e Paper Koran Madura 28 November 2013

Page 1

1

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO.0249 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

28 NOVEMBER 2013

g PAMANGGHI

Cor-kocoran Oleh : Zeinul Ubbadi

Wartawan Koran Madura

ant/agung rajasa

TOLAK KRIMINALISASI DOKTER. Sejumlah dokter melakukan aksi solidaritas tolak kriminalisasi dokter di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (27/11). Mereka mengajak masyarakat untuk mulai berpikir kritis dan objektif mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan dokter termasuk menyadari tentang adanya resiko yang mungkin terjadi atas tindakan medis yang dilakukan. Baca berita selengkapnya di halaman 2

Meski Kalah

Tetap Lolos Berita di hal 8

Luthfi Dituntut 18 Tahun LHI: Sebelumnya Saya Menduga 20 Tahun JAKARTA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Selatan untuk menjatuhkan vonis terhadap Luthfi Hasan Ishaq berupa kurungan 10 tahun penjara dalam kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Di samping itu, JPU juga menuntut Luthfi membayar denda sebesar Rp 500 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. “Memohon majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang,” kata Jaksa Penuntut Umum Rini Triningsih membaca tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2013). Selain untuk kasus suap tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK juga meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara untuk kasusu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan. Tidak hanya itu, JPU juga me-

minta Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Gusrizal untuk memberikan hukuman tambahan kepada Luthfi Hasan. “Di antaranya mencabut hakhak tertentu bagi terdakwa dalam memilih dan dipilih dalam jabatan publik,” kata Jaksa Rini. Jaksa Rini menilai, hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan Luthfi Hasan selaku anggota DPR telah meruntuhkan kepercayaan

Memohon majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang

Rini Triningsih

Jaksa Penuntut Umum KPK

masyarakat, perbuatan Luthfi Hasan yang dilakukan bersama-sama dan terorganisir telah berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, Jaksa Rini juga menilai perbuatan Luthfi Hasan yang berkolusi dengan Ahmad Fathanah dengan cara mempengaruhi perizinan

mengorbankan hak-hak masyarakat. “Sementara, hal-hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum,” imbuh Jaksa Rini. Mengira 20 Tahun Mendengar tuntutan JPU, mantan presiden PKS ini tidak tampak terkejut atau stres. Menjawab pertanyaan wartawan ia malah berseloroh dengan mengatakan bahwa sebelumnya ia mengira JPU akan menuntutnya 20 tahun penjara. “Malah saya kira 20 tahun,” kata Luthfi Hasan usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (27/11/2013). Jaksa KPK berkeyakinan Luthfi Hasan menerima uang dengan total Rp 1,3 miliar melalui Ahmad Fathanah dari Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. “Terdakwa menerima pemberian uang dari Maria Elizabeth Liman melalui Ahmad Fathanah, yaitu beralihnya kekuasaan atas uang Rp 300 juta dan Rp 1 miliar dari Maria Elizabeth Liman yang diperuntukkan kepada terdakwa,” tegas jaksa Muhibuddin. Selain itu Luthfi juga dinilai terbukti melakukan pidana pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan dan menitipkan harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana. (gam/abd)

Kompak Bego Suatu hari, Matrawi dan Matrahem sedang ngobrol di suatu cafe. Mereka sedang membicarakan sopirnya masing-masing yang mereka anggap goblok. Matrawi : kamu tau gak, sopirku begoooo banget! Matrahem : Masa sih? Matrawi : Iya! Nih aku panggil. Jojooooooon!

JELANG PEMILU 2014

KPU-Kemendagri Temukan 5,6 Juta Pemilih Ber-NIK JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri telah menemukan 5,6 juta pemilih dari 10,4 juta pemilih bermasalah, telah memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan tercatat di daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). “Data terakhir yang kami dapatkan dari Kemendagri sebanyak 5,6 juta pemilih sudah berhasil ditemukan NIK-nya, jadi itu sudah ‘clear’,” kata Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyaherry usai rapat dengar pendapat di Gedung DPR Jakarta, Rabu malam. Dia menjelaskan temuan data pemilih tersebut disebabkan oleh kekeliruan petugas panitia pendaftaran pemilih (pantarlih) selama melakukan proses pendaftaran pemilih di lapangan. Kekeliruan pencatatan data pemilih tersebut bisa dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu jumlah

KONON, alokasi belanja dalam APBD dikelompokkan dalam dua bagian. Pertama disebut Belanja Langsung dan yang kedua disebut Belanja Tidak Langsung. Saya tidak tahu kabupatenkabupaten di luar Madura. Tapi di Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan dana APBDnya sekitar 65 persen tersedot untuk Belanja Tidak Langsung (dulu dikenal sebagai Belanja Aparatur). Pendek kata, bila satu kabupaten memiliki dana APBD 1 Rp Triliun, maka Rp 650 Miliar habis hanya untuk membiayai ongkos para pejabat dan pegawai negeri sipil. Seperti gaji, tunjangan jabatan, tunjangan anak, tunjungan lauk pauk, tunjangan ini, tunjangan itu dan hal-hal lain yang “dianggap perlu” untuk ditunjang. Setelah itu, sisanya sebesar 35 persen baru dialokasikan untuk masyarakat luas (atau biasa dikenal sebagai Belanja Langsung). Bila sebuah kabupaten memiliki APBD sebesar Rp 1 Triliun --seperti kita andaikan di atas-- maka biaya untuk publik ini hanya berjumlah 350 Miliar rupiah. Itupun sebagiannya masih dinikmati oleh para pejabat dan aparatur. Misalnya mobil dinas. Mobil ini dibeli dari dana yang 35 persen itu, sebab ini diasumsikan sebagai belanja untuk masyarakat luas (Belanja Langsung), padahal mobil itu dipakai oleh pejabat pula. H. Panji Taufiq, ketua PCNU Sumenep pernah menganalogikan hal ini dengan cukup satir, “Kita Kocor kita ini seperti orang punya akhir-akhir ini uang Rp 1000 mau memseringkali basi buat kocor. Bahannya hanya saat masih seharga Rp 100, ongkos hangat pembuatnya Rp 900” ujarnya sambil terkekeh. Saya sempat berpikir pernyataan ini berlebihan. Ini bukan lagi 65 banding 35 persen, tapi 90 bading 10 persen. Saya yakin ini salah. Namun karena saya merasa belum punya pengetahuan dan informasi yang cukup, waktu itu saya memilih menyimpan ketidak percayaan itu dalam hati. Terus terang saya betul-betul berharap itu salah. Hingga saya menjumpai salah satu ruas jalan di Sumenep yang cukup membuat saya miris. Jalan ini sudah mulai rusak di ujung selatannya, padahal rekanan yang melakukan perbaikan belum tuntas melakukan pekerjaannya sampai di ujung utaranya. Kesimpulan instan saya mengatakan pasti ada korupsi dalam proyek ini. Dan korupsi itu pasti tidak bisa dilakukan sendirian oleh rekanan. Adakah pejabat, anggota dewan atau aparat yang kecipratan “dana panas” proyek ini? Bila iya, maka H. Panji Taufiq rupanya benar, perbandingan antara biaya yang dinikmati aparat dengan biaya yang benar-benar langsung dinikmati publik adalah 90 dan 10 persen. Kocor itu rupanya bukan tujuan dari penganggaran. Ia tak lebih dari sekedar alasan untuk sebanyakbanyaknya mengeruk uang negara masuk ke dalam kantong-kantong tertentu. Tidak heran, kocor-kocor yang kita jumpai selama ini kualitasnya cukup rendah, kalah jauh dibanding kocor jaman dahulu buatan para penjajah. Kocor kita akhir-akhir ini seringkali basi saat masih hangat. Dan kenyataan ini memaksa saya punya kesimpulan naif, rupanya penjajah lebih punya hati dibanding dengan yang bukan penjajah. Duh, semoga salah. =

angka NIK kurang atau lebih dari 16 digit, NIK penduduk tercatat nol dan pemilih yang memang tidak memiliki NIK sama sekali. Terkait pemilih tanpa NIK tersebut, Ferry mengakui masih ada jutaan masyarakat berusia pemilih namun

tidak tercatat dalam data DP4, yang menurut Kemendagri sudah diberikan NIK terhadap 190 juta penduduk. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan seluruh penduduk yang lahir memang sudah

diberikan NIK oleh Pemerintah melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil). Namun, faktanya di lapangan belum tentu satu penduduk memiliki satu NIK. Hal itu yang seharusnya ditelisik oleh KPU agar ditemukan data penduduk berusia pemilih yang benar-benar tunggal sehingga dapat diejawantahkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). “Masalah DPT ini bukan persoalan perbedaan angka, karena angka itu bisa direkayasa. Yang menjadi masalah adalah DPT itu masih bermasalah, ada NIK kosong, ‘invalid’, NIK ganda, itu yang harus diselesaikan,” kata Arif. Oleh karena itu, dia meminta KPU dapat meyakini data pemilih yang dikerjakan oleh jajaran KPU di seluruh daerah itu benar-benar tunggal, meskipun harus ditunda kembali penetapan terhadap 10,4 juta pemilih di DPT itu. “DPT itu silakan KPU yang menentukan, sepanjang diyakini ketunggalannya oleh semua pemangku kepentingan,” ujar dia. (ant/fran)

Jojon kemudian lari menghampiri Jojon : Iya Bos? Matrawi : Nih gue kasih kamu 10 ribu, beliin aku Mercedes Benz. Sana jalan! Jojon : Baik Bos! Sambil nyengir, Matrawi bilang sama Matrahem. Matrawi : Gimana? Hehe.. Matrahem : Ah, itu sih belum seberapa, sopirku lebih tolol lagi. Nih aku panggil. Udiiinnnnn! Sini! Udin : Iya Bos, ada apa Bos? Matrahem : Coba kamu ke rumah, liat apa saya ada di rumah atau nggak! Cepetan sana! Udin : Siap Bos! Lalu Matrahem dan Matrawi tertawa bersama. Sementara kedua sopir tadi ketemu di jalan. Trus mereka ngobrol. Jojon

: Eh, sampean tau gak? Bos ku itu, gebleg nya bukan main! Masa’ aku dikasih duit 10 ribu suruh beli mercedes benz. Yang bener aja! Sekarang kan hari minggu, toko ya pasti tutup semua lhaa..

Udin

: Haha itu sih belum seberapa. Bos saya, nyuruh saya ke rumah, liat apa dia ada atau nggak di rumah! Padahal dia punya Hand Phone, kan bisa telpon langsung ke rumah tanya apa dia ada atau nggak!...

Keudanya kemudian terpingkal-pingkal menertawakan Matarawi dan Matrahem Cak Munali


2

NASIONAL

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO.0249 | TAHUN II

Ratusan Dokter Unjuk Rasa di Depan Istana JAKARTA-Ratusan dokter di Jakarta yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu (DIB) menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (27/11). Aksi unjuk rasa ratusan dokter tersebut dilakukan sebagi bentuk solidaritas terhadap dr Dewa Ayu Sasiary Prawani atau dr Ayu. Berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, mereka lantas berjalan kaki menuju Istana Presiden dan Mahkamah Agung. Beberapa dokter berorasi menuntut MA membersihkan nama ketiga dokter. “Kita tunjukkan pada dunia kalau kita bukan pembunuh. seorang dokter dalam tindakannya selalu sesuai dengan standart operasional prosedur yang benar,” ujar salah satu dokter yang bertugas di RSCM.

Diketahui, kasus bermula dari RS Kandou Manado, Sulawesi Utara. Saat itu, dokter Ayu dan dua temannya baru saja rampung menyelesaikan operasi caesar atas pasien bernama Julia Fransiska Makatey. Operasi berlangsung lancar. Jabang bayi lahir selamat. Namun kondisi Julia memburuk. Beberapa hari kemudian, ia meninggal. Keluarga yang tak terima dengan kejadian itu melapor ke polisi dengan

dugaan malpraktik. Kasus pun bergulir hingga ke Pengadilan Negeri Manado dan Mahkamah Agung. MA kemudian mengabulkan kasasi jaksa dan memutuskan vonis 10 bulan penjara. Ayu beserta dr Hendry Simanjuntak pun mendekam di Rutan Malendeng. Sementara dokter Hendry Siagian masih buron. Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah menilai aksi mogok yang dilakukan para dokter masuk akal. Gerakan solidaritas dokter itu kata dia bisa dimaklumi karena apa yang terjadi pada rekan mereka, dr. Ayu, bisa memberikan preseden buruk bagi profesi kedokteran. Situasi hukum yang menimpa Ayu

bisa menjadi yurisprudensi yang menjebak dokter dalam dilema melayani pasien. “Sah-

Sah-sah saja mereka menyalurkan aspirasi dengan berunjuk rasa, asalkan tak mengganggu layanan gawat darurat.

Poempida H.

Anggota Komisi IX DPR RI sah saja mereka menyalurkan aspirasi dengan berunjuk rasa, asalkan tak mengganggu lay-

anan gawat darurat. Upaya yang harus diambil oleh para dokter juga adalah membantu proses peninjauan kembali secara hukum. Karena ini satu-satunya yang dapat membebaskan dr. Ayu,” ujar Poempida, Rabu (27/11). Ke depan dokter tidak akan mau mengambil risiko untuk menangani pasien yang sudah parah. Mereka bakal khawatir terjerat masalah hukum jika gagal mengambil langkah medis. Poempida menyesalkan putusan Mahkamah Agung yang memvonis dr. Ayu setelah pada proses peradilan sebelumnya di Pengadilan Tinggi ia diputus bebas murni. “Kejadian dr. Ayu akan berulang pada dokter-dokter lain. Akan timbul ketakukan bagi

Ditanya Sering Bertemu Rudi, Sutan Naik Pitam

PPP Ragukan Mahfud MD

JAKARTA- Tim Pengawas Century belum mencapai kesepakatan untuk memanggil kembali mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono oleh Tim Pengawas (Timwas) Century DPR. Dari 9 fraksi yang ada di DPR, sebanyak 4 fraksi menyatakan dukungan untuk memanggil kembali Boediono, sedangkan 5 fraksi lainnya belum menentukan sikap. Keputusan pemanggilan Wakil Presiden ini akan dibahas lebih lanjut pada minggu depan. “Tadi beberapa fraksi mengusulkan, di antaranya PDI Perjuangan, PKS, Golkar, PPP secara prinsip setuju, tapi saya tidak ambil keputusan pada hari ini karena ingin mendengarkan fraksi-fraksi lebih lengkap. Jadi, tak bisa diputuskan karena belum semua fraksi yang menyatakan setuju atau tidak,” kata Pimpinan Timwas Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/11). Kelima fraksi yang belum menyatakan pendapat itu adalah Partai Demokrat, PAN, Gerindra, Hanura dan PKB.

Tak Kebal Sedangkan anggota DPR, Indra mengaku profesi dokter dan profesi apappun tak ada yang kebal hukum. Karena itu, siapapun harus mengikuti proses hukum, jika terbukti melanggar hukum, maka harus mematuhi keputusan hukum. “Untuk itu, jangan sampai profesi dokter dan dokter itu kebal hukum. Tapi kalau penanganan dr Ayu sudah sesuai mekanisme, sesuai dengan Sop penanganan pasien, maka hal itu tidak bisa dibebankan kepadanya ketika pasien tidak sembuh, cacat, atau mening-

gal. Dan, sebaliknya,” tegas Indra pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (27/11). Dia menilai aksi demo itu bisa dipandang dari dua sudut, pertama sebagai aksi solidaritas. Sebagai bentuk solidaritas sesama profesi dapat dipahami. Sedangkan sisi lainnya adalah apakah benar yang dilakukan oleh dr Ayu adalah tindak malpraktik atau tidak? Hal itu hanya bisa dibuktikan di dalam pengadilan. “Bahwa dalam UU Praktik Kedokteran, Kesehatan, KUHP, tindak kelalaian harus ada pertanggungjawabannya secara hukum. Jadi, biarkan proses hukum berjalan, tidak mungkin kita mengintervensi proses hukum,” ujarnya meyakinkan. (gam/abd)

SKANDAL SKK MIGAS

JELANG PILPRES 2014

JAKARTA-Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Menteri Agama Suryadharma Ali meragukan kemampuan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatukan partai Islam pada pemilu mendatang. Meskipun hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) menyebutkan bahwa mantan Menteri Kehakiman dan Pertahanan itu adalah tokoh yang dapat mempersatukan partai-partai Islam. Menurut Suryadharma Ali, kurang tepat menyebut Mahfud dapat mempersatukan partai Islam pada saat peta politik masih terus berkembang seperti sekarang ini. “Saya menilai bahwa perkembangan politik belum selesai, termasuk jika ada seseorang yang dianggap menjadi pemersatu dari partai Islam karena kita harus lihat kontribusi orang yang dijadikan pemersatu itu apa. Pengaruhnya juga apa?” kata Suryadharma di Jakarta, Rabu (27/11). Kendati demikian, Suryadharma mengaku melihat sosok Mahfud sebagai sosok yang baik, mempunyai jiwa kepemimpinan, serta berintegritas. Prestasinya dalam memimpin MK adalah salah satu contoh. “Tapi, saya belum melihat bahwa itu sesuatu yang final, yang sudah selesai. Kalau kita menunjuk seseorang seperti itu, masih jauh dari sisi momentum,” lanjut Menteri Agama itu. Hal serupa juga diungkapkan Suryadharma ketika ditanya mengenai wacana koalisi partai Islam. Wacana tersebut, menurutnya, bisa menjadi sesuatu yang mungkin, tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Pasalnya, sangat banyak kemungkinan yang bisa terjadi di dalam dunia politik. (gam/aji)

dokter untuk melakukan tindakan medis bagi pasien kritis karena mereka bisa dipidana jika gagal,” katanya.

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sutan Bhatoegana selama 7 jam. Sutan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dengan tersangka Rudi Rubiandini. Namun politisi Partai Demokrat ini tiba-tiba naik pitam saat

Gini, saya ditanya tentang kinerja Komisi VII dalam mengawasi mitranya SKK Migas. Sekitar itu aja

Sutan Bhatoegana Ketua Komisi VII DPR RI

ant/puspa perwitasari

PEMERIKSAAN SUTAN BATHOEGANA. Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi usai pemeriksaan di Jakarta, Rabu (27/11). Politikus Partai Demokrat tersebut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap SKK Migas.

ditanya wartawan seputar intensitas pertemuan yang terlalu sering. “Gini, saya ditanya tentang kinerja Komisi VII dalam mengawasi mitranya SKK Migas. Sekitar itu aja,” ujar Sutan di gedung KPK, Rabu (27/11). Sutan sendiri memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Mengenakan kemeja batik, Sutan tak menampik diperiksa untuk penyidikan tersangka Rudi Rubiandini. “Saya memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi RR,” ucap Sutan. Sutan lebih sering menebar senyum dan mengumbar tawa lebar-lebar ke depan wartawan. Sutan mengaku tak mengetahui namanya masuk dalam pusaran kasus SKK Migas setelah beredar dokumen yang diduga berita acara

PEMANGGILAN BOEDIONO

4 Fraksi Sepakat, 5 Fraksi Belum Bersikap Menurut politisi PDI Perjuangan ini, persetujuan seluruh fraksi sangat penting dilakukan untuk memanggil Boediono. Sebab, lanjut dia, yang dipanggil adalah orang nomor dua di negeri ini. “Satu hal soal pemanggilan Boediono akan diputuskan dalam rapat sebelum rapat dengan KPK pada tanggal 4 Desember. KPK kita undang pukul 10.00 WIB. Supaya timwas lengkap kita akan putuskan saat itu,” ujar dia. Sementara itu, Ahli Hukum Pidana Romli Atmasasmita merasa aneh dengan sikap KPK yang belum mampu mengungkap kejahatan Bank Century. Menurut dia, sesuai UU LPS, pihak yang paling bertanggung jawab di dalam LPS adalah presiden. “Kalau kita lihat dari penanggungjawab di BI ya gubernur BI, di LPS ya Presiden. Karena pimpi-

nan LPS bertanggung jawab pada presiden. Ini saya bicara sesuai aturan, baca saja UU LPS,” ujar Romli saat rapat bersama Timwas Century di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/11). Dia menjelaskan, dalam proses pencairan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) yang dikucurkan oleh Bank Indonesia (BI) adalah tanggung jawab presiden dan gubernur BI. Dia memaparkan, dalam UU, yang bertanggung jawab soal FPJP adalah gubernur BI, jika nominal FPJP di tangan LPS, artinya tanggung jawab ada di presiden. “Kalau saya baca, di situ ada presiden, gubernur BI dan Menkeu, kok KPK susah bener? Memeriksa Boediono sampai ke kantor, ada apa?,” ujarnya. Dia pun mengkritik kinerja KPK yang dinilai tebang pilih dalam

pemeriksaan (BAP) Rudi. “Gak tau saya,” katanya. Dalam BAP tersebut, Rudi mengatakan bahwa Sutan sempat meminta tunjangan hari raya (THR) kepada dirinya sekitar awal bulan puasa 2013 untuk anggota Komisi VII DPR. Hal itu dibantah Sutan. “Gak ada itu, Insya Allah gak ada itu. Nanti ya penjelasannya di sana (periksa),” tegasnya. Tak hanya itu, di BAP menyebutkan bahwa Rudi mengakui pernah mengadakan pertemuan dengan Sutan di sejumlah tempat makan di beberapa pusat perbelanjaan seperti di Plaza Senayan, Bellagio, Pacific Place, dan di Dharmawangsa. Pertemuan itu, menurut Rudi seperti yang dimuat dalam dokumen serupa BAP, turut dihadiri sejumlah pengusaha yang pernah mengikuti tender di SKK Migas. Sutan pun mengakui hal tersebut. Namun, dia mengklaim pertemuan dengan Rudi hanya sebatas hubungan kerja. “Ya namanya mitra, ya sering ketemu di DPR sana,” tutur Politikus Partai Demokrat itu. Anehnya Sutan naik pitam saat disinggung intensitas pertemuan dengan Rudi. Senyum dan tawa Sutan pun memudar saat disinggung hal tersebut. “Saya mau tanya, gak boleh saya ketemu orang?” ketusnya dengan nada tinggi sebelum memasuki gedung KPK. Rudi sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap dari Komisaris PT Kernel Oil Private Limited Simon G Tanjaya melalui pelatih golfnya, Deviardi. KPK, melalui pengembangan kasus itu kemudian menjerat Rudi dan Deviardi dengan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (gam/aji)

proses penegakan hukum, khususnya kasus Century. “Niat jahat itu tidak usah lihat perbuatannya, tapi dari fakta-fakta. Mulai dari bank, bagaimana BI memperlakukan dia, memang ada sesuatu yang Century itu hanya sarana untuk melakukan sesuatu. Kalau lihat unsur melawan hukum itu jelas sekali,” ujarnya. Tiga Lembaga Bermain Sementara itu, ahli hukum tata negara Prof Dr H Ahmad Syarifuddin Natabaya mengatakan dalam kasus Century, ada beberapa lembaga yang terlibat, yakni FPJP, KKSK dan LPS. “Nah, tiga lembaga ini bermain dalam Century. Jadi, kalau kita lihat dan sudah banyak tim (Timwas) mendapat, mengenai validasi wewenang yang dilaksanakan, kita sudah melihat kesaksian JK, SM, Boediono, yang pada waktu itu menjabat wapres, menkeu, dan gubernur BI,” ujar Natabaya dalam rapat bersama Timwas di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Rabu (27/11). (gam/abd/aji)


EKONOMI

3

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO.0249 | TAHUN II

DEVISA

Uang Orang Indonesia di Singapura Capai Rp 1600 T JAKARTA-Negara Singapura menjadi primadona bagi orang Indonesia untuk menyimpan uangnya. Data Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) menyebutkan jumlah dana milik orang Indonesia yang terparkir di luar negeri disebut-sebut sangat besar. Bahkan di Singapura saja, besarnya duit dari Indonesia yang tersimpan di sana menyamai APBN, sekitar Rp 1.600 triliun. Direktur PDBI Christianto Wibisono mengatakan jika bisa ditarik kembali ke Indonesia, pemerintah tak perlu terlalu mengandalkan investor asing untuk mencari pinjaman buat

Saya ingatkan, ini secara ekonomi rasionalnya bisa. Tapi secara politis saya tidak yakin bahwa ini mungkin. Jangan kita tergoda melakukan langkah yang drastis

Chatib Basri Menteri Keuangan

menutup anggaran. Menteri Keuangan Chatib Basri membenarkan, di beberapa negara tersimpan banyak dana asal Indonesia. Tapi mekanisme untuk mengambilnya kembali diperlukan kehatihatian dan memungkinkan secara politik maupun ekonomi. “Saya contohkan Italia, mereka berhasil menarik USD 130 miliar dana dari luar negeri. Tapi saya ingatkan, ini secara ekonomi rasionalnya bisa. Tapi secara politis saya tidak

yakin bahwa ini mungkin. Jangan kita tergoda melakukan langkah yang drastis,” ujarnya di sela-sela Kompas CEO 100 Forum, Jakarta, Rabu (27/11). Salah satu mekanisme yang memungkinkan buat menarik dana yang parkir di negara lain melalui amnesti pajak. Setiap perusahaan di Tanah Air dijanjikan tak akan dipungut pajak, bila duit mereka yang tersimpan di luar negeri bisa ditarik kembali. Tapi, kebijakan ini, menurut menkeu, rentan merusak iklim perpajakan, sehingga tak direkomendasikan. “Tax amnesty hanya bisa dilakukan jika semua (perusahaan mendapat perlakuan sama), kalau ini tidak di amnesti, maka walaupun dilakukan uangnya tidak bisa masuk ke sini. Itu yang menurut saya politically enggak mungkin, legally juga enggak mungkin,” ungkap Chatib. Cara paling memungkinan untuk menarik dana itu melalui peningkatan iklim investasi. Sehingga, investor menanamkan modal di Indonesia, yang sebagian dananya berasal dari dana parkir tersebut. Langkah ini menurutnya lebih rasional dibanding melakukan kebijakan radikal seperti amnesti pajak. “Realisasi investasi sudah di atas Rp 100 triliun, ini sebenarnya dana kita di luar negeri kembali juga, dalam bentuk PMA, dan terjadinya gradual,” cetusnya. (gam/abd)

ant/yudhi mahatma

INVESTOR SUMMIT 2013. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad (tengah) bersama Dirut PT BEI Ito Warsito (kedua kanan) serta Dirut PT KPEI Hasan Fauzi (kanan) membuka secara resmi Investor Summit & Capital Market Expo 2013 di Jakarta, Rabu (27/11). Pertemuan investor dan pameran pasar modal tersebut bertujuan menggugah minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi.

