Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Rabu, 26 Juni 2019

Page 1

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | RABU, 26 JUNI 2019 www.kupastuntas.co

kupastv lampung

Hari Anti Narkotika Internasional 2019

Generasi Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HARI Anti Narkotika Internasional (HANI) diperingati setiap tahun tepatnya pada tanggal 26 Juni. Tema HANI tahun 2019 ini adalah “Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas”. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, Brigjen Pol Tagam Sinaga, peringatan HANI bertujuan MUSNAHKAN BARANG BUKTI - KEPALA BNNP Lampung Brigjen Pol Tagam Sinaga memimpin pemusnahan barang bukti sabu 1,5 Kg dan ganja 60 Kg di Pantai Puri Gading Telukbetung Barat, Bandar Lampung, Selasa (25/6) pagi. Berita terkait halaman 3.

untuk menyadarkan seluruh warga Provinsi Lampung, khususnya generasi milenial terhadap bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sehingga Masyarakat sadar bahwa peredaran narkotika merupakan ancaman kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Serta mengajak warga untuk menggelorakan semangat dalam sebuah kebersamaan dalam upaya melawan kejahatan narkotika. Dikatakan Tagam, kejahatan narkotika merupakan kejahatan serius, terorganisir, dan bersifat lintas negara yang dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian sangat besar, terutama dari segi kesehatan,

Foto: Sule/Kupas Tuntas

>> Baca

Generasi Hal 9

Lampung Punya Cadangan Listrik 300 MW  Kadin: Jangan Sampai Ada Lagi Pemadaman PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung mengklaim masih punya cadangan daya listrik sebesar 300 Mega Watt (MW). PLN pun berencana membangun jaringan listrik baru bawah laut ke Pahawang. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) GENERAL Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung Pandapotan Manurung mengatakan, daya listrik di Lampung dalam kondisi beban puncak bisa mencapai 1.000 MW. Sementara, PLN kini memiliki daya listrik sebesar 1.300 MW.

“Sehingga, Provinsi Lampung masih memiliki cadangan daya listrik sebesar 300 MW. Mudahmudahan cadangan daya listrik ini bertambah terus, karena pertumbuhan listrik tidak bisa direm. Dan pembangunan transmisi listrik tidak mengganggu ketersediaan daya listrik yang ada," jelasnya saat ditemui di Hotel Swissbell Bandar Lampung, Selasa (25/6). Pandapotan mengatakan, dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata dan industri di Provinsi Lampung, pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan dan pembangunan transmisi kelistrikan hingga ke pelosok daerah. Ia menjelaskan, tahun ini pihaknya akan membangun jaringan listrik bawah laut menuju ke destinasi wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran dengan kabel laut

sepanjang 2,5 kilometer (KM). Selanjutnya, pembangunan transmisi Gardu Induk (GI) ke wilayah Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Tulang Bawang guna mendukung pengelolaan tambak udang yang ada di wilayah setempat. "Mungkin bisa kita layani 80 mega volt ampere (MVA) untuk kemampuannya. Target Desember 2019 bisa selesai dikerjakan," ujar Pandapotan. Masih kata Pandapotan, pihaknya juga berencana membangun pembangkit listrik di Sebalang sebesar 200 MegaWatt (MW) yang dalam tahun ini telah masuk dalan kontrak kerja. "Jadi yang di Sebalang akan dimulai tahun depan untuk pengerjaan dua tahun. Dan PLTU di Tarahan 300 MW. Maka kita prediksi ke-

Foto: Erik/Kupas Tuntas

LAMPUNG SURPLUS LISTRIK - GENERAL Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung Pandapotan Manurung memberi penjelasan terkait kondisi daya listrik di Provinsi Lampung yang mengalami surplus saat ditemui di Hotel Swissbell Bandar Lampung, Selasa (25/6/).

listrikan di Lampung tumbuh sekitar 10 persen setiap tahun," terangnya. Untuk terwujudnya segala rencana pembangunan transmisi listrik tersebut, ia berharap dukungan dari

KPK Periksa Mantan Wabup Lampura Sri Widodo (Kupas Tuntas) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Wakil Bupati Lampung Utara (Lampura) Sri Widodo, terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah pada TA 2018. Sri Widodo diperiksa seba-

gai saksi untuk tersangka anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Zainudin (ZN). "Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ZN terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah pada TA 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (25/6).

pemberian uang kepada pihak MUS (Mustafa) selaku Bupati Lampung Tengah. Sebelumnya, pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018. >> Baca

Lampung Hal 9

BANDAR LAMPUNG - PENYIDIK Subdit IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung masih merampungkan tiga berkas perkara dengan lima tersangka atas kasus dugaan penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lampung Timur. Kelima tersangka adalah warga Lampung Timur. Sementara untuk kalangan pengusaha, belum ada satupun yang dijerat. Direktur Krimsus Polda Lampung Kombes Pol. Subakti, melalui Kasubdit IV Tipiter AKBP. Daniel Binsar Manurung mengatakan bahwa berkas

KPK Hal 9

>> Baca

Tambang Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Daya Listrik Surplus

Zainal Hidayat, SH

Febri menjelaskan, Sri Widodo dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Selain itu Sri Widodo, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Zainudin, yaitu Sekretaris DPD Partai NasDem Lampung Tengah Paryono dan anggota Satbrimobda Polda Lampung Tengah Erwin Mursalin. Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih mendalami dan mengklarifikasi tentang dugaan

>> Baca

Tambang Ilegal, Polda Hanya Jerat Perorangan

 Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Lamteng

Jakarta

seluruh stakeholder. "Kendala kita masalah sosial seperti izin untuk menarik transmisi terutama di

GENERAL Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung Pandapotan Manurung menglaim saat ini daya listrik di Lampung dalam kondisi surplus 300 Mega Watt (MW). Dengan perhitungan, saat beban puncak pasokan listrik di Lampung bisa mencapai 1.000 MW. Sementara, kini PLN memiliki daya listrik

sebesar 1.300 MW. Jika hitung-hitungan demikian, berarti saat ini Provinsi Lampung masih memiliki cadangan daya listrik sebesar 300 MW. Harapannya, dengan adanya kelebihan daya listrik ini tidak akan ada lagi pemadaman listrik di wilayah Sang Bumi Ruwa Jurai. Jangan sampai bilang ada cadangan listrik, namun dalam praktiknya masih ada pemadaman listrik. Tidak bisa dipungkiri, pasokan listrik sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Karena, dalam hampir setiap aktifitas atau kegiatan dalam rumah selalu memakai daya listrik. Jika satu jam saja terjadi pemadaman, maka masyarakat pun akan langsung melakukan protes. Ini menggambarkan bahwa ma>> Baca

Daya Hal 9

Sekolah Kurangi Kuota Siswa Baru Jalur Zonasi  Warga Berebut Masuk Jalur Prestasi Adanya revisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dimana kuota jalur prestasi ditambah menjadi 15 persen dan kuota zonasi dikurangi menjadi 80 persen, berdampak pada sejumlah SMA negeri di Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PIHAK sekolah dengan terpaksa mengurangi jumlah siswa baru yang akan diterima melalui jalur zonasi. Padahal, sebelumnya sejumlah sekolah sudah menetapkan jumlah siswa baru melalui zonasi. Kepala SMAN 2 Bandar Lampung Jumani Darjo mengatakan, perubahan kebijakan persentase PPDB yang

dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kuota zonasi dari 90 persen berkurang menjadi 80 persen, dimungkinkan akan menuai kekecewaan dari masyarakat. "Mungkin itu akan berdampak nantinya. Kalau pada pendaftaran hingga 19 Juni lalu calon siswa mengira dirinya akan diterima pada sistem zonasi sebelumnya, sangat memungkinkan tibatiba saat pengumuman nanti jadi tidak diterima. Pengura-

Foto: Ist

MENDAFTAR - SEJUMLAH orang tua masih mengantarkan anaknya untuk mendaftar di SMAN 2 Bandar Lampung untuk bisa masuk melalui jalur prestasi, Selasa (25/6).

ngan 10 persen lho, kan besar itu," kata Jumani, Selasa (25/6). "Yang saya khawatir para siswa baru yang merasa sudah diterima akan kecewa. Sudah senang-senang akan diterima, tapi begitu diubah

kebijakan oleh Pak Menteri dan Gubernur kok jadi nggak keterima. Jadi sangat memungkinkan siswa akan kecewa. Tapi ini konsekuensi >> Baca

Sekolah Hal 9


2

Rabu, 26 Juni 2019

BANDAR LAMPUNG

Wagub Minta ASN Bekerja Profesional MILITER

Waaster Kasad Kunjungi PLTU Sebalang BANDAR LAMPUNG - WAKIL Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Waaster Kasad) dari Mabes TNI AD, Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo beserta rombongannya menggelar kunjungan kerja ke PLTU Sebalang, Lampung Selatan, Selasa (25/6). Kunjungan ini didampingi oleh Danrem 043/Gatam Kolonel inf Taufiq Hanafi dan jajarannya. Kunjungan kerja Staf teritorial Mabes AD ini disambut langsung manager Hoal Handung PT PLTU Sebalang, M Hasan. Hasan pun menyampaikan pemaparan kepada Waaster Kasad terkait kinerja dan daya yang dihasilkan PLTU Sebalang. Kegiatan kunker dilanjutkan dengan peninjauan lokasi dermaga Tongkang PT PLTU Sebalang. Diketahui PLTU Sebalang mulai beroperasi pada tahun 2012 lalu. PLTU ini memiliki kapasitas daya sebesar 100 megawatt (MW) per unit. Usai kunker ini, Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo juga memberikan pengarahan Prajurit Kodim 0410/Kota Bandar Lampung. Ada sebanyak 115 Prajurit Kodim yang menerima pengarahan dan pembekalan. Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo dalam arahannya menekankan tentang bela negara, dan pembekalan Komsos bagi Babinsa serta proxy war. (Rls)

Foto : Ist

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, bekerja profesional, menyatukan persepsi dan tujuan serta memberikan yang terbaik tanpa berharap imbalan apapun. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) AJAKAN ini disampaikan Chusnunia saat membuka acara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM III) Angkatan II di Aula BPSDM Provinsi Lampung, Selasa (25/6). “Ke depan, kita akan mempermudah dan mempercepat proses koordinasi antara Pemprov Lampung dengan Pemda Kabupaten/Kota agar mem-

berikan kemudahan perihal kerjasama dan penyatuan persepsi serta tujuan pembangunan sesuai visi dan misi kita bersama," tutur Wagub. Ia juga minta seluruh peserta diklat tidak menganggap Diklat PIM III hanya formalitas, melainkan untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan yang lebih baik dalam menghasilkan ASN yang berkualitas. “Saya harap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mem-

berikan proyek-proyek perubahan yang sangat bermanfaat terhadap OPD-OPD nya masing-masing. Sehingga ke depannya akan dapat membawa Lampung semakin maju sebagaimana pada visi kita yakni Rakyat Lampung Berjaya," ujar Nunik. Nunik berharap semua ASN dapat saling bahu-membahu dan bekerjasama dalam mewujudkan visi dan misi Pemprov Lampung. “ASN sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik dan perekat serta pemersatu bangsa. Saya ingatkan agar memberikan yang terbaik tanpa berharap imbalan apapun dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung," pungkasnya. Sementara, Kepala Badan Pengembangan Sumber Da-

ya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung Kharleni menyatakan, Diklat Pim III ini diikuti 35 pejabat eselon III dari pemda kabupaten/kota seProvinsi Lampung. “Yang pada artinya bahwa PNS mempunyai hak untuk mendapatkan jenjang pendidikan dan pelatihan 20 jam pembelajaran selama 1 tahun," tuturnya. Kherlani menyebutkan tujuan diselenggarakannya acara tersebut untuk mencetak regenerasi ASN yang mempunyai 4 kompetensi. “Tiga kompetensi merupakan turunan dari kompetensi bidang teknis, managerial dan kompetensi sosial kultural. Dan yang satu lagi tidak lupa yakni kompetensi bidang pemerintahan," jelasnya. (Rls)

Kontes Robot Indonesia 2019

Robot Karya Mahasiswa Itera Masuk Putaran Final

Foto : Ist

FOTO BERSAMA - TIM dari Unit Kegiatan Mahasiswa Robotika Itera foto bersama usai (Urotera) usai mengikuti Kontes Robot Indonesia 2019 di Kampus Universitas Dian Nuswantoro, Semarang beberapa waktu lalu.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TIM dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Robotika Itera (Urotera) berhasil melaju hingga putaran final dalam ajang Kontes Robot Indonesia (KRI) 2019 yang diadakan di Kampus Universitas Dian Nuswantoro, Semarang pada 20 – 23 Juni. Tim Urotera yang beranggotakan Fajar Aji Pratama, M. Reza Rafendy, Dendy Fatur-

rahman, Rizky Denianto, Bagus Pratama dan Lita Widias berkompetisi pada divisi Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI) dengan mengusung jenis Robot Tani Itera (Botani). Pada ajang kompetisi robotika mahasiswa tingkat nasional tersebut, Tim Urotera dengan Botani mampu melaju hingga tahap perempat final. Pada babak perempat final yang semakin ketat, Botani dengan keunggulan beroperasi menggunakan kontrol nirkabel, mampu ber-

manuver ke segala arah karena menggunakan Omni wheel. Serta dapat mensimulasikan kegiatan penanaman padi, penyiangan, dan panen tersebut mampu mengimbangi kemampuan robot dari tim Politeknik Negeri Jember. Hanya saja robot Botani Itera kalah dalam perolehan waktu, hingga akhirnya tim Urotera harus puas hingga tahapan tersebut. Sebelumnya, pada babak kualifikasi tim Urotera mampu mengalahkan tim Institut Teknologi Deli Serdang, kemudian dalam tahap penyisihan grup Tim Robot Itera mengalahkan tim dari UPI Bandung dan Universitas Tadulako, Palu. Pada babak 16 besar Tim Robot Itera mampu mengalahkan tim dari universitas Sam Ratulangi, Manado sehingga bisa masuk ke babak perempat final. Ketua TIM Urotera Fajar Aji Pratama menyebut, meski hanya dapat melaju hingga perempat final, akan tetapi capaian tersebut sangat membanggakan bagi tim Urotera yang baru terbentuk

enam bulan lalu, dan baru pertama mengikuti KRI untuk divisi KRTMI. “Kami cukup bangga karena dapat mewakili Itera pada ajang Kontes Robot Indonesia yang baru pertama kali diikuti oleh Itera. Serta kami juga bangga mampu bersaing dan mengungguli tim dari PTN favorit yang ada di Indonesia, serta mendapatkan banyak pengalaman berharga,” ujar Fajar, Selasa (25/6). Ia berharap Tim Robotika Itera dapat terus melakukan riset secara lebih mendalam mengenai robot pertanian, sehingga kedepannya dapat meningkatkan prestasi dan mengharumkan nama Itera di kancah nasional dalam ajang KRI. Saat ini, tim Urotera tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti kontes robotika nasional yang akan diadakan akhir tahu ini diantaranya Kontes Robot Terbang Indonesia dengan membidik 3 divisi sekaligus yaitu fixed wing, technology development dan racing plant. (Rls)

