Koran Madura

1

SENIN 28 APRIL 2013 NO. 00106 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

29 APRIL 2013

g PAMANGGHI

Perempuan Oleh : MH. Said Abdullah Anggota DPR RI asal Madura

S

TAKLUK. Persepam Madura Uniten (P-MU) terpaksa harus menelan pil pahit setelah ditaklukkan Persib Bandung 3-1 di stadion Gelora Bangkalan Minggu malam. (berita hl 16)

ant/eric ireng

ant/saiful bahri

Menteri Caleg Gunakan Fasilitas Negara MENGENANG CHAIRIL ANWAR. Salah seorang pegiat teater melukis wajah Chairil Anwar di Monumen Arek Lancor, Minggu (28/4). Kegiatan itu untuk mengenang 64 tahun meninggalnya penyair Chairil Anwar.

OBITUARI

Teater Fataria Gelar Aksi Melukis Wajah Chairil PAMEKASAN- 64 tahun yang silam, tepatnya tanggal 28 April 1949, seorang sastrawan sekaligus penyair bernama Chairil Anwar mafat.Untuk mengenang karya sastranya, sejumlah aktivis teater Fataria Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan menggelar aksi di pelatran monumen Arek Lancor Pamekasan, Ahad (28/4).

Aksi itu digelar dengan melukis wajah Chairil Anwar dan membaca puisi monumental karyanya yang berjudul “AKU”. Aksi ini mendapat perhatian sejumlah pengendara karena mahasiswa juga menyebar beberapa puisi yang ditulis penyair di masa perjuangan itu.

Zainal Ukah, seorang pegiat seni di teater Fataria mengatakan aksi in memoriam Chairil Anwar itu bertujuan agar masyarakat tidak melupakan jasa dan karya serta sosok Chairil Anwar dalam dunia sastra Indonesia sekaligus sebagai salah seorang pejuang, yang membela bangsa dengan karya sastranya. “Saat ini, sudah banyak pelajar dan warga umum yang kurang mengenal sosok Chairil Anwar dan lebih tersohor artis dan selebritis,” katanya.

Sosok Chairil Anwar, merupakan salah seorang penyair yang ikut berjuang dengan cara memberi semangat dan menggugah semangat juang bangsa Indonesia melalui syair-syairnya.

Salah satu karya Chairil yang sarat dengan provokasi agar rakyat Indonesia bangkit untuk mengusir penjajah adalah puisi yang berjudul Antara Karawang Bekasi.

Dalam puisi itu, jelas Ukah, Chairil mencoba menyentuh nurani bangsa dengan meenggambarkan kondisi para pejuang melalui bait-bait puisinya, hingga penyair itu dimasukkan sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan.

Ketua Umum UKM Teater Fataria, Abdul Basith, mengatakan aksi itu sebagai refleksi atas menurunnya minat sastra masyarakat dan pelajar untuk mempelajari sastra-sastra yang memiliki nilai membangun semangat.

Sebab, saat ini sudah ada kecenderungan, karya sastra yang memiliki nilai tinggi itu sudah mulai ditinggalkan, kalah dengan karya sastra picisan yang hanya bertujuan untuk kepentingan ekonomi.(auf/muj)

JAKARTA-Sepuluh menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang tercatat masuk dalam daftar calon sementara anggota lembaga legislatif (DCS) di Pemilu 2014 diminta tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pencalegannya.

“Jika mereka menjadi caleg, ada dugaan bisa saja menteri bisa mengalokasikan program kementerian ke daerah pemilihan atau ke daerah yang menjadi basis partai,” kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang di Jakarta, Minggu (28/4) kemarin.

Tak hanya diduga memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan partai dan dirinya, lebih dari itu menteri caleg juga memiliki potensi mengalokasikan berbagai program kementeriaannya untuk konstituen di daerah pemilihannya maupun daerah yang menjadi basis dukungan

partainya. Jika sudah demikian, Sebastian meyakini pelayanan publik akan terabaikan.

Perilaku seperti itu, dinilainya selain tidak etis juga akan mengganggu kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang , Yudhoyono. “Ini bahaya kalau menteri memanfaatkan fasilitas negara, ini sulit dikontrol. Misal ada menteri menyalurkan bantuan program kementerian ke basis partai. Bagaimana mengontrolnya?” gugatnya. itu, Sebastian berpendapat para menteri yang “nyaleg” dapat membahayakan keuangan negara. Dia mencontohkan, misalnya apabila ada menteri yang nyaleg lalu mengalokasikan anggaran program kementeriannya ke partai politiknya.

“Bagaimana bisa mengontrol, misalnya Menteri Koperasi, menyalurkan bantuan ke basis partainya?” ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki Formappi, ke-10 menteri yang mencalonkan diri menjadi caleg anggota DPR antara lain berasal dari Partai Demokrat (PD).

Mereka adalah Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan yang menjadi

caleg PD untuk daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara; Menteri Koperasi Syarifuddin Hasan di dapil Jawa Barat III; Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin sebagai caleg di dapil Sulawesi Tenggara; Menteri ESDM Jero Wacik sebagai caleg dari dapil Bali, serta Menpora Roy Suryo sebagai caleg PD dari dapil DI Yogyakarta.

Selanjutnya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga ada dua menteri yang menjadi caleg. Mereka adalah Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, yang menjadi caleg dari dapil Jawa Tengah X, serta Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring dari dapil Sumatera Utara 1.

PKB, menteri yang dicalonkan kembali adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, sebagai caleg dari dapil Jawa Timur VIII, kemudian Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini dari dapil Nusa Tenggara Barat. Terakhir, dari PAN, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan dari dapil Lampung 1.(cea/abe)

KEBAKARAN

Rumah M Noer Mantan Gubernur Jatim Terbakar

SURABAYA- Rumah mantan Gubernur Jawa Timur, M. Noer didaerah jalan Ir.Anwari No. 11 terbakar. Sontak, kejadian yang terjadi pada Sabtu, (27/4) malam sekira pukul 23.00 itu memuat seisi rumah berhamburan. Beruntungnya, kejadian tersebut tak berselang lama setelah petugas pemadam kebakaran dan juga warga sekitar bahu-membahu memadamkan kobaran si Jago Merah.

Menurut seorang saksi mata, kejadian tersebut begitu cepat. Mula-mual sekitar pukul 23.00 kebakaran terjadi di Ruang tamu rumah M. Noer. Tidak ada yang mengetahui jelas, asal muasal api dari mana. “ Ketika melihat korbaran api kami langsung berupaya memadamkan,” ujarnya.

Saat asap mulai membesar, lanjutnya, warga pun berhuyun-huyun berupaya memdamkan api dengan menjebol pintu ruang

tamu, dan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Warga sekitar juga membantu dengan alat pemadam kebakaran (flaire) seadannya. “ Kami pun langsug menelpon pemadam kebakaran,” terangnya.

Sementara itu, Cipung Noer anak eempat dari M. Noer mengatakan, saat warga mengetahui hal tersebut, warga akhirnya mendobrak rumah kami. Beruntung, kata dia, warga sigap terhadap penyelamatan ini. Kemudian, tak berselang lama petugas pemadam kebakaran pun datang. ”Warga langsung membantu memadamkan api, saya sangat berterima kasih pada mereka,” katanya.

Api yang begitu cepat. Kata dia, hampir saja melahap seisi ruang tamu. Suasana malam juga begitu panik. Delapan orang yang tinggal di rumah tersebut dalam keadaan tertidur.

Dijelaskannya, saat itu ia mendengar letusan-letusan kecil seperti mercon, tak beberapa saat ltusan tu menjadi api yang membesar. Beruntung dalam kejadian ini dak memakan korban. ”Saya mendengar seperti mercon saat tahun baru,” tukasnya.

Kobaran api bisa dijinakan petugs pemadam kebakaan kota Surabaya setelah menerjunkan sedikitnya Empat mobil pemadam dan membutuhkan waktu kurang dari satu jam (mag/han)

aat proses penyusunan daftar calon legislatif pemilu 2014 banyak partai kesulitan memenuhi kuota 30 persen perempuan. Penegasan KPU melalui Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013, yang diperbarui dengan Peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 yang mengharuskan kuota perempuan di daerah pemilihan (Dapil) makin membuat partai kesulitan.

Dari segi waktu, partai politik sebenarnya mendapat kesempatan relatif panjang mempersiapkan ruang peran perempuan. Sejak UU Pemilu Nomor 12 tahun 2003 sudah mulai dikondisikan tentang keharusan partai politik memberi peran pada kaum perempuan.

Dari himbauan, pemberian sanksi moral sampai akhirnya KPU memperkuat melalui pembatalan daftar Caleg partai politik di Dapil, yang tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan.

Secara tersurat maupun tersirat sebenarnya pemberlakuan kuota perempuan yang membuat partai politik kelimpungan itu, bermuatan pesan moral pendidikan khususnya terkait perempuan. Melalui ketentuan yang berlaku sejak UU Nomor 10 tahun 2008 itu, partai politik diharapkan memulai memberikan pembekalan pada kalangan perempuan yang ingin berkiprah di dunia poliSudah saatnya tik. Semanpartai politik gatnya secara subtantif berperan bagaimana lebih kongkrit agar perem- sebagai institusi puan Indonependidikan sia juga memasyarakat miliki peran di ruang publik sehingga kepentingan kaum perempuan lebih terwakili.

Memang benar secara formal terlihat sebagai wujud kongkrit memenuhi semangat perjuangan kesetaraan gender. Misalnya, agar kaum perempuan mendapat perlakuan serta kesempatan adil di wilayah publik khususnya di legislatif. Namun jika disimak lebih cermat semangatnya luar biasa indah; ada dorongan kuat agar partai politik memperhatikan persoalan keterbelakangan pendidikan kaum perempuan.

Bahkan jika dicermati lebih dalam, pasal ini bernilai penting sebagai bentuk riil bagaimana mengurangi budaya patriaki yang selama ini hidup di tengah masyarakat. Dan prosesnya sangat ideal karena memberikan pembekalangan intelektual dan kemampuan pada kaum perempuan.

Yang juga layak menjadi catatan, ada pararelisme antara fungsi dan peran partai politik sebagai institusi pendidikan masyarakat dengan semangat pasal UU Pemilu itu. Artinya, pemberlakuan kuota perempuan terutama terkait semangatnya bukan merupakan hal baru bagi partai politik. Sudah menjadi subtansi tujuan utama keberadaan partai politik, terkait pendidikan masyarakat.

Persoalan kuota mengemuka sejatinya terlihat lebih pada kesiapan internal partai politik dalam merespon pemberlakuan ketentuan pasal perempuan itu. Jika partai bersangkutan lemah dalam proses kaderisasi, hampir dapat dipastikan pemberlakuan kuota perempuan akan menjadi beban berat.

Namun bila ada konsistensi fungsi dan peran politik dalam proses pendidikan, kaderisasi, persoalan pemenuhan kuota perempuan dipastikan tak akan menjadi masalah serius.

Tentu diharapkan, masalah kuota perempuan ini, menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh partai politik dan komponen anak bangsa. Sudah saatnya partai politik berperan lebih kongkrit sebagai institusi pendidikan masyarakat dan tidak hanya tampak aktif pada moment pemilu semata. =

Koh Ahong Matrawi menjenguk Koh Ahong 80th, yang sakit keras. Setelah nanya sakitnya, Matrawi iseng nanya Koh Ahong Martawi:Hong ...Lu kira kira pengen masuk Surga apa Neraka?

Ahong: Haiyaaa...Ga pentinglah buat owe mau masuk sulga apa nelaka...cuma owe mau nanya..Banyakan mana olang ke solga apa ke nelaka....

Martawi: Heeemmmm....Banyakan ke neraka....kenapa lu tanya begitu..???

Martawi:Ya udah owe mau ke nelaka aja...Soalnya owe mau buka toko di situ...Haiyaaa....

Martawi: Subhanallah...

Cak Munali

2

SUMENEP

SENIN 29 APRIL 2013 NO. 0106 TAHUN II

PELANGGARAN PILGUB

KELANGKAAN LPG

Bacagub Independen Kelabuhi Warga

Pemkab Usulkan Penambahan Kuota

SUMENEP –Pasangan calon gubernur Jawa Timur dari jalur independen Eggi Sudjana-Mohammad Sihat mengelabuhi warga Desa Mantajun Kecamatan Dasuk. Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga setempat diduplikasi oleh timnya sebagai syarat untuk meloloskan pasangan itu dari verifikasi faktual bacagub Jawa Timur mendatang.

Tidak kurang 1600 warga yang merasa tertipu membuat surat pernyataan tidak mendukung pasangan bacagub Eggi SudjanaMohammad Sihat. Bahkan, mereka akan menuntut tim tersebut dan membawanya ke ranah hukum karena dianggap telah mengambil identitas tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Munawar, 63, warga yang merasa tertipu, mengatakan, dirinya sebagai masyarakat Mantajun tidak terima oleh perlakuan tim calon gubenur dari jalur independen yang telah menggandakan KTP-nya. Tim tersebut, katanya, tidak memberitahu terlebih dahulu bahwa KTP-nya akan dijadikan syarat dukungan kepada bacagub Eggi Sudjana-Mohammad Sihat.

“Saya tidak tahu kalau KTP saya akan di foto copy untuk mendukung pasangan jalur calon gubenur,”paparnya, Jumat (26/4).

Hal senada juga disampaikan Adnan, salah satu warga yang tidak terima identitasnya dijadikan dukungan kepada bacagub tersebut. Ia mengatakan, dirinya tidak pernah mendukung pasangan itu. Selain karena tidak kenal, ia juga tidak suka karena tim pasangan itu telah menjual suaranya dengan cara menggandakan KTP-nya tanpa sepengetahuan dirinya. Menurutnya, semua yang warga Desa Mantajun yang hadir saat itu, tidak menyatakan dukungan kepada calon gubenur independen itu.

Sementara itu Ketua Panwascam Kecamatan Dasuk Gazali menjelaskan, pada hari itu seluruh petugas PPK, PPS, Panwascam sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat yang telah diundang oleh PPS setempat

karena namanya tercantum sebagai pendukung salah satu bakal calon perseorangan gubernur tersebut untuk memintai keterangan dan memastikan apakah KTP yang dijadikan dukungan itu memang betul-betul tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Warga yang menandatangani surat pernyataan tidak mendukung kepada pasangan calon perseorangan diperkirakan berjumlah 2608 orang. Mereka semua tidak satupun mendukung bakal calon gubernur independent pasangan Eggi Sudjana-Mohammad Sihat karena masyarakat merasa dirugikan oleh pasangan tersebut.

Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut ada dua alternatif. Bisa menggugat secara pidana langsung dan melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Tapi bisa juga secara administrasi kepada Panwas kecamatan setempat.

“Kalau administrasi bisa ditangani penyelenggara.

Tapi jika pidana, itu domin kepolisian. Sebab termasuk pemalsuan data,” jelasnya.

Ia menuturkan, kejadian tersebut berawal dari salah satu petugas register desa yang diminta oleh seseorang untuk memberikan foto copy KTP sebanyak 1628 dengan imbalan uang Rp. 200 ribu. E-KTP yang baru yang dikeluarkan oleh UPT Kecamatan Dasuk, katanya di foto copy oleh petugas tersebut kemudian diberikan kepada tim dari pasangan Eggi SudjanaMohammad Sihat.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan verifikasi kepada para petugas, baik dari PPS, PPK dan juga register desa sekaligus kepala UPT Disdukcapil Kecamatan Dasuk.

Dalam waktu tiga hari ini, pihaknya akan memproses hal tersebut dengan memanggil saksi-saksi dan juga pihak-pihak terkait masalah itu, sehingga dengan cepat dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.

“Karena sudah dibuktikan dengan surat pernyataan.

Warga Mantajun menyetujui untuk diproses secara hukum,”paparnya. (athink/ mk)

athink/koran madura

MENOL AK. Salah satu warga Mantajun menunjukkan surat penolakan kepada bacagup perseorangan.

asep fathulrahman/ant

HARGA SOLAR. Nelayan menggangkat jerigen berisi solar di pinggir pelabuhan. Akibat pasokan berkurang nelayan setempat membeli solar dari pengecer seharga Rp8.500 perliter.

Kelangkaan BBM Belum Menemukan Solusi SUMENEP – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar berakibat lumpuhnya aktivitas masyarakat kepulauan yang mayoritas nelayan.

Di Sapeken dan pulau Kangean, misalnya, nelayan tidak bisa melaut karena BBM langka sejak seminggu lalu. ”Kelangkaan BBM sudah terjadi satu minggu lebih, makanya masyarakat sudah mulai resah,” kata Pemuda Sapeken Abd. Kahar, Minggu (28/4).

Informasi yang dihimpun Koran Madura, di Sapeken hampir di semua pengecer solar tidak ada solar. Masyarakat hanya bisa mendapatkan solar di pengusaha yang dapat rekom langsung, namun terbatas.

Kendati demikian, harga solar di kepulauan diperkirakan masih stabil, yakni Rp 6.500 per liter.

Padahal, solar bagi masyarakat kepulauan sangat dibutuhkan untuk untuk perahu guna menangkap ikan di laut. Masyarakat kepulauan mayoritas melaut. ”Dengan melaut merupakan penghasilan utama masyarakat kepulauan. Jika tidak melaut seperti ini sudah pasti akan mengalami krisis keuangan,” ujar Kahar.

Kahar mengatakan ada sebagian masyarakat yang nekat membeli solar dengan cara ilegal di tengah laut untuk mencukupi kebutuhan solar. ”Namun, tidak banyak yang nekat, hanya sebagian saja. Jadi, solar di kepulauan Sapeken tetap krisis sampai detik ini,” ungkapnya.

Masyarakat kepulauan berharap kelangkaan solar tidak berlangsung lama, sehingga masyarakat bisa

kembali melaut dalam waktu dekat. ”Kami minta pemkab untuk bertindak mengatasi masalah. Masyarakat jangan dibiarkan menderita mencari solar ini,” tuturnya.

Tetap Beraktivitas Sementara sebagian nelayan tetap melaut sekalipun solar langka. Mereka menangkap ikan secara tradisional yaitu menjalankan perahu menggunakan layar dengan memanfaatkan udara, tanpa mesin seperti yang dilakukan nelayan di Kalianget, Dungkek, Sapeken dan Raas.

“Kami terpaksa menjalankan perahu tanpa mesin, melainkan menjalankannya pakai layar dengan memanfaatkan udara,” ucap Moh Sukri, nelayan Kalianget.

Ia menuturkan terpaksa menggunakan penangkapan ikan secara tradisional karena tidak ingin aktivitas pengangkapan ikan menjadi macet. “Maka hanya dengan cara ini kami tetap menjalankan aktivitas penangkapan ikan, karena kami tidak punya aktifitas lain selain melaut. Jika tidak melaut, maka penghasilan kami pun tak ada, mau makan apa kami jika tidak melaut,” tuturnya.

Sa’rani, nelayan asal Raas mengatakan sudah beberapa hari ini para nelayan

menjalankan perahu dengan layar. “Apa boleh buat, Nak, hanya itu yang bisa kami lakukan ketika BBM jenis solar langka, sedangka mau beli yang tidak subsidi agak mahal. Jadi, lebih baik kami pakai cara lama,” ungkapnya.

Sementara, Sukron, warga Desa Sabuntan, Pulau Sapeken mengatakan bahwa kelangkaan solar beberapa pekan terakhir ini membawa dampak signifikan terhadap aktivitas para nelayan. “Salah satunya, penghasilan mereka jadi menurun, karena mereka kadang lebih memilih tambatkan perahu,” katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nelayan mencari siasat. “Termasuk ada sebagian dari mereka beralih kerjaan, yaitu mancing di waktu malamnya,” terang Sukron Para Nelayan mengakui bahwa perolehan tangkapan ikan tidak sebanyak menggunakan mesin, sebab menjalankan perahu pakai ayat tersebut mengikuti arah angin. “Sehingga perahu terkadang tidak dapat diarahkan dimana lokasi ikan bersarang,” tambah Sukri.

Pemerintah Lalai Menaggapi kelangkaan BBM jenis solar, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumenep menengarai pemerintah lembek dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi. Sampai saat ini banyak manuver bisnis gelap yang beroperasi di pulau ujung timur Madura. Akibatnya, seringkali terjadinya kelangkaan dan melonjaknya harga BBM.

Anggota Komisi A DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath mengatakan seharusnya pemkab bisa melakukan penertiban terhadap manuver bisnis gelap yang sedang merajalela di Kabupaten Sumenep.

“Pemkab itu wajib melakukannya,” tuturnya, Minggu (28/4).

Namun, lanjut Darul, sampai saat ini pemkab terkesan tinggal diam. Terbukti, sampai saat ini masih banyak manuver hitam yang laluasa beroperasi. “Sampai saat ini banyak yang tidak tersentuh oleh pemkab sendiri, sehingga ia merasa bebas dalam melakukannya tanpa harus melihat dampak terhadap masyarakat,” ungkapnya Politisi PDI Perjuangan tersebut meminta pemkab mengambil tindakan tegas dengan membangun komunikasi bersama wakapolres sebagai tim penanggulangan kelangkaan BBM. “Seharusnya Kabag Perekonomian membangaun komunikasi tidak hanya tinggal diam begitu saja,” jelasnya.

Darul menilai maraknya manuver gelap yang sedang merajalela di Kabupaten Sumenep akibat dari kesenjangan komunikasi antara pemkab dengan pihak kemanan. “Jika jalinan komunikasi sudah berjalan, pasti tidak akan ada manuver pembisnis hitam lagi,” tegasnya.

Sampai berita ini diturunkan, Kabag Perekonomian Setkab Sumenep Moh. Hanafi belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ini. (yat/sym/edy/mk)

SUMENEP – Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep Hanafi menjelaskan kelangkaan elpiji karena data yang digunakan Pertamina merupakan data konversi pengguna minyak tanah ke gas elpiji yang lama sehingga kebutuhan melebihi pasokan.

"Hal ini karena Pertamina masih menggunakan data konversi lama sebagai acuan dalam pendistribusian gas elpiji ukuran 3 kg ke Kabupaten Sumenep,” jelasnya, Jum'at (26/4).

Ia berjanji akan segera mengusulkan penambahan kuota 20 persen dari data konversi lama untuk menanggulangi kelangkaan gas elpiji ini. "Kami akan segera merealisasikan penambahan 20 persen kuota dari data konversi tersebut,” terangnya.

Disinggung mengenai indikasi penimbunan, Hanafi mengatakan faktor tersebut sangat minim persentase terjadinya, karena pihaknya selalu mengawasi jalannya pendistribusian gas alam tersebut. (sai/ mk)

EKONOMI

332 Kopwan Dapat Bantuan SUMENEP - 332 Koperasi wanita (kopwan) di Kabupaten Sumenep beberapa waktu lalu mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pemprov mengucurkan dana sebesar Rp 25 juta perkopwan dengan mengikuti jumlah desa yang ada di Sumenep, baik untuk kepulauan maupun daratan.

Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep Imam Trisnohadi mengatakan bantuan tersebut dari provinsi, karena itu merupakan program dari provinsi. “Sedangkan nominal bantuanituuntukmasing-msingKopwanadalah sebesar Rp 25 juta.Karena itu adalah bantuandariProvinsimakatentunyaperuntukannya kepada 332 koperasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan dari kopwan itu sendiri,”ujarnya.

Ketika ditanya apakah seluruh kopan aktif semua, Imam menjamin bahwa 332 Kopwan tersebut masih aktif serta berjalan sebagaimana mestinya.“Insya Allah kopwan tersebut aktif semua,” terang Imam, Minggu (28/4).

Untuk memantau pelaksaan program tersebut dinas koperasi mewajibkan masing-masing kelompok setiap triwulan membuat laporan. “Karena kami memang meminta laporan dari masing-masing Kopwan untuk mengajukan laporan setiap 3 bulan sekali, yaitu ada pelaporan yang berkaitan dengan perkembangan, kegiatannya bagaimana dan seterusnya,” katanya.

Lebih jauh Imam menjelaskan, selama ini pihaknya belum menemukan adanya kejanggalan dari pihak masing-masing kopwan berkaitan dengan dana bantuan tersebut. “Sejauh ini masih belum kami temukan hal-hal yang seperti itu dari masing-masing Kopwan,” terang dia.

Imam mengaku akan terus berusaha mengwasi terhadap perkembangan kopwan yang sebanyak 332 yang ada di Sumenep, baik perkembangn dari kopwannya sendiri atau pun pada penggunaan dana bantuan tersebut. “Karena diakui atau tidak bahwa Kopwan tidak secara keseluruhan berjalan maksimal, makanyakamiakan intensifkanpengawasan”pungkasnya (sym/mk)

HUKUM

Status Tersangka Raskin Belum Jelas SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep terkesan menggantung nasib tersangka dugaan korupsi beras untuk keluarga miskin (raskin) jatah kepulauan tahun 2008. Buktinya, sampai detik ini kasus yang diduga merugikan negara Rp 8 miliar itu masih belum ada perkembangan dan terkesan mengendap di Korp Adhyaksa itu.

Dalam kasus dugaan korupsi raskin kepulauan ini kejari sudah menetapkan tersangka Mr A, salah satu pejabat Bulog sub divre XII Madura. Penetapan Mr A dilakukan 2009 lalu namun sampai 2013 ini nasibnya masih digantung. Padahal, saat menetapkan tersangka kejaksaan menyatakan sudah cukup bukti. Mr A diduga kuat terlibat dalam pengadaan raskin untuk kepulauan.

Selain pengadaan, ke-

jari juga menyidik dugaan pennyimpangan pendistribusian raskin kepulauan. Di mana raskin jatah untuk sejumlah kecamatan yang ada di kepulauan diduga tidak sampai dan merugikan negara. Hanya saja dalam proses dugaan penyimpangan pendistribusian kejaksaan belum menetapkan tersangka.

Kepala Kejari Sumenep Bambang Hartoto mejelaskan, pihaknya masih terus melakukan kajian terhadap kasus yang ditangani beberapa waktu silam. ”Ini kasus warisan, bukan kami yang menetapkan tersangka.

Makanya, kami masih terus mengevaluasi kasus yang diduga merugikan negara,” ujarnya.

Bambang mengungkapkan, pihaknya mengevaluasi dalam rangka layak dan tidaknya kasus itu masuk ke penuntutan. Apabila me-

mang tidak layak bisa di surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan (SP3). ”Jadi, kami tidak menggantung, kalau memang tidak layak bisa dihentikan. Tapi, kami tidak bisa gegabah, hars hati-hati,” tuturnya.

Makanya, menurut mantan Plt Kajari Sampang ini, pihaknya sering melakukan ekpose (gelar perkara) untuk menentukan posisi hukumnya. Tapi, sampai saat ini masih belum ada hasil, karena masih dilakukan kajian mendalam,” tuturnya santai kepada Koran Madura.

Pengamat Hukum Sumenep Ach. Novel menjelaskan, dirinya mengaku tidak habis pikir dengan penanganan kasus dugaan korupsi raskin kepulauan 2008 lalu itu. Penanganan kasus itu terkesan tidak serius, sehingga jalan ditempat. ”Ada apa dengan kasus raskin ini, kok sangat lama penanganannya. Su-

dah berjalan hampir empat tahun ternyata belum ada kepastian,” ungkapnya.

Menurut Novel, seharusnya kasus raskin itu sudah tuntas ditangani.

Apalagi, kejaksaan sudah berani menetapkan tersangka dalam kasus itu. ”Seseorang sudah menyandang status tersangka bertahuntahun, tentu saja menjadi beban bagi tersangka. Jadi, tersangka butuh kepastian hukum, bukan digantung seperti ini,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak kejaksaan serius menangani kasus dugaan kasus raskin ini.

Apabila memang tidak cukup bukti atau kendala hukum lainnya pihaknya mendesak untuk segera dihentikan saja. ”Jangan ragu mengambil sikap, ini masalah nasib seseorang.

Kasihan,” tukasnya dengan nada kecewa. (yat/mk)

rudi mulya/ant

PENGURANGAN PEMAKAIAN PUPUK. Sejumlah buruh tani melakukan pemupukan (icir) di lahan persawahan tanaman padi. Tingginya curah hujan membuat petani padi diuntungkan karena petani mengurangi pemakaian pupuk dengan menyampurkan pupuk Urea, pupuk Ponska dan pupuk Z A, sebab pemakaian pupuk secara berlebihan pada musim hujan seperti saat ini malah membuat tanaman padi rusak dan mengurangi kualitas padi.

SUMENEP

3

SENIN 29 APRIL 2013 NO. 0106 TAHUN II

HARGA IKAN NAIK. Sejumlah pembeli melihat ikan saat sebelum proses lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sepekan terakhir harga ikan di daerah tersebut mengalami kenaikan hingga 50 persen akibat banyak nelayan tidak melaut karena sulit mendapat solar. dedhez anggara/ant

3.700 Petugas Amankan Pilkades SUMENEP - 3.700 petugas gabungan akan mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak di Kabupaten Sumenep pada Mei 2013.

Kepala Bagian Operasional Polres Sumenep Kompol Edy Purwanto, Jumat menjelaskan, pihaknya akan dibantu oleh personel polres jajaran di Madura, Satuan Brimob Polda Jatim, dan TNI AD. "Secara keseluruhan jumlah personel yang akan disiagakan untuk mengamankan pilkades serentak itu sebanyak 3.700 petugas. Personel yang ditugaskan mengamankan pilkades di wilayah kepulauan, akan diberangkatkan pada Ahad (28/4)," ujarnya di Sumenep.