NILAI TUKAR

Rupiah Melemah Bukan Karena Utang Swasta JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menilai tekanan terhadap nilai tukar Rupiah akhir-akhir ini masih terkendali dan mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia. Kendati demikain, diakui bahwa utang dalam denominasi asing swasta yang jatuh tempo pada bulan ini lebih besar dibanding bulan lalu. Namun, bukan itu penyebab melemahnya Rupiah. “Kondisi Rupiah saat ini mencerminkan fundamental ekonomi. Dan kami menyampaikan bahwa ini sudah dipahami oleh Indonesia,” kata Gubernur BI , Agus Martowardojo, ketika ditemui seusai berbicara pada acara Kompas100 CEO Forum, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (27/11). Situs resmi BI melansir sampai akhir September 2013, ULN Indonesia yang segera jatuh tempo mencapai 47 miliar dolar AS. Dengan kurs tengah BI per 25/11 yang Rp 11.722, jumlah itu senilai Rp 552 triliun atau 18,1% dari total ULN Indonesia yang mencapai 259,9 dolar AS atau senilai Rp 3.046 triliun. Utang

swasta tumbuh 11,1% year on year (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan utang publik yang ‘hanya’ naik 2,1%. Secara umum, BI juga mencatat utang luar negeri jangka pendek naik 19,2% . Pertumbuhan ini lebih tinggi dari ratarata pertumbuhan periode Januari-Agustus 2013 yang tumbuh sebesar 17,5%. Menurut Agus, faktor eksternal yang menyebabkan permintaan dolar meningkat adalah upaya mengurangi risiko oleh para investor yang menyebabkan permintaan dolar naik. Ini terjadi untuk mengantisipasi perkembangan di beberapa negara, seperti rencana bank sentral Brazil untuk menaikkan suku bunga serta indikator ekonomi AS yang menunjukkan belum akan diambilnya aksi penarikan stimulus oleh Bank Sentral AS. Ada pun penyebab meningkatnya permintaan dolar di dalam negeri, menurut dia, adalah keperluan akhir bulan untuk pembayaran repatriasi ke perusahaan induk oleh perusahaan multinasional. (gam)

ant/ekho ardiyanto

PENYELUNDUPAN PUPUK ILEGAL. Polisi menangkap Haris Dg Rate (kiri) tersangka kepemilikan pupuk Ammonium Nitrate yang diduga untuk pembuatan bom ikan di kantor Kepolisian Perairan (Polair) Polda Sulsel, Makassar, Sulsel, Rabu (27/11). Polair Polda Sulsel mengamankan tersangka Haris Dg Rate dengan barang bukti KMN Risma Indah yang mengangkut 52 zak pupuk Ammonium Nitrate asal Malaysia di perairan Pangkep, Sulsel.

Kita Hanya Jadi Fasilitator Jenewa Gagal, Bali ‘Dipaksa’ Menghasilkan Konsensus WTO

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) memastikan bahwa Konferensi Tingkat Menteri IX WTO, di Bali, tidak akan memberikan manfaat untuk Indonesia. Hal ini karena perundingan WTO di Jenewa telah gagal membawa kepentingan Negara berkembang, khususnya Indonesia di sektor pertaniannya. Seperti diberitakan, WTO mengumumkan perundingan Paket Bali di Jenewa (26/11) tidak dapat menghasilkan kesepakatan menjelang pertemuan di Bali. Kegagalan perundingan Paket Bali di Jenewa disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan terhadap draft teks dalam Perjanjian

Trade Facilitation dan Perjanjian Pertanian, khususnya Proposal G33. Untuk itu, perundingan lanjutan akan digelar di Bali pada 3 - 6 Desember 2013. Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik mengatakan, dengan gagalnya perundingan di Jenewa, Organisasi

WTO semakin kehilangan kredibilitasnya. Namun tidak mustahil, KTM IX WTO di Bali nanti menggunakan strategi politik “tukar-guling”. Yakni, menukar Proposal Pertanian G33 dengan Trade Facilitation, untuk mencapai konsensus Paket Bali. Olehnya, kita terus perlu memastikan hal tersebut tidak terjadi.” Kebuntuan Perjanjian Trade Facilitation disebabkan oleh penerapan prosedur kepabeanan dalam Section 1 Perjanjian Trade Facilitation yang akan sangat membebankan Negara berkembang sehingga masih banyak draft teks yang di-

tolak akibat perbedaan kepentingan antara Negara berkembang dan Negara maju. Selain itu, keenganan Negara maju untuk mengikatkan komitmen dalam section II Trade Facilitation tentang pendanaan untuk capacity building bagi Negara berkembang dan terbelakang semakin membuat perundigan Trade Facilitation menjadi terhambat. Dalam Perjanjian Pertanian, khususnya Proposal G33 tentang Public Stockholding and food security masih terhambat karena sulit dicapainya kesepakatan mengenai ‘peace clause’ (pengecualian yang bersifat sementara) yang hanya berlaku 4 tahun dan sangat bertolak belakang dengan kepentingan Negara berkembang yang lebih menginginkan perubahan aturan perjanjian pertanian tentang batas maksimal pemberian subsidi untuk negara berkembang. Selama ini Negara berkembang hanya bisa memberikan subsidi minimal 10% dari total nilai produksi pertanian. “Olehnya, Pemerintah Indonesia tidak boleh sekedar menjadi fasilitator dan organizer yang baik di Bali nanti. Tapi harus proaktif menghadang upaya ekspansif WTO, serta mulai mengajak rakyat dunia memikirkan satu sistem kerjasama multilateral baru menggantikan sistem yang sudah terbukti gagal,” tutup Riza. (gam)

JAMINAN SIMPANAN

LPS Rate Naik 25 bps JAKARTA-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan 25 basis point (bps) tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku pada periode 28 November 2013 sampai 14 Januari 2014 untuk simpanan dalam Rupiah di bank umum dan BPR. Sedangkan simpanan dalam bentuk valas (valuta asing) tidak mengalami perubahan. “Dengan pertimbangan tersebut, kami menaikkan suku bunga penjaminan pada bank-bank umum menjadi 7,25%,” jelas Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS, Suharno Eliandy di Jakarta, Rabu (27/11). Penetapan tingkat bunga itu kata dia didasarkan pada suku bunga deposito berjangka Rupiah tenor 1 dan 3 bulan pada beberapa bank yang dipantau oleh LPS meningkat secara signifikan pada periode September 2013 hingga November 2014. Selain itu, biaya dana rata-rata tertimbang ICOF perbankan mengalami peningkatan, yaitu dari 3,85% (Agustus 2013) menjadi 3,89% (September 2013). Disamping itu, suku bunga pasar uang antarbank Rupiah (JIBOR) selama periode Oktober 2013 masih berada dalam tren meningkat dengan peningkatan tertinggi pada suku bunga JIBOR tenor 6 bulan sebesar 12 bps menjadi 6,95%. tingkat bunga penjamin simpanan diupayakan dapat mencakup sedikitnya 90% dari jumlah nasabah penyimpanan seluruh bank. (gam/abd)

INVESTASI

Instrumen Reksa Dana Masih Jadi Barang Mahal JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai reksa dana masih menjadi instrumen investasi yang mahal, sehingga sulit dijangkau kebanyakan masyarakat Indonesia. Ini bisa mengganggu tren pertumbuhan reksa dana.

besar dan terus menggerakkan perekonomian di Indonesia. “Acara ini diharap dapat menjaring lebih banyak para investor juga untuk mencari kesempatan perusahaan yang

masyarakat yang sudah menjadi nasabah masih sulit dalam melakukan transaksinya. Dalam distribusi dan transaksi penjualannya kan masih minim, ini harus ditingkatkan lagi,” kata Muliaman. Sepanjang tiga bulan terakhir ini, OJK mencatat jumlah dana kelolaan investasi reksa dana mencapai Rp 194 triliun hingga Rp 200 triliun. Lebih lanjut dia berharap agar pagelaran Investor Summit Capital Market Expo 2013 (ISCME) semakin menarik bagi para investor-investor menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian, sektor pasar modal semakin

ingin go publik, tentu saja tidak kalah pentingnya caloncalon investor ke depannya bisa kita lanjutkan sebagai

“Banyak masyarakat yang berpikir ulang untuk menjadi nasabah di industri reksadana,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, di Jakarta, Rabu (27/11). Selain itu, dia juga melihat distribusi reksa dana juga belum terlalu luas. Padahal, reksa dana di Indonesia memiliki potensi untuk berkembang. Untuk itu, OJK tengah membahas langkah pengembangan industri reksa dana dengan asosiasi terkait. “Saya menyayangkan masih minimnya pendistribusian dan transaksi penjualan pada produk reksadana, sehingga

satu prioritas program dari jasa keuangan,” ujarnya. Muliaman menilai, potensi sektor pasar modal di Indonesia sangat besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia dan kelas menengah yang juga besar. Belajar dari periode krisis yang telah dihadapi Indonesia, Muliaman menilai, sektor pasar modal menjadi salah satu yang harus terus dikembangkan, karena pada krisis 1997-1998, sektor perbankan yang merupakan salah satu penggerak ekonomi selain pasar modal, porak poranda dihantam krisis saat itu. “Krisis besar maupun krisis kecil bisa datang anytime, negara-negara seperti kita untuk mengalami krisis besar dan krisis kecil bisa datang kapan saja, kita memiliki daya tahan yang baik. Pada krisis tahun 1997-1998 pasar modal

kita ikut turut serta di sini. Sehingga saat kita menghadapi krisis di tahun 2008 lalu dengan pengalaman sebelumnya, rasanya saat itu kita bisa menghadapinya dengan baik,” tutur Muliaman. Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Nurhaida Nurhaida menambahkan, ISCME sangat penting dalam upaya meningkatkan jumlah investor di Indonesia setelah 36 tahun pasar modal di Indonesia kembali aktif. “Agar yang akan digelar secara berkelanjutan ini upaya kita tingkatkan jumlah investor pasar modal, nambah perusahaan yang ingin go public,” tutup Nurhaida. BEI menargetkan jumlah pengunjung yang hadir dalam ISCME mencapai 2.500 orang dalam sehari, selama acara berlangsung mulai 27-28 November 2013. (gam/abd)


4

LINTAS JATIM

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO.0249 | TAHUN II

DUDA

Tewas di Depan TV SURABAYA - Tjoa King liong (49) warga Jl. Tidar no 280 Surabaya, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Duda tanpa anak tersebut dalam posisi duduk di kursi, sedang TV yang ada di ruang tamu rumahnya masih menyala. Kematian korban tidak diketahui hingga membusuk karena hanya tinggal seorang diri setelah lama bercerai dengan istrinya.

Tadi kami ada laporan dari salah satu karyawan FIF yang kebetulan kantonya bersebelahan, setelah kami membuka pintu rumah, korban sudah tidak bernyawa, lantas kami melaporkan penemuan ini ke Mapolsek Bubutan,”

Imam Susanto

Ketua RT Jl. Tidar No. 280 Surabaya Penemuan mayat korban pertama kali diketahui oleh Reza Pratama (34) karyawan FIF yang mencium aroma busuk. Reza lantas melaporkan ke ketua RT setempat dan mencari sumber bau bu-

suk, saat membuka pintu rumah korban, diketahui sudah tewas tanpa memakai celana. "Tadi kami ada laporan dari salah satu karyawan FIF yang kebetulan kantonya bersebelahan, setelah kami membuka pintu rumah, korban sudah tidak bernyawa, lantas kami melaporkan penemuan ini ke Mapolsek Bubutan," Terang Imam Susanto ketua RT setempat. Menurut keterangan keluarga korban, selama ini korban mengidap penyakit kronis. " Kakak saya memang mempunyai penyakit jamur usus, bulan lalu beliau baru dirawat di RS Adi Husada," Terang Keng lin Adik korban, yang tak kuasa menahan Air mata. Kanit Reskrim Polsek Bubutan AKP Herman Hosnol turut datang ke lokasi. "Sekitar pukul 10.00 WIB, kami mendapat laporan dari RT setempat, bahwa di jl Tidar no 280 ada mayat yang keadaannya sudah membusuk, lantas kami langsung meluncur ketempat kejadian," ujar Herman Hosnol. Hingga saat ini penyebab dan waktu kematian korban belum diketahui pasti, karena pihak kepolisian menunggu hasil otopsi. “Kami masih belum memastikan penyebab kematian korban, saat ini korban sudah kami kirim ke RS Dr Soetomo untuk dilakukan Otopsi, dari hasil tersebut kami baru bisa menyimpulkan penyebabnya," Tandas Herman Hosnol.(ddy)

ddy/koran madura

SAAT DITEMUKAN. Kondisi korban Tjoa King liong (49) warga Jl Tidar no 280 Surabaya saat pertama kali ditemukan warga.

PEKERJA

Wagub: 400 Ribu Tenaga Kerja Bersertifikasi

Saifullah Yusuf

Wakil Gubernur Jatim SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan hanya 400 ribu tenaga kerja yang bersertifikasi dari sekitar 20 juta tenaga yang ada di provinsi ini. "Untuk mencapainya, Pemprov Jatim sangat mendukung program pemberian sertifikat di berbagai bidang. Kami berharap agar masalah itu segera diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja," ujarnya di sela-sela Festival Jatim Kompeten 2013, di Hotel Meritus Surabaya, Rabu (27/11). Ia menekankan tenaga kerja harus memiliki standardisasi meningkatkan produktivitas dan berdaya saing. Hal ini sudah merupakan kebutuhan dalam menghadapi era globalisasi. Menurut dia, sekarang banyak tenaga kerja berkualitas, tapi tidak punya sertifikat. "Kompetensi itu suatu pengetahuan dan keterampilan, etos kerja tertentu sesuai dengan standar yang diperlukan dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi, harus dimiliki oleh tenaga kerja," kata Wagub Jatim yang akrab disapa Gus Ipul tersebut. Namun, lanjut dia, yang

patut disayangkan yakni banyaknya instruktur di Balai Latihan Kerja (BLK) pensiun. Mengisinya, BLK harus mengambil langkah cepat agar tidak hanya menjadi gudang. "Saya minta dukungan supaya Jatim tetap kondusif, semua berjalan normal diwarnai dengan peningkatan percepatan dan pemasukan per kapita. Sekarang ini sudah stabil lebih dari sekitar 3 ribu dolar AS dan diharapkan bisa mencapai 4 ribu dolar AS," katanya. Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja, Abdul Wahab, menilai bahwa Jawa Timur adalah nomor satu dalam hal kualitas sumber daya manusia. Hanya saja, di urutan terbawah dalam menciptakan instruktur BLK. Sedangkan, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Adjat Daradjat, mengatakan bahwa dalam persaingan di era globalisasi harus diciptakan sumber daya manusia berkompeten. Berdasarkan catatannya, dari 116 juta tenaga kerja se-Indonesia, hanya sekitar 50 juta atau 50 persen saja yang mempunyai sertifikasi. Untuk itu, lanjut dia, harus dicari solusi melalui pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jatim Hary Soegiri menjelaskan provinsi ini telah mencanangkan Gerakan Kompetensi dan sertifikasi profesi, serta telah melakukan berbagai terobosan dalam menciptakan tenaga ekrja yang kompeten, produktif dan berdaya saing global. (ant/fqh/dik)

ddy/koran madura

AKSI MOGOK PRAKTIK. Ratusan Dokter RSU dr. Soetomo saat melakukan aksi mogok praktik, Rabu (27/11) sebagai bentuk protes atas kasus yang menimpa dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, Sp.OG; dr Hendry Simanjuntak, Sp.OG; dan dr. Hendy Siagian, Sp.OG.

30 Ribu Dokter Mogok Praktik IDI Jatim: Dokter Tak Akan Terlantarkan Pasien Kritis SURABAYA - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengaku terpaksa mengimbau seluruh dokter di Jawa Timur untuk mogok praktik selama 2 jam sebagai bentuk protes atas kasus yang menimpa dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, Sp.OG; dr Hendry Simanjuntak, Sp.OG; dan dr. Hendy Siagian, Sp.OG. Hal ini disampaikan oleh Ketua IDI Jawa Timur, Dr. Poernomo Boedi S., SpPD di Kantor IDI Jawa Timur yang terletak di Jl. Dharma Husada Surabaya, Rabu (27/11). “Kami sudah melakukan protes dalam bentuk lain, mulai baca puisi, unjuk rasa, pemasangan pita hitam dan lainlain, tapi protes kami tidak ditanggapi. Jadi kami terpaksa melakukan ini (Mogok),”ujar Poernomo. Kendati mogok kerja selama dua jam, namun Poernomo menyatakan tidak ada penelantaran pasien kritis. " Kalau selama dua jam itu ada keadaan emergency, kami akan tetap mengutamakan mereka dulu," tambahnya. Beberapa ruang yang tidak boleh ditinggal adalah UGD, ICU/ICCU, ruang OP Cito, ruang persalinan dan faskes primer yg layani darurat. Sementara itu, terkait

kasus ketiga dokter di menado, Poernomo menambahkan bahwa upaya yang dilakukan oleh ketiga dokter tersebut sebenarnya merupakan upaya medis untuk menyelamatkan pasien, bukan sengaja melakukan pembunuhan. “Tidak ada upaya sengaja membunuh pasien, mereka melakukan upaya medis yang diperlukan dengan tujuan menyelamatkan pasien. Masyarakat harus menyadari itu,” tandasnya. Seperti diketahui, Sebanyak 30 ribu dokter umum dan spesialis di Jawa Timur melakukan tafakur atau berdiam diri untuk merenung pada Rabu, (27/11). Aksi ini merupakan bentuk solidaritas ter-

hadap kasus yang menimpa dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, Sp.OG; dr Hendry Simanjuntak, Sp.OG; dan dr. Hendy Siagian, Sp.OG. Salah satu aksi solidaritas digelar di Rumah Sakit Umum (RSU) Dr. Soetomo Surabaya. Ratusan dokter yang bertugas di rumah sakit tersebut, menghentikan operasional pelayanan selama satu jam. Dalam aksi tolak kriminalisasi dokter yang dilakukan di halaman RSU dr. Soetomo tersebut, para dokter berdoa bersama sambil membentangkan poster

berisi tulisan maupun puisi yang menuntut penghentian kriminalisasi dokter. Sempat terjadi keributan kecil saat doa bersama akibat seorang pasien penderita penyakit tumor mengamuk, karena tidak dilayani. Pasien itu, Uli Agus, tidak tahu jika hari ini para dokter menggelar aksi demonstrasi dan mogok nasional. Uli marah-marah di depan para dokter yang tengah melakukan aksi solidaritas menolak kriminalisasi dokter di halaman RS Dr. Soetomo. Seorang dokter sempat mendekati

ddy/koran madura

PERNYATAAN KE MEDIA. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saat menyatakan terpaksa melakukan aksi mogok praktik terhadap sejumlah media karena aksi sebelumnya tidak ditanggapi.

