Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Selasa, 25 Juni 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | SELASA, 25 JUNI 2019 www.kupastuntas.co

kupastv lampung

BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Gaji Rp115 Juta

 Sidang Bupati Mesuji Nonaktif Khamami

Kontraktor Terima Bocoran HPS Proyek Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG - BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2018, menemukan adanya kejanggalan dalam pembayaran gaji kepada pegawai yang terkena hukuman disiplin sebesar Rp155.411.600.

Padahal, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepe-

(Kupas Tuntas) KEPALA Seksi Jalan pada Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mesuji Lutfi Mediansyah mengaku mendapat "uang terimakasih" dari para kontraktor yakni Kardinal dan Maidarmawan. Uang itu diterima Lutfi yang sudah memberikan HPS kepada kontraktor.

Kardinal adalah orang lapangan dari PT Jasa Promix Nusantara milik Sibron Azis. Kemudian Maidarmawan adalah orang lapangan dari Taufik Hifayat, adiknya Bupati Mesuji nonaktif Khamami.

Penerimaan itu diyakini Lutfi Mediansyah setelah menjalankan perintah khusus dari Sekretaris Dinas PU-PR Mesuji Wawan Suhendra. Dia diperintah untuk memberikan surat Harga Perkiraan Satuan (HPS) dari paket proyek pengadaan jalan yang bersumber

DIALOG DENGAN KUASA HUKUM BUPATI Mesuji nonaktif Khamami berdialog dengan kuasa hukum usai mendengarkan keterangan para saksi dalam sidang lanjutan kasus suap fee proyek Dinas PU-PR Mesuji di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Senin (24/6).

INSERT: DELAPAN saksi sedang memberikan keterangan.

Foto: Ricardo/Kupas Tuntas

dari APBD murni tahun 2018 kepada para kontraktor. Paket proyek tersebut senilai Rp 9,2 miliar. >> Baca

Kontraktor Hal 9

>> Baca

BPK Hal 9

Mengintip Eksploitasi Tambang Pasir di Labuhanmaringgai dan Pasir Sakti (Bagian V/Habis)

Pemprov Harus Tertibkan Tambang Ilegal  Perusahaan Wajib Reklamasi Bekas Galian 

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung mendesak Pemprov Lampung untuk menertibkan tambang pasir ilegal di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga, kerusakan lingkungan yang terjadi tidak semakin meluas.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MANAJER Advokasi dan Kampanye Walhi Lampung Irfan Tri Musri meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung harus bertindak tegas untuk menertibkan tambang pasir ilegal yang masih beroperasi di Kabupaten Lampung Timur.

"Waktu itu kan sudah pernah ditertibkan oleh pemerintah. Tapi terkadang pemerintah setelah melakukan penegakan aturan satu kali saja, terus abai melakukan pengawasan. Seharusnya dievaluasi oleh pemerintah atas kejadiankejadian sebelumnya," ujar Irfan, baru-baru ini.

Dia berharap pemerintah melakukan pembinaan kepada masya-

rakat yang melakukan aktivitas tambang. Namun, negara juga tidak bisa lepas tangan terhadap warga negaranya walaupun mereka salah.

"Dan untuk corporation itu kalau dia melakukan kesalahan seharusnya ditindak tegas. Apalagi pembiaran pascatambang. Karena selain membahayakan lingkungan, lubang bekas tambang itu juga berdampak negatif kepada ma-

nusia," katanya.

Ia menambahkan, walau reklamasi pascatambang menjadi kewajiban bagi setiap pelaku penambangan, namun fakta yang ada tidak ada upaya pelaksanaan reklamasi pascatambang.

"Kalau tambang perusahaan itu biasanya ada biaya reklamasi >> Baca

Pemprov Hal 9

Kemendikbud Setujui Pergub PPDB SMA di Lampung Persyaratan Surat Domisili dari Disdukcapil Dihapus Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

KUNJUNGAN DUBES KROASIA - WAGUB Lampung Chusnunia Chalim menerima Kunjungan Dubes Kroasia untuk Indonesia Nebosja Koharovic, Senin (24/6). Kunjungan ini untuk menjajaki kerja sama di sektor pertanian, perdagangan dan Pariwisata.

PERATURAN Gubernur (Pergub) Lampung tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA se-Provinsi Lampung telah dievaluasi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Salah satu evaluasi dalam pe-

tunjuk teknis PPDB yang kini dituangkan dalam Pergub Lampung itu, yakni menghapus ketentuan rekomendasi surat keterangan domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

"Hari ini (Kemarin) sudah diparaf koordinasi sampai dengan Wakil Gubernur Lampung, dan sekarang akan dibawa ke Jakarta untuk ditandatangan oleh Gubernur Lam-

pung karena beliau sedang berada di Kementerian Pertanian. Mudahmudahan malam ini (Tadi malam) sudah bisa ditandatangani," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar, Senin (24/6).

Sulpakar mengatakan, setelah Pergub ditandatangani oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, maka >> Baca

Kemendikbud Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Tunggu Eksekusi Pemprov WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) dan DPRD Lampung mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk segera menertibkan tambang pasir ilegal yang masih beroperasi di Kecamatan Labuhanmaringgai dan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.

Zainal Hidayat, SH Permintaan Walhi dan DPRD Lampung sangat mendesak direalisasikan, karena saat ini kerusakan lingkungan di bekas areal tambang pasir sudah sangat memprihatinkan. Jika tidak ada tindakan tegas, dikhawatirkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akan semakin meluas.

Sejak awal, Walhi tidak pernah menyetujui Kecamatan Pasir Sakti menjadi wilayah pertambangan. Walhi menyarankan wilayah setempat segera ditetapkan sebagai zona rehabilitasi. Komisi IV DPRD Lampung juga pernah meninjau langsung ke lokasi areal tambang pasir ilegal itu. Kalangan legislatif bisa menyaksikan langsung bagaimana kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas tambang ilegal.

Anggota Komisi IV Watoni Nurdin sempat melukiskan >> Baca

Tunggu Hal 9

Rumah Penerima Bantuan PKH Akan Diberi Label  Pemkab Alokasikan Anggaran Rp135 Juta Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) akan memberi label terhadap rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Pesisir Barat (Kupas Tuntas) KEPALA Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Marzuki, melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Ahmadi mengatakan, anggaran untuk kegiatan pemberian label di rumah warga penerima PKH telah dibahas oleh Tim Anggaran Peme-

rintah Daerah (TPAD).

"Sudah ada rencana menyablon atau melabel rumahrumah warga penerima PKH. Akan diajukan di APBD perubahan tahun 2019. Sudah dibahas di TPAD, anggaran kegiatan itu sekitar Rp135 juta," jelasnya, Senin (24/6).

Dikatakan, Pemkab berharap na dengan pemasangan label atau stiker dengan cara disablon pada rumah warga penerima PKH sebagai bentuk transparansi sehingga semua pihak dapat memantaunya. Serta untuk mendukung program Basis Data Terpadu (BDT).

"Realisasi kegiatan kami ini diperkirakan mulai dilaksanakan pada bulan OktoberNovember 2019. Diharapkan dengan pelabelan ini timbul

Foto: Nova/Kupas Tuntas

DIBERI LABEL - DINAS Sosial Kabupaten Pesisir Barat akan memberi label terhadap rumah warga penerima bantuan PKH. Untuk kegiatan itu akan dialokasikan anggaran Rp135 juta.

kesadaran dari keluarga yang telah mampu secara ekonomi muncul rasa malu, dan secara sukarela mengundurkan diri dari KPM PKH," imbuhnya.

Koordinator PKH Kabupaten Pesisir Barat Dendi menambahkan, saat ini ada 9.204 Keluarga Penerima Manfaat >> Baca

Rumah Hal 9

2

Selasa, 25 Juni 2019

BANDAR LAMPUNG

Unila Jalin Kerjasama dengan Universitas Kroasia Universitas Lampung (Unila) resmi menjalin kerjasama dengan dua perguruan tinggi asal Kroasia yaitu University of Zagreb dan Vern University, Senin (24/6).

Kerjasama ini tertuang dalam program Summer School 2019 yang bertujuan untuk memajukan dunia pendidikan di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KETUA pelaksana kegiatan Summer School 2019, Dr. Ari Darmastuti mengatakan Summer School 2019 ini merupakan kegiatan kerjasama antara Unila dengan dua perguruan tinggi Kroasia selama semester musim panas atau semester pendek. Nantinya para dosen dari University of Zagreb dan Vern University akan mengajar di Unila. Kegiatan ini setiap tahun akan berlangsung secara bergantian.

“Tahun depan akan bergantian dimana dosen kita akan mengajar di sana. Ini merupakan program berkelanjutan setiap tahunnya secara bergantian. Jadi tahun ini di Lampung, tahun depan di Kroasia, lalu di Lampung lagi dan se-

terusnya," ujar Ari. Pada Summer School 2019 di Unila akan menghadirkan 12 dosen dari Kroasia untuk mengajar 12 mata kuliah di antaranya Geopolitik, Organisasi Internasional dan Manajemen Infrastruktur. “Selain peserta dari Unila akan ada pula peserta dari Kroasia yakni 17 orang yang terdiri dari 12 Profesor atau dosen yang akan mengajar dan 5 Mahasiswa bergelar Master," katanya.

Ari menyebutkan akan ada perwakilan dari perguruan tinggi Indonesia lainnya yang ikut pada kegiatan tersebut, seperti dari Universitas Brawijaya Kota Malang Jawa Timur dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.

“Jadi jumlah peserta ada 328 orang dimana masing-masing kelas bervariasi antara 15 hingga 35 orang," ujar Ari.

TANDATANGAN MOU - REKTOR Unila, Hasriadi Mat Akin menandatangani naskah kerjasama dengan dua perguruan tinggi asal Kroasia yaitu University of Zagreb dan Vern University, di lantai II Gedung Rektorat Unila, Senin (24/6).

Foto : Ist

Rektor Unila, Hasriadi Mat Akin mengatakan pihaknya melaksanakan kerjasama yang diinisiasi oleh Duta Besar Indonesia di Kroasia Sjachoedin ZP. Ia menjelaskan bahwa kampusnya ingin memberikan pengalaman internasional kepada para mahasiswa. Kemudian di tahun depan pihak Unila akan mengajar di Kroasia. Selain kerjasama pada bidang akade-

mis, juga akan ada kerjasama di bidang pariwisata.

“Pertukaran dosen dan mahasiswa terus dilakukan. Hal ini karena kita ingin internasionalisasi terus," katanya.

Sementara, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Taufik Hidayat mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta jajaran Pemprov Lampung untuk mendukung penuh

kerjasama ini. “Pemprov Lampung tentu mendukung, karena jelas ini bagian dari diplomasi kerjasama antara Indonesia dan Kroasia," ujar Taufik.

Taufik mengatakan selain dunia pendidikan, delegasi Kroasia itu juga akan menyambangi kantor Pemprov Lampung untuk membicarakan kerjasama bidang lainnya. “Nanti kita juga akan berbicara peluang

apa yang bisa dikerjasamakan, mereka akan datang ke kantor Gubernur siang ini," katanya.

Menurut Taufik, banyak komoditas dan potensi Lampung lainnya yang bisa diajak kerjasamakan. “Kita punya komoditas seperti kopi, lalu kerjasama di bidang pariwisata. Yang jelas produk-produk Lampung banyak yang diunggulkan," ucapnya. (Rls)

Ekspor dan Impor Lampung Naik Drastis Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto : Ist

BERI KETERANGAN - KEPALA Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Riduan memberikan keterangan terkait ekspor impor Lampung dalam pres rilis di Kantor BPS Provinsi Lampung, Senin (24/6).

Rasa Buah Durian Tawar, Petani Kecewa Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TAK seperti biasa, buah durian asal Kabupaten Tanggamus hasil panenan tahun ini banyak yang buahnya terasa anyep (tawar). Padahal seharusnya, buah durian berbau sedap dan berasa nikmat. Fenomena buah durian berasa tawar ini banyak dialami pemilik kebun durian di daerah tersebut.

Seperti di Pekon Kampung Baru, Umbulbuah, Banjarsari, hingga ke Kecamatan Kotaagung, Kotaagung Barat, Wonosobo, Bandar Negeri Semoung, Semaka, Pematangsawa, Limau hingga Cukuhbalak.

Menurut penuturan petani durian di Kecamatan Kotaagung Timur, Darwis cuaca ekstrem dengan intensitas hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Tanggamus sejak durian berbuah hingga buah matang, berakibat hampir 70 persen hasil panen berkualitas buruk, yang ditandai rasa hambar. Ia pun mengaku kecewa dengan hasil panen kali ini.

“Rasanya anyep, ini terjadi

hampir pada semua pohon durian. Dalam satu pohon, sekitar 70 persen anyep. Ini kemungkinan karena tingginya curah hujan beberapa bulan terakhir, jadi berdampak pada kualitas rasanya," kata Darwis, Senin (24/6).

Selain rasanya tawar, sebagian buah durian yang dibelah isi dan bijinya masih putih, tapi tidak busuk. Ada juga yang sudah matang dan berbau tetapi rasanya tawar. Selain faktor curah hujan tinggi, para petani juga menduga buah durian terserang virus atau sejenis penyakit. Selain menyerang buah durian, pohon durian juga terserang penyakit sehingga terancam mati.

“Akibat buah durian berasa tawar masyarakat enggan memasarkan buahnya," ujarnya.

Sementara Karim, petani durian di Pematangsawa mengatakan kualitas durian disebabkan banyaknya kadar air di dalam buah, sehingga membuat buah menjadi tidak manis.

“Selain itu, banyak buah durian yang membusuk ketika masih melekat pada batang pohon," kata dia. (Sayuti)

PENDIDIKAN

Mahasiswa UIN Juara Duta GenRe BANDAR LAMPUNG - UKM Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Sahabat UIN Raden Intan Lampung meraih prestasi gemilang di tingkat provinsi dalam ajang pemilihan Duta GenRe provinsi Lampung. Gelaran yang diselenggarakan BKKBN Lampung melalui Forum GenRe Lampung berlangsung di Hotel Emersia, 20-22 Juni 2019.

Kegiatan ini diikuti oleh 200 peserta dari 15 kabupaten/kota seprovinsi Lampung. Mahasiswa UIN meraih juara dari beberapa kategori di kegiatan tersebut. Mereka adalah Dwi Wulan Sari Prodi PAI (Juara 1 Duta GenRe putri); Ario Feby Ferdika Prodi HTN ( Juara 2 Duta GenRe putra); Risqi Tuberta Prodi PIAUD (Juara Runner up 1 Duta GenRe putri); Yuni Endarti Putri Prodi Muamalah (Juara Kategori sosial project terbaik); dan Aidhiel Tsalsabila Prodi Ilmu Hukum (40 Besar Finalis Duta GenRe provinsi Lampung).

Ketua UKM PIK Sahabat, Dahlan mengaku haru dan bangga dapat membawa nama baik PIK Sahabat dan UIN Raden Lampung dalam ajang bergengsi tahunan ini. “Syukur Alhamdulillah atas prestasi ini dan kita akan go nasional membawa nama harum UIN Raden Intan Lampung,” ungkapnya, Senin (24/6).

Ia berharap, dengan adanya kegiatan seperti ini diharapkan mampu memberi citra positif terhadap remaja, baik di provinsi Lampung maupun seluruh Indonesia. “Agar terwujudnya generasi yang terencana,” tambahnya. Pemenang juara 1 dalam even rutin tersebut akan mewakili provinsi Lampung ke tingkat nasional.

Dijadwalkan, pemilihan Duta Genre tingkat nasional akan berlangsung bulan Oktober di Sulawesi Selatan. (Rls)

NILAI total ekspor Provinsi Lampung pada bulan Mei 2019 senilai US$252,59 juta, mengalami peningkatan drastis sebesar 28,55 persen (US$56,10 juta) dibandingkan ekspor April 2019 yang tercatat US$196,49 juta. Jika dibandingkan dengan Mei 2018, nilai ekspor Mei 2019 juga mengalami peningkatan 2,84 persen.

Lima golongan barang utama ekspor Provinsi Lampung padabulan Mei 2019 yaitu lemak dan minyak hewan/nabati; batubara; ampas/sisa industri maka-

nan; bubur kayu/pulp; dan kopi, teh, dan rempah-rempah.

Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Riduan mengatakan, peningkatan ekspor Mei 2019 terjadi pada empat golongan barang utama. Yaitu ampas/sisa industri makanan (76,99 persen), lemak dan minyak hewan (61,74 persen), batu bara (46,06 persen) dan bubur kayu (38,14 persen).

