Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Jumat, 30 Agustus 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | JUMAT, 30 AGUSTUS 2019

KPK Ultimatum Pencuri Air Tanah di Lampung

Enam Pejabat Berebut Kursi Sekdaprov Lampung BANDAR LAMPUNG ENAM pejabat dipastikan maju dalam seleksi terbuka ulang Jabatan Pimpinan Tinggi ( JPT) Madya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung. Pendaftaran dan penyerahan berkas resmi ditutup pada Kamis (29/8).

Koordinator Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Koharuddin mengatakan keenam pejabat yang dipastikan mendaftar adalah Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan Arsyad Husein, Sekretaris Daerah Lampung Selatan Fredy Sukirman dan Kepala Badan Pengurus Korpri >> Baca

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum perusahaan yang melakukan pencurian air tanah di Provinsi Lampung agar segera mengurus peizinan.

Jika tidak, KPK mengancam akan menindak para perusahaan itu.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) WAKIL Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan masih ada pihak-pihak di Provinsi Lampung yang cobacoba tidak menaati regulasi perizinan pengambilan air tanah.

Padahal, pihak-pihak itu sudah memanfaatkan air tanah dalam jumlah cukup besar.

Enam Hal 9

"Kalau ditemukan ada pelanggaran, maka itu harus ditutup," kata Laode saat ditemui di kantor PT Bukit Asam, Tarahan, Lampung Selatan, Kamis (29/8). Laode berharap, aturan yang ada mengenai perizinan pengambilan air tanah harus dipatuhi.

"Bahwa semua regulasi diupayakan harus diikuti. Tidak boleh ada yang dilanggar," tegas dia. Untuk meminimalisir pelanggaran yang ada, lanjut dia, KPK melalui tim koordinasi

dan supervisi akan memantau kinerja dari pihak-pihak yang berkewenangan mengurusi perizinan agar melakukan tugas dan fungsi pokoknya secara transparan dan profesional.

Karena, kata dia, pengurusan perizinan tersebut akan diiringi dengan penerimaan pendapatan melalui pajak yang kemudian menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"KPK melalui koordinasi dan supervisi akan menyampaikan kepada aparat yang berwenang di Provinsi Lampung untuk bisa meninjau dan melihat tentang apa yang kurang dalam perizinan air tanah ini," tandasnya. >> Baca

KPK Hal 9

Pemda Siap Tarik Pin Emas Mantan Anggota DPRD Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung siap menarik pin emas yang masih dipegang mantan anggota DPRD

(periode 2014-2019), jika sesuai aturan memang harus dipulangkan karena masuk aset daerah.

Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Bandar Lampung, Saprodi mengatakan pihaknya sampai saat ini masih menelaah aturan terkait >> Baca

Pemda Hal 9

ign ifis r:w ato str Illu

Batu Bara Ilegal Asal Sumsel Marak Masuk Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BATU bara ilegal asal Sumatera Selatan (Sumsel) marak masuk Provinsi Lampung.

Batu bara itu diangkut sejumlah truk untuk memasok sejumlah perusahaan di Provinsi Sang Bumi Ruwa Jurai. Dampak pengangkutan batu bara ilegal pun merusak beberapa ruas jalan yang kerap dilintasi.

Masuknya batu bara ilegal ke Lampung terungkap dalam rapat koordinasi tentang pemberantasan Penambangan Tanpa Izin

Laode M Syarif Wakil Ketua KPK

(Peti) dan kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihadiri Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Dinas ESDM Sumsel dan perwakilan Pemprov Lampung yang digelar di Kantor PT Bukit Asam, Tarahan, Lampung Selatan, Kamis (29/8).

Pembahasan batu bara ilegal asal Sumsel itu menjadi perhatian KPK, atas usulan Pemerintah Provinsi Sumsel. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan, perlu melakukan diskusi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Mabes Polri, gubernur Lampung dan Sumatera Selatan, untuk membahas tambang ilegal atau ilegal mining yang tidak menunjang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kita akan akomodir seluruh pendapat dari semua pihak dengan mengadakan pertemuan bersama kementerian yang relevan dalam urusan ini. Hal ini sudah diakomodir dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA)," ujar Laode.

Laode melihat, GNPSDA merupakan jalan terakhir yang akan disegerakan untuk mengantisipasi peredaran hasil tambang ilegal asal Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yakni batu bara.

Sementara Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel, Robert Heri mengungapkan penambangan batu bara ilegal di daerahnya tidak bisa hanya ditangani oleh Pemprov Sumsel. >> Baca

Batu Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Air Tanah Dicuri?

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir ada kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak air tanah di Provinsi Lampung.

Pasalnya, sudah diterbitkan Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) untuk sekitar 1.000 titik, namun pajak yang dipungut Zainal Hidayat, SH tidak sebanding.

Hal itu diungkapkan Kasatgas Korsupgah Wilayah III KPK Dian Patria, saat menggelar rapat dengan Bapenda kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Rabu (28/8) lalu.

Tidak berhenti disitu, Wakil Ketua KPK Laode M Syaraif juva mengultimatum terhadap siapa saja yang melakukan pencurian air tanah di Provinsi Lampung agar segera mengurus peizinan. Pasalnya, masih ada pihak-pihak di Provinsi Lampung yang coba-coba tidak menaati regulasi perizinan pengambilan air tanah.

Padahal, pihak-pihak itu sudah memanfaatkan air tanah dalam jumlah cukup besar. >> Baca

Air Hal 9

Gunung Emas Register 38 Berubah Menjadi Lahan Perkebunan Gunung Emas yang memiliki ketinggian 150 meter dan masuk Register 38 di Sekampung Udik, Lampung Timur, kini sudah berubah menjadi lahan perkebunan. Tidak ada lagi pohon-pohon besar di areal itu.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) Di lokasi Gunung Emas kini hanya bisa ditemui sisa batang tanaman jagung, bekas pembungkus makanan ringan, bungkus rokok dan beberapa botol minuman.

Lahannya sudah berubah menjadi areal perkebunan.

Pantauan di lokasi Kamis (29/8), terdapat enam jerigen ukuran 35 liter berjajar di lereng Gunung Emas. Jerigen

itu berisi air bersih untuk keperluan petani yang sedang menggarap lahan untuk ditanami jagung.

Di ujung Gunung Emas tampak tiga orang sedang membersihkan lahan dengan membakar rumput yang sudah kering. Seorang lelaki bertubuh gemuk turun menghampiri wartawan Kupas Tuntas yang sedang berada di lokasi. "lagi ngapa ya mas," kata lelaki paruh baya yang sedang membersihkan lahan itu.

Foto: Agus/Kupas Tuntas

JADI LAHAN PERKEBUNAN - KONDISI Gunung Emas yang masuk Register 38 Lampung Timur, kini berubah menjadi lahan perkebunan yang ditanami jagung oleh warga, Kamis (29/8).

Dalam percakapan, pria itu diketahui bernama Miskam mengaku sedang menggarap lahannya untuk ditanami jagung. "Ya saya menggarap lahan ini sudah lima tahun lebih, tanamannya jagung terus," kata Miskam sembari menawari air minum.

Saat ditanya jika lahan itu masuk Register 38, sontak pria itu berubah menjadi sinis, "Sudahlah mas tidak usah ngobrol soal lahan register, kami hanya masyarakat kecil yang hanya cari rejeki ber>> Baca

Gunung Hal 9

2

Jumat, 30 Agustus 2019

BANDAR LAMPUNG

13 Raperda Disahkan, 7 Ditarik dari Propemperda Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

TERIMA AUDIENSI - GUBERNUR Lampung, Arinal Djunaidi, saat menerima audiensi Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Logistik (Bulog), di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Kamis (29/8).

Arinal: Bulog-DTPH Harus Petakan Daerah Pangan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, meminta Bulog dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) melakukan pemetaan daerah pangan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi beras.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SELAIN itu, meski Bulog telah memiliki kualitas beras standar premium dan medium, harus tetap memperhatikan beras standar masyarakat.

Hal itu diungkapkan Gubernur, saat menerima audiensi Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Logistik (Bulog), di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Kamis (29/8).

“Bulog dan Dinas Tanaman

Pangan dan Hortikultura harus memetakan wilayah yang dapat ditingkatkan kuantitasnya, seperti di Rawajitu dan wilayah lain. Hal ini dilakukan agar rakyat kita dapat memperoleh beras dengan mudah,” kata Arinal.

Gubernur juga meminta kedua instansi bisa bersamasama memetakan suatu wilayah yang tidak bisa dipaksakan kualitasnya, namun masih bisa ditingkatkan kuantitasnya.

Setelah daya dukung kuantitiasnya kuat, lanjutnya,

maka daya dukung terkait kualitas akan dilakukan. “Bulog harus membuat pemetaan daerah pangan. Dari daerah yang memiliki beras berkualitas standar, lalu daerah yang benihnya asal-asalan, cara panennya masih kurang, dan lainnya,” jelas Gubernur.

Ia juga menilai pada masa sebelumnya, Bulog lebih terkonsentrasi dalam penanganan beras yang bersifat standar, karena ketika itu ke mampuan anggaran khusus untuk rakyat miskin.

“Saat ini Bulog sudah memiliki beras berkualitas premium, medium, dan standar.

Namun bukanlah kualitasnya yang lebih utama, tetapi

bagaimana rakyat kita bisa mendapatkan berasnya terlebih dahulu,” terangnya.

Terkait stok beras, Provinsi Lampung memiliki stok yang cukup bahkan mampu menyuplai daerah lain. Arinal merencanakan akan menginformasikan dalam rakor Gubernur se-Sumatera bahwa Lampung siap menyuplai daerah yang membutuhkan.

Gubernur juga menjelaskan bahwa Lampung menyumbang sekitar 40 persen kebutuhan pangan dan 11 komoditi ke Jakarta.

“Kita punya potensi beras standar premium, medium, dan standar, ketika mereka butuh maka kita siap menyuplainya,” ujarnya. (Rls)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung bersama DPRD Provinsi, akhirnya menyepakati 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Perda serta akan menarik 7 Raperda dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2019.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan ditandatangani berita acara persetujuan oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Aprizal, pada Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Lampung, pada Rabu (28/8) lalu.

13 Raperda merupakan inisiatif DRPD Provinsi Lampung dan dari Pemprov Lampung. Raperda meliputi Raperda tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 20092029, Raperda tentang Perubahan Atas Perda No.1 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Raperda tentang Perubahan Atas Perda No.29 tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.3 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Kemudian Raperda tentang Penanaman Modal, Raperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, Raperda

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudiyaan Ikan dan Petambak Garam, Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.

Selanjutnya, Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Provinsi Lampung, Raperda tentang Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung juga Raperda tentang Budaya Literasi.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengapresiasi atas disetujuinya 13 Raperda menjadi Perda. Untuk itu, Ia mengimbau beberapa hal, di antaranya agar organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun dan mempersiapkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan atas perda terkait serta melakukan penguatan sumber daya aparatur pelaksanaan perda.

Sementara tujuh Raperda usul insiatif DRPD yang akan ditarik adalah Raperda tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah, Raperda tentang Investasi Daerah, Raperda tentang Zonasi Energi Sumber Daya Mineral, Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Kemudian Raperda tentang Desa Siaga Aktif Mandiri, Raperda tentang Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi di Provinsi Lampung, dan Raperda tentang Sharing Pembiayaan dan Perlindungan Sumber Daya Air antara Daerah produksi dan Daerah Konsumsi, kata Gubernur. (Rls)

KPPI Lampung Diminta Bersinergi dengan Pemprov Bandar Lampung (Kupas Tuntas) GUBERNUR Lampung, Arinal Djunaidi, siap mendukung penuh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Lampung.

Dukungan itu disampaikan Arinal, saat menerima audiensi Kaukus Perempuan Politik, di Ruang Kerja Gubernur pada Rabu (28/8) lalu.

“Seiring dengan semakin meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi politik perempuan di Provinsi Lampung, maka organisasi pe-

rempuan politik menjadi wadah penting bagi pembelajaran politik, agar kaum perempuan mampu mengoptimalkan perannya, dalam kesetaraan Hak baik Eksekutif maupun Legistlatif,” kata Arinal.

Arinal pun berharap, sebagaimana visi ke 3 Lampung Berjaya untuk mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.

“Saya minta Kaukus Perempuan Politik mampu bersinergi dengan Pemprov Lampung khususnya dengan Dinas PPPA. Antara lain,

dapat membuat konsep dengan target utama melindungi anak dan kaum perempuan dari berbagai bentuk tindak kekerasan yang ra wan terjadi,” pesannya.

Menurut Arinal, urusan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang sangat krusial. Jika tidak diselesaikan, maka akan menjadi permasalahan yang besar kedepannya.

“Untuk itu, saya berharap Pemerintah kabupaten/kota dan fasilitator PATBM Provinsi Lampung serta mitra kerja lainnya dapat saling bersinergi dalam upaya memberikan

LAKALANTAS KECELAKAAN beruntun melibatkan tiga kendaraan yakni Fuso, Bus Puspa Jaya dan Bus Damri, terjadi di jalan Lintas Sumatera, Desa Pemanggilan, Natar, Lampung Selatan, Rabu (28/ 8) malam. Belum diketahui apakah ada korban dalam kecelakaan tersebut.

Foto: Ist

perlindungan terhadap anak.

Sehingga kekerasan terhadap anak tidak menjadi hal yang lumrah lagi,” harapnya.

Selain itu, Arinal juga berharap Kaukus Perempuan Politik dapat bekerjasama dengan TP PKK dan Dharma Wanita untuk menjadikan Provinsi Lampung, Kota Layak Anak. Dan lebih mengedepankan kesehatan terutama dalam masa kandungan, pola asuh orang tua sejak dini, dan membentengi nilai-nilai keagamaan dalam diri anak.

Sementara itu, Ketua KPPI Provinsi Lampung Apriliati, menilai saat ini peran perempuan khususnya dalam dunia politik sudah cukup meningkat.

“Beberapa langkah yang akan dilakukan oleh KPPI dimasa mendatang antara lain dengan memberikan pendidikan politik bagi kaum perempuan, melalui berbagai event. Meski demikian, kaum perempuan telah dapat menunjukkan eksistensinya yang setara dengan kaum pria, tidak melupakan kodratnya sebagai seorang Ibu rumah tangga,” kata dia.

Hal itu, menurutnya, karena pendidikan seorang anak dalam keluarga, tetap tidak dapat terlepas dari bimbingan seorang Ibu. (Rls)

Anggaran Pelayanan Publik Provinsi Ditambah Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung dengan DPRD Lampung, menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.

Dalam kesepakatan yang berlangsung di Gedung DPRD Lampung pada Rabu (28/8) lalu, terdapat penambahan anggaran terkait pelayanan publik dan penghematan anggaran yang variatif.

Dalam rapat itu, disepakati pendapatan daerah Provinsi Lampung sebesar Rp7,371 triliun. Sementara, belanja daerah sebesar Rp7,489 triliun dan pembiayaan neto sekitar Rp117 miliar.

“Syukur Alhamdulillah pembahasan yang dilakukan dapat dilalui bersama tanpa hambatan. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi kepada anggota dewan juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.