Uli dan memintanya untuk tenang. Namun pria itu tak juga mengerti jika para dokter sedang menggelar aksi dan doa bersama. "Saya yang sakit tadi dilayani di situ setelah itu ke gedung sebelah ternyata di sana kosong tidak ada orang bisa di cek kesana. Sekarang nggak dilayani, walaupun saya rawat jalan tapi saya sakit tumor," ungkap Uli dengan nada kesal. Oleh dokter lainnya, Uli dibimbing menuju ruang poli untuk dilayani. Namun Uli malah menolak. Ia minta bukan hanya dia yang dilayani, tapi juga pasien-pasien lain. Akhirnya polisi memaksa Uli masuk ke ruang poli dan dilyani oleh dokter. Seperti diketahui, aksi mogok dokter se Indonesia dipicu oleh Putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, Sp.OG; dr Hendry Simanjuntak, Sp.OG; dan dr. Hendy Siagian, Sp.OG melakukan malapraktik. MA kemudian menjatuhkan pidana penjara terhadap ketiganya. Masing-masing dibui 10 bulan.(ddy)

WASPADA BANJIR

TNI dan Pelajar Membersihkan Kali Mas SURABAYA – Guna mencegah terjadinya banjir di musim hujan ini, Lantamal V TNI AL bersama masyarakat sekitar dan Siswa SMK KAL melakukan kerja bakti membersihkan kali mas dan jembatan petekan Surabaya, Rabu (27/11).. Program kali bersih (Prokasih) berlangsung selama beberapa hari. Prokasih ini sendiri diharapkan memupuk kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan serta tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, bila sungai sudah terbebas dari sampah, maka akan memperlancar aliran air hujan dan diharapkan tidak akan terjadi banjir seperti kota diluar Surabya. Dalam melaksanakan kerja bakti membersihkan sungai tersebut, Lantamal V melibatkan 500 personel yang terdiri dari 300 Anggota TNI AL dari lantamal V dan 200 personel dari insatansi dan masyarakat sekitar aliran kalimas. "Program kali bersih di kalimas, merupakan pendukung hari Armada tahun 2013, selain membersihkan kalimas, Lantamal. Besok (Hari ini – red) juga akan melakukan bersih pantai dibangkalan madura serta memberikan santunan

pada panti di Sedati Sidoarjo," Terang Komandan lantamal V Laksamana pertama Sumadi. Selain mencegah banjir, pembersihan kali mas bertujuan agar suatu saat kali mas bisa menjadi salah satu objek wisata di Surabaya. “Nanti lantamal V juga akan melakukan penanaman mangrove, sedang membersihkan kali sepanjamg kali mas sendiri bertujuan selain memperindah dan memperlancar arus air, diharapkan kedepannya aliran kalimas ini menjadi

obyek Wisata," Tambah perwira tinggi dengan satu bintang dipundak tersebut. Tidak lupa Sumadi mengingatkan bahwa jembatan petekan harus dijaga kelestariannya mengingat sejarah panjang jembatan petekan. “Selain mempercantik aliran sepanjang kalimas, kita berkewajiban menjaga cagar budaya jembatan petekan ini yang mempunyai nilai sejarah tinggi dimana dulu jembatan ini dapat naik turun," tandasnya.

Seperti diketahui, jembatan petekan membelah Sungai Kalimas dan memiliki muara di Selat Madura. Jembatan ini terletak di daerah Ujung, di sisi utara Surabaya. Istilah "Petekan" berasal dari bahasa Jawa dengan kata dasar "Petek" yang berarti tekan, sehingga jika kita menggambarkan nama jembatan adalah jika tombol mekanik dari jembatan ini "dipetek" atau ditekan, maka jembatan akan terbuka. NV Braat and Co yang

BERSIHBERSIH. Sejumlah Anggota TNI sedang membersihkan kali di bawah jembatan Petekan yang sarat sejarah, Rabu (27/11).

han/koran madura

membuat jembatan ini, yang dalam bahasa Belanda disebut "Ophaalbrug", sekitar tahun 1900. Jembatan ini didesain dapat naik dan turun karena pada saat itu Sungai Kalimas menjadi jalur transportasi utama perahu tradisional yang membawa barang ke kawasan perdagangan di Kembang Jepun. Jembatan Petekan berdiri sekitar 100 meter dari gerbang utama Markas Komando Daerah Timur Republik Indonesia, yang merupakan salah satu pangkalan militer Angkatan Laut Indonesia. Jembatan ini amat strategis dan berlokasi dekat ke Masjid Sunan Ampel, pelabuhan Tanjung Perak sebagai kawasan ekonomi utama dan transportasi di daerah Indonesia Timur. Instalasi militer lainnya seperti Markas Komando Laut, Akademi Angkatan Laut, "Lantamal' dan industri besar lainnya. Bicara tentang Jembatan Petekan, selalu dikaitkan dengan pelabuhan Kalimas, yang merupakan pelabuhan pertama di Surabaya, dan masyarakat individua tradisional. Di depan dari pelabuhan ini, kita bisa melangkah ke Surabaya, melalui "Jembatan Merah", sampai ke Grahadi, kediaman Gubernur.(han)


LINTAS JATIM

5

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO.0249 | TAHUN II

Pemprov Menolak Revisi UMK 2014 Buruh Ancam Unjuk Rasa Lagi SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menolak usulan Revisi Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2014 yang dilayangkan oleh kalangan buruh Wilayah Ring I. Pemprov Jatim tetap mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK tahun 2014. Koordinator Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) Aksi Anti Upah Murah (KAAUM) Jatim Sunandar mengatakan pihaknya sudah menerima surat penolakan tersebut. Kalangan buruh mengaku cukup kecewa dengan penolakan revisi itu. “Kami sudah menerima surat jawaban itu yang intinya menolak usulan untuk melakukan revisi UMK 2014,” tegasnya, Rabu (27/11). Sunandar menyatakan, sebagai respon atas penolakan itu maka kalangan buruh akan menggelar aksi unjukrasa. Terutama bagi buruh yang ada di ring I yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto. ”Kami jelas kecewa dengan penolakan revisi itu, Karena itu buruh di kawasan ring I akan kembali melakukan aksi turun ke jalan pada Kamis, 28 November mendatang, sampai tuntutan kami dikabulkan,” tegasnya. Memang, tanggapan

gubernur Jatim itu tertuang adalam surat nomor 560/23967/031/2013 tertanggal 26 November 2013 tentang tanggapan pernyataan sikap. Dalam surat yang diterima itu ada tiga hal yang diutarakan oleh Gubernur Jatim, di antaranya adalah Pergub No.78/2013 tentang UMK tahun 2014 di Jatim telah melalui pembahasan dan pertimbangan dari berbagai pihak termasuk dari akademisi untuk menjamin peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah penetapan UMK tahun 2014 di Jatim oleh Gubernur Jatim mengacu kepada ketentuan dalam Permenakertrans No.13/2012 dan Permenakertrans No.7/2013. Dibanding UMK tahun 2013, UMK tahun 2014 di Jatim berdasarkan hasil telah akademisi serta mereka yang selama ini melakukan advokasi perburuhan menunjukkan adanya peningkatan daya beli buruh

yang melebihi inflasi. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur Hary Soegiri mengatakan penolakan tersebut sepenuhnya adalah wewenang Gubernur Jatim. Pihaknya hanya menyampaikan usulan tersebut tetapi kebijakan mengubah atau tidak keputusan UMK 2014 itu bukan wewenangnya. ”Kalau kebijakan untuk mengubah atau tidak itu sepenuhnya adalah wewenang gubernur, kami hanya bisa memberikan usulan,” tegasnya. Sebelumnya, puluhan perwakilan buruh di Jatim mengirimkan surat usulan revisi UMK 2014. Salah satu tuntutan dalam revisi UMK itu adalah adanya kenaikan UMK 2014 di wilayah ring I seperti Sidoarjo, Kab. Pasuruan, Surabaya, Gresik dan Kab. Mojokerto. Bahkan, Pemprov Jatim diminta untuk melakukan revisi terhadap UMK Surabaya dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 2,8 juta. ”UMK 2014 kan sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan saya rasa itu sudah melewati beberapa kajian dan kami berharap semua kalangan baik buruh dan pengusaha bisa memahaminya,” pungkasnya. (ara)

TERBAKAR. Petuga PMK saat berusaha memadamkan di gerbong yang terbakar di stasiun pasar Turi Surabaya, Rabu (27/11).

ddy/koran madura

KEBAKARAN

Gerbong Expedisi Terbakar, 8 Motor Hangus SURABAYA - Satu Gerbong kereta Expedisi yang dirangkai di kereta Kertajaya jurusan Jakarta- Surabaya terbakar di stasiun pasar turi Surabaya, Rabu (27/11). Kebakaran diketahui sekitar pukul 07.10 WIB, oleh petugas panggul barang yang langsung dilaporkan ke security setempat. Kereta tersebut diketahui tiba di stasiun pasar turi sekitar pukul 04.30 WIB. Menurut saksi mata, Rahmat (42) asap tebal terlihat keluar dari dalam gerbong yang membawa berbagai barang kiriman diantaranya, motor, pakaian dan hewan. “Tiba-tiba ada

asap tebal dari salah satu gerbong,” ujar Rahmat. Sementara itu, Menurut Rustanto Asmen internal PT KAI Daop 8,penyebab kebakaran belum diketahui. " Gerbong yang membawa barang expedisi ini, baru tiba tadi pukul 04.30 WIB, dari Jakarta, untuk penyebab kebakaran sendiri masih belum diketahui, tadi begitu kebakaran, kami langsung menghubungi PMK dan Polsek Setempat," Terang Pria yang baru 1 hari menjalankan tugas di Stasiun tersebut. Beruntung lokasi kebakaran dan kantor pemadam kebakaran cukup dekat, se-

hingga PMK bisa cepat datang dan memadamkan api. " Kami tadi mendapat laporan dari Pihak PT KAI, selang 5 menit, kami sudah ada disini karena memang jarak dengan kantor relatif dekat. Untuk pemadaman juga sebentar, namun pembasahannya yang memakan waktu cukup lama," terang kepala Dinas PMK Kota Surabaya, Chandra Oeratmangun. “Kendala yang kami hadapi adalah banyaknya barang yang mudah terbakar seperti kain, motor dan lainnya, namun sekarang keadaannya sudah terkendali," Tambah Chandra dilokasi kejadian.

Aparat kepolisian juga belum dapat memastikan penyebab kebakaran. “Kami masih melakukan penyelidikan, terkait terbakarnya Gerbong ini. Untuk saat ini kami fokus pada pengamanan barang, karena banyak warga datang melihat," Terang Kapolsek Bubutan, Kompol Suryo Hapsoro. “Untuk barang yang sudah terbakar ini, nanti pihak kepolisian akan mengamankan sebagai barang bukti, sedang untuk kerugian sendiri belum bisa diperkirakan, namun yang kelihatan nyata ada 8 unit motor yang terbakar," tandasnya.(ddy)

KRIMINAL

Otak Pembunuhan Mahasiswa Timor Leste Tertangkap

ant/m risyal hidayat

AKSI MOGOK NASIONAL SURABAYA. Massa aksi yang tergabung dalam beberapa elemen buruh di Jatim melakukan aksi mogok nasional di kawasan Surabaya, Jatim beberapa hari yang lalu. Mereka menuntut kenaikan upah minimal 50 persen dan penghapusan sistem karyawan alih daya (outsourcing).

SURABAYA – Pelaku pembunuhan mahasiswa asal Timor Leste akhirnya dibekuk satuan reserse kriminal Kejahatan umum (Jatanum) Polrestabes Surabaya. Ketiga pelaku sempat melarikan diri ke daerah Palembang Sumatera. Dari ketiga pelaku yang ditangkap, salah satunya adalah otak pembunuhan. “Ketiga tersangka ini salah satunya merupakan otak dari pengeroyokan, mereka berhasil ditangkap di Palembang Sumatera disalah satu rumah kerabatnya,” Terang Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Suparti. Rabu (27/11). Ketiga tersangka tersebut yakni, Alberto (21) warga Aldeia Moris Foun C Suco Dili, Mateus Rangel (26) warga Bidau toko baru Dili dan Adino Viera (25) warga Komplek Rutan RT 001/01 Kel Fatukboot Atambua selatan NTT. “Berdasarkan keterangan tersangka, pembunuhan tersebut berawal dari salah paham antar kelompok masing masing, hingga puncaknya terjadi pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain,” Tandas Supari. Empat dari tujuh tersangka pembunuh sudah ditangkap terlebih dahulu setelah buron selama 10 hari, mereka dibekuk satuan kajahatan umum (Jatanum) Polrestabes Surabaya di derah Ciracas Jakarta Timur.

han/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Suparti menunjukkan barang bukti dan tersangka di Mapolrestabes Surabaya. Dua diantaranya sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sedangkan dua lainnya merupakan warga asing (TimorLeste – red), masingmasing yakni, Mariano Vicente (25) warga Jl Timur Raya asrama Yonif 743 Kupang, Joao Niko Vernandes (23) warga Jl Naibonat Kupang, Joao Afonso Ribeiro Da Silva Sauda Peirere (30) WNA Jl Suco Ds Biadu Dili Timor Leste dan Dominggos Ramoaldo Peirera (31) WNA Jl Fatuhada Dom Alekso Timor Leste. Dengan demikian, seluruh pelaku pembunuhan sadis tersebut kini sudah berhasil

ditangkap polisi. Seperti diketahui, Dua Warga Timor Leste, Ismenio (Boy) mahasiswa Narotama dan Ubaldio mahasiswa ITATS tewas dibunuh di kosnya yang terletak di Jl. Klampis Semalang Gang I Surabaya kemarin dini hari. Pembunuhan diduga dilakukan Aldino (Sudrun) dan 6 temannya. Kejadian bermula sekitar ketika Aldino mendatangi kos korban sambil membawa pedang sekitar pukul 19.00 WIB. Entah apa penyebabnya, keduanya yang berasal dari Timor Leste bertengkar dengan bahasa daerah mereka

yang tidak dipahami warga sekitar. Ketika situasi kian memanas, warga sekitar kos korban berusaha melerai dan meminta keduanya tidak membikin keributan. Tanpa diduga, Aldino tidak terimavdan mendatangi korban bersama kelompoknya, sekitar pukul 00.30 WIB. Pertengkaran kembali terjadi. Aldino dan beberapa temannya yang sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam, mengeroyok dan membacok kedua korban beberapa kali. Boy dan Ubaldo yang masih saudara sepupu tewas bersimbah darah.(han)

BANJIR PANTURA ANCAM REL KERETA API

BBDB Minta Masyarakat Pantura Waspada Banjir SURABAYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur meminta masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan lagi akan bahaya banjir susulan. Pasalnya banjir yang terjadi dua hari terakhir di wilayah tersebut bisa kembali menyerang jika intensitas hujan tetap tinggi. Untuk diketahui wilayah Pantai Utara (Pantura) Pasuruan khususnya di Bangil dan Rejoso sempat tergenang banjir hingga memasuki pemukiman penduduk. Sementara di wilayah Banyuwangi tepatnya di Rogojampi juga bernasib sama. Bahkan banjir

di dua lokasi itu menggenangi pula rel kereta api hingga menghambat perjalanan kereta dan laju kendaraan di jalan raya. Kepala BPBD Jatim, Sudarmawan mengatakan, hingga kini wilayah Jatim yang lebih dulu terserang

banjir justru Pasuruan dan Banyuwangi. Padahal biasanya yang lebih terkena banjir adalah daerah di dekat aliran sungai Bengawan Solo atau Brantas. “Kita minta masyarakat di Pasuruan dan Bayuwangi lebih waspada akan banjir susulan, karena hujan lebat masih berpotensi terjadi di kawasan Pasuruan bagian selatan,” ujarnya, Rabu (27/11). Sementara wilayah Banyuwangi juga masih diperkirakan hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Menurutnya,

Sudarmawan Kepala BPBD Provinsi Jatim

banjir di dua lokasi yang sempat melumpuhkan akses kereta api itu, pihaknya lebih mendorong BPBD setempat untuk aktif menanggulangi musibah banjir itu, berbagai upaya dan bantuan harus lebih dikerahkan lagi. “Selain menyerang pemukiman warga, akses kereta dan jalan pantura di wilayah itu bisa terhambat lagi bila tidak sigap disikapi,” jelasnya. Sudarmawan mendesak untuk selalu menyiapkan langkah strategis seperti menggunakan pompa air un-

tuk mengalirkan luapan banjir itu, menyiapkan bendunganbendungan kecil dari karung yang berisi pasir, atau pun tindakan lainnya. “Ini harus menjadi pelajaran bagi daerah lain yang belum terserang banjir, persiapan harus lebih diintensifkan,” ujarnya. Meski telah banjir, banjir di dua lokasi itu menurut Darmawan masih belum dalam kondisi parah, ketinggian air yang berkisar antara 30-40 centimeter di Pasuruan dan Banyuwnagi itu masih bisa ditanggulangi oleh BPBD da-

erah, sehingga belum membutuhkan sarana darurat dari BPBD Jatim. “Kita ada sarana mobil evakuasi, mobil dapur, mobil komunikasi, mobil water tritmen, kalau sudah kondisi darurat, sarana ini siap dikerahkan,” tegasnya. Sebelumnya, BPBD Jatim memprediksi potensi banjir terparah justru akan terjadi di wilayah Bengawan Solo, sekitar 239 desa rawan terserang banjir, berikutnya Banjir Kali Kemuning Sampang yang diperkirakan bisa merambah ke 37 desa. (ara)


6

PROBOLINGGO

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO.0249| TAHUN II

AL-QURAN RAKSASA

Sempat Ditawar Rp 1 M

TERUS MENGGELINDING, Ratusan dokter, baik dokter muda maupun senior menggelar aksi solidaritas dan keprihatinan di depan RSUD dr Muhammad Saleh.

Dokter Boikot, Puluhan Pasien Terlantar

Ancam Segala Bentuk Pelayanan PROBOLINGGO - Aksi solidaritas dokter terkait kasus dr Ayu terus menggelinding di Kota Probolinggo. Sebelumnya aksi serupa digelar dengan pernyataan sikap menolak kriminalisasi dokter, kini ratusan dokter, baik dokter muda maupun senior kembali menggelar aksi solidaritas dan keprihatinan di depan RSUD dr Muhammad Saleh, Rabu (27/11) pagi. Para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap profesi dokter, yang sudah menjalankan mekanisme penanganan pasien secara prosedur. Ancamannya, jika kasus dr Ayu itu tidak dihentikan, maka mereka akan menolak

segala bentuk pelayanan yang dapat berdampak fatal baik kepada pasien maupun dokter itu sendiri. Selain orasi dan pembacaan puisi, para dokter yang berdemo itu juga membubuhkan tandatangan keprihatinan. “Adanya kasus seperti ini membuat kami seperti sampah. Kami sangat kecewa dengan penguasa. Pertimbangan dari majelis etika kedokteran diabaikan aparat penegak hukum. Ini adalah bentuk kriminalisasi. Dokter tidak kebal hukum. Banyak dokter yang menyalahgunakan profesinya (aborsi,korupsi) masuk pen-

jara. Untuk masalah dokter Ayu dalam menolong pasien, tindakannya sudah sesuai prosedur medis. Kasus ini harus dihentikan,” tandas dr Muhammad Ama Rusmana, ketua IDI Kota Probolinggo. Disisi lain, aksi solidaritas para dokter itu ternyata berdampak pada penanganan pasien yang akan berobat. Seperti yang dialami Sohab, pasien jantung asal Muneng, Kabupaten Probolinggo, yang akan memeriksakan diri ke poli jantung di RSUD dr Moh. Saleh, Kota Probolinggo. “Saya sudah jauh-jauh datang ke sini untuk periksa jantung, ternyata gak segera ditangani karena dokternya sibuk demo,” ujarnya penuh kekecewaan. Kekecewaan serupa juga dirasakan Slamet, pekerja

NELAYAN ENGGAN MELAUT

Harga Ikan Melambung PROBOLINGGO - Hujan deras mulai melanda Kabupaten Probolinggo. Terjadinya turun hujan dan cuaca buruk di pesisir pantai utara Probolinggo, menyebabkan sebagian nelayan tak berani melaut. Pasalnya debit pasang air laut cukup tinggi. Sehingga membuat harga ikan laut untuk wilayah Proboilinggo, mengalami kenaikan harga. Misalnya harga ikan tongkol yang menjadi idola masyarakat mulai ada kenaikan harga di pasaran meski tidak terlalu signifikan. Biasanya harga ikan jenis tersebut Rp 15 ribu perkilogramnya naik menjadi Rp 17 ribu perkilogramnya. Sedangkan harga ikan bandeng menjadi Rp 17 ribu perkilogramnya dari harga Rp 15 ribu perkilogramnya. “Kenaikan juga terjadi pada jenis ikan laut lainnya meski selisih ratusan rupiah perkilogramnya” kata Saiful, seorang nelayan asal Desa Paiton Kabupaten Probolinggo. Kenaikan harga ikan tersebut dipicu oleh jarangnya nelayan yang tidak barani melaut. Karena cuaca buruk dan ombak besar.“Kalau kualitas ikan sekarang masih tetap oke mas,

tapi para nelayan disini sebagian tidak melaut, soalnya setelah sampai ditengah laut terkadang kami di serang hujan deras dan hantaman ombak yang relative besar,” terang Saiful, Rabu (27/11). Saiful menambahkan, kalau sudah musim penghujan, ekonomi masyarakat nelayan juga mengalami penurunan. Karena banyak nelayan yang tidak menjalankan usahnya akibat hujan deras terus turun. “Kejadian ini sudah rutin terjadi setiap tahunnya. Jadi kalau msuim penghujan pendapatan masyarakat pesisir mulai sepi,”tandas pria yang berprofesi sebagai pelayan sejak masih kecil itu. Selain membebani para nelayan, hujan serta cuaca buruk juga berdampak negatif terhadap para tengkulak ditempat penampungan ikan maupun dipasaran di Probolinggo. “Kalau masalah penjualan ikan tetap saja normal, meskipun harganya sedikit ada kenaikan, yang menjadi masalah yakni stok ikan setiap harinya sangat minim,” pungkas Hartati, penjual ikan di pasar Kecamatan Kotaanyar.(fud)

PASAR IKAN, Harga ikan mengalami kenaikan karena sebagian nelayan tak berani melaut akibat cuaca buruk.

yang jarinya kejatuhan cetakan keramik, tidak segera mendapat pertolongan. “Saya datang sejak pagi tadi, ternyata dokternya demo,” ujar Slamet pasien asal Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, di poli Ortopedi. Bahkan poliklinik rumah sakit umum tersebut, pendaftarannya ditutup pukul 09.00 wib. Namun, mereka yang sudah mendaftar tetap dilayani. Menyikapi hal itu, dr Aminuddin, SPOG sebagai dokter di rumah sakit umum menyatakan, pelayanan medis bagi pasien emergensi tetap dilakukan. “Kalau emergensi tetap kita layani karena pertimbangan kemanusiaan. Demikian pula untuk praktek pribadi dokter akan tutup selama sehari,”pungkasnya (hud).

PROBOLINGGO - Alquran berukuran standar itu sudah biasa. Namun jika ada sebuah alquran yang panjangnya sampai lebih dari satu meter, ini baru luar biasa. Di Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo ada sebuah alquran sampai panjang 1,40 meter. Benda kuno yang mempunyai nilai sejarah tinggi itu sampai sekarang masih ada. Bahkan, benda tersebut masih terawat dengan baik ditangan Asep Hasbullah (50). Pria yang asli Tasikmalaya, Jawa Barat itu mengaku, jika alquran miliknya itu banyak yang memburunya. Bahkan, alquran yang berisi 30 juz miliknya itu hingga ditawar senilai Rp.1 miliar. “Banyak yang mau membeli, namun tidak saya berikan,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/11). Asep menceritakan, alquran kuno itu merupakan peninggalan nenek moyangnya. Bahkan, alquran “raksasa” itu ada tiga buah berada di rumahnya. Ada yang berukuran setengah meter dan ada yang lebih kecilan lagi. “Yang paling panjang itu 1,40 meter,” katanya. Dilihat dari kondisi fisiknya, benda itu memang benar-benar kuno. Selain bertuliskan tangan, sampul kulitnya terbuat dari kulit hewan. “Sampulnya ini terbuat dari kulit,” timpal pria yang mengaku keturunan Arab itu. Hanya saja, Asep tidak mau menjelaskan alquran raksasa yang dimilikinya itu dibuat tahun berapa.