“Satu golongan barang utama lainnya yaitu kopi, teh dan rempah-rempah justru mengalami penurunan sebesar 9,90 persen,” ujar Riduan di Kantor BPS Lampung, Senin (24/6).

Adapun, negara utama tu-

juan ekspor Provinsi Lampung pada bulan Mei 2019 yaitu ke Amerika Serikat yang mencapai US$32,78 juta, Belanda US$29,75 juta, Tiongkok US$26,53 juta, Jepang US$25,22 juta, dan Italia US$19,19 juta. Peranan kelimanya mencapai 52,84 persen.

Tak hanya ekspor, nilai impor Provinsi Lampung Mei 2019 yang mencapai US$480,08 juta juga mengalami peningkatan sebesar US$82,70 juta atau naik 20,81 persen dibanding bulan April. Jika dibanding Mei 2018, nilai impor Mei 2019 juga naik 97,21 persen. “Dari lima golongan barang impor utama pada Mei 2019, dua diantaranya mengalami peningkatan, yaitu biji-

bijian berminyak naik 1.291,48 persen dan pupuk naik 27,16 persen,” jelas Riduan.

Tiga golongan barang impor utama lainnya mengalami penurunan yaitu ampas/sisa industri makanan (38,20 persen), binatang hidup (13,19 persen) gula dan kembang gula (2,63 persen). “Kontribusi lima golongan barang utama terhadap total impor Provinsi Lampung pada Mei 2019mencapai 14,08 persen, dengan rincian sebagaiberikut: gula dan kembang gula 3,55 persen;binatang hidup 3,39 persen; biji-bijian berminyak2,59 persen; pupuk 2,50 persen; dan ampas/sisa industri makanan 2,06 persen,” tandasnya. (Tampan)

RSUD Abdul Moeloek Mulai Jalani Survei Akreditasi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) RUMAH Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung mulai menjalani survei simulasi akreditasi oleh KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit).

Survei ini akan dilakukan selama lima hari, mulai 24 Juni hingga 28 Juni mendatang.

Dirut RSUDAM Pemprov Lampung Dr. Hery Djoko Subandriyo berharap RS yang dipimpinnya ini dapat meraih Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS).

“Besar harapan dengan dilaksanakannya survei simulasi akreditasi SNARS Edisi 1 ini memberikan dampak besar bagi RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung agar dapat menghadapi Akreditasi yang sebenarnya dengan harapan lulus paripurna dan dapat meningkatkan keselamatan pasien serta peningkatan mutu pelayanan," tutur Hery dalam pembukaan Survei Simulasi Akreditasi SNARS Edisi 1, di

Aula RSUDAM, Senin (24/6).

Menurut Hery, survei simulasi tersebut diselenggarakan untuk membimbing dan mengukur kesiapan sekaligus memberikan gambaran kepada RSUDAM tentang Akreditasi yang dilaksanakan pada 6 Agustus 2019 mendatang. Simulasi ini diadakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi.

“Simulasi ini akan berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 24 sampai 28 Juni, dan dilaksanakan untuk menilai kepatu-

han rumah sakit terhadap standar akreditasi yang ditetapkan untuk menjaga kualitas dan performa dari sebuah RS oleh KARS melalui SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) 2019," ujarnya.

Kegiatan survei tersebut, dimulai dengan presentasi Hery sebagai Dirut beserta MKM tentang visi misi, gambaran umum RSUDAM serta pencapaian yang telah dilakukan. Dilanjutkan dengan telaah regulasi dan dokumen oleh para Surveior kepada setiap Pokja yang terdiri dari

16 Pokja.

“Setelah itu, dilanjutkan dengan telusur lapangan oleh surveior untuk mengetahui secara langsung kondisi tiap ruangan dan pelayanan di RSUD Dr H Abdul Moeloek Provinsi Lampung," jelasnya.

Turut hadir pada acara pembukaan tersebut Kadis Kesehatan Reihana, Dekan Fakultas Kedokteran Unila Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, M. Kes, Ketua Komite Medik dan Dewan Pengawas, SPI, serta pejabat struktural maupun fungsional RSUDAM. (Rls)

SURVEI AKREDITASI RUMAH Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung mulai menjalani survei simulasi akreditasi pada hari pertama Senin (24/6).

Survei ini akan berlangsung hingga 28 Juni mendatang.

Foto : Ist

Nunik: ASN Tidak Taat, Kena Sanksi Tegas!

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) WAKIL Gubernur Lampung, Chusnunia (Nunik) memberikan peringatan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Lampung agar bekerja sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku. Nunik menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas bagi ASN yang tidak disiplin.

“ASN Pemprov harus terus meningkatkan displin, menaati seluruh peraturan yang berlaku. Bagi ASN yang tidak menaati maka akan diberikan

sanksi tegas,” ucap Nunik saat memimpin Upacara Mingguan di Lapangan Korpri Kantor Gubernur, Senin (24/6).

Nunik mengatakan, dalam rangka melaksanakan visi dan misi dan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024, akan melakukan peninjuan kembali terkait perangkat daerah agar lebih efisien dan efektif dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda.

Ia juga berpesan agar melakukan penataan dan penempatan ASN yang sesuai dengan beban kerja dan

kompetensi sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Jabatan Pelaksana. “Tidak ada lagi ASN yang tidak mempunyai tugas atau pekerjaan, sehingga menyulitkan untuk penilaian kinerja PNS.” Dalam melakukan penilaian kinerja PNS, Wagub mengatakan agar sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 serta menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kemenpan RB. Sementara da-

lam meningkatkan pelayanan publik, Wagub meminta agar OPD dan BUMD dapat berpartispasi dalam inovasi pelayanan publik sesuai dengan Permen Nomor 23 Tahun 2017 dan Permenpan RB nomor 3 Tahun 2018.

Sebelum menutup sambutannya, Wagub meminta untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan fungsi dan peran Layanan Aplikasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan segera berkoordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Lampung. (Rls)

Selasa, 25 Juni 2019

BANDAR LAMPUNG

3

Warga Tolak Pembangunan Puskesmas Warga Perumnas Way Halim, Bandar Lampung, menolak pembangunan puskesmas rawat inap di Tanggamus Raya, tepatnya di lapangan samping yayasan pendidikan SD Al-Azhar.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SUGIANA Pranata, Ketua Karang Taruna Perumnas Way Halim, mengatakan, jika penolakan warga tersebut didasari karena lahan tanah yang akan dibangun tersebut diatas tanah Fasilitas Umum (Fasum) Perumnas Way Halim.

Sehingga, kata dia, warga setempat merasa keberatan, lantaran mereka tidak ada lagi lapangan yang biasa dijadikan tempat berkumpul dan juga menjadi sarana olahraga serta arena bermain anak-anak.

“Kami menolaknya, karena tanah itu adalah pasum dari perumnas untuk warga perumahan yang sering dijadikan sarana bermain anak-anak dan juga saat ada acara besar juga

Foto: Wanda/Kupas Tuntas

TOLAK PEMBANGUNAN - WARGA Perumnas Way Halim, Bandar Lampung memasang spanduk penolakan pembangunan puskesmas di rawat inap di Tanggamus Raya, tepatnya di lapangan samping Yayasan Pendidikan SD Al-Azhar, Senin (24/6).

dijadikan sekolahan Al-Azhar tempat upacara negara disitu sering juga tempat acara kalau Agustus-an, kami akan kehilangan fasum,” ujar Sugiana, Senin (24/6).

Warga membeli rumah di Way Halim, alasannya dulu karena pasum lengkap. Dijelaskannya, bahwa pihaknya tidak menghambat pembangunan,

Polda Usul Oknum Jaksa RA Direhab Bandar Lampung (Kupas Tuntas) OKNUM Jaksa RA yang bertugas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung masih berstatus terperiksa setelah ditangkap dalam kasus penyalahgunaan Narkoba.

Ditres Narkoba Polda Lampung menegaskan aturan main soal penyalahguna Narkotika yang ditangkap tanpa ditemukan barang bukti.

Direktur Reserse (Dirres) Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Shobarmen, menjelaskan, aturan soal penanganan kasus narkotika berdasarkan Surat Edaran Kabareskrim SE 01/II/ Bareskrim tertanggal 15 Februari 2018 tentang Pelayanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Panti Rehabilitasi Sosial dan Medis.

“Bahwa terhadap pecandu atau penyalahguna yang tidak ditemukan barang bukti narkotika dan hanya hasil tes urine, maka kepadanya tidak dilakukan penyidikan. Penyidik hanya melakukan interogasi untuk mengetahui sumber narkotika,” kata Shobarmen, Senin (24/6).

Untuk sementara ini, kata Shobarmen, pihaknya menduga bahwa Jaksa RA seba-

gai pengguna narkoba jenis sabu. Sebab, kata dia, pihaknya belum menemukan bukti bahwa RA terlibat dalam peredaran narkoba.

“Belum ditemukan buktibukti atau fakta-fakta kuat apakah RA berkolerasi dengan kelompok mana, mafia mana dan lain-lain. Sampai saat ini diduga kuat saudara RA adalah sebagai korban,” tegasnya.

Dengan demikian, lanjut Shobarmen, RA rencananya akan mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan ke BNN untuk dilakukan assesment. “Agar pecandu atau penyalahguna dilakukan assesment oleh Tim Assesment Terpadu. Saya nggak tahu dia (RA) sudah berapa lama make sabu, itu (make) nanti ketahuan setelah dilakukan assesment,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa hasil tes urine Jaksa RA dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Namun, polisi tidak menemukan barang bukti narkoba, hanya menemukan plastikplastik kecil. RA ditangkap disebuah rumah di daerah Way Halim pada Kamis (20/6) lalu oleh Aparat Ditresnarkoba Polda Lampung. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan. (Oscar)

Kuota CPNS Masih Tahap Usulan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BADAN Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung saat ini tengah mempersiapkan kuota kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada penerimaan CPNS 2019.

Menurut Kepala BKD Bandar Lampung, Wakhidi, persiapan itu dilakukan dengan mempersiapkan data jumlah kebutuhan PNS di lingkungan Pemkot Bandar Lampung.

Selanjutnya, jumlah usulan tersebut akan disampaikan ke Pemerintah Pusat.

“Untuk jumlah kebutuhannya, harus disesuaikan dengan anggaran daerahnya masing-masing. Usulan ini masih akan kita sampaikan dulu ke Pak Wali Kota,” kata Wakhidi, Senin (246/).

Ia menjelaskan bahwa pada penerimaan CPNS 2018 lalu, kebutuhan kuotanya masih ada kekurangan, Dengan demikian, itu tidak bisa dijadikan acuan. “Jadi masih harus dihitung kembali mengenai kebutuhan CPNS-nya di Bandar Lampung,” jelasnya.

“Kami nggak bisa pakai data jumlah sisa kebutuhan pada penerimaan CPNS 2018,” ujarnya.

Wakhidi belum dapat menjelaskan berapa jumlah kebutuhan PNS untuk saat ini di Kota Bandar Lampung, sebab, jumlah data kebutuhan tersebut akan terlebih dahulu disampaikan ke Wali Kota.

“Kita laporkan dulu ke Pak Wali Kota. Kita belum bisa publikasikan karena masih harus nunggu arahan dari pusat,” pungkasnya. (Wanda)

akan tetapi di seputaran Way Halim sudah ada puskesmas, jika ingin meningkatkan jadi puskesmas rawat inap, kenapa yang sudah ada tidak buat di lantai 2. “Itu adalah Fasum, akan tetapi bagaimana kedepan warga tidak ada lagi fasum yang sering jadi lokasi kumpul warga, kalau terjadi bencana juga bagaimana nanti, itu adalah titik

kumpul warga perumnas Way Halim, jangan diambil semua dong, karena disitu juga arus lalu lintas sangat padat karena berdekatan dengan pasar dan sekolahan, serta akses ke masjid besar, pasti kemacetan yang sangat luar biasa,” jelasnya.

Memang, lanjutnya, untuk sertifikat Fasum sudah dise-

rahkan perumnas ke Pemkot Bandar Lampung, akan tetapi pembangunan tersebut dikhawatirkan akan mubazir, karena kebanyakan warga memiliki BPJS, dan akses ke rumah sakit sangat dekat sekitar 5 menit ke Imanuel dan Urip Sumoharjo.

“Saya khawatir akan mubazir pembangunannya, mendingan cari saja lokasi yang pas dan lebih membutuhkan untuk pembangunan puskesmas rawat inap tersebut. Kami juga sudah upaya bersurat ke Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, untuk meminta rapat dengar pendapat (hearing) yakni meminta pertimbangan karena sudah banyak warga yang teken penolakan pembangunan tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, Supardi selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kota Bandar Lampung, menepis akan adanya penolakan pembangunan puskesmas rawat inap Way Halim dari warga dan unsur pemuda Karang Taruna Way Halim. “Nggak ada penolakan, itu hari ini (kemarin) saja sudah mulai pembangunan, saya sudah ngobrol dengan Camat Way Halim, clear semua itu, nggak ada lagi warga nolak,” tegasnya.

Disinggung banyak spanduk yang membentang di seputaran lokasi pembangunan, ia mengaku tidak ada. “Nggak ada, pokoknya gak ada lagi warga yang nolak, itu mau bangun puskesmas rawat inap, tujuannya untuk warga sekitar juga kok,” tandasnya. (Wanda)

Suami Polisikan Istri karena Ketahuan Selingkuh Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SA dan AI dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung, karena diduga melakukan perselingkuhan dan pemalsuan dokumen. Keduanya dilaporkan DM (32), suami SA. Kepada awak media, DM terpaksa membuat laporan perselingkuhan istrinya ke Mapolresta Bandar Lampung, setelah dirinya memergoki SA dan AI sedang berduaan di sebuah penginapan di daerah Kampung Sawah, Bandar Lampung.

“Saya grebek mereka setelah melacak keberadaan handphone milik istri saya pada Selasa (11/6) lalu,” ujar DM usai membuat laporan di Mapolresta Bandar Lampung, Senin (24/6).

Berdasarkan pelacakan itu, kata DM, keberadaan istrinya di salah satu penginapan di

wilayah Kampung Sawah, Bandar Lampung. Dan ternyata, lanjut DM, istrinya itu berada dalam kamar bersama se orang pria yang merupakan anak buah istrinya.

“Bukannya minta maaf, tapi istri saya malah menantang.

Kata dia, tidak ada yang bisa memecatnya dari pekerjaannya sebagai PNS. Istri saya itu kerja di salah satu perusahaan

persero," ujar Dika di Mapolresta Bandar Lampung.

Bahkan, kata DM, sang istri juga diduga turut melakukan pemalsuan dokumen. Dokumen yang dimaksud yakni pernyataan tentang dirinya dengan istrinya telah bercerai.

DM menambahkan, bahwa istrinya menunjukkan surat nikah siri dengan AI tertanggal 19 Desember 2017

Foto: Kardo/Kupas Tuntas

BUAT LAPORAN - DM, saat membuat laporan perselingkuhan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan istrinya ke Mapolresta Bandar Lampung, Senin (24/6).

silam. “Padahal kami belum cerai. Dia itu masih istri saya yang sah," ungkapnya.

DM mengaku telah menaruh curiga kepada sang istrinya sejak 2016 silam. Pada tahun 2017, sang istri mulai tertutup jika itu berkaitan dengan alat komunikasi serta aktivitas di media sosial. Ia pun mengambil inisiatif memasang aplikasi pelacak handphone dan kaget kalau istrinya berada di penginapan.

"Saya sudah curiga. Dia mulai tertutup dan sembunyisembunyi kalau menggunakan handphonenya. Dari situ saya lacak handphonenya dan ketahuan," tuturnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terkait laporan tersebut, Polresta Bandar Lampung melalui Kasubag Humas, AKP Titin Maezunah, membenarkannya. Saat ini, kata Titin, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. (Ricardo)

Total Pengajuan Anggaran Pilwakot Rp63 Miliar Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandar Lampung, saat ini tengah mengajukan anggaran kepada Pemkot Bandar Lampung, terkait pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) pada 2020 mendatang.

Komisioner KPU Bandar Lampung, Fery Triatmojo, mengungkapkan, pihaknya saat ini masih menggunakan rujukan sementara, yakni draft PKPU terkait dengan tahapan pelaksanakan pilkada 2020.

Dalam tahapan tersebut, kata Fery, disampaikan dalam

bulan ini penyelengara pemilu harus menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Dalam naskah itu berkaitan dengan program dan anggaran yang kita usulkan kepada pemkot untuk pilkada 2020. Jumlah yang kita ajukan masih bersifat sementara dan draft yang kita ajukan ada diangka Rp41 miliar, kita ajukan ditahap anggaran murni dan perubahan 2019 atau 2020 dan sudah disampaikan pada pekan lalu," kata Fery saat ditemui di KPU Bandar Lampung, Senin (24/6).