Arinal mengatakan, jika

kesamaan pandangan dan pemahamanan terhadap kebijakan penyusunan Raperda Perubahan APBD sangat penting. Hal itu untuk mengoptimalkan dan menyempurnakannya, sehingga lebih berkualitas.

“Dengan demikian, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik lagi pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Sementara Juru Bicara Anggaran DPRD Lampung, Ririn Kuswantari, menyatakan, perubahan APBD terdapat rasionalisasi (penghema-

tan) anggaran yang bervariasi di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Namun, ada pula OPD yang mengalami penambahan anggaran karena terkait pelayanan publik.

“Anggaran belanja tidak langsung diseluruh OPD jauh lebih besar dibanding belanja langsung. Artinya, pendapatan daerah lebih banyak membiayai aparatur dibanding belanja pubik. Untuk itu, kami meminta OPD lebih matang dalam hal perencanaan,” kata dia. (Rls)

Foto: Ist

SIAP BERTANDING - SKUAD Tunas Garuda AMPI siap bertanding pada ajang Liga Futsal tingkat Nasional, Kamis (29/8).

Tunas Garuda AMPI Siap Harumkan Nama Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SKUAD Tunas Garuda AMPI berhasil menjuarai Liga Futsal Nusantara 2019 zona Provinsi Lampung. Kiprah Tunas Garuda Ampi akan berlanjut menjadi Lampung di level nasional.

Di Liga Futsal Nusantara kali ini, Tunas Garuda AMPI tergabung dalam grup B bersama Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah.

Tim Tunas Garuda AMPI akan berjuang demi memperebutkan dua tiket lolos ke

babak delapan besar yang akan diselenggarakan di Yogyakarta dan lolos ke Profesional Futsal League 2020.

Awaluddin AL Fath selaku pelatih kepala Tunas Garuda AMPI, mengatakan, timnya dalam kondisi prima. “Kami akan habis-habisan di liga itu, untuk mengharumkan nama Provinsi Lampung,” kata dia, Kamis (29/8).

Ditegaskannya, ia bersama timnya berangkat menuju Kalimantan Selatan dengan semangat dan motivasi tinggi. “Kami mengharapkan doa dan dukungannya kepada seluruh warga Lampung agar kami dapat memberikan hasil yang terbaik di Banjarmasin,” harapnya. (Rls)

Jumat, 30 Agustus 2019

BANDAR LAMPUNG

3

Bangun Flyover Lagi, Herman HN Cek Lokasi DPRD Soroti Soal Lampu Penerangan

Foto: Sule/Kupas Tuntas

CEK LOKASI - WALI Kota Bandar Lampung, Herman HN, mengecek lokasi rencana pembangunan flyover dan underpass di Jalan Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, Kamis (29/8).

Wali Kota Bandar Lampung, Herman H.N, meninjau lokasi rencana pembangunan atau jalan layang dan underpass, di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, Kamis (29/8).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TIDAK sendiri, Herman ditemani Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lam-

pung, Iwan Gunawan. Dikatakan Herman, peninjauan tersebut dalam rangka untuk mengecek seberapa panjang lebar jalan yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut.

“Flyover yang agak sulit,

makanya saya langsung memberitahu dan minta kepada pihak perencanaan untuk melakukan pengukuran, berapa panjang dan lebar jalan yang mau dibangun," kata Herman di lokasi.

Menurut Herman, proses pengerjaan pembangunan flyover dan undperas di Jalan Urip Sumoharjo tersebut, dilakukan tahun 2020 mendatang.

“Dipastikan pengerjaannya tahun depan. karena

tahun ini (2019), kita lagi fokus dengan pembangunan di dua flyover yang berada di Jalan Untung Suropati-Jalan RA Basyid, dan Jalan KomarudinKapten Abdul Haq," jelasnya.

Usai meninjau lokasi, Herman melanjutkan inspeksi mendadaknya ke Jalan Pramuka, Kecamatan Rajabasa dan Jalan Jagabaya, Kecamatan Way Halim, untuk melihat kondisi jalan yang baru di aspal.

BANDAR LAMPUNG DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung, meminta kepada Pemkot Bandar Lampung untuk memberikan lampu penerang jalan di lokasi proyek pembangunan flyover Untung Suropati-RA.Basyid. Sebab, ketika malam hari, di lokasi pembangunan tersebut sangat gelap dan dapat membahayakan pengendara yang melintas.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Bandar Lampung dari berbagai fraksi saat melakukan sidak ke lokasi, Kamis (29/8). Seperti yang diungkapkan Dedi Yuginta dari Fraksi PDI Perjuangan.

“Kami banyak terima keluhan dari warga soal lampu penerangan di lokasi pembangunan flyover ini. Kami mewakili warga, khawatir ini bisa membayakan warga dan pengendara yang melintas.

Jadi harus dipasang lampu penerangan,” kata Dedi.

Selain itu, Dedi juga meminta agar PT PLN segera memindahkan tiang listrik disekitar area pembangunan, sebab keberadaan tiang di tengah proyek, bisa menghambat progres pembangunan flyover. “Kami sege-

ra menyurati PLN, agar segera memindahkan tiang listrik tersebut,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ali Wardana dari Fraksi Golkar. Menurut dia, selain lampu penerangan, pihak kontraktor juga harus memasang rambu pembatas didekat lubang pengerukan pembangunan flyover.“Saya lihat juga minim rambu pembatas, harus segera dipasang,” imbaunya.

Sementara itu, Kabid Bina Marga PU Bandar Lampung, Dedi Sulistyo, yang ditemui di lokasi, mengatakan, kontraktor segera melakukan pemasangan lampu penerangan di titik-titik pembangunan flyover tersebut. “Begitu juga pembatas jalan, kami segera tempatkan,” ujarnya.

Sampai saat ini, kata Dedi, progres pembangunan flyover Untung Suropati-RA Basyid, sudah mencapai 47 persen, dan ia optimis pada akhir Desember 2019, akan rampung. “Kami juga akan melakukan perbaikan drainase, jalan bawah flyover sampai lampu penerangan jalan umum. Sehingga waktu peresmian, semua pembangunan sudah bisa selesai,” tandasnya. (Wanda)

Permintaan Air Bersih Operasi Patuh Dimulai, Polisi Utamakan Penindakan Akibat Kemarau Meningkat Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PERMINTAAN droping air bersih di wilayah Bandar Lampung terus meningkat, sejak mengalami perubahan musim dari penghujan ke musim kemarau. Guna mengantisipasi kekeringan tersebut, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, siap mengirimkan bagi warga yang mengalami kesulitan air bersih untuk kegiatan sehari-hari.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandar Lampung, Sutarno, mewakili Kepala BPBD Bandar Lampung, Samsul Rahman, mengatakan, penyaluran air bersih sudah mulai dilakukan sejak bulan Juni lalu.

“Jumlah permintaan air bersih terus bertambah seiring mulai masuk pertengahan musim kemarau tepatnya di bulan Agustus ini,” kata Sutarno, Kamis (29/8).

Berdasarkan data BPBD Kota Bandar Lampung per bulan Juli, terdapat 11 permintaan air bersih, dimulai sejak tanggal 2 sampai 31 Juli. “Tanggal 2 di Kecamatan Sukabumi, tanggal 5 Kedamaian, tanggal 6 Tanjung-

karang Timur, 7 Sukabumi, 8 Sukabumi, 11 Sukabumi, 14 Sukabumi, 16 Kemiling, 17 Bumiwaras, 20 Sukabumi, dan tanggal 31 Juli di Kemiling," bebernya.

Menurutnya, dalam sehari terkadang permintaan air bersih bisa di dua lokasi atau dua Kecamatan bahkan lebih. Tergantung dari jumlah permintaan, yang diusulkan oleh masing-masing kepala RT lingkungan yang terdampak kekeringan.

"Dibulan Agustus ini, sampai ditanggal 28 sudah ada 26 permintaan air bersih dari warga. Di mana setiap pengiriman air bersih kita kirimkan satu mobil air bersih, berkapasitas 5000 liter untuk satu Kecamatan, dan sistem pembagian diserahkan kepada RT masing-masing," jelasnya.

Selama musim kemarau ini juga, lanjut dia, kerap terjadi peristiwa kebakaran. Di mana lokasi kebakaran didominasi oleh lahan kosong atau alangalang yang terbakar.

"Untuk pemukiman rumah warga sepanjang Agustus ini sebanyak lima peristiwa dilokasi yang berada. Pertama di Perumnas Way Halim, lalu Bumi Waras, Kedaton, Kedamaian dan Labuhan Ratu," pungkasnya. (Sule)

PERISTIWA

Mahasiswa Demo Polda Lampung BANDAR LAMPUNG - PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPK) menggelar aksi di depan Mapolda Lampung. Aksi mereka tersebut menyikapi hukum yang terjadi pada seorang nenek bernama Rodiah yang diduga dipukul oleh seorang Rektor dari perguruan tinggi negeri ternama di Provinsi Lampung.

“Akhir ini terdapat suatu peristiwa hukum yang cukup menyorot perhatian publik. Peristiwa itu yakni pemukulan yang dilakukan seorang pejabat publik rektor di kampus ternama kepada seorang kakek renta bernama Rodiah,” kata salah satu koordinator aksi, Kamis (29/8).

Dalam orasi mahasiswa, Indonesia adalah negara hukum sebagai dasar landasan dalam seluruh aktifitas negara dan masyarakat.

Komitmen Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD tahun 1945. “Namun dalam laporan kepolisian yang dilakukan Rodiah sampai saat ini tidak ada kejelasan atas perkara yang dilaporkannya,” katanya.

Dia menambahkan, hal tersebut akan berbanding terbalik apabila Rodiah yang melakukan pemukulan dan rektor tersebut yang menjadi korban pasti dalam hitungan hari Rodiah langsung diadili dan dihukum berat.

Dalam aksi itu, AMPK dengan kesadaran diri dan intelektual sebagai sosial control wajib hukumnya melakukan perlawanan terhadap kebusukan-kebusukan dalam institusi yang selama ini dianggap lazim. “Kami AMPK membuat tuntutan kepada Polda Lampung yakni beri atensi penuh dalam perkara ini, proses hukum bagi oknum kepolisian yang tidak sesuai dengan SOP, dan berantas habis mafia kasus di internal kepolisian Lampung,” harapnya. (Oscar)

Foto: Ist

PIMPIIN APEL - WAKA Polda Lampung, Brigjen Pol Sudarsono, memimpin apel kesiapan personil yang terlibat dalam gelaran Operasi Patuh Krakatau 2019 di Halaman Mapolresta Bandar Lampung, Kamis (29/8).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) POLDA Lampung bersama jajarannya menggelar Operasi Patuh Krakatau 2019.

Dalam operasi ini, polisi lebih mengedepankan penindakan terhadap pengendara yang melanggar.

Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, AKP Reza Khomeini, mengatakan, Operasi Patuh Krakatau dilakukan serentak di seluruh Indonesia,

termasuk di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

Untuk pelaksanaannya, operasi ini dimulai pada Kamis (29/8) hingga 11 September 2019 mendatang, di titik-titik tertentu.

Reza menjelaskan, sasaran Operasi Patuh Krakatau, antara lain, pengendara sepeda motor yang tidak pakai helm ber-SNI, berkendara melebihi kecepatan, melawan arus, pengendara dibawah umur, serta pengendara mabuk.

Tak hanya itu, lanjut Reza,

sasaran lainnya, yaitu pengemudi dengan muatan lebih, mengemudi sambil menggunakan telepon genggam serta menggunakan lampu strobo, rotator maupun sirine, akan ditindak tegas.

Reza melanjutkan, operasi ini lebih mengedepankan 60 perse penindakan, 20 persen preventif dan 20 persen preentif. “Kami ingin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat guna mewujudkan Kamseltibcar lantas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung,” kata Reza.

Untuk titik lokasi yang menjadi prioritas, kata Reza, yakni di Jalan Teuku Umar, Jalan ZA. Pagar Alam dan Jalan Diponegoro.

Dalam operasi kali ini, lanjut Reza, pihaknya akan memberlakukan e-Tilang.

Hal itu dilakukan untuk menghindari penyimpangan yang terjadi saat berlangsung denda.

“Jadi langsung denda, langsung dibayar ke BRI, teknis nanti setelah ditilang akan diberi nomor briva. Kemudian masyarakat langsung mengurusnya ke bank dan datang ke kantor polisi, lalu menyerahkan slipnya, kemudian barang bukti dikembalikan, jadi biar

istilah titip denda itu tidak ada,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Sudarsono, memimpin apel Operasi Patuh Krakatau 2019 di Lapangan Mapolresta Bandar Lampung. dalam apel tersebut, dihadiri oleh Perwakilan Korem 043/Gatam, Dan Lanal, Dan Lanut, Danden POM, Kadis Perhubungan Bandar Lampung, Sekda Kota Bandar Lampung, PJU Polda Lampung serta tamu undangan Sudarsono menyamapaikan, bahwa operasi kali ini melibatkan sekitar 596 Personil Polda dan Polres jajaran.

Jenderal Bintang Satu ini meminta kepada anggota yang terlibat dalam operasi ini, agar melaksanakan tugasnya dengan iklas serta selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Utamakan faktor keamanan dan keselamatan baik petugas maupun masyarakat dalm melaksanakan tugas.

Hindari perbuatan kontra roduktif yang dapat merusak Citra Polri. Lakukan tugas operasi ini dengan baik dan berpedoman pada aturan perundang-undangan,” pesan Wakapolda. (Oscar/Tampan)

Ratusan Pengemudi Ojek Online Geruduk Kantor Gojek Bandar Lampung (Kupas Tuntas) RATUSAN driver atau pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demo ke kantor perwakilan Gojek Indonesia, di Jalan Wolter Monginsidi, Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Kamis (29/8).

Massa yang berasal dari Komunitas Gaspool, Ado dan PAS, meminta agar pihak Gojek Indonesia, membatalkan rencana pengurangan insentif, sebagaimana yang sudah berlaku di wilayah Jakarta.

Ayes selaku koordinator lapangan, mengungkapkan, ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam aksi demo tersebut, yakni seperti pengaturan kepada aplikator di Lampung harus sesuai aturan dan menutup aplikator yang tidak sesuai aturan kemenhub.

“Kami meminta pihak aplikator Gojek Indonesia perwakilan Lampung, untuk tidak

mengurangi insentif dan promo.

Sebab hal itu dapat mengurangi kesejahteraan kami sebagai driver ojek online,” kata dia.

Menurutnya, untuk tarif atas dan tarif bawah yang sudah diatur pemerintah saat ini, sudah mencukupi penghasilan para driver. Namun, jika pihak aplikator mengurangi promo dan insentif, akan sangat menyengsarakan mereka, karena masyarakat pengguna jasa transportasi online di Bandar Lampung akan berkurang akibat keberatan dengan tarif yang ditentukan tersebut.

“Tidak ada lagi diskon melalui promo yang diberikan pihak Gojek Indonesia saat ini, maka secara otomatis pendapatan akan berkurang, ditambah lagi adanya pengurangan insentif," ungkapnya.

Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi Gojek Indonesia, tegas Ayes, maka pihaknya akan melanjutkan persoalan

tersebut ke pemerintah daerah untuk memfasilitasi.

