Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Senin, 24 Juni 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | SENIN, 24 JUNI 2019 www.kupastuntas.co

kupastv lampung

BPK: Belanja Provinsi Lebih Besar Daripada Pendapatan BANDAR LAMPUNG - BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung menyebutkan pada tahun 2018 lalu anggaran belanja Provinsi Lampung masih lebih dibandingkan pendapatan. Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp500 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Subauditorat Lampung II BPK RI Perwakilan Lampung Nugroho Heru Wibowo, saat memaparkan hasil pemeriksaan semester I tahun 2019 di kantor BPK setempat, Jumat (21/6).

"Kita tekankan, kita tidak menemukan defisit >> Baca

BPK Hal 9

PAPARKAN SEMESTER I - KEPALA Subauditorat Lampung II BPK RI Perwakilan Lampung Nugroho Heru Wibowo memaparkan hasil pemeriksaan semester I tahun 2019 di kantor BPK setempat, Jumat (21/6).

Foto: Erik/Kupas Tuntas

Mengintip Eksploitasi Tambang Pasir di Labuhanmaringgai dan Pasir Sakti (Bagian IV)

Polda Lampung Usut Tambang Ilegal  Pemodal dan Pembeli Sudah Jadi Tersangka

Polda Lampung sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tambang pasir ilegal di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Tersangka berasal dari pemodal (Pengusaha) dan pembeli. Polda masih menunggu laporan masyarakat untuk mengejar pengusaha tambang pasir ilegal lainnya.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda

Lampung sedang mengusut dan me nyelidiki perusahaan tambang pasir yang beroperasi secara ilegal di Kecamatan Labuhanmaringgai dan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Selain tidak mengan-

tongi izin operasi, perusahaan tambang juga diduga telah merusak lingkungan sekitar.

Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Lampung AKBP Daniel Binsar Manurung menjelaskan, pihaknya telah menetapkan lima orang tersangka atas kasus penambangan ilegal yang beroperasi di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Lima tersangka tersangka yang ditetapkan merupakan pemodal (Pengusaha) dan pembeli.

“Ya, kami sudah menetapkan lima orang tersangka kasus tambang ilegal di Pasir Sakti, Lampung

Timur. Berkasnya sudah P21 (lengkap) segera kita limpahkan ke Kejaksaan,” kata Binsar, Kamis (20/6).

Para tersangka, kata Binsar, dijerat dengan Pasal 158 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin.

Dan Pasal 161 yakni setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin.

Oknum Jaksa Kejari Lamtim Positif Pakai Sabu (Kupas Tuntas) HASIL tes urine yang dilakukan Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda Lampung terhadap seorang oknum jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur (Lamtim) yang diamankan pada Kamis (20/ Kombes Pol Shobarmen Direktur Narkoba Polda Lampung

6) lalu, positif menggunakan narkoba jenis sabu.

Direktur Narkoba Polda Lampung Kombes Pol Shobarmen mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine oknum jaksa berinisial RA tersebut, dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu.

“Hasilnya (urine) positif,” kata Shobarmen, Minggu (23/6).

Dengan demikian, lanjut dia, pihaknya masih melakukan pendalaman guna mengetahui sudah berapa lama oknum tersebut mengkonsumsi barang terlarang itu.

“Masih kita dalami lagi. Terus

dia (oknum) dapat barang itu darimana. Apakah cuma makai atau ada yang lain. Itu masih kita dalami lagi,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun Kupas Tuntas, RA merupakan seorang jaksa yang bertugas di Bagian Perdata dan Tata Usaha (Datun) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lam pung Timur. Ia diamankan polisi di sebuah rumah di daerah Way Halim, Bandar Lampung pada Kamis (20/6) lalu.

Dari penangkapan itu, polisi hanya menemukan sejumlah barang bukti seperti plastik klip diduga >> Baca

>> Baca

Polda Hal 9

Pendidikan

 Polisi Masih Mendalami Asal Narkoba Bandar Lampung

Namun, Binsar belum bersedia membeberkan nama kelima tersangka dalam kasus tambang pasir ilegal tersebut. “Saya lupa nama tersangkanya. Tapi ada lima tersangka dan berperan sebagai pemodal dan pembeli,” ungkapnya.

Selain menetapkan tersangka, Subdit IV Reserse Ditreskrimsus Polda Lampung juga menyita sejumlah barang bukti. Yakni 1 unit mesin sedot merek ME 1115 kapasitas 24 PH, 1 unit mesin blower, 3 buah karet kipas (Panbel), 3 buah jerigen plastik 20 liter, 12 batang

Disdikbud Lampung Perpanjang PPDB SMA Hingga 26 Juni BANDAR LAMPUNG - DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung telah mengevaluasi petunjuk teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK se-Provinsi Lampung. Evaluasi dilakukan menindaklanjuti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merevisi aturan PPDB SMA/SMK. Dampaknya, pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Lampung pun akan diperpanjang hingga 26 Juni 2019 mendatang.

Kepala Disdikbud Provinsi Lampung Sulpakar menjelaskan pihaknya sejauh masih menunda

Oknum Hal 9

>> Baca

Disdikbud Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Tangkap Penambang Ilegal UPAYA Polda Lampung yang telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan penambangan pasir ilegal di Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, patut diapresiasi. Apalagi, salah satu pihak ditetapkan sebagai tersangka adalah pemodal atau pengusaha. Hal ini Zainal Hidayat, SH diharapkan bisa memberi efek jera bagi pengusaha lain untuk tidak semena-mena mengeksploitasi hasil tambang tanpa mempedulikan lingkungan sekitar.

Sesuai Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2019 jelas dituliskan, ancaman bagi perusahaan tambang yang tidak berizin dan merusak lingkungan bisa diancam dengan pidana penjara paling lama selama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp10 miliar. Memang tidak main-main sanksi hukuman bagi para penambang yang telah merusak lingkungan.

Persoalannya, hingga kini masih ada beberapa pengusaha yang mengeksploitasi tambang pasir secara ilegal namun belum tersentuh hukum. Bahkan, mereka terkesan masih leluasa melakukan penambangan pasir >> Baca

Tangkap Hal 9

Dinas Kesehatan Tubaba Dalami Dugaan Malapraktik di RS Asy Syifa Medika Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) membentuk tim investigasi untuk mendalami dugaan malapraktik yang diduga dilakukan oknum dokter di Rumah Sakit (RS) Asy Syifa Medika di Tiyuh Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Tubaba.

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) SEKRETARIS Diskes Tubaba Majril mendampingi Kepala Dinas Perana Putera mengatakan, pihaknya sudah mendengar informasi dugaan malapraktik itu dan akan membentuk tim investigasi untuk mendalami kasus tersebut.

"Tim investigasi akan bertugas mengumpulkan data

dan keterangan dari korban dan sejumlah pihak terkait dalam dugaan malapraktik yang menimpa Septina. Dan tentunya tim akan turun ke RS Asy Syifa Medika,” kata Majril, Jumat (21/6) malam.

Ia menerangkan, tim investigasi rencananya akan dibentuk paling lambat Senin ( Hari ini). Hasil investigasi nantinya akan menjadi acuan dalam rangka Pemkab Tubaba mengambil sikap.

"Kalau terbukti, Pemkab

Foto: Irawan/Kupas Tuntas

TIM INVESTIGASI - DISKESTubaba membentuk tim investigasi untuk mendalami dugaan malapraktik di RS Asy Syifa Medika. Foto dibidik pada Minggu (23/6).

Tubaba tentunya tegas. Nanti dilihat dari pelanggarannya kalau misalkan terbukti, maka besar kemungkinan pencabutan izin pun bisa dilakukan.

Tapi kita belum bisa memastikan, nantilah apa hasil in-

vestigasi ya," ungkapnya.

DPRD Tuba juga ikut menyoroti dugaan malapraktik di RS Asy Syifa Medika. Komisi II DPRD Kabupaten Tu>> Baca

Dinas Hal 9

2

Senin, 24 Juni 2019

BANDAR LAMPUNG

BNPT : Lampung Masih Rentan Radikalisme Warga Provinsi Lampung masih rentan terpapar radikalisme dan terorisme. Bahkan, Lampung masuk daftar lima besar provinsi dengan tingkat potensi radikalisme tertinggi. Bersama Lampung, ada Provinsi Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DEMIKIAN disampaikan Kasubdin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Andi Intang Dulung, pada acara Monitoring Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Lampung di Hotel Batiqa, Bandar Lampung, Sabtu (22/6).

Andi Intang mengungkapkan, potensi radikalisme berdasarkan survei nasional daya tangkal masyarakat terhadap terorisme. Survei hasil kerjasama Direktorat Pencegahan BNPT, Puslitbang Kementerian

Agama, The Nusa Institute dan Daulat Bangsa. Survei ini menguji variabel daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme, baik dalam dimensi pemahaman, sikap, maupun tindakan.

"Dari survei tahun 2017, Lampung masuk dalam provinsi lima terbesar potensi radikalisme," kata dia.

Andi lantas menunjukkan ke slide paparan hasil survei. Di situ, terpampang peringkat pertama Provinsi Bengkulu dengan 58,58 poin. Diikuti Gorontalo (58,48), Sulawesi Selatan (58,42), Lampung (58,38), dan Kalimantan Utara (52,77).

Kemudian, berdasarkan riset BNPT 2018, meskipun poinnya turun, potensi radi-

kalisme di Provinsi Lampung justru naik ke peringkat kedua dengan 55,02. Peringkat pertama Jawa Tengah (64,26). Lalu, pada peringkat tiga ditempati Provinsi Jawa Timur (53,22), diikuti Gorontalo (52,78), dan Bangka Belitung (52,77).

“Riset tahun 2018 ini dilakukan menjelang pelaksanaan pemilihan presiden. Karena, momen-momen seperti ini menjadi sasaran radikalisme," urai Andi Lintang.

Sebab itu, lanjut Andi Lintang, harus ada pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme dan radikalisme. "Ini menjadi PR kita untuk terus menjalin koordinasi dan sinergi dengan berbagai unsur dan organisasi agar menyampaikan bahaya dan upaya pencegahan bersama masyarakat," pungkasnya.

Sementara Wakil Rektor III Universitas Lampung (Unila), Karomani mengaku prihatin dengan kondisi generasi muda

saat ini. Mereka telah terpapar paham radikalisme sejak duduk di bangku SMA atau sederajat.

"Saya ingin sampaikan bahwa Lampung sudah masuk zona merah. Kalau saya melihatnya memang begitu.

Bahayanya, sebenarnya mahasiswa sudah terpapar sejak di SMA. Itu melalui kegiatan-kegiatan rohis dan sejenisnya," sambung dia.

Karomani mencontohkan di Unila. Meskipun masjid ada di dalam kawasan kampus, tapi Unila tidak memiliki kewenangan. "Seperti negara di dalam negara. Kami tidak punya kewenangan apapun.

Tidak tahu siapa yang ceramah atau lainnya," ucap dia.

Yang juga harus menjadi perhatian adalah kajian terakhir bahwa kampus minim keberadaan dosen dengan latar ilmu agama. Mirisnya, ada dosen dengan basic dokter nuklir mengajar keagamaan. "(Kondisi) hari ini, baru 20 persen sesuai dengan

latar belakang keilmuannya.

Harus ada perubahan," jelas Karomeni.

Terkait radikalisme dan intoleransi, Karomani sepakat harus disingkirkan. "Bagi kita ideologi sudah final.

Tinggal kita membenahinya," tegas dia.

Sementara Kasubdit Bintibsos Direktoratt Binmas Polda Lampung AKBP M. Yamil membenarkan radikalisme rentan masuk ke kampus dan dunia pendidikan.

“Bulan depan, Direktorat Binmas Polda Lampung gelar FGD radikalisme khusus dengan pendidikan. Mudahmudahan ini salah satu upaya pencegahannya," sebut dia.

Kata M. Yamil, dalam hal pencegahan terorisme dan paham radikal telah bekerja dengan satuan kerja di Polda Lampung, mulai Binmas, Intelejen dan bagian umum.

“Kami terus berbuat. Kalau sosialisasi, penggalangan, pendataan, mapping, melak-

sanakan tindakan pembinaan seperti itu sudah kita lakukan dan terus berlanjut, termasuk dievaluasi," kata dia.

Menurut Yamil, radikal harus dilihat dari aspek keagamaan, bernegara dan bermasyarakat. Semua personel yang diturunkan harus memahami ketiga hal tersebut.

Sehingga apa yang disampaikan kepada para pelaksana ketika terjun ke lapangan dapat tepat sasaran.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Fitter Syahboedin mengapresiasi kinerja FKPT Lampung dan siap memberikan dukungan anggaran.

Ia berharap, ke depan kegiatan FKPT terus meningkatkan program dalam peningkatan upaya pencegahan paham radikalisme dan terorisme.

“Ke depan bukan hanya mendapat suport dari pemda, tapi pemprov siap memberikan dukungan anggaran," kata Fitter. (Rls/Tampan)

6 Nelayan Pandeglang Terdampar di Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto : Ist

HADIRI FESTIVAL - DEPUTI Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Faisal menghadiri Festival Kreativitas Indonesia 2019 di Taman Lampung Elephant Park, Enggal, Sabtu (22/6) malam.

Arinal Dukung Festival Kreativitas Indonesia 2019 Bandar Lampung (Kupas Tuntas) GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi mendukung penuh terselenggaranya Festival Kreativitas Indonesia 2019 dengan menggaungkan “Anak Muda Berjaya” di Provinsi Lampung. Dukungan Gubernur itu disampaikan Kadispora Provinsi Lampung Budhi Darmawan dalam acara Penutupan Festival Kreativitas Indonesia 2019, di Taman Lampung Elephant Park, Enggal, Sabtu (22/6) malam.

Festival ini dilaksanakan di delapan Provinsi di Indonesia dan Provinsi Lampung tepatnya di Kota Bandar Lampung mendapat kehormatan menjadi kota pertama pada

pembukaan ajang perhelatan kompetisi tersebut. Di Lampung sendiri, Festival ini telah dilaksanakan sejak Jumat (21/6).

“Festival ini merupakan ajang pencarian bakat Pemuda Indonesia, khususnya Provinsi Lampung untuk menampilkan karya dan kreativitasnya," ujar Budhi.

Menurut Budhi, ajang ini juga sebagai sarana memfasilitasi para pemuda milenial di bidang seni dan budaya agar dapat meningkatkan kreativitas, kapasitas dan nilai patriotisme dalam diri mereka. “Sehingga dapat membangkitkan semangat nasionalisme dan membangun generasi pemuda yang proaktif," katanya.

Budhi menyebutkan sesuai

dengan janji kerja Gubernur Arinal Djunaidi dan Wagub Chusnunia Chalim melalui program "Anak Muda Berjaya" ke depannya akan didorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antar kalangan muda berbasis komunitas.

Program lainnya, mencetak wirausaha muda serta mendorong pendirian Gelanggang Remaja (Youth Center) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak muda di Kabupaten/Kota.

“Program ini merupakan bukti dan komitmen bapak Gubernur dan ibu Wakil Gubernur, untuk memfasilitasi berbagai kegiatan yang pada akhirnya mampu mendorong “Anak Muda Berjaya” di Provinsi Lampung," ucap Budhi.

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Faisal mengapresiasi Provinsi Lampung yang telah menyelenggarakan kegiatan Festival Kreativitas Indonesia 2019 secara meriah. “Terimakasih kepada Provinsi Lampung karena malam ini sebagai malam final dilakukan cukup meriah dan melebihi dari pada yang kami pikirkan," ujar Faisal.

Faisal mengatakan, dengan dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur, menjadikan Lampung sebagai Provinsi seni berbudaya serta mampu menghargai kreativitas anak muda dan menjadi inspirasi Indonesia. “Lampung bisa menjadi mini Indonesia dan menjadi pusat kreativitas anak muda," katanya. (Rls)

Pemprov Rumuskan Konsep Pembangunan Kota Baru Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SETELAH bertahun-tahun terbengkalai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berencana akan melanjutkan kembali pembangunan Kota Baru, Lampung Selatan. Pemprov segera merumuskan konsep pembangunan yang diselaraskan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Arinal Djunaidi Chusnunia Chalim.

“Insya Allah Senin depan kita akan rapat bersama instansi terkait seperti Bappeda, staf ahli untuk merumuskan konsep pembangunan kota baru yang nantinya disampaikan ke pak Gubernur Lampung," ujar Plt. Karo Perlengkapan, Meydianra Eka

Putra, Jumat (21/6).

Dia menjelaskan, dari tanah seluas 1.308 hektar di Kota Baru yang merupakan milik Pemprov Lampung, 450 hektar di antaranya akan dibangun perkantoran. Kemudian lahan sisanya, kata dia, pihaknya akan menggandeng beberapa univesitas yang ingin menambah gedung, seperti Universitas Lampung dan UIN Raden Intan.

Selain itu, dalam masterplan ini nantinya lengkap dengan kontur adanya hutan kota, mengingat Kota Baru berbatasan dengan wilayah register. “Jadi, ada pesan khusus di sana ketika adanya hutan kota dan lahan register.

Selain menjadi paru-paru kota, lahan disana bisa jadi grand city sebagai salah satu destinasi wisata. Dengan

harapan agar jangan sampai ketika memasuki hari libur, Kota Baru menjadi jadi kota hantu," katanya.

Ia berpendapat, perpindahan sistem pemerintahan ini akan mengurai kemacetan sekaligus adanya pemerataan pembangunan. Untuk pembiayaan, ia mengaku Pemprov Lampung memiliki dana sekitar Rp800 juta untuk merancang masterplan.

“Dananya sudah di kita lengkap dengan masterplan dan kontur agar jangan sampai kebanjiran dan sebagainya. Ketika masterplan ini lengkap, nanti akan saya laporkan ke Pak Gubernur," katanya.

