e Paper Koran Madura 27 November 2014

KAMIS

27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III www.koranmadura.com

Pengamat:

Tak Jadi Ketum, Ical Bisa Bangkrut JAKARTA- Bisnis Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terancam bangkrut jika tidak lagi menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Karena itu, Ical berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan posisinya sebagai orang nomor satu di partai beringin.

“Kehilangan posisi Ketua Umum, kehilangan segalanya bagi Ical, dia akan tamat riwayatnya,” ujar Direktur Eksekutif Indo Survey and Strategy (ISS) Hendrasmo kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/11).

Menurutnya, sikap ngotot Ical untuk kembali menduduki kursi nomor satu di partainya bukan tanpa alasan. Dengan tetap memegang posisi kunci di Golkar, sedikit banyak kepentingannya di dunia bisnis terlindungi. “Dia bahkan bisa membarter politik Golkar dengan kepentingan bisnisnya,” imbuhnya.

Hendrasmo meyakini Ical tidak akan menyerah begitu saja dalam memperebutkan posisi Ketua Umum. Mengingat Ical berlatar seorang pengusaha. “Ical kalau dalam politik berhenti, dia akan alami card lost (kehilangan kartu). Bisnisnya pasti memburuk, aset-asetnya nanti banyak yang dijual dan pasti bangkrut. Makanya dia ngotot mau jadi ketua umum lagi,” katanya.

Menurut Hendrasmo, Ical harusnya menyadari di Partai Golkar memiliki banyak faksi, yang bila tidak diakomodir, maka menuai konflik besar. Menurutnya itu harus dicegah Ical selaku ketua umum. “Di Golkar elitenya banyak, Ical yang semakin otoriter jelas mendapat perlawanan keras. Makanya karena terlampau kerasnya permainan elite, Golkar pecah. Munas selalu melahirkan ketua umum baru dan partai baru,” kata Hendrasmo Hendrasmo sendiri yakin Ical akan kembali memenangkan pertarungan. Namun, dia memprediksi masa depan Golkar akan semakin suram jika Ical tetap memaksakan kehendaknya demi kepentingan pribadi dan jangka pen-

deknya di Koalisi Merah Putih (KMP).

Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng meminta Ical tidak mencalonkan kembali sebagai ketua umum Golkar periode selanjutnya. Ia menyarankan Aburizal lebih baik mengurus utang-utangnya. “ARB sudah gagal dan gak usah maju. Umur sudah tua, tidak ada keberhasilan. Lebih baik urus utang, jangan urus partai dan negara,” kata Mekeng di Gedung DPR (26/11).

Mekeng menambahkan, pelaksanaan Munas Golkar akan dilakukan pada Januari 2015 sesuai dengan keputusan Munas di Pekanbaru.

“Pelaksanaan Munas akhir November dipelintir dan itu untuk melanggengkan kekuasaannya,” ucapnya.

Perebutan kursi ketua umum membuat Partai Golkar terpecah. Bentrokan fisik terjadi di Kantor DPP Partai Golkar saat rapat pleno membahas Musyawarah Nasional IX Golkar. Presidium Penyelamat Partai Golkar pun dibentuk dengan dipimpin Wakil Ketua Umum Agung Laksono.

Presidium tersebut berencana menggelar Munas IX secara terpisah paling lambat Januari 2015 di Jakarta.

Adapun Presidium Penyelamat Partai Golkar beranggotakan Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, Laurens Siburian, Ibnu Munzir, Yorrys Raweyai, Agun Gunanjar Sudarsa, dan Zainal Bintang.

Sementara itu, kubu Aburizal Bakrie akan tetap menggelar Munas IX di Bali pada 30 November hingga 4 Desember mendatang di Nusa Dua, Bali. Aburizal meyakini bahwa Munas akan tetap dilakukan pada 30 November 2014 di Bali. Ia mengatakan upaya pembatalan pelaksanaan Munas di Bali tidak akan terjadi.

Pengamat Politik Indexpolitica, Deni Charter mengatakan kisruh di internal Partai Golkar yang terjadi saat ini, membuktikan bahwa karma politik itu adalah nyata.

Menurutnya dulu senior Partai Golkar, Muladi dipecat Akbar Tandjung yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Alasannya Muladi ikut dalam gerbong SBY yang didukung Partai Demokrat. ”Dan kemarin, Muladi sebagai Ketua Mahkamah Partai Golkar berbalik memecat orangnya Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, dari jabatan Ketua Umum Golkar,” kata Deni, Rabu (26/11).=GAM/ABD

ta 202 Anggo ng DPR Duku | 2 i Interpelas

nhelan kalechi | facebook.com/icalbakrie

KORAN MADURA PROBOLINGGO 2KORAN

Berita Utama

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 No. 0494 | TAHUN III

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

MADURA

2

Anggota DPR inisiator penggunaan hak interpelasi atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, Misbakhun (tengah), Desmond J Mahesa (kedua kanan), Yandri Susanto (kedua kiri), Aditya Moha (kiri) dan Ecky Awal Mucharam (kanan), memperlihatkan berkas dukungan saat memberi keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11). Para inisiator itu mengklaim mendapat dukungan 202 anggota DPR dari enam fraksi yang telah menandatangani usul penggunaan hak interpelasi untuk Presiden Joko Widodo atas kenaikan harga BBM subsidi.

JAKARTA-Manuver politik Koalisi Merah Putih (KMP) agar DPR menggunakan hak interpelasi terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi membuahkan hasil. Terbukti, jumlah pendukung hak interpelasi terus bertambah mencapai 202 orang anggota DPR. Namun politikus PDI Perjuangan Arif Wibowo mengingatkan agar anggota DPR tidak terburuburu gunakan hak interpelasi ke Jokowi soal kenaikan BBM subsidi. Pasalnya, penggunaan interpelasi tanpa berpikir secara komprehensif justru membuat parlemen malah kembali ribut.

Arif menyarankan, lebih baik anggota dewan gunakan hak bertanya lebih dulu sebelum inter-

202 Anggota DPR Dukung Interpelasi PDIP: Parlemen Pasti Ribut Lagi pelasi. Hak tanya itu bisa digunakan dalam rapat komisi bersama pemerintah. “Jadi begini. Gunakan hak bertanya. Jangan buru-buru interpelasi. Kalau interpelasi ada konsekuensinya. Masak DPR mau dibikin hiruk pikuk lagi. Dibuat bertengkar lagi,” ujar Arif di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).

Arif menambahkan, hak interpelasi bisa saja berujung terhadap impeachment nantinya. Menurut dia, hal ini bisa saja terjadi dalam hal interpelasi Jokowi. “Karena penggunaan salah satu hak akan menimbulkan konsekuensi pada

hak yang lain. Saya kasih contoh, kalau nanti hal interpelasi terus DPR menolak penjelasan pemerintah akan berlanjut hak angket. Kalau angket berlanjut hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat berlanjut pada pemakzulan,” tegas dia.

Arif menegaskan, jika memang nanti niatnya untuk memakzulkan Jokowi maka dia tegas akan menolak. Dia juga yakin, rakyat akan menolak terjadinya penggulingan terhadap Jokowi.

“Kalau niatnya untuk pemakzulan bukan hanya kami yang akan

menolak, tapi tentu rakyat yang mendukung pemerintahan yang sah akan menolak,” pungkasnya.

Hingga saat ini, lebih dari 200an orang sudah membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda mendukung pengajuan hak interpelasi ke Presiden Joko Widodo.

Jumlah ini sudah jauh dari persyaratan di mana pengajuan hak interpelasi harus bisa mengumpulkan sedikitnya 25 tanda tangan dari dua atau lebih fraksi partai berbeda.

“Jumlah anggota DPR yang sudah tanda tangan dan memberikan dukungan terhadap hak interpe-

lasi atas kenaikan harga BBM jumlahnya 202 anggota. Naik dari 157 menjadi 202,” kata anggota Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).

Meski sudah melebihi persyaratan, lanjut Misbakhun, pihaknya tidak ingin terburuburu menyerahkan ke pimpinan DPR karena optimis dukungan ini akan terus bertambah. “Hari ini kami akan menambah jumlahnya, tak sekarang disampaikan ke pimpinan DPR. Kita nunggu jumlahnya,” jelasnya.

Dia menjelaskan, anggota yang membubuhkan tanda tangan berasal dari fraksi partai yang berbeda-beda. Bahkan ada yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Semua, dari Partai Golkar, PAN, Gerindra, PKS, PPP. PPP ada 6 orang yang sudah tanda tangan. Jadi sudah ada 5 fraksi yang memberikan dukungan, kami juga menunggu dukungan partai lain,” tandasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III KAMIS 27 NOVEMBER 2014

No. 0494 | TAHUN III

33

SANKSI KPK

Anas-Akil Dikebiri Sebulan JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sanksi kepada dua tahanannya, yakni Anas Urbaningrum dan Akil Mochtar karena keduanya mengajukan protes terkait dengan aturan rumah tahanan. Keduanya disanksi tidak boleh dikunjungi oleh pihak keluarga selama sebulan. “Karena mereka memprotes aturan rutan. Dalam surat tersebut dianggap ada unsur menghina, menghalang-halangi petugas dalam menjalankan tugas,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Rabu (26/11).

Menurutnya, tindakan Anas dan Akil masuk dalam kategori pelanggaran besar. “Sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ungkap Priharsa.

Priharsa menyatakan sanksi kepada Anas dan Akil berlaku sampai dengan 12 Desember 2014.

“13 Desember sudah boleh dikunjungi,” tutur Priharsa.

Sementara itu, kuasa hokum Anas, Adnan Buyung Nasution membantah kliennya telah menyertakan penghinaan dalam surat protes yang diajukan kepada Kepala Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Kepastian tersebut disampaikan Adnan usai menjenguk Anas di Rutan KPK, sore ini. “Tidak ada, sama sekali tidak ada. Mana mungkin mereka berani menghina, orang udah dibawah kekuasaan mereka,” ujar Adnan di KPK, Jakarta, Rabu (26/11).

Adnan pun menantang KPK untuk membuka bersama surat yang disampaikan Anas tersebut.

Menurut Adnan, ini adalah caracara penanganan Rutan sama seperti zaman orde lama hingga sekarang tidak mengalami perubahan.

Adnan melanjutkan, seorang tahanan sekalipun memiliki hak azasi. Sehingga, walau seseorang itu ditahan, bukan berarti hak azasinya juga dilucuti.

Adnan mengatakan surat protes tersebut sebenarnya menandakan cara-cara penanganan tahanan yang diberikan Rutan KPK. “Tahanan menyatakan keberatan itu hal yang wajar di manapun juga,” tukas Adnan.

Hal senada juga disampaikan kuasa hukum Akil, Adardam Achyar. Dia juga menyesalkan sanksi yang diberikan kepada kliennya.

“Kalau hanya protes secara tertulis, kemudian itu dianggap sebagai melanggar disiplin, walah gawat juga,” ungkap Adardam. = GAM/ABD

ant/yudhi mahatma

ARIEF INDARTO DIPERIKSA KPK. Sekretaris Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Arief Indarto (kedua kanan) memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi di SKK Migas di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/11). Kasus tersebut melibatkan tersangka mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait penggunaan anggaran di Kesekjenan ESDM pada 2012 sebesar Rp25 miliar terdiri dari sejumlah pengadaan barang dan jasa.

Perlu Dibangun Gerakan Nasional Kelola Gratifikasi

Hal ini penting karena Indonesia belum memiliki bentuk pencegahan gratifikasi bersama yang dikelola antara pemerintah dan swasta. Padahal, pengelolaan bersama gratifikasi nasional antara pemerintah dan swasta dapat mencegah hadirnya gratifikasi.

“Berawal dari pengelolaan gratifikasi bersama nasional, sudah seharusnya gratifikasi dapat dicegah bersama untuk tidak menjadi bentuk-bentuk korupsi,” ujar peneliti tata kelola ekonomi Transparency International Indonesia (TII), Teguh Sudarmanto, di Jakarta, Rabu (26/11).

Menurutnya, penguatan perlu dilakukan agar tidak hanya penerimaan gratifikasi

yang dilaporkan kepada KPK saja yang dapat dilakukan. Simpul-simpul penguatan komitmen pengelolaan gratifikasi yang dapat diinisiasi oleh swasta juga perlu mendapatkan tempat sebagai sebuah strategi gerakan nasional yang dirancang bersama-sama.

Gerakan tersebut sebagai bagian intervensi positif yang jelas terhadap beberapa inisiasi pemerintah untuk terus mengimplementasikan pengelolaan gratifikasi di tubuh organisasi mereka. “Harapannya, gerakan nasional ini dapat dijalankan dalam sebuah forum bersama, yang dilakukan secara berkala, untuk merumuskan dan menghidupkan strategistrategi ampuh terukur yang dapat dicapai bersama-sama,” tuturnya.

Sementara itu, Executive Board TII Natalia Soebagjo mengatakan gratifikasi merupakan insentif, yang apabila tidak dikelola dengan baik oleh manajemen organisasi dan supra organisasi melalui regulasi nasional berpotensi menjadi insentif negatif. “Gratifikasi merupakan celah nyata bagi hadirnya konflik kepentingan dan perlu mendapatkan perhatian pencegahan serius dari semua pihak, tidak hanya pemerintah namun juga swasta,” terangnya.

Selama ini pengelolaan gratifikasi nasional hanya ditempuh melalui KPK. Itupun hanya bagi gratifikasi yang terima oleh pegawai negeri pemerintah. Kewajiban tersebut tertuang dari keberadaan Pasal 12B dan 12C

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menjadi penting tidak hanya bagi pemerintah, namun juga swasta untuk menerapkan tata kelola organisasi yang baik yang mengenal pengelolaan terhadap gratifikasi. “Tidak hanya penerimaan, tapi juga pemberian gratifikasi. Apabila ini menjadi perhatian bersama secara nasional, pemberian gratifikasi tidak netral akan menjadi lebih mudah dideteksi. Organisasi sebagai pelaksana dan penanggungjawab tata kelola di organisasi tersebut diharapkan juga akan menjadi lebih perhatian terhadap apa yang dilakukan oleh pegawai internal mereka,” lanjutnya.

Di banyak negara, jelasnya gratifikasi menjadi salah satu hal yang dianggap lumrah. Namun tidak sedikit pula yang memberikan batasan terhadap gratifikasi sebagai bentuk pengelolaan agar gratifikasi tidak mengarah menjadi memiliki benturan konflik kepentingan. “ Di level internasional, pemberantasan korupsi sudah sedemikian merasuk pada aspek pencegahan yang dapat diinisiasi melalui pemanfaatan tata kelola organisasi.Manfaatnya adalah meningkatnya kepercayaan publik dan peningkatan kemampuan organisasi untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan,” pungkasnya. = GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

ant/vitalis yogi trisna

DEMONSTRAN SANDERA TRUK BBM. Pengunjukrasa yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia menyandera truk tangki milik PT Pertamina (Persero) di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/11). Aksi itu dilakukan dalam rangkaian unjuk rasa menolak kenaikan BBM.

Indonesia Sekarat Listrik Menteri ESDM Rapat Kerja dengan Komite II DPD JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memenuhi undangan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk rapat kerja bersama, Rabu (26/11). Raker dengan DPD ini menjadi wadah bagi Pemerintah untuk menjelaskan alasan menaikkan harga BBM subsidi Rp 2.000 per liter, saat harga minyak dunia turun serta kondisi kelistrikan Indonesia.

Dalam rapat bersama Komite II DPD ini, Sudirman ditemani oleh Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja, dan Sekjen Kementerian ESDM Teguh Pamudji.

Menurut Sudirman, kondisi ketenagalistrikan Indonesia saat ini dalam keadaan krisis. Bahkan

masuk kategori sekarat listrik.

Krisis listrik paling nyata terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera lantaran konsumsinya terus meningkat dan di sisi lain kekurangan pasokan. "Terutama di Sumatera dan Kalimantan yang pertumbuhan konsumsi listriknya sangat cepat, sementara tidak bisa diimbangi dengan tambahan

pasokan listrik yang cukup," katanya.

Ini bisa menjalar ke wilayah lain. Wilayah Jawa-Bali cuma memiliki cadangan listrik 25-30 persen. Sehingga, kata dia, wajar jika terkadang kerap mati lampu.

Pihaknya sesumbar bakal membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW dalam lima tahun ke depan.

Dia menambahkan, sebenarnya ada cara instan untuk menanggulangi kondisi sekarat listrik.

Yakni menggunakan diesel. Namun, dia pesimis lantaran harganya mahal. "Diesel ini sangat mahal, hampir Rp 3.000 per kWh. Bandingkan dengan batu bara hanya Rp 6.100 per kWh, pakai gas Rp 655 per kWh," terangnya.

Kebutuhan listrik nasional

selalu meningkat saban tahun.

Sebelumnya, Sudirman menyebut, setiap tahun Indonesia butuh tambahan 7.000 megawatt.

Namun kemampuan dalam negeri hanya 2.000 megawatt.

Dia mengakui belum ada solusi yang lahir dari pembahasan dengan ditjen ketenagalistrikan. presiden maupun wakil presiden pun belum memberikan instruksi.

Dia mengaku telah memetakan persoalan-persoalan ketenagalistrikan nasional. Ini penting dilakukan untuk mengantisipasi ancaman terjadinya krisis listrik di dalam negeri. "Semakin nyata kalau tidak melakukan terobosan akan krisis listrik dalam 2 tahun (ke depan)," ujarnya.

Dalam penjelasannya, Menteri ESDM mengatakan dalam lima ta-

hun terakhir, APBN menanggung beban subsidi energi Rp 1.300 triliun. Sementara pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tidak sampai Rp 1.300 triliun. "Karena itu, Pemerintah ingin mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke sektor produktif. Jadi saya kira semua orang sudah tahu alasan Pemerintah menaikkan harga BBM ini," jelas Sudirman.

Sebelumnya melalui jejaring sosial facebook, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berikan penjelasan alasan menaikkan harga BBM bersubsidi, pada Selasa (18/11) lalu. "Langkah Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena selama ini subsidi tersebut tidak tepat sasaran. Selama ini Pemerintah memerlukan anggaran untuk membangun infrastruktur, namun anggaran tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM," ungkapnya.

Dengan kenaikan harga tersebut, subsidi tidak dihilangkan tetapi hanya dialihkan ke hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan, bandara dan juga pelabuhan. = GAM/ABD

PROBOLINGGO LINTASKORAN NUSANTARA

Lintas Jatim 5

KORAN MADURA

Ekonomi

MADURA

272014 NOVEMBER 2014 KAMIS KAMIS 27 NOVEMBER | No. 0494| TAHUN III No. 0494 | TAHUN III

5

BPJS

Siapkan Hunian bagi Pekerja

PERINGATAN ENAM TAHUN JAMU. Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya Putri K Wardhani (kanan) dan Puteri Indonesia 2014 Elvira Devinamira memperlihatkan jamu tetrapack beras kencur pada Peringatan Enam Tahun Jamu Brand Indonesia di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11). Peringatan EnamTahun Jamu Brand Indonesia bertemakan “Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warisan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa” tersebut ditandai dengan ajakan program minum jamu sebagai upaya mempertahankan warisan budaya Indonesia.

Program Hemat Anggaran

Menkeu Minta Maaf ke Pengusaha JAKARTA- Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tengah gencar-gencarnya mengencangkan ikat pinggang dengan menghemat anggaran negara. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah memangkas sejumlah biaya perjalanan dinas pemerintah. Dengan demikian, bisa dipastikan, kebijakan ini berdampak signifikan pada pelaku bisnis sektor transportasi dan perhotelan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro secara terbuka meminta maaf kepada pengusaha maskapai penerbangan serta pengusaha perhotelan yang terkena dampak kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas pemerintah. “Mungkin akan berdampak pada Anda semua, tapi ini harus kami lakukan, kami minta maaf,” ucap Bambang dalam acara Indonesia Investment Forum 2014 di Hotel Grand Hyatt Indonesia Rabu (26/11).

