Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Rabu, 7 Agustus 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | RABU, 7 AGUSTUS 2019

KPK Dukung Wisata Lampung KPK mendukung pengembangan sektor wisata di Provinsi Lampung, seperti Pulau Tegal Mas. Sepanjang sektor wisata dikelola sesuai aturan.

Karena sektor wisata punya potensi besar untuk menyumbang pendapatan negara.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Mabes Polri, memasang plang (segel) di atas lahan reklamasi di Pantai Marita Sari dan Pulau Tegal Mas, Selasa (6/8).

Dengan pemasangan plang itu, setiap orang dilarang melakukan aktifitas atau kegiatan apapun di

atas areal tersebut. Hal itu dilakukan karena kegiatan reklamasi yang sudah dilakukan belum mengantongi izin.

Direktur Jendral Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) pada KLHK, Rasio Ridho Sani menjelaskan pemberian peringatan dengan mendirikan plang di lokasi itu tidak menjadi tolak ukur bahwa di situ tidak boleh ada kegiatan apapun.

Pada Pantai Marita Sari, lanjut Rasio Ridho Sani, nelayan diperbolehkan melakukan aktifitas seperti biasa. Seperti menyandarkan kapalnya di lokasi tersebut. Atau menggunakan lokasi itu sebagai parkir dari kapal mereka jika sewaktu-waktu ada penumpang yang ingin menyeberang kemana saja.

“Tidak ada larangan sampai menyetop kegiatan nelayan atau masyarakat sekitar. Yang kita minta diperhatikan itu adalah, jangan sampai ada lagi aktifitas reklamasi, cukup sampai di situ,” ujarnya saat berada di Pulau Tegal Mas, kemarin.

Ia menambahkan, kegiatan wisa>> Baca

KUNJUNGI PULAU TEGAL MAS - WAKIL Ketua KPK Saut Situmorang mendampingi tim KKP, KLHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Mabes Polri mengunjungi Pulau Tegal Mas, Selasa (6/8).

Foto: Ricardo/Kupas Tuntas

KPK Hal 9

Sainin Sudah Dua Kali Dilaporkan ke Polda Lampung OJK: Jangan Tergiur Terkait Dana Seragam Buruh dan Iuran BPJS Kesehatan Pinjaman Dana Melalui Online Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

KETUA nonaktif Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Panjang, Sainin Nurjaya sudah dua kali dilaporkan ke Polda Lampung. Bahkan, Sainin Nurajaya sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana seragam buruh dan iuran BPJS Kesehatan senilai

Rp670 juta lebih.

Dori, seorang buruh di Pelabuhan Panjang mengatakan dirinya bersama buruh lainnya pernah melaporkan Sainin ke Polda Lampung pada tahun 2007.

Dan pada 2009, Sainin sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Pelaporan tahun 2007 lalu terkait dugaan penggelapan dana seragam buruh dan iuran BPJS Kesehatan senilai Rp670 juta. Pelaporan berdasarkan laporan buku Koperasi TKBM

tahun 2006 dan 2007. Kelanjutan laporan itu, pada 2009 Sainin sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Dori, Selasa (6/8).

Namun, lanjut dia, berkas perkara Sainin saat itu dikembalikan lagi oleh Kejaksaan ke Polda Lampung untuk dilengkapi. “Saat itu, minta dilengkapi dengan hasil audit. Sementara kami tidak punya dana untuk membayar auditor, sehingga kasusnya sampai kini tidak berlanjut,” ujar Dori.

Masih kata Dori, Sainin kembali dilaporkan ke Polda Lampung untuk kedua kalinya pada sekitar bulan Mei 2019. “Pelapornya Andriadi terkait kasus dugaan penggelapan dana iuran BPJS Kesehatan senilai Rp2,3 miliar,” imbuhnya.

Ia berharap, polisi bisa mengusut tuntas laporan yang melibatkan Sainin Nurjaya.

Pasalnya, Sainin hingga kini >> Baca

BANDAR LAMPUNG - OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menindak tegas sebanyak 826 perusahaan financial technology (Fintech) berbasis peer to peer landing dalam waktu kurun selama tahun 2019.

"Sebanyak 826 perusahaan itu telah ditindak tegas oleh satuan tugas (Satgas) waspada investasi terhadap perusahaan yang tidak berizin yang dapat merugikan masyarakat," kata Kepala

Sainin Hal 9

>> Baca

OJK Hal 9

PT Sarimakmur Beri Keterangan Berbeda Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto: Erik/Kupas Tuntas

BERI KETERANGAN - BRANCH Manager PT Sarimakmur Tunggal Mandiri Beni Wijaya (pakai kaos merah) memberi keterangan di hadapan anggota Komisi II DPRD Lampung, Selasa (6/8).

PT Sarimakmur Tunggal Mandiri memberi keterangan berbeda terkait pemanfaatan kopi impor asal Vietnam saat rapat dengar pendapat (Hearing) dengan Komisi II DPRD Provinsi Lampung di Kantor DPRD Lampung, Selasa (6/8).

Komisi II DPRD Provinsi Lampung memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkopian di Provinsi Lampung, untuk dimintai keterangan terkait masalah impor kopi di Lampung. Di antaranya Dinas Perdagangan Provinsi Lam-

pung, PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya dan PT Sarimakmur Tunggal Mandiri.

Yang menarik, saat hearing Beni Wijaya selaku Branch Manager PT Sarimakmur Tunggal Mandiri menyampaikan keterangan yang berbeda dengan yang disampaikan Lina selaku Bagian Ekspor dan Impor di perusahaan tersebut.

Jika sebelumnya Lina menyampaikan bahwa perusahaannya mengimpor kopi dari Vietnam untuk diproduksi ulang (Reproduksi) lalu diekspor. Sebaliknya, Beni menegaskan jika perusahaannya mengimpor kopi untuk melayani kebutuhan lokal.

"Kalau impor kita memang impor, tapi volume impor kita sangat kecil dan itu untuk kebutuhan cafe di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang. Di sana kan jualan kopi Vietnam, itulah tujuan kita impor. Kita nggak ada ekspor kopi dari Vietnam, karena pembeli itu tidak stupid. Dari cita rasa, mereka sudah tahu apakah ini dari kopi Vietnam atau asli Indonesia," jelas Beni.

Ia juga membeberkan, terkadang kopi robusta asal Vietnam diblend atau dicampur dengan kopi robusta Lampung, tergantung ke>> Baca

PT Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Harus Percaya Siapa?

PERSOALAN impor kopi di Lampung semakin menarik untuk disimak. Polda Lampung sudah mulai memanggil sejumlah pihak, untuk mengungkap dugaan permainan dalam impor kopi. Demikian pula DPRD Lampung melalui Komisi II, juga tidak mau ketinggalan sudah Zainal Hidayat, SH memanggil importir kopi dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

Ada pemandangan yang menarik saat Komisi II DPRD Lampung meminta penjelasan dari dua importir sekaligus eksportir kopi di Lampung. Ada kejanggalan, saat branch manager salah satu perusahaan kopi memberikan keterangan berbeda dengan pegawainya terkait pemanfaatan impor kopi dari Vietnam.

Si branch manager memberi keterangan jika impor kopi Vietnam untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Sementara sebelumnya, pegawai perusahaan tersebut saat dihubungi menjelaskan jika kopi impor Vietnam diproduksi ulang untuk kemudian diekspor ke sejumlah negara tujuan.

Pertanyaan yang muncul kemudian, siapa sebe>> Baca

Harus Hal 9

Sehari Asponak Jual 4.425 Kambing, Raup Omzet Rp11 Miliar Asosiasi Kelompok Peternak (Asponak) Kabupaten Tanggamus mampu menjual 4.425 ekor kambing dalam sehari. Omzet yang diraup pun spektakuler mencapai Rp11 miliar lebih.

Tanggamus (Kupas Tuntas) ASPONAK kerja sama dengan Asosiasi Peternak Kambing Saburai, Himpunan Peternak Kambing dan Domba Indonesia (HPKDI) dan Para pelaku usaha ternak di Tanggamus, menggelar bazar hewan kurban di kawasan rest area Gisting, Kabupaten Tanggamus, Selasa (6/8).

Dalam bazar ini dijual ribuan ekor kambing berbagai jenis, seperti Saburai, Etawa, Peranakan Etawa (PE), Boer,

Rambon, Sarmen, Kacang, Boerawa, Burcang, dan Biribiri. Semua hewan kurban yang dijual dijamin sehat.

Harga dibanderol mulai Rp1 juta hingga Rp6 juta.

Ketua Asponak Tanggamus, Rintoko mengatakan bazar dilaksanakan untuk membantu masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat.

“Bazar digelar hanya sehari, setelahnya akan dilakukan road show penjualan hewan kambing di sejumlah lokasi. Salah satunya di depan Pasar Induk Gisting hingga 10

Foto: Sayuti/Kupas Tuntas

BAZAR HEWAN KURBAN - ASPONAK kerja sama dengan Asosiasi Peternak Kambing Saburai, Himpunan Peternak Kambing dan Domba Indonesia dan Para pelaku usaha ternak di Tanggamus, menggelar bazar hewan kurban di kawasan rest area Gisting, Selasa (6/8).

Agustus mendatang,” jelasnya.

Ia membeberkan, sesuai laporan dari 20 pedagang kambing yang mengikuti bazar, berhasil terjual 4.425 ekor kambing dengan omzet mencapai Rp11 miliar lebih.

“Bila diasumsikan harga rata-rata Rp2,5 juta per ekor.

Ini membuktikan usaha peternakan kambing dan domba menjadi sumbangsih un>> Baca

Sehari Hal 9

2

Rabu, 7 Agustus 2019

BANDAR LAMPUNG

Waspada Investasi Bodong Berkedok Toga-Tomas

Maraknya penipuan berkedok investasi mengharuskan masyarakat harus lebih waspada sebelum menggunakan uangnya untuk berinvestasi. Kedok investasi kian beragam di antaranya berkedok tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung saat ini tengah memerangi investasi bodong atau abalabal yang meresahkan masyarakat. OJK pun mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap investasi bodong terutama investasi berkedok toga dan tomas.

Pasalnya, dari ratusan temuan investasi bodong yang dilakukan OJK, banyak

menemukan investasi berkedok agama. Umumnya, perusahaan investasi ilegal itu memanfaatkan ketokohan, baik itu tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

“Kita punya semacam Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari berbagai OPD, Kejaksaan dan juga Kementerian Agama. Kenapa? karena memang banyak investasi ini berkedok keagamaan.

Makanya kita ada MoU dengan Kemenag,” kata Kepala OJK Provinsi Lampung, Indra Krisna, dalam kegiatan Cof-

fee Morning di Kantor OJK Lampung, Selasa (6/8).

Baru-baru ini, kata Indra, OJK menggelar sosialisasi dengan perwakilan seluruh gereja di Lampung, yang diadakan di GPIB Bandar Lampung. “Yang mengikuti investasi itu salah satunya karena ada tokoh. Seperti tokoh agama. Kalau misalnya pendetanya atau ustadnya ikut, pasti jemaatnya juga ikut. Itu ada terjadi di NTT, di Malang, dan di Pekanbaru,” terangn dia.

Indra juga berharap kepada para jurnalis di Lampung untuk giat memberitakan investasi bodong ini. Sehingga masyarakat tidak tertipu dengan iming-iming keuntungan besar.

Ditanya ciri-ciri investasi ilegal, Indra menjelaskan

hanya butuh ‘2 L’ untuk mengetahui hal tersebut. Yaitu Legal dan Logis. “Legal itu, apakah perusahaan itu terdaftar di OJK atau tidak.

Karena setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan harus terdaftar.

Kalau tidak, ya selesai sudah.

Itu perusahaannya tidak benar,” jelasnya.

Tak hanya perusahaannya, produknya juga wajib terdaftar di OJK. “Terus yang berikutnya adalah logis. Berapa imbal hasil yang ditawarkan, wajar nggak? Kalau mau acuannya bisa kita lihat berapa sih tingkat bunga yang ada di LPS. Kalau ada yang ditawarkan untuk sampai 30 persen, apakah wajar atau tidak,” bebernya.

Indra menjelaskan bahwa pada bulan Agustus 2019 ini,

Satgas Waspada Investasi telah menghentikan sebanyak 14 entitas investasi ilegal. Sehingga pada tahun 2019, total entitas investasi ilegal yang telah dihentikan sebanyak 177 entitas.

Jumlah itu, kata Indra, terdiri dari kegiatan 117 Trading Forex tanpa izin, 13 Multi Level Marketing (MLM) tanpa izin, 11 investasi uang. 5 investasi cryptocurrency, dan 31 investasi lainnya.

“Kami bersama Bareskrim Polri berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi mempercepat penindakan terhadap perusahaan investasi ilegal dan Fintech Illegal yang telah ditangani oleh Satgas Waspada lnvestasi, namun masih beroperasi,” ujarnya.

“Sesuai per Agustus 2019, jumlah Fintech Peer-to-peer

landing tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK yang berpotensi merugikan masyarakat pada tahun 2018 sebanyak 404 entitas. Sedangkan pada tahun 2019, sebanyak 826 entitas. Sehingga secara total sejak 2018 yang telah ditangani sebanyak 1.230 entitas,” sambungnya.

“Kami akan semakin aktif melakukan sosialisasi dan edukasi terkait Waspada Investasi. Kita juga mengeluarkan publikasi berupa imbauan kepada masyarakat terhadap entitas-entitas yang tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Karena imbas hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal," paparnya. (Tampan)

Arinal Apresiasi Usulan Fraksi DPRD Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

TEMUI GUBERNUR - GUBERNUR Lampung, Arinal Djunaidi, menyambut kedatangan para atlet yang tergabung dalam Forki Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (6/8).

 Atlet Karate Lampung Borong Medali di Bogor

Gubernur: Ayo Terus Tingkatkan Prestasi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) GUBERNUR Lampung, Arinal Djunaidi, memberikan apresiasi dan penghargaan setinggitingginya kepada juara atlet karate pada kejuaraan Surabaya Mayor International Open Karate Championsip 2019 dan Kejuaraan Nasional Bogor Karate Open VI 2019.

Pada kejuaraan Internasional Surabaya Open, atlet Lampung berhasil mendapatkan lima medali emas dan dua perak. Dan pada kejuaran Bogor Open VI, mereka berhasil memborong juara II umum dengan peroleh medali yaitu delapan emas, tiga perak, dan dua perunggu.

“Kalian merupakan salah satu harapan daerah untuk mengharumkan nama Lampung baik di kancah Nasional maupun di kancah Internasional. Kalian harus mampu me-

ningkatkan dan mengembangkan kemampuan kalian menjadi lebih baik lagi, karena tidak semua penduduk Lampung mampu menjadi seperti kalian,” kata Gubernur Arinal, saat menerima audiensi dari Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki) Lampung, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (6/8).

Arinal berharap kepada para atlet karate untuk dapat terus meningkatkan prestasinya. “Saya sangat bangga dan menghargai atas prestasi yang kalian dapatkan. Kalian harus terus meningkatkan diri, jujur dalam tindakan, disiplin, latihan keras, konsisten, serta ikhlas dalam pengabdian,” harap Arinal.

Orang nomor satu di Provinsi Lampung ini menjelaskan, bahwa perkembangan olahraga di Provinsi Lampung kedepannya akan terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi, termasuk cabang olahraga karate.

“Beberapa cabang olahraga

terus menunjukkan prestasinya di kejuaraan, baik nasional maupun internasional, seperti cabang olahraga karate, baseball, dan catur,” ungkapnya.

Guna mendukung perkembangan dan kemajuan olahraga, kata Arinal, tentunya harus didukung tata kelola yang baik dari KONI Lampung, yang disertai tata kelola cabang olahraga (cabor). “Tata kelola ini harus terbangun dengan baik. Komunikasi KONI dan cabor harus bagus, yang muaranya pada pembinaan para atlet,” pesannya.

Selain itu, tambah Gubernur, Dinas Pemuda dan Oahraga Provinsi Lampung juga harus memberikan pembinaan kepada olahraga dan kepemudaan.

