat,” kata Sutarto.

Dia mengungkapkan, tidak menutupkemungkinan bagi Bulog untuk menyalurkan daging ke daerah-daerah lain, selain Jawa Barat. “Penyalurannya tergantung dengan

permintaan dari daerah yang mengalami kekurangan pasokan dan harganya masih tinggi,” papar Sutarto.

Menurut Sutarto, dari total kuota impor Bulog sebanyak 3.000 ton daging, sebanyak 400 ton sudah didatangkan dari Australia hingga kini telah terealisasi 400 ton.

Selanjutnya, sebanyak 200 ton daging impor akan disalurkan ke sejumlah daerah. “Yang sudah terjadwal masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok sekitar 100 ton. Sisanya, melalui Bandara Soekarno-Hatta,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Suswono mengklaim operasi pasar daging sapi maksimal Rp85.000 per kilogram oleh Bulog akan menurunkan harga daging sapi di seluruh wilayah Indonesia. “Jakarta itu barometer. Kalau harga daging sapi di Jakarta turun, maka akan menurunkan harga daging sapi lainnya di Tanah Air,” tutur Suswono.

Menurut Suswono, saat ini harga daging sapi di Jakarta telah menjadi referensi harga daging sapi di daerah lain. Dia mencontohkan, saat dirinya mengunjungi Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), harga daging sapi juga menyentuh level Rp100 ribu per kilogram.

Padahal, di Kabupaten Sumbawa, harga daging sapi hanya senilai Rp65 ribu per kilogram.

“Pricemaker di Jakarta itu 56 persen dibentuk oleh feedlotter (tempat penggemukan sapi). Sisanya, dari peternakan daging sapi berasal dari peternakan di sejumlah daerah di Banten, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di luar itu, daging sapi dari daerah lain tidak turun,” terang Suswono.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro mengatakan, feedloter berdalih mahalnya harga daging sapi eks impor, karena sudah menyamai harga di tingkat sapi peternak.

Padahal, feedloter membeli seharga Rp29 ribu per kilogram bobot hidup dengan menggemukan selama tiga bulan setara Rp70 ribu per kilogram daging. “Dengan menjual mencapai Rp90 ribu per kilogram daging pun sudah diluar kewajaran,” ucapnya. (gam/bud)

Penukaran Uang Receh di Monas Capai Rp9,47 M JAKARTA-Mendekati hari raya lebaran, animo masyarakat yang memanfaatkan jasa penukaran uang rupiah pecahan kecil yang dilakukan BI terus meningkat. Sejak beroperasi pada 10 Juli 2013, gerai penukaran uang di Lapangan IRTI Monas dipadati masyarakat yang akan menukarkan uang. Data BI menyebutkan, jumlah uang pecahan kecil yang ditukar sampai 19 Juli 2013 mencapai Rp 9,47 miliar.

ant/jessica helena wuysang

Seorang anggota Dit Sabhara Polda Kalbar melemparkan kotak berisi VCD bajakan saat pemusnahan barang bukti hasil tangkapan, di Mapolda Kalbar, Senin (8/7). Polda Kalbar memusnahkan sejumlah barang bukti hasil penangkapan dari beberapa kasus yang berhasil diungkap antara lain 2,65 kilogram sabu bernilai Rp2,8 miliar, 59.708 keping vcd bajakan, 1.763 botol minuman keras dan 115 jeriken arak putih.

BARANG BAJAKAN

Ahok: Penertiban Barang Bajakan Difokuskan di ITC JAKARTA- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan rencana penertiban barang atau produk bajakan akan difokuskan di pusat perbelanjaan jenis International Trade Center (ITC) yang ada di wilayah ibukota.

“Penertiban ini kita fokuskan ke pusat perbelanjaan ITC terlebih dahulu.

Kalau mall-mall kelas atas, saya rasa sudah tidak ada barang bajakan. Setelah ITC, baru kita turun ke pedagangpedagang kaki lima,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Alasannya, sambung Ahok, di pusat perbelanjaan jenis ITC tersebut masih banyak ditemui

produk-produk lokal yang dijual bersamaan dengan produk bajakan, sehingga kalau pun disita, tidak akan terlalu merugikan pihak pengusaha.

“Payung hukum dalam pelaksanaan penertiban ini bisa dilihat dari sertifikat layak fungsi. Artinya, kalau ada pengusaha atau pemilik pusat perbelanjaan yang tidak bersedia dilakukan penertiban, maka izin usaha dan sertifikat layak fungsi akan dicabut,” ujar Ahok.

Ahok menuturkan sebelum rencana penertiban tersebut benar-benar dilaksanakan, pihaknya akan merancang undang-undang yang khusus mengatur sanksi bagi para pembeli barang atau

produk bajakan.

“Sambil menunggu Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut, saya juga akan meminta langsung kepada pak Gubernur Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan surat penertiban barang atau produk bajakan di pusat-pusat perbelanjaan,” tutur Ahok.

Ahok mengungkapkan barang-barang bajakan menurunkan pangsa pasar yang tadinya mencapai 100 persen menjadi tinggal satu persen.