Meski massa sempat memanas karena tidak ada pihak manajemen Gojek Indonesia yang menerima perwakilannya, namun berkat kesigapan aparat kepolisian yang mengawal dan meminta pihak Gojek menerima perwakilan, akhir-

nya massa kembali tertib setelah pihak Gojek menerima.

Setelah bernegosiasi dengan perwakilan Gojek Indonesia, massa melanjutkan orasi di depan Kantor Gubernur Lampung. mereka meminta agar pemerintah daerah dapat memediasi apa yang menjadi tuntutan mereka. (Sule)

Foto: Sule/Kupas Tuntas

GELAR AKSI - USAI menggelar aksi demo di depan kantor perwakilan Gojek Lampung, ratusan driver ojek online melanjutkan aksinya di depan Kantor Gubernur Lampung, Kamis (29/8).

4

Jumat, 30 Agustus 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Herwanda Pratama.

Redaktur : Oscar.

Asred: Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Pjs. H.M Hutagalung.

Sekretaris Marketing : PutriAndini.

Staf Marketing : Dwi Puspita Sari.

PemimpinRedaksi Kupastuntas.co : Pjs.TampanFernando.

StafOnline: Mitha(Koordinator),Widya Firmadana,SigitPamungkas, BudimanLuky,CandraMurti Ayuningtyas,IsmadiyahWulandari.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

PEMERINTAHAN

35 Anggota DPRD Mesuji Akan Pakai Pin Kuningan MESUJI - SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Mesuji mengurungkan pengadaan pin berbahan emas 24 karat seberat 8.5 gram untuk kelengkapan atribut 35 Anggota DPRD Mesuji Periode 2019-2024, dan menggantinya dengan pin berbahan kuningan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Mesuji, Rustam Hadi, saat diwawancarai di Ruang kerjanya, Kamis (29/8). Disebutkan Rustam, pengadaan pin kuningan itu melalui mekanisme penunjukan langsung.

"Anggarannya kecil, ya berkisar Rp10 jutaan," ungkapnya. Ia mengaku tidak mengetahui apakah Pemda Mesuji memiliki aset berupa pin emas atribut DPRD Mesuji atau tidak. Namun ditegaskan, bahwa pengadaan pin berbahan kuningan telah sesuai dengan kebutuhan atribut DPRD. "Ya sesuai kebutuhan DPRD periode sekarang. Kalau soal ada atau tidaknya aset Pemda berupa pin emas, saya kurang mengetahui itu," paparnya.

Sementara itu, ditegaskan Kepala Bidang Aset BP2KAD Mesuji bahwa Pemkab Mesuji tidak memiliki aset berupa pin emas.

"Pengadaan pin emas tahun 2014 itu langsung untuk DPRD dan memang tidak menjadi aset Pemda Mesuji. (Gusti)

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

PERINGATAN HUT PRAMUKA - WAKIL Gubernur Provinsi Lampung, Chusnunia Chalim didampingi Bupati Lambar Parosil Mabsus pada peringatan HUT pramuka ke 58 tahun 2019, di stadion Skala Berak, Kabupaten Lambar, Kamis (29/8).

Nunik Harap Pramuka Jadi Bagian Penggerak Pembangunan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) pramuka yang ke 58 tahun 2019 dipusatkan di stadion Skala Berak, Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Kamis (29/8) berlangsung meriah.

Lampung Barat (Kupas Tuntas) HAL tersebut diucapkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Lampung, Chusnunia Chalim yang bertindak sebagai inspektur upacara, dan dikuti oleh sejumlah Kepala Daerah se Provinsi Lampung.

"Luar biasa, saya sering mengikuti kegiatan pramu-

luruh anggota gerakan pramuka untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa, seperti mengajak generasi milineal untuk jauhi Narkoba, serta perang melawan sampah plastik.

Sementara itu, Bupati Lambar, Parosil Mabsus mengapresiasi terhadap Kwarda Lampung yang sudah memberikan kepercayaan kepada Lambar untuk menjadi tuan rumah.

"Mudah-mudahan dengan adanya kepercayaan ini menjadi motivasi bagi Pemkab untuk lebih memperhatikan keberadaan pramuka kedepan," kata Parosil. (Iwan)

45 Pelajar SD dan SMP Ikuti Lomba Hafidz Qur'an

Pemkab Luncurkan Aplikasi Smart City LAMPUNG BARAT - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) terus berbenah dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, salah satunya yakni meluncurkan aplikasi Smart City.

Bertempat di ruang rapat Pesagi, Pemkab setempat melalui Dinas Komunikasi dan informatika melaksanakan ekspose Smart City yang dipimpin langsung oleh Bupati Lambar, Parosil Mabsus, Kamis (29/8).

Parosil menjelaskan, Smart City ini merupakan sebuah konsep dimana semua struktur pemerintahan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi berbasis IT. Selain itu, smart city juga merupakan sebuah konsep yang cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya dengan efesien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya.

"Salah satu keinginan Pemkab Lambar yakni akan hadirnya sebuah pelayanan lebih baik dalam konsep, semua ini akan menjadi sebuah program yang efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan termasuk juga peningkatan pendapatan asli daerah.

Termasuk juga publikasi terkait dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Lambar," kata Parosil. (Iwan)

ka, dan ini merupakan peringatan HUT pramuka yang termeriah. Lambar sukses sebagai tuan rumah HUT Pramuka yang ke 58 ini," kata Nunik sapaan akrab Chusnunia Chalim dihadapan ribuan peserta yang hadir.

Selain itu, Nunik juga mengimbau agar pramuka selalu memberikan kualitas terbaik dalam membangun Indonesia.

"Pramuka harus selalu

memberikan kualitas yang terbaik dalam pembangunan karakter bangsa, harus berkomitmen menjadi bagian terdepan dari pembangunan Indonesia dan Lampung khusunya," ungkapnya.

Menurutnya, anggota pramuka merupakan karakter generasi muda yang baik, dan kelak akan melanjutkan estafet pembangunan Lampung. “Kegiatan pramuka ini merupakan bukti nyata pembangunan bangsa, dan pramuka harus terus bekerja keras untuk memajukan Indonesia," ucapnya.

Nunik pun mengajak se-

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

LOMBA HAFIDZ QUR'AN - INILAH acara lomba Hafidz Qur'an tingkat pelajar SD dan SMP tahun 2019, di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Wustho, Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kamis (29/8).

Pringsewu (Kupas Tuntas) DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pringsewu untuk yang kedua kalinya menggelar lomba Hafidz Qur'an tingkat pelajar SD dan SMP tahun 2019.

Lomba diikuti 45 peserta diantaranya pelajar SD 27 dan SMP 18 peserta. Kegiatan berlangsung di Pondok Pe-

santren Salafiyah Al-Wustho, Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kamis (29/8).

Kasi Pembinaan SD Disdikbud Pringsewu, Aniza Dwi Gardika, mengatakan, lomba Hafidz Qur'an ini merupakan agenda tahunan. "Tahun ini sudah yang kedua kalinya," ujarnya.

Menurut dia, tujuan kegiatan yang mengambil tema 'Generasi Qur'ani Berkarakter Islami' untuk menjadikan wadah lahir -

nya generasi-generasi pe cinta dan penghafal AlQur'an kususnya di Ka bupaten Pringsewu.

Adapun jenis lomba Hafidz Qur'an tingkat SD dengan materi Al-Qur'an Juz 30 dan tingkat SMP materi AlQur'an Juz 29 dan 30. Untuk kriteria penilaian Tahfidz, Makhorijul Huruf dan Tawjid.

Dengan para juri independen dan profesional.

"Bagi para juara akan mendapat piagam, piala dan uang pembinaan,"jelas Anize Gardika.

Dia menambahkan kegiatan tersebut dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter.

"Serta peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan,"imbuhnya.

Sementara Sekretaris Disdikbud Kabupaten Pringsewu, Rustiyan ketika mem-

buka lomba mengharapkan semoga dapat menumbuhkan rasa cinta Al-Qur'an bagi peserta didik dan mendukung program literasi Islami di Kabuaten Pringsewu.

Sedang keberhasilan dari pelaksanaan lomba tersebut semoga dapat menjadi ajang pembentukan karakter peserta didik yang religius dan qur'ani.

"Dengan harapan AlQur'an semakin berkumandang di Kabupaten Pringsewu yang Bersahaja,"harap Rustiyan.

Hal itu menurutnya sesuai dengan visi Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2022 yakni Pringsewu Bersahaja (Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera) Disamping itu diharapkan, lomba Hafidz Qur'an merupakan salah satu program pendukung visi tersebut, dalam aspek Berdaya Saing dan Harmonis yang mengandung makna suatu kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga menjadikan putraputri Pringsewu yang berkualitas Qur'ani. (Manalu)

Niat Bantu Ekonomi Warga, Brigpol Andriansyah Tekuni Budidaya Ternak Kelinci Dua tahun bertugas sebagai Babinkamtibmas di Pekon Mataram, Gadingrejo, dimanfaatkan Brigadir Polisi Andriansyah Yoga Saputra untuk saling mengisi dengan masyarakat setempat.

Pringsewu (Kupas Tuntas) SELAIN fokus untuk menjaga keamanan dan ketertiban, mantan anggota reskrim Polsek Gadingrejo ini juga sangat jeli melihat berbagai potensi yang ada guna meningkatkan perekonomian masyarakat tempat dimana dia bertugas.

Menurut ayah dari dua anak ini, tidak sedikit warga Pekon Mataram yang meng-

andalakan pohon kelapa sebagai mata pencaharian.

"Banyak warga yang bekerja sebagai tukang deres air nira untuk dijadikan bahan gula," ujar Andriansyah, seusai mengikuti Bimtek Ternak Kelinci di Hotel Regency Gadingrejo, Kamis (29/8).

Namun, kata dia, pohon kelapa yang selama ini dideres lama kelamaan akan termakan usia dengan demikian tentu tidak akan bisa untuk berproduksi lagi.

"Dilain sisi tidak ada saya

lihat upaya dari warga untuk melakukan peremajaan terhadap pohon kelapa, lantas kedepan apa yang mau mereka deres?," ungkapnya.

Oleh karena itu, Brigpol Andriansyah mencoba memotivasi warga untuk budidaya ternak kelinci yang dinilainya cukup menjanjikan. "Saya mulai ternak kelinci sejak tiga bulan lalu.

Untuk sementara ini baru melihara 25 ekor, dalam waktu dekat ini jumlahnya akan ditambah," ujarnya.

Dia mengaku termotivasi beternak kelinci karena dua hal, pertama karena hoby yang kedua untuk menopang ekonomi warga. "Disamping hoby, saya juga niat mem-

bantu yakni dengan mempekerjakan warga kemudian menjalin kerjasama dengan beberapa peternak dengan membeli anak kelinci dari mereka," ungkapnya.

Menurut dia, 1 ekor babon (induk) kelinci dijual dengan harga Rp.130.000, sedangkan 1 ekor anak kelinci dibandrol Rp 23.000. "Untuk pakan kelinci kadang dikasih rumput, ampas tahu dan pelet (pakan kelinci). Kedepan akan kami coba untuk mengolah pelet sendiri karena selama ini masih kami beli,' kata dia.

Sementara itu, data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Pringsewu saat ini di Kabupaten Pringsewu ter-

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

TERNAK KELINCI - BABINKAMTIBMAS di Pekon Mataram, Gadingrejo, Andriansyah Yoga Saputra menunjukan kelinci, di pertenakan kelinci dikediamannya, Kamis (29/8).

dapat 50 peternak kelinci dengan populasi sekitar 10.612 ekor kelinci. Pasaran kelinci saat ini cukup tinggi

mengingat daging kelinci sangat baik dikonsumsi untuk kesehatan serta diyakini bisa membuat awet muda. (Manalu)

Jumat, 30 Agustus 2019

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA

5

70 Persen Desa di Pesawaran Belum Inventarisir Aset 70 persen Pemerintahan Desa di Kabupaten Peaawaran belum menginventarisir aset desanya dengan baik. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setdakab Pesawaran Isroni Mihradi, saat Sosialisasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPDes) Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 di Balai Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan, Kamis (29/8).

Pesawaran (Kupas Tuntas) "MEMANG sejauh ini hanya beberapa desa saja di Pesawaran yang sudah cu-

kup baik dalam melakukan inventarisir aset desanya, tapi kurang lebih 70 persennya belum," ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan ini sengaja dilakukan untuk menghindari adanya gese-

163 Jemaah Haji Tubaba Dijadwalkan Pulang 3 September Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) 163 Jamaah Haji asal Tulangbawang Barat (Tubaba) dipastikan sampai saat ini tidak mengalami suatu kendala saat menjalankan ibadah haji.

Hal itu dikatakan oleh Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Tubaba Mansyur YS, sebanyak 163 Jemaah Haji dan 5 pendamping dan tenaga medis.

“Allhamdulilah mereka sehat semua dan tidak ada yang sakit ataupun meninggal,”ujarnya, Kamis (29/8).

Mansyur juga menjelaskan, rencananya pada Tang-

Pemkab Tubaba Luncurkan Kopi Excelsa Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) DI hari Festival ke-4 Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Bupati Tubaba Umar Ahmad soft launching perdana kopi Excelsa yang merupakan produk kopi asli dari Tulangbawang barat.

Kegiatan launching ini di gelar di Kota Huluan Ughik

gal 3 September Jemaah haji akan menuju Madinah untuk melakukan ibadah Arbain, Solat wajib 5 waktu selama 40 kali di Masjid Nabawi selama 8-9 hari.

Lanjutnya, Kepulangan Jamaah Haji sampai di Tubaba bertepatan pada tanggal 12 September 2019.

"Insya Allah pekan depan jamaah haji kita akan sampai di Asrama Haji Bandar lampung dan kita (Pemkab Tubaba) akan menjemput mereka untuk kita bawa ke Islamic Center Tubaba Dan akan kita pulangkan ke rumah me reka masing masing bersama dengan keluarga,”ungkapnya. (Irawan/Lucky)

kan terhadap masyarakat desa, terutama dalam hal aset desa. "Aset desa ini kan ada dua jenis yaitu Statis seperti Balai desa, kuburan, Lapangan dan Lainnya. Serta Dinamis seperti Laptop ataupun yang lainnya," ujarnya.

"Nah ini yang perlu dilaporkan, progres setiap tahunnya, agar tidak ada masalah dikemudian hari, misal sengketa atau yang lainnya," timpalnya.

Ia pun meminta jajaran Kepala Desa untuk bisa memaksimalkan peran operator desa. "Operator desa ini kan

masa jabatan dan laporan akhir anggaran, yang saat ini memang kita sudah mulai," sambungnya.

Selain itu, ia pun menerangkan bahwa pihaknya telah menyiapkan format sederhana terkait LPPDes yang bisa diterapkan oleh pemerintahan Desa. "Pada dasarnya Pemerintahan Desa ini sudah ada data terkait aset desany masing-masing tapi pemahaman untuk menuangkannya yang belum bisa, makanya kita sudah siapkan format sederhana untuk hal ini, bagi desa yang

bingung bisa langsung berkoordinasi dengan kami, nanti kami ajarkan caranya," terangnya.

Ia pun berharap, dengan begitu bisa menciptakan tertib administrasi bagi Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Pesawaran.

