Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Jumat, 5 Juli 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | JUMAT, 5 JULI 2019

Mesin Pembangkit Listrik Kerap Rusak

PLTU Tarahan : Ada Pemeliharaan Periodik PLTU Tarahan mengklaim saat ini sedang melaksanakan pemeliharaan periodik Major Overhaul.

Pekerjaan Major Overhaul ini telah dilaksanakan sejak bulan Maret tahun 2019, dan ditargetkan selesai di pertengahan Juli 2019.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MANAGER PT PLN (Persero) UPK Tarahan Otniel Marrung menjelaskan, PLTU Tarahan sebenarnya pada tahun ini sudah semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam perjalanan pengelolaan pembangkit di PLTU Tarahan, telah

dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan performanya.

“Memang dalam proses untuk peningkatan performance pembangkit tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena harus disertai dengan kajian serta perencanaan yang matang,” kata Otniel, Kamis (4/7).

Dikatakan, PLTU Tarahan dari tahun ke tahun senantiasa mela-

kukan berbagai improvement pada peralatan pembangkit agar mesin pembangkit dapat beroperasi dengan andal.

“Saat ini PLTU Tarahan Unit 3 telah beroperasi dengan beban maksimum dengan tingkat keandalan 91,5%, sedangkan PLTU Tarahan Unit 4 saat ini sedang melaksanakan pemeliharaan periodik Major Overhaul (tidak dalam kea-

daan gangguan atau mengalami kerusakan seperti pemberitaan sebelumnya),” ujarnya.

Ia melanjutkan, pekerjaan Major Overhaul ini telah dilaksanakan sejak bulan Maret tahun 2019 dan ditargetkan selesai di pertengahan Juli 2019. Harapannya lanjut dia, setelah PLTU Tarahan unit 4 masuk >> Baca

PLTU Hal 9

Wagub Lampung Chusnunia Chalim Diperiksa KPK

 Terima Proyek Rp25 Miliar dari Khamami

SIDANG LANJUTAN - TERDAKWA Bupati Mesuji nonaktif Khamami, Taufik Hidayat dan mantan Sekretaris Dinas PU-PR Mesuji Wawan Suhendra menjalani sidang lanjutan perkara suap fee proyek di Dinas PU-PR Mesuji di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Kamis (4/7).

Foto: Ricardo/Kupas Tuntas

Taufik Hidayat Tidak Pernah Punya Perusahaan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TAUFIK Hidayat diduga telah menerima proyek senilai Rp25 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(PU-PR) Kabupaten Mesuji, atas perintah Bupati Mesuji nonaktif Khamami. Anehnya, selama ini Taufik Hidayat tidak pernah punya perusahaan. Ia hanya meminjam perusahaan lain untuk mengikuti tender dan mengerjakan proyek-proyek

tersebut.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara suap fee proyek di Dinas PU-PR Mesuji dengan tiga terdakwa sekaligus, yakni Bupati Mesuji nonaktif Khamami, Taufik Hidayat selaku adik Khamami dan

mantan Sekretaris Dinas PU-PR Mesuji Wawan Suhendra di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Kamis (4/7).

Dalam persidangan kali ini, JPU KPK menghadirkan empat >> Baca

BANDAR LAMPUNG - WAKIL Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/ 7), untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Mustafa.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Wagub Lampung Chusnunia Chalim dijadikan sebagai saksi dari tersangka anggota DPRD Lamteng, Zainudin. “Iya benar (Chusnunia) diperiksa. Sebagai sebagai saksi dari tersangka anggota DPRD Lamteng, Zainudin,” kata Febri, kemarin.

Selain Chusnunia, anggota DPRD Lampung Midi Ismanto juga dipanggil sebagai saksi tersangka Mustafa. Kemudian, mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, turut dipanggil sebagai saksi untuk tersangka lain di rangkaian kasus ini, Simon Susilo.

Sebelumnya, Chusnunia juga pernah diperiksa pada Jumat (1/3). Saat itu, mantan Bupati Lampung Timur ini diperiksa untuk mendalami penggunaan dana yang dikumpulkan Mustafa saat menjabat sebagai Bupati Lampung Tengah.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam tiga kasus yang masih terkait dengan dugaan suap Mustafa. Pada kasus pertama, KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi Rp 95 miliar.

Duit itu diduga terkait dengan proyek di Dinas Bina Marfa Pemkab Lampung Tengah. KPK menduga ada fee 10-20 persen yang diberikan kepada Mustafa.

Taufik Hal 9

>> Baca

Wagub Hal 9

Daftar Calon Pimpinan KPK

Ike Edwin: KPK Sudah Bagus, Yang Belum Kita Bagusin Jakarta (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

DAFTAR CAPIM KPK - STAF Ahli Kapolri Irjen Pol Ike Edwin mendaftar calon pimpinan KPK di Gedung Kementerian Sekretarian Negara (Kemsesneg) Jakarta, Kamis (4/7). Ike Edwin tiba sekitar pukul 13.35 WIB didampingi istrinya, Aida Sofina.

STAF Ahli Kapolri Irjen Pol Ike Edwin resmi mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) di Gedung Kementerian Sekretarian Negara (Kemsesneg) Jakarta, Kamis (4/7). Ike Edwin tiba sekitar pukul 13.35 WIB didampingi istrinya, Aida Sofina.

Irjen Edwin, yang memakai seragam lengkap, langsung menuju ruang pendaftaran lantai 2. Sekitar

30 menit menunggu, Ike kemudian menemui petugas pendaftaran dan menyerahkan berkas. Setelah itu, dia bersama keluarga dan ajudannya meninggalkan Gedung Kemsesneg. Jika tak ada perpanjangan, masa pendaftaran capim KPK berakhir pada pukul 16.00 WIB. "Karena dikasih umur yang banyak, kita ingin berbakti lah, mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Untuk kebaikan kita semua," kata >> Baca

Ike Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Ada Udang di Balik Batu?

KERUSAKAN mesin pembangkit pada PLTU Tarahan bukan menjadi persoalan baru.

Dari data yang berhasil dihimpun, pasca lima tahun beroperasi atau tepatnya tahun 2012, mesin pembangkit PLTU Tarahan mulai terganggu. Lalu dua tahun kemudian atau taZainal Hidayat, SH hun 2014, kembali mesin pembangkit mengalami kerusakan.

Kerusakan mesin pembangkit PLTU Tarahan kembali terjadi pada September 2018. Anehnya, belum genap satu tahun, pada 27 Mei 2019 lalu mesin pembangkit PLTU Tarahan kembali ngadat. Kerusakan yang terus berulang inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan besar. Sejauhmana perbaikan yang telah dilakukan, sehingga kerusakan terus terulang.

Ada keterangan yang cukup menarik dari Kepala Laboratorium Teknik Elektro Universitas Lampung (Unila) Khairudin yang mengatakan bahwa kerusakan pada sebuah mesin pembangkit listrik bisa saja terjadi karena tidak adanya Maintenance Schedule (MO) yakni skedul yang menunjukan rencana outage pemiliharaan >> Baca

Ada Hal 9

Kain Tapis Tanggamus Akan Ikut Pameran International Paris Kain Tapis Tanggamus akan diperkenalkan ke perdagangan internasional melalui pameran bertajuk Internasional Paris di negara Prancis. Melalui ajang ini, diharapkan Kain Tapis bisa lebih mendunia.

Tanggamus (Kupas Tuntas) UNTUK mempercantik produksi kerajinan Kain Tapis asal Kabupaten Tanggamus, sejumlah sanggar Tapis terus diberikan pembinaan oleh sejumlah desainer yang sudah terkenal.

Pembinaan para perajin kain dilaksanakan oleh De-

wan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Tanggamus, bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Pusat dan Bank Indonesia.

Pada pembinaan tersebut, dihadirkan juga Desainer Nasional, Wignyo Rahardi.

Dalam arahannya Wignyo mengatakan pembinaan yang sedang dilakukan salah satunya ingin mengangkat UMKM dibidang kreatif.

"Untuk di Lampung, salah satunya adalah Tapis. Kita mencoba menggali potensi di Kabupaten Tanggamus, dimana ini yang kedua kalinya, setelah Pesawaran yang hasilnya cukup membanggakan," kata Wignyo, Rabu (3/7).

Menurut Wignyo, pihaknya bertekad akan menjadikan Kabupaten Tanggamus sebagai kluster fashion industri.

Foto: Sayuti/Kupas Tuntas

BINA PERAJIN KAIN TAPIS - DESAINER Nasional Wignyo Rahardi melakukan pembinaan dan pelatihan kepada perajin Kain Tapis di Sanggar Tapis Ratu Intan di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Rabu (3/7).

"Artinya bahwa nantinya Kabupaten Tanggamus sebagai sentra kerajinan tapis, yang tidak hanya memproduksi kain tapis, tapi bagaimana para perajin mampu menghasilkan busana dari bahan

Tapis yang tentunya sudah didesain dan dipola," katanya.

Sementara Ketua Dekranasda Kabupaten Tanggamus Nuraini Lubis menya>> Baca

Kain Hal 9

2

Jumat, 5 Juli 2019

BANDAR LAMPUNG

Jalan Ryacudu Berdebu, Warga Diminta Bersabar Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung langsung merespon adanya rencana gugatan dari masyarakat yang tinggal di sekitar karena mengeluhkan kondisi jalan Ryacudu berdebu.

Plt. Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, meminta warga yang terdampak debu jalan tersebut bersabar. Sebab saat ini rencana perbaikan Jalan Ryacudu masih dalam proses tender dengan nilai paket sebesar Rp11,4 miliar.

"Kita mohon bersabar, kita kan nggak mungkin mengerjakannya ilegal. Ketika nanti surat perintah kerja sudah keluar akan di follow up," kata Mulyadi saat diwawancara awak media, di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (4/7).

Dia berjanji, segala kekurangan kondisi jalan ini akan segera dioptimalkan.

Termasuk soal debu, pihaknya berjanji akan melakukan penyemprotan air untuk mengurangi debu.

"Apa yang jadi kekurangan akan kami optimalkan, misalnya debu, maka akan kami semprotkan air. (Jalan)

Yang bolong kan juga sudah ditimbun. Untuk optimalnya diatasi di tender," katanya.

Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, meminta masyarakat tidak perlu melakukan gugatan.

Fahrizal memastikan proyek lelang sedang berlangsung.

"Saya malah belum tahu (rencana gugatan warga).

Tapi ya tidak perlu menggugat. Sebentar lagi itu, karena sudah ditangani serius.

Kemarin Pak Ofyar (Rektor Institue Teknologi Sumatera) juga sudah mengekpose rencana penanganan Jalan Ryacudu yang nantinya akan dijadikan jalan yang memenuhi standar dan indah. Jangan khawatir, itu sedang proses, bukan kami biarkan," ujar Fahrizal.

Untuk mengurangi kesalahpahaman ini pula, Fahrizal akan melakukan sosialisasi pada warga setempat untuk memberitahukan progres perbaikan jalan Ryacudu tersebut.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 75 KK yang berada di Jalan Ryacudu, Sukarame, Bandar Lampung berencana akan melakukan gugatan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung apabila tidak segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. (Erik)

Menpar Cek Dermaga Eksekutif Bakauheni Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MENTERI Pariwisata (Menpar), Arief Yahya, dijadwalkan meninjau dua dermaga laut termegah di Indonesia. Tepatnya, Dermaga Eksekutif di Merak Banten dan Dermaga Eksekutif di Bakauheni Lampung.

Menpar juga dijadwalkan menyeberangi Selat Sunda dengan KMP Port Link, Jumat (5/7).

Menurut Staf Khusus Menpar Bidang Media dan Komunikasi Don Kardono, kunjungan ini mempunyai banyak arti.

Pertama, karena dua dermaga ini di-groundbreaking langsung Presiden Joko Widodo.

“Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Joko Widodo tidak terbatas pada jalan tol semata. Akses laut juga menjadi perhatian.

Contohnya pembangunan Dermaga Eksekutif di Merak Banten dan Bakauheni Lampung. Dua dermaga ini tidak hanya penting sebagai akses, tetapi juga menjadi destinasi.

Karena, bangunannya megah dan modern,” papar Don Kardono, Kamis (4/7).

Dermaga Eksekutif Merak dan Bakauheni sangat berbeda dari dermaga lainnya di Indonesia. Fasilitas yang di-

“

Dua dermaga ini tidak hanya penting sebagai akses, tetapi juga menjadi destinasi

miliki layaknya bandara. Dermaga ini memiliki mall, cafe, supermarket. Akses untuk masuk ke kapal pun menggunakan garbarata yang biasa digunakan di bandara. Tidak hanya itu, transaksi untuk masuk ke kapal tidak menggunakan uang tunai.

“Ini dermaga yang sangat modern. Yang tidak kalah oke adalah perjalanan via laut.

Dua dermaga eksekutif ini hanya memakan waktu 45 sampai 60 menit saja. Bandingkan dermaga biasa yang jarak tempuhnya 2 hingga 3 jam,” papar Don Kardono.

Untuk mengarungi, Menpar dijadwalkan menggunakan KMP Port Link. Kapal ini termasuk yang terbaik di Selat Sunda. Fasilitasnya mewah dan nyaman, juga ber-AC. Ada tempat bermain buat anakanak. Juga deck untuk istirahat.

Seluruh penumpang bisa menikmati fasilitas yang ada di KMP Port Link tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional II Kemenpar, Adella Raung menambahkan, kunjungan juga untuk meninjau akses pariwisata yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa.

“Kawasan sekitar Merak dan Bakauheni memiliki banyak destinasi. Dan Selat Sunda menjadi akses yang sangat penting untuk mendukung pergerakan wisatawan dari Sumatera ke Jawa atau sebaliknya. Hal ini membuat kunjungan Menpar akan menegaskan jika aktivitas pariwisata di area Selat Sunda sudah normal,” katanya. (Rls)

BADAI DEBU - PARA pengendara roda dua maupun roda empat yang melewati Jalan Mayor Jendral Ryacudu, Korpri, Bandar Lampung, yang berdebu, Kamis (4/7).

Foto: Erik/Kupas Tuntas

Arinal: Pengusaha Muda Harus Bangkitkan Ekonomi Lampung Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menggelorakan semangat para pengusaha muda Lampung yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung untuk membangkitkan perekonomian Lampung dengan menciptakan peluang bisnis dan daya ungkit perekonomian.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL tersebut disampaikan Gubernur Arinal saat menerima audiensi BPD HIPMI Lampung, di ruang kerja gubernur, Kamis (4/7).

Sejumlah hal yang ditekankan Arinal dalam audiensi itu, yakni meminta pengusaha

muda mendatangkan investor, mengembangkan ekonomi kreatif melalui tapis/batik dan mengembangkan rest area Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Arinal juga mengajak HIPMI Lampung bersinergi dengan Pemprov Lampung untuk bersinergi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

“Mari bersama-sama kita

Foto: Ist

AJAK PENGUSAHA - GUBERNUR Lampung, Arinal Djunaidi, menerima audiensi BPD HIPMI Lampung diruang kerjanya, Kamis (4/7). Arinal mengajak para pengusaha muda Lampung untuk membangkitkan perekonomian Lampung.

bangun Lampung ini dengan menciptakan program-program investasi. Apa kira-kira inovasi baru yang bisa dilakukan, untuk dikembangkan juga di kabupaten/kota. HIPMI harus ada peran untuk membangun Lampung," kata Arinal.

Bersama Pemprov Lampung, lanjut Arinal, HIPMI Lampung harus mampu membangun Lampung dengan cara mempromosikan berbagai potensi daerah yang ada.

"HIPMI ini tersebar di Indonesia, ajak para pengusaha muda lainnya di luar Lampung untuk melakukan bisnis dan investasi di Lampung," pesannya.

Arinal menilai para anggota HIPMI yang datang dari beragam latar belakang usaha, seperti bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan juga komoditas, akan ada banyak peluang yang bisa dikerjasamakan dengan Pemprov Lampung.

"Kita punya banyak potensi dan berbagai ciri khas Lampung yang bisa kita kembangkan dan pasarkan. Seperti saya ingin membangkitkan lagi kain batik dan tapis Lampung, HIPMI bisa bekerjasama dengan Dekranasda, ini untuk mengembangkan ekonomi kreatif kita," katanya.

Menurut Arinal, pengembangan ekonomi kreatif ini juga, akan dilakukan pada pembangunan rest area JTTS Lampung. "HIPMI harus bangun ekonomi kreatif dengan menyuguhkan ciri khas dari daerah Lampung. HIPMI harus mampu menggalakkan itu," ujarnya.