Langkah pembinaan dan usulan dan KONI Lampung juga tak lepas dari diskusi dengan Dispora Lampung. “Kalian bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, dan eksekusi sesuai arahan gubernur,” ujarnya. (Rls)

DPRD Lampung kembali menggelar sidang paripurna lanjutan Pembahasan Raperda Provinsi Lampung tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Pemprov Lampung, Selasa (6/8). Pada rapat kali ini, beragendakan jawaban dari Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Arinal mengapresiasi berbagai masukan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung, terhadap Raperda Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Pemprov Lampung.

Arinal meyakini berbagai usul dan saran dari pihak legis-

latif tersebut, untuk menghasilkan produk hukum yang terbaik demi pembangunan Provinsi Lampung.

"Saya menyambut baik dan mengapresiasi atas usulan dan masukan dari fraksifraksi DPRD Lampung, terkait dengan Raperda tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Pemprov Lampung. Semoga dengan Raperda ini, Lampung akan jauh lebih baik kedepannya," ujarnya.

“Ini juga tentunya dimaksudkan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemda dalam mengantisipasi, melaksanakan dan menyelesaikan segenap persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sesuai tujuan dan

sasaran yang kita inginkan bersama," sambungnya.

Dikatakan Arinal, apabila masih terdapat usul dan saran ataupun pendapat dari Dewan yang mungkin belum terakomodir dalam jawaban tersebut, untuk dapat dibicarakan pada tingkat pembicaraan berikutnya.

Diketahui sebelumnya pada Rabu (31/7) lalu, Gubernur Arinal telah menyampaikan Raperda Prakarsa Pemprov Lampung. Kemudian dilanjutkan dengan pemandangan umum Fraksifraksi DPRD Provinsi Lampung pada Senin (5/8).

Dalam paripurna tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional, menyambut baik adanya Raperda itu, karena menunjukkan prioritas dan kesungguhan Pemprov Lampung dalam melaksanakan tugas pengabdian terhadap masyarakat. (Erik)

KAI Salurkan CSR untuk Pembangunan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre IV Tanjung Karang menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp84.250.000, di Kantor Kecamatan Natar Lampung Selatan, Selasa (6/8).

Dana CSR tersebut diberikan kepada warga Tanjungsari, Kecamatan Natar, untuk pembuatan dan normalisasi selokan Jalan Batupuru Natar, renovasi Mushola At Taqwa Dusun Sidoharjo Negara Ratu, dan membantu pembangunan TPA AtTaubah Perum Perintis Kemerdekaan Bandar Lampung.

Bantuan itu diserahkan oleh Deputy EVP Divre IV Tanjung Karang, didampingi Senior Manager Jalan dan Jembatan, M Zakir dan Manager Humas, Sapto Har-

Foto: Ist

PENYERAHAN CSR - PT KAI Divre IV Tanjung Karang menyalurkan dana CSR kepada warga Tanjungsari, Kecamatan Natar, Lampung Sepatan, di Kantor Kecamatan Natar, Selasa (6/8).

toyo, yang disaksikan oleh Sekcam Natar, Suridariah.

Manager Humas Divre IV Tanjung Karang, Sapto Hartoyo, mengatakan, penyaluran dana tersebut sudah sesuai dengan visi dan misi PT KAI (Persero) yang berkomitmen untuk memberikan layanan sosial melalui kegiatan CSR yang dimasukkan dalam berbagai program. Baik Community Relations maupun Kemitraan dan Bina Lingkungan.

“Program Community Relations (CR) merupakan bagian CSR KAI yang bertugas mengelola hubungan internal dan eksternal yang fokus pada pembinaan komunitas. Sedangkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan wujud kontribusi perusahaan dalam pembangunan ekonomi bangsa,” jelasnya.

Bantuan CSR ini, sambung dia, diberikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial PT KAI terhadap masyarakat. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai standard kelayakan.

“Pemberian bantuan juga telah melalui proses survey yang dilaksanakan oleh tim CSR PT KAI Divre IV Tanjung Karang dan mereka dinyatakan memenuhi syarat untuk diberikan bantuan,” kata Sapto.

Menurut data PT KAI, per Januari hingga Agustus 2019, PT KAI Divre IV Tanjung Karang telah merealisasikan penyaluran dana CSR sebesar Rp407.407.142. Antara lain berupa perbaikan sarana dan prasarana ibadah, fasilitas olahraga dan umum, serta bantuan lainnya. (Tampan)

Rabu, 7 Agustus 2019

BANDAR LAMPUNG

3

Realisasi APBD Pemkot Balam Baru 41 Persen Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMKOT Bandar Lampung melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, menyatakan angka realisasi APBD tahun 2019 (Januari-Juli), sudah tercapai 41 persen.

“Jumlah anggaran APBD Pemkot tahun ini (2019) Rp2,2 triliun. Itu dipergunakan menyeluruh ke seluruh OPD di lingkup Pemkot Bandar Lampung,” kata Kepala BPKAD Bandar Lampung, Trisno Andreas, Selasa (6/8).

Trisno menjelaskan, bahwa capaian diakhir tahun, anggaran tentu dapat terealisasi maksimal yaitu 100 persen. "Kami tidak bisa mendesak SKPD untuk cepatcepat dalam penggunaan anggaran. Tapi memang me-

reka sudah memiliki jadwal program kerja, ketika anggaran tersedia, ya diselesaikan," ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data pada website Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kota Bandar Lampung tahun 2019 terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp1,4 miliar dan belanja tidak langsung Rp1,1 miliar.

Untuk progres keuangan sampai dengan bulan Juli lalu, progres keuangan yaitu 33,62 persen, dari target bulan Juli sebesar 55,91 persen. Kemudian juga pada progres fisik sampai akhir Juli terealisasi sebesar 27,47 persen, dari target sebesar 53,30 persen.

“Saya berharap sampai dengan akhir tahun anggaran Desember 2019, dapat terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan, yakni 100 persen,” harapnya. (Wanda)

10 Ribu Anggota BPJS Kesehatan Dicoret Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEKITAR 10 ribu anggota kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bandar Lampung dinonaktifkan kepesertaannya. Hal itu diketahui setelah tidak terdaftar dalam basis data terpadu (BDT).

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung, M. Fakhriza, mengatakan, penonaktifan keanggotan bukan keputusan BPJS, melainkan keputusan Kementrian Sosial, terhitung sejak 1 Agustus 2019 lalu.

“Bukan kita yang menonaktifkan, data BDT itu given (diberikan) dari pusat sesuai SK Kemensos, karena ada daftarnya. Nah, disebutkan yang dinonaktifkan itu karena tidak masuk dalam BDT berlaku,” kata Fakhriza, Selasa (6/8).

Menurutnya, tidak salah

secara nasional jumlahnya ada 5,2 juta peserta BPJS yang dinonaktifkan, tapi langsung ada penggantinya. “Kalau di Lampung juga cukup besar, ya penggantinya yang sudah masuk BDT, tapi belum memiliki JKN,” jelasnya.

“Kalau soal bagaimana bisa tidak masuk BDT, itu kewenangan Dinas Sosial.

Kami sifatnya hanya sistem saja, kok bisa nonaktif, ya karena ada SK Mensos. BPJS tidak boleh menonaktifkan anggota tanpa ada permintaan,” terangnya.

Sementara untuk yang tercatat di Kantor BPJS Kesehatan Bandar Lampung, ada 10 ribu anggota yang dinonaktifkan, dan itu mengacu kepada surat keputusan Kemensos. “Tapi sudah digantikan tiga kali lipat menjadi 30 ribu peserta dan sebenarnya surat itu sudah didisposisikan dinas ke kabupaten/kota,” pungkasnya. (RL)

KRIMINAL

Dua Bandit Curanmor Babak Belur BANDAR LAMPUNG - DUA pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) terpaksa berurusan dengan masyarakat, setelah ketauan beraksi. Ya, kedua pelaku itu berhasil ditangkap warga sehingga menjadi bulan-bulanan alias dihajar massa yang kesal. Kedua pelaku berinisial HSN (18) dan RSI (19). Kedua pelaku yang merupakan warga Lampung Selatan ini, bersama-sama melakukan aksi curanmro milik Dina (40), warga Jalan K.H. Hasyim Gedung Pakuon, Telukbetung Selatan pada Senin (5/8) lalu.

Sepeda motor korban jenis Honda Beat BE 2928 ACC, saat itu sedang parkir di Jalan Ikan Mujair, Telukbetung Selatan.

Kapolsek Telukbetung Selatan, Kompol Yana, menjelaskan, bahwa pada saat itu ada saksi yang melihat kedua pelaku sedang berusaha mencuri motor.

Kemudian aksi para pelaku berhasil digagalkan oleh warga di sekitar tempat kejadian hingga akhirnya pelaku mendapatkan bogem mentah. Beruntung, petugas yang mengetahui kejadian itu, datang ke lokasi untuk menyelamatkan kedua tersangka agar tidak tewas.

“Iya benar, saat itu ada saksi yang melihat lalu berteriak maling, kemudian mendengar suara teriakan itu warga membantu hingga tersangka sempat jadi amukan warga,” kata dia, Selasa (6/8).

Dalam penangkapan itu, kata Yana, disita dari kedua pelaku barang bukti berupa kunci letter T dan satu motor Honda Beat yang digunakan untuk beraksi. Hingga kini petugas masih terus melakukan pendalaman terhadap kedua tersangka, dan juga satu tersangka lainnya yang masih buron. “Ada satu yang berhasil kabur, dan masih kita cari,” pungkasnya. (Ricardo)

DIKUKUHKAN - WALI Kota Bandar Lampung, Herman HN, mengukuhkan TPAKD diAula Gedung Semergou, Pemkot Bandar Lampung, Selasa (6/8).

Foto: Sule/Kupas Tuntas

Kembangkan UMKM, Pemkot Bentuk TPAKD Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan UMKM di Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) UNTUK diketahui, TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan stakeholders untik dapat meningkatkan dan mempercepat akses keuangan di daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Untuk itu, Wali Kota Bandar Lampung, Herman H.N, akhir-

nya mengukuhkan tim TPAKD untuk meningkatkan dan menumbuhkembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tapis Berseri.

“Dengan dikukuhkannya TPAKD ini, kita dapat meningkatkan pendapatan dan menyaring para pengusaha mikro yang ada di Kota Bandar Lampung. Saya ingin tim ini berjalan dengan baik. Jika usaha kecil membutuhkan modal, kita jemput bola, langsung cek kelapangan, supaya

usaha kecil menengah lebih maju dan lebih baik lagi.

Karena kalau usaha kecil maju, kita juga mendapatkan imbasnya," kata Herman H.N, usai mengukuhkan TPAKD di Gedung Semergou Pemkot setempat, Selasa (6/8).

Dikatakan Herman, bahwa tim ini harus turun langsung ke bawah dan mampu bekerja sama dengan Lurah, RT dan lainnya, agar bisa tahu di mana saja yang terdapat usaha kecil.

“Jadi hari ini (kemarin) kita sudah kukuhkan, tinggal kerjanya saja, besok atau lusa.

Sudah saya arahkan juga, di mana usaha kecil itu dibina dan didatangi, karena kalau usaha kecil ini maju, bisa

membantu Pemkot dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi pengangguran," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, Indra Krisna, mengatakan, bahwa TPAKD dibentuk untuk mempermudah akses pelayanan peminjaman dana oleh para pengusaha mikro kepada pemerintah.

"Di lapangan banyak ditemukan para pengusaha mikro yang tidak mengerti untuk meminjam dana kredit buat modal mereka. Adapun yang mengerti biasanya para pengusaha ini sulit untuk melengkapi persyaratannya.

Jadi inilah peran tim ini," kata dia. (Sule)

Pj Sekdaprov Ikuti Evaluasi SAKIP-RB Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung bersama seluruh kabupaten/kota seLampung, menggelar rapat koordinasi (Rakor) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (SAKIP-RB), dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) RI, yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (6/8).

Pemprov Lampung yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mewakili Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menyambut baik dan sangat mengapresiasi kedatangan Tim Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto dalam sambutan mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, pihaknya menyambut baik dan sangat mengapresiasi kedatangan Tim Evaluator KemenPan-RB RI dalam rangka evaluasi SAKIP-RB.

“Penguatan akuntabilitas kinerja, merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintah yang bersih," kata Fahrizal Dikatakan Fahrizal, peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi penguatan akuntabilitas, memang harus menerapkan SAKIP-RB. "Tujuan SAKIP dan RB untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan

pemerintahan yang berorientasi hasil, serta memberikan saran perbaikan yang di perlukan," ucap Fahrizal.

Dengan adanya evaluasi ini, ia berharap dapat mendorong instansi pemerintah, khususnya Provinsi Lampung bersama dengan kabupaten/kota seProvinsi Lampung, untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan RB, agar dapat mewujudkan pencapaian kinerja atau hasil setiap instansinya.

Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB,

Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Wilayah II, Nadimah, mengungkapkan jika evaluasi ini bertujuan untuk memetakan hasil pelaksanaan RB dan penerapakan SAKIP di delapan area perubahan serta memberikan saran perbaikan dalam percepatan mewujudkan hasil tata kelola yang baik dan penerapan manajemen kinerja agar terjadi efisiensi. “Yang terpenting dari pelaksanaan RB dan penerapan SAKIP adalah pada perubahan. Teknisnya 1/ 3, yang 2/3 adalah menutut perubahan budaya kerja dan pola pikir,” ujarnya. (Sri)

Foto: Ist

BERI SAMBUTAN - PJ Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal memberikan sambutan mewakili Gubernur Lampung dalam kegiatan Evaluasi SAKIP dan RB tahun 2019, di Hotel Novotel Bandar Lampung, Selasa (6/8).

 Penyerahan 27 SK CPNS

Herman HN: Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

LATIHAN BELADIRI - DALAM rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan, para personel Polresta Bandar Lampung menggelar latihan beladiri di Halaman Mapolresta Bandar Lampung, Selasa (6/8).

SEBANYAK 27 tenaga kesehatan (Bidan) akhirnya diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) setelah mengabdi sekitar 10 tahun di dunia kesehatan.

Hal itu terungkap saat Wali Kota Bandar Lampung, Herman H.N, menyerahkan petikan surat keputusan (SK) pengangkatan 27 bidan dari Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi CPNSD, di Aula

Gedung Semergou, Pemkot Bandar Lampung, Selasa (6/8).

Pada penyerahan SK tersebut, Herman H.N, pun memberikan wejangan kepada para bidan yang menerima SK tersebut. Yakni untuk mampu lebih lagi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama kepada pasien ibu-ibu.

“Sebagai pelayan masyarakat harus ramah, berikan senyum, jangan malah dibentak-bentak. Jangan juga sudah sekarat tidak dilayani dan dibiarkan begitu saja. Sehingga rakyat itu terkesan bahwa pelayanan di Bandar

Lampung dilakukan dengan baik," pesan Herman.

Orang Nomor Satu di Kota Tapis Berseri ini, juga menyinggung kepada seluruh pegawai jika ada yang marah-marah tanpa sebab terutama pejabatpejabatnya, dilawan saja jangan dibiarkan. “Saya tidak mengajari kalian untuk melawan pejabat daerah, atau wakil wali kota.

Tapi kalau dimarahin tanpa sebab, yah dilawan. Ini juga berlaku kepada seluruh pegawai Pemkot Bandar Lampung. Saya gak suka dengan pegawai yang lemah," pesannya lagi.

Sementara itu, Kepala Badan

Kepegawaian Daerah (BKD), Wakhidi, menambahkan, pengangkatan 27 tenaga honorer bidang farmasi ini merupakan tindaklanjut dari intruksi yang disampaikan Kementrian Kesehatan RI, di mana tenaga honor yang mengabdi lebih dari 10 tahun sudah masuk kriteria dan bisa diangkat sebagai PNS. “Jadi begitu ada instruksi dari pusat, Pak Wali Kota yang mengusulkan siapa saja yang akan diangkat. Nanti verifikasinya dari pusat, mereka tidak menjalani tes lagi seperti CPNS lain. Mereka ditempatkan seperti sebelumnya,” ujarnya. (Sule)

4

Rabu, 7 Agustus 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Herwanda Pratama.

Redaktur : Oscar.

Asred: Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Pjs. H.M Hutagalung.

Sekretaris Marketing : PutriAndini.