Untuk infrastruktur, Kota Baru sudah memiliki gardu induk listrik. Untuk infrastruktur jalan, kondisi jalan

yang telah dibangun beberapa waktu lalu kembali mengalami rusak di beberapa titik. Dan rencananya tahun ini sudah ada perbaikan jalan dari dinas Pekerjaan Umum (PU) menuju Kota Baru.

Kendati demikian, pihaknya akan menunggu arah kebijakan dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, apakah pembangunan Kota Baru ini masuk ke dalam skala prioritas atau tidak. Mengingat saat ini Lampung mengalami defisit mencapai Rp1,7 triliun.

“Dalam waktu dekat, saya akan laporkan ke pak Gubernur Arinal apakah pembangunan Kota Baru ini masuk skala prioritas atau tidak, apalagi saat ini provinsi Lampung lagi efisiensi anggaran untuk menutupi desifit," jelasnya. (Rls)

ENAM nelayan asal teluk Labuan, Pandeglang yang hilang sejak Rabu (19/6) akhirnya ditemukan selamat. Keenamnya ditemukan di kawasan Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Ujung Selatan Sumatera, Lampung.

Kapolres Pandeglang, AKBP Indra Lutrianto Amstono mengatakan kapal ditemukan oleh petugas penjaga TWNC Tambling. Kapal tersebut pertama kali terlihat dalam keadaan terombang-ambing karena mesin mati di pesisir Tambling. Petugas kemudian menarik kapal ke pesisir dan menemukan kru kapal dalam keadaan selamat.

Nama kru, sesuai dengan informasi nelayan yang hilang asal Labuan yaitu Ani, Dani, Obing, Jenal, Ade dan dinahkodai Kudil.

"Sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Dari situ kru kapal kemudian meminta bantuan menghubungi pemilik kapal dan bilang mereka selamat,"

ujarnya, Minggu (23/6).

Setelah berada di darat, petugas meminta keterangan pada ABK dan nahkoda kapal dari mana asal-usul mereka dan diketahui bahwa kapal beserta penumpangnya merupakan kapal yang hilang di perairan Tanjung Lesung. Setelah mengetahui kronologisnya, petugas lantas menghubungi ke pemilik kapal bahwa kapal beserta kru kapal ada di Wilayah Pulo TWNC dalam keadaan sehat dan kondisi kapal dalam keadaan mati mesin.

“Kemudian meminta bantuan untuk menghubungi keluarga dan pemilik kapal,” ujarnya.

Rencananya, keenam nelayan akan dijemput oleh pemilik kapal di kawasan TWNC. Sebelumnya, keenam nelayan teluk Labuan ini hilang kontak sejak (19/6) lalu karena kerusakan mesin di perairan Tanjung Lesung. Pencarian dilakukan oleh Polair Pandeglang sampai ke kawasan Pulau Panaitan di Ujung Kulon. Sementara, Basarnas Banten menyisir sampai ke kawasan pulau gunung Anak Krakatau. (Dtk)

OLAHRAGA

Siwo PWI Lampung Diminta Tetapkan Cabor Porwanas

Foto : Ist

LAGA UJICOBA - TIM Futsal PWI Lampung yang akan bertanding pada Porwanas 2020 di Papua menggelar laga ujicoba dengan Tim Pemkot Metro, di Giga Futsal Arena, Sabtu (22/6).

Tim PWI Lampung kalah telak dengan skor 9-3.

BANDAR LAMPUNG - KETUA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, Supriyadi Alfian meminta Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Lampung segera menentukan atlet dan cabang olahraga yang akan mengikuti Pekan Olahraga Wartawan (Porwanas) 2020 “Segera lakukan pendataan atlet dan cabang olahraga yang akan dikirim ke Porwanas 2020. Pilih yang berpeluang meraih medali," ujar Supriyadi di Kantor PWI Lampung, Sabtu (22/6).

Dia mengingatkan, Porwanas 2020 berlangsung di Provinsi Papua. SIWO diharapkan memilih cabang olahraga yang potensial meraih medali. “Saya bicara realistis saja. Karena ini terkait dengan tempat yang jauh dan biaya yang besar. Maka saya berharap SIWO juga bisa realistis tentukan cabor yang dikirim. Jangan bicara enak gak enak. Ini targetnya medali,” katanya.

Dalam Porwanas di Bandung 2016, PWI Lampung berada di urutan lima besar dengan perolehan 3 medali emas dari Futsal U40, Atletik dan Bridge, serta medali Perak dari Tenis Lapangan dan Catur, sementara 2 medali Perunggu dipersembahkan oleh Tenis Lapangan dan Bridge. Satu lagi medali perunggu dari non olahraga, yakni Photografi Olahraga.

Namun di Porwanas Papua 2020, cabang olahraga Bridge tidak dipertandingkan, sehingga SIWO PWI Lampung harus mencari alternatif cabang olahraga lain untuk tetap bisa mempertahankan posisi di lima besar. “Selain futsal dan atletik, ada beberapa cabang olahraga yang perlu dievaluasi. Jika punya kans besar meraih medali dan bisa dipertanggingjawabkan, silakan dikirim,” ujarnya. (Rls)

Senin, 24 Juni 2019

BANDAR LAMPUNG

3

Tahapan Pilkada Serentak 2020 Dimulai Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI merilis draft jadwal tahapan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 2020 mendatang, guna dilakukan penilaian kepada publik.

Berdasarkan data yang diterima Kupas Tuntas, dari KPU Lampung pada Sabtu (22/6) lalu, dijelaskan bahwa dalam tahapan pilkada terdapat dua tahapan, yaotu persiapan dan penyelenggaraan.

Dikatakan Komisioner KPU Lampung, M. Tio Aliyansah, dalam tahapan persiapan akan dimulai dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan dan penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), penyusunan peraturan dan keputusan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada seluruh KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS, hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimulai dari 30 September 2019 sampai 15 Juli 2020.

Sementara tahapan penyelenggaraan seperti pendaftaran bakal calon kepala daerah akan dimulai pada 28 April sampai 30 April 2020.

Namun sebelum melakukan pendaftaran, peserta calon pasangan calon bupati dan wakil bupati/calon wali kota dan wakil wali kota menyerahkan syarat dukungan pasangan calon bupati dan wakil

bupati/calon wali kota dan wakil wali kota kepada KPU kabupaten/kota serta penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan pada 2 sampai 5 Maret 2020.

Kemudian calon pasangan melakukan pemeriksaan kesehatan pada 28 April sampai 7 Mei 2020 hingga sampai penetapan calon pasangan yang ikut serta dalam pilkada, yakni pada tanggal 13 Juni 2020 dan pengumuman nomor urut pasangan calon ditentukan pada 14 Juni 2020.

Selanjutnya masa kampanye seperti pertemuan terbatas, pertemuan terbuka dan debat pasangan calon akan dimulai pada 16 Juni hingga 19 September 2020, sementara kampanye di media masa akan berlangsung mulai 6 September hingga 19 September 2020.

Kemudian pada 20-22 September 2020 merupakan masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye (APK).

Pemungutan suara dan penghitungan suara akan belangsung pada 23 September 2020. Kemudian rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pada 29 Sepetember sampai 2 Oktober 2020.

Sementara untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dilaksanakan paling lama tiga hari setelah penetapan hasil Pemilu 2020 mendatang. (Sule)

Pendaftar Jalur Mandiri Unila Minim

Foto: Ricardo/Kupas Tuntas

IKUT LOMBA - DIREKTUR Utama SKH Kupas Tuntas, Donald Harris Sihotang, SE, saat mengikuti lomba dalam rangka peringatan HUT Bhayangkara ke-73 tahun 2019, di Mapolda Lampung pada Jumat (21/6), yang turut dihadiri Forkopimda Provinsi Lampung.

Layani Masyarakat dengan Baik!

Wali Kota Bandar Lampung, Herman H.N, mengingatkan kepada jajarannya untuk terus melayani masyarakat dengan baik dan cepat, khususnya Puskesmas.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Herman, usai melantik pejabat jabatan Administrator, pengawas dan kepala UPT Puskesmas, serta kenaikan pangkat pegawai di lingkungan

(Kupas Tuntas)

(Kupas Tuntas)

PENDAFTAR Universitas Lampung (Unila) dari jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) wilayah Barat 2019 masih minim.

Pasalnya, berdasarkan data yang telah masuk hingga 20 Juni lalu, sudah 333 pendaftar melalui jalur SMMPTN Barat. “Telah masuk sebanyak 333 peserta. Itu terdiri dari kelompok saintek berjumlah 192 orang, kelompok Soshum sebanyak 134 orang dan campuran baru tujuh orang,” kata Humas Penerimaan Mahasiswa Baru Unila, M.Komarudin, Minggu (23/6) Menurutnya, pendaftar akan mulai banyak usai pengumuman dari jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang saat ini masih

PENGADILAN Tinggi (PT) Tanjungkarang telah menetapkan beberapa majelis hakim yang akan menangani gugatan banding terdakwa suap fee proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), yaitu Zainudin Hasan.

Humas PT Tanjungkarang, Jesayas Tarigan, mengatakan, untuk perkembangan perkara gugatan terdakwa Zainudin Hasan, perkaranya memang nanti akan dijadwalkan oleh majelis hakim pada 3 Juli mendatang.

"Dari PT sendiri menyikapinya, ketika berkas itu sudah masuk ke kami, maka akan langsung kami tunjuk majelis hakimnya," kata dia saat dikonfirmasi, Minggu (23/6).

Jesayas menambahkan, untuk Ketua Majelis Hakim yang akan menangani perkara gugatan Zainudin Hasan

M. Komarudin Humas PMB Universitas Lampung

masa pendaftaran.

“Biasanya nanti akan meningkat setelah pengumuman SBMPTN. Yang tidak masuk melalui jalur SBMPTN, biasanya akan masuk melalui jalur mandiri,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Unila menyiapkan sekitar 1.500 kursi untuk calon mahasiswa baru yang ingin masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SMMPTN. Pendaftaran untuk SMMPTN telah dibuka mulai 1 Mei hingga 12 Juli mendatang. (RL)

“Pada pelantikan ini yang paling banyak disorot adalah masalah Puskesmas. Ada sekitar 14 pergantian dan pengisian kekosongan," terangnya.

Dengan demikian, Ia pun memberikan penekanan khusus kepada kepala UPT Puskesmas yang baru dilantik.

“Orang yang sakit harus cepat dilayani, agar cepat sembuh, layani dengan ramah, penuh senyum dan tepat waktu, sehingga tugas ini menjadi kebanggaan," tegasnya.

Herman juga meminta kepada Kepala Puskesmas untuk melakukan pembinaan

kepada para pegawainya, karena cakupannya cukup luas, seperti membawahi puskesmas pembantu, posyandu dan lainnya.

“Jadi, pimpinan itu jangan diam saja di ruangan, tapi keliling untuk melihat keluhan masyarakat dan memantau langsung pelayanan," pesannya. “Puskesmas harus buka tepat waktu, misalnya pukul 07.30 WIB, para perawat maupun dokter harus sudah ada di kantornya, agar masyarakat yang telah datang tidak kecewa dan beri pelayanan yang baik,” pesannya lagi. (Wanda)

Ketua PT Turun Tangan Hadapi Banding Zainudin Hasan Bandar Lampung

Bandar Lampung

Pemkot setempat, di Aula Semergou, Jumat (21/6) lalu.

“Saya berpesan, layani masyarakat dengan baik dan sesuai prosedur aturan yang berlaku,” kata Herman.

Ia pun berpesan kepada para pejabatnya untuk bisa bekerjasama dengan bawahan. “Jika pejabatnya bisa kerjasama dengan bawahannya, saya yakin semua itu akan baik,” ujarnya.

Pada pelantikan tersebut, pejabat Eselon III yang dilantik ada satu orang, Eselon IV sebanyak 24 orang dan Fungsional atau kepala UPT Puskesmas 14 orang.

adalah Ketua Pengadilan Tinggi (PT), yaitu Zaid Umar Bob Said didampingi hakim anggota yakni Sofiansyah dan Slamet Riyadi.

"Sidangnya terbuka juga untuk umum, dan bisa dihadiri oleh siapapun. Tetapi kita juga belum tahu apakah pada Rabu (3/7) mendatang itu langsung membacakan putusan atau masih musyawarah," ungkapnya.

Untuk diketahui, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Mien Trisnawati menjatuhkan hukuman terhadap Bupati Lampung Selatan (non aktif) selama dua belas tahun atas perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) suap fee proyek di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Zainudin menurut hakim, terbukti secara sah dan bersalah melakukan TPK dan TPPU dengan cara bersamasama. Selain itu, Zainudin juga diwajibkan untuk mem-

“ Sidangnya terbuka juga untuk umum, dan bisa dihadiri oleh siapapun. Tetapi kita juga belum tahu apakah pada Rabu (3/7) mendatang itu langsung membacakan putusan atau masih musyawarah ” bayar denda yang telah ditetapkan sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan penjara selama lima bulan.

Masa penetapan terhadap putusan tersebut dikurangi selama terdakwa berada di dalam penjara.

Perbuatan Zainudin dinilai telah merugikan negara. Dengan itu hakim kembali menjatuhkan Uang Pengganti (UP) sebesar Rp66.772.092.145, 00 miliar dan dibayarkan setelah satu bulan putusan. "Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi juga, maka terdakwa menjalani pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan," tegas hakim.

Hakim Mien juga membe-

rikan hukuman tambahan kepada terdakwa Zainudin dengan hukuman pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokoknya. Atas putusan itu, Mien mempersilakan kepada terdakwa bersama penasehat hukum terdakwa untuk menerima, menolak, mengajukan banding atau pikir-pikir.

Mendengar putusan itu, terdakwa Zainudin Hasan bersama penasehat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk berpikir-pikir terlebih dahulu. (Ricardo)

Pembuat Kartu Kuning Terus Meningkat KPU Lampung Siapkan Alat Bukti PHPU Pileg Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PASCA libur Lebaran Idul Fitri, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan beramairamai mendatangi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung, untuk membuat kartu kuning sebagai syarat untuk melamar pekerjaan ke perusahaan swasta.

Berdasarkan data dari Disnaker Bandar Lampung, sejak hari pertama aktif kembali melayani sampai pada minggu kedua, jumlah pembuat kartu kuning mencapai 520 orang. Berbeda saat sebelum Lebaran, para pemohon kartu kuning per harinya sangat sedikit.

Kepala Disnaker Bandar Lampung, Wan Abdurrahman melalui Kabid Penempatan Tenaga Kerja, Ahmad Kabul, membenarkan, bahwa pasca

libur Lebaran jumlah pemohon kartu kuning terus mengalami peningkatan. Bahkan jika di rata-ratakan per harinya, pihaknya mengeluarkan sekitar 52 kartu kuning.

Menurut Kabul, peningkatan pembuatan kartu pencari kerja ini berdampak pada masyarakat diusia produktif untuk mulai membuat sebagai persyaratan pendaftaran kerja.

Ia memastikan, bahwa peningkatan pembuatan kartu kuning ini masih akan terus meningkat sampai pada akhir Juli mendatang.

Sementara itu, berdasarkan data pengisian formulir pembuatan, kebanyakan warga pembuat kartu kuning berasal dari Kecamatan Telukbetung Barat, Telukbetung Timur, Panjang dan Tanjungkarang Barat. “Mereka ingin mencari pekerjaan ke daerah Jabodetabek pada usia produktif lulusan SMA,” tandasnya. (Wanda)

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) USAI menyelesaikan dan menyerahkan daftar alat bukti untuk menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung saat ini tengah mempersiapkan dan menyusun daftar alat bukti yang akan diserah kepada KPU RI guna menghadapi sidang gugatan PHPU partai politik atau pemilihan legislatif (Pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliyansah, usai menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh divisi hukum KPU di 15 kabupaten/kota di Hotel Novotel yang berlangsung sejak

Foto: Sule/Kupas Tuntas

RAKOR - KPU Lampung menggelar rapat kordinasi (rakor) bersama seluruh divisi hukum KPU di 15 kabupaten/ kota di Hotel Novotel yang berlangsung sejak Kamis (20/6) hingga Jumat (21/6) lalu.

Kamis (20/6) hingga Jumat (21/6) lalu.

Tio menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan rakor seluruh ketua divisi dan kasubag Div hukum KPU 15 kabupaten/kota untuk mem-

bahas persiapan PHPU Pileg, serta persiapan dengan membahas kronologis dan daftar alat bukti yang akan disampaikan kepada tim helpdesk PHPU pileg KPU RI. "Saat ini belum menyajikan

alat bukti baru sebatas membuat daftar alat bukti yang akan digunakan nanti, sambil menunggu buku register perkara konstitusi (BPRK) yang akan dikeluarkan oleh MK pada 1 Juli mendatang,” ujarnya. (Sule)

4

Senin, 24 Juni 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Tampan Fernando Redaktur : Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Sekretaris Marketing : PutriAndini.

Staf Marketing : Dwi Puspita Sari.

StafOnline: Mitha(Koordinator),Widya Firmadana,SigitPamungkas, BudimanLuky,CandraMurti Ayuningtyas,IsmadiyahWulandari.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

DesainMedsos: -

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

KRIMINAL

Kakek di Pringsewu Cabuli Bocah TK PRINGSEWU - KEJADIAN pria paruh bayu cabuli anak di bawah umur kembali terjadi di Kabupaten Pringsewu. Kali ini kakek berinisial ED (56) diciduk personel Polsek Pagelaran.

Pria yang kesehariannya bekerja sebagai buruh lepas itu melakukan tindakan cabul terhadap L pelajar Taman Kanak-kanaK (TK). Kapolsek Pagelaran AKP Syafri Lubis mengungkapkan, ED ditangkap setelah petugas mendapat laporan dari orangtua korban ID (28).

“ID melapor setelah mendengar pengakuan polos putrinya".