Selain itu, di bidang komoditas, Arinal menyebutkan HIPMI bisa berperan mengembangkan komoditas kopi dan kakao. Keberadaan HIPMI Lampung ini, lanjut Gubernur, juga mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat.

"Saya apresiasi keberadaan HIPMI Lampung untuk bersama pemerintah membangkitkan perekonomian.

HIPMI Lampung juga mempunyai andil dalam keberhasilan saya," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Arie Nanda Djausal, menyampaikan kesiapannya bersama Pemprov Lampung untuk ikut andil dalam upaya membangun Lampung semakin berjaya. "Kami HIPMI Lampung siap bila nanti bisa bekerjasama dengan Pemprov Lampung untuk membangun Lampung kedepan," ujarnya. (Rls/Erik)

Wujudkan Lampung Jadi Lumbung Ternak Nasional Bandar Lampung (Kupas Tuntas) GUBERNUR Lampung, Arinal Djunaidi, merumuskan upaya pencapaian Provinsi Lampung menjadi lumbung ternak nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024.

Hal itu menjadi penekanannya pada acara pelaksanaan konsultasi publik penyusun RPJMD Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (4/7).

"Kita telah menemukan bagaimana memperbanyak ter-

nak sapi melalui breeding, dan saya mendapatkan bantuan 1 ekor jantan 1 ekor sapi betina yang beranya 2 ton dengan harga 200 juta. Kita mendapat dua ekor dari Kementerian Pertanian karena itu bisa dikembangkan sebagai inseminasi buatan," ujar Arinal.

Lebih lanjut ia mengatakan, selain menargetkan Provinsi Lampung berjaya dibidang ternak, Arinal siap meningkatkan daya saing komoditas unggulan baik kopi, kakao, jagung, singkong, dan udang.

Dia mengharapkan segala komoditas itu masuk dalam proses pemikiran RPJMD. Karena menurutnya, saat ini tidak perlu lagi mengedepankan program-pro-

gram hulu yang kurang menguntungkan rakyat, tetapi harus mengedepankan kepentingan hilir agar industri dan ekonomi kreatif bisa lebih berkembang.

"Semua sudah kita siapkan dan ini juga akan menjadi program yang masuk di wilayah kepentingan nasional karena beberapa investor sudah siap melakukannya.

Kepentingan hilir kita kedepankan agar rakyat bisa menunjukkan peningkatan pendapatannya," tuturnya.

Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengungkapkan, saat ini saja Lampung sudah menjadi lumbung ternak se-Suma-

tera. Dari itu potensi yang ada perlu lebih ditingkatkan lagi.

"Potensi pakan kita banyak.

Apa lagi Pak Gubernur sudah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pertanian untuk pembangunan peternakanpeternakan," katanya.

Di sisi lain, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat mengatakan, penyusunan RPJMD harus melalui konsultasi publik, guna menjaring masukan-masukan dari stakeholder.

"Apa yang perlu diperbaiki atau ditambahkan dari kerangka acuan awal. Rancangan awalnya kan sudah ada di Bappeda yang menjabarkan visi dan misi Gubernur Lampung," kata Taufik. (Erik)

Transit Jemaah Haji Dilayani Maskapai Sriwijaya Air Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MASKAPAI penerbangan Sriwijaya Air terpilih menjadi pemenang tender untuk mengangkut transit jemaah haji asal Lampung dari Bandar Udara (Bandara) Radin Inten II ke Bandara Soekarno Hatta, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019.

Demikian diungkapkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto,

saat diwawancara awak media, usai rapat pembahasan pelaksanaan haji Provinsi Lampung tahun 2019, di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (4/7).

“Tadi kita bahas bagaimana agar dilakukan percepatan. Sebab tanggal 10 Juli sudah harus berangkat. Kita ingin memastikan bahwa Sriwijaya Air sanggup menyediakan pesawat untuk mengangkut 7.445 jemaah dan mengangkut sesuai dengan jadwal kloter yang ditetapkan oleh Kementerian

Agama," jelas Fahrizal.

Dia mengatakan, untuk tahun ini Pemprov Lampung belum bisa mewujudkan embarkasi langsung. Oleh karena itu masih harus transit ke Jakarta. Dia mengaku, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten/Kota akan menanggung ongkos transit daerah bagi jemaah haji asal Lampung.

Kabid Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Lampung, Lukman Hakim mengatakan, untuk transit ke Jakarta pihaknya akan menyesuaikan an-

tara jumlah jemaah dengan kapasitas pesawat.

"Soal pesawat yang siap tergantung pesawat yang dikirim, kalau kapasitas besar kan cukup 2 pesawat saja.

Nanti dalam 1 kloter diangkut serentak ke Bandara Soekarno Hatta," jelas Lukman.

"Seluruh panitia pada prinsipnya siap melayani jemaah di asrama haji Rajabasa sampai mengantarkan ke Bandara Soekarno Hatta. Masing-masing seksi telah menyampaikan kesiapannya," sambungnya.

Untuk diketahui, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung telah mengumumkan jadwal pemberangkatan jemaah haji Provinsi Lampung tahun 2019 M /1440 H dengan sistem embarkasi haji antara.

Proses pemberangkatan jemaah haji ke tanah suci Makkah dibagi dalam dua gelombang. Di mana gelombang pertama pemberangkatan yaitu untuk jemaah di lima kabupaten/kota.

Jemaah asal Kabupaten Lampung Tengah mendapat kesempatan pertama untuk melaksanakan proses pemberangkatan dari Lampung pada tanggal 10 Juli 2019.

Setelah itu dilanjutakan dengan kabupaten/kota lainnya.

Sementara pada gelombang kedua, jemaah pertama yang akan berangkat ke Makkah yakni jemaah asal Kota Bandar Lampung mulai tanggal 19 Juli 2019, dan juga dilanjutkan dengan kabupaten/ kota lainnya. (Erik)

Jumat, 5 Juli 2019

BANDAR LAMPUNG

3

Cegah Kriminalitas, Operasi Sikat Dimulai Kepolisian Daerah (Polda) Lampung bersama jajarannya akan menggelar Operasi Sikat Krakatau 2019, guna mengungkap dan mencegah maraknya tindak kriminalitas seperti curanmor, curat dan curas (C3), serta senjata api ilegal.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) OPERASI tersebut akan dilaksanakan mulai Jumat (5/ 7) dan berlangsung selama dua minggu kedepan. “Ya, besok (hari ini) mulai gelar operasi sikat selama dua minggu,” kata Karo Ops Polda Lampung, Kombes Pol Yosi Hariyoso melalui Kabagbin Ops AKBP Joko, Kamis (4/7).

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol M.

Barly Ramadany, mengatakan, operasi tersebut digelar untuk menekan angka C3 yang muncul, kendati upaya penangkapan terus dilakukan.

Barly menampik jika perkara C3 di Bandar Lampung memang menjadi sorotan belakangan ini. “Operasi kewilayahan ini, bukan semata-mata di satu wilayah hukum saja, tapi semua jajaran Polres," jelas Alumnus Akabri 1993 itu.

Operasi ini, kata dia, melibatkan empat satgas dari berbagai jajaran, di mana ada

fungsi sidik lidik, intelijen, pencegahan preventif/ preemtif hingga penindakan.

"Mohon doa dari masyarakat juga, kita bisa tekan dan ungkap C3, masyarakat juga bisa membantu seperti memberikan informasi, memasang kunci pengaman pada kendaraan, hingga menguatkan siskamling," pesannya.

Disisi lain Polresta Bandar Lampung menggelar Latihan Pra Operasi Sikat Krakatau 2019 di Aula Rupatama, Kamis (4/7).

Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Wirdo Nefisco, mengatakan, pihaknya akan melibatkan sekitar 45 personel dengan mengedepankan fungsi Reskrim.

“Kegiatan ini mengedepankan Satuan Reserse Kriminal dalam rangka penegakan hu-

kum, yang didukung dengan kegiatan intelejen. Serta kegiatan penindakan dengan sasaran penanggulangan kejahatan seperti C3 serta penyalahgunaan senjata tajam atau api yang meresahkan masyarakat,” kata dia.

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memaparkan petunjuk teknis terkait pelaksanaan dalam operasi, agar terjalin sinergitas dari masing-masing fungsi dan satuan agar pelaksanaan mendapatkan hasil yang maksimal.

“Saya berharap pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal baik target operasi maupun non target operasi,” tegasnya. (Oscar)

“ Masyarakat juga bisa membantu seperti memberikan informasi, memasang kunci pengaman pada kendaraan, hingga menguatkan siskamling ”

Kombes Pol M. Barly Ramadany Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung

KRIMINAL

Motor Curian Dijual Rp3,5 Juta

SIDANG KODE ETIK - DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik yang berlangsung di ruang rapat umum Mapolda Lampung, Kamis (4/7).

Foto: Sule/Kupas Tuntas

Sidang DKPP Diwarnai Adu Debat Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SIDANG kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berlangsung di ruang rapat umum Mapolda Lampung, Kamis (4/7), berlangsung panas.

Untuk diketahui, sidang tersebut membahas dugaan pelanggaran kode etik atas perintah KPU Lampung kepada KPU Lampung Timur untuk mengoreksi hasil pleno dan melakukan pleno ulang di kecamatan Batanghari Nuban.

Dalam sidang kode etik yang dipimpin langsung oleh oleh Ketua Majelis Hakim Dr. Alfitra Salamm dengan anggota majelis anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Lam-

pung, yakni Nila Nargis dan Muhamad Teguh tersebut, menghadirkan kuasa hukum dari pelapor Hendri Yuliango pengurus DPC Partai Gerindra yakni Yuriansyah dan 15 orang penyelenggara pemilu yang menjadi Teradu perkara. Di antaranya Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur, Andri Oktavia, Maria Mahardini, Husin, Wanahari, dan Wasiyat Jaro Asmoro.

Ketua dan anggota KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono, M. Tio Aliansyah, Sholihin, Handy Mulyaningsih, dan Fauzan. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, Uslih, Lailatu Khoiriyah, Winarto, Syahroni, dan Dedi Maryanto.

Berdasarkan pantauan Kupas Tuntas di ruang sidang,

suasana sempat panas ketika komisioner KPU Lampung, M. Tio Aliyansah, mempertanyakan suatu hal yang menyatakan bahwa saksi dari partai PAN in-konsistensitas.

Pernyatan yang dilontarkan oleh komesioner tersebut, sontak menimbulkan keberatan dari para pengadu/pemohon dan menimbulkan perdebatan antara teradu dengan pengadu yang menganggap pertanyaan teradu kepada saksi itu bersifat menjebak.

“Keberatan majelis, pertanyaan yang disampaikan oleh teradu kepada saksi itu bersifat menjebak, dan bersifat menyimpulkan, ini tidak boleh," ungkap salah satu pengadu.

Dalam sidang itu, juga Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono, sempat mengomentari

berkas gugatan yang disampaikan pengadu. Nanang menjelasakan dalam berkas tersebut banyak ditemukan kekeliruan seperti jumlah komisioner KPU yang tertulis hanya lima orang, kemudian nama instansi yang tertulis masih menggunakan KPU D (KPU daerah).

"Sedikit koreksi Yang Mulia, dalam surat gugatan yang disampaikan pengadu menyatakan dalam rapat pleno KPU provinsi bahwa jumlah komisioner berjumlah lima orang adalah keliru, sebab saat ini anggota KPU provinsi ada 7 orang. Kemudian saat itu sudah tidak ada KPUD, tetapi saat ini pemilu bersifat nasional, walaupun daerah tetapi tetap pertanggungjawabannya berjenjang dan terakhir di KPU RI," ungkapnya dalam sidang. (Sule)

masyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada tahun 2015, Kampung Tiuh Tohou mempunyai pendapatan kampung sebesar Rp639 juta yang bersumber dari dana kampung sebesar Rp278 juta, alokasi dana kampung Rp312 juta, bantuan dana APDESI dari provinsi Rp5,6 juta, dan Program GSMK Rp42 juta.

Sedangkan pada tahun 2016, juga mempunyai pendapatan sebesar Rp962 juta yang bersumber dari dana kampung

Rp624 juta dan alokasi dana kampung Rp337 juta.

"Namun pada pengelolaan dana itu terjadi penyimpangan bahwa terdapat empat kegiatan fiktif atau tidak dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya, namun oleh terdakwa tetap dilaporkan seolah-olah kegiatan tersebut telah terealisasi 100 persen," terang Jaksa.

Empat kegiatan fiktif atau tidak dilaksanakan itu yakni kegiatan dana desa untuk rehab balai kampung atau pembelian

lahan kampung tahun 2015 dengan anggaran Rp66 juta, kegiatan pemberdayaan ibuibu pengajian tahun 2015 Rp16 juta, kegiatan pembibitan atau budidaya ikan lele Rp28 juta, dan kegiatan penyertaan modal Bumkam Rp20 juta.

"Berdasarkan laporan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKPP) Provinsi Lampung terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp124 juta," kata dia. (Ant)

BANDAR LAMPUNG - NOPIAN (20), warga Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, yang diciduk Anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung pada Selasa (2/7) lalu, mengakui menjual sepeda motor hasil curiannya seharga Rp3,5 juta. “Motor-motor hasil curian kami jual Rp3,5 juta ke desa tetangga (Lampung Timur). Kebanyakan Honda Beat,” ujar Nopian tanpa menyebutkan identitas dan desa asal di penadah, Kamis (4/7).

Setiap beraksi di Kota Bandar Lampung, Ia bersama rekannya mempunyai peran masing-masing. “Kalau saya hanya sebagai pengemudi motor yang menunggu kawan memetik motor yang mau dicuri. Kami selalu berempat. Kita rencanakan dulu sebelum beraksi,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Rossef Efendi, mengaku, pihaknya masih melakukan pengembangan dengan mengejar dua orang rekan Nopian, dan menduga adanya gudang atau penampungan oleh penadah yang juga ada di Lampung Timur. “Masih kita kembangkan. Sementara pas kita amankan dia (Nopian) ada tiga motor di rumahnya, karena waktu melawan dan membahayakan petugas, terpaksa kita ambil tindakan tegas terukur dan terarah (tembak di kaki)," kata Rosef saat ekspose di Mapolresta Bandar Lampung, Kamis (4/7).

Untuk diketahui, Salah satu Nopian yakni Jimy sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polresta Bandar Lampung pada 30 Juni lalu.

Dari keterangan Jimy, barulah menangkap Nopian di rumahnya di Lampung Timur. (Oscar)

CUACA

BPBD Antisipasi Kemarau BANDAR LAMPUNG - MENINDAKLANJUTI prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan bahwa akan terjadi kemarau panjang sampai Oktober 2019 mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandar Lampung menyiapkan sebanyak tujuh armada pengangkut air bersih untuk warga yang membutuhkan.

Hal itu disampaikan Sekretaris BPBD Bandar Lampung, M. Rizki, saat ditemui di lingkungan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Kamis (4/7). “Penyaluran air bersih ini dilakukan apabila ada rekomendasi dari RT setempat, saat ini sudah ada tiga titik yang telah disuplai air bersih, yaiut di dua kecamatan Sukabumi di Campang Raya, dan di kecamatan Kedamaian. Ini sudah berjalan selama dua minggu," kata dia.

Untuk kesiapan air bersih tersebut, kata dia, disiapkan tujuh armada dengan kapasitas 5.000 liter air bersih. "Dan akan ditambah menggunakan mobil pemadam apabila terjadi kekurangan. Untuk sumber air sendiri kita berasal dari 20 sumur bor milik BPBD dan Dinas PU Bandar Lampung,” jelasnya.

Selain itu, sambung Rizki, pada musim kemarau ini juga berpotensi terjadinya kebakaran. "Saya mengimbau kepada msayarakat untuk tidak membakar sampah, atau membuka lahan dengan cara membakar," imbaunya. (Sule)

FSBMM Tuntut Rani Gara-gara Dana Desa, Mantan Kakam Diadili Dibebaskan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MANTAN Kepala Kampung (Kakam) Tiuh Tohou, Ali Rahman, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Rabu (3/7) lalu, atas kasus dugaan korupsi penyelewengan Alokasi Dana Desa tahun 2015-2016.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hendra Dwi, terdakwa Ali Rahman dikenakan dengan pasal berlapis.

Yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9 juncto Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dijelaskan JPU, bahwa warga Jalan 40 Tiuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang itu dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 20152016 selaku kuasa pengguna anggaran yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan ke-

AKSI DEMO RATUSAN buruh yang tergabung dalam anggota FSBMM menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Provinsi Lampung, Kamis (4/7).

Foto: Erik/Kupas Tuntas

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) RATUSAN buruh yang tergabung dalam anggota Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM), menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Lampung, Kamis (4/7).