Sementara, 99 persen lainnya lebih memilih membeli barang bajakan karena harga yang lebih murah dan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan produk asli. (ant/biq)

“Selama periode 10-19 Juli 2013, minat masyarakat meningkat. Bahkan tercatat, jumlah penukar sebanyak 4.595 orang,” kata Direktur Pengedaran Uang BI, Lambok A Siahaan di Lapangan Parkir IRTI Monas Jakarta, Senin (22/7).

Menurut dia, langkah yang ditempuh bank sentral dengan membuka pelayanan penukaran uang pecahan kecil tersebut dimaksudkan untuk menghindari menjamurnya perdagangan mata uang rupiah yang juga dibeli dengan rupiah. Karena itu, BI menginisiasi dengan membuka grai penukaran uang di Monas.

Penukaran uang ini akan terus dilakukan hingga 2 Agustus 2013. Layanan ini bekerjasama dengan 11 bank yang membentuk stan-stan penukaran uang pecahan 2.00020.000 rupiah. Ke 11 bank yang berpartisipasi antara lain, Bank BRI, Bank BTN, Bank DKI, Bank BJB, Bank BCA, Permatabank, CIMB Niaga, BII Maybank, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank Mega.

Dia mengaku, minat penukaran uang paling besar adalah untuk pecahan 5 ribu rupiah dan 10 ribu rupiiah.

“Itu paling banyak dimintai dan ada Rp 20 ribu tapi sedikit,” ujarnya.

Berdasarkan catatan di tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan uang tunai menjel-

Selain di Monas, kami menyediakan 60 titik tempat penukaran uang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jakarta.

Lambok A Siahaan

Direktur Pengedaran Uang BI

ang lebaran bisa mencapai 103 triliun rupiah. Sehingga, lanjut dia, penukaran uang pecahan kecil akan terus meningkat dari realisasi saat ini.

Menurut Lambok, kebutuhan penukaran uang di Monas diperkirakan akan mencapai 58,4 miliar rupiah. “Selain di Monas, kami menyediakan 60 titik tempat penukaran uang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jakarta. Antara lain, di Tanah Abang, Mangga Dua, Jatinegara, Rawamangun, rest area Tol Jagorawi, Tol Cikampek dan beberapa tempat lainnya,” imbuh dia.

“Kami berharap masyarakat bisa menukar uang di 11 bank itu. Ini kami lakukan untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan,” kata dia. (gam/bud).

OPINI

Endemik Kemunafikan selama Ramadan

salam songkem

BKD Disorot

T

idak semua kabupaten bisa melaksanakan penerimaan CPNS jalur umum tahun 2013. Sebab rilis Men-PAN menyatakan untuk empat kabupaten yang ada di Madura hanya Kabupaten Pamekasan yang diperkenankan melakukan penerimaan CPNS jalur umum. Sedangkan tiga Kabupaten lainnya, yaitu Bangkalan, Sampang, dan Sumenep, tidak bisa menyelenggarakan penerimaan CPNS jalur umum tahun 2013 karena anggaran belanjanya di atas 50 persen yang diambilkan dari APBD setempat.

Karena itulah, Badan Kepegawaian Daerah di empat kabupaten di Madura menjadi sorotan berbagai pihak.

Terutama BKD di tiga kabupaten yang tidak bisa menyelenggarakan penerimaan CPNS jalur umum, agar lebih pro aktif memperjuangkan nasib GTT (THL) yang telah masuk database kategori 1 maupun kategori 2.

Di Bangkalan misalnya, DPRD setempat mendesak BKD setempat agar lebih mengupayakan pengangkatan GTT/THL yang masuk K 1 (kategore satu) dan K 2 (kategore dua) menjadi CPNS secepatnya. Desakan DPRD Bangkalan seharusnya menjadi awal semangat DPRD di kabupaten lain di Madura dan sekitarnya untuk melakukan desakan yang serupa terhadap BKD di daerah masing-masing.

Namun yang terjadi justeru sebaliknya, terutama GTT K 2, sejak awal tahun 2013 ini mendapatkan perlakukan diskriminatif dari instansi terkait. Perlakuan diskriminatif yang dialami GTT K 2 seperti pencabutan jam mengajar atau pengurangan jam mengajar bagi GTT K 2, itulah yang terjadi di Kabupaten Sumenep dan Surabaya, sehingga posisinya sebagai K2 terancam. Bahkan, DPRD Surabaya menilai pengurangan jam mengajar bagi GTT K2 sejatinya bentuk upaya sistematis pemerintah untuk menghabisi GTT K 2 secara pelan-pelan.

Nasib GTT K 2 memang sangat mencemaskan. Bila program pengurangan jam mengajar dan pencabutan jam mengajar bagi GTT K 2 terus dilakukan secara sepihak oleh Disdik setempat, maka dapat dipastikan akan banyak GTT K 2 yang akan terlempar secara perlahanlahan dari database.

Menghadapi ancaman serius tersebut, tak ada pilihan lain bagi GTT K2, kecuali merapatkan barisan untuk meminta kebijakan pemerintah agar nasib datebase GTT K2 tidak terus dipreteli secara sepihak oleh sejumlah UPT yang notabene kepanjangan tangan dari Disdik dan BKD serta pemerintah. (*)

Sulit Jadi TKI Legal

Fariz Alniezar

Esais dan Peneliti di STAINU Jakarta

R

amadan telah mendatangi kita.