"Pengakuan korban, kakek ED tidak hanya sekali melakukan perbuatan cabulnya tersebut. Terakhir akhir Mei lalu, " tukas Syafri mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, Jumat (21/ 6). Atas laporan itu lanjut Syafri, petugas melaksanakan penyelidikan dan pendalaman laporan dan barang bukti.

Polisi menangkap tersangka, Kamis (20/6) pukul 14.00 WIB di rumahnya. Ia menambahkan, modus pelaku memanfaatkan kondisi rumah sepi, dan kedekatan cucu tersangka dengan korban L. Ketika itu korban mencari cucu tersangka, karena ingin bermain di rumah tersangka. "Saat hendak bermain, korban malah bertemu tersangka. Tersangka menggendong korban kemudian melecehkannya di dapur rumahnya," cerita Syafri.

Atas perbuatan tersebut, Kakek ED terancam Pasal 76 E Juncto 82 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang.

Tersangka ED kepada polisi mengakui perbuatannya. Dia melakukan tindakan asusila ke korban tidak lain tetangganya sebanyak tiga kali. "Semuanya (dilakukan) di dapur waktu sepi, jarak rumah korban dan rumah saya sekitar 50 meter, saya khilaf karna tergoda. Saya menyesal," ucapnya.(Manalu)

Disbunnak Siap Gelar Bimtek Pengendalian Hama Lampung Barat (Kupas Tuntas) DINAS Perkebunan dan Pertenakan (Disbunak) Lampung Barat (Lambar) terus menyiapkan program untuk meningkatkan pertanian dan perkebunan.

Plt Kepala Disbunnak Lambar, Agustanto Basmar mengatakan, sejumlah program antara lain program diversifikasi tanaman kopi dengan tanaman perkebunan berupa tanaman lada yang akan dilaksanakan di 8 kecamatan serta program intensifikasi, dan peremajaan tanaman kopi.

“Kegiatan intensifikasi ini rencananya akan dilaksanakan melalui pemberian bantuan kepada 500 KK dengan luas lahan sasaran mencapai 225 Hektar,”ungkapnya, Minggu (23/6).

Selain itu, tambah dia, ada juga pengembangan tembakau bagi kelompok tani

dengan target luas tanam 10 Hektar yang akan dipusatkan di lima kecamatan.

Menurutnya, di tahun 2020 nanti, pihaknya juga memprogram kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengendalian hama dan penyakit tanaman perke bunan.

“Program ini berupa kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) dengan rencananya untuk 10 kelompok dan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman kopi seluas 250 Hektar,”ucapnya.

Selanjutnya, ada program pembangunan agorteknopark kopi robusta Liwa Lampung (ATP Korolla). Sasaranya yaitu kebun produksi 2,63 Ha, kebun induk dan kebun entris. Serta pembinaan usaha pembenihan tanaman perkebunan dengan target pencapaian dan sasaranya adalah kelompok tani pelaku usaha perbenihan yang dibina. (Iwan)

SUASANA - INILAH Klinik Bhakti Keluarga Husada di Kelurahan Rejosari, Pringsewu. insert : Advokasi Bantuan Hukum LPA Pringsewu, Siwi Lestari saat menemui Farid Ramadhan, di rumahnya, Minggu (23/6).

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

Dugaan Cacat Saat Persalinan, LPA Pantau Kesehatan Farid Bidang Advokasi Bantuan Hukum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pringsewu berkomitmen memonitor perkembangan kesehatan Pringsewu (Kupas Tuntas) FARID Ramadhan, bayi yang belum genap berusia satu bulan yang diindikasi mengalami cacat dibagian bahu tangan saat proses persalinan.

Diketaui, Farid Ramadhan anak dari pasangan Misgianto (38) dan Desiana (31), warga Rt 6, RW 01, Pekon Rejosari, lahir dalam keadaan normal di Klinik Bhakti

Keluarga Husada (BKH) Rejosari pada tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 WIB dengan berat badan 3,8 kg.

Namun, Farid lahir tidak bersuara sama sekali dan sebagian wajahnya membiru.

Dengan situasi itu, lantas pihak Klinik langsung memasang oksigen dan merujuk Farid dan sempat dirawat di RSUD Pringsewu selama 14 hari. Selanjutnya pada Rabu (19/6) Farid kembali dibawa kontrol ke RSUD Pringsewu dan pihak keluarga mendapat informasi dari dokter jika dibagian bahu sebelah kiri Farid positif bermasalah.

"Pihak klinik BKH sudah mengatakan komitmen untuk kesembuhan Farid, itu yang kami harapkan. Kendati demikian Advokasi Hukum LPA akan terus monitor perkembangan Farid," tegas

Siwi Lestari selaku advokasi bantuan hukum LPA Pringsewu, Minggu (23/6).

Sebelumnya saat ditemui di klinik BKH, Bidan Heni Yulisna yang menangani persalinan mengatakan, sudah menjalankan tugasnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Memang waktu itu diuar perkiraan, saat saya cek tinggi fundus 30, jika fundus 30 biasanya berat bayi 3 kg, tapi ternyata berat bayinya 3,8 kg," ujar dia.

Menurut dia, saat itu pasien sudah mau dirujuk namun karena kepala bayi sudah terlanjur keluar sehingga tidak memungkinkan untuk dirujuk dengan alasan takut terjadi apa apa saat dalam perjalanan.

"Setelah kami upayakan menarik bayi, akhirnya sekitar 5 menit bayi lahir, ka-

rena tidak bersuara dan terlihat ada biru maka langsung saya rujuk dan pasang oksigen," ungkapnya.

Sementara, Misno suami Heni yang menjabat direktur di Klinik BKH mengatakan dari awal sudah komitmen untuk mengurus Farid mulai rujukan, ronsen hingga berobat jalan.

"Sesuai jadwal dokter, nanti 3 bulan lagi kembali kontrol ke RSUD," kata Misno.

Terpisah, Kasi Kesehatan Dinkes Pringsewu, Tri Nova mengatakan, pihaknya sudah turun ke Klinik BKH untuk melakukan pembinaan secara internal.

Sementara Kabid P2PL Dinkes Pringsewu Tati menyebutkan terkait izin klinik dan legalitas BKH semuanya lengkap. "Sarana IPAL juga ada," papar Tati. (Manalu)

Kerusakan Padi di Adiluwih Akibat Keracunan Zat Besi

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

PENGECEKAN - POPT Adiluwih dan tim melakukan pengecekan penyebab kerusakan tanaman padi di Pekon Adiluwih, Minggu (23/6).

Pringsewu (Kupas Tuntas) UNTUK memastikan penyebab kerusakan tanaman padi di Kecamatan Adiluwih, akhirnya POPT TPH Propinsi Lampung dan UPT/PPL Dinas Pertanian Pringsewu turun langsung kelapangan melakukan pengecekan.

Kepala Pengendali Or-

ganisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kecamatan Adiluwih, Sangidun mengatakan, setelah dilakukan pengecekan dengan mengambil sampel dilapangan diketahui penyebab kerusakan padi di Pekon Adiluwih akibat keracunan fe (zat besi).

"Jadi bukan karena hama wereng sebab populasinya masih 5 ekor/rumpun dan

belum menyebabkan kerusakan" terang Sangidun, Sabtu (22/6).

Menurut dia, keracunan Fe merupakan penyakit fisiologis tanaman padi sawah.

Kelebihan Fe menyebabkan tanaman tidak dapat menyerap hara yang dibutuhkan. Sedangkan tanda-tanda keracunan Fe, terdapat bintik-bintik coklat pada daun.

"Jika keracunan parah, daun bagian bawah mengering dan bagian atas berwarna kuning kemerahan, produksi padi menurun antara 52 – 75 persen," ungkapnya.

Menurut Sangidun, cara menanggulangi keracunan besi yakni dengan cara pemupukan dengan kompos.

"Ciptakan kondisi kapasitas lapang sampai tanaman padi berumur 3 minggu setelah tanam (MST), genangi air dengan ketinggian 5 – 7 cm, serta pengairan secara berselang umur 3 MST sampai

umur 7 MST,," paparnya.

Kendati demikian, Sangidun mengakui, ada sebagian padi yang terserang hama wereng, seperti di Pekon Sukoharum seluas 3 ha, dan luas terancam 25 ha. Kemudian di Pekon Adiluwih terserang wereng 0,5 ha dan terancam seluas 15 ha. "Terancam artinya ada populasi wereng tapi belum menimbulkan kerusakan, hanya saja perlu kewaspadaan pengamatan populasi wereng," tandasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Pringsewu dari dapil setempat Bambang Kurniawan mengapreasi kinerja pihak terkait yang gerak cepat terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengecekan. "Setidaknya para petani sudah tahu untuk mengantisipasi gangguan (keracunan dan hama wereng) terhadap tanaman padi mereka," tandasnya. (Manalu)

Pemkab Tambah Ambulan Hebat di Kecamatan Lampung Barat (Kupas Tuntas) KABUPATEN Lampung Barat (Lambar) menambah Ambulan Hebat untuk ditempatkan di setiap kecamatan.

Kepala Bappeda Lambar, Okmal menyebutkan hingga saat ini tersisa 5 Kecamatan yang belum medapatkan realisasi program ambulan hebat.

Lima Kecamatan itu, yakni, kecamatan Batu Brak, Sekincau, Air Itam, Gedung Surian, dan Sumber Jaya.

"Tahun lalu kita melakukan pengadaan 6 mobil ambulan hebat, sedangkan untuk tahun ini kita pengadaan 4 mobil, jadi masih

tersisa 5 kecamatan lagi yang belum mendapatkan realisasasi dari program unggulan pak bupati ini. Jenis mobil nya semua sama yaitu mobil Suzuki APV," kata Okmal, Minggu (23/6).

Dijelaskan Okmal, untuk pengadaan 4 mobil ambulan hebat tahun ini masih dalam proses, jadi belum di terima oleh kecamatan maupun Puskesmas.

"Untuk yang tahun ini masih pengadaan, jadi belum diterima oleh Puskesmas. Tapi untuk sementara kita menggunakan mobil yang bersumber dari DAK, karena itu untuk pelayanan jadi boleh digunakan, namun jika digunakan untuk pro-

gram Bupati itu tidak boleh, makanya kita pakai sementara sebelum pengadaan itu ada," jelas Okmal.

Ditanya apakah 5 kecamatan yang belum mendapat realisasi ambulan hebat akan di realisasikan tahun 2020 mendatang, Okmal mengaku belum bisa memastikan karena akan dievaluasi terlebih dahulu terkait program tersebut, namun dirinya mengatakan untuk kecamatan Batu brak akan di perioritaskan dengan berbagai pertimbangan dan usulan.

"Kecamatan Batu brak berada di tengah antara kecamatan Belalu dan Balik bukit, sedangkan jika me-

Okmal Kepala Bappeda Lambar

nunggu dari dua kecamatan tersebut cukup jauh, apalagi jika dari BNS dan Suoh, makanya akan kita perioritaskan, ini cukup emergensi dan sudah sering di usulkan oleh masyarakat setempat," ungkap Okmal. (Iwan)

Senin, 24 Juni 2019

PESAWARAN - METRO - LAMTIM

HUT Bhayangkara, Polres Pesawaran Gelar Baksos

Cegah Kebocoran Pajak, BPPRD Pasang 40 Tapping Box Pemerintah Kota (Pemkot) Metro melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) setempat melakukan sosialisasi pemasangan 40 unit Tapping Box yang akan dipasang di restoran, hotel dan tempat hiburan.

Metro (Kupas Tuntas)

Foto : Reza/Kupas Tuntas

FOTO BERSAMA - JAJARAN Polres Pesawaran saat melakukan Anjangsana di kediaman Purnawirawan Polri, Jumat (21/6).

Pesawaran (Kupas Tuntas) JAJARAN Kepolisian Resort (Polres) Pesawaran melakukan Anjangsana mengunjungi Purnawirawan Polri dan membersihkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Wiyono dalam rangka HUT Bhayangkara ke-73.

Hal ini diungkapkan oleh Kasat Binmas Polres Pesawaran Iptu Hermanto Fadhil, Jumat (21/6).

"Kita keluarga besar dan selalu solid dan saling peduli, tentunya giat silaturahim seperti ini dengan purnawirawan harus tetap terjaga," ungkapnya.

Menurutnya, silahturahmi antar jajaran Polri perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna menunjang tugas Polri. "Meski tidak lagi berdinas, Ikatan silaturahim antara anggota yang aktif dengan para senior yang telah purnawirawan tidak terputus begitu saja," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jajaran Polres Pesawaran juga sempat mengunjungi kediaman Bripka (Purn) Edi Susanto yang saat ini sedang menderita penyakit Gagal Ginjal di Desa Kutoarjo Kecamatan, Gedong Tataan. "Melalui momentum Dirgahayu Bha-

yangkara Ke-73 ini, Polri semakin Profesional, Modern dan Dipercaya oleh masyarakat, apalagi Kekompakan dan Soliditas Polri khususnya Personil Polres Pesawaran agar tetap terjaga," harap Bripka (Purn) Edi Susanto.

Ditempat terpisah, Jajaran Polres Pesawaran juga melakukan kerja bhakti membersihkan tempat pemakaman umum (TPU) Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan. "Kegiatan bersihbersih TPU Desa Wiyono ini merupakan salah satu rangkaian menyambut hari bhayangkara ke 73 tahun 2019 Polres Pesawaran," terang Iptu Elvis Kasat Sabhara Polres Pesawaran.

Ditambahkannya, Polri bersinergi dengan TNI dalam melakukan kegiatan tersebut. "Anggota Polres Pesawaran bersama rekanrekan Koramil Gedong Tataan pagi ini secara bersama membersihkan TPU Desa Wiyono dengan menyapu menggunakan lidi, membersihkan sampah dan mencabut rumput disekitar makam," tambahnya.

"TPU Desa Wiyono memang menjadi sasaran kita dalam kegiatan bersih-bersih, karena disini merupakan salah satu TPU tertua di Pesawaran yang terletak di pinggir jalan Lintas Barat Gedong Tataan," tutupnya. (Reza)

Penerimaan Pajak Reklame Capai 34 Persen Pesawaran (Kupas Tuntas) BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesawaran terus melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah salah satunya adalah Pajak Reklame, hal ini diungkapkan oleh Kepala Bapenda Pesawaran Wildansyah didampingi oleh Kabid Pajak dan Lainnya Syarif Husin, Jumat (21/6).

"Ya, untuk memaksimalkan Pendapatan daerah kita terus melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah, seperti pajak Reklame," ungkapnya.

Menurutnya, pada tahun 2019 ini Pemkab Pesawaran menargetkan PAD sebesar Rp240 juta dari pajak Reklame.

"Memang pajak reklame ini cukup potensial untuk dimaksimalkan, target kita tahun ini Rp240 juta dan sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 kita sudah mencapai 34 persen atau sekitar Rp80 juta, tapi kalau sekarang sudah lebih," ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya masih terus menggali potensi pajak Reklame tersebut. "Kita juga sekarang masih melakukan penertiban reklame sekaligus mendata objek pajak reklame baru, untuk nantinya kita masukan kedalam wajib pajak sehingga bisa menambah PAD kita," tambahnya.

Ia menerangkan, akan terus berupaya mencapai target PAD yang telah ditetapkan. "Pastinya kita akan

“

Pajak ini kan mempengaruhi pembangunan di daerah kita, maka dari itu saya minta kesadaran masyarakat yang memasang reklame untuk bisa membayar pajak selalu melakukan optimalisasi pajak, diantaranya dengan melakukan penertiban jika tidak ada itikad baik dari para pengusaha, karena sebelumnya kita akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban," terangnya.

"Namun ada juga pengusaha yang sudah bayar pajak reklame dengan transfer langsung ke rekening Kas Daerah, atau datang ke kantor Bapenda Pesa waran," timpalnya.

Diharapkan dukungan penuh masyarakat Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pembangunan daerah, khususnya untuk membayar pajak. "Pajak ini kan mempengaruhi pembangunan di daerah kita, maka dari itu saya minta kesadaran masyarakat yang memasang reklame untuk bisa membayar pajak, dengan begitu kita ikuti mendukung proses pembangunan di Kabupaten Pesawaran," tutupnya. (Reza)

5

KEPALA Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, Arif Joko Arwoko mengatakan, dengan adanya Tapping Box akan mengatisipasi terjadinya kemungkinan kebocoran PAD dari sektor pajak daerah.

Menurutnya, Tapping Box sendiri merupakan sebuah sebuah alat perekam transaksi untuk mendukung transparansi pembayar pajak oleh wajib pajak yang menggunakan jasa dari ketiga tempat usaha yang yang

disebut diatas. " Manfaat dengan adanya alat ini kami dapat mengantisipasi kebocoran dana dari sektor pajak daerah atau dengan kata lain dapat mengoptimalkan penyerapan PAD dari sektor pajak daerah," ujarnya, baru baru ini.

Arif mengatakan dari 75 unit Tapping Box yang disediakan baru dapat dipasang di 40 tempat usaha.

Sebab hingga saat ini baru 40 tempat usaha itu yang bersedia dipasang Tapping Box. Padahal pembayaran pajak bersifat wajib untuk semua Wajib Pajak.

"Memang masih ada penolakan dari tempat usaha

ketika hendak dipasang Tapping Box. Mereka beralasan ketika produk dan jasa mereka dikenakan PPn sebesar 10 persen ( restoran dan hotel) dan 30 persen (tempat hiburan) membuat harga produk dan jasa yang mereka berikan menjadi lebih mahal.

Walaupun begitu, tidak boleh ada penolakkan karena ini sudah diatur oleh undang undang dan perda terkait masalah pajak," ujarnya.

Ditempat yang sama Direktur Bank Lampung Cabang Kota Metro Fauzi Basri SE mengatakan bahwa pemasangan Tapping Box di Kota Metro merupakan suatu support yang diberikan oleh Bank Lampung kepada Pemerintah Kota Metro dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Daerah.