Dalam aksinya, mereka menyampaikan beberapa tuntutan salah satunya pembebasan Reni Desmiria yang dipenjara atas tuduhan oleh pihak PT. Bumi Menara Internusa (BMI) karena telah memalsukan ijazahnya sendiri.

Advokasi FSBMM, Bowo, mengatakan, Reni sudah lebih dari sebulan ditahan sejak 17 Mei 2019 lalu, karena dituduh oleh perusahaan memaslukan ijazah.

Dikatakan Bowo, penuduhan terhadap Reni menjadi alasan bagi perusahaan. Karena diketahui, Reni adalah salah satu aktivis FSBMM yang memperjuangkan haknya dan para anggota lainnya terkait jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Karena Reni, Alhamdulillah berhasil membuat sekitar 95 anggota FSBMM terdaftar sebagai anggota BPJS. Perusa-

haan sebenarnya tidak mau mendaftarkan para buruh ke BPJS, karena melihat jumlah yang begitu besar sekitar 1.050 anggota, sehingga perusahaan mencari kesalahannya salah satunya terhadap ijazah palsu Reni," jelas Bowo.

Dia menjelaskan, Reni bekerja sejak tahun 2010 dan berhenti pada tahun 2015 karena melahirkan. Seharusnya, lanjut dia, jika perusahaan mempermasalahkan ijazah Reni, maka harusnya Reni tidak diterima kerja.

Selain itu, tuntutan lainnya yakni tentang Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak sesuai dengan undang-undang. Setelah difasilitasi oleh Komisi V DPRD Provinsi Lampung, emosi dari para pendemo akhirnya sedikit mereda.

"Hasil pertemuan dengan Anggota Dewan alhamdulillah beliau memahami apa yang kita sampaikan dan nanti akan melanjutkan ke Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) lagi tentang pelanggaran-pelanggaran oleh PT. BMI. Harapannya pemerintah agar lebih tegas terhadap perusahaan khususnya PT. BMI," pungkasnya. (CR2)

4

Jumat, 5 Juli 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Tampan Fernando Redaktur : Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Haposan Mesakh Hutagalung Sekretaris Marketing : PutriAndini.

Staf Marketing : Dwi Puspita Sari.

StafOnline: Mitha(Koordinator),Widya Firmadana,SigitPamungkas, BudimanLuky,CandraMurti Ayuningtyas,IsmadiyahWulandari.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

DesainMedsos: -

Tunjangan Kinerja Pejabat di Pringsewu Naik 50 Persen Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, akhirnya besaran kenaikan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi pejabat di Pringsewu diputuskan naik sebesar 50 persen.

Pringsewu (Kupas Tuntas) HAL tersebut dirapatkan dalam rapat final penetapan Tukin pada Selasa (2/7) lalu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, Budiman mengungkapkan, sesuai dengan anjuran BPK dan KPK, maka Peraturan Menteri PAN - RB No 63 tahun 2011

tentang pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil harus dijalankan.

"Perlu kami sampaikan Tukin bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan kinerja ASN, sebab jika pejabatnya malas Tukin akan di potong. Bahkan sekalipun bagi PNS yang tidak masuk kerja karena sakit tetap kena potong," ujar Budiman.

Menurutnya, realisasi Tukin seorang pejabat berdasarkan beban, bobot kerja yang nantinya akan dihitung oleh Bagian Organisasi Setdakab Pringsewu.

"Mengenai jumlah nominal Tukin mulai dari sekda, asisten, eselon II, III, dan eselon IV hingga staf, si lahkan tanya ke BPKAD. Yang jelas Tukin sekda dan para asisten justru turun," ungkapnya.

Dikatakan Budiman, dengan adanya Tukin tersebut, tidak berpengaruh dengan anggaran yang telah disediakan untuk pelayanan pu-

blik. "Uangnya dari efisiensi pengadaan ATK setiap OPD, perjalanan dinas, makan minum dan snack, kemudian honor lembur dan honor kegiatan dihilangkan," kata dia.

Ditambahkan Budiman, dalam waktu dekat ini akan segera diadakan pembahasan Tukin dengan DPRD Pringsewu. "Kenaikan 50 persen sudah disepakati pak bupati, langkah selanjutnya tinggal pembahasan dengan DPRD dan dengan demikian Tukin akan dianggarkan di APBD Perubahan 2019," tandasnya. (Manalu)

Satpol PP Pesibar Siap Tindak Ternak Liar

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Kesbangpol Gelar Koordinasi Forum Diskusi Politik Lampung Barat (Kupas Tuntas) UNTUK bekal pengetahuan dan pemahapan terkait bantuan Partai Politik (Parpol), Kesatuan Bagian Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar koordinasi forum diskusi politik.

Diskusi ini diadakan di aula Rumah Sakit Alimudin Umar, Kamis (4/7).

Staf Ahli Bupati Bidang Pemkab Lambar, Ruspan mengatakan, bahwa Parpol memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan bernegara, selain sebagai sarana rekrutmen untuk mengisi jabatan politik, Parpol juga berfungsi sebagai pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara

Ismun Zani Sampaikan Tupoksi Parpol Lampung Barat (Kupas Tuntas) ANGGOTA DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Ismun Zani menjadi narasumber dalam kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik yang diselenggarakan Kesbangpol setempat, Kamis (4/7).

Dalam paparannya, ketua Fraksi partai Golkar ini menyampaikan sejumlah Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Partai Politik (Parpol) dalam berbangsa dan bernegara.

"Parpol dibentuk untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Indonesia. Sedangkan tugas kader yaitu mengingatkan ka-

yang sadar akan hak dan kewajibannya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Pasca reformasi Parpol di Indonesia memiliki wajahwajah baru. Parpol kini lebih demokratis, bebas dari kontrol birokrasi, dan bukan lagi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.

Harus di akui, kehidupan berpartai kini berjalan ke arah yang lebih baik. Namun euforia demokrasi nyatanya telah mereduksi fungsi Parpol,”katanya.

Ia pun berharap, forum diskusi politik tahun ini dapat menemukan kolaborasi dan inovasi untuk menkawab persoalan-persoalan politik.

“Sehingga lebih meningkatkan kesadaran politik masyarakat di kabupaten Lambar," tutupnya. (Iwan) der yang duduk di lembaga DPR agar melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar agar selalu meningkatkan kesejahteraan rakyat" kata Ismun.

Ketua DPD II Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa Parpol menjadi pilar demokrasi yang membentuk sikap dan perilaku yang terpola atau sistemik, bahkan dalam bentuk seleksi dan keanggotaan Parpol harus dengan konsep pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.

Selain itu Ismun juga menjelaskan mengenai fungsi dari legislatif, ia mengatakan bahwasanya DPR dipilih memalui Pemilu, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah maupun kota dengan fungsi pengawasan politis dan tehnis.

"Kita juga di DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan aturan. Jadi jika sudah dilantaik itu bukan lagi milik Parpol, melainkan sudah milik semua warga Lambar terkhusus di Dapil tempat kita mencalonkan diri. (Iwan)

Foto : Nova/Kupas Tuntas

GELAR SOSIALISASI - SATPOL PP Pesibar mengadakan sosialisasi ketertiban umum di Balai Pekon Seray, Kamis (4/7).

Pesisir Barat

“

(Kupas Tuntas) MENYIKAPI banyaknya hewan ternak yang diliarkan oleh pemilik di wilayah Pesisir Barat (Pesibar), untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar (Satpolpp DK) Pesibar akan melakukan penertiban.

Untuk menegakkan perda 12 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pasal 26, Satpolpp giat menyosilisasikan kepada masyarakat mengenai hal tersebut.

Saat sosialisasi di Balai Pekon Seray, Kasat Polpp Pesibar Syaikhul Anwar, melalui Kasi Ops Bidang Trantibum Sutriyono Yuwanto, mengatakan bahwasannya

Kami masyarakat mendukung hal itu. Dan kami yang hadir dalam sosialisasi akan menyampaikan kepada teman-teman yang punya ternak kaki empat yang tidak hadir, agar tidak melepas liarkan ternak

dalam penagakkan perda tersebut Satpolpp akan melakukan penindakkan.

"Namun sebelum penindakkan, maka perlu kita sosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat" ujar Sutri usai kegiatan sosialisasi.

”

Ditambahkannya, apabila masyarakat pesibar ada pengaduan terkait pelanggaran peraturan daerah bisa menghubungi call center Satpolpp-DK dengan nomor 082371051488.

"Silahkan menghubungi nomor tersebut apabila ada

pengaduan masyarakat, nomor tersebut bisa dihubungi 24 jam,”tandasnya.

Pada saat sosialisasi itu, sekaligus dilakukan penandatanganan komitmen bersama tertib usaha ternak oleh masyarakat, dan aparat pekon dalam mendu kung penegakakkan perda tersebut.

Salah satu masyarakat yang ikut dalam sosialisasi, Harizon mengatakan, mendukung penegakkan Perda tersebut.

"Kami masyarakat mendukung hal itu. Dan kami yang hadir dalam sosialisasi akan menyampaikan kepada teman-teman yang punya ternak kaki empat yang tidak hadir, agar tidak melepas liarkan ternak" tandasnya. (Nova)

Kasus Pencabulan Jadi Perhatian Pemkab Lambar Lampung Barat (Kupas Tuntas) KASUS pencabulan dengan korban anak dibawah umur dikabupaten Lampung Barat (Lambar) dalam kurun waktu satu tahun terahir cenderung mengalami peningkatan.

Kehawatiran banyak pihak akan terjadinya kasus serupa mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat segera mengambil langkah antisipasi agar tidak terulang lagi.

"Ini prilaku kejahatan yang harus kita atasi bersama bukan hanya perlindungan terhadap korban namun harus disiasati teknis mengatasinya agar tidak terulang lagi" ujar Sekda Kabupaten Lambar, Akmal Abdul Nasir, di ruang kerja Sekdakab baru-baru ini.

Menurutnya, Pemkab segera mungkin mengambil langkah perlindungan kepada anak - anak agar terhindar dari ancaman pelecehan dan

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

DIWAWANCARAI - SEKDA Kabupaten Lambar, Akmal Abdul Nasir, saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Rabu (3/7).

kekerasan yang akan mengganggu masa depan generasi penerus Bangsa.

"Terkait persoalan yang telah terjadi, saya berharap agar pelaku diberikan sanksi sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, dan kedepan mari kita bersama - sama mencari langkah antisipasi sesuai dengan Tupoksi masing masing agar tidak terjadi lagi,”harapnya.

Ia mengatakan bahwa sebelumnya telah dibentuk Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A ) menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, namun baru sebatas tingkat kecamatan saja, "Pemkab dibawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pember-

dayaan Perempuan, dan Perlidungan Anak telah membentuk lembaga P2TP2A, lembaga ini kedepan untuk dapat dibentuk sampai ke tingkat pekon, tidak hanya sebatas kecamatan, dan dapat dikembangkan menjadi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, dengan sistem kerja yang betul- betul memberikan perlindungan terhadap anak,”jelasnya. (Satoris)

Jumat, 5 Juli 2019

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA

5

Helikopter Hilang di Papua, Koramil Gedong Tataan Gelar Do'a Bersama Pesawaran (Kupas Tuntas) TERKAIT belum ditemukannya helikopter MI-17 milik TNI AD yang hilang pada tanggal 28 Juni 2019 di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua, Komando Rayon Militer (Koramil) 421-02/Gdt Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran menggelar doa bersama.

Seperti yang diungkapkan Serka Mardi Utomo yang mewakili Danramil 421-02/Gdt Kapten Inf. Sugeng Pamuji bahwa, kegiatan ini untuk mendoakan helikopter yang hilang tersebut segera ditemukan.

"Ini merupakan bentuk solidaritas dari seluruh anggota TNI, agar segera bisa ditemukan," ujar Serka Mardi yang juga selaku Bhabinsa Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan, saat mengunjungi Kantor Sekretariat PWI Pesawaran, Kamis (4/7).

Dia mengungkapkan, kegiatan ini merupakan instruksi dari Panglima TNI Jendral Hadi Tjahjanto, yang memerintahkan kepada seluruh jajaran anggota TNI seluruh Indonesia untuk menggelar doa bersama.

"Selain Koramil 421-02/ Gdt Gedong Tataan ini, seluruh jajaran Koramil yang ada dikabupaten Pesawaran ini seperti Koramil Kedondong dan Padang Cermin.

Serta seluruh jajaran TNI dibawah komando Kodim 0421/LS juga menggelar doa bersama," ungkapnya.

Dia menuturkan, dengan menggelar doa bersama ini, pihak TNI berharap helikopter MI.17 ini segera bisa ditemukan. Dengan harapan, seluruh personil yang ada didalamnnya ditemukan dalam keadaan selamat.

"Kita sudah dua hari menggelar doa bersama ini.

Dan akan terus kita lakukan, sampai menunggu perintah selanjutnya," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, helikopter MI-17 milik Penerbad TNI AD hilang kontak setelah lepas landas dari Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang Papua pada tanggal 28 Juni 2019.

Pesawat yang menuju Bandara Sentani Kabupaten Jayapura tersebut dilaporkan membawa 12 orang terdiri dari tujuh orang kru dan lima orang personel Satgas Yonif 725/Wrg yang akan melaksanakan pergantian Pos. (Reza)

Kemenkeu Transfrer Anggaran DD Tahap 2 ke Kasda Tubaba Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) DANA Desa (DD) sebesar Rp35,6 Miliar telah di transfer oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) ke Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba).

Dikatakan oleh Kepala Bagian Administrasi Wilayah (Kabag Adwil Tiyuh) Setdakab Tubaba, Miral Hayadi bahwa, Kemenkeu RI telah mentransfer uang untuk Dana Desa tahap kedua ke Kasda dan sudah siap ditransfer oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat ke masing-masing tiyuh setelah rekomendasi pencairan dikeluarkan oleh Bagian Adwil.

"Dana untuk DD tersebut sekarang sudah ada di Kas

Daerah. Bagi tiyuh yang sudah melengkapi persyaratan administrasi, Bagian Adwil Tiyuh sudah siap membuat rekomendasi penyaluran DD tahap kedua tahun anggaran 2019 ini,"kata Miral diruang kerjanya, Kamis (4/7).

Diakuinya, aparatur Tiyuh sejauh ini masih kesulitan untuk menyelesaikan administrasi syarat pencairan dana desa itu. Sehingga, Miral memastikan jika pihaknya siap membantu tiyuh-tiyuh dalam rangka menyelesaikan administrasi persyaratan yang dimaksud.

"Kalau Tiyuh ada yang kesulitan kita siap bantu dampingi input laporannya di Bagian Adwil yang penting ada data kegiatannya yang sudah dilaksananakan minimal 75 % dari DD tahap pertama kemarin sudah direalisasikan,"ujar dia. (Irawan)

Pengelolaan DD, Mayoritas Desa Bermasalah Pajak Pesawaran (Kupas Tuntas) INSPEKTORAT Kabupaten Pesawaran menyatakan hampir seluruh Kepala Desa di Kabupaten Pesawaran bermasalah dengan pajak terkait pengelolaan Dana Desa (DD). Hal ini diungkapkan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Pesawaran Chabrasman, saat ditemui, Kamis (4/7).

"Memang kemampuan SDM khususnya ditingkat desa perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan DD, hampir sebagian bermasalah tentang pajak pengelolaan DDnya tapi ada juga yang kekurangan volume pekerjaan," ungkapnya.

Menurutnya, hal ini juga terlihat saat para Kades Incumbent ingin mencalonkan diri kembali pada Pilkades serentak. "Sekarang bagi Kades Incumbent yang ingin mencalonkan lagi, harus memiliki surat rekomendasi be-

bas temuan dari Inspektorat, untuk mendapatkan itu harus menyelesaikan kewajibannya saat melakukan pengelolaan DD, disini terlihat banyak yang bermasalah dengan pajaknya," ujarnya.

Ditambahkannya, pajak tersebut nantinya akan dikembalikan kepada Kas Negara. "Kita kan sudah melakukan pemeriksaan dan penghitungan terhadap laporan DD tiap desa, jika ada kekurangan tentunya kita minta untuk dikembalikan dan itu kita berikan waktu selama 60 hari, tapi jika tidak juga diselesaikan maka aparat penegak hukum yang akan menagihnya," tambahnya.

Kendati demikian, ia punya keyakinan saat ini para Kades incumbent akan mengembalikan kekurangan tersebut.