Seperti diketahui, Kemente-

rian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan efektivitas dan efisiensi aparatur negara.

Di dalamnya berisi instruksi untuk penghematan, mulai dari membatasi perjalanan dinas sampai larangan menggelar rapat dan acara di luar kantor instansi masing-masing. Menteri PAN-RB menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan penghematan. Mulai

dari penggunaan listrik, perjalanan dinas, penggunaan produksi lokal, hingga kesederhanaan hidup. ”Aparatur negara wajib melaksanakan secara konsisten ketentuan mengenai peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan sarana prasarana kerja di lingkungan instansi pemerintah,” bunyi surat edaran seperti dikutip dari situs resmi sekretariat kabinet.

Jokowi memangkas anggaran perjalanan dan rapat seluruh kementerian dan lembaga negara yang mencapai Rp 41 triliun.

“Saya perintahkan untuk dipotong menjadi Rp 25 triliun,” ujar Jokowi Bambang mengakui, memang dengan perintah itu dapat menghemat anggaran sekira Rp1,5 triliun. “Kan biasa naik pesawat kelas bisnis sekarang harus naik ekonomi,” sebutnya.

Sementara itu, terkait dengan

kebijakan menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dihadapan 150 pengusaha, Bambang menegaskan keputusan itu harus ditempuh pemerintah, meskipun membuat pemerintah tidak popular. “Ini adalah kebijakan yang berat tapi harus dilakukan.

Kebijakan ini diambil dengan melihat anggaran kita yang tertekan akibat BBM subsidi, kemudian nilai tukar, dan harga minyak dunia,” terangnya.

Dalam 5 tahun terakhir, lanjut Bambang, anggaran untuk subsidi BBM mencapai Rp 800 triliun. Sementara infrastruktur hanya Rp 500 triliun dan kesehatan Rp 250 triliun.

“Setelah dilihat, pemberian subsidi kepada BBM adalah keputusan yang salah.

Karena yang menikmati bukanlah yang membutuhkan,” kata Bambang. =GAM

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan akan membantu pembangunan rumah murah bagi para pekerja di sejumlah provinsi Indonesia. Namun, bantuan hunian murah ini hanya diperuntukan bagi para pekerja yang bergaji di bawah Rp 4,5 juta. “Yang penghasilannya maksimal Rp 4,5 juta di atas itu tidak boleh. Yang boleh, pekerja yang pendapatannya di bawah itu,” ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (26/11).

Elvyn mengatakan bantuan itu untuk para peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, peserta ada 16,2 juta orang. Dari itu ada yang eligible. “Mulai tahun depan, kita akan siapkan berbagai tempat untuk bisa menjadi hunian pekerja, khususnya di kantong-kantong industri di seluruh Indonesia. Wapres akan membantu menyegerakan aspek regulasi dalam operasi penuh BPJS ketenagakerjaan tahun depan, termasuk program-program jaminan sosial dan pensiun bagi pekerja swasta,” jelasnya.

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan sudah membantu pembangunan rumah pekerja di Batam. Sedangkan yang dalam proses pembangunan ada di Palembang, Karawang, dan Jatim, dan Serang.

Saat ini, pihaknya juga berencana akan membantu pembangunan rumah di 4 provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera. “Kita akan memfokuskan pembangunan perumahan pekerja ini di kantung-kantung pekerja di Jawa Barat, di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera. kantong-kantong pekerja lebih dulu, agar pekerja itu bisa lebih baik produktivitasnya, karena tempat tinggal mereka dekat dengan pabrik,” jelasnya.

Untuk anggaran pembangunan rumah sebesar Rp 200 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Anggaran tersebut untuk pembangunan 500 unit di satu lokasi. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

PEDULI KONSUMEN

Jatim Raih Predikat Kota Peduli Konsumen

KARTU KREDIT BNI-CSA. Direktur Konsumer & Ritel BNI, Darmadi Sutanto (kanan), Direktur Utama, PT CSA, Budyanto Totong (kiri) dan Wakil Direktur Antonius Tan (tengah), melihat uji coba penggunaan kartu kredit BNI-CSA di Mitra 10 Cibubur, Jakarta, Rabu (26/11). PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkerja sama dengan PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, perusahaan pelopor di bidang ritel dan supermarket khusus bahan bangunan serta furnitur, meluncurkan Kartu Kredit Affinity BNI-CSA yang dapat dimiliki pelanggan dan staf atau karyawan CSAP Group.

BI Minta Pemerintah Kaji Subsidi BBM Tetap JAKARTA-Membengkaknya alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan target pemerintah selalu terlampaui dari waktu ke waktu membuat Bank Indonesia (BI) meminta agar pemerintah menerapkan skema subsidi tetap (fixed subsidy) untuk BBM. Pasalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak cukup untuk mereformasi BBM. “Perlu ada reformasi subsidi (untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM),” ujar Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, dalam acara “Indonesia Investment Forum 2014,” di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu, (26/11).

Menurut Agus, dengan adanya penerapan skema subsidi BBM tetap maka pemerintah hanya memberi subsidi dalam jumlah tertentu untuk per liter BBM bersubsidi dan sisanya mengikuti harga pasar. Artinya, harga BBM bersubsidi bisa naik atau turun tergantung perkembangan harga minyak dunia, kurs, atau lifting.

“Indonesia itu perlu adanya reformasi struktural, terutama reformasi subsidi. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan fixed subsidy. Namun, peran negara tetap ada dengan memberikan subsidi,” ungkapnya.

Agus berpendapat, dengan adanya penerapan subsidi tetap tersebut akan menjadi langkah

nyata pemerintah dalam menyelesaikan persoalan dari membengkaknya BBM bersubsidi.

Pasalnya, kenaikan saja belum cukup dan membutuhkan konsistensi kebijakan untuk mereformasi subsidi.

“Kalau tidak ada konsistensi yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan yang sudah diambil, ditakutkan akan menyulitkan Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko yang ada.

Kalau seperti itu, bisa membuat ekonomi jatuh dengan keras”, pungkasnya.

Sementara itu, Deputy Country Director for Indonesia of the Asian Development Bank, Edimon Ginting mengatakan jika fixed

subsidy terealisasi maka akan bisa mengurangi beban fiskal.

“Itu dampaknya ke fiscal risk kita akan semakin berkurang. Selama ini sering terjadi alokasi di akhir tahun itu bisa berubah-ubah gara-gara kita harus menambahkan belanja subsidi. Itu yang paling penting,” katanya ditemui di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (26/11).

Edimon mengatakan, saat ini setelah harga BBM dinaikkan, subsidi sudah mendekati harga keekonomian atau dengan kata lain selisih harga jual yang disubsidi dengan harga internasional tak terlalu besar. “Subsidi kan sudah kecil ya ke depan nanti. Size-nya kalau menurut saya ke depan tidak akan besar lagi.

Paling banyak ya Rp500-Rp1.000 ya untuk subsidi tetapnya. Dan itu sudah besar ya menurut saya,” tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) memberi sinyal ke depannya pemerintah bakal menerapkan skema subsidi tetap. Namun mengenai besarannya, Bambang masih enggan berkomentar dengan alasan pemerintah masih mengkaji. =GAM

BANDUNG-Kota Jakarta boleh saja punya predikat sebagai Ibu Kota negara, tetapi soal status sebagai kota yang peduli pada konsumen, Jakarta tidak termasuk dalam daftar penerimanya. Jakarta justru disisihkan oleh enam kota lainnya di Indonesia. Keenam kota berstatus “Daerah Peduli Konsumen” tersebut adalah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, dan Kota Denpasar ditetapkan sebagai Daerah Peduli Konsumen Tahun 2014.

Penyerahan piagam penghargaan dan trofi dilakukan Menteri Perdagangan RI Rachmat Gobel dalam acara Temu Pelanggan Direktorat Metrologi Tahun 2014, di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/11).

Selain memberi anugerah kota peduli konsumen, Mendag juga menganugerahkan gelar “Perusahaan Peduli Tertib Ukur 2014” kepada enam perusahaan.

Enam perusahaan penerima Penghargaan Perusahaan Peduli Tertib Ukur 2014 ialah PT. Medco E&P Indonesia, PT. Odira Energy Persada, PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan, PT. PGN (Persero) Tbk. SBU DW I, Perusahan Timbangan SSSSolo, dan PT. Semen Tonasa Biringere-Pangkep Sulawesi Selatan.

Sekedar catatan, pada tahun 2013, daerah yang telah meraih penghargaan yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumat-

era Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Padang, dan Kota Bogor. ”Setelah meraih penghargaan, saya berharap perusahaan harus secara tertib menera dan menera-ulangkan alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemetrologian,” ujar Rachmat.

Sementara, daerah yang mendapatkan penghargaan “Daerah Peduli Konsumen”, Rachmat berharap agar keberhasilan yang telah dicapai tersebut dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai contoh bagi daerah lain dalam melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap konsumen.

Pada acara Temu Pelanggan yang mengangkat tema “Excellent Services for Excellent Measurements” tersebut, Rachmat menegaskan pentingnya menjaga kualitas pelayanan kepada konsumen. “Kegiatan ini penting guna meningkatkan hubungan kerja sama yang lebih baik dengan pelanggan, serta mendapatkan umpan balik dari pelanggan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik,” jelas Mendag.

Sekitar 300 wakil dari berbagai perusahaan yang mengajukan izin tipe/izin tanda pabrik dan perusahaan yang wajib tera UTTP penanganan khusus dan kalibrasi hadir dalam acara tersebut. Berbagai masukan diungkapkan dalam acara ini secara interaktif. =GAM

MENGHADAPI MEE. (kiri-kanan) Founder CEO IYE! Christovita Wiloto, Public Speaking Practicion Charles B Sirait, Pengusaha Tenaga Kerja JAC Requirement Mariko Asmara Y, Founder Baba Rafi, Hedy Setiono dan Fashion Designer Era Soekamto berpose bersama usai memberikan pandangan tentang Indonesia Young Entrepreneur pada acara IYE! Talks yang mengangkat tema Membangkitkan Raksasa Ekonomi Dunia Bernama Indonesia di kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta, Rabu (26/11). Acara ini di buat untuk mengajak wirausaha-wirausaha muda kita mampu mulai masuk ke jaringan produksi global dan tak perlu takut menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 2015.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Serupa PPP

N

asib Partai Golongan Karya tak ubahnya Partai Persatuan Pembangunan. Bila di PPP ada dualisme kepemimpinan, yaitu Djan Faridz hasil Muktamar VIII PPP versi SDA di Jakarta (30 Oktober 2014) dan Romahurmuzi versi lawan SDA di Hotel Empire, Surabaya, Jawa Timur 15-18 Oktober 2014 lalu, Golkar pun berpotensi memiliki dualisme kepemimpinan yang akan dihasilkan munas Golkar di tempat berbeda oleh dua kubu elite partai beringin itu, apabila kubu Agung Laksono cs dan kubu Aburizal Bakrie tak bisa bersatu.

Konflik politik kedua kubu elite Partai Golkar di Kantor DPP Golkar Selasa (25/11/2014) lalu menyiratkan Golkar pun akan menyelenggarakan dua munas. Bila tidak ada perubahan munas IX Golkar direncanakan bakal digelar di Bali pada 30 November 2014 versi pendukung Aburizal Bakrie. Bahkan menurut Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Idrus Marham, surat undangan telah dikirim ke seluruh DPD Partai Golkar, meskipun pelaksanaan Munas tersebut terganjal oleh izin yang belum dikeluarkan oleh pihak Polri atas kehendak Menko Polhukam.

Sedangkan kubu Agung Laksono merencanakan akan menggelar Munas IX Golkar pada bulan Januari 2015, itu pun jika tidak perubahan.

Tentu saja masing-masing kubu memiliki argumentasi mengapa mempercepat atau memperlambat pelaksanaan Munas, sesuai kepentingannya. Ditengara percepatan Munas di Bali untuk mempersempit gerak kubu Agung Laksono sehingga menguntungkan pihak Ical. Itu sebabnya, pendukung Ical berupaya meyakinkan bahwa pelaksanaan Munas tidak bergantung pada izin Polri, karena Munas Golkar dan keamanannya menjadi tanggungjawab penuh Partai Golkar. Demikian pula sebaliknya.

Kepentingan politik masing-masing telah mencerdai perdamaian di internal partai terkait, baik di Golkar maupun di PPP, yang berimbas hingga ke akar rumput. Tentu imbas politik ini di satu sisi menjadi pendidikan politik bagi konstituen, bahwa elite parpol yang dijagokannya hanya memperebutkan kekuasaan, bukan memprioritaskan kepentingan rakyat. (*)

KORAN MADURA

Opini

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 No. 0494 | TAHUN III

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494| TAHUN III

77

Scientific Approach, Sudah Siapkah Guru?

Pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan mengubah dan memodifikasi kurikulum pendidikan. Penyebabnya tak lain karena pesatnya perkembangan pemikiran peserta didik yang dipengaruhi oleh laju perkembangan lingkungan sekitar mereka. Contoh kecil yaitu perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berimbas pada dunia pendidikan sebagai sarana prasarana yang dianggap lebih efektif dan efisien.

M

elalui media elektronik dan akun-akun pendidikan di media sosial, guru dan siswa dapat berkomunikasi dengan baik. Tak ayal perubahan kurikulum telah dilakukan berkali-kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam perkembangannya, perubahan kurikulum acap kali terlaksana kurang efektif untuk peserta didik, hal ini sejalan dengan kualifikasi guru, materi, metode, teknik, serta kurikulum yang digunakan dalam mendidik. Kesesuaian hal tersebut dengan kualitas pemikiran peserta didik sangat menentukan kesuksesan proses pembelajaran.

Kendati demikian, peran aktif semua elemen pendidikan sangat penting. Sebab pendidikan bukan tentang guru dan murid saja, tetapi semua elemen memiliki korelasi dan peran penting untuk pencapaian out put pendidikan terbaik.

Beberapa kali perubahan

kurikulum telah dilakukan meliputi beberapa aspek kurikulum itu sendiri, yaitu tujuan, isi dan struktur, strategi kurikulum, sarana kurikulum, dan sistem evaluasi kurikulum. Maka bisa dipastikan bahwa perubahan kurikulum berdampak besar terhadap kecakapan guru dalam memenuhi semua aspek kurikulum pada proses pembelajaran.

Kurikulum pendidikan terkini yang sedang diterapkan oleh Indonesia adalah Kurikulum 2013.

Scientific Approach Salah satu inovasi dalam kurikulum 2013 (K-13) dengan menerapkan scientific approach pada proses pembelajaran. Pendekatan saintifik ini diyakini akan lebih efektif diterapkan dalam proses pembelajaran siswa terkini, sebab pendekatan saintifik ini menonjolkan pada kemampuan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan (5M). Lima hal tersebut diharapkan menyentuh seluruh pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik, maka potensi guru dalam penerapan 5M memiliki peran yang signifikan.

Potensi guru dalam menerapkan K-13 sangat menentukan keberhasilan pembangunan kualitas pendidikan Indonesia.

Kualitas intelektual dan kreatifitas guru mempunyai peran esensial. Kendati demikian, penguasaan guru terhadap konsep K-13 juga menjadi hal yang krusial dalam kesuksesan K-13.

Sebab karakter penting dalam implementasi kurikulum adalah guru.

Isu prinsipil yang santer terdengar adalah buku pegangan K-13 belum terdistribusi merata ke seluruh sekolah di Indonesia.

Lalu bagaimana K-13 akan terealisasi sempurna jika buku panduannya saja belum didapatkan oleh elemen penting pendidikan, peserta didik dan guru. Belum lagi kesiapan guru dalam proses pembelajaran di kelas belum keseluruhan selaras dengan konsep K-13, yaitu menggu-

nakan pendekatan saintifik. Lalu sebenarnya sudah siapkah guru untuk menggunakan K-13?

Belum lagi penerapan konseps Bloom’s Taxonomy, yang menjadi salah satu ihkwal inti dari tujuan pembelajaran, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik yang memiliki peranan esensial dalam penerapan scientific approach. Maka kemahiran guru dalam mengelola kelas dengan pendekatan saintifik seharusnya dilakukan semaksimal mungkin, sebab ketiga ranah tersebut merupakan hal mendasar yang harus tampak pencapaiannya, mulai dari pembentukan pengetahuan peserta didik, pengembangan kemampuan dan pengetahuan, hingga etika peserta didik harus terbentuk secara sempurna. Maka pembinaan guru untuk penguasaan konsepsi K-13 dirasa sangat perlu, sehingga K-13 terlaksana sempurna.

Pengadaan pelatihan guru di beberapa daerah di Indonesia merupakan bentuk kongkret usaha pemerintah dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan K-13, walau hasilnya belum terasa maksimal, tetapi setidaknya usaha yang dilakukan pemerintah ini nanti akan berdampak positif bagi keberlangsungan pendidikan Indonesia.

Penerapan scientific approach harus benar-benar terlaksana dengan baik, hal ini bisa didukung dengan beberapa model pembelajaran seperti project based learning, problem based learning, dan discovery learning.

Ketiga model tersebut sangat mendukung tercapainya lima

asas dalam scientific approach, implementasinya akan menghasilkan korelasi yang sempurna. Selanjutnya akan menghasilkan bibit unggul generasi masa depan Indonesia yang memiliki kemampuan baik dalam menganalisis problem sekaligus pemecahannya, pengembangan kreativitas, bersikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan dan sistematis, serta menguasai kecakapan dalam mengungkapkan pendapat. Pendek kata, dalam K-13 sejak dini peserta didik diajak untuk mengamati, mengumpulkan informasi, menganalisis, serta mengungkapkan pendapat dalam berbagai problem yang muncul pada materi tematik dalam matapelajaran.

Hal terpenting selanjutnya adalah K-13 menjunjung tinggi konsepsi pembelajaran student centered. Pembelajaran tidak lagi hanya bertumpu pada penjelasan atau instruksi dari guru, peserta didik diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kreativitas serta menciptakan inovasi dalam proses pembelajaran selama masih dalam ranah yang sesuai. Namun, kinerja guru untuk mengefektifkan pelaksanaan K-13 juga sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pandangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, yang menegaskan bahwa kehadiran K-13 harus membuat peserta didik dan guru lebih kreatif dan inovatif, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Semoga=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 No. 0494 | TAHUN III

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

8

agus setyawan/koran madura

PELUNCURAN KARTU SAKTI. Rajeshanagara Sutedja, Spesialis Senior Komunikasi dan Pelaksanaan Program Sekretariat TNP2K saat peluncuran ‘Kartu Sakti’ Presiden Jokowi di Surabaya.

Surabaya dan Banyuwangi Jadi Pilot Project ‘Kartu Sakti’ Jokowi SURABAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menunjuk Jawa Timur (Jatim) sebagai Pilot Project program ‘Kartu Sakti’, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta Simpanan Keluarga Sejahtera.

Dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di 10 Provinsi di Indonesia, Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai awal peluncuran program bantuan yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Provinsi Jatim terdapat 2,8 juta keluarga yang kurang mampu.

Rajeshanagara Sutedja, Spesialis Senior Komunikasi dan Pelaksanaan Program Sekretariat TNP2K mengatakan, Indonesia

akan melakukan peningkatan kesejahteraan warga kurang mampu yang jumlahnya sebanyak 15,5 juta yang diberikan secara bertahap.

Untuk tahap awal, pihaknya membagikan mulai November dan Desember 2014. Pembagian Simpanan Keluarga Sejahtera berupa kartu handphone (SIM card) yang berisi uang elektronik kepada 1 juta keluarga se-Indonesia. Dari jumlah tersebut sekitar 181 ribu warga ada di Surabaya dan Banyuwangi.