"Untuk pemasangan Tapping Box di tempat usaha

seperti restoran,hotel dan tempat hiburan yang ada di Kota Metro didanai keseluruhan oleh Bank Lampung, baik dari penyediaan alat,pemasangan hingga perawatannya. Sehingga tempat usaha hanya di minta untuk menjaga alat dan mengoperasionalkan alat yang di taruh ditempat usahanya tersebut," ujar Fauzi.

Surya Dharma, salah satu pengusaha hotel yang hadir dalam sosialisasi tersebut, mendukung pemasangan Tapping Box asalkan keseluruhan hotel yang ada di Kota Metro juga dipasang alat serupa.

"Kalau semua hotel dipasang, saya setuju saja.

Kami pun meminta kepada pemerintah untuk tidak mengganggu konsumen mereka yang menginap dengan melakukan razia setiap saat,”ucapnya.(Han)

Petambak Keluhkan Harga Udang Vannamei Turun

Foto : Agus/Kupas Tuntas

TAMBAK UDANG - MARSAN tunjukan kondisi udang yang ada di tambak yang masih dalam perawatan, Minggu (23/6).

Lampung Timur (Kupas Tuntas) PETAMBAK udang Vaname di Lampung Timur, mengeluhkan turunnya harga udang dari Rp65 ribu per kilo menjadi 45 ribu per kilo,

petani udang Vaname berharap harga udang bisa kembali stabil.

Hal tersebut dikeluhkan oleh salah seorang petambak udang Vaname warga Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhanmaringgai, Masan.

Saat dikonfirmasi Minggu

(23/6), harga turun sudah sejak Desember 2018 lalu hingga saat ini, Marsan pun tidak memahami terjadinya turunnya harga udang Vaname, padahal kualitas udang rata rata di Lamtim khususnya Labuhanmaringgai stabil.

"Kualitas udang bagus,

saya tidak tahu apa penyebab turun harga".kata Marsan Lanjutnya, selama turunya harga Vaname, Marsan telah memanen dua kali siklus dengan total hasil panen seberat 10 ton, karena harga hanya Rp45 ribu, Marsan hanya meraih keuntungan sebesar 6 persen dari modal, jika harga normal petani Vaname bisa meraih keuntungan sebesar 50 persen dari modal yang dikeluarkan.

Ia merincikan, dengan hasil 10 ton udang, Marsan mengeluarkan modal sebesar 400 juta ketika dilakukan panen hanya mendapat keuntungan 6 persen dari Rp400juta tersebut, hal itu dikarenakan harga udang turun dari 65 ribu per ton menjadi 45 juta per ton.

"Harga Rp45 ribu dengan size 100, pokoknya enam bulan ini petambak Vaname "ngeluh" dengan turunya harga,”ujar Marsan.

Harapan petambak di Labuhanmaringgai, Pemkab bisa membantu mengembalikan harga udang yang stabil, karena mengelola udang itu beresiko tinggi, dan memerlukan ketelitian. (Gus)

SDN 1 Margasari Diduga Potong Bantuan KIP Lampung Timur (Kupas Tuntas) SEJUMLAH wali murid Sekolah Dasar Negri 1 (SDN1), Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, mengaku pihak sekolahan melakukan pemotongan bantuan yang bersumber dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga penyanderaan rapor.

Namun saat di konfirmasi Wali Kelas 2, SDN1 Margasari, Jumroh mengaku tidak melakukan pemotongan hanya saja wali murid memberikan uang transpor se ikhlas nya namun Jumroh enggan menyebutkan nominal pemberian transport tersebut.

"Ya saya tidak memotong hanya saja diberi uang transport untuk mengurus pencairan,”kata Jumroh.

Lanjutnya soal penyan-

deraan rapor bukan karena wali murid enggan memberikan transport melainkan hanya untuk diketahui oleh orang tuanya bahwa anaknya sama sekali belum bisa membaca. "lima rapor ini saya tahan tujuannya orang tuanya agar kerumah saya, akan saya beri pemahaman perlu adanya belajar tambahan di rumah karena belum bisa membaca,”kata Jumroh.

Sementara itu, wali murid

berinisial S warga Desa Margasari, mengaku dana KIP sebesar 900 ribu di potong pihak sekolah 100 ribu untuk ganti transport kepengurusan dan semua murid dari kelas satu sampai kelas enam dipotong semua.

“Tetapi kalau tetangga saya diminta 70 ribu ka rena tetangga saya meng ambil sendiri ke BNK,"ujar salah satu wali murid yang minta namanya tak disebutkan. (Gus)

SMAN 1 Metro Masuk Sekolah Terbaik di Indonesia SMAN 1 Kota Metro masuk dalam Daftar SMA terbaik di Indonesia. Daftar sekolah yang dibuat oleh Kemendikbud Republik Indonesia tersebut berdasarkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) dengan nilai 92-99 selama 6 tahun berturut-turut.

Metro (Kupas Tuntas) UNTUK tahun ini belum semua provinsi bisa masuk ke dalam daftar sekolah terbaik dan berintegritas, namun diharapkan pada tahun-tahun mendatang semua provinsi bisa masuk dalam daftar ini.

Untuk Provinsi Lampung

ada dua sekolah yang masuk dalam daftar sekolah terbaik. Kedua sekolah itu adalah SMAN 2 Bandarlampung dan SMAN 1 Kota Metro Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Metro, Purwaningsih mengatakan bahwa prestasi ini bisa diukir berkat kerja keras seluruh stackholder pendidikan yang ada di sekolahnya.

"Bukan pekerjaan mudah

untuk menghasilkan sekolah dengan kualitas dan mutu terbaik.Bahkan sekolah ini juga diakui terbaik oleh kemendikbud bersama SMAN 2 Bandarlampung yang berhasil mempertahankan selama 6 tahun berturut turut Indeks integritas ujian nasional diangka 92-99," ujarnya baru baru ini.

Ia juga mengatakan bahwa tugas kedepan semakin berat untuk mempertahankan prestasi yang telah mampu dibuat.

"Lebih sulit mempertahankan daripada menciptakan. Karenanya saya berharap kepada seluruh dewan

Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Metro Purwaningsih

guru dan siswa siswi yang ada untuk terus mempertahankan prestasi yang telah mampu diciptakan," ujarnya (Han)

6

Senin, 24 Juni 2019

LAMPUNG UTARA

Mobil Truk Tabrak Toko Bangunan Lampung Utara (Kupas Tuntas)

Foto: Sarnubi/Kupas Tuntas

DEKLARASI TOLAK KERUSUHAN - WAKIL Bupati Lampung Utara Budi Utomo menghadiri acara Deklarasi Menolak Kerusuhan di Halaman Mapolres Lampung Utara, Minggu (23/6).

Wabup Lampura Dukung Deklarasi Tolak Kerusuhan Wakil Bupati (Wabup) Lampung Utara (Lampura) Budi Utomo bersama Forkopimda dan masyarakat setempat menggelar deklarasi tolak kerusuhan pasca Pemilu 2019 yang digelar bersamaan HUT Bhayangkara ke-73 Tahun 2019 di Mapolres Lampura, Minggu (23/6).

Lampung Utara (Kupas Tuntas) WABUP Lampura Budi Utomo memimpin langsung pembacaan deklarasi yang diikuti seluruh warga yang hadir. "Deklarasi ini merupakan wujud dari sinergitas baik dari seluruh jajaran Polres,

Kodim 0412/LU, Kimal, Brimob dan Pemerintah Daerah dengan masyarakat Kabupaten Lampung Utara," kata Budi Utomo.

Menurutnya, pernyataan bersama untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Lampung Utara dan menolak kerusuhan merupakan komit-

men bersama Forkopimda dan masyarakat setempat.

Sementara Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono mengatakan, kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk penolakan masyarakat Lampung Utara terhadap segala bentuk kerusuhan yang bisa memecah belah bangsa serta untuk mempererat, memperkuat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia.

"Kegiatan ini merupakan wujud harapan bersama dari masyarakat Lampung Utara, bahkan Indonesia, untuk Negeri Indonesia tercinta agar selalu damai," ujar Kapolres.

Terkait perselisihan atau sengketa pemilu, lanjutnya, dia mengajak masyarakat untuk menyerahkan pada hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kapolres juga mengajak masyarkat jangan sampai hanya karena ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu 2019, menjadi mudah terpecah belah dan mudah terprovokasi untuk melakukan kerusuhan.

"Berbuat rusuh malah tidak menyelesaikan masalah. Mari kita terus jaga perdamaian di Kabupaten Lampung Utara untuk Indonesia damai," ujar Kapolres. (Sarnubi)

DIDUGA kelelahan dan mengantuk, mobil truk bernomor polisi BG 8235 IA yang dikemudikan Sopian masuk siring lalu menabrak toko bangunan milik Krisna.

Kecelakaan tunggal itu terjadi di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, tepatnya di depan Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Lampung Utara, Minggu (23/6) sekira pukul 09.50 WIB. Menurut pengakuan sopir truk Sopian, dirinya tidak dapat mengendalikan laju kendaraan karena mengantuk. Truk memuat bawang putih yang saat kejadian berjalan beriringan dengan

truk lainnya yang membawa muatan bawang merah dari Jakarta menuju Jambi.

"Penyebabnya saya mengantuk, mobil bawa bawang dari Jakarta tujuan ke Jambi," kata Sopian di lokasi kejadian.

Sementara itu, Santi, pemilik toko bangunan mengungkapkan, truk telah menimpa bangunan toko hingga mengakibatkan kerusakan.

Warga lainnya Husni Tamrin menawarkan sebuah gudang miliknya untuk menampung barang bawaan truk yang mengalami kecelakaan, sampai mobil pengganti yang akan membawa bawang putih itu datang di lokasi.

"Namanya musibah, sebelum mobil untuk membawa muatannya datang silahkan barang-barangnya diturunkan dan taruhkan di gudang itu dulu," ujarnya. (Sarnubi)

KAMTIBMAS

Polres Gelar Jalan Santai LAMPUNG UTARA - DALAM rangka memeriahkan HUT Bhayangkara ke-73, Polres Lampung Utara menggelar jalan santai dan senam bersama dengan forkopimda dan masyarakat setempat.

Acara jalan santai yang dilanjutkan dengagn senam bersama itu diikuti Wakil Bupati Budi Utomo dan Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono di Halaman Mapolres setempat, Minggu (23/ 6). Hadir pula pada kegiatan itu Dandim 0412/LU Letkol Inf. Krisna Pribudi, Ketua KPUD Marthon, kepala dinas dan personel Polres Lampung Utara.

Para peserta jalan santai melalui rute dari gerbang Polres Lampung Utara menuju bundaran RPN berbelok ke kiri Jalan Alamsyah RPN dan masuk Jalan Inpres dan Jalan Kelapa Tujuh lalu finish di halaman Mapolres Lampung Utara lagi.

Pada kegiatan ini, panitia menyediakan berbagai hadiah seperti kulkas, mesin cuci dan sepeda gunung serta hadiah menarik lainnya.

Dalam memeriahkan HUT Bhayangkara ke-73, Polres juga menggelar kegiatan donor darah.

Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono menyampaikan ungkapan terimakasih kepada seluruh unsur Forkopimda dan seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang telah berpartisipasi untuk memeriahkan HUT Bhayangkara ke-73. (Sarnubi)

TUBA - TUBABA PEMERINTAHAN

Kantor BPS Tubaba Diresmikan TULANGBAWANG BARAT - KEPALA BPS Pusat Suhariyanto meresmikan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Tiyuh Tirta Makmur, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba). Kantor BPS ini nantinya akan mencakup wilayah Kabupaten Tubaba dan Mesuji.

Peresmian turut dihadiri Bupati Tubaba Umar Ahmad dan Plt Bupati Mesuji Saply serta para pejabat dan unsur Fokopimda, Jumat (21/6).

Suhariyanto mengaku kagum melihat pembangunan wilayah Tubaba dan Mesuji sebagai daerah otonomi baru (DOB) yang berkembang pesat di berbagai sektor. "Kemajuan itu pun terlihat dari sektor wisata seperti Islamic Center Tubaba yang sangat terkenal diluar daerah bahkan hingga mancanegara kerena keunikan dan arsitektur bangunannya," ungkapnya.

Ia berterimakasih atas dukungan khususnya Pemkab Tubaba sehingga Gedung BPS dapat dibangun secara megah. "Tanpa adanya kerjasama dengan Pemkab Tubaba tidak mungkin gedung BPS ini bisa berdiri. Saya kepada petugas di kantor BPS Tubaba bisa menjalankan tugasnya dengan senyaman mungkin, agar bisa menjadi penyemangat dalam bekerja," ucap Suharyanto.

Sementara Bupati Tubaba Umar Ahmad menyampaikan rasa bangganya atas diresmikannya Kantor BPS Kabupaten Tulangbawang Barat dan Mesuji itu. (Irawan/Lucky)

DPRD Agendakan Hearing Bahas SUTT Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mengagendakan rapat dengar pendapat (Hearing) guna membahas tuntutan kompensasi oleh warga dati tiga tiyuh yang lahannya dilintasi pemasangan Saluran Udara Tegangan Tinggi atau SUTT 50 kV jalur Kotabumi-Menggala.

Pasalnya, warga merasa belum pernah diajak musyawarah serta belum menerima kompensasi. Pada Jumat (21/6) siang nyaris terjadi gesekan antara pekerja penarikan kabel SUTT dengan warga setempat.

Ketua DPRD Tubaba Busroni saat dihubungi membenarkan jika pihaknya mendapat laporan dari perwakilan 35 warga terkait persoalan kompensasi SUTT tersebut. "Iya, kita sudah mendapatkan informasi itu, agar tidak terjadi konflik di lapangan,

kami akan melakukan upayaupaya sesuai dengan kapasitas kami," kata Busroni, Jumat sore.

Busroni menerangkan, DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) untuk mencari solusinya.

"Jadi hari Senin (Hari ini) kita akan lakukan hearing. Di sana nanti kita pertemukan sejumlah pihak terkait dengan harapan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan dalam hearing nanti ada titik temu antara warga dengan pihak terkait," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 35 warga setempat melakukan aksi protes menolak rencana pemasangan SUTT lantaran merasa dibohongi terkait kompensasi lahan.

Ari Gunawan Tantaka selaku kuasa masyarakat lalu menghentikan sementara proses pembangunan SUTT 150 kV jalur Kotabumi-Menggala pada Kamis (20/6). (Irawan/Lucky)

DIRESMIKAN - DENGAN disaksikan Bupati Tubaba Umar Ahmad dan Plt Bupati Mesuji Saply, Kepala BPS Pusat Suhariyanto meresmikan kantor BPS di Kabupaten Tulangbawang Barat, Jumat (21/6).

Foto: Lucky/Kupas Tuntas

DPD RI Minta Polres Usut Pencemaran PT SUN Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Lampung Andi Surya ikut menyoroti dugaan pencemaran lingkungan di Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba). Pencemaran itu diduga berasal dari limbah pengolahan kelapa sawit milik PT Surya Utama Nabati (SUN).

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) ANDI Surya mengatakan, polisi harus bertindak tegas terkait adanya indikasi pencemaran lingkungan disekitar perusahaan. "Baiknya pihak kepolisian memahami UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup," kata Andi Surya melalui

WhatsApp, Minggu (23/6).

Pada dasarnya, jelas ndi Surya, setiap orang atau badan usaha yang terindikasi melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup (LH) tersebut.

Bahkan, terang dia, baik perorangan maupun perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan harus dipidanakan.

"Selain itu perlu diketahui setiap orang yang melakukan pembuangan limbah yang merusak lingkungan tanpa izin menurut UU di atas dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar," jelasnya.

Ia minta Polres Tulangbawang bertindak tegas dengan melanjutkan penyelidikan terkait dugaan pencemaran tersebut. "Saya mendorong pihak Kepolisian Tubaba segera melakukan penyidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan dengan UU ini, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan tentu kita harapkan lingkungan hidup menjadi lebih baik dan berkualitas,"ujarnya.

Andi Surya menyesalkan sikap Polres Tulangbawang yang memberhentikan proses hukum PT SUN Tubaba itu.

"Laporan pencemaran oleh PT SUN agaknya sudah cukup lama dan kiranya dapat menjadi prioritas Polres untuk mengusut dan menyelesaikan kasus pencemaran LH ini," pungkasnya.

Hingga berita ini dilansir pihak Polres Tulangbawang belum bisa dihubungi. Diminta keterangan melalui pesan WhatsApp, Kasat Reskrim Polres Tulangbawang AKP Zainul Fachry belum menjawab.

Dugaan pencemaran lingkungan oleh limbah PT SUN Tubaba dilaporkan ke Polres Tulangbawang pada 24 Mei 2018 oleh Rudi Setiawan (23). (Irawan)

Senin, 24 Juni 2019

LAMPUNG TENGAH

Bupati Loekman Minta Kemenag Perhatikan Jemaah

7

PENDIDIKAN

Cari Bantuan Dana ke Kemendikbud LAMPUNG TENGAH - UNTUK mendorong kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, Bupati Loekman Djoyosoemarto didampingi Ketua Dewan Pendidikan Lampung Mahfud Santoso dan Ketua PGRI Lamteng Sarjito mengunjungi Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta, Jumat (21/6).

Rombongan Bupati Loekman diterima langsunhg Mendikbud Muhajir Effendy di ruangannya. Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyatakan kedatangan dirinya bersama rombongan ke Kemendikbud untuk mencari bantuan dana untuk pendidikan bagi Bumi Jurai Siwo.

"Kita cari bantuan dana untuk memajukan dunia pendidikan di Lamteng. Alhamdulillah, kedatangan kita disambut dengan baik," jelas Loekman.

Menurutnya, respons Mendikbud Muhajir Effedy sangat positif. “Insha Allah positif Lamteng dapat bantuan. Bantuan ini diharapkan bisa membantu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan,” imbuhnya. Loekman mengatakan, dalam kunjungan itu dirinya juga menyampaikan keinginannya adanya pembangunan universitas di Lamteng.