Lampung Perlu Inovasi Penuhi Kebutuhan Migas Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung merilis perkembangan ekspor dan impor di Provinsi Lampung. Jika sebelumnya perkembangan ekspor dan impor fluktuasinya terbilang wajar, berbeda pada rilis BPS kali ini. Untuk bulan Mei 2019 impor Lampung justru meningkat tajam mencapai angka US$480,08 juta. Keadaan ini merupakan rekor tertinggi sepanjang dua tahun terakhir. Melihat kondisi tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Yuda Setiawan menilai, meningkatnya impor yang salah satu komoditas penyokong terbesar adalah minyak bumi dan gas (migas). Maka kedepan perlu adanya upaya untuk kemandirian migas di Lampung sendiri sehingga angka impor migas dapat ditekan. “Sekarang kita coba merumuskan tentang energi terbarukan. Harus ada inovasiinovasi seperti dari pengelolaan sampah. Harus lebih banyak alternatifnya karena yang sumber energi dari alam semakin hari semakin berkurang. Maka sekarang lebih green energy," ujar Yuda di Hotel Swiss Bell Bandar Lampung, Selasa (25/6). Dia menyadari, meningkatnya impor migas dikarenakan kebutuhan industri di Lampung semakin signifikan. Bahkan Lampung yang merupakan salah satu daerah penghasil migas tidak mempu mencukupi kebutuhan industri di daerah sendiri. Diketahui Lampung ditetapkan sebagai 1 dari 7 provinsi yang penghasil migas pada tahun 2017 oleh Menteri ESDM. “Pemakaian energi dari waktu ke waktu peningkatannya cukup signifikan, maka harus semakin kreatif mencari sumber energi baru. Kita juga se-

betulnya termasuk Provinsi penghasil migas, tapi kan belum bisa mencukupi industri daerah sendiri juga," katanya. Seperti diketahui, komoditi migas merupakan yang terbesar dalam menyumbang nilai impor Provinsi Lampung pada Mei 2019, nilai impor migas mencapai US$389,59 juta. Sementara dari sisi industri, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung berjanji akan segera mencari solusi terkait permasalahan neraca perdagangan yang mengalami defisit parah pada Mei 2019. Kadis Perdagangan Provinsi Lampung, Satria Alam mengatakan, kondisi neraca perdagangan yang defisit ini dinilai karena beberapa faktor seperti adanya momen Pilpres, Pilgub, maupun Ramadan dan Idul Fitri. “Impor migas tak bisa dibendung lagi, karena hal itu memang salah satu kebutuhan strategis di Lampung. Memang banyak pelaku usaha menahan diri untuk melakukan ekspor. Di sisi lain, masa panen di Lampung juga sedikit bergeser di Juni ini sehingga nilai ekspor lebih rendah dari pada impor," papar Satria. (Erik)

Yuda Setiawan Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung

Harus ada inovasi-inovasi seperti dari pengelolaan sampah

BUKA DIKLAT WAKIL GUBERNUR Lampung Chusnunia Chalim membuka acara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan II di Aula BPSDM Provinsi Lampung, Selasa (25/6).

Menikmati Keindahan Panorama Pantai Batu Tihang yang Unik Ada satu pantai unik di Lampung, pantai ini dihiasi sebuah batuan raksasa yang berdiri tegak. Namanya Pantai Batu Tihang di Kabupaten Pesisir Barat. Pesibar terletak di sebelah barat dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia sehingga sepanjang kabupaten ini tepatnya di sebelah barat adalah kawasan pantai. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PERJALANAN menuju pantai ini cukup ekstrem. Melewati Taman Nasional Bukit Barisan yang sepi dan medan jalan sempit, lika liku, naik turun serta sepi. Tetapi setelah melewati Bukit Barisan, Pantai Watu Tihang sudah menanti. Dari kejauhan sudah terlihat ada

batu tinggi, berarti pertanda akan tiba di Watu Tihang. Pantai ini beralamat di Pekon Kotakarang, Kecamatan Pesisir Utara. Dari Krui berjarak kurang lebih 28 km dengan waktu tempuh normal sekitar 1 jam perjalanan. Jika dari Bandar Lampung rute perjalanan yang bisa ditempuh sekitar 272 km dengan waktu tempuh normal sekitar 6 jam setengah. Untuk transportasi umum,

anda bisa menaiki bus dari Terminal Rajabasa Lampung tujuan Krui. Untuk tarif bus ke Krui sekitar Rp80.000. Setelah itu

anda bisa menlanjutkan perjalanan dari Krui ke Pantai Batu Tihang dengan menaiki angkutan umum dengan ongkos

Foto : Ist

PANTAI BATU TIHANG - SALAH satu daerah wisata pantai di Kabupaten Pesisir Barat yang ramai dikunjungi yaitu Pantai Batu Tihang. Pantai yang berada di muara sungai Way Batu Lawang ini menawarkan pesona tersendiri karena pengunjung bisa menikmati air laut dan air pegunungan sekaligus.

sekitar Rp20.000. Untuk tarif masuk ke Pantai Batu Tihang ini anda tidak dikenakan biaya. Anda akan dimintai tarif parkir kendaraan saja itupun jika hari-hari besar seperti lebaran. Lalu apa yang bisa anda nikmati ketika berada di pantai ini? Seperti namanya, ada sebuah batu di lokasi ini. Batu berbentuk unik menjulang tinggi ini tidak akan anda temui ditempat lain. Batu ini juga nampak instagramable jika digunakan sebagai obek berfoto. Di pinggir pantai ada batu berukuran besar yang bisa anda naiki untuk kemudian berfoto dengan latar belakang Batu Tihang dan lautan lepas. Anda juga bisa mandi di laut, di lokasi ini juga terdapat spot yang

bisa digunakan untuk mandi. Setelah mandi air laut, anda bisa membilasnya dengan air sungai yang jernih. Batu Tihang ini terletak di muara Way Batu Lawang, sehingga ada aliran sungai yang mengarah ke pantai ini. Air sungai yang mengalir ke pantai ini kondisinya masih sangat jernih karena berasal dari kawasan hutan di Gunung Pugung. Aliran sungai menghadap tepat ke Batu Tihang sehingga anda juga bisa mandi sambil menikmati batu yang bentuknya tegak ini. Perpaduan ombak, batu yang unik, kesejukan sungai dan pemandangan laut. Apalagi lokasi ini belum dikelola secara berlebihan sehingga kondisi alami masih tersaji. (Dtk/Lp)


Rabu, 26 Juni 2019

BANDAR LAMPUNG

3

BNNP: Ada 128.529 Penyalahguna Narkoba di Lampung Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung mencatat sebanyak 128.529 masyarakat di Provinsi Lampung terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Kepala BNNP Lampung, Brigjen Pol Tagam Sinaga, saat menggelar pemusnahan barang bukti Narkoba di Pantai Puri Gading, Telukbetung Barat, Bandar Lampung, Selasa (25/6) pagi. “Dari populasi penduduk usia 10-59 tahun, terbukti dengan angka prevalensi penyalahguna narkotika di Provinsi Lampung tahun 2017 ber-

ada di peringkat ketiga seSumatera, dan peringkat kedelapan se-Indonesia dengan jumlah penyalahguna narkoba sebesar 1,94 persen atau 128.529 orang,” kata Tagam. Selama ini, kata Tagam, pemberitaan mengenai peredaran narkoba selalu muncul setiap hari. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat BNNP maupun kepolisian setempat, setiap hari juga menerima laporan masyarakat tentang peredaran dan penggunaan narkoba. Akan tetapi, lanjutnya, untuk di Provinsi Lampung sendiri, pengguna narkoba agak menurun. “Itu (pengguna narkoba menurun) karena bandar-bandar dan pengedarnya sudah kami tangkapi. Seperti sekarang ini peredarannya sudah bergerak dari Lampung menuju Jakarta, itu

yang ditangkap oleh Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan,” ungkapnya. Untuk kedepannya, sambung Jenderal Bintang Satu ini, pihaknya akan mencari orangorang pecandu narkoba, yang kemudian akan dilakukan rehabilitasi. Ia pun mengharapkan untuk bersama-sama menggerakkan seluruh stakeholder agar para pengguna narkoba datang ke BNNP. “Datang lah ke kami (pecandu) agar kita rehabilitasi. Bagi para bandar, kita tidak ada ampun, bakal kami tindak tegas dan terukur,” tegasnya. Diketahui pada pemusnahan kali ini, BNNP Lampung memusnahkan Narkotika jenis sabu seberat 1,5 Kg dan ganja sekitar 60 Kg. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan kasus dalam kurun waktu dua bulan.

“Pemusnahan ini dilakukan sebagai bukti ke masyarakat, agar jangan sampai ada tanggapan dari masyarakat bahwa setelah disita akan beredar lagi di lapangan,” kata Tagam Tagam menambahkan, bahwa sepanjang tahun 2019 ini, jumlah tahanan yang terlibat kasus Narkotika di Lampung sebanyak 4.134 orang, dengan rincian, yakni bandar sebanyak 3.104 orang. “Sejauh ini kami berhasil mengungkap enam kasus dengan 20 tersangka. Rinciannya 19 orang ditembak (tiga tewas) dan satu wanita tidak ditembak,” “Lakukan saja apa yang diinginkan masyarakat seperti apa menanggapi pelaku narkoba ini, yang terpenting masyarakat mendukung," pesannya. (Sule)

PRAKIRAAN CUACA

BMKG: Waspada Lima Titik Panas BANDAR LAMPUNG - BADAN Meteorologi, Klimatologi dan Geifisika (BMKG) Masgar Lampung, mendeteksi lima titik panas atau hotspol di wilayah Provinsi Lampung, Selasa (25/6). Menurut Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Masgar Lampung, Rudi Harianto, berdasarkan data satelit TERRA/AQUA (sensor MODIS) pengamatan pada 24 hingga 25 Juni 2019, terpantau lima titik panas di Lampung. “Pada 24 Juni sekitar pukul 07.00 WIB dan 25 Juni sekitar pukul 06.00 WIB, terpantau lima titik panas atau hotspot di Provinsi Lampung," kata Rudi. Rudi mengatakan, bahwa kelima titik panas yang terdeteksi tersebut berada di Kabupaten Lampung Timur, Tulang Bawang dan Way Kanan. Dengan demikian, Ia pun mengimbau kepada masyarakat yang berdomisili di tiga kabupaten tersebut untuk selalu waspada kebakaran hutan dan lahan. Rudi pun berpesan kepada stakeholder terkait baik Pemkab maupun TNI/Polri untuk bisa mengklarifikasi lapangan tentang lokasi tersebut agar bisa diantisipasi apabila ada potensi yang bisa meluas. (Wanda)

Caleg Terpilih Dipolisikan Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto: Oscar/Kupas Tuntas

LAPORKAN CALEG - MASYARAKAT Lampung Utara didampingi LBH Suara Keadilan, saat menunjukkan bukti kepada awak media terkait oknum Caleg di Lampura yang diduga menggunakan ijazah palsu, usai membuat laporan di Mapolda Lampung, Selasa (25/6).

