Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Jumat,29 November 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | JUMAT, 29 NOVEMBER 2019

Rencana Pemprov Lepas Lahan Way Dadi

Belum Ada Kepastian Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk melepas lahan Way Dadi.

Pasalnya, pembatalan HPL Way Dadi masih diproses di Kementerian ATR/BPN sehingga belum ada kepastian hukum.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila) Wahyu Sasongko, menyikapi rencana Pemprov Lampung yang akan menjual lahan Way Dadi yang kini ditempati warga.

Wahyu mengatakan, Pemprov Lampung jangan terburu-buru

menjual lahan itu ke warga. Karena, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengimbau Pemprov Lampung untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah tersebut atau dianggap berstatus quo.

Pasalnya, kata Wahyu, pembatalaan HPL lahan Way Dadi masih diproses oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena di-

anggap cacat administrasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

"Memang kesannya terburuburu, kalau merasa kelamaan maka harus dijemput. Belum ada kepastian hukum kok tiba-tiba satu pihak mau mengambil tindakan yang beresiko hukum. Itu yang menurut saya jadi kesannya prematur," ujar Wahyu, Kamis (28/11).

Wahyu juga mempertanyakan HPL Way Dadi seluas 89 hektar yang diklaim milik Pemprov Lampung. Menurutnya, HPL seharusnya benar-benar diberikan kewenangan pada suatu otoritas untuk mengelola di tanah tersebut. Namun kenyataannya, hal itu tidak terlaksana.

"Kalau Pemprov mengklaim mengelola, memangnya Pemprov >> Baca

Belum Hal 9

Investasi Ilegal Masih Marak di Lampung

PERIKSA RTH KALPATARU - WALIKOTA Bandar Lampung, Herman HN, memeriksa pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di lapangan Kalpataru Kemiling, Kamis (28/11). Pembangunan taman bermain anak itu sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan sudah selesai pada bulan Januari mendatang. Berita terkait halaman 3.

Foto: Sule/Kupas Tuntas

BANDAR LAMPUNG - DEPUTI Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, Aprianus John Risnad, menyebut hingga kini investasi ilegal masih marak terjadi di Provinsi Lampung.

"Oktober 2019 ini saja, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK menemukan 13 entitas, yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin," kata Aprianus dalam gathering insan media Provinsi Lampung di Hotel Kembang Bandung, Kamis (28/11).

Dikatakan, 13 entitas ilegal tersebut yakni tiga trading forex tanpa >> Baca

Investasi Hal 9

Kemenag Usul Keterbukaan Informasi Publik Baru 40 Persen Biaya Haji 2020  Indeks Kemerdekaan Pers Terburuk Kedua Rp35 Juta Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

BANDAR LAMPUNG - KEMENTERIAN Agama (Kemenag) mengusulkan besaran rata-rata biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2020 ke Komisi VIII DPR RI. Besaran biaya yang diusulkan sebesar Rp35 juta.

"Pemerintah mengusulkan ratarata besaran perjalanan ibadah haji 1441 H (2020) sebesar Rp 35.235.602," kata Menteri Agama Fachrul Razi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR, Kamis (28/11).

Fachrul menyebut biaya perjalanan ibadah haji 2020 yang diusulkan tidak jauh berbeda dengan tahun 2019. Dia juga memerinci biaya perjalanan haji 2020. >> Baca

Kemenag Hal 9

KOMISI Informasi Provinsi Lampung menyebut keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Lampung saat ini masih minim, yakni hanya 40 persen.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Dery Hendryan mengatakan, Pemda memiliki kesadaran terkait keterbukaan informasi publik, hanya saja setiap daerah masih tergolong minim konsistensi.

“Dari catatan kami, di Provinsi Lampung keterbukaan informasi publik masih mencapai angka 40 persen,” kata Dery usai sosialisasi keterbukaan informasi publik di ruang rapat kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung, Kamis (28/11).

Menurut Dery, dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan secara maksimal, diperlukan adanya dorongan dari para pimpinan daerah.

“Nah Bandar Lampung merupakan etalase Provinsi Lampung.

Sedangkan ada beberapa kabupaten/kota yang belum merespon itu. Ini perlu ada dorongan dari para pimpinan daerah," kata dia.

Dery menerangkan, keterbukaan informasi dapat diaplikasikan dengan banyak cara, seperti melalui digital yakni website dan media sosial hingga secara manual melalui papan informasi, banner dan lainnya.

"Tapi yang terpenting adalah kesadaran. Bagaimana kita membangun pemerintahan yang sehat.

Bisa dipertanggungjawabkan baik proses ataupun hasil," ujarnya.

Foto: Ist

SOSIALISASI INDEKS KEMERDEKAAN PERS - MANTAN Mahkamah Agung sekaligus mantan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan bersama anggota Dewan Pers, Asep Setiawan dan Hassanein Rais, menjadi pembicara dalam sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers yang digelar Dewan Pers di Hotel Horison, Bandar Lampung, Kamis (28/11).

Sementara Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bandar Lampung, Ahmad Nurizki mengungkapkan, setiap OPD harus bisa memberikan pelayanan

informasi publik secara terbuka.

"Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 >> Baca

Keterbukaan Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Berebut Lahan KASUS tanah atau lahan di Provinsi Lampung masih menjadi salah satu konflik yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Konflik lahan bukan hanya melibatkan warga dengan warga, tapi juga antara warga dengan negara, pemerintah daerah dan perusahaan.

Zainal Hidayat, SH Kasus lahan terbesar di Provinsi Lampung yang hingga kini belum terselesaikan dan masih menjadi konflik berkepanjangan yakni Register 45 Sungai Buaya, Mesuji. Entah sudah berapa nyawa melayang akibat kasus perebuatan di atas lahan milik negara itu.

Konflik lahan yang cukup menyita publik juga terjadi di atas lahan di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Lahan seluas 89 hektar yang diklaim milik Pemprov Lampung itu, kini sebagian besar sudah ditempati warga. Yang menarik, Pemprov berniat melepas lahan yang kini diduduki warga dengan harga Rp550 ribu per meter. Namun, warga menolak membayarnya dengan dalih tanah itu kini status quo dan sedang dalam proses pembatalan hak pengelolaan >> Baca

Berebut Hal 9

Provinsi Aceh Belajar Penangkaran Badak Sumatera di SRS Lamtim Mengantisipasi kepunahan Badak Sumatera, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar bersama jajaran Pemerintahan Provinsi Aceh belajar penangkaran badak di Suakha Rhino Sumatera (SRS) di Lampung Timur.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) KEHADIRAN Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar didampingi anggota DPRA Aceh Kartini, Ketua DPRK Aceh Timur Fattah Fikri

dan Kepala Bapeda Aceh Timur Darmawan M Ali. Malik Mahmud Alhaythar mengaku, berniat untuk membangun SRS di Provinsi Aceh

untuk menjaga agar binatang bercula (badak) tidak punah. Menurutnya, Indonesia saat ini merupakan benteng terakhir dalam mem-

pertahankan kelestarian Badak Sumatera.

Dikatakan, bupati Aceh >> Baca

Provinsi Hal 9

2

Jumat, 29 November 2019

BANDAR LAMPUNG

Bank Lampung Dukung Penerimaan Pajak Melalui Tapping Box Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BANK Lampung sampai dengan November 2019 telah merealisasikan pemasangan 616 unit alat perekam tapping box guna meningkatkan penerimaan retribusi pajak.

Direktur Utama Bank Lampung, Eria Desomsoni, mengatakan, sejak awal tahun 2019, Bank Lampung telah mendukung sembilan kabupaten/kota melakukan pemasangan alat perekam sebanyak 616 unit.

Ia menyebutkan, transaksi objek pajak telah memberikan dukungan pada peningkatan pendapatan daerah hingga lebih dua kali lipat. Di anta-

UNIVERSITAS TERBUKA PERGURUAN TINGGI NEGERI PELOPOR PENDIDIKAN JARAK JAUH

PENDAFTARAN SETAHUN 2X Desember - Januari Juni - Juli Keunggulan Kuliah di UT

Dra. Sri Ismulyaty, M.Si. Kepala UPBJJ-UT Bandar Lampung

MENERIMA MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA

S-1

- Dapat Belajar Kapan Saja dan Dimana Saja - Ada Tutorial Online dan Tutorial Tatap Muka Atas Permintaan Mahasiswa (ATPEM) - Tidak Perlu Meninggalkan Pekerjaan

1. Fakultas Ekonomi

1. Ekonomi Pembangunan 2. Manajemen 3. Akuntansi

2. Fakultas Hukum, Sosial, dan Ilmu Politik

1. Ilmu Administrasi 2. Ilmu Komuniskasi dan Informasi 3. Ilmu Sosial, Hukum, dan Humaniora

3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

1. Pendidikan bahasa dan Seni (PBS) 2. Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 3. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) 4. Ilmu Pendidikan 5. Pendidikan Dasar

4. Fakultas Sains dan Teknologi (FST)

1. Matematika 2. Statistik 3. Biologi

Seluruh Program Studi Terakreditasi B

PROGRAM PASCA SARJANA

1. Ilmu Administrasi

1. Magister Adm. Publik (MAP) 2. Magister Adm. Publik (MAP Online)

2. Manjemen

1. Magister Manjemen (MM) * Bidang Minat : a) Manjemen Keuangan b) Manjemen Keuangan (Online) 2. Magister Manjemen (MM) * Bidang Minat : a) Manajemen Pemasaran b) Manajemen Sumber Daya Manusia c) Manajemen Sumber Daya Manusia Online

3. Ilmu Kelautan

S-2

1. Magister Ilmu Kelautan (MMP) * Bidang Minat : a) Manajemen Perikanan (MMP) b) Manajemen Perikanan (MMP Online)

4. Pendidikan

1. Magister Pend. Matematika (MPMt) Magister Pend. Matematika (MPMt Online) 2. Magister Pendidikan Dasar (MPDr) ( Belum Terakreditasi) 3. Magister Pendidikan Bahsa Inggris (MPBI) ( Belum Terakreditasi)

Informasi Pendaftaran : Jl. Soekarno-Hatta No. 108 B Rajabasa Bandar Lampung 35144 Telp. (0721) 704772/ 5610713 Fax. (0721) 709026, 773736

0822 6634 6634

UNIVERSITAS NEGERI KE-45 Hallo UT : 1500024

Homepage : http://www.lampung.ut.ac.id Email : ut-bandarlampung@ut.ac.id

ranya, sektor hiburan, restoran, hotel dan parkir sudah terpasang tapping box di sembilan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Bank Lampung, lanjut dia, untuk tahun 2019, telah menganggarkan sebanyak 1.105 alat perekam (Tapping Box) untuk seluruh kabupaten/ kota. “Saat ini baru sembilan kabupaten/kota yang telah memanfaatkannya. Ini sebagai bukti dukungan Bank Lampung untuk berkontribusi atas pembangunan di daerah secara berkelanjutan melalui peningkatan disektor penerimaan Pajak Daerah,” jelasnya, Kamis (28/11).

Menurut Eria, alat-alat perekam ini statusnya sewa yang dipinjamkan kepada para pelaku usaha diseluruh kabupaten/ kota dengan data-data sebagai berikut: Kota Bandar Lampung 300 unit, Lampung Selatan 60 unit, Lampung Tengah 61 unit, Kota Metro 30 unit, Lampung Timur 20 unit, Tanggamus 25 unit, Lampung Utara 50 unit, Way Kanan 20 unit, dan Pringsewu 50 unit.

“Untuk satu unit alat mesin perekam, Bank Lampung menyewa dengan nilai Rp660.000 per unit/bulan kepada vendor,” terangnya.

Berdasarkan data tapping box yang ada di Kota Bandar Lampung, kata Eria, mengalami rata-rata pertumbuhan pajak sampai dengan September 2019 berbanding sampaikan dengan September 2018 mencapai 129 persen.

“Realisasi penerimaan pajak melalui tapping box sampai dengan September 2019 sebesar Rp108.706.640.473,” bebernya.

Sedangkan untuk Kabupaten Lampung Selatan, tambahnya, mengalami rata-rata pertumbuhan pajak sampai dengan September 2019 mencapai 254 persen berbanding penerimaan sampai dengan September 2018.

“Realisasi penerimaan pajak sampai dengan September 2019 melalui tapping box sebesar Rp2.593.236.717. Sementara kabupaten/kota yang lain masih belum terlihat mengingat baru dilakukan pemasangan,” tandasnya. (Rls)

Jumat, 29 November 2019

BANDAR LAMPUNG

3

Kemendagri Luncurkan Mesin ADM

Warga Bisa Cetak Sendiri e-KTP hingga KK

Pencetakan e-KTP terkadang masih menjadi persoalan, terutama perkara soal kekosongan blangko. Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lalu membuat terobosan baru.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KALI ini menghadirkan mesin pencetak dokumen kependudukan bernama Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Wujudnya, mirip mesim ATM, begitu juga prosesnya untuk membuat dokumen seperti eKTP dapat dicetak cepat.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan, pada prinsipnya ADM adalah tempat la-

yanan masyarakat untuk mencetak dokumen. Melalui ADM, masyarakat bisa mencetak sendiri e-KTP, KIA, akta lahir, KK (Kartu Keluarga) dan akta kematian.

“Inovasi ini dirancang khusus supaya masyarakat bisa mencetak dokumen dengan cepat, mudah, gratis dan berstandar sama tanpa diskriminasi,” kata Zudan, belum lama ini.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, siap merealisasi-

kan mesin ADM yang telah dilaunching oleh Kemendagri melalui Dirjendukcapil beberapa waktu lalu.

“Kita siap beli apabila mesin tersebut sudah tersedia.

Sampai saat ini, mesinnya baru ada satu se-Indonesia.

Karena seharusnya mesin tersebut setiap kabupaten/ kota diberikan satu sebagai contoh dan sosialisasi. Kalau ada mesinnya, kita tidak ada, bisa marah rakyat,” kata Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, Kamis (28/11).

Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, A. Zainuddin, menyambut baik atas dilaunchingnya mesin ADM oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri.

“Mesin ADM itu merupakan tindak lanjut dari berbagai inovasi, nah, saat ini bagaimana melayani masyarakat lebih cepat, sehingga selain bertatap muka secara langsung, masyarakat dapat menggunakan alat itu,” ujarnya.

Zainuddin mengatakan, yang perlu diperhatikan adalah warga harus sudah masuk di dalam KK dan harus memiliki semua persyaratan yang telah ditentukan. Misalnya, jika warga tersebut mau merubah KK harus mengajukan data.

“Pada prinsipnya, kami siap merealisasikan seperti apa yang diperintahkan wali kota untuk mencari tahu alat itu. Akan tetapi, ini baru dapat dilaksanakan apabila mesin sudah ada," ungkapnya. (Sule)

PIMPIN SERTIJAB - KAPOLDA Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto, memimpin sertijab empat Kapolres, di Gedung Wiyono Siregar Polda Lampung, Kamis (28/11).