"Kita juga ajukan permohonan bantuan untuk pembangunan universitas di Lamteng. Menteri meminta kajiannya dahulu. Ya ini karena perlu pertimbangan matang membangun universitas. Butuh biaya besar. Makanya kita akan kajian terlebih dahulu. Mudahmudahan harapan kita bisa terealisasi," ungkapnya. (Towo)

PARIWISATA

Siapkan Objek Wisata Unggulan Foto: Towo/Kupas Tuntas

BERI SAMBUTAN - BUPATI Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Manasik Haji Massal di Kantor Kemenag Lamteng, Sabtu (22/6).

Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto meminta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji memperhatikan jemaah saat berada di Tanah Suci nanti.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) PENEGASAN itu disampaikan Loekman kepada dinas kesehatan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan Kementerian Agama (Kemenag) saat membuka acara Manasik Haji Massal di Kantor Kemenag Lamteng, Sabtu (22/6).

"Kementerian Agama selaku koordinator pelaksana teknis dan pemerintah daerah sebagai koordinator pe-

nyelenggaraan ibadah haji di tingkat kabupaten harus terus melakukan koordinasi agar penyelenggaraan haji bisa berlansung lancar," kata Loekman.

Menurut Loekman, jumlah jemaah haji dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga harus ada peningkatan pelayanan yang semakin baik dan prima.

“Bimbingan manasik haji yang dilakukan rutin setiap tahun sangat penting bagi jemaah calon haji untuk menambah pengetahuan

dan pengalaman sebagai bekal dalam melakukan seluruh kegiatan ibadah hajinya,” kata Bupati.

Bupati berpesan para calon jemaah haji mengi kuti secara sungguh-sungguh kegiatan manasik haji, rukun dan wajib haji, serta sunah-sunah dalam ibadah haji .

“Pastikan kondisi kesehatan fisik dan batin, sehingga jemaah haji bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dari awal hingga selesai,” ujar Bupati. (Towo)

LAMPUNG TENGAH - DINAS Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) sedang mempersiapkan dua tempat wisata unggulan. Yakni Telaga Rejo di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, dan Embung Tanjung Anom di Kecamatan Terusan Nunyai.

Kepala Dinas Pariwisata Lamteng Mardiana mengakui, saat ini objek wisata di Kabupaten Beguwai Jejamo Wawai memang belum terekspose secara maksimal. Untuk itu, pihaknya tengah mempersiapkan dua tempat wisata yang bakal menjadi destinasi wisata unggulan di Lamteng.

Mardiana mengatakan, saat ini pihaknya sedang dalam tahap membenahi sarana-prasarana penunjang tempat wisata tersebut.

“Pembenhan yang dilakukan seperti membuat akses jalan setapak menuju Telaga Rejo, membuat pagar pembatas danau, pesangrahan, toilet, dan gazebo-gazebo,” terangnya, kemarin.

Ia menambahkan, untuk Embung Tanjung Anom diharapkan pada tahun 2020 sudah bisa dikembangkan.

"Wahana yang bisa disuguhkan berupa danau di bawah lembah dan pegunungan yang berbaris. Tidak hanya itu area wisata dengan luas 5 hektare ini dilengkapi kolam renang, outbond dan sirkuit grasstrack," terangnya.

Sebelumnya, Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto sempat mengunjungi kedua objek wisata tersebut. Bupati berharap wisata yang dibuka sejak 1985 itu dapat dijadikan obejek wisata utama masyarakat Lampung khususnya Lamteng. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Lampung Selatan

Nanang Ermanto Lantik 4 Pj Kepala Desa

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Fredy SM meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera mengajukan proses tender paket proyek agar dapat segera berjalan.

LANTIK PJ KADES - Plt Bupati Lamsel Nanang Ermanto melantik empat penjabat kepala desa di Kecamatan Rajabasa di lokasi wisata Pantai Banding Resort, Desa Banding, Kecamatan Rajabasa, Jumat (21/6).

Lampung Selatan (Kupas Tuntas)

Foto: Dirsah/ Kupas Tuntas

Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melantik empat penjabat (Pj) kepala desa di Kecamatan Rajabasa di lokasi wisata Pantai Banding Resort, Desa Banding, Kecamatan Rajabasa, Jumat (21/6).

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) Pj kades yang dilantik yakni Murni Hasan sebagai Pj Kepala Desa Batubalak, Masim sebagai Pj Kepala Desa Cugung, Sanusi Pj Kepala Desa Hargopancuran, dan Sigit Wahyudi sebagai Pj Kepala Desa Rajabasa.

Dalam arahannya, Nanang mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pj kepala desa bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa sebelumnya yang telah berakhir masa bhaktinya.

Nanang menilai, Pj kepala desa yang dilantik merupakan seorang yang mampu dan sangat tahu tentang tata cara menjalankan pemerintahan.

Untuk itu, Ia berharap, sang Pj kepala desa yang

Fredy Desak OPD Gelar Tender Proyek

baru dapat melaksanakan tugas dengan amanah, terutama dalam mengawal pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang akan datang untuk mendudukan seorang kepala desa definitif di wilayahnya masing-masing.

“Dengan dilantiknya saudara-saudara sebagai Pj kepala desa hari ini, maka merupakan bertanggung jawab besar dalam mengemban tugas mulia. Yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya masyarakat yang sejahtera,” ujar Nanang.

Nanang juga berharap Pj kepala desa diharapkan dapat melaksanakan amanah sesuai dengan janji dan sumpah yang telah diucapkan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab untuk menata dan memajukan desanya.

Sehingga kata dia, desa yang dipimpin dapat menjadi desa yang maju dan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat menjadi desa yang semakin baik.

“Mereka hendaknya dapat senantiasa menjaga hubungan agar tetap harmonis dan sinergi dengan lembaga-lembaga yang ada di desa. Sebab, sistem pemerintahan desa tidak akan berjalan baik ketika tidak ada lagi komunikasi, dan hubungan yang harmonis antar lembaga-lembaga di desa,” imbuh Nanang.

Nanang juga meminta Pj kepala desa dapat menjalankan tugas secara optimal, serta dapat menciptakan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat menjelang pemilihan kepala desa serentak pada 26 Juni 2019 mendatang.

“Karena, selain menyelenggarakan pemerintaha di desa, penjabat kepala desa juga memiliki peran sentral di tengah-tengah masyarakat, yakni harus mampu menyelesaikan masalah yang timbul di wilayahnya dengan baik,” pungkasnya. (Dirsah/**)

PASALNYA, hingga akhir pekan kemarin jumlah paket proyek untuk tahun 2019 yang telah ditenderkan baru sebanyak 35 paket pekerjaan.

Hal ini tentunya dapat berdampak buruk terhadap proses pembangunan dan kemajuan kabupaten berjuluk Gerbang Sumatera itu.

Terlebih angka 35 paket itu sungguh jauh berbeda dengan kondisi di periode yang sama di tahun 2018, yang mana pada priode tersebut mencapai ratusan paket pekerjaan yang telah ditenderkan bahkan telah selesai.

"Makanya saya imbau OPD segera mengajukan agar paketpaket pekerjaan itu agar dapat segera ditenderkan/dilelang sehingga bisa langsung dikerjakan," ujar Fredy, Jumat (21/6).

Mantan Sekdakab Pesisir Barat itu menilai, masih rendahnya angka pengajuan tender paket proyek di Lampung Selatan masih wajar.

Karena biasanya angka itu akan meroket pada sekitaran September-Oktober.

"Ya, wajar sih. Apalagi untuk paket pekerjaan dari DAK, itukan ada proses," kilahnya.

Ketika ditanya apakah lambatnya pengajuan tender paket proyek di Lampung Selatan berdampak pada arah pembangunan dan kemajuan daerah,

Fredy buru-buru membantah hal tersebut. Karena, menurutnya saat ini OPD masih memiliki banyak waktu untuk memproses tender paket pekerjaan yang ada di masing-masing OPD. "Kalau Oktober masih rendah, itu baru berbahaya.

Karena, untuk menjalankan proyek itu khususnya untuk bidang kontruksi paling tidak pelaksanaanya membutuhkan waktu 3 bulan, jadi kapan lagi itu mau dikerjakan," cetusnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Selatan Wahidin Wahid saat dikonfirmasi masih enggan berkomentar. "Nantilah, saya lagi ada rapat ini," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, 35 paket yang telah ditenderkan itu meliputi 18 paket kerjaan kontruksi, 6 paket bidang konsultan, bidang pengadaan barang 10 paket dan bidang jasa lainnya 1 paket. (Dirsah/Edu)

Pedagang Andalkan Pasokan Ayam Lokal Lampung Selatan (Kupas Tuntas) MESKIPUN sudah ada surat pemberitahuan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung terkait pengawasan terhadap serbuan ayam boiler yang berasal dari pulau jawa, para pedagang di Pasar Inpres Kalianda, Lampung Selatan, masih tetap mengandalkan pasokan ayam potong dari distributor lokal.

Plt Kepala UPT Pasar Kalianda Ella A menyatakan, para pedagang di pasar setempat

menerima pasokan ayam dari peternak ayam dari Lubuk, Kalianda dan Sidomulyo.

"Ya, hampir semua pedagang di pasar membeli/ mendapat pasokan ayam potong untuk memenuhi kebutuhan akam ayam dari distributor Lubuk dan Sidomulyo," kata Ella, Minggu (23/6).

Ia menyatakan, untuk stok dan harga jual ayam potong di pasar kebanggan masyarakat Kalianda itu cukup aman. Sementara, harga jual ayam potong berkisar Rp38.000-Rp40.000/ekor.

"Kondisi masih stabil,

tidak ada masalah. Kita pun setiap hari melakukan monitoring harga dan stok di pasar," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan Arsyad saat dikonfirmasi soal surat pemberitahunan nomor : 524/3519/V.22/C3/2019 yang bersifat penting soal turunya harga komuditas ayam boiler di Pulau Jawa sehingga dikeluarkan surat tersebut untuk melindungi perternak ayam di wilayah Lampung, masih belum mau berkomentar. (Dirsah/Edu)

8

Senin, 24 Juni 2019

WAY KANAN

Way Kanan Deklarasi Tolak Aksi Kerusuhan Way Kanan (Kupas Tuntas) DEKLARASI – RIBUAN warga Way Kanan menghadiri Deklarasi Tolak Kerusuhan dan peringatan HUT ke-73 Bhayangkara di Lapangan Mapolres Way Kanan, Minggu (23/6).

Foto : Sandi/ Kupas Tuntas

Adipati Surya Dukung Lampung Jadi Ibu Kota Negara Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya menghadiri diskusi bersama tim relawan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Lampung di Mall Bumi Kedaton, Sabtu (22/06). Diskusi ini turut dihadiri Sekretaris Harian DKI Lampung Ari Meizary dan Deputy Networking and Land Survey Ahmad Muslimin serta Dr Really Reagen.

Way Kanan (Kupas Tuntas) ARY Meizary memaparkan kajian DKI Lampung yang telah dibuat sejak 15 Agustus 2017 lalu bersama para guru besar, doktor dan element rakyat serta profesional di Provinsi Lampung sesuai keahlian bidangnya dan pengalamannya. Setelah menyimak kajian, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya memberi apresiasi dan dukungan dengan tanda

tangani petisi dukungan DKI Lampung.

Adipati juga menyatakan tanah negara di 15 kota/kabupaten se-Lampung masih tersedia dan cukup untuk lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang menjadi pusat pemerintahan dan pelayanan Publik RI yang baru.

Terutama tanah negara di Lampung kawasan timur yang minim bencana dengan ketersediaan air bawah tanah yang bersih, sehat dan berlimpah. Menurut Adipati jika IKN baru RI pindah ke

Lampung maka tanahnya gratis. “Kita sebagai anak bangsa Indonesia wajib bersatu mendukung keputusan startegis yang telah di putuskan oleh presiden RI Jokowi yang hari ini beliau berulang tahun kelahirannya.

Panjang umur, sehat selalu pak Presiden RI Jokowi dan semoga pemindahan IKN RI di Kepemimpinan pak presiden Jokowi dapat segera terwujud,” kata Adipati.

“Lampung siap jadi lo kasi utama pemindahan IKN pusat pemerintahan dan pelayanan publik RI dari segala aspek maupun dari daya dukung in fra struktur ataupun suprastruktur,” imbuhnya.

Adipati pun mengimbau kepada seluruh warga Lampung di manapun berada agar mendukung Lampung

sebagai ibukota yang baru, menggantikan Jakarta. “Mari kita dukung DKI Lampung,” tutupnya.

Sementara, Ari Meizary mengatakan, rencana tentang analisa berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Lampung sebelumnya telah dituangkan kebentuk analisa secara akademis. Usulan Lampung menjadi ibukota, bertujuan agar kedepannya kemajuan diberbagai bidang dapat diwujudkan di provinsi pengubung antara Sumatera dan pulau Jawa itu.

“Sebelumnya analisa ini sudah dibuat dengan berkoordinasi bersama UIN, Itera dan selanjutnya juga Unila akan menyusul. Dan hal ini kemudian ditanda tangani oleh seluruh rektor se-Provinsi Lampung terkait kajian akademisnya,” ujarnya. (Sandi)

POLRES Way Kanan menggelar jalan sehat dan senam bersama di lapangan Mapolres Way Kanan. Kegiatan itu dalam rangka memeriahkan HUT Bhayangkara ke-73.

Kegiatan olahraga diawali dengan jalan santai dilanjutkan senam bersama. Usai senam, semua tokoh dan komponen masyarakat melakukan penandatanganan Deklarasi Tolak Kerusuhan, Minggu (23/6) Kapolres Way Kanan, AKBP Andy Siswantoro, mengatakan deklarasi ini tujuannya untuk mencegah kerusuhan di tengah memanasnya hasil pemilihan yang masih ramai. Kegiatan

ini merupakan penolakan terjadinya aksi unjuk rasa yang berujung anarkis.

“Alhamdulillah di wilayah Way Kanan tidak ada kerusuhan, boleh beda pilihan namun kita tetap menghargai satu dengan lainnya. Boleh beda partainya tetapi tetap bersatu. Saya meminta agar masyarakat jangan terpengaruh dan terprovokasi.

Sebab saat ini, tak ada untungnya bagi Kabupaten Way Kanan," ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI/Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers dan ormas serta komponen masyarakat. Dimana selama pelaksanaan Pemilu berjalan kondusif dan tidak ada kejadian yang menonjol. (Sandi)

LALULINTAS

Satlantas Awasi Kendaraan Roda Empat WAY KANAN - SATLANTAS Polres Way Kanan terus melakukan pengawasan terhadap kendaraan roda empat yang melintas di Jembatan Way Umpu, Kampung Negri Baru Dusun Umpu Baru, Way Kanan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengantisispasi jebolnya jembatan Way Umpu.

Kapolres Way Kanan, AKBP Andy Siwantoro mengatakan pihaknya fokus mengawasi kendaraan yang muatannya melebihi tonase. “Kita mengimbau kepada pemilik truk atau kendaran yang akan melintasi di Jalinsum agar muatan tidak lebih dari 15 ton. Mengingat jembatan Way Umpu kondisinya tidak memungkinkan dilalui oleh kendaran yang tonasenya lebihi dari 15 ton,” jelasnya, Minggu (23/6). “Apa bila dipaksakan lebih dari 15 ton, tidak menutup kemungkinan jembatan akan patah atau jebol seperti yang dialami oleh jembatan Way Mesuji Km 174, yang berada di perbatasan Sumsel-Lampung," imbuhnya.

Selain jembatan Way Umpu, jembatan Way Besai Banjarmasin juga rusak berat. Kedua jembatan di Way Kanan tidak layak dilaluli kendaran yang melebihi tonase yang telah ditetapkan, yaitu 15 ton.

“Jadi kami mengimbau bagi perusahaan yang memiliki kendaraan truk atau fuso yang tadinya muatannya yang lebih dari 15 ton, diharapkan bila melintasi Jalinsum Way Kanan agara tonasenya tidak lebih dari 15 ton. Apa bila jembatan Way Umpu sampai putus atau jebol, maka arus lalulintas penghubung Provinsi Lampung dan Sumsel akan ikut putus juga. Dampaknya akan menggangu roda perekonomian masyarakat,” tandasnya.

Dalam hal ini, sambungdia, polisi hanya menyampaikan imbauan.

Untuk penindakan harus ada koordinasi dengan instansi terkait. (Sandi)

TANGGAMUS

Ditinggal Mudik, Rumah Ludes Terbakar Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanggamus. Kali ini, kebakaran menghanguskan kontrakan dua pintu milik Suratman (50) dan satu rumah permanen milik Alharmon (49), di RT. 22/ RW. 07, Lingkungan Taman Putra, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotaagung, Sabtu (22/6).

Tanggamus (Kupas Tuntas) TIDAK ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun api menghanguskan sejumlah barang, termasuk dua sepeda motor di rumah Alharmon. Kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp300 juta. Api berkobar dengan cepat dan membakar rumah kontrakan yang terbuat dari papan serta geribik tersebut. Lantas merambat ke rumah Alharmon di sisi Timur. Gudang kayu yang berada di depan kontrakan juga tidak luput dari sambaran api.

Saat kejadian, penghuni kontrakan Sumpena (60), sedang mudik ke Jawa. Sementara Alharmon dan ke-

luarganya juga pulang kampung ke Padang, Sumatera Barat. Dari informasi yang dihimpun, kebakaran berasal dari pojok kontrakan yang dihuni Sumpena. Diduga ada korsleting. Api kemudian merambat ke bagian lain.

Menurut Agus Salam (54), penghuni kontrakan yang lain, saat kejadian, ia hendak beristirahat. Lantas api berkobar dan membakar kontrakan.