Staf Marketing : Dwi Puspita Sari.

PemimpinRedaksi Kupastuntas.co : Pjs.TampanFernando.

StafOnline: Mitha(Koordinator),Widya Firmadana,SigitPamungkas, BudimanLuky,CandraMurti Ayuningtyas,IsmadiyahWulandari.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Program PTSL di Lambar Hampir Rampung Lampung Barat (Kupas Tuntas) PROGRAM Penyertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digelontorkan Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Lampung Barat (Lambar) tahun 2019 sudah berjalan 90 persen.

PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini, merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Program ini juga merupakan inovasi Pemerintah

melalui Kementrian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan atas kepemilikan lahan yang diatur dalam peraturan menteri ATR/BPN Nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL. Kepala ATR/BPN Lambar, Joni Imron mengatakan, penyertifikatan tanah sebanyak 11 ribu untuk Lambar, sampai saat ini sudah 90 persen dilapangan, diperkirakan akan selesai bulan Agustus ini.

Dijelaskannya, penginputan data oleh pihak BPN sudah mulai berjalan pada September atau Oktober mendatang, sehingga target pembagian PTSL bisa dilaksanakan dibulan November kepada masyarakat.

"Kira-kira di bulan 11 mendatang sudah dapat dibagikan kepada mmasyarakat, semoga tidak ada kendala dan berjalan sesuai harapan kita semua," terangnya.

Ditambahkannya, setelah masyarakat mendapatkan sertifikat melalui program ini maka masyarakat nantinya dapat menggunakan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha agar dapat berdaya. (Iwan)

Hewan Kurban Sehat Akan Diberi Label Lampung Barat (Kupas Tuntas) UNTUK memastikan hewan kurban yang di sembelih layak dan sehat pada hari raya Idul Adha nanti, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Lampung Barat (Lambar) akan memberi label keterangan sehat pada hewan kurban.

Mengenai teknis yang akan ambil, Disbunnak setempat menggelar Petunjuk Teknis (Juknis) pemeriksaan hewan kurban yang dilaksanakan di Ruang Rapat Disbunnak Lambar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Disbunnak Lambar Agustanto Basmar, Selasa (6/8).

"Semua hewan kurban akan diberi label keterangan sehat sebagai tanda bahwa hewan kurban yang layak

untuk disembelih. Kita berharap hewan yang akan dipotong bukan merupakan betina produktif tetapi hewan jantan atau betina yang tidak produktif lagi," kata Agus.

Dijelaskan Agus, seluruh petugas akan dibagi dalam 5 zona dan dilengkapi dengan kartu identitas atau ID card untuk memastikan legalitasnya. Disbunak juga akan mengerahkan 26 petugas yang tersebar di 15 kecamatan yang ada.

"Dalam rapat kita juga membahas terkait hal-hal yang harus dilakukan terhadap hewan kurban, seperti pemeriksaan meliputi ante mortem (sebelum disembelih) yang meliputi kesehatan secara fisik (Visual) dan Post mortem atau setelah disembelih yang meliputi kesehatan daging dan organ lainnya," papar Agus. (Iwan)

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

PEMERIKSAAN HEWAN - PETUGAS dari puskeswan di dinas Pertenakan Pringsewu sedang memeriksa kesehatan hewan ternak.

Foto : Ist

Berobat di RSUDAU Lambar Bisa Daftar Online

Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar (RSUDAU) Lambar akan melayani poliklinik atau rawat jalan via online atau via telpon, sehingga warga tidak harus mengantri lagi.

Lampung Barat (Kupas Tuntas) DIREKTUR RSUDAU Widyatmoko Kurniawan mengatakan, bahwa warga mengakses website resmi RSUDAU di laman www. r s u d a l i m u d d i n u m a r. l a m pungbaratkab.go.id atau www.rsudliwa.com, sedangkan untuk pendaftaran via telpon bisa menghubungi nomor (0728) 21211.

"Jadi meskipun online, warga harus mendaftar terlebih dahulu minimal satu hari sebelum pasien datang ke poliklinik, dan jadwalnya telah ditentukan mulai pukul

08.00 hingga pukul 11.00 WIB, terkecuali hari Jumat dan Sabtu, karena untuk hari Sabtu dan Minggu polikliniknya tutup," ungkapnya.

Dijelaskan Wawan, sapaan akrab Widyatmoko Kurniawan, kegiatan tersebut merupakan inovasi RSUD, yang didasari kondisi geografis Lambar, karena jarak tempuh dari beberapa kecamatan cukup jauh.

“Sehingga dengan dibukanya pendaftaran melalui online dan via telpon, pasien yang datang untuk berobat ke poliklinik tidak perlu pagipagi datang karena hendak mengantri, melainkan secara otomatis akan men-

dapatkan jadwal termasuk nomor antrian,”ucapnya.

Sebenarnya pendaftaran via online sudah ada sejak 2018 lalu, namun masih banyak masyarakat yang belum tahu.

“Karena itu saya berharap kepada semua pihak, khususnya puskesmas, camat, bidan desa, peratin untuk sama-sama menginformasikan ini kepada masyarakat," tandasnya.

Masih kata Wawan, melalui website tersebut, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi mulai dari ketersediaan kamar, tempat tidur perawatan, keter sediaan dan jadwal dokter, serta informasi lainnya tentang RSUDAU setempat.

"Kami berharap ini akan lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dari

kami," harapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga terbuka akan kritik dan saran terkait pelayanan, jadi masyarakat bisa menyampaikan kritik dan saran melalui nomor 0811-7959-666 yang tentunya kritik dan saran yang diterima akan langsung ditindaklanjuti oleh pihak managemen RSUDAU. "Kritik dan saran bisa disampaikan melalui SMS (Short Mesage Service), dan itu akan segera kami ditindaklanjuti, dan sebenarnya itu juga sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu, serta dampaknya sangat baik dalam rangka peningkatan pelayanan RSUDAU,”ungkapnya.

Kemudian untuk pasien gawat darurat bisa juga menghubungi petugas ruang instalasi gawat darurat di nomor 0852-6741-8829.(Iwan)

Hari ini Pemadaman Listrik Terjadi di Pringsewu Pringsewu (Kupas Tuntas) PEMADAMAN listrik akan terjadi secara serentak dibeberapa Wilayah Pringsewu hari ini, Rabu (7/8).

Pemadaman listrik dilakukan akibat adanya pemeliharaan (perbaikan) jaringan distribusi di gardu induk.

Manajer PT PLN (Persero) Unit Layanan Pe langgan (ULP) Pringsewu Anton Oktian mengatakan, pihaknya sudah memberi

informasi kepada masya rakat terkait adanya pe madaman listrik melalui situs resmi PLN. "Pemada man listrik secara serentak dibeberapa wilayah Pringsewu kemungkinan dimulai pukul 09.00 atau pukul 10.00 WIB pagi," ujar Anton melalui sambungan telepon, Selasa (6/8).

Menurut dia, pemadaman tersebut diperkirakan berlangsung kurang lebih selama 3 jam. "Atas ketidaknyamanan ini PT PLN Unit Layanan Pelanggan Pring-

sewu memohon maaf yang sebesar besarnya. Dan perlu kami beritahukan untuk hari Kamis (lusa) PLN sudah normal kembali," paparnya.

Adapun beberapa wilayah di Pringsewu yang terkena pemadaman listrik pada Rabu (7/8) besok (hari ini) diantaranya, Pringsewu Barat, Bumiratu, Bumirejo, Ganjaran, Bumiayu (sebagian), Fajaresuk, Pringsewu Selatan, Pringsewu Tmur.

Kemudian Pekon Kediri, Mataram, Yogjakarta, Sidoharjo, Podomoro, Bumiarum

(sebagian), Rejosari, Pringsewu Utara, Bulukarto, Bulurejo, Gadingrejo, Panjerejo, Tambahrejo, Tegal Sari, Tulung Agung, Wates, Wonodadi, Wonosari.

Selanjutnya Pekon Pujorahayu, Purworejo, Pandansari, Pandansurat, Panggungrejo, Sukoharjo I, Sukoharjo II, Sukoharjo III, Sukoharjo III Barat, Sukoharjo IV, Sukoyoso, Waringin Sari Barat, Roworejo, Sidomulyo, Keputran, Pandansari, dan Pekon Panggungrejo Utara. (Manalu)

PSSI dan Disporapar Gelar Liga Pemuda Mandiri Lampung Barat (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Diaporapar) bekerjasama dengan Askab PSSI Lambar dijadwalkan akan menggelar Liga PM (Pemuda Mandiri) pada Minggu kedua bulan Agustus 2019 mendatang.

Liga PM sendiri merupakan Liga tingkat Kabupaten yang

dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan didukung penuh oleh KONI serta dilaksanakan oleh PSSI Kabupaten Lambar. Liga PM terbagi pada empat zona dimana pada zona satu meliputi Kecamatan Lumbok Seminung, Sukau, Balik Bukit, Batu Brak dan Belalau. Zona dua Kecamatan BNS dan Suoh.

Untuk zona tiga mencakup Kecamatan Batu Ketulis, Sekincau Pagar Dewa, Air Hitam dan Way Tenong.

Serta zona empat Kecamatan Sumber Jaya, Kebun

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

GELAR RAPAT - DISBUNNAK Lampung Barat menggelar rapat terkait pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban, di ruang rapat, Selasa (6/8).

Tebu dan Gedung Surian.

Setiap zona nantinya akan meloloskan empat Tim. Dan dari 16 Tim tersebut, selanjutnya akan di saring kembali menjadi delapan Tim. Delapan Tim terbaik kemudian akan bertarung kembali dengan dibagi menjadi dua grup, dimana setiap juara dan runner-up grup akan dipertemukan pada babak semifinal dan akan bermain di Stadion Bumi Sekala Bekhak.

Kadisporapar Lambar, Ronggur L Tobing mengatakan, bersama KONI dan PSSI Kabupaten Lambar sudah siap menyeleng gara kan Liga PM pada Ming gu kedua Agustus 2019 mendatang.

"Kami sudah berkoordinasi dengan setiap Kecamatan, dan mereka siap. Tujuan Liga PM ini adalah untuk menggali pemain lokal, yang nantinya akan dipersiapkan untuk event nasional seperti Liga 3 dan lainnya. Siapapun Tim yang menang tentunya itu yang akan kita dorong, dan yang kalah jangan berkecil hati,

karena kita kedepannya akan terus melakukan evaluasi serta pembinaan," tegasnya.

Ketua PSSI Kabupaten Lambar, Yudi Saputra menambahkan, sampai saat ini pihaknya sedang menyiapkan segala sesuatu terkait Liga PM tersebut.

"PSSI Kabupaten Lambar tentunya akan siap menjalankan program tersebut, dan sampai saat ini, tim kami masih terus bekerja untuk persiapan pelaksanaan di tingkat zona," jelasnya.

Dijelaskan Yudi, dengan berjalannya Liga PM ini diharapkan dapat meningkatkan antusias masyarakat terhadap olahraga sepak bola, sehingga akan muncul bibit-bibit baru yang akan terus di bina supaya dapat bersaing di tingkat propinsi maupun nasional.

"Tujuan Liga PM itu sendiri guna mengakomodir para pemain dan bakat-bakat muda yang ada di Lampung barat supaya bisa membawa harum nama daerah kita ditingkat yang lebih tinggi," harapnya. (Iwan)

Rabu, 7 Agustus 2019

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA

5

Dio Kehilangan Jari Tangan Saat Ikut Kegiatan Sekolah Foto : Reza/Kupas Tuntas

KESAKITAN - DIO Aditia, siswa kelas 2 Mts Gunung Kaso warga Dusun Sidomulyo, hanya bisa merintih kesakitan di kediamannya, lantaran kehilangan jari kelingking yang hilang saat mengikuti olahraga renang yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, Selasa (6/8).

Pendaftaran Calon BPT Sudah Sampai 80 Persen Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) PEMILIHAN serentak Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) sebanyak 91 Tiyuh SeKabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) sampai saat ini sudah mencapai 80 persen.

Berdasarkan laporan yang sudah di terima oleh Tata Pemerintahan (Tapem) Tubaba sampai saat ini sudah terkumpul berkas-berkas pendapatan dari calon BPT Tiyuh yang di terima dari panitia 9 Kecamatan se-Kabupaten Tubaba.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Somad, melalui Kepala Substitusi Bagian (Kasumbag) Bina Pemerintahan Tiyuh, Yanto, Selasa (6/80.

"Untuk sementara kami sudah menerima berkasberkas laporan pendaptaran BPT dari 9 Kecamatan yang berada di Tubaba sudah sebanyak 80 persen laporan yang sudah terkumpul,”ungkapnya.

Lebih lanjut Somad juga menambahkan, dari laporan pendaptaran BPT Tiyuh harus sesuai dengan ketentuan yang mana sesuai dengan aturan yang kami berikan. "itu kan sudah jelas kami berikan lampiran peraturan dalam pendaptaran BPT dan disitu panitia nya harus memahami aturan-aturan itu, karena peraturan itu bukan hanya di Tubaba saja melainkan seluruh indonesia peraturan nya sama dan jelas.

Somad juga menegaskan dalam penerimaan laporan berkas dari tiyuh itu sendiri.

"Bila mana terjadi ada Tiyuh dalam pengurus an yang tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah jelas tertera yang kami berikan sesuai peraturan pemerintah maka kami pastikan SK BPT Tiyuh itu sendiri tidak bisa kami terbitkan,”ungkapnya.

Untuk saat ini, pihaknya hanya menerima laporanlaporan yang sudah kami terima dari warga atas aduan kejanggalan ataupun kesalahan yang tidak sesuai aturan. (Irawan/Lucky)

OPD di Pesawaran Dapat Pelatihan JRA Pesawaran (Kupas Tuntas) UPAYA mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik, dilakukan Pemkab Pesawaran melalui Pelatihan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Pesertanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten itu. ”Kita sudah berikan pelatihan. Terakhir Juli lalu yang diikuti sekitar 11 OPD dengan menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakan Pesawaran Halimah Zakaria, Selasa (6/8).

Menurut dia, penyelenggaraan kearsipan merupakan upaya mendukung program reformasi birokrasi. Salah satu syarat untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pe-

ngecualian (WTP). Karena itu diperlukan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan secara nasional, yang sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan.

JRA wajib dimiliki oleh setiap pemerintah daerah sesuai pasal 48 ayat 1 UU Nomor 43/2009 dan pasal 53 ayat 1 PP 28/2012. Lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD wajib memiliki jadwal retensi arsip. ”Jadwal retensi arsip itu adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip,” urainya. (Rl)

KPUD Gelar Rapat Evaluasi Kampanye Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar program kerja kegiatan Rapat Evaluasi Fasilitas Kampanye Pada Pemilu 2019, yang di langsungkan di Wisma Tirta Asri Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten setempat, Selasa (6/8).

Dalam sambutannya Ketua KPUD Tubaba, Ismanto Ahmad mengatakan, dalam kegiatan Rapat Evaluasi Fasilitas Kampanye Pada Pemilu yang telah dilaksanakan pada 17 April 2019 yang lalu, dan tentunya

selama kegiatan tersebut adanya permasalahan dan catatan-catatan pada pemilu 2019 yang telah dilalui.

"Adapun dalam rapat evaluasi ini adalah Utk mendapatkan masukan dan perbaikan terkait de ngan fasilitasi kampanye yang telah diseleng g a rakan, agar kedepan dapat terlaksana dengan lebih baik,”ungkapnya.

Selanjutnya, Ismanto juga berharap kepada ta mu undangan, atau peserta rapat, dapat mem berikan kontribusi saransaran dan masukan-masukan untuk dievaluasi bersama, untuk dilaporkan Ke KPU Provinsi dan KPURI. (Irawan/Lucky)

Dio Aditia (14) siswa kelas 2 Mts Gunung Kaso warga Dusun Sidomulyo, Desa Margo Dadi, Kecamatan Way Lima, harus merintih kesakitan lantaran kehilangan jari kelingking tangan sebelah kanan yang hilang saat mengikuti olahraga renang yang dilaksanakan oleh pihak sekolah.

Hal ini diungkapkan oleh M. Niat selaku ayah korban, saat ditemui Kupas Tuntas, Selasa (6/8).

