Info Peduli Yasmin

Minggu, 31 Juli 2011

FB Page: http://facebook.com/gkiyasmin

Pernyataan Pers:

SEMINGGU SETELAH SERAH TERIMA REKOMENDASI OMBUDSMAN RI, DIANI BUDIARTO TETAP TAK PATUH HUKUM

S

etelah pada tanggal 18 Juli 2011 Pemkot Bogor yang diwakili oleh Sekda Bogor, Bambang Gunawan yang mewakili Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, menerima Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menguatkan kembali putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia soal keabsahan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Taman Yasmin Bogor, ternyata hingga minggu lalu, 24 Juli 2011, Pemkot Bogor tetap tidak bersedia mentaati hukum.

Dalam rekomendasinya, ORI merujuk pada putusan MA yang dikeluarkan 9 Desember 2010 yang lalu. Secara tegas dalam rekomendasinya, ORI menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaannya, apa yang dilakukan Diani Budiarto adalah sebuah tindakan yang dikategorikan “perbuatan melawan hukum� dan oleh karenanya Diani diharuskan untuk mencabut SK Wali Kota yang dikeluarkan pada 11 Maret 2011 yang mencabut permanen IMB Gereja, yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya.

Namun minggu kemarin 24 Juli 2011, jemaat tetap terpaksa beribadah di trotoar

Jalan KH. Abdullah bin Nuh, Taman Yasmin Bogor. Kenyataan ini menimbulkan serangkaian tanda tanya besar: apakah arti putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah Indonesia masih merupakan Negara dengan supremasi hukum? Apakah dokumendokumen resmi Negara, dari lembagalembaga Negara berlogo Garuda, tak lagi berarti di Kota Bogor? Kapankah kami dapat beribadah di gereja kami yang sah dan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan Ombudsman Republik Indonesia?

Kami berharap Diani Budiarto kembali menjadi pejabat publik yang patuh pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berharap Diani Budiarto tetap menjadi pejabat publik yang ikut menegakkan dan mempertahankan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, menjaga Negara tetap menjadi rumah bersama bagi semua.

Semoga Tuhan memberkati Indonesia, sekarang dan sampai selama-lamanya.

Bogor, 24 Juli 2011 Majelis GKI Pengadilan 35 Bogor

Kesimpulan dan Pendapat Ombudsman Republik Indonesia Berdasarkan hasil penelitian berkas dan keterangan jemaat GKI Taman Yasmin (Pelapor), dokumen dan peraturan perundang-undangan, dan penjelasan tertulis serta lisan dari Walikota Bogor, Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Walikota Bogor tidak menunjukkan komitment untuk melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI

Nomor : 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010, yaitu dengan menerbitkan Surat keputusan Nomor : 645.45-137 tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan K.H Abdullah Bin Nuh Nomor 2

31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang terletak di Jalan K. H Abdullah Bin Nuh Nomor 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan pengabaian kewajiban hukum.

2. Pelapor telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Walikota Bogor dan jajaran untuk membahas persoalan tersebut tetapi tidak ada penyelesaian. Selanjutnya Walikota Bogor menyarankan kepada Pelapor untuk menempuh jalur hukum dan berkomitmen “apapun putusan Pengadilan akan dilaksanakan�.

Pelapor telah mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Bogor agar melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum tetap, namun tidak pula memperoleh tanggapan penyelesaian.

5. Dengan adanya Fatwa dari Mahkamah Agung RI Nomor : 45/Td.TUN/ VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 yang berisi bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan serta kepada pihak yang bersengketa wajib melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap a quo. Maka seharusnya Walikota Bogor berpedoman pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Upaya penyelesaian yang dilaksanakan oleh Walikota Bogor, bukan dalam rangka pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi lebih ke persoalan sosiologis yang tidak terkait dengan putusan pengadilan. Hal ini merupakan bentuk pengabaian kewajiban hukum dan tidak memberikan perlindungan atas hakhak masyarakat.

4. Bahwa Walikota Bogor yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 645.45-137 tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas

REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

3

1. Pencabutan terhadap Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 645.45137 tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang terletak

di Jalan K. H Abdullah Bin Nuh Nomor 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat ini. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyebutkan: “Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi�

2. Meminta Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bogor untuk melaksanakan Rekomendasi ini pada butir nomor 1 (satu) di atas, dengan melakukan koodinasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Agar Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Rekomendasi ini.