Kobaran api tersebut berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.30 WIB oleh warga serta dibantu satu unit pemadam kebakaran yang datang ke lokasi.

“Kebakaran berawal dari pojok kontrakan yang biasanya di huni Sumpena diduga disebabkan korsleting listrik.

Saya baru saja tiba dari be-

kerja di pasar dan hendak beristrahat,” jelasnya.

Kapolsek Kotaagung AKP Muji Harjono bersama sejumlah anggotanya pun langsung meluncur ke lokasi dan ikut memadamkan api. “Berdasar keterangan saksi, kebakaran terjadi sekitar pukul 12.32 WIB,” kata Muji Harjono mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto.

Muji menjelaskan, kebakaran kali pertama diketahui Agus Salam yang sedang beristrahat di kontrakan. “Saksi sedang istirahat dan merasakan hawa panas. Saat terbangun, ia melihat kontrakan disebelahnya terbakar,” jelas dia.

Pihaknya masih terus meminta sejumlah keterangan saksi-saksi tambahan guna memastikan asal api. “Kami masih meminta keterangan saksi-saksi tambahan. Untuk sementara, berdasar keterangan saksi Agus Salam, api diduga dari rumah kontrakan Sumpena,” imbuhnya.

Sementara, Kabid Linmas

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

TINGGAL PUING – KONTRAKAN dua pintu dan satu rumah di RT. 22/RW. 07, Lingkungan Taman Putra, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotaagung, ludes terbakar pada Sabtu (22/6). Tampak yang tersisa hanya puing-puing bangunan.

Satpol PP Tanggamus Jhon Awaludin mengatakan, dua armada pemadam kebakar-

MI Mathla'ul Anwar Tanggamus Kembangkan Ecobrick Tanggamus (Kupas Tuntas) SEBUAH sekolah di Tanggamus, Provinsi Lampung mengembangkan ecobrick.

Adalah Raudatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mathla'ul Anwar Kebumen yang terletak di Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, dimana setiap siswanya memiliki tempat sampah plastik sendiri.

Kepala MI Mathla'ul Anwar, Nurul Halim mengatakan, Sabtu (22/6) pengem-

bangan tersebut terinspirasi dari Asinfokom Satkornas Banser, Gatot Arifianto. “Inspirasinya dari Sahabat Gatot Arifianto, Asinfokom Satkornas Banser. Kami berbincang bagaimana anak didik bisa ramah terhadap lingkungan," ujar Halim.

Dengan ecobrick, para siswa dapat langsung membuang sampah plastik dengan memasukkan ke dalam botol yang mereka milikki. Botolbotol yang sudah terisi penuh oleh sampah plastik dapat dimanfaatkan untuk membuat kreasi kerajinan lainnya.

Dengan adanya ecobrick se-

lain mengurangi sampah, juga dapat mendatangkan manfaat tambahan.

Peluncuran program tersebut dilakukan pada acara akhirussanah. "Satu karung sampah plastik bersih bisa dimasukan dalam satu botol plastik mineral 1.500 mililiter," kata Halim lagi.

Di depan ratusan wali murid dan undangan yang hadir, Halim berharap pengelolaan ecobrick menjadi kebiasan anak didiknya. "Jadi mohon dukungan Ibu dan Bapak saat di rumah," imbuhnya.

Sementara itu Gatot Arifianto mengatakan, terkait per-

soalan sampah, Indonesia ialah negara peringkat dua pembuang sampah plastik di laut.

Dampak negatif sampah plastik di tanah juga tidak sejalan dengan harapan pendidikan.

“Kita berharap generasi kita mendatang berkualitas. Tapi itu akan menjadi omong kosong, jika tanah tercemari sampah plastik. Maka air yang merupakan unsur penting tubuh manusia juga akan tercemari," kata Gatot menambahkan.

Sampah plastik, lanjut Gatot, terurai kurang lebih selama 50 tahun. Maka perlu ada gerakan dan kesadaran bersama untuk mengatasinya. (Nu)

an (damkar) diturunkan untuk memadamkan api. “Anggota sempat kesulitan membawa

armada damkar ke lokasi.

Sebab akses jalan yang sempit,” kata Jhon. (Sayuti)

KRIMINAL

Tiga Pengguna Sabu Dibekuk TANGGAMUS - SATUAN Reserse Narkoba Polres Tanggamus kembali mengamankan tiga penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Kotaagung. Dari ketiga terduga, salah seorang merupakan ibu rumah tangga (IRT) berinisial WN (28) warga Kelurahan Baros, kemudian dua pria bernisial AH (27) juga warga Baros dan HE (28) warga Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung.

Kasatresnarkoba Polres Tanggamus AKP Hendra Gunawan mengungkapkan, ketiga terduga diamankan setelah pihaknya menyelidiki informasi masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kota Agung. Berdasarkan informasi tersebut, tim Satresnarkoba kemudian bergerak ke TKP, sehingga berhasil diamankan secara berturut-turut mulai dari terduga WN, AH dan terakhir HE. “Terduga WN berhasil diamankan di rumahnya di Kelurahan Baros dan AH di Kelurahan Pasar Madang pukul 11.00 Wib, kemudian HE diamankan di Pekon Kusa, Kecamatan Kota Agung sekitar pukul 12.00 Wib," ungkap AKP Hendra Gunawan, Sabtu (22/6).

Saat ini ketiga terduga pelaku diamankan di Polres Tanggamus guna proses penyelidikan serta mengungkap jaringan para terduga.

"Sementara tiga terduga yang kita amankan ditahan di Mapolres Tanggamus guna proses penyelidikan lebih lanjut. Informasi lanjutan akan kami informasikan melalui konferensi pers," tandasnya. (Sayuti)

Senin, 24 Juni 2019

SAMBUNGAN

Aprindo Minta Pengusaha Ritel Melek Persaingan Jakarta (Kupas Tuntas) GERAI ritel modern yang dimiliki oleh PT Hero Supermarket Tbk, Giant, dikabarkan akan menutup 6 buah ritelnya di Jabodetabek mulai 28 Juli 2019.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan, buka-tutupnya toko dalam usaha ritel memang sudah biasa terjadi.

"Buka tutup toko adalah hal biasa bagi retailer, perusahaan apapun bisa menutup toko, hanya skala tutup tokonya sekaligus atau tidak sekaligus, itu masalahnya di situ," kata Tutum Rahanta, Minggu (23/6).

Tutum menilai, tutupnya sejumlah gerai Giant di Jabodetabek lebih karena ketidakmampuan toko tersebut untuk menghidupi bisnisnya.

Jika toko tersebut bisa menutup kerugian meski tak memberikan banyak kontribusi

kepada perusahaan, kemungkinan besar penutupan toko tak akan terjadi.

"Saya kira itu lebih kepada ketidakmampuan toko tersebut, jadi dia (Giant) tidak bisa menghidupi diri sendiri.

Kalau dia masih bisa menutupi kerugian ataupun seluruh biaya kebutuhan, walaupun dia tidak bisa memberikan kontribusi lebih banyak terhadap perusahaan secara keseluruhan, mungkin tidak tutup," ungkap Tutum.

Untuk meminimalisir penutupan toko, Tutum menyarankan peritel untuk melek terhadap persaingan yang semakin lama semakin ketat di era digital. Selain itu, peritel online yang menjadi pesaing beberapa toko ritel offline pun harus ditertibkan agar persaingan berjalan sehat.

"Pasti kita melihat persaingan makin lama makin ketat, sehingga memberikan dampak kepada outlet yang tidak mampu bersaing. Persaingan itu harus menjadi suatu perhatian. Apakah persaingan itu adil atau tidak.

Dinas ...

Kalau tidak adil, ini menjadi masalah," ujar Tutum.

Selain melek persaingan, peritel juga diharapkan melakukan berbagai inovasi produk maupun cara penjualan. Contohnya, selalu mengecek ulang letak toko tersebut sesuai kebutuhan konsumen.

"Terkait masalah letak, kita pastikan untuk re-check letaknya, apakah konsumen di awal buka toko masih sama atau tidak. Kalau konsumennya berubah, dia harus berubah juga produknya.

Lihat juga apa ada ke salahan dalam mengatur ritel tersebut atau bagaimana," saran Tutum.

Jadi, ucap Tutum, penutupan toko memang sudah biasa terjadi. Tapi peritel mesti tahu penyebab toko tersebut tutup sehingga penutupan toko tidak terus berulang. "Jadi penutupan toko adalah hal biasa. yang tidak biasa ini jumlahnya yang banyak dan apa masalahnya. Penyebabnya yang penting," pungkas dia. (Kps)

PKB Siapkan Banyak Kader di Kabinet Jokowi Jawa Barat (Kupas Tuntas) PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menyodorkan sebanyak-banyak kader untuk mengisi kabinet JokowiMa'ruf Amin. PKB tentu menyerahkan sepenuhnya komposisi kabinet kepada Jokowi.

Sejauh ini, dalam Kabinet Indonesia Kerja, PKB sudah menempatkan tiga kadernya. Ada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan capres Jokowi akan segera menggelar pertemuan dengan partai-partai pengusungnya pada Pilpres 2019. Dalam pertemuan itu nantinya ber-

sifat masukan-masukan.

"Sejauh ini belum ada pembicaraan. Presiden bilang akan ada waktu khusus untuk semua stakeholder pendukung Pak Jokowi diajak diskusi. Semua bersifat masukan," tutur Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, saat halalbihalal di kantor DPW PKB Jawa Barat, Minggu (23/6).

Menurutnya, PKB akan menawarkan sejumlah kader terbaiknya untuk membantu kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Meski ia belum bisa menyebutkan siapa saja kader yang disiapkan tersebut.

"Akan masukan (kader) sebanyak banyaknya, kita serahkan ke presiden. Insyaallah ada (dari Jawa Barat)," ucap Cak Imin.

Ia belum dapat memastikan posisi yang akan ditempati kadernya nanti.

Na m u n , i a b e r h a r a p K e mendes PDTT tetap dipegang oleh PKB.

Oknum ... bekas narkoba jenis sabu.

Terpisah Kasi Penkum Kejati Lampung, Ari Wibowo, beberapa kali dihubungi melalui ponselnya enggan menjawab meskipun dalam keadaan aktif.

Untuk diketahui, sebelumnya seorang jaksa di Kejari Lampung Timur pada bulan

”

"Semoga tidak terjadi (diambil partai lain). Moga-moga masih PKB," ujar Cak Imin.

Pada Pemilu 2019, selain mengantarkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, perolehan suara PKB juga meningkat. PKB menempatkan 58 kadernya di Senayan. (Dtc) Dari Hal 1

Desember 2018 lalu juga diamankan Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung.

Dia adalah Rengga yang menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Datun Kejari Lampung Timur.

Rengga diamankan berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka Andi

Polda ... pipa paralon ukuran 4 inci, 2 buah selang spiral warna biru dan 5 kubik pasir.

“Para tersangka ini diduga telah melakukan penambangan pasir tanpa dilengkapi Izin Usaha Penambangan (IUP) di Dusun Purna Jaya, Kelurahan Kedung Ringin, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur,” terangnya.

Ia menambahkan, Ditreskrimsus masih akan terus menyelidiki tambang pasir yang diduga ilegal di Kecamatan Labuhanmaringgai dan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.

Binsar menegaskan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk ke Subditnya, termasuk masalah tambang ilegal. “Setiap laporan yang ada, baik melalui pemberitaan di media massa seperti tambang ilegal itu, akan kita tindaklanjuti,” kata Binsar.

Menurutnya, jajaran Tipiter bakal terjun ke lapangan

“

Sejauh ini belum ada pembicaraan.

Presiden bilang akan ada waktu khusus untuk semua stakeholder pendukung Pak Jokowi diajak diskusi.

Semua bersifat masukan

(sudah vonis). Namun, karena tidak terbukti ada keterlibatannya, Rengga hanya dikenakan wajib lapor, meskipun urinenya menurut kepolisian dinyatakan positif.

Berbeda dengan pihak kejaksaan yang menyatakan bahwa urine Rengga, dinyatakan negatif. (Oscar) Dari Hal 1

untuk mengumpulkan dokumentasi lapangan guna penyelidikan dugaan penambangan tanpa izin tersebut.

“Segera kita selidiki,” tegasnya.

Dimintai tanggapannya, Pengamat Hukum Universitas Lampung Budiono berharap Polda Lampung bisa mengusut secara tuntas aktifitas tambang pasir yang diduga ilegal di Lampung Timur.

Apalagi, eksloitasi tambang pasir ilegal itu juga sudah merusak lingkungan sekitar.

“Harapannya tentu Polda Lampung bisa mengusut secara tuntas tambang pasir ilegal di Lamtim ini. Kalau terus dibiarkan dan tidak ada tindakan tegas, dkhawatirkan tambang ilegal makin marak dan kerusakan lingkungan juga semakin parah,” kata Budiono, kemarin.

Menurutnya, tindak pidana yang berdampak pada kerusakan lingkungan harus cepat ditangani, sehingga

bisa kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut. Karena lanjut dia, kerusakan lingkungan akan berdampak lebih luas terhadap masyarakat setempat.

Sebelumnya, Anggota DPRD Lampung Timur Purwanto mengakui, sejak penanganan tambang pasir diambilalih Provinsi pada 2017 lalu, DPRD belum pernah melakukan sidak ke lokasi.

Purwanto menegaskan, kalau ada kerusakan lingkungan seperti ini, maka yang akan menanggung masyarakat di sekitar lokasi. Menyikapi hal itu, ia bersama anggota dewan lain akan segera menindaklanjuti persoalan ekploitasi pasir secara ilegal tersebut.

“Kami berinisiatif akan melakukan hearing dengan dinas terkait dan pengusaha tambang pasir untuk mencari solusi persoalan ekploitasi pasir yang belum ada kejelasan perizinan,” ujarnya. (Tim)

baba meminta Diskes Tubaba mencabut izin RS Asy Syifa Medika dan menghentikan sementara kegiatan operasionalnya.

"Dinas Kesehatan harus mencabut izin RS Asy Syifa.

Kemudian, setop operasional rumah sakit," kata Edison selaku Ketua Komisi II DPRD Tubaba melalui ponselnya, Minggu (23/6).

Menurut Edison, Diskes Tubaba harus bersikap tegas terhadap RS AsySyifa, lantaran selama ini RS tersebut kerap membuat ulah yang merugikan masyarakat.

"RS Asy Syifa itu sudah sering melakukan tindakan medis gagal sehingga ber akibat fatal. Jadi, saya minta Diskes Tubaba harus tegaslah ya, jangan ada masalah diselesaikan di bawah ta ngan begitu-begitu saja," ujarnya.

Menurutnya, pihaknya menunggu sikap pro aktif dari Diskes Tubaba dalam menyikapi kasus ini. "Kalau untuk hearing, kita lihat dulu

Dari Hal 1

Diskes Tubaba mau nggak koordinasi dengan kita (DPRD). Nanti kita lihat sikap Diskes," ujarnya.

Sementara Komisi I DPRD Tubaba mempertanyakan kelengkapan izin operasional RS Asy Syifa." Ya nanti kita lihat dulu izin-izin yang dikantongi oleh RS Asy Syifa.

Coba saya koordinasikan dengan kawan-kawan (Komisi I) untuk kroscek izin RS itu," ucap Saiful Muhdofi, Anggota Komisi I. Sebelumnya, Majril selaku Humas RS Asy Syifa akan membahas secara internal dugaan malapraktik yang telah dilaporkan ke Polres Tuba itu.

“Menyikapi hal tersebut, kami jajaran direksi menggelar rapat untuk mengambil langkah-langkah," ucapnya.

Ia juga menyatakan, akan dilakukan audit medik oleh Komite Medik RS. Hal itu sesuai dengan perintah direktur.

Diberitakan sebelumnya, Septina (25) warga Tiyuh

Disdikbud ... pengumuman hasil PPDB jenjang SMA yang sebelumnya akan dilakukan pada 20 Juni 2019.

Menurutnya, penundaan dikarenakan adanya masukan dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung yang mendapati beberapa persoalan atas penerapan dari juknis PPDB untuk SMA Tahun Ajaran 2019-2020.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap Juknis PPDB itu salah satunya terkait persyaratan berkas yang mengharuskan surat keterangan domisili yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Lebih lanjut dia menga-

takan, juknis yang telah dievaluasi itu nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung sebagai landasan pelaksanaan PPDB. "Ya kemungkinan Senin (Hari ini) Pak Gubernur akan menandatangani untuk pengesahan Pergub," kata Sulpakar kepada Kupas Tuntas, Minggu (23/6).

Ia melanjutkan, sembari menunggu Pergub tentang PPDB yang diteken Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Disdikbud Lampung akan memperpanjang waktu pendaftaran PPDB SMA/ SMK hingga Rabu (26/6) mendatang.

Dengan demikian, sambung dia, penundaan pengumuman dilakukan hingga Pergub telah selesai diterbitkan. Namun yang terpenting menurutnya, penundaan bertujuan agar aspirasi masyarakat dapat terakomodir melalui Pergub yang baru.

"Kami memberikan penjelasan kepada masyarakat lewat sekolah bahwa pengumuman kami tunda sementara sampai Pergub selesai. Ini supaya masyarakat jelas bagaimana sistem PPDB baru ini bisa berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi saya rasa masyarakat akan memahami," imbuhnya. (Erik) Dari Hal 1

kan lingkungan bekas galian tambang.

Harus ada tindakan hukum tegas terhadap siapapun yang terlibat langsung dalam pertambangan ilegal itu. Jangan sampai kaum pemodal yang sudah mengeruk keuntungan besar itu, pergi begitu saja tanpa peduli dengan lingkungan yang pernah dikeruk hasilnya.

Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menular ke daerah-daerah lain yang juga punya kandungan tambang pasir melimpah.