Entah apa yang ada di benak umat Islam tatkala mendapati keadaan yang demikian itu. Berbahagiakah karena diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh ampunan? Bulan di mana tergambar dari pelbagai riwayat hadits yang mengatakan bahwa semua setan di borgol, pintu surga dibuka lebarlebar bahkan ada malam istimewa yakni Lailatul Qadar.

Atau malah sebaliknya kita merasa bersedih karena Ramadan semakin hari semakin dangkal pemaknaannya. Pola keberagamaan kita semakin terlihat instan dan “tak-berkualitas” tatkala kita bersama-sama menjalani kehidupan di bulan Ramadan ini. Bukan karena apa-apa tapi hanya karena watak kita yang gagap dan tak mampu memaknai Ramadan dengan sungguh-sungguh.

Sebuah diktum hadis pernah mengajarkan sebuah doktrin bahwa barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan maka haram baginya api neraka. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah apakah benar kita senang dengan datangnya bulan Ramadan?

Benarkah yang kita gaungkan juga sebagaimana yang didengungnkan ustadz dan artis-artis “religi” di televisi yang dengan tanpa tedeng aling-

T

ragedi naas kembali dialami Tenaga Kerja Indonesia. Saat ini menimpa 35 TKI asal pulau Kengean Kabupaten Sumenep. Mereka dideportasi dari negeri jiran Malaysia karena tertangkap basah sebagai Tenaga Kerja Indonesia yang ilegal.

Nasib sial itu menimpanya bukan saja karena mereka sebagai TKI harus dideportasi dari negeri seberang, tapi juga setibanya di Indonesia hanya mendapat bantuan sebesar Rp 75.000 dari Pemerintah. Memang sekecil apa pun yang diberikan Pemerintah harus disyukuri, namun uang bantuan Rp 75 ribu untuk hidup di era Reformasi yang semua harga kebutuhan pokok serba mahal rasanya serupa tidaklah pantas, bahkan terkesan melecehkan para TKI ilegal.

Pemerintah seakan-akan meledek para TKI ilegal yang dideportasi. Memang, barangkali pemerintah member bantuan rupiah sekecil itu kepada para TKI yang dideportasi oleh pemerintah jiran karena diketahui ilegal tidak pernah dimaksudkan dengan niat mengejek para TKI, namun diakui atau tidak, bantuan sekecil itu di tengah biaya hidup yang serba mahal kesannya memang bernuansa ledekan.

Apalagi kalau memang benar – benar diniatkan meledek, maka sungguh itu sangat disayangkan.

Seharusnya pemerintah memahami alasan mereka menjadi TKI ilegal. Sebab, sebetulnya, tidak pernah ada warga negeri ini yang berkeinginan menjadi TKI ilegal. Tapi, karena ada musabablah yang membuat mereka terpaksa menyerah meski harus menjadi tenaga kerja yang ilegal.

Seperti pengakuan Rahmi, 32, asal pulau Kangean, salah seorang dari kumpulan TKI ilegal yang dideportasi.

Dirinya sejatinya menghendaki jadi TKI resmi yang diberangkatkan oleh Pemerintah, sebab TKI legal lebih mendapatkan perlindungan dari pemerintah daripada TKI yang ilegal. Sungguh pun begitu, mengenai keamanan, rasanya antara TKI legal dan yang ilegal tidak ada bedanya yang signifikan. Sebagai buktinya, baik TKI legal maupun ilegal di lokasi kerja di negeri tetangga sama-sama potensial mendapatkan perlakuan tak seharusnya dari penduduk negeri jiran, baik majikan maupun lainnya.

Itulah sebabnya, banyak penduduk negeri ini agak gamang dengan mikanisme keimigrasian di tanah air.

Sistem perlindungan keamanan terhadap TKI legal yang kurang mendapat perhatian pemerintah turut memperburuk eksistensi ketenagakerjaan Indonesia. Apalagi, warga negara ini mengetahui, cara mengurus persyaratan TKI legal di negeri ini sangat sulit. Sebagai contohnya untuk membuat KTP saja, penduduk negeri ini harus menunggu berbulan-bulan lamanya, bahkan setahun juga belum selesai. Belum lagi ongkos pembuatannya yang tidak sedikit. Bahkan bila ada permasalahan yang menimpa TKI, urusannya juga jelimet, dan biasanya pemerintah membiarkan TKI dan keluarganya yang mengurusi sendiri. Itu juga yang membuat mereka termotivasi menjadi TKI ilegal.

Untuk masa yang akan datang, pemerintah mesti berbenah. Pemerintah mesti memberikan pelayanan yang cepat dan murah serta jaminan perlindungan keamanan bagi TKI legal, bila memang pemerintah ingin melayani program TKI legal diminati penduduk negeri ini. (*)

A

15

SELASA 23 JULI 2013 NO. 0165 | TAHUN II

aling sangat pede menyatakan bahwa mereka sangat bergembira terhadap datangnya Ramadan? Jawabannya bisa beragam, bisa jujur atau bahkan sebaliknya.

Yang menarik dikaji bukanlah pengakuan senang atau tidaknya kita atas datangnya bulan Ramadan itu benar atau tidak, pura-pura atau tidak. Tapi yang urgen untuk didiskusikan adalah filsafat nilai serta logika yang harus digali dari sebuah diktum tersebut.