Sedangkan untuk batas akhir pengeluaran angga ran pemilu, lanjutnya, sampai akhir bulan September.

“Karena KPU RI telah

memberikan kesempatan kepada penyelenggara untuk melakukan kordinasi, lobi dan penyusunan anggaran,” jelasnya.

"Untuk NPHD sendiri paling lambat harus ditandatangani pada awal Oktober 2019 mendatang. Jadi Oktober harus sudah ditandatangi oleh Wali Kota Bandar Lampung, karena konsekuensinya kalau tidak ditandatangani maka pilkada akan diundur," sambungnya.

Dikatakan Fery, anggaran Pilkada 2020 ini paling besar digunakan untuk honor, badan ethock seperti petugas KPPS, PPS, dan PPK. "Kemudian untuk anggaran lain seperti logistik, sosialisasi, dan juga debat kandidat yang kemungkinan

akan digelar sebanyak 3 sampai 4 kali, itu juga membutuhkan anggaran," paparnya.

Selain KPU, Bawaslu Bandar Lampung sebagai lembaga pengawas pemilu juga turut mengajukan anggaran yang akan digunakan dalam melakukan pengawasan pemilu mulai dari tahapan pencalonan, pelaksanaan hingga penetapan pasangan calon.

Ketua Bawaslu Bandar Lampung, Candrawansah, mengakui, telah mengajukan NPHD secara formal kepada Pemkot Bandar Lampung, terkait persiapan Pilwakot Bandar Lampung 2020.

“Anggaran yang kita ajukan ke Pemkot Bandar Lampung sebesar Rp22 miliar,” ujarnya. (Sule)

Lemdiklat Polri Gelar Trauma Healing Bandar Lampung (Kupas Tuntas) LEMBAGA Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri bekerjasama dengan ICITAP, menggelar pelatihan Trauma Healing, yang berlangsung di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin (24/6).

Acara tersebut dihadiri oleh Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Rudi Setiawan, Chief of Operation ICITAP, Jhon Ruffcon, Karo Kurikulum

Lemdiklat Polri Brigjen Pol Rajim Asianto, Karo SDM Polda Lmpung, Dir Binmas Polda Lampung serta tamu undangan.

Pada acara tersebut juga turut dihadiri beberapa narasumber yakni Brigjen Pol (Purn) Budi Purwanto, AKBP (Purn) Supriyono, dan Asef Haerul Ghnai.

Dalam sambutan Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto yang dibacakan Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Rudi Setiawan, mengapre-

siasi Pelatihan Trauma Healing gelombang pertama yang berlangsung selama lima sejak 24 hingga 28 Juni mendatang.

“Saya atas nama Polda Lampung mengucapkan apresiasi atas dipercayanya Polda Lampung sebagai locus kegiatan Trauma Healing gelombang ke-1,” ucap Rudi.

Selanjutnya, kata Rudi, Trauma Healing sangat positif sebagai bekal kemampuan bagi peserta yang kedepanya akan ditugaskan

sabagai Tim dalam misi kemanusiaan apabila terjadi bencana. “Tugasnya melakukan terapi terhadap korban bencana, mulai terapi kesehatan, mental dan pereda kegelisahan, psikoterapi, peristiwa trauma dan terapi kesehatan psikologi serta emosional,” jelasnya.

Diketahui, acara pelatihan gelombamg pertama ini diikuti 44 orang peserta yang terdiri dari Lemdiklat Polri, Polda Banten, Polda Lampung dan Polda Bengkulu. (Rls)

4

Selasa, 25 Juni 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Tampan Fernando Redaktur : Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Sekretaris Marketing : PutriAndini.

Staf Marketing : Dwi Puspita Sari.

StafOnline: Mitha(Koordinator),Widya Firmadana,SigitPamungkas, BudimanLuky,CandraMurti Ayuningtyas,IsmadiyahWulandari.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

DesainMedsos: -

Dewan Soroti Banyak Tambang Pasir Liar DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menyoroti maraknya tambang pasir liar yang berada di wilayah Lambar.

Lampung Barat (Kupas Tuntas) ANGGOTA DPRD Lambar dari Fraksi PKB, Djohansyah Akmal, mengatakan, pihaknya menyetujui dan menerima LPj 2018 un-

tuk disahkan sebagai Ranperda,namun ia meminta agara Bupati Lambar Parosil Mabsus melakukan koordinasi dengan Dinas Perizinan Provinsi Lampung terkait maraknya tambang pasir yang akhir-akhir sering di keluhkan masyarakat.

"Pemkab harus segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perizinan Lampung terkait maraknya tambang pasir, ini merupakan masukan dari masyarakat yang harus di tindaklanjuti," kata Djo -

hansyah, Senin (24/6).

Ia menjelaskan, maraknya tambang pasir liar yang ada di Lambar me nyebabkan kerusakan lingkungan, longsornya kebun masyarakat, serta sawah masyarakat yang rentan jebol, sehingga hal itu perlu ditangani.

Selain itu, Djohansyah juga menyarankan agar Pemkab Lambar bisa prioritaskan pembangunan jalan penghubung antar desa dan jalan yang lokasinya tidak jauh dari Sekolah.

Menanggapi hal ter sebut, Bupati Parosil memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan dengan pihak Dinas Perizinan Lampung.

"Rekomendasi dan masukan yang telah disampaikan oleh DPRD kami terima dengan baik, dan saya minta agar OPD terkait segera menindaklanjutinya, sehingga apa yang menjadi harapan teman-teman di DPRD bisa segera dilakukan," tegas Parosil. (Iwan)

77 ASN Pringsewu Terima SK Kenaikan Pangkat

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Kabupaten Tangguh Bencana Harap Direalisasikan Lampung Barat (Kupas Tuntas) FRAKSI PDIP Perjuangan (PDIP) di DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat meningkatkan perhatian agar Lambar menjadi Kabupaten tangguh bencana.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PDIP Rizani Eka Putra, pada rapat Paripurna DPRD dengan acara penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan Ranperda tentang LPJ atas pelaksanaan APBD tahun

Ranperda LPj APBD 2019 Disahkan Lampung Barat (Kupas Tuntas) RANCANGAN Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 disahkan, Senin (24/06).

Sahnya Ranperda tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Ranperda oleh Eksekutif dan Legislatif.

Bupati Lambar, Parosil Mabsus meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti beberapa masukan yang diberikan oleh angg-

anggaran 2018, Senin (24/6).

"Menjadi catatan bagi kita, bahwa Lambar merupakan Kabupaten rawan bencana, jadi kami Fraksi PDIP mengimbau agar Pemkab lebih meningkatkan perhatian agar kabupaten Lambar betulbetul menjadi Kabupaten tangguh bencana," katanya.

Uke sapaan akrabnya juga menyebut bahwa secara umum PDIP melakukan kajian terhadap indikator dan target kinerja yang dilakukan Pemerintah.

“Sehingga kami menyatakan menerima dan menyetujui LPj 2018 untuk disahkan sebagai Ranperda,”ucapnya. (Iwan) gota DPRD Lambar.

"Rekomendasi dan masukan yang telah disampaikan oleh DPRD kami terima dengan baik, dan saya minta agar OPD terkait segera menindaklanjutinya, sehingga apa yang menjadi harapan teman-teman di DPRD bisa segera dilakukan," kata Parosil di ruang rapat DPRD setempat.

Parosil juga mengimbau, agar OPD meningkatkan koordinasi sehingga sehingga bisa menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan yang jauh lebih baik, efektif, efisien dan sesuai dengan target yang di tetapkan.

"Semoga jalinan kemitraan legislatif dan eksekutif kabupaten Lambar dapat tetap terjaga lebih erat dan harmonis dimasa yang akan datang guna mewujudkan Lambar yang hebat dan sejahtera kedepannya," tandasnya. (Iwan)

Foto : Nova/Kupas Tuntas

RAPAT PARIPURNA - DPRDPesibar menggelar rapat paripurna penjelasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, di gedung Wanita, Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (24/6).

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

SERAHKAN SK - WAKIL Bupati Pringsewu Fauzi menyerahkan petikan SK kenaikan pangkat kepada ASN, Senin (24/6).

Pringsewu (Kupas Tuntas) SEBANYAK 77 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu menerima petikan SK naik pangkat, Senin (24/6).

Para ASN yang dinaikkan pangkatnya dari Pembina (IV/a) ke Pembina Tingkat

Satu (IV/b) merupakan pejabat struktural dan fungsional. Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi menyerahkan secara simbolis SK kenaikan pangkat didampingi Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu Drs.H.M.Dawam Raharjo pada apel pagi di lapangan kantor Pemkab setempat.

Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi berharap para ASN

yang dinaikkan pangkatnya tersebut dapat bersyukur, mengingat tidak semua ASN yang ada bisa dinaikkan pangkatnya, karena berbagai hal, diantaranya akibat kesalahan administrasi dan lain sebagainya.

Dikatakan wabup, kenaikan pangkat pada prinsipnya bukan hak, melainkan merupakan sebuah prestasi.

“Para ASN yang naik

pangkat ini semuanya golongan IV, dari IV/a ke IV/ b, yakni berpangkat Pembina ke Pembina Tingkat Satu. Sebagai Pembina, sudah semestinya harus mampu menjadi contoh teladan serta membina ASN yang lain yang berada dibawahnya di segala hal, baik dari segi kedisiplinan, kinerja dan lain sebagainya,” tandasnya. (Manalu)

ASN Tak Disiplin Siap-siap Kena Sanksi Lampung Barat (Kupas Tuntas) BUPATI Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus akan mengevaluasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan melanggar kedisplinan.

Ia juga meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten setempat selalu meningkatkan inovasi dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik.

"Pegawai ASN akan dievaluasi sesuai kinerja, jadi saya ingatkan agar pegawai selalu disiplin atau tepat waktu untuk datang ke kantor,”kata Parosil ketika memimpin Apel mingguan di lapangan Pemkab setempat, Senin (24/6).

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

PIMPIN APEL - BUPATI Lambar Parosil Mabsus memimpin Apel mingguan di lapangan Pemkab setempat, Senin (24/6).

Menurutnya, hal ini sebagai upaya untuk terus mendorong peningkatan kualitas kinerja dan disiplin para ASN di lingkungan Pemkab Lambar.

"Jika memang setelah dilakukan pemantauan masih terdapat sejumlah ASN yang kedapatan tidak disiplin, bahkan kerap kali

mangkir dari tugas dan tanggungjawab, maka akan diberikan sanksi tegas, sampai penurunan pangkat jabatan,”tegas Parosil. (Iwan)

Kelompok Budidaya Ikan Butuh Pembinaan

“

Pringsewu (Kupas Tuntas) ANGGOTA DPRD Pringsewu Hendra Gunawan berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk terus memberikan pembinaan kepada petani ikan tawar dan pengrajin olahan makanan berbahan dasar ikan.

Pasalnya, Kabupaten Pringsewu dikenal dengan daerah penghasil produksi ikan tawar yang jumlahnya tidak sedikit. Mulai dari pem-

Tentu kita bangga salah satu produk olahan makanan berbahan dasar ikan di Pringsewu yakni ikan asap yang pemasarannya sudah sampai Palembang, Sumatera Selatan

bibitan, hingga berbagai produksi olahan makanan berbahan dasar ikan.

"Tentu kita bangga salah satu produk olahan makanan be-

”

rbahan dasar ikan di Pringsewu yakni ikan asap yang pemasarannya sudah sampai Palembang, Sumatera Selatan," kata Hendra Gunawan.

Menurut dia, pembinaan mulai dari proses hingga pemasaran sangat diperlukan guna meningkatkan income (pendapatan) pengrajin dan petani ikan. Hendra mencontohkan, Kelompok Budi Daya Ikan (Pokdakan) Mitra Muda Mandiri di Pekon Tulung Agung Gadingrejo yang sampai saat ini mengalami kendala masalah pemasaran.

"Ini adalah salah satu contoh, jadi tidak tertutup kemungkinan petani, pengrajin atau Pokdakan lainnya juga mengalami hal sama," tandasnya. (Manalu)

Selasa, 25 Juni 2019

PESAWARAN - METRO - LAMTIM

Ratusan Hektare Lahan Jagung Diserang Hama Ulat

Tahapan Pilkades Mulai Awal Juli

Ratusan hektare tanaman jagung di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) terserang hama ulat. Akibat peristiwa itu petani mengalami kerugian karena terancam gagal panen.

Kasi Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Pemkab Lamtim Aan Burhanudin

Lampung Timur (Kupas Tuntas) 150 desa yang ada di Lampung Timur (Lamtim) siap melakukan pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa (Kades).

Direncanakan Pemilihan Kades (Pilkades) serentak itu dilakukan bulan Desember tahun 2019.

Kasi Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Pemkab Lamtim, Aan Burhanudin mengatakan, di bulan Juli akan dilakukan pembentukan panitia Pilkades.

Menurutnya, untuk syarat Calon Kades, yakni minimal memiliki ijazah SMP. Untuk persoalan domisili, calon tidak harus berdomisili di

5

desa yang sedang melakukan Pilkades.

“Artinya meskipun tinggal di desa A bisa men calonkan di desa B, con tohnya tinggal di Keca matan Way Jepara, bisa mencalonkan di Kecamatan Brajaselebah,"kata Aan. Untuk jumlah peserta minimal 2 orang dan maksimal 5 orang, jika lebih dari 5 orang maka akan dila kukan tes tertulis untuk menyaring calon hingga menjadi 5 orang.

“Sedangkan jika calon hanya ada satu orang maka pemilihan tertunda. Sampai saat ini masih mengkaji perubahan daerah terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa,”tandasnya. (Gus)

Lampung Timur (Kupas Tuntas) TARNO, seorang petani di Lamtim menjelaskan, hama ulat sudah menyerang sejak usia tanaman 12 hari.

Akibat dari serangan ulat, tanaman jagung petani tidak maksimal dan tidak tumbuh dengan baik.

"Akibat adanya se r a ngan ulat ini kita cuma bisa panen setengahnya sa ja,"ungkapnya.

Menurutnya, kondisi serangan hama tersebut dianggap sangat meresahkan karena populasinya sangat banyak dan merusak.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamtim malah kehabisan, sehingga petani tidak mendapatkan bantuan hibah pestisida yang dibutuhkan.

Kasi Pembenihan dan Per-

lindungan Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Dinas Pertanian Lamtim, Hadi Makrum, mengatakan, serangan hama jenis ulat musim tanam ini menjadi momok bagi petani jagung di Lamtim, hasil dari penelitian yang dilakukan koordinator penyuluh hama tersebut merupakan hama baru yang muncul di Lamtim.

Dinas Pertanian sengaja tidak memberikan pemahaman untuk menghadapi hama ulat di karenakan tidak ada kecurigaan akan adanya hama penggerek tersebut.

"Ini hama pertama kali muncul, dulunya belum

per nah terjadi di Lamtim,”ucapnya.

Menurutnya, tanaman jagung untuk musim tahun ini seluas 500 hektar, yang menjadi ancaman ulat rata rata tanaman yang masih berumur satu bulan.

“Hama ulat menyerang pada pupus tanaman yang masih muda,” kata Hadi.

Persoalan bantuan pestisida dari Pemda, Hadi mengakui, saat ini stok lagi habis sementara Dinas Pertanian tidak akan menduga akan adanya hama ulat tersebut, karena se lama ini belum pernah terjadi. (Gus)

Bupati Minta Kepala Desa Tak Anti Kritik

Polres Tangkap Pengedar Sabu di Metro Pusat Metro (Kupas Tuntas) APARAT Kepolisian Resor Metro mengamankan seorang warga Metro yang diduga hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Kapolres Metro, AKBP Ganda MH Saragih melalui Kasat Narkoba AKP Fredy Aprisa Putra menyampaikan, tersangka yang diamankan tersebut berinisial MAH (24), warga jalan WR. Supratman, kelurahan Hadimulyo Timur, kecamatan Metro Pusat.

"Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni, team opsnal Satresnarkoba Polres Metro mengamankan 1 orang yang diduga menyimpan, dan mengedarkan narkotika jenis sabu," ucapnya kepada

awak media, Senin (24/6).

Menurutnya, penangkapan yang dilakukan team Opsnal Satresnarkoba berdasarkan informasi dari masyarakat. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 buah gulungan plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.

Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya MA kini diamankan Sat Narkoba Polres setempat.

