Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Jumat, 23 Agustus 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | JUMAT, 23 AGUSTUS 2019

DPRD, Pengabdian atau Bisnis?

Motivasi menjadi anggota DPRD saat ini, terkesan lebih berorientasi ke bisnis dibandingkan pengabdian kepada rakyat. Dan DPRD yang menggadaikan SK untuk pinjam uang ke bank, dikhawatirkan tidak akan maksimal melaksanakan kinerja sesuai tupoksinya.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

PENGAMAT Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila), Yusdianto mengatakan menggadaikan SK ke bank merupakan tindakan yang tidak etis, terlebih itu dilakukan oleh anggota DPRD yang baru saja dilantik.

Yusdianto mengatakan, dengan menggadaikan SK ke bank, akan

muncul stigma bahwa menjadi anggota dewan hanya cuma mencari duit atau lebih berorientasi bisnis. “Dan dapat dikatakan mereka ini menggadaikan jabatan sebagai wakil rakyat," kata Yusdianto, Kamis (22/8) Akademisi Unila yang baru saja mendapatkan gelar doktor ini memastikan, tindakan menggadaikan SK akan mempengaruhi kinerja sebagai anggota dewan. “Jelas ini akan mempengaruhi

kinerjanya sebagai wakil rakyat. Karena tidak menutup kemungkinan segala kebijakan yang dibuat akan kontraproduktif akibat dari tergadainya pendapatan tadi,� tegasnya.

"Bukankah SK itu bentuk legitimasi dari rakyat, lalu kenapa itu digadaikan, kan ironis sekali. SK yan sudah digadaikan dampaknya bakal sulit mengawasi perilaku wakil rakyat. Jadi kan bisa muncul stigma kalau anggota DPRD malas, tidak produktif dan terkadang bermain

proyek," kata dia.

Masih kata Yusdianto, ulah DPRD yang suka menggadaikan SK juga dampak dari beban biaya politik tinggi yang harus ditanggung.

Dikatakannya, tidak bisa dipungkiri jika para anggota DPRD harus mengeluarkan dana tidak sedikit saat Pemilu 2019 lalu.

Bahkan, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan ada beberapa dewan >> Baca

DPRD Hal 9

Pemprov Lampung Usulkan 200 CPNS dan 300 PPPK BANDAR LAMPUNG - PEMERINTAH Provinsi Lampung telah mengusulkan formasi perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Usulan itu merupakan tindaklanjut dari surat tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kemenpan RB. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Dewi Budi Utami menjelaskan jumlah usulan CPNS dan PPPK tahun 2019 di lingkungan Pemprov Lampung sebanyak 500-an orang.

"Kita sudah mengusulkan formasinya ke Kemenpan RB. Angka pastinya saya lupa, sekitar 500an. CPNS 200-an dan PPPK 300-an," kata Dewi di Kantor Pemprov Lampung, Kamis (22/8).

Ditanya kapan jadwal rekrutmen CPNS digelar, Dewi mengaku sejauh ini belum mengetahuinya.

Pasalnya, hal itu merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

"Kapan pendaftaran dan tesnya kita masih menunggu jadwal pasti dari pusat, kita cuma proses pengusulannya saja dan itu sudah dilakukan," kata dia.

Dewi menambahkan, pengusulan formasi rerutmen CPNS dan PPPK 2019 dilakukan menggunakan skala prioritas dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Lampung.

"Kebutuhan ini melihat dari usia pensiun, kemampuan anggaran. Kita sudah ada data >> Baca

Pemprov Hal 9

Wawan Minta Najmul Fikri Kadis PU-PR Mesuji Bertanggung Jawab Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MANTAN Sekertaris Dinas PU-PR Mesuji Wawan Suhendra minta Najmul Fikri Kepala Dinas PU-PR Mesuji, ikut bertangung jawab dalam kasus suap fee

proyek. Wawan mengaku apa yang dilakukannya karena mengikuti perintah pimpinannya, Najmul Fikri.

Pernyataan itu disampaikan wawan Suhendra saat menyampaikan nota pembelaan (Pledoi) dalam lanjutan persidangan perkara dugaan suap

fee proyek infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Mesuji di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Kamis (22/8).

Wawan mengatakan merasa tidak diperlakukan secara adil, lantaran ia sebagai korban kebijakan pimpinan, Kadis PU-

PEMBACAAN PLEDOI BUPATI Mesuji nonaktif Khamami dan Taufik Hidayat sedang menyimak pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh mantan Sekretaris Dinas PU-PRMesuji Wawan Suhendra dalam sidang lanjutan kasus suap fee proyek di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Kamis (22/8).

Foto: Ricardo/Kupas Tuntas

PR Mesuji Najmul Fikri. Sementara pimpinannya Najmul Fikri hingga kini masih bisa berkumpul dengan keluarga. >> Baca

Wawan Hal 9

PT Dasa Karya Dharma Belum Bayar Gaji Pekerja Outsourcing

PEMAPARAN GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi sedang memaparkan potensi Lampung yang akan ditayangkan melalui program "Indosiar Goes To Lampung" pada September 2019 di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (22/8).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PETUGAS keamanan (Security) dan kebersihan (Cleaning Service) di PT Budi Berlian Motor (BBM) belum menerima gaji selama dua

Foto: Ist

bulan. Para pekerja outsourcing atau kontrak ini dipekerjakan oleh PT Dasa Karya Dharma (DKD).

Padahal, gaji para pekerja sudah ditransfer oleh PT Budi Berlian Motor kepada PT DKD. "Kami heran, kenapa gaji sudah mau hampir dua bulan belum juga dibayar sama

mereka (PT DKD)," kata seorang tenaga kerja outsourcing yang enggan disebutkan namanya ini, Kamis (22/8).

Lantaran gaji belum diterima, ia bersama rekannya sempat me>> Baca

PT Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Orientasi Cari Duit?

Polres Lamsel Sita Sabu 1,4 Kg di Pelabuhan Bakauheni

SIKAP DPRD yang mudah meminjam uang ke bank dengan menggadaikan SK, menjadi fenemena yang menarik untuk disimak. Apalagi, jika DPRD itu baru saja dilantik, tapi sudah tergoda untuk mencari pinjaman uang ke bank. Memang tidak ada aturan yang dilanggar, namun secara Zainal Hidayat, SH etika seperti kurang patut. Ada kesan, jika menjadi anggota DPRD hanya berorientasi mencari uang.

Tidak bisa dipungkiri, untuk menjadi legislator membutuhkan biaya yang cukup besar. Bahkan, tidak sedikit anggota dewan yang mencari pinjaman untuk memuluskan menuju gedung parlemen. Saat sudah duduk, kini wakil rakyat harus mulai membayar hutang yang pernah dipakai untuk berkampanye dan biaya lain saat Pemilu 2019.

Bagi anggota dewan dengan kondisi ekonomi paspasan, tentu tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali menggadaikan SK ke bank untuk mendapat uang puluhan bahkan ratusan juta rupiah untuk melunasi hutangnya. Tentu tidak ada yang melarang dengan sikap

Jajaran Polres Lampung Selatan menggagalkan upaya penyelundupan sabu seberat 1,4 Kg di areal pemeriksaan Seaport Interdiction (SI) Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

>> Baca

Orientasi Hal 9

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) INFORMASI yang masuk dapur Kupas Tuntas, sabu dikemas dalam kantong plastik berbentuk pipih, guna mengelabuhi pemeriksaan aparat kepolisian.

Agar tidak mudah dideteksi, barang haram tersebut ditempelkan di kardus sehingga seolah-olah menjadi bagian lembaran kardus.

Beruntung, petugas di SI Pelabuhan Bakauheni lebih jeli dan cermat, sehingga mampu mengungkap modus penyelundupan sabu dengan

model baru tersebut.

Sabu seberat 1,4 Kg itu disita polisi dari dalam kendaraan mini bus Grand Max warna putih dengan nomor polisi L 9534 WB. Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan, Iptu Ferdiansyah saat dihubungi mengaku pihaknya tengah melakukan pengembangan untuk menangkap pemilik sabu. "Ini kita lagi pengembangan," kata Ferdiansyah melalui sambungan telepon, Kamis (22/8).

Ditanya asal sabu dan berapa orang yang diamankan, Iptu Ferdiansyah belum mau berkomentar banyak.

Foto: Ist

SITA SABU - INILAH sabu seberat 1,4 Kg yang disita jajaran Polres Lampung Selatan di areal pemeriksaan Seaport Interdiction (SI) Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

"Harusnya kan Pak kapolres yang ngomong, nanti itu diekspos kok," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Lampung Selatan AKBP M Syarhan saat dikonfirmasi sambungan telepon tidak mengangkat teleponnya mes-

kipun dalam keadaan aktif.

Informasi yang diterima Kupas Tuntas, hasil pengembangan ke daerah Jawa Timur, jajaran Polres Lampung Selatan meringkus dua orang tersangka terkait penyelundupan sabu tersebut. (Dirsah/Red)

2

Jumat, 23 Agustus 2019

BANDAR LAMPUNG

Gubernur Ingin Jadikan Provinsi Lampung Ramah Anak Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, meminta kepada delapan kabupaten untuk segera mewujudkan kabupaten/ kota layak anak (KLA).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEBAB, tujuh kabupaten/ kota lainnya, telah meraih

penghargaan sebagai KLA dari Menteri PPPA-RI pada tanggal 23 Juli 2019 lalu, yang bertepatan pada Hari Anak Nasional, di Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketujuh kabupaten/kota yang mendapatkan predikat KLA tersebut, yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Way Kanan dan

Kabupaten Lampung Tengah.

“Harapan kita nantinya keseluruhan kabupaten/kota bisa menjadi KLA,” ujar Gubernur Arinal diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangu nan, Theresia Sormin, saat membuka Pelatihan Gugus Tugas KLA Dengan Analisis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota, di Ballroom Randu Palace, Hotel Bukit

Randu, Kamis (22/8).

Hal ini, kata Theresia, sebagai upaya untuk menjadikan Provinsi Lampung sebagai Provinsi Layak Anak (Provila). “Kemarin pada acara penghargaan tujuh kabupaten/kota sebagai KLA itu, Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan sebagai penggerak KLA, diharapkan jika seluruh kabupaten/kota meraih predikat sebagai KLA, Lampung bisa mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila),” katanya.

Untuk itu, Ia meminta kepada seluruh kabupaten/ kota, OPD terkait termasuk fasilitator untuk mampu mewujudkan target Lampung sebagai Provila di tahun 2020.

“Terutama kepada Kabupaten Tulangbawang Barat dan Kabupaten Mesuji karena mungkin merupakan ka-

bupaten baru. Saya titipkan kepada fasilitator, tolong dilatih sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan Provila. Kita serahkan kepada fasilitator bahwa di tahun 2020 harus dapat,” tegasnya.

Theresia menyambut baik atas diselenggarakannya kegiatan pelatihan tersebut karena dinilai memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan koordinasi, sinergitas, pengetahuan dan keterampilan peserta dalam pelaksanaan KLA. “Kegiatan ini juga memiliki peran sebagai upaya peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta mengimplementasikan dalam tugas dan fungsi masing-masing anggota gugus tugas KLA provinsi dan kabupaten/kota seProvinsi Lampung. Sebagai wujud upaya pemenuhan hak

anak, pemerintah mewujudkan KLA,” katanya.

Theresia menyampaikan bahwa Gubernur Arinal berkomitmen menjadikan Lampung Ramah Perempuan dan Anak. “Kita semua menyadari bahwa fokus pemerintah adalah mengupayakan pemenuhan hak anak yang harus dipenuhi secara konkret, mulai dari Sekolah Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, Taman Bermain Ramah Anak dan lain-Iain,” ujarnya.

Melalui Pelatihan Gugus Tugas KLA dan PUHA, Theresia berharap dapat terbangun komitmen yang sinergis untuk bersama-sama memenuhi dan melindungi hak anak.

“Peserta dan OPD yang hadir pada kesempatan ini merupakan ujung tombak untuk menjadikan Provinsi Lampung sebagai Provila,” katanya. (Rls)

Foto: Ist

BERI SAMBUTAN - STAFAhli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung, Theresia Sormin, memberikan sambutan dalam acara pelatihan gugus tugas KLA dengan analisis pengarusutamaan hak anak (PUHA) Tingkat provinsi dan kabupaten/kota, di Ballroom Randu Palace, Hotel Bukit Randu, Kamis (22/8).

Taufik: Sanitasi di Sekolah Jadi Prioritas Pembangunan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KONDISI sanitasi di sekolah perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab, jika kondisi sanitasi di sekolah buruk atau tidak layak, maka akan berpenaruh terhadap proses belajar para siswa.

Hal itu disampaikan Direktur Mitra Bentala, Mashabi, dalam kegiatan Learning Event sanitasi sekolah tingkat Provinsi, di Hotel Marcopolo Bandar Lampung, Kamis (22/8).

“Kondisi sanitasi di sekolah mempunyai pengaruh terhadap kondisi belajar dan psikologi siswa. Namun, kondisi ini ternyata belum banyak diketahui, bahkan oleh pihak sekolah,” kata dia.

Menurut Mashabi, selama ini masih banyak yang belum tahu hubungan antara sanitasi dengan perkembangan daya belajar siswa. Padahal sanitasi yang buruk tak hanya membuat penghuni sekolah tidak nyaman, tapi juga bisa menimbulkan berbagai penyakit.

“Bagaimana bisa belajar dengan baik jika kondisi sanitasi buruk. Jika sanitasi di sekolah buruk, siswa menjadi tidak nyaman dan bisa menjadi penyebab penyebaran penyakit seperti diare. Untuk itu dengan hadirnya Pemerintah Provinsi Lampung melalui program Lampung Sehat, diharapkan mampu mewujudkan sanitasi sekolah yang layak dan aman di Provinsi Lampung,” tandasnya.

Sementara Koordinator Stichting Nederlanse Vrijwilliger (SNV) Development Organization Indonesia, Bambang Pujiatmoko, menyampaikan, berbicara tentang perlindungan anak, bukan hanya perlindungan di rumah, tetapi juga di sekolah, perlindungan terhadap akses air dan sanitasi.