Sanksi Berat Menanti Oknum Jaksa Nyabu Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DITANGKAPNYA oknum jaksa RA yang berdinas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur (Lamtim) tentunya mencoreng nama baik Adhyaksa. Terlebih kasus narkoba telah ditetapkan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang wajib diperangi. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung akhirnya angkat bicara terkait penangkapan oknum Jaksa RA oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung pada Kamis (20/6) lalu. Melalui Kepala Seksi Pe-

nerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Ari Wibowo, menegaskan, akan ada sanksi bagi setiap jaksa yang menyimpang seperti melakukan penyalahgunaan Narkotika. Sanksi itu, kata Ari, mulai dari ringan, sedang hingga berat. “Apalagi kalau sampai narkoba, sanksinya bisa sampai pemecatan,” kata dia di Kejati Lampung, Selasa (25/6). Ari pun membenarkan terkait adanya oknum Jaksa di Kejari Lamtim yang tertangkap atas kasus narkoba. Saat ini, kata dia, oknum tersebut tengah menjalani assesment di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung. “Kalau ada perkembangan

nanti kita informasikan. Kita sedang menunggu hasilnya dari BNNP Lampung," ujarnya. Dikatakan Ari, bahwa oknum jaksa tersebut telah dilakukan pemanggilan dan sudah ditindaklanjuti. Ia kembali menegaskan, untuk proses pendalaman, pihaknya masih menunggu dari BNNP. “Saya mengimbau kepada jaksa lainnya untuk menjaga nama instansi, karena kita penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," pesannya. Sementara itu secara terpisah, Kepala BNNP Lampung, Brigjen Pol Tagam Sinaga, mengaku, akan mengi-

rim setiap pengguna narkoba yang sudah ketergantungan untuk di rehabilitasi ke Kalianda, Lampung Selatan. “Oknum jaksa yang ditangkap Polda Lampung tergantung dari dokter kita nanti. Tapi kalau sudah ketergantungan, kita akan kirim ke Kalianda," kata Tagam saat diwawancarai awak media usai pemusnahan Narkoba di Pantai Puri Gading Telukbetung Barat, Bandar Lampung, Selasa (25/6). Tagam mengakui, bahwa untuk assesment terhadap Jaksa RA sudah berjalan sejak Senin (24/6) malam. “Kita tunggu hasil assesmentnya,” pungkasnya. (Oscar)

Dirut PTPN VII Lepas 78 Calon Jemaah Haji Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DIRUT PTPN VII Muhammad Hanugroho melepas sebanyak 78 calon jemaah haji dari keluarga BUMN yang akan berangkat ke Tanah Suci di Ruang Rapat Utama Kantor Direksi Bandar Lampung, Selasa (25/6). Dalam sambutannya, Direktur Utama (Dirtu) PTPN VII Muhammad Hanugroho berjanji akan menambah jumlah karyawan akan menunaikan rukun Islam kelima dengan biaya perusahaan secara bertahap. Menurut Hanugroho, ibadah haji adalah puncak spiritualitas seorang muslim yang membawa dampak sangat positif bagi kehidupannya. Ia meyakini, semakin banyak jumlah karyawan bergelar haji, akan memberi efek positif kepada perusahaan. “Berhaji adalah ibadah yang memberi pengalaman rohani sangat dalam bagi seorang muslim. Saya yakin,

semakin banyak karyawan yang sudah haji, perusahaan kita akan lebih dekat dengan berkah Allah SWT karena doa-doa orang alim itu mustajabah. Orang yang sudah berhaji juga akan jauh lebih jujur, tulus, dan ikhlas dalam bekerja sehingga produktivitasnya di pekerjaan akan lebih baik,” kata dia. Dirut juga titip doa kepada

para jemaah, terutama karyawan dan keluarga besar PTPN VII untuk mendoakan perusahaan agar segera pulih. Melalui doa-doa orang yang berserah diri, kata dia, akan menjadi spirit seluruh insan PTPN VII untuk berkarya lebih maksimal. “Mewakili direksi dan seluruh karyawan PTPN VII, kami mohon doakan perusa-

haan agar cepat pulih. Dalam bulan ini, kami memulai beberapa pekerjaan penting, antara lain buka giling pada dua pabrik gula, dan langkahlangkah bisnis lain. Kami sudah berusaha keras dengan segala kemampuan, dan pada akhirnya kita berserah dalam doa kepada Allah SWT untuk menentukan takdirnya,” kata dia. (Rls)

Foto: Ist

UANG SAKU - DIRUT PTPN VII Muhammad Hanugroho memberikan uang saku saat melepas 78 calon jemaah haji dari keluarga BUMN yang akan berangkat ke Tanah Suci di Ruang Rapat Utama Kantor Direksi Bandar Lampung, Selasa (25/6).

SALAH seorang calon legislatif (Caleg) terpilih DPRD Lampung Utara (Lampura) dilaporkan ke polisi. AS, caleg PAN yang terpilih dari dapil 3 Kabupaten Lampura ini diduga telah menggunakan dokumen palsu saat mendaftar sebagai caleg ke KPU setempat. Dugaan penggunaan dokumen palsu berupa ijazah S1 bergelar Sarjana Ekonomi, itu secara resmi dilaporkan ke Mapolda Lampung oleh masyarakat Lampura didampingi Tim LBH Suara Keadilan. Menurut juru bicara Tim LBH Suara Keadilan, Ruly, didampingi sejumlah masyarakat Lampura, bahwa mereka merasa dibohongi oleh salah satu caleg karena menggunakan gelar SE. "Pada saat kami mendapat informasi bahwa caleg atas

nama AS menggunakan ijazah SI palsu dengan gelar SE, langsung kami cek ke Dikti dan ke Univeraitas Darul Ulum Jombang Jawa Timur. Ternyata AS tidak pernah tercatat sebagai mahasiawa di kampus tersebut," ujar Ruly usai membuat laporan, Selasa (25/6). Oleh sebab itu, kata dia, kami merasa dibohongi selaku masyarakat Abung Pekurun dapil tempat AS mencalonkan diri menjadi caleg dengan nomor urut 2. "Kami berharap pihak kepolisian bisa menindaklanjuti laporan kami ke Polda Lampung saat ini,” harapnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung, AKBP. Zahwani Pandra Arsyad, membenarkan adanya laporan terduga ijazah palsu yang digunakan oleh salah satu caleg terpilih di Kabupaten Lampung Utara. “Laporannya segera ditindaklanjuti," ujarnya. (Oscar)

Bayar PBB Bisa Melalui Mobil Kas Keliling

Foto: Ist

BERI KETERANGAN - ASISTEN III Bandar Lampung Bidang Administrasi Umum Bandar Lampung Syaprodi dan Kepala BPPRD Bandar Lampung, Yanwardi, memberikan keterangan terkait mobil kas keliling, Selasa (25/6).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) UNTUK menjawab keluhan masyarakat yang enggan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena tidak mau mengantri di Bank, membuat Pemkot Bandar Lampung bersama Bank Lampung, turun tangan dengan menyiapkan satu unit mobil kas keliling. “Mobil dari Bank Lampung ini nanti akan berkeliling ke 20 kecamatan secara bergantian untuk melayani masyarakat yang ingin membayar PBB," kata Asisten III Pemkot Bandar Lampung Bidang Administrasi Umum, Syaprodi, Selasa (25/6). Ia mengatakan, bahwa Pemkot juga telah memberikan arahan kepada semua camat agar mereka langsung menyosialisasikan program mobil pelayanan pembayaran PBB ini kepada masyarakat. Menurut dia, mobil yang disiapkan oleh Bank Lampung nantinya dalam sehari akan menjangkau dua kecamatan di Bandar Lampung, sejak pukul 8.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB, sesuai jadwal yang akan ditentukan. Sementara itu, Kepala BPP-

RD Bandar Lampung, Yanwardi, mengatakan, tentunya Pemkot sangat menyambut baik bantuan dan inovasi yang diberikan Bank Lampung tersebut, di mana banyak masyarakat tidak membayar PBB dikarenakan jarak yang jauh dan antrian yang panjang. "Ini kan respon dari Bank Lampung terhadap keluhankeluhan klasik masyarakat kenapa mereka banyak tidak bayar PBB ini," ungkapnya. Ia mengatakan, realisasi saat ini baru mencapai 17 persen dari Rp145 miliar. Maka demikian, dengan adanya mobil kas keliling ini akan ada kenaikan yang signifikan. "Kami berharap dengan adanya mobil ini banyak masyarakat yang membayar PBB dan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita," kata dia. Sementara itu, Kepala Cabang Utama Bank Lampung, Mahdi Yusuf, mengatakan, apabila program mobil kas keliling ini mampu mengoptimalkan peningkatan pembayaran PBB, tidak menutup kemungkinan akan ditambah. "Kita lihat dulu, kalau nanti ada peningkatan pada PAD-nya, kita akan tambah lagi mobil pelayanan ini," tandasnya. (Wanda)


4

Rabu, 26 Juni 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang. Direktur: Rospita Uli Sitorus. Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat. Pemimpin Perusahaan: Suhaili. Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat. Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Tampan Fernando Redaktur : Herwanda Pratama Asred: Oscar. Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo. Metro : Johansyah (Ka. Biro). Lampung Timur : Sigit. Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia. Lampung Tengah: Sutowo. Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama. Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti. Pringsewu: TutorManalu. PesisirBarat: Nova.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan. LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi. TulangBawang: Erwin(Ka.Biro). TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan. WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra. Mesuji: Gusti. Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi. StafKeuangan: Andi. ManagerMarketing: Sekretaris Marketing : PutriAndini. Staf Marketing : Dwi Puspita Sari. StafOnline: Mitha(Koordinator),Widya Firmadana,SigitPamungkas, BudimanLuky,CandraMurti Ayuningtyas,IsmadiyahWulandari. Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika. Security: AndreasSyafryanto. BagianUmum: Yusuf. DesainMedsos: -

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593. Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Pemkab Mesuji Gelar Penyuluhan Hukum Terpadu Mesuji (Kupas Tuntas) DALAM rangka terciptanya pemahaman hukum dan terwujudnya kesadaran hukum di Kabupaten Mesuji, Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Bagian Hukum dan Organisasi menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum terpadu. Kegiatan tersebut dibuka oleh Plt Bupati Mesuji Saply TH, di Aula Kantor Bupati Mesuji, Wiralaga Mulya, Selasa (25/6). Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Ignatius Mangantar Tua Silalahi. Dalam sambutannya, Saply mengatakan, perlu dilakukan upaya peningkatan wawasan dan pemahaman terhadap berbagai produk hukum yang ada, tak terkecuali bagi aparatur pemerintah khususnya dalam rangka kelancaran menjalankan tugas dan fungsi.

“Untuk itu, saya mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya penyuluhan hukum yang komprehensif secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Selain diperuntukkan bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Mesuji, juga bagi para kepala desa, perangkat desa, dan BPD se-Kabupaten Mesuji,” ucapnya. Sementara itu, Kabag Hukum dan Organisasi Pemkab Mesuji, Olpin Putra mengatakan, penyuluhan hukum terpadu diselenggarakan dengan tujuan menciptakan kesadaran dan pemahaman hukum pada OPD dan Aparat Desa dalam hal pembentukan produk hukum daerah yang efektif dan berdaya guna. “Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari di tiga lokasi, yakni di Aula Kantor Bupati Mesuji, Balai Desa Mekar Jaya, dan Balai Desa Simpang Mesuji dengan target peserta sebanyak 450 orang yang terdiri atas kepala OPD, kasubbag umum dan kepegawaian, kepala desa, dan sekretaris desa,” jelasnya. (Gusti)

AGRARIA

Proda untuk 100 Bidang Tanah LAMPUNG BARAT - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) menggelar penyuluhan pembuatan sertifikat tanah melalui Proyek Operasi Daerah Agraria (Proda) tahun 2019 di balai Pekon Cipta Mulya, Kecamatan Kebun Tebu. Kegiatan ini dibuka oleh Assisten bidang pemerintahan dan Kesra, Wasisno Sembiring, Selasa (25/6). Dalam kesempatan itu, Wasisno menyampaikan, bahwa Pemkab sepenuhnya mendukung program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), dan ini merupakan salah satu bentuk dukungan Pemkab Lambar terhadap program pusat itu. "Penyuluhan ini bertujuan agar peserta memanfaatkan sebaikbaiknya program Pemkab ini, ikuti acara sampai selesai, pahami prosedur dan tata cara pendaftaran tanah, segera siapkan segala berkas yang dibutuhkan melalui Pokmas yang dibentuk oleh Peratin (Kepala Desa) cipta mulya dan Pendamping Keluarga Harapan (PKH)," kata Wasis dihadapan peserta penyuluhan. Dijelaskan Wasis, adanya penyuluhan pembuatan sertifikat tanah melalui Proda dilaksanakan karena terjadinya perkembangan pesat yang terjadi dalam pembangunan di Indonesia khususnya di Kabupaten bumi beguai jejama sai betik ini. "Jadi tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan hubungannya akan kepastian pendaftaran tanah, karena tanah jelas menjadi aspek utama dan penting dalam pembangunan, dimana seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan tanah untuk melakukan kegiatan tersebut," jelas Wasis. Sedangkan Kepala Dinas PU-PR Lambar,Ansari dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2019 ini pemerintah kabupaten telah menganggarkan kegiatan Proda untuk 100 bidang tanah. (Iwan)

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

TINJAU IRIGASI - WABUB Pringsewu Fauzi meninjau irigasi dan eks Loket Purnagama di Kelurahan Pringsewu Utara yang dipenuhi dengan sampah, Selasa (25/6) . Insert : Tumpukan sampah di drainase sekitar tugu pemuda

Wabub Fauzi Geram Sampah Berserakan di Sekitar Tugu Pemuda Wakil Bupati Pringsewu Fauzi meninjau saluran irigasi dan eks loket Purnagama di dekat tugu Pemuda Kelurahan Pringsewu Utara yang terlihat kumuh akibat sampah yang berserakan dilokasi tersebut, Selasa (25/6). Pringsewu (Kupas Tuntas) SAAT meninjau lokasi tersebut, Wabub memanggil Dinas Lingkungan Hidup, Camat Pringsewu, Lurah Pringsewu Utara dan Lurah Pringsewu Barat. "Saya minta ini segera diatasi, ini termasuk wajah kota Pringsewu tapi terlihat kumuh, segera kirim surat ke UPT Pengairan Provinsi

Lampung," tegas Fauzi. Adapun sampah yang berserakan di area bekas loket Purnagama berasal dari saluran irigasi yang diangkut oleh ili - ili (pe tugas pembagi air) kelompok tani. "Jadi setiap hari sampah kiriman (terbawa arus air) menumpuk disaluran irigasi, karena air tersumbat petugas ili - ili mengangkat sampah dan menaroh di bekas bangunan Purnagama

yang persis berada di samping irigasi," papar RT setempat Ipras. Menurut dia, persoalan ini muncul sejak bangunan eks loket Purnagama di bongkar. Dan satu sisi, warga tidak bisa menyalahkan petugas ili- ili sebab jika sampah tidak diangkat maka saluran irigasi bisa tersumbat total "Jadi serba salah, jika eks loket Purnagama dipagar sampahnya mau di buang kemana, dan dulu sudah pernah diusulkan untuk disediakan tangki penampung sampah tapi warga keberatan," kata dia. Sementara itu, Sekretaris Lingkungan Hidup Pringsewu, Ediyanto mengatakan

persoalan sampah di irigasi tersebut bukan ranah mereka melainkan ranah Pengairan Provinsi. "Tapi kalau ada tangki penampung sampah, kami siap untuk mengangkat sampah ke TPA," ujar Ediyanto. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Lingkungan Hidup Ediyanto, Camat Pringsewu Nang Abidin Hasan, Lurah Pringsewu Utara Anshoruddin dan Lurah Pringsewu Barat Elfa Yuli sepakat untuk segera menindaklanjuti intruksi Wakil Bupati Pringsewu. "Sudah pernah kita surati UPT Pengairan tapi tidak direspon," tukas Lurah Pringsewu Utara Anshoruddin. (Manalu)