Sebagaimana terkandung dalam nilai filsafat timur bahwa puncak prestasi adalah tatakala kita mampu menaklukkan keinginan kita, meredam libido kita juga menundukkan nafsu kita. Begitu juga kita akan baru dikatakan manusia hebat bukan karena kekuatan tubuh serta fisik yang kita miliki dalam menaklukkan sesuatu tapi lebih karena kita mampu untuk misalnya menahan marah tatkala hati kita sedang tersakiti dan pada momen yang bersamaan sah menurut diktum agama kalau kita marah saat itu juga.

Lebih jelasanya, ketinggian sebuah nilai dalam menjalankan apapun akan bisa kita capai hanya tatkala kita benar-benar bisa menaklukkan sesuatu tersebut. Jika kita tarik ke dalam ranah puasa Ramadan maka puncak nilai puasa kita akan tinggi di mata Tuhan tatkala kita benar-benar bisa menaklukkannya. Artinya, kalau kita belum-belum sudah mengaku bahwa kita senang dengan datangnya bulan Ramadan beserta aktivitas puasanya maka apa nilai lebih dari puasa kita di mata Tuhan karena toh kalau kita senang menjalankannya berarti kita menjalankan apa yang kita senangi?

Bukankah Tuhan akan lebih memilih kualitas nilai puasa yang dilakukan bukan atas dasar rasa senang pada puasa itu?. Logika ini memang menyimpang dari mainstrem tapi jika kita telusuri maka kita akan memperoleh paling tidak sebuah wacana dan pemahaman yang baru terhadap ajaran Agama terlebih puasa.

Hal itu sama persis dengan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab salah seorang sahabat Nabi yag dijamin masuk surga. Umar dalam sebuah

Lebih jelasanya, ketinggian sebuah nilai dalam menjalankan apapun akan bisa kita capai hanya tatkala kita benar-benar bisa menaklukkan sesuatu tersebut. Jika kita tarik ke dalam ranah puasa Ramadan maka puncak nilai puasa kita akan tinggi di mata Tuhan tatkala kita benar-benar bisa menaklukkannya.

riwayat disebutkan bahwa Ia berkata lantang nan retoris pada hajar aswad (batu hitam) “wahai hajar aswad, kalau bukan karena Muhammad sang kekasihku menciummu maka aku tak sudi mencimummu karena kau hanya batu!” Umar pada dasarnya tak suka mencium batu, tapi ia mampu dan mau melakukannya kareana Muhammad juga melakukannya, maka nilai ibadahnya yang terkandung dalam mencium batu tersebut sangat tinggi karena ia mampu menaklukkan ketidak senangannya.

Di sinilah kita boleh menggugat Flsafat barat yang mengajarkan do what you want to do (kerjakan apa yang kamu inginkan). Filsafat ini hendak memberikan semacam ruang ekspresi kebebasan bagi manusia, tapi alih-alih memberi kebebasan justru jika kita cermati filsafat itu malah mengosongkan nilai sebuah perbuatan.

Kalau dalam seluruh aktivitas serta mekanismme hidup kita mulai bangun tidur sampai memejamkan mata kembali hanya bergerak dan digerakkan atas dasar filisofi do what you want to do maka betapa bodohnya kita. Betapa tak bernilainya kita di mata Tuhan karena yang kita lakukan hanya sebatas menjalani apa yang

kita inginkan tanpa ada penaklukanpenaklukan di dalamnya.

Justru filsafat timurlah yang meengajarkan nilai bahwa kerjakan apa yang tidak kita senangi. Dengan mengerjakan apa yang pada hakikatnya tidak kita senangi itulah kualitas kehambaan serta pengabdaian kita kepada Tuhan bisa terasah serta bernilai.

Pertanyaan sinisnya, kalau memang mereka yang mengaku senang detangnya bulan Ramadan serta juga gembira dan enjoy menjalankan ibadah puasa lalu apa nilai puasa baginya? Toh mereka mengerjakan apa yang mereka senangi?. Berbeda dengan misalnya kalau kita mau dengan sportif mengakui bahwa hakikatnya kita tidak begitu menyukai bahkan tidak suka sama sekali dengan Ramadan dan juga puasa, lalu karena memang Ramadan itu gagasan Tuhan dan salah satu medium untuk mendekatkan diri padan-Nya maka kita taklukkan nafsu ketidaksukaan kita terhadap puasa tersebut. Itulah proses penghambaan yang luar biasa yang dalam bahasa agama di sebut dengan takwa.

Maka, Ramadan telah mendatangi kita, entah apa yang ada di pikiran dan hati kita, sedih atau malah berbahagia.

Tapi lebih daripada itu kebiasaan yang harus kita tanamkan adalah belajar memaknai apa hakikat penghambaan terhadap Tuhan. Landasan filosofis serta pijakan berfikir yang kuatlah yang akan membawa kita untuk semakin dewasa dalam memahami diktum serta ajaran sebuah Agama.