"Saya minta mulai Tahun ini (2019) semua Pemerintahan Desa sudah menginventarisir aset desanya, dan nanti setiap tahunnya harus di update terus, agar Pemerintahan Desa yang ada bisa Tertib Administrasi," harapnya. (Reza)

Dendi Ingin Pelayanan Adminduk Terus Ditingkatkan

SIDAK KANTOR DISDUKCAPIL BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona saat melakukan kunjungan ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Pesawaran, Kamis (29/8).

Foto : Reza/ Kupas Tuntas

Pesawaran "Rumah Baduy", Rawa kebo Kelurahan Panaragan Jaya kecamatan Tulangbawang Tengah kabupaten Tulangbawang barat, Kamis (29/8).

Bupati Tubaba, Umar Ahmad, mengatakan, kopi Excelsa tersebut merupakan kumpulan biji kopi yang di ambil dari pekarangan rumah warga yang berbeda di daerah Tubaba.

"Kopi ini kita merupa kan kopi yang kita ambil dari pekarangan rumah warga yang ada di Tubaba,”ucapnya.

Lanjutnya, Umar juga akan terus mengutamakan produk asli Tubaba. " Memang benar banyak kopi yang lebih enak di provinsi Lampung namun kita tetap mengutamakan kopi Tubaba,”ungkapnya. (Irawan/Lucky)

sebenarnya jantung Pemerintahan desa, makanya Kepala Desa bisa menggunakan tenaga operator desa dari masyarakat sekitar, tapi memiliki kualitas dan kemampuan yang mumpuni," pintanya.

Apalagi, sambungnya, pihaknya akan segera membuat regulasi terkait LPPDes. "Nantinya rencana kita sesuai dengan Permendagri 46 tahun 2016, kita akan buat turunan berupa Perda terkait LPPDes, dimana setiap desa itu setidaknya membuat dua laporan yaitu laporan akhir

(Kupas Tuntas) BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona minta pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Pesawaran terus ditingkatkan.

"Saya harap pelayanan terkait Adminduk di Kabupaten Pesawaran bisa terus ditingkatkan, terutama dalam hal pelayanan, makanya saya ingin lihat kesini," ungkapnya, saat melakukan kunjungan ke Kantor Disdukcapil Pesawaran, Kamis (29/8).

Sementara itu, Kepala

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pesawaran Ketut Partayasa menyatakan bahwa, memang saat ini Disdukcapil Pesawaran masih terkendala dengan keterbatasan blanko E-KTP. "Kalau untuk semua pelayanan berjalan normal, tapi memang untuk blanko EKTP sedang ada krisis, karena Pemerintah Pusat masih dalam tahap pengadaan blankonya, makanya ini terjadi se-Indonesia," katanya.

Kendati demikian, kata dia, pihaknya terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan

blanko E-KTP untuk masyarakat Pesawaran. "Sekarang kita dikasih blanko E-KTP itu diberi kuota 500 keping blanko E-KTP untuk dua minggu, sedangkan estimasi kita jumlah tersebut hanya bisa memenuhi kebutuhan pencetakan selama tiga hari, makanya kita sering berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil di Jakarta untuk selalu berupaya meminta ketersediaan blanko EKTP," katanya.

Ia pun menyatakan, untuk pelayanan lainnya, terutama Adminduk berjalan dengan lancar. "Kalau untuk pembuatan Kartu Keluarga,

Akte dan lainnya berjalan normal, dengan catatan masyarakat bisa datang ke Kantor Disdukcapil membawa persyaratan yang telah ditentukan," katanya.

Dirinya pun berharap, dalam waktu dekat mengenai pelayanan pembuatan E-KTP bisa berjalan dengan normal kembali. "Saya berharap Pemerintah Pusat dalam waktu dekat sudah bisa merealisasikan ketersediaan blanko E-KTP, karena memang untuk pengadaan blanko E-KTP merupakan kewenangan Pemerintah Pusat," harapnya. (Reza)

Operasi Patuh Krakatau 2019

Kapolres Minta Masyarakat Patuh Aturan Berlalu Lintas Pesawaran (Kupas Tuntas)

Foto : Irawan/Kupas Tuntas

SOFT LAUNCHING - DI hari Festival ke-4 Kabupaten Tubaba, Bupati setempat Umar Ahmad soft launching perdana kopi Excelsa yang merupakan produk kopi asli dari Tubaba, Kamis (29/8).

KRIMINAL

Polres Metro Tangkap Tiga Kurir Narkoba Saat Transaksi METRO - APARAT Kepolisian Resor Metro mengamankan Tiga orang terduga kurir Narkoba yang beraksi di Bumi Sai Wawai.

Kasat Narkoba Polres Metro AKP Fredy Aprisa Putra mengungkapkan, ketiga terduga tersangka itu di bekuk saat akan transaksi pada Rabu 28 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB. "Team opsnal Satresnarkoba Polres Metro mengamankan 3 orang yang diduga menguasai, menyimpan, memiliki, dan mengedarkan Narkotika Jenis Sabu di Jl. Letjend Amir Machmud Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat," ucapnya kepada awak media, Kamis (29/8/2019).

Ketiganya adalah KS alias Bangor (35) warga Jl. Sumbawa I Gg. Lele RT 045 RW 010 Kel. Ganjar Asri dan IS (33) warga Jl. Letjend Amir Machmud 14/2 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat. Kemudian LA (24) warga Desa Sidorahayu Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah.

"Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah lipatan alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 buah lipatan plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu atau bong," ujarnya.

Kini Polisi menetapkan ketiga nya sebagai kurir hingga proses lebih lanjut. "Sementara masih sebagai kurir, nanti akan kita dalami sejauh mana peran masing-masing," tandasnya. Guna pengembangan dan penyidikan lebih lanjut para tersangka diamankan di Mapolres Metro. (Han)

DALAM rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat guna mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas, Polres Pesawaran menggelar Apel Gelar Pasukan Ops Patuh Krakatau 2019 di Lapangan Mapolres setempat, Kamis (29/8). Hal sama pun terjadi di Polres Tulang Bawang dan Metro.

Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardianto menyampaikan bahwa Operasi Patuh Krakatau 2019 ini, akan menindak para pengguna kendaraan, yang tidak taat lalu lintas, dengan cara penegakan hukum disertai kegiatan preemtif dan preventif secara selektif prioritas.

“Apel gelar pasukan pada hari ini menandakan dimulainya Operasi Patuh Krakatau 2019, dimana operasi ini akan dilaksanakan selama 14 hari dimulai pada tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019," jelasnya.

Adapun sasaran operasi patuh krakatau 2019 menyesuaikan dengan trend karakteristik di kewilayahan antara lain sebagai berikut pengendara sepeda motor

OPERASI PATUH KRAKATAU - JAJARAN Polres Pesawaran bersama dengan TNI dan Pemkab Pesawaran saat melakukan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau 2019 di Lapangan Mapolres setempat, Kamis (29/8).

Foto : Reza/Kupas Tuntas

yang tidak menggunakan helm standar atau SNI, pengemudi roda empat yang tidak menggunakan safety belt, melebihi batas maximum kecepatan melawan arus, mabuk pada saat mengemudikan kendaraan, pengendara kendaraan yang masih di bawah umur, menggunakan handpone pada saat mengemudikan kendaraan, dan kendaraan yang menggukanan lampu strobo atau rotator atau sirine yang bukan peruntukannya.

Kapolres juga mengimbau, agar seluruh masyarakat sebelum berkendara pahami

ilmunya dulu aturan aturan apa yang harus diketahui kemudian perlengkapan apa yang harus dibawa.

“Patuhi peraturan yang ada sehingga pada saat berkendara dalam keadaan tenang, percaya diri dan yakin sehingga bisa ter hindar dari kecelakaan ataupun masalah masalah lain. Sehingga apabila bertemu dengan razia dan sebagainya tidak ada kekhawatiran," tutupnya.

Ditempat berbeda, Kapolres Metro, AKBP Ganda M.H Saragih, mengatakan, Operasi Patuh Krakatau ini

akan dilakukan dengan penegakan hukum disertai kegiatan preemtif dan preventif secara selektif prioritas.

Sebelumnya, Kasat Lantas Polres Metro AKP Muliawati Nurtya Kusnadi juga menyampaikan bahwa digelarnya operasi tersebut, pihak kepolisian berharap masyarakat bisa patuh pada peraturan lalulintas.

"Mari kita jadi pelopor keselamatan berlalu-lintas di jalan dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Karena keselamatan adalah yang utama," tandasnya. (Reza/Win/Han)

6

Jumat, 30 Agustus 2019

LAMPUNG UTARA

Pelaku Penipuan Catut Nama Kasat Narkoba Lampung Utara (Kupas Tuntas)

Foto: Sarnubi/Kupas Tuntas

DIPERIKSA - KETIGA pelaku penipuan yang mencatut nama Kasat Narkoba sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Lampung Utara, Kemarin.

TEKAB 308 Sat Reskrim Polres Lampung Utara (Lampura) mengamankan pelaku penipuan dan penggelapan yang mencatut nama Kasat Narkoba Polres Lampung Utara Iptu Andri Gustami.

Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan korban Ria Maya Sari, warga Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Ketiga pelaku ditangkap pada Rabu (28/8) pukul 14.00 WIB. Kasat Reskrim Lampura AKP M Hendrik Aprilianto, mewakili Kapolres AKBP Budiman Sulaksono menjelaskan kejadia penipuan bermula pada 23 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saat korban dari Bandar Lampung datang ke Kotabumi

menggunakan kendaraan mobil Honda Jazz warna merah. Korban janjian bertemu dengan pelaku Dian Afrizal (23), warga Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Way Pengubuan, Lampung Tengah yang mengaku sebagai Kasat Narkoba Iptu Andre Gustami Sesampainya di warung nasi samping makam pahlawan lama depan KCP BRI Kelapa Tujuh, Kotabumi, korban bertemu dengan pelaku yang berpura-pura suruhan Iptu Andri Gustami. Kemudian pelaku meminjam mobil milik korban dengan alasan untuk menjemput Iptu Andri Gustami, setelah itu pelaku membawa mobil korban dan tidak kembali lagi.

"Mendapatkan laporan tersebut petugas langsung mencari keberadaan pelaku dan akhirnya pelaku

ditangkap di kediamannya di Desa Tanjung Ratu Ilir berikut dua pelaku penadah mobil korban," ujar Hendrik, Kamis (29/8).

Pelaku Dian Afrizal diamankan bersama Lamidi (51) warga Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara dan Feri Irawan (27) warga Desa Blambangan, Kecamatan lambangan Pagar, Lampung Utara.

Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 unit mobil Honda Jazz warna merah. " Kini para pelaku sudah diamankan di Mapolres Lampung Utara guna lakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dian dijerat dengan tindak penipuan Pasal 378 dan kedua pelaku lainnya dijerat dengan tindak penadahan Pasal 480 KUHPidana,” terang dia. (Sarnubi)

matan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas,” kata Kapolres saat apel gelar pasukan Operasi Patuh Krakatau 2019 di lapangan Mapolres setempat, Kamis (29/8).

Apel gelar pasukan operasi Patuh Krakatau itu dihadiri seluruh jajaran Forkopimda Lampung Utara dan seluruh anggota Polres setempat. Kapolres mengatakan, operasi ini akan dilakukan upaya penegakkan hukum disertai kegiatan preemtif dan preventif secara selektif secara prioritas.

Kapolres menjelaskan, sasaran Operasi Patuh Krakatau 2019 menyesuaikan dengan trend karakteristik di kewilayahan antara lain pe-

ngendara sepeda motor tidak menggunakan helm standar atau SNI, pengemudi roda empat yang tidak menggunakan safety belt Kemudian pengendara yang melebihi batas maksimum kecepatan, melawan arus dan mabuk pada saat mengemudikan kendaraan.

Lalu, pengendara kendaraan yang masih di bawah umur, menggunakan HP pada saat mengemudikan kendaraan, dan kendaraan yang menggukanan lampu strobo atau rotator atau sirine yang bukan peruntukannya.

"Operasi Patuh 2019 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kami menghimbau seluruh masyarakat sebelum berkendara pahami ilmunya dulu, aturan aturan apa yang harus diketahui, kemudian perlengkapan apa yang harus dibawa," saran Kapolres. (LP)

Dua Mobil-Satu Operasi Patuh di Lampura Motor Tabrakan Libatkan 101 Personel di Jalinteng Kotabumi Lampung Utara

(Kupas Tuntas)

Kecelakaan melibatkan dua mobil dan satu motor terjadi di Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera tepatnya di Desa Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara, Kamis (29/8) sekira pukul 14.20 WIB. Lampung Utara (Kupas Tuntas) AKIBAT kecelakaan itu, mobil Avanza nomor polisi B 1548 WB dan satu unit sepeda motor nopol BE 6221 IB mengalami rusak berat.

Saksi mata mengatakan,

kecelakaan bermula saat mobil Colt Disel melaju dari arah Kotabumi menuju Bukit Kemuning dengan kecepatan tinggi mencoba menyalip mobil yang ada di depannya.

Namun, tiba-tiba dari arah berlawan muncul mobil Avanza dan sepeda motor yang melaju beriringan. "Mobil Colt

Diesel pun langsung menabrak Avanza dan motor itu,” jelas warga setempat.

Akibat kejadian itu pengendara motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

Usai kejadian, mobil Avanza dan sepeda motor masih berada di sisi se belah kiri jalan di arah Bukit Kemuning menuju Kota bumi. Sementara mobil Colt Diesel ang diduga menabrak mobil dan sepeda motor masuk perkebunan mi lik warga setempat. (Sarnubi)

POLRES Lampung Utara menerjunkan 101 personel dalam pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2019 yang akan berlansung 29 Agustus11 September 2019.

Kapolres Lampung Utara, AKBP Budiman Sulaksono mengatakan ke-101 personel itu diturunkan untuk memperlancar pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2019 yang akan berlangsung selama 14 hari.

“Operasi ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat guna mewujudkan keamanan, kesela-

LAMPUNG TIMUR

Painah Hidup dari Berjualan Sapu Lidi Lampung Timur (Kupas Tuntas) PAINAH, seorang nenek berusia 70 tahun harus berjualan sapu lidi setiap hari, untuk mendapat penghasilan. Hal itu dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Tidak jarang, Painah harus pulang dengan tangan hampa karena sapu lidinya tidak ada yang membeli.

Dengan membawa sapu lidi sebanyak 8 buah, Painah menyusuri setiap rumah di Desa Brajaharjosari, Kecamatan Brajaselebah, Lampung Timur untuk menjajakan dagangannya.

Selendang merah sedikit menutupi rambut putihnya dan menjadi tameng dari terpaan sengatan panas matahari. Sesekali ujung selendang diusapkan dimukanya untuk membersihkan butir butir keringat.

Setiap sapu lidi dijual Painah denga harga Rp10 ribu.

"Mbak sapu 10 ribu, sapu mbak masih banyak ini," kata Painah dengan suara yang parau pada Kamis (29/8) sekitar

pukul 10.30 WIB. Selama ini Painah memang menetap di Desa Brajaharjosari.

Ia masih memiliki semangat yang tinggi untuk tetap bisa menghidupi dirinya dari hasil keringatnya sendiri. Meskipun kakinya sudah terlihat lemah dan badan sedikit membungkuk saat melangkah.