Foto: Ist

Foto: Sule/Kupas Tuntas

PERLIHATKAN KATALOG ADM - KEPALA Disdukcapil Bandar Lampung, Zainuddin, memperlihatkan katalog ADM, diruang kerjanya, Kamis (28/11).

Taman Bermain Anak di Balam Segera Terwujud Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Kapolres Diminta Aktif Deteksi Gangguan Kamtibmas Bandar Lampung (Kupas Tuntas) JAJARAN Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di Provinsi Lampung diingatkan untuk dapat bersinergi dengan para pejabat di daerah tempatnya bertugas terkait persoalan keamanan.

Hal itu disampaikan Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto, saat memimpin serah terima jabatan (Sertijab) empat Kapolres di jajaran Polda Lampung, yang berlangsung di Gedung Wiyono Siregar (GWS) Polda Lampung, Kamis (28/11).

“Kepada para kapolres, untuk segera lakukan identifikasi terhadap setiap potensi gang-

guan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) maupun potensi konflik yang mungkin terjadi,” pesan Kapolda.

Selain itu, kata Kapolda, Kapolres juga diingatkan untuk melakukan langkah-langkah penanganannya yang komprehensif bersama stakeholder dan elemen masyarakat lainnya yang berpedoman kepada tujuh program prioritas Kapolri secara proaktif, tulus melayani dan menjadi problem solving (penyelesaian masalah) di wilayah tugasnya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Diketahui, empat Kapolres yang melakukan sertijab sesuai dengan Skep Kapolri Nomor Kep/2177/11/2019/ tertanggal 7 November 2019, yaitu jabatan Kapolres Metro AKBP Ganda

M, H Saragih, diserahterimakan kepada AKBP Retno yang sebelumnya menjabat Kabagwatpres ROSDM Polda Kepri. Sedangkan AKBP Ganda dimutasi menjadi Wadir Samapta Polda Lampung.

Kemudian jabatan Kapolres Lampung Timur dari AKBP Taufan Dirgantoro diserahkan kepada AKBP Wawan Setiawan yang sebelumnya menjabat Kasubagsumda Bagrenmin SSDM Polri. Sedangkan AKBP Taufan menjadi Kabagbinkar ROSDM Polda Metro Jaya.

Selanjutnya jabatan Kapolres Lampung Selatan AKBP M. Syarhan diberikan kepada AKBP Edi Purnomo yang sebelumnya menjabat Kapolres Mesuji.

Sedangkan AKBP Syarhan dimutasi menjadi Wadir Lantas

Polda Jawa Tengah.

Dan terakhir, jabatan Kapolres Mesuji dari AKBP Edi Purnomo diserahkan kepada AKBP Alim yang sebelumnya menjabat Kasat PJR Polda Lampung.

“Selaku nama pribadi dan pimpinan Polda Lampung beserta staf serta Bhayangkari mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada AKBP M. Syarhan, AKBP Ganda, AKBP Taufan Dirgantoro, AKBP Edi Purnomo, atas pengabdiannya dan darma bakti yang telah diberikan selama bertugas di Polda Lampung. Kepada kapolres yang baru, saya mengucapkan selamat datang, dan kepada kapolres yang lama, selamat bertugas ditempat yang baru,” pungkas Kapolda. (Rls)

PTPN VII Raih Top Digital Award 2019 Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII mendapatkan dua penghargaan dalam ajang Top Digital Award 2019, yang digelar Majalah IT Work di Jakarta, pada Rabu (27/11) malam.

Dua kategori yang diraih PTPN VII adalah Top Digital Implementation 2019 on Agriculture sector level star 4 dan Top CIO on Digital Implementation 2019.

Penghargaan diterima Direktur Komersil PTPN VII, Achmad Sudarto, didampingi Sekretaris Perusahaan, Okta Kurniawan dan Manajer Project ERP Muhammad Nugraha.

Tim juri Top DigitalAward 2019 melibatkan sejumlah asosiasi dan konsultan bidang teknologiinformatika independen.

Ketua Dewan Juri Prof. DrIng. Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng, mengatakan, pihaknya menemukan beberapa aspek penting terkait implementasi TI dan transformasi digital pada ajang ini. Antara lain, IT Security, Data Center, Sinkronisasi dan Integrasi, serta Rating Kepuasan Pengguna Solusi.

Pada Top Digital Award

Awards 2019 yang merupakan penghargaan bidang TI TELCO/Teknologi Digital terbesar di Indonesia ini, juri melakukan penilaian kepada lebih dari 500 lembaga. Terdiri dari perusahaan dan lembaga pemerintah.

Prof. Muli, sapaan akrab Kalamullah Ramli menambahkan, dari 500-an lembaga itu, juri kemudian melakukan pendalaman materi dan pencapaian untuk menentukan pemenang. Sebanyak 21 peme-

nang dari berbagai kategori menerima penghargaan di Jakarta yang dihadiri 150 finalis dan pejabat Kementerian.

Sementara itu, Direktur Komersil PTPN VII, Achmad Sudarto, menjelaskan, penghargaan kategori Top Digital Implementasi 2019 on Agriculture Sector level 4 yang diterima, PTPN VII dinilai sebagai pioner dalam penerapan sistem informasi terintegrasi. Level 4, kata Darto, adalah peringkat ter-

tinggi pada ajang tersebut.

Materi yang dinilai unggul di PTPN VII, antara lain dalam penerapan ERP dari SAP. Lalu, SIMPG, E-Office, E-Farmin dan Sistem weightbridge berbasis ERP SAP yang terintegrasi seluruh Unit. PTPN VII juga dianggap leading karena telah menggunakan infrastruktur Jaringan WAN (wide area network) fiber optic sebagai sarana integrasi sistem proses bisnis. (Rls)

Foto: Ist

RAIH PENGHARGAAN - PTPN VII mendapatkan dua penghargaan dalam ajang Top Digital Award 2019, yang digelar Majalah IT Work di Jakarta, pada Rabu (27/11) malam.

PEMBANGUNAN Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalpataru yang berada di Kemiling Kota Bandar Lampung, menjadi taman bermain layak anak terus dikebut. Saat ini, progres pengerjaannya sudah mencapai 80 persen.

Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, mengungkapkan, pengerjaan RTH Kalpataru terus dipercepat supaya masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya sebagai tempat yang layak untuk bermain anak dan menjadi ruang terbuka hijau yang termanfaatkan. “(Pengerjaan) sudah 80 persen. Mudah-mudahan selesai semua di bulan Januari 2020 mendatang. Tinggal nanam rumput, karena kalau musim panas ini kita nggak bisa tanam rumput,” kata Herman

saat meninjau RTH Kalpataru, Kamis (28/11).

Wali Kota Bandar Lampung dua periode ini menegaskan, akan menambah lagi wahana bermain untuk anak, terlebih RTH ini ramai pengunjung terutama pada sore hari.

“Karena kalau setiap sore pasti ramai. Jadi perlu dibangun lagi wahananya,” jelasnya.

Selain wahana bermain, kata Herman, di lokasi tersebut juga sedang dibangun musala, tempat makan, toliet, taman baca dan pos pengawas. “Nantinya setiap harinya akan diawasi Satpol PP,” terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Camat Kemiling, Lorensiana Reni, mengatakan, pihaknya akan terus menjadikan RTH Kalpataru taman yang aplikatif bagi warganya. Sebab, setiap hari Jumat selalu membersihkan sampah di taman tersebut. “Antusias warga ketika sore hari sangat ramai,” ungkapnya. (Sule)

TRANSPORTASI

KAI Divre IV Siap Hadapi Nataru BANDAR LAMPUNG - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) IV Tanjungkarang, Lampung, menyiapkan sebanyak 71.208 kursi untuk perjalanan pada masa angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

Hal itu disampaikan Humas PT KAI Drive IV Tanjungkarang, Sapto Hartoyo, Kamis (28/11). Dikatakan Sapto, untuk Nataru tahun ini diperkirakan ada kenaikan penumpang sebesar satu persen dibanding tahun 2018. Tahun lalu, pihaknya menyediakan tempat duduk sebanyak 70.613. “Kita prediksikan dari total itu, dilihat dari animo masyarakat juga kemungkinan kita akan tambah gerbong satu sampai dua gerbong,” kata Sapto. Selain itu, lanjut Sapto, selama 20 hari ke depan pihaknya juga akan menyediakan posko di wilayah Tanjungkarang, Kota Bumi, dan Batu Raja.

Kepada masyarakat, kata Sapto, dapat membeli tiket sejak sepuluh hari sebelum hari H. Selain itu, pihaknya juga akan bersinergi dengan TNI/Polri, dan Dishub untuk pengamanan jelang Nataru.

“Kita akan BKO (Bantuan Kendali Operasi) petugas, tapi berapa jumlahnya, kita masih dalam pembahasan,” katanya.

Sapto mengimbau, masyarakat untuk membeli tiket melalui KAI akses yang akan dibuka pada tujuh hari sebelum berangkat. “Itu lebih praktis, walaupun bisa membeli pada hari H juga, tapi saya tidak bisa menjamin dapat tempat duduk atau tidaknya,” pungkasnya. (Erik)

ORGANISASI

SNV-AJI Akan Gelar Workshop BANDAR LAMPUNG - SNV Netherlands Development Organisation bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung, akan menggelar workshop ihwal sanitasi.

Rencananya, kegiatan bertajuk “Evaluasi Media dalam Advokasi Isu Sanitasi di Bandar Lampung” itu berlangsung di Swiss-Belhotel, Telukbetung, Bandar Lampung, pada Selasa (3/12) mendatang.

Wash Advisor SNV Bambang Pujiatmoko, mengatakan, isu sanitasi tidak hanya terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan terawat. Namun, yang lebih penting adalah perubahan prilaku semua pihak, sehingga keberlanjutan bisa terjadi.

Untuk itu, media diharapkan mampu mengolah data-data dari berbagai sumber guna menjadi berita yang dapat menggugah serta mendorong perubahan. Kemudian, meningkatkan kolaborasi dan kerja sama multipihak untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi, khususnya air limbah di Kota Tapis Berseri.

“Kolaborasi ini (SNV-AJI) memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dalam hal pemberitaan sanitasi, sehingga mampu menjadi media advokasi untuk perubahan,” kata Bambang, Kamis (28/11).

Sementara itu, Ketua AJI Bandar Lampung, Hendry Sihaloho, menyatakan, belum begitu banyak media yang menaruh perhatian pada isu sanitasi. Padahal, sanitasi sangat dekat dengan kehidupan manusia. Secara umum, sanitasi berkorelasi dengan persampahan, air limbah, dan drainase.

Dengan demikian, sanitasi tidak hanya berimplikasi pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki manfaat yang luas. “Karena itu, kami mengadakan workshop yang akan mengupas isu sanitasi.

Harapannya, pemahaman para jurnalis ihwal sanitasi semakin meningkat. Sehingga, lahir karya-karya jurnalistik yang mendalam dengan perspektif sanitasi,” ujarnya.

Workshop ini terbuka bagi jurnalis umum, pers kampus, penulis Blogger, dan jurnalis warga. Bagi yang tertarik silakan mendaftar secara online dengan mengakses laman http://bit.ly/ workshopsanitasi. (Rls)

4

Jumat, 29 November 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Herwanda Pratama.

Redaktur : Oscar.

Asred: Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati.

ManagerKeuangan: Andi Wira.

StafKeuangan: Ketut Meri Andani.

ManagerMarketing: LindaRosmalaDewi.

Sekretaris Marketing : Dwi Puspita Sari.

Staf Marketing : Agung Adhie Utama.

PemimpinRedaksi Kupastuntas.co : Donald Harris Sihotang.

StafOnline: Mita Wijayanti,WidyaFirmadana, BudimanLuky, CandraMurti Ayuningtyas.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Warga Minta Hapus Pajak BPHTB Hingga Perbaikan Jalan Ratusan warga Pekon Kediri, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pringsewu, Kamis (28/11) pagi.

Pringsewu (Kupas Tuntas) DIDEPAN Kantor Bupati mereka berorasi menyerukan 5 tuntutan diantaranya, meminta pengaspalan se mua jalan, memberi pekerjaan/keterlibatan perwakilan putra putri Pekon Kediri untuk dapat bekerja di Perkantoran Pemkab Pringsewu.

Kenudian melibatkan Karang Taruna Pekon Kediri dalam kegiatan even yang diadakan di komplek Pemkab Pringsewu, menghapus pajak BPHTB yang tertera pada sertifikasi PTSL serta meminta menghidupkan gardu PLN yang ada di Pekon Kediri.

Disela sela aksi demo, 10 orang perwakilan warga Kediri dipersilahkan masuk untuk berdialog dengan

Pemkab Pringsewu yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Andi Wijaya.

Setelah menunggu beberapa waktu perwakilan aksi demo keluar dan menyampaikan hasil dialog.

"Pemkab berjanji besok akan langsung turun untuk meninjau lokasi," ungkap perwakilan demo Heri Trinaloka.

Sementara Asisten I Bidang Pemerintahan Andi Wijaya mengapreasiasi warga Kediri untuk menyampaikan aspirasi dengan baik.

Namun terkait pembangunan jalan, menurut Andi anggarannya bukan hanya me-

lalui APBD tapi ada Dana Desa, program provinsi dan program pusat. "Untuk itu besok akan kami cek jalan mana saja yang menjadi kewenangan Kabupaten," ungkapnya.

Selanjutnya massa bergerak ke Kantor DPRD Pringsewu untuk menyampaikan tuntutan yang sama. Beberapa anggota DPRD Pringsewu menemui massa untuk menyampaikan sikap. "Tuntutan saudara akan kami perjuangkan dan Insya Allah tahun depan akan direalisasi," ungkap anggota DPRD Syafruddin. (Manalu)

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Lambar Raih 3 Penghargaan Top Digital Award 2019 Lampung Barat (Kupas Tuntas) KABUPATEN Lampung Barat (Lambar) raih tiga penghargaan sekaligus pada Top Digital Award 2019, yang diadakan di Golden Ballroom The Sultan Hotel Jakarta, Rabu malam (27/11).

Ketiga penghargaan itu yaitu penghargaan Top Digital Implementation 2019 on District Government, Top Digital Transformation Readiness 2019 dan TOP leader on Digital Implementation 2019.

"Dengan kategori Komitmen Kepala Daerah untuk mengalokasikan anggaran IT sebesar lebih dari 7,9% dari APBD, dan Komitmen Kepala Daerah untuk membuat regulasi terkait pengembangan IT untuk menjadikan pengembangan internet indikator sasaran di RPJMD," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lambar Maidar, yang hadir langsung menerima penghargaan tersebut.