"Ya, kalau Incumbent mau nyalon lagi pasti dibayarkan, karena kalau tidak, pasti tidak bisa nyalon lagi, karena itu salah satu jadi persyaratan dan ini kita terapkan di Kabupaten Pesawaran," katanya. (Reza)

Foto : Reza/Kupas Tuntas

DOA BERSAMA- KOMANDO Rayon Militer (Koramil) 421-02/Gdt Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran menggelar doa bersama, Kamis (4/7).

Gaji 45 Anggota PPK dan 228 Anggota PPS Belum Dibayar Sebanyak 45 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 228 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 belum mendapatkan insentif selama 3 bulan.

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) HAL ini diutarakan oleh Markurius, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) Kabupaten Tubaba. Menurut dia, jumlah PPK dan PPS sebanyak itu bertugas di 9 kecamatan dan 96 tiyuh se Kabupaten Tubaba.

"Mereka di gaji sampai bulan Juni kemarin. Sementara Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memang hanya

satu bulan saja,"ungkapnya melalui ponsel, Kamis (4/7).

Markurius mengakui jika seluruh PPK maupun PPS memang belum digaji.

"Iya memang benar (belum digaji). Terakhir dibayar sampai bulan Maret, jadi sampai Juni yaitu selama 3 bulan memang belum dibayarkan. Pembayaran gaji mereka (PPK dan PPS) dilakukan secara langsung ke masing-masing rekeningan karena kita (KPU) lembaga vertikal jadi gajinya langsung

dari pusat,"ujarnya.

Dijelaskannya bahwa, keterlambatan gaji tersebut lantaran belum ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari masing-masing PPK dan PPS." SPJ PPK dan PPS itukan tidak bisa satu persatu atau satu kecamatan terlebih dahulu, melainkan harus satu kesatuan seluruh Kabupaten Tubaba ini. Kami berharap secepatnya bisa diselesaikan SPJ ini, agar kami proses,"pintanya.

Informasi yang diperoleh dari Anggota PPS jika benar mereka belum menerima gaji/isentif selama 3 bulan."Ya untuk gaji PPS kami selama 3 bulan ini belum di bayar sama, alasan mereka (KPU) karena SPJ dari beberapa kecamatan

belum selesai jadi terkendala semua se-Kabupaten. Tolong mas gimana caranya supaya gaji kami bisa keluar, karena kami sudah nunggu-nunggu gaji itu,"ucap salah seorang Anggota PPS di salah satu tiyuh di Kecamatan Tulangbawang Tengah.

Mereka mengaku sangat membutuhkan gaji tersebut lantaran itu merupakan upah dari jerih mereka menjadi PPS maupun PPK."Dan gaji itu sangat kami butuhkan, itu sudah termasuk kami yang di Kecamatan 4 hari 4 malam bekerja waktu Pleno Kecamatan, jumlahnya lumayan Rp700 ribu kali 3 bulan dan gaji kami itu bervariasi, ketua 800 ribu kalau kami anggota itu ya 700 ribu,"bebernya. (Irawan)

Rakor Pencegahan Korupsi dengan KPK

Winarti : Pemkab Tuba Terus Perbaiki Sistem Tulang Bawang (Kupas Tuntas) BUPATI Tulang Bawang Winarti menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat terus berupaya memperbaiki sistem pelayanan.

Hal ini sebagai upaya mencegah perilaku yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Salah satunya, menurut Winarti, upaya pembenahan sistem itu dengan berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP).

Hal tersebut ditegaskan Winarti dalam sambutan nya pada Rapat koordina sikan dan supervisi rencana aksi Program Pemberan tasan Korupsi terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tulangbawang dan Mesuji yang digelar di aula Pemkab Tuba, Kamis (4/7).

Winarti mengatakan, pembenahan sistem yang tengah dibangun itu mesti didukung oleh semua pihak.

Foto : Erwin/Kupas Tuntas

BERI PEMAPARAN - KASATGAS Korwil 3 Korsupgah KPK, Dian Patria saat memberikan pemaparan pada Rakor msupervisi rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tuba dan Mesuji r di aula Pemkab Tuba, Kamis (4/7).

"Karena dalam berbuat baik belum tentu semua menyukainya, kita butuh bantuan untuk terus berdiri tegak mengemban amanah dalam melayani warga," terang Winarti.

"Kami berusaha untuk memperbaiki sistem pelayanan untuk rakyat, salah satunya dengan berdiri MPP (Mall Pelayanan Publik), kami berusaha setransparan mungkin untuk pelayanan

masyarakat, juga pelaksanaannya," tambahnya.

Rakor dihadiri Kasatgas Korwil 3 Korsupgah KPK Dian Patria, Koordinator Korsupgah Wil. Lampung Uding J, Anggota Korwil3 Korsupgah Nindyah S, Anggota Korwil3 Korsupgah Rikhi S. Kasatgas Korwil 3 Korsupgah KPK, Dian Patria menegaskan, perbaikan sistem harus diimbangi de ngan perilaku dan perbuatan

yang baik.

Jangan sampai, antara perkataan dan perbuatan tidak sejalan. Sehingga, upaya perbaikan sistem tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Dalam arahanya, Dina kerap menyinggung perilaku menyimpang tersebut terkait pengesahan APBD dan proses lelang proyek yang rawan mengarah ke tindak pidana korupsi.

"Sistem harus bagus, lalu praktek pelaksanaannya harus sama, jangan sistem bagus, pelaksanaannya masih tidak bagus. Antara perkataan dan perbuatan tidak sama. Misalnya ada istilah uang ketok palu dalam pengesahaan APBD dan uang fee proyek, ini semua harus singkron," tegas Dian Patria.

Dian juga menyinggung soal proses lelang proyek melalui sistem LPSE yang dinilainya masih rawan adanya intervensi. "Lampung Timur sudah ada laporan," tegasnya. (Win)

2 Tahun Idap Kanker Payudara, Salbiyah Butuh Bantuan Salbiyah (50), warga Kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Tuba, harus pasrah menghadapi dan melawan penyakitnya, yakni kanker payudara.

Tulang Bawang (Kupas Tuntas) MENURUTNYA, penyakit ini bermula sejak tahun 2018, pada saat itu penyakit bermula hanya benjolan kecil, dan selang beberapa bulan ben-

jolan semakin membesar. “Bahkan penyakit ini semakin menggrogoti leher saya,�ucapnya saat ditemui di rumahnya, Kamis (4/7).

Saat ini, Salbiyah tinggal di Kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Tuba, merupakan warga miskin yang membutuhkan bantuan untuk biaya berobat.

Selain itu, kondisi Salbiyah saat ini sangat memprihatinkan dengan penyakitnya ditambah dengan kondisi perekonomiannya hanya mencukupi untuk biaya makan sehari-hari saja.

Hasan (55), suami Salbiyah mengatakan, kondisi perekonomian sangat tidak mampu sehingga tidak punya biaya untuk berobat, untuk makan sehari - hari aja kadang tidak mencukupi.

"Selama ini hanya bisa berobat dengan pengobatan tradisional atau obat herbal karena tidak ada biaya berobat. Saat ini hanya bisa berdoa semoga ada ke ajaiban dari Allah istri saya bisa sembuh, mau apa lagu berobat tidak punya uang jadi kita pasrahkan saja kepada Allah saja," singkatnya. (win)

Salbiyah Penderita Kanker Payudara

6

Jumat, 5 Juli 2019

LAMPUNG UTARA

ď Ž Terbukti Lakukan Pungli di PPDB

Kepala Disdikbud Ancam Pecat Kepsek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) akan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pungutan liar (pungli) atau pemalsuan dukumen pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) PENEGASAN itu disampaikan Plt Kepala Disdikbud Lampura Toto Sumedi ketika dikonfimasi terkait keluhan masyarakat dengan adanya system Zonasi pada PPDB, Kamis (4/7).

"Bila ditemukan ada pungli dan pelanggaran lain maka sanksi tegas akan diberlakukan, baik itu terhadap calon siswa atau kepala sekolah, dan sanksi itu bisa saja

teguran, penundaan naik pangkat dan pemberhentian," kata Toto Sumedi.

Hal itu dikhususkannya bagi sekolah-sekolah lanjutan seperti SMP. Karena menurutnya, untuk tingkat SMA dengan SMK kewenangannya ada di Provinsi. Tapi untuk SD dan SMP diharapkannya bisa berlangsung dengan sukses, karena bila terjadi hal-hal yang menyimpang akan dikenakan sanksi tegas.

"Imbauan ini sudah kita sampaikan dengan pihak

sekolah dan jika masih terjadi maka sanksi tegas diberlakukan," lanjutnya.

Sampai dengan hari ini (kemarin), lanjut dia, pelaksanaan pendaftaran masih berjalan lancar meski PPDB melalui proses zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua.

Di Kabupaten Lampung Utara untuk tingkat sekolah dasar (SD) pada 412 sekolah prosesnya berjalan lancar dan begitu juga yang terjadi untuk SMP di 69 sekolah.

"Di Kabupaten Lampung Utara prosesnya berjalan baik di 412 sekolah dasar dan di 69 SMP. Sesuai pelaksanaan pendapatan untuk SD dan SMP ini dilaksanakan dari tanggal 1-5 Juli 2019, dan sampai kini hasil pantauan tim di lapangan

berjalan dengan baik. Karena sebelumnya kita sudah merapatkan untuk membahasa sistem zinasi ini di tingkat MKKS," ungkapnya.

Untuk kuota penerimaan dalam PPDB SD dan SMP di tahun 2019/2020, Dinas Pendidikan setempat mengacu pada Permendikbud yang baru Nomor 20 tahun 2019 atas perubahan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018.

"Kuota kita mengacu pada Permendikbud 20 tahun 2019, untuk kuota sistem zonasi yang semula 90 persen menjadi 80 persen yang diterima, jalur prestasi yang tadinya 5 persen menjadi 15 persen dan untuk perpindahan orang tua tetap 5 persen," paparnya. (Sarnubi)

Pemkab Siap Terima Tim Penilai LSS-UKS Lampung Utara (Kupas Tuntas) PEMKAB Lampung Utara (Lampura) terus menyempurnakan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional tahun 2019.

Wakil Bupati Lampung Utara Budi Utomo menjelaskan, saat ini jajaran Pemkab bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mematangkan berbagai persiapan untuk pelaksanaan LSSUKS tersebut.

Pelaksanaan LSS-UKS tingkat nasional di Kabupaten Lampung Utara akan dipusatkan di Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah. "Untuk persiapan sudah rampung, tinggal kita memantapkan rencana pelaksanaannya lagi," kata Budi Utomo, Kamis (4/7).

Dijelaskan, ada dua sekolah yang menjadi kontestan dalam ajang LSS-UKS untuk mewakili Provinsi Lampung dari Kabupaten Lampung Utara, yakni SMAN 1 Abung Semuli dan SDN 2 Subik.

BERI KETERANGAN - WABUP Lampura Budi Utomo bersama Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Toto Sumedi saat memberi keterangan terkait penilaian LSSUKS, Kamis (4/7).

Foto: Sarnubi/Kupas Tuntas

Masuknya dua sekolah itu bukan yang pertama di Lampung Utara. Sebelumnya dalam ajang serupa, juga sudah ada SMPN 7 Kotabumi dan SMPN 6 Prokimal yang telah mengkuti ajang serupa dan memperoleh hasil baik.

"Sehingga kita harapkan ada sekolah lain lagi yang dapat mengkuti ajang lomba tahunan seperti ini untuk kedepannya," kata Budi Utomo.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara Toto Sumedi menambahkan, rencananya Dinas Pendidikan Provins Lampung akan melakukan penilaian LSS-UKS tersebut pada akhir bulan Juli ini.

"Kita sudah siap menerima tim penilai dari pusat untuk lomba LSS-UKS yang dipusatkan di SDN 2 Subik pada tanggal 30 Juli dan tanggal 31 Julinya SMAN 1 Abung Semuli," kata Toto Sumedi.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemda Lampung Utara Bambang Hadiansyah melanjutkan, dalam ajang tersebut ada beberapa materi penilaian yang akan dilakukan oleh tim penilai dan semua itu telah siap untuk dinilai.

"Materi penilaiannya itu termasuk obyek di lingkungan sekolah, sekretariat TP UKS Kecamatan, sekretariat TP UKS Kabupaten, dan TP UKS provinsi," lanjut Bambang. (Sarnubi)

LAMPUNG TIMUR

Plt Bupati Zaiful Serahkan KKS BPNT Plt Bupati Lampung Timur (Lamtim) Zaiful Bokhari menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Lapangan Kecamatan Metro Kibang, Kamis (4/7).

Lampung Timur (Kupas Tuntas) DALAM sambutannya, Plt Bupati Lamtim Zaiful Bokhari mengatakan, penerima manfaat bantuan pangan nontunai adalah mereka yang telah terdata dalam basis data terpadu (BDT) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

BPNT merupaan program lanjutan dari program Beras Sejahtera (Rastra).

"Pendamping keluarga penerima manfaat, baik dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) maupun unsur Iainnya harus bekerja maksimal agar tiap KPM terlayani dengan baik," pesan Zaiful.

Ia berharap dalam penyaIuran KKS BPNT dapat tepat

sasaran sesuai data yang ada, agar bantuan benar-benar sesuai dengan peruntukannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lamtim M Yunus menambahkan, penyaluran BPNT diberikan langsung melalui rekening kelompok penerima manfaat sebesar Rp110 ribu/bulan untuk membeli beras dan telur di EWarong yang telah ditetapkan di setiap desa.

Dijelaskan, di Kabupaten Lamtim sasaran penerima manfaat KKS non-PKH berjumlah 41.567 jiwa yang dibagikan melalui Bank Mandiri di empat kantor cabang, yaitu Metro, Way Jepara, Bandar Sribawono dan Tanjung Bintang.

Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri Tbk Alexandra Askandar melan-

jutkan, Bank Mandiri sebagai salah satu badan usaha milik negara, memiliki tugas membantu program-program pemerintah

dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. "Sejalan dengan program Bank Mandiri, kami wujudkan dalam bentuk

kepedulian serta membangun masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat," terangnya. (Adv)

SERAHKAN KKS BPNT - Plt Bupati Lamtim Zaiful Bokhari secara simbolis menyerahkan KKS BPNT kepada keluarga penerima manfaat di Lapangan Kecamatan Metro Kibang, Kamis (4/7).

Foto: Ist

4 Mitra Balai TNWK Data Populasi Harimau Lampung Timur (Kupas Tuntas)

Foto: Agus/Kupas Tuntas

LATIHAN PENDATAAN HARIMAU - SEBANYAK empat mitra Balai TNWK mengikuti pelatihan untuk melakukan pendataan harimau yang ada di hutan TNWK di di Balai Desa Labuhanratu VI, Kecamatan Labuhanratu, Lampung Timur, Kamis (4/7).

SEBANYAK empat mitra Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) akan membantu pendataan populasi Harimau Sumatera yang ada di hutan TNWK. Metode pendataan akan menggunakan akupansi, kamera treep dan DNA. Sebelum melakukan pendataan harimau, keempat mitra Balai TNWK yakni WCS, PKHS, ERU, dan RPU mendapat pelatihan lebih dulu selama lima hari di Balai Desa Labuhanratu VI, Kecamatan Labuhanratu, Lampung Timur, Kamis (4/7).

Kepala PKHS Sumianto yang juga pemberi materi mengatakan, pendataan jumlah Harimau di lakukan setiap lima tahun sekali, dan 2019 ini masuk waktu pendataan binatang buas tersebut. Lima tahun sebelumnya harimau yang ada di hutan TNWK sejumlah 24 ekor.

"Kami mulai melakukan pendataan pada Juli ini hingga September mendatang," kata Sumianto. Ia menjelaskan, metode yang akan digunakan untuk melakukan pendataan Harimau yaitu menggunakan akupansi yaitu cara untuk mengetahui proporsi ruang yang sering disinggahi Harimau.

Lalu, metode kamera treep

berfungsi untuk melihat tingkah laku dan jenis harimau yang ada.

Kamera treep dipasang secara bersembunyi dan akan merekam secara otomatis. Dan ketiga metode DNA, yang berfungsi untuk meneliti jenis dan untuk mengetahui indukannya. "Tiga metode ini sebenarnya sangat berkaitan," ujar Sumianto.

Ia menambahkan, dengan adanya pelatihan pendataan Harimau ini, diharapkan peserta benar-benar bisa menguasai materi dan saat mulai pendataan bisa menuai hasil yang maksimal. "Selain pelatihan teori, kita juga akan melakukan pelatihan simulasi," pungkasnya. (Agus)

Jumat, 5 Juli 2019

LAMPUNG TENGAH

7

KRIMINAL

Dua Kurir Sabu Diringkus LAMPUNG TENGAH - SATUAN Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah dua orang yang diduga menjadi kurir sabu atas nama Soni (30) dan Ersan warga Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan.