Pesawaran (Kupas Tuntas) "Ya mas, anak saya kehilangan jari kelingking sebelah kanan saat ikut kegiatan sekolah berenang,"

ungkapnya.

Menurutnya, kejadian itu terjadi beberapa waktu lalu.

"Kejadian itu terjadi pada hari Minggu (4/8) lalu, anak saya kata pihak sekolah bermain perosotan, tapi pada saat itu ada paralon

yang timbul, sehingga kena tangan, dan itu langsung putus mas bersama dengan uratnya, karena potongan jari tangannya dicari ter nyata nyangkut diparalon itu," ujarnya.

Ia pun mengaku kecewa dengan pihak pengelola kolam renang yang sampai saat ini belum ada komunikasi terkait hal itu. "Saya sih berharap setidaknya ada tanggungjawab dari pihak pengelola kolam renang, katanya sih mau kesini tapi sampai sekarang belum ada yang kesini, padahal ini fatal mas, karena yang dialami

anak saya ini cacat permanen," akunya.

"Kalau pihak sekolah sih sudah cukup memberikan pengobatan terhadap anak saya, dan saya dapat informasi kata gurunya saat ini kolam renang itu sudah diperbaiki," timpalnya.

Ia pun menginginkan adanya perawatan intensif terhadap anaknya. "Ini kan baru dapat perawatan dari Puskesmas Kedondong, dan sekarang anak saya susah tidur karena merasakan sakit pada jari tangannya yang hilang," ucapnya. (Reza)

GOW Metro Serahkan Bantuan Bedah Rumah

FOTO BERSAMA - MEMPERINGATI hari jadi Bumi Sai Wawai ke-82, GOW Kota Metro menyerahkan bantuan bedah rumah kepada 5 warga di setiap Kecamatan, Selasa (6/8).

Foto : Johan/Kupas Tuntas

Metro (Kupas Tuntas) MEMPERINGATI hari jadi Bumi Sai Wawai ke-82, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Metro menyerahkan bantuan bedah rumah kepada 5 warga di setiap Kecamatan.

Penyerahan bantuan bedah rumah dihadiri Ketua GOW Siti Aisyah Djohan, Camat Metro Timur Rosita, Lurah Yosodadi Fitri Minarmi, ketua dan anggota organisasi wanita.

Bantuan bedah rumah diberikan kepada 2 warga

Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Achmad Sukho dan Ngadiati Ningsih warga RT 10 RW 4. Dan 3 warga Kelurahan Margorejo dan Sumbesari Kecamatan Metro Selatan.

Ketua GOW Kota Metro Siti Aisyah Djohan mengatakan, bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Metro yang disalurkan melalui GOW. Berbentuk semen, bata, pasir, cat, dan kaca nako.

"Bantuan ini sebagai upaya peningkatan peran serta kaum ibu terhadap pembangunan tahun 2019. Dimana bantuan tersebut di

berikan kepada keluarga yang dirasa kurang mampu, serta yang memiliki tanah untuk dibedah rumahnya," ungkapnya, Selasa (6/8).

Selain bedah rumah, lanjut Siti Aisyah, GOW yang terdiri dari 27 organisasi yang ada di Kota Metro tidak hanya kumpul-kumpul saja tetapi juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang dapat membantu pemerintah "Semoga dengan bantuan yang berupa bahan bangunan ini mampu meringankan serta mewujudkan rumah yang lebih layak huni. Tapi karena keterbatasan anggaran,

kami tidak bisa membantu 100 persen, namun bisa sedikit meringankan," ungkapnya.

Sementara Camat Metro Timur Rosita mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas upaya dan usaha GOW Kota Metro yang telah merekomendasikan membantu bedah rumah di Kelurahan Yosodadi.

"Saya selaku Camat mewakili masyarakat Kelurahan Yososadi Kecamatan Metro Timur sangat mengapresiasi program seperti ini. Semoga program pemerintah Kota Metro dapat berjalan lancar dan GOW kedepan akan semakin lebih maju dan eksis," tandasnya. (Han)

Distanak Turunkan Tim Pengawasan Hewan Kurban Pesawaran (Kupas Tuntas) DINAS Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Pesawaran belum menemui adanya penyakit berbahaya pada hewan kurban. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Distanak Pesawaran Anca Martha Utama, diwakili oleh Kasi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan Eka Ju-

niati, Selasa (6/8).

"Sejauh ini kita tidak menemukan adanya penyakit pada hewan kurban yang berbahaya seperti antrax maupun Jembrana di Pesawaran ataupun Provinsi Lampung pada umumnya," ungkapnya.

Menurutnya, ada beberapa penyakit yang ditemukan pada hewan jenis sapi, namun dinilai tidak berbahaya bagi manusia.

"Yang terdeteksi penyakit pada sapi hanya ada demam tiga hari (Bovine Ephimeral Fefer) dan skabies atau kurap serta Entritis (diare berdarah). Selain itu juga gangguan reproduksi, namun kita bisa menanganinya," ujarnya.

Ditambahkannya, pihaknya juga sejauh ini sudah menurunkan Satgas guna melakukan pemantauan dibeberapa titik pemotongan

Foto : Irawan/Kupas Tuntas

RAPAT EVALUASI - KPUD Tubaba Rapat Evaluasi Fasilitas Kampanye Pada Pemilu 2019, di Wisma Tirta Asri Tiyuh Tirta, Selasa (6/8).

hewan kurban. "Kita sudah turunkan satgas hewan kurban untuk nantinya memantau kesehatan hewan kurban dibeberapa spot pemotongan hewan kurban. Jangan sampai, hewan kurban yang disembelih dalam keadaan tidak sehat atau terjangkit penyakit," tambahnya.

Disisi lain, ia pun mengakui saat ini ada gang guan terhadap produksi sapi di Pesawaran. "Ya, akhir tahun 2018 jumlah populasi ternak sapi di Kabupaten Pesawaran sekitar 19.380 ekor. Sekitar lima belas persen mengalami gang guan reproduksi telat birahi atau tidak mau minta kawin," akunya.

Kendati demikian, kata dia, berbagai upaya telah dilakukan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) seperti di Puskesw an Tegineneng, Puskeswan Negeri Katon dan Puskeswan Way Ratai. "Kita terus lakukan program pengobatan massal, memberikan penyuluhan informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan hewan kepada peternak di desa-desa dengan enam dokter hewan dan tiga paramedis," katanya. (Reza)

6

Rabu, 7 Agustus 2019

LAMPUNG UTARA

Bupati Beri Penghargaan ke Tiga Polsek Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunagara memberikan penghargaan kepada tiga polsek dan hadiah doorprize kepada 5 Babinkamtibmas, yang sukses menggelar Operasi Singkat Krakatau 2019.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) PEMBERIAN penghargaan disampaikan Bupati Agung dalam acara tatap muka bersama personel Polres dan Criminal Justice System (CJS) dalam rangka peningkatan layanan publik melalui launching sistem inovasi kreatif dan penandatanganan MoU Dakgar Lantas di Aula Mapolres setempat, Selasa (6/8).

Dalam sambutannya, Bupati Agung menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Lampung Utara yang selalu bersinergi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, sehingga Lampung Utara senan-

tiasa dalam kondisi yang aman, tentram, rukun dan damai.

Menurut Bupati, saat ini Kabupaten Lampung Utara memiliki personel polisi yang cukup handal yang selalu siap dan sigap dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta selalu siaga dalam melindungi dan melayani masyarakat.

Bupati Lampung Utara itu juga mengucapkan terimakasih atas berbagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih oleh Polres Lampung Utara dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Lampung Utara.

"Kita tahu bahwa Polres

SAMPAIKAN SAMBUTAN - BUPATI Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara memberikan sambuatan dalam acara tatap muka dengan personel Polres setempat, Selasa (6/8).

Foto: Sarnubi/Kupas Tuntas

Lampung Utara pernah meraih penghargaan sebagai instansi terbaik I untuk wilayah Lampung dalam hal pengelolaan pengawasan dan pengendalian barang milik

negara, dan berhasil menjadi terbaik ke-3 dalam pelaksanaan Ops Lilin Krakatau pada tahun 2018 lalu," kata Bupati.

Sementara itu, Kapolres Lampung Utara, AKBP Budi-

Dinsos: Tahun 2020 Data Kemiskian Valid Lampung Utara (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Sosial (Dinsos) menargetkan pada tahun 2020 mendatang data kemiskinan telah valid dan pemberian segala bentuk bantuan bisa tepat sasaran.

Pernyataan itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Muhammad Erwinsyah menanggapi keluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di kantornya, Selasa (6/8).

"Di tahun ini kita telah

Muhammad Erwinsyah Kepala Dinsos Lampung Utara

memprogramkan untuk pemasangan stiker pada rumah-rumah warga penerima bantuan yang benar-benar layak mendapatkan bantuan," jelasnya.

Menurutnya, saat ini Pe-

merintah Kabupaten Lampung Utara tengah menjalankan program pendataan ulang, guna mengetahui data kemiskian di Lampung Utara yang valid sehingga jika ada bantuan akan tepat sasaran.

Pendataan dilakukan untuk penerima KIS, PKH dan bantuan-bantuan lainnya.

"Untuk KIS kita mendapatkan pengurangan dua puluh lima ribu khusus yang dari APBN. Ini telah disampaikan pada rapat yang saya ikuti di Bekasi, karena ada berapa juta penduduk Indonesia saat ini tidak masuk data kemiskinan dan saat ini sudah dinonaktifkan kartu KIS-nya," kata Muhammad Erwinsyah.

man Sulaksono menyampaikan terima kasih kepada bupati yang telah berkenan berkunjung dan menjalin silaturahmi dengan jajarannya.

"Kunjungan ini sangat berarti

bagi kami, karena dapat memotivasi seluruh personel Polres Lampung Utara dalam melayani masyarakat Kabupaten Lampung Utara," ujar AKBP Budiman Sulaksono. (Sarnubi)

PEMERINTAHAN

"Kita sudah memerintahkan operator yang ada di desa untuk merekon dan mendata basis kemiskinan. Walaupun seandainya di suatu daerah itu ada penduduk miskin, nanti setelah proses melalui desa dan kecamatan untuk diusulkan lagi, jika benar warga tersebut miskin.

Karena sekarang untuk masuk di data kemiskinan terpadu harus melalui musyawarah di desa," ujarnya.

Ia menambahkan, pendataan sesuai aturan Permensos tahun 2017 Nomor 9, bahwa validasi data kemiskinan itu ditentukan pemerintah daerah, melalui dinas sosial dan musyawarah desa. (Sarnubi)

Pelayanan Disdukcapil Kembali Normal LAMPUNG UTARA - PASKA kerusakan server pelayanan, aktivitas warga yang mengurus administrasi kependudukan (adminduk) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lampung Utara kembali ramai.

Kepala Disdukcapil Lampura Maspardan mengatakan, kerusakan server sudah terjadi tiga hari kemarin. Namun, pada Selasa (6/8) sudah dapat digunakan kembali.

Kerusakan terjadi karena peranti untuk mengakses server pusat dalam keadaan rusak atau down. Dimana, saat itu dilakukan pelatihan di Jakarta untuk mencoba tanda tangan elektronik, yang di bubuhkan di dokumen KK dan kematian. Namun, tidak kuat sehingga piranti server mengalami kerusakan.

“Keadaan demikian terjadi karena ada perubahan dalam sistem pelayanan adminduk yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Yakni, tanda tangan elektronik (e-tanda tangan) diberlakukan untuk segala jenis adminduk, seperti KK, Akte Kematian dan lainnya. Sementara, peralatan yang ada berasal sejak pengadaan tahun anggaran 2010/ 2011,” jelasnya, kemarin.

Ia melanjutkan, kondisi tersebut sudah langsung diperbaiki oleh teknisi dari Jakarta. Sehingga bisa di pakai lagi, dan pelayanan kembali normal. Ia mengatakan di Kabupaten Lampung Utara belum bisa menggunakan e-tanda tangan, dikarenakan belum memadai perangkatnya. (TL)

LAMPUNG TIMUR

Balai TNWK Siagakan Tim Brigdalhut Lampung Timur (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

TERIMA PENGARAHAN - TIM Brigdalhut Balai TNWK menerima arahan dari kepala tim sebelum bertugas untuk mengantisipasi kebakaran hutan TNWK, baru-baru ini.

Pemkab Lamtim Janji Biayai Pengobatan Intan Permadani Pemkab Lampung Timur (Lamtim) melalui Dinas Kesehatan akan membantu membiayai pengobatan Intan Permadani. Intan didiagnosa menderita beragam penyakit, sehingga harus dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo di Jakarta.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Lamtim Nur Syamsu, mewakili Bupati Zaiful Bokhari, menjenguk Intan guna mengetahui perkembangan kondisinya sekaligus menyampaikan bantuan dari Pemkab Lampung Timur.

Nur Syamsu mengatakan, Pemkab Lamtim akan berupaya memberikan bantuan maksimal kepada masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan bantuan.

"Kami ingin pemerintah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, dan kami akan melakukan tindakan cepat dalam merespon berbagai masukan atau persoalan yang ka-

mi terima," kata Nur Syamsu.

Sementara Purnomo, ayah Intan menuturkan anaknya menderita sakit sejak awal bulan ramadan lalu. Saat itu, anaknya menderita demam yang tidak kunjung sembuh selama hampir dua bulan.

“Saya kemudian membawa anak saya berobat ke RSUD Sukadana. Namun karena kondisi sang anak makin parah, kemudian dirujuk ke rumah sakit lain dengan peralatan yang lebih lengkap,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat dirawat di RSUD Sukadana, anaknya sempat mengalami kritis.

Kemudian dirujuk ke Rumah

Sakit Muhamadiyah. Namun karena tidak sanggup juga, lalu dirujuk ke RS Ahmad Yani.

“Namun karena batuk darahnya tidak berhenti dan makin parah, lalu anak sara dirujuk ke RSUD Abdul Moeloek. Namun karena alatnya belum lengkap, disarankan langsung ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta," ujarnya.

Ia menambahkan, penyakit putrinya kini menjalar ke organ bagian dalam lainnya.

Dikatakan, diagnosa dokter anaknya mengalami jantung bocor, hati bengkak, paruparu dan ginjal. (Adv)

BALAI Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Lampung menyiagakan tim Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalhut), dalam rangka mencegah dan memadamkan kebakaran dalam kawasan hutan TNWK. Kabag Humas Balai TNWK Sukatmoko mengatakan, tim Brigdalhut itu beranggotakan 50 orang. Dalam mendukung tugas yang dibebankan, tim dilengkapi sejumlah sarana dan peralatan pemadam, di antaranya jet shooter damkar, mobil tangki air, dan kendaraan pengangkut personel.

"Karena ini sudah masuk musim kemarau sehingga kami perlu menyiagakan tim Brigdalhut. Tujuannya untuk mengantisipasi kebakaran, sesuai prediksi BMKG bulan Agustus ini masuk musim kemarau sehingga perlu di-

siagakan tim mengantisipasi kebakaran hutan," kata Sukatmoko, baru-baru ini.

Suktmoko menjelaskan, tim bertugas di tiga wilayah dalam kawasan hutan TNWK yang rawan kebakaran, yakni Seksi I Way Kanan, Seksi II Way Bungur, Seksi III Way Penet.

"Tim ini dibagi tiga seksi, tugasnya melakukan deteksi dini dan melakukan pemadaman," katanya.

Sukatmoko menyatakan, penyebab kebakaran ratarata akibat ulah oknum masyarakat yang masuk secara ilegal dalam kawasan. Mereka membakar hutan ilalang atau savana. Motifnya membuka akses masuk ke dalam kawasan sehingga membuat mereka mudah berburu satwa seperti kijang.

"Dengan membakar hutan ilalang itu, tujuannya akan tumbuh rumput ilalang baru sehingga satwa akan datang ke rumput yang hijau tadi," jelasnya. (Ant)

PEMBANGUNAN

Anjungan Lamtim Segera Direnovasi LAMPUNG TIMUR - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur (Lamtim) berencana merenovasi Anjungan yang berada di PKOR Wayhalim, Bandar Lampung, menyerupai rumah panggung. “Pengunjung bisa melihat Market Anjungan Lamtim.