Jakarta , 08 Juli 2011 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Danang Girindrawardana Ketua

Penutup Demikian, agar Rekomendasi dimaksud ditindaklanjuti, Ombudsman Republik Indonesia memberi perhatian sungguh-sungguh atas permasalahan ini. Agar pelaksanaan Rekomendasi

4

Gema Yasmin di Ruang Nusantara Kunjungan GKI Yasmin ke Komisi 3 DPR-RI

K

unjungan kali kedua Tim GKI Yasmin ke Komisi III yang diketuai oleh Benny K. Harman pada hari Selasa 19 Juli 2011, setidaknya memberikan harapan terhadap perjuangan GKI Bapos Jemaat Taman Yasmin.

melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam sistem hukum NKRI, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sama kedudukannnya dengan UUD 1945. Jadi jika tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sama saja dengan tidak melaksanakan Undang Undang. Karena itu yang dipatuhi sebagai bagian yang utama, adalah bukan perda, bukan perintah menteri tetapi HARUS dan WAJIB melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap itu.

Salah satunya dikemukakan oleh Ibu Eva Kusuma Sundari , anggota Fraksi PDIP Perjuangan.

Beliau utarakan bahwa jika hukum dilaksanakan hanya mengikuti kepentingan mayoritas, maka itu adalah salah satu bentuk pembangkangan hukum . “Bagaimana bisa pejabat yang tidak punya otoritas penuh itu, sampai punya kekuatan yang sedemikian besar, hingga dapat mempengaruhi bawahannya untuk melakukan pembangkangan hukum “.

3. Komisi 3 akan kirim surat pada Menteri Dalam Negeri terkait pernyataan Kepala Pusat Informasi Kementerian Dalam Negeri yg justru menyarankan agar Pemkot Bogor tidak perlu mengikuti rekomendasi ombudsman sebagaimana diberitakan oleh Kantor Berita 68H.

Satu bentuk keprihatinan yang mendalam juga, ketika beliau katakan, “Bagaimana NKRI akan bertahan lama jika penanggung jawab pemerintahannya saja dapat menyulut berantakannya prinsip negara hukum?

Mendagri sangatlah tidak pintar jika punya pemikiran sama seperti itu�.

4. Komisi 3 akan meminta aparat Kepolisian agar tidak memihak kelompok tertentu tetapi tetap harus berpegang pada sistem hukum dan sistem hak asasi manusia.

Jadi aparat kepolisian tidak terlibat terlalu jauh ke dalam konflik. Tugas utama aparat kepolisian adalah untuk menciptakan ketertiban, menegakkan aturan, dan mencegah konflik yang mempengaruhi aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ada empat hal yang menjadi cataan penting dari Ruang Sidang tersebut yaitu : 1. Komisi III akan melakukan peninjauan langsung di lapangan.

2. Dalam masa sidang Komisi III yang akan datang, akan memanggil Walikota Bogor, Kapolresta Bogor dan Ketua PTUN, serta mendengar alasan Walikota yang hingga saat ini tidak

5

Jadi, Komisi III, selamat bekerja ! Semoga Tuhan menyertai.

ARSIP MEDIA Saat dirinya masih Merah-Putih :

Sambutan Tertulis

Walikota Bogor Diani Budiarto Pada Peletakan Batu Pertama GKI Bapos Jemaat Taman Yasmin 19 Agustus 2006 - Walikota Bogor - Diani Budiarto

agama manapun diwajibkan tunduk dan taat terhadap peraturan pemerintah.

Salam Sejahtera, Dengan rasa syukur dan bahagia, berkat perkenan Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi ini kita dapat bersama-sama mengikuti Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gereja Kristen lndanesia (GKl) Taman Yasmin.

Acara yang diselenggarakan hari ini, berlangsung hanya selang satu hari sejak kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan lndonesia ke-61. Hal ini seolah menjadi bukti, bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa lndonesia sejak tahun 1945, pada hakekatnya adalah kebebasan bagi setiap warga negara lndonesia untuk menikmati kehidupan sesuai dengan jati diri masing-masing, walaupun kita berada di dalam kebhinekaan agama, suku, ras dan bahasa yang begitu beragam.