Keduanya ditangkap pada Kamis (4/7) sekitar pukul 01.00 WIB di warung makan Pak Kadut di Kampung BTN, Kecamatan Way Pengubuan, saat menunggu pembeli.

“Saat bertransaksi dan hendak mengambil bungkusan plastik di jaket salah satu pelaku, pelaku langsung ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah.Kedua pelaku tidak bekutik saat pembelinya adalah polisi yang menyamar,” kata Kasat Reserse Narkoba Polres Lamteng Iptu Dailami, kemarin.

Setelah dilakukan penggeledahan, di kantong jaket pelaku ditemukan dua bungkus plastik bening berisi sabu, satu buah sekop terbuat dari pipet dan satu buah kotak rokok merek Pro Mild.

Selanjutnya pelaku Soni dan Ersan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku Soni dan Ersan dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) dan 114 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 4 sampai 12 tahun penjara,” terangnya. (Rls)

“

Foto: Towo/Kupas Tuntas

BANTUAN RUMAH IBADAH - BUPATI Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyalurkan bantuan rumah ibadah dari Bank BNI di Kampung Poncowati, baru-baru ini.

Pemkab Lamteng Programkan Guru ke S1 Pemkab Lampung Tengah (Lamteng) akan melakukan peningkatan pendidikan guru ke jenjang Strata 1 (S1).

Program itu akan dilakukan kepada seluruh guru di Lamteng yang belum Strata 1 secara bertahap dimulai tahun depan.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) BUPATI Lamteng Loekman Djoyosoemarto mengatakan, peningkatan pendidikan guru ke jenjang S1 dengan harapan bisa mendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lamteng.

Selain itu, kata dia, dengan para guru sudah menempuh pendidikan Strata 1 diharapakan dapat mengikuti perkembangan metode belajar bagi siswa.

“Dari sekitar 2.000 guru yang belum S1, nanti akan

mendapat program pendidikan lanjutan hingga S1. Ini akan dilakukan terhadap bagi para pengajar di Lamteng secara bertahap, dan beban biaya pendidikan akan dimasukkan dalam APBD Lamteng,” kata Loekman, Kamis (4/7).

Ia melanjutkan, untuk menyeleksi guru yang akan dikuliahkan ke pendidikan S1 menggunakan metode tes dan berdasarkan urutan usia. “Kita ingin supaya pendidikan bagi guru juga bermanfaat bagi para siswa kita nantinya," ujarnya.

Sebelumnya, Loekman juga berjanji akan menam-

bah insentif guru honor. Menurutnya, selama ini insentif yang diberikan kepada guru honor masih jauh dari cukup dari mulai Rp50 ribu per bulan hingga kini menjadi Rp150 ribu per bulan.

"Naik Rp50 ribu saja harus disiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar. Apalagi kalau Rp5 juta harus di siapkan Rp500 miliaran.

Saya mau jual kecamatan yang mana? Bukannya ti dak mau. Tapi, keadaan keuangan daerah terbatas. Insha Allah, pada 2020 ada perubahan insentif untuk guru honor," jelas Loekman. (Towo)

Saat bertransaksi dan hendak mengambil bungkusan plastik di jaket salah satu pelaku, pelaku langsung ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah.

Polres Tangkap Pembawa Narkoba LAMPUNG TENGAH - JAJARAN Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah (Lamteng) menangkap pembawa sabu dengan modus disimpan dalam bungkus tisu yang diselipkan di plat nomor motor.

Namun, niat pelaku Yulianto untuk mengelabui petugas tidak berhasil. Polisi masih bisa menemukan sabu yang disimpan oleh warga Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar tersebut.

“Saat itu anggota sedang patrol dan mencurigai seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor Beat tanpa plat nomor pada Rabu (3/7) pukul 18.00 WIB. Saat dilakukan pemeriksaan pada tempat plat nomornya ditemukan ada tisu warna putih yang didalamnya ada bungkusan plastik yang diduga berisi sabu,” kata Kasat Reserse Narkoba Polres Lamteng Iptu Dailami, Kamis (4/7).

Pelaku Yulianto langsung dibawa ke kantir Satuan Reserse Narkoba Polres Lamteng untuk menjalani pemeriksaan. Dikatakan, polisi masih mendalami darimana pelaku mendapatkan sabu tersebut.

“Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku Yulianto dijerat dengan pasal 112 ayat (1) dan 114 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 4 sampai 12 tahun penjara,” pungkasnya. (Rls)

LAMPUNG SELATAN

Frans Diangkat Plh Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan telah menunjuk pelaksana harian (Plh) Kepala Bidang Bina Program, pasca kabid sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung atas kasus korupsi.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) KEPALA Dinas Pendidikan Lampung Selatan Thomas Amirico menyatakan, pihak dinas menunjuk Frans Sinatra Adung sebagai Plh Kabid Bina Program untuk menggantikan Yusmardi.

"Sudah ada kok Plh-nya, berkasnya sudah saya tan-

datangani, dan itu sudah kita naikkan ke kantor BKD Lampung Selatan," ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (4/7).

Thomas menjelaskan, Frans Sinatra Adung sebelumnya menjabat sebagi kepala seksi monitoring dan evaluasi bidang Bina Program di kantor Dinas Pendidikan Lampung Selatan.

"Pak Frans Sinater Adung

sendiri bekas bawahan pak Yusmardi," kata Thomas.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lampung Selatan Akar Wibowo menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil persidangan yang memiliki kekuatan hukum tetap/inckrah karena Yusmardi masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Ya, undang-undang-nya sudah jelas, di dalam Undang-undang ASN 2014 Nomor 5 berkenaan dengan kasus Tipikor orang yang bersangkutan bisa diberhentikan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap," ujarnya. (Dirsah/Edu)

Bulan Ini Tender Gedung BPKAD Digelar Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PROSES tender/lelang perbaikan lanjutan gedung kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pengelola Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, diperkirakan akan mulai berjalan pada bulan Juli ini.

Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PU-PR) Lampung Selatan Thamrin saat diwawancarai di areal perkantoran bupati, Kamis (4/7).

Mantan Sekretaris KPUD Lampung Selatan itu menjelaskan kenapa hingga saat ini proses tender ge dung BPKAD itu belum berjalan. Hal itu karena masih

menunggu Final Hand Over (FHO) atau proses perawatan yang memakan waktu 6 bulan.

"FHO-nyakan baru selesai bulan ini, perawatannyakan 6 bulan. Perkiraan kita, bulan ini proses tendernya mulai berjalan kok," ucapnya.

Ia pun menjelaskan bila

“

renovasi gedung BPKAD itu terbagi dalam dua ta hapan yakni tahap per tama pada tahun 2018, dan proses renovasi lanjutan tahun 2019.

"Di RUP-kan sudah ditayangkan, nilai renovasi lanjutannya Rp3,5 miliar dan metodenya tender," jelasnya. (Dirsah/Edu)

FHO-nyakan baru selesai bulan ini, perawatannyakan 6 bulan.

Perkiraan kita, bulan ini proses tendernya mulai berjalan kok

”

Lampung Selatan

Nanang Serahkan SK CPNS 28 Bidan

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

SERAHKAN SK CPNS -Plt Bupati Lamsel Nanang Ermanto menyerahkan SK CPNS kepada 28 orang bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Aula Krakatau, Kamis (4/7).

Sebanyak 28 orang bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menerima surat keputusan (SK) tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari formasi Bidan PTT program Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2019.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) SK itu diserahkan langsung oleh Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto di Aula Krakatau, Kamis (4/7).

Turut hadir, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Fredy SM beserta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Akar Wibowo dan Kepala Dinas Kesehatan Jimmy B Hutapea.

Dalam arahannya, Nanang meminta kepada Bidan PTT agar setelah menerima SK CPNS bisa lebih bersemangat dan termotivasi lagi dalam pengabdian.

“Saya harap pengabdiannya benar-benar murni. Jangan sampai sudah jadi PNS kinerja semakin mengendur, pengabdian jadi berkurang.

Ini kadang-kadang mentalnya berubah ketika sudah jadi PNS, sudah main hitung-hitu-

ngan, semangat pun berkurang,” ungkap Nanang.

Ia menegaskan, penyerahan SK tersebut merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah dan negara kepada Bidan PTT yang patut disyukuri. Dimana setelah sekian lama mengabdi sebagai pegawai tidak tetap.

Untuk itu, bentuk syukur tersebut bukan hanya diucapan dengan kata-kata saja.

Akan tetapi yang lebih penting, adalah bagaimana Bidan PTT bisa lebih bersemangat untuk meningkatkan pengabdian dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bentuk rasa syukur.

“Kita semua patut bersyukur, karena saya tahu perjuangan panjang para bidan ini setelah sekian lama mengabdi, akhirnya hari ini bisa menerima SK CPNS. Maka saya minta rasa syukur itu diwujudkan dengan pengabdian yang seutuhnya untuk mem-

berikan pelayanan kepada masyarakat," kata Nanang.

Politisi PDI-P mengimbau, para bidan yang telah menerima SK tersebut dapat menekan tingkat kematian ibu dan anak dalam proses persalinan, sebagai bentuk pengabdian dan tanggungjawab yang diberikan kepada pemerintah dan negara.

Sementara, Kepala BKD Lampung Selatan Akar Wibowo menjelaskan, pengangkatan CPNS Bidan PTT tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang jabatan dokter, dokter gigi, dan bidan sebagai jabatan tertentu dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 tahun.

Selanjutnya, Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/ 117/FPTT/S.SM.01.00/2019 tentang Penyampaian Penetapan Kebutuhan/Formasi CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018.

“Ini luar biasa, saudarasaudara patut bersyukur, seyogyanya usia maksimal pengangakatan ini 35 tahun, tetapi berkat kemurahan hati pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Joko Widodo maka hari ini (kemarin) semuanya bisa menerima SK CPNS,” jelasnya.

Akar menambahkan, Bidan PTT yang telah diangkat sebagai CPNS tersebut, diusulkan melalui Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 800/415/V.05/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Pengangkatan CPNS dari Formasi Bidan PTT di Lingkungan Pemkab Lampung Selatan. (Dirsah/**)

8

Jumat, 5 Juli 2019

WAY KANAN

Dandim Cek Kondisi Jembatan Way Umpu Way Kanan (Kupas Tuntas)

PENGECEKAN JEMBATAN DANDIM 0427/Way Kanan Letkol Czi Komara, didampingi Pasi Ops Kodim 0427/Way Kanan Kapten Cpl Horas Harianja melaksanakan pengecekan kondisi jembatan Way Umpu, Kamis (4/7).

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

Ombudsman Lakukan Penilaian Pelayanan Publik di Dinkes Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten Way Kanan.

Way Kanan (Kupas Tuntas) PENILAIAN kepatuhan ini dilaksanakan oleh Ombudsman di beberapa SKPD yang memiliki pelayanan publik secara langsung terhadap

masyarakat, salah satunya Dinas Kesehatan yang menjadi obyek penilaian oleh Ombudsman, Kamis (4/7) Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, Anang Risgiyanto, menjelaskan Bahwa setiap produk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan selaku instansi penyelenggara pelayanan, memiliki komponen standar pelayanan seperti mekanisme, persyaratan pelayanan, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, mekanisme dan sarana pengaduan. “Serta beberapa kompo-

nen lainnya yang diamanahkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Setiap komponen standar pelayanan tersebut terpublikasi dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat selaku pengguna pelayanan,"terangnya.

Ia melanjutkan, penyelenggaraan standar pelayanan adalah hal paling standar karena merupakan tolak ukur penyampaian pelayanan.

"Jika standar pelayanan saja tidak ada, bagaimana pelayanan yang diberikan

bisa berkualitas.

Ia pun berharap, hasil dari penilaian kepatuhan terhadap standar pelaya nan publik oleh Ombudsman ini tidak berada di zona kuning atau tingkat ke patuhan sedang, apalagi di zona merah atau tingkat kepatuhan rendah, tetapi berada di zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi. “Sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja Di nas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dalam mem berikan pelayanan publik yang lebih berkualitas,"tutupnya. (Sandi)

PELAKSANAAN Latihan Antar Kecabangan (Lat Ancab) tahun 2019 di Puslatpur Martapura OKU Timur direncanakan akan digelar pada akhir Juli sampai awal Agustus 2019.

Pada pelaksanakan latihan tersebut, personel serta Alutsista yang terlibat latihan akan didatangkan dari Jawa melalui jalur darat, termasuk akan melewati Jalan lintas tengah Sumatera wilayah Kabupaten Way Kanan, Kamis (4/7) Dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terutama saat melintas wilayah Kabupaten Way Kanan, Dandim 0427/ Way Kanan Letkol Czi Komara, S.T.,M.Si dengan didampingi Pasi Ops Kodim

0427/Way Kanan Kapten Cpl Horas Harianja melaksanakan pengecekan kondisi jembatan Way Umpu dan jembatan Banjarmasin, terutama mengantisipasi Serpas Ranpur Tank Leopard.

Hasil pengecekan bahwa jembatan Way Umpu yang memiliki panjang 26 meter dengan lebar 7 meter, kondisinya dapat di lewati tank leopard dengan catatan tank diturunkan dulu dari trailer dan jalan masing-masing, setelah melewati jembatan tank dinaikan kembali.

Sedangkan untuk jembatan Banjarmasin yang memiliki panjang 30 meter dan lebar 7 meter, kondisi jembatan yang dari arah Palembang menuju Lampung dalam kondisi rusak, sedangkan jembatan kedua yang dari arah Lampung ke Palembang dapat dilewati (kondisi baik) (Sandi)

PERIKANAN

Siap Bersaing Dengan Luar Daerah WAY KANAN - KEPALA Dinas Perikanan Way Kanan, Kadarsyah melakukan temu usaha kelompok perikanan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu, Kamis (4/7) Acara itu dihadiri sekitar 40 peserta dari 5 Kelompok Perikanan (Pokdakan) yang ada di Kecamatan Pakuan Ratu.

Dalam acara tersebut, Dinas perikanan memberikan konsep bagaimana agar Pokdakan dapat berjalan dengan baik, agar terwujudnya program Bupati yakni Way Kanan Maju dan berdaya saing 2021.

Dalam temu usaha kelompok perikanan, peserta mengungkapkan masalah yang sering dialami dalam usaha bidang perikan yang meraka lakukan, diantaranya adalah masalah permodalan dan pemasaran yang masih belum optimal sehingga benih ikan tidak terjual dan mengalami kerugian.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya Way Kanan, Bayu Nurcahyo menjelaskan, kelompok perikanan yang ada di kecamatan Pakuan Ratu harus duduk bersama dan menyatukan pikiran, agar kelompokkelompok tersebut kuat dan dapat maju bersama-sama. “Saya pikir bapak-bapak pelaku usaha perikanan harus sering melakukan diskusi agar dapat satu pemikiran untuk maju secara bersama sama. Masalah permodalan bisa diatasi dengan bermitra dengan bank untuk mendapatkan KUR, dengan syarat kelompok perikanan harus berbadan hukum terlebih dahulu,"terangnya. (Sandi)

TANGGAMUS

Dugaan PPDB Bermasalah, Kepsek Sambangi Disdik Para Kepala Pekon se-Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, mengadukan kekecewaan soal sistem zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Tanggamus (Kupas Tuntas) KEDATANGAN para Kepala Pekon (Kakon) ini ke Dinas Pendidikan Tanggamus, diterima Plh Sekretatis Dinas (Sek dis), Syafrizal didampingi Kabid Dikdas, Indra

Prisma, Kamis (4/7).

Mereka mempertanyakan mengapa banyak anak-anak dari wilayah Kecamatan Kotaagung Timur, gagal masuk di SMP Negeri 1 Kotaagung Timur yang dipilih dalam PPDB 2019 menggunakan sistem zonasi umum.

Zudarwansyah, Kepala Pekon Umbulbuah menga-

takan, kedatangan mereka ke kantor Dinas Pendidikan Tanggamus, adalah mewakili para wali murid yang anak mereka tidak diterima di SMP N 1 Kotaagung Timur. Dan meminta solusi dari dinas.

Sebab sebelumnya mereka telah menggelar pertemuan dengan pihak SMPN 1 Kotaagung, tetapi menemui jalan buntu. Karena keterbatasan ruang belajar di SMPN 1 Kotaagung Timur.

"Informasinya ada lokal yang bisa digunakan untuk ruang belajar, tapi kon disinya kurang layak. Nanti

kami bersama wali murid musyarawahkan untuk memperbaiki lokal tersebut.