Masyarakat setempat yang dirugikan langsung dengan adanya tambang ilegal, juga harus bersikap proaktif. Paling tidak warga bisa menyampaikan laporan pengaduan ke aparat pene-

BPK ... anggaran sebesar Rp1,7 triliun saat pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Lampung tahun 2018. Dan kita tidak sebutkan berapa jumlah defisit dalam hasil pemeriksaan, tapi akan terjadi bahwa Pemprov akan mengalami permasalahan keuangan di kemudian hari," jelas Wibowo.

Ia menjabarkan, dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD Provinsi Lampung tahun 2018, diketahui realisasi pendapatan Provinsi Lampung senilai Rp 6,8 triliun, sementara besaran belanja sekitar Rp7,3 triliun. Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp500 miliar.

"Jadi per 31 Desember 2018, defisitnya itu Rp 500 miliar. Dan bukan sebesar Rp1,7 triliun," terangnya.

Dalam upaya menutupi defisit Rp500 miliar itu, lanjut dia, berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Lampung seperti dengan cara hutang kepada PT Sarana Multi Infrastrur (SMI)

Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Tulangbawang Barat (Tubaba), melaporkan pihak menajemen Rumah Sakit Asy Syifa dengan tuduhan melakukan malapraktik ke Mapolres Tulang Bawang, Kamis (20/6).

Diduga oknum dokter di Rumah Sakit (RS) Asy Syfa telah melakukan kelalaian sehingga ada benda asing yang tertinggal di perut Septina usai melahirkan secara caesar pada 27 Maret 2019 lalu. Beruntung, benda asing berupa kain kasa itu bisa segera dikeluarkan dari perut ibu muda tersebut.

Kain kasa yang sudah berwarna kehijauan dan berbau menyengat itu, dikeluarkan oleh tenaga medis dari Poned Panaraganj a ya, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kamis (20/ 6). Itu terjadi ketika korban hendak memeriksakan kesehatannya, setelah be berapa bulan terakhir merasa tidak enak pada bagian perutnya. (Irawan/Win) Dari Hal 1

Tangkap ... meskipun sama sekali tidak mengantongi izin. Dampaknya, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan semakin luas. Apalagi, para perusahaan penambang pasir tersebut tidak pernah bersedia memulihkan bekas galian tambang seperti semula. Akibatnya, lingkungan sekitar pun semakin tandus dan gersang serta tidak produktif.

Dengan adanya kasus tambang pasir ilegal yang sudah ditangani Polda Lampung tersebut, polisi diharapkan tidak berhenti sampai disitu. Polisi harus bisa terus bergerak untuk membidik para pengusaha nakal tambang ilegal lainnya. Apalagi, selain masih ada perusahaan yang beraktifitas, perusahaan lain yang sudah pergi juga tidak pernah memulih-

9

gak hukum disertai dengan bukti yang kongkret siapa perusahaan yang harus bertanggung jawab dengan tambang pasir di wilayah setempat.

Laporan pengaduan itu bisa menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti tambahan, guna mengusut tuntas kasus lingkungan hidup tersebut.

Jika warga takut atau khawatir, bisa meminta pendampingan ke lembaga bantuan hukum (LBH) untuk mendampingi mereka.

Yang pasti “siapa yang menabur angin akan menuai badai”.

Artinya, siapa yang berbuat maka dia pula yang harus bertanggung jawab. Jangan sampai sudah berbuat, lalu lari dari tanggung jawab. (**) Dari Hal 1

sebesar Rp 600 miliar.

Upaya selanjutnya dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada APBD 2017 sebesar Rp50 miliar. "Namun ternyata di tahun 2018 Pemprov mengeluarkan sebagian uangnya untuk diinvestasikan kepada 3 BUMD (Lampung Jasa Utama, Wahana Raharja, dan Bank Lampung).

Dan ternyata masih ada Silpa Rp93 miliar," paparnya.

Namun demikian, sambung dia, Silpa sebesar Rp93 miliar itu hanyalah angka di atas laporan. Padahal masih banyak kewajiban Pemprov Lampung dalam jangka pendek yang harus dibayarkan.

Salah satunya yaitu hutang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 15 kabupaten/kota yang jumlahnya lebih dari 700 miliar.

"Ada hutang pada kabupaten/kota yang seharusnya dibayarkan, bukan ditunggu dua sampai empat tahun baru dibayarkan. Tidak boleh uang itu tersimpan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya,

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai mencicil membayar hutang dana bagi hasil (DBH) untuk triwulan I tahun 2019 sebesar Rp181 miliar kepada 15 kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung.

"S udah disetujui untuk mencairkan DBH alokasi triwulan pertama 2019. Memang masih ada hutang kita yang 2018. Tapi yang baru turun di triwulan 2019 langsung dibayarkan," jelas Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Taufik Hidayat.

Taufik menjelaskan, Pemprov Lampung masih mempunyai kewajiban untuk membayar DBH pada triwulan III dan IV tahun 2018 kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 794 miliar. Terbagi atas DBH pajak daerah sebesar Rp704 Miliar dan pajak rokok sebesar Rp85 miliar.

"Hutang tersebut akan dibayarkan dengan menggunakan 50% DBH milik Pemprov Lampung, yang akan dibayarkan pada Triwulan IV 2019 dan di tahun 2020," ujarnya. (Erik)

10

Senin, 24 Juni 2019

SELEBRITI

Bassis Band Boomerang Ditangkap Terkait Ganja

Nissa

Satu lagi musikus Indonesia yang berurusan dengan pihak berwajib. Ia adalah Hubert Henry Limahelu, basis Boomerang, yang tertangkap polisi karena memiliki dan mengonsumsi narkoba.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - POLISI menyita barang bukti ganja seberat 6,7 gram dari personel grup band Boomerang ini. Dikatakan Kasatreskoba Polrestabes Surabaya, Kompol Memo Ardian, Hubert Henry Limahelu tertangkap pada 19 Juni 2019 lalu. Anggota Boomerang ini tak sendirian.

Ia ditangkap bersama dengan lima orang lainnya.

"Penangkapan tersangka

Henry merupakan hasil pengembangan dari tersangka lainnya," ungkap Kompol Ardian.

Kompol Memo Adrian menambahkan proses penangkapan Hubert Henry Limahelu dilakukan setelah berhasil mengamankan tersangka Dimas. Darinya terungkap nama lain yang terlibat.

Disebutkan juga, polisi menyita 12 paket ganja yang ditotal seberat 1,6

kilogram dari tangan Dimas.

Tak hanya berhenti dari di situ saja, polisi juga berhasil menemukan buktibukti lain dari tersangka yang berkaitan dengan kasus ini. Setidaknya total ada enam tersangka yang diamankan termasuk Henry.

"Barang bukti dari tersangka lainnya, yakni Hasan Azhari disita 7 bungkus ganja, dari Julian Azhari disita 2 linting ganja.

Kemudian dari tersangka Rudianto, kita menyita 5 bungkus ganja kurang lebih 179 gram. Untuk Henry sendiri kurang lebih 6,7 gram," pungkas Kompol Memo Ardian. (Lp6)

Menjadi Mualaf, Deddy Corbuzier Tak Akan Ganti Nama Nissa Sabyan Menangis Nonton Filmnya Sendiri KUPAS TUNTAS JAKARTA - KISAH perjalanan karier grup musik religi yang sedang digandrungi, Sabyan Gambus difilmkan melalui Millenia Pictures. Film yang berjudul Sabyan Menjemput Mimpi ini dibintangi oleh para personel Sabyan sendiri seperti Nissa, Ayus, Kamal, Tebe, Owan, dan Anis.

Produser Millennia Pictures, Putut Wijanarko mengatakan, bahwa dia sangat optimis film Sabyan Menjemput Mimpi mampu bersaing dengan banyaknya film lain, karena mengandung pesan inspiratif di dalamnya.

“Kami optimis bahwa film Sabyan Menjemput Mimpi

bakal mampu bersaing karena film ini juga telah dipersiapkan sebaik mungkin. Film ini menularkan keyakinan diri dan menginspirasi bagi penonton,” ucap Putut.

Terjun ke dunia akting untuk pertama kalinya tentu dirasa sangat berbeda oleh seluruh personel Sabyan Gambus. Nissa, sebagai vokalis mengatakan, bahwa berakting untuk pertama kali membuatnya dan personel lain canggung dan bingung. “Sangat beda (nyanyi dan akting) kalau di panggung kan nyanyi saja memang hobi kita. Kalau di film kan banyak bingungnya, gimana cara ini itu,” ucap Nissa di Epicentrum

XXI, beberapa waktu lalu.

Vokalis berwajah mungil itu mengaku bahwa selama menonton kisah perjuangannya difilmkan, ia tidak berhenti menangis. Nissa merasa tidak percaya bahwa akhirnya kisahnya diangkat ke layar lebar.

“Nissa setelah nonton full film ini senang sih ternyata.

Oh gue bisa akting juga. Pas tadi nonton tuh kayak beneran enggak sih?

Enggak berhenti nangis,” kata Nissa.

Film yang juga dibintangi oleh Dicky Chandra, Cici Tegal, Ade Firman Hakim, Tarzan, dan Shenina Cinammon itu akan tayang serentak di seluruh bioskop Tanah Air mulai 27 Juni 2019. (Vv)

KUPAS TUNTAS JAKARTA - DEDDY Corbuzier baru-baru ini menjadi pusat perhatian kembali. Pasalnya, presenter 42 tahun ini secara resmi berpindah keyakinan dengan memeluk agama Islam.

Deddy Corbuzier diketahui sudah tertarik dengan Islam sejak beberapa tahun

lalu. Dan akhirnya Deddy dibimbing sahabat sekaligus guru spiritualnya, Gus Miftah, mendalami islam pada delapan bulan terakhir.

Sampai akhirnya ia memantapkan hati untuk mengucapkan dua kalimat syahadat pada Jumat (21/6) lalu. Memang, setelah resmi menjadi mualaf banyak

Pasha Ungu dan Okie Agustina Kompak di Wisuda Anak

Bintang Iklan, Anak Sandra Dewi Tuai Pujian KUPAS TUNTAS JAKARTA - SEPERTINYA bakat akting Sandra Dewi sudah mengalir di dalam tubuh putranya, Raphael Moeis. Buktinya, belum genap berusia dua tahun, putra Sandra Dewi itu terlihat pintar berakting.

Anak Sandra Dewi itu dipilih menjadi bintang iklan salah satu produk perawatan. Hal itu terlihat dari unggahan Sandra Dewi pada Sabtu (22/6).

Dalam unggahannya itu, anak Sandra Dewi terlihat menggemaskan dan sangat tenang di depan kamera.

"Hmm .. wangi @raphaelmoeis

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a.

Pesta pernikahan Adat/Nasional, b.

Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

DIJUAL DIJUALcepatsebidangTanahLebar52 meter Panjang 70 meter di Seputaran Terminal Menggala Lingkungan Gambar Gunung Sakti Kelurahan MenggalaSelatanKecamatanMenggala KabupatenTulangBawangatautepatdi samping Hotel Sarbini, Sangat cocok untuk mengembangkan usaha anda.

Hubungi Yuni Tarmisi : 081294478630

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIA PARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

hari ini shooting buat iklan produk barunya @attitudeliving_id super fun!!!" tulis Sandra Dewi menyertai unggahan tersebut.

Pemandangan tersebut membuat kolom komentar di unggahan itu dipenuhi oleh pujian dari warganet.

Banyak yang meyakini bahwa Raphael Moeis telah memiliki bakat akting yang diwarisi oleh sang ibunda.

"Serunya hahaha bakat nurun dr Mami yah Rafa ," puji @disneymania88. "Pinter bgt si msh bayik udh ngerti shooting iklan gmz ," timpal @queenyra. (Lp6)

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

RUMAH KONTRAKAN KOST-KOSAN KOST-KOSTANhrian/minggu/Bln,Fas: AC,TV,Kmrmandididalam,ParkirLuas &Aman.Hub.085384565777.Jln.P.Antasari No.171B.Lampung,HrgMulai100rb/Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub NoTlpKantor(0721)486313/BapakBoy :085269222797/Bapak Ari:085208466595.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909,081272193361,0811919121 PENGISIAN RACUN API

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238

yang mempertanyakan apakah Deddy akan mengganti namanya.

Deddy Corbuzier pun mengungkapkan, jika dirinya tidak berencana untuk mengganti namanya menjadi lebih islami, saat ia memberi keterangan kepada pers setelah selesai prosesi mualaf. (Lp6)

Pasha - Kiesha Alvaro - Okie Agustina

KUPAS TUNTAS JAKARTA - STATUS Pasha Ungu dan Okie Agustina memang sudah bukan suami istri. Bahkan, keduanya sudah memiliki pasangan hidup baru masingmasing. Namun saat anak mereka wisuda, kekompakan sebagai orangtua tetap dipertahankan.

Belum lama ini, putra sulung Pasha Ungu dan Okie Agustina, Kiesha Alvaro, menjalani prosesi wisuda. Ia dinyatakan lulus dari jenjang Sekolah

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak?

Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

07215613282.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

Menengah Pertama (SMP).

Mengintip akun Instagramnya, Kiesha Alvaro mengunggah foto ketika orangtuanya menghadiri acara wisudanya.

Kiesha yang berada di tengah-tengah keduanya, tampak merangkul sang ayah dan ibunda.

Pasha Ungu tampak mengenakan batik paduan warna hitam dan cokelat.

Sementara itu, Okie Agustina terlihat mengenakan gamis berwarna cokelat.

"Hmmmm... Putih abu abu?" tulis Kiesha Alvaro melalui

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4. Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

JUAL BELI LOGAM MORAJaya,jualbelilogam,besituadll.

Alamat: jln soekarno hatta, srengsem sampingsopjanda.Hubungi:081379933788

akun Instagramnya, @kiesha.alvaro.

Tak hanya Kiesha, Pasha pun mengunggah video saat bersama sang anak. Ia mengaku bersyukur sang anak kini akan menginjak bangku SMA. "Fase kedua sudah kau lalui.. di fase ketiga nanti mungkin sedikit lebih sulit tapi yakinlah kakak @kiesha.alvaro pasti bisa,awali semua dengan bismillah..semua sayang dan berdoa untuk k ica," tulis Pasha.

Unggahan Kiesha bersama kedua orang tuanya menarik perhatian warganet. Mereka pun memuji kekompakan Pasha Ungu dan Okie Agustina yang menghadiri wisuda anak mereka.

"Duh adem banget lihatnya," tulis @novitaamandaa07.

"Ya ampun sneng bnget de ama ni kluarga," tulis @efan963.

Rumah tangga yang dibangun Pasha Ungu dan Okie Agustina hanya bertahan 6 tahun. Sampai akhirnya, Pasha Ungu memutuskan menikah lagi pada 2011 dan disusul Okie Agustina pada tahun 2012. (Kps)

Senin, 24 Juni 2019

EKONOMI

11

Jelang Idul Adha, Kementan Amankan Pasokan Cabai Selepas Idul Fitri, Kementerian Pertanian memetakan daerah sentra utama produksi cabai menjelang Idul Adha 1440 H di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Magelang. Sebagai salah satu pemasok cabai terbesar nasional, Magelang berkontribusi mempengaruhi angka produksi bahkan harga cabai secara nasional.

Jakarta (Kupas Tuntas) DIREKTUR Sayuran dan Tanaman Obat, Moh Ismail Wahab kembali menegaskan bahwa pertanaman cabai di lapangan saat ini dalam kon-

disi aman terkendali. Dirinya menyatakan bahwa sejak empat bulan lalu telah dirancang manajemen pola tanam termasuk pemenuhan produksi jelang lebaran haji.

"Kami terus melakukan pembinaan intensif di lapangan. Magelang, Cianjur,

Bandung, Kediri, Banyuwangi kita pantau langsung secara intensif di lapangan. Alhamdulillah pertanaman masih terpelihara optimal. Ini penting karena kadang petani hanya hanya fokus pada Idul Fitri saja, padahal ada Idul Adha yang di beberapa daerah lebih semarak perayaannya," ujar Ismail, Minggu (23/6).

Kepala Seksi Hortikultura Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Magelang, Yoga Susilo memastikan kondisi cabai di Magelang aman stabil.

Komitmen para petani

menjalankan manajemen jadwal tanam cabai cukup baik. "Ketersedian aneka cabai di Kabupaten Magelang tersedia sepanjang tahun jadi tidak perlu khawatir kekurangan pasokan. Hasil pantauan panen aneka cabai, diperkirakan saat ini panen cabai merah keriting 70 ton per hari dan cabai rawit merah 35 ton per hari," paparnya.

Berdasarkan data realisasi luas tambah tanam aneka cabai Kabupaten Magelang sejak Januari hingga Juni, diperkirakan cabai merah keriting pada Juli - Agustus

akan panen 349 hektare setara produksi 2.153 ton. Sementara itu cabai rawit merah pada Juli - Agustus akan panen 367 hektare setara produksi 2.048 ton.

Sudarno, petani champion Desa Sonorejo Kecamatan Candi Mulyo Magelang mengaku senang dengan harga cabai yang bersahabat saat ini.

“Kami senang, harga cabai makin membaik. Kami berusaha menjalankan pola jadwal tanam yang sudah diatur, ditambah dengan bantuan cultivator dari pemerintah, tak perlu ada keraguan cabai

Magelang siap amankan pasokan menjelang Idul Adha.

Insya Allah bahkan sepanjang tahun," ujar Sudarno bangga.

Hal senada disampaikan Poni, ketua kelompok tani Tumpang Sari, Desa Paten, Kecamatan Dukun yang baru saja memanen 12 ton cabai merah keriting. "Hasilnya bagus, harganya juga bagus," ujarnya singkat.