Lebih dari itu, bukankah Muhammad pernah berkata bahwa “naumul alim khoirum min ibaadatil abid?”, tidurnya seorang alim yang memahami konsep serta nilai filosofis ajaran agama lebih baik dan bernilai bagi Tuhan dibandingkan dengan aktivitas ibadahnya seorang ahli ibadah yang tak mengerti serta gagap menafsirkan ajaran agamanya. Lalu sejalan dengan alas pikir itu marilah kita identifikasi di negeri ini lebih banyak hamba yang bertipikal abid ataukah alim? Wallahu A’lam bis Showab. =

Nasionalis yang Takut Nasionalisasi

Moh. Zuhdi, S. Sos Penggiat di Komunitas Pemikir Islam Cangkruk dan Berpikir

P

esta demokrasi Indonesia benarbenar menjadi ajang pertarungan ideologi politik elit-elit politik di berbagai daerah seperti senayan, pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah daerah atau kabupaten.

Lihat saja dari beberapa kriteria pemimpin yang boleh menjadi pemimpin di negeri ini, mereka harus menguasai sekitar 25% suara sah pemilu legislatif.

Sehingga jika ada calon pemimpin dari golongan yang tidak memiliki kriteria seperti di atas mereka tidak berhak untuk sekedar meramaikan bursa calon pemimpin. Sangat tidak masuk akal kiranya manakala ada calon pemimpin yang didiskualifikasi karena tidak lolos persyaratan administratif di atas sementara undang-undang dasar 1945 menyatakan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemimpin di negeri ini. bahkan lebih naif lagi, harus melihat dari mana ia berasal (representasi jawa dan luar jawa) Namun demikian wacana di atas telah hilang oleh semangat waktu yang tak pernah berhenti berdetak dengan capatnya, berbagai isu kekinian telah menutupi asasi warga negara Indonesia tersebut, bahkan saat hal demikian diangkat, orang-orangpun

pada tertawa betapa siapapun yang mencoba mengangkat isu tersebut sebagai orang yang tidak mengerti perkembangan informasi.

Alangkah naifnya kita saat pengakuan tentang isu terkini telah dikuasai bahkan telah menjadi darah daging kita, karena begitu cepatnya kita menyerap informasi kekinian sementara informai yang kita serap hanya sebatas kulit luarnya saja. Lihat saja contoh kasus yang berkembang baru-baru ini. Para calon pemimpin kita dengan melihat skema seperti di awal-awal dibicarakan bahwa yang boleh menjadi presiden, gubernur, walikota, bupati harus memiliki kecukupan adminitrasi seperti di atas dan ternyata dari sekian calon yang akan bertarung nantinya adalah elitelit lawas dengan background nasionlis. Apa yang salah dari mereka? Saya tidak mempermasalahkan mereka dari golongan mana, nasionalis, jawa, madura, sumatera, religius, atau apapun bentuknya. Namun yang dipermasalahkan adalah konteks nasionalisme yang mereka usung.

Ideologi Nasionalis Trik yang coba dimainkan oleh para elit guna mendulang suara dari masyarakat luas adalah isu nasionalisme, dari sekian pasangan calon (baik yang sudah mendeklarasikan maupun yang masih malu-malu) mereka pada mengklaim bahwa jiwa nasionalisme mereka telah teruji di medan laga apalagi yang dari kalangan militer, belum lagi dukungan parpol dengan ideologi nasionalis juga.

Isu nasionalisme menjadi senjata pemusnah massal guna mendapatkan suara signifikan dalam pertarungan nanti, dan kebetulan masyarakat kita telah teruji jika berbicara tentang nasionalisme, sejarah telah mencatat bahwa semangat nasionalisme masyarakat Indonesia bukan sebatas slogan di saat genting seperti penjajahan ataupun kolonialisasi lainnya. Semangat nasionalisme yang seperti itu telah menelan korban, tetangga kita (Malaysia) harus diganyang gara-gara mencoba merebut sejengkal tanah republik Indonesia,

walaupun saat Singapura melakukan hal yang sama kita tidak berkutik mengahadapai tetangga kecil itu.

Jika semangat yang menggebugebu seperti itu bertujuan mensejahterakan rakyat kenapa harus ada pertarungan yang tidak sehat? Kenapa masalah-masalah teknis yang sepertinya kecil seperti DPT, intimidasi tokohtokoh masyarakat di akar rumput bukan dianggap masalah serius padahal isu nasionalisme yang dikembangkan adalah menyangkut masalah kehidupan orang banyak dan banyak orang.

Apakah semangat nasionalisme harus mengorbankan orang lain guna berkuasanya orang lain? Apakah konsepsi kenegaraan dengan bersandar pada asas demokrasi memang memarjinalkan golongan minoritas? Apakah semangat yang demikian itu bersumber pada asas-asas kemanusiaan dan apakah asasi manusia? Tentu jawabannya tidak, tapi kenapa atas nama nasionalisme masalah yang besar dibuat kecil sementara masalah kecil dianggap besar?

Pada pembahasan ini kita mencoba mengangkat suatu tema kecil yang sebenarnya berimplikasi besar, seperti semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme adalah tertanamnya jiwa patriotik pada diri pribadi untuk tercapainya masyarakat yang adil makmur.