Ia terancam dijerat Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Nar kotika dengan ancaman hukuman 4 sampai 12 ta hun penjara. (Han)

Minim Angkutan Umum, Dishub Usulkan 10 Bus Damri Metro (Kupas Tuntas) GUNA memenuhi permintaan akses transportasi di wilayah Bumi Sai Wawai, Dinas Perhubungan (Dishub) Metro mengajukan penambahan bus angkutan umum. Ya, sebanyak 10 bus diajukan ke Perum Damri untuk menjangkau dua koridor.

Namun sayangnya, belum ada gambaran jelas terkait nasib usulan tersebut.

“Dari provinsi belum ada pelimpahan permohonan permintaan bus,” ungkap Komarudin, Sekretaris Dishub Metro, Senin (24/6).

Menurutnya, penambahan 10 bus itu penting, pasalnya akses tranportasi umum ke arah Metro Selatan

dan Metro Utara terbilang minim. Ya, khusus bus angkutan umum untuk di dua tempat ini belum ada.

“Kami mendorong, agar ada armada angkutan umum menjangkau dua jalur ini.

Pengelolanya tetap dilimpahkan ke Damri,” imbuhnya.

Ia mengatakan, pengajuan telah berlangsung sejak Januari 2019 melalui Perum Damri Tanjungkarang. Namun, pengadaan armadanya masih menunggu pelimpahan dari Dishub Provinsi.

Menurutnya, penambahan 10 bus Perum Damri bila disetujui akan melayani rute di dua koridor, yakni koridor Metro Utara aksesnya menjangkau wilayah 29 dan koridor Metro Selatan menjangkau SMAN 6 Metro. (Rl)

Foto : Ist

TINJAU TERMINAL - KADISHUB Metro Zulpikri bersama jajaran meninjau terminal angkutan barang di Pasar Tejoagung, Senin (24/6). Dishub akan mengaktifkan kembali terminal tersebut untuk menambah PAD.

Foto : Reza/Kupas Tuntas

FOTO BERSAMA - BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona foto bersama usai melantik Kades Pekondoh, Kecamatan Way Lima, Senin (24/6).

Pesawaran

“

(Kupas Tuntas) BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona minta Kepala Desa (Kades) mengedepankan musyawarah dalam membangun desa.

"Kepada jajaran Kepala Desa saya minta untuk selalu bermusyawarah dalam melakukan pembangunan di desanya masing-masing," ungkapnya saat melantik Kades Pekondoh, Kecamatan Way Lima, Senin (24/6).

Menurutnya, dalam melakukan pembangunan masyarakat juga diminta untuk mengesampingkan ego pribadi.

"Dalam melakukan pembangunan juga Kades harus mengedepankan skala prio-

Seluruh lapisan masyarakat juga jangan segan untuk memberikan masukan dan saran, karena jangankan Kades, Bupati saja masih perlu masukan dalam melakukan pembangunan

ritas, jangan pernah berfikir saya dapat apa dari Dana Desa (DD), karena anggaran DD juga terbatas, makanya perlu musyawarah," ujarnya.

Oleh sebab itu, kata dia, masyarakat juga perlu pro aktif dalam melakukan pembangunan desa.

"Seluruh lapisan masyarakat juga jangan segan untuk

memberikan masukan dan saran, karena jangankan Kades, Bupati saja masih perlu masukan dalam melakukan pembangunan," katanya.

"Maka dari itu, jika menjadi pemimpin jangan anti kritik, supaya pembangunan yang dilakukan lebih tepat sasaran," timpalnya.

Sebab, dijelaskannya, sa-

at ini sudah banyak lembaga pengawas Kades dalam hal pengelolaan Dana Desa.

"Selain Aparat Penegak Hukum (APH) sekarang ini banyak mata dan telinga yang ikut mengawasi Kades dalam pengelolaan DD, oleh sebab itu perlu ada transparansi penggunaan DD," jelasnya.

Apalagi, ia menerangkan dalam waktu dekat Kabupaten Pesawaran akan melakukan Pilkades Serentak. "Saya juga minta kepada seluruh masyarakat Pesawaran untuk bisa menjaga kondusifitas dalam melakukan Pilkades nanti, kita tunjukan kalau Pesawaran ini daerah demokrasi," terangnya.

"Jangan dengan adanya demokrasi justru jadi pemecah belah," tutupnya. (Reza)

Dendi Lepas 100 Jemaah Umroh Pesawaran (Kupas Tuntas) BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona melepas 100 calon jemaah umroh Tahun 2019, dalam kesempatan tersebut Dendi memberikan empat pesan kepada calon jemaah.

Bertempat di Aula Islamic Center Kabupaten Pesawaran Dendi berpesan agar para calon jamaah dapat melaksanakan ibadahnya secara khusyuk dan khitmat.

"Pesan saya cuma empat, jaga kesehatan, pergunakan kesempatan umroh untuk ibadah sebaik-baiknya, jaga nama baik Pesawaran dan yang terakhir ikuti semua aturan dan segala petunjuk dari ketua rombongan," ucap Dendi. Senin, (24/6).

Dendi juga mengatakan keberangkatan para calon jemaah umroh tersebut sebagai salah satu upaya Pemkab untuk melakukan pembangunan yang seimbang antara pembangunan infrastruktur dan moral.

"Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang seimbang antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan keimanan dan moral," ungkap Dendi.

"Program keagamaan telah nyata dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pe-

sawaran untuk membangun kehidupan yang harmonis bagi umat beragama serta menciptakan masyarakat yang agamis," pungkasnya.

Diketahui, pada pemberangkatan umroh kali ini Pemkab Pesawaran merealisasikan 100 calon jemaah

yang terdiri dari unsur-unsur anggota Polri, Imam Masjid, Guru ngaji, Penjaga Makam, Marbot, Pembantu Penghulu, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Insan Pers/Media dan Para Juara I event tingkat Provinsi dan Nasional. (Reza)

Foto : Ist

TUMPUKAN SAMPAH - TERLIHAT tumpukan sampah di pinggiran sungai yang berada di Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Senin (24/6). Kurangnya kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya, membuat sungai ini kotor dan keruh.

6

Selasa, 25 Juni 2019

LAMPUNG UTARA

Bupati Agung Melepas Pawai Budaya OLAHRAGA

PWI Ikut Turnamen Kapolres Cup LAMPUNG UTARA - PENGURUS Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Utara mengikuti turnamen futsal piala Kapolres Cup di Lapangan Mapolres setempat, Minggu (23/6) malam.

Ketua PWI Lampung Utara Jimi Irawan mengatakan para pemain yang diturunkan memang sengaja dipersiapkan ikut turnamen dalam rangka memeriahkan HUT Bhyangkara ke-73 tahun 2019.

"Terimakasih kawan-kawan atas perjuangannya demi PWI. Kita ikut andil dalam turnamen ini dalam rangka meramaikan HUT Bhayangkara ke 73," kata Jimi Irawan.

Dikatakannya, dalam ajang turnamen futsal Kapolres Cup itu, PWI Lampung Utara sengaja menurunkan dua tim untuk memeriahkan acara tersebut.

"Menang memang harapan tapi menghibur itu tujuan. Karena Polri merupakan mitra kerja wartawan dan kita selaku pelaku media atau wartawan di daerah khususnya di Kabupaten Lampung Utara harus ambil bagian untuk memeriahkannya," ujarnya. (Sarnubi)

KRIMINAL

Dukun Setubuhi Bocah SMP LAMPUNG UTARA - BERDALIH hendak obati penyakit, seorang dukun bernama Sabdono (48) malah mencabuli pasiennya.

Warga Desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara itu pun diringkus Polsek Bukit Kemuning.

Sementara korbannya adalah TMN, seorang bocah SMP berusia 13 tahun. Sabdono diduga melakukan perbuatan bejat itu di kediaman korban di Kecamatan Bukit Kemuning.

Kapolsek Bukit Kemuning Kompol Ery Hafri menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (20/6) sekitar pukul 11.30 WIB. Awalnya pelaku yang mengaku sebagai dukun mendatangi rumah korban. Saat itu, korban seorang diri di dalam rumah.

Sementara kedua orangtuanya sedang berada di kebun. Kepada pelaku, korban mengaku mengalami sakit perut yang tak kunjung sembuh.Namun, ternyata pelaku tergoda dengan kemolekan tubuh korban. Dengan situasi yang mendukung, pelaku pun melancarkan niat jahatnya.

Ia menyuruh korban masuk ke dalam kamar dengan dalih ingin melakukan pemeriksaan. “Setelah masuk ke dalam kamar, pelaku mengunci pintu dan menyuruh korban untuk membuka celana.

Setelah itu dia langsung menyetubuhi korban,” kata Ery, mendampingi Kapolres Lampura AKBP Budiman Sulaksono, Minggu (23/6).

Setelah mendapat laporan dari korban, anggota Unit Reskrim Polsek Bukit Kemuning langsung menangkap pelaku. Polisi juga menyita barang bukti berupa sehelai kain seprai, sebotol minyak gosok dan 2 buah tasbih. Atas perbuatannya, kini pelaku harus meringkuk di dalam sel dan dijerat pasal 289 KUHPidana atas kasus perbuatan cabul. (TrbL)

Foto: Sarnubi/Kupas Tuntas

PAWAI BUDAYA - BUPATI Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara saat membukan acara pawai budaya dan pawai kendaraan hias di halaman kantor PKK setempat, Senin (24/6).

Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara melepas peserta pawai budaya dan kendaraan hias yang digelar untuk memeriahkan HUT Kabupaten Lampung Utara ke-73, Senin (24/6).

Lampung Utara (Kupas Tuntas) DALAM sambutannya, Bupati Agung mengatakan melalui momen memperingati HUT Kabupaten Lampung Utara ke-73 diharapkan kedepan seluruh lapisan ma-

syarakat dapat terus bergandengan tangan dengan unsur pemerintah dalam mendukung kemajuan daerah setempat.

"Di hari ini (Kemarin) membuktikan bahwa sudah banyak yang kita lakukan walaupun lebih banyak yang belum dilakukan. Hari ini (Kemarin) kita berkumpul menunjukan bahwasanya kita satu, apapun sukunya, apapun adatnya, apapun budayanya, yang kita diikat dalam rasa yang namanya Kabupaten Lampung Utara," kata Agung.

Ia berharap, peringatan hari jadi Kabupaten Lampung Utara dapat dijadikan suatu motivasi untuk terus mem-

pererat hubungan silaturahmi dan persaudaraan guna mendukung kemajuan daerah Lampung Utara agar lebih baik lagi dimasa-masa mendatang.

"Kita tidak bisa dipisahkan hanya karena berbeda suku, kita tidak bisa dipisahkan hanya karena perbedaan adat istiadat, kita tidak bisa dipisahkan hanya karena berbeda kulit dan mata. Kita diikatkan menjadi satu sebagai warga masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang juga tidak bisa dipisahkan dari NKRI," ujar Bupati.

Masih kata Agung, pawai budaya merupakan sarana edukasi pendidikan bahwa berbagai budaya adat istiadat yang ada di Kabupaten

Lampung Utara sampai saat ini dapat terus dilestarikan dan dapat dijadikan kekuatan bukan pemecah dan dijadikan kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Utara.

Sebelumnya Pj Sekda Lampung Utara yang juga Ketua Umum HUT Kabupaten Lampung Utara ke-73 Sofyan mengatakan, pawai budaya diikuti perwakilan dari 23 kecamatan dengan mempertunjukan berbagai seni budaya yang ada di daerah masing-masing.

“Selain peserta dari 23 kecamatan, di acara pawai budaya ini juga diikuti oleh pawai kendaraan hias dari 33 organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lampung Utara," kata Sofyan. (Sarnubi)

TUBA - TUBABA

 Kacab MCF Bantah Palsukan Dokumen

Hindari Budaya Gratifikasi

Tulang Bawang Warga Tempuh Jalur Hukum BPKAD Terapkan E-Sapen “ Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas)

HAL ini diutarakan Manudin, saat dirinya menyambangi Kantor MCF di Simpang PU itu guna meminta penjelasan Kacab MCF dan juga meminta bukti print tenor tersebut.

“Penjelasan dari kacab MCF sudah saya tampung, dan saya sudah mendapatkan print tenor

untuk bukti bahwa nama istri saya dimanfaatkan oleh oknumoknum itu untuk pinjaman uang di MCF tersebut tanpa sepengetahuan kami," jelasnya, Senin (24/6).

Menurut Manudin, dalam persoalan tersebut sudah jelas pihaknya merasa dirugikan baik moril maupun materil. "Hasil koordinasi saya dengan pengacara kalau saya sudah berhak melaporkan ini ke penegak hu-

kum. Selain itu, secara hukum adat kita dirugikan. Mudah-mudahan di pekan ini sudah bisa laporan, tinggal nanti apa kata pengacara apakah di Polres atau di Polda Lampung," tegasnya.

Ditemui di kantornya, Rahman Saleh selaku Kepala Cabang MCF Simpang PU Tubaba membantah jika dirinya terlibat dalam penggelem bungan dana pinjaman nasabah untuk kepentingan pribadinya. Meksipu terkait pemalsuan dokumen kreditur meskipun yang meng-ACC realisasi atau tidak suatu pinjaman adalah dirinya selaku kacab.

"Kalau soal itu (penggelembungan dana pinjaman dan pemalsuan dokumen kreditur) itu hanya bahasa-bahasa Si

Dede (oknum mantan Tim Survey). Yang jelas, tidak sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dede. Soal nama istri Pak Manudin yang dipakai orang lain untuk pinjaman itu bisa diperbaiki bahkan sampai ke Bank Indonesia (BI)," jelasnya.

Disinggung mengenai dirinya yang lari dari kantor saat Manudin ingin mempertanyakan masalah tersebut Jumat lalu, Rahman Saleh menepisnya. Menurut dia bahwa dirinya ada keperluan sehingga meninggalkan kantor.

"Saya nggak lari, kalau lompat pagar kantor jelas saya sudah luka-luka karena kan ada pecahan beling. Saya kan di luar di pangkas rambut kemudian saya langsung ke Daya Murni," ungkapnya. (Irawan)

Foto: Ist

DITANGKAP - POLSEK Menggala bersama Tekab 308 Polres Tulang Bawang menangkap Feri Yanto (29) pembeli barang hasil curian.Warga Kampung Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang itu ditangkap polisi di rumahnya pada Jumat (21/6) malam sekitar pukul 20.30 WIB.

Tulang Bawang (Kupas Tuntas)

BADAN Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) mulai menerapkan surat penyediaan dana eletronik (e-Sapen) dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah di Pemkab Tulang Bawang.

Aplikasi e-Sapen merupakan sistem proses penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dilakukan secara online.

Adapun surat penyediaan dana atau disingkat SPD merupakan dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat perintah pencairan (SPP) setiap kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala BPKAD Tuba Rustam Effendi mengatakan, eSapen adalah suatu terobosan baru dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Melalui e-Sapen, Rustam meyakini semua proses pencairan anggaran kegiatan akan lebih efisien. Lantaran, mulai proses usulan berkas sampai dengan penerbitan SPD dilakukan secara elektronik.

"Proses penerbitan SPD menjadi lebih cepat, efektif dan efisien," terang Rustam, kemarin. Hal yang terpenting, lanjut Rustam, melalui eSapen diyakini bisa menghindari budaya gratifikasi.

Pasalnya, menurut Rustam, dengan diterapkannya e-Sapen, menghindari adanya interaksi antara OPD pengusul SPD dengan penge-

Melalui e-Sapen diyakini bisa menghindari budaya gratifikasi

“

Manudin, Warga Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), sedang mengumpulkan alat bukti untuk melaporkan oknum-oknum di Mega Central Finance (MCF) Cabang Simpang PU Tubaba yang diduga telah memanfaatkan nama istrinya untuk pinjaman ke leasing tersebut.

lola anggaran di BPKAD. "Dengan begitu akan terhindar adanya gratifikasi, karena penerbitan SPD itu dilaksanakan secara online," papar Rustam Dia mengatakan, ada beberapa hal prinsip dasar dari penerapan e-Sapen. Yang pertama, percepatan proses sehingga proses penyerapan anggaran menjadi tepat waktu.

Kedua, upaya mewujudkan pelayanan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien,baik, bersih, dan menghindari terjadinya gratifikasi.

Dan ketiga, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Kepala Bidang Anggaran BPKAD Tuba Ferdi menambahkan, dengan diterapkannya e-Sapen akan semakin menjamin pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan menjadi tepat waktu.

"Dengan percepatan proses SPD melalui e-Sapen ini diharapkan semua program kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD khususnya 25 program Pemkab Tulangbawang dapat terlaksana tepat waktu, optimal dan berkualitas.

