LEGAL MEMORANDUM
SURAT TERBUKA UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK DAN PERSATUAN INDONESIA LEGAL MEMORANDUM Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011
Pembukaan Legal Memorandum ini adalah bentuk peran serta Kami sebagai Warga Negara Republik Indonesia dalam penegakan dan pengutamaan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan hukum positif terkait, yang kami buat semata-mata untuk kemaslahatan Umat Beragama di Indonesia khususnya di Kota Bogor. 1
Dasar Juridis Grundnorm Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa Butir-Butir Pengamalan Pancasila Tap MPR no. I/MPR/2003 Butir ketiga sila Pertama : Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Butir keempat sila Pertama : Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Butir keenam sila Pertama : Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Konstitusi UUD 1945 Hak Asasi Manusia Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2
Agama Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika, bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Hukum Positif Terkait Undang Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Pasal 1 angka 7 Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik 3
Pasal 38 (1) Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman. (2) Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi. (3) Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi. (4) Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Pasal 39 Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 angka 13 Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 4
dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 15 huruf l Penyelenggara berkewajiban: memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 huruf c Pelaksana berkewajiban : memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Pasal 26 Penyelenggara dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya Pasal 35 (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 5
Pasal 36 (2) Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu. (3) Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 52 (1) Dalam hal Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Penyelenggara ke pengadilan. (2) Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau Penyelenggara. Pasal 53 (1) Dalam hal Penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, masyarakat dapat melaporkan Penyelenggara kepada pihak berwenang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsmandan/atau Penyelenggara.
6
Pasal 54 (7) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 huruf b, huruf e, huruf j, huruf k, dan huruf l, Pasal 16 huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 17 huruf a dan huruf d, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22, Pasal 28 ayat (4), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), serta Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4)dikenai sanksi pembebasan dari jabatan Pasal 54 (8) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Pasal 20 ayat (1),Pasal 26, dan Pasal 33 ayat (3) dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pasal 58 Pimpinan Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke lembaga peradilan umum apabila Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau Penyelenggara melakukan tindak pidana. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 156 Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiaptiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, 7
agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Pasal 170 (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. Pasal 175 Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Pasal 176 Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat, umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.
8
LEGAL MEMORANDUM Secara yuridis Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang diselenggarakan oleh pemerintah termasuk Pemerintah Kota Bogor sebagai penyelenggara negara dan Walikota sebagai pejabat pelaksana pelayanan publik. Dalam mengimplementasikan kewenangannya, Ombudsman berhak untuk memberikan rekomendasi berupa kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman. Bahwa sifat rekomendasi tersebut adalah mutlak, memaksa dan wajib dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bogor, apapun alasannya bahkan pengajuan perkara ke pengadilanpun tidak dapat menghalangi kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Apabila Walikota Bogor dan Gubernur Jawa Barat tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, maka : 1. Ombudsman dapat mempublikasikan Gubernur Jawa Barat karena tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. 2. Terhadap Walikota Bogor dan Gubernur Jawa Barat bila melanggar dapat berkonsekuensi hukum, diantaranya : a. Secara Administratif bila tidak melaksanakan rekomendasi dari lembaga Negara dalam hal ini Ombudsman, maka dapat dikenakan sanksipembebasan dari jabatan; atau bila Walikota Bogor tetap membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak 9
sesuai dengan peruntukannya maka dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (vide Pasal 54 angka 8 UU 25 tahun 1999). b. Secara perdata dan pidana apabila Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau Penyelenggara melakukan tindak pidana dapat dilanjutkan pemrosesan perkaranya ke lembaga peradilan umum. Berkenaan dengan Hak Konstitusi bagi siapapun untuk beribadat sesuai dengan agamanya dan Kewajiban Negara untuk menjamin pelaksanaannya serta mengingat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, maka dalam rangka menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat serta kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum, perlu dingatkan dan menjadi perhatian bahwa : 
Siapapun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana.

Bahwa pemerintah Kota Bogor semula memang berwenang untuk memberikan ijin atau tidak memberikan ijin atau membekukan atau mencabut ijin atau bahkan melakukan penyegelan namun dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 127 PK/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010 dan Fatwa Mahkamah Agung RI No. 45/Td.TUN/VI/2011 serta Rekomendasi Ombudsman No. 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 tertanggal 8 Juli 2011 maka perbuatan pemerintah kota Bogor tersebut menjadi suatu bentuk penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) maupun tindakan sewenangwenang (willekeur). 10
Bahwa Pemerintah Kota Bogor harus segera melaksanakan putusan pengadilan (MA) dan rekomendasi Ombudsman, karena pembangkangan terhadap putusan pengadilan dan rekomendasi Ombudsman merupakan suatu preseden buruk yang tidak dapat dibenarkan, apapun alasannya termasuk isu agama antara kelompok mayoritas di daerah sekitar GKI.
Pemerintah Kota Bogor harus menempatkan diri sebagai Kepala Keluarga yang bijak yang mengakomodir kekhawatiran para warga masyarakat yang berbeda agama.
Pemerintah Kota Bogor justru harus bertanggung jawab untuk menciptakan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
Pemerintah Kota Bogor sepatutnya segera melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat atas kebijakan yang harus diambil sebagaimana telah ditetapkan oleh putusan pengadilan dan rekomendasi Ombudsman.
Bahwa sosialisasi tersebut menjadi sangat penting, selain untuk menginformasikan apa yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bogor, juga untuk menangkap dan mengantisipasi kekhawatiran warga masyarakat yang mungkin merasa terdampak dengan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kota Bogor. Bila perlu dapat dilakukan mediasi antara Pemerintah Kota Bogor dengan warga masyarakat kontra GKI dengan objek mediasinya adalah apa yang menjadi kekhawatiran warga masyarakat kontra GKI tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa yang menjadi objek dari mediasi dimaksud bukanlah mengenai “Kewajiban Pemerintah Kota Bogor untuk melaksanakan putusan pengadilan dan rekomendasi Ombudsman”, karena sifat rekomendasi tersebut adalah mutlak, 11
memaksa dan wajib dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bogor, apapun alasannya bahkan pengajuan perkara ke pengadilanpun tidak dapat menghalangi kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. 
Bahwa Pemerintah Kota Bogor wajib juga mensosialisasikan seluruh aturah hukum terkait yang berhubungan dengan permasalahan GKI ini. PENUTUP
Sekali lagi, Legal Memorandum ini dibuat dengan tujuan agar sengketa mengenai keberadaan tempat ibadat GKI Yasmin segera berakhir. Diharapkan agar para penegak hukum dapat menjalankan kewajibannya, menggunakan ketegasan dan kewenangannya untuk menegakkan hukum secara objektif yang berdasar pada keadilan, dan masyarakat agar sadar akan kewajiban, tanggung jawab, dan haknya di muka / hadapan hukum. Selanjutnya agar pemerintah daerah terkait melaksanakan tanggungjawabnya sebagai penjaga kerukunan umat beragama, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama, serta diharapkan juga agar legislatif lebih peka dalam mengakomodir rekomendasi Ombudsman serta kekhawatiran dari warga masyarakat, meskipun sidang terkait impeachment suka-atau tidak suka merupakan salah satu solusinya. Bogor, 3 Agustus 2011 Atas Nama Tabloid Bogor + dan Bogorplus Online Andrea Hynan Poeloengan, SH, M.Hum, MTCP (Pim.Redaksi) Arief Rachman, SH, M.Hum (Redaksi) Muhammad Jusril, SH (Pimpinan Perusahaan)
12