Secara keseluruhan pada tahun ini akan diselenggarakan pilkades di 214 desa dan dibagi dua tahap pelaksanaan, yakni pada Mei dan Oktober.

"Pada Mei ini akan di-

gelar pilkades di 193 desa yang pelaksanaannya dibagi menjadi delapan hari dan sisanya pada Oktober," ucapnya.

Ia juga mengemukakan, hingga sekarang situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di 193 desa yang akan menggelar pilkades pada Mei, kondusif.

"Kami memang meningkatkan pemantauan sekaligus koordinasi dengan tokoh masyarakat dan agama di 193 desa itu guna memastikan situasi tetap kondusif.

Semoga situasi kondusif tersebut senantiasa terpelihara," kata Edy. Pada Mei mendatang, 193 desa yang akan menggelar pilkades itu tersebar di 26 kecamatan, dan delapan di

antaranya di wilayah kepulauan.

Pilkades di 193 desa tersebut dilaksanakan pada 1 Mei (tiga kecamatan), 6 Mei (lima kecamatan), 13 Mei (tiga kecamatan), 14 Mei (tiga kecamatan), 15 Mei (tiga kecamatan), 20 Mei (tiga kecamatan), 21 Mei (tiga kecamatan), dan 23 Mei (tiga kecamatan).

Polmasy Sementara Forum Kiai Muda (Forkim) Madura bersama masyarakat Sumenep membentuk pasukan keamanan yang diberi nama Polisi Masyarakat (Polmasy) untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa, gubernur, dan pemilu 2014.

Ketua Forkim Sumenep KH. Jurjiz Muzammil mengatakan aparat keamanan sampai saat ini belum bisa menentramkan masyarakat.

Terbukti, sampai saat ini para teroris masih banyak yang melakukan operasinya,

bahkan semakin merajalela sampai mengancam nyawa.

“Dikalangan masyarakat pencurian masih meraja lela, bahkan dalam aksinya sampai memakai bondet sebagai senjata andalannya,” ungkapnya, Sabtu (27/4).

Pihak keamanan dinilai tidak lagi menjadi pelindung masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya meperbolehkan masyarakat untuk melakukan perlawanan tanpa harus disaksiakn oleh pihak keamanan. “Jangan salahkan jika masyarkat juga melakukan perlawanan terhadap para teroris,” ungkapnya dalam Istighasah Kubro di Lapangan Guluk-Guluk.

Menurutnya, menjelang pemilihan kepala desa keamanan perlu ditingkatkan karena biasanya banyak aksi-aksi yang meresahkan masyarakat.

Dari Kepulauan Bupati Sumenep A. Busyro Karim menjelaskan pelaksanaan pilkades akan

dimulai dari daerah kepulauan. “Yang pertama, akan dimulai untuk kepualaun, baru setelah itu giliran daratan,” ucapnya.

Sedangkan untuk pelaksanaan pilkades untuk wilayah daratan, Busyro mentakan menunggu pelaksanaan dari daerah kepulauan. “Karena pelaksanaan pilkades tersebut akan dimulai dari wilayah kepulauan terlebih dahulu, setelah itu baru akan menyisir untuk daerah daratan,” ujarnya.

Terkait dengan pemilihan kepulauan terlebih dahulu, bupati menjelaskan hal itu karena daerah kepulauan lebih rawan ketimbang daratan. “Untuk itulah, kepulauan didahulukan, baru setelah itu giliran daratan, dan kami secara dhahir sudah siap untuk berangkat guna melaksanakan pilkades secara serentak tersebut dengan aman dan terkendali,” terangnya. (sym/edy/ant/mk)

LAPANGAN TERBANG TRUNOYOJO

Operasi Pesawat Wing Air Tunggu Pembebasan Lahan

athink/koran madura

LATIHAN. Beberapa siswa sekolah penerbangan sedang latihan di area Bandara Trunojoyo, Minggu (28/4).

SUMENEP— Operasi Pesawat Wing Air di Bandara Trunojoyo masih terkendala pembebasan lahan untuk penambahan landasan pacu (run way). Panjang run way yang ada baru 1160 meter dari yang dibutuhkan 1400 meter untuk pendaratan pesawat.

Pemerintah Daerah Sumenep perlu menambah 240 meter lagi untuk memperpanjang run way tersebut.

Kepala Satker Bandara Trunojoyo Dwi Ariyanto menjelaskan, pemerintah daerah saat ini masih melakukan beberapa tahapan dengan Kementrian

Perhubungan untuk menyelesaikan penambahan run way yang dibutuhkan untuk pengoperasian pesawat Wing Air. “Pesawat Wing Air bisa mendarat di Bandara Trunojoyo, minimal harus memiliki panjang lahan run way 1400 meter,” tuturnya, Minggu (28/4).

Perbaikan infrastruktur dan penambahan run way tersebut, katanya, sejak awal memang ditunggu oleh Kementrian Perhubungan untuk mengeluarkan anggaran dari APBNP. Pemerintah daerah mestinya sigap menanggapi inisiatif tersebut dengan cara

mengupayakan pembebasan lahan secepatnya. “Bukti fisik surat pembebasan lahan yang dibutuhkan oleh Kementrian Perhubungan masih belum terpenuhi, sehingga hal tersebut menjadi kendala pengoperasian pesawat Wing Air seperti yang direncanakan sejak awal,” katanya.

Anggaran yang disediakan dari APBNP oleh Kementrian Perhubungan tersebut, bisa saja didapatkan pada tahun ini jika pemerintah daerah dapat mengusahakan bukti fisik dari pembebasan lahan

yang dibutuhkan. Batas maksimal dari ketentuan yang dibutuhkan Kementrian Perhubungan untuk mendapatkan APBNP guna memperbaiki infrastruktur Bandara Trunojoyo diperkirakan bulan Juni dan Juli. Karena anggaran tersebut biasanya akan dicairkan pada bulan Oktober. “Apabila di bulan tersebut masih belum didapatkan, terpaksa pernambahan run way tersebut dilakukan pada tahun 2014,”tegasnya.

Berdasarkan pantauan Koran Madura di lapangan, beberapa petani pencakap di kawasan Lapangan Terbang Trunojoyo masih keberatan melepaskan lahan garapannya karena masih dianggap sebagai lahan produktif. Selain itu lahan tersebut merupakan satu-satunya gantungan hidup dan warisan dari leluhur mereka.

Sudahnan, 58, petani pencakap yang bekerja kepada pemilik salah satu lahan yang akan dibebaskan menuturkan, bahwa lahan-lahan disekitar bandara bukan hak milik perseorangan. Lahan-lahan tersebut, katanya, milik orang Paberasan, Pabian dan Kacongan. Jika pemerintah memang bermaksud membeli semua lahan di sekitar bandara untuk kepetingan masyarakat yang lebih banyak, sebagai rakyat kecil dirinya tidak mempersoalkan.

Namun, orang seperti dirinya yang bekerja sebagai petani pencakap di lahan orang lain, nasibnya tidak akan jelas setelah lahan tersebut beralih fungsi menjadi bandara. Padahal sudah pulahan tahun, ia dan keluarganya dipasrahkan untuk menggarap lahan oleh si pemilik lahan dengan cara bagi hasil.

“Saya tak bisa membayangkan bagaimana masa depan saya nanti jika semua lahan ini disulap jadi bandara,”paparnya, Minggu (28/4).

Hal senada juga diungkapkan oleh Murtadha, 60, pemilik warung dan pemilik mesin air di sisi barat run way bandara. Ia juga mencemaskan nasibnya kelak, apabila keinginan pemerintah untuk membebaskan lahan dan mengembangkan kawasan tersebut menjadi bangunan pendukung yang dibutuhkan bandara. Menurutnya, apa yang diinginkan pemerintah tak bisa ditolak dan ditentang.

Ia hanya ingin pemerintah juga tahu kalau lahan-lahan tersebut lebih banyak merupakan warisan leluhur yang menurut kepercayaan leluhur pantang diperjualbelikan.

“Kami hanya rakyat kecil. Pemerintah mungkin punya cara lain agar masyarakat makmur,”tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Hery Koenjtoro mengatakan, pihaknya masih mengkonsultasikan peraturan yang akan dipakai dalam pembebasan lahan.

Karena adanya Perpres no. 71 tahun 2012 mengenai pembebasan tanah yang mesti diatur oleh provensi, karena di Sumenep merupakan proses yang berkelanjutan dari rangkaian proses sebelumnya. Maka proses pembebasan lahan tersebut tetap akan dilakukan oleh kabupaten dengan sepengatahuan provinsi.

Rencana lahan yang akan dibebaskan kurang lebih 3 hektar dengan perkiraan anggaran 3,5 miliar. “Anggaran untuk pembebasan lahan, sudah diploting mendahului PAK tahun 2013,”tukasnya . (athink/mk)

WISATA

Pulau Giliyang Bisa Menjadi Wisata Kesehatan Nasional SUMENEP - Kabupaten Sumenep direncanakan jadi kota wisata kesehatan pertama di Madura, bahkan di Indonesia. Wisata kesehatan nasional tersebut akan ditempatkan di Pulau Giliyang karena potensi oksigennya di atas rata-rata.

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim (LAPAN) tahun 2006 dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur 2011, kadar oksigen yang ada di Pulau Giliyang mencapai 11,5 persen atau 215.000 ppm, terbaik se-dunia.

Pulau Giliyang Kecamatan Dungkek luasnya 9,15 kilometer persegi atau sekitar 16 hektar. Dihuni 3.620 kepala keluarga (KK) atau 8.600 jiwa.

Sebagian penduduknya berumur panjang, bahkan ada yang mencapai umur 110 tahun. Meski sudah tua renta, orang tersebut masih sehat bugar dan tetap beraktifitas menangkap ikan. Hal itu disinyalir pengaruh dari kadar oksigennya yang di atas ratarata, sehingga membuat orang yang tinggal di daerah ini awet dan panjang umur.

"Waktu saya ke sana, saya menjumpai ada banyak warga Giliyang yang sudah berusia lanjut. Ada yang 97 tahun, bahkan 110 tahun. Dan mereka semua itu masih sehat, segar bugar, bahkan mereka masih bekerja mencari ikan," kata Wakil Bupati Soengkono Sidik, Sabtu (27/4).

Meski LAPAN belum membuka dititik mana saja pusat kadar oksigen tertinggi di Pulau Giliyang. Hanya saja, tutur Soengkono, sekitar 1 km mendekati daerah dengan titik oksigen tertinggi, hawa sejuk mulai terasa. Sangat berbeda dengan daerah-daerah biasa.

"Disitu itu rasanya dingin, sejuk, seperti pakai AC," kagumnya.

Tak heran apabila potensi tersebut mulai dilirik untuk dikembangkan menjadi sebuah wisata kesehatan. Badan

Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS), mulai menjajaki pengembangan pulau tersebut.

"Saya bersama BPWS sudah mengunjungi pelosok Pulau Giliyang, menyusuri Desa Banraas dan Bancamara. Langkah selanjutnya, BPWS akan membuat master plan dan rencana program kerja fisik tahun 2014," ungkapnya.

Soengkono menceritakan, sebagai bentuk keseriusan pengembangan Pulau Giliyang menjadi lokasi wisata kesehatan, DPRD Jawa Timur dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2013, merancang agar perbaikan dermaga di Kecamatan Dungkek menjadi satu kesatuan dengan dermaga di Pulau Giliyang.

"Yang perlu digarap lebih awal memang penyediaan dermaga. Makanya DPRD Jawa Timur akan membahas dalam PAK. Bahkan tidak hanya pembangunan dermaga, BPWS merencanakan ada jalan ‘by pass’. Kebetulan BPWS ini waktu berkunjung ke Giliyang, berangkatnya melalui pantai utara. Jadi rencananya nanti akan ada pelebaran jalan sisi kiri kanan selebar 21 meter," ungkapnya.

Rencana wisata kesehatan di Pulau Giliyang juga mendapat dukungan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Ia mendorong BPWS untuk mengembangkan wisata kesehatan di Pulau Giliyang. Ia meminta BPWS agar melakukan penghitungan cermat tentang prospek dan kebutuhan pengembangan wisata kesehatan Pulau Giliyang.

"Penghitungan itu harus melibatkan para ahli, termasuk ahli wisata. Yang jelas BPWS harus membangun lebih dulu, tempat sandar kapal, sebagai sarana pintu masuk menuju pulau yang kadar oksigennya terbaik itu," tandas Soekarwo dalam kunjungan ke Sumenep beberapa waktu lalu. (sai/mk)

4

PAMEKASAN

SENIN 29 APRIL 2013 NO.0106| TAHUN II

DEWAN PENDIDIKAN

DP Minta Sistem Pendidikan Dibenahi PAMEKASAN- Dewan Pendidikan (DP) Pamekasan meminta Bupati Pamekasan Achmad Syafii, segera melakukan pembenahan sistem pendidikan di kabupaten tersebut. Permintaan ini disampaikan Sekretaris DP Pamekasan Zainal Alim, menyikapi kekisruhan yang terjadi di hampi semua tingkatan lembaga pendidikan di Pamekasan menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati tentang mutasi sejumlah kepala sekolah beberapa waktu lalu.

Zainal Alim menilai kisruh dipicu penerbitan surat keputusan (SK) mutasi yang dinilai kontrovesial dan diterbitkan Kholilurrahman, seminggu menjelang masa jabatannya berakhir, dinilai kurang tepat, karena bersamaan dengan pelaksanaan ujian nasional (UN). Ia meminta Bupati menganulir SK mutasi tersebut, agar kekisruhan yang terjadi selama ini bisa diredam.

“Mutasi memang merupakan hak mutlak bupati sebagai kepala daerah. Namun, selayaknya kebijakan itu mempertimbangkan kondisi dan situasi. Kondisi saat keluarga SK mutasi itu kurang tepat karena sedang melaksanakan UN,” kata Zainal Alim, Minggu (28/4).

Dewan Pendidikan Pamekasan saat ini sedang merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut dan masalah pendidikan lainnya. Rencananya, dalam waktu dekat, rekomendasi itu akan diserahkan langsung ke bupati sebagai bahan pertimbangan mengambil kebijakan.

Sebelumnya, sejumlah sekolah menyatakan menolak mutasi karena dinilai sarat dengan kepentingan politik dan melanggar etika birokrasi. Selain itu, beberapa sekolah menilai, mutasi itu dilaksanakan dalam waktu yang kurang tepat karena sedang dalam pelaksanaan Ujian Nasional.

Beberapa sekolah yang menyatakan menolak itu antara lain SD Negeri II Pakong, Kecamatan Pakong, SD Negeri dan SMP satu atap (Satap) II Panaguan, Kecamatan Proppo, SD Negeri Lawangan Daya III Kecamatan Pademawu, serta SD Negeri II Bulai, Kecamatan Galis.

Di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penolakan dilakukan oleh guru dan siswa di SMK Negeri I dan SMK Negeri II Pamekasan.

Aksi penolakan itu dilakukan dengan beberapa cara, selain berunjukrasa dan menggelar poster, juga dengan cara mogok belajar dan penutupan ruang kepala sekolah.

Ketua Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno, mengatakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan harus segera melakukan langkah agar masalah tersebut segera bisa diatasi.

“Nah, ini waktunya untuk memperbaiki surat keputusan itu,” kata dia.

Heru menegaskan, perbaikan SK itu bukan berarti bupati mencabut atau menganulir SK sebelumnya, namun sebatas melakukan perbaikan. (uzi/muj)

PDAM

Usulan Penaikan Tarif PDAM Dalam Kajian Dewan PAMEKASANS- Rencana Penaikan tarif langganan PDAM Pamekasan, masih dalam pengkajian di Komisi B DPRD Pamekasan. Selanjutnya, rencana itu akan dibahas bersama dengan pimpinan perusahaan penyalur air bersih milik pemerintah daerah tersebut.

Ketua Komisi B, Hosnan Ahmadi, Minggu (28/4), mengatakan timnya saat ini sedang fokus membahas usulan kenaikan tarif tersebut dan membahas pula pertimbangan alternatif untuk penerapan tarif baru bagi pelanggan yang pasokan airnya lancar.

“Kami sedang mengkaji dampak kenaikan dan alternatif yang akan ditawarkan ke PDAM. Dari tawaran itu, salah satunya adalah penaikan tarif hanya diberlakukan untuk pelanggan yang pasokan airnya lancar, sedang yang seringkali tersendat, tidak diberlakukan penaikan tarif,” katanya.

Hosnan kawatir, jika tarif baru itu diberlakukan kepada seluruh pelanggan secara merata, akan kembali menimbulkan protes, karena saat ini pelayanan di perusahaan tersebut belum bisa maksimal.

Ia memahami, usulan

itu karena kondisi keuangan PDAM sedang mengalami defisit karena tingginya biaya operasional yang harus ditanggung. Namun, pihaknya masih tetap harus mempertimbangkan dampak yang kemungkinan akan muncul dari rencana penaikan tersebut.

Seperti yang diketahui, PDAM mengusulkan penaikan tarif langganan akibat adanya penaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Perushaan tersebut mengeluhkan tingginya operasional pembayaran tarif listrik di tujuh unit PDAM. Direktur PDAM Pamekasan Agus Bahtiar mengaku selalu berkomonikasi dengan komisi B DPRD, dalam hal usulan kenaikan tariff PDAM. Komunikasi itu dilakukan untuk mengetahui perkembangan pembahasan usulan perusahaannya serta memberi masukan untuk dijadikan pertimbangan hukum.

PDAM mengusulkan kenaikan tarif PDAM sebesar 40 % dari tarif sebelumnya yakni Rp. 1.800 permeter kubik.

Sehingga, jika tarif PDAM jadi dinaikkan, maka setiap bulan pelanggan harus menbayar sebesar Rp. 2.400 permeter kubik.(f1/muj)

SEGEL DIBUKA. Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii, membuka palang pintu yang menutup ruang kepala SMK Negeri 1 Pamekasan. Palang itu dipasang sebagai bentuk penolakan terhadap kedatangan kepala sekolah hasil mutasi beberapa waktu lalu.

Bupati Arifi Mutasi Kasek PAMEKASAN- Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii, akhirnya menangguhkan eksekusi (pelaksanaan) Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengganti Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pamekasan.

Dalam SK yang ditandatangani Bupati sebelumnya, Kholilurrahman itu, Kepala SMK Negeri 1, Suendi dimutasi sebagai pengawas dan digantikan oleh Kepala Sekolah baru, Budi Sulistiyo.

Penangguhan eksekusi itu karena terjadi penolakan oleh para guru dan siswa yang berujung pada aksi penyegelan ruang kepala sekolah dan aksi mogok belajar siswa di sekolah tersebut.

Bupati Syafii menjelaskan, pihaknya terpaksa menangguhkan pelaksanaan mutasi itu setelah membicarakan kemelut di SMK Negeri 1 Pamekasan bersama pelaksana tugas Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah setempat.

Dari hasil pembicaraan itu, disepakati untuk menangguhkan eksekusi atas SK mutasi khusus kepala SMK Negeri 1 Pamekasan. Masa penangguhan itu ditetapkan selama tiga bulan terhitung sejak masa penangguhan.

“Ini langkah yang kami tempuh agar tidak ada yang dirugikan. Semoga dengan langkah ini, kegiatan di se-

kolah itu kembali normal,” kata Ahmad Syafii, Minggu (28/4).

Dengan ditundanya pelaksanaan SK mutasi tersebut, maka SMK Negeri 1 Pameksan selama tiga bulan kedepan, masih akan dipimpin kepala sekolah yang lama, yakni Suendi. Sedang Budi Sulistiyo, untuk sementara waktu kembali menjadi guru di SMK Negeri 2 sambil menunggu keputusan selanjutnya.

Syafii mengatakan penundaan itu bukan berarti dirinya tidak akan menganulir SK mutasi yang dikeluarkan bupati sebelumnya. Sehingga, dimungkinkan setelah masa penundaan itu selesai, SK mutasi itu akan dieksekusi.

“SK itu adalah bagian dari peraturan yang harus ditaati.

Penundaan ini bukan pencabutan atas SK tersebut,” katanya.

Syafii yang baru dilantik pekan lalu sebagai Bupati Pamekasan menggantikan Kholilurrahman itu mengatakan, penanganan kasus serupa di sekolah lainnya masih akan dibicarakan.

Sebab, dirinya tidak akan gegabah dalam mengambil

keputusan termasuk yang berkaitan dengan penolakan kebijakan mutasi puluhan kepala sekolah di wilayahnya.

Sebelumnya, ratusan siswa SMK Negeri 1 Pamekasan, bersama sejumlah guru menolak kedatangan Budi Sulistiyo kepala sekolah SMKN 1 Pamekasan yang baru. Para siswa menyambut kepala sekolah baru tersebut dengan unjukrasa dan penyegelan ruang kepala sekolah dengan kayu balok, serta mogok belajar mengajar.

Kini segel yang menandai penolakan itu sudah dibuka.

Pembukaan segel tersebut langsung dilakukan oleh Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii. (f1/muj) Bupati Tangguhkan Eksekusi SK Muasi Kepala SMK Negeri 1 PAMEKASANBupati Pamekasan, Ahmad Syafii, akhirnya menangguhkan eksekusi (pelaksanaan) Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengganti Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pamekasan.

Dalam SK yang ditandatangani Bupati sebelumnya, Kholilurrahman itu, Kepala SMK Negeri 1, Suendi dimutasi sebagai pengawas dan digantikan oleh Kepala Sekolah baru, Budi Sulistiyo.

Penangguhan eksekusi

itu karena terjadi penolakan oleh para guru dan siswa yang berujung pada aksi penyegelan ruang kepala sekolah dan aksi mogok belajar siswa di sekolah tersebut.

Bupati Syafii menjelaskan, pihaknya terpaksa menangguhkan pelaksanaan mutasi itu setelah membicarakan kemelut di SMK Negeri 1 Pamekasan bersama pelaksana tugas Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah setempat.

Dari hasil pembicaraan itu, disepakati untuk menangguhkan eksekusi atas SK mutasi khusus kepala SMK Negeri 1 Pamekasan. Masa penangguhan itu ditetapkan selama tiga bulan terhitung sejak masa penangguhan.

“Ini langkah yang kami tempuh agar tidak ada yang dirugikan. Semoga dengan langkah ini, kegiatan di sekolah itu kembali normal,” kata Ahmad Syafii, Minggu (28/4).

Dengan ditundanya pelaksanaan SK mutasi tersebut, maka SMK Negeri 1 Pameksan selama tiga bulan kedepan, masih akan dipimpin kepala sekolah yang lama, yakni Suendi. Sedang Budi Sulistiyo, untuk sementara waktu kembali menjadi guru di SMK Negeri 2 sambil menunggu keputusan selanjutnya.

Syafii mengatakan pe-

nundaan itu bukan berarti dirinya tidak akan menganulir SK mutasi yang dikeluarkan bupati sebelumnya. Sehingga, dimungkinkan setelah masa penundaan itu selesai, SK mutasi itu akan dieksekusi.

“SK itu adalah bagian dari peraturan yang harus ditaati.

Penundaan ini bukan pencabutan atas SK tersebut,” katanya.

Syafii yang baru dilantik pekan lalu sebagai Bupati Pamekasan menggantikan Kholilurrahman itu mengatakan, penanganan kasus serupa di sekolah lainnya masih akan dibicarakan.

Sebab, dirinya tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan termasuk yang berkaitan dengan penolakan kebijakan mutasi puluhan kepala sekolah di wilayahnya.

Sebelumnya, ratusan siswa SMK Negeri 1 Pamekasan, bersama sejumlah guru menolak kedatangan Budi Sulistiyo kepala sekolah SMKN 1 Pamekasan yang baru. Para siswa menyambut kepala sekolah baru tersebut dengan unjukrasa dan penyegelan ruang kepala sekolah dengan kayu balok, serta mogok belajar mengajar.

Kini segel yang menandai penolakan itu sudah dibuka.

Pembukaan segel tersebut langsung dilakukan oleh Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii. (f1/muj)

TENAGA HARIAN LEPAS

Pemerintah akan Kurangi THL Satpol PP PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten Pameksan akan mengurangi jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat. Pengurangan itu dilakukan karena jumlah THL di instansi tersebut dinilai terlalu banyak.

Berdasar data yang diterima, jumlah personel di lembaga penegak Peraturan Daerah itu mencapai 336 orang. Dari jumlah tersebut, karyawan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya 73 orang sedang sisanya, sebanyak 263 orang berstatus sebagai THL dengan 76 diantaranya masuk dalam daftar Kategori 2 (K2).

Jumlah tersebut dinilai terlalu banyak.

Para personel Satpol PP yang masih berstatus sebagai THL itu, akan dikurangi dengan memindah mereka ke sejumlah instansi lain. Sebab, tugas instansi itu dinilai tidak membutuhkan personel yang terlalu banyak.

Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi jumlah personel di Satpol PP yang kini juga menangani pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat itu.

“Tentu kebijakan yang akan diambil nanti akan disesuaiken dengan tingkat

kebutuhan. Kami juga akan mengkaji apakah di instansi itu memang membutuhkan personel sebanyak itu,” kata Syafii, Minggu (28/4).

Kepala Satpol PP Pamekasan, Masrukin, mengatakan, jumlah personel di instansi yang dipimpinnya sudah sesuai dengan kebutuhan.

Sebab, selain ditugaskan di sejumlah pos di kantor kabupaten, juga ditugaskan di 13 kecamatan di Pamekasan.

“Jumlah itu sudah termasuk personel yang ditugaskan di wilayah kecamatan. Jadi, sebetulnya tidak terlalu besar karena memang sudah sesuai dengan kebutuhan,” kata Mas-

rukin.

Bila dilihat dari jumlah, kata dia, memang terkesan jumlah itu sangat banyak. Namun bila dilihat dari kebutuhannya, jumlah itu dinilainya sudah sangat sesuai.

Sebab, jelas Masrukin, sebagian personelnya ditugaskan membantu petugas Dinas Perhubungan untuk menangani kemacetan lalu lintas di sekitar pasar tradisional di Pamekasan. ”Semuat gedung milik pemerintah, idealnya harus dijaga personel Pol PP, tetapi, karena keterbatasan porsonel, beberapa gedung saja yang dijaga,” katanya. (f1/muj)

EKSEKUSI. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Petugas Kepolisian melakukan eksekusi lahan dan gedung bekas Bioskop Indra di Jl. Malioboro, Yogyakarta. Dalam eksekusi tersebut Satpol PP mendirikan pagar serta memasang papan pemberitahuan bernomor 593/4947 yang menyebutkan bahwa tanah dan bangunan yang berada di kawasan itu telah dimiliki Pemprov DIY, namun Kuasa hukum ahli waris bekas Bioskop Indra mengatakan eksekusi tersebut menyalahi ketentuan hukum, karena dilakukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu melalui surat eksekusi yang sah, kepada pihak tereksekusi.

PAMEKASAN

5

SENIN 28 APRIL 2013 NO. 00106 | TAHUN II

JELANG PEMILU LEGISLATIF

KPU Persilakan Masyarakat Menilai Bakal Caleg

ant/fiqman sunandar

ELPIJI LANGKA. Langkanya elpiji ukurang 3 kg di Pameksan, memaksa pemerintah daerah setempat menemukan solusi. Diantaranya dengan melakukan penataan ulang terhadap sistem distribusi elpiji.

Pemerintah Harus Tata Ulang Distribusi Elpiji PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan menata ulang sistem distribusi bahan bakar elpiji bersubsidi dari pangkalan ke pengecer. Langkah itu dilakukan untuk menghindari adanya permainan dalam penyaluran elpiji hingga menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga.

Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Pamekasan, Khairul Hidayat, mengatakan sistem penjualan elpiji dari pangkalan ke pengecer tidak dilakukan dengan sistem perjanjian yang mengikat. Sehingga memudahkan adanya permainan hingga menimbulkan dampak psikologi pasar yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga.

Sistem penjualan dan distribusi dari pangkalan ke pengecer, bisa diatur dengan menggunakan surat perjanjian seperti antara Pertamian dengan Agen yang di dalamnya juga menyebutkan adanya sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

“Kami akan kaji kemungkinan meniru sistem distribusi antara

Pertamina dengan agen karena ada perjanjian yang mengikat terutama soal harga dan pendistribusian.

Sehingga sangat kecil adanya permainan antara keduanya,” kata Hidayat, Ahad (28/4).

Selama ini tidak aturan yang mengikat, kata dia, terbuka kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Meskipun sejauh ini belum ada indikasi penyebab kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar elpiji itu disebabkan karena adanya permainan di tingkat pangkalan dan pengecer.

Karenanya, saat ini direncanakan untuk melakukan penataan sistem distribusi itu dengan menyusun nota kesepahaman antara

pangkalan dan pengecer seperti yang dilakukan antara Pertamina dengan agen.

Dalam nota kesepakatan itu aturan main yang akan diberlakukan, disesuaikan dengan kondisi masing-masing pengecer. Sebab, diantara mereka ada pemberlakukan harga eceran yang berbeda karena perbedaan kebutuhan biaya transport.

Oleh sebab itu, kata Hidayat, Pemerintah Kabupaten Pamekasan berupaya bersama pihak terkait seperti Pertamina, agen elpiji, DPRD Pamekasan akan membuat aturan tegas. Khususnya dari Agen ke pangkalan atau dari pangkalan ke pengecer.