Gedung Baru Puskesmas Pesisir Tengah Diresmikan Pesisir Barat (Kupas Tuntas) GEDUNG baru Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (puskemas) diresmikan oleh Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, Selasa (25/6) Pada kesempatan itu, Agus juga menyampaikan bahwa puskesmas adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat. "Untuk pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas merupakan pelayanan yang menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pe-

Foto : Nova/Kupas Tuntas

JENGUK PASIEN - BUPATI Pesibar Agus Istiqlal didampingi Wakil Bupati Erlina mengunjungi salah satu pasien di Puskemas Pesisir Tengah, Selasa (25/6).

mulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk dengan tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur", papar Agus. Dijelaskannya, bahwa pusat pelayanan kesehatan strata pertama berada di puskesmas yang artinya puskesmas bertanggung jawab dalam penyeleng-

garaan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. "Dengan telah dibangunnya gedung upt puskesmas krui ini diharapkan mampu melayani masyarakat diwilayah kerjanya dengan baik untuk bisa menganyomi, membimbing dan mengarahkan masyarakat menge-

nai betapa pentingnya memelihara kesehatan sejak dini sebab suatu penyakit dianjurkan lebih baik mencegah dari pada mengobati", harapnya. Selain itu, Bupati juga mengimbau kepada seluruh petugas, baik dari tenaga administrasi sampai ke tenaga medis yang berada di kabupaten pesisir barat untuk berkelakuan baik, sopan, ramah dalam bertutur kata. "Ingat kita sudah disumpah untuk mengabdi dan melayani serta mengayomi masyarakat dengan baik demi terwujudnya pembangunan manusia seutuhya", tegasnya. Hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Erlina, Kepala BPJS krui, Danramil pesisir tengah, Seluruh Kepala OPD, seluruh Kepala Puskesmas. (Nova)

Modal Bantuan PKH, Siti Sukses Sebagai Pengusaha Keripik Lampung Barat (Kupas Tuntas) SITI Suwarni (30), warga Pekon (Desa) Simpang Sari, Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat (Lambar) berhasil menjadi pengusaha rumahan keripik singkong dengan berbagai varian rasa. Hal ini terwujud karena ia merupakan salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mengatakan sangat beruntung bisa menerima bantuan PKH sejak tahun 2013 lalu. Saat ini usaha Siti tidak hanya di pasarkan di desa tempatnya tinggal saja, melainkan sudah keluar dari Pekon bahkan sudah di pasarkan di wilayah kecamatan Sumber Jaya dan sekitarnya. "Bantuan yang saya terima selama ini hanya saya pergunakan untuk keperluan

pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Namun seiring berjalannya waktu dan rutin mengikuti pertemuan kelompok pada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga,dan juga motivasi dari para pendamping PKH, saya mulai tertarik dan berani untuk memulai usaha, dan pada awal tahun 2018 lalu saya memberanikan diri untuk menggunakan sebagian kecil dana dari bantuan untuk menjadi modal awal saya usaha," kata Siti, Selasa (25/6). Waktupun berlalu, usaha milik Siti kini mendapatkan apresiasi dari Peratin (Kepala Desa) Pekon setempat, Harun Sohar. Menurut Sohar, usaha yang di jalankan Siti Suwarni sangat menginspirasi dan perlu untuk di contoh oleh masyarakat di Pekon yang ia pimpin maupun masyarakat lainnya. "Ini cukup luar biasa, ini sangat menginspirasi ma-

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

SUKSES KARENA PKH - SITI Suwarni, warga Pekon Simpang Sari, kecamatan Sumberjaya yang berhasil menjadi pengusaha rumahan keripik singkong berkat bantuan PKH, Selasa (25/6).

syarakat lain, karena dengan memiliki usaha, kita dapat menambah penghasilan dan tentunya bisa membuat warga keluar dari garis kemiskinan," tegas Harun Sohar. Terpisah, Koordinator PKH Kabupaten Lambar, Arsyah ketika dimintai tanggapan terkait keberhasilan Siti menyampaikan apresiasi kepada para pendamping. Menurutnya, sudah menjadi ke-

wajiban bagi setiap pendamping agar dapat merubah pola pikir KPM untuk bisa merubah kehidupan mereka kearah yang lebih baik. “Salah satu cara yang tepat adalah dengan seringnya melaksanakan pertemuan kelompok, pemberian motivasi dan membantu mencarikan jalan keluar bagi siapa saja yang memiliki masalah,” singkat Arsyah. (Iwan)


Rabu, 26 Juni 2019

PESAWARAN - METRO - LAMTIM

5

13 Hektare Jagung Diserang Hama Ulat Grayak Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan (DKP3) Kota Metro menemukan ulat grayak yang dikabarkan telah menyerang tanaman jagung.

army worm dikenal cukup ganas saat menyerang tanaman. Ulat dikabarkan baru musim ini masuk ke wilayah Bumi Sai Wawai. "Temuan ini kita ketahui dari laporan petani di Metro Utara. Dan setelah kita cek ternyata betul. Umur tanaman yang diserang itu bervariasi," ujarnya, Selasa (25/6). Ulat dengan nama latin Spodoptera Frugiperda ini merupakan jenis baru. Kemunculannya teridentifikasi tahun 2018 dari India, Amerika Selatan, Thailand, dan masuk ke Sumatera Utara, Indonesia. "Biasanya menyerang tanaman jagung. Di Lampung

Metro (Kupas Tuntas) KEPALA DKP3 Kota Metro Hery Wiratno, didampingi Kabid Penyuluh Pertanian Herman Susilo menjelaskan, ulat grayak atau

sudah ada kasus di Pringsewu dan Lampung Timur," imbuhnya. Herman menjelaskan, hama tersebut menyerang daun, batang, dan yang paling parah adalah titik tumbuh. Dimana pada titik tumbuh ada calon bunga. Jika dimakan tanaman akan rusak dan sudah tidak dapat memproduksi lagi. Penyuluh pertanian Nursiyo mengatakan, dari yang terdata, ada 13 hektare tanaman jagung, dengan umur bervariasi 5-10 hari hingga 50 hari milik petani Banjarsari Metro Utara yang telah diserang ulat grayak. Sementara Pengamat Or-

ganisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Slamet Santoro menambahkan, ulat adalah jenis baru di Kota Metro. "Kita lagi gencarnya mengadakan penelitian, tapi di lapangan ternyata sudah ada serangan," bebernya seraya mengaku ulat bisa menyerang kapan saja, mulai dari fase vegetatif sampai generatif. Slamet menyarankan petani bisa menggunakan beberapa jenis pestisida pada tanaman umur 10 hari. Untuk tanaman umur di atas 30 hari, pihaknya belum ada rekomendasi. Meski belum ada rekomendasi resmi, Slamet menilai, jika dilihat dari hidup ulat

dengan memakan titik tumbuh, maka diperlukan pestisida yang sistemik untuk mengurangi serangan ulat. "Kita rekomendasikan pestisida yang pernah digunakan untuk hama penggerek batang juga. Tapi kami belum bisa mengeluarkan rekomendasi resmi, karena masih dalam tahap studi dan penelitian. Tapi kita kan tidak boleh diam, karena populasi sudah banyak dan serangan sudah berat," ujarnya. Sementara Kabid Penyuluhan Pertanian DKP3 Metro Herman Susilo menjelaskan, petani bisa memulai penerapan dari tanam biji dicampur pestisida sistemik

karbofuran bahan aktif. Kemudian saat pemupukan dua minggu. Bisa dicampur sistemik, karena sistemik terserap tanaman, ketika telur menetas memakan tanaman yang mengandung pestisida. Sehingga ulat mati. "Teknik penyemprotan juga harus teliti harus per batang. Tidak bisa seperti menyemprot padi. Kemudian ketika sudah umur hampir 40 hari bisa dimasukkan ke dalam titik tumbuh. Karena bentuknya butiran bisa dimasukkan setiap titik tumbuh. Jadi sejak awal harus sudah melakukan pencegahan dengan pestisida karbofuran," tandasnya. (Han/Tl)

HSNI Minta Pemkab Pemkab Bakal Tebang Reklame Tak Berizin Perhatikan Nasib Nelayan yang menganggur sehingga pemerntah perlu hadir menggerakkan ekonomi masyarakat nelayan. "Untuk pembangunan kami minta ada pen d alaman muara yang jadi lalu lintas kapal, karena alur sungai dangkal sehingga nelayan kesusahan, untuk infrastruktur kami minta ada perbaikan jalan di pusat-pusat aktivitas nelayan yang jalanya rusak parah," katanya. Diketaui, Kabupaten Lamtim merupakan salah daerah yang punya potensi perikan cukup besar baik dari penangkapan di laut dan budidaya. Budidaya ikan seperti udang windu, vaname, ikan bandeng dan laiinya. Ratusan usaha pengolahan ikan oleh home industri juga terdapat di sini. Geliat ekonomi masyarakat nelayan berlangsung setiap harinya namun pembangunannya dinila masih minim. Dengan adanya dukungan serius pemerintah di sektor perikanan di wilayah Labuhan Maringgai Lamtim dinilai akan membuat maju masyarakatnya mengingat potensi maritim di daerah ini yang luar biasa besar. (Ant)

Lampung Timur (Kupas Tuntas) HIMPUNAN Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) meminta Pemkab setempat memberi perhatian serius terhadap pembangunan ekonomi dan fisik di wilayah pesisir Kecamatan Labuhan Maringgai. Permintaan itu mengingat kontribusi masyarakat Labuhan Maringgai dari sektor perikanan kelautan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten lumayan signifikan. "Setahu saya PAD yang diberikan nelayan Labuhan Maringgai kepada pemerintah provinsi dan kabupaten mencapai miliaran rupiah, sebaliknya kami berharap sumbang sih pemerintah kabupaten dan provinsi kepada nelayan lebih perhatian lagi, " kata Ketua HNSI Lamtim, Bayu Witara, Selasa (25/6). Ia mencontohkan, beberapa bulan ke depan ini, nelayan Lamtim menghadapi musim timur atau angin timur, dimana hasil tangkapan ikan menurun, pada kondisi ini banyak nelayan

” Gedung Aula Camat Jabung Roboh (Kupas Tuntas) GEDUNG aula kantor Kecamatan Jabung, Lampung Timur (Lamtim) roboh. Hal ini akibat kayu penyangga atap sudah pada lapuk karena kemakan usia, peristiwa naas itu tidak memakan korban jiwa, Selasa (25/6). Camat Jabung, Gunawan mengatakan, robohnya aula diakibatkan sudah rapuhnya kayu penyangga atap, namun sebelumnya Gunawan sudah mengantisipasi agar gedung tersebut digunakan untuk beraktifitas. Pihaknya pun sudah dua kalau mengajukan proposal selama dua tahun berturut turut, yaitu tahun 2018 dan 2019, untuk mendapatkan anggaran perehapan aula,

Foto : Ist

Lampung Timur (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur (Lamtim) akan menertibkan reklame yang tidak berizin. Hal ini ditegaskan Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Zaiful Bokhari saat memimpin apel di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Selasa (25/6).

melalui APBD namun usulan melalui proposal tersebut tidak ada yang disetujui. “Selain mengusulkan rehab aula, kami juga mengusulkan pembuatan Rumah dinas,”katanya. Lebih lanjut ia mengatakan, jika rumah dinas sudah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan mungkin akan membuat nyaman bagi pegawai di kecamatan Jabung, sebab kecamatan Jabung merupakan daerah paling ujung di Kabupaten Lamtim. Gunawan berharap dalam kepemimpinan Zaiful sebagai Plt Bupati Lampung Timur, agar memperhatikan keberadaan bangunan kantor Kecamatan Jabung, dan dengan robohnya aula serbaguna tersebut segera dilakukan perehapan yang lebih kokoh lagi.(Gus)

Menurut Zaiful, Bapenda harus segera mendata papan reklame di seluruh Lamtim. Kemudian, mengirimkan surat kepada pemasang yang belum memiliki izin. ”Kalau tidak segera mengurus izin, maka akan kami robohkan,” tegasnya. Dilanjutkan, untuk penertiban papan reklame yang tidak berizin tersebut, Bapenda berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. ”Tidak ada toleransi.

Ini bentuk ketegasan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam pelayanan yang terbaik dan penegakan peraturan perundangan,” sebut dia. Dalam kesempatan tersebut Zaiful juga menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bapenda dapat bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) 2019. “Saya minta kepada Kepala Bapenda untuk dapat

memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh aparaturnya untuk lebih disiplin dalam menjalankan tugas sehari-hari,” ujarnya. Diketahui, tahun ini proyeksi pendapatan ditargetkan sebesar Rp2,088 triliun. Antara lain bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp139,349 miliar, dana perimbangan Rp1,489 triliun serta lain-lain pendapatan yang sah Rp459, 275 miliar. (Rl)

Warga Trisnomaju Kesulitan Akses Jaringan Telekomunikasi Pesawaran

Untuk pembangunan kami minta ada pendalaman muara yang jadi lalu lintas kapal, karena alur sungai dangkal sehingga nelayan kesusahan, untuk infrastruktur kami minta ada perbaikan jalan di pusat-pusat aktivitas nelayan yang jalanya rusak parah

Lampung Timur

PIMPIN APEL Plt Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari saat memimpin apel di halaman Kantor Bapenda Lamtim, Selasa (25/6).

(Kupas Tuntas) KEPALA Desa Trisnomaju Sariman minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran inisiasi pembangunan menara Base Transceiver Service (BTS) atau menara jaringan seluler, hal itu lantaran buruknya kualitas jaringan seluler yang ada di desa setempat.