Ketiga penghargaan tersebut diserahkan langsung

oleh prof.Dr.-Ing.Ir.Kalamullah Ramli, M.Eng., selaku Ketua Dewan Juri dan Dewan Pengawas Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO).

Selain ketiga penghargaan itu, Kabupaten Lampung barat masuk 10 besar The Winner Of Top Digital Awards 2019.

"Lambar masuk dalam 10 besar The Winner Of Top Digital Awards 2019 bersama Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pasuruan dari 150 kabupaten/kota yang masuk nominasi penghargaan tersebut," ungkapnya.

Dengan penghargaan yang didapat, pihaknya berharap, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal.

"Semoga dengan diterimanya penghargaan ini, membuat proses di gitalisasi dalam pemerintahan di kabupaten Lampung Barat dapat terus meningkat, sehingga pelayanan ter hadap masyarakat dapat lebih maksimal," pungkasnya. (Rls/Iwan)

PENDIDIKAN

Parosil Kembali Bagikan Seragam Gratis LAMPUNG BARAT - BUPATI Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus kembali membagikan seragam gratis untuk siswa dan siswi SD dan SMP di kecamatan batu ketulis yang dipusatkan di SDN 1 Kubuliku dan kecamatan sekincau di SDN 1 Sekincau, Kamis (28/11).

Dalam kesempatan tersebut, Parosil menyampaikan ucapan terimakasih nya atas partisipasi wali murid pada kesempatan tersebut. "Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah," kata Parosil.

Oleh karena itu, lanjutnya, pembagian seragam sekolah gratis yang dilakukan Pemkab Lambar diharapkan dapat meningkatkan sekaligus menunjang kualitas pendidikan di bumi beguai jejama ini.

"Program ini sebagai bentuk kepedulian Pemkan Lambar terhadap pendidikan di kabupaten yang kita cintai ini," ucap Parosil.

Ia menambahkan, pendidikan merata merupakan komitmen bersama, dengan demikian harus didukungan seluruh masyarakat, Sekolah dan Dinas Pendidikan. “Program ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang sangat membutuhkan,�tandasnya. (Iwan)

SAMPAIKAN ORASI RATUSAN warga saat menyampaikan orasi di depan Kantor DPRD Pringsewu Kamis (28/11).

Foto : Manalu/ Kupas Tuntas

ď Ž Dugaan Korupsi RSUD Pringsewu

Kadinkes: Kita Serahkan ke Penegak Hukum Pringsewu (Kupas Tuntas) DINAS Kesehatan (Dinkes) Pringsewu menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum terkait dugaan tindakan korupsi pembangunan RSUD Pringsewu tahun 2012.

Kadinkes setempat Purhadi mengatakan, terkait masalah proses hukum sudah ada yang menangani yakni aparat penegak hukum.

"Dinas Kesehatan fokus untuk mengupayakan rehab gedung rawat inap kelas III, dan tahun depan akan dilaksanakan anggaran yang diajukan sebesar Rp1 miliar," kata Purhadi, Kamis (28/11).

Menurut dia, pembangunan gedung tersebut dilakukan pada tahun 2012 hanya saja baru ditempati 5 tahun kemudian yakni tahun 2017. "RSUD baru pindah dari bangunan lama tahun 2017. Saat proses pembangunan direktur RSUD masih dijabat dr.Johan Lius sedangkan PPTK saudara Sam-

su Rizal kalau nama PT-nya saya lupa," tandasnya.

Untuk diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu masih menunggu hasil audit BPKP untuk menetapkan tersangka atas dugaan penyimpangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu.

Kasi Intelijen Kejari Pringsewu Median Suwardi mewakili Kajari Pringsewu Asep Sontani Sunarya mengungkapkan, pihak Kejari telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap dugaan penyimpangan pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Pringsewu pada 2012 lalu.

"Saat ini masih menunggu hasil audit BPKP untuk mengetahui berapa jumlah kerugian negara," ungkap Median, Rabu (27/11).

Menurut Median, untuk saat ini Kejari Pringsewu belum bisa menetapkan nama tersangka karena masih menunggu hasil audit BPKP. "Setelah hasil audit keluar baru nama tersangka diumumkan," kata dia.

Median mengaku tidak tahu secara pasti sejak kapan kasus tersebut mulai diusut mengingat dirinya baru 4 bulan menjabat Kasi Intelijen Kejari Pringsewu. "Kalau tidak salah kasus ini mulai diusut sejak awal tahun 2019. Untuk saksi sudah banyak yang dipanggil untuk dimintai keterangan," ujarnya.

Terpisah Kasi Pidsus Kejari Pringsewu Leonardo Adiguna mengatakan, pihaknya tidak butuh waktu lama lagi untuk mengungkap kasus ini.

"BPKP sudah klarifikasi mereka sudah bolak balik datang hanya saja tinggal menunggu penghitungan berapa jumlah kerugian negara," kata Leonardo.

Dia menjelaskan, Pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Pringsewu dikerjakan pada tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.3,9 miliar. "Bangunan tersebut sempat di Sidak Komisi III DPRD karna banyak bangunan yang rusak," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah direktur RSUD Pringsewu dr

Teddy mengakui belum mendapat informasi jika Kejari akan segera menetapkan tersangka. Namun menurut dia, kondisi bangunan rawat inap kelas III perlu rehap total karena mengalami rusak berat.

"Ada dua ruangan yang tidak layak untuk pakai, keramiknya pecah, tembok retak, wc rusak serta atap bocor karena air menumpuk ditengah," ujarnya.

Pantauan Kupas Tuntas di RSUD Pringsewu, terlihat kondisi kedua ruangan rawat inap bedah kelas III yang tidak terpakai sangat memprihatikan.

Selain keramik, wc dan dinding yang mengalami rusak, kondisi lantai juga bergelombang kemudian sebagian pintu dalam keadaan rusak parah. Beberapa petugas medis yang sedang jaga membenarkan kedua ruangan tersebut tidak pernah dipakai karena rusak.

Mereka juga mengaku ada plafon yang bocor. "Kami berharap kondisi ini segera diperbaiki," tandasnya. (Manalu)

Kapolsek Sosialisasi Penerimaan Polri ke Sekolah Lampung Barat (Kupas Tuntas) KAPOLSEK Balik Bukit Iptu Samsul Bhari, menggelar sosialisasi penerimaan Polri di Sekolah MAN 1 Liwa Pekon (Desa) Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Kamis (28/11).

Dalam kegiatan sosialisasi ini, Kapolsek menggandeng Bhabinsa, dan para BhabinKamtibmas polsek setempat, dan Panit Binmas Polsek Balik Bukit Ipda Sabtudin.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di ruang sekolah pada pukul 09.00 Wib

ini, dihadiri oleh seluruh pelajar kelas XII, serta Kepala Sekolah dan para Dewan Guru Sekolah MAN 1 Liwa.

"Berbagai macam sosialisasi kita lakukan untuk menarik minat pelajar untuk masuk Polisi, selain kita menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi anggota Polisi, kita jua mempraktekan Push Up, Restock, lari angka delapan yang benar untuk mendapatkan nilai yang bagus," kata Kapolsek Balik Bukit mendampingi Kapolres Lambar, AKBP Rachmat Tri Hariyadi.

Ia berpesan, bagi siswa dan siswi yang berminat masuk Polisi, untuk mempersiapkan diri, jaga fisik dan

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

GELAR SOSIALISASI - POLRES gelar sosialisasi penerimaan Polri di Sekolah MAN 1 Liwa Pekon (Desa) Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lambar, Kamis (28/11).

rajin berolahraga serta hindari perilaku menyimpang jangan sampai pernah melakukan kriminalitas hindari minuman keras, merokok, dan lainya.

"Dalam pendaftaran Polri

tidak di pungut biaya sedikitpun, artinta betul-betul gratis, bila ada oknum yang menjanjikan kelulusan jangan di percaya segera laporkan akan di tindak lanjuti,"tandasnya. (Iwan)

Jumat, 29 November 2019

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA

5

Truk Adu Kambing di Depan RSUD Tubaba Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) DUA unit mobil truk adu kambing di Jalan Lintas Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, tepat didepan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tubaba, Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) pada Kamis (28/11) sekitar pukul 7.15 Wib. Dari pantauan, kedua supir truk tersebut mengalami luka berat dan luka ringan sehingga dievakuasi oleh warga Panaragan ke RSUD Tubaba.

Dikatakan Brigpol Ketut S, anggota Satuan Lalu Lintas Polsek TBT bahwa kendaraan truk dengan nomor polisi BE 8176 QM yang dikendarai oleh Senen, warga dari Tiyuh (Kampung) Panaragan Jaya Utama, melaju dari arah Panaragan Jaya menuju Tiyuh

Penumangan ingin men dahului kendaraan truk di depannya, lalu datang truk dari lawan arah, dan ta brakan tidak terelakan.

“Saat mendahului, dari arah berlawanan datang mobil truk BE 8093 CA yang dikendarai oleh As mara, warga Tiyuh Penu mangan, kemudian As mara membanting setir ke kiri. Namun sayang, ke celakaan tidak ter elakkan,” ungkap Ketut.

Lanjutnya, supir bernama Senen mengalami luka berat dengan remuk di kaki bagian kanan, dan harus menjalani perawatan intensif di RSUD Tubaba, sedangkan Asmara mengalami shock, luka ringan dan telah diantarkan ke rumahnya.

“Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 07.15 Wib. Kedua kendaraan mengalami rusak berat, dan telah ditangani pihak kepolisian,” tandasnya. (Lucky/Irawan)

Pemkot Metro Serahkan Bantuan Hibah ke 15 Masjid Metro (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kota (Pemkot) Metro melalui Walikota setempat, Achmad Pairin menyerahkan secara simbolis bantuan hibah untuk rumah ibadah se-Kota Metro di Aula Taman Edukasi Yosorejo Kota Metro, Kamis (28/11).

Pairin mengatakan, bantuan hibah tersebut bersumber dari APBD Tahun 2019 yang berjumlah Rp400 juta dan dibagikan ke rumah ibadah yang ada di Kota Metro.

"Bantuan ini bersumber dari APBD Tahun 2019 yang berjumlah Rp.400 juta. Dan jumlah tersebut akan dibagikan ke 15 lokasi dari 4 Kecamatan yang ada di kota Metro. Tetapi, bukan dalam bentuk uang, melainkan barang" ucapnya.

Pairin mengatakan, dari empat Kecamatan Metro yang telah terdaftar tersebut, hanya Kecamatan Metro Selatan yang tidak mengajukan proposal perbaikan rumah ibadah. "ini yang belum ada hanya Metro Selatan. Saya tidak tahu kenapa, tetapi memang tidak ada yang mengajukan, ya mungkin

Pairin Minta Korpri Lebih Disiplin Metro (Kupas Tuntas) MEMPERINGATI Hari Ulang Tahun (Hut) Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Ke-48, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro lakukan uapacara dan ziarah sekaligus tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kemala Nusantara Ganjar Asri Metro Barat, Kamis (28/11).

Dalam kegiatan tersebut, turut dihadir Asisten I, Asisten III, para Staf Ahli, para Kepala OPD se-Kota Metro, Dharma Wanita Persatuan dan melibatkan personil upacara dari unsur Satpol PP, Damkar, dan Korpri.

disana sudah cukup semua," ungkapnya.

Dalam bantuan tersebut, ia mengungkapkan bahwa bantuan tersebut dikeluarkannya dengan jumlah yang tidak sama, jumlah tersebut juga dilihat dari kebutuhan tempat ibadah tersebut.

"Iya, dalam pemberian barang-barang itukan tergantung kebutuhan disana, kalau misal di masjid atau mushola tersebut jumlah kebutuhannya lebih banyak ya kita berikan bantuan disana lebih besar, jadi tidak sama. seperti tadi kan ada yang menerima bantuan Rp.15 ada juga Rp.20 bahkan ada juga yang Rp. 50 juta, ya tergantung kebutuhan," tuturnya.

Ia juga mengatakan bahwa, bagi yang sudah menerima bantuan ini tidak akan menerima bantuan lagi di tahun berikutnya.

"Bagi yang sudah menerima tahun ini, tahun depan tidak akan menerima lagi, jadi gantian dengan yang lain, karena memang kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya," tandasnya.

Pairin berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat meningkatkan kualitas beragama dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan. (Rani) Walikota Metro, Achmad Pairin mengatakan, dengan memperingati Hut Kopri yang ke-48 ini Korpri Kota Metro harus lebih paham mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya sesuai Undang-Undang (UU).

"Korpri jelas harus sesuai dengan Topoksinya, Korpri itu memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban melaksanakan tugas sesuai UU dan aturan yang berlaku," ungkapnya saat dikonfirmasi saat usai menyerahkan bantuan hibah rumah ibadah, Kamis (28/11).

Pairin mengatakan, antara hak dan kewajiban tersebut harus memiliki keseimbangan. Seperti melaksanakan tugas dan haknya.

"Jadi dua itu harus ada keselarasan dan keseimbangan, antara yang diterima dan diberikan kepada pemerintah," ucapnya.

Ia juga menegaskan kepada Korpri untuk lebih menjaga kedisiplinan. "Modal utama dari semua Korpri yang selalu saya te gaskan adalah kedisiplinan dan kejujuran. Jadi saya berharap semua Korpri bisa menerapkan itu se mua," tegasnya. (Rani)

KECELAKAAN - DUA unit mobil truk adu kambing di Jalan Lintas Tubaba, Kamis (28/11).

Foto : Lucky/Kupas Tuntas

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru

Polisi Prediksi Ada Tiga Titik Rawan Macet

Menjelang libur natal dan tahun baru, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pesawaran, memprediksikan ada tiga titik yang akan mengalami kepadatan kendaraan di wilayah hukum Polres setempat.

Pesawaran (Kupas Tuntas) "PERTAMA berada di jalan lintas barat, mulai dari tugu cokelat Negeri Sakti sampai ke tugu pengantin Gedongtataan itu pasti ada kepadatan, kemudian di ruas jalan Tegineneng meskipun sudah ada jalan tol tapi kami tetap mengantisipasi adanya kepadatan volume kendaraan," jelas

Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP I Wayan Budiarta.

Kamis (28/11).

"Kemudian, karena Kabupaten Pesawaran ini terkenal dengan tempat wisata lautnya, kemungkinan ada kepadatan volume kendaraan di daerah Mutun sampai ke Klara," tambahnya.

Ia juga mengatakan, dari ketiga titik yang ditakuti adanya kepadatan tersebut, pihaknya akan menyiapkan

Pos Pam dan Pos Yan, yang nantinya bisa digunakan untuk para pengendara yang kelelahan.

"Jadi para pengendara bisa beristirahat di pos pos yang kita siapkan, karena kita ketahui sangat berbahaya kalau capek masih mengendarai kendaraan," ungkapnya.

Wayan juga mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan upaya antisipasi kemacetan dan kecelakaan, dimana pihaknya akan menggelar operasi lilin.