Untuk Kartu Indonesia Pintar

diberikan kepada 160 ribu anak usia sekolah, sekitar 9.000 ada di Surabaya dan Banyuwangi. Sedangkan untuk Kartu Indonesia Sehat dibagikan hampir 4,5 juta warga, lebih dari 600 ribu dari Surabaya dan Banyuwangi.

“Ini merupakan pilot project dari pemerintahan baru yang langsung menyasar kepada warga miskin,” kata dia, Rabu (26/11/2014).

Bantuan yang masuk dalam Simpanan Keluarga Sejahtera, berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu yang akan ditransfer perbulan. Untuk tahun 2014 ini, bantuan akan cair selama dua bulan.

Jadi masing-masing keluarga tidak mampu akan mendapatkan uang sebesar Rp400 ribu melalui uang elektronik yang bisa dicairkan ke sejumlah lembaga yang

ditunjuk pemerintah.

“Pilot projectnya ada 1 juta warga miskin dalam bentuk rekening bank dan layanan digital keuangan dan pembagian sisanya yakni 14,5 juta akan berupa simpanan di Giro Pos,” jelas dia.

Pihaknya mengklaim jumlah bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan sudah cukup bagi keluarga miskin. Ini dikatakan sebab TNP2K pernah melakukan survei bahwa sekitar 80 persen warga miskin ketika mendapatkan bantuan tunai masih disimpan dalam bentuk tabungan sekitar 20 persen dari nilai bantuan.

Sehingga asumsi bahwa warga miskin ketika mendapatkan bantuan berupa uang tunai akan habis tidak benar.

“Hasil hitung-hitungan kami dengan nilai inflasi saat ini seharusnya bantuan sebesar Rp 115 ribu per bulan. Tapi pemerintah memberikan Rp 200 ribu tentunya jumlah itu lebih dari cukup,” cetus dia.

Sementara itu dari data yang ada, realisasi nasional Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dari 14.441.502 rumah tangga sasaran (RTS) sudah terealiasi 2.490.522 RTS se-Indonesia atau 17,25 persen.

Sedangkan untuk Jatim dari total 2.670.239 RTS sudah terealisasi sebanyak 331.216 RTS atau 12,40 persen terserap. “Ini program baru dan mekanismenya juga baru jadi butuh untuk terus disosialisasikan ke masyarakat,” pungkas dia. = AGUS SETYAWAN

Lintas Jatim PERALIHAN MUSIM

Waspadai Penyakit Pancaroba!

SIDOARJO - Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta kepada warga masyarakat setempat untuk mewaspadai sejumlah penyakit pada saat musim pancaroba atau peralihan musim panas ke musim hujan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Ika Harnasti mengatakan, pada saat peralihan musim seperti sekarang ini memang ada kecenderungan peningkatan penyakit.

"Salah satunya adalah penyakit diare, deman berdarah yang memang kerap terjadi pada saat peralihan musim seperti sekarang ini," katanya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya juga telah berkoordinasi dengan masing-masing puskesmas yang ada di masing-masing kecamatan untuk mewaspadai penyakit seperti ini.

"Kami sudah memberikan peringatan kepada puskesmas untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pasien penyakit ini," katanya.

Ia mengatakan, selain dua penyakit tersebut pihaknya juga mewaspadai penyakit chikungunya yang mungkin bisa melanda Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya.

"Namun dua penyakit di atas yang masih menjadi perhatian kami, terlebih saat ini sedang musim mangga sehingga banyak warga yang terkena diare," katanya Ia mengatakan, kewaspadaan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo itu adalah bahaya angin puting beliung dan juga banjir.

"Dua ancaman bencana alam ini juga menjadi fokus kami untuk selalu waspada terutama saat peralihan musim dan selama musim hujan seperti sekarang ini," katanya.

Ia menghimbau kepada warga masyarakat untuk senantiasa waspada dan menjaga kebersihan lingkungan supaya terhindar dari penyakit tersebut.

"Kebersihan lingkungan memang menjadi salah satu faktor penting untuk terhindar dari penyakit tersebut. Serta menjaga pola hidup sehat seperti makanan bergizi untuk menambah kekebalan tubuh menghadapi musim hujan seperti sekarang ini," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

9

Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dibebaskan SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur membebaskan denda pajak kendaraan bermotor menyusul keluarnya peraturan Gubernur nomor 78 tahun 2014 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah.

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bobby Soemarsono mengatakan keringanan tersebut diberikan kepada pemilik kendaraan roda dua, roda tiga dan juga kendaraan berpelat kuning.

"Pembebasan pajak tersebut diberikan untuk denda pajak dan bea balik nama kedua dan seterusnya serta berlaku

selama tiga bulan sejak 1 Desember 2014 sampai dengan 28 Februari 2015," katanya, Rabu (26/11).

Ia mengemukakan, kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo ini sebagai salah satu cara untuk menyikapi perubahan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan beberapa waktu lalu.

"Saat ini jumlah kendaraan sepeda motor yang ada di Jawa Timur tercatat 10,7 juta dari 13 juta kendaraan," katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan pada pengalaman tahun 2013 juga dilakukan kebijakan serupa dan saat itu sebanyak 511.000 kendaraan roda dua dan roda tiga yang banyak memanfaatkan kesempatan ini.

"Dengan adanya kebijakan ini juga tidak mengganggu target pendapatan yang sampai dengan saat ini sudah pencapai 92,22 persen atau Rp 3,8 triliun untuk pajak kendaraan bermotor dan juga sebanyak 90,2 persen atau

Rp3,6 triliun untuk bea balik nama," katanya.

Ia memperkirakan pada pelaksanaan kebijakan ini untuk denda pajak akan diperoleh sekitar Rp 25,8 miliar dan juga pajak bea balik nama sebesar Rp 69,4 miliar atau total sekitar Rp 95,2 miliar seperti dengan tahun lalu.

"Mungkin angka tersebut terus mengalami peningkatan jika memang kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang ingin melakukan pengurusan surat kendaraan," katanya. = AN T/INDRA SETIAWAN/DIK

PENDIDIKAN

Menteri Kelautan Tanamkan Sikap Disiplin Siswa

ant/suryanto

TENAGA TERAMPIL KELAUTAN. Ratusan Taruna dan Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Sidoarjo mengikuti kuliah umum di Aula Poltek KP Sidoarjo, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (26/11). Menurut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang besar membuka peluang kebutuhan tenaga kerja terampil, namun hal ini masih terkendala masih terbatasnya institusi yang mengembangkan pendidikan vokasi bidang kelautan dan perikanan.

SIDOARJO - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanamkan sikap disiplin kepada ratusan siswa Politeknik Kelautan dan Perikanan di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (26/11).

"Tuhan itu maha adil, siapa yang bekerja keras akan menda-

patkan hasilnya sesuai dengan kerja keras. Begitu pula dengan siapa yang bekerja ekstra akan mendapatkan hasil ekstra pula.

Tetapi itu semua harus disertai dengan disiplin yang baik," katanya saat memberikan kuliah umum di Politeknik Kelautan dan Perikanan di Sidoarjo.

Ia mengatakan, Bangsa Indonesia ini memiliki banyak sekali ide dan gagasan yang bagus, tetapi itu semua tidak dibarengi dengan perawatan yang berkelanjutan.

"Oleh karena itu, untuk menjaga itu semua harus disikapi dengan displin supaya apa yang

dicita-citakan bisa dicapai," katanya.

Terlebih saat ini Bangsa Indonesia akan menghadapi ekonomi global dan juga ASEAN Single Market. Indonesia harus bisa bersaing menghadapi itu semua.

"Rupanya displin itu bukan asli budaya Indonesia sehingga masyarakat ini mudah sekali lelah dan juga menganggap gampang," katanya.

Untuk menjadi seorang pengusaha harus mampu membudayakan hidup disiplin mulai dari diri sendiri dan juga masing-masing.

"Kalian tahu, saya ini pendidikannya SMA saja tidak lulus, tetapi itu jangan ditiru.

Yang harus terus diperjuangkan adalah sikap disiplin itu sendiri supaya bisa berhasil," katanya.

Ia mengatakan, belajar itu juga jangan hanya mengandalkan panca indera tetapi juga harus merasakan yang lain, seperti harus bisa melihat dan juga merasakan tidak dengan tangan.

"Artinya harus keluar dari limitasi seorang manusia, merasakan tidak harus dengan memegang dan hal itu tidak akan membatasi ruang berfikir seseorang," katanya.

Saat ini banyak pemuda yang kehilangan waktunya sekadar untuk bermedia sosial seperti facebook atau juga jejaring sosial lainnya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

DPRD Kritisi Belanja Pegawai di RAPBD ant/eric ireng

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMENSOS. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (tengah), menunjukkan kaos hasil sablon saat kunjungan kerja di Tiara Handycraft, kawasan Sidosermo Surabaya, Minggu (23/11). Dalam kunjungan kerja tersebut, Khofifah menjelaskan program penanggulangan kemiskinan terus dilanjutkan, melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Beras Miskin (Raskin), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

KARTU SAKTI

Jatim Terima 9.000 KIP SURABAYA - Provinsi Jawa Timur menerima 9.000 Kartu Indonesia Pintar (KIP), 600.000 Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 181.000 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang selanjutnya diberikan dalam bentuk Simpanan Keluarga Sejahtera (SKS) atau uang elektronik.

"Di Jatim tercatat 2,8 juta keluarga miskin yang berhak menerima ketiga kartu/program itu," kata Spesialis Senior Komunikasi dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Rajeshanagara Sutedja di Surabaya, Rabu (26/11).

Ia mengemukakan jumlah itu hanya diberikan untuk Surabaya dan Banyuwangi yang menjadi sasaran awal dari tiga kartu program Jokowi-JK. Dalam sosialisasi KIPKIS-KKS itu, ia menjelaskan peluncuran ketiga program itu untuk tahap awal dilakukan pada 19 kabupaten / kota pada 10 provinsi, termasuk Surabaya dan Banyuwangi di Jatim. Peluncuran tahap awal dilakukan pada November-Desember.

Selain Surabaya-Banyuwangi adalah Jembrana, Pandeglang, Jakarta (pusat, selatan, utara, timur, barat), Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar, dan Karo.

"Secara nasional, pemerintah menargetkan bantuan untuk 15,5 juta keluarga miskin dengan pemberian secara bertahap yakni sejuta KKS, 160.000

anak sekolah diberi KIP, dan 4,5 juta keluarga miskin diberi KIS," katanya.

Dari Jumlah itu tercatat 2,8 juta keluarga miskin di Jatim yang menerima ketiga program itu, namun pemberian akan dilakukan bertahap yakni 181.000 keluarga miskin diberi KKS di Surabaya-Banyuwangi, 9.000 anak sekolah diberi KIP di Surabaya-Banyuwangi, dan 600.000 keluarga miskin diberi KIS di Surabaya-Banyuwangi.

"KKS, KIP, dan KIS itu diberikan kepada masyarakat dengan berbasis kartu perlindungan sosial (KPS). Kalau selama ini, KIP diberikan dalam bentuk BSM (bantuan siswa miskin) yang berbasis sekolah, maka dengan KIP akan berubah menjadi berbasis KPS," katanya.

Untuk BOS (bantuan operasional sekolah), bantuan itu hanya diberikan untuk operasional sekolah, sedangkan KIP (d/h BSM) diberikan untuk membantu keperluan siswa, seperti transpor ke sekolah, beli seragam, beli buku, dan keperluan siswa lainnya.

Serupa dengan itu, KIS yang selama ini diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas/jamkesda), maka dengan KIS akan berubah menjadi berbasis KPS. "Kalau BPJS itu bersifat umum untuk seluruh masyarakat, baik miskin maupun tidak, sedangkan KIS lebih bersifat khusus keluarga miskin," katanya.

Untuk BPJS, bantuan itu hanya diberikan bagi keperluan

kesehatan yang diatur dalam BPJS, sedangkan keperluan kesehatan yang tidak diatur dalam BPJS akan dijangkau dengan KIS (bantuan tambahan khusus keluarga miskin).

Tidak jauh berbeda dengan itu, KKS yang selama ini diberikan dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM/BLSM), maka dengan KKS akan berubah menjadi berbasis KPS. "Bahkan, KKS juga hanya bersifat jangka pendek, karena dalam jangka panjang akan diberikan dalam bentuk SKS atau uang elektronik melalui handphone/HP," katanya.

Ditanya kemungkinan data KPS yang selama ini merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami perubahan akibat adanya orang miskin yang sudah tidak miskin lagi atau orang kaya yang akhirnya jatuh miskin, ia mengatakan hal itu dapat diusulkan melalui perubahan data dalam KPS. "Perubahan KPS itu berasal dari usulan di tingkat desa atau kelurahan yang melakukan musyawarah desa/kelurahan, lalu diusulkan ke kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga akhirnya ke kementerian untuk mengubah data yang ada," katanya.

Namun, katanya, perubahan itu akan dapat dilakukan mulai tahun 2015, karena tahun anggaran 2014 masih menggunakan dana dari program lama (BSM, jamkes/jamkesda, BLM/BLSM), sedangkan usulan akan diakomodasi dalam anggaran tahun 2015. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

TRENGGALEK - Sejumlah politisi di DPRD Trenggalek, Jawa Timur, mengkritisi rancangan APBD setempat 2015, karena beban alokasi belanja rutin pegawai mencapai 60 persen lebih dari total anggaran pembangunan daerah itu sekitar Rp 1,5 triliun.

"Rancangan yang diajukan pemerintah daerah sangat tidak proporsional," kritik juru bicara Fraksi Demokrat, Husni Tahir, di Trenggalek, Rabu (26/11).

Ia mengemukakan secara keseluruhan belanja tidak langsung pegawai dialokasikan sebesar Rp 915 miliar.

Jumlah itu, menurut Husni, jauh di atas alokasi belanja tidak langsung untuk kepentingan pembangunan infrastruktur maupun layanan masyarakat lainnya yang hanya sekitar Rp 600 miliar.

Moratorium CPNS diberlakukan karena belanja rutin pegawai di daerah-daerah terlalu tinggi, lebih dari 50 persen. Kalau tidak ada penambahan CPNS baru, sementara angka pensiun bertambah, logikanya belanja gaji pegawai turun. Ini tidak, tetap bengkak hingga 60 persen,�

Husni Tahir

Fraksi Demokrat "Komposisi belanja yang disusun dalam RAPBD 2015 tidak mencerminkan anggaran yang pro-rakyat," tudingnya.

Husni dan sejumlah politisi DPRD lain dalam kesempatan penyampaian pandangan fraksi atas RAPBD 2015 yang diusulkan eksekutif juga mempertanyakan dasar perhitungan yang dibuat pemerintah.

Pasalnya, lanjut Husni, secara kuantitatif jumlah pegawai di lingkup Pemkab Trenggalek saat ini adalah sekitar 9.000-an orang,

jauh menurun sejak moratorium CPNS diberlakukan pemerintah pusat beberapa tahun terakhir.

"Moratorium CPNS diberlakukan karena belanja rutin pegawai di daerah-daerah terlalu tinggi, lebih dari 50 persen. Kalau tidak ada penambahan CPNS baru, sementara angka pensiun bertambah, logikanya belanja gaji pegawai turun. Ini tidak, tetap bengkak hingga 60 persen," bebernya.

Senada dengan Husni, politisi PKS Burhanudin Alwi secara khusus mempertanyakan alokasi belanja lembur pegawai yang mencapai Rp 4,5 miliar.

Menurutnya, anggaran lembur pegawai rawan dikorupsi dengan membuat SPJ (surat pertanggungjawaban) palsu/fiktif.

"Saya membayangkan dengan alokasi belanja tidak langsung ini ditambah anggaran lembur mereka yang mencapai Rp 4,5 miliar lebih, berarti setiap PNS rata-rata akan mendapat honor sekitar Rp 100 juta per tahunnya," ucap Alwi.

Husni dan Alwi berharap, postur rancangan APBD 2015 dievaluasi lagi supaya lebih efisien.

Keduanya mengusulkan ada keberimbangan proporsi antara anggaran belanja langsung dengan tidak langsung. "Idealnya, perbandingan postur belanja langsung dan tidak langsung ini adalah 50:50, supaya ada ruang gerak cukup untuk kegiatan pembangunan daerah," imbau Husni.

Belum ada konfirmasi dari pihak eksekutif atas kritik sejumlah anggota dewan yang tersampaikan dalam rapat paripurna pandangan fraksi atas RAPBD Trenggalek 2015 tersebut.

Bupati Mulyadi beserta jajaran dijadwalkan memberikan tanggapan resmi, Rabu malam, di gedung DPRD Trenggalek. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

11

KRIMINAL

Mahasiswa Curi HP Ditangkap MADIUN - Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota, Jawa Timur, menangkap seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Surabaya karena mencuri telepon genggam atau "HP" merek "Black Berry" di wilayah hukumnya.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Madiun Kota, AKP Sudono mengatakan tersangka adalah Pamuji (20), warga Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

"Tersangka mencuri Black Berry milik pemilik warung saat berada di sebuah warung kopi di dekat rumahnya," ujar AKP Sudono saat rilis hasil ungkap di mapolres setempat.

Menurut dia, peristiwa pencurian tersebut terjadi saat tersangka hendak membeli kopi di warung dekat rumahnya. Namun, ketika itu sang pemilik warung tertidur dalam kondisi warung yang buka dan sepi.

Saat itu, pelaku melihat HP pemilik warung dalam keadaan terisi baterainya di dekat pintu. Kemudian, tanpa membangunkan pemiliknya, pelaku mengambil HP dan langsung membawanya.

Tidak hanya telepon genggam, pelaku juga mengambil sejumlah uang dari dalam warung tersebut dan langsung pergi tanpa jadi membeli kopi. Merasa kehilangan HP, sang pemilik warung lalu melapor ke kantor polisi terdekat.

"Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan. Tersangka kami tangkap berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang melihat dia berada di warung saat HP korban hilang," kata dia.

Sementara itu, tersangka saat di Mapolres Madiun Kota mengaku jika HP yang ia curi tersebut akan digunakan sendiri dan tidak dijual.

"Dulu saya punya HP, terus hilang. HP itu saya ambil karena saya tidak punya HP. Rencananya mau saya pakai sendiri," ungkap Pamuji kepada polisi.

Akibat perbuatannya, tersangka akan dikenai pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara di atas lima tahun. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

JALANI SIDANG. Terdakwa Nuri Subagyo didampingi pengacaranya Hans Hehakaya saat menjalani sidang di PN Surabaya.

agus setyawan/koran madura

Oknum Polsek Gendeng Mainkan Pasal Rehab Pasang Tarif Ratusan Juta Rupiah terhadap Penyalahgunaan Narkoba SURABAYA - Kepolisian Sektor (Polsek) Genteng, Surabaya, saat ini tengah diterpa kabar kurang sedap. Kabar tersebut terkait dengan adanya informasi yang meyebutkan Polsek Gendeng bisa menjeratkan pasal rehabilitasi kepada tersangka penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) dengan tarif ratusan juta rupiah.

Hal ini terungkap dalam persidangan Nuri Subagyo, Staf Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Surabaya, yang menjadi terdakwa kasus narkoba. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini, terdakwa Nuri menerangkan secara gamblang, saat dirinya di-

tangkap dan diperiksa oleh penyidik Polsek Genteng.

“Saya ditawari pendampingan pengacara oleh penyidik dengan tarif Rp 260 juta. Janjinya perkara saya bakal dijatuhi vonis rehab. Tapi saya tolak, soalnya hasil tes urine saya jelas-jelas negatif,” ungkap dia kepada Majelis Hakim.