Ini sejalan dengan slogan BMW (bergerak melayani warga)," pungkasnya. (TrbL)

Selasa, 25 Juni 2019

LAMPUNG TENGAH

7

Kader PDIP Jangan Andalkan Bantuan Lampung Tengah (Kupas Tuntas)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

HALALBIHALAL - KETUA DPC PDIPLamteng Loekman menggelar acara halal bihalal dengan jajaran DPC dan PAC PDIP se-Lamteng di Rumah Pribadinyadi Jalan Lingkar Barat Kecamatan Terbanggi Besar, Senin (24/6).

Bupati Loekman Ingin Unila Bangun Kampus 2 di Lamteng Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mengupayakan agar Universitas Lampung (Unila) membuka kampus 2 di Lamteng.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) BUPATI mengatakan rencana muncul dari hasil pertemuannya bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia barubaru ini.

"Saya baru bertemu dengan Kemendikbud, dan mengusulkan agar Unila membuka kampus 2 di Lam-

teng, lokasinya nanti di Kampung Sulusuban," kata Loekman, Senin (24/6).

Menurut Loekman, usulan pembangunan kampus 2 Unila di Lamteng sebagai salah satu upaya Pemkab Lamteng memajukan du nia pendidikan dan men cegah terjadi anak-anak putus sekolah.

Ia melanjutkan, apabila warga Lamteng harus kuliah di Bandar Lampung pasti akan menambah beban or-

ang tua. Karena harus memikirkan biaya kost dan keperluan sehari-hari.

“Nah solusinya itu tadi kita upayakan Unila membuka kampus di sini (Lamteng).

Semoga anak-anak kita di Lamteng tidak ada lagi yang putus sekolah," ujarnya.

Ia berharap, pihak Unila bisa mempertimbangkan usulan yang diajukannya.

Sehingga, nantinya di Kabupaten Lamteng juga bisa ada universitas negeri. (Towo)

KETUA DPC PDIP Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto meminta kepada seluruh kader partainya untuk bisa mandiri.

Dengan cara menciptakan inovasi dan terobosan di wilayahnya masing-masing.

Hal itu disampaikan Loekman saat acara halal bihalal dengan jajaran DPC dan PAC PDIP se-Lamteng di Rumah Pribadi Loekman di Jalan Lingkar Barat Kecamatan Terbanggi Besar, Senin (24/6).

Dikatakannya, kader PDIP khususnya tingkat PAC harus mandiri dalam menjalankan organisasi, dan jangan hanya mengandalkan bantuan. "Rencana ke depan saya sudah komunikasikan dengan pengurus

PDIP agar bagaimana biaya organisasi tidak bergantung dengan sumbangan," katanya Ia berharap, kedepan dibuat dibuat lembaga usaha di tingkat PAC. Kegunaanya untuk membiayai organisasi PAC itu sendiri. “Bagaimana kita harus mandiri, karena kalau itu bisa berjalan maka saya yakin partai ini akan menjadi lebih besar dari yang saat ini," ungkapnya.

"Saya minta masing-masing PAC untuk memikirkan bidang usaha apa yang bisa dilakukan di wilayahnya masing-masing, untuk modal (usaha) nanti DPC yang memikirkan," kata Loekman.

Ia mencontohkan, salah satu peluang usaha yang dapat dilakukan di Lamteng adalah ternak bebek potong.

Menurutnya, peluang itu sangat besar dan hanya dengan modal yang kecil. (Towo)

PEMASYARAKATAN

Lapas Terima Bantuan Kambing LAMPUNG TENGAH - DINAS Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Tengah menghibahkan bantuan 11 ekor kambing, 2 karung bibit odot dan 500 Kg pakan kambing kepada Lapas Gunung Sugih.

“Alhamdulillah, Pemda Lampung Tengah sangat aktif membantu kami untuk melancarkan terselenggaranya revitalisasi pemasyarakatan di Lapas Gunung Sugih, berbagai bantuan telah kami terima,” kata Kepala Lapas Gunung Sugih Syarpani, kemarin.

Ia mengatakan, saat ini Lapas Gunung Sugih menjadi salah satu project pilot dalam revitalisasi pemasyarakatan lapas minimum security sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-15.PR.01.01.

Dengan ketetapan tersebut, kata Syarpani, Lapas Gunung Sugih harus bisa menciptakan lapas yang produktif, selalu berinovasi dalam pengembangan potensi narapidana, agar kelak bisa mandiri setelah bebas.

Sementara Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Tengah Taruna Bifi Koprawi menjelaskan, pihaknya akan terus mendukung program pembinaan narapidana yang menjalani pidana agar bisa mandiri setelah bebas.(Towo)

LAMPUNG SELATAN

Nanang Lepas Distribusi Logistik Pilkades Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melepas logistik pemilihan kepala desa (pilkades) serentak gelombang ke-III tahun 2019 di Pelataran Parkir Pemkab setempat, Senin (24/6) Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PROSESI pelepasan distribusi logistik pilkades serentak dihadiri Kapolres AKBP M Syarhan, Kasdim Mayor Inf Agus Waluy o, Kajari Sri Indarti, para pejabat teras Pemkab Lampung Selatan dan beberapa pihak terkait.

Kabbag Otda Setdakab Lampung Selatan Setiawansyah menuturkan lo gistik pilkades yang didistribusikan antara lain kotak suara 804 buah, kertas suara 834.751 lembar, paku dan

bantalan 435 pasang serta tinta 2.176 buah "Perjalanan logistik ini akan dikawal oleh anggota Satpol-PP ke pihak kecamatan dan selanjutnya didistribusikan ke pihak panitia penyelenggara desa," jelasnya.

Sementara Nanang Ermanto mengatakan pendistribusian ini sebagai bentuk kesiapan Pemkab Lampung Selatan dalam pelaksanaan pilkades serentak tahun 2019.

"Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan distribusi

logistik pilkades serentak ini," ucapnya.

Ia pun meminta, agar tingkat pengamanan di dae rah rawan dapat di lakukan secara lebih, agar pelaksanaan pilkades da pat berjalan dengan sukses dan lancar.

"Harapan kita, tidak menyepelehkan apapun masalah yang muncul, se hingga itu tidak menjadi berlarut-larut dan meng gangu proses pilkades," kata Nanang.

Untuk diketahui, pelaksanaan pilkades serentak akan digulirkan pada 26 Juni 2019. Pelaksanaan itu di gelar di 131 desa di 17 Kecamatan. Sementara jum lah calon kades yang me ngikuti pesta demokrasi ditingkat desa itu sebanyak 435 calon kades. (Dirsah/Edu)

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

LEPAS LOGISTIK PILKADES - Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melepas logistik pilkades serentak gelombang ke-III tahun 2019 di Pelataran Parkir Pemkab setempat, Senin (24/6).

Penyelundup Baby Lobster Terancam Denda Rp1,5 M Lampung Selatan (Kupas Tuntas) POLRES Lampung Selatan menggagalkan upaya penyelundupan ribuan benih (baby) lobster yang diduga ilegal berasal dari pulau Jawa dengan tujuan Jambi pada Minggu (23/6).

Dalam ekspose di Mapolres Lampung Selatan Senin (24/6), terungkap bila baby lobster itu didapati petugas KSKP di areal pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni.

Jumlah baby lobster yang ditemukan petugas sebanyak 14 box berwarna putih berisikan 65.076 ekor di dalam kendaraan Xenia Nopol B 1372 PRI. "Seperti biasa saat anggota sedang melakukan pe-

meriksaan rutin di area Pelabuhan Bakauheni, saat itu melintas sebuah kendaraan roda 4 merk Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 1372 PRI yang mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 14 box warna putih yang di dalam mobil tersebut berisikan benih lobster yang diduga ilegal. Jumlahnya sebanyak 65.076 ekor," ujar Kapolres Lampung Selatan AKBP M Syarhan saat memimpin ekspose, kemarin.

Mantan Kapolres Kabupaten Pesawaran itu menyatakan baby lobster tersebut rencananya akan dibawa ke Provinsi Jambi, yang diangkut dari wilayah Banten.

"Setelah diselidiki, terungkap bahwa benih-benih lobster tersebut akan di-

“

Setelah diselidiki, terungkap bahwa benih-benih lobster tersebut akan dibawa ke Jambi.

Barang itu diangkut dari Pandeglang, Banten bawa ke Jambi. Barang itu diangkut dari Pandeglang, Banten," jelasnya.

Selain itu lanjut M Syarhan, ikut juga diamankan sebuah kendaraan merk Toyota Avanza Nopol A 1866 KS. Mobil tersebut diduga turut serta mengawal per-

jalanan mobil yang diamankann pertama (Xenia_red).

"Totalnya ada 4 orang yang kami amankan antara lain Enang Bin Masdi, Gangiwan Bin Pohari, Nurwahyudi Bin Mujiran dan Damanhuri Bin Sariman, yang kesemuanya merupakan warga Banten," kata M Syarhan.

Ia menambahkan, para pelaku akan dijerat dengan pasal 88 Jo Pasal 6 Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. "Barang bukti dan tersangka saat ini sudah kami amankan, guna penyelidikan lebih lanjut," ujar Kapolres. (Dirsah/Edu)

Percepat Tender, BLPBJ Koordinasi Ke LKPP Lampung Selatan (Kupas Tuntas) LAMBATNYA proses pengajuan tender oleh OPD di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, diduga disebabkan adanya kendala dalam proses tender paket itu sendiri.

Pasalnya, pada proses tender tahun 2019 pihak Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Setdakab Lampung Selatan menggunakan sistem atau versi baru yakni elsi 4.3.

Artinya, pengajuan dalam proses lelang tidak ada lagi memakai sistem manual.

Oleh karenanya, pihak

BLPBJ akan berkoordinasi dengan pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengetahui kendala dalam proses tender paket proyek di Pemkab setempat.

"Kita juga tidak paham apa yang menjadi kendala, pastinya kita LKPP," ujar Kabbag LPBJ Setdakab Lampung Selatan Tirta saat dikonfirmasi, Senin (24/6).

Ia menambahkan bila, pihaknya telah menyediakan server tersendiri, hanya saja untuk aplikasi sistemnya tetap dari pusat.

"Makanya ini kita koordinasikan, supaya proses tender disini dapat berjalan dengan semestinya," kata Tirta. (Dirsah/Edu)

8

Selasa, 25 Juni 2019

WAY KANAN

Bupati Serahkan Hadiah Adipura Tingkat Kampung Umumnya Lomba Adipura diperlombakan untuk tingkat kabupaten/kota. Namun berbeda dengan Kabupaten Way Kanan, di kabupaten ini Adipura diperlombakan untuk tingkat kampung. Adipura Kampung Kabupaten Way Kanan merupakan satu-satunya program pemda kabupaten yang ada di Indonesia.

Way Kanan (Kupas Tuntas) PADA Senin (24/6), Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba Adipura Kampung tingkat kabupaten tahun 2019 di lapangan Pemkab setempat.

Adipati mengatakan, melalui lomba Adipura Kampung ini diharapkan dapat meningkatkan pola hidup bersih serta membantu pemda dalam mempertahankan penghargaan Adipura tingkat Nasional yang berhasil diraih tahun lalu.

“Dengan lomba adipura

kampung ini, diharapkan agar semua masyarakat ditingkat kabupaten sampai kampung memiliki tanggungjawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta dapat menjadi penunjang dalam panilaian adipura tahun 2019 ini," terangnya.

Adipati juga meminta agar ada sanksi bagi kampungkampung yang mendapatkan penilaian terburuk, sehingga kampung-kampung yang lain dapat terpacu dan termotivasi untuk berbenah dalam pengelolaan lingkungan. Adipati juga menyatakan, program Adipura Kampung ini merupakan program unggulan

baru Kabupaten Way Kanan dan merupakan satu-satunya program yang ada di Indonesia. Melalui Surat Edaran Bupati Way Kanan Nomor 660/140.a/IV-12-WK/2019 tentang Adipura Kampung.

Program tersebut akan dilaksanakan setiap tahun di Kabupaten Way Kanan yang pelaksanaannya melalui Dinas Lingkungan Hidup, dan akan menjadi salah satu agenda tetap pada rangkaian hari lingkungan hidup di tingkat Kabupaten Way Kanan.

“Sedangkan untuk lomba Adipura Kampung lokasi yang dijadikan titik pantau penilaian yaitu kinerja pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau di lokasi titik pantau jalan raya, jalan Kampung, puskestu/ puskesdes, perkantoran kampung, sekolah dan sungai dan saluran terbuka.

Kemudian taman kampung, pasar kampung, bank sampah serta tempat pengolahan sampah," terangnya.

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

SERAHKAN PENGHARGAAN - BUPATI Way Kanan, RadenAdipati Surya menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba Adipura Kampung tingkat kabupaten tahun 2019 di lapangan Pemkab setempat, Senin (24/6).

Dari hasil penilaian yang telah dilakukan oleh tim, Kampung Bali Sadhar Utara Kecamatan Banjit berhasil meraih penghargaan terbaik I. Penghargaan terbaik II diraih Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga, dan

Adipati : Petani Harus Punya Keahlian yang Mumpuni Way Kanan (Kupas Tuntas) BUPATI Way Kanan, Raden Adipati Surya menyatakan, setiap petani di Way Kanan agar memiliki kemampuan dan keahlian yang mumpuni di bidang pertanian.

Hal ini untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengambangan produk daerah, sekaligus mensukseskan visi pembangunan tahun 2016-2021, yaitu Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021.

Hal itu disampaikan Adi-

pati saat menghadiri acara temu teknis penyuluh pertanian sekaligus Halal Bihalal Idul Fitri 1440 H di halaman Dinas TPHP Pemkab Way Kanan Senin (24/ 06). Ia didampingi Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Way Kanan, Dessy Afri yanti Adipati.

“Sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian, petani memiliki berbagai peran strategis dalam keberhasilan pembanguna pertanian. Untuk itu perlu dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kemampunan dan keterampilan pe-

tani, dengan melakukan usaha tani yang lebih baik dan menguntungkan. Sehingga dapat meningkatkan taraf hidup petani dan keluarganya,” ujar Adipati.

Melalui kegiatan ini, diharapkan petani dan penyuluh pertanian termotivasi untuk meningkatkan kebersamaan, kualitas diri serta memberikan ide dan gagasan untuk kemajuan pembanguan pertanian. Serta mampu mencari mitra usaha, mengakses pasar dan sumber permodalan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

“Karena di Way Kanan tidak ada pilihan selain pertanian dan perkebunan yang harus diangkat perkembangannya melalui hasil pertanian, serta kopi robusta yang sedang dipromosikan dan langkah-langkah upaya untuk mengembangkan sektor pertanian lainnya berdasarkan geografis dan sumber daya alamnya,” jelasnya.

“Saya berharap agar seluruh penyuluh pertanian di Way Kanan turun ke bawah untuk melakukan pembinaan kepada kelompok tani yang diawasi oleh Dinas TPHP," tutupnya. (Sandi)

penghargaan terbaik III diraih Kampung Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu.

“Untuk hadiah bagi pemenang lomba Adipura Kampung, juara satu mendapatkan insentif tambahan alokasi dana kampung tahun

2020 sebesar Rp100 juta, juara dua Rp75 juta dan juara tiga Rp50 juta," tutupnya.

Usai menyerahkan hadiah, dilanjutkan dengan penyerahan tas belanja dan tumbler ramah lingkungan kepada forkopimda setempat.(Sandi)

LINGKUNGAN

Pemkab Peringati Hari Lingkungan Hidup WAY KANAN – PEMDA Kabupaten Way Kanan menggelar upacara bendera memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di lapangan Pemkab setempat, Senin (24/6). Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya selaku inspektur upacara membacakan sambutan tertulis Menteri LHK, mengatakan berdasarkan data WHO, setiap tahun terdapat 7 juta orang meninggal karena polusi udara. Tercatat 9 dari 10 orang di seluruh dunia terpapar pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor, industri, pertanian dan pembakaran sampah.

Maka perlu memperbanyak taman kota, membangun trotoar untuk pejalan kaki, membangun jalur bersepeda merupakan upaya-upaya untuk mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengendalian polusi udara dengan penerapan penggunaan bahan bakar bersih dengan bahan bakar setara standart Euro 4, penggunaan bahan bakar yang lebih bersih ini berpotensi menurunkan tingkat emisi CO sebesar 55% atau 280.721,8 ton pertahun.