"Menjelang Natal dan tahun baru kita akan menggelar ops lilin, namun sebelum digelarnya ops lilin

kami akan memberikan himbauan pra operasi, artinya sebelum operasi digelar kita akan melakukan himbauan pada pengguna jalan, tapi belum tau kapan pelaksanaannya," paparnya.

Ia menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan wilayah Pesawaran, untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas dan selalu tertib di jalan.

"Selalu utamakan keselamatan saat berkendaraan, taaati seluruh peraturan berlalu lintas, karena dengan tertib berlalulintas bisa menyelamatkan diri kita dan orang pengguna jalan lainnya," tandasnya. (Reza)

Bagikan 29600 Tumbler, Tubaba Pecahkan Rekor Muri Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) KABUPATEN Tulang Bawang Barat memecahkan rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) untuk pembagian boto minum (tumbler) terbanyak di Indonesia yang dibagikan ke siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama se-Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penyerahan rekor MURI tersebut langsung oleh Senior Manager MURI Awan Rahargo kepada Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad, di Lapangan Upacara Pemkab Tulang Bawang Barat, Tiyuh Panaragan, Kamis (28/11) Tumbler tersebut dibagikan ke 223 sekolah, yaitu Sekolah Dasar (SD) sebanyak 174 sekolah dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 49 sekolah.

Dalam sambutannya Bupati Tubaba, Umar Ahmad, SP mengharapkan, melalui kegiatan pembagian Tumbler terbanyak, berharap menjadi bagian penting dari upaya dan komitmen untuk diet kantong (sam pah) plastik dan gelas plastik. Ia pun berharap agar

Foto : Irawan/Kupas Tuntas

REKOR MURI - PENYERAHANrekor MURI langsung oleh Senior Manager MURI Awan Rahargo kepada Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad, di Lapangan Upacara Pemkab Tulang Bawang Barat, Tiyuh Panaragan, Kamis (28/11).

Kabupaten Tubaba bisa menjadi pelopor bagi ka bupaten lainnya untuk memulai gerakan serupa.

Diketahui, Pemkab Tubaba terus berupaya untuk membangun dan menumbuhkembangkan karakter anak-anak Tubaba yang Nenemo, Sederhana, Setara, dan Lestari, yakni dengan menerapkan pembiasaan perilaku yang baik, yang dilaksanakan secara konsisten di setiap sekolah yang

ada di Tubaba, di antaranya dengan mengajak anakanak di Tubaba membiasakan pola hidup ekologis. ‘’Untuk menumbuhkembangkan karakter siswa dan mendorong terwujudnya lingkungan Tubaba yang bersih, bebas dari sampah plastik, sehat, dan nyaman, salah satu langkah tepat yang kita laksanakan adalah dengan membagikan tumbler kepada seluruh peserta didik sebagai usaha sadar

dan gerakan bersama untuk memulai pembiasaan baik secara bersama-sama.

Dari pantauan, Umar turun langsung memungut sampah plastik di lapangan Pemkab usai dilaksanakannya kegiatan tersebut, dan ia mengajak seluruh siswa untuk ikut mengikutinya memungut sampah.

"Kalian kalau di jalan, di sekolahan, di rumah juga kaya gini," kata Bupati Tubaba. (Irawan/Lucky)

KPU Bongkar Kotak Suara Pasca Pemilu 2019 Metro (Kupas Tuntas) MELAUI surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) No 1570/ PP.8.5-SD/07/SJ/XI/2019 tentang tata kelola logistik pasca pemilu tahun 2019, KPU Metro lakukan pembongkaran dan pengosongan isi kotak suara untuk nantinya akan dilelang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Kota Metro Nurris Septa Pratama saat

memantau pembongkaran kotak suara di Gudang Logistik setempat, Kamis (28/11).

Septa mengatakan, bahwa pembongkaran tersebut atas surat perintah dari KPU RI agar KPU Kabupaten/ Kota dapat mengepak dan mengeluarkan surat suara untuk dilelang.

Untuk pembongkaran ini, ia mengatakan bahwa ada dua ribu lebih kotak suara yang ia keluarkan. Dan kotak suara tersebut merupakan logistik pemilu tahun 2019.

"Setelah dilakukan pe-

ngepakan ini, nantinya kita laporkan kembali, dan setelah dilaporkan kan nanti akan diproses lagi, dan untuk proses lelang juga kan dengan bye sistem, jadi yang nawar juga sudah ada. Jadi kita hanya tim pelaksana," ungkapnya.

Ia mengatakan, Proses pengepakan tersebut akan dilakukan selama 3-4 hari, dan diawasi langsung oleh Bawaslu, Polres Metro dan juga dari Kodim.

"Setelah pembongkaran ini nantikan akan dilakukan peng-

hitungan, berapa beratnya. karena ini jugakan jumlahnya banyak, jadi perlu waktu selama 3-4 hari pelaksanaan.

Dan juga dalam pelaksanaan ini tentunya diawasi dengan Bawaslu. Tadi juga ada dari Polres Metro dan dari Kodim," ungkapnya.

Ia mengatakan, dana masuk dari hasil lelang tersebut akan dikembalikan lagi ke Negara. "untuk hasilnya pelelangan ini, tidak ada yang masuk ke kami, jadi hasilnya nanti akan langsung dikembalikan ke Negara," tandasnya. (Rani)

6

Jumat, 29 November 2019

LAMPUNG UTARA

Kementerian PU-PR Tinjau Lokasi Perumahan MBR Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) bersama perwakilan anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Lampung meninjau lokasi untuk program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Lampung Utara.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara, D. Adrians mengatakan, peninjauan dilakukan oleh tim dari Kementerian PU-PR di lima titik lokasi di Lampung Utara.

"Untuk di Provinsi Lam-

TINJAU LOKASI PERUMAHAN - TIM Kementerian PU-PR meninjau lokasi perumahan komunitas MBR di Desa Kotabumi Tengah, Kecamatan Kotabumi, kemarin.

Foto: Ist

pung, baru di Kabupaten Lampung Utara yang akan menerima realisasi program komunitas MBR ini," kata

Adrians, Kamis (28/11).

Dikatakan, kedatangan tim Kementerian PU-PR yang dipimpin Arbai MA didampi-

ngi pula anggota DPR RI dari Komisi V Tamanuri dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Mardiana beserta

perwakilan dari BPN serta PT PLN. "Lokasinya ada di empat kecamatan dan pada lima

KRIMINAL

Perangkat Desa Tagih Dana Desa Lampung Utara (Kupas Tuntas) RIBUAN perangkat desa dari 23 kecamatan di Kabupaten Lampung Utara akan menggelar aksi 212, untuk mempertanyakan kepastian realisasi pembayaran Dana Desa (ADD) tahun 2019.

Hal itu terungkap dalam rapat yang digelar Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indoneaia (Apdesi) yang dihadiri

perwakilan dari 23 kecamatan di sekretariatan Apdesi Lampung Utara, Kamis (28/11).

"Kita akan mempertanyakan janji yang telah disepakati sejak akhir tahun 2018 dan akan ditindaklanjuti pada awal tahun 2019 lalu bersama jajaran Pemda dan DPRD. Tapi sampai dengan akhir bulan November ini kenyataannya kami baru menerima pembayaran untuk bulan September saja,” kata Ketua Apdesi Lampung Utara Edwar

Syahputra, usai rapat.

Ia menjelaskan, sebelumnya telah disepakati pembayaran tiga bulan DD secara bertahap yang dimulai pada bulan September dan akhir Desember 2019 sudah terselesaikan oleh Pemda setempat.

"Untuk itu kita akan pertanyakan kepastian pembayarannya, atau jika Pemda tidak bisa memberikan kejelasan kami akan memdatangi Kementerian Keuangan untuk menanyakan apa

sebenarnya yang terjadi sehingga DD ini belum dibayarkan. Aksi ini akan berlangsung Senin (2/12) mendatang," lanjutnya.

Sebelumnya, Pj Sekda Lampung Utara, Sofyan mengatakan Pemkab Lampung Utara menargetkan seluruh tunggakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 dan pembayaran DD 2019 akan rampung pada tahun 2019.

Sofyan menerangkan, DD diperkirakan akan segera direalisasikan mulai dari bulan September

desa yang ada di Kabupaten Lampung Utara," lanjutnya.

Wahyudi Praja Mukti selaku Kabid Keterpaduan Perumahan dan Bangunan setempat menambahkan, untuk ukuran program perumahan MBR diperkirakan 6x6 meter atau 36 meter persegi.

Untuk mendukung program tersebut, masing-masing desa telah menyiapkan lahan sekitar 3/4 hektar atau lebih. "Setelah peninjauan ini, jika dianggap layak maka akan direalisasikan pada tahun 2020 mendatang," kata Wahyudi.

Ia menambahkan, untuk lokasi yang telah siap itu ada di wilayah Desa Semuli Raya sebanyak 57 unit, Desa Kotabumi Tengah Barat 49 unit, Desa Talang Bojong 52 unit, Desa Gedung Negara 31 unit dan Desa Talang Jali 30 unit.

"Totalnya yang kita ajukan sebanyak 219 unit, mudah-mudahan terealisasi untuk tahun 2020," pungkasnya. (Sarnubi)

Polsek Tangkap Pencuri Motor

hingga Desember 2019.

Dengan demikian, tidak akan ada lagi tunggakantunggakan DD di masa mendatang (tahun 2020).

Diketahui, saat itu Pemkab Lampung Utara masih memiliki tunggakan 10 bulan DD pada tahun 2018 lalu kepada 232 desa. Diperkirakan total besaran DD 2018 mencapai sekitar Rp80 miliar, dan untuk tahun 2019 ini baru terbayarkan selama 3 bulan pada bulan September 2019 lalu. (Sarnubi)

LAMPUNG UTARA - POLSEK Sektor Abung Selatan mengamankan pelaku pencurian motor Edi Usman, pada giat Operasi Cempaka 2019. Kapolsek Abung Selatan, AKP Sukimanto mengatakan, pelaku tindak pidana pencurian itu diamankan di rumahnya setelah polisi menerima informasi keberadaan pelaku.

"Setelah menerima info keberadaan pelaku curat itu anggota langsung melaksanakan penyegapan di rumahnya dan mengamankan tersangka," kata AKP Sukimanto, Kamis (28/11).

Dikatakannya, tersangka ditangkap berdasarkan tanda laporan Polisi bernomor :LP / B-658 / X / 2019 / POLDA LPG /RES LAMUT/ SEK ABSEL tanggal 15 Oktober 2019 lalu. Pelaku mengambil sepeda motor Vega R nopol BE 6967 JN di rumah korban.

"Saat ini tersangka bersama barang bukti satu unit sepeda motor Vega R nopol BE 6967 JN telah diamankan di Polsek Abung Selatan dan tersangka akan dijerat Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukumannya 7 sampai 9 penjara," pungkasnya. (Sarnubi)

LAMPUNG TIMUR

Bupati Zaiful Hadiri Khitan Massal Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Korpri ke-48, Pemerintah kabupaten Lampung Timur (Lamtim) menggelar khitan massal di aula RSUD Sukadana, Kamis (28/11).

KHITAN MASSAL - BUPATI Lamtim Zaiful Bokhari menghadiri acara khitan missal yang digelar dalam rangka memperingati HUT Korpri ke 48 di aula RSUD Sukadana, Kamis (28/11).

Lampung Timur

Foto: Ist

(Kupas Tuntas) KEGIATAN khitan massal diikuti 60 anak dari 24 kecamatan se-Lampung Timur.

Usai dikhitan, peserta diberi santunan berupa sarung, kopiah dan baju koko serta uang.

"Hari ini Pemkab Lampung Timur berbagi dan menyambung rasa kepada seluruh masyarakat Lampung Timur, dengan menggelar khitan untuk anak-anak kita," kata Bupati Lamtim, Zaiful Bokhari.

Zaiful berharap, anakanak yang sudah dikhitan nantinya bisa menjadi anakanak yang sholeh dan berguna bagi nusa bangsa dan agama, serta berbakti kepada orang tua.

Pada kesempatan ini, Zaiful mengajak peserta khitan masal membaca beberapa ayat suci Al Quran untuk me-

numbuhkan keimanan dan ketakwaan.

Sementara itu, orang tua peserta khitan massal, Zakaria

Pemkab Lamtim Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Lampung Timur (Kupas Tuntas) PEMKAB Lampung Timur (Lamtim) masuk dalam zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi dalam penilaian standar pelayanan public oleh Ombudsman RI. Acara penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2019 digelar di Grand Ballroom JS Luwansa Hotel Jakarta, Rabu (27/11).

Sebagai perbandingan, pada tahun 2018 Lampung Timur masih berada pada zona kuning atau kategori sedang dengan nilai rata-rata 79,73.

Bupati Lamtim, Zaiful Bokhari menyampaikan terima kasih terhadap penilaian yang telah dikeluarkan oleh Ombudsman RI dan berharap hal itu akan berdampak baik bagi Kabupaten Lampung Timur.

“Atasnama masyarakat dan Pemkab Lampung Timur menghaturkan ucapan ribuan terimakasih atas penilaian dari Ombudsman bahwa Pemkab Lampung Timur mendapatkan zona hijau. Ini pertanda Lampung Timur akan

“

Ini pertanda Lampung Timur akan semakin baik dan ini adalah yang pertama bagi Lampung Timur sejak Lampung Timur berdiri.

Mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik lagi

semakin baik dan ini adalah yang pertama bagi Lampung Timur sejak Lampung Timur berdiri. Mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik lagi,” ungkapnya, kemarin.

Sebagai informasi, survei kepatuhan tahun ini dilakukan terhadap 4 kementerian, 3 lembaga, 6 pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten.

Survei yang telah dilakukan secara rutin sejak tahun 2015 ini bertujuan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. (Adv)

memyampaikan terima kasih dan bersyukur anaknya dapat merasakan bantuan tersebut.

"Saya berterima kasih sekali

serta bersyukur atas bantuan ini, sehingga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu,” ungkapnya. (Adv)

PEMERINTAHAN

DAK 2020 Dimulai Bulan Januari LAMPUNG TIMUR - BUPATI Lampung Timur, Zaiful Bokhari memimpin rapat percepatan pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik tahun anggaran 2019 di aula atas Setdakab Lampung Timur, Rabu (27/11).

Zaiful Bokhari berharap, pelaksanaan pelelangan DAK 2020 sudah bisa dimulai pada akhir bulan Januari mendatang. “Saya berharap untuk dana DAK 2020 pelaksanaan pelelangan sudah mulai dari akhir Januari. Oleh karena itu kepada masing-masing OPD yang ada DAK sudah mulai menyusun mulai saat ini,” pesan Zaiful.