Namun, untuk menjamin keasliannya, bahwa benda tersebut kuno, Asep memiliki surat keterangan dari lab. “Ada surat keterangan dari lab-nya.Termasuk keaslian kertasnya,” tandasnya. Asep Hasbullah mengatakan, meski alquran raksasa itu sudah bertahuntahun berada ditangannya, namun huruf-huruf hijaiyah-nya masih terlihat jelas. Bahkan, anak kecilpun bisa untuk mengejanya. Lalu bagaimana untuk merawatnya? Menurut dia, untuk merawat alquran tersebut, ia mencucinya dengan air kelapa. “Saya cuci dengan air kelapa untuk merawatnya,” katanya bercerita. Anehnya, kertas alquran raksasa itu tidak mudah rusak meskipun sudah terkena air. Berbeda dengan kertas biasa, sekali

celup kertasnya akan hancur. Tetapi, alquran yang dimilikinya tersebut, tidak berpengaruh meskipun sampai direndam dalam air selama seminggu. “Direndam sampai seminggupun tidak apa-apa,” ujar Asep Hasbullah. Dia menceritakan, benda-benda kuno warisan dari keluarganya tidak hanya alquran raksasa saja. Tetapi ada sebuah alquran yang konon masih jaman wali songo. Alquran yang satu ini, tulisannya tidak berawal dari sebelah kanan. Melainkan dari kiri seperti orang menulis latin pada umumnya. Meski Asep memiliki banyak peninggalan benda kuno dari keluarganya, namun ia tidak mau mengeluarkan sembarangan. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan beragam persepsi yang tidak diinginkan. (ugi)

BANGUNAN RAPUH

Kantor Balai Desa Ambruk PROBOLINGGO - Sebuah kantor balai Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo abruk. Ambruknya bangunan tersebut akibat hujan deras bercampur angin yang terjadi sepekan lalu. Beruntung, kejadian itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Salah seorang anggota BPD Desa Muneng, Muklas mengatakan, ambruknya bangunan itu karena me-

mang kondisinya sangat memprihatinkan. “Kayunya sudah rapuh semua,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/11). Tak hanya kayunya, namun juga kondisi tembok bangunannya sebagian sudah lapuk. Sehingga begitu terkena hujan dan angin dengan mudah bangunan itu runtuh. Muklas menjelaskan, bangunan yang ambruk

tersebut terdiri dari ruang kerja Kepala Desa dan sebagian ruangan lainnya. Karena ambruk, aktifitas dan kegiatan desa dialihkan ke ruangan lainnya. Seperti kegiatan pelipatan surat suara pilkades yang rencananya akan dilaksanakan pada 28 Nopember mendatang. “Kebetulan desa Muneng ini akan ada pilkades yang akan digelar 28 Nopember hari ini,” kata Muklas lagi. (ugi).

PENGUATAN KERAKYATAN

Ekonomi Kecamatan Segera Digerakkan PROBOLINGGO - Salah satu agenda yang urgen untuk dikedepankan dalam upaya pemulihan ekonomi rakyat adalah melalui penguatan sektor ekonomi kerakyatan yang perlu mendapatkan prioritas. Prioritas ini dapat diupayakan dengan memberdayakan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, salah satunya di wilayah kecamatan. “Ekonomi kecamatan segera digerakkan untuk wilayah selatan dengan iptek berbasis wilayah. Saya mengapresiasi, pengembangan UKM memang tepat sekali di wilayah Kecamatan Wonoasih. Kedepannya bisa jadi Centra UKM,”ujar Sekdakot, Johny Hariyanto, dalam Iptek Bagi Wilayah (IBW) tingkat kota dalam pemberdayaan UKM dan pemanfaatan sumber daya lokal, di Pendopo Kecamatan Wonoasih, Rabu (27/11). Johny Hariyanto mengatakan dibanding tahun 1980 sampai 1989 jumlahnya semakin berkurang. Apalagi dengan dibukanya jalan lingkar selatan, wilayah kecamatan Wonoasih semakin pesat dengan adanya pengemabangan infrastruktur pasar.“Saya bermimpi perlu ada industri, agar suasana kota di wilayah selatan semakin nampak,”terangnya. Menurutnya, perkembangan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihak pemerintah karena harus ada sinergi dari masyarakat, pihak swasta dan

perguruan tinggi.”Kecamatan Wonoasih masuk Iptek Bagi Wilayah (IBW) IV. Awalnya hanya untuk menopang bidang pertanian dan UKM ikut dikembangkan, saya yakin akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” tandas Johny Hariyanto. Johny Hariyanto, tak menampik jika mengawali sesuatu terkesan sulit bisa menjadi berkembang. Tidak hanya cara memproduksi dan pemasaran yang dibutuhkan masyarakat.”Insya’allah keiatan ini perlu terus di dampingi. Adanya pendampingan, jangan sampai berhenti ditengah jalan, dan harus berkesinambungan, seperti perlunya bidang permodalan untuk membantu UKM,”tegas mantan Kepala Bappeda Kota Probolinggo ini.

Ia menambahkan, pada saatnya akan menyerap tenaga kerja bahkan akan berkembang menjadi centra-centra UKM. Satu hal sangat ironis, produk sampai dimana-mana tapi lokasi pengolahan industri tidak ada. “Saya minta dinas tekhnis untuk segera mendamping, jangan sampai terputus. Yang terpenting, kegiatan semacam kerjasama dengan perguruan tinggi supaya terus didampingi, terutama leading sektornya Bappeda agar jadi potensi sesuai wilayah,”pinta Johny Hariyanto. Sementara itu, Kepala Bappeda melalui Kabid Sosial Budaya, M.Sonhadji, mengungkapkan hasil kegiatan Iptek Bagi Wilayah (IBW) tahun 2013 dalam pemberdayaan UKM dan

pemanfaatan sumber daya lokal, yang diawali kerjasama kemitraaan bersama Universitas Muhammadiyah dan Universitas Tribhuana Tungga Dewi Malang, melalui kegiatan sosialisasi, work shop dan pelatihan, perencanaan intervensi program lintas sektor, program sanitasi, dan program lingkungan hidup. “Tahap pertama, kegiatan IBW tahun 2013 lokasinya di Kecamatan Wonoasih untuk tiga kelurahan, yakni Sumbertaman, Kedunggaleng, dan Pakistaji,” katanya. Konsep IBW di Kecamatan Wonoasih, kata dia, dimaksudkan sebagai media komunikasi dan mendesiminasikan konsep pengembangan wilayah dengan memanfaatkan IPTEK melalaui pendekatan partisipatif. Sehingga dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan, dan mendapat support dari SKPD teknis terhadap pelaksanaannya. Konsep pembangunan kota dengan model kemitraan, dan menjalin kerjasama melalui lembaga pendidikan tinggi termasuk sharing pendanaannya. “Saya optimis, peningkatan kapasitas dalam bidang pemanfaatan potensi lokal akan bisa dilakukan. Rencana strategis 2014, fokusnya pendampingan dan pelatihan menejemen kewirausahaan UKM. Target 2015, terbentuk sentra Wisata UKM,”pungkas M.Sonhadji. (hud).


OPINI

Meramal Masa Depan Politik Kiai

salam songkem

Demonstrasi Dokter

D

okter juga manusia. Ia bisa salah seperti halnya hakim yang juga manusia. Dokter merupakan profesi serupa hakim yang juga profesi. Tetapi, dua profesi yang berbeda garapan ini berbeda pendapat. Dalam kasus dokter Dewa Ayu Sasiary Prawan, hakim MA menganggap dokter tersebut terbukti bersalah dan karena itu hakim merasa berhak menghukumnya 10 bulan penjara. Tetapi versi dokter dan kuasa hukumnya, putusan tersebut dinilai tidak adil karena dokter Ayu tidak melakukan kesalahan sebab semua dilakukan sesuai SOP. Ada enam alasan hakim yang membuatnya yakin dokter bersalah. Pertama, dokter Ayu memasukkan pasien dalam keadaan darurat pada pukul 18.30 Wita padahal seharusnya dinyatakan darurat sejak ia masuk rumah sakit pada pagi hari. Kedua, sebagian tindakan medis Ayu dan rekan-rekannya tidak dimasukkan ke rekam medis. Ketiga, Ayu tidak mengetahui pemasangan infus dan jenis obat infus yang diberikan kepada korban. Keempat, meski Ayu menugasi Hendy memberi tahu rencana tindakan kepada pasien dan keluarganya, Hendy tidak melakukannya. Ia malah menyerahkan lembar persetujuan tindakan yang telah ditandatangani Julia kepada Ayu, tapi ternyata tanda tangan di dalamnya palsu. Kelima, tidak ada koordinasi yang baik dalam tim Ayu saat melakukan tindakan medis dan keenam, tidak ada persiapan jika korban mendadak mengalami keadaan darurat. Terlepas dari pro dan kontra, kasus ini menarik. Pertama, kasus sengketa profetik ini diputus oleh hakim yang tidak pernah menjadi dokter spesialis. Kedua, dokter protes karena mereka tidak pernah menjadi hakim. Oleh karena itu, pertentangan ini agak sulit dipertemukan karena semua pihak memiliki alasannya sendiri-sendiri, versi profesinya yang juga sendiri-sendiri pula. Maka perbedaan ini seperti dua sisi rel, bersama tetapi tidak bisa menyatu. Dua-duanya benar dalam konteks umum, bukan pada ranah medis dan yuridis. Kasus ini dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah untuk membuat kepastian agar tidak memunculkan spekulasi yuridis yang tidak hanya melanda dokter. Tetapi, hukum memiliki kepastian terhadap profesi lainnya serupa jurnalis, sekedar menyebut contoh. Di luar itu, hakim agung sebagai pihak yang bekerja di institusi hukum tertinggi setelah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi harus dihormati. Jika putusan hakim agung danggap tidak benar, maka pertanyaannya, di manakah agungnya seorang hakim? Begitu pula dokter, wajib meningkatkan kompetensinya karena harus diakui, pada sebagian oknum dokter kadang-kadang grusa-grusu dan masam muka. (*)

Masih ingat fatwa haram mengemis Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah Sumenep pada tahun 2009 lalu? Kendatipun kiai telah mengharamkan mengemis, tapi jumlah pengemis bukannya berkurang tapi malah bertambah banyak. Sepertinya, persoalan meminta-minta tidak cukup hanya diselesaikan dengan sekedar fatwa haram oleh Majelis Ulama yang sebagian besar anggotanya adalah para kiai.

P

adahal pada ruang realitas historis, kiai memiliki kekuasaan besar dalam menata kehidupan masyarakat. Seharusnya, fatwa kiai dapat mengendalikan laju pertumbuhan pengemis dari tahun ke tahun. Apakah fenomena ini bisa dikatakan sebagai indikator awal adanya pergeseran otoritas dan kekuasaan kiai di masyarakat? Terlepas dari apapun penyebab utama bertambahnya pengemis baru pada setiap bulan Ramadhan, kini peran kiai di mata masyarakat layak untuk ditinjau ulang. Tidak dihiraukannya petuah kiai untuk tak lagi mengemis adalah salah satu bukti nyata adanya pergeseran otoritas dan kekuasaan kiai.

P

emerintah Indonesia terlalu memanja PNS. Buktinya, negara ini masih mengeluarkan dana pensiunan untuk PNS yang sudah purna tugas. Padahal mereka sudah tidak bekerja lagi pada negara ini. Pemerintah juga masih mengeluarkan dana sertifikasi bagi guru PNS. Padahal guru PNS itu sudah mendapat gaji. Semestinya pemerintah tidak perlu memberikan tunjangan pensiunan bagi para pensiun. Sebaliknya, para pensiun pun seharusnya malu menerima dana pensiun, karena sudah tidak bekerja lagi pada pemerintah. Pemerintah juga tidak seharusnya memberi tunjangan sertifikasi pada PNS guru. Apalagi tunjangan sertifikasi terhadap PNS guru tidak membuat mereka bekerja lebih baik, potret pendidikan di Indonesia masih buruk, dikotori dengan banyaknya aksi tawuran pelajar dan keterlibatannya dalam kriminal lainnya. Dana sertifikasi terhadap guru PNS hanya membuat yang kaya makin kaya. Seharusnya apabila pemerintah memang peduli dengan rakyat, peduli dengan pendidikan, perhatian lebih dicurahkan pada guru non PNS. Sebab banyak guru non PNS yang bekerja di lembaga pendidikan negeri, seperti SD, SMP, dan SMA, yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi tidak pernah menerima dana tunjangan sertifikasi, karena dana tunjangan sertifikasinya tidak bisa dicairkan akibat ada SKB lima Kementerian. Mereka lebih berhak diberdayakan daripada mencairkan sertifikasi bagi guru PNS yang sudah digaji pemerintah. Pemerintah juga seyogyanya memerhatikan guru yang bekerja di lembaga pendidikan swasta. Mereka juga lebih berhak mendapatkan sertifikasi. Akan tetapi, pemerintah memprioritaskan sertifikasi guru PNS, sehingga kebijakan deskriminatif tersebut menciptakan kecemburuan sosial, baik sesama PNS yang tidak mendapat tunjangan sertifikasi, maupun dengan guru yang belum menikmati dana tunjangan sertifikasi tersebut karena terganjal kebijakan pemerintah yang terlalu memihak pada guru PNS. Itulah sebabnya, kebijakan pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi itu terus mendapat penolakan. Berbagai pihak mulai menuntut pemerintah mencabut program tersebut. Sebab itu juga hanya menjadi beban tanggungan pemerintah. Meskipun begitu, kata Ketua PGRI Probolinggo, Abdul Choliq, pemerintah akan kesulitan menghapus program sertifikasi yang kadung telah diluncurkannya. Sebab pemerintah bila ingin menghapus program tersebut, terlebih dahulu harus merevisi UU/14/2005 tentang Guru dan Dosen, juga Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2008 tentang Guru. Revisi itu harus mendapat persetujuan DPR. (*)

Romantika Masa Lalu Sedikit “menoleh” ke belakang, pada puluhan tahun silam relasi sosial antara pesantren dan masyarakat masih begitu kuat terasa. Dengan kiai sebagai tokoh sentralnya maka derap laju kehidupan masyarakat sepenuhnya disandarkan pada otoritas kiai. Hampir semua permasalahan hidup masyarakat seperti minta nama bagi anak yang baru lahir, mohon doa ketika mau buka usaha dan menentukan hari pernikahan senantiasa bermuara pada kiai. Pendek kata, kiai telah menjadi sumber rujukan ilmu pengetahuan dan dasar pedoman hidup masyarakat. Pada titik ini, menurut Hiroko Horikoshi, kiai bisa dianggap sebagai agen perubahan sosial. Kiai tidak sekedar menjadi pemimpin lembaga pendidikan namun berperan sebagai aktor utama dalam mendorong terciptanya perubahanperubahan di masyarakat. Salah satu faktor penyebab besarnya otoritas dan kekuasaan kiai dikarenakan oleh adanya konstruksi nilai sosial antar generasi. Nilai sosial ini melegitimasi kiai sebagai sumber segala ilmu pengetahuan serta sumber solusi dari semua permasalahan hidup. Bahkan, konstruksi nilai tersebut telah menjelma sebagai “patokan umum” yang mengatur pola tingkah laku masyarakat dalam berhubungan dengan kiai. Bagaimana kiai harus diperlakukan, mengapa setiap nasehat kiai harus diikuti atau apa dampak buruk jika “melawan” kiai adalah aturan-aturan tak tertulis yang telah terstruktur sedemikian rupa. Sikap macam ini pada akhirnya menjadi semacam kebiasaan umum dan berlangsung dalam durasi waktu lama sehingga disadari ataupun tidak, telah menjadi pola interaksi antara masyarakat dengan kiai. Dengan modal endapan kepatuhan

masyarakat yang begitu besar maka sangat wajar jika kiai memiliki potensipotensi sosial luar biasa dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Lantas, bagaimana dengan potensi sosial kiai saat ini dan akan datang? Harus disadari bahwa otoritas kiai telah mengalami pergeseran dan pengerusan sehingga kekusaan kiai tidak sekuat dulu lagi. Bahkan, wilayah kekuasaan kiai kian hari semakin mengalami penyempitan. Rival Intelektual Kiai Munculnya generasi-generasi baru dengan modal pendidikan formal dan pengetahuan luas adalah salah satu faktor yang mengikis keyakinan umum masyarakat dimana kiai dianggap sebagai sumber segala ilmu pengetahuan dan sumber solusi dari setiap permasalahan hidup. Hadirnya generasi muda dengan pola pikir rasional secara perlahan mulai menghapus nilai-nilai sosial yang begitu mengagungkan sosok seorang kiai. Anak-anak muda yang mengerti ilmu pertanian, agama, psikologi dan semacamnya, disadari ataupun tidak sebenarnya hadir sebagai rival intelektual kiai. Semakin besar anggota komunitas terdidik dengan segala bidang ilmu pengetahuannya maka akan semakin memperkecil ruang lingkup otoritas kiai. Inilah ancaman nyata bagi otoritas dan kekuasaan kiai, tidak hanya saat ini tapi juga di masa mendatang. Sekarang, masyarakat tidak lagi menjadikan kiai sebagai tumpuan harapan untuk menjawab segala persoalan hidup. Tidak semua permasalahan hidup akan disandarkan pada pendapat kiai. Masalah pertanian tidak lagi dikonsultasikan kepada kiai karena telah ada anak muda yang kuliah di jurusan pertanian. Permasalahan agama juga telah bisa diselesaikan tanpa harus

datang ke kiai, begitu juga dengan permasalahan-permasalahan lainnya. Jika setiap permasalahan hidup sudah bisa diselesaikan tanpa adanya campur tangan kiai, lantas dalam urusan apa masyarakat butuh kiai? Kekuasaan Politik Kiai Kasus bertambahnya jumlah pengemis walaupun sudah dilarang -diharamkan- oleh kiai haruslah dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk memotret masa depan otoritas dan kekuasaan kiai di masyarakat. Jika pengemis saja sudah tidak menghiraukan anjuran kiai maka bisa dipastikan seperti apa kira-kira kadar pengaruh kiai pada aspek ijtima’iyah (sosial kemasyarakatan) dalam konteks kekinian. Maka dari itu, ada baiknya bagi para kiai yang berhasrat terjun langsung dalam dunia politik tahun depan untuk melakukan muhasabah dan istikharah terkait otoritas dan kekuasaannya di masyarakat. Penilaian obyektif atas kekuasaan kiai di masyarakat begitu penting untuk segera dilakukan agar keputusan untuk masuk dalam dunia politik praktis menjadi pilihan hidup yang menguntungkan. Baik untuk diri kiai itu sendiri, pesantren, santri dan masyarakat. Bila modal sosial kiai sudah dirasa luntur tak berbekas maka ada baiknya jika keinginan untuk menjadi wakil rakyat ditunda dulu sementara. Penundaan ini bukan bermaksud untuk menghentikan derap laju mesin politik kiai tapi lebih pada rasionalitas kerja tim sukses. Karena jika para kiai yang begitu lemah pengaruhnya di masyarakat memaksakan diri untuk terus maju maka akan ada banyak pihak yang dirugikan. Selamat berkampanye kiai.= *) Alumni Pondok Pesantren AlAmien Prenduan Sumenep.

Jokowi-Dahlan Iskan di Pilpres 2014

Memanja PNS

A

7

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO. 0249 | TAHUN II

Meski Pemilu Presiden 2014 masih lama. Suhu politik di Tanah Air mulai memanas. Nama-nama capres mulai muncul dan sebuah lembaga survei memprediksi hanya ada tiga parpol yang bisa mengajukan capres dalam Pilpres 2014 mendatang.

T

ak mau kalah dengan Partai Hanura yang telah mengusung Ketua Umumnya sebagai capres, kini Partai Golkar yang telah mendeklarasikan Aburizal Bakrie sebagai capres. Sedangkan partai lainnya. PDI Perjuangan hingga kini belum memutuskan capres dari partainya. Sedangkan Demokrat mengadakan Konvensi bertujuan mencari seorang capres yang berkualitas. Peserta Konvensi pun berasal dari latar belakang yang berbeda, mulai dari politisi, akademisi, hingga pensiunan TNI. Salah satu peserta Konvensi adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan yang juga CEO

Jawa Pos Group. Konvensi Demokrat pun dapat tanggapan dari bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas memperkirakan, dari 11 peserta konvensi, hanya Dahlan Iskan yang memiliki peluang besar dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memprediksi Dahlan berpeluang sebagai capres Demokrat, karena bekas Dirut PLN ini memperoleh dukungan publik lebih tinggi sebesar 16,1 persen dibandingkan peserta konvensi lainnya. Pengamat Burhanuddin Muhtadi mengatakan pemenang konvensi Demokrat mustahil untuk maju sebagai capres di Pilpres 2014, karena elektabilitas partai yang terus merosot dari waktu ke waktu dan peserta konvensi Demokrat tidak mempunyai kesempatan mempublikasikan diri ke publik, karena banyaknya aturan yang ada melalui komite konvensi. Dukungan terhadap Dahlan sebagai capres Demokrat semakin menguat. Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Barat Capt H Josrizal Zain menilai, Dahlan Iskan adalah figur capres berbobot. Ia menilai sosok Dahlan Iskan layak dipertimbangkan sebagai Capres 2014, karena banyak kebijakan pro rakyat yang digagasnya. Jika Partai Demokrat mengusung Dahlan sebagai capres, maka elektabilitas Demokrat yang saat ini rendah akan kembali membaik. Jika nantinya Jokowi ditetapkan sebagai capres dari PDI Perjuangan, sosok cawapres Jokowi yang dianggap paling tepat adalah Dahlan Iskan. Dahlan yang dianggap sebagai

Meski baru sebatas survei, kehadiran Jokowi dalam kancah perpolitikan ditengarai menjadi sebuah harapan baru. Rakyat seolah sudah bosan dengan capres yang hadir di jagad perpolitikan akhir-akhir ini. sosok yang paling layak menjadi pendamping Jokowi. Fakta itu didapat dari hasil survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG). Dahlan memperoleh suara 31,6% sebagai pendamping Jokowi. Berharap agar PDI P berkolisi dengan Demokrat dan Partai Demokrat memberikan jalan mulus bagi Dahlan untuk menjadi capres. Pengamat Politik Gun Gun Heryanto memprediksi Demokrat tidak akan mendapuk Dahlan Iskan sebagai capres dan partai besutan SBY ini akan mengusung Pramono Eddy Wibowo untuk maju di Pilpres 2014. “Partai Demokrat sama seperti partai besar lainnya, akan memilih figur yang bisa mengamankan agenda SBY saat tidak menjabat sebagai presiden,” terangnya. Aroma Jokowi Sebagai Capres Semakin Kuat Nama Jokowi belakangan menjadi buah bibir di kalangan publik. Bekas

Walikota Solo ini berada di urutan teratas mengalahkan capres lainnya. Untuk maju sebagai capres, Jokowi harus mendapatkan restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hampir tiap hari ada tulisan tentang Gubernur DKI Jakarta ini di media massa, Baik tulisan yang berisi dukungan, mengkritisi, sampai hinaan. Meski baru sebatas survei, kehadiran Jokowi dalam kancah perpolitikan ditengarai menjadi sebuah harapan baru. Rakyat seolah sudah bosan dengan capres yang hadir di jagad perpolitikan akhir-akhir ini. Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan beberapa nama lain seperti Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD seolah menjadi jawaban betapa masyarakat kita rindu terhadap kesederhanaan dan gaya kepemimpinan mereka selama ini. Dorongan pencapresan Jokowi semakin kuat di masyarakat. Publik menyakini bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bakal merestui pencapresan Jokowi. Hal itu terlihat dalam pidato Megawati di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa Jokowi memiliki getaran Bung Karno. Getaran itu terlihat saat Jokowi membacakan Dedication of Life. Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Jokowi lebih dulu membuktikan dirinya mampu memimpin DKI Jakarta untuk kemudian ikut mencalonkan diri sebagai capres.= *) Peneliti KOMA Yogyakarta.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber


OL AHRAGA

88

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO. 0249 | TAHUN II

KAMIS 28 NOVEMBER 2013

Kalah Tapi Tetap Lolos

Striker Ajax Amsterdam Danny Hoesen merayakan golnya ke gawang Barcelona. Ajax Amsterdam berhasil menaklukkan tamunya Barcelona dengan skor 2-1

Barcelona Kalah 1-2 dari Ajax, Chelsea Takluk 0-1 dari FC Basel AMSTERDAM - Barcelona dan Chelsea lolos ke babak 16 besar Liga Champions meski masingmasing menalan kekalahan pada laga kelima di grup masing-masing pada Rabu (27/11) dini hari WIB. Barcelona kalah 1-2 dari Ajax Amsterdam di Amsterdam Arena pada pertandingan Grup H, sedangkan Chelsea takluk 0-1 dari FC Basel di St Jacob Park dalam laga Grup E. Pada laga di Amsterdam, Barcelona turun dengan sebagian besar pemain lapis kedua. Hanya beberapa pemain inti yang diturunkan pelatih Gerardo Tata Martino yakni Xavi Hernandez, Garard Pique, Javier Mascherano, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, dan Neymar. Sisanya adalah pemain cadangan. Sebaliknya Ajax turun dengan kekuatan penuh. Bermain di kandang sendiri membuat Ajax tampil percaya diri. Meski kalah dalam penguasaan bola, anak-anak asuh Frank de Boer itu lebih banyak melepas tendangan ke gawang yaitu 10 dengan lima di antaranya tepat sasaran. Sedangkan Barcelona hanya melepas delapan tendangan dan dua di antaranya tepat sasaran. Ajax sukses unggul duluan ketika pertandingan baru berjalan 19 menit berkat gol Thulani Serero.