Semangat yang seperti itu memang sederhana tetapi terbukti sulit diaplikasikan oleh pemimpin dengan latar ideologi nasionalis, alih-alih mensejahterakan masyarakat banyak mereka malah disibukkan mengembalikan biaya politik semasa kampanye. Begitulah jika semangat nasionalisme dijadikan ideology politik, bukan kesejahteraan yang didapat tapi penderitaan. Sementara rumus umum yang telah dipakai dalam ranah politik adalah “No frends and enemies permanent” ditambah lagi ”everything can happen” sementara jiwa nasionalisme kita harus tumbuh subur di sanubari tiap insan di bumi pertiwi ini.

Lakukan Nasionalisasi.

Jika para elit merasa dirinya kaum nasionalis harusnya mereka berani malakukan nasionalisasi di segala bi-

dang kehidupan, seperti orang berani berkata tentang demokrasi, pertama orang itu harus demokratis, kedua keberanian mereka untuk melakukan demokratisasi. Jika tanpa aplikasi semacam itu, mustahil cita-cita demokrasi tercapai dan orang yang menyerukan demokrasi akan dianggap gila karena cuma omong doang.

Kenyataan di lapangan berbicara lain, saat elit-elit kita mengklaim diri mereka sebagai kaum nasionalis justru ketakutan menghinggapi benak mereka, sehingga embel-embel di belakang nasionalis selalu diikutkan seperti nasionalis-religius, ataupun nasionalisdemokratis. Walaupun terkadang kita rancu memahami istilah-itilah tersebut.

Ketakutan seperti itu memang cukup beralasan, mereka takut dituntut untuk berjiwa nasionalis dan kedua takut melakukan nasionalisasi.

Berjiwa nasionalis bagi para pemimpin adalah musuh yang jadi teman, artinya seandainya mereka memiliki jiwa seperti itu maka pembangunan ekonomi akan mengalami kendala serius, kenapa hal demikian terjadi, investor takut menanamkan modalnya karena pemimpin yang seperti itu tidak kenal kompromi, apalagi kita tahu bahwa uang tidak memiliki status kewarganegaraan. Pada satu sisi mereka butuh investor selain untuk membangun negerinya tentu membesarkan lembaganya (Parpolnya).

Sementara mengamplikasikan jiwa nasionalis harus berupa nasionalisasi.

Lihat saja saat Indonesia masih dipimpin Bung Karno, saat Bung Karno lebih memilih Uni Soviet sebagai partnernya, Amerika mendukung agresi militer kedua bagi Belanda untuk Indonesia dan masih banyak lagi contoh-contoh fenomena politik dunia lainnya, semoga saja para calon pemimpin kita yang sebentar lagi akan menggelar pesta demokrasi yaitu pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur nanti, tentunya dengan spirit nasionalisme yang tinggi akan mampu mengaplikasikan idenya dalam ranah yang nyata dan konkrit.

Selamat berjuang kaum nasionalis.

Rakyat menanti Nasionalisasimu.=

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura. com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

LAHRAGA

16 16

SELASA 23 JULI 2013 NO. 0165 | TAHUN II

SELASA 23 JULI 2013 NO. 0165 | TAHUN II

SUAREZ DIPERTAHANKAN, REINA DIBUANG MELBOURNE - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers mengakui, masalah keuangan menjadi alasan utama klub menjual kiper utama mereka Pepe Reina ke Napoli. Pemain internasional Spanyol ini akan segera merampungkan proses transfernya ke Napoli.

Penjualan ini dilakukan karena pihak klub tidak mau menggajinya senilai 110.000 per pekan, sementara Pepe Reina sendiri juga enggan menurunkan angka tersebut.

Sementara itu, Rodgers berjuang untuk mempertahankan Luis Suarez, meski diincar oleh sejumlah klub besar Eropa. Padahal, pemain ini dibayar dengan gaji yang lebih tinggi dari Pepe Reina. Sehubungan dengan ini, Suarez yang baru tiba di Melbourne, Australia pada Minggu (21/7) lalu akan diturunkan pada laga persahabatan melawan Melbourne Victory, Rabu (24/7) besok.

Liverpool sudah mendapatkan Simon Mignolet dari Sunderland dengan harga 9 juta pound pada jendela transfer musim panas ini dan akan menjadi pilihan utama

“The Reds”. “Masalah keuangan adalah sesuatu yang patut kami pertimbangkan. Sebenarnya kami tidak ingin menjual seorang kiper papan atas, tetapi masalah keuangan memaksa kami untuk menjualnya,” kata mantan pelatih Swansea City itu.

Dia melanjutkan, “Gosip ini sudah berkembang dalam beberapa bulan terakhir dan karena itu saya mengantisipasinya dengan mendatangkan kiper baru. Pepe adalah seseorang yang baik. Saya menghabiskan banyak waktu bersamanya dan dia memahami apa yang saya inginkan. Lebih dari itu, dia pun melakukan tugas itu dengan total” Pepe Reina harus menjaga peluangnya untuk tetap tampil di Piala Dunia tahun depan. Bila bertahan di Liverpool, kemungkinan dia tidak akan dipasang secara reguler dan ini akan merusak peluangnya bermain bersama Tim Nasional Spanyol di Brasil tahun depan.

Pepe Reina sudah tampil sebanyak 394 kali selama delapan tahun berada di Anfield. Dia didatangkan oleh Rafael Benitez saat melatih klub Merseyside itu. Kini Benitez melatih Napoli dan memboyongnya ke San Paolo untuk bereuni.