Zaiful melanjutkan, setelah selesai DAK, akan langsung digelar APBD. Sehingga, tidak ada lagi tahun 2020 yang melaksanakan tender di akhir tahun.

Zaiful menegaskan, seluruh OPD harsu dapat merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya, tanpa ada rasa takut dan khawatir dari pihak-pihak lain.

“Saya tidak ingin aparatur OPD mungkin kalau tahun-tahun kemarin ada rasa ketakutan dan kehawatiran dengan pihak-pihak lain, di tahun 2020 nanti saya ingin memastikan bahwa semua OPD yang mempunyai pekerjaan merasakan aman dan nyaman. Kalau ada masalah-masalah mari kita diskusikan,” ujarnya. (Rls)

Jumat, 29 November 2019

LAMPUNG TENGAH

7

Loekman Optimis Angka Kemiskinan Turun Program Keluarga Harapan (PKH) harus menjadi program yang membantu masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto saat menghadiri rapat koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Lampung Tengah di aula Bandiklat Kota Gajah, Rabu (27/11).

"Saya sangat mendukung kegiatan ini, dan diharapkan PKH dapat menjadi program perlindungan sosial, serta dapat meningkatkan akses layanan kesejahte raan guna meningkatkan

taraf hidup masyarakat miskin," ujar Bupati.

Ditambahkan Bupati, dengan dilaksanakannya rakor itu, diharapkan dapat membangun komitmen dan mensinergikan peran seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan PKH itu sendiri.

"Dengan adanya sinergitas antara penerima manfaat dan OPD terkait, diharapkan dapat mempercepat menekan angka kemiskinan. Saya optimis, tahun depan kita bisa maksimal menekan angka kemiskinan," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas

Sosial Kabupaten Lampung Tengah, Zulfikar Irwan mengatakan, melalui rakor tim PKH itu diharapkan bisa membantu penurunan angka penerima manfaat secara signifikan.

"Tahun ini kita terbaik kedua se-Provinsi Lampung untuk katagori graduasi mandiri. Dan tahun depan kita targetkan menjadi peringkat pertama program penurunan angka kemiskinan. Karenanya, dalam kegiatan ini juga kita sampaikan apresiasi berupa reward kepada tim koordinasi PKH dari masing-masing kecamatan se-Lampung Tengah, yang menjadi inovasi stimulan kami dalam komitmen untuk mewujudkan Lampung Tengah bebas angka kemiskinan," tandas Zulfikar Irwan. (Towo)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

HADIRI RAKOR PKH - BUPATI Lamteng Loekman Djoyosoemarto menghadiri rapat koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Lampung Tengah di aula Bandiklat Kota Gajah, Rabu (27/11).

Balai Kelurahan Bisa Dipakai Masyarakat Lampung Tengah (Kupas Tuntas) BUPATI Lampung Tengah (Lamteng), Loekman Djoyosoemarto mengizinkan masyarakat memanfaatkan Balai Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar. Karena, fasilitas tersebut juga milik masyarakat umum.

"Masyarakat umum dipersilahkan untuk memanfaatkan balai kelurahan, karena ini juga milik masyarakat. Baik untuk acara pesta hajatan, pertemuan atau apapun. Tapi tetap dirawat dan dijaga kebersihannya," ujar Bupati saat

acara peresmian balai kelurahan setempat, Rabu (27/11) malam.

Ditambahkan Bupati, per baikan pada fasilitas aset milik pemerintah daerah ini penting dilakukan, tujuannya untuk menun jang kinerja aparatur pe merintah kelurahan dalam pelayanan kepada masya rakat.

Ia berharap dengan perbaikan itu aparatur bisa semakin nyaman dalam bekerja. Sementara Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Bandar Jaya Barat, Jumanto mengatakan, pembangunan rehab balai kelurahan menghabiskan dana sebesar Rp198 juta bersum-

ber dari Dana Kelurahan (DK) tahun 2019.

“Beberapa bagian gedung yang direhab, di antaranya seluruh kusen pintu dan jendela, serta bagian atap yang semula dari ba han kayu dan genting, di ganti dengan rangka baja ringan dan genting multi roof,” ungkapnya.

Dijelaskan, pengerjaan melibatkan 15 orang tenaga kerja tukang bangunan dan dibantu tenaga kerja dari masyarakat secara gotong royong.

"Alhamdulillah pengerjaannya selesai tepat waktu. Selain dikerjakan oleh 15 orang tenaga kerja tukang, juga dibantu masyarakat

“

Masyarakat umum dipersilahkan untuk memanfaatkan balai kelurahan, karena ini juga milik masyarakat.

Baik untuk acara pesta hajatan, pertemuan atau apapun

”

dengan kerja secara go tong royong," pungkas Jumanto. (Towo)

KESEHATAN

Ellya Buka Sosialisasi Reproduksi LAMPUNG TENGAH - KETUA Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kabupaten Lampung Tengah, Ellya Lusiana Loekman, membuka sosialisasi kesehatan reproduksi (kespro) di SMP Muhammadiyah Sendangagung, kemarin.

Sosialisasi diikuti sekitar 90 orang siswa-siswi serta tenaga pendidik. Ellya menyatakan pengetahuan tentang kespro sangat dibutuhkan bagi pelajar. “Tujuannya agar anak didik mengetahui bahayanya seks bebas. Apalagi dilakukan di bawah umur,” kata Ellya.

Berkaitan materi sosialisasi kespro, kata dia, bukan berarti memberi pendidikan berbau purnografi. “Perlu diketahui, masalah kespro memang menyangkut tentang organ vital. Namun bukan berarti membahas masalah porno,” tegasnya.

Dikatakan, yang perlu ditegaskan anak didik harus diberi pengetahuan sejak awal tentang kesehatan reproduksi, agar bisa menjaga diri baik-baik. “Terlebih harus bisa menghindari seks bebas karena sangat berbahaya,” pungkasnya.

Dalam sosialisasi ini diisi pemateri dari Polres Lamteng serta Dinas Kesehatan Lampung Tengah. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Nanang: ASN Dituntut Kreatif dan Inovatif

Foto: Ist

SAMPAIKAN SAMBUTAN - Plt Bupati Lamsel Nanang Ermanto menyampaikan arahan pada kegiatan pemberian motivasi kepada pejabat dilingkungan pemkab setempat di wahana wisata Grandelty Krakatoa Nirwana Resort Kalianda, Kamis (28/11).

Plt Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto menegaskan pada tahun depan tidak ingin lagi melihat ASN santai atau berleha-leha dalam bekerja.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) MANTAN anggota DPRD Lamsel ini menuntut agar ASN di lingkungan Pemkab Lampung Selatan dapat kreatif dan menciptakan inovasi untuk mendukung kemajuan daerah.

"Saya tidak mau lagi dengar ada kegiatan yang berjalan seoalah-olah hanya menggugurkan kewajiban," kata Nanang usai memimpin kegiatan pemberian motivasi kepada pejabat dilingkungan pemkab setempat di wahana wisata Grandelty Krakatoa Nirwana Resort Kalianda, Kamis (28/11).

Ia mengakui, saat ini jajaran di Pemkab Lampung Selatan

tidak memiliki program, hanya sekedar program copy paste dari kegiatan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, ASN diminta dapat membuat program yang bersifat inovasi dan trobosan yang mendukung program pembangunan, kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.

"Pokoknya sekarang ini harus kreatif, jangan menerapkan gaya-gaya lama. Sekarang nggak bisa sama gua, gua cek langsung," jelasnya.

Nanang menegaskan, melalui kegiatan itu diharapkan para ASN itu dapat merubah pola kerja yang dulu sering eleh-elehan, saat ini tidak tidak bisa lagi dijalankan.

"Di era globalisasi dan digitalisasi tantangan kita semakin

berat, makanya kita butuh SDM-SDM yang bisa mengambil langkah," tegasnya.

Nanang mengakui, saat ini kondisi Lamsle sudah ke arah yang lebih baik. Hal diukur dari berapa banyak penghargaan yang diraih oleh kabupaten setempat.

"Kalau sekarang, Alhamdulillah sudah cukup baik.

Nah, inilah yang kita harapkan, tapi saya minta ini terus ditingkatkan demi kemajuan Lampung Selatan," ucap Nanang.

Saat ditanya apakah akan ada reward atau kenaikan tunjangan kinjera (tukin) untuk para ASN, Nanang menegaskan bila peningkatan kinerja itu sudah menjadi kewajiban para ASN selaku abdi negara.

"Itukan kewajiban mereka untuk bekerja secara totalitas sesuai tugas pokok dan fungsi mereka sebagai abdi negara," tegasnya. (Dirsah/Edu)

Pemasangan Tapping Box Belum Genjot PAD Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PEMASANGAN alat perekam pajak atau tapping box belum mampu menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan, khususnya dari sektor pajak.

Hingga memasuki akhir November 2019, realisasi PAD dari sektor pajak baru menyentuh angka 68,86 persen. Data tersebut berdasarkan data rekap penerimaan harian pertanggal 25 November 2019 dari pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan.

Dari data tersebut, terungkap bila target PAD dari sektor pajak untuk tahun 2019 ini sebesar Rp138.430.000.

000. Namun yang terealisasi baru Rp95.321.434.424, 51 atau baru 68,86 persen.

Dari 10 objek pajak ter-

dapat 1 objek yang angka realisasinya mengalami over target yakni pajak air tanah yang ditargetkan Rp 873.225.784,61 dan terealisasi Rp1.070.312.664,35 atau 133, 79 persen.

Namun, 9 objek pajak lainnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi OPD terkait untuk mengejar target realisasi PAD tersebut. Bahkan, tercatat ada objek pajak yang realisasinya masih di bawah angka 50 persen.

Kabid Pajak BPPRD Lampung Selatan, Edy Novian menyatakan, hingga saat ini pihaknya telah memasang 60 unit alat tapping box kepada para wajib pajak di kabupaten setempat.

Ia mengakui, bila angka realisasi PAD dari sektor terkait masih terus berjalan sampai dengan akhir tahun.

"Ya, harapan kita sampai dengan waktunya dapat merealisasikan target tersebut,"

ujarnya, Rabu (27/11).

Ia menjelaskan, sejak 2018-2019 sudah terpasang 60 alat tapping box untuk wajib pajak (WP) disejumlah hotel, restoran, parkir dan tempat hiburan.

"Sejak tahun lalu sudah ada sebagian alat tapping box yang kita pasang, hingga saat ini ada 60 unit," jelasnya.

Edy menambahkan, salah satu penyebab masih belum maksimalnya realisasi pajak tersebut karena, adanya sejumlah rumah makan yang "gulung tikar" akibat terdampak Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Padahal, nilai pajak dari WP-WP tersebut bisa mencapai seratusan juta rupiah perbulan, sehingga diharapkan hal itu dapat menggenjot PAD Lampung Selatan.

"Itu dia, banyak yang pada tutup, jadi bagaimana kita dapat melakukan penagihan," jelasnya. (Dirsah/Edu)

Jelang Natal Harga Telur Naik Lampung Selatan (Kupas Tuntas) JELANG natal dan tahun baru, harga jual telur di Pasar Inpres Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan mulai naik. Menurut Putri, seorang pengusaha rumah makan di areal perkantoran Pamkab Lampung Selatan, sejak beberapa hari terakhir harga telur sudah mengalami kenaikan.

"Sempat Rp23.000, lalu naik Rp23.500. Nah tadi pagi naik mencapai Rp24.500 perkilogramnya," jelasnya, Kamis (28/11).

Kendati tidak mengalami kenaikan yang signifikan, pihaknya khawatir harga

telur itu secara bertahap akan terus naik sampai dengan natal mendatang.

"Normalnya itukan Rp 22.000 per Kg, pernah juga sampai Rp20.500 per Kg. Khawatir kita harga ini naik lagi, karena kondisi ini sudah biasa kalau mau hari besar keagamaan," kata Putri.

Sementara itu, Plt Kepala UPT Pasar Inpres Kalianda, Ella Agustianus, tidak menampik adanya kenaikan harga jual telur tersebut.

Kenaikan itu disampaikannya mulai terjadi terhitung sejak Kamis (28/11).

"Kemarin masih Rp22.000/ Kg. Sekarang, benar naik jadi Rp24.500. Tapi memang sejak tiga hari terakhir harga telur ini tidak stabil," kata Ella.

“

Kemarin masih Rp22.000/Kg. Sekarang, benar naik jadi Rp24.500. Tapi memang sejak tiga hari terakhir harga telur ini tidak stabil

”

Meski demikian, Ella menyebutkan, untuk stok telur di Pasar Inpres Kalianda masih terbilang cukup, namun tidak terlalu banyak.

"Stok ada tapi nggak banyak.

Takutnya besok naik lagi.

Karena hampir tiap hari harga telur ini naik," tandasnya. (Dirsah/Edu)

8

Jumat, 29 November 2019

WAY KANAN

Dugaan Korupsi APBK, Kades Umpu Bhakti Ditahan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Way Kanan menetapkan Kepala Kampung Umpu Bhakti, Kecamatan Blambang Umpu, Sumarwan, sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) tahun anggaran 2015. Tersangka pun langsung ditahan.

Way Kanan (Kupas Tuntas) KEPALA Kejaksaan Negeri Way Kanan, M Judhy Ismono mengatakan, Kepala Kampung Umpu Bhakti Sumarwan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana APBK tahun 2015 sebesar

Rp121.255.281. Dikatakan, tersangka langsung dilakukan penahanan.

"Kita jerat tersangka dengan pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 64 Ayat 1 ke 1 KUHPidana. Dengan ancama hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 Tahun atau de-

ngan subsider denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar,” jelasnya, Kamis (28/11) Judhy melanjutkan, tersangka juga dijerat pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun atau denda Rp50 juta sampai Rp250 juta.

"Selanjutnya tersangka kita titipkan di Lapas Kelas II B Kabupaten Way Kanan. Dalam waktu dekat ini, akan dilakukan pelimpahan tersangka ke pengadilan tindak pidana korupsi Tanjung Karang, Bandar Lampung," tandasnya. (Sandi)

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

BERI SAMBUTAN - SEKDA Way Kanan, Saipul, saat beri sambutan dalam acara pengajian dalam rangka HUT KORPRI ke-48, di Masjid Agung, Kamis (28/11).

Polsek Olah TKP Pria Gantung Diri ASN Harus Miliki Budi Pekerti Baik Way Kanan (Kupas Tuntas) POLSEK Buay Bahuga melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) seorang laki-laki meninggal dunia akibat gantung diri di Dusun 2 Kampung Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Hal tersebut disampaikan Kapolsek Buay Bahuga AKP Singgih Widada saat di ruang kerja Polsek Buay Bahuga pada Kamis (28/11).

Ia membenarkan kejadian tersebut bahwa kemarin pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. Yudi Priyanto (24)

warga Kampung Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan ditemukan tewas dalam keadaan gantung diri di dalam rumahnya.