Tendangan kaki kanan pemain ini dari dalam kotak penalti memanfaatkan umpan umpan silang Ricardo van Rhijn bersarang di pojok kanan bawah gawang Jose Manuel Pinto. Kedudukan 1-0 untuk Ajax. Ajax kembali menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada

menit ke-41 berkat gol Danny Hoesen. Tendangan kaki kirinya dari dalam kotak penalti menyarangkan bola lagi-lagi di pojok kanan bawah gawang Pinto. Kedudukan 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Barcelona berupaya mengejar keting-

Giggs Kejar Penampilan ke-1000 Bersama Manchester United MANCHESTER - Pemain veteran Manchester United (MU) Ryan Giggs belum juga mau pensiun sebagai pemain. Bahkan dia bertekad untuk terus bermain hingga laga ke-1000 untuk Setan Merah. Pemain yang akan segera berulang tahun ke-40 tahun sudah tampil sebanyak 954 bersama “The Red Devils” sejak bergabung pada 1991. Terakhir dia membela MU saat bermain imbang 2-2 melawan Cardiff City akhir pekan lalu. Meski sekaligus sebagai asisten pelaih, sebagai pemain Giggs tetap masuk dalam rencana pelatih David Moyes. Dia pun bertekad untuk terus bermain selama masih bisa tampil bagus di atas lapangan. “Bila saya terus bermain bagus dan menikmatinya, saya akan terus bermain,” kata pria asal Wales itu. Giggs pernah menjadi pemain termuda di skuat MU ketika klub itu masih diperkuat oleh Steve Bruce dan Bryan Robson. Sekarang, dia menjadi pemain tertua di ruang ganti MU. “Ketika saya tembus ke tim utama, Brucey (Steve Bruce) dan Robbo (Bryan Robson) sudah berumur 33 dan 34 tahun. Ketika itu saya berpikir bahwa mereka sangat tua. Nah sekarang saya tidak tahu bagaimana para pemain muda menilai saya,” ucapnya. Dia melanjutkan, “Semua pemain muda MU mengatakan bahwa minggu ini adalah ulang tahun saya dan saya bilang, ‘iya, ini ulang tahun saya yang ke35’. Mereka hanya menatap saya karena mereka tahu bahwa saya sudah berumur 40 tahun. Mereka

lalu menepok jidat dan ketika itulah saya sadar, oh ya ternyata saya sudah tua.” Giggs bersama Phil Neville yang juga kini menjadi asisten Moyes di Old Trafford adalah dua personil yang tersisa dari skuat MU yang menjuarai Piala FA pada 1992. Keduanya juga menjadi bagian dari era kesuksesan MU. Neville sendiri yakin, nama rekannya itu sudah tercatat dalam sejarah sepakbola karena sudah menjuarai Liga Champions, Liga Utama Inggris, dan Piala FA bersama MU. “Dia adalah salah satu pemain hebat

yang pernah saya jumpai dan bermain bersama di Liga Utama Inggris. Dia masih seperti dulu yaitu bermain dengan determinasi yang tinggi dan memberi dampak positif bagi pemain lain setiap kali dia berada di lapangan. Dia seorang yang fantastis dan menurut saya masih akan bermain hingga usia 41 tahun karena dia bisa menjaga diri dengan sangat baik,” ujar adik kandung asisten pelatih Tim Nasional Inggris Gary Neville tersebut. (Sky Sports/aji)

galan mereka. Ketika pertandingan babak kedua baru berjalan empat menit, Xavi Hernandez sukses menipis selisih gol berkat golnya dari titik putih. Tendangan kaki kanannya ke pojok kiri bawah gawang tidak bisa dijangkau kiper Jasper Cillessen. Hadiah tendangan penalti ini diberikan setelah Joel Veltman menjatuhkan Neymar di dalam kotak penalti. Selain diberi hadiah penalti, wasit juga mengusir Veltman keluar lapangan. Sayang, Barcelona tidak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain selama hampir 45 menit. Sebab hingga laga usai, tidak ada lagi gol yang tercipta baik dari Ajax maupun dari Barcelona. Meski kalah, Barcelona sudah lolos ke babak 16 besar. Bulan depan, pasukan Gerardo Tata Martino akan menjamu Glasgow Celtic di Camp Nou. Kemenangan pada laga ini akan membawa mereka keluar sebagai juara grup. Sedangkan Ajax harus bertandang ke San Siro pada laga terakhir. Ajax wajib menang pada laga ini bila ingin mendampingi Barcelona ke babak 16 besar. Sedangkan Milan hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke putaran berikutnya.

Pada laga terpisah, Chelsea juga lolos, minimal sebagai runner up Grup E, meski kalah 0-1 dari FC Basel. “The Blues” kini masih memimpin klasemen dengan raihan sembilan poin. Walaupun klub asal London Barat itu kembali menuai kekalahan saat menjamu Steaua Bucharest di laga terakhir nanti, mereka akan tetap lolos sebagai runner up. Kondisi sebaliknya justru dialami Basel. Bertengger di posisi runner up saat ini dengan delapan angka, wakil Swiss itu harus mengetahui nasibnya hingga laga terakhir ketika berhadapan dengan Schalke 04 yang kini menempati urutan ketiga dengan hanya gap satu poin. Basel membutuhkan minimal satu angka untuk mengamankan posisinya, sementara Schalke yang bermain imbang 0-0 melawan Steaua, harus meraih tiga poin untuk bisa menatap 16 besar. Bermain imbang tanpa gol di babak pertama, bencana bagi Chelsea datang ketika laga menyisakan tiga menit. Bransilav Ivanovic terlambat menutup sisi kanan pertahanan hingga Mohamed Salah memanfaatkannya dengan cerdik dan langsung melepaskan tembakan ke tiang jauh

yang gagal digapai Petr Cech. “Penampilan yang buruk dan kami pantas menerima kekalahan itu. Namun, karena hasil pertandingan lainnya (Schalke vs Steaua), kami berhasil lolos ke babak selanjutnya. Itulah satu-satunya hal positif dari malam ini,” kata pelatih Chelsea Jose Mourinho Tim-tim yang sudah lebih dulu lolos ke babak 16 besar adalah Bayern Muenchen, Manchester City, dan Atletico Madrid. (espn/aji)

Hasil-hasil lain Liga Champions: Grup E FC Basel 1-0 Chelsea Steaua Bucuresti 0-0 Schalke 04 Grup F Arsenal 2-0 Marseille Borussia Dortmund 3-1 Napoli Grup G Zenit St Petersburg 1-1 Atletico Madrid FC Porto 1-1 Austria Vienna Grup H Ajax Amsterdam 2-1 Barcelona Celtic 0-3 AC Milan

Milan Menang, Allegri Girang GLASGOW - Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri mengaku tidak terkejut dengan kemenangan yang diraih anak-anak asuhnya atas tuan rumah Celtic dengan skor 3-0 pada laga Grup H Liga Champions pada Rabu (27/11) dini hari WIB. Pasalnya, kemenangan ini adalah buah dari penampilan menawan para pemainnya. Menurut dia, hasil beberapa laga di kompetisi domestik sama sekali tidak mencerminkan penampilan bagus “I Rossoneri”. Pada laga tersebut, tiga gol Setan Merah dari Italia itu diciptakan Ricardo Kaka pada menit ke-12, Christian Zapata (49’), dan Mario Balotelli (59) sekaligus mengokohkan Milan di posisi kedua Grup H dengan delapan poin dan hanya butuh satu poin untuk melaju ke babak 16 besar sebagai runner up grup. Terakhir, mereka akan menjamu Ajax Amsterdam di San Siro 11 Desember mendatang. Ajax sendiri berada di posisi ketiga dengan nilai tujuh atau selisih satu angka dari Milan setelah menang 2-1 atas Barcelona. Di kompetisi domestik, Milan tidak pernah memetik kemenangan dalam lima laga terakhir yang memaksa mereka menghuni papan bawah klasemen sementara Liga Serie A Italia. Hasil atas Celtic di Liga Champions ini diyakini sebagai momen kebangkitan Milan. Sebab, mereka sudah menemukan pola permainan yang bagus. “Ini malam yang luar biasa dan para pemain pantas menang, khususnya pada babak pertama ketika kami melakukan umpanumpan vertikal. Kemenangan terakhir Milan di Glasgow terjadi

AC MILAN

CELTIC 0 3 19 9 23 14 17

55%

3 Gol Offside 4 12 Foul Corner 4 Throw-in 20 Dribble 6 Tekel 27

PENGUASAAN BOLA

pada 1969. Karena itu, memetik kemenangan di kandang lawan sekelas Celtic adalah sesuatu yang impresif. Hasil ini membuat saya tersenyum lebar karena banyak orang melihat tim ini dalam keadaan bahaya. Kami masih sama seperti satu bulan yang lalu. Milan masih sebagai sebuah tim yang bagus dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Kami harus terus bekerja untuk memastikan apa yang seharusnya kami dapatkan,” papar Allegri yang didesak mundur dari San Siro. Dia melanjutkan, “Ketika kami unggul 1-0, Celtic memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan. Tetapi ternyata kami kemudian berhasil mencetak gol kedua dan ketiga. Bila memperhatikan peluang-peluang yang kami dapat saat melawan Genoa, seharusnya kami juga bisa menang dengan 3-0, bukan hasil imbang 1-1. Tetapi inilah sepakbola. Kadang peluang itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan mengubah pertandingan,

45%

tetapi kadang juga lewat begitu saja. Faktor keberuntungan adalah salah satu hal fundamental dalam dunia olahraga.” Sementara itu, kiper Milan Christian Abbiati yakin kemenangan atas Celtic ini cukup menyuntik kepercayaan diri kepada para pemain Milan. Hasil ini sekaligus memperlihatkan kepada publik bahwa Milan adalah salah satu tim elite Eropa. “Hasil ini sangat penting, terutama karena diraih di dalam sebuah stadion yang cukup sulit buat kami. Kami mengambil inisiatif serangan dan saya harus memuji semua pemain karena laga ini sungguh tidak mudah. Masih ada banyak pertandingan ke depan, mulai Minggu nanti, tetapi kemenangan ini menambah kepercayaan diri kami dan pendukung yang selalu dekat dengan kami. Kami juga ingin mempersembahkan kemenangan ini kepada Presiden Silvio Berlusconi,” kata Abbiati. (espn/aji)


Taneyan Lanjang

1

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO.0249 | TAHUN II

KAMIS

9

28 NOVEMBER 2013

KERUSAKAN LINGKUNGAN

Penambang Pasir Liar Ditindak

doni heriyanto/koran madura

AKSI SOLIDARITAS. Para Dokter Bangkalan saat melakukan aksi solidaritas menolak tegas kriminalisasi terhadap profesi dokter, Selasa (27/11). Aksi tersebut berdampak lumpuhnya pelayanan kesehatan.

Dunia Sheila

S

etiap orang memiliki impian dan cita-cita. Sebab bagi semua orang, impian itu adalah energi dalam hidup. Tanpa impian, hidup seolah hanya dunia mimpi. Namun, memang tak mudah impian itu kita raih, butuh perjuangan. Impian itu dapat menjadi nyata, jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Sheila Nuansa Vitri, perempuan kelahiran 17 April 1990 adalah sosok perempuan yang memiliki keberanian untuk mengejar matahari. Memang tak mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin dalan hidup, tergantung sejauh mana ia berusaha. Kini, karena ia berani untuk mengejarnya, hasil fantastis pun ia raih. Selain berhias diri dengan prestasi, sejak kuliah ia merambah dunia bisnis. Bahkan dirinya tak pernah merasa gengsi walau jualan baju dan sepatu hingga ke kampus-kampus. Bagi perempuan yang kini bekerja di Bank BRI itu tak jadi masalah walau harus menguras tenaga, karena disela-sela ia kuliah dulu, ia berjualan baju dan sepatu. Namun, jiwa bisnis dalam dirinya benar-benar menjiwa, sebab semuanya itu berawal dari proses dan kerja keras. Kuliah, bisnis dan prestasi pun menjadi tiga kata yang melkat dalan dirinya. Perempuan berparas cantik dan jelita itu, selain menekuni dunia bisnis, ia juga menahbiskan dirinya sebagai modeling. Maka tak salah, pada tahun 2011 lalu, dirinya dinobatkan sebagai juara harapan 1 dalam pemilihan kacong cebbing Sumenep 2011. Tidak hanya itu, ia dipercaya sebagai duta helm 2011, pula pada tahun 2012 sebagai duta lalu lintas. Kian fantastis, perempuan yang akrab di sapa Sheila itu juga tercatat sebagai finalis putra-putri nusantara 2012. “Sebab selain saya ingin jadi model terkenal, saya juga punya impian pebisnis andal. Selain itu, impian besar saya adalah punya restoran sendiri, sebab saya juga suka dunia chef,� ungkapnya di sela-sela ia sibuk siap-siap pulang kantor Kini, perempuan lulusan STKIP PGRI 2012 itu juga sedang mengajari anak-anak tentang modeling. Tak hanya itu, perempuan yang punya impian hendak memberangkatkan orang tuanya umroh, kini juga bergabung dengan komunitas deo women plus. (Sym)

Sheila Nuansa Vitri Bankir

Dukungan Penolakan Kriminalisasi Menguat Hamid: Aksi Hari ini Sesuai Arahan IDI Pusat BANGKALAN - Aksi solidaritas terhadap kasus dokter Dewa Ayu Sasiary Prawini (Ayu) juga terjadi di Kabupaten Bangkalan. Para tenaga medis ini memutuskan untuk melakukan aksi dan tidak menjalankan tugasnya dalam sehari sebagai bentuk protes dan solidaritas terhadap satu rekan profesinya, yang ditahan akibat dugaan malapraktik. "Kami melayani pasien untuk menyelamatkan, bukan untuk membunuh. Kalau dalam perjalanan ada sesuatu, itulah takdir Allah. Semua tindakan pada pasien sudah ada SOPnya dan itulah yang dilakukan dokter," ujar dr Hamid, dalam orasinya. Sikap para dokter, kata Hamid, jelas menolak dan menentang keras kriminalisasi yang diterima rekan sejawat mereka di Manado beberapa waktu lalu. Ketua Komite Medik RSUD Bangkalan ini memastikan aksi solidaritas yang digelar tidak akan mengganggu pelayanan di rumah sakit. Ia pun menegaskan pihaknya tidak melakukan aksi mogok, karena pelayanan tetap ada di gawat darurat. "Aksi hari ini sesuai arahan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) pusat, atas proses kriminalisasi sejawat kami di Manado. Para dokter di Bangkalan sangat tidak bisa menerima kriminalisasi terhadap dr Ayu," tegasnya. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Bangkalan, drg. Agus Baijuri yang juga ikut dalam aksi solidaritas tersebut menambahkan, kedepan para dokter akan melaporkan maraknya laporan malapraktik kepada dewan etik kedokteran. Belakangan ini banyak laporan malapraktik yang sebenarnya bukan malapraktik. Mungkin kata Agus, akibat kurang pahamnya pasien dalam dunia medis, sehingga apabila terjadi sesuatu selalu diasumsikan sebagai malapraktik. Selain melakukan aksi solidaritas, para dokter di RSUD Bangkalan, juga menyampaikan aspirasinya kepada pihak-pihak terkait. Yang menjadi tujuan para dokter untuk menyampaikan keluh kesahnya yaitu Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Mapolres, Pemkab, dan kantor DPRD Bangkalan. Sementara itu, menyikapi aksi yang dilakukan oleh para dokter, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Munawwar Cholil menyatakan itu sah-sah saja jika hanya menyampaikan aspirasinya. Namun, jangan sampai ada pasien yang merasa dirugikan dan terganggu akibat aksi tersebut. Profesi dokter memiliki kode etik yang harus dijunjung tinggi, yaitu mengedepankan kepentingan pasien. Ditempat terpisah Ketua DPD KNPI Bangkalan, H. Hosun Mizan, S.Pd, MM menganggap sikap para dokter pendemo tersebuat sebuah pelanggaran kode etik. Sebab, secara tidak langsung mereka (para dokter) telah mengabaikan hak-hak pasien yang ingin berobat. Sebelum ini, kata Hosun, sudah banyak kasus gagal penanganan yang

dialami pasien dan berimbas pada keluarga pasien, seolah menguap di Dewan Kode Etik Dokter. Kasus-kasus kematian dan cacat seumur hidup akibat salah penanganan dan malapraktik seolah dianggap biasa di kalangan medis.

"Keluarga pasien juga seolah menemui jalan buntu untuk menuntut para dokter yang dianggap lalai dalam penanganannya. Dan dokter tetap dianggap sebagai malaikat hingga kasus dr. Ayu yang menjadi titik tolak bergesernya mindset masyarakat terhadap kinerja dokter di Indonesia," jelasnya. Ini sangat bagus, lanjutnya. Apalagi, dengan kasus dokter Ayu ini, masyarakat kita menjadi melek hukum. Pembelajaran ini bukan hanya untuk masyarakat pemanfaat jasa dokter, namun juga untuk seluruh elemen pembangunan yang ada di Indonesia. "Dokter tidak kebal hukum dan masyarakat juga harus lebih pintar," tandasnya. IDI Desak Presiden-MA Sementara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pamekasan

mendesak Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) turun tangan membebaskan tiga rekannya, dokter Dewa Ayu Sasiawan, dokter Hendri Simanjuntak, dan dokter Hendy Siagian. IDI juga mendesak Mahkamah Agung (MA) menganulir vonis yang menimpa ketiga rekannya ituuuuu. Desakan tersebut disampaikan IDI Pamekasan dalam bentuk rekomindasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang diterima Bupati Pamekasan, Achmad Syafi'i dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Mon. Alwi, seusai melakukan audiensi dalam rangka aksi solidaritas, Rabu(27/11), di lantai dua Kantor Pemkab Pamekasan. Ketua IDI Pamekasan, Dr. Syaifuddin menyayangkan terhadap sikap Kejaksaan Negeri Manado yang menahan rekan seprofesinya hanya karena dianggap telah melakukan dugaan malapraktik terhadap pasiennya yang bernama Julia Fransiska Makatey. Julia meninggal usai melakukan operasi sesar penyelamatan sang bayi. Dalam kesempatan tersebut, para dokter dari berbagai spesialis di Pamekasan menuntut proses penangguhan penahanan terhadap ketiga rekan sejawat mereka. Selain itu, mereka juga menuntut dihilangkannya tuntutan pidana atas segala risiko pengobatan dan tindakan medis dokter. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Pemkab Pamekasan, Moh. Alwi berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pemda setempat hanya akan menyampaikan kepada Presiden dan Mahkamah Agung. Tetapi, mengenai proses hukum terhadap dokter yang ditahan oleh Kejari Manado tersebut, Pemkab Pamekasan tidak bisa melakukan intervensi terhadap proses hukum yang saat ini tengah berjalan. "Pemerintah hanya akan menindaklanjuti aspirasinya. Sementara mengenai proses hukumnya, kami tidak bisa mengintervensi," ujar mantan Kepala Inspektorak Pemkab Pamekasan itu. (dn/awa/rah).

doni heriyanto/koran madura

AKSI. Sejumlah Dokter di Kabupaten Bangkalan melakukan aksi solidaritas sebagai bentuk dukungan terhadap rekan se profesinya yang diperlakukan tidak adil.

SAMPANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang dengan Satpol PP Provinsi Jawa Timur (Jatim) melakukan razia terhadap para penambang pasir liar di pesisir laut di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Rabu (27/11) sekitar pukul 10.30 WIB. Akhir-ahkir ini memang marak penambangan pasir liar tanpa mengantongi surat izin resmi dari pihak terkait. Salah satu perempuan penambang pasir liar yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dirinya terpaksa melakukan hal itu untuk mencari makan. "Nambang pasir buat makan seharihari saja," singkatnya. Kasubag TU Satpol PP Sugiman menuturkan, dalam razia penambang pasir tersebut tentunya para penambang hanya diberikan pembinaan untuk kemudian nama-nama penambang terdata. Sehingga, para penambang pasir diberikan arahan agar tidak kembalilagi. "Kita masih berikan tindakan pembinaan saja untuk didata, dan berupa imbuan agar menambang pasir tidak boleh dilakukan," ucapnya. Selanjutnya, jika para penambang pasir liar masih terus dilakukan. Maka, dari pihak aparat kepolisian akan memprosesnya. "Kalau penambang tetap mokong ya kepolisian yang akan memprosesnya," jelasnya. Apalagi, Sugiman menambahkan, para penambang pasir liar tidak mengetahui bahanya penambangan selama ini. Jika itu terus dilakukan maka akan merusak tanggul jalan yang ada dipinggir laut dan bisa memusnahkan pohon magrove. “Ini juga tidak tahu nanti penyebabnya seperti apa padahal akan rusak pohon magrove dan tanggul jalan kalau tetap marak penambang," tuturnya dihadapan penambang pasir. Dikatakannya, dirinya berjanji akan mengumpulkan semua penambang liar guna diberikan ladang usaha lain, selain harus menambang pasir secara liar. "Nanti kita akan kumpulkan mereka dan akan diberikan pekerjaan lain, bagaimana pun mereka ingin mencari nafkah bagi keluarganya tapi bukan melalui penambangan liar," paparnya. (ryn/lum)

ryan hariyanto/koran madura

RAZIA. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar razia terhadap penambang pasir liar di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Rabu (27/11).