Namun, Painah tidak pernah menyerah untuk terus berusaha menjual sapu lidi yang dibuatnya kepada warga sekitar. Ia tidak bisa berjalan hingga ke luar desa, karena kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk berjalan lebih jauh.

"Sering mas bawa sepuluh sapu sehari tidak laku, dan juga pernah sehari laku hingga 8 buah. Tapi itulah rezeki harus tetap disyukuri. Yang penting halal dan tidak bergantung pada orang lain," kata Painah saat ditemui sedang menawarkan sapu lidinya di sebuah rumah.

Ia mengaku tidak pernah lelah dengan apa yang selama ini dilakukan. Menurutnya, dengan berjalan kaki justru membuat dirinya lebih sehat daripada berdiam di rumah. (Agus)

SAMBUT JEMAAH HAJI - BUPATI Lamtim Zaiful Bokhari menyambut kedatangan rombongan jemaah haji yang masuk Kloter 21 di Islamic Center Sukadana, Kamis (29/8).

Foto: Ist

Bupati Zaiful Sambut Jemaah Haji Kloter 21 Bupati Lampung Timur (Lamtim) Zaiful Bokhari menyambut langsung kedatangan rombongan jemaah haji asal Lamtim yang tergabung dalam Kloter JKG 21 di Islamic Center di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kamis (29/8).

Lampung Timur (Kupas Tuntas)

BERJUALAN SAPU PAINAH, nenek berusia 70 tahun masih tetap semangat menjual sapu lidi dari rumah ke rumah di Desa Brajaharjosari, Kecamatan Brajaselebah, Lampung Timur, Kamis (29/8).

Foto: Agus/Kupas Tuntas

ZAIFUL didampingi Dandim 0429/Lampung Timur Letkol CH Prabowo, Kasdim 0429/Lampung Timur Mayor Kav. Joko Subroto, Plh Kemenag Lampung Timur Daroji, serta kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Dalam sambutannya, Zai-

ful Bokhari menyampaikan rasa syukurnya atas tibanya para jemaah haji di tengahtengah keluarga yang telah menanti sejak malam hari.

“Alhamdulillah jemaah haji Kloter 21 telah tiba di tengahtengah kita. Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para petugas jemaah haji yang juga telah kembali ke Bumei Tuwah Bepadan ini,” kata Zaiful.

Pada rombongan jemaah haji Kloter 21, ada dua jemaah asal Lampung Timur yang meninggal dunia atas nama Ramiyem binti Toirono dan Ali Hanafiah bin Alfian. Dan satu jemaah atas nama Selamet Riyanto bin Ngatimo belum dapat pulang karena masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) Al Noor Makkah.

“Tadi telah kita dengarkan bahwa dalam Kloter 21 ada 2 orang saudara kita yang meninggal dunia di tanah suci, untuk itu saya mengajak kita semua marilah kita bersama sama membacakan alfatehah agar almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita insyallah

diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di dalam surganya Allah SWT,” ujar Zaiful.

“Untuk keluarga besar bapak Slamet Riyanto dimohon kesabarannya, karena pak haji Slamet Riyanto saat ini sedang menjalani pengobatan di mekah. Marilah sama-sama kita doakan pak Slamet Riyanto diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT dan bisa kembali ke keluarga besarnya yang ada di Lampung Timur,” ungkap Bupati. Zaiful berdoa semoga para jemaah yang sudah tiba di Kabupaten Lampung Timur bisa menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah. (Adv)

Jumat, 30 Agustus 2019

LAMPUNG TENGAH KAMTIBMAS

Kapolres Pimpin Apel Operasi Patuh LAMPUNG TENGAH - KAPOLRES Lampung Tengah AKBP I Made Rasma memimpin pelaksanaan apel Operasi Patuh Krakatau 2019 di Lapangan Mapolres setempat, Kamis (29/8).

Apel Operasi Patuh Krakatau 2019 dihadiri satu pleton Kodim 0411 Lampung Tengah, satu peleton Batalyon Brimob Gunung Sugih, satu peleton Sabhara, satu peleton Sat Lalu Lintas, satu peleton Intelkam, satu peleton gabungan Reskrim, satu peleton Dishub Lamteng serta satu peleton Sat Pol PP Lampung Tengah.

Kapolres mengatakan Operasi Patuh Krakatau 2019 akan memberi sanksi dan penindakan terhadap pelanggaran lalulintas berupa pengemudi yang mabuk, melawan arus, masih dibawah umur, menggunakan HP saat mengemudi dan tidak mampu menunjukkan dokumen kendaraan yang sah.

“Melalui Operasi Patuh Krakatau 2019 ini diharapkan bisa menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas), dengan menekankan peningkatan sumber daya manusia dalam berkendara di jalan raya,” terang dia.

Kapolres berharap, kegiatan Operasi Patuh Krakatau 2019 mampu menekan angka pelanggaran dan kejadian kecelakaan lalulintas serta meningkatkan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas,” pungkasnya. (Rls)

“

7

Janji Perbaiki Jalan Alternatif Gunung Sugih

Melalui Operasi Patuh Krakatau 2019 ini diharapkan bisa menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

KEPRAMUKAAN

Lamteng Raih Juara III Pertikara LAMPUNG TENGAH - KONTINGEN pramuka Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) yang berjumlah 46 orang meraih prestasi juara III pada kegiatan Perkemahan Bakti Saka Bhayangkara (Pertikara) yang digelar di Labuhan Ratu, Lampung Timur.

Kapolres Lampung Tengah, AKBP I Made Rasma mengapresiasi prestasi kontingen pramuka Lamteng yang terdiri dari SMAN I Terbanggi Besar, SMAm 1 Seputih Mataram dan SMAN Kalirejo.

“Kontingen pramuka Lamteng meraih juara III sebagai akumulasi dari juara 1 lomba Senam Lantas, Kebersihan Tenda juara II dan Kedisiplinan juara III,” jelas Kapolres, kemarin.

Kapolres berharap, prestasi yang diraih kontingen pramuka Lamteng bisa diterus telah membawa nama harum nama daerah. Ia berharap prestasi yang diraih bisa terus ditingkatkan pada masa mendatang.

“Saya yakin adik-adik pramuka kita masih bisa terus mengukir prestasi yang lebih baik lagi pada even yang lain. Semoga prestasi yang diraih bisa menjadi motivasi untuk terus mengukir prestasi yang lain,” terangnya. (Towo)

PANTAU KONDISI JALAN - BUPATILamteng Loekman Djoyosoemarto meninjau kondisi jalan alternatif di Tugu Gajah Gunung Sugih, Kamis (29/8).

Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto berjanji segera memperbaiki jalan alternatif di Tugu Gajah Gunung Sugih. Pasalnya, jalan setempat sudah banyak dipenuhi lubang sehingga membahayakan pengguna kendaraan.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Loekman saat meninjau kondisi jalan alternatif itu pada Kamis (29/8). Loekman mengatakan, perbaikan jalan setempat akan diupayakan pada tahun ini.

“Pemkab Lamteng segera memperbaiki jalan rusak

tersebut. Saya sudah perintahkan Kadis Bina Marga Ismail mencari solusinya.

Kalau ini terus dibiarkan maka akan menambah rusak jalan, dan bisa membahayakan para pengguna jalan khususnya pengendara roda 2,” ujar Loekman.

Bupati juga meminta maaf kepada masyarakat Lamteng jika saat ini masih banyak ruas jalan yang terkelupas aspalnya maupun berlubang, sehingga membuat tidak nyaman pengemudi kendaraan.

“Proses penambalan jalan yang rusak segera dikebut oleh dinas terkait, agar

kondisi jalan tidak terlalu parah. Sedikit-sedikit kita coba perbaiki dengan dana yang tersedia,” imbuhnya.

Loekman menambahkan, perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas untuk memperlancar arus transportasi dan distribusi hasil bumi milik masyarakat.

Ia mengakui, kondisi infrastruktur jalan sangat berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, lanjut Loekman, perbaikan jalan akan terus dilakukan sesuai kemampuan keuangan yang dimiliki Pemda. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Polres Ungkap Titik Rawan di Jalan Tol Polres Lampung Selatan (Lamsel) membeberkan sejumlah titik rawan kecelakaan di ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) khususnya di wilayah Lamsel.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas)

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

BERI KETERANGAN - KAPOLRES Lasmel AKBPM Syarhan memberi keterangan terkait titik-titik rawan di Jalan Tol Trans Sumatera, Kamis (29/8).

Polair Selidiki Kapal Tongkang di GAK Lampung Selatan (Kupas Tuntas) POLRES Lampung Selatan menerjunkan per sonel Polair setempat un tuk menyelidiki keber adaan kapal jenis tongkang yang terparkir di perairan tak jauh dari lokasi Gunung Anak Kra katau (GAK).

Anehnya, pihak Polair baru diturunkan setelah kapal itu parkir selama 4 hari terakhir (informasi nelayan). Apalagi setelah kabar tentang kapal tongkang diperairan GAK itu menjadi viral.

Kapolres Lampung Selatan AKBP M Syarhan menegaskan, pihaknya telah menerjunkan jajaran dari Polairud. "Saya kemarin sudah sampaikan kepada kasat polair untuk me lakukan pengecekan, me lalui kegiatan rutinitasnya terhadap kapal tersebut," ujarnya usai memimpin gelar pasukan Ops Patuh Krakatau di GWH Kalianda, Kamis (29/8).

Mantan Kapolres Pesawaran itu menegaskan, pihaknya belum me nerima laporan resmi terhadap situsasi yang ada.

"Belum ada laporan res minya, kegiatannya apa,

terus siapa yang memiliki kapal itu, aktivitasnya apa. Ini lagi dalam proses penyelidikan. Bahkan saya juga sudah memerintah kan (jajaran) untuk mengkoordinasikan dengan instansi yang ada," jelas M Syarhan.

Meski begitu, M Syarhan menegaskan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui aktivitas kapal tongkang di perairan GAK. "Kita belum tahu apa dugaan perbuatan yang ter jadi di sana, karena sampai saat ini kegiatan belum terlaksana disana. Aktivitas belum ada di sana," te gasnya. (Dirsah/Edu)

KAPOLRES Lampung Selatan, AKBP M Syarhan mengatakan cukup banyak titik jalan tol yang rawan terjadi kecelakaan. Di antaranya KM 72, 68, 80, 100, 20, 18 dan 15.

"Tapi sebenarnya bukan titik itu yang menjadi masalah, tapi tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam menggunakan kendaraannya. Kapan dia (pengguna tol) menggunakan ke-

cepatan tinggi kapan dia rendah serta tahu jalur mana yang digunakan cepat atau pelan dan mendahului. Karena jalan tol beda dengan jalan biasa," jelas Kapolres, Kamis (29/8).

Mantan Kapolres Pesawaran ini menambahkan, jalur tol Lampung yang cukup panjang kerap terjadi kejenuhah sehingga sering membuat pengendara kehilangan konsentrasi. Seperti di titik B atau jalur pengendara dari Palembang-Bakauheni.

“Ditambah masih minimnya sarana rest area di jalur tersebut. Sehingga tidak ada tempat pengendara untuk beristirahat. Kalau dari jalur sebaliknya (Bakauheni-Pelembang) tidak terlalu, karena pengendara sudah beristirahat di kapal,” terangnya.

Untuk mensiasati itu, lanjut Kapolres, pihak bersama

jajaran satlantas telah memajang mobil replika di beberapa titik rawan kecelakaan. “Jadi seoalah-olah di sana ada mobil patroli. Sehingga itu dapat menjadi efek different," tandasnya.

Terkait Operasi Patuh Krakatau 2019, Kapolres mengatakan pihaknya menerjunkan 300 personel gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol-PP dan Dinas Perhubungan.

Kepolres Lampung Selatan menegaskan, pihaknya akan mengedepankan tindakan sampai 60 persen sepanjang berjalannya Operasi Patuh Krakatau 2019.

"Kegiatan ini dominan kepada penegakan hukum.

60 persen penegakan, 40 persen ke arah pendidikan dan memberikan pencegahan melalui sosialisasi. Jadi tidak semuanya juga yang kita lakukan penegakan hukum," ujarnya. (Dirsah/Edu)

PT Japfa Comfeed Bina Enam Sekolah Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Pendidikan setempat mengapresiasi pihak PT Japfa Comfeed yang menjadikan enam sekolah di Kecamatan Katibung sebagai sekolah binaan.

Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan Burhanuddin menyatakan, keenam sekolah yang menjadi binaan pihak perusahaan pengelola jagung tersebut adalah SDN Sukajaya, SDN1 Tanjungagung, SDN Tanjungan, SDN4 Pardasuka,

SDN Tanjungratu dan SDN Kecil During Babaran.

"Iya, kita semua patur bersyukur ada perusahaan yang peduli dengan dunia pendidikan Lampung Selatan," ujarnya, Kamis (29/8).

Ia menambahkan, bagi sekolah yang dibina oleh perusahaan Japfa Comfeed diharapkan dapat menjadi sekolah yang menjalankan pola hidup sehat, bersih.

"Yah, hari ini (kemarin) sekolah-sekolah binaan itu melaksanakan berbagai perlombaan yang digelar oleh pihak PT Japfa Comfeet dalam kontek perlombaan "Gebyar Budaya dan Pemeriksaan Kesehatan" Bagi

sekolah yang menang akan dilombakan atau dikompetisikan di tingkat nasional," kata Burhanudin.

Mantan camat Kalianda itu berharap, agar ke depan semakin banyak pihak perusahaan yang ikut peduli terhadap kemajuan dunia pendidikan Lampung Selatan. Terlebih, Plt bupati Nanang Ermanto sangat responsif dan mendorong kemajuan dunia pendidikan setempat.

"Itu harapan kita, perusahaan peduli. Kita ingin sekolah-sekolah kita dapat maju, sesuai dengan keinginan kepala daerah," tandasnya. (Dirsah/Edu)

8

Jumat, 30 Agustus 2019

WAY KANAN BERI SAMBUTAN - BUPATI Way Kanan Raden Adipati Surya memberikan sambutan usai melantik empat penjabat Kepala Kampung Kecamatan Banjit, Way Tuba dan Kecamatan Kasui, Kamis (29/8).

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

Enam Bidan PTT Way Kanan Terima SK CPNS Way Kanan (Kupas Tuntas)

 Operasi Patuh Krakatau 2019

Dua Jam, Polres Way kanan Tilang 62 Pengendara Dalam Operasi Patuh Krakatau 2019 yang dimulai pada kemarin sampai 11 September, Satlantas Polres Way Kanan, kurang dari dua jam telah mengeluarkan 62 lembar surat tilang kepada pengendara yang melanggar, Kamis (29/8).

Way Kanan (Kupas Tuntas)

KASATLANTAS Polres Way Kanan, AKP Jafril mengatakan, Operasi yang di mulai dari jam 10.00 Wib sampai 11.30 Wib telah menindak 62 pelanggar, selain itu Polres juga telah memberikan teguran kepada pe-

ngendara dengan cara bertindak penegakan hukum disertai kegiatan preemtif dan preventif secara selektif prioritas.

Adapun pelanggaran yang ditindak, yakni tidak pake helm, anak dibawah umur, dan tidak pake safety bell.