Yakni dengan cara menggantungkan tali tambang warna biru sepanjang 2 meter yang diikat ke kayu tiang penyangga rumah.

Kejadian ini pertama kali dilihat oleh ibu korban Suratmi sehingga berteriak meminta tolong ke tetangga sekitar.

Selanjutnya datang bapak korban Sukirin bersama Dwi Prabowo dan Suparman menurunkan korban dan membawanya ke kepuskesmas Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan medis.

Mendapati laporan dari

warga sekitar, sebelum petugas datang, korban sudah diturunkan oleh keluarga.

Dari hasil visum pihak medis dari puskesmas Sukabumi, tidak didapati tandatanda kekerasan pada tubuh korban dan tanggapan dari keluarga bahwa benar korban murni gantung diri.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya jenazah korban kita serahkan kepada keluarga untuk di makamkan,” Imbuh Kapolsek Buay Bahuga.

Sementara berdasarkan keterangan ibu korban, korban juga pernah melakukan percobaan bunuh sekitar 1 tahun yang lalu dengan cara meminum racun namun berhasil diselamatkan. (Sandi)

Way Kanan (Kupas Tuntas) A PARAT U R S i p i l N e gara (ASN) harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, agar mampu melaksanakan tugas se cara profesional dan ber tanggung jawab dalam me nyelenggarakan tugas pe merintahan.

Selain itu Korpri harus memberikan pelayanan terbaik dengan penuh inovasi dan kreatif.

Hai ini ditegaskan oleh Sekda Way Kanan, Saipul, dalam acara pengajian dalam rangka HUT KORPRI ke-48, di Masjid Agung,

Kamis (28/11).

“Semoga dengan moment ini dapat menjaga soliditas dan solidaritas antarsesama anggota Korpri agar dapat melayani masyarakat dengan prima serta bekerja dengan cepat dan akurat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kabupaten Way Kanan yang tercinta ini,” ujar Saipul.

Pengajian Akbar seperti ini, kata Saipul, merupakan sarana yang efektif untuk lebih mendekatkan diri serta meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. “Dengan pengajian ini dapat mempererat tali silaturahmi antara ASN di ling-

kungan Pemkab Way Kanan sehingga tercipta Ukhuwwah Islamiyyah yang bermuara pada terpeliharanya persatuan dan kesatuan guna mewujudkan Kabu paten Way Kanan yang Maju dan Berdaya Saing,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Saipul juga mengapresiasi kepada seluruh anggota Korpri Kabupaten Way Kanan atas terselenggaranya Pengajian Akbar ASN diling k u n g a n P e m e r i n t a h Way Kanan, demi tercip tanya ASN yang religius dan dapat menjadi suri tauladan baik dilingkungan kerja maupun dilingkungan masyarakat. (Sandi)

TANGGAMUS

Warga Temukan Mayat Pria Tanpa Indentitas di Pinggir Jalan

EVAKUASI JENAZAH SEJUMLAH petugas saat mengevakuasi jenazah pria tak dikenal di Jalinbar Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo, Kamis (28/11).

Foto : Sayuti/ Kupas Tuntas

Mayat pria tanpa identitas ditemukan warga tergeletak di Siring, pinggir Jalan Raya Lintas Barat (Jalinbar) Pekon Lakaran Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Kamis (27/11) pagi.

Tanggamus (Kupas Tuntas) MAYAT dalam kondisi tanpa menggunakan pakaian dan celana (telanjang) tersebut juga megalami luka lecet di pelipis kanan dan lebam/memar di punggung sebelah kiri.

Atas informasi tersebut Polsek Wonsobo berkoordinasi dengan tim Inafis dan unit Laka Lantas Polres, Puskesmas Siring Betik, Uspika

dan Basarnas Tanggamus serta RSUD Mangunang guna mengetahui pasti penyebab kematiannya.

Kapolsek Wonosobo Iptu Amin Rusbahadi, mengungkapkan, dari hasil keterangan saksi-saki dan hasil koordinasi dikuatkan luka di tubuh korban, korban merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang diduga menjadi korban tabrak lari.

"Korban tidak memiliki identitas, diduga ODGJ yang menjadi korban tabrak lari,"

ungkap Iptu Amin Rusbahadi mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto.

Lanjutnya, hal itu juga dikuatkan menurut keterangan sejumlah saksi dan masyarakat sekitar di Wonosobo menerangkan bahwa mayat tersebut adalah orang gila/gangguan jiwa yang sering berkeliaran di seputaran pasar dan Wonosobo.

Iptu Amin menjelaskan, korban pertama kali diketahui oleh saksi Johan Faisal (28), anggota Dishub yang sedang melaksanakan pengaturan pagi pukul 07.30 Wib di Simpang Wonosobo. Dimana sebelumnya ia diberitahu oleh pengguna sepeda motor, setelah melihat benar adanya ia kemudian menghubungi Pol-

sek Wonosobo.

"Kemudian bersama Basarnas, korban dievakuasi ke RSUD Batin Mangunang guna dilakukan pemeriksaan medis dan identifikasi oleh Inafis Polres Tanggamus," jelasnya.

Hingga saat ini korban/ mayat tersebut tidak memiliki indentias dan tidak ada mengetahui asalnya darimana, sehingga sementara dise mayamkan di ruang jenazah RSUD Batin Mangunang.

"Jenazah korban, sementara disemayamkan di RSUD Batin Mangunang, guna menunggu apakah ada mengenali atau keluarga yang datang. Kemudian jika tidak ada, maka akan dimakamkan di pemakaman RSUD setempat,"tandasnya. (Sayuti)

Polisi Tangkap Pelaku Penjualan Anak Dibawah Umur Tanggamus (Kupas Tuntas) POLSEK Pulau Panggung Dibackup Tekab 308 Polres Tanggamus berhasil mengungkap rangkaian pelaku penjualan dan persetubuhan anak dibawah umur, korbannya RA (16) warga Pulau Panggung, Tanggamus.

Kasus itu terungkap, setelah Polsek Pulau Panggung menangkap menangkap pria 20 tahun berinisial HP warga Pulau Panggung atas persangkaan melarikan anak dibawah umur berdasarkan laporan HZ (44) selaku orang tua korban.

Dari hasil pendalaman laporan HZ, ternyata RA juga menjadi korban penjualan orang/human trafficking yang awalnya dilakukan pria bernisial DS (20) warga Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Sehingga atas pengakuan DS, petugas kembali menangkap dua tersangka lain yakni IH (20) dan SU (48), keduanya warga Kecamatan Pulau Panggung.

Tak berhenti di mereka, unit PPA Satreskrim Polres Tanggamus juga bergerak dan menangkap WS (24) selaku penyalur dan SH alias IT (49) selaku mucikari dalam transaksi prostitusi terhadap korban RA. Kapolsek Pulau Panggung Iptu Ramon Zamora, mengungkapkan, rangkaian pengungkapan tersebut terbilang cukup membuat tim gabungan harus bekerja ekstra menyelidiki laporan HZ selaku ayah korban.

Sehingga secara bertahap, masing-masing tersangka dapat ditangkap tanpa perlawanan, bahkan merek bersikap kooperatif saat di-

lakukan penangkapan di rumahnya masing-masing dengan waktu yang berbeda.

"Para pelaku ditangkap dalam rangkaian penyelidikan, pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Berawal menangkap HP dalam perkara melarikan anak dibawah umur pada Sabtu, 23 November 2019," ungkap Iptu Ramon Zamora dalam keterangan persnya mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, Kamis (28/11).

Lanjutnya, berdasarkan keterangan korban, petugas mengamankan DS, pada Minggu (28/11) atas persangkaan pasal pencabulan dan human trafficing.

"Korban merupakan anak dibawah umur, kami bekerjasama dengan P2TP2 Tanggamus dan menempatkan korban di rumah aman," ujarnya.

Menurut Iptu Ramon, modus operandi kejahatan prostitusi anak dibawah umur yang dilakukan pelaku DS, bahwa DS melakukan pertemanan terhadap korban, setelah melakukan pencabulan ia juga mencari order melalui pertemanan DS. Kemudian selain itu juga menghubungankan kepada mucikari berinisial IH. "Sehingga berdasarkan keterangan DS juga turut diamankan mucikarinya berinisial IH dan W, yang perkaranya dilimpahkan ke Polres Tanggamus," terangnya.

Terkait kejahatan human trafficing tersebut, Kapolsek menduga sudah berlangsung lama. "Diduga sudah berlangsung lama, akan tetapi berdasarkan pengakuan tersangka yang ditangkap, mereka bervariasi, ada yang awal bulan oktober, akhir oktober dan awal november 2019," jelasnya. (Sayuti)

Jumat, 29 November 2019

SAMBUNGAN

Belum ... sudah mengelola apa di sana.

Bagaimana detil tata ruangnya. Riwayat terbitnya HPL harus jelas dulu. Dikelola apa selama ini, kalau ditelantarkan buktinya masyarakat yang menggarap," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, selama statusnya masih berupa HPL, maka lahan Way Dadi tidak akan dilepaskan pada suatu individu atau masyarakat. Kecuali, statusnya diubah terlebih dulu menjadi hak guna bangunan (HGB) atau lainnya.

"Maka harus jelas antara Pemprov dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini BPN. Sesuatu yang masih samar-samar, kita mengambil sikap itu namanya bukan lagi spekulatif, tetapi ngawur. Itu yang kita sayangkan," tegasnya.

Pernyataan sama disampaikan anggota DPRD Provinsi Lampung, Apriliati, saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PDIP terhadap draf APBD Provinsi Lampung tahun 2020. Apriliati meminta gubernur Lampung untuk menuntaskan persoalan lahan Way Dadi supaya ada kepastian hukumnya.

"Harus ada kejelasan, kepastian hukum. Dari jawaban gubernur, Pemprov akan menyelesaikan persoalan Way Dadi," ujar Apriliati.

Sebelumnya, BPN Provinsi Lampung menyebut lahan Way Dadi milik Pemprov Lampung sudah memiliki sertipikat. BPN juga sudah mematok harga jual lahan

Dari Hal 1

senilai Rp550 ribu per meter.

Namun, warga yang kini menempati lahan itu tetap menolak untuk membeli.

Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Rustam mengatakan, hak pengelolaan lahan (HPL) Way Dadi oleh Pemprov Lampung diputuskan untuk dilepas seharga sekitar Rp550 ribu per meter.

Namun, kata dia, harga tersebut masih bisa berubah tergantung perkembangan nilai jual objek pajak (NJOP).

"Itu kan aset Pemprov. Sudah ada sertipikat. Itu tetap harus dikompensasi ke negara," ujar Rustam, Rabu (27/11).

Dikatakan, setelah lahan itu dijual sesuai dengan aturan, maka BPN siap mensertipikatkan. Karena, itu sudah disetujui untuk dilepas kepada warga atas dasar persetujuan Pemprov dan DPRD Lampung.

"Warga tetap harus bayar.

Kalau tidak bayar, negara yang dirugikan. Harusnya masyarakat saat itu setuju karena kalau tambah lama akan semakin mahal," kata dia.

Sementara itu, Ketua Kelompok Masyarakat Sadar dan Tertib Tanah Way Dadi, Armin Hadi mengatakan, Kemendagri sudah mengimbau kepada Pemprov Lampung untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah tersebut atau dianggap status quo.

Investasi ... izin, tiga multi level marketing tanpa izin, satu investasi cryptocurrency tanpa izin, satu koperasi tanpa izin dan lima money game " To t a l k e g i a t a n u s a h a yang diduga merupakan investasi ilegal yang di hentikan Satgas Waspada Investasi hingga tahun 2019 sejumlah 451 entitas," paparnya.

Menurut Aprianus, seba-

Dari Hal 1

gian besar penawaran investasi dilakukan dengan memanfaatkan sarana website atau media online.

Ia menyarankan, salah satu langkah efektif untuk melakukan pencegahan tersebut adalah dengan melakukan pemblokiran atas alamat situs internet yang digunakan untuk menawarkan produk tersebut.

Jika tidak, lanjut dia, dapat

Keterbukaan ... tentang Keterbukaan Informasi Publik, OPD memiliki peran penting dalam keterbukaan informasi publik ini.

Maka saat ini kita tengah menyusun keperluan fisik sebagai penunjang terwujudnya Smart City Bandar Lampung, untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dari seluruh elemen pemerintahan," tandasnya.

Catatan Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menyebut Pemda masih minim menyampaikan informasi publik, berbanding lurus dengan hasil survei Dewan Pers tahun 2019.

Dewan Pers menempatkan indeks kemerdekaan pers (IKP) di Provinsi Lampung pada peringkat 33 dari 34 provinsi di Indonesia atau terburuk kedua setelah Provinsi Papua dengan nilai 67,19.

Anggota Dewan Pers, Hassanein Rais me ngatakan, indeks kemerdekaan pers di Provinsi Lampung

menimbulkan kerugian ma syarakat secara masif.

Ia menambahkan, total entitas fintech lending ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi dari Januari sampai 31 Oktober 2019 sebanyak 1.369 entitas.

"Jadi total yang telah kita tangani dari tahun 2018 sampai 31 Oktober 2019 sebanyak 1.773 entitas fintech lending ilegal," tutupnya. (Sri) Dari Hal 1

merupakan yang terendah kedua pada tahun 2019 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Lampung memiliki IKP 67,92 persen di atas Provinsi Papua yang berada paling rendah dengan angka 66,56.

Angka tersebut jauh menurun dibanding pada tahun 2018, dimana indeks kemerdekaan pers di Provonsi Lampung mencapai angka 71,45 persen.

Hassnein Rais juga mengatakan, indeks kemerdekaan pers di Lampung pada tahun 2019 mengalami penurunan terutama pada 3 bidang yakni politik, ekonomi dan hukum.

“Pada bidang politik, di tahun 2018 indeks kebe basan pers di Lampung mencapai 77,28 persen, tetapi pada tahun 2019 turun menjadi 69,73 persen,” jelas dia saat sosialisasi indeks kemerdekaan pers yang digelar Dewan Pers di Hotel Horison, Bandar

Provinsi ...

Timur sudah siap untuk membangun SRS. Sehingga, pihaknya selama dua hari ini berada di TNWK untuk belajar mengelola SRS dan merawat badak.

"Ini yang perlu kami lakukan, cara memahami pengelolaan SRS dan mengasuh badak," kata Malik Mahmud Alhaythar, Kamis (28/11).

Ia melanjutkan, setelah SRS di Nanggroe Aceh sudah dibuat, pihaknya akan mengadopsi sementara mahot badak TNWK untuk membekali calon mahot di SRS Provinsi Aceh.