Sementara itu, Hans Heka-

kaya yang merupakan pengacara dari terdakwa Nuri Subagyo mengancam bakal melaporkan pengacara tersebut itu ke Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

“Saya tahu siapa oknum pengacara itu, kami akan laporkan ke DK Peradi usai sidang keterangan terdakwa ini,” ujar dia.

Sayangnya, Hans Hehakaya enggan mengungkap siapa oknum pengacara yang melakukan bisnis pasal rehab tersebut. Namun, dia menegaskan akan melaporkan pengacara tersebut ke DK Peradi.

“Adalah, nanti setelah kami laporkan pasti ketahuan,” terang dia.

Seperti diketahui, Staf Sekwan DPRD Surabaya, Nuri Subagyo ditangkap saat pulang dari gedung DPRD Surabaya. Dia dihentikan di jalan dekat Taman Prestasi. Saat digeledah anggota Polsek Genteng, ditemukan sabu di dalam helmnya.

Sejak saat itu, Staf Sekwan DPRD Surabaya ini langsung ditahan di Polsek Genteng.

Nuri Subagyo sempat menggugat Polsek Genteng karena merasa banyak kejanggalan dalam proses penangkapannya.

Namun, gugatan tersebut ditolak PN Surabaya karena dinilai semua proses penangkapan dan penyidikan polisi sudah sesuai dengan prosedur. = AGUS SETYAWAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 No. 0494 | TAHUN III

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

MADURA

12

PEGAWAI NEGERI SIPIL

APBD Terkuras untuk Menyekolahkan PNS

DIKELER. Kesebelas tersangka permainan judi togel, remi, dan curat diamankan di Mapolres Probolinggo Kota.

Pelaku Judi dan Curat Dibekuk PROBOLINGGO – Sebanyak 11 pelaku judi togel, remi, dan pencurian dengan pemberatan (curat) di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota dibekuk aparat Polres Probolinggo Kota beserta jajarannya dalam operasi yang dilakukan selama dua pekan bulan ini.

Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Iwan Setyawan, mengatakan gerak cepat yang dilakukan pihaknya sebagai jawaban atas banyaknya laporan masyarakat terhadap banyaknya aksi permainan judi toto gelap (togel), remi dan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota.

“Kami beserta jajaran Polres Probolinggo beserta beberapa Polsek kemudian melakukan penyidikan dan pengejaran kepada para pelaku. Hingga kemudian berhasil ditangkap 11 pelaku ini,” katanya.

Menurtnya, dari kesebelas pelaku yang diamankan, tidak be-

rasal dari jaringan yang sama. Selain itu, para pelaku juga menggunakan modus yang berbeda-beda saat beraksi. Modusnya macammacam. Yakni pelaku menerima titipan kupon melalui SMS, dan pelaku tertangkap tangan saat menerima titipan melalui HP serta tertangkap tangan menerima titipan.

Ada juga pelaku bermain judi remi dengan uang sebagai taruhan, dan pelaku taruhan saat bermain judi game playstation.

“Untuk pelaku curat modus yang dilakukan dengan mencongkel kantor,” terang AKBP Iwan Setyawan.

Kesebelas tersangka judi toto

gelap (togel) yang ditangkap yakni BR (44) warga Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, MR (40) warga Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, MJ (35) warga Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Kemudian SDT (41) warga Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, AF (23) warga Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, GR (44) warga Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, SPN (37) warga Kecamatan Sumbersih Kabupaten Probolinggo, AZ (40) warga Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dan AR (30) warga Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjarnegara.

Sementara dua pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) yakni SL (30) warga Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan AF (35) warga Kabupaten Probolinggo. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum berstatus Sarjana SI dan S2 memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan pendidikan. Tahun 2014 ini, Pemkab Probolinggo mengeluarkan anggaran untuk bantuan pendidikan PNS sebesar Rp 500 juta untuk 283 PNS. Dari anggaran tersebut, hanya diperuntukkan untuk PNS yang masih belum memiliki ijazah sarjana.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Abdul Halim melalui, Kabid Pengembangan Diklat, Sugeng Agus Purnomo mengatakan, tahun ini pemkab telah memberikan bantuan biaya pendidikan untuk 283 PNS. Jumlah itu terdiri dari 102 PNS dari jajaran pendidik atau guru yang masih baru menempuh pendidikan Sarjana. ”Mereka sebelumnya masih memiliki ijasah Sekolah Menengah Atas (SMA),” terangnya kepada wartawan, Rabu (26/7).

Menurutnya, pihaknya akan memberikan bantuan uang stimulus kepada 96 PNS yang sudah menjalani pendidikan S1.

Dan juga pemkab Probolinggo telah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada 85 PNS yang menempuh jalur S2.

“Besaran bantuan dari jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tidak sama,” kata Sugeng Agus Purnomo.

Sugeng Agus Purnomo, mengaku untuk 102 PNS yang murni masih baru masuk kulia, mereka mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,2 juta.

Dari 96 PNS yang sudah menempuh atau kuliah sudah aktif

mereka mendapatkan uang sebesar Rp 750 juta.

Sedangkan untuk 85 PNS yang menempuh pendidikan S2 mendapatkan bantuan Rp 1 juta.

“Mereka mendapatkan bantuan hanya satu kali saja,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan, untuk yang masih murni menempuh pendidikan untuk 102 dari kalangan guru, tahun depan pemkab juga akan memberikan bantuan pendidikan. ”Karena menempuh pendidikan sarjana berawal dari SMA yang diusulkannya,” tandas Sugeng Agus Purnomo.

Pemkab Probolinggo mengeluarkan anggaran untuk bantuan pendidikan PNS sebesar Rp 500 juta untuk 283 PNS. Dari anggaran tersebut, hanya diperuntukkan untuk PNS yang masih belum memiliki ijazah sarjana.

Kalau untuk PNS yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan itu, lanjut Sugeng Agus Purnomo, yakni PNS yang diusulkan oleh masing-masing satuan kerja (satker) yang ada.

Dengan menyetorkan nama PNS yang ada dilingkungannya yang masih berstatus SMA atau dalam tahap menempuh kuliah. “Yang jelas nama itu sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala daerah atau bupati,” paparnya. =Mahfud Hidayatulllah

DIBANTU. tahun ini pemkab telah memberikan bantuan biaya pendidikan untuk 283 PNS.

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494| TAHUN III

Situs Sejarah Resmi Dibukukan Candi Jabung dan Madakaripura Harus Dipelihara PROBOLINGGO - Setelah beberapa bulan melakukan penelusuran sejarah kebudayaan Candi Jabung dan Madakaripura, Pemkab Probolinggo akhirnya resmi memiliki buku sejarah yang berkaitan dengan kedua situs tersebut.

Mengenai keberadaan buku yang sudah dilakukan secara ilmiah itu, Kepala Kantor Arsip Kabupaten Probolinggo, Dwi Hartono mengatakan, sebelum buku tentang sejarah candi Jabung dan Madakaripura, pihaknya berupaya untuk melakukan upaya penelusuran sejarah. ”Karena dari tahun sebelumnya belum ada buku arsip sejarah resmi yang dimiliki pemkab,” terangnya kepada wartawan, Rabu (25/11).

Menurutnya, upaya penerbitan buku tersebut, karena nilai sejarah berupa candi Jabung yang ada di wilayah Kecamatan Paiton dan Madakaripura yang ada di wilayah Kecamatan Lumbang tersebut, merupakan warisan sejarah yang harus diabadikan. Baik tentang bentuknya maupun cerita tentang keberadaannya.

“Kalau sudah ada buku yang dilakukan secara ilmiah. Kan bisa

dijadikan referensi atau bahan bacaan oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo,” jelas Dwi Hartono.

Dwi Hartono menambahkan, buku yang berkaitan dengan situs sejarah, menurutnya merupakan bentuk arsip yang tergolong statis dan harus dipelihara oleh pemerintah. Karena itu merupakan bentuk sejarah yang berkaitan erat dengan cikal bakal kehidupan masyarakat tempo dahulu di Kabupaten Probolinggo.

“Kami berupaya untuk melestarikannya. Kalau itu dibiarkan maka ceritanya bisa simpang siur untuk generasi muda mendatang,” tandasnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengaku buku tersebut sudah dilakukan pengkajian secara ilmiah melalui kerjasamanya dengan pihak Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LPPM) Ubaya Surabaya. “Buku

ini sudah dibedah dengan pihak penguji dari pemkab dan juga dari akedemi,” ucap Dwi Hartono.

Namun, Dwi Hartono menyayangkan dalam tahun ini, masih belum bisa melakukan penggandaan secara banyak. Sebab anggaran yang dimiliki pemkab untuk melakukan penelusuran untuk kedua sejarah tersebut hanya Rp

50 juta.

“Jika anggaranya untuk penggandaan buku ini sudah ada, pihaknya tetap akan memperbanyaknnya untuk diberikan kelembaga-lembaga sekolah yang ada di Kabupaten Probolinggo, untuk bisa dipahami oleh para siswa,” tegasnya. =Mahfud Hidayatullah

MEMENUHI PERSYARATAN

Masih Dua RPH yang Miliki Sertifikat Halal PROBOLINGGO - Pemerintah Kabupaten Probolinggo hanya memiliki dua Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yeng bersertifikat halal. Dari total jumlah 8 RPH yang dimilikinya. Di antaranya, RPH Krejengan, Leces, Maron, Banyuanyar, Krucil, Besuk, Gading, Kraksaan.

Namun dari jumlah tersebut yang memiliki sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur hanya RPH Krejengan Leces dan Krejengan.

“Yang dinilai memenuhi syarat untuk dikeluarkannya setifikat tersebut masih dua RPH itu,” terang, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo, melalui Kasi Masyarakat Veteriner, Amir Syarifuddin, kepada wartawan, Rabu (26/11).

Menurutnya, syarat yang diminta oleh MUI untuk bisa memberikan sertifikat halal kepada kedua RPH itu. Yakni Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), lokasinya harus sudah dipaving, serta lokasinya sudah memiliki bangunan pagar.

Bahkan juga harus memenuhi pembayaran keuangan. “Yang memiliki syarat itu hanya RPH Krejengan dan Leces,” jelas Amir Syarifuddin.

Untuk biaya administrasi

yang harus dikeluarkan dinas, lanjut Amir Syarifuddin, dalam mengurusi sertifikat halal untuk RPH. Pihaknya mengaku harus mengeluarkan kocek yang relatif tidak begitu besar. Untuk

sertifikatnya membutuhkanya biaya sebesar Rp 5 juta. “Anggaran itu termasuk untuk biaya tranportasi dan juga membayar administrasi kepada MUI,” katanya.

Dari total jumlah RPH yang, lanjut dia, secara bertahap dari 6 RPH yang dimiliki oleh pemkab Probolinggo,akan dilakukan pengusulan untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

“Kami masih membutuhkan anggaran untuk bisa mengusulkan RPH lainnnya,” papar Amir Syarifuddin.

Amir Syarifuddin menambahkan, dalam tahun depan pihaknya juga akan melakukan upaya penambahan fasilitas pendukung kepada RPH yang dinilai masih membutuhkan sarana dan prasana lainnya.

Fasilitas yang akan dibangun tersebut diantaranya tentang IPAL dan pembangunan pavingisasi RPH. “Agar kalau musim penghujan lokasi RPH tidak becek serta tergolong higinis,” ucapnya. =Mahfud Hidayatullah

13

ENERGI TERBARU

Telan Dana Rp 50 Juta PROBOLINGGO-Pemerintah Kabupaten Probolinggo setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kajian penemuan energi terbarukan sebesar Rp 50 juta.

Namun, hasilnya selama ini hanya fokus untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga angin atau balingbaling. Itu pun keberadaannya belum menyebar di semua daerah.

Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Probolinggo, Rahmad Waluyo membenarkan jika satker nya mengalokasikan anggaran itu. “Selama ini kami fokus pada pembangkit tenaga baling-baling,” katanya, kepada wartawan. Rabu (25/11).

Menurutnya, mencari energi terbarukan sebenarnya menjadi kendala semua daerah. Bahkan, pencairan energi terbarukan itu menjadi isu nasional yang saat ini belum kunjung berhasil. Indikator nya, hampir semua fasilitas publik masih bergantung pada energi tak terbarukan atau tidak bisa diperbaharui.

Contohnya, kendaraan dinas. Selama ini kendaraan yang digunakan untuk operasional satker masih bergantung pada bahan bakar minyak (BBM). “Padahal semua tahu, BBM merupakan energi yang tak bisa diperbaharui. Yang harus segera dicarikan penggantinya,” terangnya.

Terkait dengan tidak menyebarnya pembangkit listrik tenaga baling-baling, itu dikarenakan biaya untuk pembuatan nya sangat besar.

Sayangnya, Rachmad sendiri mengaku tidak tahu persis berapa biayanya, karena setiap pembuatan tenaga terbarukan itu selalu bekerja sama dengan perusahaan di Kabupaten Probolinggo melalui dana Coorporite Sosial Responbility (CSR).

Sementara itu, Sutrisno salah satu perakit pembangkit tenaga baling-baling asal Kecamatan Pakuniran mengatakan selama ini biaya yang dikeluarkan untuk satu jenis pembangkit dengan daya 450 volt/ampere itu menghabiskan dana sekitar Rp 9 juta. Dana itu sudah termasuk biaya perawatan selama satu tahun. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

MENYISIR. Tim Labfor Polri Cabang Surabaya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pasca insiden ledakan yang diduga menggunakan bom ikan atau bondet oleh orang tak dikenal.

Teror Bom Ikan

Rumah Aktivis Anti Korupsi Dibondet PROBOLINGGO – Rumah milik H. Buchori Muslim (50), seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Korupsi, di jalan Ikan Paus No. 45 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, menjadi sasaran empuk bom ikan atau bondet oleh orang tak dikenal, Rabu (26/11) dini hari.

Akibatnya kondisi rumah rusak parah. Bahkan ledakan juga merusak sebuah warung milik warga yang tak jauh dari lokasi.

Diduga aksi teror ini berkaitan dengan aktivitas gerakan yang terus menyuarakan tindakan pemberantasan korupsi.

Ledakan hebat merusak rumah bagian depan milik Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia

(LPPNRI) Kota Probolinggo.

Sejumlah perabot kaca jendela dan atap rumah hancur karena kerasnya ledakan.

“Saya selasai nonton televisi bersama isteri langsung tidur.

Selang beberapa menit, isteri membangunkan karena mendengar ledakan dan melihat asap tebal. Saya langsung bangun, dan melihat teras depan sudah hancur,” terang Buchori Muslim.

Menurut kesaksian warga,

kata Buchori Muslim, ledakan terjadi menjelang waktu Subuh.

Meski hanya terdengar sekali, namun getarannya terdengar sangat keras hingga radius 200 meter. “Baik sebelum atau sesudah kejadian, warga tidak melihat gerakan orang mencurigakan di sekitar lokasi,” terangnya.

Sementara tim identifikasi Polres Probolinggo Kota yang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) belum menemukan serpihan bahan peledak menonjol di sekitar rumah. Dugaan awal sumber ledakan berasal dari bom ikan yang di rakit berdaya ledak rendah.

Tim Labfor Langsung Olah TKP Pasca insiden ledakan yang diduga menggunakan bom ikan

atau bondet oleh orang tak dikenal Rumah milik H. Buchori Muslim (50) seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Korupsi, di jalan Ikan Paus No. 45 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Tim Labfor Polri Cabang Surabaya, Rabu (26/11) siang langsung melakukan olah TKP guna mencari petunjuk kepastian bahan peledak yang digunakan pelaku. Polisi belum bisa memberikan keterangan terkait bahan peledak pelaku, serta motif dari teror tersebut.

Kapolres Probolinggo Kota melalui Kasatreskrim, AKP. Damar Bastiar mengatakan dari tempat kejadian perkara, Tim Labfor Pori Cabang Surabaya ter-

lihat membawa sejumlah sampel barang bukti berupa serpihan senyawa logam, karet, dan serbuk meseu bercampur tanah yang di duga di gunakan pelaku sebagai perakit bom ikan yang merusak rumah milik H. Buchori Muslim.

“Hingga kini polisi belum bisa memberikan keterangan resmi.

Baik terkait bahan peledak yang digunakan, siapa pelaku di balik teror bom ikan tersebut. Dan juga terkait motif apa yang mendasari terjadi serangan bom di rumah warga ini,” paparnya.

Sementara polisi masih terus mendalami kasus teror bom tersebut. Dengan mengumpulkan barang bukti dan menggali keterangan dari sejumlah saksi kejadian. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER | No. 0494 |2014 TAHUN III KAMIS2014 27 NOVEMBER

No. 0494 | TAHUN III

15 15

Chelsea Melaju ke 16 Besar GESCHELKIRCHEN - Chelsea menjadi tim pertama dari Inggris yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah melumat tuan rumah Schalke 04 dengan skor telak 5-0 pada laga Grup G di Veltins Arena, Rabu (26/11) dini hari WIB. Bukan hanya itu, “The Blues” melaju dengan sangat meyakinkan sebagai juara grup.

Saat ini mereka memimpin Grup G dengan 11 poin. Jumlah poin ini tidak akan terkejar lagi oleh Sporting Lisbon yang berada di urutan kedua dengan 7 poin dan hanya menyisakan satu pertandingan. Kalau menang pada pertandingan terakhir melawan Chelsea, Lisbon hanya akan mengoleksi 10 poin. Tetapi kalau Lisbon kalah dari Chelsea dan Schalke menang atas Maribor, maka Losbon tersingkir dan Schalke yang mendampingi Chelsea ke 16 besar.

Pada pertandingan tersebut, lima gol “The Blues” dicetak John Terry ketika pertandingan baru berjalan dua menit yang diikuti gol Willian pada menit ke-29. Satu menit sebelum turun minum, Chelsea semakin melebar menjadi 3-0 berkat gol bunuh diri pemain Schalke, Jan Kirchhoff. Di babak kedua, pemain veteran Didier Drogba masih memperlihatkan ketajamannya dengan mencetak gol pada menit ke-76 sebelum ditutup gol Ramires dua menit berselang.

Menanggapi kemenangan ini, pelatih Chelsea Jose Mourinho memuji permainan anakanak asuhnya. “Tim ini bermain sangat fantastis. Saat ini mereka sangat matang dan penuh percaya diri. Menang 5-0 di Liga Champions sangat tidak normal, apalagi memetik hasil seperti itu di Jerman. Anak-anak bermain sangat impresif dan sempurna,” kata Mourinho.

Pelatih dari Portugal itu melanjutkan, “Pertahanan kami juga sangat bagus karena kami bertahan dengan 11 pemain. Begitu juga saat menyerang. Saat ini kami memiliki tim yang sangat bagus.

Tetapi kami bisa saja kalah pada laga-laga mendatang, tetapi untuk saat ini kami bermain sangat bagus dan memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi.”

Sementara itu, Manchester City memelihara peluang melaju ke babak 16 besar Liga Champions setelah menang 3-2 atas

Bayern Muenchen pada laga Grup E di Etihad Stadium. Peluang ini tidak terlepas dari hasil imbang 1-1 yang diraih AS Roma dan CSKA Moscow pada laga terpisah.

Dengan hasil ini, baik Roma, CSKA Moscow, maupun City sama-sama mengoleksi lima poin.

Hanya saja, City tetap menghuni dasar grup karena kalah selisih gol dari AS Roma dan CSKA Moscow yang menduduki peringkat kedua dan ketiga.

Hasil ini cukup melegakan pelatih Manchester City Manuel Pellegrini karena dengan demikian peluang mereka melaju ke babak 16 besar kembali terbuka lebar. Tetapi syaratnya, City harus menang atas AS Roma di Olimpico dan CSKA Moscow

kalah dari Bayern Muenchen di Allianz Arena pada pertandingan terakhir Grup E bulan depan.