Adipati menambahkan, polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerugian sangat besar pada tahun 2015, telah berhasil diatasi dengan segala kebijakan dan implementasi berbagai upaya, termasuk langkah patroli terpadu pada tingkat tapak oleh Manggala Agni. (Rls)

TANGGAMUS

Jalan Penghubung Pekon di Cukuhbalak Rusak Parah

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

RUSAK PARAH – JALAN penghubung sejumlah pekon di Kecamatan Cukuhbalak, Tanggamus kini kondisinya rusak parah. Salah satunya jalan penghubung Pekon Sukapadang dengan Pekon Kacamarga, dan Pekon Pampangan, sampai Pekondoh.

Jalan penghubung sejumlah pekon di Kecamatan Cukuhbalak, Kabupaten Tanggamus, yang berstatus jalan milik kabupaten kondisinya rusak parah. Jalan itu bukan hanya penghubung antar pekon, bahkan penghubung antar kecamatan dan kabupaten.

Tanggamus (Kupas Tuntas) SEPERTI jalan yang menghubungkan Pekon Sukapadang dengan Pekon Kacamarga, dan Pekon Pampangan, sampai Pekondoh. Jalan ini merupakan akses utama menuju kantor Camat Cukuhbalak di Pekon Putihdoh, dan Kecamatan Limau, Pemkab Tanggamus serta ke Kabupaten Pringsewu.

Kerusakan jalan juga terjadi di ruas jalan penghubung

Kebandakhan Pertiwi menuju Pekon Kubulangka, yang juga menghubungkan Kecamatan Kelumbayan Barat. Kondisi ini telah berlangsung cukup lama, sehingga warga di Kebandakhan Pertiwi berharap Pemkab Tanggamus secepatnya memperbaiki jalan tersebut.

Rodial (33), salah seorang warga Pekon Sukapadang mengatakan, kondisi jalan yang rusak ini menghambat masyarakat di beberapa pekon di Kebandakhan Pertiwi, terutama untuk meng-

angkut hasil pertanian.

"Jika jalan ini bagus, maka masyarakat akan sengat terbantu menjual hasil pertanian dan kebun ke pasar. Tapi kini, kami sebagai warga kesulitan dengan akses jalan yang rusak ini," katanya, Senin (24/6).

Senada dengan itu, Herman (41), warga Pekon Kejadian Lom, Kecamatan Cukuhbalak menuturkan, kondisi jalan poros yang menghubungkan 10 pekon di Kebandakhan Pertiwi memang sudah banyak yang rusak.

Terutama akibat banjir dan tanah longsor. Namun sampai saat ini belum ada tandatanda jalan itu akan dibangun.

“Padahal jalan di Pertiwi ini sangat dibutuhkan warga sebagai penghubung untuk melancarkan roda pereko-

nomian. Apalagi ketika musim hujan tiba, jalan ini sangat becek dan dapat membahayakan pengguna kendaraan bermotor, karena jalan sangat licin,” kata dia.

Untuk itu, ia berharap agar Pemkab Tanggamus segera memperhatikan keluhan warga soal kerusakan jalan ini. “Jangan sampai ada korban dari warga yang jatuh akibat jalan licin, baru Pemkab turun tangan. Kasihan para pengguna kendaraan, terutama anak sekolah, sering jatuh disini,” katanya.

Terkait kerusakan jalan ini, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tanggamus belum dapat dimintai tanggapannya. (Sayuti)

Menikmati Keindahan Wisata Tanjung Harapan Tanggamus (Kupas Tuntas) KAWASAN Bendungan Batu Tegi Tanggamus seluas 3.560 hektar banyak menyimpan destinasi wisata, salah satunya yaitu wisata Tanjung Harapan. Wisata Tanjung Harapan ini diresmikan pada bulan Januari 2019 lalu, dan saat ini semakin banyak diminati para wisatawan.

Untuk akses menuju Wisata Tanjung Harapan dari pusat Kota Bandar Lampung ke Bendungan Batu Tegi berjarak 78 km. Setelah itu memasuki Bendungan Batu Tegi dikenakan biaya Rp.5000/orang.

Pengunjung bisa memarkirkan kendaraan di Dermaga Bendungan dan menyebrang menggunakan kapal perahu yang dikelola oleh warga dengan biaya Rp150.000/kapal (kapasitas 6 orang). Bisa juga menyebrang melalui Desa Talang 20, Kecamatan Air Naningan.

Selama penyebrangan menuju Wisata Tanjung Harapan, pengunjung akan disuguhkan dengan berbagai pemandangan Bendungan Batu Tegi yang cukup indah.

Bahkan, sesampainya di Wisata Tanjung Harapan pengunjung akan disambut dengan suara jangkrik dan suara siamang yang khas.

Untuk memasuki Wisata Tanjung cukup mengeluarkan biaya Rp10.000/orang. Tak hanya itu saja, di setiap sudut dari Wisata Tanjung Harapan ini spot-spot yang menarik pun juga dijadikan sebagai tempat untuk berfoto selfie serta foto landscape dengan latar belakang Bendungan Batu Tegi.

Pada sore menjelang malam pengunjung juga bisa me-

nikmati indahnya sunset dari Wisata Tanjung Harapan. Menariknya lagi, Wisata Tanjung Harapan juga terdapat atraksi yang menarik, yaitu Flying Fox dengan panjang sekitar 250 meter yang bakal menguji andrenalin bagi pengunjung yang berani menaikinya.

Wisata Tanjung Harapan ini cocok dijadikan sebagai tempat untuk menghabiskan waktu liburan atau tempat camping di alam terbuka. Karena didukung dengan fasilitas tempat penginapan dengan harga mulai dari Rp50.000/malam, toilet, mushala, warung serta taman buah seperti buah durian, manggis, duku dan sebagainya.

Kepala KPH Batu Tegi Y. Ruchyansyah mengatakan, yang dikelola oleh KPH Batu Tegi memang memiliki potensi wisata pemandangan indah. Seperti air terjun, dan keanekaragaman flora dan fauna yang menarik untuk dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Memang diakui, panorama yang indah di wisata Tanjung Harapan di sepanjang jalur wisata dapat menjadi daya tarik bagi pada videographer dan photographer karena memiliki pemandangan alam. Berupa lereng perbukitan yang hijau, dengan hamparan air danau yang hijau. Pengunjung juga dapat menikmati matahari saat terbenam dengan pemandangan bendungan batutegi beserta pulau di sekitarnya pada sore hari,” kata dia, beberapa waktu lalu.

Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati sarana dan prasarana lainnya, seperti bumi perkemahan, shelter, rumah pohon, canopy trail, flaying fox dan kebun buah. (Gnp/Rls)

Selasa, 25 Juni 2019

SAMBUNGAN

KPK Usul Koruptor Ditahan di Nusakambangan ď Ž Yasonna: Bisa Pesta Pora Dia Nanti Jakarta (Kupas Tuntas) MENTERI Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak usulan KPK soal penahanan sejumlah narapidana korupsi dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Yasonna mengatakan, LP Nusakambangan merupakan memiliki tingkat keamanan tinggi untuk tahanan yang dianggap berbahaya. "Memang ada medium security, tapi medium security itu adalah orang yang dari maximum security itu tadi sudah berubah. Semakin taat, semakin baik baru dipindah ke situ. Jadi memang dedicated secara khusus," kata Ya-

sonna ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6).

Dia menegaskan tidak sembarangan orang bisa datang ke sana. Malah dia mengkhawatirkan jika narapidana korupsi ditahan di LP Nusakambangan bisa membuat tahanan tersebut menjadi 'merdeka'.

"Memang itu nggak sembarangan orang datang ke sana. Saya khawatir justru sebaliknya, tujuannya baik menjadi 'merdeka' dia di sana, nggak ada yang mengawasi, wartawan pun tak bisa lihat. Kan kalau ke Nusakambangan kalau masuk ke situ harus berlapis (pemeriksaan-red) dia. Karena ada maximum security," katanya.

Tunggu ... kondisi kerusakan lingkungan sekitar tambang pasir yang sudah berubah menjadi bentang alam yang tidak tertata, serta dikhawatirkan dapat menimbulkan longsor.

Pertanyaannya, apakah Pemprov Lampung berani segera melakukan eksekusi untuk menertibkan tambangtambang ilegal tersebut?

Sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku mulai Oktober 2016, disebutkan pemerintah provinsi mengambil-alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tangan pemerintah kabupaten.

Kita menunggau janji Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung Yuda Se-

Dari Hal 1

tiawan yang mengatakan, telah menjadi kewajibannya untuk menertibkan setiap aktivitas pertambangan yang tak berizin.

Yuda juga berjanji akan terjun ke lokasi untuk melihat langsung dan mengecek perusahaan-perusahaan tambang ilegal yang masih beraktifitas. Termasuk, melihat secara dekat dampak kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan dari perusahaan tambang ilegal.

Semoga saja, Dinas ESDM Lampung berani mengambil sikap tegas terhadap perusahaan tambang ilegal yang terbukti telah merusak lingkungan. Dan memaksa perusahaan tambang melakukan reklamasi di areal bekas

Pemprov ... pascatambang yang dananya dititipkan ke pemerintah.

Kalau ada dana jamainan reklamasi pascatambang dan perusahaan tidak melakukaan reklamasi, maka bisa diambilalih oleh pemerintah.

Kalau memang dana itu ada, kenapa tidak diambilalih oleh pemerintah untuk melakukan reklamasi pascatambang dan melalukan pemulihan lingkungan di wilayah sekitar," ujarnya.

Direktur Walhi Lampung Hendrawan menambahkan, sejak dulu pihaknya secara tegas menolak segala bentuk aktifitas pertambangan di Pasir Sakti yang rawan merusak lingkungan hidup.

"Makanya kita tidak merekomendasikan lagi di Pasir Sakti itu dilakukan pertambangan. Karena dari aktifitas itu menimbulkan dampak buruk pada lingkungan," ujar Hendrawan.

Ia menjelaskan, berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari eksploitasi pertambangan pasir, di antaranya perubahan bentang alam, abrasi dan longsor.

Begitu juga di Labuhanmaringgai juga bisa mengalami dampak lingkungan berupa abrasi dan intrusi air laut karena aktifitas tambang.

Selain itu juga terdapat dampak sosial di masyarakat, di mana lubang bekas galian berada dekat pemukiman warga sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan korban jiwa karena tenggelam pada lubang bekas galian yang telah terisi air hujan.

Padahal kata dia, penambang diwajibkan untuk merehabilitasi lubang bekas galian tambang dengan cara menutupnya kembali atau bisa dimanfaatkan untuk tambak atau kolam ikan. Tetapi harus ada sistem pengamanan dari pemerintah.

"Kan pernah ada orang yang meninggal karena tenggelam dari bekas galian tambang pasir yang dipenuhi air.

Itu yang kita minta dievaluasi. Dan kita tegas soal Pasir Sakti, kita tidak merekomen-

Bahkan, Yasonna mengatakan narapidana korupsi yang ditahan di sana bisa berpesta pora. "Di Sukamiskin aja yang ditongkrongi wartawan bisa bobol, apalagi di situ, bisa pestapora dia nanti," katanya.

"Jadi integritas. Kalau di sana itu anda nggak bisa masuk ke sana tanpa alasan yang jelas. Kalau di Sukamiskin kan tiap hari wartawan bisa tongkrongin. Di Nusakambangan mana bisa. Kamu nggak bisa masuk ke dalam. Kalau kamu masuk ke dalam berarti kamu bertamu," imbuhnya.

Menurut Yasonna, yang terpenting saat ini adalah membangun integritas para petugas di LP, terutama untuk pengawasan. (Dtc)

galian tambang pasir. Sehingga bisa merehabilitasi lingkungan sekitar agar tidak merugikan masyarakat setempat.

Dan yang juga ditunggu, aparat penegak hukum juga harus menindaklanjuti setiap laporan kerusakan lingkungan secara tuntas, sehingga bisa memberikan efek jera terhadap perusahaan lain.

Karena sesuai amanah UU Nomor 4 Tahun 2009 pasal 158 jelas disebutkan bagi perusahaan yang terbukti merusak lingkungan bisa dihukum penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Kita tunggu ketegasan Pemprov Lampung dan Polda Lampung untuk menuntaskan tambang pasir ilegal di Lamtim. (**) Dari Hal 1

dasikan itu menjadi wilayah pertambangan. Sebaiknya wilayah itu ditetapkan sebagai zona rehabilitasi," ungkapnya.

Menurut dia, perlu ada fungsi pengawasan dari pemerintah atau instansi terkait mengenai perizinan tambang pasir. Dan jika terjadi pelanggaran terhadap aturan, maka harus diberikan sanksi.

"Persoalannya kan terkadang masyarakat ini tidak tahu tentang dampaknya.

Maka itu yang harus disosialisasikan dengan masyarakat. Kita harus menginformasikan dampak yang akan ditimbulkan,� ujarnya.

DPRD Provinsi Lampung juga meminta Pemprov Lampung melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menertibkan eksploitasi penambangan pasir di Kecamatan Labuhanmaringgai dan Pasir Sakti, Lampung Timur yang diduga ilegal.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Watoni Noerdin, pihaknya sudah pernah meninjau langsung ke lokasi tambang dan melihat terjadi dampak lingkungan yang mengkhawatirkan di sekitar aktifitas penambangan pasir tersebut.

"Memang kami sarankan kepada gubernur Lampung maupun bupati setempat untuk melakukan konsolidasi antar mereka. Dan dinas terkait untuk segera mengevaluasi terhadap penambangan itu," ujar Watoni.

Watoni mengungkapkan telah terjadi kerusakan lingkungan berupa bentang alam yang tidak tertata serta dikhawatirkan dapat menimbulkan longsor.

"Karena dia sifatnya menyedot. Kan kemudian aliran pasir yang dari daratan bisa kesedot sungai atau daerah penambangan sehingga bisa menyebabkan longsor ke pemukiman warga. Itu yang dikhawatirkan," jelasnya.

Apalagi lanjut dia, jika terjadi luapan air maka lubang bekas galian tambang

pasir bisa membentuk sumur baru seperti danau yang berbahaya. Karena daerah penambangannya melewati pemukiman warga.

"Kita kan memberikan analisis terlebih dahulu seberapa besar kontribusi proses penambangan itu akan mendatangkan retribusi daerah.

Seharusnya kalau sudah dilakukan zonasi penambangan maka nanti akan diketahui wilayah mana yang boleh dijadikan objek untuk penambangan, dan dimana yang tidak boleh," terangnya.

Dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung Yuda Setiawan mengatakan, telah menjadi kewajibannya untuk menertibkan setiap aktivitas pertambangan yang tak berizin.

"Kalau ada pengaduan dari masyarakat tentang pertambangan ilegal, kita memiliki tim illegal mining untuk melakukan penindakan secara hukum atas pertambangan yang tak punya izin itu," kata Yuda, Senin (24/6).

Penindakan yang dilakukan, kata Yuda, jika perusahaan tambang terbukti ilegal bahkan berdampak pada lingkungan, maka aktivitas perusahaan itu akan ditutup sementara sampai pengurusan izin tambang selesai.

Ia akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk melakukan tindakan tegas terhadap penambang ilegal diberbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

"Nanti kita coba lihat, karena ini menyangkut lingkungan hidup, ada daerah konservasi yang tidak diperkenankan untuk dilakukan penambangan," kata dia. Dia juga akan mengecek mana saja tambang yang memiliki izin dan yang tidak berizin.

Ia menambahkan, pemegang izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi pascatambang. (Erik)

Kontraktor ...

"Saya dipanggil ke ruang Bang Wawan. Katanya, ini ada paket, nanti ada orang yang nemui kamu minta HPS," kata Lutfi saat memberikan kesaksian kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang tindak pidana korupsi pada Dinas PU-PR Mesuji dengan tiga orang terdakwa yakni Khamami, Taufik Hidayat dan Wawan Suhendra di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Senin (24/6).

Lutfi mengatakan, dalam proyek dalam APBD murni 2018 itu ada 12 paket proyek jalan. Ia mendapat pesanan dari Wawan Suhendra untuk memenangkan 4 orang rekanan dalam proyek jalan tersebut. Dia menyebut menerima daftar nama orang tersebut dalam bentuk Microsoft Excel yang tertulis nama Kardinal, Taufik Hidayat, Rizon dan Rodi.

Kepada keempat orang itu, Lutfi pun memberikan HPS. "Kalau istilah orang awam bocor lah," ujar Jaksa KPK Subari Kurniawan menanggapi keterangan Lutfi.

Lutfi mengatakan, pada akhirnya dia mendapat uang sebesar Rp15 juta dari Kardinal dan Rp 2.250.000 dari Maidarmawan, orang lapangan Taufik Hidayat. "Sebenarnya itu salah Pak. Menyalahi prosedur. Saya hanya dapat perintah," ungkap Lutfi.