Selain upaya pengaturan itu, Bagian Perekonomian secara rutin melakukan pemantauan ke sejumlah agen dan pangkalan, agar distribusi tidak mengalami kesulitan serta mengantisipasi adanya permainan harga dan penimbungan barang. (auf/muj)

PAMEKASAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menyilakan masyarakat menilai calon anggota legislatif (caleg), terutama berkaitan dengan tingkat pendidikannya.

Sebab, para caleg yang sudah dinyatakan lolos verifikasi akan diumumkan di media massa agar masyarakat bisa memberi penilaian terhadap mereka sebelum ditetapkan dalam Daftar Caleg Tetap (DCT).

Divisi Sosialisasi Informasi dan Informasi Pemilih KPU Pamekasan, Didin Sudarman, Ahad (28/4) menjelaskan, setelah daftar calon sementara anggota DPRD Pamekasan dari masing-masing parpol semua persyaratannya telah dinyatakan lengkap, akan dipublikasian di media massa.

“Masyarakat akan diberi peluang melakukan penilaian dari berbagai sisi. Namun yang terpenting adalah identitas ijasahnya.

Sebab dikawatirkan ada yang palsu meskipun legalisir yang diajukan

adalah asli,” terangnya.

KPU Pamekasan, kata Didin, hanya menangani administrasinya saja dan tidak pada justifikasi asli atau tidaknya ijasah. Sehingga jika

Masyarakat akan diberi peluang melakukan penilaian dari berbagai sisi.

Namun yang terpenting adalah identitas ijasahnya.

Didin Sudarman Komesioner KPU Pamekasan

ada pengaduan dari masyarakat yang mengindikasikan ijazah salah satu celeg palus, KPU akan segera melakukan langkah klarifikasi.

“Kalau ada pengaduan dari

masyarakat terkait adanya ijasah bakal calon legislatif yang meragukan keasliannya, KPU akan menindaklanjutinya kepada yang bersangkutan,” kata Didin.

Tindak lanjut yang dimaksudkan adalah berkoorinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kantor Kementrian Agama dimana ijasah itu dikeluarkan. Koordinasi itu nantinya akan ditemukan keabsahan dan keaslian dari ijasah bakal calon legislatif tersebut. Sehingga di kemudian hari tidak ditemukan persoalan ijasah saat sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap.

Sementara ini, KPU masih meneliti beberapa persyaratan masing-masing calon yang diajukan. Ada beberapa kekurangan yang nantinya akan dikembalikan kepada masing-masing partai.

Pengembalian itu akan dilakukan pada tanggal 8 sampai tanggal 9 Mei.“Setelah itu akan ada pendaftaran ulang pada 22 Mei mendatang,” ungkap Didin. (auf/muj)

6

SAMPANG

SENIN 29 APRIL 2013 NO.0106 | TAHUN II

KONFLIK PENDIDIKAN

UPTD Sreseh Vs LSM Berakhir Damai di Polres SAMPANG - Pertikaian antara Oknum LSM Garuda RI dengan UPTD Sreseh yang berlanjut hingga saling lapor ke kepolisian berujung damai. Kedua lembaga yang berbeda alur tersebut akhirnya berdamai. Miskomunikasi yang dikatakan sebagai penyebab utama dalam hal ini sehingga akhirnya menyebabkan keduanya saling lapor dan bersikukuh benar.

Direktur pengembangan LSM Garuda RI ini Ulung Sunaryo mengatakan persoalan sebenarnya hanyalah salah paham dan terjadi miskomunikasi antara pihak LSM dengan UPTD Sreseh. Sehingga pada saat itu, sempat terjadi aksi yang sangat disayangkan oleh pihak UPTD. “Salah paham aja Mas, karena pada saat itu tidak saling ketemu,” ujarnya sembari bersalaman dengan perwakilan pengawas dari UPTD Sreseh, Minggu (28/4).

Pada saat itu pihak LSM diduga telah melakukan pengrusakan sehingga hal ini akhirnya menyulut kemarahan dari pihak UPTD. Sehingga akhirnya pihak UPTD melaporkan oknum LSM tersebut dan sebaliknya oknum LSM tersebut pula balik melaporkan UPTD ke kepolisian setempat. “Miskomunikasi saja pada saat itu dan kita sudah menyadari sebagai manusia dan sudah sama-sama sadar,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Jemikun salah satu pengawas dari UPTD Sreseh mengata-

kan hampir semua kejadian tersebut karena kesalahpahaman dan tidak bertemunya antara kedua belah pihak.

Sehingga akhirnya sampai terjadi kejadian yang sempat menyita masyarakat di kalangan pendidikan. “Itu karena ada kesalahpahaman, miskomunikasi dan sekarang sudah saling menyadari semuanya,” ujarnya kepada Koran Madura.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Jeni Al Jauza mengatakan kedua belah pihak yang saling melaporkan tersebut sudah sama-sama berdamai dan mencabut berkas laporannya.

Kesalahpahaman dan juga karena keduanya juga sama-sama menyadari kesalahan dari masing-masing. “Memang awalnya saling lapor, namun kemudian akhirnya sama-sama damai dengan cabut berkasnya,” ujarnya saat ditemui diruangannya.

Pada awalnya keduanya memang saling lapor. Dan pihaknya sebagai penyidik terus melalukan pemeriksaan dengan adanya laporan tersebut. Namun, akhirnya keduanya mengambil langkah damai dengan bersama-sama mencabut berkas laporan yang ada. “Awalanya katanya pihak LSM saat ingin mengklarifikasi terhadap bantuan-bantuan terhadap sekolah itu dan diduga karena keduanya punya ego masing-masing sehingga akhirnya terjadi kejadian itu,” ucapnya. (ryn/msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

BERUJUNG DAMAI: Pertikaian antara oknum LSM Garuda RI dengan UPTD Sreseh yang berlanjut hingga saling lapor ke kepolisian akhirnya berujung damai.

Junaidi/koran madura

BERBAHAYA: Anak-anak bermain rakitan bambu yang sekaligus sebagai akses jalan warga Tambengan utara sungai, bahkan anak kecil duduk di pinggir sungai yang berbahaya akan terjadi rawan longsor.

Warga Berharap Jembatan Gantung Segera Diperbaiki SAMPANG - Warga dusun Tambengan, Desa Tanggumong, kecamatan Kota Sampang berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan gantung yang terputus akibat banjir besar yang melanda kabupaten Sampang beberapa hari lalu. Jembatan tersebut mendesak segera diperbaiki karena kerap terdapat anak-anak bermain-main di pinggir sungai yang rawan longsor dan juga tidak sedikit anak-anak yang menggunakan rakit.

Jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses warga untuk melakukan aktifitas kehidupan, namun sampai sekarang masih belum ada perhatian serius dari pemerintah kabupaten Sampang. Bahkan jembatan pengganti yang dibuat secara swadaya oleh warga juga cendrung dijadikan mainan anak-anak sehingga sangat mengancam keselamatan mereka.

Warga dusun Tambengan terus bertahan menjalani aktifitasnya dengan cara menggunakan rakit bambu ketika mau melintasi sun-

GAKIN

Jumlah Raskin Banyak yang Tidak Sesuai SAMPANG - Penerima bantuan beras orang miskin (raskin) di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan, Sampang banyak yang mengeluh karena jumlah beras banyak yang tidak sesuai. Mereka mendapatkan beras dalam jumlah 15 kilogram per sak, namun setelah mereka menakarnya beras tersebut bervariasi, ada yang beratnya 13 kilogram sampai 14 kilogram.

Warga Panyerangan ketika menerima beras raskin merasa terkejut karena beras yang didapat banyak tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam sebanyak 15 kilogram. Mereka merasa heran karena hal ini bukan hanya terjadi 1 kali saja, bahkan sangat sering. Banyak warga mendapatkan jatah beras miskin selalu kurang dari jumlah yang sudah ditentukan. Padahal beras sudah terbungkus dengan sak.

Salah satu warga Panyerangan yang tidak mau disebutkan namanya, anggap saja HS (40) mengatakan dirinya merasa dirugikan karena jatah yang didapat selalu kurang dari jumlah yang seharusnya.

“Kejadian ini sudah sering, bahkan bukan saat ini saja saya menerima beras raskin dalam jumlah yang kurang, sebelum-sebelumnya juga seperti ini. Apa karena timbangannya yang rusak,” ungkapnya kepada Koran Madura, Minggu (28/04).

Kami tetap akan memberikan pelayanan yang baik terhadap warga saya, karena warga banyak yang tidak mempunyai kendaraan, sehingga saya menyewa mobil pikap ke rumah apel di masing-masing dusun,” Sementara kepala desa Panyerangan Arpa’i ketika dikonfirmasi membenarkan

pernyataan warganya kalau beras orang miskin banyak yang tidak sesuai dengan jumlahnya, namun hingga saat ini warganya tidak pernah ada yang mengeluh tentang jumlah raskin, dan dia menuding kalau ini pekerjaan kuli angkut yang sering mendistribusikan ke rumahnya.

“Memang banyak yang kurang ketika beras tersebut sampai ke rumah saya dan ini mungkin kerjaan kuli angkut yang sering menusuk beras.

Kalau saya, mau gimana lagi.

Namanya saja orang bekerja ada yang baik dan ada juga yang nakal. Sampai sekarang masih belum ada warga saya yang mengeluh terhadap jumlah beras tersebut,” jelasnya.

Arpa’i menambahkan katika beras sampai ke rumahnya, dia langsung memanggil apel yang berada di dusun masing-masing untuk mendistribusikan ke warganya. Karena warga Panyerangan diberi pelayanan yang baik untuk tidak menjemputnya sendiri ke rumah kepala desa, akan tetapi dengan diantarkan langsung ke rumahnya masing-masing.

“Kami tetap akan memberikan pelayanan yang baik terhadap warga saya, karena warga banyak yang tidak mempunyai kendaraan, sehingga saya menyewa mobil pikap ke rumah apel di masing-masing dusun,” tandasnya. (jun/msa/rah)

gai dari Dusun Tambengan utara menuju Dusun Tambengan selatan. Mengingat pentingnya akses jembatan tersebut bagi warga, banyak masyarakat bersama sejumlah tokoh setempat sudah berupaya maksimal menyampaikan kebutuhan warga akan jembatan yang lebih layak di desanya itu ke pemerintah, namun pemkab Sumenep masih meminta warga dusun tersebut menunggu dengan sabar.

Mereka seakan melupakan sebelum jembatan itu diperbaiki ribuan nyawa orang dan

anak-anak terancam setiap saat di sekitar jembatan rakitan bambu itu.

Lutfi (35), salah satu warga dusun Tambengan mengatakan dirinya sudah berupaya semaksimal mungkin membantu keluhan warga Tambengan kepada pemerintah kabupaten Sampang, bahkan menyampaikan kalau warga butuh perbaikan jembatan gantung yang rusak akibat banjir kepada bapak Bupati.

Namun Bupati Sampang meminta warga agar sabar menunggu dulu.

Kepedulian tampaknya lebih terlihat datang dari pihak lain dibandingkan dari Pemkab Sampang. Selama ini bantuan sudah banyak berdatangan dari pihak lain. Di antaranya kaum muda NU Sampang sudah memberikan bantuan alat tulis kepada siswa dan uang, sedangkan dari pemerintah kabupaten Sampang masih belum ada sama sekali.

“Saya sudah mengha-

dap ke Bupati Sampang bersama teman saya, H. Muhyi.

Kami menyampaikan kalau warga banyak yang mengeluh dengan perbaikan jembatan gantung hasil swadaya masyarakat karena sangat membahayakan, apalagi sekarang rakit bambu tersebut menjadi tempat mainan anak-anak. Kami butuh bantuan pemerintah agar membangun jembatan yang rusak dihajar banjir,” terangnya kepada Koran Madura, Minggu (28/4).

Hal senada juga disampaikan oleh Malik (35), warga dusun Tambengan lainnya. Dia mengaku sudah menghadap instansi terkait untuk meminta bantuan perbaikan terkait jembatan yang putus, namun jawabannya masih belum ada anggaran perbaikan jembatan gantung dan masih mau diupayakan dulu, bahkan dia sudah sering mencari bantuan dan hasilnya tetap nihil.

“Setelah jembatan ini rusak akibat banjir besar kema-

rin, warga memang banyak mengeluh. Sehingga saya pun juga ikut membantunya untuk mencari bantuan ke instansi terkait, tapi sampai sekarang masih belum ada jawaban yang pasti. Pemerintah terkesan kurang serius dalam menanggulangi bencana. Apalagi sekarang pengganti jembatan bambu seperti rakit bambu sering menjadi tempat mainan anak-anak ketika liburan sekolah,” ujarnya.

Rahmad (41), warga lainnya mengungkapkan, beberapa hari lalu ada salah satu siswa sekolah dasar (SD) nyaris tengelam terseret arus, karena beberapa siswa tetap memaksa akan menyebranggi sungai hanya dengan bentuan tali dan menggunakan rakit.

“Kemarin ada anak tetangga kami nyaris tenggelam terseret arus, karena itu kami warga di sini sepakat untuk gotong royong membuat rakit seadanya agar bisa menyeberanggi sungai,” tandasnya. (jun/msa/rah)

KRIMINALITAS

Satpol PP Amankan Pemuda Saat Pesta Miras SAMPANG - Satuan Polisi Pamong Praja mengamankan 12 pemuda ketika masih berkeliaran di atas pukul 22.00 Wib, Sabtu (27/4) Malam, di tiga titik lokasi yang biasanya dijadikan hal tak senonoh oleh para pemuda tersebut.

Dari dua belas pemuda itu, delapan di antaranya terdapat laki-laki yang diamankan ketika sedang asik melakukan pesta minuman keras (miras) di depan sekolah SMK Negeri 2 Sampang Jalan Syamsul Arifin Kelurahan Polagan Kecamatan Kota Sampang. Ada juga dua pasangan muda-mudi di lokasi yang berbeda, Minggu (28/4).

Petugas Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) ketika melakukan operasi rutin tersebut dibagi di tiga titik lokasi, yakni di Jalan Jamaludin tepatnya di depan taman Pemkab Sampang, Jalan Makboel Kelurahan Polagan, dan di kawasan gua lebar.

Delapan pemuda yang ditemukan sedang menengguk pesta miras tersebut, yakni inisial AJ (17), SM (15), ML (12), HI (18), FI (19), AP (16), dan SF (18), serta TH (17).

Empat pemuda itu di antaranya mengaku warga Kecamatan Tambelangan, dan empat pemuda lainnya mengaku berasal dari warga kecamatan kota Sampang.

Namun, delapan pemuda tersebut tak satu pun dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun identitas lainnya saat diamankan ke kantor Satpol PP yang ada di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Kota Sampang, sekitar

DIPERIKSA: Salah satu pasangan muda-mudi saat diperiksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diduga melakukan pesta miras.

ryan hariyanto/koran madura

pukul 22.30 Wib. "Saya tadi cuma ikut ngumpul saja Pak, karena diajak sama teman-teman, makanya dompet dan KTP saya gak ada.

Apa lagi saya cuma sekali ini saja kok, Pak," dalih FI (19) saat diamankan.

Kedelapan pemuda tersebut tak kunjung dibebaskan lantaran tak dapat didata oleh petugas Satpol PP. Akhirnya, dari delapan tersebut memanggil orang tua untuk mendatangkan ke kantor Satpol PP. Bahkan, dari kejadian tersebut membuat orang tuanya merasa kaget.

"Ya, saya kaget campur marah Mas, enak-enakan di rumah dapat telepon suruh ke sini (Kantor Satpol PP). Ya mungkin, anak saya suruh kembali mondok saja," ucap IMH (38), warga Jalan Tengku Umar, orang tua dari TH (17).

Di samping itu, dua pasan-

gan muda-mudi tak luput dari pengamanan petugas Satpol PP, yakni pasangan AR (16), warga dusun Rabasan, desa Gulbung, kecamatan Pangarengan, dengan pasangannya RA (16), warga desa Petarongan kecamatan Torjun kabupaten Sampang, yang mengaku masih berstatus tunangan tersebut.

Bahkan, LI (20), warga desa Dharma Camplong, kecamatan Camplong dengan pasangannya MA (17) warga desa pengongsean kecamatan Torjun, juga ditamkap keamanan dari satuan Pol PP. Akan tetapi, pasangan LI (20) dengan MA (17) yang diketahui sudah menikah pun diamankan ketika dirinya sedang tak membawa identitas.

Namun, ketika diamankan di ruangan Satpol PP, ia langsung menunjukkan surat nikah terhadap petugas hingga akhirnya

bebas dipulangkan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang, Kusno Abdullah, melalui Kasi Operasional, Moh Sidik mengatakan dalam kegiatan operasi rutin tersebut akan terus dilakukan penyisiran guna menghindari dan menimalisir kenakalan para pemuda dengan sadar. Namun, jika dalam pendataan terdapat nama yang sama dengan sebelumnya akan dilakukan penindakan jika sudah melebihi dua kali dalam penertiban. Akan tetapi, jika hanya satu kali masih tahap pembinaan dan pengawasan.

"Hasil dari penertiban ini ada yang sedang melakukan minuman keras, dua pasangan yang masih bertunangan dan sudah menikah, tapi sudah kita lakukan pembinaan dan penjelasan,dengan menandatangi surat pernyataan," tandasnya. (ryn/msa/rah)

SAMPANG

7

SENIN 29 APRIL 2013 NO.0106 | TAHUN II

Aksi Pencurian Mobil Mulai Marak SAMPANG - Warga di tiga Kecamatan, Kecamatan, Robatal, Kecamatan Ketapang, dan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang resah dengan maraknya aksi pencurian mobil.

Menurut salah satu korban yang enggan disebutkan namanya, aksi pencurian mobil ini terbilang rakus, sebab meski mobil tua dan berupa jenis pik-up yang sudah jelek pun tetap dibawa lari pencuri.

"Mobil saya yang dicuri jenis pik-up tua. Kejadianya sekitar seminggu yang lalu," tutur pria separuh baya di depan toko onderdil kendaraan bermotor Jalan Imam Ghozali Sampang, Minggu (28/4).

Lebih lanjut ia mengatakan aksi pencurian ini kemungkinan besar dilakukan oleh orang yang professional, sebab hasil curian kendaraan tersebut dibongkar dan dijual eceran kepada pedagang barang bekas.

"Awalnya saya tidak menyangka, saat saya mau cari bak untuk pik-up saya yang baru, ternyata di tempat barang bekas di sekitar Kecamatan Banyuates pintu mobil saya ada di sana. Jadi kemungkinan mobil saya ini

dibongkar dan dijual eceran," imbuhnya.

Maraknya aksi pencurian mobil di wilayah Sampang bagian utara ini juga dibenarkan oleh Mu'is (39).

Menurutnya dalam jangka sebulan kemarin banyak mobil di wilayah utara hilang dibawa kabur pencuri.

"Saya mendengar sudah ada tiga mobil yang hilang dan jenisnya mobil-mobil tahun lama," tandasnya.

Di tempat terpisah, Kasat Reskrim Polres Sampang AKP. Jeni Al Jauza hingga berita ini diturunkan saat dikonfirmasi melalui jaringan telepon belum memberikan jawaban. (iam/msa/ rah)

holis/koran madura

MENGABADIKAN KENANGAN: Terlihat beberapa pengunjung sedang menikmati wisata air terjun Toroan Kecamatan Ketapang Sampang, Minggu (28/4) kemarin. Mereka sempat berfoto untuk mengabadikan kenangan di air tersebut.

TEMPAT WISATA

Pemkab Kurang Perhatikan Wisata Air Terjun

ant/lucky. r

KRIMINALITAS: Kapolsek Cikupa Kompol Bresman Daniel saat menunjukan barang bukti kejahatan dan tersangka komplotan pencurian barang elektronik di polsek Cikupa, Tangerang, Banten. Empat orang komplotan spesialis barang elektronik asal Lampung Selatan tersebut berhasil dibekuk, 2 pelaku terpaksa ditembak mati karena melawan petugas.

SAMPANG - Meski infrastruktur jalan masuk wisata air terjun Toroan di Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Sampang kurang mendapat perhatian, medan wisata air terjun sangat sulit, dan harus ditempuh dengan berjalan kaki dari bibir pantai, tak menyurutkan keinginan para pengunjung untuk datang melihat panorama keindahan air terjun Toroan.

Kesulitan akses jalan masuk dari jalan raya Ketapang menuju air terjun Toroan tersebut akibat akses jalan masuk tersebut tidak tersentuh pembangunan oleh Pemkab Sampang, lebihlebih di sekitar pantai air terjun Toroan masih banyak penambang pasir ilegal yang sengaja memanfaatkan untuk kepentingan keuntungan pribadi.

Zainal Abidin (55), warga asal Ketapang Sampang, saat ditemui di lokasi wisata

air terjun Toroan Ketapang Sampang, Minggu (28/4) kemaren, mengaku sangat kecewa terhadap pemerintah daerah yang kurang memperhatikan potensi wisata air terjun Toroan, sebab sampai saat ini air terjun yang alami tersebut tidak pernah diimbangi dengan membangunan infrastruktur jalan menuju lokasi air terjun Toroan, bahkan penambang pasir ilegal yang bisa mengancam kerusakan lingkungan di sekitar air terjun-pun tidak mendapat tindakan tegas.

"Saya sebagai warga asli Ketapang Sampang sangat prihatin atas kurang pedulinya pemkab Sampang. Dalam hal ini Disbudparpora Sampang, terkait potensi wisata yang merupakan satu-satunya di Kabupaten Sampang yang ada air terjun alami yang turun langsung ke laut utara Sampang. Bahkan saya yakin jika pemkab Sampang menggarap serius potensi

wisata ini, akan menambah penghasilan asli daerah dan secara otomatis masyarakat sekitar akan memperoleh nilai tambah ekonomi,” terangnya kepada Koran Madura, Minggu (28/4).

Sementara Saidah (25), warga asli Kecamatan Sampang kota, ia bersama keluarga rela menempuh perjalan jauh kurang lebih satu jam dari Kota Sampang, hanya untuk melihat dan merasakan keindahan air terjun Toroan yang berada di Kecamatan Ketapang Sampang.

Saidah, yang baru pertama kali datang ke wisata air terjun Toroan, mengungkapkan kekagumannya. Ternyata sangat indah dan tidak menyangka kalau di Kabupaten Sampang juga memiliki potensi obyek wisata yang tidak kalah dengan obyek wisata di daerah lain.

Memang ia menyadari kalau akses jalan dari Sam-

pang menuju Kecamatan Ketapang masih relatif bagus, tapi dari jalan raya bibir pantai menuju lokasi air terjun Toroan butuh tenaga ekstra untuk sampai karena jalan dari bibir pantai masih belum dibangun jalan dan harus melalui jalan setapak yang menuh kerikil pasir laut yang berserakan.

"Tapi yang jelas meski akses masuk butuh perjuangan, namun saat sampai ke lokasi air terjun Toroan, rasa lelah itu sudah langsung terbayar dengan panorama keindahannya. Kami berharap pemkab setempat bisa ikut andil untuk membenahi pembangunan infra struktur di sekitar lokasi air terjun Toroan, agar potensi wisata ini akan tetap bertahan dan lebih menarik peminat yang datang untuk menyaksikan panorama keindahan air terjun Toroan yang berada di Kecamatan Ketapang,” pungkasnya. (hol/msa/rah)

BANTUAN PENDIDIKAN

Ada Beasiswa 10 Anak Madura yang Berprestasi

SAMPANG - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan bantuan beasiswa kepada 10 anak berprestasi di Pulau Madura untuk melanjutkan sekolah di Akademi Perikanan Sidoarjo (APS).

“Bantuan beasiswa ini hingga mereka lulus dan ini sebagai salah satu tanggung jawab sosial kepada masyarakat di Pulau Madura,” kata Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko di Sampang.

Ia menjelaskan, ke-10 siswa lulusan SLTA yang men-

dapatkan bantuan beasiswa itu semuanya dari Kabupaten Sumenep. Mereka semuanya merupakan siswa dari Kecamatan Giligenting.

Sedangkan di kabupaten lain, yakni di Sampang dan Bangkalan bantuan yang diberikan oleh perusahaan ini dalam bantuk lain.

“Kalau di Kabupaten Sampang, bantuan yang diberikan SKK Migas berupa program bantuan pengeboran air bersih dan pembangunan jalan rabat beton, plengsengan, dan pemavingan jalan,” katanya.

Di Kabupaten Bangkalan,

bantuan yang diberikan perusahaan ini sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat berupa pendidikan membatik bagi warga dan bantuan jaring bagi sebagian nelayan.

Pemberian bantuan beasiswa kepala siswa berprestasi di Pulau Madura ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial oleh perusahaan dan selanjutnya SKK Migas berencana membentuk forum CSR Migas guna mensinergikan seluruh kegiatan yang dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) yang beroperasi di Pulau Madura.

Tidak hanya itu, SKK Migas juga berencana membangun kantor perwakilan sesuai kebutuhan yang diharapkan oleh masing-masing pemerintah daerah yang ada di Pulau Madura.

Diharapkan dengan adanya kantor perwakilan di masingmasing kabupaten di Madura itu, maka komunikasi antara SKK Migas dan Kontraktor KKS bisa terjalin dengan baik.

Di Pulau Madura ada lima perusahaan Migas yang kini beroperasi, yakni Husky CNOOC Madura Ltd, Petronas Carigali Ketapang II, Kangean

Energy Indonesia Ltd, Camar Resources Canada, Inc, dan PT Santos Madura Offshore Ltd. Secara terpisah, Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono berharap ke depan perusahaan migas yang ada di Madura bisa berkoordinasi lebih intensif dengan jajaran pemkab, mengingat antara perusahaan dengan pemkab saling membutuhkan.

“Makanya, kami berharap SKK Migas dan Kontraktor KKS bisa segera merealisasikan kantor perwakilan di masing-masing kabupaten, sehingga kami bisa berkoordinasi lebih intensif,” katanya. (ant/rah)

LEMBAGA PENDIDIKAN

SDN 1 Banyuates Kekurangan Guru SAMPANG – Kepala SDN 1 Banyuates Saimun mengatakan di sekolah tempatnya mengajar kekurangan guru. Jumlah Guru yang ada di sekolah tersebut tak sesuai dengan jumlah siswa dan siswi yang sangat banyak di sekolah itu.

Menurut Saimun, SDN 1 Banyuates kekurangan guru karena banyak guru di sekolah yang dikelolanya itu sudah pension. Gurunya kini tinggal enam orang saja, sementara muridnya mencapai 287 pelajar. Dari enam guru tersebut terdiri 4 PNS dan 2 berstatus guru tidak tetap. ”Ini kan tidak sesuai dengan jumlah siswa dan guru, tenaga guru kurang, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) terhadap siswa juga kurang maksimal untuk mata pelajarannya," terang Saimun kepada Koran Madura.

Akibat kekurangan guru itu berdampak pada proses kegiatan belajar mengajar (KMB) di sekolah tersebut.

Tak hanya itu. Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pun

ryan hariyanto/koran madura

BERMAIN: Siswa-siswi SDN 1 Banyuates Sampang sedang bermain menikmati kebersamaan sesama murid di halaman sekolah karena proses belajar-mengajar tidak efektif akibat kekurangan tenaga pendidik. terhadap siswa dinilai kurang sempurna.

Meski mengalami keterbatasan tenaga pendidik, kata Saimun, pendidikan masih

ditangani dengan baik. Hanya saja KBM menjadi kurang optimal karena sekitar 54 siswa per kelas ditangani seorang guru. "Jadi, per kelas sekitar

54, tinggal kalikan kelas berarti kan ratusan siswa, dan itu hanya enam guru. Kalau seperti ini tahun depan gimana," ujarnya.

Seharusnya yang ideal, lanjut Saimun, untuk siswa dalam satu ruang itu sebanyak 25 siswa, ditangani oleh seorang guru kelas. Pihaknya berharap agar ada penambahan guru untuk SDN 1 Banyuates. Sebab, menurutnya jika kondisi sekolah tetap kekurang guru, maka murid akan menjadi korban karena KBM tak berjalan maksimal.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Daerah (UPTD), Amar Jaya membenarkan kekurangan tenaga pendidik di sekolah tersebut. Ia menjelaskan minimnya tenaga guru di SDN 1 Banyates akan menyebabkan ketidakefektifan seorang guru maupun murid saat menerima mata pelajaran. ”Semoga saja dengan adanya itu bisa ada penambahan guru dan pelajaran yang diterima oleh siswa juga baik.

Tapi kalau masih kurang guru, tidak akan bisa maksimal proses KBM di sini," tandasnya. (ryn/msa/rah)

ant/dewi fajriani

HARI KAMERA LUBANG JARUM SEDUNIA: Komunitas Kamera Lubang Jarum (KLJ) Makassar membuat kamera dari barang-barang bekas di Benteng Rotterdam, Makassar, Sulsel, Minggu (28/4). Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati "Worldwide Pinhole Photography Day 2013 yaitu Hari Fotografi Lubang Jarum setiap tanggal 28 April setiap tahunnya yang dirayakan oleh para pinholer di seluruh dunia.

8

Pemkab Gagal Mengawasi Pegawainya BANGKALAN - Semakin banyaknya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangkalan yang terlibat kasus narkoba beberapa bulan terakhir, membuat DPRD setempat angkat bicara. Apalagi dalam dua bulan terdapat 4 PNS terlibat penggunaan obat-obatan terlarang.