“Jika dilihat dari usia pelanggarnya, didominasi oleh

usia produktif dari usia 15 tahun sampai 23 tahun,”ucapnya.

Operasi yang dibantu berbagai instansi diantaranya TNI dan Dishub ini dimaksud guna menekan angka kecelakaan lalu lintas, dan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat agar tertib dalam berlalu lintas.

“Sebab, kecelakaan bermula dari tidak tertibnya dalam berkendara,"ungkapnya.

Jafril melanjutkan, adapun sasaran Operasi Patuh Krakatau 2019 me nyesuaikan dengan trend karak-

teristik di kewilayahaan antara lain, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm stan dar atau SNI, pengemudi Roda empat yang tidak menggunakan safety belt, melebihi batas maximum kecepatan melawan arus, mabuk pada saat menge mudikan kendaraan, pengendara kendaraan yang masih di bawah umur.

"Kita juga mengimbau kepada masyarakat, dan seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas,”pintanya. (Sandi)

BUPATI Way Kanan Raden Adipati Surya, didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Paryanto menyerahkan surat keputusan CPNS bidan PTT Kabupaten Way Kanan tahun 2019 di ruang kerjanya, Kamis (29/8).

Sebelum diserahkan SK kepada 6 CPNS bidan PTT, Adipati berpesan sebagai CPNS yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat menjalankan tugas dan amanah jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan dengan baik dan maksimal serta mampu bersinergi dengan program-program Pemkab Kabupaten.

“Saya minta agar dalam menjalankan tugasnya berpegang teguh pada aturan yang berlaku serta mengi-

ngat bahwa yang menjadi tolak ukur pimpinan kepada jajarannya adalah kedisiplinan dan kinerja yang baik serta memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat,"ungkapnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Paryanto menambahkan sebanyak enam bidan PTT Kabupaten Way Kanan tahun 2019, diberikan SK CPNS. Adapun, keenam CPNS bidan PTT yang mendapatkan Surat Keputusan yakni Yuliami pada UPT Puskesmas Gunung Labuhan, Yeni Herlina pada UPT Puskesmas Baradatu.

Selain itu, Atinawati pada UPT Puskesmas Way Tuba, Dessy Susanti pada UPT Puskesmas Kasui, Lucia Tuminem pada UPT Puskesmas Bumi Agung dan Hermawaty pada UPT Puskemas Gunung Labuhan. (Sandi)

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

TILANG KENDARAAN - POLRES Way Kanan melakukan penilangan kepada pengendara pada Operasi Patuh Krakatau 2019 , Kamis (29/8).

TANGGAMUS

Hari Pertama Razia, Puluhan Pelanggar Kena Ditilang Tanggamus (Kupas Tuntas) SATUAN Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Tanggamus langsung menggebrak dihari pertama Operasi Patuh Krakatau 2019.

Sejumlah personel dipimpin langsung Kasat Lantas AKP Yuniarta, SH didampingi Provost menggelar razia di Jalur Dua Ir. Juanda Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Kamis (29/8).

Hasilnya cukup mencengangkan, pasalnya puluhan sepeda motor terjaring, sebab pengendara tidak dapat menunjukan surat lengkap ketika diberhentikan petugas.

Kasat Lantas Polres Tanggamus, AKP Yuniarta mengungkapkan, pihaknya melaksanakan razia Operasi Patuh Krakatau 2019 di Kota Agung dengan melakukan penindakan kepada puluhan pelanggar, juga menyita pu-

luhan sepeda motor.

"Hasil razia berhasil menindak 42 pelanggar dengan menyita 20 sepeda motor," ungkap AKP Yuniarta dalam keterangannya usai razia.

Menurut AKP Yuniarta, dari sejumlah penindakan tersebut, pelanggaran didominasi oleh pelanggar tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan.

"Pelanggaran lalu lintas tadi didominasi oleh pengendara tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat," tegasnya.

Kesempatan itu, Kasat menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus dan untuk tertib berlalu lintas dan keselamatan untuk kemanusiaan.

"Kami himbau masyarakat untuk tertib berlalu lintas karena ini untuk keselamatan dan kemanusiaan baik di Tanggamus maupun Pringsewu," pungkasnya. (Sayuti)

Bupati Canangkan Tanggamus Jadi Kabupaten Layak Anak

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

FOTO BERSAMA - BUPATI Tanggamus, Dewi Handajani bersama Wakil Bupati AM Syafi’i foto bersama dengan OPD usai mencanangkan Kabupaten Tanggamus menjadi Kabupaten Layak Anak,di ruang rapat utama pemkab setempat, Kamis (29/8).

Bupati Tanggamus, Dewi Handajani mencanangkan Kabupaten Tanggamus menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA), di ruang rapat utama pemkab setempat, Kamis (29/8).

Tanggamus (Kupas Tuntas)

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

GELAR RAZIA - SEJUMLAH personel Polres Tanggamus menggelar razia di Jalur Dua Ir. Juanda Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, dalam Operasi Patuh Krakatau 2019, Kamis (29/8).

KESERIUSAN Pemkab Tanggamus menjadikan Tanggamus menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) ini ditandai dengan penandatanganan komitmen oleh Bupati Tanggamus, Dewi Handajani, Wakil Bupati, AM

Syafi’i, Forkopimda, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Edison, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat.

Pembentukan kabupaten layak anak juga dimaksudkan untuk Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak di Wilayah Kabupaten Tangga-

mus, sebagaimana komitmen Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA) menuju Indonesia Layak Anak pada 2030.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan pemaparan materi pembentukan kabupaten layak anak (KLA) yang disampaikan narasumber Toni Fisher dari Bandarlampung.

Dalam sambutannya, Dewi Handajani berharap program kabupaten layak anak ini dapat memberikan manfaat sebagaimana target yang diharapkan. Sebab, anak atau generasi muda

adalah aset investasi di masa akan datang.

Untuk itu harus dijaga dan dirawat bersama. ”Artinya, anak harus dibimbing agar dapat menjadi generasi berkualitas. Dengan harapan anak dapat menjadi modal dan penerus pembangunan,” kata Dewi.

Dewi juga meminta jajaran OPD, kecamatan dan pekon, membuat program yang menunjukkan komitmen pada kebutuhan anak dan perlindungan anak. ”Dengan begitu, generasi muda kita berkualitas,” katanya. (Sayuti)

Jumat, 30 Agustus 2019

SAMBUNGAN

KPK ...

Masih kata Laode, kedatangannya ke Provinsi Lampung salah satunya membantu untuk meningkatkan PAD mulai dari penataan aset, maupun menggali potensi pajak sehingga menjadi sumber pendapatan baru bagi pemprov.

"Kita ingin membantu agar hak-hak keuangan pemerintah harus bisa didapat, sehingga PAD bisa meningkat, bagaimana membuat orang taat bayar pajak," ujar Laode.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan akan mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai potensi sekor pajak daerah, salah satunya dari pajak air tanah.

Gubernur menyatakan, saat ini pihaknya sedang coba menggali pendapatan pajak air tanah, namun tentu tanpa melanggar aturan yang ada.

"Termasuk pajak air tanah kita lagi inventarisir, semua sedang kita gali tetapi tidak melanggar aturan. Yang menciptakan aturan kan kita, KPK yang mengawasi. Jangan sampai kita yang menggali pajak tetapi melanggar juga," kata Arinal usai bertemu Laode M Syarif di Kantor Pemprov Lampung, kemarin.

Arinal menegaskan pembayaran pajak berlaku bagi setiap perusahaan dan perorangan yang menjadi wajib pajak tanpa terkecuali. "Pajak itu untuk semua pengusaha, BUMN, tanpa terkecuali termasuk rakyat yang memiliki alat berat harus bayar pajak.

Ini sedang kita inventarisir,

Dari Hal 1

jadi bukan orang perorangan, pengusaha, tapi semua berlaku," tegasnya.

Ia melanjutkan, suatu saat dirinya akan mengundang KPK lagi berkunjung ke Kantor Pemprov Lampung untuk menyampaikan hasil rekomendasi yang sudah ditindaklankuti.

"Langkah-langkahnya akan kami lakukan dan kami akan mengundang lagi beliau (KPK) dan kami akan garansi bahwa ketika kami mengundang sudah ada perbaikan apa yang sudah diminta. Ini sebenarnya pencegahan, kalau orang tua sama anak ini nasehat untuk berhatihati," tuturnya.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Hery Sadli menambahkan pihaknya secara teknis hanya memberikan rekomendasi izin air tanah bagi setiap perusahaan yang hendak mengurus perizinan tersebut.

"Masalah SIPA (Surat Izin Pengambilan Air) tanah ini, kita hanya mengurusi rekomendasi, rekomendasi pun tidak semua, bisa dari badan geologi apabila itu antar provinsi. Cekungan air tanah kita ini kan ada dua, antar provinsi dan dalam provinsi.

Yang bisa dikeluarkan rekomendasi oleh kita itu hanya yang di dalam provinsi saja," terang Hery.

Diberitakan sebelumnya, KPK menemukan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak air tanah di Provinsi Lampung mengalami kebocoran. Pasalnya,

Pemda ... pin emas DPRD tersebut. Namun, lanjut dia, jika memang diminta oleh KPK untuk dikembalikan, maka pihaknya pun siap mengambil atribut anggota dewan itu.

“Kami sampai sekarang belum tahu aturan dan kewenangan tersebut, namun kalau memang ada intruksi dari pusat (KPK), kami siap mengambilnya,” kata Saprodi, Kamis (29/8).

Pernyataan sama disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu, Arif Nugroho yang mengatakan kalau memang sudah menjadi intruksi Pemerintah Pusat melalui KPK, pihaknya pun akan meminta agar mantan anggota dewan segera mengembalikan pin emas.

“Dalam Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 34 Tahun 2014 mengatur bahwa belanja modal dengan nilai diatas Rp2 juta dan mempunyai umur pakai di atas 1 tahun, maka dikategorikan sebagai aset yang akan masuk dalam neraca keuangan.

Dan itu harus dikembalikan,” jelas Arif, kemarin.

Hal yang sama dikatakan Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Daman Nasir. Daman mengungkapkan, jika memang ada ketentuanya, Pemkab Lambar mendukung penuh pengembalian pin emas yang pernah dipakai mantan anggota dewan.

“Tetapi nanti kita lihat dulu apakah dia tercatat dalam aset atau tidak, berikut dasar pembeliannya seperti apa,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo mengatakan ketika pin emas DPRD ditetapkan sebagai aset daerah, maka anggota dewan yang bersangkutan harus mengembalikan pin tersebut setelah masa jabatannya berakhir.

Menurutnya, ketentuan itu berlaku bagi setiap anggota dewan baik di periode sebelumnya (2014-2019) maupun yang baru saja dilantik (20192024). Karena, pin emas yang diberikan sifatnya hanya dipinjamkan saja.

sudah ada dikeluarkan sekitar 1.000 titik untuk Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA), namun pajak yang dipungut tidak sebanding.

Kasatgas Korsupgah Wilayah III pada KPK, Dian Patria menuturkan, temuan itu didapat dari hasil rapat yang digelar KPK dengan instansi terkait, seperti kepala Bapenda kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dian menegaskan, pertemuan itu dilakukan sebagai upaya sinkronisasi data izin dan pajak air tanah yang dimiliki provinsi dan kabupaten/kota.

"Air bawah tanah itu izinnya di provinsi, pajaknya di kabupaten/kota. Dikawinkan ini, provinsi punya izin air tanah apa saja, kabupaten punya pajak dari mana saja," terang Dian.

Menurut Dian, KPK melihat hal ini tidak semestinya tidak terjadi. Karena, sejatinya data izin dan pajak tersebut harus sinkron.

"Terdeteksi sementara ada 1.000 titik izin air tanah di provinsi. Artinya ada potensi lost pajak. Dari 1.000 titik itu, ada yang tidak ditagih oleh kabupaten/kota. Itu hitungan minimum," tandasnya.

Dian menambahkan, potensi kehilangan pajak air tanah ini dikarenakan tidak adanya koordinasi yang baik dan benar antar instansi terkait. "Akibat tidak ada koordinasi maka datanya ada selisih," ucapnya. (Ricardo/Erik) Dari Hal 1

"Walaupun di periode sebelumnya kalau itu aset tetap, maka harus dikembalikan. Karena masuk di neraca jadi wajib dikembalikan," kata Alfiker kepada Kupas Tuntas, Rabu (28/8).

Dia menjelaskan, batas nilai satuan minimum kapitalisasi aset saat ini sesuai dengan Pasal 40 (4a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yakni sama dengan atau lebih dari Rp1 juta.

Dia mengingatkan, jika barang aset daerah tidak dikembalikan setelah berakhir menjabat, maka yang bersangkutan dapat terjerat tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP).

"Kalau aset bagaimanapun tetap harus dipulangkan setelah selesai menjabat, kalau rusak atau hilang itu harus diganti, dikembalikan.

Kalau tidak ya bisa dituntut karena itu adalah harta milik negara," tandasnya.

Pernyataan sama disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa anggota DPRD yang tidak lagi menjabat harus mengembalikan pin emas yang pernah diberikan Pemda.

"Pin emas DPRD itu sama dengan aset yang lain (yang dimiliki DPRD). Seperti mobil dinas, rumah dinas. Ya harus dikembalikan. Sama saja dengan pin emas tadi yang sudah dikategorikan sebagai aset daerah oleh Kemendagri," ucap Kasatgas Korsupgah Wilayah III pada KPK, Dian Patria, di Hotel Horisson, Bandar Lampung, Rabu (28/8).

Dengan adanya ketentuan untuk mengembalikan pin emas itu, lanjut Dian, maka Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) bertanggungjawab untuk mengumpulkannya kembali.

Menurutnya, BPAD nantinya harus melakukan pendataan yang serius terhadap segala item yang menjadi aset daerah. Penekanan itu berlaku kepada BPAD pdaerah yang anggota dewannya diberikan pin berbahan emas.

"Artinya nanti tinggal follow up di data, berapa jumlahnya, berapa yang sudah dikem-

balikan, berapa yang belum dikembalikan. Itu harus ditagih.

Penagihnya itu ada di Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) yang ada di daerah masing-masing," terang Dian.

Telan Anggaran 300 Juta Sementara itu, Sekretariat DPRD Tanggamus menganggarkan dana Rp300 juta untuk pengadaan pin emas bagi 45 anggota DPRD masa bhakti 2019-2024.

Nantinya, masing-masing anggota DPRD Tanggamus akan menerima pin emas seberat 10 gram. Namun, pin emas itu bukan milik pribadi anggota dewan, namun masuk aset daerah.

Sekretaris DPRD Tanggamus, Suratman mengatakan pin emas yang diserahkan kepada anggota dewan masuk menjadi aset pemkab, berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. ”Dalam PP Nomor 18 itu antara lain disebutkan, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD meliputi pakaian dan atribut. Jika harga barang yang dibeli nilainya lebih dari Rp500 ribu, maka masuk belanja modal dan menjadi aset pemkab. Karena harga pin lebih dari nilai tersebut, maka masuk aset,” kata Suratman, kemarin.