Itu murni keinginan kami untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak di Kotaagung Timur,. Jadi kami ke dinas untuk minta solusi dari dinas," katanya.

Menurut Zudarwansyah, dalam pertemuan dengan Dinas Pendidikan tersebut, dinas akan akan mengecek langsung pelaksanaan PPDB di SMPN 1 Kotaagung Timur.

"Mereka akan ngecek langsung kelapangan dan akan mengupayakannya. Kami

akan tunggu hasil dari dinas tersebut," kata dia.

Dikatakan Zudarwansyah, bila dikemudian hari dari hasil peninjauan Dinas Pendidikan ke SMPN 1 Kotaagung, ternyata tidak bisa mengakomodir keinginan mereka.

Maka mereka akan berdemo.

"Kami akan berdemo, kami akan melakukan audit, apakah siswa yang diterima memenuhi sarat berdasarkan zonasi 80 persen, 15 persen prestasi, dan 5 persen jalur perpindah sudah terpenuhi,.

Karena banyak kejangalan dalam PPD,. Satu contoh daf-

tar pengumuman yang hanya mencantumkan nomor peserta dan nama siswa.

Sementara ditempat lain lengkap asal sekolah nomor KK dan lain-lain," ungkapnya.

Terpisah, Plh Sekertaris Dinas Pendidikan Tanggamus, Syafrizal mengatakan, pihaknya langsung merespon tuntutan komite dan para kepala pekon. "Tadi sudah kita utus Kabid Dikdas kroscek lokasi, dan kami akan mengkaji dan mencarikan jalan keluarnya, karena pendidikan itu sangat penting," kata Syafrizal. (Sayuti)

Pemkab Tampilkan Produk Personel Polres Tanggamus Gelar Lomba Adzan Unggulan di Apkasi Expo Tanggamus

(Kupas Tuntas)

Tanggamus (Kupas Tuntas) : PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tanggamus mempromosikan sejumlah potensi dan produk unggulan dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo tahun 2019 di Jakarta Convention Center, yang berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 3 Juli hingga 5 Juli 2019.

Potensi dan produk unggulan yang ditampilkan diantaranya destinasi pariwisata, berbagai macam produk UMKM, kerajinan Tapis dan Batik, komoditas pisang mas, dan kopi yang telah di ekspor ke beberapa negara.

Stand pameran potensi dan produk unggulan tersebut, dikunjungi Bupati Tanggamus, Dewi Handajani, Sekdakab, Hamid Heriansyah Lubis, Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Jonsen Vanisa, Kadis Kominfo,

Sabaruddin, Kadis Pangan dan Pertanian, Soni Isnaini, Kepala Bappelitbang, Hendra Wijaya Mega, Kadis Pariwisata, Retno Noviana, dan sejumlah perwakilan OPD Pemkab Tanggamus.

Bupati Tanggamus, Dewi Handajani berharap, melalui event APKASI Otonomi Expo ini, potensi dan produk Tanggamus akan semakin dikenal dan mendapatkan perhatian, baik dari wisatawan maupun buyer.

"Sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanggamus," kata dia.

Dewi sepakat jika pemanfaatan teknologi digital harus dimanfaatkan sebagai suatu upaya untuk mempromosikan produk dan potensi Kabupaten Tanggamus agar dapat dipasarkan atau dipromosikan lebih luas. Demikian juga dengan pelaksanaan pelayanan publik agar lebih baik. (Sayuti)

DALAM rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke 73, Polres Tanggamus menggelar Lomba Adzan di Masjid Hidayatullah Komplek Mapolres, Kamis (4/7).

Lomba dibuka oleh Wakapolres Tanggamus Kompol MN. Yuliansyah didampingi Kabag Sumda Kompol Rinaldi Eka Saputra, para Kasat dan Kapolsek Jajaran Polres Tanggamus.

Perlombaan itu sendiri dipimpin oleh 3 juri yang berasal dari Kemenag Tanggamus Ustadz Surana, pengurus masjid Hidyatullah Ust. Abdul Manan dan Paur Lat Polres Tanggamus Aipda Rahmad Basuki.

Dalam sambutannya Wakapolres Kompol MN. Yuliansyah mengatakan bahwa dalam lomba Adzan tersebut akan dinilai oleh para juri untuk menentukan para pemenang, untuk itu agar para peserta dapat mengikuti lom-

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

LOMBA ADZAN - POLRES Tanggamus menggelar LombaAdzan di Masjid Hidayatullah Komplek Mapolres, Kamis (4/7). Dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke 73.

ba dengan sebaik-baiknya.

Wakapolres juga berharap, dengan pelaksanaan lomba Adzan dapat lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta lomba tersebut terus dilaksanakan.

"Diharapkan lomba seperti ini dilangsungkan secara kontinou dan semoga apa yang kita cita-citakan dapat

dikabulkan oleh Allah, SWT," ucapnya.

Usai arahan Wakapolres, puluhan peserta yang terdiri dari 30 anggota Polri dan 1 ASN Polres Tanggamus silih berganti mengumandangkan adzan dengan suara dan kemampuannya masing-masing hingga berakhirnya perlombaan.

Dalam keterangannya,

Kasat Binmas Polres Tanggamus Iptu Hi. Irfansyah Panjaitan selaku ketua pelaksana lomba mengungkapkan, bahwa kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian hari Bhayangkara ke 73 tahun 2019.

Dimana pesertanya adalah perwakilan Polsek, Bagian, Satuan dan Seksi Polres Tanggamus. (Sayuti)

Jumat, 5 Juli 2019

SAMBUNGAN

Taufik ... orang saksi yakni Farikh Basawad alias Paying dan Maidarmawan sebagai "orang kepercayaan" Taufik Hidayat, serta Apriansyah dan Bambang Irawan selaku kontraktor.

Dalam kesaksiannya, Maidarmawan menuturkan pernah menjadi pegawai pada toko pupuk milik terdakwa Khamami pada 2014 silam. Namun, pekerjaan terakhir yang digelutinya adalah sebagai pedagang bakso.

Seiring berjalannya waktu, dia lalu berkenalan dengan Taufik Hidayat dan mengikuti tender proyek di Dinas PU-PR Mesuji. Dia mengaku mendapat gaji dari Taufik Hidayat. Selama ini, menurut dia, Taufik Hidayat tidak memiliki perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi. "(Taufik Hidayat) Tidak ada perusahaan pak. Cara kerjanya, pinjam perusahaan pak. Hasil dari proyek yang kami kerjakan saya terima juga," kata Maidarmawan saat menjawab pertanyaan JPU KPK, Wawan Yunarwanto.

Maidarmawan mengaku pernah mendapat uang dari Taufik Hidayat. Uang itu diberi Taufik Hidayat, dengan maksud membantu persalinan istrinya.

"Kalau ada kerjaan proyek, dagangan bakso saya ditunggu sama istri saya pak. Saya pernah dapat uang untuk persalinan istri," ungkapnya pada persidangan yang diketuai Siti Insirah ini.

"Kalau ada untung kami bagi tiga pak. 30, 30, 40 persen pembagiannya pak.

30 persen ke saya dan Paying. 40 persen ke Taufik," tuturnya. Selama ini, dia sendiri yang mengikuti lelang proyek secara online.

Pengetahuannya tentang lelang secara online dipelajarinya pada 2017 silam.

"Pertama-tama saya belajar dulu. Tanya sana sini.

Terus belajar pakai laptop.

Akhirnya saya yang ngurus

Dari Hal 1

lelang online pak," imbuhnya.

Maidarmawan juga mengungkapkan paket proyek di Dinas PU-PR Mesuji yang diterima Taufik Hidayat mencapai Rp25 miliar dari Khamami.

Masih kata Maidarmawan, ia dan Farikh Basawad diperintah Taufik Hidayat melakukan komunikasi kepada para pemilik perusahaan seperti Apriansyah, Bambang Irawan dan Herli untuk dipinjam perusahaannya.

Peminjaman perusahaan itu dilakukan dengan imbalan memberikan uang pinjam pakai senilai Rp10 juta.

Setelah mengumpulkan perusahaan, Maidarmawan mengaku sebagai orang yang bertugas untuk melakukan penawaran lelang proyek secara online.

Peminjaman perusahaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat dibenarkan saksi lainnya yakni Apriansyah yang berprofesi selaku kontraktor. "Saya dikasih uang Rp10 juta kalau perusahaan saya dipinjam. Yang pinjam itu Maidarmawan," kata Apriansyah.

Penuturan Maidarm awan tersebut dianggap JPU KPK Wa wan Yunarwanto sebagai materi yang memperkuat dakwaan yang disematkan kepada ketiga terdakwa. Wa wan Yunarwanto mengatakan bahwa keperluan pihaknya menghadirkan keempat saksi adalah untuk mengkonfirmasi bahwa ada permainan proyek yang kemudian dimenangkan oleh Taufik Hidayat secara tidak wajar.

Cara yang tidak wajar tersebut diperkuat dengan adanya bocoran Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang dibocorkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Jalan Bidang Bina Marga Lutfi Mediansyah atas perintah Wa wan Suhendra kepada Maidarmawan.

"Hari ini (kemarin) kita mengkonfirmasi kepada para saksi bahwa ada bendera

Wagub ...

Kasus kedua, KPK menetapkan dua orang pengusaha, yaitu Pemilik PT Sorento Nusantara, Budi Winarto dan Pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo sebagai tersangka.

Mereka diduga memberi duit total Rp 12,5 miliar kepada

Mustafa. Diduga duit itu adalah bagian dari Rp 95 miliar yang diterima Mustafa.

Kemudian, pada kasus ketiga, KPK menetapkan empat anggota DPRD Lampung Tengah sebagai tersangka.

Mereka adalah Achmad Ju-

naidi, Bunyana, Raden Zugiri dan Zainudin.

Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah dan pengesahan APBD dan APBDP. Keempatnya juga sudah ditahan KPK. (Ricardo/Dtc) Dari Hal 1

lebih besar dan rutin.

Berbagai penjelasan tadi paling tidak bisa memberi gambaran, semestinya kerusakan mesin pembangkit di PLTU Tarahan tidak perlu sering terjadi, jika perawan dan perbaikan dilakukan secara benar dan tepat. Tidak heran, jika kemudian baik KPK, Kejati Lampung dan DPRD Lampung menjadi semakin tertarik untuk mengungkap persoalan ini secara lebih detail.

Jangan sampai agenda perbaikan mesin pembangkit PLTU Tarahan, justru dimanfaatkan sejumlah oknum untuk mencari keuntungan pribadi. Apalagi, jika biaya yang dialokasikan untuk perbaikan itu cukup besar. Ditambah, selama ini tidak pernah di-

Kain ... takan, sangat berterima kasih dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dekranas Pusat. " Kami berharap kedepan Tapis Tanggamus akan maju lebih baik lagi dan dapat dikenal oleh masyarakat luas, termasuk ke manca negara," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia (BI) Hilma Wira menjelaskan pihaknya membantu pembinaan di

Agung Terima Uang Rp50 Juta Dalam persidangan itu juga terungkap bahwa Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Mesuji, Agung Subandara disebut menerima uang senilai Rp50 juta.

Pemberian itu dilakukan oleh Farikh Basawad alias Paying orang kepercayaan terdakwa Taufik Hidayat.

Taufik Hidayat adalah adik dari terdakwa Bupati Mesuji nonaktif Khamami.

Saat itu, JPU KPK Wawan Yunarwanto menanyakan seputar pengetahuan saksi Farikh Basawad terhadap seseorang bernama Agung Subandara. "Saudara saksi kenal dengan Agus Subandra?" tanya Wawan Yunarwanto. "Kenal. Sekretaris Dinas," kata Farikh Basawad.

"Pernah ngasih sesuatu?" ujar Wawan lagi. "Ngasih Rp50 juta. Uang itu untuk pengadaan material," imbuh Farikh. "Kanapa dikasih ke dia?" ucap Wawan. "Saya nggak tahu dan banyak tanya, saya dikasih Taufik Hidayat dan diserahkan ke dia (Agung) di rumahnya," jelas Farikh.

Berdasarkan informasi yang didapat, Agung Subandara kini telah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan. Perpindahan jabatan itu didapatnya berdasarkan rolling jabatan yang dilakukan Bupati Mesuji Saply TH. Diketahui, dalam perkara ini Khamami diduga menerima fee proyek dengan nilai Rp 2,4 miliar dari para rekanan. Penerimaan uang itu diduga diketahui oleh Taufik Hidayat dan Wawan Suhendra. (Ricardo) Dari Hal 1

Ada ... maupun mutu mesin.

Yang lebih menarik, Khairudin juga menjelaskan sebenarnya untuk kerusakan dapat diprediksi, atau lebih dikenal dengan “Predictive Maintenance”. Sehingga dapat dianalisa kerusakan sejak dini, dan bila terjadi kerusakan bisa langsung dilakukan perbaikan.

Tujuan dari Predictive Maintenance adalah dapat mengefisiensi pengeluaran atau biaya penggantian komponen. Kemudian kondisi mesin dapat terpelihara dengan baik. Ia juga menekankan, pengendalian mutu atau kualitas mesin harus dilakukan dengan benar. Sehingga bisa menjaga mesin atau peralatan agar terhindar dari kerusakan dalam skala yang

perusahaan yang dipinjam oleh Taufik Hidayat. Jadi intinya, kita memastikan bahwa ada pekerjaan yang didapat Taufik Hidayat kemudian dimenangkan dengan cara yang tidak wajar," ujar Wawan Yunarwanto usai sidang selesai.

eskpose secara transparan berapa besar biaya yang dipakai untuk sekali perbaikan di PLTU Tarahan.

Kehadiran KPK, Kejati Lampung dan DPRD Lampung untuk mendalami persoalan ini secara lebih gamblang dan transparan, diharapkan bisa memberi jawaban yang benar dan tepat apa yang sebenarnya selama ini terjadi dengan kerusakan mesin pembangkit di PLTU Tarahan.

Sehingga publik tidak lagi memberikan multitafsir terhadap persoalan ini.

Jangan pula sampai muncul pepatah “ada udang di balik batu” dalam persoalan kerusakan mesin pembangkit PLTU Tarahan yang kerap terjadi. (**) Dari Hal 1

Sanggar Tapis Ratu Intan pimpinan Reni Fitri Mahariyanti di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, agar Kain Tapis Tanggamus bisa go internasional.

"Kita sudah berencana akan memperkenalkan Tapis ini ke perdagangan internasional melalui pameran bertajuk International Paris di akhir September menda tang," ujar Hilma. Hilma men-

jelaskan, nantinya Tapis yang akan dipamerkan dalam pameran internasional itu berupa fashion pakaian, kain serta aksesoris.

“Pameran ini skala internasional. Kita sangat bangga apabila Kain Tapis bisa ditampilkan di sana. Dan yang buat bangganya lagi, Kain tapis ini perwakilan Lampung dan salah stau perwakilan di Indonesia yang akan ditampilkan di sana,” ucapnya. (Sayuti)

Ike ...

Ike usai mendaftar capim KPK. Menurut Ike, untuk membuat KPK lebih baik harus ada keterlibatan seluruh masyarakat Indonesi a dalam mendukung kinerja KPK. "KPK sudah baik. Kita berterima kasih dengan negara ini, adanya KPK sudah bagus, mana yang belum kita bagusin nanti bersama-sama seluruh rakyat dan bangsa," kata Ike. Menurutnya, keinginannya menjadi calon pim pinan KPK sudah menda pat restu dari Kapolri Jen dral Tito Karnavian. Be gitupun dengan perwira tinggi Polri lain yang lebih dulu telah mendaftar.

"Saya sudah dikasih rekomendasi semua. Kalau tidak, tidak bisa (daftar).

Organisasi Polri itu kan organisasi yang berstruktur berhierarki. Saya datang ke sini kan lapor juga sama Pak Kapolri," kata dia.

Disinggung mengenai isu miring terkait kepo lisian di internal KPK, Ed win menyebut ke depan nya semua pihak harus bersatu. "Itu nanti saja tapi saya ke depan kita berangkulan, berbuat bagi bangsa ini kita bersamasama," kata mantan Ka polda Lampung ini.

Ia meyakini bahwa institusi Polri dan KPK akan bisa bersikap profesional dan independen apabila ada ka-

Dari Hal 1

sus korupsi yang harus diselesaikan. "KPK itu independen, Polri juga organisasi yang baik. Semua tahu tugasnya masing-masing, ya," tutur dia.

Irjen Ike Edwin merupakan anggota Polri lulusan Akpol tahun 1985. Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya. Dia pernah menjabat Wadirreskrim Polda Metro Jaya pada 2005, Kapolrestabes Surabaya pada 2009, Dirtipidkor Bareskrim pada 2010, hingga Kapolda Lampung pada 2016.