“Untuk itu kami berharap jika Pemerintah Provinsi Lampung sudah berkomitmen dalam pencanangan sebagai provinsi laik anak, maka sanitasi pun harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Sementara Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mengatakan, sanitasi sekolah merupakan langkah awal dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sehat. Untuk itu, pembangunan sanitasi dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerah.

“Namun pada kenyataannya belum semua kabupaten/kota menjadikan pembangunan sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan. Untuk itu mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera merupakan tanggung jawab pemerintah dan stakeholder terkait,” kata Taufik mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

“Kedepan melalui program ‘Lampung Sehat’, Pemprov Lampung akan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat melalui Program PHBS khususnya bagi para siswa,” imbuhnya. (Rls)

Jumat, 23 Agustus 2019

BANDAR LAMPUNG

3

Kekerasan Perempuan dan Anak Masih Tinggi

Peran Pers dan Masyarakat Sangat Penting Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tergolong tinggi di Provinsi Lampung.

Untuk mengatasinya, diperlukan partisipasi masyarakat dan pers dalam pemberitaan.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Hermansyah Sasoleh, pada sosialisasi partisipasi media dalam pemberitaan yang responsif gender dan ramah anak di Hotel Horison, Kamis (22/8).

“Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung mengalami peningkatan. Pada Mei 2019, pengalaman hidup anak bahwa dua dari tiga orang pernah mengalami kekerasan seksual baik fisik maupun emosional,” kata Hermansyah.

Sedangkan berdasarkan hasil survei tahun 2018, kata dia,

anak-anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga paling tinggi. “Dari hasil survei itu, kekerasan secara seksual menjadi yang paling dominan. Bahkan dari 270 korban sebanyak 154 merupakan korban kekerasan seksual,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Hermansyah, Pemerintah melalui Dinas PPPA Provinsi Lampung, terus aktif menyosialisasikan pencegahan, sebab, sebagian besar korban mengalami lebih dari satu jenis kekerasan.

"Peningkatan ini bukannya pemerintah tidak berusaha.

Masalahnya, kasus-kasus itu seperti fenomena gunung es.

Sehingga dibutuhkan peran aktif serta partisipasi masyarakat maupun pers (media massa) sangatlah diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan

Foto: Sri/Kupas Tuntas

BERI SAMBUTAN - KEPALA Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Hermansyah Sasoleh, memberikan sambutan dalam acara sosialisasi partisipasi media dalam pemberitaan yang responsif gender dan ramah anak di Hotel Horison, Bandar Lampung, Kamis (22/8).

anak sejak dini,” bebernya.

Dalam kegiatan tersebut mengundang narasumber, yakni Redaktur LKBN Antara Lampung, Budi Santoso dan saksi ahli Dewan Pers di Lampung, Oyos Saroso, yang juga turut dihadiri oleh sejumlah awak media, aktifis perempuan dan anak.

“Jurnalis dalam pekerjaannya merdeka, bebas, dilindungi Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi HAM PBB. Pe-

jabat yang melanggar aturan atau pedoman bisa dipidana melanggar pasal UU No.40 tahun 1999," kata Budi.

Namun dalam melaksanakan fungsi hak kewajiban dalam peranannya, pers wajib menghormati hak asasi setiap orang.

Oleh karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol masyarakat.

"Untuk pemberitaan yang berkaitan dengan kekerasan perempuan dan anak, diharap-

kan tidak terlalu vulgar dan wajib menyembunyikan identitas korban atau pelaku, terlebih kalau masih di bawah umur," jelasnya.

Dan jika membuat berita kekerasan anak dan perempuan, seperti asusila dan lain sebagainya, kata Budi, media memiliki kode etik jurnalistik dan bisa menghargai korban maupun pelaku yang menjadi narasumber, dengan menyembunyikan identitasnya.

Sementara Saksi Ahli Dewan Pers Lampung, Oyos Saroyos, mengungkapkan, bahwa jurnalis harus memegang teguh pedoman etik dan standar pemberitaan ramah perempuan, anak dan HAM. Terdapat 10 elemen jurnalisme, yakni kebenaran, loyalitas, verifikasi, independensi, memantau kekuasaan, forum publik, memikat, proposional dan komprehensif, nurani dan hal warga.

Pedoman tentang pornografi dalam pers tertuang dalam Keputusan Dewan Pers nomor: 13/PDP/X/2001. Pada prinsipnya pornografi dan kecabulan tidak masuk kate-

gori pers. Apabila pers sebar informasi kepentingan publik, pornografi dan kecabulan terkait wilayah personal (private), maka bisa terkena pasal 282 KUHP dengan sanksi penjara maksimal 18 bulan.

Dijelaskannya, prinsip penulisan kejahatan asusila harus dengan hati-hati, empati, bijaksana, untuk melindungi korban dan tetap berperan mendorong penegakan hukum serta mencegah terjadi kejahatan asusila tidak mempublish identitas korban, serta menghindari pemuatan foto atau gambar korban maupun keluarga, tempat tinggal atau kerja walau disamarkan masih berpotensi ungkap identitas korban.

“Pedoman pemberitaan ramah anak, maka wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak. Apalagi membuat deskripsi atau rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dam sadistis. Kemudian jangan memilih diksi yang mengundang syahwat," tandasnya. (Sri)

Unila Terima 26 Hak Paten dari MURI Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung mengapresiasi anugerah 26 paten yang diterima Universitas Lampung (Unila) dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Prestasi ini diharapkan mengembangkan inovasi dan meningkatkan daya saing daerah serta nilai tambah produk-produk daerah.

“Untuk itu, saya sangat mengapresiasi penganugerahan 26 paten dalam waktu 7 bulan 12 hari yang digagas Universitas Lampung, khususnya Fakultas Pertanian (FP) Unila,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, saat menghadiri acara penganugerahan Rekor MURI tersebut, di GSG Unila, Kamis (22/8).

Fahrizal menjelaskan, bahwa invensi ini diperoleh oleh para dosen/peneliti melalui rangkaian panjang penelitian, dengan harapan kedepan dapat dikomersialisasi melalui kerjasama dengan semua pihak yakni pemerintah dan dunia usaha.

“Invensi ini menjadi arti strategis bagi Provinsi Lampung dan Indonesia, khususnya agar inventor memiliki jaminan dan kekuatan hukum atas perolehan invensinya, maka pengakuan Negara terhadap hak kekayaan inte-

lektual berupa hak paten sangat penting,” jelasnya.

Provinsi Lampung, kata Fahrizal, memiliki banyak keunggulan yang mendukung ketahanan pangan Nasional, baik di tingkat Nasional maupun Internasional, diantaranya sebagai penghasil kopi, lada dan kakau. Penghasil jagung dan singkong terbesar dan pengekspor nanas Internasional.

Dengan adanya hak paten ini, Fahrizal mengharapkan menjadi kontribusi bagi pembangunan Lampung dan Nasional. “Untuk itu, saya mengajak untuk dapat bersinergi dengan Pemerintah guna mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya, salah satunya melalui program Petani Lampung Berjaya,” jelasnya.

Fahrizal berharap paten ini dapat diterapkan dengan baik guna meningkatkan produktivitas produksi maupun peningkatan prosesi di tingkat hilir, meningkatkan pertanian dan membangun ekonomi Lampung yang berujung bagi kesejahteraan rakyat.

“Pemprov Lampung sangat mendukung penelitian, ide dan inovasi dari Unila. Serta akan memfasilitasi melalui Balitbangda Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, agar ada pemikiran bersama dapat berjalan dengan baik antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha,” pungkasnya. (Rls)

MILITER

Letkol Romas Pimpin Kandim 0410/KBL BANDAR LAMPUNG - TAMPUK kepemimpinan Kodim 0410/ KBL Bandar Lampung resmi berganti. Letkol Inf. Romas Herlandes kini resmi menjabat sebagai komandan kodim (Dandim) 0410/KBL menggantikan Letkol. Arm Wahyu Jatmiko.

Hal itu terungkap dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) yang berlangsung di Aula Ahmad Yani, Korem 043/Gatam, Kamis (22/8).

Sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Korem 043/ Gatam, Kolonel Inf. Taufik Hanafi. Untuk diketahui, Letkol Inf. Romas Herlandes sebelumnya menjabat Waasops Kasdam II/Sriwijaya, sedangkan Letkol. Arm Wahyu Jatmiko menduduki jabatan baru sebagai Wadan Mensis Secapa AD Bandung.

Dalam kesempatan itu, Letkol. Arm Wahyu Jatmiko, mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan arahan dari Komandan Korem. “Ini berkat arahan dan bimbingan dari Danrem, terimakasih juga untuk para senior, para Kasi, Balak, Dandim senior atas koreksi, tegoran dan arahan yang telah diberikan,” ujar Wahyu.

“Sembilan bulan merupakan waktu yang sangat singkat, kami mohon maaf apabila tugas dan perintah belum bisa maksimal, dan kami menyadari itu. Mungkin dalam kegiatan banyak ketersinggungan secara pribadi melukai perasaan, sekali lagi mohon untuk dimaafkan, dan juga mohon doa restu, kami akan melaksanakan tugas sebagai Wadan Mensis Secapa AD,” lanjutnya.

Sementara itu, Dandim 0410/KBL yang baru, Letkol Inf. Romas Herlandes,berharap supportnya agar tugas yang dijalankannya berjalan dengan baik. “Apabila ada yang kurang, jangan sungkan untuk ditegur, karena kami tidak luput dan khilaf dan salah. Terimakasih kepada Dandim lama (Letkol Arm. Wahyu), kami doakan semoga sukses ditempat penugasan yang baru,” ujar lulusan Akmil 1998 itu. (Rls)

DAPAT REKOR MURI - PJ. Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto (kanan), menghadiri acara penganugerahan 26 paten dalam waktu 7 bulan 12 hari yang digagas Fakultas Pertanian Unila, dan mendapat rekor MURI, di GSG Unila, Kamis (22/8).

Foto: Ist

SDM Calon Komisioner KPU Lampung Minim Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PROSES seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung tahap CAT (Computer Assisted Tes) telah selesai. Dari 60 peserta yang dilaksanakan di Universitas Lampung pada Kamis (22/8), hanya ada 14 orang yang dinyatakan lolos karena telah memenuhi

Passing Grade, yakni se besar 60,0.

Ketua Tim seleksi KPU Lampung, Tuntun Sinaga, sangat menyayangkan dengan hasil yang diperoleh dari tes CAT ini. Hal itu, kata dia membuktikan bahwa minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) para calon komisioner KPU di Provinsi Lampung.

“Kalau sesuai ketentuan, batas maksimal dari hasil tes ini adalah 49 orang yang me-

miliki kesempatan untuk lolos. Tapi karena adanya batas minimal atau Passing Grade 60,0 sehingga yang lolos hanya 14 orang saja," ujarnya.

Selanjutnya, kata Tuntun, ke 14 peserta tersebut akan mengikuti tes psikologi dan juga kesehatan pada 26-30 Agustus mendatang. “Saya berharap, 14 orang ini dapat lolos sampai akhir, meskipun nantinya hanya tujuh yang

siap bekerja," kata dia.

Menariknya, tambah Tuntun, para peserta yang lolos passing grade adalah petahana, atau anggota KPU yang lama. Sementara dari kalangan akademisi seperti dosen dan jurnalis, tidak sampai.

“Kok bisa tidak sampai passing grade. Dan yang paling tinggi dibawah passing grade itu mencapai 59,40. Tapi itulah potret SDM di Lampung ini," ungkapnya. (Sule)

Dewan Pers Ajak Media Massa Kawal Janji Politik Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DEWAN Pers mengadakan Workshop dengan wartawan cetak, elektronik dan siber, di Hotel Emersia Bandar Lampung, Kamis (22/8), dengan tema “Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019”. Acara tersebut dibuka oleh Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Agung Dharmajaya (narasumber), dengan turut mengundang Akademisi FH Unila,

Bayu Sujatmiko, tokoh pers Bambang Harymurti, serta sejumlah perwakilan berbagai media dan lembaga profesi jurnalis di Lampung.

Inti dari kegiatan tersebut, Dewan Pers mengajak media massa untuk melihat kembali posisi pers serta mengawal kesuksesan janji politik yang disampaikan saat Pemilu 2019.

Menurut Akademisi Fakultas Hukum (FH) Unila, Bayu Sujatmiko, bahwa perkembangan media sosial (Medsos) saat ini lebih berkembang dari media pers.

Foto: Ist

SERAHKAN TONGKAT KOMANDO - DANREM 043/Gatam, Kolonel Inf. Taufik Hanafi, menyerahkan tongkat komando kepada Dandim 0410/Kota Bandar Lampung yang baru, Letkol Inf. Romas Herlandes, saat sertijab dandim 0410/KBL, di AulaAhmad Yani, Makorem setempat, Kamis (22/8).

“Kalau pers badan hukumnya jelas, ada lembaga yang mengontrol. Tapi medsos tidak ada yang mengontrol.

Karena itu, pers dalam posisi ini bisa menjadi media yang meluruskan informasi yang salah di medsos,” kata Bayu.

Dalam kondisi ini, ia pun mempertanyakan di mana posisi pers. Apa pers di posisi kalangan remaja, pemuda atau kalangan tua. Karena itu, media pers harus tentukan arah. Apakah media berorientasi bisnis, sosial, atau politik.

“Yang pasti media pers harus berperan memberi informasi ke masyarakat dengan tidak melanggar UU Pers sesuai dengan pasal 27-36,” pesannya.

Bayu menyarankan agar media massa berperan untuk mengedukasi masyarakat di tengah-tengah derasnya medsos. Ia menilai bahwa Undangundang IT di Indonesia masih setengah-setengah, sehingga masih ada celah untuk dilakukan revisi.

Sementara itu, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Agung Dharmajaya, mengatakan, agar media tetap jalan pada

relnya, sesuai dengan Pasal 3 UU no.40/199 tentang pers.

Karena Dewan Pers bukan lembaga pengadil.