Ketua komisi A DPRD Bangkalan, Shafiuddin Asmoro meminta pemerintah daerah melalui pihak terkait Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat untuk lebih intens melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua pegawai pemerintahan daerah di lingkungan pemkab Bangkalan.

Banyaknya kasus yang melibatkan pegawai merupakan bukti bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai di pemerintahan kabupaten Bangkalan sangat lemah, bahkan dinilai gagal.

“Bagi pegawai yang terlibat kasus hukum untuk diberikan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan peraturan yang ada, karena ini dampak dari begitu lemahnya pengawasan terhadap pegawai yang ada,’’ ungkapnya, kemarin (28/4).

Menurutnya, jika pemkab dan pihak tekait melakukan pengawasan yang baik maka kejadian seperti ini tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan perlu dievaluasi agar kejadian-kejadian yuang dapat mencoreng nama baik pemerintah tidak terulang kembali.

Dengan cara memaksimalkan pembinaan dan pengawasan diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat. Sehingga maksimalasi pembinaan dan pengawasan itu, tak ada lagi pegawai negeri di bawah

Shafiuddin Asmoro Ketua Komisi A DPRD Bangkalan

pemerintahan kabupaten Bangkalan yang terlibat dengan narkoba dan obat terlarang lainnya.

“Kejadian itu kan pada jam kerja, oleh karena itu pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatkan kembali agar para pegawai tidak leluasa melakukan tindakan-tindakan indispliner,” pintanya.

Hal senada juga disampaikan oleh sekretaris komisi A DPRD Bangkalan Siti Fatonah Rachmaniyah. Sekretaris Komisi yang membidangi hukum dan kepemerintahan ini sangat menyayangkan dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh oknum pegawai tersebut.

Karena, menurutnya peristiwa semacam ini merupakan pukulan terhadap semua pegawai di

lingkungan Bangkalan.

“Kami sangat prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Karena, apa yang telah dilakukan oleh oknum pegawai sangat memalukan dan ini menjadi cambuk bagi kita semua,” ungkap satu-satunya anggota legislatif dari kaum perempuan di Bangkalan.

Politisi partai Bintang Reformasi ini berharap kepada pihak yang berwenang wajib memproses kasus itu. Sehingga menjadi pelajaran yang berharga bagi semua, terutama di kalangan pegawai negeri sipil.

Ia meminta agar pemkab harus lebih peka dan sensitif dalam hal ini, sebab peristiwa tersebut sangat memalukan. Kemudian, juga menunjukan ketidakmampuan pemkab dalam membina pegawai di lingkungan pemerintah setempat.

“Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga, dan tidak pernah terjadi lagi untuk masa yang akan datang, maka kepada pihak yang berwajib untuk menghukum yang bersangkutan seberat-beratnya agar dapat menimbulkan efek jera,” tandasnya.

Perlu diketahui, sebelumnya kepolisian Resort Bangkalan bulan Maret telah menangkap 3 pegawai instansi pemerintah, satu di antaranya merupakan PNS dan lainnya adalah Telaga Harian Lepas (THL). Kemudian baru-baru ini dalam penyisiran di kampung narkoba yang berada di dusun Tapel Desa Parseh Kecamatan Socah, Polres Bangkalan kembali menangkap oknum pegawai di beberapa bilik yang sedang menikmati barang haram tersebut. Dalam penangkapan itu terdapat 3 orang PNS dan satu orang yang berprofesi sebagi THL.(dn/rah)

PADU KASIH

Warga Minta Pemerintah Menindak Pasangan Tak Sopan

BANGKALAN – Warga meminta pemerintah melalui instansi terkait agar menertibkan pasangan muda-mudi yang sering berbuat amoral di Jalan Asmara Bangkalan. Mereka biasanya melangsungkan aksinya di sekitar jalan lingkar (Ringroad) barat, akses menuju Paserean Mbah Kholik Bangkalan.

Adegan bermesraan pasangan muda-mudi di Jalan Asmara itu sudah tidak wajar, karena sudah tak lagi mempedulikan pengguna jalan lainnya. Pasangan muda-mudi itu tidak hanya menghabiskan waktu dengan menikmati udara segar di areal tersebut, melainkan juga selepas nongkrong biasanya dilanjutkan dengan acara pindah lokasi ke tempat sepi yang diyakini lebih aman. Biasanya di dekat pepohonan tak jauh di sekitar jalan tersebut.

Kejadian itu sudah berlangsung cukup lama. Bahkan masyarakat yang sering melihat adegan tak seharusnya itu telah pernah menegurnya, namun teguran dari warga sekitar tersebut tak membuat pasangan muda-mudi mesum itu berhenti melakukan aksi abnormalnya. Bahkan mereka acap berbuat terang-terangan dan mempedulikan dilihat oleh pengguna jalan yang berlalu la-

BANGKALAN

SENIN 29 APRIL 2013 NO.0106 | TAHUN II

lang di tempat itu.

“Gaya pacaran sekarang sangat memprihatinkan, mereka di tempat terbuka berani beradegan yang sangat tidak bermoral. Pernah saya lewat bahkan saya foto mereka itu, mereka tidak peduli dengan keberadaan saya dengan istri saya,” tutur salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, kemarin (28/4).

Pria berambut cepak ini menilai, ulah pasangan mudamudi yang berlebihan tersebut telah meresahkan warga. Banyaknya pasangan yang asyik berduaan di jalan itu membuatnya sangat risih. Ia bersama keluarganya sering melintasi di jalan tersebut, karena akses itu salah satu jalan menuju perumahan yang di tempatinya, sesering itu pula dirinya kerap bertemu dengan pasangan muda-mudi yang memadu kasih tak sopan di areal tersebut.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bangkalan, Bambang Setiawan mengakui banyaknya laporan warga terkait prilaku mudamudi yang semakin memprihatinkan. Laporan yang diterima bahwa pasangan yang memadu asmara biasanya dilakukan di tempat-tempat yang sepi, di antaranya jalan menuju pasarean Mbah Kholil yang

dikenal dengan jalan Asmara dan di bancaran sekitar lokasi Stadion Kerapan Sapi.

“Ya, kami mulai mingguminggu kemarin telah menindaklanjuti laporan warga dengan berpatroli, dengan harapan kegiatan-kegiatan yang berpotensi mesum dapat diminimalisir bahkan bisa diberantas,” ungkapnya, kemarin,(18/4).

Bambang menjelaskan pihaknya tidak akan segansegan memberikan tindakan apabila menemukan pasangan muda-mudi yang melakukan perbuatan mesum di tempat umum. Karena prilaku seperti itu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Akan tetapi harus diberikan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan efek jera bagi pasangan yang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Sejauh ini, memang kami belum melakukan razia, akan tetapi kita lakukan sosialisasi dengan berpatroli saja. Apabila dengan berpatroli itu tetap tidak memberikan dampak bagi pasangan yang berbuat mesum, maka kami akan lakukan razia biar tidak mengulangi lagi,” tegasnya.(dn/rah)

BERPADU KASIH: pasangan pemuda-mudi saat berpadu kasih di jalan menuju pasarean Mbah Kholil Bangkalan, Minggu (28/4) kemarin.

doni heriyanto/koran madura

POLITISI PESOHOR PARPOL: Dari kiri-kanan, Artis caleg Partai Nasdem Donny Damara, penyanyi yang juga menjadi caleg PDI Perjuangan Edo Kondologit, Anggota DPRD Jakarta Wanda Hamidah dan aktivis Rumah Kebangsaan (RK) Cornelia Agatha menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta. Diskusi membahas dilematika politisi pesohor dalam rekrutmen partai politik. ant/dhoni setiawan

POLITIK

Fuad dan Imam Bukhori Berebutkan Suara di Dapil I BANGKALAN - Pemilihan umum legislatif untuk memperebutkan kursi di DPRD Bangkalan 2014 mendatang diprediksi bakal berlangsung sengit, karena dua tokoh karismatik Imam Bukhori mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di daerah pemilihan (dapil) satu bersama dengan Fuad Amin mantan Bupati Bangkalan.

Selama ini, keduanya dikenal sebagai tokoh politik di Bangkalan yang berbeda pilihan politiknya. Imam Bukhori berangkat dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), sedangkan Fuad Amin berangkat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Menurut pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan Moh Syafi, persaingan perebutan kursi di dapil satu diprediksi akan cukup seru. Setelah dalam pemilukada waktu lalu menimbulkan antiklimaks yang cukup menegangkan.

“Seperti yang telah kita ke-

tahui bersama, Ra Imam gugur sebelum konteks pertarungan dalam pemilukada, karena putusan PTUN,” katanya.

Mengenai elektabilitas keduanya, sepanjang memenuhi persyaratan KPU, sangat dimungkinkan keduanya akan bertemu dalam pertarungan calon legislatif (caleg). Sebab, dilihat dari segi ketokohan memang keduanya akan mendapatkan peluang yang sama, untuk maju dan terpilih di kursi dewan.

Akan tetapi, lanjutnya, jika dalam perjalanan politik akan memperebutkan jabatan sebagai ketua dewan.

Sangat minim untuk partai Nasdem. Sebab, dirinya menilai partai tersebut merupakan partai baru yang belum teruji. Sedangkan partai Gerindra sudah terbukti pada pemilu 2009 lalu. Hal itu terlepas dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini ketua dewannya berasal dari kader partai tersebut. ”Gerindra termasuk partai yang

menduduki peringkat 10 besar dalam pemilu lalu,” ungkapnya.

Selain itu, jika dilihat dari pengaruh politiknya Ra Fuad terbukti sudah dua periode memimpin Bangkalan dalam pemilihan langsung. Tak kalah juga Ra Imam juga merupakan mantan DPR Pusat. ”Tetapi pemilihan Ra Imam menuju kursi DPR bukan secara langsung, itu merupakan pemilihan partai.

Mengenai ideologis politik, saya rasa keduanya sama. Namun, perbedaannya terletak pada tujuannya,” terangnya.

Ketua DPD Nasdem Bangkalan, Imam Bukhori menyatakan bahwa partai Nasdem bertekad merebut sedikitnya 30 kursi di DPRD Bangkalan.

“Kita akan berusaha maksimal untuk meraih dukungan masyarakat Bangkalan. Partai Nasdem akan terus mengawal perubahan di Bangkalan,” terang Imam Bukhori, ketua DPD Nasdem Bangkalan, waktu lalu.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal Partai Gerindra Imron Rosyadi mengatakan target kursi partai Gerindra sebanyak 15 kursi. Hal itu diupayakan agar benar-benar bisa menciptakan perubahan, khususnya dalam dukungan menjadikan Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia tanpa melakukan koalisi.

Menurutnya, dalam menentukan kebijakan tanpa melakukan koalisi tidak akan tersandera oleh kepentingankepentingan politik pihak lain.

Pihaknya yakin dalam pencalegan 2014 mendatang, akan bisa meraih angka tersebut.

Dia menilai banyaknya dukungan dan bergabungnya Ra Fuad ke Partai Gerindra pada pencalonan legislatif mendatang sangat berpengaruh terhadap perolehan kursi.

“Tanpa koalisi merupakan jalan yang tepat mewujudkan perubahan yang selama ini diimpikan oleh seluruh masyarakat Indonesia.” katanya. (ori/rah)

ADVERTORIAL

Touring Sejawat Seri 21 Diikuti 650 Biker BANGKALAN – Touring Sepeda Jelajah Wisata Jawa Timur (Sejawat) seri ke-21 rupanya mendapatkan antusias dari berbagai biker yang ada di Jawa Timur (Jatim). Bertempat di kabupaten Bangkalan, sebanyak 650 biker turut mengambil bagian dalam menikmati rute offroad yang diberikan panitia.

Diawali dengan pelepasan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan, sejawat kali ini menyuguhkan rute yang cukup melelahkan dengan beragam tanjakan, jalan landai, dan turunan, benar-benar membuat kepuasan tersendiri bagi peserta. ”Rute yang dapat dinikmati para biker yakni sepanjang 35 kilometer, 90 persen rutenya offroad,” kata ketua Teknis Panitia Lokal, Edy Moeljono, Minggu (28/4).

Dia menambahkan, antusias para peserta bisa dilihat sejak pendaftaran dibuka. Terbukti hanya dalam waktu 3 jam pendaftaran yang dibuka panitia melalui online, jumlah peserta yang mendaftarkan diri melebihi target. Sejawat tersebut bertujuan untuk memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan produk unggulan di daerah Jatim. Usai mengikuti seluruh rangkaian acara dan rute jelajah nan menantang, seluruh peserta juga berkesempatan memperebutkan doorprize. ”Khusus seri ke-21 ini diletakkan di sini, agar para biker yang berasal dari luar dapat mengetahui wisata yang ada di Bangkalan. Untuk Start dan Finisnya berada di Rest area Suramadu,” terangnya.

Menurutnya, waktu

ori/koranmadura

ANTUSIAS: Para Biker Sejawat seri 21 saat pelepasan di Rest Area Suramadu, kemarin (28/4). Touring Sepeda Jelajah Wisata Jawa Timur (Sejawat) seri ke-21 tersebut ternyata mendapatkan rasa antusias dari berbagai biker yang ada di Jawa Timur (Jatim). yang dibutuhkan dalam penyelesaian rute kurang lebih memakan 3 jam untuk sampai di garis finish. Ada dua pos yang wajib dilalui pengendara yakni pos satu yang berada di depan Universitas Trunojoyo Madura (UTM), sedangkan pos kedua tepat berada di ketinggian bukit kapur desa Pendabah Kamal. ”Dari tempat itu, para biker bisa menikmati pemandangan laut dan alam sekitar. Selain itu, dalam pelaksanaannya ada juga lomba sesi foto selama perjalanan,” ungkapnya.

Dalam sambutannya bupati Bangkalan , M Makmun Ibnu Fuad yang diwakili Sekertaris Daerah, Syaiful Djamal mengatakan, sejawat merupakan kegiatan yang bermakna positif. Selain berolahraga kegiatan itu dapat memperkenalkan

potensi yang ada di setiap daerah.

Menurutnya, rute yang dilalui merupakan jalanan offroad penuh dengan tantangan yang dapat memacu adrenalin, sehingga para biker diminta berhati-hati dalam perjalanan offroad. ”Ini sebagai sarana olahraga yang dapat menyegarkan badan. Selain itu, dengan rute yang disuguhkan dapat memberikan kepuasan batin, karena setiap rute merupakan pemandangan yang indah,” ungkap Syaiful yang juga sebagai Ketua Umum Panitia Lokal Sejawat 21.

Sementara itu, Ketua Sejawat Pusat, Armuji mengatakan dalam kegiatan bersepeda yang dilakukan para biker, tidak hanya di Bangkalan saja, tetapi touring seperti itu dilakukan di setiap kota yang ada di Ja-

tim. ”Pentingnya diadakan kegiatan tersebut sebagai pengikat tali silaturrahmi antar komunitas sepeda.

Kedua, kegiatan tersebut sangat berpotensi untuk memperkenalkan keunggulan di setiap daerah,” katanya.

Menurutnya, seri ke-21 tersebut sengaja diadakan di Bangkalan, karena potensi wisata yang ada cukup variatif. Apalagi, Bangkalan merupakan kota yang mempunyai produk dan budaya yang beragam. ”Para biker Sejawat dapat mengetahui potensi wisata yang ada di Bangkalan. Nantinya 37 kota di Jatim juga akan dilalui oleh para pecinta sepeda gunung ini,” terang Armuji yang sekaligus Anggota Komisi A DPRD Surabaya. (ori/rah)

LINTAS MADURA

9

SENIN 29 APRIL 2013 NO.0106| TAHUN II

PASCA BANJIR

Sebagian Korban Banjir Terserang Diare SAMPANG - Sebagian korban banjir di Kota Sampang, Jawa Timur, kini mulai terserang diare dan beberapa di antaranya dilaporkan terserang gatal-gatal.

Tidak hanya itu saja, petugas juga melakukan penelitian lapangan guna mengantisipasi mewabahnya jenis penyakit yang menimpa warga korban banjir tersebut

PASUKAN PENDARAT. Korps Marinir TNI AL mengikuti Gelar Pasukan Latihan Gabungan (Latgab) TNI 2013 di Dermaga Madura Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jatim. Latgab TNI yang akan digelar di empat titik (Jakarta, Situbondo, Sangatta Kaltim dan Bima NTB) itu, TNI AL mengerahkan 16.745 prajurit dan ratusan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Mantan Bupati Perkuat Gerindra BANGKALAN – Teka-teki Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron pindah partai jelas sudah. Fuad yang sebelumnya fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa dan menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB, kini meninggalkan partai yang identik dengan partai KH. Abdurrahman Wahid. Hengkangnya Fuad dari PKB diperkirakan akan berdampak pada pengembosan perolehan suara partai tersebut.

Kepastian hengkangnya Fuad Amin Imron terlihat dari inisiatif mantan Bupati Bangkalan itu yang kini maju mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Majunya Fuad untuk memperkuat partai Gerindra otomatis menimbulkan kesan ayahanda Bupati Bangkalan Makmud Ibnu Fuad

itu tak ubahnya kutu loncat partai.

“Fuad Amin mendaftarkan diri sebagai bacaleg Partai Gerindra di daerah pemilihan (dapil) 1 yang meliputi Kota Bangkalan, Kecamatan Arosbaya dan Kecamatan Socah, Bangkalan,” kata Sekretaris DPC Partai Gerindra Bangkalan Imron Rosyadi.

Akan tetapi, seiring dengan pergantian kepemimpinan di tubuh PKB itu, mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron ini juga mengalihkan haluan politiknya bergabung dengan Partai Gerindra.

“Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron ini merupakan salah satu tokoh berpengaruh yang bergabung dengan Partai Gerindra. Makanya kami optimis, pada pemilu legislatif 2014 nanti, Gerindra akan mampu mendulung dukungan suara dari masyarakat di Bangkalan ini,” kata Imron menjelaskan.

Nama Fuad Amin Imron sendiri, kata Imron Rosyadi, telah tercatat sebagai daftar calon sementara (DCS) dan telah disetorkan ke KPU Bang-

kalan beberapa waktu lalu.

Ia juga menuturkan, dapil 1 nantinya akan menjadi dapil yang akan menarik perhatian dalam kancah politik lokal di Kabupaten Bangkalan, mengingat sejumlah tokoh politik dan berpengaruh juga akan bersaing berebut dukungan masyarakat di dapil ini.

Salah satunya adalah KH Imam Bukhori Kholil, famili mantan Bupati Fuad Amin Imron sendiri, yang juga merupakan lawan politiknya pada pelaksanaan pilkada Bangkalan yang digelar pada 12 Desember 2012.

Kedua tokoh yang dikenal berbeda pandangan dalam dunia politik. Tokoh lainnya ialah Ismail Hasan dari Partai

Demokrat. yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Bangkalan.

“Kami menargetkan minimal mendapatkan dukungan 19 kursi di DPRD Bangkalan nanti,” kata Imron Rosyadi.

Anggota KPU Bangkalan, Tajul Anwar membenarkan pencalonan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron di dapil 1 dari Partai Gerindra itu.

Ia juga menjelaskan, jumlah kursi yang diperebutkan di dapil 1 itu sebanyak 9 kursi.

“Umumnya yang mencalonkan diri di dapil 1 ini memang bacaleg yang berkualitas dan berpengaruh, serta memiliki banyak dukungan. Ada juga anggota DPRD lama,” kata Tajul Anwar. (ant/rah)

DAMPAK BBM

Rencana Kenaikan BBM Mulai Pengaruhi Harga Sembako BANGKALAN - Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kelangkaan BBM jenis solar di Bangkalan beberapa waktu terakhir mulai mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok, meski tidak signifikan.

Beberapa komoditas mengalami sedikit kenaikan harga, meski juga ada beberapa barang lainnya justeru mengalami penurunan harga.

Menurut Sutijah, salah seorang pedagang yang berhasil dimintai keterangan, kenaikan harga terjadi pada beberapa komoditi. “Ada beberapa yang naik, tapi gak banyak naiknya, paling yang mencolok ya telur ini Mas, dari Rp 15.000 pekan lalu, sekarang sudah naik menjadi Rp 18.500,” jelasnya.

Sedangkan seorang pedagang sembako di Pasar Ki Lemah Duwur, Soleha, mengatakan meski ada yang kenaikan harga seperti yang terjadi pada komoditi telur, rata-rata harga barang dagangannya masih sta-

bil, tak ada lonjakan harga yang cukup berarti. “Belum Mas, belum ada kenaikan, ini masih datar-datar saja harga barangbarang,” ungkapnya.

Bahkan menurut Soleha, sejumlah barang kebutuhan pokok ada yang mengalami penurunan harga beberapa hari terakhir. “Malahan untuk bawang, cabe, dan beras ada sedikit turun harganya,” imbuhnya.

Dari pantauan Koran Madura di pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan, Minggu (28/4) kemarin, diketahui harga kebutuhan pokok masih cenderung stabil, akan tetapi kenaikan harga terjadi di beberapa pasar di tempat lain.

Atas kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah dan kelangkaan solar yang terjadi mulai mempengaruhi harga kebutuhan pokok di Bangkalan dan sekitarnya, meski tidak signifikan. (dn/rah)

DAMPAK BBM. Harga komoditas kebutuhan pokok yang ada di pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan tetap stabil, meski di tempat lain mulai terjadi kenaikan harga akibat pengaruh rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.

PENDIDIKAN

Majelis Alumni IPNU Jatim Dukung Mendikbud JAWA TIMUR - Presidium Majelis Alumni Ikatan Pelajar NU (IPNU) Jawa Timur siap mendukung Mendikbud Mohammad Nuh terkait dengan kebijakan ujian nasional yang tahun ini mengalami kisruh dalam pelaksanaan untuk UN tingkat SMA dan sederajat.

“Kami siap di belakang untuk mendukung Pak Nuh karena Majelis Alumni IPNU memang bersifat ‘supporting system’ untuk membenahi dun-

ia pendidikan,” kata Ketua Presidium Wilayah Majelis Alumni IPNU Jatim H. Muzammil Syafii di Surabaya, Minggu (28/4).

Hal itu diungkapkan dalam Silaturrahmi Presidium Wilayah Majelis Alumni IPNU Jatim yang dibuka oleh Mendikbud dan dihadiri Ketua Presidium Pusat Majelis Alumni IPNU Dr. H. Hilmy Muhammadiyah, Ketua PBNU Prof. Kacung Maridjan, M.A., dan Wakil Ketua PWNU Jatim dr. H.M. Thohir.

Senada dengan itu, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) IPNU Jatim M. Fadlli menilai Mendikbud tidak bersalah dalam kisruh UN 2013 itu. “Kami juga mendukung, tetapi bukan karena kedekatan kami dengan Pak Nuh, melainkan karena beliau memang tidak bersalah,” katanya.

Menurut dia, kekacauan UN 2013 itu murni kesalahan pihak percetakan yang tidak mengukur antara beban yang

diterima dan kemampuan yang dimiliki.

“Oleh karena itu, kami juga mendesak Pak Nuh agar tim investigasi yang dibentuk segera membuka tabir yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Ia menegaskan bahwa anggota IPNU yang juga pelajar sangat dirugikan dengan kekacauan yang terjadi dalam UN 2013 di tingkat SMA itu.

“Oleh karena itu, kami mengharapkan hasil investigasi

yang akan diumumkan pada minggu depan itu akan menjelaskan masalah sebenarnya,” katanya.

Menanggapi dukungan Majelis Alumni IPNU Jatim dan PW IPNU Jatim itu, Mendikbud meminta IPNU dan alumninya berperan menjadi pihak yang mendorong kemajuan dunia pendidikan sehingga kemiskinan, ketidaktahuan, dan keterbelakangan dapat diatasi. (ant/mk/rah)

“Kami sudah memerintahkan tim medis untuk melakukan penelitian lapangan dan memberikan pengobatan kepada mereka,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Firman Pria Abadi kepada Antara di Sampang.

Ia menjelaskan, penyakit diare dan gatal-gatal memang merupakan dampak yang bisa ditimbulkan bagi para korban banjir. Hal itu terjadi, karena air yang digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari kurang bersih, yakni bercampur lumpur. Sehingga, mereka rentan terserang penyakit kulit seperti gatal-gatal dan penyakit perut seperti diare dan muntaber.

Firman menjelaskan, sampai saat ini, pihak Dinkes Sampang terus memantai kondisi kesehatan masyarakat terdampak banjir di delapan desa dan enam

kelurahan di Kecamatan Kota Sampang.

Menurut dia, hal itu dilakukan, karena banjir sewaktu-waktu tetap terjadi.

Bahkan dalam dua minggu terakhir ini, banjir di kota Sampang sudah tiga kali terjadi.

“Pantauan yang kami lakukan tentunya merupakan pemantauan passif yakni menunggu laporan dari masyarakat,” ucapnya, menjelaskan.

Namun, kata dia, setiap laporan yang masuk, pasti akan ditindaklanjuti oleh petugas lapangan. Tidak hanya itu saja, petugas juga melakukan penelitian lapangan guna mengantisipasi mewabahnya jenis penyakit yang menimpa warga korban banjir tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sampang mencatat kerugian material akibat musibah banjir yang melanda Kota Bahari Sampang itu ditaksir mencapai Rp 28 miliar lebih.

Menurut Kepala BPBD Pemkab Sampang Imam Sanusi, taksiran kerugian material itu meliputi lima sektor, yakni Perumahan sebesar Rp5.003.000.000, Sosial Rp2.943.000.000, Infrastruktur Rp8.558.000.000, Ekonomi Produktif Rp 5.172.000.000, Lintas Sektor Rp6,831.000.000.

Imam Sanusi mengatakan saat ini pihaknya telah melaporkan tentang jumlah kerugian material yang terjadi akibat banjir itu ke pemerintah provinsi Jatim dan pemerintah pusat agar segera mendapatkan bantuan. (ant/rah)

RAWAN MASALAH HUKUM

Pengamat Politik: Gaji Dewan Harus Ditangguhkan BANGKALAN – Pakar Hukum dan Pengamat Politik Moh Syafi menyatakan gaji dewan yang mengundurkan diri akibat maju lagi dalam pendaftaran caleg mendatang dari partai berbeda harus ditangguhkan karena rawan masalah hukum. Menurutnya, apabila seseorang dengan sendiri melepaskan haknya atau mengundurkan diri, maka saat itu dia kehilangan hakhaknya. Apalagi mundur dirinya dari legislatif itu merupakan persyaratan dari Peraturan KPU nomor 13 tahun 2013.

Dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2013, sebagaimana diubah dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 menyebutkan, anggota dewan yang ingin mencalonkan kembali melalui parpol berbeda harus mengundurkan diri. Jika tidak, yang bersangkutan terancam dicoret sebagai salah satu kontestan pada pileg.

“Selama peraturan itu tidak direvisi, ya wajib dipatuhi. Harus mengundurkan diri, Peraturan KPUnya begitu,” jelas Syafi.

Dia menerangkan, setiap anggota dewan yang ingin maju kembali dengan parpol berbeda, maka wajib mengundurkan diri. Penyerahan pengunduran diri itu diserahkan saat pendaftaran DCS (Daftar Caleg Sementara), paling lambat penyerahan surat pengunduran diri sampai masa perbaikan DCS. Menurutnya, anggota yang loncat parpol tidak harus menunggu SK pemberhentian dari Gubernur turun.

Tetapi, diberi toleransi surat pengunduran diri cukup persetujuan Ketua DPRD atau Sektretaris Dewan.

Namun, yang harus dipahami oleh anggota dewan, SK dari Gubernur bersifat administrasi. Dengan mengundurkan diri, maka lepas sudah haknya sebagai anggota dewan. Jika nanti ada anggota dewan yang

mengundurkan diri masih mengambil haknya dengan alasan SK Gubernur belum turun, maka rawan terjadi masalah hukum.

Dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2013, sebagaimana diubah dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 menyebutkan, anggota dewan yang ingin mencalonkan kembali melalui parpol berbeda harus mengundurkan diri.

“Bisa saja itu dipersoalkan pada hukum. Karena dia sudah melepaskan sebagai anggota dewan, tapi masih mengambil hak-hak anggota dewan seperti gaji dan tunjangan lain. Meskipun proses peresmian tetap menunggu SK Gubernur. Artinya, kalau seseorang diangkat Gubernur, maka pemberhentian melalui Guberbur,” ungkapnya.

Penyerahan surat pengunduran diri selambat-lambatnya sampai masa perbaikan DCS. Kalau sampai tidak melampirkan, itu artinya tidak memenui syarat. Jika masih diloloskan, berarti KPUnya yang melanggar aturan.

Menurutnya, Sekwan (Sekretaris DPRD) juga mempunyai kewajiban hukum untuk diproses dan punya kewajiban hukum untuk tidak memberikan hak dan tunjangan sejak pengunduran diri dibuat. ”Jadi, saya rasa Sekwan harus menahan atau menangguhkan hak-hak dewan yang mengundurkan diri.

Kalau Sekwan tetap memberikan, dikawatirkan rawan dipersoalkan masalah hukum,” terangnya. (ori/rah)

10

LINTAS JATIM

SENIN 29 APRIL 2013 NO.0106 | TAHUN II

SOSOK BU RUDY

KHASIAT BUAH NAGA

Pengusaha Sambal Tradisional yang Inspiratif SURABAYA – Mencari makanan di kota Surabaya memang tidak sulit. Beragam kuliner khas Jawa Timur bertebaran di kota metropolitan ini. Salah satunya Nasi Udang Bu Rudy di kawasan Kupang Jaya.