SOLUSI KELANGKAAN BBM

Pertamina akan Kirim Langsung SUMENEP – Untuk mengatasi kelangkaan BBM, Pertamina akan mendistribusikan BBM langsung ke tiga kecamatan di kepulauan yang tidak memiliki agen premium minyak dan solar (APMS), seperti Sapeken, Raas, dan Sepudi. "Ada tiga kecamatan di kepulauan yang akan mendapat dropping BBM langsung dari Pertamina Depo Camplong, yakni Sapeken, Raas, dan Sepudi. Untuk Kangean dan Masalembu kan sudah ada APMS. Jadi tetap melalui APMS," kata Sekretaris Daerah Sumenep, Hadi Soetarto, Rabu (27/11). Tiga kecamatan yang belum mempunyai APMS tersebut, nantinya bisa menikmati BBM bersubsidi dengan harga normal, yakni Rp 6.500 untuk jenis premium dan Rp 5.500 untuk solar. Harga tersebut jika tidak ada tambahan biaya angkutan dari Pelabuhan Kalianget ke pelabuhan kepulauan. Namun, Pertamina sudah berjanji akan menaggung biaya transportasinya dari Dipo Camplong ke kepulauan. Tapi jika dari pelabuhan kepulauan masih membutuhkan biaya lagi untuk sampai ke sub agen, maka otomatis biayanya ditanggung sub agen. "Sub penyalur ini yang nanti akan mendistribusikan ke masyarakat, setelah BBM tiba di pelabuhan kepulauan. Pengawasannya diserahkan pada masingmasing camat," terangnya. Sementara harga BBM ke masyarakat diperediksi mencapai Rp 7.500 perliter karena untuk ongkos angkutan dari pelabuhan kepulauan ke titik distribusi tidak ditanggung Pertamina, namun dibebankan pada sub penyalur. Sekda meminta para sub agen mengajukan kebutuhan BBM ke bupati. Pertamina nantinya akan mengirimkan sesuai usulan kuota yang diajukan sub agen. Hal ini dimaksudkan agar antara sub agen dengan Pertamina sama-sama memiliki tanggung jawab. (edy/mk)


10

SUMENEP

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO. 0249 | TAHUN II

Dinas Pendidikan Kurang Tanggap UPT Lakukan Pengecekan ke Gili Labak SUMENEP – Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep, Muhammad Suhaidi, menilai dinas pendidikan kurang proaktif dalam mengurus pendidikan. Hal itu menanggapi pemberitaan yang menyatakan bahwa di Pulau Gili Labak sampai saat ini belum ada institusi pendidikan. “Jika tetap begitu, maka kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep tidak akan pernah maju. Dan sampai kapanpun fasilitas pendidikan itu tidak akan merata selama dinas terkait kurang serius dalam menangani masalah ini,” katanya, Rabu (27/11). Dosen di beberapa kampus di Kabupaten Sumenep itu menjelaskan, jika hal demikian terus dibiarkan, kesenjangan pendidikan antara daratan dan kepulauan akan terus melebar. “Akibatnya, ada banyak anak yang menjadi korban karena tidak mendapat pendidikan. Maka jangan salahkan kalau butu huruf di Kabupaten Sumenep akan terus meningkat,” tandasnya.

Utus UPT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, A. Shadik, menjelaskan, mengenai masalah pendidikan Pulau Gili Labak, pihaknya sudah mengutus Kepala UPT Kecamatan Talango untuk menelaah, kemudian mengelis kebutuhan pendidikan yang dibutuhkan di Pulau tersebut. “Soal Gili Labak yang menurut informasi tidak adanya fasilitas pendidikan, kami akan mengutus Kepala UPT setempat untuk melakukan penelusuran, kemudian menelaah tentang kebutuhan pendidikan di sana. Jika memang perlu dibangun sekolah, maka akan kami bangun,” katanya, Rabu (27/11) . Untuk memastikan apakah akan membangun se-

kolah, pihaknya masih menunggu hasil investigasi kepala UPT yang akan diutus untuk mengecek, kemudian mengelis kebutuhan pendidikan yang ada di sana. “Jika nantinya di sana memang perlu dibangun sekolah, maka kami akan bangun sekolah di sana,” jelasnya. Ketika ditanya alasan tidak tersentuhnya pendidikan di Pulau Gili Labak, Shadik berdalih bahwa pulau tersebut terpencil dan belum ada laporan ke dinasnya. “Tidak tersentuh karena Pulau Gili Labak secara geografis terpencil, dan sejauh ini kami belum mendapat laporan jika di Pulau Gili Labak tidak ada fasilitas pendidikan,” ungkapnya. Pulau Gililabek terletak di sebelah selatan Kabupaten Sumenep. Pulau ini memiliki ukuran dua kali lapangan sepak bola. Hanya dihuni oleh 50 kepala keluarga. Mata pencahariannya sebagai nelayan. Dari Pelabuhan Kalianget, untuk sampai ke pulau tersebut butuh waktu perjalanan laut sekitar 2 jam. (sym/mk)

syamsuni/koranmadura

EKSOTISME. Panorama Pulau Gili Labak yang dihuni sekitar 50 Kepala Keluarga. Di pulau yang terletak di bagian selatan Kabupaten Sumenep tersebut hingga saat ini belum ada sekolah.

CUACA EKSTREM

Aktivitas Nelayan Terhenti SUMENEP - Cuaca buruk kembali melanda perairan laut Kabupaten Sumenep. Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan aktivitas nelayan lumpuh. Ketinggian ombak mencapai beberapa meter. Wahyu, nelayan asal Pulau Raas, menuturkan, angin kencang telah terjadi sejak Selasa malam dan hingga Rabu (27/11) angin masih kencang. Menurutnya, ada banyak nelayan memilih berdiam diri di rumah, tanpa beraktivitas. “Sejak kemarin Mas, kami tidak melaut. Karena angin kencang hingga deburan ombak besar. Oleh karena itu, kami memilih untuk tidak melaut. Sebab, selain angina kencang, curah hujan pun tinggi,” katanya, Rabu (27/11) melalui telepon seluler. Namun ada sebagian Sejak kemarin Mas, yang memaksa untuk mekami tidak melaut. laut, tetapi kadang pulangnKarena angin ya agak awal, karena mereka hanya menangkap ikan hankencang hingga ya di pinggir laut, tidak bedeburan ombak rangkat jauh hingga berkibesar. Oleh karena lo-kilo meter. “Itu hanya itu, kami memilih sebagian, tetapi pulangnya untuk tidak melaut. agak awal,” ujarnya singkat. Sebab, selain Hal serupa juga terjadi anginnya kencang, di Pulau SEPUDI, kini bancurah hujan pun yak nelayan tak melaut, tinggi. pasalnya sejak kemarin, cuaca buruk juga melanda perairan Sepudi, sehingga Wahyu mereka terpaksa menguNelayan rungkan niatnya untuk melakukan aktivitas menangkat ikan. “Mau gimana lagi, Mas. Beginilah aktivitas kami. Kalau tidak cuacu buruk, maka berdiam saja, sebab tak ada kerjaan lain kalau orang pulau selain mencari nafkah di laut,” ungkap Ahmad. Terpisah, di Pulau Sapeken para nelayan juga sedang berhenti sementara untuk beraktivitas mencari ikan. Sebab, kondisi perairan laut Sapeken sama dengan kondisi pulau lain. Angin cukup kencang, sehingga aktivitas melaut menjadi terhenti. “Sudah dua hari ini aktivitas kami menjadi terhenti garagara cuaca kembali buruk. Angin cukup kencang, Mas, sehingga kami memilih berdiam diri di rumah, tanpa aktivitas lain,” ungkap Sukron, warga asal Pulau Sapeken. Mereke berharap, pemerintah kembali memberikan bantuan saat cuaca buruk datang. Sebab, bagi mereka, akitivitas satu-satunya hanya melaut. Jika cuaca buruk maka aktivitas warga pulau menjadi terhenti, karena hanya di laut nafkah satu-satunya. (sym/mk)

syamsuni/koranmadura

MOGOK. Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sumenep saat menggelar aksi solidaritas di RSUD dr. H. Moh. Anwar, Rabu (27/11)

AKSI MOGOK DOKTER

Dewan: Menjadi Preseden Buruk Bagi Profesi Dokter SUMENEP - Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Sumenep melakukan aksi mogok pelayanan, Rabu (27/11) pukul 08.00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar. Aksi tersebut merupakan aksi solidaritas terhadap tiga dokter di rumah sakit Prof. Dr. RD Kandou Manado. Namun, aksi mogok pelayanan yang dilakukan IDI disesalkan oleh banyak kalangan, salah satunya adalah dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep. Menurut dewan. Dewan mendukung tujuan aksi IDI, namun yang disayangkan justru karena harus mengganggu tugas mereka sebagai dokter. “Aksi solidaritas itu perlu

diapresiasi ketika berbuah positif, tetapi jika menggangu, maka tak pantas diapresiasi, ketika aksi solidaritas itu malah membuat mereka meninggalkan tugasnya sebagai dokter, apalagi mengganggu terhadap pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan kepada pasien menjadi terbengkalai,” kata anggota Komisi D DPRD Nur Asyur, Rabu (27/11). Hal senada juga disampaikan oleh Dul Siam. Secara tegas, Politisi PKB tersebut sangat menyesalkan sikap dokter yang melakukan mogok pelayanan. Sebab, dokter garda terdepan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat malah melakukan aksi yang sifatnya kurang penting. “Jadi, saya sangat menye-

salkan adanya aksi mogok pelayanan yang dilakukan oleh puluhan dokter tersebut. Karena ini tidak manusiawi, seharusnya soal pelayanan itu, sedetik pun tidak boleh ditinggalkan, apalagi harus mogok satu hari. Sehingga aksi mogok pelayanan itu justru memperburuk citra dokter dan pelayanan di rumah sakit kita,” ucapnya dengan tegas. Pemerintah diminta memberlakukan sanksi tegas terhadap para dokter yang telah melakukan aksi mogok. Sebab, dalam hemat Dul Siam, ini telah menjadi preseden buruk bagi pemerintah Kabupaten Sumenep. “Oleh karena itu sanksi tegas itu harus diberlakukan bagi para dokter, baik sanksi moral maupun sanksi

administrasi, biar tidak menjadi preseden buruk. Karena itu merugikan terhadap masyarakat, sehingga ketika ada persoalan sedikit, mereka langsung melakukan aksi mogok,” tandasnya. Pantuan Koran Madura, Kepala Dinkes sempat meminta kepada semua puluhan dokter untuk membubarkan aksi mogok, sebab selain akan mengganggu pelayanan, juga demi kondusifitas menyambut kedatangan Presiden RI ke Sumenep. Tepat pada pukul 9 aksi mogok pun bubar. Kepala Dinkes Anugerah Rizka Rahadi dan Ketua IDI tak bersedia memberikan keterangan pers saat wartawan meminta untuk mengklarifikasi terkait aksi tersebut. (sym/mk)

VIDEO MESUM

Aktor dalam Bidikan Polisi SUMENEP - Pemeran adegan video mesum “Wawan Bergoyang” dalam bidikan polisi. Namun, sampai saat ini polisi belum berhasil mengungkap aktor video yang diduga dilakukan remaja asal Kecamatan Batangbatang itu. Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko, mengatakan, jika terungkap, pihaknya tidak akan segan-segan untuk menindak tegas aktor adegan video porno itu. Pihaknya tidak akan pandang bulu dalam mengusut kasus video adegan mesum di Kabupaten Sumenep. “Saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan dari berbagai sumber. Saya tidak mau tahu siapa aktor

bintang porno tersebut. Entah dari profesi apa dan dari institusi mana pun, jika memang terbukti melakukan pelanggaran pati diproses,” terangnya, Rabu (27/11). Kasus tersebut akan terus disidik hingga terungkap aktor beserta orang-orang yang terlibat dalam peredaran video porno tersebut. Sebab, video tersebut tidak bisa dikatakan untuk konsumsi pribadi. Pasalnya, dalam adegan yang berdurasi 10 menit 20 detik itu bisa jadi melibatkan sejumlah pihak. “Kasus video tersebut tidak akan berhenti pada aktor pemeran adegan mesumnya saja. Lebih dari itu, pengusutan kasus video asusila ini akan kembangkan pada siapa yang menyebarkan video porno tersebut, termasuk oknum yang mengunduh adegan video mesum tersebut di internet yang sudah beredar dari handphone ke handphone,” tegas Marjoko. (edo/mk)

ali ridho/koran madura

BEREDAR: Warga mengunduh video porno yang diduga diperankan remaja asal Kecamatan Batang-batang, Rabu (27/11).

ePaper

Terbit Siang!

Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda Klik dan unduh di sini:

http://www.koranmadura.com/category/epaper-koranmadura/


SUMENEP

11

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO. 0249 | TAHUN II

Pemkab Angkat Tangan Gudang Tutup, Tembakau Banyak Belum Dipanen

KILAS SUMENEP

SUMENEP – Sekalipun sudah memasuki musim penghujan, namun masih banyak tembakau yang belum dipanen. Tembakau yang belum dipanen kualitasnya rusak. Per 27 Oktober 2013, tiga gudang di Sumenep yang melakukan pembelian tembakau sudah tidak membeli.

TARGET-REALISASI PEMBELIAN TEMBAKAU

Hasimah, salah satu warga Desa Rombiya Timur, Kecamatan Ganding, menjelaskan, masuknya musim penghujan menyebabkan dirinya mengalami kerugian hingga puluhan juta. Karena harga bibit tembakau dengan harga tembakau rajangan sudah tidak seimbang. ”Kalau sudah seperti itu maka yang jelas kami sebagai petani akan mengalami kerugian besar,” ungkapnya, Rabu (27/11) Menurutnya, saat ini tembakau milik warga yang belum panen masih lumayan banyak. ”Kalau di sini masih banyak tembakau milik warga yang masih baru dipanen. Namun bagaimana lagi jika su-

• Harga per 27 Oktober 2013 berkisar 42 ribu sampai Rp 43 ribu perkilogram. • Sumber Dinas Perkebunan dan Kehutan (Dishutbun) Sumenep

dah tidak ada yang membeli, yang jelas itu akan sia-sia,” terangnya. Hal senada juga dikatakan oleh Abd. Sujak. Warga Kecamatan Lenteng itu menuturkan, musim panen tembakau tahun ini berbeda pada tahun sebelumnya. Harga yang telah dipatok oleh perusahaan itu hanya terkesan gertak sambal bagi petani. ”Memang mahal harganya, namun tidak bertahan lama, hanya sekejap saja. Itu sama dengan menghibur petani saja,” ujarnya. Oleh sebab itu, melihat kondisi petani yang saat ini masih banyak yang baru panen, pihaknya meminta kebijkan pemerintah untuk

Gudang

Tutup

Target

Realisasi

Gudang Garam Guluk-guluk

27 Oktober 2013

800 ton

100 ton

Gudang Garam Patean

27 Oktober 2013

16.000 ton

17.000 ton

Wismilak

27 Oktober 2013

250 ton

350 ton

mencarikan solusi. Hal itu demi kesejahteraan petani. ”Kalau ini tidak ada tindakan dari pemerintah, yang jelas petani akan kelimpungan karena tersangkut hutang dari modal yang telah dikeluarkan,” pintanya. Sementara Kabid Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep, Nasyah Bandi, mengaku pemerintah sudah angkat tangan. Selain pemerintah tidak memiliki gudang untuk menampung, gudang yang biasa melayani pembeli sudah tutup sejak tangal

27 Oktober 2013 yang lalu. ”Kalau sudah gudang tidak lagi membeli, maka mau gimana lagi, ya risiko tanggung sendiri,” katanya Selin itu, dirinya mengaku tidak bisa memberikan solusi apapun karena minimnya fasilitas dan tidak adanya anggaran untuk membelinya. ”Sampai saat ini Sumenep masih belum mempunyai gudang untuk menampung tembakau saat harga anjlok. Jika kami terpaksa membelinya, maka mau ditampung dimana, itu kan percuma juga nantinya,” jelasnya.

Diolah dari pemberitaan Koran Madura oleh M. Kamil Akhyari

Sebelumnya, lanjut Nasah Bandi, dirinya sudah memberi peringataan agar masyarakat dalam melakukan budi tanam tembakau itu memperhatikan waktu. Namun, lanjutnya, kenyataannya di bulan November masih banyak yang melakukan penanaman karena tergiur harga yang tinggi. ”Kami tidak bisa melarang warga untuk melakukan budi tanam, karena ketika saya melarangnya sama dengan kami mencekal. Dan itu melanggar undang-undang,” tukasnya. (edy/mk)

HEKATARAN TANAMAN TEMBAKAU. Tanaman tembakau yang belum dipanen sekalipun sudah memasuki musim penghujan dan gudang sudah tidak melakukan pembelian.

HIBAH

Bantuan Keagamaan Mencapai Rp 2 Miliar SUMENEP – Bantuan untuk kegiatan keagamaan pada tahun 2013 di Kabupaten Sumenep mencapai Rp 2.154.000.000. Bantuan hibah itu akan diberikan kepada 694 tempat keagamaan, terdiri dari musala, masjid dan pondok pesantren (ponpes) yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep. Dana yang bersumber dari APBD itu diperuntukkan untuk tiga jenis tempat keagamaan. Jumlah musala yang akan menerima bantuan sebanyak 462 musala dan masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,5 juta, masjid yang akan menerima bantuan sebanyak 195 masjid dan masing-masing mendapat bantuan Rp 4 juta, dan sebanyak 37 ponpes masing-masing mendapatkan 10 juta. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kabag Kesmas) Setkab Sumenep, Choinur Rasyid, menjelaskan, bantuan itu diberikan terhadap sejumlah tempat

keagamaan yang masih aktif menjalankan syariat Islam. ”Tentunya kami hanya memberikan bantuan terhadap musala dan masjid yang masih aktif sebagai tempat ibadah,” katanya, Rabu (27/11). Anggaran Rp 2 miliar lebih itu juga akan diberikan kepada guru ngaji. ”Kalau untuk guru ngaji tidak sebesar bantuan yang lain (musala, masjid dan ponpes), yakni hanya 500 ribu setiap orang,” terangnya. Disinggung masalah banyaknya isu yang mencuat dipermukaan tentang adanya penyimpangan dan pemotongan terhadap dana yang telah digelontorkan itu, pihaknya ngaku sudah melakukan verifikasi sebelumnya. ”Untuk verifikasi kelayakan kami sudah bekerjasama dengan lembaga swasta yang dapat dipercaya. Bahkan, uangnya itu langsung diterima oleh bendahara dan ketuanya melalui bank. Jadi tidak mungkin jika ada pemotongan,” jelasnya. (edy/mk)

junaedy/koranmadura

KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF SEREMONIAL

STKIP Perkuat Kerjasama dan Jaringan SUMENEP – Dalam rangka memeriahkan Dies Natalis ke29, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep menggelar serangkaian acara. Peringastan tersebut sekaligus untuk membangun kerjasama dan memperkuat jaringan dengan berbagai pihak. Acara Dies Natalis ke-29, Rabu (27/11) digelar di Aula STKIP Sumenep. Hadir Bupati A. Busyro Karim Wabup Soeng-

kono Sidik dan Ketua STKIP PGRI Musaheri. Acara dimulai sekitar pukul 10.00 dengan dibuka langsung oleh Bupati A Busyro Karim. Bupati dalam sambutannya berharap, lembaga pendidikan ini menjadi ujung tombak untuk memperkuat keilmuan mahasiswa. Dengan demikian, lulusan kampus ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan pembanguan dan pemerintahan Sumenep. Sementara Ketua Humas

STKIP PGRI Evi mengatakan, Dies Natalis ke-29 dalam rangka untuk membangun kerjasama dan memperkuat jaringan. Pada 2015, STKIP ditargetkan menjadi kampus terdepan di Madura. ”Semua kita sudah siapkan, mulai dari peningkatan kurikulum, praktik dan saran pendidikan. Sehinga mahasiswa akan lebih terwadahi dalam meningkatkan kompetensi dan bakat yang dimilikinya,” terang perempuan cantik tersebut. (edo/mk)

KUATKAN JARINGAN: Bupati A. Busyro Karim dan Wabup Soengkono didampingi Ketua STKIP PGRI Sumenep Musaheri pada acara Dies Natalis ke-29, Rabu (27/11).

Jangan Ada Alat Peraga di MPU

SUMENEP - Meski pesta demokrasi masih tahun depan dan masa kampanye terbuka belum dibuka, namun sejumlah calon anggota legislatif sudah memasang alat peraga. Alat peraga kampanye berupa spanduk dan baliho sudah bertebaran di sejumlah tempat keramaian publik, bahkan juga dikendaraan. Ketua Panwaslu Sumenep, Zamrud Khan, menjelaskan, alat peraga berupa stiker yang ditempel dikendaraan pribadi tidak melanggar PKPU, selama tidak disebarkan pada orang lain. “Nah, kalau stiker itu ditaruh di mobil MPU (mobil pengangkut umum), itu beda lagi,” terangnya, Rabu (27/11). Namun, selama ini tidak ada protes dari pihak tertentu atau orang yang dipasangi stiker terkait dengan stiker di MPU. “Kecuali ada protes dan pelaporan dari warga, pihaknya tentu akan mengambil tindakan. Sebab, ini akan menjadi polemik pemilu nanntinya,” kata Zamrud. Atas dasar itu, pihaknya meminta KPU mensosialisikan secara masif terkait tidak diperbolehkanya menempatkan alat peraga kampanye di MPU. Agar pihak tertentu tidak merasa dirugikan terutama yang sudah mengeluarkan anggaran besar untuk mempromosikan figurnya. “Hal itu yang kita antisipasi. Tapi yang jelas kami akan selalu memonitoring jika terdapat pelanggaran kampanye oleh para caleg. Sebab, meski penyelenggaraan kampanye belum dimulai, tak jarang caleg yang sudah menyebar fotonya melalui alat peraga kampanye,” tegasnya. (edo/mk)

LOWONGAN KERJA Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!) • Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah


12

PAMEKASAN

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO.0249| TAHUN II

PETERNAKAN

Warga Resah, Pakan Ikan Dicampur KB PAMEKASAN - Temuan penggunaan Pil KB dijadikan bahan campuran pakan ikan tambak di sejumlah daerah, kini mulai meresahkan sebagian warga Pamekasan. Mereka khawatir penggunaan Pil KB itu berdampak pada kesuburan manusia yang mengkonsumsi ikan itu. Siti Qomariyah, warga Dusun Sannip, Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Pamekasan, mengaku khawatir, kandungan Pil KB yang dikonsumsi ikan itu bisa menimbulkan kemandulan. Ia mengatakan sejak beredarnya informasi penggunaan Pil KB sebagai campuran pakan itu, ia mulai hati-hati dalam membeli ikan tawar. “Saya sudah jarang beli ikan tawar, Mas, kecuali saya tahu benar orang punya tambak baru saya beli,” katanya. Qomariyah menyayangkan penggunaan Pil KB, sebagai campuran pakan ikan. Meski hal itu ditemukan di luar daerah, namun tidak menutup kemungkinan juga digunakan di Pamekasan. Ia meminta dinas terkait agar melakukan pemantauan terhadap penggunaan Pil KB sebagai pakan ternak, ter-

masuk mengawasi penjualan pil KB baik di Apotek maupun Ponkesdes. Jangan sampai pil itu disalahgunakan untuk kepentingan lain, yang bisa meresahkan masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Pamekasan, Nurul Widiastutik memastikan bahwa ikan tawar milik petambak di Pamekasan dipastikan bebas dari campuran Pil KB. Sebab, pihaknya seringkali melakukan pembinaan kepada mereka. Dia menjelaskan petambak di Pamekasan sudah mendapat penyuluhan dan selalu mengkonsultasikan metode pemberian pakan yang dibuat oleh pabrikan maupun pakan buatan. Yang pasti, kata Nurul, pil KB itu tidak ada korelasinya dengan perkembangan bobot ikan, karena bibit yang dibudidayakan rata-rata berjenis kelamin jantan. “Kami selalu beri penyuluhan, Insyaallah kalau di Pamekasan gak ada. Lagi pula ikan itu bisa disaring dengan memilih bibit jantan. Jadi gak ada korelasinya, karena ikan-ikan itu tidak bertelur,” katanya. Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Pamekasan Ismail

Bey mengatakan belum bisa memastikan dampak penggunaan pil KB sebagai campuran pakan ikan apakah bisa berdampak pada tingkat kesuburan manusia atau tidak. Menurutnya, pil KB memang mengandung hormon estrogen dan progesteron, yang salah satu efeknya bisa menggemukkan. Mungkin efek itu ditangkap petambak sehingga dijadikan pakan ikan. Apakah bisa berdampak pada tingkat kesuburan manusia, ia menduga akan tidak menimbulkan dampak secara langsung, karena sudah mengalami metabolisme di tubuh ikan. Tetapi kalau pil KB itu dikonsumsi secara berlebihan oleh ikan, bisa saja berpengaruh. “Saya belum bisa pastikan, karena perlu penelitian secara ilmiah melalui uji laboratorium. Selama ini belum pernah dilakukan penelitian secara ilmiah,” katanya. Sebelumnya, beredar informasi, pil KB digunakan petambak ikan tawar di Lamongan, Jawa Timur. Pil KB itu dicampur pada pakan ternak dengan takaran tertentu, agar ikan yang dibudidayakan tidak bertelur dan gemuk. (uzi/muj/rah)

Para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tasikmalaya menyematkan pita hitam saat aksi solidaritas untuk dr. Dewa Ayu Setiawan, dr. Hendri Simajuntak dan dr. Hendy Siagian di Kota Tasikmalaya, Jabar, Rabu (27/11). Mereka menuntut penghentian praktek kriminalisasi dokter di Indonesia.