Ia mengharapkan agar fungsi pers atau media massa sebagai wadah informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta ikut dalam memperjuangkan penegakan keadilan dan kebenaran. “Selama pemilu 2019, ada dua pengaduan dan sudah ditangani,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini juga dibuka dialog. Peserta banyak mempertanyakan posisi Dewan Pers dalam menyelesaikan delik pengaduan. Peserta juga mempertanyakan tentang pendaftaran media ke Dewan Pers yang mengalami kesulitan dan verifikasi butuh waktu lama.

Agung menjelaskan bahwa permohonan ke Dewan Pers mencapai tiga ribuan, sementara anggota Dewan Pers hanya sembilan orang.

‘Dengan waktu yang singkat, tenaga terbatas dengan jumlah pemohon yang cukup banyak, maka butuh waktu lama untuk melakukan verifikasi,” jelasnya. (Dbs)

4

Jumat, 23 Agustus 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Herwanda Pratama.

Redaktur : Oscar.

Asred: Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Pjs. H.M Hutagalung.

Sekretaris Marketing : PutriAndini.

Staf Marketing : Dwi Puspita Sari.

PemimpinRedaksi Kupastuntas.co : Pjs.TampanFernando.

StafOnline: Mitha(Koordinator),Widya Firmadana,SigitPamungkas, BudimanLuky,CandraMurti Ayuningtyas,IsmadiyahWulandari.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Dinkes Minta Percepat Pembangunan Puskesmas Setelah tahun lalu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mendapatkan alokasi pembangunan 9 Puskesmas rawat inap, tahun ini Kabupaten Lambar kembali mendapatkan alokasi yang sama, namun untuk tahun ini hanya 4 unit pembangunan Puskesmas Rawat Inap saja.

Lampung Barat (Kupas Tuntas) PEMBANGUNAN puskesmas rawat inap ini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementrian Kesehatan ini, untuk 4 Puskesmas, yakni di Kecamatan Sukau, Air Itam, Pagar Dewa, dan Kecamatan Kebun Tebu.

Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Lambar, Endiyawan me ngatakan, progres pembangunan 4 Puskesmas rawat inap rata-rata sudah mencapai 20 persen.

"Dari apa yang ada di lapangan progresnya sudah rata-rata 20 persen. Itu tergolong cepat karena cuacu bagus, pasalnya jika melihat

Endiyawan Kabid Sumber Daya Kesehatan

dari kontraknya baru sejak tanggal 21 Juli lalu, dan itu berahir hingga pertengahan desember nanti atau sekitar 6 bulan kontrak," ungkapnya, Kamis (22/8).

Ditanya apakah ada kendala bagi rekanan dalam

pelaksanaan pembangunan puskesmas rawat inap ini, Endi mengaku tidak ada, namun untuk yang di kecamata Pagar dewa sedikit kesulitan dalam mobilisasi material saja karena memang jarak tempuhnya cukup jauh.

"Kalau kendala ya tidak ada, paling yang di Pagar dewa saja karena jarak tempuhnya memang cukup jauh.

Namun kita mengimbau kepada rekanan untuk dipercepat, mumpung cuaca masih bagus, jangan sampai tidak tepat waktu, harus sesuai kontrak yang ada," tandasnya. (Iwan)

Antisipasi Bencana, BPBD Gelar Pelatihan Satgas

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

PARLEMENTARIA

Perlu Penataan Ibu Kota PRINGSEWU - PUSAT perkotaan Kabupaten Pringsewu sudah sepantasnya untuk segera dilakukan penataan khususnya di seputaran lampu merah, jalan Jenderal Ahmad Yani, jalan Jenderal Sudirman dan jalan KH Gholib.

Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Pringsewu Bambang Sugeng Irianto, Kamis (22/8).

"Penataan dimaksud bukan berarti hanya sebatas untuk memperindah wajah kota, tapi sekaligus untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan utama Pringsewu," kata Bambang.

Menurut dia, saat ini kondisi jalan sudah tidak sebanding lagi dengan jumlah kendaraan yang bertambah pesat. Oleh karena itu sudah tidak ada pilihan lain kecuali melakukan penataan seperti pelebaran jalan.

"Memang dibutuhkan anggaran yang sangat besar tapi jika terus bicara soal kendala (anggaran) lalu sampai kapan menunggu?. Saya berharap ini menjadi PR penting bagi Pemerintah," tandasnya. (Manalu)

BERI SAMBUTAN - SEKRETARIS Kabupaten Lambar,Akmal Abdul Nasir memberikan sambutan acara pendidikan dan pelatihan SAR di Wisma Sindalapai, Kecamatan Balik Bukit, Kamis (22/8).

Foto Bersama - Sekretaris Kabupaten Lambar, Akmal Abdul Nasir foto bersama dengan oleh Satgas BPBD setempat usai pelatihan SAR. Foto : Iwan/Kupas Tuntas

Lampung Barat (Kupas Tuntas) DALAM rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Satgas penanggulangan bencana Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menggelar pendidikan dan pelatihan Search and Rescue (SAR) di Wisma Sindalapai, Kelurahan Pasar liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kamis (22/08).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lambar,

Akmal Abdul Nasir. Dalam sambutannya, Akmal berharap pendidikan dan pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para satgas dalam penanganan terhadap bencana bisa lebih cepat dan tepat.

"Sebagai daerah yang rawan terhadap berbagai bencana, kita berupaya meningkatkan kemampuan dibidang penanggulangan bencana yang mengakibatkan korban. Dengan demikian, kabupaten Lambar sebagai kabupaten tangguh bencana akan terwujud," kata Aan.

Ia menambahkan, kebijakan penanggulangan bencana memberikan prioritas tinggi pada peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah terutama didaerah rawan bencana.

"Kemampuan tim dalam penanggulangan bencana diharapkan dapat membantu dalam proses penanggulangan bencana melalui pencarian dan penyelamatan,"tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Lambar, Gison Sihite menyampaikan, tujuan pendidikan dan pelatihan

tersebut agar terlatihnya Satgas yang memiliki keterampilan dalam proses pencarian dan penyela matan, pemberian pengobatan serta perawatan korban bencana.

"Sasaran kegiatan ini agar tersedianya satgas Sar di Lambar yang tangguh.

Untuk pesertanya terdiri dari Relawan dari berbagai unsur yang ada di Kabupaten Lampung Barat, sedangkan Narasumber nya kuta mendatangkan Basarnas Provinsi Lampung, Kodim 0422 Lambar, BPBD Lambar, dan PMI cabang Lambar," tandasnya. (Iwan)

Online, Radio Sonora 96.0 FM, dan Toko Gramedia tersebut dilaksanakan di Tegal Mas Resort Kabupaten Pesawaran.

Acara tersebut dihadiri oleh 15 kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kota se Provinsi Lampung, Biro Humas Provinsi Lampung, para pimpinan media yang tergabung dalam Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Lampung.

Sekretaris kominfo Lambar, M Danang Harisueno, yang mewakili Diskominfo Lampung Barat dalam presentasinya memaparkan 2 pro-

gram di Bidang Pendidikan dan Kesehatan yaitu Program Seragam Gratis, Program Literasi Daerah, Program Beasiswa Kedokteran, dan program Ambulan Hebat.

Lebih lanjut Danang yang juga Ketua NU Lampung Barat tersebut dalam presentasinya mengatakan bahwa program inovasi tersebut merupakan program gebrakan Bupati Lambar Parosil Mabsus sebagai upaya mengeluarkan status Kabupaten tertingggal.

"Alhamdulillah usahanya berhasil terbukti pada tanggal 31 Juli 2019, berdasarkan Keputusan Menteri PDTT Nomor 79 tahun 2019, Lampung Barat menjadi salah satu dari 62 daerah tertinggal yang terentaskan," katanya Danang.

Dalam program seragam gratis, lanjut Danang, sasaran yang dicapai meliputi peserta didik baru dari tingkatan SD, MI,SLTP dan MTs dengan distribusi seluruh jenjang sekolah di tahun 2018 sebanyak 10.830 siswa dengan masing masing siswa baru mendapatkan satu stel seragam sekolah (merah putih/putih biru), satu stel

seragam batik dan satu stel seragam pramuka. "Itu semua bertujuan untuk meringankan beban pembiayaan kepada orang tua peserta didik baru dalam hal pengadaan seragam sekolah serta dalam rangka peningkatan partisipasi pemerintah daerah dalam menyukseskan pendidikan nasional," ungkapnya.

Untuk program Beasiswa Kedokteran paparnya Danang, pemerintah Lampung Barat di 2018 sudah memberikan beasiswa kepada 6 orang siswa siswi yg berprestasi yang masuk Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi negeri di seluruh indonesia, dan di 2019 ini ada 3 putra putri terbaik Lampung Barat yang mendapatkan beasiswa kedokteran tersebut. Sedangkan untuk program Literasi Daerah, dalam presentasinya kepada Dewan Juri menyampaikan bahwa Lampung Barat dengan jargon "Masyarakat Cerdas Melalui Membaca" baru-baru ini sudah mendapatkan prestasi tingkat nasional dalam program Literasi yang diraih Pekon Padang Tambak, pungkasnya. (Rls)

Pringsewu Raih Predikat Terbaik Nasional Bidang Penyuluh Agama Islam Diskominfo Lambar Ikuti Lomba Kompas Gramedia Pringsewu (Kupas Tuntas) BUPATI Pringsewu H.Sujadi memperoleh penghargaan atau apresiasi dari Menteri Agama Republik Indonesia sebagai kepala daerah yang berpartisipasi dalam endukung moderasi beragama dan penguatan fungsi penyuluh agama.

Sedangkan Aimas Sholeha, S.Th.I. dari Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu terpilih menjadi Penyuluh Agama Islam Terbaik I Nasional kategori PNS. Aimas berhasil menyisihkan sejumlah pesaingnya diantaranya Shohibul dari Jawa Timur (Terbaik II), dan Siti MF, Jakarta (Terbaik III).

Para Penyuluh Agama Islam Terbaik se Indonesia tersebut berhak memperoleh hadiah berupa uang pembinaan dan penghargaan dari Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam sebagai penyelenggara kegiatan tersebut yang diserahkan langsung oleh Menteri

Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin pada acara Malam Anugerah Penyuluh Agama Islam Teladan PNS dan Non PNS 2019 di Jakarta, Rabu (21/ 8) malam.

Acara tersebut juga dihadiri Bupati Pringsewu H. Sujadi bersama sejumlah kepala daerah lainnya termasuk para Kakanwil Kementerian Agama se Indonesia.

Bupati Pringsewu H.Sujadi mengaku bangga dan bersyukur atas prestasi yang dicapai baik dirinya maupun Aimas. "Saya berharap prestasi yang ditorehkan Aimas sebagai Penyuluh Agama Islam Terbaik I se Indonesia ini dapat menjadi inspirasi bagi para penyuluh lainnya di Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung, serta seluruh masyarakat Bumi Jejama Secancanan," ujarnya.

Dirjen Bimas Islam M. Amin mengatakan, Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan 2019 diikuti sebanyak 60 peserta, yang merupakan peserta terbaik hasil seleksi berjenjang yang dilakukan di tingkat Kabupaten dan Provinsi. (Rls)

Lampung Barat (Kupas Tuntas) DINAS Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Humas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mengikuti ajang Kompas Gramedia Lampung Award 2019, Kamis (22/8).

Acara yang digelar Forum Komunikasi Daerah (FKD) Kompas Gramedia Lampung yang terdiri dari Koran Kompas, Tribun Lampung, Tribunnews, Kompas TV, Kompas

Foto : Ist

DIWAWANCARAI - BUPATI Pringsewu H.Sujadi saat diwawancarai usai menghadiri acara Malam Anugerah Penyuluh Agama Islam Teladan PNS dan Non PNS 2019 di Jakarta, Rabu (21/8) malam.

Jumat, 23 Agustus 2019

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA

5

DLH: Sampah Dikelola Bisa Tingkatkan Perekonomian Pesawaran (Kupas Tuntas) GUNA mengurangi sampah plastik yang ada di Bumi Andan Jejama, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran, bentuk Kelompok Sadar Lingkungan (Pokdarling) di 148 desa yang ada di 11 kecamatan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesawaran, Sofyan Agani, melalui Kepala Bidang pengendalian DLH Aufa Abendanon mengatakan, gerakan mengurangi sampah plastik telah dilakukan beberapa tahun yang lalu di Kabupaten Pesawaran.

"Sebenernya untuk pengendalian sampah plastik ini, kita telah membentuk Pokdarling yang ada di 11 kecamatan, yang tugasnya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat akan bahayanya sampah plastik tersebut, dan mereka juga telah kita berikan pelatihan untuk mengelola sampah," jelasnya. Kamis (22/8) Ia juga menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan agar Pokdarling tersebut, dapat mengelola sampah yang tadinya tidak memiliki nilai jual, ditangan mereka sampah tersebut bisa menghasilkan.

"Ya kita mensosialisasikan, seperti sampah organik dapat dibuat menjadi pupuk kompos, dan sampah plastik dapat digunakan menjadi kerajinan tangan yang memiliki harga jual, tapi kalau sampah plastik yang sudah tidak dapat digunakan kita anjurkan untuk mereka agar di prees kembali kemudian dijual ke pengepul," ungkapnya.

Lanjutnya, langkah ini diambil, selain bertujuan untuk mengurangi sampah plastik, tapi juga mereka mendapatkan uang dari sampah yang mereka kelola baik menjadi pupuk ataupun menjadi kerajinan tangan.

"Hal itu juga kan dapat menambahkan PAD desa mereka juga kan, dan saya sih berharap disetiap desa memiliki bank sampah," tutupnya.

Menurutnya, untuk Pokdarling yang telah menghasilkan ada di Desa Bogorejo Kecamatan Gedongtataan dan Desa Mulyosari Kecamatan Way Ratai dan ada beberapa lainnya.