Bentrokan, Dua Pendukung Boca Junior Tewas BUENOS AIRES - Dua pendukung klub Argentina Boca Juniors tewas dalam peristiwa baku tembak antargang pendukung dua klub asal Buones Aires, Boca Junior dan San Lorenzo.

Kepolisian Buones Aires mengatakan, peristiwa penembakan itu terjadi di luar stadion milik San Lorenzo, klub yang juga berbasis di Buones Aires saat Boca Juniors dan San Lorenzo menjalani laga pramusim yang digelar oleh Presiden San Lorenzo Matias lammens.

Nama kedua korban itu belum diungkapkan oleh aparat kepolisian. Saksi mata menyebutkan bahwa mereka mendengar suara tembakan sebanyak sekitar 100 kali pada aksi baku tembak antar para pendukung kedua tim tersebut.

Kepala Keamanan Nasional Sergio Berni menuduh para pejabat Boca sebagai penyebab kekerasan tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan radio setempat, dia

Pada bagian l a i n , Rodgers m e n gungkapkan, strikernya Luis Suarez akan diturunkannya saat “The Reds” bertarung melawan klub Liga Australia atau A-League, Melbourne Victory pada laga persahabatan, Rabu (24/7) besok. Penegasan itu disampaikan Rodgers sekaligus untuk menegaskan pernyataan dia sebelumnya bahwa Suarez tidak akan dilepas ke klub lain pada jendela transfer musim panas ini.

Striker internasional Uruguay ini tidak diturunkan saat Liverpool menang 2-0 atas Indonesia XI pada di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (20/7) malam lalu karena masih menjalani liburan setelah membela Uruguay di Piala Konfederasi 2013 di Brasil bulan lalu.

Mantan pemain Ajax Amsterdam ini sangat ingin meninggalkan Anfield. Sejumlah klub besar baik di Inggris seperti Arsenal maupun di Spanyol seperti Real Madrid sangat ingin mendapatkan tanda tangan pemain bengal ini. Bahkan Arsenal sudah mengajukan penawaran resmi kepada Liverpool, tetapi Rodgers menolak tawaran tersebut. Terkait masalah ini, Brendan Rodgers menegaskan bahwa dia akan berbicara dengan Suarez soal masa depannya. (espn/aji)

mengungkapkan bahwa seharusnya laga pramusim ini baru digelar pada Agustus mendatang dan para fans klub dilarang menyaksikan pertandingan tersebut.

Aksi kekerasan antarpendukung menjadi sebuah “penyakit” yang mewabah dalam sepakbola Argentina.

Setiap pertandingan diwarnai dengan kerusuhan antar geng pendukung. Asosiasi Sepakbola Argentina mengatakan, kekerasan dalam sepakbola ini menjadi masalah yang serius, tetapi belum ada upaya maksimal untuk mengatasinya.

Seorang pendukung klub Argentina lainnya, Lanus, tewas pada Juni lalu dalam bentrokan dengan pendukung Estudiantes di luar stadion mereka. Korban tewas itu terkena tembakan peluru karet aparat kepolisian. Pihak klub Lanus menuduh, polisi melakukan aksi brutal sehingga menyebabkan salah satu pendukung mereka tewas. (aji)

Puyol: Kepergian Vilanova Sulit Diterima

BEDA NASIB PEMAIN LIVERPOOL. Pepe Reina (kiri) dalam proses dilepas ke klub serie A Italia Napoli, sementara Luis Suarez (kanan) akan tetap dipertahankan oleh Pelatih Liverpool Brendan Rogers.

Carles Puyol saat menerima instruksi dari Tito Vilanova. Puyol mengungkapkan kepergian sang pelatih itu sulit diterima

Mourinho: Jangan Bandingkan Lukaku dengan Drogba KUALA LUMPUR - Romelu Lukaku berambisi mendapat tempat utama di Chelsea musim ini. Niat ini pun didukung oleh pelatih Jose Mourinho. Hanya saja, si Special One tidak ingin membandingkan pemain internasional Belgia ini dengan sang legenda Stamford Bridge, Didier Drodgba yang kini merumput di Turki.

Lukaku tampil impresif selama dipinjamkan ke West Bromwich Albion musim lalu. Pada musim panas ini dia dipanggil kembali oleh “The Blues”. Sebenarnya, Lukaku belum ingin pulang karena dia belum pasti mendapat tempat di tim utama. Padahal, di West Bromwich Albion, dia sudah pasti menjadi ujung tombak klub tersebut.

“Tentu saja dia bisa bersaing dengan Fernando Torres.

PROFIL PEMAIN Nama lengkap Romelu Benjamin Lukaku Tetala Antwerp 13 Mei 1993 Tinggi 191 cm Kebangsaan Belgia Posisi bermain Striker

Kami tidak ingin striker hanya berdiri di antara para bek lawan, tetapi dia harus bergerak, kadang di antara gelandang atau kadang ke sayap. Lukaku adalah seorang pemain yang sangat terbuka untuk belajar pergerakan yang kami inginkan,” kata Mourinho.

Jose Mourinho tidak ingin membandingkan Lukaku dengan Drogba.

Pasalnya, Lukaku masih perlu bekerja keras untuk sampai pada level Drogba yang sudah menjadi legenda di Stamford Bridge.