Salah satu prestasinya adalah menangkap koruptor pajak Gayus Tambunan saat dirinya menjabat Dirtipidkor Bareskrim pada 2010.

Hingga pendaftaran ditutup, ada 348 orang yang mendaftar ke Pansel capim KPK. Pendaftar terdiri berbagai unsur mulai anggota Polri-TNI aktif, purnawirawan, jaksa, hakim, 3 komisioner KPK hingga akademisi.

Dukung Pencalonan Ike Praktisi Hukum Universitas Lampung (Unila) mendukung Irjen Pol Ike Edwin untuk menjadi calon pimpinan dari lembaga antirasuah itu. Yusdianto mengatakan, hal yang bisa menjadi pertimbangan salah satunya Irjen Ike Edwin pernah menjabat Dirti pidkor Bareskrim Polri pada

tahun 2010 dan menjadi Kapolda Lampung.

Menurut dia, Irjen Ike Edwin merupakan salah satu putra terbaik dari Provinsi Lampung yang memiliki prestasi cemerlang. "Khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi," kata Yusdianto, baru-baru ini.

Dukungan juga disampaikan Pengacara Sopian Sitepu. Menurut Sopian Sitepu, Staf Ahli Kapolri pada Bidang Sosial Politik itu dinilai mumpuni dalam ikut memberantas tindak pi dana korupsi (TPK). Se hingga layak untuk turut mengikuti seleksi calon pim pinan lembaga antirasuah periode 2019-2023.

"Bagus kalau memang beliau mencalonkan diri. Kita dukung," ujar Sopian Sitepu.

Ia menyatakan, keberadaan Irjen Ike Edwin di KPK akan dapat memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi di tanah air.

Dikatakannya, Ike Edwin adalah salah satu putra terbaik di Lampung. Pengalaman Irjen Ike Edwin selama bertugas di Polri pun menjadi dasar yang kuat untuk menjadi capim KPK. "Kalau kita lihat rekam jejaknya memang bagus.

Tak ada alasan kalau tidak mendukung beliau. Rekam jejaknya bagus, kalau kita buka di Google,” imbuhnya.

(Ricardo/Dtc/Kmprn)

PLTU ... sistem kembali dapat beroperasi dengan tingkat keandalan yang lebih tinggi karena sudah dilakukan beberapa improvement pada peralatan mesin pembangkit tersebut.

“Kami secara terus menerus melakukan usahausa ha terbaik agar pem bangkit ini dapat senantiasa beroperasi dengan andal baik itu menggunakan SDM internal PLN maupun menggandeng perguruan tinggi dalam hal tinjauan atau studi dari sisi akademis nya,” terangnya.

Ia mengakui, gangguangangguan minor pada me sin pembangkit dapat saja terjadi sewaktu-waktu ka rena mesin beroperasi pa da temperatur atau teka nan yang tinggi. Namun dengan menerapkan sis tem pemeliharaan perio dik, preventif, prediktif, serta pro aktif yang baik, ia yakin gangguan-gangguan tersebut dapat diatasi.

Panggil PLTU Tarahan Sementara itu, DPRD Provinsi Lampung akan memanggil pihak PLTU Tarahan dan PT PLN IUD Lampung, untuk mendapatkan informasi yang valid terkait penyebab kerusakan yang kerap terjadi pada mesin pembangkit. DPRD juga akan terjun ke lokasi untuk mengecek langsung kondisi mesin pembangkit.

"Nanti kami panggil. Minimal sebelum terjadi pergantian struktur DPRD Lampung.

Karena ini lagi masa pembahasan Raperda. Memang kita kemarin ada rencana memanggil terkait dengan ingin, apa kendala yang dihadapi oleh PLN," ujar Anggota Komisi IV, Watoni Noerdin, kemarin.

Watoni menjelaskan, dalam pemanggilan nanti pihaknya ingin mengetahui spesifikasi mesin yang digunakan oleh PT PLN untuk PLTU Tarahan. Bahkan bila perlu langsung mengunjungi ke lokasi pembangkit.

Sebab, lanjut dia, jangan sampai ditemukan lagi penggunaan mesin second dari Cina seperti yang digunakan PLTU Sebalang. "Jadi sudah memenuhi standar persyaratan belum? Perawatan itu juga sejauh mana dilaksanakan? Itu harus terbuka de-

9

Dari Hal 1

ngan masyarakat. Ini kan kita nggak tahu kalau tidak kita panggil ternyata ditemukan ada mesin second dari Cina.

Padahal standarnya harus dari Jerman. Anggaran pembangunan ini kan sampai raturan miliar. Maka kami meminta untuk diaudit secara total," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Dian Patria mengungkapkan, pihaknya masih berkoordinasi dengan tim penindakan untuk mengaudit mesin PLTU Tarahan, serta anggaran perbaikan dan pengadaan alat yang terkesan tertutup.

"Masih kita pelajari dulu, barangnya kan sudah di sana. Apa lagi ini kan memang ranahnya pusat yang keberadaannya di Lampung.

Bisa jadi itu ada bukti lanjutan, apakah itu berkembang saya belum tahu. Kita rencanakan dulu untuk pengecekannya " ujar Dian.

Saat ditanyakan kapan kepastian KPK akan meninjau ke lokasi PLTU Tarahan, ia mengatakan masih harus berkoordinasi dulu dengan bagian penindakan. "Kita koordinasikan dulu ya dengan penindakan. Setelah itu baru kita turun lihat kondisi mesinnya," ujarnya.

Diketahui, PLTU Tarahan mengalami kerusakan lagi pada 27 Mei 2019 lalu. Sebelumnya, pada September 2018 kerusakan juga pernah terjadi. PLTU Tarahan Unit 3 dan Unit 4 dibangun dengan anggaran mencapai 6,42 miliar yen atau 176,97 juta dolar AS atau setara Rp595.100.000.000.

Pembiayaan menggunakan dana pinjaman dari Jepang (Japan Bank for International Cooperation - JBIC). Pemerintah Indonesia menyediakan dana pendamping sebesar Rp 332,85 miliar.

Dana pembangunan itu tidak termasuk biaya pembebasan lahan PLTU, yang luasnya mencapai 62,4 hektar di Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Desa Rangai Tri Tunggal merupakan nama baru untuk Desa Tarahan.

Namun kemudian muncul kasus korupsi Emir Moeis ketika PT PLN (persero) menggelar seleksi pra-kualifiakasi

pembangunan PLTU Tarahan pada 28 Juni 2001. Konsorsium Alstom Power Inc, yang terdiri dari Alstom Power Inc AS, Marubeni Corp Jepang, dan Alstom Power Energy System Indonesia (ESI), ikut sebagai salah satu peserta lelang. Tiga bulan kemudian, konsorsium ini diumumkan lolos seleksi.

Selanjutnya, para petinggi konsorsium pun melobi Emir Moeis agar kelak bisa menjadi pemenang lelang pembangunannya. Dan akhirnya, 6 Mei 2004, Alstom Power Inc dkk ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Pembangunan kedua pembangkit itu pun kemudian benar-benar dilakukan dan selesai pada 2007.

Emir Moeis ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi pengadaan alat PLTU Tarahan (terkait dengan PT Alstom Power Inc). Pada 14 Maret 2014 lalu ia divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara. Emir selaku anggota Komisi VIII DPR saat itu terbukti menerima 357.000 dollar AS dari Pirooz Muhammad Sarafi. Uang itu diterimanya lewat perusahaan milik anaknya: PT Arta Nusantara Utama.

Jika dilihat dari spesifikasi mesin pembangkit milik PLTU Tarahan, sebagian besar dipasok oleh sejumlah perusahaan dari negara Jepang.

Data yang dikumpulkan Kupas Tuntas, untuk Turbine Area dibeli dari Fuji Elektric System. Demikian pula dengan Generator System juga dari Fuji Electric System. Lalu, Generator Transformer dari Pauwels.

Yang menarik, pada bagian Boiler Area, tepatnya Steam Generation ternya ta dipasok dari Alstom Power Inc, yang notabene perusahaan yang diduga telah melobi Emir Moeis agar bisa menjadi peme nang lelang dalam pem bangunan pembangkit di PLTU Tarahan.

PLTU Tarahan Unit 3 dan 4 kini dikelola oleh PLN Star, singkatan dari PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Tarahan. PLN Star ini merupakan unit kerja dari PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (Kitsbs).

(Sule/Oscar/Erik)

10 Sidang Kosmetik Ilegal, Via Vallen-Nella Kharisma Bakal Diperiksa Jumat, 5 Juli 2019

Kasus kosmetik ilegal yang menyeret nama pedangdut Via Vallen dan Nella Karisma mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam kesaksiannya, Utami membenarkan anaknya memproduksi kosmetik oplosan dengan cara mencampur merek Mustika Ratu dan diberi merk DSC Beauty.

Bahkan Sri Utami ikut membantu anaknya dalam produksi kosmetik ilegal tersebut. "Kesaksian Sri Utami ini sesuai dengan dakwaan jaksa bahwa terdakwa Karina (26) memproduksi kosmetik ilegal.

Selanjutnya, guna memperkuat surat dakwaan, jaksa akan memanggil dua artis Via Vallen dan Nella Kharisma yang menjadi endorser kosmetik yang diproduksi di Kediri ini," tutur

KUPAS TUNTAS) SURABAYA - DALAM sidang itu jaksa menghadirkan terdakwa Karina Indah Lestari yang tidak ditahan serta ibu kandung terdakwa sebagai saksi.

Dalam persidangan di ruang kartika Pengadilan Negeri Surabaya, jaksa Winarko dari Kejati Jatim menghadirkan saksi Sri Utami, yang merupakan ibu kandung terdakwa.

SELEBRITI Ashanty

Jaksa Winarko.

Kehadiran dua pedangdut yang sedang naik daun itu dijadwalkan pekan depan di persidangan selanjutnya.

Sebelumnya, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil membongkar kosmetik ilegal yang dimiliki Karina Indah Lestari. Produk kosmetik oplosan bermerek DSC Beauty ini menggunakan jasa artis terkenal, Via Vallen dan Nella Kharisma sebagai endorsernya. (Jpnn)

Dituding Wanprestasi Dalam Bisnis, Ashanty Dituntut Rp 9,4 M KUPAS TUNTAS JAKARTA - PENYANYI Ashanty buka suara terkait tudingan wanprestasi dalam bisnis kosmetik. Sebelumnya, dia dituntut sebesar Rp 9,4 miliar oleh rekan bisnisnya, Martin Pratiwi.

Istri Anang Hermansyah itu mengakui kerja sama bisnis di bidang kosmetik dengan Martin sejak 2016. “Kami kerja sama produk kecantikan dengan merek saya," kata Ashanty di kawasan

Cinere, Depok, Rabu (3/7).

Sinergi Ashanty dan Martin Pratiwi ternyata tidak berjalan mulus. Mereka mulai merasa tidak cocok setelah mengenal karakter masing-masing. "Tidak bisa saya ungkapkan, biar nanti itu di pengadilan saja akan samasama kami ungkapkan," ujar ibu dua anak itu.

Intinya sebulan sebelum kontrak habis, kami memutuskan untuk tidak meneruskan kontrak dengan beliau,"

Raffi Ahmad Istirahat 6 Bulan Pascaoperasi KUPAS TUNTAS JAKARTA - JOB atau pekerjaan yang padat tak selalu bikin senang. Contohnya, presenter Raffi Ahmad.

Akibat padatnya jadwal syuting acara dalam sehari,

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a.

Pesta pernikahan Adat/Nasional, b.

Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

DIJUAL DIJUALcepatsebidangTanahLebar52 meter Panjang 70 meter di Seputaran Terminal Menggala Lingkungan Gambar Gunung Sakti Kelurahan MenggalaSelatanKecamatanMenggala KabupatenTulangBawangatautepatdi samping Hotel Sarbini, Sangat cocok untuk mengembangkan usaha anda.

Hubungi Yuni Tarmisi : 081294478630

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIA PARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

ada gangguan berupa benjolan di pita suara suami Nagita Slavina itu.

Hal tersebut diungkapkan Raffi Senin siang (1/7) lewat sebuah tayangan televisi.

Alasannya, pita suara Raffi overused. Dalam sehari, ayah satu anak itu syuting 5-6 program.

Raffi menambahkan bahwa dirinya mungkin harus istirahat bicara selama 3-6 bulan. Bisa jadi, dia menjalani operasi penyembuhan. ''Untuk saat ini belum ada kabar dari manajemen terkait jadwal syuting selanjutnya,'' ujar perwakilan Trans TV yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, perwakilan manajemen Raffi belum memberikan komentar terkait dengan kondisi terkini Raffi. ''Belum ada yang bisa dikabarkan. Nanti aja ya,'' kata Juna, asisten Raffi. (Jpnn)

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

sambungnya.

Menurut Ashanty, mereka mengeluarkan uang dengan nominal sama untuk membangun kerja sama bisnis. Setahun berjalan, bisnis kosmetik yang digeluti menghasilkan untung.

"Kalau orang menuntut kan mengalami kerugian, modal saya berlipat-lipat jadi

KOST-KOSTANhrian/minggu/Bln,Fas: AC,TV,Kmrmandididalam,ParkirLuas &Aman.Hub.085384565777.Jln.P.Antasari No.171B.Lampung,HrgMulai100rb/Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - MARKETING Director PT Jakarta International Expo (JIExpo) Ralph Scheunemann mengungkapkan, grup band Sheila on 7 memecahkan rekor penonton di Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2019 atau Jakarta Fair

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub NoTlpKantor(0721)486313/BapakBoy :085269222797/Bapak Ari:085208466595.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909,081272193361,0811919121 PENGISIAN RACUN API

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

mengatakan enggan meneruskan kontrak kerja sama karena merasa tidak ada kecocokan lagi. Namun rekan bisnisnya itu justru menolak.

"Tapi beliau tidak mau untuk menyelesaikan kontraknya.

Padahal menurut saya, kami sangat-sangat tidak sepaham," tutupnya. (Jpnn)

Sheila on 7 Pecahkan Rekor Penonton PRJ 2019

RUMAH KONTRAKAN KOST-KOSAN

rugi. Ini kan untung berlipatlipat, transferan setiap bulan, ada semua, untung luar biasa," beber Ashanty.

Meski demikian, Ashanty

CAHAYA ABADI, men jual berbagai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso 138 C (DpnRS BudiMedika) Hb. 0851 07520099/081278001238

pada Selasa Hal itu disampaikan Ralph melalui akun YouTube miliknya Londo Jawa Kabeh berjudul "Sheila on 7 Pecahkan Record: Luar Biasa Mereka".

"Itu pengunjungnya luar biasa. Membeludak ke manamana," kata Ralph dalam

Sheila on 7

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak?

Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

07215613282.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

video di akun YouTube-nya, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (4/7).

Ralph menceritakan, biasanya pada pukul 21.30 WIB, para pengunjung PRJ bersiap untuk pulang. Sebab, Jakarta Fair tutup pukul 22.00 pada hari biasa.

"Saya rasa jumlah pengunjung kemarin itu bisa mencapai 150.000-an. Luar biasa!

Jam 21.30 malam biasanya orang sudah pulang, ini di tempat tiket masih berjubeljubel mau masuk ( Jakarta Fair),” ujar Ralph.

Tingginya animo masyarakat ini membuat pihaknya mengundur jadwal penampilan Sheila on 7 yang seharusnya pukul 21.15, menjadi 22.00. Ralph kemudian menunjukkan video suasana di PRJ yang memperlihatkan keramaian hingga antusias masyarakat.

Pada video itu, ia membandingkan suasana PRJ pada hari biasa saat ada Sheila on 7 dan tidak. Terlihat jelas suasana PRJ mendadak sangat ramai pada Selasa (25/

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4. Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

JUAL BELI LOGAM MORAJaya,jualbelilogam,besituadll.

Alamat: jln soekarno hatta, srengsem sampingsopjanda.Hubungi:081379933788

6) sore hingga malam.

Padahal, hari itu bukan akhir pekan, apalagi tanggal merah. Namun, orang-orang membeludak sejak sore hingga malam. Ada yang rela pulang cepat dari kantor, sengaja cuti, atau meliburkan diri demi datang ke PRJ untuk menonton aksi panggung band asal Yogyakarta itu.

Bahkan, antrean pengunjung masih terjadi di pintu masuk PRJ pada pukul 22.00.