Kuliner yang terkenal di Surabaya.

Bahkan nama Bu Rudy tersohor hingga luar daerah ini, sehingga pengunjungnya merasa wajib ‘mampir’ ke Bu Rudy sebelum meninggalkan kota Surabaya. Menu utama rumah makan Bu Rudy adalah Nasi Udang. Udang kecilkecil yang digoreng dengan menggunakan tepung hingga kering dan renyah. Udang disantap bersama nasi hangat, suwiran empal, serundeng, dan sambal. Sambal buatan Bu Rudy yang super pedas tersebut, banyak diminati oleh pengunjung.

Jadi tidak berlebihan rasanya jika Masakan Jawa Timur Khas “Bu Rudy” menjadi menu wajib bagi yang kangen dengan rasa cita rasa masakan Surabaya. Saking populernya, Rumah Makan Bu Rudy kerap disinggahi banyak artis ibukota dan para pejabat nasional yang menggemari masakan pedas khas Surabaya.

Asal muasal udang dan sambal khas Bu Rudy yang berasal dari kebiasan suami (Pak Rudy-red) menjaring udang dan menggorengnya untuk kerabat dan sanak saudaranya inilah, melahirkan Rumah Makan Bu Rudy. Meski tidak ada alasan khusus untuk memilih nama tersebut, hanya terdengar mudah dilafalkan.

“Karena saya mempunyai kegemaran masak masakan tradisional dan sebagai orang Indonesia ada kebanggaan tersendiri untuk terus melestarikan kuliner tradisional khas Indonesia. Saya setengah mati senang sama kerjaan ini sehingga Pak Rudy (suamired) pun tidak bisa melarang

saya”, ujar Bu Rudy Ciri khas udang goreng Bu Rudy adalah kerenyahan kulit pembungkus udang yang terbuat dari tepung crispy yang digoreng garing. Begitu digigit kres...kres. Cocok dipadukan dengan sambal bawang khas Bu Rudy yang pedas menggigit. Satu piring nasi udang empal dijual dengan harga Rp15.000,-. Sangat terjangkau bahkan oleh kantong pegawai kantor dengan gaji pas-pasan.

Harga sambalnya pun berkisar Rp.12.500,- untuk sambal bawang, Rp15.000,- untuk sambal bajak dan sambal peda dengan berat masing-masing 150gr per botol. Sambal inilah yang membuat Bu Rudy berbeda dengan rumah makan lainnya.

“Sambal Bu Rudy adalah usaha pertama saya dalam bidang kuliner. Sebelumnya dan sampai saat ini masih ada usaha lain berupa penjualan grosir alas kaki (sandal dan sepatu)”, ungkap Bu Rudy.

Menu lain yang tak kalah ‘membakar’ lidah adalah nasi campur isi udang, penyetan cumi, penyet tempe, penyet ayam, nasi urap-urap dan lainnya. Semuanya disajikan dengan sayuran segar. Dan dijamin Wuahhh..selera makan langsung melonjak!

Surabaya yang masih menyimpan segudang kuliner yang bisa kita nikmati, namun terobosan Bu Rudy melakukan usaha makanan tradisional jadi menarik dan lebih modern, yakni dengan selalu dan terus memperbaiki kemasan, sehingga menjadi lebih menarik.

Kardus kemasan oleholeh Bu Rudy memang tidak terlihat mewah. Hanya satu warna, tanpa gambar yang rumit, namun memudahkan untuk ditenteng.

“Design packaging oleholeh hasil otak-atik saat berkunjung ke Bali. Ketika itu, ikatan tali raffia pada kardus bawaan lepas sehingga berantakan di bandara. Saya mikir, bagaimana ya kalau ini terjadi kepada para pembeli. Buat apa mewah-mewah kalau

hanya mubazir. Yang penting irit dan tidak nambah biaya”, tegasnya.

Kesuksesan dimulai dari satu langkah kecil dan mudah terlebih dahulu, mengantarkan Bu Rudy sebagai pemilik rumah makan yang ngetop dengan memiliki sejumlah depot, antara lain di kawasan Darmahusada, Jalan Raya Kupang Indah, Pasar Atom Mall Surabaya, dan Pusat Grosir Surabaya, serta Jalan Manyar Surabaya. Bahkan kini sudah melebarkan sayapnya hingga ke Jakarta.

“Barawal dari menjajakan nasi bungkus dengan menggunakan mobil berkeliling.

Saya selalu teringat bagaimana usaha ini berawal”, jelasnya.

Bisnis makanan salah satu kunci sukses pemasaran produk makanan tersebut.

Dengan pengelolaan sistem manajemen depot masih tradisional, Bu Rudy terus mempertahankan jaminan terhadap kualitas.

“Karena depot sering dijadikan tujuan wisata kuliner untuk rombongan atau pelancong, saya setiap harinya menyediakan setidaknya 400 kg udang kering. Dalam sehari bisa menjual 2.000 – 3.000 botol sambel dengan bahan baku sekitar 200 kg cabe per hari”, ujarnya.

Memulai usaha makanan sepertinya merupakan langkah yang tepat untuk diambil.

Dalam hal ini didukung dengan semakin menghimpitnya kesibukan banyak orang pada jaman yang semakin modern ini. Dan suatu pilihan yang cepat dan tepat apabila kita memilih usaha makanan.

“Ya, seperti yang saya katakan dari awal. Usaha kuliner harus mempunyai ciri khas sehingga menjadi berbeda dari produk lain. Jadi tidak ada yang mudah jika tidak dimulai dari satu langkah pertama. Menurut saya, jual jasa dan produk ini berat sekali, harus siap di komplain kapan saja dan harus tanggap terhadap keluhan konsumen”, tandasnya. (ara) NASI UDANG. Salah satu tampilan produk kuliner Bu Rudy di kawasan Kupang Jaya.

Menu utama rumah makan Bu Rudy adalah Nasi Udang. Terbuat dari udang kecil-kecil yang digoreng hingga kering dan renyah, disantap bersama nasi hangat, suwiran empal, serundeng, dan sambal.

Sambal buatan Bu Rudy yang super pedas tersebut, banyak diminati oleh pengunjung.

Foto: arasemeru/ koranmadura

PENCAIRAN TPP NON-PNS

Pemprov Dianggap Ingkari Janji SURABAYA – Janji Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) untuk mencairkan Tunjangan Presatsi Pendidik (TPP) yang diperuntukkan kepada ribuan guru yang bukan Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS, ternyata hanya isapan jempol belaka. Pasalnya, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim sebelumnya telah berjanji, jika pencairan TPP untuk guru non PNS akan berikan pada pertengahan April, namun kenyataannya sampai akhir bulan TPP tidak kunjung diberikan.

Hal ini membuat banyak pihak yang mempertanyakan komitmen dan keseriusan Pemprov Jatim menjalankan Program Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan para guru.

Saat ini TPP yang belum dicairkan oleh Pemprov Jatim ialah TPP guru non PNS per November 2012 hingga Maret 2013. Artinya Pemprov Jatim belum mengucurkan TPP ribuan guru non PNS selama lima bulan terakhir.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Surabaya, Erwin T. S.pd. Dirinya mengakui, jika sampai saat ini belum menerima TPP. Padahal, TPP tersebut sangat diharapkannya, mengingat gaji guru non PNS yang diterimanya masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

“Belum, sampai saat ini saya belum menerima TPP,” ugkap dia. Minggu (28/4).

Dirinya menambahkan, jika belum

turunnya TPP bisa mempengaruhi pada proses belajar mengajar. Hal ini beralasan karena TPP tersebut sangat membantu financial guru non PNS yang menerima gaji dibawah UMR. “Kalau molor terus kita berangkat ngajar bagaimana?, gaji kan masih dibawah UMR, ya habis untuk dapur dirumah,” keluh dia.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono, juga menegaskan hal yang sama. Pihaknya juga mempertanyakan alasan kenapa sampai saat ini Pemprov Jatim belum mencairkan anggaran TPP tersebut. “Guru-guru swasta ini kan sudah melakukan kewajibannya dengan melengkapi data-data, mulai dari sertivikasi hingga Nomor Registrasi Guru (NRG), terus nunggu apa lagi, TPP ini kan hak mereka,” ujar dia.

Bahkan pihaknya juga mendapatkan laporan, jika ada guru non PNS yang belum mendapat TPP mulai dari Tahun 2011. “ada yang lapor ke kami jika tahun 2011 mendapat TPP, terus setelah itu tidak mendapat kembali TPP sampai sekarang, ini yang harus kita pertayakan,” tegas dia.

Bahkan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) ini menduga, ada kepentingan politis dibalik molornya pencairan anggaran TPP guru non PNS. “Biasanya diturunkan lewat momentmoment tertentu, seperti Pilgub, Pileg, maupun Pilpres,” duga dia. (wan)

Seorang petani memetik buah naga buah naga (hylocereus polyrhizus) hasil panennya. Buah naga mengandung antioksidan yang mampu mencegah penuaan dini dan berkembangnua sel kangker dalam tubuh serta mengandung karoten yang baik untuk kesehatan mata.

Waspadai Leptospirosis SURABAYA – Warga kota Sampang Kab Sampang Madura diminta untuk terus mewaspai wabah leptospirosis yang memakan 5 korban jiwa meninggal dunia pasca banjir parah di Kota Sampang Madura.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya Profesor DR Nasronudin mengatakan penyakit ini cukup berbahaya, karena menimbulkan gangguan fungsi pada tubuh manusia, baik itu otak, jantung, paru, ginjal, saluran pencernaan, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa.

“Penyakit infeksi ini disebabkan oleh kuman leptospira yang dibawa dari kotoran tikus,” kata Prof Nasron kemarin.

Prof Nasron menjelaskan, bakteri ini terdapat di air yang tergenang dan banyak pada musim banjir.

Menular pada manusia apabila kulit manusia itu tidak utuh atau terluka. Jadi setelah kuman itu masuk dalam tubuh, kuman ini kedalam aliran darah tubuh manusia. Selama dalam aliran darah, kuman ini menimbulkan keluhan infeksi bakteri pada umumnya panas, nyeri sendi, nyeri otot, pusing , mual-mual dan muntah.

Namun infeksi leptospirosis ada gejala-gejala khusus, seperti nyeri pada otot betis, dan bagian mata kuning kemerahan. Itu karakteristik penyakit leptospirosis.

“Jika kelainan lebih dari dua organ yang terinfeksi maka hal tersebut masuk dalam kategori berat.

Pencegahannya bagi orang yang setiap harinya bergelut pada saluran air atau selokan harus melindungi diri dengan menggunakan sepatu boot, terlebih bila memiliki luka,” tandas ahli penyakit tropis ini.

Sejak kuman tersebut masuk kedalam aliran darah hingga menimbulkan gejalagejala terinfeksi membutuhkan waktu kurang lebih 7 hingga 12 hari. Namun tergantung juga dengan ketahanan tubuh manusia masing-masing.

Dalam kurun waktu tersebut, dimulai dengan fase awal atau pradomal kuman masuk interaksi dengan sistem ketahanan tubuh, namun belum menimbulkan gejala. Fase kedua atau fase leptospirinia yaitu setelah fase hidup dalam aliran darah dan menimbulkan gejala-gejala.

Fase berikutnya adalah fase imun yakni sistem ketahanan tubuh berusaha melawan atau membersihkan kuman. Hanya saja sistem ketahanan tubuh itu tidak bisa menjangkau dua tempat di organ tubuh manusia, yaitu mata dan pembuluh ginjal. “Luput dari ketahanan tubuh, ini yang menimbulkan kadang –kadang keluhan akibat infeksi kuman leptospiral”,

Namun belum ada kajian atau riset mendalam tentang luputnya organ mata dari sistem ketahanan tubuh dari infeksi penyakit tersebut. Dugaan sementara ada suatu sistem sirkulasi mikro yang sedang memproteksi keberadaan kuman tersebut.

Meskipun tidak menimbulkan nyeri pada mata. “Kuning kemerahan itu, dimana kuning akibat gangguan pada hati disebabkan interfensi kuman itu. Sedangkan kemerahan disebabkan terjadinya pelebaran pada pembuluh mata”, ujarnya.

Dalam kasus banjir yang melanda sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Sampang Madura, Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, selain penyakit Leptospirosis yang perlu diwaspadai adalah penyakit yang ditularkan semisal demam berdarah, diare, malaria, karena airnya masingmasing terpapar oleh mikro organisme tadi.

Mengingat penyakit Leptospirosis gejalanya terselebung dibandingkan demam berdarah yang mudah diketahui, maka penyakit ini masuk dalam kategori berbahaya.

Untuk penanganan terhadap penyakit yang telah menelan 5 koran jiwa akibat banjir di Kabupaten Sampang tersebut, dianjurkan menggunakan obat Pinisilin dan banyak beredar di tokotoko obat atau apotik. “Luka harus dirawat dan dibersihkan, supaya tidak ada penyebaran. Dibantu juga dengan obat akibat gejalagejala yang ditimbulkan, seperti panas diberi obat panas atau diare diberi obat diare,” pungkasnya.

Pasca musibah banjir yang melanda Kota Sampang dalam sebulan terakhir, muncul wabah penyakit leptospirosis, penyakit yang penularannya melalui air kencing tikus. Penyakit tersebut telah menelan korban jiwa 5 orang tewas dan 2 orang kondisinya kritis.

Bahkan berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, tercatat ada 18 orang yang tengah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sampang, 5 korban di rawat di Surabaya dan 1 orang di Pamekasan.

Hingga saat ini, Kabupaten Sampang dinyatakan KLB leptospirosis. (ara)

RAKERDA MUI

MUI Berencana Gelar Halal Expo 2013 di Jatim SURABAYA – Dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sabtu (27/4) malam di Hotel Satelit, Ketua MUI Jatim KH. Abdussomad Buchari menegaskan bahwa labelisasi halal di Jatim sudah selayaknya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, kalangan ulama, dan pelaku usaha.

Hal ini karena penduduk muslim Jatim mencapai 96,7 persen dari 38 juta jiwa penduduk Jatim.

“Selain sebagai perlindungan terhadap kaum muslim, halal juga menjadi tren bisnis yang sangat potensial” katanya seraya menambahkan bahwa labelisasi ini sangat penting artinya bagi Jatim dan Indonesia karena tahun ini pemerintah tengah menggalakkan pengembangan wisata syariah, di mana Jatim merupakan wilayah yang memiliki obyek wisata beragam.

Dalam waktu dekat, lanjut dia, akan digelar pameran Indonesia Halal Expo (INDHEX) Jatim 2013.

“INDHEX direncanakan bertempat di JX International Expo selama empat hari mulai tanggal 20 hingga 23 Juni dengan diikuti sebanyak 200 peserta. Para peserta terdiri dari perusahaan besar tingkat nasional yang memiliki

sertifikat halal, pelaku usaha kecil menengah di bidang pangan, sandang dan perlengkapan ibadah, pengusaha busana muslim, lembaga pendidikan dan para pengarajin unggulan di Jatim.”

Pameran tersebut juga akan dimeriahkan dengan talkshow, Islamic fashion show, dan demo masak “Jumbo Halal Cullinary” yang khas Jatim.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang turut hadir mengungkapkan bahwa di Jatim

labelisasi halal sangat vital untuk industri makanan dan minuman. Diketahui, industri makanan minuman dan olahan memberi kontribusi kurang lebih 50 persen dari hasil akumulasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim, atau sebesar Rp. 152 triliun.

“Pameran tersebut bagus untuk produk makanan minuman di Jatim. Dari total PDRB Jatim tahun 2012 sejumlah Rp. 1001 triliun, sebanyak 60 persennya atau Rp. 600 triliun disumbang-

kan oleh konsumsi. Sedangkan 60 persen atau sebesar Rp. 350 triliun dari konsumsi tersebut berasal dari belanja makan minum. Dari jumlah itu, Rp. 200 triliun disumbangkan oleh masakan di rumah, dan industri makanan minuman pabrik memberi kontribusi Rp. 152 triliun,” jelas Soekarwo.

Melihat potensi itu, Karwo berharap penyelenggaraan INDHEX menjadi ajang yang tepat untuk memberikan sosialisasi dan edukasi halal bagi masyarakat Jatim. Selain itu, Karwo juga mengusulkan pada MUI agar mendekati pengusaha mamin di Jatim untuk memberikan sosialisasi pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal bagi produk mereka.

“Jika produk mamin telah berlabel halal, maka produk tersebut dipastikan lebih laris jika dibandingkan dengan produk serupa namun belum berlabel halal. Sebab, masyarakat tentu lebih memilih produk yang telah bersertifikasi.

Berikan penjelasan pada pengusaha tentang pentingnya sertifikasi dan label halal dan potensinya di Jatim, jika mereka sudah mengerti, kelak mereka yang akan datang ke MUI untuk mendaftarkan produknya dan ini artinya program MUI berhasil,” usulnya. (neu)

LINTAS JATIM

Konsep Taman Budaya Diadopsi dari Eropa SURABAYA – Taman Budaya Jawa Timur (TBJT) yang terletak di jalan Genteng Kali 85, Surabaya, ternyata dalam konsep ‘kehidupannya’ mengadopsi dari Eropa. Taman budaya di benua biru sana biasa diberi lebel Art Centre.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) TBJT, Sukatno. Dirinya mengatakan, jika konsep TBJT saat ini mengambil atau mengadopsi konsep Art Centre di Eropa.

“Sebenarnya konsep Taman Budaya Jatim ini, diadopsi atau bercermin pada Art Centre di eropa. Artinya Taman Budaya hanya menjadi etalase dari Kesenian dan Kebudaan di Jatim. Khususnya Kesenian dan Kebudayaan Tradisional,” ungkap dia.

Minggu (28/4).

Dirinya menambakan, jika sebelumnya TBJT sempat hilang selama dua tahun, karena pergeseran struktur organisasi kepemerintahan.

Dan sekarang lahir kembali

dengan spirit baru, yang mengedepankan kelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan Jawa Timur.

“Ya sempat hilang selama dua tahun antara tahun 2008 – 2010. Mulai 2010 samapai sekarang, TBJT lahir kembali dengan konsep baru dan nakhoda baru. Artinya wajah baru TBJT baru berusia dua tahun, butuh banyak masukan dan kritikan,” tambah dia.

Pria yang juga eks Kepala Anjungan Jatim di TMII Jakarta ini memaparkan, awalnya TBJT dibawah naungan Dinas Pariwisata, karena pergeseran struktur organisasi kepemerintahan, TBJT ikut bergeser dibawah Dinas Pendidikan sebagai dinas in-

duk. Saat di bawah Dinas Pendidikan inilah TBJT hilang selama kurang lebih dua tahun.

Akhirnya, tahun 2010 atas kebijakan kepala daerah atau Gubernur Jatim, TBJT lahir kembali di bawah naungan dinas Pariwiwata.

“Memang sempat hilang ketika dibawah struktrur Dinas Pendidikan. Akhirnya, atas kebijakan Pakde (sapaan Soekarwo) waktu itu, TBJT di kembalikan lagi ke Dinas Pariwisata sampai sekarang,” papar dia.

Dirinya juga menjelaskan, terkait dengan tidak adanya event-event semacam Festival Cak Durasim (FCD), Festival Teater Remaja (FTR), Surabaya Full Musik (SFM), dan festifal-festival lain yang pernah di selenggaran TBJT Sebelumnya.

Menurutnya, tugas pokok TBJT dalah melestarikan dan mengembangkan kesenian maupun kebudayaan di Jatim. “kegiatan-kegitan yang

sifatnya membangun jaringan, seperti event-event yang pernah diselenggarakan TBJT sebelumnya, sebenarnya bukan tugas pokok kita saat ini,” ujar dia.

Kendati demikian, pihaknya tidak menolak atau anti dengan kesenian yang bersifat evolutif atau kebaruan. Hal ini terbukti dari support yang diberikan TBJT kepada salah satu komunitas teater yang belum lama ini mengadakan pementasan di Gedung Cak Durasim.

“Kita tidak menolak apalagi anti dengan dengan kesenian maupun kebudayaan yang bersifat kebaruan, karena ini kan Taman Budaya, tempat di selenggarakannya semua kegiatan Kebudayaan dan Kesenian,” kata dia, seraya menambahkan, jika bulan depan pihaknya juga mensupport komunitas teater dari Kota Kembang Bandung, dengan Sutradara Heksa Ramdono. (wan)

KORUPSI BANK JATIM

Kajati Perintahkan Jaksa Hadirkan Saksi Kunci SURABAYA – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim), Arminsyah mengatakan Yudi Setiawan, Direktur PT Cipta Inti Parmindo (CIP), harus dihadirkan ke persidangan bila keterangannya benar-benar dibutuhkan untuk menguak fakta yang sebenarnya dalam kasus dugaan korupsi (kredit fiktif) Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya.

“Kalau memang dirasa perlu, jaksa harus menghadirkan (Yudi Setiawan, red),” kata Arminsyah , kemarin.

Dia ditanya perihal ngotot Hari Wibowo, JPU Kejati Jatim dalam perkara tersebut, yang ogah memenuhi permintaan Sunarno Edi Wibowo, pengacara terdakwa Bagoes Soebagyo (mantan Kacab Bank Jatim HR Muhammad), di sidang kasus ini Kamis (25/4) lalu.

Kendati begitu, Armin-

11

SENIN 29 APRIL 2013 NO.0106 | TAHUN II

syah juga membela sikap JPU yang menolak menghadirkan Yudi Setiawan, juga Direktur Bank Jatim Eko Ananto dan notaris Ranti Nursukma dengan alasan sudah pembuktian sudah cukup. “Karena menghadirkan saksi bukan perkara mudah,” tandas dia.

Sementara itu, Ranti, notaris yang ikut terlibat pada pengajuan 28 kredit dengan total dana Rp 52,3 miliar oleh Yudi Setiawan, yang minta dihadirkan oleh pengacara terdakwa, tidak bisa dimintai konfirmasi. Saat dihubungi via ponsel oleh wartawan kemarin, dia tidak menjawab. Begitu pertanyaan apakah dirinya pernah disurati JPU agar hadir sebagai saksi di sidang perkara ini yang diajukan melalui SMS tidak dijawab.

Sebelumnya, debat kusir terjadi di sidang perkara ini di Pengadilan Tipikor Surabaya.

pemicunya, Sunarno Edi Wibowo, pengacara terdakwa, meminta majelis hakim yang diketuai M Yapi mengeluarkan penetapan agar Yudi Setiawan, Eko Ananto dan Ranti dihadirkan ke persidangan untuk bersaksi. Dia menilah tiga orang ini adalah saksi kunci kasus ini.

Mendengar itu, JPU Hari Wibowo, berkukuh tidak perlu lagi menghadirkan tiga saksi yang diminta pengacara. “Pembuktian dari jaksa sudah cukup,” tandas dia. Tanggapan ini ditanggapi agak emosional oleh Bowo, panggilan Sunarno Edi Wibowo. Bahkan, dia menolak menghadirkan saksi meringankan dari dirinya apabila Yudi Setiawan tidak dihadirkan terlebih dahulu.

Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula dari pengajuan kredit yang diajukan

Yudi Setiawan melalui perusahaannya, PT CIP, ke Bank Jatim HR. Muhammad Surabaya, 2005 lalu. Kredit diajukan terkait proyek DAK sekolah yang dibiayai oleh APBN ke daerah-daerah di Jatim. Selain CIP, Yudi juga mengajukan tujuh perusahaan lain yang sebenarnya dibentuk oleh dirinya sendiri.

Total uang yang berhasil dipinjam Yudi Setiawan di Bank Jatim sebesar Rp 52 miliar lebih. Awang mengatakan, karena ini terkait proyek DAK, ada beberapa syarat yang harus ditampilkan di pengajuan kredit, yang di antaranya melampirkan SPK (Surat Perintah Kerja) dari dinas terkait di daerah sasaran DAK. “Ada SPK dari Kepala Dinas di daerah-daerah,” kata Awang, saksi yang juga tersangka perkara ini, usai sidang, Kamis (25/4) lalu. (kas)

FUN BIKE

Gubernur Ajak Warga Bersepeda

FUN BIKE. Peserta acara Fun Bike saat dilepas oleh Gubernur Jatim Soekarwo di halaman Grand City Surabaya Minggu (28/4). Kegiatan ini diikuti lebih dari 2.000 orang.

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengajak masyarakat Surabaya untuk lebih sadar berolahraga agar memiliki raga dan jiwa yang sehat. Terutama, olahraga dengan bersepeda pada akhir minggu atau weekend.

Hal ini, mengingat bahwa jalan-jalan di Kota Surabaya telah ditutup untuk Mobil atau Car Free Day karena disediakan bagi masyarakat pejalan kaki dan bersepeda.

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara Fun Bike saat melepas lebih dari 2000 orang bikers sepeda onthel di halaman Grand City Surabaya, Minggu (28/4). “Saya memberikan apresiasi kepada masyarakat pagi hari ini karena kegiatan olahraga rutin masyarakat Jawa Timur yaitu bersepeda ternyata diminati. Ke depannya, marilah kita semua mencitai olahraga baik berjalan kaki atau bersepeda. Pada weekend, beberapa jalur di Surabaya sudah dikondisikan untuk kegiatan berolahraga segingga bebas dari mobil dan kendaraan atau Car

Free Day,” katanya.

Diharapkan, kegiatan ngonthel (bersepedared) bareng seperti ini lebih sering diadakan dan dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutin.

Hal ini karena dapat dijadikan sebagai sarana menyatukan hati antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta untuk mewujudkan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat. “diadakannya Fun Bike ini merupakan wujud kecintaan terhadap masyarakat, khususnya di Surabaya. Selain menyediakan hadiah utama sebesar Rp. 25 juta dan bermacam doorprizes, masyarakat juga akan dihibur dengan hadirnya beberapa artis terkenal ibukota di halaman Grand City,” jelas dia.

Fun Bike Surabaya ini sendiri diikuti lebih dari 2000 orang bikers yang menggunakan sepeda onthel dengan rute strat halaman Grand City, Panglima Sudirman, Darmo, A. Yani kemudian kembali ke arah Dolog dan Grand City. (neu)

MAYDAY HUT PT PAL. Menteri BUMN, Dahlan Iskan (tengah), mengikuti senam, saat HUT Ke-33 PT PAL di Surabaya, Minggu (28/4).

Kegiatan yang juga dihadiri KSAL, Laksamana TNI Marsetio tersebut, dimeriahkan sejumlah lomba diantaranya Lomba Kebersihan Bengkel dan Sharing Knowledge.

Cyber Crime Makin Meningkat SURABAYA- Terhitung sejak Tiga tahun belakangan, dari tahun 2010 Cyber Crime atau biasa disebut kejahatan ciber terus mengalami peningkatan secara signifikan. Kejahatan model ini terus mengalami peningkatan dengan berbagai modus yang ada didalamnya.

Data di Polda Jatim menyebutkan, Pada tahun 2010 ada enam kasus Cyber Crime dengan tiga jenis kejahatan. Yakni kasus Hacker yang bermodus mencuri uang lewat e-banking, penipuan jual beli via internet, serta penghinaan dan pencemaran nama baik lewat facebook.

Kemudian, pada tahun 2011 meningkat menjadi 38 kasus dengan enam model kejahatan.

Yakni hacker yang mengakses system elektronik kartu kredit, penipuan jual beli via internet, penghiaan dan pencemaran nama baik lewat facebook, penyebaran foto telanjang, manipulasi data dan dokumen elektronik, serta pemerasan dan pengancaman.

“Pada tahun 2012, jumlahnya naik lagi menjadi 44 kasus. Rinciannya, kasus penipuan jual beli lewat internet, penyebaran foto telanjang, penghinaan dan penisataan, penganman, serta hacker dengan mengakses system elektronik milik perusahaan,” ungkap Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Jatim AKBP Suhartoyo, Minggu (28/4).

Di tahun 2013, meski baru memasuki bulan keempat, terhitung sudah ada 24 perkara ciber.

Yakni tindakan yang mengakibatkan system CCTV di sebuah perusahaan tidak bisa bekerja normal, penipuan jual beli online, Perjudian online, serta penghinaan dan pencemaran nama baik lewat facebook dan website.

Menganai maraknya kejahatan ciber, Suhartoyo mengaku bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan melaui unit IV Cyber Crime yang berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim.

“Termasuk kejahatan-kejahatan ciber di daerah-daerah di seluruh Jawa Timur juga terus dilakukan pengawasan,” tukasnya. (mag)

foto: Antara/Eric Ireng

PELABUHAN INDONESIA

Pelindo Raih Predikat “idAA+” dari Pefindo SURABAYA- PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III mendapatkan predikat idAA+ dari Pefindo sebuah Perusahaan Pemeringkat Efek Indonesia. Peringkat tersebut diberikan Perfindo sebagai cermin potensi dukungan pemerintah terhadap Pelindo III karena kepentingan strategis dari pelabuhan Selain itu, peringkat Pelindo III mencerminkan posisi Perseroan sebagai salah satu perusahaan pelabuhan utama di Indonesia, dan kemampuan perusahaan mempertahankan marjin yang stabil dan proteksi arus kas yang kuat. Namun, peringkat dibatasi oleh meningkatnya leverage keuangan perusahaan untuk mendukung ekspansi usaha dan karakteristik industri pelabuhan yang sangat bergantung pada kondisi perekonomian dan peraturan pemerintah.