Uang-uang itu diakuinya diterima setelah berkas pengajuan pengerjaan proyek jalan tersebut dimenangkan oleh 4 orang kontraktor tersebut. Uang itu didapat setelah para kontraktor mendapat pencairan dana.

"Saya kan di bagian administrasi. Setelah saya tandatangani berkas mereka, dikasih uang. Saya tidak minta.

Saya dapat dari Kardinal Rp 5

Dari Hal 1

juta sebanyak tiga kali di bulan Oktober, Desember 2018 dan Januari 2019," ungkapnya.

Lutfi juga menyatakan bahwa dirinya juga diminta untuk menyampaikan pesan dari Wawan Suhendra. Pesannya adalah untuk memintai fee proyek sebesar 15 persen.

"Saya juga dimintai untuk menanyakan kesanggupan Kardinal soal fee 15 persen.

Itu diminta oleh Bang Wawan," kata Lutfi.

Setelah disampaikan Lutfi, Kardinal menolak. Kardinal hanya menyanggupi fee proyek sebesar 12 persen. Persetujuan untuk fee 12 persen tersebut disetujui oleh Kardinal setelah berkomunikasi dengan Sibron Azis.

"Kami bertemu di rumah Kardinal. Dia nelpon bosnya.

Katanya nggak sanggup 15 persen, sanggup hanya 12 persen. Begitu ditelpon langsung ada jawaban berapa persen. Setelah itu saya bilang, nanti saya sampaikan ke Bang Wawan," ujarnya.

Lutfi mengaku tidak mengetahui kapan realisasi dari fee persen tersebut. "Fee proyek itu hitungannya nilai proyek Rp9 miliar dikurangi pajak terus dikali 15 persen," jelasnya soal hitungan persenan paket proyek.

Wawan Suhendra dalam pengakuannya membenarkan memberikan perintah tersebut kepada Lutfi. Namun, dia menyangkal bahwa nilai fee proyek tersebut adalah keinginannya.

"Betul yang mulia, saya menyuruh dia. Tapi sebenarnya, tanpa saya kasih arahan, mereka sudah tahu.

Dan itu bukan atas keinginan saya soal persenanan proyek," ujar Wawan.

Dalam sidang kali ini, JPU KPK menghadirkan delapan

Kemendikbud ... pelaksanaan PPDB akan dibuka kembali selama dua hari. Namun demikian, Sulpakar menegaskan, dalam pasal tambahan Pergub dijelaskan bahwa proses PPDB yang telah dilakukan berdasarkan juknis sebelumnya tidak dibatalkan dan masih dianggap sah.

"Kalau malam ini (Semalam) ditandatangani, berarti besok (hari ini) bisa kita mulai lagi PPDB. Kalau dia besok pagi (Hari ini) ditandatangani, berarti besok (Rabu) paginya dimulai pendaftarannya," terangnya.

Terkait kapan pengumuman resmi hasil PPDB SMA/

SMK dilaksanakan, Sulpakar menyatakan akan diatur secara teknis. Sebab hal itu tidak diatur dalan Pergub tentang PPDB. Selain penghapusan ketentuan surat keterangan domisili dari Disdukcapil, Pergub PPDB juga menampung evaluasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Ada pun evaluasi Peraturan Menteri itu yakni perubahan kuota zonasi men-

Rumah ...

(KPM) PKH yang rumahnya akan dipasang stiker atau label.

Dalam pelaksanaan pemasangan stiker atau label nantinya akan melibatkan peratin (kepala desa), babinkantibmas dan para pihak terkait.

"Tidak dipungkiri ada kemungkinan beberapa KPM PKH yang sebenarnya secara ekonomi kondisinya telah bagus dan tidak layak lagi menerima bantuan untuk keluarga miskin tersebut.

Namun beberapa faktor me-

saksi. Yakni Lutfi Mediansyah selaku Kepala Seksi Jalan Dinas PU-PR Mesuji, Nyoman Nobel sebagai Kepala Seksi Operasional Bina Marga Dinas PUPR Mesuji, Made Louis Ravon Kabid Kabid Bina Marga, Tasuri Kabid SDA Dinas PU-PR Mesuji, Kuntadi Ketua Pokja Konstruksi, Rahmi Pratiwi Kasubag Perencanakan Dinas PU-PR Mesuji, Agnatius Sahrijal Kasi Pegendalian Dinas PU-PR serta Darul Bufferzone Kepala Bidang Peralatan dan Perlengkapan Dinas PU-PR. Nama Kejati Dicatut Dalam sidang kali ini, anggota majelis hakim sempat mempertanyakan daftar nama rekanan yang turut mengikuti dan memenangkan paket proyek jalan di Mesuji.

Anggota hakim Jaini Basir menanyakan terkait nama instansi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang termuat dalam daftar rekanan yang diterima Lutfi Mediansyah.

"Saya mau tanya tentang daftar rekanan yang menyangkut nama instansi Kejati terkait proyek. Kamu tahu tentang itu?" tanya Jaini Basir.

Lutfi Mediansyah mengakui dan membenarkan bahwa ada nama instansi Kejati dalam daftar rekanan yang mengikuti proyek jalan di Mesuji.

Jaini Basir pun bertanya mengenai nama Rizon. Lutfi mengatakan bahwa Rizon diketahuinya berasal dari Kejati Lampung.

"Saya tahunya dia dari Kejati yang mulia," tuturnya.

Jaini kembali bertanya dari mana Lutfi tahu. “Apa Rizon ini menjual nama Kejati supaya bisa ikut proyek? Janganjangan dia jual nama instansi," ucap Jaini. "Ya tahu karena dia menghadap saya yang mulia," jawab Lutfi. (Ricardo) Dari Hal 1

jadi 80 persen, dan jalur prestasi menjadi 15 persen.

Sementara kuota pindah tugas orang tua/wali murid tetap 5 persen.

Sebelumnya, Disdikbud Provinsi Lampung menyebutkan pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Lampung pun akan diperpanjang hingga 26 Juni 2019 mendatang.

Sulpakar menjelaskan, sembari menunggu Pergub tentang PPDB diteken Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Disdikbud Lampung akan memperpanjang waktu pendaftaran PPDB SMA/SMK hingga Rabu (26/6) mendatang. (Erik) Dari Hal 1

mang menjadi hambatan untuk secara sporadis mengganti dengan keluarga yang memang layak menerima bantuan itu," ungkapnya.

Ia melanjutkan, setiap tiga bulan sekali pihaknya selalu melakukan evaluasi KPM PKH. Hasilnya, pada tahun 2019 ini telah terjadi pengurangan jumlah KPM PKH di Pesisir Barat.

"Hasil evaluasi, terus berkurang KPM PKM di Pesisir Barat. Pada bulan Januari 2019 lalu ada 9.469 KPM PKH

BPK ... gawaian Negara.

Yang mana secara garis besar dinyatakan bahwa, setiap ASN yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan, maka hak gajinya juga diberhentikan.

Berdasarkan keterangan dari bagian gaji Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), menyatakan bahwa surat keputusan (SK) Gubernur Lampung tentang hukuman disiplin yang ditujukan kepada pegawai yang terkena hukuman disiplin terlambat disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung,

9

dan Bulan Juli 2019 turun menjadi 9.204. Paling banyak warga penerima PKH ada di wilayah Kecamatan Bangkunat dengan jumlah sekitar 2 ribu lebih KPM PKH" ujarnya.

Ia menambahkan, sesuai dengan surat edaran Kementerian Sosial kepada dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota, bahwa pencantuman atau penggunaan kata keluarga miskin akan dirubah menjadi keluarga pra sejahtera. (Nova) Dari Hal 1

sehingga juru bayar gaji masih memperhitungkan nilai gaji yang terdahulu sebelum terkena hukuman disiplin.

Atas hal tersebut, kepala dinas terkait menyatakan sepakat menindaklanjuti dengan rapat bersama antara BKD, Bakeuda, Inspektorat, Biro Hukum, dan PT Taspen, di mana atas kelebihan gaji pegawai yang terkena sanksi hukuman disiplin akan dipotong dari tabungan hari tua yang bersangkutan.

Menanggapi temuan BPK tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Minhairin saat ditemui di kantor Pemprov Lampung, Senin (24/6), mengungkapkan

pihaknya memastikan akan menindaklanjuti rekomendasi dari temuan BPK atas LKPD tahun anggaran 2018.

"Coba saya pelajari dulu hasil pemeriksaan BPK. Di OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) mana, apa yang sudah dilakukan karena saya belum baca. Tapi pasti akan kami tindaklanjuti," ujar Minhairin.

Namun di sisi lain, Kepala BKD Provinsi Lampung, Dewi Budi Utami, masih enggan dimintai tanggapan terkait kelebihan pembayaran gaji pada pegawai Pemprov Lampung yang dikenakan hukuman disiplin. "Nanti saja lah ya," ucapnya singkat. (Erik)

10

Selasa, 25 Juni 2019

SELEBRITI

Deddy Corbuzier Ubah Nama jadi Ahmad Dedy Cahyadi?

Deddy Corbuzier dikabarkan bakal mengubah nama setelah menjadi mualaf. Namun sampai saat ini, dia belum membeberkan pergantian nama yang dipilih.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - KINI, beredar kabar bahwa Deddy Corbuzier akan mengubah nama menjadi Ahmad Dedy Cahyadi.

Nama tersebut diungkapkan sahabatnya sekaligus pemuka agama, Gus Miftah.

Dalam sebuah kolom komentar Instagram, Gus Miftah memanggil Deddy Corbuzier dengan sebutan baru. Panggilan tersebut diduga menjadi nama baru Deddy Corbuzier setelah memeluk Islam. "Wooooooo pelanggaran si botak alias Ahmad Dedy Cahyadi alias @mastercorbuzier di post,"

tulis Gus Miftah mengomentari salah satu posting-an Deddy Corbuzier, Senin (24/6).

Tulisan Gus Miftah itu spontan menuai reaksi dari netizen. Banyak warganet yang berasumsi nama tersebut bakal menjadi nama baru Deddy Corbuzier. Meski demikian, Deddy Corbuzier belum buka suara terkait perubahan nama.

Sebelumnya, Deddy Corbuzier sempat mendapat usulan nama baru setelah menjadi mualaf atau memeluk Islam. Salah satu tokoh yang memberi usulan yakni KH Ma'ruf Amin.

Saat bertemu di Men-

teng, Jakarta, baru-baru ini, KH Ma'ruf Amin memberikan opsi nama Islami kepada Deddy Corbuzier.

Dia mengusulkan dua nama yang cocok disematkan di depan nama Deddy Corbuzier, sehingga tidak perlu diganti keseluruhan.

"Kalau enggak Ahmad ya Muhammad, pilih mana yang enak. Namanya enggak usah diubah, tambahin saja," kata Ma'ruf Amin.

Deddy Corbuzier lantas tersenyum mendengar usulan dari calon wakil presiden Indonesia tersebut.

Namun dirinya belum menentukan pilihan untuk nama barunya. (Jpnn)

Nabilah Ayu Bikin Driver Ojol Bangga KUPAS TUNTAS JAKARTA - SOSOK Nabilah Ayu eks JKT48 tentunya sudah sangat dikenal oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Termasuk di kalangan para pengemudi ojek online alias driver ojol.

Namun, sebuah kisah unik baru-baru ini muncul.

Seorang pengemudi ojek terlihat mengunggah foto saat sedang bersama Nabilah Ayu. Foto tersebut diunggah ulang oleh @dramaojol.id.

Lucunya, sang pengemudi yang dipanggil Rohman Telkom itu sempat

menuliskan keterangan yang tak disangka bersama foto tersebut.

"Foto sama artis coiii.

Artis nyasar ke artha gading. Siapa y nama ya...?" tulis pengemudi ojek online tersebut yang memperlihatkan Nabilah Ayu dengan senyuman khasnya.

Pose dan keterangannya dari sang driver ojol, membuat foto tersebut jadi bahan candaan warganet.

Beberapa warganet bahkan mengomentari gaya sang pengemudi ojek yang menempelkan kepalanya ke kepala Nabilah.

"Nempel bgt ya siabang,

maklumla namanya opportunity," tulis @samuel_geraldo.

"Beruntung lu bang.. dulu foto sama dia bayar, salaman aja bayar," ujar @delion_kitty.

"Bukan artisnya yg nyasar.. elunya yg nyasar bambank," kata @christev19.

"Dulu mau foto ama dia aja bayar skrng free," ujar @iyanstrix. "klo doi msh member jkt48, bisa dicyduk vvota lu bang gegara foto bgtu doang," tulis @sptrynmlk. (Lp6)

Krisyanto Vokalis Jamrud Mau Jadi Calon Bupati Pandeglang KUPAS TUNTAS JAKARTA - VOKALIS band rock Jamrud yakni Krisyanto siap terjun ke dunia politik. Pesohor kelahiran 17 Februari 1966 itu berencana mencalonkan diri pada Pilkada Kabupaten Pandeglang, Banten tahun depan.

Krisyanto mengaku akan bertarung melalui jalur

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a.

Pesta pernikahan Adat/Nasional, b.

Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

DIJUAL DIJUALcepatsebidangTanahLebar52 meter Panjang 70 meter di Seputaran Terminal Menggala Lingkungan Gambar Gunung Sakti Kelurahan MenggalaSelatanKecamatanMenggala KabupatenTulangBawangatautepatdi samping Hotel Sarbini, Sangat cocok untuk mengembangkan usaha anda.

Hubungi Yuni Tarmisi : 081294478630

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIA PARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

independen alias nonpartai. Oleh sebab itu, dia mulai mempersiapkan diri dari sekarang.

"Insyaallah. Itu masih lama majunya tahun 2020, tetapi kalau siap-siap harus dari sekarang karena independen," kata Krisyanto, Minggu (23/6).

Pelantun Surti Tejo itu punya alasan tersendiri memilih jalur independen pada Pilkada Pandeglang.

Menurutnya, jalan politik akan membuatnya lebih leluasa dalam bersuara.

"Biar bisa vokal memprotesnya dan lebih leluasa saja," ujar Krisyanto.

Kabar yang beredar menyebut Krisyanto akan berpasangan dengan Hendra Pranova, seorang guru di Pondok pesantren Kaduronyok, Kabupaten Pandeglang. Penyanyi asal Bandung itu mengaku telah melakukan sejumlah persiapan untuk maju sebagai calon bupati.

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSTANhrian/minggu/Bln,Fas: AC,TV,Kmrmandididalam,ParkirLuas &Aman.Hub.085384565777.Jln.P.Antasari No.171B.Lampung,HrgMulai100rb/Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng�, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

KUPAS TUNTAS JAKARTA - KONSER musik yang menghadirkan penyanyi Via Vallen bersama Orkes Melayu Sera diprotes Keluarga Besar DPP Amukti Palapa Nusantara (APN) didera protes. Poster acara yang berlangsung di Alon-alon Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, pada Minggu (23/6) itu dianggap melecehkan simbol agama Hindu karena mencantumkan gambar Sri

Kresna yang mengendarai kereta perang bersama Arjuna.

Alhasil, APN melayangkan somasi kepada pihak event organiezer (EO) acara tersebut, Diana Ria Enterprise.

"Kami atas nama Keluarga Besar DPP Amukti Palapa Nusantara atas seijin Bapak Ketua Umum melakukan dan menyampaikan somasi terhadap pihak panitia acara yaitu Diana Ria

Namun, Krisyanto masih merahasiakannya . "No comment," ucap pria 53 tahun tersebut. (Jpnn)

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub NoTlpKantor(0721)486313/BapakBoy :085269222797/Bapak Ari:085208466595.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909,081272193361,0811919121 PENGISIAN RACUN API

HOTEL

Poster Konser Via Vallen Disomasi

Krisyanto

RUMAH KONTRAKAN KOST-KOSAN

Nabilah Ayu

CAHAYA ABADI, men jual berbagai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso 138 C (DpnRS BudiMedika) Hb. 0851 07520099/081278001238

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak?

Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

07215613282.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

Via Vallen

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4. Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

JUAL BELI LOGAM MORAJaya,jualbelilogam,besituadll.

Alamat: jln soekarno hatta, srengsem sampingsopjanda.Hubungi:081379933788

Enterprise berkaitan terhadap Gambar Iklan Via Vallen berdiri di atas Sri Kresna mengendarai kereta perang bersama Harjuna," tulis Ketua Umum APN, I Putu Gede Anom Windu Santosa, yang dikutip akun Facebook-nya, Senin (24/6).

Ada tiga hal yang dituntut oleh APN kepada pihak EO. Pertama adalah agar pihak panitia acara yang namanya tercantum, yakni Diana Ria Enterprise, melakukan klarifikasi mengenai maksud dan tujuan dari iklan poster konser Via Vallen itu.