"Yang sudah menjual jual barang terbuat dari sampah, sudah ada beberapa di Kabupaten Pesawaran, baik itu dari pupuk kompos maupun kerajinan tangan dari sampah plastik," tandasnya. (Reza)

Percepat Urus Perizinan, Pemkab Tulang Bawang Terapkan E-Signature

Foto : Reza/Kupas Tuntas

PADAMKAN API - DAMKAR Kabupaten Pesawaran sedang berupaya untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di RT 3 Dusun VI, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kamis (22/8).

Satu Bulan, Empat Kebakaran Terjadi di Pesawaran

BPBD Imbau Waspada Korsleting Listrik Kebakaran rumah terjadi di RT 3 Dusun VI, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, dari informasi yang dihimpun sementara, rumah tersebut sebut milik Arifin, api yang menjalar dengan cepat menghanguskan rumah beserta isinya.

Pesawaran (Kupas Tuntas) PANTAUAN dilapa ngan, Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Ka bupaten pesawaran be serta jajaran kepolisian dan masyarakat sekitar saling bahu membahu untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut.

"Kalau penyebab kebakaran kita belum tahu pasti,

tapi dari informasi yang kita dapat kebakaran terjadi sekitar pukul 9.30 wib," ungkap Kepala BPBD Ka bu paten Pesawaran Mustari, saat ditemui dilapangan, Kamis (22/8).

"Tapi, Alhamdulilah tidak ada korban jiwa, dan kalau secara kasat mata, kerugian materi pasti, karena rumah beserta isinya ikut terbakar," timpalnya.

Menurutnya, dalam kurun waktu satu bulan sudah terjadi beberapa kali kebakaran

di Pesawaran.

"Selama hampir satu bulan ini (Agustus 2019) saja sudah terjadi kebakaran sebanyak empat kali, yaitu di Kecamatan Teluk pandan dua kali, Negeri Katon satu kali dan hari ini di kecamatan Gedong Tataan," ujarnya.

Ia menerangkan bahwa, ada beberapa faktor penyebab kebakaran yang terjadi.

"Yang paling sering kita ketahui penyebabnya itu adalah korsleting listrik, karena memang terkadang masyarakat menganggap remeh hal ini, seperti adanya banyak colokan listrik dirumah, itu adalah salah satu penyebabnya," terangnya.

"Selain itu, faktor cuaca ekstrem juga jadi faktor,

kondisi suhu kita sekarang ini sudah diatas 35 derajat Celsius, bisanya suhu normal dibawah itu, makanya kondisi cuaca panas menjadi salah satu penyebab kebakaran ditambah de ngan adanya hembusan angin, ketika kebakaran terjadi akan cepat merambat," tukasnya.

Maka dari itu ia menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada pada saat kondisi seperti ini. "Kami tidak pernah lelah untuk sampaikan kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati, terutama pada saat dirumah jika ingin pergi cek kembali kondisi rumah dan matikan listrik," tutupnya. (Reza)

Tak Ikut Tes Seleksi, Satu Balon Kades Dinyatakan Gugur Pesawaran (Kupas Tuntas)

Foto : Irawan/Kupas Tuntas

GELAR SOSIALISASI - DPMPTKabupaten Tubaba menggelar Sosialisasi dan Konsolidasi Penyusunan Dokumen RKPT dan Penyusunan APBT Tahun Anggaran 2020, Kamis (22/8).

Tulang Bawang (Kupas Tuntas) UNTUK meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kepengurusan perizinan dan non perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) melakukan penyempurnaan sistem, dengan penerapan Esignature pada aplikasi sicantik cloud yang sinergi dengan aplikasi OSS. Penerbitan Sertifikat E-signature tersebut diawali dengan koordinasi yang dilakukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dra. Lusiana M.AP ke Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK) pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Kawasan Puspiptek Tangerang Selatan, Kamis, (22/8).

"Untuk diketahui, Kabupaten Tulangbawang merupakan Daerah pertama dan satu-satunya di Provinsi Lampung yang menerapkan sistem digital E-signature.

Dengan penggunaan aplikasi ini bisa mempercepat penerbitan izin, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih cepat karena Pejabat berwenang

dapat melakukan penandatanganan izin walaupun berada diluar ruang kerjanya," jelas Lusiana, Kamis (22/8).

Ia menambahkan, tentunya terobosan yang dilakukan ini, sangat sejalan dengan 25 program unggulan pro-rakyat, tentang pelayanan publik yang menjadi komitmen Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, untuk mewujudkannya.

"Nantinya, Pejabat yang menandatangi izin dan non izin, dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat dan akurat, walaupun sedang berada di luar ruang kerja," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, mekanismenya adalah Pejabat berwenang cukup menandatangani izin atau approval (pengesahan) pada menu di komputer atau smart phone. Maka tandatangan tersebut akan secara langsung tercetak pada dokumen izin. "Sehingga, mereka tidak perlu lagi membubuhkan tandatangannya berulang-ulang pada dokumen izin yang akan diterbitkan," terangnya.

Ia juga memastikan, aplikasi E-signature merupakan bentuk nyata komitmen Pemkab Tuba , dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mengurus perizinan.(win)

SATU peserta Bakal Calon Kepala Desa (Balon Kades) dinyatakan gugur lantaran tidak menghadiri tes seleksi Balon Kades. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setdakab Pesawaran Isroni Mihradi, Kamis (22/8).

"Ya, ada satu Balon Kades yang dinyatakan gugur karena tidak datang ikut tes ini, yaitu Sunarmin salah satu Kades Incumbent yang kembali akan mencalonkan diri sebagai Kades, dan jika tidak ikut tes ini

ya otomatis gugur karena tidak ada susulan," ungkapnya.

Menurutnya, tes ini dilakukan bagi peserta Pilkades yang lebih dari 5 orang calon.

"Dari data yang kita miliki, seharusnya peserta tes ini diikuti oleh 115 orang peserta tapi karena tidak hadir satu orang jadi hanya diikuti 114 orang peserta, dari 17 desa yang ada di tujuh Kecamatan yang akan melaksanakan Pikades serentak di Pesawaran," ujarnya.

Ditambahkannya, para peserta Balon Kades akan melakukan tes seleksi dengan sistem CAT selama satu hari. "Tes CAT ini kita

lakukan satu hari ini saja, para peserta akan mengerjakan 50 soal yang sudah disiapkan, dimana soal tersebut berisi tentang Pemerintahan Desa yang dibuat oleh pihak ketiga dalam hal ini akademisi, dan soalnya juga berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya," tambahnya.

"Dan penilaian juga akan kita ranking pada masingmasing desa, makanya kita akan rangking sesuai nilai tertinggi yang diraih pada setiap Desa. Namun jika ada hasil nilai yang sama, kita akan lakukan tes ulang dengan soal yang berbeda

untuk mendapatkan maksimal 5 orang peserta Balon Kades," timpalnya.

Ia pun menerangkan bahwa, tes seleksi dengan sistem CAT ini dilakukan agar bisa menjaga netralitas pada proses pelaksanaan tahapan Pilkades di Pesawaran. "Ini baru pertama kalinya kita gunakan sistem CAT pada proses Pilkades, tujuannya agar bisa mendapatkan Calon Kepala Desa yang qualified, apalagi jika terpilih nanti akan mengelola anggaran yang tidak sedikit, makanya ini salah satu stimulan agar Kades di Pesawaran juga bisa menggunakan IT," terangnya. (Reza)

DPMPT Gelar Sosialisasi Penyusunan Dokumen Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh (DPMPT) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar Sosialisasi Dan Konsolidasi Pe nyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh (RKPT) dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh (APBT) Tahun Anggaran 2020, Kamis (22/8/2019).

Acara yang digelar di Balai Tiyuh Pulung Kencang Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tubaba tersebut di hadiri oleh seluruh kepalo Tiyuh yang ada di 3 (Tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, dan Kecamatan Tumijajar.

Acara Sosialisasi tersebut juga di hadiri Kepala PMD,

Kabag Hukum Pemkab Tubaba, Serta para Camat di 3 kecamatan dan juga para pendamping lokal tiyuh.

Dalam sambutannya Pelaksana Tugas Kepala Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh, Agus Subagio mengatakan, dalam penyusunan RKP Tiyuh tahun anggaran 2020, wajib di sepakati dengan BPT melalui Musyawarah Desa (Musdes).

"Semua penyusunan RKPT itu harus musyawarah dengan BPT dengan dasar Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa." Ucap nya.

Sementara, ia juga menerangkan bahwa dalam acuan format RKPTiyuh harus sesuai dengn yang di sampaikan oleh bagian hukum Setdakab Tubaba.

"Persetujuan RKPTiyuh yang di lakukan melalui Musdes harus tepat waktu Selambat-lambatnya 30 Sep-

Foto : Erwin/Kupas Tuntas

FOTO BERSAMA - KEPALA DPM-PTSP, Dra. Lusiana M.AP foto bersama usai penerapan E-signature pada pelayanan PTSP di Mal Pelayanan Publik, Kamis (22/8).

tember 2019" Jelas nya.

Selain itu Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Tubaba Sofyan Nur Menyampaikan, bahwa bagian hukum pemkab tubaba sedang menggagas klinik konsultasi bantuan hukum untuk Tiyuh.

"Tugas kami menyiapkan

sarana yang nantinya akan di gunakan seluruh elemen masyarakat dalam konsultasi hukum, dan ini fokus untuk konsultasi, Artinya jika mengangalami kesulitan dalam melakukan penyusunan bisa konsultasi kepada Klinik Bantuan Hukum," ucapnya. (Irawan/Lucky)

6

Jumat, 23 Agustus 2019

LAMPUNG UTARA PIMPIN RAKOR TPID - WAKIL Bupati Lampung Utara Budi Utomo saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 di Ruang Siger Pemkab Lampung Utara, Kamis (22/8).

Foto: Ist

PEMERINTAHAN

Pemkab Lampura Gelar Rakor TPID LAMPUNG UTARA - PEMKAB Lampung Utara (Lampura) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Siger Pemkab Lampung Utara, Kamis (22/8). Wakil Bupati Lampung Utara Budi Utomo didampingi Ketua Harian TPID sekaligus Pj Sekdakab Lampura Sofyan memimpin langsung rakor TPID. Hadir pada kegiatan itu kepala tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Melly Ika Permata, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat serta kepala bagian serta perwakilan forkopimda se-Kabupaten Lampung Utara.

Dalam sambutannya, Wabup Lampura Budi Utomo mengatakan rakor TPID dilaksanakan untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Harapannya dalam rakor ini bisa dihasilkan poin-poin yang bisa menjadi masukan untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Sehingga Lampung Utara bisa lebih maju kedepan,” terangnya. (Sarnubi)

KAMTIBMAS

Kapolres Lampura Lepas Peserta Pertikara

Satu Mantan Pimpinan DPRD Kembalikan Mobil Sekretariat DPRD Lampung Utara (Lampura) masih melakukan inventarisasi atau mendata berbagai aset yang pernah dipakai empat mantan pimpinan DPRD setempat.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) SEBELUMNYA aset daerah itu dipakai pimpinan DPRD Lampung Utara periode 20142019, yakni mantan Ketua DPRD Rachmat Hartono, Wakil Ketua I Nurdin Habim, Wakil Ketua II Herwan Mega dan Wakil Ketua III Arnol Alam.

"Proses inventarisasi aset

daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak masih terus berlangsung," kata Sekretaris DPRD Lampung Utara Adrie, Kamis (22/8).

Adrie menjelaskan, inventarisasi aset ditujukan kepada seluruh pengguna barang. Sejauh ini, lanjut dia, telah ada satu unit mobil yang dikembalikan ke sekretariat. "Jadi, tinggal dua unit mobil dinas lagi yang belum dikembalikan," ujarnya.

Ia melanjutkan, untuk mantan pimpinan DPRD periode lama yang masih menjabat pimpinan DPRD sementara masih bisa memakai mobil dinas tersebut.

Adrie menambahkan, pendataan aset daerah dilakukan sesuai amanat dalam berbagai peraturan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 17/2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6/ 2004 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Lampung Utara, Eka Dharma Jaya Tohir menambahkan inventarisasi aset dilakukan sifatnya baru sebatas imbauan.

Hal ini dikarenakan para pengguna barang masih diperkenankan menggunakan aset selama satu bulan terhitung sejak masa bakti berakhir.

"Merujuk pada ayat 5 dalam pasal 13 di PP Nomor 18/ 2017, beliau-beliau (mantan pimpinan DPRD) masih dapat menggunakannya paling lama satu bulan terhitung sejak masa bakti berakhir," ungkapnya. (Sarnubi)

LAMPUNG UTARA - KAPOLRES Lampung Utara melepas keberangkatan 40 anggota pramuka untuk mengikuti kegiatan Perkemahan Bakti Saka Bhayangkara (Pertikara) di Bumi Perkemahan Metro Kibang, Lampung Timur di halaman Mapolres setempat, Kamis (22/8).

Kegiatan perkemahan itu akan berlangsung selama 4 hari pada 22-25 Agustus 2019. Ke-40 anggota pramuka itu terdiri dari 20 orang peserta pria dan 20 orang wanita yang berasal dari SMA Bhayangkari Kotabumi, Lampung Utara.

Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono berpesan, para peserta Perkemahan Bakti Saka Bhayangkara dapat sungguhsungguh melaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga kelak para pramuka dapat memperoleh ilmu dan pegalaman yang bermanfaat untuk masa-masa mendatang.

"Kalian saat ini tidak hanya membawa nama SMA Bhayangkari, tetapi lebih dari itu kalian akan membawa nama baik Kabupaten Lampung Utara. Jalankan amanah, kehormatan, kepercayaan, dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya," kata Kapolres.

Kapolres berharap, melalui kegiatan itu dapat memupuk jiwa nasionalisme, patriotisme dan semangat membangun untuk kejayaan bangsa.

“Pada hakekatnya gerakan Pramuka merupakan salah satu jenis pendidikan non formal yang menjadi wadah bagi pengembangan potensi diri serta pembangunan akhlak mulia, guna melahirkan kader-kader pemuda yang tangguh dan cerdas, sebagai pewaris kepemimpinan bangsa dimasa depan,” paparnya.