“Kami harus menjalankan tugas kami. Ini yang terpenting. Kami harus melakoni dua pertandingan. Yang pertama berhasil kami menangkan dan kami akan mencoba mengalahkan Roma di kandang mereka. Tetapi semuanya akan tergantung hasil laga antara CSKA melawan Bayern Muenchen di Munich. Kalau

CSKA menang, merekalah yang lolos ke putaran berikutnya,” kata Pellegrini.

Pelatih asal Cile itu melanjutkan,” Kita tunggu saja apa yang akan terjadi pada laga terakhir.

Minggu lalu saya bilang bahwa secara matematis kami masih punya peluang untuk lolos dan karena itu kami berjuang sampai akhir. Kita tunggu apa yang akan terjadi saat melawan Roma.”

Meski kalah, pelatih Bayern Muenchen Pep Guardiola tetap bangga pada perjuangan anakanak asuhnya, lebih-lebih karena mereka bermain hanya dengan 10 orang sepajang 80 menit. “Kami memang kalah, tetapi saya sangat bangga pada tim ini karena kami melawan juara Liga Utama Inggris dan bermain dengan 10 orang.

Meski demikian, kami tetap mendominasi dan agresif. Tetapi itulah yang terjadi di Liga Champions.

Untung ini terjadi di babak grup, kalau saja di babak 16, kami sudah tersingkir,” kata mantan pelatih Barcelona itu.

Pada bagian lain, Guardiola bertekad untuk memba-

las kekalahan ini saat menjamu CSKA Moscow pada laga terakhir di Allianz Arena bulan depan.

“Saya kira, Manchester City dan Roma tahu kami akan mencoba memenangkan pertandingan terakhir. Kami memang kalah, tetapi orang-orang lihat kami datang ke sini bukan untuk liburan dan senang-senang. Kami datang ke sini untuk memang dan kami nyaris mewujudkannya,” tutupnya. =espn/carol aji

Sekretaris Jendral Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) Jerome Falcke

Bangun Kembali Reputasi FIFA

Jerome Valcke: Kami Butuh Waktu Panjang BELFAST - Sekretaris Jenderal Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA Jerome Falcke, Selasa (25/11) mengakui bahwa mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun kembali reputasi FIFA yang terpuruk saat ini menyusul dugaan suap dan korupsi yang melanda badan tertinggi sepakbola dunia tersebut.

Reputasi FIFA semakin terpuruk setelah Sony dan maskapai penerbangan Emirates menghentikan kerja sama dengan FIFA. Tetapi, kata Valcke, keputusan dua persuahaan besar dunia itu menghentikan kerja sama dengan FIFA bukan sebagai bentuk protes atas dugaan suap dan korupsi pada pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022.

“Tidak ada hal lain lagi yang bisa dibuat bersama Sony dan Emirates dengan situasi yang kami hadapi dalam beberapa hari terakhir ini. Saya tahu, sepakbola adalah cabang yang masih sangat laku dan saya tidak khawatir dengan pendanaan FIFA di masa mendatang,” kata pria Prancis itu.

Tetapi, mundurnya Sony dan Emirates memperlihatkan ada masalah serius yang dihadapi FIFA. Untuk membalikkan repu-

tasinya, FIFA harus melakukan pekerjaan yang hebat dan ekstra keras. “Saya akui, citra FIFA dalam dua minggu terakhir sudah sampai di titik nadir,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, “Semuanya sudah terjadi, tetapi kami juga sudah melakukan banyak hal.

Kami harus membangun kembali citra lembaga ini hari demi hari.

Untuk merusak citra tidak sulit, cukup waktu satu detik. Tetapi untuk membangunnya kembali butuh waktu bertahun-tahun.

Tetapi kami harus melakukan itu.”

Sementara itu, Sekretaris FIFA bidang kebudayaan, media, dan olahraga, Sajid Javid dalam suratnya kepada Presiden FIFA Sepp Blatter yang akan maju lagi pada pemilihan Presiden FIFA tahun depan meminta supaya FIFA menggunakan standar etik paling tinggi dan mencari cara terbaik dalam menerbitkan laporan tanpa menimbulkan kontroversi.

“Tanpa membuka seluruh laporan (penyelidikan dugaan suap dan korupsi di FIFA), FIFA bukan hanya menghancurkan lembaga FIFA itu sendiri tetapi sepakbola secara keseluruhan,” tulis Javid kepada Blatter. =carol aji

KORAN MADURA 16 Chelsea Tim Pertama

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

KORAN MADURA

Inggris ke 16 Besar HALAMAN | 15

16

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 No. 0494 | TAHUN III

BACA JUGA

Penyerang Barcelona asal Argentina Lionel Messi merayakan gol pada pertandingan Liga Champions antara Barcelona kontra Apeol di stadion Neo GSP, Nicosia, Rabu (26/11) dini hari WIB. Pada pertandingan tersebut, Messi menciptakan trigol yang membuat dirinya mencetak total 74 gol di ajang Liga Champions, rekor jumlah gol tertinggi sepanjang sejarah.

ATHENA - Penyerang Barcelona Lionel Messi seakan tak pernah berhenti menciptakan rekor.

Rabu (26/11) dini hari kemarin, dia menciptakan rekor baru. Kali ini dia menobatkan diri sebagai top skor sepanjang sejarah Liga Champions dengan 74 gol, setelah mencetak tiga gol atau hattrick ke gawang APEOL pada laga Grup F Liga Champions.

Pada laga tersebut, Barcelona menang empat gol tanpa balas.

Satu gol lainnya dicetak oleh Luis Suarez. Ini adalah gol pertama mantan pemain Liverpool untuk Barcelona musim ini. Sedangkan terkait hattrick, ini adalah hattrick kedua secara berturut-turut Messi dalam satu pekan terakhir.

Akhir pekan lalu, Messi juga mencetak tiga gol ke gawang Se-

Messi Tak Lelah Ciptakan Rekor villa pada laga La Liga saat mereka menang 5-1. Tambahan tiga gol itu sekaligus menenobatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah La Liga dengan 253 gol. Dia unggul dua gol dari rekor Telmo Zarra dengan 251 gol yang bertahan selama hampir 60 tahun. Inilah rekor pertamanya dalam satu pekan terakhir.

Dia liga Champions Messi melampaui rekor gol terbanyak yang dipegang Raul Gonzalez dengan 71 gol. Tambahan tiga gol ke gawang APOEL Nicosia saat Barcelona menang 4-0 atas tim itu, membuat koleksi gol Messi menjadi 74 gol.

Messi unggul empat gol dari penyerang Real Madrid Cristiano

REKOR BARU MESSI Bintang Barcelona itu mengemas trigol dalam kemenangan Blaugrana 4-0 atas APOEL Nicosia. Tambahan tiga gol kini menjadikan Messi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions dengan 74 gol.

Trigol itu merupakan yang ke-31 sepanjang karir Messi di level klub dan internasional, 28 dilakukannya bersama Barca dan 3 kali bersama timnas Argentina.

Khusus di pentas Liga Champions, Messi sudah mencatat lima kali hattrick - terbanyak dari pemain manapun dalam sejarah turnamen elit antarklub Eropa itu.

Ronaldo yang masih mengoleksi 70 gol di Liga Champions. Untuk menyamai rekor Messi, Ronaldo harus mencetak empat gol ke kandang Basel pada laga Grup B, Kamis (27/11) dini hari WIB, sekaligus melewati pendahulunya di Madrid, Raul Gonzalez.

Menanggapi rekor baru tersebut Messi mengaku sangat bangga. “Saya bahagia sekali bisa mencapai rekor seperti itu dalam kompetisi sepenting ini. Tetapi di atas itu semua kami bisa memetik tiga poin. Barcelona bermain sangat bagus,” kata Messi seusai laga.

Dia melanjutkan, “Kami akan terus mencoba bermain seperti ini guna mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan Barcelona

sejak awal musim.”

Mengingat usianya yang masih 27 tahun, Messi berpeluang menambah pundi-pundi golnya di kompetisi antarklub paling elite di Eropa ini, termasuk saat menjamu Paris Saint-Germain (PSG) pada laga terakhir di Camp Nou 10 Desember 2014. Meskipun, Messi akui, melawan PSG bukanlah pertandingan yang mudah.

“Melawan PSG akan menjadi laga yang sulit. Kami kalah di kandang mereka. Mereka tim yang kuat dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Tetapi kami akan bermain di kandang sendiri dan akan mencoba bermain sebaik mungkin guna memetik kemenangan untuk duduk di puncak grup,” imbuh Messi.

Pelatih Barcelona Luis Enrique pun tak ketinggalan memuji Messi. Menurutnya, Messi adalah pemain sepakbola terbaik sepanjang massa dan menjadi raja di dunia sepakbola yang tidak tertandingi oleh siapa pun. “Dia tidak pernah berhenti mencetak gol dan kami bangga memilikinya,” ucap Enrique. =espn/carol aji

KAMIS 27 November 2014 No. 0494| TAHUN III

KORAN MADURA

TRIKAMIS WAHYUNIG TYAS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494| TAHUN III

MAHASISWA MENGADU KE DEWAN

UJIAN KENAIKAN TINGKAT

sampang | K

A

Neter Kolenang | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BELAJAR. Aktivitas belajar mengajar di salah satu sekolah di Bangkalan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan bahwa sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Bangkalan dipastikan tetap menggunakan kurikulum 2013 meskipun ada kabar tentang rencana penarikan dan pemberhentian kurikulum 2013 (K-13).

Bersiaplah, Guru dan Murid Dituntut Kerja Keras

BANGKALAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan menegaskan kabar tentang rencana penarikan dan pemberhentian kurikulum 2013 (K-13) yang sudah diterapkan dalam proses belajar itu hanya isu belaka. Kurikulum yang baru tersebut telah dijalankan oleh seluruh lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Terlebih motode yang tengah berlangsung tidak mungkin diberhentikan di tengah jalan.

Kurikulum 2013 hanya Dievaluasi "Kalau untuk diberhentikan itu tidak, Mas, namun kalau dievaluasi iya. Sebab memang harus dilakukan evaluasi agar penerapan kurikulum baru ini bisa berjalan maksimal," ucap Kepala Disdik Bangkalan, Moh. Mohni melalui Sekretaris, Bambang Budi Mustika.

Menurutnya, sesuai dengan informasi yang diterima, Menteri Pendidikan hanya melakukan evaluasi pada penerapan kurikulum K-13 tersebut. Penyebabnya,

K-13 itu memiliki perbedaan yang jauh dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya. Tentunya, tenaga pendidik harus benar-benar paham, agar dalam penyampaian kepada anak didik bisa dimengerti secara baik.

"Kalau kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Dalam kegiatan di kelas, para siswa bukan lagi objek,

namun subjek. Sementara untuk kurikulum K-13 ini, guru dan siswa harus samasama aktif dalam kegiatan belajar mengajar (KBM)," imbuhnya.

Dijelaskan Bambang, penerapan K-13 dan pemberian pendidikan dan pelatihan (diklat) pada guru dikabupaten Bangkalan, sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Meskipun terdapat beberapa kesulitan karena

harus menyesuaikan dengan pola yang baru. Semua guru yang berasal dari sekolah negeri dan swasta telah diikutkan diklat. Dengan harapan, pada saat pemberian materi bisa menguasai dan siswa bisa mengimbangi.

"Di awal mungkin terasa sulit. Mungkin karena belum terbiasa menerapkan kurikulum tersebut, dan untuk diklat, guru-guru sudah diikutkan semua," ucapnya. =Doni Heriyanto/rah

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 No. 0494 | TAHUN III

KEPULAUAN GILI RAJA

Tarif Listrik Naik 50 Persen

NAIK. Pegawai Negeri Sipil (PNS) berseragam kopri saat menghadiri sebuah kegiatan, beberapa waktu lalu. Pemerintah Kabupaten Sumenep berencana menaikkan gaji PNS.

Bupati Rencanakan Kenaikan Gaji PNS Indisipliner Abdi Negara Meningkat SUMENEP – Bupati Sumenep, A. Busyro Karim mengatakan, gaji pegawai negeri sipil di Indonesia terlalu rendah dibandingkan negara lain seperti Singapura dan Amerika. Namun demikian, peminat pegawai negeri sipil di negeri ini sangat membeludak.

"Kalau di Indonesia, masih terbilang besar minat masyarakat untuk jadi PNS. Termasuk putrinya Jokowi (Kahiyang Ayu) masih mengikuti tes PNS walaupun tidak lulus," ujarnya, Rabu (26/11).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep, pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014 sebanyak 4.162 orang. Sementara formasinya 43, yaitu 13 untuk formasi guru, 10 formasi tenaga medis, dan 20 untuk formasi tenaga teknis (Koran Madura, 11/11).

"Meskipun besar gaji PNS

di dua negara itu, namun minat masyarakat setempat bisa dibilang cukup kecil, karena masyarakat setempat kebanyakan memilih menjadi pengusaha, dibandingkan menjadi PNS," terangnya.

Busyro menerangkan, gaji abdi negara di Singapura dan Amerika mencapai lebih Rp 10 juta setiap bulannya. Di Amerika, gaji pokok PNS sebesar Rp 30 juta setiap bulannya, sedangkan di Singapura, saat ini, mencapai Rp 16 juta per bulannya.

Menurut mantan Ketua DPRD dua periode itu, kecilnya

gaji PNS di Indonesia akibat sektor ekonomi yang tidak stabil.

Sebab, sekalipun Singapura hanya memiliki luas wilayah sekitar 707,1, namun Indonesia kalah.

Selain itu, akibat minimnya kreativitas serta lambannya pemikiran para abdi negara. Menurut Busyro, berdasarkan hasil penelitian, dari jumlah PNS sekitar 4,7 juta orang di Indonesia, yang bisa diajak berpikir demi kemajuan Indonesia, hanya sekitar 5 persen.

Kendati demikian, suami Nur Fitriana itu mengatakan, PNS di Kabupaten Sumenep, tidak perlu berkecil hati. Sebab, dirinya akan terus mengupayakan setiap tahunnya untuk menaikkan gaji PNS. "Dari tahun 2005 lalu, gaji PNS di Sumenep setiap tahunnya naik sebesar 6 persen," tuturnya.

Busyro berujar, ke depan, gaji PNS di Sumenep setiap tahunnya akan mengalami kenaikan hing-

ga kisaran 20 persen. Pada tahun 2014, belanja untuk gaji PNS mencapai sekitar Rp 900 miliar, dari total APBD sebesar Rp 1,7 triliun. "Kalau dibandingkan dengan belanja lainnya, memang gaji PNS cukup besar menghabiskan APBD," ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar PNS semakin giat dalam bekerja. "Kami ingin PNS di Sumenep dalam menjalani tugasnya tidak hanya terkesan menjalani rutinitas saja, malainkan harus diimbangi dengan kreativitas dan inovasi setiap harinya," pungkasnya.

Sementara indisipliner abdi negara di Kabupaten Sumenep meningkat. Pada tahun 2013 terdapat 14 orang yang melakukan indisipliner dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 43 orang (Koran Madura, 24/11). =JUNAEDI/MK

SUMENEP – Tarif listrik di Kepuluan Gili Raja, Kecamatan Giligenting, naik hingga 50 persen. Kenaikan tarif terjadi sejak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Selasa (25/11). ”Di daerah kami ada sebagian perusahaan yang mulai menaikan tarif listrik, dari yang sebelumnya hanya Rp 140 ribu, namun saat ini menjadi Rp 180 ribu,” kata Sahrul Gunawan, warga Desa Banbaru, Kecamatan Giligenting.

Namun, kenaikan tarif tidak berlangsung secara serentak. Sebagian pemilik usaha penerangan ada yang hanya mengurangi jatah pasokan listrik. ”Awalnya di sini menyala 12 jam. Namun, saat ini, hanya menyala sekitar 6 jam,” terang pria berusia 37 tahun itu.

Akibat kenaikan tarif listrik itu, banyak warga yang beralih ke lampu teplok. ”Kalau itu akan diterapkan secara merata, kami yakin banyak warga yang memilih berhenti dan memutuskan sambungan listrik tersebut,” terangnya.

Sahrul berharap agar pemerintah secepatnya merealisasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Sehingga warga tidak tergantung lagi kepada pengelola diesel pribadi. ”Jangan sampai kami dibiarkan hidup dalam keadaan gelap. Karena kami juga mempunyai hak yang sama dengan daerah daratan,” pintanya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Fero Feriyanto (34), warga Pulau Sapudi. Di pulau yang terkenal dengan populasi sapinya tersebut, penerangan masih belum maksimal. ”Penerangan di sini masih belum sepenuhnya normal. Kadang satu hari hidup, kadang pula sehari mati,” katanya.

Belum normalnya penerangan itu, disebabkan pengelola pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Sapudi menerapkan pemadanam secara bergilir, pasca kenaikan harga bahan bakar minyak.

Kebijkan tersebut, sangat meresahkan warga setempat. Sebab, walaupun pasokan aliran listrik tidak normal, warga tetap membayar pasokan itu seperti biasa. ”Di sini warga sudah gelisah. Banyak yang berencana beralih ke diesel pribadi. Tapi masalahnya solar juga naik,” terangnya. =JUNAEDI

KORAN MADURA

Sumenep TEMPAT PEMPROSESAN AKHIR

Proyek TPA dalam Sorotan SUMENEP – Anggota Komisi C DPRD Sumenep, Moh. Yusuf menyoroti proyek Pembangunan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah di Desa Torbang, Kecamatan Batuan. Kualitas proyek senilai Rp 12 miliar itu ditengarai tak sesuai spek.

"Saat ini kami masih belum tahu persis pekerjaan itu. Karena hingga kini masih belum ada laporan yang masuk pada kami. Namun, kalau dilihat dari kontraknya, itu sudah salah," katanya, Rabu (26/11).

Sesuai kontrak yang telah disepakati, dengan nomor kontrak SPK: 27/ SMNP.P4/PPK.P/PPLP/III/2014 tertanggal 04 Maret 2014, pelaksanaan proyek itu mestinya selesai pada tanggal 5 Oktober 2014. Namun, sampai saat ini, pekerjaannya masih tetap dilakukan. Proyek baru selesai sekitar 75 persen.

Selain itu, sesuai RABP (Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan), proyek miliaran rupiah yang dikerjakan oleh PT. Gala Karya, mestinya memakai batu jawa, tapi memakai batu lokal yang kualitasnya lebih rendah. Sehingga kualitas yang dihasilkan juga tidak terjamin bagus dan tidak akan tahan lama.

Anehnya, menurut politisi PKS itu, walaupun sudah diketahui pekerjaannya sudah lewat dari kontrak, PU Cipta Karya dan Tata Ruang Sumenep terkesan menutup diri. "Nah, sekarang dinasnya ke mana? Kok ada masalah seperti itu dibiarkan," terangnya.

Proyek tersebut merupakan program Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (SKPPLP) Jawa Timur. " Tapi yang akan menerima manfaat proyek tersebut kan masyarakat Sumenep, jadi satker terkait tidak seharusnya lepas tangan begitu saja, melainkan juga harus bertanggung jawab," ungkapnya.

Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Sumenep Bambang Iriyanto masih belum bisa memberikan komentar terkait pengawasan yang dilakukan. Sebab, saat dihubungi melalui telepon selulernya sedang tidak aktif.

Sebelumnya, mantan Kepala Disbudparpora itu, mengaku tidak berhak ikut campur proyek tersebut, karena sumber dananya dari APBN yang pengawasannya langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pihaknya sebatas mitra kerja yang sifatnya hanya diberitahu.

"Kalau urusan proyek TPA Batuan, itu bukan urusan kami. Karena dananya bersumber dari APBN, provinsi memang sempat pamit ke kami selebihnya sudah bukan urusan kami,” timpal Bambang. =JUNAEDI/MK

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494| TAHUN III

C

Kenaikan Harga Tiket Kapal Dinilai Sepihak Badrul Aini: Manajemen Tiket Banyak Dikuasai Calo SUMENEP - Naiknya harga tiket kapal di Sumenep tidak hanya dikeluhkan para penumpang, melainkan juga menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Pasalnya, naiknya harga tiket kapal dinilai hanya menambah beban masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD Sumenep, Badrul Aini menyayangkan kenaikan tiket kapal cepat di Sumenep.