Pelindo III adalah badan usaha milik negara yang menyediakan

fasilitas jasa kepelabuhan melalui 43 pelabuhan pada 17 cabang di tujuh provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pelindo III dianggap memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan dalam jangka panjang. Pemeringkatan didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh Pefindo dari Pelindo III serta laporan keuangan tahun 2011 dan tahun 2012.

Pemeringkatan perusahaan tersebut dilakukan sesuai arahan dari Kementerian BUMN, bahwa BUMN agar segera melaksanakan pemeringkatan perusahaan (corporate rating) pada tahun 2013 ini dengan menunjuk lembaga pemeringkat independen.

“Atas arahan itulah PT Pelindo III menunjuk Pefindo untuk melakukan

pemeringkatan perusahaan Pelindo III,” kata Edi Priyanto, Kepala Humas PT Pelindo III, kemarin.

Hal yang mendasari Pelindo III mendapat predikat “idAA+” adalah potensi dukungan pemerintah terhadap program pengembangan pelabuhan. Mengingat Pelindo III merupakan salah satu pengelola pelabuhan utama di Indonesia yang ikut menjaga stabilitas ekonomi bangsa. Terlebih lagi, 100 persen saham Pelindo III dimiliki oleh pemerintah.

Sementara itu, predikat Stable Outlook diberikan atas dasar kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas usaha yang dijalankan. Predikat itu akan dipertahankan jika Pelindo III mampu mewujudkan segala harapan atas investasi yang ditanamkan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong.

Bukan hanya itu, Pelindo III juga diharapkan mampu meningkatkan rasio keuangan secara bertahap. (kas)

Buruh Siapkan Aksi di Grahadi SURABAYA – Memperingati hari buruh sedunia (mayday) 1 Mei pada Rabu mendatang, ribuan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berjanji akan menggelar aksi unjuk rasa di titik-titik strategis pusat pemerintahan di Jawa timur.

Seperti diungkapkan salah seorang koordinator MPBI Jamaludin pada Minggu (28/4), yang mengaku pihaknya bersama 50 ribu orang buruh akan berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi hingga sehari penuh. “rencananya kami akan menggelar aksi unjuk rasa seharian penuh di depan Gedung Negara Grahadi untuk menuntut diberlakukannya Upah Minimum Sektoral Kota/ Kabupaten (UMSK),” papar dia.

Serupa dengan Jamaludin, salah seorang koordinator FSPMI, Heri Novianto juga mengungkapkan hal yang sama. “selain Grahadi di beberapa titik pusat pemerintahan lainnya juga akan kami gelar aksi yang sama. Kami akan mengepung Gubernur untuk menuntut diberlakukannya UMSK dan tolak upah murah,” tegas Heri seraya menambahkan bahwa peserta aksi adalah buruh dari berbagai daerah di Jatim seperti Pasuruan, Gresik, Malang, Sidoarjo, Tuban, Tulungagung, Mojokerto, dan lain-lain.

Selain UMSK dan upah murah, tambahnya, tuntutan lain para buruh adalah mendesak presiden SBY untuk segera merealisasikan jaminan kesehatan buruh. “caranya adalah dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang jaminan kesehatan. Kami juga minta agar sistem kerja kontrak atau outsorching dihapus dan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (menakertrans) untuk merivisi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 menjadi minimal 84 – 122,” jelas dia.

Heri juga mengingatkan, Gubernur Jatim Soekarwo untuk jangan terlalu sibuk melakukan pencitraan untuk pencalonan dirinya kembali sebagai gubernur sehingga mengabaikan kepentingan rakyat banyak. “gubernur terlalu disibukan dengan kegiatannya pencitraan. Dia mengabaikan banyak hal penting seperti nasib kami rakyat kecil,” katanya seraya mengancam pihaknya akan memboikot Karwo pada Pilgub Agustus nanti. (neu)

12

NASIONAL

SENIN 29 APRIL 2013 NO.0106| TAHUN II

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DPD Cuma Jembatan Proses RUU

MIRWAN AMIR DIPERIKSA KPK. Politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Mirwan Amir yang juga mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR diperiksa sebagai saksi untuk Andi Mallarangeng, Deddy Kusdinar dan Teuku Bagus Muhammad dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

DPR Ingin Proses Hukum Bagi Mendikbud JAKARTA-DPR mengancam akan mengambil jalur hukum terkait hasil Ujian Nasional (UN) SMA dan sederajat tahun 2013 yang pelaksanaannya kacau.

Bahkan dijadikan patokan kelulusan siswa sekolah, serta tiket masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Kami mempertanyakan keabsahan UN SMA tahun 2013 bukan hanya karena terlambatnya proses cetak soal dan distribusinya. Itu hanya bagian terkecil saja,” Kata Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati di Jakarta,Sabtu,(27/4).

Menurut politisi PPP ini, aspek legalitas adalah yang paling penting. Pada pelaksanaan UN SMA sederajat tahun ini, ada pelanggaran terhadap prinsip dasar yang termaktub dalam Peraturan BSNP nomor 0020/P/BSNP/I/2013 yang mengatur tentang ketentuan teknis dan operasional yang terkait pelaksanaan UN, yakni serentak, jujur dan berkeadilan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2013 tentang kriteria kelulusan peserta didik

dan penyelenggaraan UN juga dinilai sebagai penyebab, karena mereduksi Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

Dalam Peraturan Pemerintah, sambungnya, syarat kelulusan peserta didik ditentukan oleh empat hal. Yaitu, telah selesai melaksanakan program pembelajaran di sekolahnya selama tiga tahun, memperoleh minimal nilai baik pada empat kelompok mata pelajaran (agama dan akhlak mulia, etika dan estetika, kesehatan

jasmani dan olahraga, serta kewarganegaraan). Kemudian dua syarat lainnya adalah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.

Jika hasil UN SMA dan sederajat tahun 2013 tetap dipaksakan sebagai acuan utama kelulusan, Reni secara tegas akan melakukan gugatan lewat jalur hukum. “Karena banyak PP yang dilanggar, saya akan tetap menggugat apabila UN ini diakui keabsahannya,” imbuhnya Ditempat terpisah, Mendiknas M Nuh meminta agar semua pihak berpikir jernih. Karena itu, pihaknya tidak gegabah dalam menyikapi berbagai tanggapan kurang menggembirakan , tentang pelaksanaan Ujian Nasional Jenjang SMP-SMA tahun 2013. “ Di 22 daerah yang tidak ada masalah dan daerah-daerah yang terkendala, semuanya secara subtansi berjalan lancar, sehingga kami tidak boleh memutuskan secara gegabah hasil UN tidak bisa untuk syarat kelulusan , masuk ke

Perguruan Tinggi perlu kita dalami atas permintaan itu,” ujarnya Menanggapi keterlambatan dan masalah kertas yang dinilai tipis dalam pelaksanaan UN baik SMP maupun SMA, M Nuh menambahkan kini sedang diupayakan investigasi dan hasilnya diharapkan dapat diketahui dalam waktu dekat. “Pertama perlunya pengetatan peryaratan percetakan, kedua Timing (Waktu ) penyelesaian pencetakan diperpanjang , ketiga kombinasi antara Pusat dan daerah,” tuturnya Terkait sistem 20 paket Soal dalam UN tahun 2013 M. Nuh kurang setuju adanya anggapan, penerapan sistem tersebut, adanya kekurang kepercayaan terhada peserta didik. “ latar belakang perubahan sistem 5 paket menjadi 20 paket soal diharapkan dapat mewujudkan kemandirian dan konsentrasi penuh peserta didik dalam mengerjakan materi soal UN,” pungkasnya. **cea

Yogyakarta-Peran Dewan Perwakikan Daerah (DPD) RI tidak akan besar. Alasanya, DPD hanya akan tetap menjadi jembatan dalam proses pembahasan perundang-undangan dan tak akan pernah bisa memutuskan RUU menjadi UU bersama DPR dan pemerintah. “DPD sampai kapanpun tidak akan besar perannya. Paling hanya sebatas menjadi jembatan untuk pembuatan Undang-Undang,” kata Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida dalam diskusi ‘Proses legislasi model tripatrit (DPR, DPD, dan Presiden) di Yogkarta, Sabut (27/4).

Hadir pula Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, anggota DPD RI I Wayan Sudirta, pengajar FH-UGM Muhammad Farul Falaakh, dan B. Hestu Cipto Hudoyo (Universitas Atma Jaya DIY), di Yogyakarta, Sabtu (29/4).

Meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memberikan sedikit kewenangan, kata La Ode lagi, namun pada hakikatnya tetap hanya sebatas mengikuti proses legislasi nasional, bukan memutuskan. Namun DPD sudah boleh mengusulkan RUU terkait otonomi daerah, pemekaran atau penggabungan daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah dan semacamnya. “Karena itu, dirinya akan memperjuangkan penguatan DPD RI itu melalui DPR RI,” tambanya.

Diakui La Ode, dirinya melamar menjadi caleg PAN dan akan berkiprah di partai politik. “Saya ke PAN sebagai caleg DPR RI karena diajak oleh tokoh nasional. Kenapa saya pilih PAN, karena suara terbesar di Sulawesi Tenggara (Sultra) itu adalah suara PAN,” terangnya.

Alasan lainnya, sambung La Ode, Gubernur Sultra juga berasal dari PAN. “Tapi, saya tak ada target dan komitmen apapun dengan gubernur, ya hidup ini mengalir saja,” ucapnya.

Sementara Wakil Ketua DPD lainnya, GKR Hemas berharap setiap anggota DPD RI bisa merubah dirinya dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Yaitu, DPD RI harus siap kerja keras, mental, pemikiran akademis, sosial politik dan kemampuan perekonomian untuk pembahasan prolegnas ketika berhadapan dengan DPR RI. “Anggota DPD RI harus menyiapkan diri secara mental dan pemikiran akademis untuk menghadapi DPR RI,” ujarnya.

Sedangkan pengamat hu-

kalau produk DPD itu tidak diakomodir DPR dan pemerintah, tidak ada masalah dan itu sebagai konsekuensi politik,” ujarnya.

Namun Farul mempertanyakan kesiapan DPD menghadapi DPR. Hal ini dikembalikan pada kepiawaian politik DPD untuk melaksanakan putusan MK. “Sedangkan DPR RI sendiri mungkin sedang mengkaji putusan MK tersebut sebelum melakukan rapat konsultasi dengan DPD RI,” tambah Fajrul.

Sedangkan Dosen FH Unika Atmajaya, Hestu Cipto Handoyo menilai saat ini DPD menjadi penyeimbang DPR dan Presiden dalam menjalankan kewenangan konstitusiny. Karena DPR dan Presiden sama-sama dari parpol. Hanya saja dia

kum tatanegara UGM, Fajrul Falakh, mengatakan dengan kewenangan yang baru saat ini. Maka DPD ikut bertanggung jawab jika produk UU terus menurun. “Hanya saja,

khawatir DPD akan gagap, tak siap menghadapi DPR RI, di mana tripatrit itu menuntut kemampuan sama antarlembaga tinggi negara tersebut. **cea

PEMERINTAH DAERAH

Pemda Berwenang Atur Distribusi BBM

JAKARTAPemerintah daerah akan diberi kewenangan untuk mengatur siapa saja yang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Alasannya, terkait kebijakan pemerintah yang akan menerapkan dua harga BBM. “Diberi kewenangan kepada pemerintah daerah ikut pengaturan dan pengawasan. Persoalan tiap daerah kan berbeda. Maka BPH Migas mengeluarkan peraturan nomor 5 tahun 2012 untuk SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” kata anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim, di Jakarta, Sabtu (27/4) Menurut Ibrahim, nantinya SKPD tersebut setelah ditentukan Pemda akan mengeluarkan rekomendasi siapa yang boleh menerima BBM

bersubsidi dan kuotanya. “Dia lah (SKPD) yang tahu. Tentunya yang membidangi misalnya untuk pertanian atau perkebunan,” tambahnya Lebih jauh kata Ibrahim, agar SKPD tersebut kapabel dalam memberikan rekomendasi, BPH Migas sedang melakukan bimbingan teknis mengingat sebelumnya Pemda tidak berwenang mengatur BBM. Selanjutnya, Pemda akan tetap berkoordinasi dengan Pertamina untuk pengambilan BBM. “Kita berharap dengan keikutsertaan Pemda maka total yang dibuat per kabupaten/ kota bisa dibagi persektor tadi,” ujarnya Sementara itu, Pengurus Harian Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesian(YLKI), Tulus Abadi menilai kebijakan dua harga BBM yang akan diterapkan pemerintah akan menyulitkan konsumen.

Menurut Tulus Abadi, pengurus Harian YLKI, kebijakan membagi SPBU mana yang menjual subsidi dan nonsubdi akan membingungkan pengguna kenderaan bermotor.

“Karena dengan ‘dual price’ akan menyulitkan konsumen.

Bagaimana konsumen diarahkan membeli di SPBU A atau B?” paparnya Oleh karena itu, sambung Tulus, YLKI dengan tegas menolak kebijakan dua harga BBM yang akan diterapkan pemerintah. Alasannya, kebijakan tersebut justru akan memicu konflik sosial di ten-

gah masyarakat dan menyulitkan akses BBM. “Prinsipnya YLKI menolak ide dua harga ini karena akan sangat menyulitkan konsumen didalam mengakses harga bahan bakar, dan bisa menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat, dan menimbulkan penyalahgunaan, penyelewengan, dan penyelundupan,” terangnya Dikatakan Tulus, pemerintah seharusnya tidak memperbesar disparitas harga BBM tersebut. Penyalahgunaan atau penyelundupan BBM, terutama di daerah perbatasan karena disparitas harga BBM dan di luar negeri sangat besar.

Pemerintah juga dinilai tidak transparan dan jujur menjelaskan kepada masyarakat berapa sebenarnya kouta BBM di masing-masing daerah. Harusnya pemerintah agar menerapkan satu harga saja. Sebab menurutnya, harga BBM di Indonesia pernah menyentuh harga Rp 6.000. “Jadi kalau pemerintah punya nyali politik ya sudahlah diambil harga tunggal BBM bersubsidi.

Kita pernah mencapai harga Rp 6.000, nah kalau itu dikembalikan saja ke harga Rp 6.000, saya kira daya beli kita sudah bisa diukur,” tegas dia.

Sebelumnya pemerintah akan menerapkan dua harga BBM bersubsidi, yakni Rp 4.500 untuk motor dan angkutan umum, sementara Rp 6.500 untuk kendaraan mobil pribadi. **cea

TIM PEMBELA ANAS. Penasehat hukum, Adnan buyung Nasution (kiri) berjabat tangan dengan Mantan ketua umum Partai demokrat, Anas Urbaningrum (kanan) saat memberikan keterangan pers di Kantor Adnan Buyung Nasution di Jakarta.

KPK

Anas-Rachmat Diperiksa Bersamaan JAKARTA-Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Bupati Bogor, Rahmat Yasin akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (29/4).

Keduanya akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor.

“Diperiksa sebagai saksi untuk AAM (Andi Alfian Mallarangeng),” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Sabtu (27/4).

Menurut Johan, pemeriksaan terhadap Anas sebagai saksi untuk Andi. Karena Anas dianggap mengetahui seputar peran Andi. Terlebih lagi, Anas berasal dari partai yang sama dengan Andi, Partai Demokrat.

Diakui Johan, KPK juga akan memeriksa Bupati Bogor Rachmat Yasin. Hanya saja, Rachmat diperiksa dalam perkara sama, namun dalam hal perizinan tanah.

“Ini merupakam penjadwalan ulang dari pekan lalu, karena yang bersangkutan sedang umroh,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha juga mengakui Senin, (29/4), KPK akan memeriksa Bupati Bogor, Rachmat Yasin terkait penyidikan kasus korupsi proyek pembangunan sport center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. “Iya, rencananya diperiksa Senin pekan depan (29 April 2013),” ungkapnya.

Menurut Priharsa, pemanggilan kali ini merupakan penjadwalan ulang pada pemanggilan sebelumnya. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tiga tersangka. “Dia diperiksa sebagai saksi AAM (Andi Alfian Mallarangeng), DK (Dedi Kusdinar), dan TBMN (Teuku Bagus Muhamad Noor),” imbuhnya.

Seperti diketahui, dalam kasus Hambalang, KPK juga menetapkan Anas sebagai tersangka. Berbeda dengan Andi, Anas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima aliran dana dari proyek Hambalang dan proyek lain.

Sementara Andi menjadi tersangka atas dugaan melakukan perbuatan

melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang terkait proyek Hambalang.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding Andi dan Anas menerima fee dari proyek Hambalang.

Menurut Nazaruddin, ada semacam kongkalikong antara Anas selaku ketua partai, Andi selaku Menpora, dan sejumlah anggota DPR asal fraksi Partai Demokrat. Namun, tuduhan Nazaruddin ini dibantah Anas dan Andi.

Kedua mantan petinggi Partai Demokrat ini mengaku tidak terlibat dan tidak menerima aliran uang Hambalang.

Dalam kasus Hambalang, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar serta petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer. Sementara Rachmat diduga mengetahui mengenai pengadaan barang dan jasa terkait pengurusan izin lahan dalam kasus senilai Rp2,5 triliun itu. **cea

EKONOMI

13

SENIN 28 APRIL 2013 NO. 00106 | TAHUN II

KONSUMSI BBM

BI Tak Perlu Sikapi Keraguan Pemerintah JAKARTA - Ketidakpastian pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak perlu disikapi Bank Indonesia (BI) dengan menaikkan besaran suku bunga acuan (BI Rate), sepanjang angka inflasi inti masih berada dalam range yang ditetapkan Bank Sentral.

Pernyataan tersebut seperti diutarakan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati di Jakarta, Minggu (28/4). “Kalau BI memang konsentrasi pada inflasi inti yang menjadi patokan, mestinya BI Rate tidak perlu dinaikkan. Pertimbangannya, suku bunga kita masih sangat relatif tinggi,” kata Enny.

Pada dasarnya, kata Enny, ketidakpastian pemerintah dalam memutuskan kebijakan BBM bersubsidi telah memberikan potensi inflasi yang tetap tinggi.

“Memang setiap kebijakan itu berisiko. Tetapi dalam ilmu ekonomi dan pasar, kebijakan yang ragu-ragu justru akan mengeluarkan cost yang lebih besar,” katanya.

Sejauh ini, menurut Enny, potensi ekspektasi inflasi dari masyarakat kian melebar, sehingga laju inflasi ke depan sangat dimungkinkan bakal semakin besar dari perkiraan. “Memang kebijakan utama BI mengendalikan inflasi, yang salah satu instrumennya adalah BI Rate dalam mengamankan inflasi,” ujar Enny.

Jika inflasi terus meninggi, jelas Enny, tentu BI akan menempuh kebijakan pengetatan uang di pasar yang salah satunya dilakukan melalui kebijakan menaikkan BI Rate. “Kalau ekspektasi masyarakat tinggi terhadap inflasi, otomatis potensi inflasi akan terus meningkat.

Pasti BI akan melakukan tight money policy,” tegasnya.

Namun demikian, terang Enny, sejatinya instrumen menaikkan BI Rate tersebut untuk mengendalikan jumlah uang beredar di pasar.

Sementara, menurut dia, peningkatan inflasi akibat kebijakan BBM atau kenaikan pada harga pangan di tiga bulan terakhir bukan disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang beredar.

Memang, tambah Enny, apabila laju inflasi indeks harga konsumen (IHK) sudah terlampau tinggi, maka suka atau tidak suka BI harus menaikkan BI Rate. “Karena, kalau BI Rate tidak dinaikkan, maka nantinya angka suku bunga riil akan terlampaui oleh ekspektasi inflasi. Sehingga, pasar uang kita akan mengalami instabilitas dan pelaku di sektor keuangan akan was-was,” paparnya.

Situasi ini yang menjadi kekhawatiran, namun lanjut Enny, beberapa waktu terakhir tampaknya BI lebih terkonsentrasi pada patokannya di besaran inflasi inti. “Jika patokannya di inflasi inti, tentunya BI tidak akan menaikkan BI Rate,” imbuh Enny.

Sebagaimana diketahui, pada Maret 2013 inflasi inti sebesar 4,2 persen (year-onyear) dan inflasi IHK mencapai 5,9 persen (yoy). Target inflasi BI di 2013 sebesar 4,5 persen plus minus satu persen. Sedianya, BI akan akan menggelar Rapat Dewan Gubernur pada Selasa (14/5) dan akan memutuskan besaran BI Rate Mei 2013.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, agar dapat mengkalkulasi perkiraan besaran BI Rate dan nilai tukar rupiah Mei 2013, Bank Sentral menunggu kepastian kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dari pemerintah. “Sekarang kami belum tahu perkiraan nilai tukar rupiah atau pun BI Rate, kami masih menunggu kepastian pemerintah soal BBM,” kata Perry saat ditemui di Gedung BI Jakarta, akhir pekan lalu.

Perry menyatakan, berdasarkan kajian BI di pekan ketiga April 2013, simulasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang saat ini diwacanakan pemerintah akan menambah tekanan inflasi sebesar 0,79 persen. “Yang kami hitung kenaikan BBM menjadi Rp7.000 per liter untuk mobil pribadi tambahan inflasinya sebesar 0,79 persen. Kalau sekarang kan kabarnya pemerintah akan menaikkan menjadi Rp6.500 per liter,” ujar Perry.

Perhitungan tersebut, tambah Perry, mengasumsikan kenaikan harga premium dan solar untuk pribadi seharga Rp7.000 per liter.

Namun, jika kenaikan harga hanya terjadi pada premium, maka tambahan inflasinya hanya sebesar 0,76 persen.

“Seumpama pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi Rp1.000 per liter atau menjadi Rp5.500 per liter dan berlaku untuk seluruh kendaraan, maka tambahan inflasi sebesar 0,62 persen,” katanya.

Dengan demikian, kata Perry, BI sejauh ini belum bisa memperkirakan apakah akan mengubah BI Rate atau tetap mempertahankannya di 5,75 persen. Selain itu, tambah dia, proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga bisa diketahui setelah pemerintah mengumumkan kebijakan soal BBM bersubsidi tersebut. “Tetapi yang jelas, kami akan sampaikan besaran BI Rate dan nilai tukar rupiah pada awal Mei nanti,” imbuhnya. (bud)

ant/hendra nurdiyansyah

SIDAK BATIK IMPOR. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan membeli batik Sragen saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) batik impor di Pasar Tanah Abang blok-A, Jakarta, Sabtu (27/4). Sidak tersebut terkait banyaknya batik impor dari China dan Thailand yang masuk ke pasar batik Indonesia, Gita berharap kepada para konsumen untuk selalu mencintai produk Indonesia.

Batik Indonesai Belum Seperti di China JAKARTA - Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan meminta, industri batik di Tanah Air perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, guna dapat bersaing dengan maraknya impor tekstil dari China maupun Thailand.

“Jadi, harus lebih ditingkatkan produksi batik buatan dalam negeri. Jangan mau kalah bersaing sama produk batik yang datangnya dari luar,” ujar Gita Jakarta, Sabtu (27/4).

Menurut Gita, pada dasarnya kualitas tekstil bermotif batik yang diproduksi industri lokal tidak kalah bersaing dengan batik buatan China. Sebagaimana diketahui, belakangan ini penjualan

batik impor dari China dan Thailand sudah membanjiri pasar dalam negeri.

Guna menyikapi kondisi ini, jelas Gita, pemerintah berharap industri batik nasional mampu meningkatkan kualitas maupun kuntitas produksi, dalam upaya membendung masuknya produk impor. “Kita harus bisa bersaing dan menemukan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Jangan

kalah bersaing, kita malu kalau kalah bersaing di negara sendiri,” paparnya.

Sementara itu, lanjut Gita, dalam upaya mendukung industri batik nasional, pemerintah juga akan mengatur mengenai standar produk impor yang bisa masuk ke dalam pasar lokal. Dia menambahkan, pemerintah juga akan menekankan pada upaya perlindungan konsumen dan aturan mengenail label dan merek produk.

Sejauh ini, kata dia, pakaian barmotif batik yang ada di pasar, tidak sepenuhnya menggunakan material lokal.

Pakaian bermotif batik asli Indonesia sekali pun, masih

KULINER

Indonesia Pameran Makanan di AS

ant/m agung rajasa

JLNT DILANJUTKAN KEMBALI. Ruas Jalan Layang Non Tol Tanah Abang-Kampung Melayu di ruas Karet-Sudirman yang sempat terhenti pengerjaannya di Jakarta, Jumat (26/4). Berbelitnya birokrasi disinyalir mempengaruhi penyerapan anggaran.

APBN BBM BERSUBSIDI

Harga BBM Naik Tidak Rugikan Rakyat?

LEBAK - Pengamat Ekonomi Encep Haerudin mengatakan, jika Pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada awal Mei mendatang, tidak akan merugikan rakyat dan tidak berdampak terhadap kenaikan barang-barang kebutuhan lainnya.

“Kami mendukung kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu.

Namun, tidak merugikan masyarakat,” kata Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) La Tansa Mashiro Rangkasbitung, Minggu.

Menurut dia, pemerintah sangat tepat untuk menaikkan harga BBM karena dapat menekan penggunaan dana subsidi hingga triliunan rupiah. Apalagi masyarakat sangat membutuhkan biaya sekolah dan kesehatan gratis juga bantuan rumah kumuh, permodalan, dan sektor pertanian.

Oleh karena itu, pihaknya setuju jika harga BBM dinaikan, kemudian dialihkan ke subsidi lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah rencana menaikkan harga BBM ini dengan strategi ditujukan kepada pemilik kendaraan pribadi yang notabane mereka mampu ekonomi.

Mereka para pemilik kendaraan pribadi tidak diperbolehkan menikmati BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM nonsubsidi berkisar antara Rp6.000 sampai Rp7.000 per liter untuk jenis premium.

Sementara kendaraan motor dan angkutan umum, pertanian, nelayan maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggunakan BBM tetap disubsidi oleh Pemerintah dengan harga premium Rp4.500 per liter. (ant/syur/beth)

ada kain atau pun kancing yang diimpor. “Banyak batik yang dicetak di Indonesia, tetapi kainnya dari luar negeri,” ucapnya.

Gita mengatakan, selama ini memang banyak laporan yang masuk ke Kementerian Perdagangan bahwa di sejumlah pasar di Jakarta, marak perdagangan batik impor. “Di Pasar Tanah Abang Jakarta, ada barang-barang yang dilaporkan masih impor,” imbuhnya.

Selain batik, kata Gita, ada juga laporan menyebutkan bahwa di pasar-pasar menjual kain songket khas Sumatera yang merupakan produk impor dari China dan Thailand.

Bahkan, disebut-sebut produk impor dari kedua negara tersebut harganya jauh lebih murah ketimbang produk buatan Indonesia.

Dengan demikian, menurut dia, pemerintah akan berupaya memberdayakan para perajin lokal untuk meningkatkan daya saing produk dengan barang buatan luar negeri. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan menerapkan sanksi bagi importir yang melakukan kegiatan importasi produk yang seharusnya tidak perlu diimpor.

Dia berharap, para konsumen bisa lebih mencintai produk dalam negeri sebagai upaya lain untuk menekan nilai impor produk tekstil dari China dan Thailand.

“Kita mesti malu memakai batik impor, karena kita sangat mampu membuat dan kualitasnya pun jauh lebih bagus,” tutur Gita.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, MS Hidayat berharap Kemendag bisa segera menyikapi maraknya produk batik dan songket impor berharga murah yang membanjiri pasar lokal. “Peredaran batik murah dari China sangat merugikan perajin batik dari Indonesia. Karena, produk yang dipasarkan tidak memenuhi standar dan kualitasnya sangat buruk,” kata Hidayat di Jakarta, baru-baru ini.

Sedangkan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin, Euis Saedah mengatakan, pertumbuhan nilai impor produk tekstil batik terus mengalami kenaikan. “Pada 2012, pertumbuhan batik mencapai 12 persen dan angka ini jauh lebih besar dibanding pertumbuhan industri tekstil. Namun, serbuan batik murah dari China masih banyak dan pengawasan dari Kemendag harus ditingkatkan,” paparnya.

Pemerintah telah berupaya melestarikan dan mengembangkan produk batik dengan memberikan jaminan mutu, kepercayaan konsumen, perlindungan hukum serta identitas batik Indonesia. Secara bertahap, batik Indonesia juga didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. (bud)

Birokrasi Berbelit Picu Rendahnya Serapan Anggaran JAKARTA - Rumitnya sistem birokrasi dan administrasi pemerintah dinilai menjadi pemicu utama lambatnya penyerapan anggaran subsidi non-energi di 2013. Hingga Kuartal I-2013, realisasinya masih sebesar nol persen dari alokasi yang ditetapkan mencapai Rp42,5 triliun pada Anggaran Penadapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013.

Hal ini seperti dikemukakan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Zenathan Adnin di Jakarta, Sabtu (28/4). “Lambatnya penyerapan subsidi non-energi ini juga dikarenakan banyaknya pihak yang terlibat, sehingga proses melengkapi prosedur menjadi lebih panjang,” kata Zenathan.

Menurut dia, lebih cepatnya penyerapan anggaran subsidi energi karena hanya melibatkan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). “Subsidi energi umumnya hanya melibatkan Pertamina dan PLN terkait

penggunaan bahan bakar minyak dan listrik,” imbuhnya.

Berdasarkan kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bersama Bank Dunia, subsidi untuk pupuk dan benih baru dicairkan pada Kuartal III dan IV. Sehingga, biaya produksi harus ditanggung perusahaan terlebih dahulu sebelum dana subsidi dicairkan.