"Jaga kesehatan, keselamatan dan ikuti kegiatan dengan tertib dan disiplin, tidak melakukan kegiatan di luar jadwal yang telah ditentukan oleh panitia serta buat inovasi kreatif sehingga bisa membawa nama baik Lampung Utara," ujar Kapolres. (Sarnubi)

LAMPUNG TIMUR

Gajah Rusak Pos Pemantau TNWK Lampung Timur (Kupas Tuntas) KAWANAN gajah liar merusak satu pos pemantau kebakaran hutan di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang berada di Seksi II Way Bungur, Lampung Timur (Lamtim).

Humas Balai TNWK, Sukatmoko menjelaskan pos pemantau yang dirusak kawanan gajah itu untuk mengantisipasi terjadi kebakaran di dalam hutan.

“Pengrusakan pos terjadi pada Rabu (21/8) malam.

Beruntung saat gajah liar datang didalam pos tidak ada petugas yang sedang berjaga. Mungkin anggota yang berjaga sedang patrol. Kalau posisi lagi istirahat dan tertidur pasti ada korban,” kata Sukatmoko, Kamis (22/8).

Ia menerangkan, pos itu sengaja dipasang guna memudahkan pemadaman jika

terjadi kebakaran hutan. Di areal hutan TNWK terdapat enam titik pos jaga, yang tersebar di Seksi I sebanyak dua unit, Seksi II dua unit dan Seksi III dua unit.

Pos jaga akan diberdayakan sampai musim kemarau selesai pada bulan Desember mendatang. “Untuk pos jaga yang dirusak gajah segera dilakukan perbaikan, sehingga bisa dipakai lagi,” ujarnya.

Ia mengimbau para petugas yang berjaga di pos pemantau terus meningkatkan kewaspadaan, karena tidak menutup kemungkinan kawanan gajah liar bisa datang lagi.

“Dikhawatirkan peristiwa serupa bisa terjadi kembali saat anggota pengaman kebakaran tertidur. Makanya kita minta petugas terus meningkatkan kewaspa daan agar tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (Agus)

Foto: Agus/Kupas Tuntas

DIRUSAK GAJAH - POSpemantau kebakaran di hutan TNWK dirusak kawanan gajah liar, Rabu (21/8) malam. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa.

Baku Tembak, Bandar Narkoba Lamtim Tewas Satu bandar narkoba tewas setelah terjadi baku tembak dengan aparat Reserse Narkoba Mapolres Lampung Timur pada Rabu (21/8) dinihari. Bandar narkoba yang meninggal berinisial RH, warga Kecamatan Melinting, Lampung Timur.

Lampung Timur (Kupas Tuntas)

Foto: Agus/Kupas Tuntas

EKSPOS - KAPOLRES Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro memimpin ekspos penangkapan 10 pengedar dan 13 pengguna narkoba di Mapolres setempat, Kamis (22/8).

PENEGASAN itu disampaikan Kapolres Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro saat menggelar ekspos di Mapolres Lampung Timur, Kamis (22/8).

Kapolres menjelaskan, RH merupakan bandar narkoba

pemasok di sekitaran Lampung Timur. Tersangka meninggal setelah tertembak anggota polisi karena melawan saat dilakukan penangkapan.

"RH menembak ke arah anggota kami, untung saja anggota mengenakan rompi anti peluru sehingga amunisi tidak menembus tubuh anggota," terang AKBP Taufan Dirgantoro.

Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti satu pucuk senjata api jenis revolper berikut 4 amunisi aktif dan narkoba jenis sabu seberat 5,20 gram. RH meninggal dalam perjalanan menuju Rumah

Sakit Sukadana.

Kapolres menambahkan, selama 14 hari terakhir, Reserse Narkoba Mapolres Lamtim menangkap 10 pengedar dan 13 pengguna narkoba serta menyita 33 gram sabu.

“Ironisnya yang menjadi dampak dengan maraknya peredaran narkoba yaitu anak-anak remaja yang masih mengenyam pendidikan.

Sehingga masa depan anak bangsa mengalami kerusakan mental. Ini dampak paling bahaya, pengedar yang menyasar anak-anak remaja yang masih di bawah umur," kata Kapolres. (Agus)

Jumat, 23 Agustus 2019

LAMPUNG TENGAH KAMTIBMAS

Kapolres Lepas Peserta Pertikara LAMPUNG TENGAH - KAPOLRES Lampung Tengah AKBP I Made Rasma melepas keberangkatan 46 anggota pramuka untuk mengikuti kegiatan Perkemahan Bakti Saka Bhayangkara (Pertikara) di Mapolres setempat, Kamis (22/8).

Peserta yang berasal dari 3 SMA di Lamteng itu akan mengikuti kegiatan Pertikara yang digelar di Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) selama empat hari.

Kapolres berpesan para peserta agar selalu menjaga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tidak terprovokasi dengan isu Sara karena dapat memecah belah bangsa serta kekompakan.

“Jaga kesehatan dan membuat inovasi kreatif sehingga membawa nama baik Lampung Tengah,” kata Kapolres. Ia berharap, para peserta dapat mengukir prestasi dalam kegiatan tersebut.

Peserta yang berasal dri SMA Terbanggi Besar, SMA Seputih Mataram dan SMA Kalirejo itu berangkat dengan dikawal anggota Sat Binmas Polres Lampung Tengah. (Rls)

“

Jaga kesehatan dan membuat inovasi kreatif sehingga membawa nama baik Lampung Tengah

7

Bupati Loekman Tinjau Proyek Jalan

“

KRIMINAL

Polisi Ringkus Pembawa Narkoba LAMPUNG TENGAH - JAJARAN Polsek Terusan Nunyai menangkap Santoni (41), warga Kampung Gunung Agung , Kecamatan Terusan Nunyai pada Rabu (21/8) pukul 14.00 WIB. Ia ditangkap saat melintas di Jalintim Guna Jaya Kampung Gunung Batin Baru.

Mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP I Made Rasma, Kapolsek Terusan Nunyai Iptu Edi Suhendra menjelaskan pelaku Santoni ditangkap karena membawa narkoba jenis sabu.

“Tersangka ditangkap saat mengendarai motor Beat. Saat ditanya kelengkapan surat–surat kendaraan, tersangka menunjukan sikap yang mencurigakan. Saat digeledah dalam saku jaket Levis warna hitam didapat satu buah plastik kecil berisi narkotika jenis sabu,” kata Edi, kemarin.

Selanjutnya , pelaku Santoni dibawa ke Mapolsek Terusan Nunyai untuk dimintai keterangan dan mendalami darimana asal sabu yang dibawanya.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatanya pelaku Santoni dijerat pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 sampai 12 tahun penjara. (Rls)

TINJAU PROYEK JALAN - BUPATI Lamteng Loekman Djoyosoemarto meninjau pengerjaan proyek jalan yang menghubungkan Seputih Agung-Bandar Jaya di Kampung Bumi, Kecamatan Seputih Agung, Kamis (22/8).

Foto: Towo/Kupas Tuntas

Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Loekman Djoyosoemarto meninjau pengerjaan proyek jalan yang menghubungkan Seputih AgungBandar Jaya di Kampung Bumi, Kecamatan Seputih Agung, Kamis (22/8).

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) LOEKMAN ingin memastikan pengerjaan proyek jalan berlangsung sesuai aturan yang berlaku dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

"Tujuan Kita turun mengecek langsung untuk me-

mastikan agar pekerjaan proyek ini sesuai dengan aturan dan kualitas jalan kuat serta tahan lama. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Lampung Tengah bisa cepat merata," kata Bupati.

Menurut Bupati, kondisi jalan yang bagus sangat diharapkan oleh masya rakat agar roda pereko -

nomian bisa berjalan lancar dan kesejahteraan bisa meningkat.

"Perbaikan ini sudah lama dinanti oleh warga Seputih Agung, sehingga jalan bisa mulus. Pembangunan proyek jalan sering kualitasnya kurang baik, sehingga perlu perhatian khusus terhadap proyek-proyek tersebut,” ujar Loekman.

Bupati berpesan masyarakat bisa ikut mengawasi pengerjaan proyek jalan, sehingga hasiilnya bisa sesuai yang diharapkan.

Sementara Camat Seputih Agung, Candra Suk-

ma menambahkan sangat senang dengan hadirnya Bupati Lampung Tengah Loekman untuk melakukan pengawasan langsung terhadap proyek jalan tersebut.

"Tu r u n n ya beliau mengecek secara langsung ke lokasi, ini sangat berdampak positif terhadap pekerja proyek. Sehingga nantinya mereka tidak a s a l a s a l a n d a l a m m engerjakan pekerjaan jalan ini. Warga juga termotivasi untuk ikut mengawasi pekerjaan ini,” kata Candra Sukma. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Pasar Inpres Kalianda Bebas Kosmetik Berbahaya

DKP Lamsel Kumpulkan UPT Pertanian Lampung Selatan (Kupas Tuntas)

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

SIDAK - PETUGAS Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Lampung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Inpres Kalianda, Lampung Selatan, Kamis (22/8).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Lampung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Inpres Kalianda, Lampung Selatan, Kamis (22/8).

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) BERSAMA pihak kepolisian dan dinas kesehatan setempat, pihak BPOM Lampung memeriksa sejumlah warung dan toko yang menjual barang-barang kosmetik.

Plt Kepala UPT Pasar Inpres Kalianda, Ella Agustianus mengungkapkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan barang-barang kosmetik

berbahaya yang dijual pedagang.

"Semuanya diperiksa tadi.

Sedikitnya ada sekitar 10 toko kosmetik yang berskala besar yang diperiksa. Dan Alhamdulillah hasilnya aman karena tidak ditemukan kosmetik yang berbahaya yang beredar di Pasar Kalianda," jelasnya.

Ia menambahkan, BPOM sempat menanyakan secara langsung kepada para pedagang kosmetik terkait bagaimana para pedagang mendapatkan barang kosmetik tersebut.

"Ya sempat ditanya-tanya tadi, beli dari agen atau langsung ke distributor. Me-

reka (pedagang bilang) beli dari agen," ujarnya. Hasil sidang diketahui barang kosmetik yang beredar di Pasar Inpres Kalianda resmi dan terdaftar di BPOM. "K ita imbau padagang agar menjual barang kosmetik yang resmi dan terdaftar di BPOM. Jangan karena menghitung lebih murah lalu membeli kos metik asalah, karena itu b e r d a m p a k p a d a k e se hatan kulit dan tubuh konsumen," tandasnya. Selanjutnya, BPOM Lampung bersama Dinas Kesehatan Lampung Selatan me lanjutkan sidak ke wilayah Sidomulyo. (Dirsah/Edu)

DINAS Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menggelar pertemuan dengan pihak UPT Pertanian dari 17 kecamatan dan Penyuluh Pendamping di aula OPD setempat, Kamis (22/8).

Pertemuan itu berkaitan dengan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Kawasan Mandiri Pangan (KMP) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarskat (PUPM).

Kepala DKP Lamsel, Yansen Mulya menjelaskan sasaran dari pada kegiatan itu supaya terjalin sinergisitas antar pihak terkait dalam mendorong produktifitas sektor pangan di daerah setempat.

Ia mengatakan untuk kegiatan KRPL ini pihaknya ingin mendorong peningkatan pendayagunaan/pemanfaatkan perkarangan rumah. "Seperti contoh, program penanaman 5 pohon cabai di perkarangan rumah.

Seperti itu, sasaran kita agar setiap pekarangan rumah masyarakat dapat berguna dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat," jelasnya.

Sementara itu kegiatan KMP, diharapkan dapat meningkatkan mutu gizi pangan untuk masyarakat. Dan untuk kegiatan PUPM, pihaknya mendorong agar beras hasil panen dapat bermutu serta berkualitas.

"Makanya kita berikan pembekalan dalam pertemuan itu. Khususnya untuk PUPM, kita mendorong penggilingan dapat menghasilkan beras yang bermutu dan berkualitas, sehingga mempunyai nilai jual," kata Yansen.

Disisi lain, Dinas Ketahanan Pangan juga terus meningkatkan sinergi dengan pihak Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Lampung Selatan.

Pasalnya OPD terkait selaku pihak yang mempunyai bahan/teknis. (Dirsah/Edu)

PEMBANGUNAN

Lampu Hias Jembatan Patriot Dipasang LAMPUNG SELATAN - LAMPU hias di areal Jembatan Patriot arah Pasar Inpres Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan mulai dipasang pada Kamis (22/8).

Pantauan di lokasi, ada tiga orang pekerja yang sedang sibuk merakit dan memasang lampu hias di atas jembatan itu.

Mansur, seorang pekerja menyatakan pemasangan lampu hias itu akan memakan waktu sekitar tiga hari. "Tiga hari mas, selesai.

Nanti mau masang lampu-lampu juga," katanya.

Selain itu, juga akan dipasang siger diantara lampu-lampu hias tersebut. "Pasang siger juga nanti," kata Masnur.

Sebelumnya, Plt Bupati Lamsel, Nanang Ermanto menyatakan akan mempercantik jembatan tersebut sehingga nantinya dapat dijadikan tempat berswafoto di jembatan itu.

"Intinya kita percantik dengan lampu-lampu hias gitu, supaya lebih menarik dan bisa buat foto-foto," kata Nanang saat itu. (Dirsah/Edu)

8

Jumat, 23 Agustus 2019

WAY KANAN

Dinkes Harap Makanan Home Industri Harus Miliki Izin PIRT

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

PENGAWASAN - DINKES Way Kanan melakukan pengawasan dan pembinaan PIRT ke sejumlah industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Way Kanan, Kamis (22/8).

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu pihak berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan produk makanan, melakukan pengawasan dan pembinaan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) ke sejumlah industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Way Kanan, Kamis (22/8).

Way Kanan (Kupas Tuntas) KEPALA Dinkes Kabupaten Way Kanan, Anang Risgiyanto, untuk produk makanan home industry minimal harus ada izin edar PIRT, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman kepada para pelaku industri rumah tangga dalam hal memilih bahan baku yang aman cara pengolahan dan pengemasan yang benar, serta cara mengatasi gangguan kontaminasi pada produk makanan.

"Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap kebersihan di dalam dan ling-

kungan sekitar tempat produksi, ketersediaan air bersih, dan ventilasi udara, sehingga dapat memenuhi standar keamanan pangan untuk dikonsumsi.

"Untuk diketahui produk makanan tidak dapat sembarangan dijual kepada konsumen tanpa adanya izin yang menyatakan bahwa makanan tersebut aman untuk dikosumsi oleh masyarakat," ungkapnya.

Anang melanjutkan, Izin PIRT untuk industri skala rumahan atau usaha makanan berskala kecil, dengan memiliki izin PIRT produk makanan yang dipasarkan telah melewati berbagai ta-

hap uji sehingga benar-benar aman untuk dikonsumsi masyarakat, dan bagi pelaku usaha menjadi nilai tambah tersendiri karena produknya tidak akan lagi diragukan oleh konsumen.

"Perlu diketahui tidak semua produk makanan dari sektor skala kecil bisa mendapatkan izin PIRT, diantaranya yang tidak termasuk dalam izin PIRT adalah produk susu dan hasil olahannya, daging, ikan, unggas dan lainnya yang butuh proses penyimpanan beku, air minum dalam kemasan, makanan bayi, makanan kaleng, dan minuman beralkohol," jelasnya. (Sandi)

KPU-Disdukcapil Koordinasi Pemutakhiran DPK Way Kanan (Kupas Tuntas) KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Way Kanan terus lakukan pemutakhiran pemilih berkelanjutan, upaya yang dilakukan salah satunya berkordinasi dengan Dinas Dukcapil Way Kanan.

Komisioner KPU Divisi Program dan Data Winston M Jamil didampingi Sekretaris KPU disambut Kadis Dukcapil Alamsyah dan Kasi Dukcapil Eko Purwanto, Kamis (22/8) Disampaikan Winston, bahwa koordinasi ini dalam rangka pemutakhiran Daftar Pemilih Khusus (DPK) pemilu 17 April lalu untuk persiapan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan bulan September 2020.

Selain itu DPK dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU Way Kanan telah melakukan pembukaan kotak suara untuk

mencari daftar hadir pemilih yang menggunakan KTP (C7DPK) di kotak pemilu presiden warna abu-abu maupun kotak rekap tingkat PPK. “Saat ini masih tahap pengumpulan dan pemilahan data sesuai alamat domisili," ungkapnya.

Ia pun menambahkan, setelah data DPK ini diperoleh, KPU masih harus berkordinasi dengan instansi dukcapil dikarenakan data C7-DPK ini tidak lengkap, baik NIK, nomor KK sehingga terdapat kendala untuk diinput dalam sistem informasi data pemilih (SIDALIH). Data pemilih ber kelanjutan selanjutnya akan digunakan dalam pilkada 2020, sehingga para pemilih KTP Elektronik ini nanti sudah masuk dalam DPT. "Sedangkan tahapan pemutakhiran data pemilih hingga penetapan DPT pilkada 2020 diperkirakan mulai bulan Februari - Juli 2020," tutupnya. (Sandi)

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

BAJAK SAWAH - WAKIL Bupati EdwardAntony, didampingi Danramil 04/Bahuga Kapten Inf Mustopandi menghadiri panen raya padi sawah musim tanam April-September tahun 2019 di Kampung Bumi Agung Kecamatan BumiAgung Kabupaten Way Kanan, Kamis (22/8).

TANGGAMUS

Diduga Pengedar Sabu, Warga Pugung Ditangkap Polisi Tanggamus (Kupas Tuntas) UNIT Reskrim Polsek Pugung berhasil mengamankan 1 seorang terduga menyimpan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabusabu di Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Rabu (21/ 8) dinihari.

Kapolsek Pugung Polres Tanggamus Ipda Okta Devi, SH mengatakan terduga pelaku yang berhasil ditangkap berinisial HA (39) warga Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung, Tanggamus.

"Terduga ditangkap di gubuk kolam ikan di Pekon Rantau Tijang sekitar pukul 01.30 Wib," kata Ipda Okta Devi dalam keterangannya mewakili Plh. Kapolres Tanggamus AKBP Joko Bintoro, Kamis (22/8) siang di Mapolsek Pugung.

Menurut Ipda Okta Devi, penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa di gubuk tersebut sering digunakan tempat transaksi sabu.

"Berdasarkan informasi tersebut, kami lakukan penggerebagan tersebut, namun sayang seorang rekan terduga berinisial GA melarikan

“

diri," ujarnya.

Kapolsek menjelaskan, dari TKP, petugas berhasil mengamankan barang bukti penyalahgunaan Narkoba berupa seperangkat alat hisap sabu/bong, 7 plastik kecil yang berisi sabu, 1 klip plastik bening ukuran kecil bekas pakai.

Kemudian, 4 sendok terbuat oleh pipet, jarum yang sudah dirakit, 1 kaca pirex, 1 gunting, 6 korek api gas, 2 handphone, 1 dompet dan uang tunai Rp.1.085.000,-.

"Barang bukti tersebut diamankan bersama terduga pelaku, poisisinya didalam tas yang diletakan di dinding papan gubuk kolam tersebut," jelasnya.

Dikatakan Kapolsek, dugaan sementara pelaku sebagai pengedar barang haram tersebut sebab barang bukti yang ditemukan diperkirakan sabu siap edar.

"Sementara kita duga pengedar berdasarkan banyaknya barang bukti Sabu-Sabu itu," kata dia.

Ditambahkan Ipda Okta Devi, terduga dan barang bukti telah dilimpahkan ke Satresnarkoba guna proses penyidikan lebih lanjut. "Untuk penerapan pasal Satresnarkoba Polres Tanggamus," pungkasnya. (Sayuti)

Sementara kita duga pengedar berdasarkan banyaknya barang bukti Sabu-Sabu itu

”

Wabup Optimis Pekon Kalibening Juara Lomba P3KSS dan GSI

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

BERI PENILAIAN - TIM penilai lomba Program Terpadu P3KSS dan GSI Tingkat Provinsi Lampung tahun 2019, melakukan penilaian di Pekon Kalibening, Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, Kamis (22/8).

Tim penilai lomba Program Terpadu Peningkatan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tingkat Provinsi Lampung tahun 2019, melakukan penilaian di Pekon Kalibening, Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, Kamis (22/8).

Tanggamus (Kupas Tuntas) TIBA Pekon Kalibening, Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, tim penilai provinsi yang dipimpin Dra.Bayana.M.Si beserta rombongan, disambut Wakil Bupati Tanggamus, AM Syafi'i, Ketua Tim Penggerak PKK, Sri Nilawati, dan Sekdakab, Hamid Heriansyah Lubis.

Hadir juga Wakapolres Tanggamus, Kompol Yulian-

sah, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Fb.Karjiono, Wakil ketua Persit KCK Ranting XIX Kodim 0424/Tanggamus, Roza Mainita, Uspika Talangpadang, para pejabat OPD, camat seTanggamus, Kepala Pekon seTalangpadang, dan ratusan masyarakat Kalibening.

Wakil Bupati Tanggamus, AM. Syafi’i dalam sambutannya mengatakan, segala daya dan upaya telah dipersiapkan dalam menghadapi lomba P3KSS dan GSI tersebut, termasuk

dukungan dari masyarakat, sehingga menurut Wabup ia optimis Pekon Kalibening Kecamatan Talang Padang meraih nilai yang maksimal.

“Kami persilakan kepada Ketua dan Tim. Untuk menilai apa apa yang sudah kami persiapkan, harapannya tentu masyarakat Tanggamus tidak muluk-muluk, jangan berikan angka yang besar, berikan kami angka yang kecil saja, dapat angka yang terkecil saja kami sudah ikhlas, dan biasanya dalam hitungan angka yang terkecil itu satu," kata Syafi'i.

Menurut Wabup, peran penting perempuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sangat menentukan sehat dan sejahtera-

annya sebuah keluarga.

"Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu," kata dia.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai lomba P3KSS dan GSI, Bayana, mengatakan tujuan tim penilai melakukan validasi lapangan di Pekon Kalibening tersebut ialah untuk melihat sejauh mana pembinaan yang sudah dilakukan oleh Pemkab Tanggamus melalui dinas instansi terkait, terhadap peranan perempuan di pekon, termasuk gerakan sayang ibu. (Sayuti)

Jumat, 23 Agustus 2019

SAMBUNGAN

Nazarudin Jatuh Saat Menghalau Gajah Liar LAMPUNG TIMUR - KOORDINATOR Elephant Respon Unit (ERU), Nazarudin harus dilarikan ke rumah sakit usai jatuh dari gajah jinak milik Balai TNWK yang ditungganginya, saat menghalau kawanan gajah liar agar kembali masuk hutan.

Seorang pam swakarsa penghalau gajah liar, Budi mengatakan Rabu (21/8) malam ada 6 ekor gajah liar hendak keluar dari dalam hutan. Sehingga tim ERU

menghadang sekelompok binatang bertubuh tambun tersebut agar tidak keluar hutan.

Saat itu, lanjut Budi, Nazarudin menunggangi salah satu gajah jinak masuk ke semak semak dan melintasi pepohonan untuk mendekati sejumlah gajah liar agar tidak merangsek keluar hutan dan merangsek tanaman petani.

Tanpa di duga, gajah jinak yang ditunggangi koordinator ERU itu tersentak kaget ke-

Orientasi ... yang diambil dewan ini. Hanya saja pertanyaannya kemudian, apakah DPRD masih punya kinerja yang bisa diharapkan saat sebagian besar pendapatannya sudah habis untuk mencicil kredit di bank.

Yang perlu diingat, tugas yang dipikul para wakil rakyat sangat berat. Paling tidak ada tiga tugas pokok yang harus diemban, yakni legislasi, kontroling dan bajeting. Apakah wakil rakyat masih bisa fokus dan serius menunaikan ketiga fungsi ini, jika setiap bulannya hanya menerima sebagian kecil saja dari gajinya.

Fenomena ini hampir mirip dengan yang terjadi di kalangan PNS/ASN. Setelah sebagian besar gajinya habis dipotong untuk mencicil hutang di bank, maka sebagian dari mereka tidak melak-

Dari Hal 1

sanakan tugasnya secara maksimal. Bahkan, tidak sedikit yang jarang masuk, demi mencari penghasilan tambahan di luar untuk menutupi kebutuhannya.

Yang lebih mengkhawatirkan, jika legislator sudah mencari penghasilan tambahan akibat gaji dan tunjangannya habis dipotong bank. Jabatan strategis yang melekat pada legislator, bisa terindikasi disalahgunakan hanya untuk mencari penghasilan tambahan. Kalau sampai ini terjadi, sudah bisa dipastikan kepentingan rakyat atau konstituen bakal dikesampingkan.

Berkaca dari hal tersebut, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Danny JA pernah merilis bahwa kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat masih menjadi yang teren-

DPRD ... yang nekad meminjam uang untuk bisa duduk di gedung parlemen. Setelah jadi, kata dia, kini anggota dewan harus mengembalikan cost politik tersebut.

“Bagi anggota DPRD yang dulunya sudah mengeluarkan duit banyak, tentu sekarang berpikir bagaimana mengembalikan lagi uang tersebut. Salah satunya ya dengan meminjam uang ke bank dengan menggadaikan SK tadi,” paparnya.

"Hal ini juga bisa membuka peluang wakil rakyat bermain proyek. Pasalnya, dengan digadaikan SK tersebut tentu tunjangan yang diterima juga akan berkurang," ujarnya.

Pernyataan sama disampaikan Pengamat Pemerintahan Universitas Lampung Robbi, bahwa fenomena banyak anggota dewan yang langsung menggadaikan SK di bank usai dilantik bukanlah hal yang baik.

Namun, lanjut dia, perlu juga dilihat terlebih dahulu berapa prosentase anggota DPRD yang meminjam uang ke bank. “Bila cuma sedikit tentu tidak bisa digeneralisir.

Tapi apabila lebih dari 30 sampai 50 persen, artinya banyak anggota dewan yang saat kampanye berhutang dan berupaya mencicilnya dengan berhutang kembali di bank,” tandasnya.

Ia menegaskan, fenomena ini tidak baik untuk kelanjutan pelaksanaan tugas dalam sebuah lembaga legislatif. Karena, kinerja anggota dewan bakal tidak maksimal akibat memikirkan hutang baru yang harus dibayar.

“Dengan pendapatan yang akan diterima jauh berkurang,

dah di antara lembaga negara lainnya.

Hal itu terungkap di dalam survei yang dilakukan oleh LSI Danny JA pada 18 Juni-5 Juli 2018. Saat itu, DPR menuruti urutan terendah yakni 65 persen, dibandingkan lembaga negara lain seperti TNI (90,4 persen), KPK (89 persen), Polri (87,8 persen), BPK (79,6 persen), MK (76,4 persen), MA (75,8 persen), Kejaksaan (72,6 persen), Kehakiman atau pengadilan (71,9 persen), MPR (70,9 persen) dan DPD (68,7 persen).

Jika kualitas kinerja wakil rakyat tidak segera dibenahi, maka kepercayaan masyarakat akan terus turun. Semuanya tergantung pada masing-masing wakil rakyat, apakah masih bisa mengembang tugas dan amanat dari masyarakat atau tidak. (**) Dari Hal 1

tentu DPRD tidak bisa bekerja secara maksimal. Ini yang dikhawatirkan DPRD akan mengenyampingkan kepentingan rakyat atau konstituennya," terang dia.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung sekaligus Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung, Mingrum Gumay mengingatkan kepada anggota DPRD khususnyan dari PDI Perjuangan agar lebih mempertimbangkan kemampuan jika ingin meminjam uang di bank.

Sebab, menurutnya, jika terlalu memaksakan diri untuk meminjam uang di bank namun tak memperhatikan kemampuan keuangan, maka penghasilan rutin yang didapat bisa habis untuk membayar angsuran pinjaman ke bank.

Sehingga, bisa berdampak pada menurunnya tingkat kinerja anggota dewan.