Kedua, APN yang sebagian anggotanya beragama Hindu menganggap pihak panitia telah melecehkan gambar sosok Sri Kresna yang dianggap sebagai awatara kedelapan dari Dewa Wisnu. Selanjutnya, APN meminta pihak panitia agar melakukan jumpa pers untuk klarifikasi persoalan yang dimaksud APN. "Keempat kami meminta ini pelajaran bagi semua pihak untuk STOP dalam melecehkan simbol-simbol agama apapun yang ada di NKRI," tulis Anom. (Kps)

Selasa, 25 Juni 2019

EKONOMI

11

Darmin: Maskapai Mulai Turunkan Tarif Tiket Pesawat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyebutkan sejumlah maskapai penerbangan mulai menurunkan tarif tiketnya pada pekan ini. Penurunan tarif pesawat ini menyusul rapat koordinasi yang dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan pada Kamis (20/6) lalu.

Menteri PUPR Tetapkan Harga Jual Tertinggi Rumah Subsidi JAKARTA - MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan telah menandatangani Keputusan Menteri PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

Menteri PUPR dalam keterangan tertulis, Senin (24/6), menyatakan di dalam Keputusan Menteri PUPR yang ditandatangani pada18 Juni 2019 tersebut terdapat empat butir keputusan. Pertama, menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi (maksimal) yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2019 dan 2020 yang dikelompokkan berdasarkan wilayah.

Kedua, rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada Diktum (keputusan) pertama merupakan rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Ketiga, pengaturan batasan harga jual rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama dinyatakan tetap berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keempat, dengan berlakunya Kepmen PUPR Nomor 535/KPTS/ M/2019, Kepmen PUPR sebelumnya atau Kepmen PUPR Nomor 1126/KPTS/M/2018 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam peraturan ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Untuk wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk 2019 sebesar Rp 140 juta dan 2020 sebesar Rp 150,5 juta.

Untuk wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun 2019 sebesar Rp 153 juta dan 2020 sebesar Rp 164,5 juta. Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 146 juta untuk 2019, dan 2020 sebesar Rp 156,5 juta.

Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk 2019 sebesar Rp 158 juta dan 2020 sebesar Rp 168 juta.

Wilayah Papua dan Papua Barat untuk 2019 sebesar Rp 212 juta dan 2020 sebesar Rp 219 juta.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan pembagian wilayah untuk menjaga agar daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal sesuai dengan wilayahnya tetap terjangkau.

Sebagaimana diwartakan, program sektor perumahan yang dimiliki oleh pemerintah juga harus benar-benar memperhatikan masalah warga yang menjadi konsumen di sektor tersebut. Hal itu karena hingga saat ini masih banyak keluhan yang masuk terkait dengan layanan konsumen.

"Sektor perumahan menjadi perhatian BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional). Pengaduan persoalan perumahan oleh masyarakat selama dua tahun terakhir sangat menonjol," kata Ketua BPKN Ardiansyah Parman dalam keterangan tertulis, Ahad. Ia mengemukakan bahwa lebih dari 80 persen dari total pengaduan yang disampaikan ke BPKN adalah persoalan perumahan. (Rpk)

Jakarta (Kupas Tuntas) "SUDAH ada yang nurunkan. Jadi tunggu saja. Tapi dalam seminggu ini akan ada satu per satu," jelas Darmin usai menghadiri rapat internal dengan Presiden Jokowi di Istana, Senin (24/6).

Darmin menegaskan bahwa besaran penurunan sudah diatur oleh Menteri Perhubungan. Meski begitu, me-

nurutnya, perhitungan penurunan tarif tiket tak perlu dipublikasikan kepada publik.

"Ada referensi dari Menhub. (Penurunan) paling lambat akhir minggu ini atau awal Juli lah," kata Darmin.

Sebelumnya, pada Kamis (20/6) lalu pemerintah menggelar rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan terkait untuk membahas penurunan tarif pesawat. Ada tiga rumusan kebijakan yang dihasilkan.

Pertama, pemerintah bersama seluruh pihak terkait tengah memfinalisasi kebijakan untuk memberlakukan penurunan harga tiket penerbangan LCC domestik untuk jadwal penerbangan tertentu.

Kedua, meminta semua pemangku kepentingan bekerja sama menurunkan biaya yang menjadi komponen pengeluaran industri penerbangan. Baik dari maskapai, pengelola bandara Angkasa Pura I dan II, hingga Per-

tamina sebagai satu-satunya penyedia bahan bakar avtur.

Adapun kebijakan terakhir yang diputuskan, yakni pemberian insentif fiskal. Saat ini, insentif yang dijanjikan tersebut tengah memasuki tahap finalisasi. Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut insentif yang akan diberikan antara lain berupa keringanan jasa persewaan, perawatan, perbaikan pesawat udara, hingga impor suku cadang. (Rpk)

2020, Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Dilakukan Tertutup Jakarta (Kupas Tuntas) PEMERINTAH memastikan akan mendistribusikan gas elpiji 3 kilogram (kg) pada 2020 mendatang. Distribusi tertutup diterapkan dengan cara menyalurkan elpiji 3 kg kepada golongan masyarakat tidak mampu dengan menggunakan kartu identitas tertentu.

“Distribusi elpiji 3 kg secara tertutup, Insya Allah di terapkan tahun depan. Itu yang penting masyarakat dapat uang subsidi,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pelaksanaan distribusi gas elpiji 3 kg tertutup terjadi perubahan mekanisme, yaitu subsidi diberikan berdasarkan kartu identitas tertentu.

Adapun nominal uang subsidi diberikan kepada masyarakat tidak mampu melalui uang elektronik yang dimasukkan ke kartu identitas penerima. Nanti jumlah nominal uang subsidi akan diisi saldo dengan besaran nominal yang ditentukan pemerintah.

Tujuan penerapan distribusi elpiji 3 kg tertutup agar tepat sasaran bagi masyarakat tidak mampu. Adapun penerima subsidi akan disesuaikan dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

“Penerapannya akan di lakukan bertahap. Untuk kotanya dilakukan di Jabodetabek, selanjutnya bertahap ke kota lain,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Refor Miners Institute Komaidi Notonogoro mengatakan, persoalan dihadapi saat ini adalah acuan verifikasi data yang digunakan untuk mendata masyarakat miskin tidak jelas sehingga membingungkan.

Padahal akurasi data itu penting agar subsidi benarbenar tepat sasaran dan hanya dikonsumsi oleh masyarakat miskin. “Kalau kita lihat lembaga pemerintah, seperti BPS, BPJS, maupun TNP2K, data jumlah masyarakat miskin berbeda-beda.

Tentu jika acuan yang digunakan pemerintah tidak jelas, maka akan menyulitkan distribusi di lapangan,” ujarnya. Dia meminta pemerintah mengevaluasi terlebih da hulu basis data yang digunakan untuk memberikan kartu subsidi kepada masyarakat sehingga validi-

Foto: Ist

DISTRIBUSI TERTUTUP - PEMERINTAH memastikan akan mendistribusikan gas elpiji 3 kilogram (kg) pada 2020 mendatang dengan cara menyalurkan elpiji 3 kg kepada golongan masyarakat tidak mampu menggunakan kartu identitas tertentu.

tasnya terukur dengan tepat.

Jika tidak terverifikasi dengan tepat, dikhawatirkan justru akan menambah beban masyarakat miskin. “Pemerintah akan menggunakan basis data yang mana, harus jelas. Boleh berhemat anggaran, tapi pola penghematan juga harus dilakukan secara tepat,” kata dia.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Migas Erry

Purnomohadi berharap pelaksanaan pola distribusi tertutup segera diterapkan mengikuti India dan Meksiko. Hal itu supaya pendistribusian gas elpiji 3 kg tepat sasaran.

Setelah distribusi tertutup bisa dijalankan, pihaknya me - minta gas elpiji 3 kg dapat dijual sesuai harga pasar.

“Jadi subsidi elpiji 3 kg tetap diberikan kepada yang berhak, sedangkan yang tidak

berhak tetap dapat membeli elpiji 3 kg tapi sesuai harga pasar,” ucapnya.

Dia juga menyarankan supaya distribusi tertutup dilakukan di Jabodetabek.

“Penduduk Jakarta ini kan jumlahnya 10% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Kalau uji coba dan pelaksanaannya sukses di Jakarta, daerah lain tinggal ikut saja,” katanya. (Rpk)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | SELASA, 25 JUNI 2019 www.kupastuntas.co

kupastv lampung

34 Terduga Teroris Kalteng Dikirim ke Jakarta Semarang (Kupas Tuntas)

Foto : Ist

DIPINDAHKAN - SEBANYAK 34 terduga teroris dari Kalteng dibawa ke Jakarta melalui jalur laut, Senin (24/6). INSERT : PARA keluarga terduga teroris dari Kalteng tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Pilkada Serentak Digelar 23 September 2020 KPU tengah menyiapkan pilkada serentak 2020 untuk memilih pemimpin di 270 daerah. Rencananya KPU akan menggelar pilkada serentak itu pada tanggal 23 September 2020.

Jakarta (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Komisioner KPU Viryan Aziz di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (24/6). “Kemungkinannya kita sedang membahas tanggal 23 September, tapi nanti akan detail kita sampaikan pada saat uji publik," ungkapnya.

Untuk saat ini, kata dia, KPU masih merancang PKPU atau Peraturan KPU untuk pilkada serentak itu. PKPU itu nantinya akan mengatur soal tahapan, program, dan jad-

wal pelaksanaan.

"Nah kita sedang merancang tahapan program dan jadwal, siang ini akan dilaksanakan uji publik terkait dengan rancangan peraturan KPU, untuk tahapan program jadwal pilkada serentak 2020, yang jelas waktu pilkadanya insyaallah September 2020," tuturnya.

Viryan menyebut nantinya sebanyak 270 daerah akan melaksanakan Pilkada.

Dengan rincian, 269 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis dan satu daerah yang pilkada sebelumnya dimenangkan oleh kotak kosong.

"Ada 270 daerah yang akan Pilkada, yakni 269 daerah yang sudah berakhir masa jabatannya (untuk kepala daerahnya), yang pilkadanya sudah dilaksanakan pada 2015 lalu," kata Viryan.

"Kemudian ada satu daerah, yakni Kota Makassar sebab karena dimenangkan oleh kotak kosong, maka pil-

kadanya digeser dilaksanakan kembali pada 2020. Total jadi ada 270," sambungnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Pasal 201 ayat 6, Pilkada 2020 dilaksanakan pada bulan September. Selama ini, menurut Arief, pemilu kerap dilaksanakan pada hari Rabu.

"Pertama UU menyebutkan pilkada pada September, kemudian KPU praktik pemilu selama ini dilaksanakan pada hari Rabu," ujar Arief. Arief menjelaskan, pihaknya sengaja tidak memilih tanggal yang hanya terdiri satu angka. Alasannya, menurut Arief, agar tidak ada persamaan antara nomor urut calon dengan tanggal pemilihan.

"Maka pada bulan September itu, kita cari hari Rabu jatuh pada tanggal berapa saja. Kalau tanggal itu pada satu angka itu nggak kita gunakan," jelas Arief.

"Karena kalau 1 angka nanti,

kalau ada peserta yang dapat nomor urut sama dengan tanggalnya itu ya bisa mempengaruhi," sambungnya.

Atas pertimbangan teknis itu, sambung Arief, tanggal pencoblosan pilkada serentak ditentukan. Dia juga mengatakan keputusan ini berdasarkan hasil diskusi bersama komisioner lainnya.

"September 2020 hari Rabu itu ada tanggal 2 itu nggak akan kita pakai, ada tanggal 9 itu juga nggak, ada tanggal 16 dan 23 September. Nah setelah kita rembuk kita ambil 23, jadi pertimbangan teknis," bebernya.

Selain itu, dia juga menyebut pihaknya juga mendiskusikan tanggal ini kepada pihak lain. Diskusi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan keagamaan di daerah setempat.

"Kemudian kita juga minta laporan temen-temen daerah apa ada, atau nggak hari keagamaan atau hari penting di daerah tersebut," tuturnya. (Dtk)

Wakil Ketua DPR Taufik Dituntut 8 Tahun Semarang (Kupas Tuntas) WAKIL Ketua DPR RI nonaktif, Taufik Kurniawan, dituntut 8 tahun penjara dalam kasus suap kepengurusan Dana Alokasi Khusus ( DAK).

Selain itu, Taufik juga dituntut membayar denda Rp 200 juta atau setara 6 bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Joko Hermawan, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, menyatakan, Taufik terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa menemukan fakta dalam sidang bahwa Taufik menerima fee atas pengurusan DAK di dua kabupaten di Jawa Tengah. Total fee yang diterima pada 2016 dan

2017 mencapai Rp 4,85 miliar.

"Fee pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 sebesar Rp3,65 miliar.

Sementara pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp1,2 miliar," ujar Joko, Senin (24/6).

Dijelaskan Joko, bahwa fee kepengurusan DAK Kebumen diterima dari Mantan Bupati Kebumen M Yahya Fuad. Fee diserahkan dalam dua tahap, yaitu Rp 1,65 miliar dan Rp 2 miliar. Uang fee diserahkan di Hotel Gumaya Semarang. Sementara fee kepengurusan DAK Purbalingga, Taufik disangka menerima fee Rp 1,2 miliar.

Namun dari uang ini, Taufik disebut hanya menerima Rp 600 juta melalui Haris Fikri.

"Fee (DAK Purbalingga) berasal dari mantan Bupati Tasdi, diserahkan melalui Ketua DPW PAN Jawa Tengah Wahyu Kristianto," ucapnya.

Jaksa dalam tuntutannya juga meminta terdakwa untuk

Foto : Ist

KONSULTASI - WAKIL Ketua DPR, Taufik Kurniawan, berkonsultasi dengan kuasa hukumnya usai mendengarkan pembacaan tuntutan selama 8 tahun penjara atas kasus dugaan penerimaan fee pengurusan DAK, Senin (24/6).

membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,25 miliar. Uang pengganti tidak perlu dibayar karena telah dititipkan melalui rekening KPK. Dalam perkara ini, Taufik didakwa menerima suap hingga Rp 4,8 miliar ketika membantu mengurus dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

Dia dijerat dengan dua pasal. Pertama, diduga melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang no-

mor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara dakwaan pasal kedua yaitu diduga melanggar ketentuan Pasal 11 undangundang yang sama. (Kps)

SEBANYAK 34 terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), diberangkatkan ke Jakarta. Mereka dibawa dari Palangka Raya menggunakan kapal laut ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

Puluhan terduga teroris tersebut dibawa ke Jakarta menggunakan bus. Mereka langsung menaiki bus setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Emas.

"Kegiatan pemindahan tahanan teroris dari Kalteng, berikut keluarganya. Tiba di Pelabuhan Tanjung Emas pada pukul 14.40 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Kemudian dibawa menggunakan bus Brimob mengarah ke Jakarta," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedu Prasetyo, Senin (24/6).

Dedi menuturkan, Polda Kalteng telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dalam rangka menangani paham radikalisme. Puluhan terduga teroris tersebut akan menjalani proses deradikalisasi. "(Terduga teroris) ada yang terkait JAD dan mencoba bersembunyi di Kalimantan Tengah," ucap Dedi.

Sebelumnya, polisi mengaku masih terus menyisir keberadaan para jaringan terduga teroris di Kalteng. Ke 34 terduga teroris diduga disiapkan untuk menyerang polisi yang berada di Jakarta.

Mereka tergolong berbahaya karena para terduga teroris mampu merakit bom daya ledak tinggi.

"Kemudian mereka mengincar polisi yang berada di Jakarta, bukan di Kalteng," kata Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Hendra Rochmawan, Kamis (13/6) lalu.

Menurut dia, kelompok terduga teroris Jaringan Ansharut Daulah (JAD) yang diamankan di Kalteng sangat berbahaya, sebab seluruh anggotanya mampu merakit bom berdaya ledak tinggi. 34 terduga teroris ini difasilitasi warga Palangka Raya, Ansyari.

"Sebenarnya keberadaan kelompok tersebut di Kalteng difasilitasi salah satu warga Palangka Raya bernama Ansyari sejak awal 2019," ungkapnya.

Dari 34, sudah 2 orang ditetapkan tersangka. 2 orang yang jadi tersangka ialah A dan T. “Polda Kalteng telah menetapkan dua orang, yakni berinisial A dan T yang tinggal di Jalan Pinus Permai III Palangka Raya sebagai tersangka, sedangkan sisanya masih dalam pemeriksaan intensif petugas," katanya. (Dtk)