Anjungan Lamtim akan mulai direnovasi setelah Pekan Raya Lampung berakhir,” kata Plt Kadis PU Lamtim, Verzanita Hasan saat mengunjungi Anjungan Lamtim, Senin (5/8) malam.

Dalam Pekan Raya Lampung 2019, Dinas PU Lamtim menampilkan berbagai program yang telah dijalankan, di antaranya perbaikan jalan dan jembatan dalam rangka menunjang pariwisata.

Selain Stand Dinas PU, juga berdampingi Stand Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Sosial Lamtim. Dinsos Lamtim punya program unggulan Bantuan pangan non tunai misalnya E-Waroeng serta memiliki program 110 unit Bedah rumah. Bantuan bedah rumah merupakan hibah bantuan dari Kementerian sosial tahun 2019. (RL)

“ Anjungan Lamtim akan mulai direnovasi setelah Pekan Raya Lampung berakhir ”

Rabu, 7 Agustus 2019

LAMPUNG TENGAH

Loekman: Aparatur Kampung Harus Amanah Layani Masyarakat

7

KRIMINAL

Polisi Kehilangan Jejak Abdul Lahab LAMPUNG TENGAH - JAJARAN Polres Lampung Tengah masih terus memburu penjahat lintas kabupaten Abdul Lahap, yang sempat terlibat baku tembak dengan polisi di Mapolsek Terbanggi Besar pada Minggu (4/8).

Menurut Kasat Reskrim Polres Lamteng, AKP Yuda Wiranegara, dalam catatan polisi, Abdul Lahap (38) warga Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai telah melakukan berbagai kejahatan di Lamteng dan Tulang Bawang Barat.

“Dalam catatan kami Abdul Lahap telah melakukan 2 kali aksi kejahatan pada tahun 2009 di Lampung Tengah. Kemudian pada tahun 2013 juga menjalankan aksi Tulang Bawang Barat,” jelasnya, kemarin.

Yuda mengatakan, hingga saat ini petugas masih terus melakukan penyisiran ke daerah-daerah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku. “Pada saat melakukan pengejaran terhadap pelaku, petugas kehilangan jejaknya. Karena diduga Abdul Lahap mengitari sungai,” tegasnya. (Towo)

“

Pada saat melakukan pengejaran terhadap pelaku, petugas kehilangan jejaknya.

Karena diduga Abdul Lahap mengitari sungai

Polres Tangkap Pelaku Curat di Pasar Koga Foto: Towo/Kupas Tuntas

RAMAH TAMAH - BUPATI Lamteng Loekman Djoyosoemarto menghadiri acara ramah tamah dengan aparatur kampung/kelurahan se-Kecamatan Trimurejo di Balai Kampung Simbarwaringin, Selasa (6/8).

Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Loekman Djoyosoemarto meminta aparatur kampung harus amanah ketika menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melayani masyarakat.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Loekman pada acara ramah tamah dengan aparatur kampung/kelurahan se-Kecamatan Trimurejo di Balai Kampung Simbarwaringin , Kecamatan Trimurejo, Selasa (6/8).

Loekman mengatakan, aparatur kampung juga wajib menggerakan ekonomi

masyarakat dan bekerja ikhlas untuk kesejahteraan bersama. Ia mengimbau aparatur kampung memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sehingga masyarakat senantiasa bisa terbantu.

Pada kesempatan ini, Bupati juga menyerahkan penghasilan tetap (Siltap) secara simbolis kepada kepala dusun dan RT di Kecamatan Trimurejo.

Usai itu, Loekman melanjutkan menghadiri acara sarasehan petugas dan kader kesehatan se-Kecamatan Trimurejo di Aula Kecamatan Trimurejo.

Saat menyampaikan sambutan, Loekman mengatakan pelayanan kesehatan adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Ia berharap, para kader kesehatan harus tanggap dan sigap dalam melayani masyarakat. Bupati juga mengimbau warga terus menjaga kesehatan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan keluarga.

“Saya minta tenaga medis terus bekerja secara profesional dan ikhlas da lam memberi pelayanan kesehatan kepada warga. Bila ada hal-hal yang menjadi kendala, segera koordinasi dengan Dinas Kesehatan,” pesan Loekman.

Sementara Camat Trimurejo, Wanda Rusli mengatakan kehadiran bupati sangat penting dalam rangka memberi semangat kepada para petugas kesehatan. Sehingga, para tenaga medis akan semakin bersemangat dalam menjalan tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. (Towo)

LAMPUNG TENGAH - SATUAN Tekab 308 Polres Lampung Tengah (Lamteng) menangkap Fery Pratama (30), warga Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Way Pengubuan, Lamteng saat nongkrong di perempatan Pasar Koga Kedaton, Bandar Lampung.

Kasat Reserse Kriminal Polres Lamteng, AKP Yuda Wiranegara, mewakili Kapolres AKBP I Made Rasma menjelaskan Team Tekab 308 melakukan penangkapan usai mendapat informasi jika Fery Pratama berada di Pasar Koga Kedaton. ”Kami berkoordinasi dengan Polsek Tanjung Karang Barat yang terdekat dengan posisi pelaku, dan mengirim foto pelaku berikut datanya. Selanjutnya anggota Polsek Tanjung Karang berbekal foto dan data itu menangkap pelaku Fery Pratama,” jelasnya, kemarin.

Tanpa perlawanan, Fery Pratama dapat diamankan bersama barang bukti sepeda motor Beat warna hitam nopol BE 6131 IO. Selanjutnya, Tim Tekab 308 Polres Lampung Tengah menjemput Fery Pratama di Polsek Tanjung Karang Barat.

“Pelaku Fery Pratama ditangkap karena mencuri sepeda motor di Dusun III Trimodadi Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur pada Minggu (16/6). Rekan Fery sudah diamankan lebih dulu di Gunung Sugih,” terangnya.

Yuda menambahkan, guna mempertanggungjawabkan perbuatanya, pelaku Fery Pratama dijerat pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Dermaga Canti Butuh Perbaikan Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan Mulyadi Saleh menyebutkan kondisi Dermaga Canti memang perlu mengalami perbaikan, karena ada beberapa bantalan yang rusak.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Mulyadi Saleh saat meninjau kondisi Dermaga Canti di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Selasa (6/8).

Dan syukurnya, lanjut Mulyadi, ada pihak dari masyarakat peduli transportasi yang ingin membantu memperbaiki dermaga tersebut.

"Jadi ini bukti pemerintah di era kemepimpinan pak Bupati Nanang Ermanto telah hadir untuk masyarakat.

Tadi kami meninjau bersama ataf khusus, dalam artinya

pemerintah ikut mendorong.

Alhamdulillah, masyarakat ikut peduli untuk memperbaiki ini. Nantinya, ini akan diperbaiki secara langsung bersama masyarakat dan masyarakat peduli transportasi dengan mengedepankan prinsip gotongroyong," jelasnya.

Ia menyatakan, masyarakat peduli transportasi akan membantu untuk bantalan berupa kayu setebal sekitar 7 inci, paku dan material lain yang dibutuhkan.

"Saat ini kita juga masih menunggu materialnya.

Mungkin minggu-minggu ini atau minggu depan, pengerjaan dermaga itu akan

dilaksanakan," kata Mul yadi Saleh.

Ditanya kenapa pemerintah daerah tidak menganggarkan untuk memperbaiki dermaga yang sebelumnya sempat diperbaiki oleh jajaran TNI 0421 Lampung Selatan, secara gamblang Mulyadi menje las kan bila perbaikian itu di luar wewenang pemerin tah kabupaten.

"Itulah pemerintah daerah yang cepat tanggap untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak dengan gerakan gotong royong. Ini dilaksanakan t a n p a m e l i h a t i n i k e we nangan siapa. Pemda tidak bisa menganggarkan itu, walaupun punya duit, ka rena (perbaikan) itu punya (pemerintah) pusat, syahbandar yang pegang," ujar nya. (Dirsah/Edu)

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

TINJAU DERMAGA CANTI - KEPALA Dinas Perhubungan Lampung Selatan Mulyadi Saleh meninjau kondisi Dermaga Canti di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Selasa (6/8).

Implementasi Perda KTR Tunggu SK Satgas Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PERATURAN Daerah (Perda) Nomor 03/2018 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) di wilayah Lampung Selatan akan diimplementasikan secara utuh.

Tak tanggung-tanggung, bagi pelanggar perda KTR tersebut akan mendapatkan sanksi denda Rp500.0001.000.000. Kabid Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Kristi Endarwati menuturkan, saat ini proses pem buatan surat keputusan (SK) soal satgas

internal kabupaten bupati terkait dengan implementasi Perda 03/2018 tentang KTR tengah di proses.

"Sebenarnya kalau satgas tingkat OPD sudah kita anjurkan untuk dibentuk, untuk penegakan perda tersebut. Kalau untuk (satgas) kabupaten, SK-nya masih diproses" jelasnya saat diwawancarai di areal perkantoran dinas kesehatan setempat, Selasa (6/8).

Ia menyebutkan, pihak dinas kesehatan pun telah melakukan sosialisasi di 25 OPD di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

"Sudah hampir sebagian OPD yang kita so-

sialisasikan terkait perda ini. Sebenarnya, setelah kita sosialisasikan perda itu sendiri, seyogyanya (perda) itu langsung di terapkan," tegasnya.

Untuk satgas internal penanganan KTR, akan melibatkan pihak satuan polisi pamong praja (Satpol-PP).

Pasalnya, salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari dari instansi terkait adalah penegak perda.

"Kalau tupoksi kita, hanya menyosialisasikan itu, eksekusikan adalah Pol-PP. Karena salah satu tugas dari instansi Pol-PP adalah penegak perda," tandasnya.

Sementara itu, Kasat PolPP dan Damkar Kabupaten Lampung Selatan Heri Bastian menuturkan, pihak siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegak perda.

Namun, untuk saat ini pihak Pol-PP juga masih menunggu SK bupati terkait dengan pengimplementasian Perda 03/2018 tentang KTR tersebut.

"Iya kita siap untuk itu.

Bahkan, di dalam banyak kesempatan kita sampaikan kepada kawan-kawan ASN dan lainnya secara pelanpelan terkait pemberlakukan perda tentang KTR ini berikut sanksinya," tegasnya. (Dirsah/Edu)

PEMBANGUNAN

Paket SILPA 2018 Dikerjakan 2019 LAMPUNG SELATAN - SEBANYAK 113 paket proyek yang gagal tender pada tahun 2018 lalu, dipastikan akan dilaksanakan pada tahun 2019 ini. Plt Kepala Dinas PU-PR Lampung Selatan Agustinus Oloan menegaskan, proyek tersebut telah diluncurkan kembali ditahun 2019 ini dengan nama yang sama.

"Sekarang sudah ada yang dilelang (tender) dan diproses," kata Oloan, baru-baru ini. Khusus untuk paket yang gagal lelang tahun 2018 yang akhirnya dikembalikan ke Silpa, Oloan menyatakan sudah ada sekitar 30-39 paket proyek yang ditenderkan.

"Kalau yang melalui ABPD murni T.A 2019 sudah ada sekitar 37 paket," katanya. Secara global untuk paket proyek yang dimiliki Dinas PU-PR Lampung Selatan untuk APBD 2019, Ia menyampaikan, ada sekitar 200an paket pekerjaan. Dan yang telah berproses untuk ditenderkan ada sekitar seratusan paket.

"Prosesnya itukan dimasukan ke (bagian) ULP. Berkas lengkap Kirim. Kalau yang kami masukan itu sudah ada sekitar seratusan paket ke ULP," jelasnya. Terkait dengan paket proyek infrastruktur jalan yang dilaksanakan tahun 2019 yang berpedoman pada target RPJMD Lampung Selatan, yang menargetkan tahun ini semua jalan mulus, Oloan tidak dapat menjelaskannya secara gamblang.

Pasalnya, ada penyesuaian kembali. (Dirsah/Edu)

8

Rabu, 7 Agustus 2019

WAY KANAN

Bupati Imbau Masyarakat Bayar Pajak Tepat Waktu

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

BERI SAMBUTAN - BUPATI Way Kanan Raden Adipati Surya, membuka acara Bulan Panutan PBB Kabupaten Way Kanan tahun 2019, di GSG Way Kanan, Selasa (6/8).

Bupati Kabupaten Way Kanan Raden Adipati Surya, didampingi Wakil Bupati Edward Antony, membuka Bulan Panutan PBB Kabupaten Way Kanan Tahun 2019, di Gedung Serba Guna, Selasa (6/8).

Way Kanan (Kupas Tuntas) DALAM sambutannya, Raden Adipati Surya, menyampaikan bahwasannya kemandirian Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan Desentralisasi Fiskal secara bertanggung jawab dibutuhkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Untuk itu, Pajak dan Retribusi yang telah diserahkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari kebijakan Desentralisasi Fiskal harus dikelola dan ditingkatkan se-

bagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.

Hal ini, mengingat Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap APBD Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 teralisasi Rp. 15.182.720.242,85,- dan pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 18.384.787.051,- serta pada tahun 2019 ini ditargetkan sebesar Rp. 21.784.575.00,-.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah masih dihadapkan beberapa kendala seperti masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan minimnya potensi objek dan subjek pajak yang dapat dipungut diwilayah Kabupaten Way Kanan, seperti hotel dan restoran.

"Melalui moment kegiatan Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Way Kanan melalui pemenuhan kewajibannya dalam membayar Pajak Daerah�, jelasnya.

Adipati juga mengimbau dan mengajak semua pihak

membayar pajaknya untuk memberikan contoh kepada masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. selain membayar pajak tepat waktu wajib pajak juga harus taati aturan tentang perpajakan.

"Saya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu selaku Wajib Pajak yang secara aktif melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu bahkan sebelum jatuh tempo pembayarannya," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Hendri Syahri, menyampaikan bahwa saat ini yang melakukan pelunasan PBB sebanyak 23 kampung. Untuk target pajak Tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp2,1 miliiar yang disebabkan adanya evaluasi terhadap objek pajak.

Selanjutnya, dalam Bulan Panutan PBB Tahun 2019 SPPT sudah dibagikan terlebih dahulu berbeda dengan tahun lalu dimana SPPT dibagikan setelah kepala daerah membayar pajak.

Hadir, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, kepala dan unsur Inspektorat Daerah Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten, RSUD Zainal Abidin Pagar Alam, Pengurus Korpri serta Camat Se-Kabupaten Way Kanan.(Sandi)

Pemkab Gelar Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Way Kanan (Kupas Tuntas) STAF Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Way Kanan Akhmad Odany membuka acara sosialisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Kabupaten Way Kanan, di Aula PKK Pemkab Way Kanan, Selasa (6/8).

Acara tersebut dihadiri pula oleh Kepala dan unsur Dinas perpustakaan dan kearsipan, Dinas komunikasi dan informatika, Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung, Badan perencanaan pembangunan daerah serta Pejabat pengelola perpustakaan kampung.

Dalam sambutannya Odany mengatakan, peran perpustakaan di era modern masih sangat penting, karena sumber pengetahuan semakin mudah didapat tidak hanya dengan buku melainkan melalui sosial media dan

berbagai aplikasi. “Walaupun perkembangan semakin pesat dan semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan, namun peran buku bacaan masih sangat dibutuhkan terutama bagi anak-anak dan masyarakat yang tidak memiliki gadget.

Untuk itu, peran perpustakaan daerah/kampung masih sangat memberikan pengaruh penting dalam ilmu pengetahuan," ungkapnya.

Staf Ahli yang pernah menjabat Kepala Dinas Perhubungan itu, mengharapkan, para pengelola perpustakaan dan pihak terkait dapat saling berbagi informasi dan pengalaman terkait sistem pengelolaan perpustakaan. Dan kepada pihak Perpustakaan Provinsi Lampung untuk dapat membantu serta memfasilitasi terkait sistem pengnelolaan perpustakaan di Kabupaten Way Kanan agar lebih baik. (Sandi)

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

GELAR SOSIALISASI - STAF Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Way Kanan, Akhmad Odany, membuka acara sosialisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Kabupaten Way Kanan, di aula PKK Pemkab Way Kanan, Selasa (6/8).