Hari ini Digelar Sidang Lanjutan Tipikor Juhairiyah Terlibat Blockgrant, Urip Tersangkut Raskin PAMEKASAN - Sidang lanjutan dua terdakwa pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) dana blockgrant di Kemenang Pamekasan dan dugaan tipikor raskin Desa Tanjung akan digelar hari ini (Kamis, 28/11). Sidang lanjutan keduanya memasuki agenda berbeda.

Sejumlah nelayan menjemur ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cituis, Tangerang, Banten. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan secara global produksi perikanan tangkap Indonesia diperkirakan stagnan pada kisaran 5 juta ton tahun ini lantaran menurunnya stok ikan dan perubahan iklim.

PASAR 17 AGUSTUS

Los Ikan Akan Dibuka Tahun Depan PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menyatakan akan mulai membuka los ikan di Pasar 17 Agustus pada tahun depan. Pembukaan los itu dilakukan setelah Pemkab memastikan pembangunan tempat lapak pedagang ikan itu sudah tuntas dan tidak ada masalah. Tahun ini, pemerintah setempat membangun tiga los ikan yang disebar di tiga pasar tradisional. Selain di Pasar 17 Agustus, dua los lainnya dibangun di Pasar Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar dan Pasar Keppo, Kecamatan Galis dengan total dana sebesar Rp 1,1 miliar. Dari ketiganya, hanya los di Pasar 17 Agustus yang belum dibuka, sementara di dua

pasar lainnya sudah mulai dimanfaatkan. Kepala DPPKA Pamekasan, Taufikurrahman mengatakan pengoperasian los ikan di pasar 17 Agustus itu masih menunggu beberapa paket pekerjaan yang masih belum selesai. “Kalau tidak ada gangguan, tahun depan sudah dilakukan penempatan pedagang ke los baru itu,” katanya. Saat ini, los yang baru dibangun itu memang belum digunakan dan terkesan tidak terawat dan dipenuhi sampah. Namun ia memastikan, los tersebut akan segera dioperasikan setelah seluruh paket pekerjaan di los tersebut telah tuntas. Sayangnya, Taufik tidak menjelaskan paket pekerjaan yang ia maksud. (oni/muj/rah).

Kedua sidang korupsi itu adalah sidang kasus dugaan penyelewengan raskin di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu dengan terdakwa kepala desa setempat, Mohammad Urip. Selain itu, juga digelar sidang dengan kasus dugaan penyelewengan dana blockgrant di Kantor Kemenag dengan terdakwa mantan Kasi Mapenda, Juhairiyah. Sidang lanjutan tipikor dana blockgrant dengan terdakwa mantan Kasi Mapenda, Kemenag Pamekasan, Juhairiyah, memasuki tanggapan eksepsi atau nota pembelaan yang disampaikan penasehat hukum terdakwa pada sidang sebelumnya. Kasi Pidsus Kejari Pamekasan selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara itu menyatakan sudah menyiapkan tanggapan yang akan disampaikan pada sidang nanti. Intinya, tetap mempertahankan dakwaan yang dibacakan JPU pada sidang perdana lalu, sudah sesuai fakta. “Kami sudah siap materi, nanti tinggal kami sampaikan dalam persidangan. Kebetulan sidangnya bersamaan dengan sidang raskin Kades Tanjung,” katanya. Sedangkan agenda sidang lanjutan Urip, terdakwa

tipikor raskin di Desa Tanjung, masih masuki tahap pembacaan eksepsi atau nota pembelaan terdakwa atas dakwaan JPU. Agenda sidang ini sempat tertunda atas permintaan terdakwa, karena masih menunjuk Penasehat Hukum (PH). Samiaji menjelaskan

dari berbagai dugaan tipikor yang dilaporkan terjadi di Kantor Kemenag Pamekasan saat dijabat Nurmaludin, Kejari Pamekasan masih menangani satu kasus dana blockgrant, belum kasus lainnya. Sedangkan kasuskasus lainnya masih akan ditangani secara bertahap. Namun demikian, dugaan kasus yang dilaporkan itu nantinya akan diungkap juga dalam persidangan, agar menjadi pertimbangan majlis dalam memutus perkara. Dalam kasus ini, belum ada tersangka baru dan masih

akan dilakukan pengembangan lebih lanjut. Ia juga menyatakan akan memperhatikan informasi dan keterangan selama persidangan berlangsung sebagai tambahan informasi dalam upaya pengembangan. Sedangkan dalam kasus dugaan tipikor raskin, pihaknya juga belum memperoleh keterangan dan fakta, yang mengarah pada keterlibatan pihak bulog. Karena dalam kasus tipikor raskin di Desa Tanjung, raskin itu tidak didistribusikan oleh Kades Urip setelah menerima raskin dari Bulog. (uzi/muj/rah)

DAPATKAN INFORMASI SEBELUM BERINVESTASI KAMI SIAP MELAYANI ANDA! HUBUNGI KAMI DI KANTOR

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU JALAN JOKOTOLE NO. 143 KABUPATEN PAMEKASAN

DIPERSEMBAHKAN OLEH : KPPT KABUPATEN PAMEKASAN


PAMEKASAN

13

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO.0249| TAHUN II

DUGAAN PENGGELAPAN UANG

Inspektorat Lamban Atasi Kasus SMPN 1 Pademawu PAMEKASAN - Inspektorat Pemkab Pamekasan dinilai lamban menangani kasus dugaan penggelapan uang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Pademawu, Pamekasan, Madura. Hampir dua bulan dari pelaporan sejumlah guru SMPN I Pademawu kepada Dinas Pendidikan dan Bupati Pamekasan, Inspektorat baru memanggil 5 saksi untuk dimintai keterangan. Ketua Lembaga Pengkajian dan Kebijakan Daerah (LPKD) Pamekasan, Moh. Sodik menilai Inspektorat sangat lamban dalam melakukan pemeriksaan kepala Sekolah. Padahal kasus tersebut sudah bergulir sebelum musim haji tahun 2013. Seharusnya, kata Sodik, Inspektorat sudah waktunya memanggil Kepala SMPN 1 Pademawu Idham Khalid, untuk diklarifikasi dan dikonfirmasi soal laporan sejumlah guru di lembaga itu. “Alasan sebelumnya, karena kasek SMPN I Pademawu masih menunaikan ibadah haji, tetapi ternyata hingga saat ini yang bersangkutan belum dipanggil juga oleh Inspektorat, ada apa ini?” tanya Sodik. Selain itu, Sodik memberikan dorongan kepada Inspektorat untuk bekerja secara profesional dan tidak main-main dalam menangani kasus tersebut. “Ini sudah ramai di media, sehingga pemeriksaannya harus maksimal,” Kata mantan Ketua PMII Pamekasan ini. Sementara itu, Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sucipto Utomo saat ditemui di kantornya berjanji akan bekerja secara profesional dalam melakukan investigasi (pendalaman) terhadap kasus tersebut. “Kami hanya menindaklanjuti laporan guru, sementara hasilnya harus menunggu hasil pemeriksaan,” ujarnya. Inspektorat sudah memanggil 5 saksi untuk dimintai keterangan, satu diantaranya bendahara sekolah. Sementara untuk pemanggilan kepala sekolah belum ditentukan. “Pasti akan kami panggil kepala sekolahnya, tinggal menunggu giliran saja, tujuannya untuk mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan,” kata Tomo, sapaan akrabnya. Lebih lanjut dikatakan, kasus SMPN 1 ini memang menjadi atensi khusus dari Inspektorat untuk segera dituntaskan. “Sementara ini, kami fokus menangani kasus ini, dan menunda perkara lain yang melanda PNS,” jelasnya. Hasil pemeriksaan terhadap kasus tersebut, kata Utomo, akan diberikan kepada Bupati Pamekasan, karena kasus tersebut awalnya memang permintaan Bupati untuk didalami. Dan secara kelembagaan Inspektorat tidak bisa memberi rekomendasi kepada penegak hukum. Sedangkan sanksinya, kata Utomo, masih akan menunggu hasil pemerik-

saan Inspektorat. “Kalau sanksi sedang, hanya penurunan pangkat, dan pelepasan jabatan kepala sekolah,” jelasnya. Sucipto Utomo juga membantah bila dikatakan institusinya lamban dalam menangani kasus tersebut. Ia beralasan terlambatnya penanganan kasus tersebut karena banyak kasus lain yang sama-sama harus ditangani oleh Inspektorat. Sehingga semua kasus yang masuk ke Inspetorat harus diproses secara bertahap. Dalam kesempatan terpisah, saat dihubungi melalui ponselnya, Kepala Sekolah SMPN 1 Pademawu, Idham Khalid mengaku pasrah terhadap kasus tersebut dan dirinya memasrahkan sepenuhnya kepada Inspektorat dalam menangani kasus yang melanda dirinya. “Saya akan menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat,” ungkapnya. Menurut Idham, tuduhan penyelewengan keuangan sekolah tersebut harus didasarkan bukti. Termasuk pula tuduhan tidak transparannya dana BOS. “Sampean lihat sendiri, sejak SMPN 1 dipimpin saya banyak perubahan, baik prestasi siswa maupun kemajuan infrastruktur bangunan,” jelasnya. Idham menganggap kasus yang dialamatkan kepada dirinya tersebut merupakan musibah yang harus dijalani. Namun dirinya optimis tuduhan tersebut akan terjawab dengan sendirinya melalui bukti yang ada. Ia yakin kebenaran akan memihak kepada dirinya. Komisi D DPRD Pamekasan meminta Inspektorat Pemkab Pamekasan membeberkan hasil investigasi terhadap dugaan kasus penggelapan uang sekolah, yang dilaporkan oleh sejumlah guru di SMPN 1 Pademawu Pamekasan. Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini mengaku tidak mengetahui perkembangan kasus yang dilaporkan para guru tersebut. Hanya saja dirinya mengetahui kasus tersebut sudah ditangani oleh Inspektorat Pemkab Pamekasan. Sehingga tinggal menunggu hasilnya. Menurut Juhaini, jika pemeriksaan tersebut sudah tuntas, Inspektorat sudah seharusnya memberikan keterangan secara terbuka kepada masyarakat hasil pemeriksaan tersebut. “Kasus ini hampir setiap saat dimuat di media, sehingga masyarakat menunggu hasil kerja Inspektorat untuk memberikan kepastiannya,” ujarnya. Komisi D DPRD Pamekasan mengharapkan agar kasus ini disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Agar tidak ada dugaan negatif kepada Inspektorat. “Apapun hasil investigasi Inspektorat bisa disampaikan secara terang menderang kepada masyarakat,” kata Juhaini. (awa/rah).

Petugas menunjukkan uang kertas pecahan Rp100ribu di Cash Center Bank Mandiri, Jakarta.

Sejumlah Petugas Pol PP, membongkar Alat Peraga Caleg dan Parpol, di jalan raya Amin Jakfar, Pamekasan Jatim, Selasa (26/11). Penertiban tersebut dilakukan menyusul maraknya pemasangan alat peraga caleg dan parpol secara ilegal.

Surat Pemberhentian Politisi PKNU Belum Turun Ketua DPRD : Tugas Kami Hanya Mengusulkan. PAMEKASAN - Surat Pemberhentian empat anggota DPRD Pamekasan dari Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dari Guru Jatim hingga kini tak kunjung turun. Sehingga Sekretariat DPRD Pamekasan belum bisa memberikan keterangan mengenai Surat Pemberhentian Kader PKNU tersebut.

Sungguhpun begitu, Ketua DPRD Pamekasan, Halili membenarkan kabar tersebut. Menurutnya Surat Pemberhentian Anggota PKNU tersebut memang masih belum turun. Padahal, surat usulan pengajuan pemberhentian ke Gubernur Jawa Timur itu sudah 10 hari. “Hingga saat ini saya belum menerima surat pemberhentian dari Gubernur terhadap keempat anggota DPRD Fraksi PKNU tersebut,” ucapnya.

Halili belum bisa memberikan kepastian, kapan turunnya surat pemberhentian tersebut. “Tugas kami hanya mengusulkan dan memberhentikan yang bersangkutan, serta melantik anggota DPRD Pamekasan yang baru, usulan partainya,” kelitnya. Halili berharap surat pemberhentian dari Gubernur segera turun. Sehingga DPRD Pamekasan secepatnya melantik anggota DPRD Pamekasan, hasil Pergantian Antar Waktu

(PAW), karena banyaknya kegiatan yang harus diselesaikan oleh DPRD Pamekasan, khususnya Pembahasan APBD 2014. Sementara bagi anggota DPRD Pamekasan yang akan diganti dan saat ini menjabat Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, selanjutnya dipasrahkan kepada anggota di Komisi tersebut. “Untuk pergantian Ketua Komisi menjadi hak anggota di komisi tersebut, untuk memilihnya,” ujanya. Keempat anggota DPRD Pamekasan yang di-PAW tersebut, H. Makmun dan Baharuddin, karena tidak loyal kepada partai. Sedangkan Busiri pindah partai ke PDIP. Dan, Afifuddin pindah ke Partai Persatuan Pembangunan. Dari empat kader PKNU yang di-PAW, dua diantara-

nya, yakni Makmun dan Baharuddin menggugat DPC PKNU Ke Pengadilan Negeri Pamekasan. Mereka tidak menerima PAW, karena sudah mematuhi instruksi dari Pengurus Pusat PKNU untuk hijrah ke Partai Gerindra. Proses mediasi antara kedua kader PKNU dengan pengurus cabang PKNU di Pengadilan selalu tertunda. Dari jadwal yang sudah ditentukan tim mediasi dari majelis hakim PN Pamekasan selalu gagal mempertemukan keduanya. Mediasi yang pertama hari Senin (18/11), pihak penggugat yang berhalangan hadir ke tempat mediasi sehingga sidang mediasi tertunda. Pada hari Rabu (20/11) mediasi kembali gagal, karena pengacara tergugat berhalangan hadir dan hingga saat ini

belum ada kepastian tanggal untuk sidang selanjutnya. Pihak DPC PKNU sendiri beralasan melakukan PAW terhadap kedua kader tersebut, karena yang bersangkutan tidak mematuhi kesepakatan Muktamar PKNU. Sehingga yang bersangkutan dianggap melakukan pelanggaran partai. “Kedua kader tersebut melanggar ketentuan Muktamar, sehingga harus diPAW,” kata Sektretaris DPC PKNU Fathorrahman. Sementara H. Makmun selaku penggugat dalam kasus ini mengaku optimis gugatannya tersebut akan berhasil. Dirinya sudah menyiapkan beberapa bukti, yang akan disampaikan dalam persidangan. “Saya tetap optimis menang dalam gugatan nanti,” ujarnya.(awa/rah).

KONTES PEMILIHAN

Duta Wisata Tidak Boleh Menjadi Duta Batik PAMEKASAN - Para juara pemilihan Duta Wisata di Pamekasan dilarang mengikuti ajang pemilihan duta batik yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Kebudayaan (Disporabud) setempat menyatakan tidak mungkin dua duta diwakili satu orang, sahingga mereka dilarang ikut di ajang pemilihan Duta Batik. Kabid Kebudayaan Disporabud Pamekasan, Sri Wartini Astirahayu mengatakan para pemenang dalam ajang pemilihan lainnya, seperti Kacong dan Cebbhing yang merupakan Duta Wisata tidak diperbolehkan menjadi peserta pemilihan duta batik 2013. “Bagaimana mengaturnya jika kita punya dua duta, tapi orangnya sama. Bisa kurang fokus, di satu sisi mempromosikan wisata, tapi di sisi lain mempromosikan batik Pamekasan juga, jadi ini tidak boleh,” katanya. Menurutnya, yang tidak diperbolehkan itu adalah para juara, sementara untuk nominator masih diperbolehkan ikut, ucapnya. Kepala Disporabud Pamekasan, Jhon Yulianto mengatakan perserta boleh dari mana saja, asal bukan juara di ajang yang sejenis atau pemenang duta batik sebelumnya. Dalam persyaratan peserta Duta Batik tahun ini, ajang tersebut tidak hanya khusus untuk siswa seperti pada ajang sebelumnya, namun juga bisa diikuti oleh mahasiswa asal usianya tidak lebih dari 22 tahun. Sri Wartini menyatakan ketentuan itu diinformasikan ke masing-masing kampus dan perguruan tinggi. Ren-

cananya, pagelaran pemilihan Duta Batik Pamekasan 2013 akan dilaksanakan

pada 1 Desember 2013 mendatang yang pemilihannya akan ditempatkan di ta-

man Arek Lancor, Pamekasan, Madura. (oni/muj/rah).


14

SAMPANG

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO. 0249 | TAHUN II

USD 110.000 Lenyap MDW: Kami Menduga Kuat Ada Mafia di PT SMP SAMPANG- Managemen baru PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) ditengarai tidak profesional dalam mengelola aset badan usaha milik daerah itu. Selain pengelolannya tidak transaparan, managemen PT SMP malah ”menghilangkan” uang sebesar USD 110.000 milik perusahaan pelat merah tersebut. Itu terjadi pada tanggal 8 Oktober lalu di kantornya, Jakarta.

PENDIDIKAN BANTEN. Seorang guru mengajar dua kelas sekaligus di ruangan terbuat dari bambu di SD Negeri Girijagabaya, di Kampung Sinarjaya, Muncang, Lebak, Banten, Rabu (27/11). Banten merupakan provinsi ke-6 terbesar nilai APBD-nya yang saat ini mencapai Rp 6,3 triliun/tahun.

SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL

Kedatangan Deputi Mengganggu Siswa SAMPANG - Siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panyepen I dan II Kecamatan Jrengik terpaksa dipulangkan lebih awal oleh kepala sekolahnya, Rabu (27/11) karena halaman sekolah ditempati acara serah terima bantuan sosial dari Deputi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Acara tersebut ditempatkan di halaman sekolah tersebut karena tidak ada tempat lain kecuali di halaman sekolah. Bupati Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan me-

nerima bantuan tersebut. Kepala SDN Penyepen II Ach Rifa’i mengatakan, sebelumnya tidak banyak tahu kalau halaman sekolahya akan ditempati acara oleh aparatur desa. Hanya saja, dia dikasih tahu oleh kepala sekolah SDN Panyepen I kalau halaman sekolah tersebut akan ditempati acara karena lokasi sekolah berdampingan. “Siswa SDN II Penyepen terpaksa dibebaskan (belajar) karena kedatangan tamu dari kementerian. Sebelumnya memang kami dikasih tahu oleh Kepala Sekolah Panyepen I kalau

Siswa SDN II Penyepen terpaksa dibebaskan (belajar) karena kedatangan tamu dari kementerian...”

Ach Rifa’i

Kepala SDN Penyepen II halaman sekolah akan ditempati acara karena di desa tidak mempunyai tempat lain selain di hala-

man sekolah,” ujarnya. Sementara Camat Jrengik Sutrisno menjelaskan, penyerahan bantuan tersebut langsung ke desanya. Sedangkan di desa Panyepen salah satu tempat yang ada di halaman sekolah dasar (SD). Selain itu, karena faktor cuaca dan situasi yang tidak mendukung. “Penyerahan bantuan ini karena langsung ke desanya dan tempatnya tidak ada yang mendukung kecuali di halaman sekolah. Sedangkan untuk tempat di luar itu karena faktor cuaca yang tidak mendukung,” ucapnya. (jun/lum)

Belakangan mulai mencuat ke permukaan jika hilangnya uang milyaran rupiah itu di bawah kendali orang dalam PT SMP sendiri. Sebab, uang tersebut posisinya berada di dalam brankas PT SMP yang terkunci rapi. Anehnya lagi, tidak ada kerusakan sedikitpun pada brankas pasca hilangnya uang tersebut. Itu berdasarkan hasil kajian dan penelusuran tim LSM Madura Development Watch (MDW). ”Setelah mengumpulkan data-data terkait peristiwa hilangnya uang PT SMP sebesar USD 110.000 itu, kami menduga kuat jika ada mafia penjarahan di dalam managemen PT SMP itu sendiri. Sehingga, uang tersebut di-seting seolah-olah hilang,” kata Ketua LSM MDW Tamsuk saat wawancara eksklusif dengan Koran Madura di Kantor MDW, Rabu (27/11). Dugaan penjarahan asset PT SMP oleh orang dalam sendiri itu, lanjut Tamsul, berdasarkan kronologis hilangnya uang USD 110.000 itu. Menurutnya, kronologis hilangnya uang itu bisa dijelaskan sebagaimana catatan Polres Metropolitan Jakarta Selatan dengan Nomor: LP/2012/ K/X/2013/PMJ/RESTROJAKSEL pada tanggal 8 Oktober 2013. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa telah datang H Ahmad Jawahir Affandi dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT SMP. ”Nah, pada saat itu Direktur Utama PT SMP melaporkan telah terjadi kehilangan uang USD 110.000 milik PT SMP. Polisi kemudian mencatat kronologis hilangnya uang itu berdasarkan keterangan Dirut PT SMP,” jelasnya. Kronologisnya adalah pada tanggal 19 September 2013, Dirut PT SMP Ahmad Jawahir Affandi meminta kunci dan nomor kombinasi brankas. Pukul 15.30 hari itu juga diserahkan sebuah kunci brankas oleh Staf Akuntansi Dewi Puspita Angraini, dan kode angka kombinasi brankas diserahkan oleh Staf Keuangan Afianza Pria Hutama Dali Monte

kepada Dirut PT SMP. ”Setelah melakukan serah terima itu maka dilakukan penghitungan uang yang ada dalam brankas secara bersama-sama. Jumlah uang yang ada dalam brankas waktu itu adalah Rp 1,5 M dan USD 145.600. itu sudah sesuai antara logbook dan fisik uangnya,” tuturnya.