"Memang salah satu kendala masyarakat disini masih terkait sinyal, sinyalnya kurang bagus kalau disini," ungkap Sariman di ruang kerjanya. Selasa, (25/6). Sariman menjelaskan buruknya kualitas jaringan dikarenakan belum adanya provider penyedia layanan komunikasi yang membangun BTS atau menara jaringan seluler di desanya. "Memang sampai seka-

rang ini kita cuma ada satu tower yang diujung desa, jadi yang dapat sinyal hanya titik tertentu, misal disekitar rumah saya aja sinyal sudah tidak ada, makanya kadang kalau mau komunikasi cukup sulit harus cari sinyal dulu," jelasnya. Sariman berharap Pemkab Pesawaran dapat menjadi inisiator pembangunan menara jaringan seluler di desanya, dirinya beranggapan dengan peran serta

antara Pemkab dan stakeholder terkait dapat membantu pembuatan menara BTS di desanya. "Ya semoga Pemkab melalui Diskominfo ataupun instansi terkait bisa membantu menginisiasi pembangunan tower sinyal itu lah, jadi kalau mereka yang meminta ke providernya langsungkan mudah-mudahan bisa direalisasikan gitu," tandasnya. (Reza)

Calon Kades Terpilih Mundur dari Kepengurusan Parpol Pesawaran (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pesawaran, perbolehkan Calon Legislatif (Caleg) yang gagal dalam Pileg 17 April lalu, maju dalam Pilkades serentak

yang akan diadakan 21 Oktober mendatang. Hal ini disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa (Pemdes) Setdakab Pesawaran, Isroni Mihradi, Selasa (25/6). "Sampai sejauh ini tidak ada larangan, bagi caleg yang gagal, mau maju lagi

dalam Pilkades serentak, dan juga para kades yang mengundurkan diri untuk berlaga dalam pileg ke marin juga, masih boleh untuk maju mencalonkan diri dalam Pilkades men datang," jelasnya. Ia juga mengatakan, sejauh ini tidak ada persya-

Foto : Agus/Kupas Tuntas

GEDUNG ROBOH - GEDUNG aula di kantor Kecamatan Jabung roboh akibat kayu penyangga atap sudah lapuk pada Selasa (25/6).

ratan khusus bagi para caleg gagal, untuk men daftarkan diri dalam Pil kades mendatang. "Bagi personal yang gagal dalam kontestasi Pileg kemarin boleh ikut mendaftar dalam Pilkades tanpa syarat khusus," ungkapnya. Tapi, lanjutnya, bagi calon kades yang terdaftar dalam kepengurusan par tai, harus mengundurkan diri terlebih dahulu apabila dirinya terpilih jadi kades. "Iya kalau anggota parpol yang mencalonkan diri menjadi Kades, dirinya terpilih, sebelum dilantik dirinya harus mengundurkan diri jadi anggota parpol," tutupnya. Diketahui, untuk persyaratan pencalonan diri dalam Pilkades serentak mendatang, minimal usia 25 tahun, memiliki minimal ijazah SMP dan merupakan WNI, jadi orang luar daerah asal dia WNI boleh mencalonkan diri sebagai kepala desa.(Reza)


6

Rabu, 26 Juni 2019

LAMPUNG UTARA MEMBANGUN DESA

Batu Nangkop Jadi Lokasi TMMD LAMPUNG UTARA - SETELAH menerima perintah dari Korem 043 Garuda Hitam agar melaksanakan dan menyiapkan pelaksanaan program terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Komando Distrik Militer (Kodim) 0412 Lampung Utara merekomendasikan Desa Batu Nangkop, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara, sebagai lokasi TMMD tahun 2019. Hal itu disampaikan Dandim 0412 Lampung Utara Letkol Inf Krisna Pribumi didampingi Pasi Teritorial (Pasi Ter) Kapten Inf Harpian Sari di kantornya, Selasa (25/6). "Tidak lama lagi kita akan melaksanakan kegiatan nasional (TMMD) yang sudah ditetapkan tempatnya di Desa Batu Nangkop, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara," kata Letkol Inf Krisna Pribumi. Dikatakan dia, kegiatan TMMD tahun 2019 selain fokus pada kegiatan fisik, juga akan dilakukan penyuluhan hingga kegiatan kemasyarakatan yang mewujudkan bahwa TNI bagian dari masyarakat. Letkol Inf Krisna Pribumi menerangkan, untuk kegiatan untuk fisik akan dibangun sarana dan prasarana badan jalan, talut, goronggorong dan rehab rumah ibadah. "Untuk rehab tempat ibadah akan dilaksanakan rehab masjid dan gereja. Selain itu kita juga akan membantu warga yang belum memiliki KTP elektronik untuk dibuatkan," ujarnya. (Sarnubi) Foto: Ist

SAMPAIKAN SAMBUTAN - WAKIL Bupati Lampung Utara Budi Utomo menyampaikan sambutan saat menyambut rombongan Inspektorat Provinsi Lampung di Ruang Siger Pemkab Lampung Utara, Selasa (25/6).

Inspektorat Provinsi Kunker ke Lampura  Lakukan Pemeriksaan Rutin Terhadap OPD Inspektorat Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Lampung Utara, dalam rangka melakukan pemeriksaan reguler pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda setempat. Lampung Utara (Kupas Tuntas) KUNJUNGAN tim Inspektorat Provinsi Lampung dipimpin Hamartoni Ahadis, dan diterima Wakil Bupati

Lampung Utara Budi Utomo didampingi Inspektur Kabupaten Lampung Utara Man Kodri. Acara pertemuan berlangsung di Ruang Siger Sekretariat Kabupaten Lampung Utara, Selasa (25/6). Setelah berbincang seje-

nak di ruang wakil bupati Lampung Utara, rombongan Inspektorat Provinsi Lampung langsung menyampaikan maksud kedatangan di Bumi Ragem Tunas Lampung (Lampung Utara) kepada 33 kepala OPD beserta kepala bagian di sekretariat Pemkab Lampura. Kepala Inspektorat Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis menjelaskan kedatangan timnya itu di Lampung Utara dalam rangka mela-

kukan pemeriksaan reguler pada OPD. "Kedatangan tim di sini untuk mengadakan pemeriksaan reguler pada OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tahun 2019," kata Hamartoni Ahadis. Sebelumnya, Wakil Bupati Lampung Utara Budi Utomo menyampaikan kepada seluruh kepala OPD Lampura dapat memberikan apa yang diperlukan oleh tim tersebut. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pemeriksaan reguler tersebut sudah dilakukan setiap tahun. Untuk itu masing-masing OPD diminta proaktif dalam memberikan penjelasan yang diperlukan Inspektorat Provinsi Lampung sebagai wujud dari kerjasama demi kebaikan bersama dalam pelaksanaan dan pentusunan dokumen pemerintah tersebut. (Sarnubi)

KAMTIBMAS

Kapolres Buka Acara FGD LAMPUNG UTARA-KEPOLISIAN Resor (Polres) Lampung Utara menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Membangun pemuda kreatif, inspiratif dan proaktif, sehat tanpa narkoba”. Hadir dalam FGD Staf Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung Fatan Z yang sekaligus menjadi narasumber di Aula Hotel Graha Wisata Kotabumi, Selasa (25/6). Kapolres Lampura AKBP Budiman Sulaksono mengatakan, banyaknya kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, membuat negara lain berusaha terus ingin menjajah dan merusak bangsa Indonesia dengan memasukan narkoba ke Indonesia. "Mereka ingin membuat yang kuat menjadi lemah, yang pintar menjadi bodoh, yang kuat menjadi sakit sehingga pada saatnya nanti kaum-kaum muda kita menjadi pemimpin yang tidak maksimal rusak oleh narkoba," kata Kapolres. Kapolres berharap, acara FGD dapat membuat masyarakat Lampung Utara semakin paham bahwa narkoba harus diperangi bersama-sama. "Memerangi narkoba tidak cukup dengan dilakukan pengungkapan dan penangkapan, tetapi kita juga harus melakukan pencegahan bersama dengan melakukan giat forum diskusi seperti ini," lanjut AKBP Budiman Sulaksono. Kapolres mengimbau dalam pelaksanaan FGD ini, semua peserta bisa serius dan bukan formalitas belaka. Sehingga bisa lebih paham dan terpanggil untuk memerangi narkoba secara bersama-sama pula. (Sarnubi)

TUBA - TUBABA

 Penerima PKH Pakai Data Lama

Winarti Tegur Kepala Dinas Sosial Bupati Tulang Bawang Winarti mengaku telah memberikan teguran kepada kepala Dinas Sosial setempat, akibat kurang memaksimalkan kerja pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Akibatnya penerima PKH masih memakai data lama.

Tulang Bawang (Kupas Tuntas) SEHINGGA saat ini masih banyak ditemukan warga yang sudah mampu, namun masih menerima program

PKH. Hal itu disampaikan Winarti saat menggelar rapat bersama tim pelaksana pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari seluruh kampung se-Kabupaten Tulangbawang di Rupatama Lantai II Kantor Bupati Tulangbawang, Selasa (25/6). Winarti pun meminta kepala Dinas Sosial memerintahkan para pendamping PKH untuk melakukan evaluasi terhadap masyarakat yang akan mendapatkan bantuan PKH. Sehingga warga mampu tidak menerima bantuan PKH lagi. "Ada beberapa laporan dari masyarakat bahwa penerima PKH sudah tidak layak untuk menerima bantuan, tapi masih diberikan bantuan. Mengingat selama ini ban-

tuan PKH tersebut menggunakan data statistik tahun 2014 lalu,” kata Winarti. Menurutnya, akibat pakai data yang lama itu maka warga yang sudah mampu masih mendapatkan bantuan PKH. Sementara warga yang benar-benar layak tidak mendapatkan bantuan. Winarti mengingatkan, pendamping PKH harus benarbenar bekerja maksimal melakukan evaluasi data dan kroscek langsung kepada calon penerima PKH. Serta memberi pertimbangan apakah penerima PKH masih layak diberikan bantuan atau tidak dengan melihat kondisi rumahnya. “Setiap penerima PKH maka rumahnya harus diberikan tanda khusus. Sehingga bagi

Warga Somasi Bupati Tubaba Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) KUASA Hukum Ivin Aidiyan atas nama kliennya Mas Ali dan Asnawi, melayangkan somasi kepada Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad dan kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Tubaba. Somasi dilakukan karena bupati Tubaba dan kepala Diskoperindag diduga telah melakukan wanprestasi (Ingkar janji) dalam perjanjian kerjasama pengelolaan pasar dan pemungutan retribusi di Pasar Dayamurni, Kecamatan Tumijajar. Surat somasi tersebut bernomor 04/SRT- KLR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang ditandatangani kuasa hukum

Ivin Aidyan Firnandez, Ari Fitrah Anugrah, dan Hendra Dina Desa. Ivin Aidyan mengatakan, baik bupati Tubaba dan kepala Diskoperindag Tubaba diduga tidak memberikan perlindungan atas adanya gangguan atau tuntutan dari siapapun yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhak atas pengelolaan dan pemanfaatan pasar kabupaten kepada kliennya serta tidak menyelesaikan persoalan yang timbul di Pasar Dayamurni. “Ini adalah somasi kedua kami dan yang terakhir, apabila tidak ada tanggapan maka kami akan menempuh jalur hukum,” kata Ivin Aidiyan, Senin (24/6). Ivin mengatakan, Mas Ali

telah ditunjuk sebagai pihak pengelola pasar berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor: 974/01.A/Mou/II.05/2016. Ia berharap Pemkab Tubaba dapat melakukan MoU kembali sehingga kliennya dapat bekerja lagi sesuai dengan target retribusi yang ditetapkan. ”Ya sementara selama ini kami sudah melakukan beberapa kali usulan kepada Diskoperindag tidak pernah ada tanggapan. Untuk itu kami melakukan upaya seperti ini, agar klien kami tetap dapat bekerja sesuai dengan MoU sesuai target retribusi yang ditetapkan oleh Pemkab Tubaba,” pungkasnya. Hingga berita ini dilansir Bupati Tubaba Umar Ahmad dan kepala Diskoperindag Tubaba belum bisa dihubungi. (Irawan/Lucky)

BERI PENJELASAN - BUPATI Tuba Winarti memberi penjelasan usai pertemuan dengan pendamping PKH seKabupaten Tuba, Selasa (25/6). Foto: Erwin/Kupas Tuntas

penerima PKH yang sudah mampu akan merasa malu. Dan

bersedia menyerahkan bantuan PKH kepada warga yang

benar-benar berhak menerimanya,” kata Bupati. (Win)

Multi Mart Diduga Belum Kantongi IMB Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) MESKIPUN sudah lama beroperasi, Multi Mart di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat Tubaba diduga belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tubaba Lukman kepada Kupas Tuntas, Selasa (25/6). Lukman mengatakan, bangunan Multi Mart hingga kini belum membuat surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Belum ada

sampai saat ini berkas pembuatan IMB Multi Mart Pulung Kencana yang masuk di kami," kata Lukman. Ia menjelaskan bahwa pada saat bulan puasa lalu pihaknya telah memberikan teguran secara lisan namun tidak ada respon. Sehingga pihaknya melayangkan surat teguran lagi kepada pemilik Multi Mart. "Sudah dua kali dikasih teguran baik lisan maupun tulisan tapi sampai sekarang belum ada yang mengurus IMB," kata dia. Pemilik Multi Mart, Imam, mengaku menjual pakaian maupun barang kelontongan dan barang-barang lainnya itu sudah selama 6 bulan lamanya.