"Boleh-boleh saja (meminjam uang di bank), tapi harus ada batas kewajaran, peruntukannya diharapkan sesuai dengan kepentingan dengan hubungan kinerja.

Kalau karena membayar angsuran pinjaman kemudian gajinya jadi sedikit, sekarang bagaimana," ujar Mingrum kepada Kupas Tuntas, kemarin.

Lebih lanjut Mingrum mengatakan, PDI Perjuangan nantinya akan menetapkan jumlah maksimal pinjaman yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD kabupaten/ kota dan provinsi di Lampung.

Dengan demikian, setiap anggota DPRD asal PDI Perjuangan tidak boleh meminjam lebih dari jumlah yang ditetapkan partai.

Pemprov ... kebutuhan rekrutmen, tapi sebelumnya kita minta OPD memberikan jumlah yang skala prioritas," ujarnya.

Diakui, untuk alokasi pe gawai pada sistem rekrutmen tahun ini, Pemerintah Daerah mendapat 30 persen untuk CPNS dan 70 persen untuk PPPK. Semuanya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal

tika berpapasan dengan seekor gajah liar. "Karena gajah yang di tunggangi Pak Nazar kaget, lalu bereaksi keras hingga Pak Nazar terjatuh," kata Budi, kemarin.

Selanjutnya Nazarudin dibawa ke luar dari dalam hutan dan dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan perawatan medis. "Hingga kini saya belum tahu pasti apa luka yang diderita Pak Nazarudin, informasi yang dikeluhkan kaki dan pinggang," ujar Budi. (Agus)

"Meminjam boleh tapi ada batasan, tidak boleh kurang gajinya dari sekian juta. Jangan sampai gajinya kurang dari Rp6 juta, karena ada pemotongan kegiatan partai dan sebagainya," kata Mingrum mengingatkan.

Mingrum mengaku hingga kini belum pernah meminjam uang ke bank dengan menggadaikan SK. "Bukan berarti aku punya uang lebih, tapi memang nggak, gaji aku utuh.

Mau beli apa sih, harus pinjam di bank. Aku takut kalau gaji aku habis untuk bayar cicilan kredit, malah kerjanya nggak semangat," tuturnya.

Sebaliknya, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Bambang Suryadi mengaku pernah meminjam uang di bank dengan menggadaikan SK anggota DPRD. "Pernah lah (meminjam uang di bank). Yang penting ngukur kemampuan saja.

Kalau dihabisin kacau," kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Meski pernah memiliki kewajiban membayar angsuran pinjaman ke bank, Bambang memastikan tak ada masalah dengan kinerjanya sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung.

"Nggak ada masalah kalau saya meminjamnya pakai ukuran baju saya (kemampuan), intinya saya harus nunggu setiap bulan masih punya penghasilan. Yang terpenting jangan sampai gajinya habis untuk membayar angsuran. Kita bisa mengukur. Tergantung manusianya menurut saya. Kalau gajinya berapa, yang dipinjamin berapa, jangan dipinjamin semua," terangnya. (Sule/Erik) Dari Hal 1

dan terluar, dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan pembukaan pendaftaran CPNS akan dilakukan usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Namun demikian, Bima belum bisa memastikan tanggal pasti pembukaan pendaftaran CPNS 2019 tersebut.

Sebab, semuanya tergantung keputusan menteri terkait.

Namun, ia memastikan seluruh infrastruktur untuk pendafatran CPNS telah disiapkan. “Kita kuota (perekrutan) CPNS 100.000. Tapi kan mungkin nggak akan terpakai semua. Kita lihat ketersediaan anggaran dan gaji,” jelas Bima. (Erik)

PT ... nanyakan gaji itu kepada pihak PT Budi Berlian Motor.

"Kita sudah nanyain ke perusahaan (Budi Berlian Motor), katanya sih sudah ditranfser ke DKD, gaji kita.

Tapi kok sampe sekarang gaji kita nggak dikirim-kirim sama mereka (DKD)," jelasnya.

Akhirnya para pekerja mendatangi kantor PT DKD di Perumahan Putra Nusantara, Sukabumi, Bandar Lampung, untuk mempertanyakan hal tersebut (gaji).

"Kita sudah kesana (DKD), saya lupa tanggal berapa, tapi sudah agak lama lah. Saat itu perusahaan bilang sabar, sabar dan sabar. Tapi sampai sekarang, belum juga ditranfser ke rekening kami.

Kami juga heran," keluhnya.

Bapak dua anak ini pun mengaku bingung harus mengadu kemana lagi untuk memperjuangan memperoleh gajinya itu. "Bingung saya dan kawan-kawan mau mengadu kemana lagi bang.

Padahal saya perlu uang itu untuk kebutuhan hidup rumah

Dari Hal 1

tangga dan anak," ujarnya.

Ia berharap pihak PT DKD segera mencairkan gajinya.

"Ya, kami berharap gaji kami segera dibayarkan, karena kami juga butuh untuk kebutuhan hidup," ungkapnya.

Pekerja outsourcing lainnya pun berharap gajinya dapat segera cair. "Baru kali ini macet paling parah, sampai hampir dua bulan bang," ungkapnya.

Menurutnya, bila gaji sudah cair, biasanya akan ada pemberitahuan dari SMS banking. "Pembayarannya memang dengan cara transfer bang. Kalau sudah masuk ke rekening, SMS banking masuk. Ini nggak ada pemberitahuan dari pihak PT DKD kalau sudah dikirim, jadi kita hanya monitor dari SMS banking saja," jelasnya.

Sementara itu, Rian perwakilan PT BBM menjelaskan perusahaannya telah membayar gaji kepada pihak perusahaan outsourcing. Ia mengaku siap menunjukan buktibuktinya.

Wawan ...

"Nota pembelaan secara khusus untuk mengungkap perasaan yang mengganjal di hati saya dan untuk menjadi pertimbangan sehingga bisa memutus perkara ini seadiladilnya, bukan secara asumsi," ujar Wawan.

Wawan mengaku tidak bisa membayangkan jika ia dituntut 5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta. Menurutnya, tuntutan JPU sangat berat bagi mengingat ia merupakan korban kebijakan pimpinannya yaitu Bupati Mesuji nonaktif Khamami dan Kadis PU-PR Najmul Fikri.

“Saudara Najmul Fikri yang telah memerintahkan saya untuk meminta uang fee kepada Kardinal sebesar Rp 1,85 miliar dalam tiga tahap dan terakhir di OTT satgas KPK," paparnya.

Selain itu, Wawan menyatakan diperintah untuk mengambil uang Rp50 juta kepada Rizon sebagai kontraktor serta Rp700 juta dari Tasuri selaku Kabid SDA. "Yang mana diminta oleh atasan saya Najmul Fikri untuk meminta uang kepada keduanya yang patut diduga untuk kepentingannya," tutur Wawan.

Wawan pun mempertanyakan keadilan yang dimaksud oleh JPU mengingat perannya hanya sebagai bawahan yang diperintah.

"Saya sebagai manusia saya sangat menyesal mengikuti perintah atasan, dan sangat saya sesalkan bagaimana saya hanya yang terjerat sedangkan Najmul Fikri masih berkumpul dengan keluarga dan bahkan masih bangga menyandang status PNS. Sedagkan saya harus menjalani hidup di jeruji dan akan menyandang status terpindan yang mendekam dipenjara serta mantan ASN," papar Wawan.

Wa wan mengaku menanggung beban yang be rat lantaran harus berpisah dengan anak istri serta keluarganya. Wa wan me nambahkan sebagai warga negara yang baik ia terus berusaha mengungkap permasalahan ini.

"Saya siap ditahan demi mengungkap kebenaran yang ada. Dan saya harapkan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini seadiladilnya," tandasnya.

Sementara Kuasa Hukum Wawan, Anang Alfiansyah mengingatkan Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai keyakinan.

"Saya tidak mempengaruhi tapi mengingatkan beratnya tugas hakim sehingga apabila hakim masih ragu maka bebaskan ter dakwa. Akan tetapi jika majelis yakin dan sudah ber -

9

"Saat para pekerja mendatangi kami juga sudah kami tunjukan bukti transfernya, bahwa sudah ditransfer," ujarnya. Ia menambahkan, pihaknya juga sudah mengkonfirmasi melalui manajer PT DKD yang mengurusi pekerja outsourcing tersebut.

"Sudah kita konfirmasi melalui Pak Iwan, karena Pak Iwan itu yang mengurusi perihal ini. Yang pasti kita follow up juga terkait hal ini," imbuhnya.

Dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung, Wan Abdurahman mengatakan kalau ada pekerja yang dirugikan perusahaan silahkan melapornya ke kantornya.

"Datang saja ke kantor langsung ke unit pelayanan lantai dua, nanti kita urus," tegasnya. Dibagian lain, hingga kini PT DKD belum bisa dihubungi. Pegawai PT DKD atas nama Lisa saat dihubungi melalui ponselnya tidak ada jawaban meskipun aktif. (Oscar/Sule) Dari Hal 1

kata maka hakim harus memutuskan sesuai keyakinanya," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Mesuji nonaktif Khamami yang juga menjadi terdakwa mengakui pernah menerima uang Rp50 juta dari mantan Sekretaris Dinas PU-PR Wawan Suhendra. Khamami juga minta agar nanti bisa menjalani hukuman di LP Rajabasa, Bandar Lampung.

Khamami mengatakan menerima uang Rp50 juta dari Wawan Suhendra saat berada di di rumah dinas.

"Saya telah menerima Rp 50 juta di rumah dinas dari Wawan setelah pulang haji. Saya tidak tahu uang itu dari mana, karena tidak dijelaskan hanya memberikan,” kata Khamami dihadapan mejelis hakim yang diketuai Siti Insirah.

Khamami juga memohon kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa ditahan di Lampung dan bukan di luar Lampung. Khamami pun menyampaikan permohonan maafnya atas segala kesalahannya saat proses penyidikan dan persidangan.

"Bapak ibu Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, saya harap menghukum seringanringannya, jika berkenan bisa membebaskan saya," kata Khamami.

Ia melanjutkan, jika nantinya dihukum, saya mohon kepada JPU untuk tetap ditahan di Lampung atau di LP Rajabasa agar memberi kemudahan keluarga menjenguk. “Kalau di LP Sukamiskin pertimbangan biayanya tidak ada. Saya bukan bupati yang lain, demi allah mungkin yang mulia tidak percaya saya tulus bekerja untuk rakyat," ungkapnya.

Saat membacakan pledoi, Khamami sempat meneteskan air mata. "Saya memimpin Mesuji dengan kerja tulus, karena saya dengan istri saya nggak punya anak," ungkapnya sembari menahan tangis.

"Kabupaten Mesuji memiliki tatanan yang berat saat saya pimpin, karena daerah baru. Dan saya rubah paradigma masalah yang terjadi terutama konfilik tanah antar masyarakat dengan perusahaan, kemudian banyak peredaran senpi serta narkoba," ungkap Khamami.

Khamami menerangkan untuk membuka daerah yang terisolir, Pemkab Mesuji memiliki banyak alat berat untuk melakukan swakelola lantaran jika diberikan ke pihak ke tiga biayanya terlalu mahal.

Sementara itu, Penasihat Hukum Khamami, Firdaus Barus mengatakan jika apa yang telah dilakukan oleh

Khamami dalam membangun Mesuji penuh tantangan.

"Hadiah dari rekanan bukan untuk pribadi tapi untuk pembangunan Mesuji. Khamami belum pernah dihukum dan Khamami tulang punggung keluaraga," ujarnya.

Firdaus pun memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada kliennya itu.

"Namun jika Mejelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda mohon minta putusna seadil-adilnya, dan meminta jika dihukum bisa menempatkan Khamami di Lapas Rajabasa," tandasnya.

Terdakwa lainnya, Taufik Hidayat dalam pledoinya meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tuntutan yang disampaikan JPU. "Saya memikirkan keluarga, saya hanya tinggal bertiga anak dan istri, lalu saya juga mengurusi mertua," katanya sembari terbata-bata.

Tak hanya itu, Taufik pun menuturkan jika setiap hari anaknya bertanya-tanya kapan ayahnya pulang. "Dan bahkan temannya kadang mengejek anak saya, karena tak ada ayahnya. Terlebih kemarin anak saya dirawat di RS dan saya sebagai ayah tak mampu menjaga anak saya," tuturnya.

Taufik kembali memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya. "Dan jika saya dihukum, saya meminta untuk ditahan di LP rajabasa agar bisa memudahkan istri dan anak saya bisa menjenguk saya," ungkapnya.

Sementara Penasihat Hukum Taufik Hidayat, Yahya Tulus memohon majelis hakim untuk memutuskan hukuman yang tidak menimbulkan nestapa bagi terdakwa.

Menanggapi pledoi ketiga terdakwa, JPU KPK Rony Yusuf mengatakan apa yang disampaikan para terdakwa adalah hal yang normatif. Ia menilai, tidak ada yang dijadikan landasan untuk mengubah tuntutan yang sudah dibacakan.

"Sejauh ini normatif saja.

Kita JPU masih tetap pada tuntutan awal, tidak berubah sedikit pun," tuturnya. Terhadap posisi Najmul Fikri Kadis PU-PR Mesuji yang disinggung Wawan Suhendra saat membacakan pledoi, Rony menyatakan hal itu nantinya akan dipertimbangkan terlebih dahulu.

"Kita lihat isi putusan Majelis Hakim dulu. Panduan kita ada pada hakim. Setelah putusan dibaca, nanti diskusi di internal KPK dulu. Kita lihat nanti lagi lah," ungkapnya. (Ricardo)

10

Jumat, 23 Agustus 2019

SELEBRITI

Ditegur KPAI, Duo Semangka Bersedia Berpenampilan Tertutup KUPAS TUNTAS JAKARTA - DUO Semangka mendapat teguran dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait video penampilan seksinya yang viral di YouTube.

Menurut KPAI, konten video penampilan Duo Semangka banyak ditonton anak-anak. Duo Semangka pun sempat terkejut saat ditegur oleh KPAI terkait konten video yang viral itu.