Pasalnya, sebelumnya pengelola kapal cepat di Sumenep sudah menaikkan harga tiket kapal secara sepihak.

Pasalnya, menurutnya tidak ada koordinasi sebelumnya.

“Saya tidak tahu apakah ada permainan dengan beberapa oknom baik itu di ek-

sekutif ataupun di legislatif.

Sehingga tentang kenaikan harga tiket tersebut tidak dibahas secara bersama, dan mereka seenaknya menaikkan sendiri,” tandasnya, Rabu (26/11).

Ironisnya, Badrul menambahkan, setelah ada kenaikan harga BBM, pihak kapal kembali menaikkan harga tiketnya. Seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan.

Apalagi pihaknya menganggap kenaikan harga tiket kali ini terlalu tinggi. Sehingga hal itu menambah beban masyarakat kepulauan.

“Apalagi ternyata manajemen tiket di pelabuhan itu banyak dikuasai calo. Sehingga tiket yang seharusnya Rp. 200 ribu bisa menjadi Rp.250 ribu. Bahkan sampai ada yang mencapai Rp. 300 ribu.

Sehingga kami terus terang, khusus kapal cepat ini, tidak setuju harga tiketnya dinaikkan lagi. Karena mereka telah mencuri start terlebih dahulu,” tukasnya.

Sejumlah warga kepulauan mengeluhkan naiknya tarif angkutan laut, Minggu (23/11).

Menurut mereka, naiknya tarif angkutan laut menambah beban masyarakat kepulauan yang biasa beraktivitas di

daratan. Karena mereka harus merogoh koceh lebih dalam lagi.

Sementara itu, Kepala PT. Sakti Inti Makmur Cabang Kalianget, Saperi Kartolo membenarkan bahwa tarif baru Kapal Expres tersebut sudah belaku sejak pelayaran hari Sabtu (22/11) lalu, dengan jadwal pelayaran dari Pelabuhan Kalianget tujuan Pelabuhan Batu Guluk, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean.

Menurutnya, penyesuaian tarif berlaku untuk semua kelas. Mulai dari kelas VIP, executive dan bisnis. Ia merinci, untuk kategori penumpang dewasa naik 25.000, sementara kategori penumpang anakanak naik 10.000. Dari sebelumnya, harga tiket kapal naik sebesar 15 persen. =FATHOL ALIF

BERANTAKAN. Material proyek Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, terlihat masih berantakan, Rabu (26/11). Sesuai surat kontraknya, seharusnya sudah selesai pada 5 Oktober 2014.

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

Program PIPEK Sebaiknya Dihapus SUMENEP - Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi Partai Demokrat, Moh Hanafi menyatakan, program pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi kerakyatan (PIPEK) bagi masingmasing anggota DPRD sebaiknya dihapus, jika akan melemahkan fungsi kontrol DPRD. "Itu penilaian kami secara pribadi. Kalau nantinya pengalokasian program pipek itu akan melemahkan atau memberikan efek tidak enak bagi kawankawan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol atas

realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sebaiknya memang ditiadakan saja," ujarnya, Rabu (26/11).

Pipek adalah program hibah kepada kelompok masyarakat yang peruntukannya bisa berbentuk kegiatan fisik dan nonfisik. Secara teknis, realisasi program pipek tetap berada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan menyesuaian dengan aturan main yang ada.

Namun, nantinya penerima manfaat program hibah tersebut adalah kelompok masyarakat yang langsung mengajukan keg-

iatan, baik fisik maupun nonfisik, kepada anggota DPRD. "Penentu realisasi program pipek memang masing-masing anggota DPRD. Padahal, di sisi lain, anggota DPRD memiliki fungsi kontrol atas semua kegiatan yang dialokasikan APBD. Sementara pipek nantinya juga merupakan kegiatan APBD," kata Hanafi, menerangkan.

Ia menjelaskan, secara pribadi, pihaknya siap jika program pipek bagi anggota DPRD Sumenep pada 2015 dihapus atau ditiadakan.

"Itu akan membuat kami

dalam posisi lebih lepas dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap realiasi APBB maupun kinerja eksekutif. Namun, ada atau tidak adanya program pipek pada APBD Sumenep 2015, tergantung pada kawan-kawan anggota DPRD lainnya ketika membahas rancangan APBD yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini," ucapnya.

Pada 2014, program pipek menjadi salah satu kegiatan yang dialokasikan dalam APBD Sumenep dan besarannya Rp750 juta bagi masing-masing anggota DPRD setempat.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma menjelaskan, beberapa waktu lalu, pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan para pimpinan fraksi di DPRD untuk membahas rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2015.

Dalam rapat tersebut, program pipek sempat menjadi salah satu pembicaraan dan diinginkan tetap menjadi kegiatan pada APBD 2015. =ABD AZIZ/ANT

Kejari Baru Tuntaskan Satu Kasus R. Adi WIbowo: Kasus PNPM Segera Naik ke Penuntutan SUMENEP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep hanya mampu menyelesaikan satu kasus korupsi. Hal itu diakui oleh Kepala Kejari Sumenep, R. Adi Wibowo, Rabu (26/11) di kantornya.

Adi menuturkan, saat ini, pihaknya mengaku sedang mengebut dua kasus korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Talango. Pasalnya, sampai saat ini kasus tersebut belum sampai pada tahap penuntutan. “Tapi kami targetkan itu segera naik ke penuntutan. Segera! Soalnya waktunya sudah mepet,” tukasnya.

Selain itu, pihaknya juga mengaku masih ada beberapa kasus korupsi lainnya yang juga masih belum selesai. Namun karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan, pihaknya enggan membeberkan kasus tersebut.

Diakui Adi, selama tahun 2014, kasus yang dari kepolisian dan sudah dituntaskan masih satu kasus. Menurutnya, kasus tersebut sudah disidangkan. Hanya saja, ia mengaku lupa kasusnya.

“Pemotongan gaji guru atau apa, ya? Pemotongan atau penggelembungan gaji, atau apalah. Saya lupa,” tukasnya.

Saat disinggung mengenai kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) pengadaan alat peraga

Kepala Kejari Sumenep, R. Adi Wibowo saat diwawancarai wartawan terkait penangan kasus hukum di Sumenep, Rabu (26/11)

sekolah dasar (SD) tahun 2010, ia mengaku kalau kasus tersebut masih berjalan. “Karena kalau kasus korupsi itu sangat rumit penanganannya. Datanya harus dikumpulkan semua,” keluhnya.

Adi mengatakan, yang menjadi kendala pihaknya selama ini ada dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Dikatakan, faktor

internal ialah ketidakseimbangan antara tenaga yang ada di Kejari dan persoalan yang harus ditangani. Sedangkan faktor eksternal, menurut ia, sulitnya mengumpulkan data dan bukti. Selain itu, tambahnya, terkadang pihak terkait ketika dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan berbagai alasan.

Terkait lamanya penanganan kasus korupsi, Adi mengatakan, pihaknya tidak bisa menentukan target. Pasalnya, setiap kasus itu berbeda-beda, tergantung rumitnya kasus. “Makanya kita pilah-pilah, mana kasus yang bisa diselesaikan dengan cepat, dan mana yang tidak. Jadi, memang kondisinya tidak seperti dibay-

angkan banyak orang selama ini,” jelasnya.

Disinggung mengenai perbandingan penanganan kasus korupsi tahun sebelumnya dengan tahun 2014 ini, Adi mengaku tidak tahu. Pasalnya, ia mengaku menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep sejak tahun 2013 akhir. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494| TAHUN III

E

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pemkab Gelar Bimtek

Suasana Acara Bimbingan Teknis Kewirausahaan Organisasi Wanita Keagamaan yang diselenggarakan oleh Kesmas Setkab Sumenep, Rabu (26/11).

SUMENEP- Pemerintah Kabupaten Sumenep melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kewirausahaan Organisasi Wanita Keagamaan, Rabu (26/11). Salah satu tujuan kegiatan itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan yang islami.

Kegiatan itu diikuti sebanyak 30 organisasi wanita keislaman yang ada di Sumenep. Dari 30 organisasi itu masing-masing 2 orang. Terlihat hadir dalam pembukaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesmas Setda Kabupaten Sumenep itu, yaitu Wakil Bupati, Soengkono Sidik; Sekretaris Daerah, Hadi Soetarto; dan seluruh pimpinan SKPD. Bupati Sumenep, A. Busyro Karim dalam sambuatannya mengatakan, dipilihnya kaum wanita sebagai peserta kegiatan Bimtek itu karena wanita memiliki peran strategis dalam membangun usaha keluarga. ”Bahkan sejarah mencatat, yang mampu bertahan dari terjangan krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia adalah kaum wanita,” katanya. =ADV/FATHOL ALIF

SEREMONIAL

Wabup Pantau Pelaksanaan Pilkades

Wakil Bupati Soengkono Sidik (dua dari kanan) berpose dengan Calon Kepala Desa Sera Barat, Bluto, Rabu (26/11)

S

UMENEP - Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik, memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa, Rabu (26/11). Soengkono melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkades di tiga Kecamatan di Sumenep.

Pantauan Koran Madura, Soengkono memantau pelaksanaan pilkades di Kecamatan Bluto, Saronggi dan Pragaan. “Saya berharap pilkades berjalan kondusif dan tidak ada gangguan keamanan,” ujarnya.

Dari pantauannya, pelaksanaan pilkades di tiga kecamatan berjalan aman dan lancar.

Selain itu, animo warga untuk mengikuti pilkades cukup tinggi. “Kondusif dan lacar.

Bahkan partisipasi pemilih sangat luar biasa.

Mereka berbondong-bondong mengguhakan hak pilihnya ke TPS-TPS yang disediakan oleh panitia,” jelasnya. =SYAMSUNI

Tahapan Pilkades Angon-Angon Dihentikan SUMENEP - Tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Angon-Angon, Kecamatan Arjasa, resmi dihentikan oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim. Penghentian itu berdasarkan hasil rapat tim kabupaten beberapa waktu lalu.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, Rabu (26/11). Dihentikannya tahapan Pilkades AngonAngon karena dalam proses tahapannya ada tindakan panitia yang tidak sesuai ketentuan. "Artinya cacat hukum," katanya.

Diceritakan, surat penghentian tahapan Pilkades Angon-Angon itu sudah ditandatangani Bupati sejak hari Senin (24/11) lalu. Namun, menurut Ramli, surat itu dilayangkan ke pihak kecamatan setempat sehari setelah penandatanganan,

yakni Selasa (25/11).

Dalam surat itu, menurutnya, tidak hanya berisi penghentian tahapan pilkades.

Namun, di dalamnya juga pencabutan hari H pemungutan suara. "Jadi, nanti di sana tidak akan ada pemungutan suara," tegasnya.

Ramli juga menuturkan, jika di antara panitia ada yang tidak terima dengan keputusan itu dan sampai melakukan tindakantindakan di luar ketentuan, pihaknya mengaku siap meresponsnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jadi kalau mereka ada yang bersikap bertentangan

dengan hukum, maka harus menerima segala konsekuensinya, sesuai dengan ranahnya. Kalau ranahnya tata usaha nagara, silakan dengan

Ya itu, karena prosesnya sudah melanggar ketentuan dan tahapannya sudah dinyatakan dihentikan,”

Moh. Ramli

Kabag Pemdes kami. Tapi kalau ranahnya pidana, nanti ada penegak hukum,” tukasnya.

Namun, sejauh ini, menurutnya, tidak ada laporan dari pihak kecamatan setempat mengenai respons panitia atau pihak lainnya terkait penghentian tahapan pilkades tersebut.

PILKADA 2015

KPU Tunggu Kepastian Aturan Pilkada SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, masih menunggu kepastian aturan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 sebelum melakukan langkah yang bersifat eksternal.

"Untuk sementara kami hanya bisa melakukan persiapan internal menjelang pelaksanaan Pilkada Sumenep pada 2015. Untuk melangkah keluar atau melakukan kebijakan eksternal, kami masih menunggu kepastian aturan hukum tentang pilkada," ujar Ketua KPU Sumenep, Warits, Rabu (26/11).

Hingga sekarang, kata dia, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai aturan terbaru pelaksanaan pilkada belum dibahas oleh anggota DPR. Informasinya, anggota DPR akan membahas perppu tersebut pada awal Januari 2015.

"Dalam konteks tersebut, kami tidak ingin berandai-andai dan pada posisi menunggu. Namun, secara internal, kalau nantinya pilkada pada 2015 tetap bersifat langsung, kami siap menyelenggarakannya," ucapnya, me-

nambahkan.

Ia mengatakan, sejak beberapa waktu lalu, pihaknya sebenarnya telah melakukan beberapa kali rapat internal untuk membahas Pilkada Sumenep pada 2015.

"Semua hal yang terkait pilkada dibahas dalam rapat internal tersebut.

Namun, untuk sementara, kami dalam posisi kurang etis untuk mempublikasikannya. Tunggu kepastian aturan hukum dulu," paparnya.

Warits juga mengemukakan, pihaknya diundang beberapa kali oleh KPU RI maupun KPU Jawa Timur untuk menghadiri rapat koordinasi tentang pilkada.

"Namun, kesimpulan dari beberapa kali rapat koordinasi itu tetap menunggu kepastian aturan hukum pelaksanaan pilkada," katanya, sambil tersenyum.

Masa jabatan A Busyro Karim-Soengkono Sidik sebagai Bupati-Wakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 sebagai hasil pilkada setempat pada 2010, akan berakhir pada Oktober 2015. =ABD AZIZ/ANT

Menurutnya, hal itu menunjukkan tak ada kejadian khusus pasca dilayangkannya surat penghentian tahapan pilkades di Desa Angon-Angon.

Namun, lanjutnya, jika nanti panitia tetap melaksakan pilkades, pihaknya memastikan Bupati Sumenep tidak akan mengesahkan hasilnya. Selain itu, siapapun pemenangnya juga tidak akan dilantik oleh Bupati. “Ya itu, karena prosesnya sudah melanggar ketentuan dan tahapannya sudah dinyatakan dihentikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Jumat (21/11), Kabag Pemdes Kabupaten Sumenep sudah meminta agar panitia pilkades di Desa Angon-Angon melakukan penjaringan administrasi ulang sampai H-3. Sebab, jika hal itu tidak dilakukan tahapan pilkades bisa dihentikan oleh Bupati Sumenep. =FATHOL ALIF

Pengawas Pendidikan Dasar Kepulauan Kangean

Mengucapkan

Selamat Hari Guru Nasional ke-69 “Jadikan momentum Hari Guru sebagai cambuk untuk meningkatkan kinerja menuju pendidikan bermartabat dan bermutu”

H. Abdul Gani, S. Pd., | MM, Awi, S.Pd., Arifin, S.Pd, | Suratman, S.Pd.

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 No. 0494 | TAHUN III

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

MADURA

F

PADAT. Arus lalu lintas di depan rumah sakit swasta Jalan Mandilaras, Pamekasan

Rumah Sakit Swasta Jadi Biang Kemacetan Lalin?

Dishubkominfo Perlu Menerapkan Jalur Searah PAMEKASAN - Keberadaan sejumlah rumah sakit (RS) swasta di Jalan Mandilaras, Pamekasan, masih menyisakan persoalan. Salah satunya adalah sering terjadi kemacetan arus lalu lintas di depan rumah sakit tersebut, karena minimnya area parkir yang disediakan.

Para pengunjung pasien banyak memarkir kendaraannya di bahu jalan, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri jalan. Sehingga para pengguna jalan yang melewati jalan tersebut harus bersabar dengan kondisi lalu lintas yang padat merayap bahkan seringkali macet.

Apalagi jalan tersebut merupakan jalur transportasi dari

kabupaten terdekat. Mulai dari mobil angkutan umum (MPU) jurusan Sumenep-Pamekasan dan sebaliknya, Sampang-Pamekasan dan sebaliknya. Sehingga jumlah kendaraan yang melintasi jalan tersebut memang cukup banyak.

Kondisi itu tentu harus mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait agar kepadatan arus lalu

lintas di jalan tersebut tidak sampai menimbulkan kemacetan.

Dengan berupaya mencarikan solusi agar kenyamanan pengguna jalan tersebut tidak terus terganggu.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Wardatus Sarifah mengatakan sudah saatnya pihak terkait melakukan langkah-langkah dalam mengantisapasi kemacetan dalam kota, utamanya di jalan Mandilaras, yang menjadi jalur penghubung antar kabupaten.

“Tadi (kemarin) kami di komisi I bersama dengan Dishubkominfo dan Satpol PP berkunjung ke Jalan Mandila-

ras. Kondisi arus lalu lintas di sana sudah tidak nyaman lagi bagi pengguna jalan, karena kepadatan kendaraan yang sering terjadi akibat parkir kendaraan di bahu jalan, sehingga saat ada kendaraan besar, arus lalu lintas macet,” katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemilik rumah sakit swasta di jalan tersebut, agar menyediakan area parkir yang memadai, sehingga kendaraan pengunjung pasien tidak sampai memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang menyebabkan arus lalu lintas terganggu.

Selain itu, lanjutnya, dengan aktivitas kendaraan yang cukup

banyak dan kondisi jalan yang sempit. Pihaknya meminta kepada pihak Dishubkominfo hendaknya mulai mempertimbangkan untuk melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan menerapkan jalur searah.

“Solusi jangka pendeknya dari persoalan kepadatan itu, kami meminta Dishubkominfo untuk bisa menerapkan jalur searah, sehingga arus kendaraan bisa sedikit lancar, karena dengan jalan yang sempit terkadang terjadi saling rebutan jalan dengan kendaraan yang berlawanan arah sehingga terjadi kemacetan,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494| TAHUN III

G

Penyaluran Kartu Sakti Terancam Salah Sasaran KPS Bisa Ditukar dengan KIP, KIS, dan KKS PAMEKASAN - Target penerima tiga kartu sakti Presiden RI, Joko Widodo, adalah masyarakat pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Sementara pemegang kartu KPS di Kabupaten Pamekasan tidak semuanya warga miskin, sehingga program kartu tersebut terancam salah sasaran.

Hal itu dibuktikan dengan adanya salah satu warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang mengadu ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (24/11) lalu.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan dengan target penerima kartu sakti yang masih tetap menggunakan data kemiskinan lama, besar kemungkinan penerima bantuan bagi masyarakat miskin yang diprogramkan pemerintah pusat akan salah sasaran.

Nanti KPS yang dimiliki oleh masyarakat dapat ditukar dengan tiga kartu sakti Presiden Joko Widodo, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos. “Kami sebagai wakil rakyat khawatir salah sasaran, jika semua penerima kartu sakti itu masih masyarakat yang memegang KPS. Padahal di sini (Pamekasan) banyak warga miskin yang tidak terdaftar sebagai pemegang KPS itu,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD setempat untuk memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan pendataan masyarakat miskin di Pamekasan. Di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, dan tim penanggulangan kemiskinan kabupaten, yang diketuai Wakil Bupati Pamekasan, Kholil Asy’ari.

Hal itu dilakukan untuk

memadukan data masyarakat miskin Pamekasan. Namun, sebelum dilakukan pertemuan, lanjut Ismail, pihaknya akan turun ke bawah untuk mendapatkan sampel (contoh) sebagai data pembanding, sehingga hasilnya bisa disingkronkan agar bantuan dari pemereintah itu tidak salah sasaran.

Nanti KPS yang dimiliki oleh masyarakat dapat ditukar dengan tiga kartu sakti Presiden Joko Widodo, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos. “Nanti akan kami singkronkan data yang ada di BPS, Bappeda, Dinsos, dan tim penanggulangan kemiskinan.