Ia berdalih bahwa IMB untuk tokonya bahwa sudah dalam proses pembuatan. "Masih proses pembuatan," ucapnya. Dikatakan, pembuatan IMB dilakukan dengan meminta bantuan dari seseorang pegawai yang bekerja di Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulangbawang Barat. "Itu masih proses dibuat, saya berikan kepada Guntur di Perkimta sebelum lebaran. Bukan saya langsung, karena saya masih sibuk lagian juga Guntur saudara saya. Jadi sampai sekarang saya belum tahu proses pembuatannya sudah sampai mana, tapi nanti saya coba tanya Guntur," terangnya. (Irawan/Lucky)


Rabu, 26 Juni 2019

LAMPUNG TENGAH

7

PEMBANGUNAN MASJID

Bupati Bantu 100 Sak Semen LAMPUNG TENGAH - SEBANYAK 100 sak semen diserahkan Camat Seputih Surabaya Dedi Fadilah Alida kepada panitia pembangunan Masjid Muhammadiyah yang berada di Kampung Gaya Baru II, Kecamatan Seputih Surabaya, Selasa (25/6). Dedi Fadilah Alida menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan tersebut berasal dari Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Masjid Muhammadiyah. “Alhamdulillah, mewakili Bupati Lampung Tengah, hari ini (Kemarin) telah kami diserahkan bantuan pribadi dari beliau berupa 100 sak semen untuk pembanguan masjid. Mudah-mudahan dengan semangat gotong royong bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” katanya. Ia berharap, dengan bantuan yang diberikan bisa mempercepat penyelesiaan pembangunan masjid tersebut. Sehingga bisa segera dimanfaatkan oleh warga setempat untuk beribadah. “Bagi pihak-pihak yang punya rezeki lebih juga bisa memberi bantuan, sehingga pembangunan bisa cepat selesai. Karena bantuan yang diberikan akan menjadi amal jariyah yang tidak akan putus,” imbuhnya. (Towo)

Presiden Lirik Kawasan Industri Ikan Terpadu Lampung Tengah (Kupas Tuntas) RENCANA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng) untuk membangun Kawasan Industri Ikan Terpadu di Kecamatan Bandar Surabaya disambut baik Pemerintah Pusat. Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto mengaku mendapat informasi bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tertarik dengan rencana tersebut. "Sudah lama saya usulkan itu (Kawasan Industri Ikan Terpadu). Informasi yang saya terima kemarin, Presiden ( Jokowi) tertarik dengan rencana tersebut," kata Loekman, Selasa (25/6). Bupati mengatakan, untuk menyusun desain program

tersebut dirinya menggandeng Universitas Gajah Mada (UGM). "Dalam waktu dekat ini saya akan lakukan pertemuan dengan rektor UGM, jadi kita akan didampingi UGM dalam menyusun program dan desain yang cocok dilaksanakan," ungkapnya. Masih dikatakan Loekman, saat ini dikawasan tersebut telah tersedia dermaga pelabuhan dan cold stroge. Nantinya diwilayah itu juga akan dibangun perumahan nelayan layak huni, SPBU, fasilitas perbankan, serta dilakuan normalisasi sungai Way Seputih yang dangkal. "Anggarannya ini mencapai Rp600 miliar. Kalau ini bisa terlaksana, otomatis kesejahteraan ekonomi masyarakat disekitar akan meningkat," pungkasnya. (Towo)

SERAHKAN BANTUAN SEMEN - CAMAT Seputih Surabaya Dedi Fadilah Alida menyerahkan bantuan 100 sak semen dari Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto kepada pengurus Masjid Muhammadiyah di Kampung Gaya Baru II, Selasa (25/6). Foto: Ist

Disdukcapil Rekam Data E-KTP di Rumah Warga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) melaksanakan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan mendatangi rumah warga. Lampung Tengah (Kupas Tuntas) HAL itu dilakukan menindaklanjuti program Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto agar warga yang sedang sakit juga bisa membuat e-KTP. "Kita siap mengirim petugas untuk langsung mendatangi rumah warga yang sakit tersebut," kata Kepala Disdukcapil Lamteng Sugandi, didampingi Kasi Inovasi Pelayanan Andri

Yulizar, kemarin. Menurut Sugandi, program ini telah berlangsung sejak lama. Namun karena belum tersosialisasi secara luas, masih banyak warga yang belum tahu. Meski pihaknya telah menyampaikan program tersebut kepada jajaran camat. "Sudah sejak awal tahun 2019 kita berlakukan ini. Kita sosialisasinya melalui camat. Kita sampaikan ketika rakor rutin. Tapi memang belum tersosialisasi dengan baik, jadi

masih banyak warga yang belum mengetahui," imbuhnya. Dia menambahkan, untuk mendapatkan pelayanan jemput bola, warga yang sakit bisa membuat permohonan ke Disdukcapil Lamteng. Bisa secara perseorangan, ataupun melalui aparatur kampung/kelurahan dan kecamatan. "Misalnya pihak keluarga yang sakit mengirimkan permohonan ke kita bisa tindaklanjuti. Kalau tidak permohonan dikirim melalui kampung atau kecamatan," jelasnya. Jika permohonan masuk ke Disdukcapil Lamteng, lanjunya, akan segera ditindaklanjuti. "Kita bisa langsung kirim petugas beserta alatanya agar bisa mela-

kukan perekaman data," kata Sugandi. Ia melanjutkan, program ini merupakan instruksi Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto untuk memberi pelayanan prima kepada masyarakat. "Terkhusus pelayanan pencatatan sipil. Agar masyarakat Lampung Tengah tertib administrasi kependudukan," tandasnya. Selain itu, Disdukcapil Lamteng juga telah menggulirkan perekaman data eKTP secara kolektif di tingkat kampung. "Kalau program kita datang ke kampung sudah berlangsung sejak tahun lalu. Dan sudah banyak kampung yang kita datangi," imbuhnya. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Bahas Nasib Terminal Agrobisnis

Pemkab Akan Berkoordinasi ke Pemprov Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk membahas keberadaan Terminal Agrobisnis, yang kondisinya saat ini seperti terlantar.

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

APEL PASUKAN -Plt Bupati Lamsel Nanang Ermanto bersama Kapolres AKBP M Syarhan berjalan berdampingan usai mengikuti apel gelar pasukan pengamanan pilkades serentak di Lapangan Korpri Pemkab Lampung Selatan, Selasa (25/6).

PEMBANGUNAN

Groundbreaking Mapolres Lamsel Dilakukan Awal Juli LAMPUNG SELATAN - KEJELASAN soal lahan bekas eks Terminal Jati yang rencananya akan dijadikan Markas Kepolisian Resor Lampung Selatan, perlahan mulai ada kejelasan. Kapolres Lampung Selatan AKBP M Syarhan menegaskan, pada awal bulan depan ( Juli) akan dilakukan proses pembangunan mapolres. "Insha Allah, awal Juli kita akan memproses groundbreaking (peletakan batu pertama)," kata M Syarhan usai memimpin apel gelar pasukan pengamanan pilkades serentak di Lapangan Korpri Pemkab Lampung Selatan, Selasa (25/6). Mantan Kapolres Kabupaten Pesawaran itu menegaskan bila kejelasan soal surat menyurat (hibah) yang sempat disinggung oleh Kapolri Jendral Polisi M Tito Karnavian untuk pembagunan mapolres di lahan bekas Terminal Jati yang berada di Kelurahan Wayurang, Kecamatan Kalianda persisnya di depan pom bensin Jati, telah rampung. "Surat menyuratnya sudah semua, tinggal proses pelaksanaan," tandasnya. (Dirsah/Edu)

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) MENURUT Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Terminal Agrobisnis merupakan salah satu wilayah kawasan in dustri di Provinsi Lampung. Sehingga, ia berpendapat keberadaan Terminal Agrobisnis itu dapat diman faatkan untuk mendukung hal tersebut. "Saya akan berkoordinasi dulu dengan provinsi, soal bagaimana baiknya ke depan. Kalau bisa, itu dimanfaatkan," jelas Nanang Ermanto, Selasa (25/6). Menurutnya, kawasan itu merupakan aset milik Provinsi Lampung, sehingga

pihaknya tidak dapat serta merta untuk mengambil kebijakan dan tindakan terhadap lokasi tersebut. "Kalau itu dikasih ke kita, jelas kita akan manfaatkan dengan baik," kata mantan anggota DPRD Lampung Selatan ini. Ketika ditanya seandanya k a wa s a n Te r m i n a l Agrobisnis itu dihibahkan/ diserahkan ke Pemkab Lampung apa yang akan dilakukan, Nanang mengaku masih belum dapat membeberkannya karena akan melakukan pembahasan lebihlanjut dengan OPD terkait. "Nanti dong, jangan buruburu merancang itu, nanti roboh," katanya dengan nada bercanda. (Dirsah/Edu)

KP2KP Kalianda Berikan Edukasi Perpajakan Lampung Selatan (Kupas Tuntas) KANTOR Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Ka lianda bersama Dinas Ko perasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Lampung Se latan menggelar edukasi dan diskusi perpajakan bagi wajib pajak koperasi. Acara yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Pemkab Lampung Selatan itu dibuka secara langsung oleh Kepala KP2KP Kalianda Amston Sipatuhar, Selasa (25/6). Turut hadir Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Pemkab Lampung Se-

latan Tanjung Bahara TB serta ketua dan pengurus koperasi se-Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Tanjung Bahara, menyatakan, pemerintah mengapresiasi diselenggarakannya kegiatan tersebut. “Intinya kami sangat berterima kasih, karena disatu sisi kami terbantu dengan kegiatan ini. Sebab terkadang ada koperasi yang bertanya kepada ka mi tentang perpajakan, untuk itulah biar mereka KP2KP yang lebih paham yang menjelaskannya,” ujar Tanjung. Ia berharap, para pengurus koperasi di Lampung

Selatan dapat memiliki pemahaman yang memadai tentang perpajakan sebagai wajib pajak koperasi. “Kita ini sifatnya hanya memfasilitasi, jadi saya harap peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaiknya-ba ik," tandasnya. Sementara itu, Kepala KP2KP Kalianda Amston Sipatuhar mengatakan, kegiatan itu ditujukan untuk memberikan edukasi dan kesadaran bagi wajib pajak koperasi akan kewajiban terhadap pajak. Untuk itu dirinya mengimbau, seluruh peserta bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya dan berdiskusi terkait kendala-ken-

dala apa saja yang menghambat para Wajib Pajak Koperasi untuk menjalankan kewajibannya selama ini. “Barangkali ada satu atau dua kendala yang menghalangi membayar pajak. Inilah tujuan kita kesini untuk bersilaturahmi. Biar nanti jika ada keluhan atau masalah bapak ibu tidak sungkan untuk menyampaikan,” kata Amston. Ia berharap, kegiatan itu dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, yang nantinya dapat menanamkan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi dan semakin meningkatnya penerimaan pajak KP2KP Kalianda secara keseluruhan. (Dirsah/Edu)


8

Rabu, 26 Juni 2019

WAY KANAN

204 Calon Jemaah Haji Way Kanan Mulai Manasik MANASIK HAJI - BUPATI Way Kanan, Raden Adipati Surya menghadiri pembukaan Bimbingan Manasik Haji di Islamic Centre KM 05 Blambangan Umpu, Selasa (25/06). Foto : Sandi/ Kupas Tuntas

Sebanyak 204 Calon Jemaah Haji (CHJ) Kabupaten Way Kanan mulai mengikuti pembukaan Bimbingan Manasik Haji di Islamic Centre KM 05 Blambangan Umpu, Selasa (25/06). Acara tersebut dibuka oleh Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya yang dihadiri oleh jajaran Forkompimda. Way Kanan (Kupas Tuntas) DI hadapan ratusan CJH, Raden Adipati Surya berpesan agar para jemaah dapat mengikuti manasik dengan sungguh-sungguh. Sehingga nantinya jemaah dari Provinsi Lampung khususnya Way Kanan dapat melaksana ibadah haji dengan baik dan lancar. Bupati juga berpesan agar jamaah senantiasa memiliki kesadaran, tanggung-jawab,

dan integritas. Sebagai seorang Muslim yang mampu memotivasi umat untuk senantiasa berpikir positif, saling mengingatkan dan menasehati, menghargai perbedaan dan toleransi, serta mengajak ber-amar ma’ruf nahi munkar. “Kepada peserta manasik agar benar-benar menggunakan waktu dengan baik selama kegiatan ini berlangsung. Karena manasik haji ini dilaksanakan agar para jemaah nantinya lebih siap dan mandiri dalam melaksana-

kan ibadah haji dan memperoleh haji mabrur sepulang dari tanah suci,” kata Adipati. Adipati juga mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya kegiatan bimbingan manasik haji tahun 2019 oleh Kanwil Kemenag Kabupaten Way Kanan. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi CJH untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan Syariat Islam. “Maka sudah sepantasnya bersyukur, karena masih banyak di antara saudarasaudara kita yang seharusnya berangkat, akan tetapi harus tertunda keberangkatannya karena berbagai hal. Oleh karenanya, kepada kita semua agar dapat me-

nyiapkan diri dalam melaksanakan ibadah haji, baik persiapan fisik maupun mental," tandasnya. Sementara, Kepala Staf Haji Way Kanan yang juga Kepala Kantor Kemenag Way Kanan, H.M Isya menyampaikan, jumlah CJH Way Kanan yakni 202 jamaah dengan TPHD sebanyak 2 orang. Dari 204 CJH, terbanyak dari kecamatan Baradatu yaitu 39 jemaah. Calon haji dari Kabupaten Way Kanan termasuk dalam kloter 52 sebanyak 190 jemaah dan 14 jemaah di koter 62, berada pada ge lombang dua, maktab di wilayah Raudhoh dan Si sy ah. Yang direncanakan akan diberangkatkan dari Way Kanan pada tanggal 29 Juli dan 6 Agustus. (Sandi)