Ia menambahkan, saat ini

“Imbauan itu dituangkan secara tertulis dalam kesimpulan rapat yang disetujui beberapa pihak seperti, Endro Suswantoro Yahman (Anggota Komisi II DPR RI), Supardy Marbun (Kementerian ATR/BPN), Hamartoni Ahadis (Sekdaprov Lampung), Armin Hadi (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah/Pokmas ST2) dan Eko Subowo (Direktur Jenderal Bina Adimistrasi Kewilayahan),” terang Armin.

Dia mengakui, meski Pemprov telah memiliki sertifikat dan didaftarkan sebagai aset atas HPL Way Dadi sesuai surat keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 58 tahun 1992.

Namun, lanjut dia, Pemprov tak bisa membuktikan bentuk HPL tersebut.

"Kita minta Pemprov membuktikan bagaimana mendapatkan hak itu, dari mana dapatnya, di mana tempatnya, pemerintah menggunakan pengelolaannya untuk apa dan objeknya dikuasai atau tidak. Karena HPL itu direncanakan untuk pengelolaannya pihak ketiga atau dipergunakan sendiri untuk kantor. Ini kan tidak jelas untuk apa digunakan HPL itu.

Sehingga dari situ sudah batal," terangnya.

"Kalau HPL mau dijual ke masyarakat tidak ketemu rumusnya. Mau cari dasar hukumnya tidak ada, bagaimana caranya. Atas dasar itu Kementerian ATR/BPN mengatakan itu cacat hukum," imbuhnya. (Erik)

Lam pung, kemarin.

Selanjutnya pada bidang ekonomi, sambung dia, indeks kemerdekaan pers di Provinsi Lampung pada tahun 2018 mencapai 70,11 dan pada tahun 2019 turun menjadi 67,87 persen. Di bidang hukum, pada tahun 2018 mencapai 76,17 persen, sedangkan tahun 2019 turun menjadi 65,47.

“Dari ketiga bidang tersebut, pada 2018 indeks kemerdekaan pers Lampung masuk kategori baik. Sedangkan 2019 masuk kategori cukup,” ujarnya.

Ia melanjutkan, penurunan juga terjadi pada akses atas informasi publik. Jika pada tahun 2018 tercatat angka 79,83 persen, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 74,49 persen.

Dalam sosialisasi ini menghadirkan pembicara Bagir Manan (Ketua Dewan Pers periode 2013-2016), anggota Dewan Pers Hassanein Rais dan Asep Setiawan. (Sule) Dari Hal 1

perburuan liar badak di Aceh masih sering terjadi. Wali Naggroe Aceh ini pun akan menginstruksikan kepada jajaran penegak hukum di Aceh agar benar-benar mengedepankan penegakan hukum.

“Penegakan hukum harus dilakukan guna meminimalisir pelaku perusakan hutan dan perburuan satwa yang dilindungi seperti badak, gajah, harimau dan sejenisnya.

Diakuinya, hutan di Aceh masih sangat luas dan asri, sehingga sangat cocok untuk dibangun SRS. Dikatakan, hingga kini di dalam hutan

Aceh sedikitnya masih ada 38 ekor badak yang dilepas liar.

"Kami berharap setelah terbangunnya SRS di Aceh, SRS Lamtim bisa membantu semaksimal mungkin untuk melestarikan badak di Aceh," paparnya.

Dalam kunjungan ini, pejabat Provinsi Aceh mendengarkan langsung penjelasan dari dokter badak SRS TNWK Zulfi Arsan terkait upaya pelestarian badak. Mereka juga menyempatkan melihat dua ekor badak yang ada dipenangkaran dan mengelilingi kandang badak seluas 100 hektar. (Agus)

9

KPK: Alat Monitor Pajak Selamatkan Uang Negara Rp2,2 T Jawa Tengah (Kupas Tuntas) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pemerintah daerah menggunakan alat monitor pajak untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Alat monitor pajak dipasang di lokasi usaha wajib pajak seperti restoran, tempat hiburan dan hotel. Sehingga pemerintah daerah bisa langsung memonitor dari penarikan pajak tersebut.

Kasatgas Pencegahan Unit Koordinasi Wilayah V KPK, Kunto Ariawan, menga-

takan bahwa potensi kehilangan pajak terutama pajak daerah ada tiga faktor.

Yakni bisa disebabkan pemerintah daerah saat melakukan pungutan ada negosiasi dengan pengusaha.

Kemudian karyawan perusahaan yang belum melaporkan semua pendapatan pajak karena dulunya masih menggunakan sistem manual. Dan sudah menarik pajak dari konsumen, tapi belum semua disetorkan.

"Maka kita gunakan alat ini untuk memonitor bersamasama, berapa sih sebenarnya transaksi yang terjadi di tempat masing-masing res-

toran, hiburan dan yang terjadi di tempat parkir itu sebesar-besarnya berapa sih," ujar Kunto, Kamis (28/11).

Upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan alat monitor pajak, Kunto menyebut sejauh ini bisa menyelamatkan Rp 2,2 triliun dari seluruh Indonesia.

"Dengan penggunaan alat ini, Rp 2,2 triliun untuk negara, jadi gitu dan sekali lagi ini kan belum tentu adanya kecurangannya yang tiga tadi, belum tentu dari karyawannya, belum tentu dari petugas pajaknya ataupun pengusahanya, bisa jadi pengusahanya belum pungut 10 persennya," ujarnya. (Dtc)

Polri Pastikan Tak Ada Perayaan HUT OPM Jakarta (Kupas Tuntas) MABES Polri memastikan tidak ada perayaan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (HUT OPM) pada 1 Desember mendatang. Meskipun berdasarkan patroli siber, ada ajakan untuk merayakan HUT OPM. "Saya kira pernyataan Kapolda Papua itu sudah sangat tepat menegaskan bahwa tanggal 1 Desember itu tidak ada kegiatan-kegiatan perayaan," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (28/11).

Asep menjelaskan, bila berkeras merayakan, masyarakat diimbau untuk menghormati aturan yang berlaku.

Namun ajakan lewat dunia maya untuk memperingati

HUT OPM tak signifikan.

"Sementara ini kita monitor berdasarkan patroli siber memang ada ajakan-ajakan, tetapi sekali lagi juga pihak kepolisian memberikan imbauan-imbauan tadi, apabila memang dilaksanakan tentunya harus menghormati dari berbagai nilai," ujar Asep.

"Sekali lagi itu tidak signifikan, ajakan dalam rangka membuat perayaan tanggal 1 Desember," tegas Asep.

Ditanyai soal ada-tidaknya penambahan pasukan, Asep menjawab TNI-Polri hanya memberdayakan pasukan yang ada Papua. "Normal saja, kekuatan yang ada di sana diberdayakan," ucap dia.

Polisi memastikan keamanan warga Papua untuk tetap pergi ke gereja pada Minggu (1/12), meskipun bertepatan dengan hari lahir OPM. Di hari itu pula Kapolri Jenderal Idham Azis berada di tanah

Berebut ... lahannya (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, berdampak pada makin terus berkurangnya lahan untuk pemukiman. Dampaknya, tidak sedikit lahan negara yang sebenarnya bukan untuk pemukiman, kini sudah penuh dihuni warga. Seperti kasus yang terjadi di Register 45 Sungai Buaya maupun lahan Way Dadi.

Polda Lampung juga mencatat setiap tahun kasus sengketa tanah yang masuk ke kepolisan terus mengalami peningkatan. Data Polda

Dari Hal 1

Lampung tiga tahun terakhir menunjukan kasus sengketa tanah yang masuk mencapai 99 kasus. Dan jumlah itu setiap tahunnya terus naik.

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat ada 8.959 kasus sengketa lahan yang didata oleh BPN dan 56% dari jumlah tersebut adalah konflik lahan antara masyarakat dengan masyarakat lain.

Lalau, 15% konflik lahan antara orang dengan badan hukum atau perusahaan, HGU (pemilik hak guna usaha), BUMN, 0,1% konflik antara ba-

Kemenag ...

"Biaya penerbangan ke Arab Saudi Rp 28 juta .

Sedangkan yang lalu (2019) Rp 29 juta, berarti lebih kecil.

Living cost sama besar Rp 5.680.005 juta, untuk visa ini tambahan baru sebesar Rp 1.136.000," papar Fachrul.

Khusus untuk biaya pembuatan visa, Fachrul menyebut masih dinegosiasikan.

Harapan dia, biaya pembuatan bisa jauh lebih murah atau bahkan hilang. "(Biaya pembuatan visa) masih akan nego dengan pemerintah Arab Saudi. Kemarin saya kembali sampaikan, Dubes (Saudi) memberikan yang baik. Mudah-mudahan nanti pada saat kami ketemu di Saudi Arabia itu bisa direalisasi, kalau bisa, berarti biaya ini akan hilang," jelasnya.

Untuk usulan biaya ibadah haji 2020 nantinya akan dibahas dalam rapat panitia kerja (panja). Dalam rapat ini, Komisi VIII dan Kemenag sepakat membentuk Panja Biaya Haji.

Pemerintah juga akan menambah kuota haji cadangan untuk musim haji 2020 menjadi sepuluh persen. Ini dilakukan untuk menyiasati agar kuota haji yang telah dimiliki

Papua.

"Ya hari Minggu itu (1 Desember 2019). Saudara-saudara kita yang mayoritas di Papua Kristiani ya silakan beribadah," ucap Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal kepada wartawan di Skouw, Jayapura, Papua.

Kamal menyampaikan, patroli keamanan tetap dilakukan pada hari itu. Warga Papua lain yang tidak ke geraja pun dipastikan Kamal tetap dijaga keamanannya.

"Jadi tidak ada halangan, aparat kepolisian tetap melakukan pengamanan, patroli dan sebagainya," kata Kamal.

Diketahui, Kapolri tengah melakukan kunjungan kerja di Papua bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Pada Minggu (1/12) itu, Kapolri direncanakan mengunjungi sejumlah tempat di Papua. (Dtc)

dan hukum dengan badan hukum dan 27% sengketa masyarakat dengan pemerintah.

Untuk mencegah agar konflik lahan tidak terus bertambah, dibutuhkan ada kepastian hukum terhadap lahan yang ada di negeri ini, khususnya di Provinsi Lampung. Sehingga, tidak ada pihak yang mudah mengklaim tanah yang sebenarnya bukan miliknya. Jika lahan negara yang luas tidak dijaga dengan baik, lambat laun akan banyak pihak yang dengan mudahnya menempati lalu mengklaim itu sebagai hak miliknya. (**) Dari Hal 1

negara Indonesia dapat terserap dengan lebih optimal.

"Sebelumnya, kuota haji cadangan hanya sebesar 5%, atau sekitar 10.200 jemaah.

Angka ini ternyata masih belum bisa memenuhi ketika ada jemaah haji batal berangkat. Jadi tahun depan dapat dinaikkan menjadi 10 persen," ujar Fachrul Razi.

Pada musim haji 2019, Fachrul menjelaskan bahwa kuota jemaah haji Indonesia terserap 99,44 persen. Fachrul menerangkan, yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada 1.189 jemaah dan 79 TPHD yang tidak berangkat pada musim haji 2019.

"Banyak dari mereka sebenarnya secara administrasi sebenarnya telah siap. BPIH telah lunas, bahkan visa sudah jadi. Namun, karena alasan pribadi, mereka banyak mengundurkan diri. Mulai dari alasan sakit, hamil, atau pun alasan pribadi lainnya.

Hal ini yang kemudian perlu kita sikapi. Salah satunya kita menambah kuota haji cadangan menjadi 10 persen.

Agar tentunya kemanfaatan kuota yang kita miliki dapat optimal," terangnya.

Sementara itu, Kantor

Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung saat masih menunggu penambahan kuota jemaah haji dari pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 M/1441 H. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Seraden Nihan mengatakan, sejauh ini belum ada pembahasan tindaklanjut terkait pembagian jumlah kuota tambahan.

"Baru tawaran. Belum ada ketentuan, kalau sudah ada baru kita bicarakan. Tapi kita menyambut baik. Kalau kita daerah siap saja," ujar Seraden kepada Kupas Tuntas, Kamis (28/11) malam.

Dia melanjutkan, jika ada tambahan kuota jemah haji, maka waiting list akan semakin pendek. Apalagi saat musim haji 2019 seluruh kuota yang ada bisa terpenuhi yakni sebanyak 7.445 jemaah.

Diketahui, biaya perjalanan ibadah haji 2019 ditetapkan sebesar Rp 35.235.602.

Nilai tersebut sama dengan jumlah biaya haji yang diusulkan Kemenag untuk tahun 2020. (Erik/Dtc)

10

Jumat, 29 November 2019

SELEBRITI

Pakai Legging Warna Kulit, Gisel Bikin Gagal Fokus Netizen

Nagita Slavina

Gisella Anastasia tengah menjadi perhatian warganet, lewat foto yang diunggah Jessica Iskandar melalui akun Instagramnya. Dalam foto tersebut, Gisel begitu sapaan Gisella Anastasia baru saja berolahraga bersama Jessica Iskandar, dan ditemani oleh pasangan masing-masing.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - AWALNYA foto unggahan Jessica Iskandar terlihat biasa saja.

Namun setelah diperhatikan, Gisella Anastasia terlihat seperti tidak menggunakan celana.

Hal itu lantaran, bawahan yang digunakan Gisella Anastasia senada dengan warna kulit. "Mau sehat harus cinta olahraga kayak kita..," tulis Jesica Iskandar dalam keterangan foto unggahannya, Kamis (28/11).

Tak sedikit Warganet yang bereaksi melihat foto tersebut. Mereka dibuat salah fokus melihat Gisel Anastasia yang seperti tidak menggunakan celana.

"Salfokkk apa aku salah liat dah ????," tulis akun @restiafriweny96. "salfok bentuk kaki giselll," tulis akun @sarynuna.

"Gisel kek gak pakek," tulis akun @ssaindahpasela15.

"Gagal fokus sama kak

Gisele ... kayak gapake celana ," tulis akun @kartikairma.

Ada pula warganet yang kecewa melihat foto tersebut. Sebab Gisel dianggap tidak pantas berpakaian seperti itu. "ya alloh gysel," tulis akun @revaleyna_89 "kaki gisel knp y serem," tulis akun @radenisaIt

"Mba gisel terus buat sensasi," tulis akun @tionartabakara7.

Meski banyak yang kontra namun ada juga warganet yang pro dengan Gisella Anastasia.

"Otak Netizen emang ngeresssss di liat baik2 dia pkai apa? Gak laki gak perempuan otak kalian pkirannya jorokk," tulis akun @widyaastuti_eka21 Hal serupa pernah dialami Shandy Aulia beberapa waktu lalu, dan sempat menuai pro kontra. Karena warnanya senada dengan kulit, alhasil Shandy Aulia terlihat seperti telanjang.