Semoga apa yang terjadi sekarang ini, tidak terjadi pada penerimaan bantuan di kemudian hari,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah pemegang KPS di Pamekasan, sebanyak 86.381 kepala rumah tangga. Sedang data kemiskinan pada Beppeda setempat, masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan sekitar 153 ribu. Artinya masih separuh warga miskin yang terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah tersebut. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PRODUKSI PADI MENURUN. Buruh tani mengumpulkan padi saat panen di lahan persawahan Desa Ngasem, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/11). Menurut petani produksi panen padi pada musim panen kali ini menurun hingga 30 persen akibat serangan hama potong leher dan hama wereng, sehingga petani tidak mendapatkan laba hasil panen karena hasil panen hanya mampu menutupi biaya tanam dan pembelian pupuk.

PERTANIAN

Memasuki Musim Tanam, Pupuk Mulai Langka PAMEKASAN - Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pamekasan, Fathorrohman menyatakan pupuk bersubsidi mulai langka pada awal musim tanam tahun ini. Kelangkaan terjadi hampir pada semua jenis pupuk, bahkan, KTNA menyebut jenis urea sudah tidak ada pengiriman dari Distributor ke Kios di Pamekasan.

Menurut Fathorrahman, tidak adanya pengiriman tersebut berdasarkan laporan sejumlah kios dan petani ke KTNA Pamekasan. Sehingga dirinya meminta pemerintah segera mendistribusikan pupuk, khususnya jenis urea.

Menurutnya, ada tiga jenis pupuk yang dibutuhkan petani jagung dan padi, yaitu pupuk ZA, Urea, dan NPK. Pupuk ZA dan NPK masih aman, hanya jenis urea yang langka.

Habisnya stok pupuk jenis urea tersebut karena kurangnya pengiriman pupuk ke kios, dan daya pakai masyarakat untuk penggunaan pupuk jenis

urea yang berlebihan. Padahal dalam anjuran teknis, jenis pupuk NPK harus lebih banyak dibandingkan dengan Urea dan ZA.

Menurut Fathorrahman, tidak adanya pengiriman tersebut berdasarkan laporan sejumlah kios dan petani ke KTNA Pamekasan. Sehingga dirinya meminta pemerintah segera mendistribusikan pupuk, khususnya jenis urea.

Dalam ketentuan penanam padi ataupun jagung. Jenis NPK harus 2 kwintal per hektare, Sementara jenis Urea dan ZA hanya 1 kwintal. Sementara, yang terjadi di lapangan, petani justru lebih banyak menggunakan

jenis pupuk urea yang ditabur ke sawahnya. Sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas padi dan terbatasnya stok jenis pupuk urea, akibat tingginya permintaan.

Stok pupuk tersebut langka.

Namun, ia mendapatkan informasi adanya tambahan jatah pupuk jenis urea. Tinggal menunggu surat dari Peraturan Bupati (Perbub) sebagai landasan, untuk mendistribusikan pupuk jenis urea tersebut.

Sementara sebagian petani menyimpan jenis pupuk urea, sisa dari masa tanam tembakau beberapa waktu lalu yang dimanfaatkan pada masa tanam padi saat ini.

Di Kabupaten Pamekasan ada 60 ribu hektare lahan yang akan ditanami padi dan jagung.

Rinciannya 40 ribu hektare untuk padi, dan 20 ribu hektare untuk tanaman jangung. Sehingga diperkirakan kebutuhan pupuk untuk tanam padi sebanyak 4.500 ton. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

KESEHATAN WARGA

Program Terkesan Akhirnya Dihapus

KELUHKAN BIAYA OPERASIONAL. Pedagang menggiring sapi dagangan untuk dinaikkan ke atas kapal yang akan membawanya ke Kabupaten Probolinggo, di Pelabuhan Pegagan, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Pasca kenaikan harga BBM, pedagang sapi antar pulau mengeluhkan tingginya biaya operasional seperti naiknya ongkos perahu dari Rp 30.000 menjadi Rp 40.000 dan biaya karantina Dinas Peternakan Penprov Jatim sebesar Rp 15.000 per ekor.

GTT/PTT Akan Dapat Honor Mulai 2015 Halili dan Suli Faris Berbeda Pernyataan PAMEKASAN - Adik Bupati Pamekasan, Halili, yang menjabat Ketua DPRD Pamekasan, menyatakan para Guru Tidak Tetap (GTT)/Pegawai Tidak Tetap (PTT) akan mulai menerima honor tetap per-2015 besok. Hal ini karena dana sebesar Rp 5 miliar telah dipersiapkan eksekutif di RAPBD 2015 yang tengah dibahas di DPRD untuk tenaga honorer seperti GTT/PTT di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Apa yang disampaikan Halili ini berbeda dari pernyataan Wakil Ketua DPRD Suli Faris. Menurut Suli di RAPBD 2015 secara khusus tidak ada yang menyebutkan anggaran untuk membayar honor GTT/PTT. Kedua orang ini samasama terlibat langsung dalam pembahasan RAPBD ini, karena

keduanya sama-sama ada di Banggar DPRD Pamekasan.

Terkait ini, Halili menanggapi dan menjelaskan bahwa anggaran Rp 5 miliar dimaksud bukan untuk honor seluruh GTT/PTT di Pamekasan. Namun anggaran itu khusus untuk tenaga honorer yang masuk K-2, baik guru mau-

pun non guru (GTT/PTT), yang sudah di SK Bupati. Bagi GTT/PTT yang tidak masuk K-2, dan belum memiliki SK Bupati, tidak akan mendapatkan honor dari anggaran tersebut.

“Kemampuan Pemkab baru sampai situ. Bila semua GTT/PTT di Pamekasan ini dianggarkan, ya anggaran dari mana. APBD Pamekasan tidak akan cukup,” ucap Halili.

Karena itu, untuk para guru yang di-SK kepala sekolah, atau tenaga honorer non K-2, di 2015 besok belum bisa menerima honor dari Pemkab Pamekasan.

Meski demikian, pihaknya selaku wakil rakyat akan selalu menerima aspirasi dari rakyat.

Termasuk aspirasi para GTT/PTT yang datang ke pihaknya pada Selasa, (25/11) kemarin. Dalam aksi itu, GTT/PTT yang tergabung dalam Pergerakan Guru Revolusi Indonesia (PGRI), menagih janji Bupati Pamekasan , Achmad Syafii, yang tak lain adalah kakak kandung Halili, saat kampanye dulu, untuk menepati janjinya.

Yakni akan meningkatkan kesejahteraan GTT/PTT setara UMK. “Aspirasi dari para guru itu tetap kami tampung, untuk kami sampaikan kepada eksekutif atau pemerintah. Jadi bukan karena Dinasti politik dan sangkaansangkaan lainnya. Itu tidak benar,” tukasnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PAMEKASAN – Kegiatan dokter turun kepedesaan (Terkesan) oleh Dinas Kesehatan Pamekasan, yang pernah dilakukan di tahun 2014, kini dihapus. Kegiatan tersebut dianggap tidak efektif sehingga tidak bisa dilanjutkan pada tahun 2015 mendatang.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pamekasan Tahun 2015 antara Badan Anggaran (Banggar) dan Panitia Anggaran (Timgar) dari Eksekutif (Pemkab Pamekasan) di ruang sidang paripurna DPRD setempat, kemarin (26/11) berlangsung cukup panas.

Kendati pembahasan dilakukan secara tertutup, namun suara pertanyaanpertanyaan yang menyoal kegiatan yang akan dilaksanakan eksekutif di tahun depan cukup keras terdengar dari luar pintu ruang paripurna.

Dalam rapat tersebut, timgar mewakilkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pamekasan. Rapat tersebut diskorsing pada pukul 14.00 WIB setelah menyelesaikan pembahasan pada rancangan anggaran kegiatan di enam SKPD dan dilanjutkan kembali pada Rabu malam (26/11).

Dari enam SKPD yang anggarannya telah selesai dibahas itu, terdapat dua anggaran kegiatan SKPD yang paling menjadi sorotan, yaitu pada Dinas Kesehatan dan Pendidikan, karena hasil kegiatan yang telah di masukkan dalam draf RABPD 2015 itu masih menimbulkan pertanyaan di benak anggota banggar DPRD Pamekasan.

Ketua DPRD Pamekasan Halili mengatakan kegiatankegiatan yang dianggap tidak perlu dan hanya akan membuang-buang anggaran karena hasilnya tidak berdampak penting bagi masyarakat, akan dipertanyakan. Jika alasannya tidak rasional makan akan disepakati untuk dihapus. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494| TAHUN III

I

SEPAK BOLA

Pemain Persepam ‘Berlarian” PAMEKASAN – Akibat tak kunjung ada kepastian tentang penyerahan resmi Persepam oleh PT Pojur Madura United ke Pemkab Pamekasan, banyak pemain kesebelasan ini ‘berlarian’ alias satu per satu hengkang meninggalkan Persepam.

PASAR BATIK. Salah satu stan di pasar batik pasar 17 Agustus yang bergabung ke koperasi batik pasar 17, baru saja mendapatkan dana hibah dari mantan presiden SBY sebesar Rp 500 juta.

Diskoperasi dan UKM Pelihara Koperasi Tak Sehat Dar 500 Terdapat 300 Koperasi Bermasalah PAMEKASAN - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskoperasi dan UKM) Pemkab Pamekasan belum berani mencoret data ratusan koperasi di Pamekasan yang tidak sehat. Koperasi tidak sehat yang dimaksud tersebut meliputi koperasi yang tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), administrasinya tidak jelas, sekretariat tidak jelas, termasuk jumlah anggotanya sudah tidak terorganisir dengan baik.

Kadiskoperasi dan UKM Pemkab Pamekasan, Herman Priyanto mengakui banyaknya koperasi yang tidak sehat di Pamekasan.

Dari jumlah 500 koperasi di Pamekasan, setidaknya ada 300 koperasi yang tidak sehat keberadaannya. Jumlah tersebut kemungkinan akan berkurang ataupun bertambah ketika akhir Desember mendatang.

Pihaknya masih akan melakukan pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut, untuk dijadikan data pendamping evaluasi tahunan. Serta sebagai rujukan untuk mendapat bantuan pemberdayaan koperasi, baik dari pemerintah pusat, provinsi ataupun daerah.

Herman enggan menyebutkan alasan, mengapa koperasi yang tidak sehat tersebut tidak dicabut izin operasinal pendirinya. Sekalipun tidak menghambat terhadap koperasi lainnya yang berjalan.

Herman hanya menegaskan, koperasi yang tidak sehat tersebut tidak akan mendapatkan bantuan.

Sebagaimana regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga keberadaannya tergantung pengurus dan anggotanya, apakah akan dilanjutkan atau akan diakhiri.

Sementara Ketua Komisi II Hosnan Ahmadi meminta Diskoperasi dan UKM untuk segera mencabut izin operasional koperasi yang tidak sehat. Sebab hal itu

akan menambah catatan buruk Diskoperasi dalam pemberdayaan koperasi.

Menurut politisi PAN, jika ada evaluasi dari pemerintah provinsi dan pusat terhadap keberadaan koperasi di Pamekasan, maka tim akan mempertanyakan tidak sehatnya koperasi tersebut dan akan memberikan kesimpulan bahwa Diskoperasi dan UKM tidak mampu memberdayakan koperasi dengan baik di Pamekasan.

Pencabutan izin operasional koperasi tersebut juga mengantisipasi oknom pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi, untuk melakukan berbagai cara mendapatkan bantuan dari beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta. Jika Diskoperasi lalai dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap keberadaan koperasi, maka Diskoperasi harus bertanggungjawab jika koperasi tersebut berurusan dengan hukum. Minimal dimintai keterangan dan memintai pertanggungjawaban, akibat tidak mencabut izin koperasi yang tidak sehat tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Memang, hingga akhir November ini, Persepam belum juga diserahkan secara resmi oleh PT Pojur Madura United kepada Pemkab Pamekasan. Padahal, sebelumnya direncanakan pada November ini PT Pojur akan menyerahkan klub kebanggaan Pamekasan itu secara resmi tertulis ke pemiliknya, yaitu Pemkab. Tapi, belum juga ada kabar dari kepastian itu. Sejauh ini, penyerahan Persepam baru sebatas lisan dari PT Pojur ke Pemkab. Padahal kompetisi ISL 2014 sudah berakhir lama.

Menyikapi ini, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengaku masih menunggu kehadiran jajaran PT Pojur, terutama sang Manajer Persepam Achsanul Qosasi, ke Pamekasan, untuk penyerahan secara resminya.

Meski demikian, Syafii tidak terlalu mempermasalahkan. Menurutnya ini hanya masalah waktu saja. Yang penting jangan sampai pada mulainya musim yang akan datang.

Meski secara tertulis belum dilakukan, namun Pemkab dan PSSI Pamekasan, telah melakukan serangkaian persiapan untuk kepengurusan Persepam yang baru nanti.

“Tapi kami, antara PT Pojur dan Pemkab sudah ada kesepakatan lisan. Itu sudah pasti.

Sehingga kami sudah melakukan serangkaian persiapan.

Terpokok adalah mempersiapkan PT baru untuk mengelola Persepam ini di musin depan,” kata Syafii. =SUKMA FIRDAUS/RAH

TRANSPORTASI

Januari, Tarif MPU Naik 10 Persen PAMEKASAN - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Pamekasan memberikan sinyal positif tentang pemberlakuan kenaikan tarif Mobil Penumppang Umum (MPU). Meski belum menerima Peraturan Gubernur Jawa Timur (Pergub) tentang kenaikan tarif, kenaikannya diperkirakan mencapai 10 persen. Rencana kenaikan ini sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan yang menetapkan kenaikan 10 persen. Sehingga Pergub yang akan diterapkan nanti tidak akan jauh berbeda dengan ketetapan itu.

Menurut Kepala Dishubkominfo Pamekasan, Moh Zakir, sekalipun Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan edaran, pihaknya belum berani mensosialisasikan kepada Organisasi Gabungan Darat (Organda) Pamekasan dan sopir MPU yang ada di Pamekasan. sebelum terbit Pergub dimaksud.

Ia mencontohkan, tarif MPU jurusan Pamekasan-

Sumenep yang sebelumny Rp10 ribu berpotensi naik menjadi Rp 12 ribu. Termasuk jurusan Pamekasan-Kamal Bangkalan, juga akan mengalami kenaikan tariff menjadi Rp14 ribu.

Ia menyatakan akan segera mensosialisasikan kepada organda, sopir, dan penumpang, jika sudah menerima Pergub itu. Baik secara langsung ataupun melalui media massa.

Sehingga penumpang tidak dirugikan dengan ulah sopir yang menaikkan tarif, tanpa mengacu terhadap ketentuan yang ada.

Zakir memastikan akan menerapkan sanksi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bagi sopir MPU yangg menaikkan tarif sebelum ada ketentuan.

Sebelumnya, sejumlah sopir MPU maupun Bus AKDP resah dengan kenaikan harga BBM. Sebab pemerintah tidak kunjung mengeluarkan aturan yang mengatur kenaikan tarif angkutan. =FAKIH AMYAL/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 No. 0494 | TAHUN III

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

MADURA

J

Sukwan Minta Diperhatikan MDW: Disdik Perlu Lakukan Efisiensi Anggaran SAMPANG- Jasa para guru sukarelawan (sukwan) dan honorer di Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang terus menjadi perhatian kalangan aktivis. Pasalnya, jasa yang mereka berikan untuk masyarakat Kabupaten Sampang tidak setimpal dengan apa yang mereka dapatkan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang guru sukwan yang namanya tidak mau dikorankan kepada Koran Madura.

Sukwan tersebut menuturkan, Pemkab seharusnya juga memperhatikan kesejahteraan para guru yang statusnya masih sukwan ataupun guru honorer. Sebab, guru sukwan juga mempunyai tanggung jawab yang tidak jauh dengan para buruh lainnya terutama guru PNS. “Gaji guru sukwan dan honorer paling mentok tiap bulan hanya dapat sebesar Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu. Gaji sebesar itu hanya cukup buat beli bensin saja, apalagi kenaikan harga BBM saat ini berimbas kepada semua

sektor,” keluhnya kepada Koran Madura, Rabu (26/11).

Ketua LSM Madura Development Watch (MDW) Tamsul juga ikut menanggapi persoalan kesejahteraan para buruh, terutama hak yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan tenaga serta waktu yang telah diberikan. Padahal, menurutnya, anggaran yang dikucurkan Pemerintah Daerah ke Dinas Pendidikan Sampang sangat besar.

“Anggaran yang dikucurkan ke Disdik setiap tahunnya mencapai 40 hingga 50 persen dari total APBD Sampang yaitu Rp 1,4 triliun. Untuk rencana tahun 2015 ini saja mencapai sebesar Rp 600 miliar. Saya berharap dari sekian

ANGGARAN PENDIDIKAN 2015 Untuk diketahui, berdasarkan data yang diberikan MDW kepada Koran Madura, Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang dalam RAPBD 2015 dari 100 kegiatan dianggarkan sebesar Rp 558 miliyar dari total anggaran itu dibagi menjadi 2 katagori: 1. Belanja tidak langsung Belanja pegawai

Rp 465.727.250.858

2. Belanja langsung Administrasi Infra struktur Peningkatan mutu Akses Tidak jelas

Rp 25.325.690.400 Rp 64.910.600.416 Rp 53.381.353.308 Rp 38.642.072.218 Rp 3.735.928.500

3. Jumlah Rp 185.995.644.842 Total belanja keseluruhan yaitu adalah Rp 651.722.895.700 besar dana yang dianggarkan untuk lebih taktis dalam mengelola keuangan, minimal dilakukan efisiensi anggaran,” terangnya.

Bahkan Tamsul mengatakan, jika para pejabat di Kabupaten Sampang tidak lepas dari budaya boros yang hanya suka menghambur-hamburkan uang rakyat. “Di

Disdik itu pengelolaan anggarannya dibagi dalam dua kriteria, yaitu belanja langsung dan tidak langsung, yang begitu miris, alokasi anggaran itu lebih banyak yang mengarah pada belanja pegawai (tidak langsung), bukan malah digunakan kepada program-program yang lebih mengarah kepada pe-

manfaatan yang jelas.

“Andai saja 20 persen dari anggaran tersebut misal pada belanja tidak jelas sebesar Rp 3 miliar ataupula ditekan sebesar 20 persen dari seluruh anggaran maka hasilnya itu cukup besar untuk mensejahterakan para buruh (sukwan dan honorer) minimal bisa sesuai UMK, jadi sekali lagi Disdik harus meracik ulang proporsi-proporsi pengalokasian anggaran supaya tidak ada lagi buruh (sukwan dan honorer) yang terus menjadi korban yang hanya bisa mengeluh saja,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Heri Purnomo ketika dihubungi via seluler tidak bisa diminta kejelasan dikarenakan nomor ponselnya tidak aktif. Begitu pula Sekretarisnya, Sumadi, meski nomornya aktif namuk tidak direspons.

Sehingga permasalah mengenai kesejahteraan guru sukwan yang berada di daerah Kabupaten Sampang masih belum mendapat penjelasan. =MOHAMMAD MUHLIS

SENGKETA LAHAN. Dua kubu antara pelapor dan terlapor saat keluar dari ruang persidangan Pengadilan Negeri Sampang, Selasa (25/11).

Mereka tetap bersikukuh untuk mempertahankan hak milik tanah yang saat ini menjadi lahan sengketa.