Sidang Paripurna, DPRD Sahkan Tiga Raperda Way Kanan (Kupas Tuntas) DPRD Kabupaten Way Kanan menggelar sidang Paripurna penandatanganan Nota KUPA dan PPAS-P dan pengesahan tiga Raperda Pemkab Way Kanan. Sidang Paripurna ini digelar di ruang rapat utama DPRD setempat, Selasa (25/06). Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya menjelaskan ketiga raperda itu, yang pertama, Raperda Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur. Dikatakannya, Raperda ini disusun untuk menyehatkan kembali BUMD PT. Way Kanan Makmur. “Dengan harapan agar PT. Way Kanan Makmur mampu memberikan kontribusi terhadap PAD dan manfaat kepada masyarakat Way Kanan,” jelas Adipati. Selama ini, aset-aset milik

pemda belum maksimal kegunaannya, diantaranya Pabrik Pengelolaan Padi Terpadu di Kecamatan Bumi Agung, menjadi fokus utama untuk segera difungsikan oleh PT. Way Kanan Makmur. Kemudian Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan Pada BUMD PT. Way Kanan Makmur, Raperda ini disusun sebagai langkah lanjutan dalam melaksanakan Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD PT. Way Kanan Makmur. Selanjutnya, Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disampaikan karena barang milik daerah adalah unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka harus dikelola dengan baik dan benar. “Untuk mendukung pengelolaan barang yang efesien dan efektif, maka perlu dibuat suatu produk hukum berupa Peraturan Daerah,” jelas Adipati. (Sandi)

KESEHATAN

Polres Gelar Donor Darah WAY KANAN - MEMPERINGATI HUT Bhayangkara ke 73, jajaran Polres Way Kanan menggelar kegiatan donor darah, di GSG pesat Gatra Polres Way Kanan, Selasa (24/6). Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro mengatakan, kegiatan donor darah ini bekerjasama dengan PMI Kabupaten Lampung Utara. Kegiatan ini diikuti oleh anggota Polres Way Kanan, TNI dari Kodim 0427 Way Kanan, Satpol PP, Damkar, Senkom dan Bhayangkari. Selain itu bhakti sosial donor darah ini merupakan kegiatan sosial yang berkelanjutan dari rangkaian hari bhayangkara ke 73. “Ini keputusan kami untuk menyumbangkan darah melalui donor darah karena dapat menyelamatkan satu kehidupan, bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi penerima darah, donor darah juga memberikan manfaat bagi pendonornya," terangnya. Dalam donor darah ini, target Polres Way Kanan bisa mengumpulkan 100 kantong darah. Setelah terkumpul maka akan disalurkan melalui PMI. (Sandi)

TANGGAMUS

Polres Tetapkan 6 Tersangka Penyalahguna Narkoba Tanggamus (Kupas Tuntas) ENAM pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang diamankan Polres Tanggamus dalam sepekan terakhir, telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Keenamnya, Zaidi Fernando alias Aceng (38), Bambang Syah (37) dan Riki Adi Irawandi (28). Kemudian, Wanti Novita (28), Asep Hernawan (27) dan Hendra alias Ra Kancil (28). “Hasil gelar perkara dan barang bukti, keenam penyalahguna narkoba telah kami tetapkan tersangka sejak Senin kemarin,” kata Kasat Resnarkoba Polres Tanggamus AKP Hendra Gunawan mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, Selasa (25/6). Para tersangka diamankan setelah pihaknya merespon informasi masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba di Kecamatan Kotaagung. Secara berturut tersangka diamankan, yakni Zaidi Fernando alias Aceng dan Bambang Syah diamankan saat menyalahgunakan sabu di rumah Zaidi Fernando, Rabu (19/6). Lalu Riki Adi Irawadi diamankan di Pekon Benteng Jaya, Kecamatan Kota Agung, Kamis (20/6). Tiga tersangka lainnya, Wanti Novita, Asep Hernawan dan Hendra alias Ra Kancil. Wanti Novita merupakan istri seorang pelaku yang melarikan diri juga merupakan kakak ipar dari tersangka Asep Hernawan. “Uniknya di antara dua tersangka merupakan kakak ipar dan adik ipar, namun sayangnya suami dari Wanti Novita kabur saat penggrebegan," ujarnya.

Untuk itu, KP Hendra mengimbau suami Wanti agar segera menyerahkan diri, sebab pihaknya akan terus memburunya serta menindak tegas. Untuk seluruh tersangka dijerat pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2019. Sementara empat tersangka yakni Zaidi Fernando alias Aceng, Bambang Syah, Wanti dan Asep Hernawan juga dikenai pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2019. “Ancaman 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 maksimal 12 tahun, dan pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 ancaman maksimal 4 tahun penjara," pungkasnya. Adapun barang bukti dari tangan Aceng diamankan 1 pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 alat hisap sabu/bong, 4 sedotan, 4 batang rokok, 1 bungkus rokok yang berisi 3 batang rokok dan HP. Dari Bambang diamankan 1 plastik bening sisa pakai, 1 kotak rokok, 1 sedotan, skop yang terbuat dari sedotan dan 1 HP. Lalu, dari Riki Adi Irawadi, 1 plastik klip bening berisi sabu, 8 plastik klip bening, 1 skop sedotan dan 1 HP nokia. Selanjutnya dari rumah Wanti Novita 4 plastik klip sisa pakai, 1 pipa kaca, 4 skop terbuat dari sedotan, 2 bundle plastik klip kosong, 1 kertas alumunium foil, 1 korek gas, 1 timbangan digital. Dari Asep diamankan 3 klip bekas pakai, 1 plastik klip sisa pakai, 1 sedotan, 1 korek api gas, 2 HP dan 1 asbak rokok. Dan dari Hendra 7 plastik klip bekas pakai, 2 potongan plastik klip bekas pakai, 2 pipa kaca bekas pakai, 2 alat hisap sabu, 2 bundel plastik klip, 1 sumbu, 4 sedotan, 3 skop yang terbuat dari sedotan, 2 dompet kecil, 4 korek api, 1 HP dan 1 timbangan digital. (Sayuti)

EKSPOSE NARKOBA – KASAT Resnarkoba Polres Tanggamus AKP Hendra Gunawan menunjukkan barang bukti narkoba saat ekspose di Mapolres Tanggamus, Selasa (25/6). Dalam ekspose ini turut dihadirkan keenam tersangka penyalahguna narkoba. Foto : Sayuti/ Kupas Tuntas

Tak Ada Anggaran, Pilkakon Tanggamus Batal Digelar Rencana Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar pemilihan kepala pekon (Pilkakon) serentak di 220 pekon pada bulan November mendatang dipastikan batal digelar. Pembatalan Pilkakon ini dilakukan karena pemkab setempat terkendala anggaran. Tanggamus (Kupas Tuntas) KEPALA Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Kabupaten Tanggamus, Wawan Harianto mengatakan, Pilkakon di 220 pekon seKabupaten Tanggamus terpaksa diundur ke tahun 2020 mendatang. Hal itu karena dana untuk pelaksanaan Pilkakon belum dianggarkan di APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2019. “Pelaksanaan Pilkakon serentak 2019 belum bisa dilaksanakan tahun ini, dikarenakan belum dianggar-

kan. Rencananya diangarkan tahun 2020," kata Wawan, Selasa (25/6). Menurut Wawan, meskipun dipaksakan digelar tahun ini, dengan mengajukan anggaran di APBD Perubahan, tetap tidak bisa digelar. Karena anggaran yang tersedia tidak akan mencukupi. Untuk itu Pilkakon serentak baru bisa digelar antara bulan Mei dan April 2020, menunggu anggaran tahun 2020 dicairkan. “Jadi saat ini kami masih menyusun tahapan pelaksanaan Pilkakon serentak. Sementara jumlah pekon yang akan melaksanakan Pilkakon serentak tahun 2020

tetap sebanyak 220 pekon. Dimana 219 pekon masa jabatan kakonnya habis tahun ini, dan satu pekon di bulan Pebruari 2020," katanya. Wawan menambahkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi diundurnya Pilkakon serentak ini kepada para camat. Sebab sesuai dengan amanat Undang Undang, dana untuk Pilkakon harus dianggarkan di APBD. “Pilkakon tidak bisa dianggarkan dari dana desa atau pihak ketiga, atas dasar itu kita adakan penundaan,” jelas Wawan. Selanjutnya, dana dari APBD tersebut nantinya digunakan untuk pelaksanaan tahapan dan pengadaan barang, seperti pengadaan surat suara, honor panitia, sewa tarup, dan kursi, dan konsumsi panitia. “Semua dari APBD. Jadi peserta sama sekali tidak dibebani

biaya," ujarnya. Disinggung soal persyaratan bagi warga yang akan mengikuti Pilkakon, Wawan mengatakan, pendidikan minimal calon kepala pekon minimal tamatan SMP atau sederajat. Hal itu sudah diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 dan Perda Tanggamus Nomor 7 tahun 2019. Untuk diketahui, pada bulan Mei lalu, Pemkab Tanggamus telah melantik sebanyak 163 Pj kakon di 19 kecamatan. Pelantikan Pj kakon ini untuk menggantikan kakon yang telah habis masa jabatannya, sembari menunggu pemilihan kepala pekon digelar. Dalam pelantikan ini, Kecamatan Wonosobo menjadi daerah yang paling banyak Pj kakonnya, yaitu 23 orang. Sementara Kecamatan Kelumbayan Barat yang paling sedikit, yaitu hanya 1 Pj Kakon. (Sayuti)


Rabu, 26 Juni 2019

SAMBUNGAN

Daya ... syarakat tidak bisa hidup tanpa listrik. Demikian pula dengan pelaku usaha. Semua pelaku usaha di Lampung juga membutuhkan jaminan pasokan listrik agar roda perekonomian bisa tumbuh dan berkembang. Dari mulai usaha rumahan sampai UMKM, pasokan listrik menjadi kebutuhan pokok. Jika distribusi listrik terganggu, perputaran usaha juga akan ikut terhambat. Dan tidak bisa dipungkiri, setiap waktu selalu saja ada penambahan pemasangan jaringan listrik baru. Ini terjadi karena populasi warga juga terus meningkat dan usaha juga terus berkem-

Dari Hal 1

bang. PT PLN Lampung mengklaim pertumbuhan listrik setiap tahunnya mencapai 10 persen. Tentu ini harus sudah dilakukan antisipasi sejak saat ini, sehingga pertumbuhan listrik bisa berbanding lurus dengan penambahan daya listrik. Bahkan, penambahan listrik harus bisa lebih tinggi, guna mengantisipasi jangan sampai ada pemadaman listrik di tengah-tengah masyarakat. Kinerja PT PLN menjadi salah satu BUMN yang cukup menjadi sorotan dari masyarakat. Sehingga harus bisa menunjukan kinerja yang profesional, agar tidak terus menuai kritikan dari

Tambang ... perkara kelima tersangka tersebut ternyata masih dilengkapi penyidiknya, setelah dilakukan penelitian oleh pihak kejaksaan. “Ternyata berkasnya belum P21 atau dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, karena masih ada kekurangan di dalam berkas yang harus kami lengkapi lagi,” kata Binsar, Selasa (25/6). Dengan demikian, kata Binsar, pihaknya segera melengkapi berkas para tersangka tersebut berdasarkan petunjuk jaksa. “Ya kita lengkapi dulu. Secepatnya kita lengkapi supaya kita limpahkan lagi ke mereka (Kejaksaan),” jelasnya. Binsar menjelaskan, bahwa kelima tersangka tersebut berinisial OU selaku pemesan/pemodal/pemilik pasir kuarsa. Sedangkan SA sebagai orang kepercayaan OU untuk mencari pasir kuarsa di Pasir Sakti. Sementara AS, SP dan YN merupakan orang yang disuruh oleh SA untuk mencari atau mengum-

Dari Hal 1

pulkan pasir guna memenuhi pesanan pasir dari OU. “Jadi perlu saya jelaskan, bahwa mereka ini perorangan. Tidak memakai perusahaan. Jadi begitu menyebrang, baru diantar sesuai pesanan,” jelasnya. Masih kata Binsar, ditetapkan kelima tersangka tersebut berasal dari dua tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah Lampung Timur. “Dari lima tersangka ini perkaranya di split (terpisah) menjadi tiga berkas,” tandasnya. Para tersangka, kata Binsar, dijerat dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin. Dan Pasal 161 yakni setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu-

Generasi ... sosial-ekonomi, dan keamanan. Dari populasi penduduk usia 10-59 tahun terbukti dengan angka prevalensi penyalahguna narkotika di Provinsi Lampung tahun 2017 berada diperingkat 3 seSumatera dan peringkat ke-8 se-Indonesia dengan jumlah penyalahguna narkoba sebesar 1,94 % atau 128.529 orang. Sepanjang tahun 2018 ini, kata Tagam, pihaknya sudah mengungkap sebanyak 12 kasus jaringan narkotika, dengan jumlah tersangka 33 orang, 8 orang meninggal dunia karena melawan, dan 20 orang luka tembak dan jumlah barang bukti sabu sebesar 22,1 kg dan ekstasi 5.373 butir. Salah satu dari delapan kasus tersebut, berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba Jaringan lapas yang melibatkan anggota kepolisian, sipir dan kepala lapas. “Dan selama di tahun 2019 ( Januari-Juni) Bidang Pemberantasan BNNP Lampung telah berhasil mengungkap enam kasus jaringan narkotika dengan jumlah tersangka 20 orang, 3 orang meninggal dunia karena melawan dan 16 orang tersangka luka tembak,” kata Tagam, Selasa (25/6). Untuk ungkap kasus narkotika oleh Polda Lampung dan jajaran tahun 2018 sebanyak 1.377 kasus, dengan rincian sabu 94,5 kg, ekstasi 3.779 butir, dan ganja 826,1 kg dengan jumlah tersangka sebanyak 1.910 orang. Pada tahun 2019 sampai bulan Juni menangani 149 kasus dengan rincian sabu 13,9 kg, ekstasi 510 butir, dan ganja 464,2 gram dengan jumlah tersangka sebanyak 253 orang. Data jumlah tahanan dan narapidana di lapas dan rutan Provinsi Lampung tahun 2018 sebanyak 4.019 orang, dengan rincian bandar narkoba seba-