TANGGAMUS

Dewan Pengurus Korpri Buka Layanan Bengkel Auto Tanggamus (Kupas Tuntas) DEWAN Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Tanggamus, meluncurkan layanan bengkel auto, di jalan lintas barat (Jalinbar) Pekon Gisting Permai, Kecamatan Gisting, yang di launching oleh Bupati Tanggamus, Dewi Handajani, Selasa (6/8).

Launching bengkel ditandai dengan pemotongan pita dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh Bupati Tanggamus, Dewi Handajani, disaksikan Ketua Dewan Pengurus Korpri Tanggamus, Hamid Heriansyah Lubis, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri, Apriliani Taurusia, Asisten Bidang Ekobang, FB Karjiyono , Asisten Bidang Administrasi, Firman Ranie, Kepala OPD dan Camat Gisting, Purwanti.

Bengkel yang diberi nama Bengkel Korpri Auto ini merupakan bentuk inovasi DP Korpri Kabupaten Tanggamus, dalam upaya meningkatkan laba untuk kesejahteraan anggotanya. Dimana bengkel ini memberikan layanan otomotif untuk sepeda motor maupun mobil mulai ganti oli dan aki, ganti dan tambal ban, hingga ganti filter oli.

Ketua DP Korpri Tanggamus yang juga Sekdakab Tanggamus, Hamid Heriansyah Lubis mengatakan, usaha bengkel ini merupakan upaya DP Korpri Tanggamus membantu pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota Korpri. "Usaha perbengkelan ini berbasis ekonomi kerakyatan dan membuka lowongan pekerjaan. Insya Allah bengkel ini sukses dan

maju," kata Lubis, sapaan akrab Hamid Heriansyah Lubis.

Dikatakan Lubis, untuk saat ini Bengkel Korpri Auto menyediakan pelayanan otomotif untuk sepeda motor dan mobil khususnya kendaraan dinas (randis) Pemkab Tanggamus dan umum, seperti ganti oli dan aki, ganti dan tambal ban, hingga ganti filter oli.

"Kedepan bengkel Korpri Auto akan menambah pelayanan yakni servis berat baik roda dua maupun roda empat," katanya.

Menurut Lubis, pelayanan bengkel ini, adalah mengaktualisasikan pelayanan Ratu (Ramah, Amanah, Tegas dan Unggul). Dan diharapkan ASN yang merupakan anggota Korpri untuk melakukan perawatan kendaraan khusus kendaraan dinas di Bengkel Korpri Auto ini. "Aggota Korpri harus meramaikan dulu sebelum diramaikan masyarakat umum," katanya.

Lubis menambahkan, sebelumnya DP Korpri sudah meluncurkan warung Korpri yang menyediakan atribut anggotanya. Kedepan korpri akan berinovasi, salah satunya menyiapkan travel biro Korpri, yang melayani pelayanan dan penjualan tiket laut, darat dan udara, serta penginapan. "Kedepan Korpri akan jadi mitra UMKM dari hulu sampi hilir. Mulai dari pendampingan sampai promosi dan pemasarannya," kata Lubis.

Sementara Bupati Tanggamus , Dewi Handajani menyambut positif hadirnya bengkel kendaraan yang diinisiasi oleh Korpri ini. "Adanya usaha bengkel ini bagus sekali, artinya Korpri terus berinovasi, jadi harus disupport oleh semua anggota Korpri.

Sebab ini usaha kita, oleh kita dan untuk kita," kata Dewi. (Sayuti)

GUNTING PITA - BUPATI Tanggamus, Dewi Handajani didampingi Ketua DP Korpri Tanggamus, Hamid Heriansyah Lubis dan para pejabat lainnya menggunting pita pada launching Bengkel Korpri Auto, Selasa (6/8).

Foto : Sayuti/ Kupas Tuntas

Gas Elpiji Tiga Kilogram Menghilang di Tanggamus Dalam dua pekan terakhir, warga tiga kecamatan di Kabupaten Tanggamus, yakni Kecamatan Kotaagung, Kotaagung Timur dan Kotaagung Barat, mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas elpiji ukuran 3 kilogram.

Tanggamus (Kupas Tuntas) UNTUK mengatasi kelangkaan itu, Pemkab Tanggamus akan menggandeng Pertamina menggelar operasi pasar.

Langkanya gas elpiji ukuran 3 kilogram yang oleh masyarakat dikenal dengan tabung melon ini sudah dirasakan sejak dua pekan terakhir. Warga pun harus berburu gas melon sampai ke luar wilayah kecamatan, demi untuk mendapatkan satu tabung gas elpiji 3 kilogram ini.

Dedi (30), warga Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota-

agung mengaku sudah lebih dua pekan ini elpiji melon sulit didapatkan. Ia dan warga lainnya terpaksa mencari pengecer sampai ke Kecamatan Kotaagung Timur, Kotaagung Barat bahkan Wonosobo.

"Kami harus berburu untuk mendapatkan gas melon ini, berapapun harganya kami beli. Tapi semua pengecer yang kami datangi kehabisan stok. Benar-benar menghilang sampai kecamatan lain," katanya.

Senada, Ipah (31), warga Pekon Tebabunuk, Kecamatan Kotaagung Barat mengaku terpaksa menggunakan kayu bakar untuk me-

masak. Penyebabnya, karena sulitnya mendapatkan gas elpiji tabung melon.

"Sudah lima hari ini saya masak di rumah menggunakan kayu bakar. Kayu bakarpun sekarang susah nyarinya, kalau beli juga mahal. Seminggu lalu saya sempat beli tapi harganya mahal Rp25 ribu," katanya.

Dengan adanya kelangkaan tersebut, pemerintah diharapkan segera menelusuri penyebab terjadinya kelangkaan tabung gas. Sebab, gas kini merupakan salah satu kebutuhan khusus bagi masyarakat dalam hal urusan rumah tangga. "Pemerintah harus menjamin ketersediaan gas elpiji, apalagi ini mau lebaran haji (idul adha)," kata Helmi, warga Pekon Batukramat, Kecamatan Kotaagung Timur.

Sekretaris Kabupaten Tanggamus, Hamid Heriansyah Lubis saat ditemui Kupas

Tuntas disela-sela kegiatan bazar hewan kurban di rest area Gisting, mengaku sudah menerima laporan terkait sulitnya mendapatkan gas elpiji ukuran tabung 3 kilogram.

"Saya sudah perintahkan Asisten Ekobang dan Dinas Perdagangan untuk segera mengatasi persoalan ini. Mudah-mudahan saat menjelang Idul Adha, gas elpiji akan normal kembali," kata Lubis.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tanggamus, Zulfadli didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Tanggamus, FB Karjiyono mengaku sudah mendapat laporan dari Polres Tanggamus, tentang sulitnya mendapat gas elpiji 3 kilogram, dan menyurati Pertamina untuk menggelar operasi pasar gas elpiji 3 kilogram. (Sayuti)

Rabu, 7 Agustus 2019

SAMBUNGAN

Istana: Tak Ada Lagi Rezim Pelarangan Buku Jakarta (Kupas Tuntas) RAZIA buku Marxisme dan ideologi 'kiri' di Makassar menjadi sorotan negara. Pihak Istana Kepresidenan menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) saat ini sudah jauh dari masa pemerintahan yang melarang buku.

"Sekarang ini tidak ada lagi yang namanya 'rezim pelarangan buku'," kata Deputi Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Eko Sulistyo, Selasa (6/8).

Rezim pelarangan buku sudah berakhir sebelum era Jokowi. Zaman dulu, ada UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang

Cetakan yang Mengganggu.

Namun Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membatalkan UU itu pada 2010.

"Artinya, sejak putusan MK tahun 2010, pelarangan dan penyitaan buku harus melalui berdasar putusan pengadilan.

Jadi jika ada pihak maupun aparat yang masih melakukan tindakan itu, itu adalah tindakan ilegal," kata Eko. Dikatakannya, rezim pelarangan buku bertentangan dengan konstitusi tentang hak mendapatkan informasi serta kebebasan mengeluarkan pikiran, pandangan, dan pendapat di ruang publik.

"Razia buku adalah tindakan extra judicial execution (eksekusi tanpa peradilan)," ujar Eko. Pihak Istana Kepresidenan mewanti-wanti supaya razia buku tak dilanjutkan.

KPK ... ta bahari di Pulau Tegal Mas tidak dihentikan. Menurutnya, bisnis wisata bahari di sana juga tidak serta merta terkena imbas dari pemasangan plang peringatan tersebut.

“Oh tidak begitu. Yang kami sedang lakukan adalah menghentikan kegiatan reklamasi. Kita menitikberatkan kunjungan kita pada penghentian kegiatan reklamasi karena tidak ada izin. Jadi jika bicara pariwisata, kita nggak tutup. Kalau pariwisatanya silahkan saja,” terangnya.

Ia menambahkan, justru KLHK mewakili pemerintah mendukung kegiatan pariwisata. Namun, pariwisata tersebut harus memiliki nilainilai yang sesuai dengan aturan yang ada.

“Kami dukung pariwisata yang berkelanjutan. Artinya pariwisata yang dilakukan sesuai aturan dan juga bisa melestarikan potensi-potensi pariwisata yang ada pada sektor lingkungan dan kehutanan,” tegasnya.

Pernyataan sama disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Menurut Saut, KPK menilai sektor pariwisata perlu didukung karena menjadi potensi pendapatan yang cukup besar bagi negara.

“Porsi KPK saat ini hanya fokus kepada jangan sampai negara rugi. Jangan sampai ada pihak tertentu yang diuntungkan. Sepanjang itu sesuai aturan, silahkan saja, kita dukung,” pungkasnya.

Saut Situmorang menyatakan bahwa apa yang dilakukan saat ini merupakan tahap awal dalam mengawal pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi sektor perizinan wisata yang menjadi tambahan pendapatan bagi negara.

“Ini hanya step awal aja.

Kita akan bekerja sama pada semua tempat. Yang intinya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia jalan tetapi mereka juga taat pada aturan, itu saja,” ucapnya.

Sementara Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kementerian ATR/BPN, Wisnubroto Sarosa mengungkapkan Pulau Tegal Mas masuk dalam kategori wilayah yang diperuntukkan

Soalnya, kebiasaan buruk ini tak baik bagi masa depan.

"Dalam banyak kasus sejarah, pelarangan buku hanya akan menjadi awal dari kehancuran sebuah peradaban," pungkas Eko. (Dtc)

Dari Hal 1

sebagai lokasi pariwisata.

“Kita lihat, kalau dari aspek kami (BPN) dari Undangundang Penataan Ruang Nomor 6 Tahun 2007, bahwa semua aktivitas itu harus merujuk pada rencana tata ruang. Di dalam rencana tata ruang itu, dibagi peruntukannya. Kami sudah melihat sebenarnya di sini (Pulau Tegal Mas) memang sudah ditetapkan sebagai peruntukan kawasan wisata,” ucapnya.

Ia menjabarkan, merujuk kepada Undang-undang (UU) Penataan Ruang Nomor 6 Tahun 2007 itu, lokasi wisata haruslah memiliki izin. “Harus memenuhi persyaratan izin lokasi. Jadi tahap pertama harus ada izin lokasi, kemudian dilihat izin lingkungannya. Dan saya kira KLHK sudah sampaikan, dan berikutnya nanti masalah bangunan-bangunan itu masuk IMB-nya, izin mendirikan bangunan. Itu semua harus diikuti,” paparnya.

Sementara Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo menambahkan pemasangan plang sebagai peringatan jangan sampai ada kegiatan reklamasi lagi.

“Tetapi untuk kegiatan nelayan dan sebagainya silahkan saja. Plang yang dibuat oleh KLHK isinya peringatan. Tadi ditemukan sekitar 0,5 hektere adanya reklamsi di Tegal Mas. Itu baru pulbalekt. Kalau di PPNS itu istilahnya wasmatlikrik (pengawasan, pengamatan, penyelidikan dan pemeriksaan).

Dan disarakan kepada pengusahanya untuk melengkapi administrasi yang berkaitan dengan Tegal Mas, khususnya terkait izin lokasi dan izin lingkungan,” paparnya.

Apalagi, lanjut dia, pengelola Tegal Mas sudah satu tahun lalu mengurus perizinannya. “Kalau kegiatan wisata ya silahkan. Kami hanya mengingatkan pelaku usaha setempat jangan melakukan reklamasi, karena dalam pengawasan kita. Sambil menunggu surat yang sedang diproses diselesaikan,” terangnya.

Prasetyo mengaku kagum dengan potensi wisata yang

Harus ... narnya di antara keduanya itu yang memberikan keterangan benar? Apakah memang kopi impor digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal? Atau sebaliknya kopi impor diproduksi ulang untuk kemudian diekspor?

Perbedaan keterangan tersebut, kemungkinan besar terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Asal (KSA). Sesuai ketentuan ekspor kopi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/ PER/5/2011, disebutkan bahwa kopi yang diekspor harus disertai dengan Surat Ke-

"Artinya, sejak putusan MK tahun 2010, pelarangan dan penyitaan buku harus melalui berdasar putusan pengadilan. Jadi jika ada pihak maupun aparat yang masih melakukan tindakan itu, itu adalah tindakan ilegal"

dimiliki Tegal Mas. Menurutnya, ini aset provinsi yang perlu dikembangkan. “Kalau mau dibangun tolong dilengkapi dulu semua admistrasi.

Sesuai keinginan Pak Jokowi bahwa wisata itu bisa menjadi tumpuan meningkatkan aset negara dan pemasukan income,” terangnya.

Sementara itu, pemilik objek wisata Pulau Tegal Mas, Thomas Azis Riska mengaku sangat berterima kasih dengan adanya perhatian dari kementerian terkait dan meminta agar bisa terus dibimbing.

“Saya terima kasih banget. Jadi perizinan kita bisa jadi cepat. Dan semua bisa jadi clear. Izin ini sejatinya untuk keperluan pengelolaan pariwisata. Ini kan wisata bahari. Semua izin sudah kita urus untuk melegalkan kegiatan tersebut,” kata Thomas.

Ia mengaku pengurusan izin yang sedang ditempuhnya semakin cepat.

“Malah dengan adanya supervisi yang dilakukan KPK maupun kementerian serta pihak terkait, kami yang bodoh ini mohon diarahkan.

Mohon dibimbing agar (Pulau) Tegal Mas lebih baik,” ujarnya.

Thomas juga menerangkan, jika status kepemilikan Pulau Tegal Mas adalah hak milik yang dia beli dari masyarakat. “Mulanya itu dari masyarakat, yang punya banyak. Mereka jual ke saya.

Kami mengelola hanya 18 hektare saja. Ini pulau bukan punya saya semua, masih ada beberapa lahan yang itu adalah punya orang,” ujarnya.

Terkait adanya kegiatan reklamasi di Pulau Tegal Mas yang belum memiliki izin, diakui Thomas sebagai kesalahannya. “Dan itu kesalahan kami kalau ternyata izin belum punya sudah berproses, maka itu minta dibimbing,” tuturnya.

Ia menambahkan, proses pengajuan segala izin untuk dapat melegalkan segala kegiatan di Pulau Tegal Mas tersebut sudah dilakukan sejak 6 Juli 2018. “Dan semuanya saat ini sedang berproses,” imbuhnya. (Ricardo) Dari Hal 1

terangan Asal (certificate of origin) SKA Form ICO. Yaitu surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta barang (kopi) yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa barang (kopi) tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.

Aturan tersebut merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan International Coffe Agreement 2017atau Persetujuan Kopi Internasional 2017. Dalam pasal 33 aturan itu dituliskan setiap ekspor kopi

yang dilakukan oleh anggota pengekspor wajib dilengkapi dengan surat keterangan asal yang sah.

Artinya, jika impor kopi diproduksi ulang untuk diekspor lagi, apa yang dituliskan dalam SKA? Apakah ditulis negara asal impor kopi atau negara dari ekspor kopi?

Sementara Dinas Perdagangan Lampung menyatakan secara tegas jika perusahaan itu setiap mengekspor kopi dalam SKA-nya hanya ditulis original Indonesia. Tidak pernah terlihat dalam SKA kopi dari negara lain. Lalu, siapa yang biasa dipercaya? (**)

Sainin ... tidak bisa mempertanggungjawabkan dana-dana yang diduga digelapkan itu. Bahkan, lanjut dia, saat ini dana iuran BPJS Kesehatan yang diduga ditilep Sainin sudah mencapai Rp3,2 miliar.