Menurut Suratman, aturan ini baru berlaku untuk anggota DPRD periode 2019-2024, sedangkan untuk pin anggota DPRD periode sebelumnya menjadi milik pribadi. ”Pin merupakan aset Pemkab, ini beberapa waktu lalu sudah diterangkan kepada para anggota DPRD. Dimana anggaran yang disiapkan untuk pengadaan pin tersebut sebesar Rp300 juta," katanya.

Karena menjadi aset pemkab, ujar Suratman, ketika pin diberikan kepada anggota DPRD harus menandatangani berita acara serah terima pinjam pakai barang. Setelah masa bhakti berakhir, maka pin harus dikembalikan.

"Jika tidak bisa mengembalikan, maka anggota dewan yang bersangkutan harus menggantinya sesuai harga pin tersebut,” ujar Suratman. (Tim)

9

Polres Lampura Keluarkan 234 Surat Tilang Lampung Utara (Kupas Tuntas) HARI pertama Operasi Patuh Krakatau 2019, Sat Lantas Polres Lampung Utara sudah mengeluarkan 234 surat buka pelanggaran (Tilang).

Kasat Lantas Polres Lampung Utara AKP M. Yani Endang, mewakili Kapolres Budiman Sulaksono mengatakan pelanggaran yang dilakukan umumnya pe -

ngendara maupun yang diboncengnya tidak menggunakan helm.

"Hari ini (kemarin) kita menggelar Operasi Patuh di dua titik dan ada 234 pelanggaran. Barang bukti yang disita berupa STNK sebanyak 134 surat, SIM sebanyak 93 dan kendaraan roda dua sebanyak 7 unit,” kata AKP M Yani Endang, Kamis (29/8).

Ia melanjutkan, selama Operasi Patuh Krakatau 2019, setiap harinya akan

Air ...

Peringatan KPK itu sangat mendasar. Jangan sampai perusahaan maupun perorangan yang memanfaatkan air tanah dalam jumlah besar, namun sama sekali tidak memberi kontribusi pajak terhadap pemerintah daerah. Selain itu, bila pengambilan air tanah tidak dikontrol, akan menimbulkan dampak lingkungan yang cukup mengerikan.

Masih ingat peristiwa penurunan tanah atau tanah ambles terjadi di Jalan Gubeng Kota Surabaya, Jawa Timur pada 18 Desember 2018. Saat itu Jalan Raya Gubeng ambles sepanjang sekitar 100 meter, lebar 30 meter, dengan kedalaman 20 meter.

Fenomena tanah ambles atau land subsidence adalah tenggelamnya tanah secara

Dari Hal 1

tiba-tiba atau bertahap yang dapat disebabkan oleh proses alam atau juga aktivitas manusia. Proses alami meliputi sesar normal, fenomena kars, penurunan kaldera. Sementara kegiatan manusia yang dapat menyebabkan tanah ambles adalah penambangan dan eksploitasi air tanah oleh pembangunan di atasnya.

Sebuah lembaga geologi Amerika, US Geological Survey (USGS) menjelaskan kasus tanah ambles di sejumlah wilayah juga disebabkan ketika air tanah ditarik dalam jumlah besar dan membuat batu-batuan yang bertugas menahan tanah bergeser.

Tanah ambles telah menjadi masalah global, khususnya Amerika Serikat. Lebih

Enam ...

Provinsi Lampung Edarwan.

Selanjutnya, Kadis Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung Kusnardi, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Minhairin dan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.

"Semua berkas tertutup dan itu menjadi tugas Pansel JPT madya yang membukanya," kata Koharuddin yang juga Plt Kabid Dokumentasi dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, kemarin sore.

Dikatakan, sesuai jadwal dan tahapan pendaftaran dan seleksi terbuka ulang

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, tahap selanjutkan adalah pengumuman hasil penetapan seleksi/ penilaian administrasi/fortopolio pelamar pada 2 September 2019 mendatang.

Dilanjutkan, seleksi administrasi pada 3-4 September 2019. Dan Pengumuman penetapan hasil seleksi kompetensi pada 5 September 2019.

Disusul tahapan penulisan essay yang berisi pokok-pokok pikiran tentang JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung pada 6 September 2019. Serta pengumuman hasil penulisan essay

pada 9 September 2019.

“Untuk paparan dan wawancara akhir akan berlansung pada 11 September 2019.

Dan penetapan hasil seleksi terbuka (calon) dan penyampaian 3 nama calon hasil seleksi terbuka oleh Pansel kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK pada 13 September 2019,” terang dia.

Koharuddin berharap, Sekdaprov Lampung yang terpilih nantinya dapat mendukung seluruh program kerja Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dalam mewujudkan rakyat Lampung berjaya. (Erik) Dari Hal 1

menggunakan batu bara ilegal asal Sumsel.

"Untuk tidak lagi beli dari tambang ilegal, caranya tentu harus melalui tindakan ke perusahaan itu. Saya berharap ada ada keterlibatan Pemerintah Provinsi Lampung untuk bersama-sama mengontrol peredaran batu bara ilegal ini,” ujarnya.

Ia mengimbau kepada pejabat di Lampung jika ada perusahaan yang perlu batu bara, agar ajukan nama perusahaannya ke Pemprov Sumsel langsung. Sehingga bisa disupply batu bara yang legal. Dengan demikian bisa dikontrol.

Masih kata Robert, berdasarkan data hasil investigasi Pinus Sumsel, ada pabrik kertas di Lampung yang memesan batu bara ilegal. Menanggapi hal itu, Direktur Pinus Sumsel, Rabin Ibnu Zainal mengatakan pabrik kertas yang dimaksud Robert adalah PT PPM di Lampung Utara.

"Itu hasil investigasi Pinus Sumsel. Kita temukan bahwa

Gunung ... tanam di sini," ungkapnya.

Data yang dihimpun dari Unit Pengelolaan Tekhnis Dinas (UPTD) Kesa tuan Pengelolaan Hutan (KPH) XII Register 38 Gu nung Balak, dari 22.292 hektare kondisi hutan yang ada, saat ini yang masih benar-benar hutan alami hanya tersisa 10 hektare. Sehingga 90 per -

dari 17.000 mil persegi di 45 negara, juga telah mengalami kasus ini. Lebih dari 80 persen kasus terjadi karena eksploitasi air bawah tanah, dan meningkatnya pembangunan gedung yang terus mengancam dan memperburuk keadaan.

Bisa dibayangkan ap a yang terjadi, jika eksploitasi air tanah dilakukan secara besar-besaran. Selain ancaman kekeringan, bahaya tanah ambles juga bisa saja terjadi. Sebelum itu terjadi, Pemda harus bersikap tegas dan mulai menginventarisir siapa saja pihak yang telah memanfaatkan air tanah dan berapa banyak air tanah yang diambil. Sehingga, pemanfaatkan air tanah bisa diatur, agar tidak berdampak pada lingkungan sekitar. (**) Dari Hal 1

Batu ...

Heri menjelaskan, batu bara asal Sumsel legal jika diangkut menggunakan kereta api. Sementara jika batu bara di angkut menggunakan moda transportasi lain seperti truk maka masuk kategori ilegal.

"Tambang ilegal ini modusnya macam-macam. Ada batu bara mengaku dari Jambi dan Bengkulu tapi hanya dokumen saja. Tapi sebenarnya batu baranya dari Sumsel. Itu trik yang dipakai untuk menjual batu bara ilegal," kata Robert.

Robert mengakui bahwa batu bara ilegal asal Sumsel menjadi primadona bagi perusahaan di Lampung. "Batu bara ilegal asal Sumsel dipasarkan ke Lampung. Hampir sebagian besar industri besar di Lampung menggunakan batu bara ilegal ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, maraknya baru bara ilegal asal Sumsel yang masuk Provinsi Lampung akan berdampak pada bocornya potensi penerimaan pajak. Dia berharap, pabrik di Lampung tidak lagi

digelar dua kali razia. "Untuk lokasi yang dijadikan sasaran bisa saja tetap di satu titik ataupun bergerak ke titik lain yang rawan laka lantas," ujarnya.

Ia mengimbau, para pengendara baik roda empat dan roda dua agar melengkapi surat-surat kendaraan serta mematuhi aturan lalulintas. “Bagi yang me langgar maka kami akan melakukan penilangan,” tegasnya. (Sarnubi)

batu bara ilegal dipesan oleh pabrik itu. Temuan ini kita dapatkan pada Januari 2019," kata Rabin.

Di tempat terpisah, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan kedepan akan makin memperketat aturan yang mengatur tentang angkutan batu bara yang masuk wilayah Lampung.

"Salah satu yang menjadi persoalan kita tentang pengangkutan batu bara itu karena merusak jalan. Di Sumsel (Sumatera Selatan) langkah penertibannya sudah dilakukan, tetapi di Lampung masih belum ada kebijakan. Karena itu diingatkan oleh KPK agar bisa menjadi lebih baik lagi," ujar Arinal.

Ia berharap dengan membuat Pergub maka ke depan pengangkutan batu bara lebih tertata sesuai dengan arahan KPK. "Pemerintah harus menyiapkan solusinya.

Itu diperlukan dry port, sehingga bisnis dari Sumsel tak terganggu dan kita tak merugi dari kerusakan jalan," ujar Gubernur. (Ricardo/Erik) Dari Hal 1

sen sisanya sudah rusak.

Kepala UPTD KPH XII, Windarto mengatakan, kerusakan hutan terjadi sudah sejak 1998 akibat alih fungsi tanam yang dilakukan oleh perambah. Sehingga kini lahan hutan menjadi lahan perkebunan.

“Saat ini yang ada hanya tanaman jagung, singkong dan tanaman kecil lainnya.

Bangunan permanen pun sudah banyak ditemui di Register 38 Gunung Balak,” ungkapnya Ia menambahkan, saat ini kondisi lahan Register 38 mengalami kerusakan yang cukup berat, sehingga sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Apalagi, sejumlah warga juga sudah menduduki lokasi tersebut. (Agus)

10

Jumat, 30 Agustus 2019

SELEBRITI

Nikita Mirzani Memaki Banting Ponsel di Depan Elza Syarief Nikita Mirzani meluapkan kekesalannya terhadap pengacara dari mantan suaminya, Sajad Ukra, yaitu Elza Syarief. Hal itu terjadi saat keduanya dipertemukan dalam acara talkshow yang dipandu oleh Hotman Paris.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - SEJAK awal, Nikita Mirzani terlihat sudah sangat geram dengan Elza Syarief lantaran statement yang dikeluarkan Elza Syarief kepada media.

Kekesalan Nikita Mirzani rupanya memang sudah dipendam sejak lama.

Untuk itu, saat dipertemu-

kan dengan Elza Syarief dalam acara tersebut, Nikita Mirzani pun langsung menumpahkan semua unekuneknya kepada Elza Syarief.

"Ini saya ketemu ibu (Elza Syarief) saya senang banget, terima kasih nih ya buat Hotman Paris Show, karena saya sudah capek, bu, diginiin terus," kata Nikita Mirzani dalam video yang diunggahnya pada Rabu (28/8).

Dalam video tersebut, tampak beberapa kali Elza Syarief menyanggah ucapan dari Nikita Mirzani. Bahkan saking kesalnya, Nikita Mirzani sampai-sampai membanting ponsel yang sedang dalam genggamannya itu di depan Elza Syarief.

"Kenapa ibu ngomong

begitu di media?!" tanya Nikita Mirzani sembari membanting ponselnya.

"Ya itu bukan urusan saya," sanggah Elza Syarief.

"Kalau bukan masalah ibu, ibu jangan berbohong dong di depan orang. Ibu bilang katanya Sajad Ukra sama saya cuma dikasih unjuk satu kali anak. Selama saya di penjara ya, satu bulan setengah dia tidur sama anak saya," bentak Nikita Mirzani dengan nada tinggi.

Setelahnya, perdebatan masih terjadi antara Elza Syarief dan Nikita Mirzani.

Bahkan beberapa kali Melaney Ricardo yang juga memandu acara tersebut harus berkali-kali menenangkan Nikita Mirzani. (Lp6)

Rossa Bangga Lagunya Banyak Diminati Generasi Milenial KUPAS TUNTAS JAKARTA - TAK terasa lagu "Tegar" sudah menginjak usia 20 tahun sejak dirilis pada 1999. Untuk merayakannya, Rossa menggelar konser Tegar 2.0. Rossa mengungkapkan rasa

terkejutnya karena lagu "Tegar" masih diminati hingga kini. Bahkan banyak generasi milenial yang mengetahui lagu ini.

"Yang aku bingung lagu Tegar ini bukan dicintai sama waktu itu saja ketika rilis, tapi

Dinar Candy Siapkan Rp 80 Juta Demi Operasi Bokong KUPAS TUNTAS JAKARTA - DJ Dinar Candy mengaku sudah menyiapkan dana puluhan juta rupiah untuk melakukan operasi bokong, agar menjadi besar. Keinginan tersebut disampaikan Dinar Candy di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (28/8).

Saat ini, dia sudah menyediakan uang namun untuk melakukan operasi masih terkendala waktu. "Rp

80 juta, cuma waktunya yang susah," kata Dinar Candy.

Cewek 26 tahun itu mengatakan ingin mengoperasi bokong di saat kolaborasi dengan DJ internasional terealisasi.

Rencananya, Dinar Candy bakal melangsungkan proyek kolaborasi bareng Diplo dan salah satu DJ asal Brasil.

"Kalau kolaborasi jadi, baru mau operasi. Kalau enggak, ya enggak jadi

(operasi)," jelasnya.

Dinar Candy tidak menampik bahwa keinginan operasi bokong adalah untuk popularitas.

Menurutnya dengan begitu dirinya bisa menunjang penampilan. (Jpnn)

Rossa

Awkarin Bayarin Apa Aja yang Diminta Warganet KUPAS TUNTAS JAKARTA - AWKARIN tengah heboh di Twitter. Dilihat dari kicauan di profilnya, ia membayarkan apa saja yang diminta netizen.

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/ Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f. Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub. Lim Sriyani 081279165253

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

Entah dari mana awalnya, Awkarin mendadak melakukan perbuatan tersebut. Namun mulanya, ada seorang warganet yang meminta produk makanan-

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. Abadi Konsultan.

Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman. Hub. 0853 8456 5777. Jln. P.Antasari No. 171 B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

nya, Awkenyang.

"Minta alamat kamu. Sini DM aku. Besok makan siang aku kirimin buat kamu," kicaunya saat ada yang ingin mencoba Awkenyang.

Nah, dari situ warganet kemudian meminta macammacam ke Awkarin. Menariknya, sang selebgram itu memenuhi permintaan netizen.

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!!

Syarat lengkap langsung Cair!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2.

Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.

3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

07215613282.

“

Minta alamat kamu. Sini DM aku. Besok makan siang aku kirimin buat kamu.

Awkarin memberikan pulsa, hijab, bayar indekos, bayar kuliah, bimbingan belajar, sampai kontrol melahirkan.

Semua yang dilakukannya disertai bukti olehnya.