Adalah hak setiap warga negara untuk secara bebas menganut salah satu dari lima agama yang diakui oleh negara, sehingga seiring dengan itu adalah setiap kelompok penganut agama untuk membangun dan mendirikan rumah ibadah masing-masing.

Namun, hak kebebasan itu dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan kita, bukanlah kebebasan tanpa batas, sehingga kelompok

Peraturan pemerintah terkait dengan pendirian rumah ibadah, pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk dapat mengakomadasi kepentingan seluruh ummat beragama di Indonesia. Saya kira prinsipprinsip yang mendasari lahirnya peraturan tentang pembangunan rumah ibadah itulah yang senantiasa perlu kita pahami.

Selanjutnya pada kesempatan ini, kepada seluruh jemaat Gereja Kristen lndonesia Kota Bogor, saya ucapkan selamat atas dimulainya pembangunan gereja ini. Kita berharap seluruh proses pembangunan berjalan lancar dan tidak ada kendala yang dapat menghambat proses pembangunannya.

Dengan telah selesainya gereja ini kelak ummat Kristen di lingkungan Perumahan Yasmin dan sekitarnya, dapat memanfaatkan keberadaan gereja ini dengan sebaik-baiknya.

Tingkatkanlah kegiatan ibadah di lingkungan gereja, karena hal itu penting dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan beragama di masyarakat.

Di tengah situasi kehidupan berbangsa yang saat ini banyak dihadapkan dengan

6

berbagai persoalan, maka kehidupan beragama memang harus terus diperkuat, agar secara mental, ummat beragama akan senantiasa tabah dan sabar dalam menghadapi setiap masalah.

Seperti kita ketahui, bahwa persoalan yang harus kita hadapi sebagai sebuah bangsa saat ini demikian banyak dan cenderung kompleks. Di samping soal moralitas masyarakat yang masih memprihatinkan, kita juga dihadapkan pada persoalan-persoalan sosial, seperti kemiskinan dan berbagai bencana alam yang akhir-akhir banyak melanda tanah air.

Dalam situasi seperti itu, ada baiknya kita terus perkuat rasa solidaritas sosial dan juga kita perkuat rasa persaudaraan sebangsa.

Saya yakin bahwa kegiatan ibadah yang berlangsung di setiap gereja, adalah sebuah bimbingan bagi ummat Kristiani untuk tetap teguh dalam memelihara iman, yang diimplementasikan ke dalam berbagai amal dan kebaikan pada kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu saya juga selalu percaya, bahwa ummat kristiani akan selalu menjadi bagian penting di dalam usaha-usaha kita bersama, mengatasi apapun masalah yang dihadapi masyarakat dan pemerintah saat ini.

Demikian kiranya hal-hal yang dapat saya sampaikan untuk mengantar jalannya acara pada hari ini. Akhirnya kepada panitia pembangunan saya ucapkan selamat beraktivitas, mudah-mudahan proses pembangunan gereja ini berjalan lancar sesuai rencana.

Sedangkan kepada seluruh anggota jemaat Gereja Kristen lndonesia Kota Bogor, saya himbau untuk terus memberikan bantuan pada proses pembangunan ini.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. **

7

Kini Giliran GP Anshor

Bersuara!

D

ukungan bagi pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Rekomendasi Ombudsman, yang menguatkan keabsahan Ijin GKI Bapos Taman Yasmin kembali diperoleh. Kali ini, datang dari Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Anshor, sebuah badan otonom yang merupakan anggota keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU).

Pertemuan-pertemuan telah secara intensif dilakukan di antara gereja, Pengurus Cabang Anshor di kota Bogor dan jajaran PP GP Anshor untuk merumuskan langkah konkret dan nyata dalam mendukung pelaksanaan putusan Mahkamah Agung dan Rekomendasi Ombudsman.

Ketua Umum PP GP Anshor, Nusron Wahid menegaskan bahwa Anshor adalah pendukung NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945 serta supremasi hukum di Indonesia. “Anshor dan jajarannya akan melakukan komunikasi dan tindakan nyata lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa siapapun di negara ini akan patuh pada hukum, apalagi putusan

Mahkamah Agung.

Anshor juga akan melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa tidak ada tindak kekerasan dilakukan oleh siapapun pada kelompok minoritas manapun di Indonesia�, tegas Nusron Wahid.