“Akibat dana BPJS Kesehatan yang tertunggak ini, para buruh saat berobat harus mengeluarkan biaya sendiri. Padahal, penghasilan mereka sudah dipotong untuk membayar iuran BPJS,” tandasnya.

Di tempat terpisah, pengurus Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Panjang meminta penegak hukum mengusut dugaan penggelapan dana Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang

Dari Hal 1

sebesar Rp21 miliar.

Ketua Dewan INSA Panjang, Yusirwan mengatakan sebelumnya perwakilan buruh TKBM sempat mengadukan ke pihaknya tentang dana koperasi yang raib tersebut. INSA diminta mengawal permasalahan ini.

“Kami juga kasihan dengan para buruh, dana itu adalah haknya, mereka mengumpulkan dari sisa uang gaji. Saya tahu mereka sangat perlu sekali dengan uang itu,” kata Yusirwan, kemarin.

Ia minta aparat penegak hukum segera turun untuk menyelidiki permasalahan yang diduga dilakukan Ketua nonaktif Koperasi TKBM Panjang Sainin Nurjaya.

PT ... butuhan konsumen.

"Blend berapa persen. Robusta tidak single original, kalau arabika dia single original. Robusta kebanyakan blend. Di mix, tidak ada merek. Memang ada yang kita pasarkan khusus kopi Vietnam, tapi ada yang kita campur untuk menciptakan cita rasa yang unik. Setiap klien kan maunya berbeda-beda, tergantung keinginan mereka," terang Beni.

Ia mengaku, tidak secara rutin mengimpor kopi Vietnam.

Pada tahun 2019, pihaknya hanya mengimpor kopi pada bulan Januari sebanyak 300 ton.

"Setelah itu kita tidak impor lagi. Produksi kopi di Indonesia ini secara total lebih dari 800 ribu ton. Kalau kita impor 400 ton misalnya, artinya hanya 0,01 persen dan maksud saya tidak pengaruh besar," ungkapnya.

Beni menambahkan, perusahaannya hanya mengekspor kopi asli dari Lampung mulai dari great 1 sampai great 4. Adapun volume kopi yang ekspor sebanyak 10 ribu sampai 20 ribu ton pertahun.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Satria Alam menjelaskan semua mekanisme ekspor sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Namun, kata dia, secara elektronik pihaknya hanya menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) barang.

"Prosedurnya, calon eksportir sudah melengkapi berkasnya dan melampirkan tanda dia stor ke bank senilai Rp 25 ribu per sekali penerbitan SKA, uangnya stor ke kas negara," jelas Satria.

Kabid Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Yusli Revonadi menambahkan dalam data ekspor kopi PT Sarimakmur Tunggal Mandiri, pihaknya tidak melihat adanya komponen kopi impor dalam surat keterangan SKA ekspor kopi.

"Nggak ada kita lihat di SKA keterangan asal kopinya dari negara lain, yang tertera hanya original Indonesia.

Tapi memang mereka rutin ekspor. Kita hanya menerbitkan SKA saja," ujar Yusli.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Hantoni Hasan meminta seluruh pengusaha kopi seharusnya menempatkan mitranya dalam hal ini petani secara wajar terkait penetapan harga kopi.

"Perspektif kita bekerjasama dengan pihak manapun harus kita kembangkan. Patut diperhatikan juga walaupun sekecil apapun impor, tapi pengusaha harus melihat dampaknya apa untuk petani kita termasuk gread. Kalau petani sudah bersusah payah tetapi tidak dihargai secara profesional dan adil, otomatis dia akan mengambek," ujar Hantoni.

Menurut dia, secara psikologis aktifitas impor sudah menggangu petani walaupun sedikit. “Dan itu perlu diperhatikan oleh dinas terkait, agar impor kopi tidak semakin banyak di Lampung,” tegasnya.

Kopi Vietnam Diproduksi Ulang Sebelumnya, Lina mengatakan pada tahun ini perusahaannya baru satu kali melakukan impor kopi dari Vietnam. Kopi yang diimpor

sebanyak 180 ton.

“Kenapa kita impor, karena posisi kontrak kita ada, tapi kopi kita di Januari-Maret itu masih belum panen. Karena kontrak kita banyak, bagaimana kita memenuhi kontrak yang ada, ya salah satunya dengan impor ," kata Lina, Senin (29/7).

Ia melanjutkan, saat produksi kopi lokal mengalami peningkatan seperti pada bulan Maret sampai September, maka pihaknya tidak lagi melakukan impor.

"Kita bukan importir yang terus menerus dan kita juga punya alasan kuat kenapa kita impor pada Januari 2019 sebanyak 10 kontainer. Dan juga tidak setiap awal tahun kita impor kopi. 2019 baru sekali itu saja. Karena kopi lokal tidak ada," terangnya.

Dia menegaskan, jika perusahaannya telah mengantongi izin untuk impor kopi.

"Semua izin impor kita jelas dan masih terdaftar. Izin semua ada, data di Bea Cukai juga lengkap, sampai bongkar di sini juga jelas,” jelasnya.

Ia mengakui, hasil kopi yang diimpor akan diproduksi ulang bersama kopi lokal, untuk selanjutnya diekspor ke beberapa negara tujuan seperti Jepang, India, dan Amerika Serikat.

"Kita nggak jual kopi bubuk, kita tetap beans, cuma kita reproduksi. Kita beli dari luar gread apa, nanti kita produksi menjadi gread apa.

Kita produksi ulang, baru kita ekspor lagi dan sebagian kita jual ke lokal. Untuk tambahan karena memenuhi kontrak saja," paparnya. (Erik) Dari Hal 1

han sejak tahun 2018 hingga Juli 2019, tim satgas telah menindak sebanyak 1.230 perusahaan ilegal.

Penindakan tersebut dilakukan mulai dari peringatan hingga penghentian operasional kegiatan. Seluruh laman fintech yang ditutup operasional itu adalah di bawah kendali Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dalam hal penindakan lanjutnya, ada juga sejumlah laman yang tidak di bawah kendali Kemenkominfo sehingga hal itu sedikit menyulitkan tim satgas dalam penindakan.

"Biasanya basisnya dari luar negeri. Makanya kami belum bisa menutup seluruh web fintech ilegal itu. Tapi

Sehari ... tuk mensejahterakan warga khususnya peternak,” ungkapnya.

Ia berharap, ke depan Pemkab Tanggamus bisa membangun pasar ternak yang layak. "Kami menginginkan ada pasar ternak yang layak di Kabupaten Tanggamus, sehingga memudahkan peternak dan masya-

“Kalau memang menghilang, keberadaan (Sainin) tidak tahu dimana, harus bentuk tim untuk mencarinya,” kata Anggota DPRD Bandar Lampung ini.

Ia menambahkan, jika sampai batas yang di tentukan Sainin tidak juga ada itikad baik, maka bisa saja penegak hukum melakukan penyitaan aset Sainin Nurjaya. “Bisa melakukan penyitaan aset, untuk mengembalikan dana kope rasi para buruh tersebut,” tandasnya.

Hingga berita dilansir, Sainin Nurjaya belum bisa dihubungi. Dikonfirmasi melalui ponselnya dalam keadaan tidak aktif. (Wanda/PR) Dari Hal 1

OJK ...

OJK Lampung, Indra Krisna, Selasa (6/8).

Dia menjelaskan, OJK Lampung selama ini telah bekerja sama dengan Ba dan Reserse Kriminal (Ba reskrim) Polri untuk me ningkatkan percepatan pe nindakan terhadap perusa haan investasi dan fintech ilegal.

"Itu sudah ditegaskan sesuai peraturan OJK77/POJK.01/2016 bahwa fintech yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin bahkan berpotensi merugikan masyarakat harus ditindak tegas," kata dia.

Ia menambahkan, untuk tahun 2018 lalu tim satgas juga telah menindak perusahaan ilegal sebanyak 404 perusahaan. Total keseluru-

9

kalau basisnya di Indonesia dan operasinya ilegal, kami langsung meminta Kominfo untuk menutup webnya" kata dia.

Indra mengimbau ke pada seluruh masyarakat khususnya Lampung agar tidak terpancing dan terjebak dengan dana yang ditawarkan fintech ilegal.

Bahkan sistem peminjaman yang ditawarkan tersebut melalui sebuah pesan singkat dari ponsel.

"Kita harus teliti sebelum bersepakat, karena kalau kita menyepakati nya perjanjian maka konsumen sudah terikat. Dalam hal ini kami terus mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman di lembaga yang resmi," pungkasnya. (Ant) Dari Hal 1

rakat dalam mendapatkan hewan ternak,” terangnya.

Bupati Tanggamus, Dewi Handajani mengapresiasi kehadiran bazar hewan kurban menjelang hari raya Idul Adha. Menurutnya, sektor pertanian dan peternakan menjadi andalan untuk dikembangkan di Kabupaten Tanggamus.

“Tahun ini kita gelontorkan anggaran Rp1,2 miliar untuk pengadaan hewan ternak khusus kambing. Secara bertahap kita juga akan menyiapkan pasar ternak. Ke depannya diharapkan pasar ternak nanti mampu memasok hewan ternak untuk Tanggamus, Lampung dan luar Lampung," ujar Dewi. (Sayuti)

10

Rabu, 7 Agustus 2019

SELEBRITI

Mati Lampu, Nagita Pilih Kabur ke Singapura Nagita Slavina memilih terbang ke Singapura bersama putranya Rafathar dan pengasuhnya, Lala, saat mati lampu terjadi pada Minggu, 5 Agustus 2019 dan Senin, 6 Agustus.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - KEPERGIANNYA ke negeri tetangga itu tak didampingi suaminya, Raffi Ahmad lantaran tengah berada di Klaten, Jawa Tengah.

“Kami lagi ke Singapura bersama Rafathar, kebetulan Caca sama mama lagi di sini karena ada saudaraku yang sakit jadi bisa sekalian nengokin,” katanya sambil memangku Rafathar dalam video yang diunggahnya di channel Youtubenya, Rans Entertainment, Senin, 6 Agustus 2019. Caca yang dimaksud adalah Marsha Tengker, adik semata wayangnya.

Vlog Nagita di Singapura

itu berjudul, “Jakarta Mati Lampu, Janjian Sekeluarga ke Singapore!!!” Video dibuka dengan kedatangannya di Singapura bersama Rafathar lewat narasi yang dituturkannya sendiri. “Sekarang kami mau ke hotel, ini masih pagi banget, tadi pesawatnya jam 6 pagi, masih ngantuk banget,” katanya.

Kamera kemudian menunjukkan ia sudah bertemu dengan Marsha Tengker, suami, dan anaknya. “Rafathar sudah ngambek dijanjikan sama papanya, jadi beli mainan

sama Lala, aku mau makan, jadi kami pisah dulu. Di sini semua bisa jalan dan dekat,” kata Gigi, nama panggilan Nagita.

Tayangan ini sudah ditonton 200-an ribu kali dan disukai 30 ribuan. Netizen langsung berkomentar lucu.

“Mati lampu ngungsi ke Singapore, aku mati lampu duduk di depan pintu sambil pegang sobekan kardus buat kipasan. Sambil berdoa supaya cepet nyala,” ucap Windah Supriaten.

“Gigi : mati lampu ke Singapore. Gw : jualan di warung nyesel enggak nyetok lilin jadinya tiap ada yang beli lilin habis gitu aja terus sampai lampunya nyala hadeuhh,,. Jangankan buat dijual buat sendiri aja nggak punya,” kata Irma Ifi. “Mati lampu langsung ngungsi ke Singapura, Lah gue mati lampu suruh emak nyari lilin, kalau gak ada, pakai sumbu kompor pakai minyak, pakai tutup botol coca cola yg beling. Pasti Gigi gak tahu itu digunain buat apa,” ujar Ashya Novega. (Lp6)

Habis Masa Jabatan, Anna Morinda Berpamitan

Cut Meyriska dan Roger Danuarta Menikah 17 Agustus

KUPAS TUNTAS JAKARTA - TANGGAL pernikahan Cut Meyriska dengan Roger Danuarta terungkap. Pasangan itu akan menikah tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yakni 17 Agustus 2019.

Hal itu diungkapkan seorang pegawai Kelurahan Setu. Cut Meyriska memang melengkapi berkas pernikahan di tempat tersebut.

"Surat pengantar numpang nikah karena Cut Meyriska ini alamatnya Setu, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung. Ya Roger juga numpang nikah juga di Tangerang sana

akan bikin lagi. Karena kan mereka ini menikah di luar DKI (Jakarta), di Medan.

Pernikahan tanggal 17 Agustus 2019. Jadi pas upacara dia nih," ujar Abdurahman Saleh.

Sebelumnya diketahui Cut Meyriska dan Roger Danuarta akan menikah di Medan.

Hubungan mereka memang begitu tertutup dari media.

Meyriska dan Roger kerap tak mau membahas

terkait kedekatan yang sedang terjalin. Mereka mulai dekat usai bermain di satu judul sinetron.

Pada 28 Juli Cut Meyriska akhirnya dilamar Roger Danuarta di Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Lamaran tersebut digelar tertutup dan hanya dipenuhi oleh tamu undangan.

Sebelum menikah dengan Meyriska, Roger juga telah pindah agama. Ia mualaf setelah dikenalkan ustaz oleh sang aktris. (Dtk)

KUPAS TUNTAS JAKARTA - HERJUNOT Ali diketahui memiliki hobi mengoleksi sepatu jenis sneakers. Namun di tengah KEHILANGAN Foto: Ist

FOTO BERSAMA - USAI acara silaturahmi, Anna Moranda foto bersama dengan awak media, Selasa (6/8).

Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda menyampaikan terimaksih kepada para wartawan, lantaran selama 5 tahun telah menemaninya sebagai mitra kritis yang membangun.

Metro (Kupas Tuntas) UCAPAN terimkasih ini disampaikannya saat kegiatan silaturahmi di rumah dinas Ketua DPRD Kota Metro, Selasa (6/8).

Bahkan tetes air mata

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/ Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f. Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub. Lim Sriyani 081279165253

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

Anna tak terbendung ketika bercerita tentang wartawan dalam sambutan yang didampingi suami saat itu.

"Kepada teman-taman wartawan, saya secara pribadi maupun atas nama lembaga, terimakasih telah menjadi saudara bagi kami selama 5 tahun ini. Apapun yang kami lakukan tidak akan mencapai hasil yang maksimal, tapi karena bersama temanteman, masyarakat tahu apa yang sudah dilakukan oleh DPRD," ucapnya.

Srikandi DPRD ini berharap insan Pers di Metro tetap kompak dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. "Saya berharap, kedepan teman-teman wartawan tetap guyub. Karena

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. Abadi Konsultan.

Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman. Hub. 0853 8456 5777. Jln. P.Antasari No. 171 B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

kalian kompak, metro ini selamat. karena kalian DPRD dapat memberikan kinerjanya yang maksimal ke masyarakat. Jangan berhenti untuk tidak kompak," ujarnya.

Selain itu, wanita yang merupakan Ketua DPC PDI-P Kota Metro itu juga meminta para jurnalis di Kota Metro tetap menjadi mitra kritis yang membangun. "Tanpa kalian kinerja DPRD Metro tidak dapat diketahui rakyat. Bagi saya, baik kalian wartawan TV, Surat Kabar maupun Online kalian adalah saudara, tanpa kalian semua tidak ada yang bisa kami lakukan yang terbaik untuk masyarakat," tandasnya. (Adv)

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!!

Syarat lengkap langsung Cair!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2.

Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.

3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

07215613282.

TELAH hilang satu lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2017, No Pol: BE 4924 AZ, No Ka: MH1JFZ119HK466969, No Sin: JFZ1E1456596, Warna putih, atas nama NOURMALYNAMALIK. Diperkirakan hilang disepanjang jalan MS Batubara Bandar Lampung.