Namun demikian, dia menyayangkan lambannya penyaluran anggaran subsidi non-energi, mengingat dana tersebut sedianya bisa menyentuh langsung petani kelas menengah ke bawah.

“Dampaknya jelas yang paling rugi dari lambatnya realisasi pencairan dana untuk subsidi non-BBM adalah masyarakat miskin,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, Agus Supriyanto mengungkapkan bahwa belum terealisasi penyerapan subsidi non energi tersebut sudah menjadi

kebiasan dari tahun ke tahun.

Menurut Agus, perusahaanperusahaan yang menalangi pemberian subsidi tersebut baru akan menagih ke pemerintah menjelang akhir tahun anggaran.

“Jadi, banyak realisai subsidi non-energi masih rendah, seperti pupuk masih nol persen. Ini biasanya (perusahaan rekanan) belum mengambil dana talangan mereka ke pemerintah. Pada akhir tahun baru menagih semua, tabiatnya semua begitu,” kata Agus di Jakarta, belum lama ini.

Menanggapi hal tersebut, peneliti Indef, Eko Listiyanto mengatakan bahwa realisasi penyerapan anggaran yang masih sebesar nol persen menandakan minimnya intervensi pemerintah. Seharusnya, lanjut dia, saat membuat kebijakan terkait subsidi non-energi, pemerintah mesti memiliki kebijakan terkait pengembangan sektor pangan. (bud)

JAKARTA- Kementerian perdagangan mengadakan pameran dan promosi dagang khususnya produk makanan dan minuman ke Kanada dan Amerika Serikat pada 30 April - 7 Mei 2013, guna meningkatkan penetrasi ke pasar global.

“Ada sebelas perusahaan makanan dan minuman yang akan ikut pameran dagang ke Toronto, Kanada, dan Los Angeles, Amerika itu,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Gusmardi Bustami, di Jakarta.

Perusahaan makanan dan minuman Indonesia yang akan berpartisipasi dalam pameran itu adalah Niramas Utama produsen Nata De Coco, Aloevera, dan Jelly, kemudian Aksara Kencana Putra (Fresh Honey Natural, Red Sugar Block, Palm Sugar, Green Tea), Maesindo Indonesia (Horeca product, table top, forage cap, chef hat), Tritis International (Desicated Cococonut).

Selanjutnya Latransa Citra produsen Food and herbal ingredients, seasoning, Javara (Organic Foodstuff), Sinar Sosro (Tea), Indofood (Noodles, seasoning), Wings Food (Noodles & snack), Caldera Coffee (Coffee), dan Petra International (Fine Gum Paste Flower).

Menurut Dirjen Gusmardi, Kanada dan Amerika Serikat dipilih karena kedua negara merupakan “melting pot” atau tempat berhimpunnya kaum imigran termasuk yang berasal dari benua Asia.

Pada kurun waktu 10 tahun mendatang, kaum imigran di kedua negara diperkirakan mencapai 1/3 dari jumlah total populasi.

“Tujuan dari kegiatan Selling Mission ini untuk

membantu perusahaan makanan dan minuman Indonesia masuk jejaring mitra bisnis potensial (customs broker, importir, wholesaler dan distributor) di Kanada dan Amerika Serikat dalam rangka meletakkan dasar kerja sama jangka panjang berkelanjutan,” ujar Gusmardi Bustami.

Produk makanan dan minuman Indonedia juga akan ikut Pameran Salon International de l’Alimentation (SIAL) di Toronto, Kanada, pada 30 April - 2 Mei 2013.

SIAL merupakan salah satu pameran produk makanan dan minuman terkemuka di kawasan Amerika Utara.

Pada penyelenggaran tahun 2012, pameran ini diikuti 675 peserta berasal 45 negara dan dihadiri lebih dari 13.952 pengunjung dari 60 negara.

Pada penyelenggaran tahun ini diharapkan akan dikunjungi oleh lebih dari 14.000 buyer berasal dari 60 negara.

Direktur Pengembangan Promosi dan Citra, Kemendag, Pradnyawati menjelaskan, produk yang dibawa dalam kegiatan Selling Mission itu sudah disesuaikan dengan karakteristik pasar setempat.

Hal itu antara lain terkait meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk alami dan organik, selain pasar Kanada dinilai tepat sebagai starting point sebelum masuk ke pasar yang lebih luas seperti Amerika Serikat.

Amerika Serikat masih menjadi salah satu tujuan utama ekspor produk makanan dan minuman Indonesia. Pada tahun 2012 ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke Amerika Serikat tercatat 491.2 juta dolar AS. (ant/syur)

14

PROBOLINGGO

SENIN 29 APRIL 2013 NO.0106 | TAHUN II

Sembako Gratis dari Kotak Amal Polisi PROBOLINGGO – Sebanyak 170 warga miskin Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggop, tumpah ruah memadati halaman Polsek Pakuniran Kabupaten Probolinggo, Minggu (28/4).

Mereka merupakan masyarakat tidak mampu yang akan menerima bantuan paket sembako gratis dari Polres Probolinggo. Kegiatan bakti Polri peduli masyarakat tersebut merupakan hasil kotak amal yang terpasang pada setiap ruangan di Mapolres Probolinggo.

“Dana ini di ambilkan dari sumbangan semua polisi di lingkungan Polres Probolinggo. Dari sumbangan perkotak amal itu, sehingga terkumpul dan di belikan sembako,”ujar Kompol. H Afiat, mewakili Kapolres Probolinggo.

Kompol, Afiat mengungkapkan dana bantuan di ambilkan dari sumbangan kotak amal yang terkumpul di setiap ruangan Mapolres Probolinggo.

Program kotak amal tersebut, merupakan program langsung Kapolres Probolinggo, AKBP Gatot Soegeng Soesanto semenjak dia bertugas.

“Sisa uang makan atau uang receh itu masuk ke kotak amal. Bantuan ini dipersiapkan selama 3 bulan sekali, dan berkeliling di masing-masing Polsek,”tandas Kompol Afiat.

Kompol Afiat menambahkan, kalau dana bantuan dari kotak amal yang sudah di lakukan oleh Polres Probolinggo, yakni Polsek Wonomerto, Polsek Kuripan dan Polsek Tegal Siwalan. “Untuk sekarang bertepatan kebagian di Polsek Pakuniran,”ucapnya.

Sementara itu, Kasat Binmas Polres Probolinggo, AKP.Saiful Rijal, mengaku untuk pendataan dari masing-masing warga miskin tentunya sudah di berikan data itu kepada aparat pemerintah desa.

“Kami hanya memberikan saja. Untuk yang mengatur datanya itu dari desa setempat. Kalau selama ini bantuan tersebut masih memfokuskan ke tempat yang terpencil utamanya dari kawasan yang sulit dan masih banyak warga miskinnya. Untuk kawasan bawah atau perkotaan, tentunya belakangan,” pungkasnya.(hud)

Kripik Pepaya Probolinggo Tembus Negeri Sakura PROBOLINGGO – Industri penganan tradisional Indonesia mulai eksis di mancanegara. Contohnya, camilan pepaya dari Kota Probolinggo ini. Sejak April 2013 aneka makanan ringan dari bahan dasar pepaya ini menembus pasar Jepang.

“Pasar penganan berbahan baku papaya belum tersedia di pasar internasional.

Yang paling banyak diminati oleh konsumen dunia selama ini adalah kacang atau kentang,” ujar Huda Nardana Subarkah, Maneger PT. Aneka Food Tata Rasa Industri Kota Probolinggo, dalam ekspor perdana ke Jepang, kemarin.

Ekspor perdana ke Jepang masing-masing sebanyak 1 kontainer per minggu. Itu sesuai permintaan pasar camilan dari negara setempat. Sebelumnya, telah dilakukan penjajakan pasar ke negara tersebut. Hasilnya, pasar penganan tradisional pepaya bisa diserap pasar internasional bila memenuhi unsur penampilannya dengan kemasan metalizer, memiliki bar-code, dan sertifikasi halal.

“Pasar penganan dunia terbuka untuk bahan baku pepaya, sehingga mulai April 2013 ini kami siap ekspor ke Jepang, dengan permintaan 250 kontainer berisi 100 ribu kardus. Belum mlagi kripik mangga dan nagka,” katanya sembari menunjukkan produk yang siap ekspor itu.

Camilan ini rencananya dilepas dengan sasaran pasarnya adalah pasar modern dan pasar tradisional. “Cita rasa lidah masyarakat Jepang tak jauh beda dengan masyarakat Indonesia. Karena itu, pasar Jepang itu merespon tinggi

camilan papaya. Saat kami melakukan penjajakan pasar pada Januari lalu,” lanjut Huda Nardana Subarkah Bahan baku pepaya yang dimiliki PT. Aneka Food Tata Rasa Industri (AFTI) Kota Probolinggo,mengambil dari petani kabupaten/kota Probolinggo, Lumajang, Jember dan Bayuwangi.

“Kami bisa menigkatkan pendapatan petani Kota Probolinggo. Hasil panen pepaya itu diolah dalam berbagai macam camilan pepaya, seperti kripik papaya,”terang Maneger PT AFTI. Produk camilan papaya PT. Aneka Food Tata Rasa Industri Kota Probolinggo, ini telah membanjiri pasar tradisional di Malang, Surabaya, Jakarta dan Bandung. “Mudah-mudahan proses berkelanjutan berkesinambungan kebelakangnya.

Industri naik, tenaga kerja bertambah 5 – 10 kali lipat,”ucap Huda Nardana Subarkah Sementara itu, Wakil Walikota Probolinggo, Drs. Bandyk Soetrisno, MSI, menyatakan kekagumannya atas prestasi PT. Aneka Food Tata Rasa Industri (AFTI) Kota Probolinggo melakukan ekspor perdana kripik pepaya ke Jepang.

Dirinya mengakui bahwa kripik pepaya mempunyai kualitas yang baik, dan telah dikenal sampai ke luar negeri. Saat ini Jepang mengakui Kota Probolinggo sebagai

BLUSUKAN. Wakil Walikota Probolinggo Bandyk Soetrisno melihat langsung proses produksi kripik pepaya PT. Aneka Food Tata Rasa Industri (AFTI) penghasil kripik pepaya.

Menurut Bandyk Soetrisno, yang diproduksi akan diekspor ke Jepang, andaikata pelabuhan berjalan barangkali tidak pergi ke Surabaya, cukup ke Pelubahan Mayangan sehingga perputaran ekonomi di pelabuhan Mayangan bertambah.

Ia bercerita, tiga Minggu yang lalu bersilaturrohim ke Syahbandar Pelabuhan Probolinggo, ternyata yang dioperasikan Batubara untuk kebutuhan industri lokal. ”Perputaran uang selama tiga jam berkisar 3 miliar. Andai kata satu waktu kapal besar bisa bersandar, secara otomatis ekspor kripik papaya bisa dari Pelabuhan Probolinggo.

Namun, kapal besar tidak bisa bersandar kerena kedalaman pelabuhan masih 6,5 meter.

Hanya kapal tongkang yang bisa merapat,”terang Bandyk Soetrisno.

Perusahan dilokasi interland Kota Probolinggo, menurut Bandyk Soetrisno, menyambut baik, karena lebih cepat dengan pelabuhan.

Pemerintah berkomitmen, dalam Visi Misi programnya untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengedepnkan industri untuk merekrut tenaga kerja. ”Kalau pelabuhan ramai, otomatis tenaga kerja yang tersedot banyak. Ini saya melihat dalam laporan pendapatan yang besar dari sektor perdagangan, hotel dan restouran mencapai 42 persen,”tandasnya.

Disamping itu, kata dia, bagaimana cara mengatasi permasalahan tenaga kerja.

HAK ANAK

KONFERENSI MWC NU KANIGARAN

PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo telah menyusun program untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Setiap program pembangunan di Kota Probolinggo akan dilaksanakan secara terintegrasi dengan memperhatikan pemenuhan hak serta perlindungan anak.

“Kota Layak Anak merupakan sistem yang terintegrasi serta melibatkan komitmen pemerintah dan dunia usaha untuk memenuhi hak anak dalam pembangunan. Program ini diharapkan dapat mendorong mempercepat program pemenuhan hak-hak anak,” ujar Kabid Sosial Budaya, Bappeda Kota Probolinggo, Titik Widayawati, pada Rapat Sosialisasi Penyusunan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak, di Lantai II, Kantor Bappeda Kota Probolinggo, kemarin.

Titik Widayawati mengatakan, maksud dan tujuan rapat adalah untuk meningkatkan koordinasi dan komitmen antar pemangku jabatan/kepentingan yang tergabubg dalam gugus tugas kota layak anak dalam memahami dan melaksanakan program kota layak anak di Kota Probolinggo.

“Acara ini sekaligus, mensosialisasikan dan menyusun formulir evaluasi indikator penilaian pelaksanaan kota layak anak, baik meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak sebagai acuan dalam perencanaan pelaksanaan program KLA,”ucapnya.

Indikator pelaksanaan KLA, kata dia, merujuk Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, nomor 12 /2011 tentang indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak, dan nomor 14/2011 tentang evaluasi kabupaten/kota layak anak.

“Ada lima indikator kota layak anak, yakni penguatan kelembagaan 7 indikator, klaster I hak sipil dan kebebasan 3 indikator, klaster II lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative 3 indikator, klaster III kesehatan dasar dan kesejahteraan 9 indikator, klaster IV

PROBOLINGGO - Terhitung sejak tanggal 28 April, MWC NU Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo mencoba bangun dan bangkit kembali dengan diawali Konferensi MWC NU Ke III, Kecamatan Kanigaran, yang digelar di halaman Kantor MWC NU Kecamatan Kanigaran, Minggu (28/4).

“Semoga ini menjadi titik awal bangkitnya kembali Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan sekitarnya. Harapan kami, MWC NU Kecamatan Kanigaran bisa lebih maju lagi dari yang sekarang,” ujar Ketua PCNU Kota Probolinggo, Drs. Maksum Soebani, MPd..

Maksum Soebani, mengatakan selama ini kegiatan MWC Kecamatan Kanigaran luar biasa aktifnya. Begitu juga kegiatan banom dan rantingrantingnya juga cukup dinamis. Kondisi ini harus dipertahankan, syukur ditingkatkan.

“Konferensi merupakan kegiatan rutin. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka membahas program kerja dan penyegaran pengurus.

Mudah-mudahan menjadi lebih maju lagi,”tandas Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.

Sementara itu, Walikota Probolinggo melalui Kabag Kesra , Drs. Anwar Fanani mengatakan konferensi mempunyai arti penting bagi suatu organisasi. Sebab dari sinilah langkah awal proses demokrasi yang sesungguhn-

Probolinggo Siapkan Kota Layak Anak

pendidika, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 5 indkator, dan klaster V perlindungan anak 4 indikator,”terang Titik Widayawati.

Ditanya soal tindak lanjut program, Titik Widayawati, menyebut telah mempersiapkan langkah konkrit program, yakni akan segera menyusun indikator/formulir evaluasi pelaksanaan program kabupaten/kota layak anak di Kota Probolinggo yang dilengkapi dengan foto kegiatan, data anggaran, leaflet, stiker, hasil laporan tahun 2012 – 2013.

“Langkah konkritnya, berupa lokasi pilot project KLA di kelurahan, dan meningkatkan koordinasi yang tergabung dalam gugus tugas KLA, serta SKPD lainnya untuk melaksanakan koordinasi secara rutin dalam menggalang komitmen dari dunia usaha untuk mendukung,”tegasnya.

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jawa Timur, Hendrik Parawangsah, mengatakan, Kota Layak Anak merupakan kebijakan yang dipersiapkan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pemenuhan hak anak.

“Tujuan dari Kota Layak Anak / Kota Ramah Anak menyiratkan bahwa perlindungan anak adalah kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota.

Kota Layak Anak juga bertujuan

untuk mewujudkan hak dan keinginan terbaik bagi anak,” tandas Hendrik Parawngsah.

Kata kunci untuk mewujudkan Kota Layak Anak, lanjut Hendrik Parawangsa, adalah ketulusan dan keikhlasan orang dewasa untuk memperhatikan hak anak dalam proses pembangunan. Sehingga kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan dan pemenuhan hak serta kebutuhan anak menjadi prioritas.

Sumber data Komisi Perlindungan Anak Jawa Timur, permasalahan anak di Kota Probolinggo menyebutkan bidang pendidikan, yakni Pra sekolah, SD-SLTA, dilingkungan keluarga, masyarakat, panti, dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian bidang kesehatan dan gizi, diperoleh data bayi dan balita dengan gizi kurang sebanyak lima anak yang telahdidampini tahun 2011.

Sedangkan anak berhadapan dengan hokum, apakah di lapas terpenuhi hak-haknya baik ketika berproses hokum maupun pasca berproses huku.

Selain itu kekerasan terhadap anak, masalah social, seperti anak jalanan sebanyak 60 anjal.

Hasil penelitian dan seleksi tahun 2011, dengan kategori 60 persen anak yang rentan menjadi anak jalanan, 32 persen anak yang bekerja dijalanan, 3 persen anak jalanan yang hidup

dijalan. Banyak informasi yang tidak layak dikonsumsi anak (cetak, elektronik, on line game) karena belum terciptanya filter yang baik untuk anak (warnet sehat, dan belum adanya sosialisasi terpadu).

Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus, genius, terbelakang, apakah sudah terpenuhi hak-haknya, seperti pendidikan, kesehatan, fasilatas umum, dan sebagainya. Bahkan, yang terjadi penanaman nilai-nilai luhur mulai pudar, hingga partsisipasi anak masih rendah, terbatasnya wadah anak untuk menyampaikan pendapat berupa forum anak, dan pemanfaatan waktu luang, serta kegiatan seni budaya.

Belum lagi bicara soal infrastruktur, lanjut dia, partisipasi anak belum tercapai untuk memanfaatkan rute aman ke sekolah, taman kota, belum adanya sekolah ramah/rumah sakit ramah anak, lapas anak, dan penanganan terpadu untuk anak inklusi.

“Kami meminta kepada Pemkot Probolinggo untuk melakukan pengawalan pelaksanaan pemenuhan hak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak siap mendukung pelaksanaan program perlindungan anak di Kota Probolinggo,”pungkas Hendrik Parawangsa.(hud).

Karena hamper setiap tahun lulusan sekolah dengan lapangan kerjaterbatas tidak bisa menampung.

“Tiga ribu lulusan, hanya separuh pencari kerja yang diterima. Tapi pemkot Probolinggo berusaha mengatasi lewat bermacam-macam program, seperti Job Market Fair. Laporannya lumayan banyak yang diterima bekerja,”kata Bandyk Soetrisno.

Soal bahan baku, menurut Bandyk Soetrisno, tidak tersedia. Ia berharap PT. Aneka Food Tata Rasa Industri (AFTI) mesinya melakukan koordinasi dengan camat dan lurah untuk menanam papaya. Bila mana perlu, ada kerjasama dengan perusahaan. “Ini angan-angan.

Dilaksankan atau tidak terserah PT.Aneka Food Tata Rasa Industri,” pungkasnya. (hud)

Langkah Awal untuk Bangkitkan NU ya mulai harus ditanamkan dan dilaksanakan.

“Dengan membiasakan berfikir dan bertindak demokratis, diharapkan akan lahir keputusan yang baik, program-program yang tajam serta kegiatan – kegiatan yang positif,”ucap Kabag Kesra Pemkot Probolinggo.

Menurutnya, konferensi ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara periodik, forum dimana suatu organisasi berbenah diri dalam upaya refungsionalisasi, merevitalisasi, mempertahankan, serta memantapkan eksistensinya untuk menjawab tantangan dimasa depan.

Pembaharuan pada dasarnya memang dituntut didalam proses kehidupan suatu oeganisasi. Hal ini, kata Anwar Fanani, akan langsung menyentuh aspek visi, misi, maupun system organisasi.

Dengan adanya pembaharuan, lanjut dia, kedepan pengurus MWC NU Kecamatan Kanigaran diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan didalam menjawab tuntutan dan persoalan yang berkembang di masyarakat.

“Semoga konferensi ini akan bisa memberikan pencerahan terhadap peradaban yang lebih baik lagi ditengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat di masa yang akan datang,”pinta Anwar Fanani.

Anwar Fanani pun menghimbau apabila dalam forum pemilihan nanti juga terkait

masalah prosesi kepemimpinan organisasi, maka selain memperhatikan militansi serta dinamika masyarakat.

Hendaknya mempertimbangkan aspek kapasitas, kapabilitas, moral, skill, kemampuan managerial, punya integritas dalam mengembangkan nilai-nilai ASWAJA yang merupakan inti da’wah NU, mengerti yangdibutuhkan grass root, serta mempunyai sikap sebagai pelayan calon figur yang ada.

“Utamakan seorang kader pemimpin, yang berilmu dan berakhlak mulia sehingga dapat menjadi panutan dan diteladani oleh anggotanya,”pintanya.

Dalam konferensi nanti, lanjut dia, sulit dihindari adanya suatu perbedaan pendapat dalam memandang dan merumuskan kebijakan organisasi.

“Untuk ini saya berharap apabila terjadi permasalahan hendaknya dicarikan jalan keluar melalui musyawarah dalam rambu-rambu demokrasi yang dilandasi semangat ukhuwah islamiyah, dan dijiwai oleh nilai-nilai akhlakul karimah,”pungkas Anwar Fanani.

Dalam sidang pleno pemilihan yang dihadiri 6 pengurus ranting yang ada.

Konferensi itu akhirnya menetapkan duet Kiai Moh. Toha dan Hidayaturrohman sebagai rois syuriyah dan ketua tanfidziyah MWC NU Kecamatan Kanigaran periode 2013 - 2018.(hud)

DEMISIONER. Pengurus MWC NU Kanigaran Masa Khidmad 2008-2013, kompak duduk bareng ikuti jalannya konferensi.

Foto: M. Hisbullah Huda/ Koran Madura

OPINI

15

SENIN 28 APRIL 2013 NO. 00106 | TAHUN II

salam songkem Cawagub Khofifah

Belajar Menghargai Perempuan Oleh: SYAMSUNI| Peneliti pada The Pencil Connection Madura

L

angkah Khofifah Indar Parawansa untuk maju menjadi orang nomor satu di Jawa Timur semakin pasti setelah mendapatkan rekomendasi dari PKB pusat. Menurut Deskpilkada, Abdul Malik Haramain, dengan keluarnya rekomendasi dari PKB pusat terhadap Khofifah sebagai cagub, memastikan Khofifah maju sebagai cagub, bukan sebagai cawagub Jatim.

KPU menetapkan Pilgub Jatim, bila tidak ada perubahan, akan diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2013, namun hingga sekarang, Khofifah masih belum menemukan cawagub. Lambatnya Khofifah menentukan pasangan cawagub secara politis menjadi kekalahan Ketua PP Muslimat NU itu dibanding cagubcawagub incumben, Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Sebenarnya Khofifah berpeluang menggandeng sejumlah tokoh dari sejumlah partai yang membuka peluang terhadap Khofifah. Di antaranya yang selama ini disebut-sebut dari PDIP menjadi pasangan Khofifah adalah Bambang DH, Pramono Anung, Buchori, Said Abdullah, Suhandoyo, dan Suyanto.

Akan tetapi, peluang itu tampaknya memudar ketika Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji menyatakan akan segera mengumumkan siapa dari partainya yang akan dimajukan dalam cagubcawagub Jatim pada akhir bulan April ini. Pernyataan Sirmadji yang menyebut PDIP sebagai partai besar memiliki 17 kursi di DPRD Jatim dan bisa mengusung cagub sendiri mengindikasikan PDIP tidak tertarik berpasangan dengan Khofifah, apalagi hanya dijadikan cawagub.

Peluang bergandengnya Khofifah dengan elit PDIP itu makin tipis ketika Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno mengaku didatangi Khofifah dan di antara mereka telah ada deal-deal politik. Disebut-sebut Khofifah akan dipersandingkan dengan Hasan Aminuddin.

Namun kepastiannya selain masih menunggu rekomendasi dari DPP dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, juga bergantung pada kepastian Khofifat serius pakai Hasan Aminuddin ataukah orang lain yang dianggapnya lebih menguntungkan bagi keunggulan perolehan suara Khofifah pada pilgub mendatang..

Memang, tawaran kepada Ketua Dewan Pembina DPW Partai Nasdem Jatim Hasan Aminuddin bukan datang dari Khofifah, melainkan datang dari KH Hasyim Muzadi. Pasangan Bersama Khofifah-Hasan ini nantinya akan dideklarasikan dengan nama Berkah.

Hanya saja, pasangan Berkah yang akan menjadi rival terberat Karsa jilid II ini belum positif, sebab kepastiannya tidak hanya bergantung pada rekomendasi Surya Paloh pada Hasan Aminuddin untuk jadi cawagub Khofifah, namun juga Khofifah masih perlu berikhtiar terlebih dahulu.

Ketidakpastian itu juga muncul karena di internal PKB sebagai pengusung Khofifah belum pernah ada pembahasan duet Khofifah-Hasan (Berkah). Sungguh pun begitu, PKB menyerahkan sepentuhnya kepada Khofifah untuk memilih sendiri cawagubnya untuk kemudian dibahas oleh tim pemenangan Khofifah di internal PKB. Bila Khofifah memaksakan diri maju berpasangan dengan Hasan, akan lebih baik bila Khofifah mengganding PDIP yang memiliki akar rumput, misalnya dengan Said Abdullah yang selama ini dikenal sangat dekat dengan warga Madura dan berakar di daerah Mataraman.

Tentu saja, hal itu juga masih bergantung pada rekomendasi DPP PDIP atas diri Said Abdullah. Bila rekomendasi yang turun ternyata lain, maka duet Khofifah-Said Abdullah hanya sekedar ilusi. Oleh karena itu, sudah waktunya, Khofifah segera menentukan pilihan cawagubnya, sebagaimana pasangan cagub-cawagub lainnya di Jatim. =

TPP Non PNS

“Di negeri ini, tak kurang R.A.Kartini sampai Rasuna Said berjuang untuk pendidikan kaum perempuan. Nasib perempuan, bagaimanapun hebatnya dibicarakan dan diseminarkan, masih menjadi ironi. Jika ada kemiskinan di sebuah negeri, maka perempuanlah kelompok yang paling miskin, jika ada kelompok buta huruf, maka perempuanlah yang banyak buta huruf”

S

etiap tahun kita tak pernah alpa menggelar peringatan hari Kartini, namun begitu, perempuan tetap dalam posisi awal; termarginalkan. Jika ada kemiskinan di sebuah negeri, maka perempuan yang paling miskin.

Sebagai sebuah deskripsi, kita masih sering melihat dan dan menonton adegan praktik tidak manusiawi terhadap perempuan.

Masih sangat segar dalam ingatan kita, banyaknya kasus pencabulan, pemerkosaan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa perempuan. Berita tentang hal ini menghiasi media di mana-mana.

“Model” ekploitasi masa kini tak hanya berupa kekerasan fisik.

Tetapi juga berbentuk intimidasi, penyelewengan hak asasi, marginalisasi, dan segala hal yang menghambat gerak perempuan menjadi pemandangan yang tak pernah ada habisnya.

Perempuan yang seharusnya

A

Paradigma Steoritifikasi Melihat gambaran di atas, penulis punya asumsi awal bahwa kekerasan yang menimpa perempuan sebenarnya merupakan bentuk dari paradigma streoritifikasi. Steoritifikasi yang melahirkan pemahaman terhadap perempuan yang selalu mengalah dan tertindas, seharusnya menjadi kekuatan untuk bertindak dan bersikap. Sehingga ketertindasan yang dialami perempuan, baik fisik maupun nonfisik, menjadi alasan utama keterb-

elakangan mereka dalam berbagai hal. Termasuk dalam segi akal dan kiprahnya.

Sehingga dalam pandangan penulis bentuk marginalisasi terhadap hak-hak perempuan seakan-akan menimbulkan kesan lama bernuansa rasisme. Meskipun emansipasi perempuan digalakkan di segala bidang kehidupan sosial, politik, dan budaya, tetapi peran kaum Hawa masih tetap dianggap sebagai sosok manusia yang tidak memiliki agensi. Maka, sebagai bentuk tangggung jawab dan solidaritas kemanusiaan, marilah kita bersama bergandeng tangan, seiring dan seirama menuju kemerdekaan hakiki dengan menghargai keberadaan perempuan, baik dalam sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan agama.

Gerakan feminisme yang disuarakan lantang oleh kalangan liberal hanya menjadi suara bisu, tak ada artinya, suara dan bisik rasisme, stereotype, seksisme, penindasan perempuan, dan phalogosentrisme masih terus ada. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Friedan (1963), sosok feminisme liberal, bahwa perempuan dapat menaikkan posisinya dalam keluarga dan masyarakat melalui kombinasi inisiatif dan prestasi individual (misalnya pendidikan), diskusi rasional dengan kaum laki-laki, khususnya sang suami yang sering melihat perempuan nomor kelas dua.

Pengaruh Sistem Diferensiasi feminisme dan maskulinitas tidak dapat dipandang sebelah mata, yaitu sebagai sosok jenis kelamin belaka dengan pemahaman second sex, tapi cobalah berpikir lebih adil dan bijak bahwa setiap orang (termasuk perempuan) memiliki kapasitas dan punya kesempatan untuk cerdas dan gagah.

Tak peduli apakah ia perempuan, laki-laki, atau bahkan waria.