“Membandingkan dengan Drogba? Kami harus menghormati keduanya. Cara terbaik adalah tidak membandingkan Lukaku dengan seorang legenda. Tempatkan Didier pada tempatnya, yaitu di posisi paling atas dalam sejarah klub dan Lukaku masih harus bekerja keras, meskipun dia seorang pemuda yang baik,” papar Mourinho.

Pada bagian lain Mourinho berharap masa depan Demba Ba di Chelsea cukup cerah, setelah Mourinho berjanji akan menampilkannya sejak awal pada laga di Jakarta melawan BNI Indonesia All-Stars. “Pada laga di Jakarta, Demba akan diturunkan dari awal. Mereka sedang belajar cara bermain

Fletcher Segera Merumput MANCHESTER - Gelandang Manchester United (MU) Darren Fletcher berharap dia bisa kembali beraksi di lapangan hijau pada awal musim ini setelah dia pulih dari operasi usus yang dijalaninya pada Januari lalu. “Diharapkan tidak terlalu lama lagi setelah musim ini dimulai. Mungkin saya akan absen pada awal musim saja,” ujarnya kepada BBC Radio saat ditanya tentang kapan dia kembali bermain. (sky sport/espn/aji)

yang saya inginkan,” ucapnya.

Mourinho menegaskan bahwa laga-laga uji coba selama tur Asia Timur Jauh pada musim panas ini lebih dari sekedar latihan. Laga-laga ini menjadi kesempatan bagi para pemain untuk mengerti satu sama lain. Dia pun bisa melihat dan mengevaluasi kerja sama pemain berdasarkan penampilan mereka dalam tur ini.

“Untuk saat ini, kami tidak

terlalu mempedulikan hasil pertandingan karena kemenangan sudah menjadi DNA kami. Kerinduan kami adalah para pemain menghormati klub dan pendukung, terutama di Asia ini. Karena ini juga menjadi bagian dari DNA kami, termasuk memenangkan pertandingan,” imbuhnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, “Meski sesi-sesi latihan sudah ditutup dan kami sep-

ertinya tidak bisa merasakan lagi apa yang kami tambahkan pada pertandingan, tetapi saya masih bisa menambahkan satu dua hal. Saya melihat banyak hal pada barisan pertahanan dan penyerangan sesuai dengan apa yang kami lakukan dalam sesi latihan.

Ini penting untuk saya, untuk para pemain supaya mempercayai metodelogi yang kami terapkan.” (espn/aji)

MADRID - Kapten Barcelona Carles Puyol untuk pertama kalinya menyuarakan kesedihannya atas kepergian Tito Vilanova, yang meninggalkan posisinya sebagai pelatih setelah hanya satu musim menduduki jabatan itu karena masalah kesehatan.

Kepergian Vilanova dikonfirmasi pada Jumat ketika ia memberitahukan kepada klub bahwa perawatan terhadap kanker kelenjar air liur yang dilakukannya, membuat ia tidak lagi mampu bertanggung jawab untuk melatih klub Katalan itu setiap hari.

“Itu merupakan pukulan yang sangat keras,” kata Puyol di konferensi pers pada Senin.

“Tidak seorang pun mengharapkannya. Tim yang ditinggalkan sangat terpengaruh.

Kabar yang kami terima sangat sulit, namun ini merupakan penyakit dan manusia merupakan yang paling penting.”

“Tito dipikirkan oleh banyak orang di ruang ganti. Ia berbicara kepada kami dan menenangkan kami. Ia meminta kami meneruskan bertarung seperti yang akan kami lakukan.” Kepergian mendadak Vilanova, membuat Barca tidak memiliki pelatih dalam kurang dari sebulan sebelum mereka mulai mempertahankan gelar juara Spanyolnya.

Presiden Sandro Rosell berkata pada Jumat bahwa ia diharapkan akan mengumum-

kan siapa pelatih baru pada pekan ini, dan media lokal pada Senin melaporkan daftar kandidat pelatih baru telah dikurangi menjadi hanya dua sosok, yakni mantan pemain dan pelatih tim junior Luis Enrique dan Gerardo Martino dari Argentina.

Dan meski ia memiliki pertemanan pribadi dengan Enrique, Puyol berkata bahwa ia tidak memiliki sosok favorit untuk menjadi pelatih baru Barca.

“Semua nama yang ada mampu melatih tim ini. Saya yakin mereka akan mencari yang terbaik untuk Barca.”

“Anda semua tahu bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan Luis Enrique, yang merupakan salah satu kandidat, dan ia mampu melakukannya seperti juga nama-nama lain.” “Martino menyukai gaya bermain Barca dan saya yakin ia merupakan pelatih yang bagus.” Pada level personal Puyol juga berpacu dengan waktu untuk dapat bugar pada awal musim, setelah ia menjalani operasi lutut untuk ketiga kalinya pada Juni.

“Saya sedang memulihkan diri. Saya akan suka untuk berlatih dengan tim namun saat ini saya tidak dapat melakukannya. Saya tidak mencanangkan target, namun setiap hari saya membaik. Ini adalah tahun yang sulit, dengan tiga operasi, dan saya tidak ingin memaksa diri saya sendiri.” (ant/dar)