Jadi Bupati Sampang Fannan Hasib dan DPRD Kabupaten Sampang harus segera menelusuri dan mengkaji peristiwa hilangnya uang secara misterius itu...” Pada tanggal 20 September 2013 pukul 15.00 diserahkan satu buah kunci pengganti, kode angka kombinasi brankas oleh Afianza Pria Hutama Dali kepada Diru PT SMP. Pada hari itu juga terjadi pengambilan uang dari dalam brankas sebesar USD 13.100 untuk pembukaan rekening deposito. Sementara itu, pukul 17.30 pada hari itu juga dilakukan penggantian kode angka kombinasi brankas oleh Dirut PT SMP Ahmad Jawahir Affandi. Sehingga kode yang lama tidak berlaku lagi dank ode yang baru hanya diketahui oleh Dirut PT SMP saja. ”Pada saat kode hanya diketahui oleh satu orang (Dirut PT SMP) maka jika terjadi apa-apa hanya yang bersangkutan (Dirut PT SMP) yang paling bertanggung jawab. Sebab, tidak kemungkinan lain selain yang bersangkuatan (Dirut PT SMP),” tudingnya. Setelah dilakukan penggantian kode kombinasi tersebut, pukul 17.40 Dirut PT SMP disaksikan oleh semua staf yang ada masih sempat melakukan penghitungan uang yang ada dalam brankas. Jumlah uang yang ada di dalamnya masih sesuai dengan

catatan logbokk dan jumlah fisik uangnya. Kemudian pada tanggal 23 September 2013 pukul 15.00 WIB, Nova Andriani menyerahkan satu buah kunci cadangan brankas kepada Ahmad Jawahir. Sehingga Ahmad Jawahir sebagai Dirut PT SMP sejak saat itu menjadi satu-satunya orang yang mempunyai perangkat akses kepada brankas tersebut. Tidak ada orang lain selain yang bersangkutan. Sementara itu, pada tanggal 8 Oktober 2013 telah terjadi sesuatu dalam PT SMP. Itu tentu tidak diinginkan oleh managemen PT SMP dan rakyat Sampang. Dimana Dirut PT SMP Ahmad Jawahir pada hari itu pukul 14.30 memberi tahu ke salah satu Direktur PT SMP M Hasan Alie bahwa telah terjadi kehilangan uang sebesar USD 110.000 dalam brankas yang hanya bisa diakses oleh Dirut PT SMP itu. ”Seharusnya uang dalam brankas itu sejumlah Rp 1,5 M dan USD 132.500. Tapi pada tanggal 8 Oktober itu hanya tinggal Rp 1,5 M dan USD 22.500. Otomatis PT SMP kehilangan uang sebanyak USD 110.000. Ini kan aneh! Sebab, brankasnya tidak ada sedikitpun yang rusak, semuanya berfungsi normal. Dan, uang yang hilang hanya sebagian saja di dalamnya. Masa ada maling sungguhan yang baik hati,” sindirnya sambil bahasa tubuhnya mengindikasikan jika uang tersebut seolah-olah di-setting hilang oleh orang dalam sendiri. Oleh karena itu, Tamsul mengajak masyarakat Sampang untuk berpikir cerdas dan menuntut semua pihak yang terlibat dalam dugaan mafia penjarahan asset perushaan plat tersebut bertanggung jawab kepada rakyat Sampang. Sebab, uang yang seharusnya disetorkan ke PAD dan bisa dinikamti oleh rakyat banyak itu akhirnya hanya jadi bancakan segelintir oknum. ”Jadi Bupati Sampang Fannan Hasib dan DPRD Kabupaten Sampang harus segera menelusuri dan mengkaji peristiwa hilangnya uang secara misterius itu. Sekali lagi, kami menduga kuat ada permainan penjarahan di dalamnya. Oleh karena itu, Bupati dan DPRD yang seharusnya menjadi pembela rakyat punya hutang besar jika hal ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hokum dan akal sehat,” pungkasnya. (lum)

AKSI SOLIDARITAS

IDI Mendatangi Dinkes dan DPRD SAMPANG - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sampang, Rabu (27/11) menggelar aksi solidaritas atas kasus kriminalisasi terhadap rekan sejawatnya yang terseret kasus hukum di Manado akibat dugaan malapraktik. Selama 24 jam, mereka tidak bekerja. Puluhan dokter melakukan doa bersama, membacakan puisi sebagai bentuk keprihatinan, dan dilanjutkan dengan pembacaan sumpah dokter di depan kantor Dinas Kesehatan di Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Kota Sampang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dr Firman Pria Abadi mengapresiasi dan mendukung aksi solidaritas tersebut. Pasalnya, hal itu merupakan bentuk keprihatinan atas kejadian di Manado yang berujung proses hukum. "Saya dukung dan ikut mengaprisiasi dengan adanya ini, karena ikut prihatin atas terjadinya kriminalisasi sesama profesi dokter yang terjadi akhir-akhir ini seperti di Manado," ucapnya dihadapan pengurus IDI Cabang Sampang. Namun, dokter diminta untuk tidak sampai mengabaikan tugasnya sebagai tenaga medis. "Saya juga

SOLIDARITAS. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sampang menggelar aksi, Rabu (27/11). Aksi di kantor DPRD tersebut sebagai solidaritas terhadap dokter yang mengalami kriminalisasi di Manado. mengharapkan kepada rekan sejawat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan bahwa sesudah melakukan aksi solidaritas ini pelayanan yang tertunda di kegiatan poliklinik segera dilakukan pelayanan," tuturnya. Setelah dari kantor dinas kesehatan, mereka mendatangi kantor DPRD Sampang di Jalan Wijaya Kusuma. Di depan anggota wakil rakyat, mereka memberikan pernya-

taan sikap atas kasus tersebut. Ketua IDI Cabang Sampang dr Indah Nur Susanti menuturkan, aksi solidaritas yang dilakukan puluhan dokter spesialis ini sebagai aduan sesuai dengan harapan IDI Cabang Sampang. Yakni dimana nantinya ada perhatian untuk dokter yang terjerat proses hukum seperti di Manado. "Ini dilakukan mungkin nantinya ada perlakuan yang sesuai dengan

harapan kami semua. Sehingga, sesuai dengan diawali hari ini menyatakan bahwa selama 24 tidak ada pelayanan," jelasnya. Akan tetapi, lanjutnya, untuk pelayanan yang bersifat emergency tetap berjalan dan harus ditangani. Hal itu sesuai dengan sumpah para dokter yang menjelaskan bahwa kesehatan pasien merupakan paling utama. "Kecuali seperti ibu hamil

dan harus ditangani maupun dioperasi itu tetap kita layani. Tapi kalau pelayanan rawat jalan yang tidak emergency seperti periksa kehamilan yang bisa ditunda besok kita akan lakukan besok harinya, karena ini sebagai aksi solidaritas dan imbuan, dan yang jelas kita tidak tidak boleh dan ingin menunjukkan sepert berdemo hingga berujung anarkis," ungkapnnya. (ryn/lum)

AKIBAT DOKTER MELAKUKAN AKSI

Pelayanan Rumah Sakit Lumpuh SAMPANG - Akibat adanya aksi solidaritas yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sampang untuk memberikkan dukungan moril atas kasus kriminalisasi menimpa terhadap dokter di Manado, pelayanan RSUD setempat lumpuh. Seluruh dokter spesialis, Rabu (27/11) sekitar pukul 11.00 Wib. mengikuti aksi solidaritas di depan kantor Dinas Kesehatan dan DPRD. Namun aksi tersebut mendapat keluhan dari para pasien karena mengakibatkan pelayanan terganggu. Fakim (40), salah satu pasien dari Kecamatan Omben, mengatakan, akibat adanya aksi tersebut, banyak pasien yang mengeluh dan harus kembali pulang karena sebelumnya tidak mengetahui jika dokter akan melakukan aksi. "Saya mau cek up ke rumah sakit tapi ternyata dokternya tidak ada. Terpaksa pulang. Bahkan bukan saya saja tetapi tadi juga ada pasien yang kembali pulang," ucapnya kepada Koran Madura. Ia mengaku kecewa lantaran tidak ada dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit. Meskipun ada dokter umum yang

ditugaskan mengganti kekosongan. "Ya terpaksa saja pulang kapan saja nanti kembali," jelasnya. Sementara itu, Humas RSUD Sampang dr Yuliono membenarkan kekosongan dokter spesialis tersebut. Dirinya menuturkan kekosongan itu diakibatkan beberapa dokter sedang melakukan aksi solidaritas terhadap rekannya di Manado yang terseret kasus hukum. "Kekosongan ini karena ada dokter sedang melakukkan aksi solidaritas," ungkapnya. Yuliono menambahkan, dengan adanya aksi solidaritas yang menyebabkan kekosongan hanya bersifat sementara untuk rawat jalan. Sedangkan untuk penanganan serius yang tidak dapat ditunda maupun pelayanan rawat inap tetap berjalan normal. "Kalau masalah rawat jalan itu masih sementara sifatnya tapi yang sifatnya penanganan emergency tetap jalan," katanya. Pantauan Koran Madura, seluruh ruangan poli klinik RSUD Sampang tidak terdapat dokter spesialis yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap pasien. Hanya terdapat dokter umum saja. (ryn/lum)


BANGKALAN

15

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO. 0249 | TAHUN II

Para Pasien Terlantar Menjadi Korban Aksi Solidaritas Dokter BANGKALAN - Adanya mogok kerja nasional yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bangkalan membuat segenap pasien yang hendak berobat ke rumah sakit Syamrabu Bangkalan terbengkalai. Mereka terlantar diakibatkan seluruh dokter tidak berada di tempat, karena mogok kerja.

TUTUP. Seluruh ruang poli RSUD Syamrabu ditutup, karena tidak ada dokter yang masuk kerja, mereka lebih senang menggelar aksi solidaritas daripada mengurus pasien.

Tampak sejumlah pasien yang hendak berobat kembali meninggalkan rumah sakit. Salah satunya Nasiyeh, warga desa Burneh, gagal berobat ke poli gigi, karena dokternya tak berada di tempat. "Tidak ada dokter-dokternya, katanya lagi melakukan aksi mogok," terangnya. Sejumlah pasien memilih kembali pulang setelah petugas loket pendaftaran menyatakan seluruh dokter poli tidak berada di tempat. "Kata petugasnya, semua dokter mogok kerja, infor-

masinya melakukan aksi solidaritas," ujar Dakkir, keluarga pasien lain yang berasal dari Kecamatan Tanjung Bumi. Dakkir mengaku sangat dirugikan dengan adanya aksi mogok kerja para dokter, karena ibunya yang bernama Yamma tidak bisa mendapatkan perawatan medis atas sakit yang dideritannya. Padahal ia bersama ibunya sudah berangkat dari jam 06.00 pagi. Karena jarak Tanjung Bumi ke Kota Bangkalan sangat jauh. "Ibu saya ini mengalami sakit di bagian kepala, rencana

SERTIFIKASI

Pelaku Terancam Seumur Hidup

BANGKALAN – Sebagian guru saat ini bisa bernafas lega. Sebab jumlah penerima sertifikasi guru bertambah. Di penghujung tahun ini, Bangkalan mendapatkan tambahan kuota sertifikasi sebanyak 972 orang yang diberikan oleh pemerintah pusat. pembelajaran siswa, agar kedepannya pendidikan lebih bermutu dan bermartabat Selain itu, Pemkab Bangkalan juga berjanji akan terus mengupayakan peningkatan jumlah penerima sertifikasi guru. Terutama mereka yang mengabdi di pedalaman atau daerah terpencil. ”Pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan guru. Hal itu harus sebanding dengan peningkatan kualitas guru yang harus selalu ditingkatkan,” ungkapnya. Sementara itu, Bupati Bangkalan RK Muhammad Makmun Ibnu Fuad memaparkan, pemkab Bangkalan telah mengusulkan sebanyak 3500 guru bisa diang-

BERUJI. Sejumlah pelajar sedang mengikuti proses ujian di sekolahnya dengan diawasi ketat petugas. kat menjadi PNS. Sebab, Bangkalan saat ini memang kekurangan tenaga pengajar, karena banyak guru yang telah pensiun. Meskipun demikian, we-

wenang pengangkatan guru di setiap daerah merupakan hak prerogatif dari pemerintah pusat. Pemda hanya mengusulkan dan memberitahukan berapa formasi yang

kurang pada tenaga pengajar. ”Formasinya memang pemerintah pusat yang menentukan, disini hanya mengajukan saja,” paparnya. (ori/rah)

Selain operasi di jalan raya, tambah Sulistyono, dalam kegiatan ini kepolisian didukung dengan kegiatan preventif melalui pendidikan dan penyuluhan tertib berlalu lintas serta kegiatan preventif meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di wilayah Bangkalan. “Tujuannya untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dengan indikator menurunnya jumlah laka, meningkatnya disiplin berlalu lintas hingga terciptan-

ya kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” katanya. Menurutnya, Ops Zebra itu juga berupaya mencegah terjadinya tindak pidana dan kriminal dan lainnya dengan target operasi, menekan tingginya kejadian kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia (MD), luka berat (LB), dan luka ringan (LR). "Kemudian, berkurangnya angka pelanggaran lalu lintas khususnya pengguna sepeda motor dan angkutan umum dan tercapainya situasi kamseltib lantas yang aman dan kondusif jelang Natal 2013 dan Tahun Baru 2014," tandasnya.(dn/rah)

OPERASI

Zebra Akan Berlangsung 14 Hari BANGKALAN - Warga di Kabupaten Bangkalan kembali diingatkan agar melengkapi kendaraannya jika tidak ingin ditindak tegas. Sebab Polres setempat dan jajarannya akan menggelar Operasi Zebra 2013, secara serentak dengan sasaran terfokus pada pelanggaran berkendara dan berlalu lintas. “Ya, mulai sekarang kembali kita ingatkan masyarakat pengguna kendaraan bermotor agar melengkapi kendaraannya kalau tidak ingin ditindak,” kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono. Dijelaskan Sulistyono, operasi yang digelar selama

14 hari terhitung mulai 28 November hingga 11 Desember 2013 itu lebih mengutamakan fungsi lalu lintas. Operasi tersebut dalam rangka penegakan hukum dalam berlalu lintas, mengedepankam kegiatan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang potensial mengakibatkan kecelakaan dan tindak pidana kejahatan bermotor. "Operasi ini kita kedepankan penindakan, namun selain itu juga sebagai langkah preventif untuk menanggulangi tingginya angka kecelakaan lalu lintas," paparnya.

Ya, mulai sekarang kembali kita ingatkan masyarakat pengguna kendaraan bermotor agar melengkapi kendaraannya kalau tidak ingin ditindak,”

AKBP Sulistyono Kapolres Bangkalan

mau periksa ke dokter saraf, ternyata dokternya tidak ada disuruh kembali besok, " terangnya. Sementara itu, Ketua Poli RSUD Syamrabu, Abd Hamid membenarkan jika para dokter tengah melakukan mogok kerja dengan memilih melakukan aksi solidaritas. Seluruh ruang Poli ditutup sementara. "Ini imbauan dari pusat.

PEMBACOKAN

972 Guru Masuk Kuota Tambahan

Hal itu disampaikan kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Mohni. Menurutnya, jumlah tersebut meliputi guru negeri dan swasta yang bekerja di sebuah yayasan atau lembaga pemerintah. ”Setelah mendapatkan tambahan, kini jumlah penerima sertifikasi hampir mencapai 4000 orang,” katanya. Dengan adanya tambahan sertifikasi tersebut diharapkan peranan guru dalam memberikan pengetahuan kepada anak didik bisa dilakukan secara maksimal. Sebab, kualitas pendidikan juga bergantung kepada peranan guru ketika mengajar. Dia berpesan seorang guru dituntut harus kreatif dan inovatif dalam proses

Kata petugasnya, semua dokter mogok kerja, informasinya melakukan aksi solidaritas,”

Bangkalan juga ikut menyuarakan sebagai aksi solidaritas terhadap rekan seprofesi kami. Ini hanya sehari. Termasuk juga melarang dokter yang buka praktek di rumah. Termasuk saya dokter spesialis anak," ucapnya. Di tempat terpisah, Direktur Rumah Sakit, Yusro menyatakan untuk pelayanan Poli pada hari ini memang tutup, karena para dokter melakukan aksi solidaritas. Akan tetapi, untuk pelayanan emergensi di UGD maupun pasien di ruang rawat inap tetap dilayani, dan tetap ada dokter yang menjaga. "Kita putuskan pelayanan emergensi tetap jalan. Kita juga memakai pita hitam di lengan sebagai ungkapan solidaritas, sesuai surat Kemenkes," terangnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Sidang pembacokan yang dilakukan Heri Rusdiawan (28), yang menewaskan Hadiri (60), warga dusun Jetrebung, Desa/Kecamatan Tanjung Bumi kembali digelar di PN Bangkalan. Dalam sidang yang berlangsung singkat tersebut terdakwa tidak membantah sedikit pun kesaksian dari putra korban. Akibat perbuatannya, terdakwa terancam hukuman seumur hidup. Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim M. Fadjarisman dengan agenda kesaksian itu, terdakwa yang tak lain tetangganya sendiri tega membacok korban hingga tewas bersimbah darah, lantaran tersinggung dengan omongan yang dilontarkan korban. Diketahui korban mengalami luka parah di bagian pundak dan dadanya setelah terkena tebasan celurit. "Kejadian itu pada tanggal 29 Agustus sekitar pukul 09.00 wib di gardu, tepatnya di pinggir jalan Dusun Jetrebung, bapak saya dibacok menggunakan celurit sampai meninggal dunia," kata Kholis, putra

korban, dalam kesaksiannya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suharto mengatakan untuk memberpertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa korban, terdakwa diancam dengan pasal 340 Jo pasal 338 tentang pembunuhan berencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. "Terdakwa akan dikenakan pasal 340 dan pasal 338 KUHP, karena terdakwa telah sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," jelas Suharto. Perlu diketahui pada tanggal 29 Agustus lalu, Hadiri, warga dusun Jetrebung, Desa/ Kecamatan Tanjung Bumi, tewas bersimbah darah. Lelaki berusia 60 tahun ini dibacok oleh tetangganya sendiri, Heri Rusdiawan (28), dibagian pundak dan dadanya dengan sebilah celurit. Diduga penyebab terjadinya pembacokan tersebut lantaran tersinggung dengan omongan yang dilontarkan korban.(dn/rah)

Heri Rusdiawan (28), pelaku pembacokan yang mengakibatkan tewasnya Hadiri (60) saat menjalani sidang di PN Bangkalan.

BALIHO KAMPANYE

Petugas Gabungan Tertibkan Alat Peraga BANGKALAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat, beserta Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban alat peraga kampanye calon legislatif (caleg) yang dipasang di sepanjang jalan protokol hingga jalan akses Suramadu. Alat peraga tersebut melanggar ketentuan PKPU no 15 tahun 2013 tentang pelaksanaan kampanye. Menurut anggota Panwas Bangkalan Bidang pengawasan, Zahra Irawati mengatakan penertiban ini sudah diawali dengan pemberitahuan terhadap parpol peserta pemilu dan para calegnya, agar tidak memasang alat peraga kampanye sebelum waktunya, karena hal itu melanggar peraturan KPU No 15 tahun 2013. “Panwas sudah berkirim surat pada masing-masing parpol peserta pemilu, untuk segera menurunkan alat peraga yang dipasang oleh calegnya, namun kenyataannya kita juga yang harus menertibkan," ujar Zahra.

DITERTIBKAN. Petugas Satpol PP saat menurunkan alat peraga, karena melanggar ketentuan PKPU no 15 tahun 2013. foto: doni heiyanto/ koran madura

Zahra menjelaskan yang termasuk alat peraga kampanye yang harus ditertibkan adalah spanduk atau baliho yang terpampang foto dan nama caleg serta nomer urut caleg, untuk bendera partai tidak termasuk alat peraga kampanye, oleh sebab itu, pihaknya akan terus memantau dan melakukan pengawasan terhadap kemunculan alat peraga tersebut, hingga waktu kampanye tiba, yakni sejak tanggal 15 Maret 2014 mendatang. "Partai politik baru bisa me-

masang alat peraga pada saat waktu yang telah ditentukan oleh kami. Selain waktu yang telah ditetapkan akan kami turunkan," tandasnya. Penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan petugas gabungan tersebut mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Apalagi pemasangan alat peraga yang tidak beraturan tersebut dapat menggangu keindahan, bahkan tidak jarang dapat mengganggu para pengguna jalan.(dn/rah)


Iklan dan berlangganan 0328-6770024 / 081931012753

16 16

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769

KAMIS 28 NOVEMBER 2013 NO.0249| TAHUN II

DPRD Menyoroti Penerapan UMK PAMEKASAN - Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam menyatakan dirinya tidak yakin Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pamekasan 2014 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 1.090.000 bisa diterapkan secara maksimal. Selain karena faktor perusahaan, hal tersebut juga disebabkan oleh faktor pekerja. Khairul Kalam mengatakan nilai tawar buruh di wilayah itu masih rendah sehingga jasanya kurang dihargai. Hal itu karena jumlah perusahaan yang bisa menampung buruh sangat sedikit atau tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Menurut Khairul, gaji buruh di Pamekasan rata-rata masih dibawah Rp 1 juta, se-

dangkan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur Jatim yang tertuang dalam Peraturan Gubenur (Pergub) untuk Pamekasan sebesar Rp 1.090.000. “Kondisi ini menjadi tanggung jawab semua pihak, agar para buruh di Pamekasan ini bisa menerima haknya sesuai UMK. Kesadaran pengusaha yang sudah mampu memenuhi UMK ini perlu didorng,�

katanya. Adapun UMK 2014 Kabupaten Pamekasan dipastikan naik Rp 30.400 dari tahun sebelumnya. Pada 2013 ini, UMK Pamekasan ditetapkan sebesar Rp 1.059.600, sedangkan UMK 2014 sebesar Rp 1.090.000. Penaikan UMK Pamekasan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2014 tertanggal 20 November 2013. Kasi Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Pamekasan, Ali Kusni mengatakan besaran UMK Pamekasan tahun 2014 sama dengan UMK di Kabupaten

Sumenep. Sedangkan UMK tertinggi se-Madura yaitu

Kabupaten Sampang sebesar Rp 1.120.000, disusul Kabu-

paten Bangkalan sebesar Rp 1.102.000. Penetapan UMK Kabupaten Pamekasan 2014 ini berdasar usulan dari pemerintah kabupaten, yang sudah disepakati bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Hal itu sesuai dengan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di lapangan. UMK ini diharapkan bisa diterima semua pihak, baik dari unsur buruh maupun dari para pengusaha, untuk membayar upah sesuai ketetapan Gubernur Jawa Timur. Setelah menerima salinan Pergub tentang UMK nanti, pihaknya akan segera mensosialisasikan ke perusahaan-perusahaan

yang ada di kabupaten itu. Sehingga pada Januari 2014 mendatang, perusahaan wajib membayar upah sesuai UMK yang baru. Sementara itu, UMK tertinggi se-Jawa Timur diduduki Kota Surabaya sebesar Rp 2.200.000, disusul Kabupaten Gresik Rp 2.195.000, Kabupeten Sidoarjo Rp 2.190.000, Kabupaten Pasuruan Rp 2.190.000, dan Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 2.050.000. Sedangkan UMK terendah ditetapkan untuk Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Magetan, masingmasing Rp 1.000.000. (uzi/ muj/rah)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.