Lahan sengketa menjadi bergejolak pada bulan September yang lalu di Dusun Bringin Desa Apa’an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Menurut pengacara dari kubu terlapor, Arman Saputra, kedatangan kedua kubu saat ini masih dilakukan mediasi. Karena Majelis Mediator masih mengumpulkan keterangan dari kedua belah pihak. =MOHAMMAD MUHLIS

mohammad muhlis/ koran madura

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

K

mohammad muhlis/koran madura

MENGADU. Puluhan mahasiswa ketika berdialog dengan anggota wakil rakyat di gedung Dewan DPRD Sampang, Rabu (26/11).

Mahasiswa Mengadu ke Dewan Terkait Rekrutmen CPNS 2014 SAMPANG - Merasa kecewa karena dua kali melakukan demonstrasi di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mengenai dugaan kejanggalan terkait rekrutmen CPNS 2014 tak kunjung ada jawaban, puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang mendatangani kantor Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Mereka mengadu karena dalam proses rekrutmen ditengarai sarat kejanggalan. Informasi yang di himpun Koran Madura, belakangan ini diketahui bahwa BKD Sampang menge-

luarkan hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang semestinya dikeluarkan oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Saat melakukan audiensi kepada Komisi I DPRD Sampang, PMII menilai bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh BKD Sampang itu salah satu bentuk kecerobohan, karena selama ini terdapat perbedaan yang sangat krusial antara Surat Pengumuman (SP) yang dikeluarkan oleh Bupati Sampang (A Fannan Hasib) dan SP yang dikeluarkan Sekda Kabupaten Sampang (Phutut Budi Santoso).

“Atas dasar apa BKD Sampang mengeluarkan hasil tes CPNS 2014, padahal di laman resmi (website) Menpan-RB sejauh ini tidak ada rilis terkait nama-nama peserta PNS yang lolos,” tutur

salah satu juru bicara, Khalilurrahman, Rabu (26/11) Selain itu, mereka menyampaikan perbedaan surat keputusan yang dinilainya janggal, surat keputusan Bupati No: 810/1834/434.206/2014 tertanggal 11 November 2014. Sedangkan surat keputusan dari Sekda No: 810/1833/434.206/2014 tertanggal 10 November 2014.

“Kenapa ada perbedaan dalam pengumuman yang diedarkan atau ditempel di papan informasi, atau mungkin Sekda dan Bupati sudah tidak searah,” lanjutnya.

Ketua Komisi I DPRD Sampang Moh Hodai menyatakan siap untuk melakukan pemanggilan

dan mengklarifikasi validitas pengumuman yang dikeluarkan BKD Sampang. Bahkan dirinya juga membenarkan bahwa pengumuman kelulusan tes CPNS tersebut seharusnya dikeluarkan oleh Menpan-RB. “Tentunya apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa akan kita klarifikasi terlebih dahulu, sebab Pemerintah Daerah hanya sebatas panitia penyelenggara, dan saya juga berharap BKD juga tidak ragu untuk menyampaikan kepada publik terkait kebenaran data itu bila memang BKD atau pemkab tidak bersalah,” ucapnya. =MOHAMMAD MUHLIS

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

108 Desa Gelar Pilkades Serentak SAMPANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang merencakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 108 desa pada tahun 2015. Namun, Raperda Pilkades masih belum dilakukan pembahasan, bahkan belum dilakukan penjadwalan oleh dewan.

Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Sampang Didik Adi Pribadi menjelakan, pilkades serentak akan dilakukan di desa yang tertunda melakukan pilkades pada tahun ini akibat adanya pemilu presiden.

“Insya Allah tahun 2015 kita lakukan pilkades serentak, bukan per kecamatan tapi langsung se-Kabupaten Sampang,” ucapnya, Rabu (26/11). Pilkades secara serentak memang belum pernah dilakukan oleh Pemkab Sampang dan di tahun 2015 akan menjadi yang pertama.

Untuk waktu pelaksanaan pilkades serentak, Pemkab Sampang masih menunggu hasil Raperda Pilkades yang terlah diserahkan kepada DPRD setempat. “Raperda Pilkades mungkin se-

lesai dibahas akhir tahun ini, jadi tahun depan langsung tahapan pelaksanaan pilkades,” terangnya.

Selain itu, Didik menambahkan, kegiatan pilkades serentak menjadi opsi karena selain efisiensi waktu, juga menghindari adanya konflik bagi desa yang tertunda melakukan pilkades di tahun 2014.

“Memang ada beberapa desa yaitu kurang lebih sekitar 14 desa yang telah melakukan tahapan pilkades, dan itu nantinya akan ada aturan khusus yang mengikat mengingat ada aturan yang baru pada tahun 2015. Sedangkan 108 desa yang masih belum melakukan tahapan pilkades nantinya akan mengikuti perda yang baru,” imbuhnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Desa Yang Telah Melaksanakan Tahapan Pilkades 2013 NO KECAMATAN DESA 1 OMBEN Karang gayam 2 OMBEN Kebun Sareh 3 OMBEN Kamundung 4 OMBEN Karang Nangger 5 OMBEN Sogian 6 OMBEN Pandan 7 KARANG PENANG Karang Penang Onjur

8 BANYUATES Banyuates 9 BANYUATES Planggaran Timur 10 BANYUATES Tolang 11 TAMBELANGAN Banjar Billah 12 SOKOBANAH Bira Tengah 13 PENGARENGAN Gulbung 14 SAMPANG Pekalongan

TAHAPAN PILKADES KETERANGAN Pengumuman Tahap III Pengumuman Tahap II Pengumuman Tahap II Pengumuman Tahap II Pengumuman Tahap II Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Pembukaan Tahapan Dikarenakan Pendaftaran 1 x Lagi 1 Calon Meninggal Pengumuman Tahap I Pengumuman Tahap I Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Pembentukan P2KD Penelitian Berkas Calon

SEREMONIAL DAPAT GEDUNG BARU: Guru dan sejumlah murid SDN Asem Nonggal 2, Kecamatan Jrengik berfoto bersama di depan gedung belajar yang baru dibangun, Rabu (26/11).

Pembangunan RKB SDN Asem Nonggal 2 Selesai SAMPANG - SDN Asem Nonggal 2, Kecamatan Jrengik mendapatkan jatah pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2014. Pembangunannya tergolong cepat. Saat ini, pembangunan RKB tersebut sudah selesai dan siap digunakan.

Kepala SDN Asem Nunggal 2 Moh Djauhari merasa senang dengan adanya bantuan yang diberikan Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang melalui DAK TA 2014 untuk lembaganya. Menurutnya,

dengan tambahan satu lokal RKB dapat meberikan kenyamanan bagi muridmuridnya dalam aktivitas KBM. “Kami sangat senang sekali dengan adanya RKB ini. Apalagi saat ini kami memang sangat membutuhkan ruangan untuk dijakdikan KBM. Dan rencananya, ruangan baru itu akan digunakan untuk kelas VI. Kami berharap dengan adanya RKB ini, para murid dan guru di sekolah kami akan lebih maksimal dalam melakukan kegiatan KBM,” ujarnya. =ADV/MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Keluarga Besar KEPOLISIAN RESORT (POLRES) SAMPANG AKBP Yudo Nugroho Sugianto Kapolres Sampang

Mengucapkan

Selamat dan Sukses

2 TAHUN KORAN MADURA (26 November 2012-26 November 2014)

PIKADES.Kabag Pemdes Pemkab, Didik Adi Pribadi ketika diwawancarai mengenai persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) 2015, Rabu (26/11).

AKP Hari Siswo Kasat Reskrim

Kompol Deny Prabowo Wakapolres

“Semoga tumbuh sebagai media yang produktif, konstruktif dan inspiratif dalam pembangunan bangsa ke depan”

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 KAMIS 27 NOVEMBER 2014||TAHUN No. 0494 |IIITAHUN III No. 0494

Moratorium e-KTP Tak Berlaku Mulai 1 Januari KTP Reguler Bergantung Kebijakan Pemerintah Pusat BANGKALAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo melakukan moratorium atau pemberhentian sementara program e-KTP hingga akhir Desember 2014, menyusul adanya permasalahan ditemukannya e-KTP palsu dan habisnya blanko serta data ganda. Namun pemberhentian sementara tersebut tidak berlaku di Kabupaten Bangkalan, proses rekam data terus berlanjut di masing-masing kecamatan.

Kabid Administrasi Kependudukan (Adminduk) Dispenduk Capil Bangkalan, Djayus Sayuti menuturkan pihaknya belum menerima surat resmi dari pusat terkait pemberhentian program e-KTP tersebut dan prosesnya tetap berjalan di masingmasing kecamatan dengan tidak ada batas waktu.

"Penggunaan e-KTP secara penuh akan berlaku per 1 Januari 2015 dan KTP reguler sudah tidak berlaku lagi, terkecuali ada kebijakan lain dari pemerintah pusat," ungkapnya, Rabu (26/11).

Pencapaian rekam data e-KTP di Kabupaten Bangkalan dari total jumlah wajib KTP. Menurut Jayus,

sudah mencapai 64, 52 persen, sementara sisanya masyarakat Bangkalan yang ada di perantauan dan masyarakat pelosok desa yang kurang sadar akan pentingnya KTP. "Jadi yang tidak merekam itu rata-rata masyarakat pelosok desa yang kurang sadar akan pentingnya KTP serta ada beberapa penduduk Bangkalan yang masih ada di perantauan," terangnya.

Menurut Jayus, pihaknya tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi agar masyarakat sadar dan dengan cepat melakukan rekam data. Tidak heran jika proses itu menjadi terhambat. Apalagi mereka lebih mementingkan un-

doni heriyanto/koran madura

BERTUGAS. Kabid Adminduk Dispenduk Capil Bangkalan, Djayus Sayuti sedang melakukan aktivitas di kantornya.

tuk bertani dibanding meluangkan waktu sedikit saja dalam melakukan rekam data.

"Kita selalu berupaya. Ini tantangan bagi kami menyadarkan masyarakat akan pentingnya

kepemilikan identitasa berupa eKTP itu," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

Hubungi: (0328) 6770024

Bangkalan

Industri Lokal

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 KAMIS 27 NOVEMBER 2014||TAHUN No. 0494 |IIITAHUN III No. 0494

ali syahroni/koran madura

TELATEN. Indah Febriana sedang membuat bros di rumahnya di Dusun Lobuk, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu Pamekasan. (Insert) Bros hasil kerajinan tangan yang dibuat dengan beranekaragam bentuk.

P

Kerajinan Bros Sangat Menguntungkan

AMEKASAN – Setiap tahun anak Indonesia yang lulusan sekolah terus bertambah, sementara pertumbuhan lapangan pekerjaan bagai jalan di tempat. Sehingga memaksa seseorang untuk membuka usaha sendiri, yang dimulai dari industri kecil atau home industry.

Banyak usaha yang bisa dilakukan, tetapi harus sesuai dengan kemampuan atau bakat serta ketersediaan modal awal.

Salah satu usaha yang dapat memberikan keuntungan besar adalah usaha kerajinan pembuatan bros.

Seiring dengan semakin banyaknya wanita yang menggunakan hijab, permintaan bros

terus meningkat. Utamanya bros yang terbuat dari bahan kain, sehingga dapat menyesuaikan dengan jilbab atau kerudung yang dikenakan.

Saat ini memang dapat dengan mudah di temukan bros yang terbuat dari bahan plastik dengan segala bentuk, mulai dari bunga, binatang, dan lainnya. Namun, yang paling banyak diburu oleh pengguna hijab adalah bros dengan bentuk bunga yang berbahan kain.

Seperti halnya usaha kerajinan bros yang digeluti Indah Febriana. Bros-bros yang dibuat di rumahnya di Dusun Lobuk, Desa dasok, Kecamatan Pademawu Pamekasan itu, semua berbahan kain saten, dengan dipercantik dengan menggunakan manik-manik yang dibentuk dan dirangkai sedemikian rupa.

Apalagi kerajinan membuat bros tidak membutuhkan modal yang cukup besar, karena

memang dalam usaha ini yang sangat dibutuhkan adalah ketelitian dan ketelatenan pembuatnya. Terbukti untuk mendapatkan kain saten 1 meter, hanya dibutuhkan modal Rp 15 ribu sampai Rp 18 ribu, tergantung jenisnya.

“Satu meter kain saten itu bisa menghasilkan 50 sampai 80 bros, tergantung banyak kain yang dipakai. Modal semuanya paling hanya Rp 50 ribuan saja, itu untuk beli kainnya, manikmanik, benang, jarum, dan lem sebagai perekat,” kata Indah.

Lem yang ia gunakan adalah lem tembak yang dengan mudah didapat di toko-toko elektronik.

Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan bros juga cukup mudah didapat, karena hanya menggunakan gunting untuk memotong kain sesuai ukuran, penggaris untuk mengukur pola, dan pensil untuk membentuk polanya.

Indah bekerja sama dengan

sepupunya, Noviyanti. Dalam satu hari saja, bros yang dihasilkan bisa mencapai 20 sampai 50 bros. sebab saat ini usahanya itu tidak bisa dikerjakan sendiri karena semakin lama banyak teman-temannya yang memesan bros sesuai warna kain yang diinginkan.

Dengan modal yang cukup murah itu, keuntungan yang didapatkan bisa mencapai 10 kali lipat dari modal yang dikeluarkan, karena harga dalam satu bros ia patok mulai Rp 5 ribu hingga Rp ribu, tergantung pada tingkat kesulitan dan banyaknya bahan yang digunakan.

“Usaha membuat bros seperti ini, biasa dilakukan siapa saja yang mempunyai banyak waktu untuk membuatnya, seperti halnya ibu rumah tangga. Saya sudah 8 bulan terakhir membuat bros dari kain saten ini, hasilnya lumayan,” ungkapnya.

Untuk memasarkan hasil

kerajinannya ia menggunakan cara jual online melalui media sosial, seperti facebook, twitter, dan BBM (blackberry messenger).

Sehingga bros yang dihasilkan dapat dengan mudah di ketahui oleh teman dan group di media sosial tersebut.

Dengan cara pemasaran seperti itu, cerita Indah, ia pernah mendapatkan pesanan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan jumlah pesanan yang cukup besar, yaitu 1500 bros. rekan bisnisnya itu ia dapatkan dari media sosial facebook.

“Saya memilih untuk cara pemasaran dengan menggunakan media sosial, karena bros yang saya buat ini barat dan besarnya tidak seberapa, sehingga mudah dikirim dengan menggunakan paket. Selain itu ada beberapa teman saya yang bantu memasarkan juga,” katanya. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 No. 0494 | TAHUN III

KAMIS 27 NOVEMBER 2014 | No. 0494 | TAHUN III

Try Wahyuning Tyas

Hidup yang dijalani manusia terus berputar seperti roda. Ada saatnya di atas, ada pula masa-masa berada di bawah.

Saat berada di titik yang terrendah, sudah barang tentu merasakan derita, sampai terkadang rasanya tidak bisa terima, bahkan sampai ingin memaki Tuhan dan dunia.

T

api, cobaan yang datang itu bukan tanpa maksud. Penderitaan adalah ujian kenaikan tingkat sebagai manusia. Inilah cobaan-

cobaan yang yang dihadapi dalam hidup sehari-hari, yang sebenarnya adalah sebentuk karunia yang sedang “menyamar.” Apapun yang dirasakan anggaplah dan maknai itu sebagai angerah yang Maha Kuasa.

"Hidup ini adalah garis yang harus dilalui oleh setiap manusia. Kita memang kadang tidak mengerti apa atas cobaan yang Tuhan berikan. Dan kita tidak bisa menawar, namun harus tetap dihadapi. Yakinlah jika itu semua adalah ujian untuk menuju ke tingkat kehidupan yang lebih indah dan bermakna," ujar Try Wahyuning Tyas.

Bagi sarjana lulusan fakultas pertanian UTM ini, seringkali manusia tidak bisa menerima keadaan yang ada.

Bahkan, putus asa disaat dilanda kemelaratan hidup.

Padahal, dibalik itu semua ada hikmat dan nikmat yang perlu disyukuri. Berpikirlah jika hal

MUSYARROFAH

Ajak Pemuda Makmurkan Masjid

K Kerajinan Bros Sangat Menguntungkan Kerajinan bros yang digeluti Indah Febriana di Dusun Lobuk Desa dasok, Kecamatan Pademawu Pamekasan, berbahan kain saten yang dipercantik dengan manik-manik yang dibentuk dan dirangkai sedemikian rupa.

Selengkapnya INDUSTRI LOKAL | Hal. O

P

Ujian Kenaikan Tingkat

KORAN MADURA

R

eberadaan pemuda masa kini yang lebih cenderung berada di trotoar, pos kamling, dan warnet, ketimbang ke masjid, menjadi keprihatinan tersendiri bagi generasi bangsa saat ini. Tak terkecuali oleh Musyarrofah sebagai bagian dari pemuda.

Eva, sapaan akrab Musyarrofah, mengatakan yang datang salat berjemaah di masjid, mayoritas pengunjung ‘fanatiknya’, justru bukan kaum muda. Umumnya, orangtua dan manula yang memang sudah selayaknya membekali diri untuk banyak beribadah saat sudah uzur.

Belum lagi kalau salat Jumat digelar. Muazin di masjid sudah tidak muda dan melantunkan seruan salat dengan suara yang tidak lagi merdu dan nada sekenanya.

Pemandangan seperti ini bukan di satu dua masjid, tetapi hampir di banyak masjid.

Sebagai bagian generasi Muslim, Eva mengkhawatirkan hal itu.

Bagaimana jika kelak mereka yang

sudah sepuh tiada. Apakah sudah ada dari generasi muda yang siap melanjutkan menjadi lebih baik?

Apakah mereka yang kini masih anak-anak, remaja, dan pemuda bakal mau memakmurkan masjid?

Di sinilah satu alasan kuat mengapa para orangtua harus melakukan upaya – sebagai bentuk tanggung jawab – mengajak anakanaknya untuk mencintai masjid.

Selain akan menjadikan kekuatan iman dan aqidah terpelihara, Menurut Eva, masjid secara Ilahiyah adalah rumah Allah yang tentu ada banyak keutamaan yang akan diperoleh bila seseorang gemar memakmurkan masjid. Jika Orang yang terbiasa ke masjid sudah barang tentu orang yang beriman dan karena itu ada rasa cinta, nyaman dan rindu untuk senantiasa memakmurkan masjid.

Jika hal ini menjadi satu indikator keimanan seorang muslim, maka sudah sepatutnya para orangtua mengajak anak-anaknya untuk

mencintai masjid.

Engganya pemuda hadir ke masjid, mungkin, ini satu pekerjaan rumah seluruh keluarga muslim dan pengurus masjid, bagaimana strategi yang relevan agar masjid bisa menjadi tempat favorit anak-anak, remaja bahkan para pemudanya.

Jika dibiarkan, maka akan semakin banyak generasi muda yang asing dengan masjid dan kian akrab dengan dunia yang tidak semestinya. Mereka lebih suka kongkow-kongkow di cafe hingga larut malam, menghabiskan waktu senggang dengan bermain. Hampir tidak terpikir oleh mereka untuk merapat ke masjid.

Ia berharap keterlibatan orang tua untuk mengetuk para pemuda memakmurkan masjid. Sehingga masjid tidak lagi menjadi tempat paling banyak oleh orang tua dan manula, melainkan pemuda juga ikut ramai datang ke masjid. =fakih amyal/rah

itu sebagai kasih sayang Tuhan terhadap hambaNya. "Apagunanya kita mengumpat toh hanya membuat kita tidak bisa menyadari terhadap rencana Tuhan.

Semua yang kita terima pasti mengandung sejuta hikmah yang bisa kita petik dan kita pikirkan," paparnya.

Menurutnya, jika tidak pandai-pandai bersyukur maka dalam menjalani hidup pasti dengan penuh kekesalan dan umpatan.

Tentunya, semakin menjauhkan dari kebahagiaan. Sebab , Tuhan memberikan sesuatu atas prasangka hambanya. =Doni Heriyanto/rah