Awkarin berharap warganet bisa menikmati pemberiannya. Lewat hadiah itu, ia cuma mengharapkan doa dari netizen untuk dirinya dan keluarganya. "Kalau kalian pernah berterimakasih tentang diriku atau berdoa tentang diriku. Boleh ya diriku meminta, kalian berdoa saja untuk orang tua saya saja, biar sehat selalu, sejahtera selalu. Bismillah. Saya sayang sekali sm keluarga saya," tulisnya. (Dtk)

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

HOTEL HOTEL LUSYJln.Diponegoro Nomor186Bandarlampung100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

MUSIK JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909,081272193361,0811919121

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

JUAL BELI LOGAM MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788 PENGISIAN RACUN API CAHAYA ABADI, men jual berbagai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso 138 C (Dpn RS BudiMedika) Hb. 0851 07520099/081278001238

sekarang anak-anak milenial itu hafal, sehafal-hafalnya lagu-lagu aku, termasuk salah satunya itu lagu Tegar," ujar Rossa saat menghadiri konferensi pers di kantor Tiket.com pada Rabu (28/8).

Rossa merasa kagum karena lagu-lagunya masih bisa bertahan hingga kini. Padahal, hampir sebagian lagu Rossa sudah berusia 20 tahun. Rossa bangga lagunya dinyanyikan oleh generasi milenial, karena tak semua lagu bisa diterima antargenerasi.

"Enggak banyak lagu yang bisa survive tanpa merasa itu lagu 'Ih lagu jadul gitu kan'.

Tapi justru anak-anak milenial malahan sekarang pada nyanyi lagu Tegar di setiap acara gitu. Aku kayak 'Wow ini mungkin mereka dengarnya waktu mereka masih kecil kali ya'," ujar Rossa.

Walaupun Rossa sudah berstatus sebagai seorang diva, ia tak malu untuk tampil di panggung pentas seni di berbagai sekolah. Rossa mulai membuka diri untuk tampil di pentas seni sekolah sejak pertengahan 2019.

Rossa bahkan rela dibayar murah untuk bisa tampil di acara pentas seni sekolah.

"Jadi waktu itu pertama kali adalah di Meranoia di Istora Senayan. Dan aku merasakan kayak 'Wah ternyata pensi itu menyenangkan sekali'. Aku bilang di situ bahwa aku senang banget ada di stage Meranoia," kata Rossa.

"Dan aku senang banget ada di pensi.

Aku bilang kalau takut Rossa dikenal mahal, aku akan mendiskon harga pensi, supaya bisa tampil untuk anak milenial. Lumayan bisa 50 persen," tambah Rossa. (Jpnn)

Ifan 'Seventeen' Belum Bisa Move On Usai Ditinggal Istri JAKARTA - IFAN 'Seventeen' ditinggal sang istri, Dylan Sahara, usai bencana tsunami. Dylan menjadi salah satu korban dari peristiwa alam tersebut.

Ifan pun mengaku belum mencari pengganti Dylan Sahara di hidupnya. Namun, bukan berarti dirinya ingin berhenti untuk mendapat pendamping. "Aku nggak pengin nyari juga dan nggak pengin buat stop juga, maksudnya gini aku pernah berencana dan ternyata memang apa pun yang manusia rencanakan ya ternyata Allah saja yang tentuin gitu dan aku pun begitu," ujarnya saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Pelantun 'Lelaki Hebat' itu mengaku dirinya masih susah move on dari Dylan Sahara. Tapi, ia sudah ikhlas dari awal kehilangan istri tercinta. "Gimana ya arti kata move on itu sendiri susah.

Kalau ikhlas sih ikhlas ya dari awal juga, maksudnya dari setelah beberapa lama kejadian aku berusaha mengikhlaskan. Insyaallah almarhumah udah bahagia, insyaallah amin," tuturnya. (Dtk)

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jl. Soe karno Hatta No. 52 D Suka bumi Indah, Ban darlampung. Telp : 0721-709216/ 081398800360 KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

Ifan

Jumat, 30 Agustus 2019

EKONOMI

11

2 September, Kemenhub Berlakukan Tarif Baru Ojol Kementerian Perhubungan memutuskan bahwa penyesuaian tarif baru ojek online (ojol) akan berlaku penuh di seluruh Indonesia.

Kebijakan tersebut akan berlaku mulai Senin 2 September 2019.

Jakarta (Kupas Tuntas) "JADI mulai nanti tanggal 2 (September) dini hari, pada hari Senin akan diberlakukan tarif sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 348," kata Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

Yani mengatakan, sampai hari ini penyesuaian tarif terbaru masih berlaku di 123 kota. Sementara seluruh wilayah operasi Grab adalah 224 kota dan Gojek 221 kota. Mulai Senin depan seluruh kota itu menerapkan tarif baru.

"Kemarin baru 100, kurang lebih 123 kota. (Seluruh wilayah operasi) dari kalau Grab 224 kota, kalau Gojek 221 kota," jelasnya.

Dia berharap kedua

aplikator ojol tersebut bisa melaksanakan aturan tersebut dengan baik mulai Senin depan.

"Jadi tanggal 2 (September) sudah di seluruh kota, baik Grab maupun Gojek. Itu semua saya kira harapan kita bisa kita laksanakan," tambahnya.

Sebagai informasi, berikut daftar tarif baru batas bawah dan batas atas ojol berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 tahun 2019 yang merupakan turunan atas Permenhub 12/2019: Zona I (Sumatra, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek): Rp 1.850-2.300 per km dengan

biaya minimal Rp 7.000-10.000.

Zona II ( Jabodetabek): Rp 2.000-2.500 per km dengan biaya minimal Rp 8.000-10.000.

Zona III (Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya): Rp 2.100-2.600 dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.

Sebelumnya, Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksana mengatakan bahwa meski naik tarif, pendapatan belum tentu naik. Penyebabnya, kata Igun adalah membludaknya driver ojol.

"Jadi kalau kenaikan pendapatan relatif ya, tarif oke naik. Sekarang ini keluhan kita kebanyakan driver yang sebabkan persaingan jadi

ketat. Kami ini kelebihan supply pengemudi, supply demand nggak imbang," ungkap Igun, Jumat, (9/8) lalu.

Hasilnya, karena terlalu banyaknya jumlah driver pembagian order ke para driver jadi kurang merata menurut Igun. Alhasil, pendapatan driver banyak yang belum memenuhi target.

"Karena kebanyakan driver, pemerataan order jadi kurang merata. Kalau digaris rata-rata pendapatan kita nggak memenuhi target, karena persaingan makin ketat," jelas Igun.

Igun sendiri mengatakan para driver sudah cukup tercapai aspirasinya dengan

tarif yang berlaku sekarang.

"Untuk tarif oke lah kita rasa cukup, sementara ini masih mengakomodir aspirasi kita.

Karena kita juga tetap melihat kemampuan masyarakat kan kalau tinggi-tinggi pun nanti pada nggak mau naik," jelas Igun.

Igun menyampaikan, para driver meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatur mengenai pembatasan dan penerimaan driver ojol di tiap daerah. "Kita minta Kemenhub atur penerimaan kuota jumlah pengemudi pada setiap daerah. Diharapkan ya diatur moratorium pembatasan jumlah kuota pengemudi," tegas Igun. (Dtc)

Bertentangan Dengan UU Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Incar Investasi Baterai Kendaraan Listrik KPK Minta Collection Fee Segera Dihapus Jakarta (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) mengincar investasi sektor industri baterai kendaraan listrik yang diproyeksi akan semakin tumbuh dan berkembang di dalam negeri. Hal ini seiring implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

“Apalagi di dalam regulasi tersebut, mendorong pengoptimalan konten lokal, yang sekaligus nantinya untuk meningkatkan daya saing dan memperdalam struktur industri kita,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Kamis (29/8).

Menurut Menperin, salah satu hal penting dalam percepatan industri kendraan listrik adalah penyiapan industri pendukungnya sehingga mampu meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri. Misalnya, penyiapan industri Power Control Unit (PCU), motor listrik dan baterai.

“Umumnya, produksi ba-

terai akan sejalan dengan proses perakitannya. Memang butuh beberapa tahap.

Saat ini, kita sudah punya industri bahan bakunya, kemudian kita akan siapkan industri battery cell-nya. Jadi, perlu adanya investasi,” paparnya.

Berdasarkan catatan Kemenperin, perkembangan investasi di Indonesia untuk sektor industri yang akan memproduksi baterai kendaraan listrik hanya tinggal satu tahap lagi yang dibutuhkan, yaitu investasi industri battery cell.

Tahapan lainnya seperti mine concentrateserta refinery and electrochemical production telah ada investasi masuk di Kawasan Industri Morowali (IMIP) di Sulawesi Tengah. “Ada pabrikan kendaraan bermotor listrik yang telah siap melakukan battery pack assembly apabila sudah ada investasi di battery cell,” ungkap Airlangga.

Seiring upaya pemerintah yang sedang gencar menarik investasi di sektor industribattery cell, saat ini sudah ada beberapa calon investor yang telah melakukan penjajakan dan menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia. (Rpk)

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Bank Lampung dalam penyelenggaraan Sosialisasi Pencegahan Korupsi, Gratifikasi dan Collection Fee, di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (28/8).

Acara tersebut dihadiri lebih dari 200 peserta, yang terdiri dari OJK, BI, Inspektorat, BPPRD, BPKAD, Dinas PUPR/Bina Marga, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seluruh Kab/Kota se-Prov Lampung.

Satgas Korsup Pencegahan KPK Wilayah III Uding Juharudin menyampaikan, berdasarkan penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001 gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,

Foto: Ist

SOSIALISASI - KOMISI Pemberantasan Korupsi menggandeng Bank Lampung dalam penyelenggaraan Sosialisasi Pencegahan Korupsi, Gratifikasi dan Collection Fee, di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (28/8).

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

“Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jaba-

tannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” tegasnya.

Uding Juharudin juga menjelaskan, praktek collection fee merupakan perbuatan gratifikasi, pihaknya menghimbau agar MoU/PKS colection fee yang selama ini terjadi antara pihak Bank dengan individu bendahara di semua instansi pemerintah,

maupun di lingkungan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota segera dihapuskan karena hal itu bertentangan dengan UU tindak pidana korupsi.

“Ini berlaku untuk semua bank, bukan hanya BPD Bank Lampung. kami mengingatkan melalui sosialisasi ini, jangan sampai nanti pindah kamar menjadi penindakan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Bisnis Bank Lampung Nurdin menyampaikan, Bank Lampung sudah mengambil tindakan dengan tidak memberikan colection fee kepada individu bendahara.

“Kami juga mengucapkan terimakasih kepada KPK yang sudah mengingatkan dari jauh hari. Nantinya kami akan berkoordinasi dengan OJK, BI, dan bank-bank lain yang juga menerapkan colection fee kepada bendahara instansi,” tambahnya.

Sementara Kepala Inspektorat Kota Bandar Lampung, M. Umar menjelaskan, Pemkot Bandar Lampung sangat mendukung langkah KPK untuk menghapuskan praktik collection fee.

Ia menjelaskan Pemkot Bandar Lampung sudah menyusun aturan mengenai hal tersebut, sehingga collection fee itu akan masuk ke penerimaan daerah.

“Kedepannya kami akan bentuk tim atau petugas yang akan mengurus semua potongan gaji pegawai se-Pemkot Bandar Lampung, nantinya kami akan berikan tunjangan khusus atas beban kerja bagi Tim/petugas tersebut,” tukasnya. (Rls)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | JUMAT, 30 AGUSTUS 2019

Jubir KPK dan Koordinator ICW Dipolisikan Jakarta (Kupas Tuntas)

Iuran BPJS Kesehatan Naik 1 September Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menaikkan iuran untuk semua golongan, baik peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun umum. Hal itu demi menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Jakarta (Kupas Tuntas) MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, menjelaskan, usulan kenaikan itu akan tertuang dalam Peraturan Presiden.

Rencananya Perpres itu akan ditandatangani Presiden Jokowi bulan ini.

"Iya (ditandatangani Jokowi bulan ini). Kalau saya segera begitu ada di meja saya, saya tanda tangan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8).

Jika sudah diteken Perpres tersebut, kata Puan, kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan akan resmi berlaku. Dite-

gaskan Puan penerapannya akan berlaku pada 1 September 2019. "(1 September) sudah berlaku," tegasnya.

Meski begitu, Puan menegaskan, kenaikan tarif untuk golongan PBI tetap ditanggung oleh negara. Sehingga masyarakat yang terdaftar dalam PBI tidak perlu khawatir.

Penyesuaian tarif iuran yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri mencapai Rp160 ribu per bulan per jiwa untuk kelas 1 peserta umum atau non PBI. Jumlah kenaikannya mencapai dua kali lipat dari sebelumnya yang sebesar Rp80 ribu.

Sedangkan kelas 3 baik PBI dan non PBI diusulkan menjadi Rp42 ribu per bulan per jiwa atau naik dua kali lipat untuk peserta PBI yang sebelumnya Rp23 ribu dan non PBI sebesar Rp25.500.

Menanggapi kenaikan itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bandar Lampung, Nurman, menyambut baik rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikan iuran pelayanan kesehatan.

Puan Maharani Menteri Koordinator Bidang PMK

“Kami belum bisa berkomentar banyak soal rencana ini, karena masih rencana di pusat. Tapi yang jelas kami mendukung hal ini,” kata Nurman, Kamis (29/8).

Nurman menjelaskan , persoalan defisit di keuangan BPJS ini memang tergolong kompleks, di antaranya soal premi yang memang perlu dinaikan. “Kendala hingga defisit sampai saat ini kan memang banyak hal dan faktor. Mulai angka kesakitan tinggi, perhitungan premi (iuran) mungkin dinaikan. Ya nantinya kalau dinaikan memang pasti bisa mengurangi defisit apalagi masyarakat tertib untuk membayar,” ujarnya. (Dbs)

PRESIDEN BAGIKAN SERTIFIKAT - PRESIDEN RI, Joko Widodo, membagikan sebanyak 3.800 sertifikat tanah di GOR WR Soepratman Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (29/8). Jokowi menargetkan pada tahun 2025 mendatang, sertifikat di seluruh Indonesia bisa dibagikan.

Foto : Ist

PEMUDA kawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agung Zulianto, melaporkan juru bicara KPK, Febri Diansyah, ke polisi.

Febri dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks.

Selain Febri, Agung juga melaporkan Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo dan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati.

Ketiganya dituding me nyampaikan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan serta menurunkan integritas KPK. Terkait laporan itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, menyebut kepolisian bakal melakukan pendalaman lebih dulu. Sejumlah orang bakal diperiksa.

“Kalau memang ada seseorang yang merasa dirugikan dan menyangkut dugaan pida-

na, seseorang berhak melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian," kata Argo, Kamis (29/8).

“Prosedurnya yaitu pelapornya nanti kita mintai keterangan, termasuk saksi-saksi yang lain. Setelah itu selesai, baru kita gelarkan, apakah laporan itu masuk tindak pidana atau tidak," lanjutnya.

Agung melampirkan dokumen berupa tangkapan layar pemberitaan media online sebagai barang bukti.

Laporan terdaftar dalam nomor laporan polisi LP/5360/ VIII/2019/Dit. Reskrimsus tanggal 28 Agustus 2019.

Ketiganya dilaporkan melanggar Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hingga Kamis (29/8) sore, belum ada pernyataan resmi dari Juru Bicara KPK Febri Diansyah soal pelaporan dirinya. Begitu pun juga dari Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dan pihak YLBHI. (Dtk)