Berdasarkan data Ditjen Hortikultura, harga cabai rawit merah di tingkat petani untuk wilayah Magelang Rp 15 ribu per kg dan cabai merah keriting Rp 35 ribu per kg. (Rpk)

Target Swasembada 2021, Produktivitas Bawang Putih Nasional Digenjot JAKARTA - MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pihaknya akan memacu produktivitas bawang putih nasional untuk memenuhi target swasembada pada 2021. Menurut dia, target tersebut mudah direalisasikan sebab Indonesia memiliki potensi lahan seluas 600 ribu hektare di 110 kabupaten.

"Tidak sulit untuk bisa swasembada mengingat potensi lahan yang kita punya sebagai PATB (perluasan areal tanam baru)," kata Amran dalam keterangan persnya, Minggu (23/6).

Dengan potensi lahan sebesar itu guna mencukupi konsumsi bawang putih nasional, pihaknya hanya membutuhkan 69 ribu hektare lahan untuk ditanami. Pemerintah pun, kata dia, terus berupaya memperluas areal tanam komoditas bawang putih untuk mengejar target swasembada.

Adapun importir bawang putih yang telah mendapatkan rekomendasi izin impor produk hortikultura (RIPH) dikenakan kewajibam tanam sebesar lima persen dari total penganjuran rekomendasi impornya.

Sesuai perhitungan Kementerian Pertanian (Kementan), dibutuhkan lahan seluas 73 ribu hektare untuk mencapai swasembada bawang putih yang terdiri dari 60 ribu hektare ditujukan untuk bawang konsumsi, dan 13 ribu hektare sisanya ditujukan untuk produksi benih. Dalam memacu hal tersebut, Amran menegaskan, Kementan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan dan lingkup Kementan untuk melakukan pengawasan terhadap program swasembada bawang putih yang ada.

"Pengawasannya untuk memastikan program ini tidak mengalami kendala secara teknis dan tetap terus menjaga pencegahan korupsi," kata dia.

Amran memastikan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang mempermainkan pangan rakyat. Dia juga memastikan akan memblacklist importir yang tidak serius mendukung program swasemvada dan wajib tanam. Saat ini, kata dia, sudah ada 15 perusahaan yang dicoret dan dimasukkan ke dalam daftar blacklist sehingga tidak lagi bisa mengimpor bawang.

Lebih lanjut Amran meminta Satgas Pangan dari Polri untuk melakukan penindakan apabila para importir terindikasi melakukan penimbunan atau kartel pangan dan mempermainkan stok di masyarakat. Pihaknya juga menjaga kalangan internal kementan tidak tergiur dengan upaya rayuan para mafia, dan ini telah terbukti Kementan diberikan penghargaan anti gratifikasi selama dua tahun berturut-turut dari KPK atas komitmen pencegahan korupsi.

“Kementan tidak akan main-main. Kami akan fokus mensejahterakan petani dan melindungi konsumen,” kata Amran.

Seperti diketahui, saat ini Kementan sedang mengejar tanam bawang putih guna mencapai swasembada. Indonesia dulu pernah swasembada bawang putih tahun 1994, dan kebutuhan konsumsi mampu dipasok dari tanam 22 ribu hektare. Namun akibat banjir impor bawang putih di masa lalu, hal itu menyebabkan petani enggan untuk bertani bawang putih. Pada awal pemerintahan periode 2014-2019 pemerintah mengkhususkan bawang putih nyaris tersisa seribuan hektare dan impornya 97 persen dari kebutuhan.

Tahun ini Indonesia tercatat mempunyai perluasan lahan hingga 20 ribu hektare dan akan terus bertambah. Amran menyebut, benih yang ditanam akan direplikasi dan diekstensifikasi secara masif di lahan-lahan potensial. (Rpk)

Foto: Ist

HALALBIHALAL – GM PT Pelindo atau IPC Cabang Panjang saat memberikan sambutan pada acara senam Bersama Insan Maritim dan Halalbihalal 1440 Hijriah dengan tema Hadirkan Cinta Dihari Yang Fitri, Jumat (21/6).

Kemensos Buka Peluang Beras Bulog Masuk BPNT Jakarta (Kupas Tuntas) PEMERINTAH melalui Kementerian Sosial (Kemensos) membuka peluang bagi setiap distributor swasta maupun Bulog untuk menjadi penyedia beras dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Diketahui, Bulog menargetkan sebanyak 70 persen berasnya dapat tersalurkan dalam program tersebut.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Andi Zainal Abidin mengatakan, mekanisme bantuan beras melalui BPNT oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) tidak melakukan penunjukkan langsung kepada Bulog sebab belum ada

dasar hukumnya. Kendati demikian, kata dia, Bulog tetap diperkenankan mengikuti kompetisi lelang dan pemilihan pasar bebas. “Sekarang sudang dibuka bebas pasarnya,” kata Andi, Minggu (23/6).

Meski begitu, penyaluran beras Bulog dalam program BPNT sudah mulai terdistribusi ke warung-warung di beberapa daerah. Menurut Andi, penyerapan beras Bulog sudah mencapai 40 persen dalam program BPNT yang telah ada. Sebagaimana diketahui, berbeda dari program Beras Sejahtera (Rastra) di mana Bulog mendapatkan penunjukkan pengalokasian berasnya, BPNT membuka akses pasar secara bebas melalui e-Warong.

Kepala Bagian Informasi

dan Humas Perum Bulog Tomi Wijaya mengatakan, saat ini Bulog sudah mengajukan permohonan penyaluran beras kepada Kemensos untuk program BPNT. Menurut Tomi, penyaluran beras dalam program tersebut cukup krusial sebab Bulog memiliki peran menyerap beras dari sisi hulu.

“Kami serap beras petani, kalau kami tidak bisa salurkan berasnya, nanti akan susah,” kata Tomi.

Adapun program bantuan BPNT yang dicanangkan pemerintah merupakan program yang menyediakan bantuan pangan berupa pemberian voucher senilai Rp 110 ribu per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Targetnya, pada 2019

ini pemerintah mencanangkan terdapat 15,6 juta keluarga yang mendapatkan BPNT dari total anggaran sebesar Rp 2,1 triliun.

Tomi menjelaskan, saat ini memang sudah ada beberapa tempat yang berasnya disuplai oleh Bulog. Kendati, masih terdapat juga suplai beras dari distributor lainnya seperti swasta. Oleh karena itu pihaknya menargetkan akan terus mengejar penyediaan beras BPNT sebesar 70 persen dalam proses yang sedang berlangsung. Dia meyakinkan, untuk program BPNT, Bulog akan berkomitmen menyalurkan beras dengan kualitas premium. “Kalau soal kualitas, kita berikan yang premium. Itu sudah ketentuan BPNT,” kata dia. (Rpk)

Pemerintah Diminta Benahi Seluruh SPBU Jakarta (Kupas Tuntas) PENYEGELAN sejumlah pompa ukur di beberapa SPBU oleh Kementerian Perdagangan, dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pasalnya, pengurangan ukuran bensin tersebut secara langsung berdampak dan merugikan masyarakat.

“Temuan kemarin itu menjadi entry point untuk memperbaiki tata kelola bisnis SPBU. Karena selama ini di daerah banyak ukurannya kerap jadi problem. Ini menurut saya yang harus dibongkar," ujar pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, Jumat malam (21/6).

Selain dijadikan titik tolak untuk melakukam pembenahan secara keseluruhan, perlu juga dibuat aturan tegas. Dengan demikian, kasus-kasus serupa tidak

terjadi. Karena menurutnya, kecurangan serupa sejatinya sudah banyak terjadi. "Supaya hal-hal ini tidak berulang, pasalnya kasus ini bukan hal yang baru. Bahkan di daerah itu punya karakter penyalahgunaan yang berbeda-beda," paparnya.

Lebih lanjut Trubus mengatakan, pemerintah harus memberikan pemahaman yang tegas kepada pemilik atau pengelola SPBU, bahwa ini untuk kepentingan masyarakat banyak, disamping kepentingan bisnis. Dia juga

mengharapkan kepada publik untuk dapat ikut serta dalam pengawasan.

Terhadap para pelaku usaha SPBU yang melakukan kecurangan, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir berharap Kemendag segera memperkarakannya. "Kalau ada indikasi pidana harus dilanjutkan, diperkarakan. Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh pelaku usaha SPBU," tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir, Jumat (21/6). (Rpk)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | SENIN, 24 JUNI 2019 www.kupastuntas.co

kupastv lampung

Isu Kenaikan Tarif Listrik Tidak Benar Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah isu kenaikan tarif tenaga listrik (TTL). Isu tersebut viral di media sosial akhirakhir ini.

Jakarta (Kupas Tuntas) MESKIPUN tidak pernah naik sejak 2017, pemerintah hingga saat ini belum memiliki rencana menaikkan tarif listrik. “Isu kenaikan tarif tenaga listrik dipastikan tidak benar. Pemerintah hingga saat ini tidak memiliki rencana untuk kenaikan tarif

listrik. Bahkan, pelanggan mampu pun tidak pernah naik sejak 2017,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, Jumat (21/6).

Agung memaparkan, tarif listrik rumah tangga mampu golongan 900 VA bahkan diberikan diskon sebesar Rp 52 per kWh sejak 1 Maret 2019 menjadi

Rp 1.352 per kWh. Sementara tarif golongan rumah tangga 1.300 VA ke atas Rp 1.467,28 per kWh. Adapun tarif listrik untuk golongan pelanggan 450 VA dan 900 VA masih diberikan subsidi masing-masing dengan tarif Rp 415 per kWh dan Rp 605 per kWh, dengan total pelanggan sekitar 29 juta. Menurut Agung, tarif listrik Indonesia yang

mengikuti tariff adjustment masih relatif murah dibandingkan negara-nengara ASEAN lainnya.

“Per Mei 2019 ini TTL kita masih lebih murah dibanding Thailand (Rp 1.656), Filipina (Rp 2.437), dan Singapura (Rp 2.546),” kata dia.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN

(Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2017 disebutkan, apabila terjadi perubahan terhadap asumsi makroekonomi (kurs, Indonesian Crude Price/ICP, dan inflasi), yang dihitung secara kuartalan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif tenaga listrik (tariff adjustment). (Kps)

Capim KPK, Polri Jamin Anggotanya Bekerja Profesional

Foto: Sule/Kupas Tuntas

USULKAN 4 NAMA - KETUA DPD PKS Kota Bandar Lampung menyampaikan 4 nama yang akan diusulkan pada Pilwakot Bandar Lampung pada acara halal bihalal di Pondok pesantren Al Firdaus Kemiling, Minggu (23/6).

PKS Usul 4 Nama di Pilwakot Bandar Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DPD Partai Keadilan sejahtera (PKS) Bandar Lampung akan mengusulkan 4 nama dalam pemilihan walikota (Pilwakot) Bandar Lampung tahun 2020 mendatang.

Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung Aep Saripudin mengatakan, empat nama bakal calon (Bacalon) yang akan diusung dalam kontestasi Pilwakot Bandar Lampung, di antaranya Al Muzzammil Yusuf (Anggota DPR RI), Ahmad Mufti Salim (Ketua DPW PKS Lampung), Ade Utami Ibnu (Ketua Fraksi PKS

DPRD Lampung) dan Muchlas E Bastari (Wakil Ketua DPD PKS Bandar Lampung).

"Iya saat ini yang beredar di masyarakat 4 nama itu, namun tidak menuntut kemungkinan akan ada nama lain yang masuk, karena kan proses penetapan bacalon menjadi calon masih panjang. Sehingga masih bisa saja terjadi perubahan," jelas Aep Saripudin, Minggu (23/6).

Aep melanjutkan bahwa proses penetapan bacalon menjadi calon dari PKS perlu beberapa tahap, di antaranya tahap diskusi pengurus PKS Bandar Lampung dengan para senior partai, ulama dan tokoh masyarakat

untuk meminta masukan kepada tentang siapa bacalon yang memungkinkan diusung dan layak menjadi Walikot Bandar Lampung.

"Lalu ada tahapan pemilihan raya (Pemira) kader PKS Bandar Lampung. Ada juga tahap lobi-lobi politik dengan partai lain, karena PKS tidak bisa mengusung calon walikota sendirian. Jika sudah mengerucut menjadi 2 atau tiga nama, PKS Kota akan memberikan rekomendasi nama-nama tersebut ke pengurus provinsi atau DPW PKS Lampung untuk kemudian dilakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan. Terakhir, nama

terpilih akan dikirim ke DPP untuk ditetapkan dan dikeluarkan SK-nya menjadi calon walikota usungan PKS," ujarnya.

Aep berharap, dalam Pilwakot Bandar Lampung 2020 tahun depan ada kader PKS yang dapat maju bertarung, baik itu sebagai calon walikota maupun calon wakil walikota. “Insha Allah kaderkader PKS berkualitas, apalagi PKS punya modal pada pemilu legislatif lalu sebagai partai pemenang ketiga di Bandar Lampung dengan raihan suara 68 ribuan suara.

Ini sudah cukup membuktikan kami siap all out pada Pilwakot 2020,” tandasnya. (Sule)

38 Terminal Bus Bakal Dirombak, Termasuk Lampung Jakarta (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pembangunan 38 Terminal Bus Tipe A di seluruh Indonesia. Terminal ini nantinya akan memiliki fasilitas seperti bandar udara.

“Di tahun 2019 saya sudah dibilang Pak Menteri Perhubungan akan merencanakan sekitar 38 terminal (bus) tipe A untuk tahun 2020," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi saat diskusi transportasi di Meradelima Resto, Jalan Adityawarman,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (23/6).

Hingga saat ini, Budi mengatakan terdapat 125 terminal bus tipe A di seluruh Indonesia. Baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

"Kita terminal (bus) tipe A di Indonesia sudah ada sekitar 125. Sebagian besar sudah diserahkan kepada pusat, sebagian besar belum," ujar Budi.

Budi mengaku, untuk pembangunan dan menyulap terminal bus tipe A tentu disusul oleh beberapa faktor lainnya.

Seperti pelayanan, prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) di terminal

tersebut.

"Tapi yang 38 ini menjadi prioritas utama kita di tahun 2020 untuk memperbaiki terminalnya. Apa yang disampaikan Pak Menteri singkat kepada saya, saya minta terminal di tahun 2020 sama dengan bandara, tapi kan buntutnya panjang. Di situ ada servisnya, ada prasarananya, ada SDM-nya, ada sistemnya dan lain sebagainya," lanjut Budi.

Pada tahap pertama, prioritas pengadaan terminal bus tipe A ada di sepanjang jalur Pantai Utara (Pantura). Terminal itu akan dimulai dari Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

"Tahap satu yang prioritas di daerah kabupaten/kota sepanjang Pantura itu akan kita perbaiki. Jadi 38 terminal itu adalah dari mulai Merak sampai dengan Banyuwangi," bebernya.

Sementara itu di luar Pulau ada di tiga provinsi. Provinsi tersebut diantaranya Pare-pare, Sulawesi Selatan, Padang Sumatera Barat dan Provinsi Lampung.

"Di luar Jawa ada Parepare, kemudian ada juga di Lampung. Kalau Padang itu termasuk yang mau kita bangun. Kalau yang lain itu perbaikan, karena Padang belum punya terminal tipe A di tanah air," tutupnya. (Trb)

Polisi Bongkar Home Industri Sabu Jakarta (Kupas Tuntas) APARAT kepolisian Jakarta Barat menggerebek sebuah home industri sabu di Perumahan Citra 2 Kalideres,

Jakarta Barat. Di tempat tersebut, polisi menangkap satu orang tersangka.

"Satu tersangka MS (42) diamankan dalam kasus ini," kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Hengki Haryadi, Minggu (23/6).

Hengki mengatakan, MS ditangkap saat sedang memproduksi sabu. Sejumlah peralatan dan prekusor sabu diamankan di lokasi.

“Besok (hari ini) akan dilaksanakan olah TKP bersama Labfor dan dilaksanakan press

rilis di lokasi," kata Hengki.

Saat ini, kata Hengki, pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Tim Satresnarkoba Polres Metro Jakbar akan mengembangkan kasus ini untuk menangkap bandarnya. (Dtk)

JAKARTA - INDONESIA Corruption Watch (ICW) meminta siapa pun yang mendaftar sebagai calon pimpinan (Capim) KPK mundur dari institusi asalnya agar tak memiliki loyalitas ganda jika terpilih. Polri menjamin anggotanya akan bekerja secara profesional bila nantinya ditugaskan di KPK yakni terpilih sebagai pimpinan.

“Yang jelas anggota Polri yang ditugasnya di Kementerian atau lembaga termasuk KPK akan bekerja secara profesional dan standar kompetensi yang berlaku pada lembaga tersebut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen, Dedi Prasetyo, Sabtu (22/6).

Dedi menjelaskan, aturan anggota Polri bertugas di luar Polri sudah tertuang pada UU nomor 2 tahun 2002 dan Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 1 tahun 2015 tentang Penugasan Khusus.

Tak hanya itu, Dedi memastikan anggotanya yang bekerja di KPK nantinya akan mengikuti regulasi dan aturan internal tempatnya bertugas.

"Secara internal para komisioner akan mengikuti kode etik dan regulasi internal dimana mereka bekerja. Itu namanya profesional, kompeten, komitmen dan integritas," ujar Dedi.

Sebelumnya memang beredar sejumlah nama jenderal dari Polri yang akan mendaftar ke Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK. ICW pun menyoroti soal polisi ataupun Jaksa yang ingin mendaftar sebagai capim KPK itu.

ICW berharap siapa pun yang mendaftar sebagai capim KPK mundur dari institusi agar tetap bekerja secara independen. ICW mengacu kepada Pasal 3 UU 30 tahun 2002 tentang KPK. “Setiap orang yang mendaftar sebagai pimpinan KPK harus mundur dari institusinya terdahulu. Ini penting, mengingat Pasal 3 UU KPK telah secara gamblang menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Hal ini sekaligus menghindari potensi loyalitas ganda ketika memimpin lembaga antikorupsi itu," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Sabtu (22/6).

Berikut isi Pasal 3 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK, berbunyi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. (Dtk)