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

HOTEL HOTEL LUSYJln.Diponegoro Nomor186Bandarlampung100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

MUSIK JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909,081272193361,0811919121

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

JUAL BELI LOGAM MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788 PENGISIAN RACUN API CAHAYA ABADI, men jual berbagai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso 138 C (Dpn RS BudiMedika) Hb. 0851 07520099/081278001238

kesibukannya, Herjunot Ali terpaksa hanya bisa berburu sneakers di saat waktu senggangnya.

Herjunot Ali tidak menyiapkan biaya khusus untuk sepatu-sepatu yang ia miliki.

Biasanya, Herjunot Ali mengandalkan aplikasi online dalam mencari koleksi sepatunya itu.

Hal itu disampaikannya saat ditemui dalam acara launching aplikasi jual beli sepatu, beberapa waktu lalu.

"Kalau budget sih enggak ada budget khusus. Kalau lagi mau nyari ya cari, kalau enggak nyari yah santai-santai saja sih," kata Herjunot Ali. Herjunot Ali sendiri mengaku kerap khawatir mendapatkan barang palsu setiap kali belanja melalui situs-situs online. Untungnya, semenjak ada aplikasi beem.id, kekhawatiran tersebut sirna.

Pasalnya, aplikasi tersebut memiliki sistem kurasi dalam menentukan penjual

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jl. Soe karno Hatta No. 52 D Suka bumi Indah, Ban darlampung. Telp : 0721-709216/ 081398800360 KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

Herjunot Ali

Hobi Koleksi Sepatu, Herjunot Ali Sempat Khawatir Dapat Barang Palsu

serta keaslian barang tersebut.

"Sangat terbantu dengan adanya ini, dulu kan kalau beli harus cari dulu di internet, terus cari di tokonya. Kalau mau shipping lama, dan kadang agak ribet. Nah dengan adanya ini jadi lebih mudah.

Apalagi ada kurasinya, jadi merasa nyaman, enggak takut fake," ungkapnya. (Kps)

Rabu, 7 Agustus 2019

EKONOMI

11

Kementan Pastikan Hewan Kurban Mencukupi Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis ketersediaan sapi potong dan hewan kurban lainnya jelang Hari Raya Idul Adha 1440 H cukup.

Selain itu, sapi potong dan hewan kurban lainnya juga layak dikonsumsi.

Jakarta (Kupas Tuntas) DIREKTUR Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita mengatakan berdasarkan data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, pada Idul Adha 2019 ini, proyeksi kebutuhan pemotongan hewan kurban diperkirakan akan mencapai 1.346.712 ekor, terdiri dari 376.487 ekor sapi, 12.958 ekor kerbau, 716.089 ekor kambing, dan 241.178

ekor domba.

"Ini adalah angka estimasi jumlah pemotongan hewan kurban tahun 2019. Kita perkirakan ada kenaikan jumlah pemotongan hewan kurban sebesar 10 persen dari jumlah pemotongan tahun 2018," kata Ketut dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (6/8).

Untuk memastikan ketersediaan dan pemenuhan stok hewan kurban ini, Ditjen PKH telah melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh provinsi di Indonesia.

Ketut juga menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS total populasi sapi potong, sapi perah, dan kerbau di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 18.120.831 ekor dengan rincian populasi sapi potong sebanyak 16.648.691 ekor, sapi perah 604.467 ekor, dan kerbau 877.673 ekor.

Adapun untuk populasi sapi potong dapat dirinci

menjadi Sapi Bali sebanyak 32,91 persen, Onggole 15,15 persen, Madura 6,79 persen, Simental 9,08 persen, Limosin 11,23 persen, Brahman 4,14 persen, Brahman Cros 0,36 persen, Aceh, 6,12 persen, dan sapi jenis lainnya 14,20 persen.

Lebih lanjut Ketut menjelaskan, beragamnya rumpun sapi potong baik asli maupun lokal merupakan potensi basis yang ke depannya harus ditingkatkan daya saingnya.

Sapi potong asli Indonesia diantaranya terdiri dari Sapi Bali, Aceh, Madura, dan Sapi Pesisir.

Sedangkan sapi yang termasuk dalam rumpun lokal, seperti Sapi Sumba Ongole (SO), Peranakan Ongole (PO), dan rumpun sapi lainnya yang telah beradaptasi dan dikembangkan dengan baik dengan kondisi lokal.

"Keberagaman rumpun sapi potong asli tersebut, menjadi modal dasar bagi Indonesia dalam memproduksi daging sapi untuk kebutuhan masyarakat," uncapnya.

Menurut Ketut, pemerintah telah mengambil kebijakan dalam pegembangan dan perbaikan mutu genetik ternak sapi potong untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha terhadap ternak sapi potong yang memiliki persentase karkas yang tinggi dan produktifitas yang efisien.

Kebijakan pengembangan ternak sapi potong di Indonesia yang dilakukan antara lain adalah dengan pemurnian genetik ternak sapi potong.

Kementan memiliki empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) untuk sapi potong, yakni BPTU Indrapuri di Aceh, BPTU Padang Mangatas di Sumatera Barat, BPTU Sembawa di Sumatera Selatan, dan BPTU Sapi Bali di Bali.

"Untuk mendukung perkembangan sapi potong di Indonesia, Kementan juga memiliki dua Balai Inseminasi Buatan nasional (BBIB Singosari dan BIB Lembang), dan satu Balai Embrio Transfer (BET Cipelang)," katanya. (Rpk)

FOTO BERSAMA ASOSIASI Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) siap menggalar pesta diskon Indonesia Great Sale di 321 pusat perbelanjaan pada 1425 Agustus 2019.

Tampak para penyelnggara foto bersama usai konferensi pers di Gandaria City Mall, Jakarta Selatan, Selasa (6/8).

Foto: Ist

Distribusi Pangan, Bulog Gandeng Koperasi Polri Jakarta (Kupas Tuntas) PERUM Bulog bersama dengan Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (Inkopol) sepakat bekerja sama mendistribusikan pangan kepada keluarga besar Polri. Hal itu sebagai upaya mewujudkan peran strategis Bulog sebagai stabilitator harga pangan.

Kerja sama ditandai dengan penandatangan kerja sama yang diteken oleh Direktur Komersial Bulog Man-

syur dan Ketua Inkopol Irjen polisi (purn) Yudi Sushariyanto. Penekanan kerja sama tersebut disaksikan sejumlah pejabat dari kedua lembaga. Kerja sama ini juga meliputi pengembangan jaringan bersama untuk pendistribusian komoditas Bulog, serta kerja sama lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

"Kerja sama ini dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan komiditi pangan pokok bagi masyarakat melalui Inkopol,” kata Mansyur dalam keterangan pers, Senin (5/8) malam.

Selain itu, kata Mansyur, ke s e p a k a t a n t e r s e b u t menjadi penting karena merupakan upaya untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Hal itu juga sekaligus dapat menjadi upaya mempertahankan hubungan baik yang telah terjalin selama ini.

Pada kesempatan yang sama, Mansyur menjelaskan bahwa kerja sama ini juga merupakan salah satu bentuk upaya memperkenalkan produk Bulog yang sehat, berkualitas, dan terjangkau. Dia ber-

harap program yang dilakukan pada akhirnya dapat menekan inflasi pangan. (Rpk)

Hotel Bukit Randu dan Resto Gulirkan Paket Merdeka BANDAR LAMPUNG - DALAM rangka menyambut HUT RI ke 74 tahun, Managemen Bukit Randu Hotel dan Resto menggulirkan promo Paket Merdeka yang berlaku selama bulan Agustus 2019.

Menurut Sales and Marketing Manager Bukit Randu Hotel, Yuli Misnawaty setiap bulan pihaknya menggulirkan promo menarik.

Hal itu dilakukan untuk memanjakan tamu hotel maupun masyarakat yang berkunjung di Restaurant Bukit Randu.

Untuk promo Paket Merdeka tahun ini, kata dia, pihaknya memberikan program promo khusus untuk menu makanan di Randu Resto. Yaitu Gurame Merdeka dengan harga Rp.74 ribu net, jamsir merah putih Rp17 ribu net, tempe merdeka Rp8 ribu net, dan buncis goring special Rp45 ribu net.

“Jadi harga dan menu semuanya berhubungan dengan kemerdekaan RI. Mulai dari tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan yaitu 17 Agustus 1945 dan pada tahun ini HUT ke 74 tahun,” kata Yuli.

Yuli berharap melalui promo ini tamu atau masyarakat yang berkunjung ke Hotel dan Restouran Bukit Randu bisa lebih banyak lagi. “Harga yang kita berikan ini sangat terjangkau dan citarasanya sangat menggugah selera,” kata Yuli. (Shl)

PLN Kucurkan Rp 865 Miliar untuk Pelanggan Terdampak JAKARTA - DIRJEN Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggrijono memanggil direksi PT PLN (Persero) terkait kompensasi terhadap pelanggan terdampak pemadaman listrik total atau black out pada Minggu (4/8) dan Senin (5/8). PLN memperkirakan nilai kompensasi mencapai sekira Rp 865 miliar untuk sekitar 22 juta pelanggan terdampak pemadaman listrik di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

"Kami menindaklanjuti laporan masyarakat soal pemadaman listrik kemarin, soal bagaimana kami (pelanggan) sudah bayar listrik, tapi padam," ujar Veri di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (6/8).

Veri mengapresiasi kehadiran direksi PLN yang memberikan penjelasan kepada dirinya mengenai mekanisme kompensasi yang akan diberikan kepada pelanggan terdampak. Veri menyampaikan, ke depan, PLN wajib melaporkan laporan soal kompensasi per tiga bulan bila ada konsumen yang dirugikan atas pemadaman listrik.

"Kami sudah mendapat penjelasan konkret dari PLN, terutama soal kompensasi sehingga masyarakat nantinya dapat ganti rugi atas kerugian kemarin," kata Veri.

Veri juga berharap PLN dapat mengambil pelakaran atas kejadian kemarin. Kejadian black out diharapkan tidak terulang kembali.

"Kami punya kewajiban melindungi masyarakat. Yang penting konsumen terlindungi atas kasus ini. Kami apresiasi sekali PLN yang sudah berikan kompensasi," ucap Veri.

Direktur Regional PLN Jawa Bagian Barat Haryanto mengatakan PLN akan mengikuti peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 terkait kompensasi maupun pada undangundang perlindungan konsumen. "Kami komitmen berikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak langsung akibat gangguan pada Ahad dan Senin sesuai ketentuan berlaku," ujar Haryanto.

Haryanto memperkirakan nilai kompensasi mencapai sekira Rp 865 miliar untuk sekitar 22 juta pelanggan terdampak pemadaman listrik di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Saat ini, kata Haryanto, PLN sedang melakukan pendataan hingga penghitungan kompensasi serta akan melakukan sosialisasi kepada pelanggan terkait mekanisme kompensasi. (Rpk)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | RABU, 7 AGUSTUS 2019

 Masalah Karhutla 

Jokowi Ancam Copot Pangdan dan Kapolda Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan mencopot panglima kodam (Pangdam) dan Kapolda, apabila tak mampu menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya dengan cepat.

Jakarta (Kupas Tuntas) JOKOWI pun sudah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot anak buahnya jika tidak bisa mengatasi Karhutla. Tak hanya kepada Pangdam dan Kapol-

da saja, ancaman Jokowi juga diberlakukan kepada Danrem dan Kapolres.

Penegasan itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

“Aturan yang saya sampaikan pada 2015 silam soal

pencopotan dari jabatan yang tak mampu menangani karhutla masih berlaku. Saya sudah telepon Panglima TNI dan Kapolri, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi (Karhutla),” kata Jokowi.

“Tegas ini saya ulang lagi, paling kalau ada kebakaran, saya telepon panglima, ganti pangdamnya. Kalau di provinsi mana, telepon kapolri, ganti kapolda," tegas Jokowi.

Jokowi pun kembali mengingatkan, apabila kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah lebih kecil, maka Kapolres atau Danrem maupun Dandim yang akan dico-

pot. “Ini langkah untuk gerakkan satgas. Kalau ganti gubernur tidak bisa," ujarnya.

Jokowi menginginkan pembentukan satgas penanganan karhutla juga melibatkan masyarakat dan perusahaan, bupati/wali kota, gubernur, pangdam, danrem, dandim, kapolda, dan kapolres yang ada di daerah.

"Jadi yang efektif kita lakukan adalah gerakkan seluruh perusahaan, masyarakat, dan organisasiorganisasi yang sampai di bawah. Di Polri sampai Bhabinkamtibmas, di TNI sampai Babinsa. Ini akan efektif untuk

 Ungkap Kasus Novel Baswedan

Tim Teknis Polri Gelar Rapat Perdana Jakarta (Kupas Tuntas) POLRI masih menutup mulut terkait proses kerja tim teknis pengusutan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan meski, Selasa (6/8), rapat tim teknis digelar di Bareskrim.

Sekitar pukul 12.00 WIB, terlihat sejumlah pejabat Polda Metro Jaya mendatangi dan masuk ke dalam Gedung Bareskrim. Mereka di antaranya Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Suyudi, Kasubdit I Cyber Ditreskrimsus Ajun Komisaris Besar Roberto Pasaribu, Kasubdit Jatanras Ajun Komisaris Besar Jerry Siagian, Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Herry Heryawan, dan Ajun Komisaris Besar Dedy Murkti. Sedangkan dari Mabes juga datang Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen M Iqbal.

Selama satu setengah jam rapat itu berlangsung, namun Iqbal yang awalnya masuk melewati pintu depan justru keluar melalui pintu samping. Mobil yang biasa digunakannya sudah me-

nunggu di pintu samping.

Dalam balutan jaket, Iqbal mengatakan supaya menanyakan perihal rapat ke Argo. "Pak Argo saja Pak Argo," ujarnya sambil menunjuk ke arah pintu masuk.

Namun Argo yang keluar melalui pintu depan pun enggan memberikan pernyataan terkait rapat tersebut. "Iya rapat untuk memulai tugas, ke Mabes Polri ya" ujarnya.

Saat dikejar awak media untuk pernyataan lebih lengkap, Argo pun hanya menjawab singkat. "Rapat awal saja tadi (untuk tim teknis). Rapat pertama," tuturnya.

Saat ditanya lebih lengkap materi rapat, Argo melimpahkannya ke Mabes Polri.

"Jadi bahwa untuk keterangan itu nanti Mabes Polri yang akan bicara di rapat tugas ya," kata Argo.

Tim Teknis akan mulai bekerja pada Kamis (1/8) lalu dengan fokus utama melakukan analisa Tempat Kejadian Perkara (TKP), sesuai dengan teori pembuktian sebuah peristiwa pidana.

Sebelumnya, tim gabungan bentukan Kapolri menyebut kasus teror air keras terhadap Novel Baswedan dipicu oleh kasus-kasus yang

ditangani Novel. Lima kasus adalah kasus korupsi dan satu kasus yang pernah ditangani Novel saat masih di kepolisian. Presiden Joko Widodo memberikan waktu tiga bulan kepada tim teknis untuk mengungkap pelaku penyiraman air keras kepada Novel.

Jokowi menyatakan penyiraman air keras ke Novel bukan kasus yang mudah.

Menurutnya, jika kasus yang menimpa salah satu penyidik senior KPK itu mudah, maka dalam waktu satu sampai dua hari pelaku sudah bisa diungkap. (Cnn)

Foto : Ist

RAPAT PEMBAHASAN IBU KOTA RI - PRESIDEN Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8). Ratas tersebut membahas rencana pemindahan ibu kota ke salah satu daerah di Kalimantan.

gerakkan masyarakat, perusahaan," jelasnya.

Namun, Jokowi merasa bersyukur karena sejak dua tahun terakhir ini dirinya tidak pernah mendapat komplain masalah asap dari negara tetangga. "Saya ketemu PM Singapura, PM Malaysia, pasti komplain yang masuk ke saya, asap, pasti. Tapi pada 2016-2017 lalu, bertemu terakhir di India, dua orang

PM sudah salami kita. 2018, seperti 2016-2017, saya sudah ngomong, saya sudah jamin," ungkapnya.

Untuk itu, Jokowi ingin di tahun 2019 ini tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, sebab dirinya sudah berjanji kepada PM Singapura dan PM Malaysia.

"Begitu ada asap, muka kita ditaruh di mana," kata Presiden mengingatkan. (Ant)