(Lp6)

Gisella Anastasia

Pertama Kali Warnai Rambut, Sempat Dikecam, Kini Banjir Dukungan Nagita Slavina Sempat Terkejut KUPAS TUNTAS JAKARTA - RAFFI Ahmad dan Nagita Slavina beberapa waktu lalu mengajak tim Rans Entertainment ke Korea Selatan dalam rangka program keliling dunia bertajuk Rans the World.

Selama di Negeri Ginseng itu, Nagita Slavina melakukan hal baru, yaitu mengecat rambutnya. Ini merupakan pengalaman pertama Nagita di sepanjang hidupnya.

"Aku belum pernah diwarnai rambutnya. Di Korea itu terkenal dengan Korean Beauty. Jadi hari ini aku sama Raffi mau diwarnai rambut," kata Nagita Slavina dalam vlog di Rans Entertainment yang diunggah di Youtube, Selasa (26/11) lalu.

Menariknya, Raffi Ahmad juga diminta untuk ikut diwarnai rambutnya.

Awalnya ia menolak, namun pada akhirnya Nagita berhasil membujuknya.

"Hah kok aku juga sih? Aku sudah tambah gendut nanti tambah aneh loh," keluh Raffi

KECANTIKAN MADEENASKINCLINIC Rahasia Kecantikan Halal & Natural.

Mau Wajah Cantik Alami, Berkilau & CerahAlami?Yangpastitanpatindakan operasi, Madeena Skin Clinic punya solusinya. Karena Cantik itu dirawat bukan diedit. Tlp : (0721) 5607 387 WA:0818207797/08117917797 JL. Pangeran Antasari Ruko 3AB, Kedamaian,B.Lampung,35121

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020 SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/ Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f. Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229.

Untuk info lengkap hub. Lim Sriyani 081279165253

"Enggak apa-apa sayang, biar kamu kayak bule, you know," bujuk Nagita.

Raffi Ahmad semula ragu dengan keputusan Nagita mewarnai rambutnya untuk pertama kali.

"Kamu benar mau diwarnai rambutnya?

Jangan sayang, nanti kamu jadi jelek loh," ujar Raffi kepada Nagita.

Nagita pun meminta suaminya untuk tak berkata macam-macam. Ia lantas memiliki solusi andaikan hasilnya tak sesuai harapan.

"Ini pertama kali diwarnai, kalau enggak cocok ya tinggal dihitami lagi saja rambutnya," ujar Nagita.

Rupanya, salon yang dihampiri Nagita dan Raffi sering dikunjungi oleh beberapa artis K-Pop. Setelah melakukan konsultasi dengan penata rambut, Raffi dan Nagita memantapkan pilihan warnanya.

Setelah diwarnai, rambut Raffi dan Nagita pun terlihat terang. "Ini aku habis dibleaching. Jadi nama tekniknya di-ombre, kayak gradasi gitu, warnanya dari

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. Abadi Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman.

Hub. 0853 8456 5777. Jln. P.Antasari No. 171 B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng�, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu.

CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

gelap turun ke bawah lebih terang," jelas Nagita.

Nagita pun terkejut pada pertengahan proses mewarnai, karena rambutnya sempat menjadi pirang.

"Shock. Warnanya kayak gini, terus aku bingung dari tadi video call sama Nanas, sama Chacha, sama adikadik aku. Mereka bilang, 'Jangan pulang ke Jakarta, Mbak. Please, jangan pulang.' Semuanya gitu," ujar Nagita.

Raffi Ahmad yang sudah selesai terlebih dahulu, tampak makin percaya diri dengan warna rambut abuabu. "Gua sudah selesai di salon ini. Wah, keren banget guys. Warnanya ash grey.

Gua sudah kayak oppaoppa Korea," celetuk Raffi.

Setelah proses mewarnai rambut selesai, Nagita tampak senang dengan hasilnya. "Aku suka sih.

Enggak terlalu kayak 'wow'.

Kalian tahu kan milk tea? Di Indonesia banyak milk tea.

Nah, ini dia milk tea namanya, guys. Katanya di sini lagi ngetren banget," terang Nagita. (Lp6)

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha). 0721 5613282.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

MUSIK JUAL BELI LOGAM MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - PENYANYI Agnez Mo menjadi buah bibir karena kontroversi ucapannya dalam wawancara dengan program BUILD Series di New York, Amerika Serikat.

Saat itu, Agnez melontarkan pernyataan bahwa ia mengaku tidak memiliki darah Indonesia sama sekali, melainkan dia adalah keturunan Jerman, Jepang, dan China.

Pernyataan itulah yang dianggap kontroversial.

Cuplikan wawancara pada bagian tersebut kemudian beredar di media sosial Indonesia dan menimbulkan kecaman terhadap Agnez.

Namun di sisi lain, sederet artis dan musisi kondang memberikan semangat serta dukungan kepada pelantun lagu 'Coke Bottle' itu.

Seperti Penyanyi dan pencipta lagu Anji angkat bicara melalui akun Instagramya, @duniamanji.

Anji menegaskan, Agnez merupakan salah satu seniman Tanah Air yang sangat bangga dengan

SANGGAR BUNGA TERIMAPESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909, 081272193361 , 0811919121

negara Indonesia. "Mengaku tidak memiliki darah Indonesia, bukan berarti tidak cinta Indonesia atau tidak bangga pada Indonesia," tulis Anji, Rabu (27/11).

Pelantun lagu "Dia" itu mengimbau setiap orang untuk menonton video secara keseluruhan dan membuat hal yang berbau provokasi. "Nonton videonya jangan setengahsetengah. Apalagi membuat postingan yang memprovokasi," tegasnya. "Hati kita tidak bersudut. Jangan mudah tersulut. I stand with you, @agnezmo," lanjut Anji.

Bukan hanya Anji, penyanyi sekaligus pencipta lagu Anggun juga menanggapi hal tersebut yang ia sampaikan melalui akun Twitter-nya, @Anggun_Sasmi.

"Saya dibilang: Jangan ngaku2 orang Indonesia, elo tuh orang Prancis!" tulis Anggun di akun Twitter-nya seperti, Rabu (27/11). Untuk diketahui, pelantun lagu "Tua-tua Keladi" itu melepas status WNI dan menjadi warga negara Perancis beberapa tahun lalu.

"Dia dibilang: Malu sama

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jl. Soe karno Hatta No. 52 D Suka bumi Indah, Ban darlampung. Telp : 0721-709216/ 081398800360 KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

PENGISIAN RACUN API CAHAYA ABADI, men jual berbagai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso 138 C (Dpn RS BudiMedika) Hb. 0851 07520099/081278001238

negara ya, sampai bilang enggak punya darah Indonesia sama sekali!" lanjut Anggun.

Karena hal tersebut, Anggun pun heran dan kembali bertanya kepada publik. "Jadi yang penting apa dong, darah Indonesia atau paspor Indonesia?" tulisnya lagi. Namun, menurut Anggun, yang paling penting adalah tidak menghakimi orang lain.

"Yang paling penting adalah belajar "Tidak menghakimi orang". Gitu aja repot," tutup Anggun. (Kps)

Jumat, 29 November 2019

PARIWARA

11

Dipimpin Agus Istiqlal, Pesibar Banyak Kemajuan  Beroperasinya Listrik Bawah Laut 20 KV di Pulau Pisang Selama kepemimpinan Bupati Agus Istiqlal, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) telah banyak kemajuan.

Hal tersebut dapat dilihat dengan telah beroperasinya kabel listrik bawah laut 20 KV, di Kecamatan Pulau Pisang.

Pesisir Barat (Kupas Tuntas) JARINGAN listrik kabel bawah laut 20 KV itu, dibangun dari Pekon Tembakak ke Pulau Pisang. Sehingga saat ini warga Kecamatan Pulau Pisang telah menikmati penerangan listrik.

Dengan telah beroperasinya jaringan listrik di pulau pisang, maka diharapkan kedepan para investor dan para wisatawan akan menjadi tertarik untuk berkunjung dan berinvestasi di Kabupaten Pesisir Barat.

Dengan semakin meratanya energi listrik di Kabupaten Pesisir Barat, maka akan berdampak pula pada meningkatnya sektor pendidikan, ekonomi, pariwisata dan lainnya.

Selain itu, Gedung Megah DPRD yang berlantai tiga dibangun di atas lahan 3000 meter persegi telah selesai dibangun dan kini sudah ditempati oleh anggota dewan.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berhasil mengatasi daerah terisolir. Dibukanya akses jalan di Way Haru Kecamatan Bangkunat yakni Pekon Way

Haru, Bandar Dalam, Siring Gading, dan Way Tiyas telah terkoneksi dan dapat dirasakan oleh tujuh ribu jiwa yang

ada di dalamnya. Semua itu tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras Bupati Agus Istiqlal. (Adv)

Agus Istiqlal Bupati Pesisir Barat

Wisuda Periode IV 2019 UIN RIL Kukuhkan 631 Wisudawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) menggelar sidang senat terbuka wisuda program sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2-S3) di Gedung Serba Guna kampus setempat, Kamis (28/11).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DALAM sambutan tertulisnya, Rektor UIN RIL, Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag yang dibacakan wakil Rektor, Dr. Alamsyah, M.Ag mengatakan, pada periode ke IV ini peserta wisudanya yaitu 631 orang yang terdiri atas 1 orang Program Doktor (S3), 9 orang program Sarjana Mag-

ister (S2), dan 621 dari program sarjana (S1) dengan rincian dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebanyak 329 orang, Fakultas Syari’ah 83 orang, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 42 orang, dan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 83 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 84 orang. ”Diantara 631 wisudawan tersebut, terdapat sejumlah orang wisudawan yang meraih predikat summa cum laude yaitu lulusan dengan IPK 3.85 keatas, lulus 4 tahun atau kurang, pujian atau cumlaude, yakni mereka yang berhasil lulus tepat waktu, yaitu 4 tahun, dengan Indeks Prestasi Kumulatif di atas 3,60 dari skala maksimum 4,0, dan tidak memiliki nilai D,” kata Rektor dalam sambutan.

Ia mengatakan, dari jumlah wisudawan berpredikat pujian selama 3 tahun terakhir ini, terlihat telah terjadi

peningkatan mutu secara konsisten dan signifikan.

“Sungguh hal ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semua, karena dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, UIN Raden Intan Lampung telah secara konsisten meningkatkan jumlah lulusan sekaligus meningkatkan prosentasi lulusan berpredikat cumlaude. Fenomena ini menunjukkan pada kita bahwa telah terjadi perbaikan mutu pembelajaran secara berkelanjutan,” kata Rektor.

Rektor menjelaskan, tahun ini UIN Raden Intan Lampung diminati oleh pendaftar sekitar 26 ribu lulusan SLTA. Dari jumlah itu hanya sekitar enam ribu yang diterima.

“Tahun ini UIN Raden Intan Lampung menempati peringkat ke-4 perguruan tinggi keagamaan Islam paling diminati secara nasional, dan menempati posisi ke-1 Per-

WISUDA - UIN Raden Intan Lampung menggelar sidang senat terbuka wisuda program sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2-S3) di Gedung Serba Guna kampus setempat, Kamis (28/11).

Foto: Ist

guruan Tinggi Keagamaan Islam paling diminati di Sumatera,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini UIN Raden Intan Lampung telah berusia 51 tahun. Setengah abad lebih atau 51 tahun bukanlah hanya waktu kronologis tanpa makna, tapi juga merupakan waktu his-

toris yang di dalamnya ada proses perjuangan, pengabdian, dan kontribusi UIN Raden Intan Lampung kepada umat dan bangsa.

“Kini setelah setengah abad lebih berjalan, kita tiba di sebuah jaman yang telah berubah. Jaman yang telah memindahkan pandangan dunia lama

ke pandangan dunia baru.

Kita memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan ciri-ciri serba internet (internet of things), keterhubungan, jaringan, artificial intellegence, kecepatan, serba digital, dan matinya tren (trend break) yang terjadi dengan cepat,” terangnya. (Adv)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | JUMAT, 29 NOVEMBER 2019

Mendikbud Nadiem Akan Hapus Ujian Nasional Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, menyatakan, sedang mengkaji penghapusan Ujian Nasional (UN). Namun, Nadiem, belum menjelaskan lebih jauh hasil kajian tersebut.

Jakarta (Kupas Tuntas) “ITU (penghapusan UN) yang sedang kami kaji. Ditunggu kabarnya," kata Nadiem di Ballroom The RitzCarlton Hotel Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/11).

Selain itu, Nadiem me-

ngatakan, Kemendikbud saat ini tengah berupaya menciptakan kesinambungan antara sistem pendidikan dan dunia industri. Salah satu caranya adalah deregulasi dan debirokratisasi.

"Juga arahan Pak Presiden untuk menciptakan link and match antara sistem pendidikan kita dan apa yang dibutuhkan di dunia industri dan lain-lain. Untuk mencapai itu, ada beberapa hal yang satunya adalah deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan. Makanya platformnya yang kami sebutkan itu merdeka belajar," jelas dia.

Masih kata Nadiem, pihaknya juga akan melakukan penyederhanaan kurikulum.

Serta lebih mengutamakan kompetensi daripada sekadar menghafal.

"Dari situ harus adanya

penyederhanaan dari sisi kurikulum maupun asesmen agar beralih kepada yang sifatnya yang lebih kompetensi dan bukan saja menghafal informasi. Itu suatu perubahan yang akan kita terapkan dan kita sempurnakan," ujarnya.

Sementara itu, Nadiem menyebut kualitas sumber daya manusia (SDM) pengajar atau guru juga perlu ditingkatkan. Peningkatan itu akan dilakukan di semua jenjang pendidikan.

"Tentunya yang terpenting adalah kualitas daripada SDM pendidik baik di vokasi maupun di unit pendidik dalam SMA, SMP, SD. Semua itu mengarah pada pelatihan peningkatan dan penyederhanaan hidup seorang pendidik," tuturnya.

Rencana Mendikbud menghapus UN mendapat dukungan dari pegiat pendidikan. Mereka menganggap alat ukur untuk menilai kualitas pendidikan tidak hanya melalui UN. Pakar Pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis, Indra Charismiadji, berpendapat, hingga saat ini, UN gagal menjadi tolok ukur untuk melihat kualitas murid.

"UN itu seperti timbangan yang rusak karena tidak mengukur kualitas anak," kata Indra, Rabu (27/11).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Ade Erlangga Masdiana, mengatakan UN 2021 akan berbeda dengan saat ini.

Tapi, ia masih merahasiakan perbedaan tersebut. “Belum bisa disampaikan. Tunggu saja,� kata Ade. Indra mengatakan urusan pendidikan semestinya bukan hanya soal angka-angka yang dicapai murid, melainkan juga bagaimana pendidikan itu menghasilkan suatu karya.

Dengan demikian, hasil karya guru ataupun murid tersebut semestinya menjadi portofolio buat mereka.

"Negara-negara lain juga sudah menghapus standardisasi tes model ujian nasional. Ini era portofolio," ujarnya. (Dbs)