Satu hal, perempuan bukan hnya sekadar pelengkap atau ban serep. Karena ketika dijadikan sebagai pelengkap saja, maka tak jarang

perlakuan buruk terhadap perempuan merajalela. Sehingga kasus traffiking menghadirkan persepsi bahwa perempuan tak lebih dari barang dagangan untuk meraup keuntungan materi.

Maka jika boleh menghadirkan hipotesa, akar masalah kekerasan terhadap perempuan penulis kita tidak hanya diperparah oleh hegemoni aktor laki-laki, melainkan juga diperparah oleh sistem patriarkhis yang diskriminasi. Sehingga, sistem itu begitu kuatnya mencengkram perempuan untuk berekspresi dan berpendapat. Maka, sistem patriarkhis yang diskriminatif itu penting untuk kembali dikembalikan kepada pemahaman awal agar peran sistem memberlakukan perempuan secara adil dan bertanggung jawab.

Ketika sistem berpihak kepada perempuan, maka tak ada lagi perempuan yang nista, marginal dan jadi korban kekerasan, tetapi menjadi perempuan sebagai sosok yang berharga dan bertabat. Menghargai perempuan bukan berarti perempuan membutuhkan belas kasihan.

Penghargaan dapat berupa memberikan kebebasan sewajarnya, tidak menganggap perempuan sebagai kelas kedua, tidak melakukan marjinalisasi atau kekerasan baik fisik/nonfisik, tidak melakukan pelecehan seksual, pemberlakuan sistem yang humanis, serta menempatkan perempuan sebagai partner yang baik.

Perempuan dan laki-laki merupakan makhluk Tuhan yang harus dihargai. Laki dan perempuan adalah bersaudara. Jenis kelamin telah menjadi takdir, disatu sisi memang dibiarkan berbeda. Tetapi di sisi lain, takdir tidak pernah memperlakukan perempuan secara nista.

Kesetaraan dapat dilihat dan nilai dari kapabilitas, kreatifitas, peran, kerja, dan aktifitas yang dimiliki.

Maka, sudah saat belajar menghargai perempuan, karena menghargai perempuan sama saja menghargai kehidupan dan peradaban kita sendiri. =

Pendidikan: Antara Indonesia dan Finlandia Oleh: MOHAMMAD SHOLIHUL WAFI | Mahasiswa Pendidikan Matematika, Sunan Kalijaga Yogyakarta

D

i Jawa Timur, Tunjangan Prestasi Pendidik terhadap guru non PNS tidak bisa dicairkan. TPP tersebut sebenarnya dijanjikan akan dikeluarkan pada pertengahan bulan April, namun hingga di penghujung minggu terakhir bulan April tunjangan dimaksud tak juga bisa dinikmati oleh guru non PNS. Karena momonnya berdekatan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Timur, yang akan digelar pada tanggal 29 Agustus mendatang, keterlambatan pencairan TPP langsung ditengarai karena ada permainan politik salah satu pasangan cagub-cawagub Jatim.

Bahkan tidak hanya itu, sejumlah tunjangan sertifikasi bagi guru agama non PNS yang berada di bawah naungan Kemendikbud juga tak dibayarkan. Padahal sejumlah guru agama tersebut sudah lulus sertifikasi, dan memperoleh sertifikat pendidik serta Nomor Registrasi Guru, namun mereka tak bisa menerima dana sertifikasi karena tidak dicairkan.

Guru non PNS mengurut dada. Nasibnya terus menjadi korban kebijakan diskrimanitif pemangku kewenangan pendidikan di negeri ini. Meskipun menyadari diperlakukan tak seimbang dengan PNS, guru non PNS tak bisa berbuat banyak kecuali hanya menerima apa pun kebijakan pemerintah.

Diskrimanasi tenaga kependidikan ini terjadi di Jawa Timur, bahkan persoalan ini terjadi secara nasional. Guru non PNS di negara ini dipandang sebelah mata. Diakui atau tidak, pemerintah selama ini memang lebih mengutamakan kesejahteraan guru yang sudah PNS. Tidak sedikit PNS guru yang sejatinya sudah mendapat gaji, diberi tunjangan sertifikasi pula. Ibaratnya yang sudah sejahtera makin diperkaya dengan tunjangan sertifikasi.

Sebaliknya, guru non PNS yang tak memiliki gaji, bahkan dibayar di bawah UMR, tak dikeluarkan pula TPPnya. Tak berlebihan kiranya bila guru non PNS tak ubahnya pepatah sudah jatuh tertimpa gala pula. Realita ini menjadi ironisme pendidikan di tanah air.

Padahal untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, Pemerintah tiap tahun terus bertekat menaikkan anggaran pendidikan. Untuk tahun 2013 misalnya, Pemerintah Indonesia menganggarkan sebesar Rp 331,8 triliun atau naik 6,7 persen dibandingkan anggaran pada APBN 2012. Bahkan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 576 triliun. Tahun 2025 diperkirakan anggaran dana pendidikan di Indonesia mencapai 1.360 triliun.

Sekilas pemerintah sudah menampakkan itikad baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun realitanya kebijakan pemerintah tampaknya masih belum berpihak kepada guru non PNS yang mengabdi di lembaga pendidikan di bawah naungan Disdik maupun Kemenag. Banyaknya dana TPP guru non PNS dan dana sertifikasi guru agama non PNS yang tak dicairkan pemerintah menjadi bukti empirik gagalnya pengalokasian dana pendidikan tersebut. =

menjadi gerbang peradaban acapkali masih menjadi korban kekuatan patriakhi. Pada beberapa hal, perempuan sering menjadi objek eksploitasi, baik dalam rumah tangga, kantor, pabrik, jalanan, dan lainnya.

Dan perlakuan nista itu tidak cukup disitu tetapi jgua merembet terhadap kehidupan sosial-kemasyarakatan, bahkan tak jarang di berbagai media, perempuan kerap mendapat perlakuan tidak arif dengan diberitakan negatif dan termarjinalkan.

Padahal, berbicara lebih jauh, perempuan itu menjelma sosok ibu kita. Seorang ibu yang mesti diayomi, dihormati, disayang, dan diletakkan pada sifat yang sewajarnya.

Bukan dihajar tak wajar. Mereka adalah ibu yang melahirkan kita, sehingga terciptalah sebuah peradaban. Maka tak sepantasnya, perempuan dinistakan dan tidak dihargai. Tidak menghargai perempuan berarti kita juga tak menghargai ibu kita, yang mengandung sembilan bulan hingga mengasihi dan menyayangi kita.

Karena apapaun bentuknya, mendiskreditkan dan memarjinalkan posisi perempuan tidak ada bedanya dengan merusak sistem peradaban. Bahkan dalam ajaran agama apapun tak pernah mengajarkan kekerasan, termasuk menistakan perempuan, justru kekerasan sangat ditentang oleh agama, karena dogma agama merupakan sumber dari nilai, etika, dan norma yang terus dijunjung tinggi.

P

endidikan merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh negara. Melalui pendidikan, kita dapat mengetahui seberapa jauh kemajuan dan kesejahteraan rakyat dalam suatu negara. Betapa tidak, pendidikan memegang peran pokok yang sangat penting. Sebab, semua yang terjadi di dunia ini memerlukan didikan (bimbingan). Bila suatu negara memiliki kualitas pendidikan yang rendah, tidak heran jika negara tersebut akan tertinggal dan terasingkan.

Kualitas pendidikan suatu negara dikatakan baik, jika pendidik dan peserta didik terus berjalan dalam alur yang sama, dikemas dengan kelengkapan berbagai fasilitas pendukung dari pemerintah.

Untuk menciptakan pendidikan berkualitas, setidaknya upaya pendidikan harus dimaksimalkan sejak usia anak-anak, terutama pada usia PAUD. Sebab, pada usia ini pertumbuhan pada otak sangat tinggi, mencapai 90%. Dan 85% brain paths tumbuh sebelum anak masuk usia SD (7 tahun). Atau dapat dikatakan sebagai masa usia emas atau golden ages.

Berbicara tentang kualitas pen-

didikan, pendidikan di negeri ini masih belum dapat dikategorikan berkualitas tinggi. Faktanya, dalam penelitian perbandingan pendidikan dunia yang dilakukan oleh UNESCO, yang diluncurkan di New York (01/03/2011), Indonesia hanya menduduki peringkat 69 dari 127 negara di dunia. Pencapaian yng menunjukkan betapa negeri ini masih harus belajar tentang sistem pendidikan dari negara-negara yang lebih maju.

Meskipun demikian, capaian negeri ini masih lebih baik dibandingkan beberapa negara sekitar; Filipina (85), Kamboja (102), dan Laos (109).

Sedangkan pada peringkat pertama, secara berturut-turut terus diduduki oleh negara Finlandia.

Negara Finlandia menduduki peringkat pertama, dengan berbagai kualitas yang dimiliki peserta didiknya. Peserta didik di negeri itu, memiliki nilai tes PISA (The Programme for International) yang paling tinggi di antara berbagai negara di dunia. Mereka unggul dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Hal ini tentu saja membuat gempar Amerika Serikat, Eropa, dan seluruh negara di dunia. Sebuah rekor prestasi belajar siswa yang luar biasa. Prestasi terbaik yang dimiliki oleh salah satu anggota negara OECD (Organization for Economic and Development).

Kegemaran membaca di Negara Finlandia telah ditanamkan pada peserta didik sejak usia anak-anak.

Tidak main-main, untuk menciptakan generasi penerus yang unggul, mereka lebih mengutamakan penerbitan buku anak-anak dibandingkan buku-buku remaja atau dewasa. Bahkan, penerbitan buku anak-anak di Finlandia telah menduduki rekor terbanyak dunia. Tak hanya itu, dalam menciptakan kegemaran membaca siswa sejak dini,

pemerintah Finlandia juga banyak mempertontonkan film berbahasa asing yang disertai terjemahan bahasa Finlandia di bawahnya. Jadi, dalam keadaan menonton TV-pun anak-anak masih dapat membaca.

Selain itu, guru diberikan kebebasan dalam proses belajar mengajar. Yang lebih diprioritaskan adalah pemahaman dan kenyamanan siswa dalam belajar. Jadi semua proses pendidikan berjalan santai. Tak ada kekangan dan paksaan dalam proses belajar mengajar di Finlandia. Selain demikian, dana pendidikan dari pemerintah pada sekolah swasta atau negeri tak pernah dibedakan.

Mulai pendidikan usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi mendapat perhatian yang sama. Sehingga semua warganya, baik yang kaya ataupun miskin selalu mendapat perhatian pendidikan yang sama.

Hal ini sangat berbeda jauh dengan sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia. Di Indonesia, semua sistem pendidikan dipegang penuh oleh pemerintah. Mulai perencanaan kurikulum sampai metode pengajaran. Bila di Indonesia berlaku sistem ujian nasional (UN) sebagai tolok ukur kelulusan siswa, di Finlandia tidak berlaku. Kelulusan siswa dalam setiap jenjang pendidikan tidak ditentukan oleh tes menasional yang diselenggarakan pemerintah. Tak hanya berhenti disitu, bila kita hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, kita harus mengikuti rangkaian tes terlebih dahulu. Namun, di Finlandia tidak belaku. Sebab, semua hal itu sepenuhnya diserahkan kepada siswa. Guru hanya membimbing dan pemerintah yang memfasilitasi.

Peran Guru Sejatinya dalam pendidikan, guru hanya bertindak sebagai fasili-

tator. Bukan seorang yang dapat memaksakan pengetahuan. Mereka harus obyektif dan berkualitas dalam seluruh proses pembelajaran.

Demi perkembangan peserta didiknya.

Di Finlandia, martabat seorang guru sangat dijunjung tinggi, melebihi dokter, jendral, ataupun pengusaha. Guru menduduki peringkat pertama dalam dunia kerja. Tak heran, jika untuk hanya menjadi seorang guru di Finlandia harus telah lulus S2 dan menjadi the best ten di universitas yang menerima sebagai guru.

Berbeda dengan Indonesia, sistem pendidikan di negeri ini masih cenderung kurang efisien. Dengan fakta yang seperti itu, sistem pendidikan di Indonesia harus terus mengalami perbaikan. Mengadopsi dari beberapa sistem yang telah dijalankan oleh beberapa negara yang telah maju pendidikannya, seperti Finlandia. Jangan sampai ada katakata ‘pendidikan gagal’.

Pendidikan tidak hanya milik orang kaya. Pendidikan adalah milik semua warga negara. Mahalnya pendidikan di Indonesia masih dikeluhkan banyak orang. Bahkan, tidak sedikit generasi penerus yang tak mampu melanjutkan belajarnya karena kekurangan biaya. Penghapusan SBI dan RSBI ternyata masih belum mampu menjadi solusi atas diskriminasi pendidikan atas orang miskin.

Taraf pendidikan suatu negara akan memberikan karakter yang tersendiri. Bagaimanapun dan dengan alasan apapun, pemerintah harus memberikan hak sama kepada warga negara, terrutama dalam hal pendidikan. Sebab, dengan pendidikanlah negara tidak akan terus tertinggal dan terasingkan. Wallahu a’lam bish-shawaab. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli Miqdad H, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar, Ahmed David (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, , Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

16

OLAHRAGA

SENIN 29 APRIL 2013 NO. 0106 TAHUN II

Kalah Lagi !

Sergio van Dijk memang gagal mencetak gol di sepuluh pertandingan beruntun, tapi Maung Bandung tetap memetik tiga angka dari lawatan ke Madura.

BANGKALAN - Persib Bandung kembali menuai hasil positif dalam lanjutan Liga Super Indonesia dengan membekuk Persepam Madura United 3-1 di Gelora Bangkalan, Minggu (28/4) malam.

Striker andalan Maung Bandung Sergio van Dijk memang gagal mengukir namanya di papan skor, yang berarti juga dia gagal memperpanjang gol di sepuluh pertandingan beruntun, namun gol-gol Naseer Al Sebai, Herman Dzumafo Epandi dan Atep sukses mengunci tripoin bagi Persib meski sempat tertinggal lebih dulu oleh Kristian Adelmund yang memecah kebuntuan di menit ke-23.

Dengan tambahan tiga angka, Persib merangsek ke peringkat tiga klasemen sementara dengan 33 poin, menggeser Sriwijaya dan Mitra Kutai Kertanegara.

Ini juga merupakan kemenangan kedua di laga tandang musim ini.

Persib mengawali pertandingan dengan tempo tinggi, namun sejumlah

peluang gagal dimaksimalkan para pemain. Sebuah umpan silang M Ridwan di menit keenam tidak mampu dijangkau oleh lini depan Persib, demikian juga dengan umpan teroosan Dzumafo kepada Van Dijk yang terlalu deras sehingga bola mudah sajak diamankan penjaga Persepam.

Di tengah usaha keras membuka keunggulan, tim tamu justru kebobolan lebih dulu tepat di menit ke23. Tendangan keras Kristian Aldemund dari sisi kiri tidak mampu diamankan I Made sehingga skor berubah menjadi 1-0 untuk Persepam.

Aldemund kembali merepotkan barisan belakang Persib dan nyaris menggandakan keunggulan, beruntung sepakannya masih membentur kepala Abanda Herman.

Persib akhirnya menyeimbangkan skor di menit 36, bermula dari sepak pojok, Naseer Al Sebai menyambut bola sambil berlari dan tandukannya sangat keras sehingga gagal dihalau penjaga gawang.

Gol Naseer tampaknya

melecut motivasi tim tamu untuk membawa pulang tiga angka. Terbukti, empat menit kemudian Persib berbalik unggul. Kali ini giliran Herman Dzumafo Epandi yang mencatatkan namanya di scoresheet.

Setelah mendapat umpan terobosan M Ridwan, Dzumafo dengan cerdik menchip bola pada situasi satu lawan satu dan si kulit bundar bergulir mulus menggetarkan gawang Persepam.

Sesaat sebelum turun minum, Persib kian jauh meninggalkan Persepam.

Umpan silang Toni Sucipto mampu dijangkau Atep yang kemudian mengarahkannya ke sisi gawang yang kosong.

Jual beli serangan terjadi di babak kedua, meski jelang laga berakhir laga mulai mengendur. Tapi, tidak ada tambahan gol tercipta sehingga kedudukan 3-1 untuk Persib bertahan sampai wasit meniup peluit akhir.

Antusiasme Suporter Sebelum pertandingan antara P-Mu vs Persib dimulai, sepanjanga jalan raya provinsi di Madura semenjak pukul 12.00 WIB siang tadi dipadati oleh suporter perjuangan laskar sape kerap Persepam Madura United (PMU).

Meski menantang maut dengan menaiki mobil melewati batas kewajaran dalam keselamatan, mereka tetap nekat untuk sampai ke Stadion Gelora Bangkalan (SGB) demi memberikan dukungan kepada tim sepakbola kesayangannya, P-MU dalam kompetisi ISL. Pantauan di lokasi, semua suporter dari empat Kabupaten di Madura ini, menuju stadion gelora Bangkalan untuk menyaksikan pertandingan sepakbola antara PMU melawan persib Bandung yang rencananya akan di gelar pada pukul 07.00 WIB nanti malam 28 april 2013.

Menurut Suwali salah satu warga Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Para suporter dari wilayah timur yakni dari Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep di perikirakan jumlahnya mencapai ribuan. "Semenjak siang tadi jalan raya di Madura dipenuhi suporter PMU," ucapnya.

Hingga berita ini di turunkan, rombongan suporter PMU baik yang mengunakan kendaraan roda dua dan truk pengangkut barang masih sering melintas untuk menuju stadion gelora Bangkalan. (goal/ iam/msa/ay)

Liga Seri A Italia

LA Liga SPANYOL

Selangkah Lagi Napoli Amankan Posisi Kedua

Ditahan Imbang Bilbao, Barcelona Gagal Pesta

ROMA - Selangkah lagai Napoli mengunci tempat kedua klasemen sementara Liga Seri A Italia, setelah memetik kemenangan telak tiga gol tanpa balas saat menantang tuan rumah Pescara di Stadion Adriatico, Minggu (28/4) dini hari WIB. Kemenangan ini sekaligus menunda pesta juara Juventus meraih scudetto (juara Liga Seri A) musim ini atau untuk kedua kalinya dalam dua musim terakhir. Padahal, jika mereka kalah dan Juve malam ini menang atas Torino, maka La Vecchia Signora sudah bisa mengunci titel scudetto.

Pada laga tersebut, Napoli yang diasuh pelatih Walter Mazzarri tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 69 persen. Tapi, hingga babak pertama usai, Partenopei tak mampu menjebol gawang tim tuan rumah.

Kebuntuan baru terpecahkan di menit pertama paruh kedua.

Gokhan Inler melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung oleh

kiper Pescara, Ivan Pelizzoli.

Tim tamu menggandakan keunggulannya pada menit ke58. Diawali umpan silang Christian Maggio, sepakan Goran Pandev kembali menggetarkan gawang Pescara. Kemenangan Napoli disempurnakan oleh Blerim Dzemaili pada menit ke81. Tembakan keras Dzemaili dari luar kotak penalti membuat kiper pengganti Mattia Perin bertekuk lutut.

Dengan kemenangan ini, Napoli tetap menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 69 poin dari 34 partai, terpaut delapan poin dari Juventus yang ada di puncak.

Sedangkan Pescara yang baru promosi musim ini terbenam di dasar klasemen dengan 22 poin.

Dengan 69 poin di tangan, Napoli hanya perlu dua kemenangan dari empat laga sisanya untuk finis di peringkat kedua musim ini. Itupun dengan catatan AC Milan, yang menguntitnya di peringkat ketiga, selalu menang di lima laga terakhirnya, termasuk saat melawan Catania

pada Senin (29/4) dini hari WIB atau saat berita ini naik cetak.

Milan, yang memiliki nilai 59 dari 33 pertandingan, bahkan masih ditempel ketat oleh Fiorentina (58) dalam perebutan tempat ketiga yang merupakan spot terakhir untuk mendapatkan jatah tampil di Liga Champions musim depan.

"Saya takkan membicarakan musim depan dulu. Selama saya di sini, tim telah berkembang luar biasa. Jadi, saya berharap di masa mendatang pemainpemain ini juga bisa melakoni dua turnamen (Serie A dan Liga Champions) dengan baik, berkat akumulasi pengalaman mereka di tahun-tahun terakhir ini. Juventus sangat luar biasa. Kami memang sudah tak bisa bersaing dengan mereka untuk meraih gelar juara. Kami cuma punya sebuah momen yang menggetarkan hati. Tapi secara keseluruhan ini musim yang sangat indah," kata Walter Mazzarri kepada Football Italia.

Tentang kemenangannya atas Pescara, Mazzarri me-

ngaku sempat cemas sebelum akhirnya Gokhan Inler bisa membuka skor di menit pertama babak kedua. Setelah Inler, Napoli menambah gol melalui Blerim Dzemaili dan Goran Pandev. "Penting sekali bisa memecah kebuntuan di pertandingan-pertandingan seperti ini. Saya khawatir karena saya sudah berusaha keras untuk meningkatkan performa para pemain. Reaksi anak-anak telah meyakinkan saya, dan akhirnya saya bisa rileks," paparnya.

Napoli di laga ini tidak diperkuat top skorernya, Edinson Cavani, yang sedang menjalani skorsing. Mazzarri mengakui, keberadaan Cavani begitu berpengaruh buat timnya. "Cavani pencetak gol utama kami. Jadi wajar kalau kami kehilangan dia. Tapi tim ini sekarang sudah lebih bisa mengatasi tanpa pemainpemain top. Mungkin dengan dia ada di lapangan, kami bisa mencetak gol lebih awal," imbuhnya. (aji)

LIGA PRIMER INDONESIA

Persebaya 1927 Taklukkan PSLS 4-2 SURABAYA- Persebaya 1927 berhasil mengalahkan tamunya, PSLS Lhokseumawe, dengan skor 4-2 pada pertandingan lanjutan Liga Primer Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu.

Keempat gol tuan rumah dicetak oleh Fernando Soler pada menit 44 dan 47, sama-sama melalui titik penalti, Aris Alfiansyah di menit ke-65 dan Mario Karlovic di menit 89. Sementara gol balasan PSLS dicetak Carlos Raul di menit 58 dan Mucklis Rasyid pada menit 91.

Pelatih Persebaya Ibnu Grahan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya.

Meski tanpa diperkuat Mat Halil yang terkena akumulasi kartu kuning dan Taufiq akibat cedera, Persebaya tampil menyerang sejak awal dan memiliki banyak peluang.

"Pemain terkuras tenaganya karena harus bermain dua kali dalam lima hari. Tapi semangat pemain membuat saya bangga, sehingga berhasil memetik poin penuh," katanya usai pertandingan.

Ibnu juga mengapresiasi dukungan Bonek Mania, julukan pendukung Persebaya, karena

selama 90 menit terus memberikan dukungan tanpa henti.

Jalannya pertandingan, babak pertama tuan rumah mencoba mengurung pertahanan lawan. PSLS yang hanya menempatkan satu striker di depan mengandalkan serangan balik.

Beberapa kali peluang Persebaya tertahan oleh kokohnya pemain belakang dan kiper Sukirmanto.

Striker PSLS Suheri Daud beberapa kali mengancam pertahanan Persebaya yang digalang Goran Gonchev. Satu peluang emas tercipta ketika Suheri melepaskan diri dari kawalan dua bek Persebaya dan tinggal berhadapan dengan kiper, namun sayang tendangannya masih

b i s a d i b l o k penjaga gawang Endra Prasetya.

Serangan yang terus dilancarkan Persebaya membuahkan hasil semenit jelang pertandingan babak pertama berakhir. Fernando Soler yang melakukan penetrasi harus dilanggar bek

PSLS. Wasit Saripudin yang memimpin pertandingan langsung menunjuk titik putih. Fernando Soler sendiri yang menjadi algojo sukses melesakkan bola.

Babak kedua baru berjalan semenit, gelandang serang Persebaya Mario Karlovic dilanggar kiper PSLS Sukirmanto di kotak terlarang dan wasit kembali menunjuk titik putih.

Fernando Soler tidak menyianyiakan peluang tersebut dan membuat Persebaya unggul 2-0.

Ketinggalan dua gol, PSLS mencoba melancarkan serangan. Pada menit ke58, memanfaatkan kesalahan pemain belakang Persebaya, striker asing

Carlos Raul sukses menggetarkan gawang Endra Prasetya dan membuat skor 2-1.

T i d a k ingin malu di kandang, Persebaya melakukan pergantian

pemain dengan memasukkan strujer Aris Alfiansyah menggantikan Feri Ariawan. Pergantian tersebut berjalan jitu, baru lima menit masuk lapangan, Aris yang tanpa pengawalan sukses menceploskan bola dan membuat Persebaya menjauh 3-1 pada menit 65.

Persebaya yang didukung sekitar 10.000 suporternya seolah tidak puas dan terus menyerang. Menit ke-89, Mario Karlovic sukses menyarangkan bola melalui eksekusi tendangan bebas di luar kotak penalti.

Memasuki tiga menit tambahan waktu, PSLS memperkecil kedudukan melalui tendangan jarak jauh Mucklis Rasyid.

A s i s t e n Pelatih PSLS Nasrul Koto mengakui keungg u l a n Persebaya.

Namun, pihaknya menyesalkan kepemimpinan wasit yang memberikan dua penalti bagi tuan rumah.

"Keputusan wasit memberikan dua penalti terlalu mudah dan seharusnya tidak perlu.

Tapi, secara umum kami akui Persebaya tim bagus dan pertandingan berjalan menarik," katanya. (ant/fiq/beth)

MADRID - Barcelona gagal menggelar pesta juara La Liga Spanyol karena menuai hasil mengecewakan saat menantang tuan rumah Athletic Bilbao pada laga di San Memes, Sabtu (27/3) tengah malam hingga dini hari WIB. Kedua tim hanya bermain imbang 2-2. Pada laga terpisah rival abadinya Real Madrid memetik kemenangan 2-1 atas rival sekotanya, Atletico Madrid pada laga di Vicente Calderon.

Malahan dengan dua hasil itu, jarak Barcelona dengan Madrid kini tinggal 11 poin dari sebelumnya 13 angka. Bila Barcelona tidak segera berbenah diri maka bukan tidak mungkin Madrid akan terus mengejar bakal menyalib di tikungan terakhir untuk merebut gelar juara La Liga musim ini.

Meskipun demikian, Barcelona hanya butuh satu kali kemenangan untuk mengunci gelar juara musim ini.

Sebenarnya gelar juara Barcelona sudah bisa dipastikan pada akhir pekan kemarin bila Barcelona menang atas Athletic Bilbao, sementara Madrid kalah dari Atletico. Tetapi hasil yang berbeda ini memperpanjang persaingan kedua klub. Sementara bagi Atletico, kalah tipis

dari musuh sekotanya itu membuat mereka makin tertinggal dari Madrid di papan klasemen sementara.

Pada laga Bilbao versus Barcelona, tuan rumah Bilbao unggul terlebih dahulu pada menit ke-27 melalui Markel Susaeta.

Kedudukan 1-0 bertahan hingga turun minum. Barcelona baru bisa menyamakan kedudukan ketika babak kedua sudah berjalan 22 menit melalui pemain terbaik mereka Lionel Messi.

El Barca kemudian unggul pada menit ke-69 berkat gol Alexis Sanchez.

Barcelona seharusnya sudah menang dengan skor-2-1. Sayang, gol Ander Herrera pada menit ke-90 membuat pertandingan terpaksa berakhir 2-2 dan masing-masing hanya petik satu poin.

Bagi tim Catalan tersebut, hasi ini bukan modal yang bagus menjelang laga leg kedua semifinal Liga Champions di Camp Nou pekan depan. Pada laga tersebut, mereka harus mencetak lima gol tanpa balas ke gawang Bayern Muenchen untuk mendapat satu tempat di final. Pasalnya, mereka kalah telak 0-4 pada leg pertama di Allianz Arena pekan lalu.

Pada laga Atletico

versus Madrid di Vicente Calderon, anak-anak asuh Diego Simeone unggul cepat pada menit ke-4 melalui gol Radamel Falcao.

Sayang Francisco Juanfran melakukan gol bunuh diri pada menit ke-13 untuk membuat kedudukan menjadi 1-1 dan bertahan hingga turun minum.

Kemenangan Madrid ditentukan oleh gol Angel Di Maria pada menit ke63.

Kemenangan ini cukup menambah kepercayaan diri anak-anak asuh Jose Mourinho menjelang laga leg kedua semifinal Liga Champions di Santiago Bernabeu melawan Borussia Dortmund Rabu dini hari WIB mendatang. Pada leg pertama Madrid dipermalukan 4-1 oleh Dortmund di Signal-Iduna Park.

Di Santiago Bernabeu, mereka harus menang minimal dengan tiga gol tanpa balas.

Untuk misi ini, Mourinho menyimpan pemain terbaiknya Cristiano Ronaldo saat melawan Atletico. Begitu juga Sami Khedira dan rekan senegaranya Mesut Oezil.

Xabi Alonso pun baru dimainkan babak kedua. Pemain-pemain ini disimpan untuk pertandingan Liga Champions. (espn/aji)

MENANG. Angel Di Maria melakukan selebrasi setelah mencetak gol penentu kemenagan Madrid atas rival sekotanya di Vicente Calderon Stadium. Kemenangan ini menjadi modal menjelang laga leg kedua semifinal Liga Champions di Santiago Bernabeu melawan Borussia Dortmund Rabu dini hari WIB mendatang.