Kepada pewarta, Duo Semangka mengatakan bahwa video yang dipermasalahkan, tak diunggah oleh pihak mereka.

"Ketika kita live banyak banget yang upload ke Youtube. Jadi satu hari live, ada yang upload ke Youtube, dua hari live, ya ada yang upload lagi," kata personel Duo Semangka, Clara Ghopa di Jalan Kapten Pierre Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (22/8).

"Mereka pun enggak meminta izin sama kita, kan buat menarik subsciber mereka juga. Chanel Youtube kita sih enggak punya, memang semua itu mereka yang upload," ia menyambung pernyataan.

Aura Kasih Merasa Dilecehkan Kritikus Film

Aura Kasih

Terkait masalah ini. KPAI pun memanggil Duo Semangka untuk dimintai klarifikasinya, Kamis (22/8).

Duo Semangka mengatakan akan memenuhi panggilan tersebut.

"Kalau disuruh tertutup ya kita ikuti aturan aja. Tapi kalau untuk menghapus nama Duo Semangka karena anak-anak sering nyari di YouTube, ya kita enggak bisa menghapus nama Duo Semangka," Clara mengakhiri. Semula Duo Semangka dijadwalkan mendatangi KPAI pada 19 Agustus 2019.

Namun karena satu dan lain hal pemanggilan keduanya terpaksa diundur hingga beberapa hari ke depan. (Lp6)

Penyanyi Aura Kasih geram terhadap salah satu kritikus film bernama Yan Widjaya.

Bukan soal perfilman, tetap Aura mengaku tersinggung akibat twit pria itu di Twitter.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - PEMILIK akun akun twitter @yan_widjaya diduga telah menghina Aura Kasih dengan memakai istilah 'pabrik susu'. Twit tersebut ditulis pada Rabu (21/8) malam.

"Punya baby, Aura Kasih juga dikaruniai pabrik susu, jadi harap maklum untuk sementara rehat main film dulu," ungkap @yan_widjaya disertai foto Aura Kasih.

Pelantun Mari Bercinta itu geram dengan twit tersebut. Dia lantas menulis kekesalannya di Instagram Story miliknya, @aurakasih.

"Ada namanya Yan Wijaya katanya dia seorang kritikus film, senior, novelist juga! tapi tidak punya edukasi! Dia sudah melecehkan saya sebagai

Heboh, Syahrini Pakai Sweater Rp 26 Juta KUPAS TUNTAS JAKARTA - BUKAN Syahrini jika tak membetot

perhatian warganet. Kali ini, sorotan tertuju pada sweater yang dikenakan Syahrini.

Syahrini

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/ Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f. Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub. Lim Sriyani 081279165253

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. Abadi Konsultan.

Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman. Hub. 0853 8456 5777. Jln. P.Antasari No. 171 B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

Syahrini mengunggah foto terbarunya di Instagram dengan mengenakan sweater berwarna putih.

Dalam foto tersebut, istri Reino Barack ini memadukannya dengan celana bewarna cokelat.

Diketahui, sweater yang dikenakan Syahrini bermerk Hermes. Di kalangan pecinta fashion, Hermes dikategorikan sebagai pakaian branded.

Tentu saja, harga sweater yang dikenakan Syahrini tersebut tidak bisa dibilang murah. Sebab, harga sweater tersebut bila dibadrol dengan mata uang rupiah bisa menyentuh harga Rp 26 juta. "@princessyahrini wearing @hermes “ Buttoned Neck Sweater “ IDR 26.462.500 from hermes.com," tulis akun @fashionsyahrini di Instagram.

Syahrini memang dikenal sebagai selebritas yang gemar menggunakan barangbarang mahal. Di beberapa fotonya, Syahrini juga pernah memamerkan jaket dan tasnya yang memiliki harga fantastis.

"Sweater doank hrganya segitu?? jiwa Misqueeenn ku bergejolak..," tulis akun @widiaayu09, mengomentari harga sweater Syahrini.

"Apakah Incess jadi modelnya Hermes ya? bajumu sangat mahal sayang," akun @elisajohn34. (Lp6)

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!!

Syarat lengkap langsung Cair!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2.

Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.

3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

07215613282.

Slank

Slank Ingin Ajak Jokowi ke Lokananta KUPAS TUNTAS JAKARTA - GRUP band Slank ingin mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk datang ke studio legendaris, Lokananta. Tujuannya, agar studio bersejarah yang terletak di Solo, Jawa Tengah itu kembali dikenal.

"Kami punya impian mengajak Jokowi ikut ke Lokananta, misalnya saat kami launching album di sana. Supaya orang semakin melihat Lokananta dan kembali mengapresiasi studio legendaris itu," kata Bimbim, drummer Slank, di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).

Keinginan Slank mengajak Jokowi ke Lokananta tidak lepas dari semangat ingin mempopulerkan kembali studio legendaris itu. Atas

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

HOTEL HOTEL LUSYJln.Diponegoro Nomor186Bandarlampung100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

MUSIK JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909,081272193361,0811919121

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

ibu pejuang ASI," ungkap Aura Kasih, Kamis (22/8).

"Kalian sebagai wanita, sebagai ibu yang sedang menyusui dilecehkan dengan kata-kata yang tidak sopan. Apa yang akan kalian lakukan? Laki-laki harus santun kepada perempuan," sambung perempuan yang belum lama ini melahirkan itu.

Atas kekesalan Aura Kasih, pemilik akun @yan_widjaya kemudian menghapus cuitan tersebut.

Kritikus film itu juga menyampaikan permintaan maaf kepada istri Eryck Amaral tersebut.

"Mohon maaf pada Aura Kasih, atas desakan banyak pembaca yg menuduh joke pabrik susu tidak santun, maka twitt tsb aku delete," ungkap Yan Widjaya. (Jpnn)

SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

JUAL BELI LOGAM MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788 PENGISIAN RACUN API CAHAYA ABADI, men jual berbagai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso 138 C (Dpn RS BudiMedika) Hb. 0851 07520099/081278001238

alasan itu pula, band yang diisi Kaka, Bimbim, Ivanka, Ridho, dan Abdee itu memilih rekaman album baru di Lokananta.

"Bosan 10 tahun rekaman di Potlot, makanya di Lokananta. Idenya dari Kaka," ujar Bimbim.

"Kami harus rekaman di luar, biar dapat energi baru.

Slank rekaman di sana juga supaya Lokananta dilihat kembali, salah satu studio legendaris yang dimiliki Indonesia," sambung Kaka, vokalis Slank.

Album ke-23 Slank yang diberi tajuk 'Slanking Forever' diluncurkan pada hari ini (22/8). Dari segi musik, album baru Slank tetap mengusung nuansa rock. Terdapat sepuluh lagu baru yang diciptakan personel terinspirasi dari berbagai tema.

Lagu-lagu yang terdapat

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jl. Soe karno Hatta No. 52 D Suka bumi Indah, Ban darlampung. Telp : 0721-709216/ 081398800360 KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

di album Slanking Forever di antaranya, Rumahku Itu Kamu, Bercinta di Surga, Jangan Marah, Ramai Tapi Sepi, CCTV Tuhan, Sumba Humba, So Goodbye, Oh Memi, serta dua lagu instrumental Rocknrolloka dan Solo Balapan. (Jpnn)

Jumat, 23 Agustus 2019

EKONOMI

11

Bea Cukai Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp5,6 M Hingga 17 Agustus 2019, Penerimaan Negara Capai 781,47 Miliar KPPBC Type Madya Pabean B Bandar Lampung melakukan pemusnahan barang bukti ilegal hasil penindakan selama semester kedua di tahun 2018, di TPP PT Fortuna Mulia Indonesia, Jalan Yosudarso Bandar Lampung, Kamis (22/8).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEPALA KPPBC Type Madya Pabean B Bandar Lampung, Muhamad Hilal Nur Sholihin mengatakan, pemusnahan ini merupakan yang pertama di tahun 2019 dan ini juga merupakan upaya pihaknya dalam menurunkan peredaran rokok ilegal dari 7% menjadi 3% di

tahun 2019.

Ia menjelaskan, peredaran rokok ilegal dan barang bukti ilegal lainnya ini ada di seluruh wilayah Lampung, khususnya daerah pinggiran.

“Nilai total barang yang dimusnahkan hari ini mencapai Rp5,6 miliar dan paling banyak rokok ilegal,” jelasnya.

Barang bukti tersebut kata dia, meliputi 6,8 juta batang rokok ilegal atau senilai Rp2.5 miliar, 3.301

botol minuman keras ilegal atau senilai Rp75 juta.

"Kemudian 50 buah sextoys, 20 karton tepung crispy impor, 20 karton boneka impor serta 72 bungkus buah bibit tumbuhan yang tidak memilikib izin. impor dari instansi terkait. Jadi total nilai barang bukti yang dimusnahkan ini mencapai Rp.5,6 miliar," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, dari segi penerimaan Negara,

KPPBC Type Madya Pabean B Bandar Lampung telah menghimpun penerimaan Negara per tanggal 17 Agustus 2019 sebesar Rp781,47 miliar atau 52,66% dari target yang diberikan Negara yaitu 1,484 triliun. “Penerimaan tersebut berasal dari bea masuk sebesar Rp761,975 miliar, bea keluar sebesar Rp19,401 miliar dan cukai sebesar Rp97 juta,” ungkapnya.

Ia mengajak masyarakat dan aparat pemerintah lainnya untuk memerangi peredaran rokok ilegal dan minuman mengandung etil alcohol ilegal. “Selain itu kami juga akan pro aktif dalam penyuluahn dan layanan informasi agar masyarakat kenal dan mengetahui dengan benar mengenai barang kiriman pos dan prosedur umum impor,” tukasnya. (Shl)

Korpri Gelar Undian Umroh Gratis Hasilkan 26 Hak Paten, FP Unila Raih Rekor MURI dan Serahkan Santunan Kematian Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Fakultas Pertanian Universitas Lampung (FP Unila) meraih Rekor MURI karena dalam waktu 7 bulan 12 hari menghasilkan 26 hak paten. Penganugerahan Rekor MURI ini dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG) Unila, Kamis (22/8).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DEKAN Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Prof. Irwan Sukri Banuwa mengatakan, hak paten ini dihasilkan oleh para dosen di FP Unila.

Penghargaan MURI tersebut diberikan kepada FP Unila, karena telah berhasil mendapatkan 26 hak paten dalam waktu 7 bulan 12 hari.

“Penghargaan ini baru Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang mendapatkannya di Indonesia.

Ini berkat semangat dan

DEWAN Pengurus Korpri Provinsi Lampung menggelar undian program umroh gratis dan penyerahan santunan kematian, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (22/8).

Kepala Badan Penyelenggara Korpri Provinsi Lampung sekaligus Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Lampung, Edarwan mengatakan, umroh dan santunan kematian merupakan salah satu program dewan Korpri tahun 2019.

Dalam undian umroh gratis kali ini, kata dia, ada lima nama yang beruntung. Yaitu, Sandi Ferianto dari Dinas

pariwisata Lampung, Agung Wijaya dari Biro Administrasi Pembangunan, dan Putri Nuritawati dari SMAN 13/15 Bandar Lampung. “Kemudian Mukhtar dari Dinas Pemerintah Desa dan Karlina dari Disbunnak Provinsi Lampung. Semoga bermanfaat bagi mereka,” kata Edarwan.

Kemudian, lanjutnya, untuk santunan kematian diberikan enam penerima. Yaitu, Gusti Amin (suami Wardiah) Staf Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebesar Rp.2 juta rupiah, Yahyo Guru SMKN 3 Metro sebesar Rp5 juta rupiah.

Lalu, Agusyanto (suami mei Indrawati) guru SMA 2 Gading Rejo sebesar Rp.2 juta rupiah, Syahril (suami Linda Herawati) Kasubag TU UPTD

BPSB Provinsi Lampung Rp2 juta rupiah, Nugroho Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Lampung Rp5 juta.

“Terakhir santunan diberikan kepada I Ketut pengawas benih pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.

Jadi total santunan kematian yang diserahkan Rp21 juta rupiah,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk program umroh setahun 10 orang dan dilakukan dua kali pengundian. “Ini undian pertama untuk 5 orang dan akan berangkat bulan Oktober 2019, dan nanti diakhir tahun kita akan undi lagi untuk 5 orang. Kemudian untuk dana baik untuk umroh atau pun santunan kematian berasal dari iuran Korpri,” tegasnya. (Shl)

Foto: Ist

RAIH REKOR MURI - FP UNILA meraih Rekor MURI karena dalam waktu 7 bulan 12 hari menghasilkan 26 hak paten, di Gedung Serba Guna Unila, Kamis (22/8).

kerja keras kawan-kawan dosen disetiap program studi dan semua pihak yang membantu, Alhamdulillah kita dapat rekor," ujar Prof. Irwan Sukri.

Ia menjelaskan, biasanya untuk mendapatkan 1 hak paten memerlukan waktu 5-7 tahun lamanya. “Namun berkat semangat dan berbagah pihaknya maka bisa mempercepat mendapatkan hak paten tersebut," kata dia.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengapresiasi anugerah 26 paten yang diterima Universitas Lampung dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

"Untuk itu, saya sangat mengapresiasi penganuge-

rahan 26 paten dalam waktu 7 bulan 12 hari yang digagas Universitas Lampung, khususnya Fakultas Pertanian Universitas Lampung," ujarnya.

Rektor Universitas Lampung, Hasriadi Mat Akin menjelaskan, sejak awal 2015, Universitas Lampung telah bertransformasi dari teaching ke riset university.

Dan Rekor MURI 26 paten ini menunjukkan hasil bahwa Universitas Lampung sudah memantapkan diri di riset university. "Karena sebagai Riset University, Salah satu indikatornya adalah berupa hasil riset yang dapat dipatenkan," jelas Hasriadi. (Adv)

Foto: Ist

SERAHKAN SANTUNAN KEMATIAN – SEKRETARIS dewan Pengurus Korpri Lampung, Edarwan saat mendampingi Hanibal menyerahkan santunan kematian.

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | JUMAT, 23 AGUSTUS 2019