Tak hanya itu, kemacetan panjang juga terjadi di sekitar area JIExpo Kemayoran. Pengunjung terpaksa berdesakdesakan demi melihat idolanya tampil. Mereka juga memenuhi setiap sudut Jakarta Fair bak lautan manusia.

"Luar biasa Sheila on 7. Ini yang di belakang (menunjukkan video penonton). Luar biasa!" ucap Ralph yang berulang kata mengucapkan "luar biasa". Sejumlah pengunjung yang tidak kedapatan tempat di area penonton memenuhi stan-stan berjualan, baik di bawah maupun di atas. (Kps)

Jumat, 5 Juli 2019

EKONOMI

11

Pinjol Ilegal Diblokir, Muncul Pakai Nama Baru Satuan Tugas Waspada Investasi sudah menutup dan memblokir ratusan layanan financial technology (fintech) pinjaman online (Pinjol) ilegal hingga tengah tahun ini.

Jakarta (Kupas Tuntas) KETUA satgas waspada investasi, Tongam L Tobing menjelaskan memang dibu-

tuhkan usaha ekstra untuk memberantas keberadaan fintech pinjaman online ilegal ini. Pasalnya, banyak dari mereka yang tetap beroperasi kembali meskipun sudah ditutup. "Ada beberapa fintech yang hanya ganti nama, lalu muncul lagi dia dengan nama baru," kata Tongam, Kamis (4/7).

Dia mengungkapkan, selain ganti nama ada fintech yang juga ganti platform.

Ganti platform artinya fintech tersebut membuat jenis aplikasi baru namun metodenya hampir mirip. "Cepat sekali mereka itu ganti nama dan

ganti platform. Tujuannya ya untuk menjaring nasabah atau masyarakat," imbuh dia.

Sebelumnya berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 140 entitas yang melakukan kegiatan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) tanpa izin OJK sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sampai saat ini, jumlah Fintech Peer-To-Peer Len-

nologi saat ini, membuat fintech ilegal ini masih subur," kata Tongam.

Dia mengungkapkan, selain itu tingkat literasi keuangan pada masyarakat perlu ditingkatkan. Rendahnya literasi keuangan ini membuat masyarakat kurang memahami mana fintech yang ilegal dan mana yang legal.

Selain itu, fintech ilegal ini memberikan kemudahan untuk calon peminjam. Jika biasanya fintech pinjol legal membutuhkan beberapa langkah verifikasi untuk proses pengajuan. Pinjol ilegal ini

sangat cepat dan mudah.

"Mereka itu mudah sekali memberi pinjaman, hanya dengan fotokopi atau foto KTP asli uangnya langsung cair," jelas Tongam.

Menurut dia, fintech pinjol ilegal ini biasanya menukar kemudahan dengan kerugian yang akan didapatkan peminjam di kemudian hari.

Misalnya biaya administrasi yang besar, bunga yang mencekik hingga denda yang tinggi. "Mereka juga dapat mengakses seluruh kontak di handphone kita, waktu penagihan juga tidak beretika," ujarnya. (Dtc)

Tingkatkan PAD di Lamteng

74 Importir Bawang Masuk Daftar Hitam JAKARTA - PETANI Champion Bawang mengapresiasi pemerintah sebab dicoretnya 74 importir bawang yang nakal ke dalam catatan hitam (blacklist).

Langkah tersebut dinilai cukup baik mengingat Indonesia tengah bersiap melangsungkan wajib tanam bagi importir dan program tanam guna menggenjot proses swasembada bawang putih hingga 2021.

Anggota Petani Champiom Bawang, Tunov Mondro Atmojo mengatakan, dengan adanya blacklist tersebut, pihaknya saat ini tidak lagi bergantung pada importir nakal. Sehingga, petani cukup merasakan keleluasaan dalam meraih untung penjualan hasil pertanian yang diproduksi. Ia menjelaskan, selama lebih dari 23 tahun nasib bawang putih lokal terbengkelai akibat gempuran impor.

"Kami rasa program tanam bawang sudah berada di track yang tepat," kata Tunov dalam keterangan pers, Kamis (4/7).

Beberapa daerah sentra bawang putih yang sempat mati, lanjut Tunov, kini mulai terlihat kembali bergeliat. Dia mencontohkan, dulu lereng gunung Sumbing, Sindoro, Merapi, Merbabu, Andong hingga Telomoyo adalah kawasan bawang putih.

Puluhan tahun lamanya sentra bawang putih seperti Kecamatan Kaliangkrik, Kajoran, Sawangan, Windusari, Parakan, Petarangan, Pakis hingga Getasan Semarang tidak berproduksi. Namun saat ini, upaya pemerintah menghidupkan kembali sentra tersebut diharapkan mampu konsisten.

"Yang menarik, importir bisa dirangkul untuk sama-sama tanam bawang putih bermitra dengan petani. Impor bawang putih dikendalikan, sambil produksi dalam negeri juga ditingkatkan," kata dia. (Rpk)

ding tidak berizin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi pada tahun 2018 sebanyak 404 entitas sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 683 entitas sehingga secara total saat ini yang telah ditangani sebanyak 1.087 entitas sebagaimana terlampir.

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing menjelaskan masih banyaknya entitas pinjol ilegal yang ada saat ini karena kemajuan teknologi yang pesat.

"Mudahnya membuat aplikasi dengan kemajuan tek-

KPK-Bank Lampung Edukasi Manfaat Tapping Box

EDUKASI TAPPING BOX - SEJUMLAH pengusaha hiburan, hotel, parkir, rumah makan dan air tanah di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) mendapat edukasi tentang manfaat pemasangan tapping box dari KPK, Bank Lampung dan Pemkab setempat, di Aula Siger Mas Lantai 4 Kantor Bupati Lamteng, Rabu (3/7).

Foto : Ist

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) .

SEJUMLAH pengusaha hiburan, hotel, parkir, rumah makan dan air tanah di Kabupaten Lampung Tengah

(Lamteng) mendapat edukasi tentang manfaat pemasangan tapping box dari KPK, Bank Lampung dan Pemkab setempat, di Aula Siger Mas Lantai 4 Kantor Bupati Lamteng, Rabu (3/7).

Tampak hadir dalam acara

tersebut Dian Patria dari KPK, Ketua DPRD Kab Lampung Febrian Toni, Sekda Lamteng Adi Erlansyah, Asisten III Imansyah Saputra, Ispektur Muhi Batullah, Kepala BPPRD Madani, dan Harry Budiarjo Kepala Divisi

Dana dan Jasa Bank Lampung.

"Bank Lampung terus berkomitmen untuk membantu dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Lampung untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai Instruksi KPK pada tanggal 29 Agustus 2018. Salah satunya dengan pemanfaatan tapping box," ujar Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank Lampung Harry Budiarjo.

Dimana, kata dia, Tapping Box yang dipasang untuk merekam transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha guna mencegah kebocoran PAD. Selain di pasang di restoran, hotel & tempat parkir, lanjut dia, Tapping Box juga dapat dipasang untuk pajak air tanah di perusahaanperusahaan yang ada di wilayah Lampung. “Dengan alat ini, penerimaan daerah dapat terkontrol serta membantu meningkatkan pendapatan daerah khususnya di sektor pajak,� kata dia.

Ia mengaku, saat ini sudah ada 31 tapping box yang terpasang pada 29 wajib pajak dari 71 alat tapping box yang tersedia.

"Semoga dengan pemasangan tapping box ini nantinya PAD Pemkab Lampung Tengah akan mengalami kenaikan dan masyarakat juga dihimbau mengunjungi tempat-tempat yang telah dipasang tapping box," ucapnya. (Rls)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | JUMAT, 5 JULI 2019

Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Bangun NKRI KPU Kirim Bukti 260 Gugatan Pileg ke MK Jakarta (Kupas Tuntas) KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan menyerahkan bukti dan jawaban terhadap 260 gugatan sengketa Pileg 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/7).

Sebanyak 250 gugatan berkaitan dengan penetapan perolehan suara DPR dan DPRD, sedangkan sepuluh lainnya terkait DPD. "Jawaban gugatan pileg di MK kita serahkan tanggal 5 Juli," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik Jakarta, Kamis (4/7).

Evi menyampaikan sejak Senin (1/7), KPU telah memanggil anggota KPU daerah yang akan menghadapi gugatan di MK. Pertemuan itu digelar untuk menyiapkan dokumen jawaban dan bukti untuk sidang MK. Sebab, KPU RI yang nantinya mewakili seluruh daerah di MK. "Hari ini dirampungkan pengumpulan bukti dan jawa-

ban. Nanti KPU RI yang serahkan, jawaban beserta buktibuktinya," ujarnya. Sebelumnya, KPU menghadapi 260 gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019.

Gugatan itu berasal dari dua puluh partai politik. Sebanyak 35 gugatan berasal dari Partai Berkarya. Kemudian Partai Demokrat dengan 23 perkara, Partai Gerindra 21 perkara, PDIP 20 perkara, Partai Golkar 19 perkara, PKB 17 perkara, dan Partai Nasdem 16 perkara.

Selanjutnya ada PAN 16 perkara, Partai Hanura 14 perkara, PPP 13 perkara, PKS 13 perkara, PBB 12 perkara, Partai Perindo 11 perkara, Partai Garuda 9 perkara, PKPI 3 perkara, PSI 3 perkara. Lalu setiap partai lokal Aceh mengajukan masing-masing satu perkara.

Sidang pendahuluan akan digelar 9 Juli 2019. MK memiliki waktu hingga 9 Agustus 2019 untuk memutus semua perkara tersebut. (Cnn)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk bersatu kembali setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguatkan putusan KPU terkait pemenang Pilpres 2019. syarakat Sulawesi Utara (Sulut) untuk membagikan 2.000 sertifikat tanah. Dalam pesannya, Jokowi meminta warga hidup rukun.

"Pilpres sudah selesai. Jangan lagi ada yang namanya tidak saling sapa, tidak tegur antartetangga,"kata Jokowi di gedung Graha Bumi Beringin, Ko-

Manado (Kupas Tuntas) JOKOWI berharap tidak ada lagi masyarakat yang tidak bertegur sapa hanya karena beda pilihan politik.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan ma-

ta Manado, Sulut, Kamis (4/7).

Jokowi mengatakan, masyarakat harus bisa saling menghargai perbedaan pilihan dalam politik. Sebab, hal itu lumrah dalam demokrasi.

"Berbeda itu nggak apa, tapi jangan sampai tidak saling sapa. Pilpres sudah selesai, marilah kita berangkulan kembali, bersatu kembali sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Apa pun sukunya, apa pun agamanya, kita adalah saudara sebangsa dan setanah air," katanya.

"Jangan sampai, (karena)

perbedaan politik, kita saling benci. Saya ingatkan kembali, kita ini saudara sebangsa dan setanah air," imbuhnya. Dia juga menambahkan, tantangan bangsa ke depan sangat berat. Untuk menghadapi tantangan itu, masyarakat harus berangkulan.

"Kalau kita tidak berangkulan di negara sebesar ini, ditinggal kita sama negara lain. Bisa semakin tertinggal kita. Tetap berangkulan, bersatu kembali bersama-sama bangun NKRI, majukan negara ini," tegas Jokowi. (Dtk)

KUNKER - PRESIDEN Jokowi melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Sulawesi Utara, Kamis (4/7). Jokowi meninjau pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Pulisan.

Foto : Ist

BNN Ungkap Penyelundupan Ekstasi Minion dari Malaysia Jakarta (Kupas Tuntas) Evi Novida Ginting Manik Komisioner KPU

TIM Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap penyelundupan ekstasi berbentuk minion dan sabu dari wilayah perbatasan Malaysia. Narkotika itu diselundupkan dengan dimasukkan ke ban dalam.

"Barang bukti empat ban dalam mobil yang berisi narkotika, sabu sebanyak 70 bung-

kus dengan berat 81.862,6 gram. Ekstasi 20 bungkus dengan jumlah 102.657 butir.

Barang bukti sabu dan ekstasi tersebut berasal dari Malaysia dan diserahterimakan di tengah laut antara kapal ke kapal," ujar Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari, Kamis (4/7).

Penyelundupan sabu dan ekstasi minion dari Malaysia dibongkar tim BNN pada Selasa (2/7). BNN menindaklanjuti informasi menge-

nai adanya speedboat yang berlabuh di perairan Tanjung Balai, Asahan, Sumut.

Dari informasi itu, tim BNN membuntuti mobil bernomor polisi BK-1430-HG yang melintas di Simang Warung, Kisaran. Saat mobil digeledah, ditemukan tiga ban dalam mobil yang berisi sabu dan ekstasi. Tim BNN kemudian bergerak ke Lubuk Palas, Asahan, mencari tempat penyimpanan narkotika.

Di rumah itu, BNN mene-

mukan satu ban dalam mobil yang berisi narkotika di belakang rumah.

Dalam kasus penyelundupan narkotika ini, BNN menetapkan dlapan tersangka, yakni Adi Putra, Ardiansyah, Fadli, Hanafi, Amirudin, Zul AB, Nazarudin, dan Tarmizi.

"Saat ini tersangka dan barang bukti diamankan di BNNP Sumut untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut," ujar Arman. (Dtk)

Polisi Tembak Mati Pencuri Motor Asal Lampung Jakarta (Kupas Tuntas) POLISI menembak mati J alias Adi (25) karena melawan saat akan ditangkap. J merupakan pelaku pencurian motor di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi yang juga memiliki senjata api rakitan.

Polisi memburu J setelah menerima laporan pencurian di Cipayung, Jakarta Timur, pada Senin (1/7).

"Ada dua tersangka, inisial J alias Adi ini dari Lampung Timur dan kedua adalah DPO

Andi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (4/7). J ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di kontrakannya, Rabu (3/7). Saat upaya penangkapan, tersangka melawan.

"Pada saat tersangka J kita ikuti sampai rumah, dia tahu bahwa ada anggota yang mau nangkap, akhirnya terjadi baku tembak. Tersangka sudah keluarkan tiga butir peluru, ditembakkan ke penyidik, ada yang mengenai tembok juga," ujar Argo.

Polisi kemudian menembak J. J meninggal saat akan dibawa ke RS. Polisi juga memburu Andi, rekan J. Andi juga melawan dengan menembakkan senpi.

"Dia melakukan penembakan ke petugas, dia nembak petugas dan dia lari. Dia sempat ketembak di pantat, lalu dia lari," kata Argo.

Hingga saat ini polisi masih mencari Andi. Andi diduga berperan mengajak temannya dari Lampung untuk mencuri motor.

Komplotan ini kerap beraksi mencuri motor berbekal

kunci T dan senjata api rakitan. Mereka tidak segansegan menembak korbannya jika aksinya dipergoki.

"Dia sudah berkali-kali (beraksi) dan dia ini residivis di daerah Bogor. Ada beberapa TKP dan kita sedang komunikasi dengan polres lain. Ini lebih dari 15 TKP dia sudah lakukan," kata Argo.

Para pelaku mengincar motor-motor yang terparkir tanpa pengawasan. Hasil motor curian dijual pelaku ke daerah Jawa Barat dan Lampung. (Jpnn)

Hobi Selingkuh dan Bolos, 42 PNS Dipecat Jakarta (Kupas Tuntas) BADAN Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) memecat 42 PNS bermasalah. Keputusan itu diambil Bapek dalam sidang terhadap 46 PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Jumlah tersebut berasal dari beberapa instansi pusat dan daerah.

Sidang tersebut dipimpin Ketua Bapek yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, di Kantor KemenPAN-RB pada Selasa (2/7) lalu.

Dalam sidang tersebut, sebanyak 42 PNS dijatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS).

Selain itu, diputuskan dua PNS mendapat sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun.

Selain itu, PNS mendapatkan sanksi dipindahkan dalam rangka penurunan jabatan sebanyak satu orang, dan seorang PNS dibatalkan

dengan peninjauan kembali.

Kasus yang ditemui mulai dari tidak masuk kerja sampai perzinaan. Kasus penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga dibahas dalam sidang Bapek ini.

Selain itu, terdapat juga kasus menikah lagi tanpa izin, hidup bersama, dan PNS wanita menjadi istri kedua atau yang tak jarang disebut pelakor (perebut suami orang). Dari keseluruhan, sebanyak 32 PNS dikenakan huku-

man disiplin disebabkan tidak masuk kerja lebih dari 46 hari. “Sebagian besar kasus PNS yang diberhentikan karena tidak masuk kerja,� ujar Menteri Syafruddin, Rabu (3/7).

Sidang tersebut dihadiri oleh Sekretaris Bapek yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, pejabat dari Kejaksaan Agung RI, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Hukum dan HAM, pengurus Korpri, serta BKN. (Jpnn)