para pelanggannya. Jangan sampai kalau pelanggan menunda pembayaran listrik langsung diputus, sementara saat PLN melakukan pemadaman pelanggan tidak mendapatkan kompensasi apapun karena telah dirugikan. Jika mencermati upaya PT PLN Lampung yang akan terus membangun pembangkit listrik baru, diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk terus meningkatkan cadangan listriknya. Sehingga, pemadaman listrik tidak terus terulang. Apalagi, Provinsi Lampung juga kaya akan potensi panas bumi (Geothermal), yang bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. (**)

bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin. Dimintai tanggapannya, Pengamat Hukum Universitas Lampung Budiono berharap Polda Lampung bisa mengusut secara tuntas aktifitas tambang pasir yang diduga ilegal di Lampung Timur. Apalagi, eksloitasi tambang pasir ilegal itu juga sudah merusak lingkungan sekitar. “Harapannya tentu Polda Lampung bisa mengusut secara tuntas tambang pasir ilegal di Lamtim ini. Kalau terus dibiarkan dan tidak ada tindakan tegas, dikhawatirkan tambang ilegal makin marak dan kerusakan lingkungan juga semakin parah,” kata Budiono, kemarin. Menurutnya, tindak pidana yang berdampak pada kerusakan lingkungan harus cepat ditangani, sehingga bisa kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut. Karena lanjut dia, kerusakan lingkungan akan berdampak lebih luas terhadap masyarakat setempat. (Oscar) Dari Hal 1

nyak 3.048 orang dan pengguna sebanyak 971 orang. Data sampai dengan bulan Juni 2019 ada 4.134 orang yang ditangkap, dengan rincian bandar narkoba sebanyak 3.104 orang dan pengguna sebanyak 1.030 orang. Tagam menambahkan, wilayah atau peta rawan narkoba di Provinsi Lampung tahun 2019 meliputi 5 kabupaten/kota dalam 24 desa/ kelurahan/kampung, antara lain Bandar Lampung (Kelurahan Panjang Utara, Kelurahan Kaliawi, Kelurahan Pasir Gintung, Kelurahan Keteguhan, Kelurahan Negeri Olok Gading, Kelurahan Bakung, Kelurahan Gedong Pakuon, Kelurahan Sukajawa Baru, Kelurahan Beringin Raya, Kelurahan Penengahan, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Wayhalim Permai, dan Kelurahan Jagabaya Dua. Lalu, Kabupaten Lampung Selatan Desa Merakbatin, Desa Pemanggilan, dan Desa Bakauheni. Kabupaten Lampung Timur meliputi Desa Adirejo. Kabupaten Way Kanan di Kampung Negeri Baru, Kampung Blambangan Umpu, Kampung Banjar Agung, Kampung Gunung Labuhan, dan Kampung Bukit Gemuruh. Serta Kabupaten Mesuji berada di Desa Wiralaga I dan Desa Wiralaga II. Selain melakukan pemberantasan, lanjutnya, pihaknya juga melaksanakan program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2018 sebanyak 71.506 orang sudah menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang bahaya narkoba. Dengan rincian. kelompok pendidikan 49.484 orang, instansi pemerintah 542 orang, komponen masyarakat 1.101 orang dan masyarakat 20.379 orang. Sedangkan pada tahun 2019 ( Januari-Juni) total sebanyak 13.851 orang sudah

mendapatkan KIE tentang bahaya narkoba. Berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011, penyalahguna narkoba adalah sebagai korban dan tidak digolongkan pelaku tindak pidana atau kriminal. Para penyalahguna narkoba dapat melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) resmi yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung. Untuk para penyalahguna Narkotika dapat melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) resmi yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung, pada tahun 2018 sebanyak 717 orang yang sudah melapor ke IPWL baik ke BNNP Lampung, Kemenkes dan Kemensos. Pada tahun 2019 dari Bulan Januari s/d Juni sebanyak 480 orang. Guna mendukung BNNP Lampung dalam upaya P4GN, Pemda Provinsi Lampung memberikan tanah hibah seluas 1.937 M2 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung No.G/434/ B.XI/HK/2015 tanggal 8 September 2015 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kepada BNN Provinsi Lampung yang berlokasi di Sukarame Baru Desa Sabah Balau Kecamatan Tangjung Bintang Lampung Selatan. Untuk instansi pemerintah dan komponen masyarakat dalam mendukung upaya P4GN sesuai dengan Inpres No.6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika. Terdiri dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji dan Sekampung, BRI, Institut Teknologi Sumatera, dan Universitas Bandar Lampung. (Rls)

9

JK Dukung Sistem PPDB Zonasi JAKARTA - WAKIL Presiden Jusuf Kalla ( JK) mengatakan sistem zonasi di penerimaan peserta didik baru (PPDB) bertujuan untuk pemerataan. JK menyebut PPDB sistem zonasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan antarsekolah. "Jaraknya (antara rumah dan

sekolah) mungkin akan jauh, tapi semua ingin masuk sekolah favorit, agak susah juga (masuk sekolah favorit) tidak mungkin diterima juga. Jadi supaya ada pemerataan, maka jangan anak-anak punya nilai tinggi hanya terkonsentrasi," kata JK, Selasa (25/6). JK mengatakan siswa dan guru

KPK ... Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016 s.d. 2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka. Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah pada TA 2018. KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 s.d. 20 persen dari nilai proyek. Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah periode 20162021 sebesar Rp95 miliar. Dia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK. Sebelumnya, Mustafa telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau

Dari Hal 1

janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018. Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BWI) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo. Budi Winarto sudah dilakukan penahanan oleh KPK. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pangadan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah pada TA 2018. Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut. Pada perkara ketiga, KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka. Empat orang itu, yakni

Lampung ... daerah kawasan pertanian. Sehingga kita minta kalau bisa dibebaskan minimal 6 meter untuk transmisi. Kalau itu bisa dibebaskan maka listrik bisa handal," ungkapnya. Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengatakan, mendukung penuh program pembangunan jaringan listrik baru yang dilakukan PT PLN, dalam rangka menstabilkan pasokan listrik di Lampung. "PLN sudah punya program untuk elektriksasi desa. Hanya perlu koordinasi bagaimana proses pengangkutan untuk membangun infrastrukturnya itu disiapkan seperti akses jalan yang juga perlu bantuan dari kabupaten," jelasnya. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri

Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014 s.d. 2019 Achmad Junaidi S (AJS), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Bunyana (BU), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 20142019 Raden Zugiri (RZ), dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014 -2019 Zainudin (ZAI). Keempatnya diduga secara bersama sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupatan Lampung Selatan pada TA 2018. Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah pada TA 2017, dan pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah pada TA 2018. (Ant) Dari Hal 1

(Kadin) Provinsi Lampung Muhammad Kadafi, ketersediaan pasokan daya listrik sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha rumahan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). "Adanya transmisi baru diharapkan mampu meningkatkan pendapatan UMKM. Jangan sampai ada lagi pemadaman-pemadaman. Karena pemadaman tentu akan mengganggu. Kita tahu bahwa banyak usaha rumahan dan UMKM masih sangat bergantung kepada PLN untuk pembangkit listriknya. Berbeda dengan perusahaan besar yang sudah ada pembangkit cadangan (genset)," ujar Kadafi. Dimintai tanggapannya, Pengamat Ekonomi Universitas Lampung Asrian Hendi Caya mengingatkan, banyak-

Sekolah ... aturan yang harus kita jalani," ujar Jumani. Jumani mengakui, penambahan waktu pendaftaran hingga 26 Juni mendatang tidak berdampak signifikan terhadap jumlah pendaftar. Ia menyatakan, perpanjangan pembukaan hari pertama di SMAN 2 Bandar Lampung hanya ada lima siswa yang yang mendaftar. "Pendaftar hanya lima orang. Satu jalur zonasi dan empat jalur prestasi. Yang jalur zonasi itu katanya kemarin belum mendaftar karena terkendala dengan surat keterangan domisili," terangnya. Dia memprediksi, pada hari kedua perpanjangan PPDB juga tidak akan ada penambahan pendaftar yang begitu banyak. Bahkan bisa saja sama sekali tak ada pendaftarnya. Hal itu menurutnya, seluruh masyarakat sudah mendaftar pada tanggal 17-19 Juni lalu. Ia mengaku, sudah menginformasikan kepada masyarakat terkait adanya penambahan waktu PPDB SMA. "Kuota PPDB kita sebanyak 384 orang, sudah terpenuhi semua. Karena pendaftar kita mencapai 400 lebih sampai tanggal 19 Juni kemarin.

harus didistribusi dengan baik. Dengan cara tersebut, pendidikan berkualitas akan semakin merata. "Untuk meningkatkan mutu itu harus (ada) anak-anak yang (dapat pendidikan) berkualitas baik. (Pendidikan) juga di sekitarnya baik. Jangan hanya semuanya pintar terkonsentrasi," ujar JK. (Dtc)

nya pembangunan transmisi listrik baru di Lampung diharapkan tidak malah membuat kondisi kelistrikan menjadi defisit. Apalagi saat ini Lampung memiliki cadangan listrik yang cukup. Menurut dia, suplay listrik yang besar sangat dibutuhkan untuk mengembangkan industri dan pariwisata di Lampung. "Kita ada panas bumi tetapi belum menghasilkan yang terbaik seperti ada di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu dan Rajabasa. Memang listrik salah satu pekerjaan rumah untuk pengembangan dunia usaha di Lampung. Kita berharap dengan dibangunnya transmisi baru akan meningkatkan ekonomi Lampung dan bukan malah makin banyak pemadaman listrik," katanya. (Erik) Dari Hal 1

Untuk pengumuman resmi hasil PPDB besok (hari ini). Jam 4 sore pelaksanaan PPDB ditutup, lalu menunggu hasil dari Telkom, jadi pengumuman itu bisa dipublisnya besok (hari ini) malam," jelasnya. Kondisi serupa juga terjadi di SMAN 1 Bandar Lampung. Waka Humas SMAN 1 Bandar Lampung Muh Farid. Farid mengatakan, sejak pagi hanya ada beberapa orang yang mendatangi sekolahnya. Namun malah bertujuan ingin mengetahui kapan pendaftaran ulang dibuka. "Hari ini (Kemarin) belum ada yang daftar. Kemungkinan masih banyak yang belum tahu. Malah yang datang ke sini mereka menanyakan kapan daftar ulang dilakukan. Kita memprediksi besok (hari ini) yang banyak mendaftar adalah calon siswa yang dari jalur prestasi," katanya. Dia memaparkan, dari kuota PPDB SMAN 1 Bandar Lampung sebanyak 264 orang, sudah ada 441 orang yang mendaftar. Sehingga kuota sudah terpenuhi. Sementara itu, Maryani, orang tua dari Zidan Putra Wijaya yang mendaftar PPDB di SMAN 2 Bandar Lampung mengaku merasa ber-

syukur dengan adanya revisi pada PPDB SMA. Sehingga, anaknya yang tadinya tidak masuk melalui jalur zonasi, saat ini bisa terdaftar masuk di jalur prestasi. "Anak saya prestasinya di bidang olahraga bulu tangkis. Waktu SD sering juara nasional. Ketika SMP juara II Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Insha Allah kita ambil peluang jalur prestasi ini," ujarnya. Zainal, orang tua peserta PPDB lainnya mengungkapkan, anaknya sudah mendaftar di SMAN 2 Bandar Lampung melalui jalur zonasi, namun kalah bersaing dengan peserta yang lebih dekat jarak rumahnya dengan sekolah. Kemudian, ia mendaftarkan lagi putrinya melalui jalur prestasi. "Anak saya rangking 1 di SMP Lazuardi Haura Global Islamic School Bandar Lampung dan kegia tan-kegiatannya juga lu mayan. Tapi salah trik kami karena ada jalur zonasi," kata warga Kampung Sawah Lama ini. Diketahui, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali membuka pelaksanaan PPDB jenjang SMA pada 2526 Juni 2019. (Erik/Wanda)


10

Rabu, 26 Juni 2019

SELEBRITI

Pamer Foto Jadul, Soimah Masa SMA Dinilai Tomboi

Soimah

Diduga Palsukan Ijazah, Pelawak Qomar Ditangkap Pelawak sekaligus politikus H Nurul Qomar dikabarkan ditangkap pihak kepolisian. Dia diamankan aparat dari Mapolres Brebes, Senin (24/6).

KUPAS TUNTAS JAKARTA - KOMEDIAN Soimah Pancawati mengunggah foto lawas semasa SMA di Instagram. Terlihat dalam fotonya ia dan teman-teman sekolahnya masih berseragam putih abu-abu. Soimah mengunggah foto lama ketika ia dan teman-teman sekolah sedang kumpul santai. Ia tampak modis dengan topi putih serta tas hitamnya. Sambil bertolak pinggang dengan rambut panjang sedada, Soimah tampak tersenyum. "Piye gayaku dulu gaes," tulis Soimah sebagai keterangan foto lawasnya di Instagram. Melihat foto terbaru Soimah ini, cukup banyak yang memuji kecantikan sang artis di masa remaja. Bahkan ada juga yang menganggap gaya tersebut sangat tomboi. "Cantik mak. Gaul abis ce," tulis @muliahafizh. "Tomboi mak," ujar @anna_zardalena. "Tetep ngh mak gayane slengean...anak gauul gtu loh," kata @ummi_neldha72. (Lp6)

KUPAS TUNTAS JAKARTA PENANGKAPAN Qomar diduga terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah master dan doktor. Ijazah S-2 dan S3 yang diduga palsu itu digunakan Qomar untuk syarat menca-

lonkan diri sebagai Rektor Umus (Universitas Muhadi Setiabudhi) Brebes. Kabar penangkapan Qomar telah dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Triagung Suryomicho. Menurutnya, Qomar dijemput paksa dari rumahnya karena mangkir dari beberapa kali panggilan pemeriksaan. Saat ini pelawak dari grup Empat Sekawan itu masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Qomar diduga melanggar Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara itu, pihak

manajemen belum mau buka suara terkait penangkapan Qomar. Dodi, selaku manajer enggan memberi komentar. "Saya belum bisa komentar," kata Dodi saat dihubungi awak media, Selasa (25/6). Selain berprofesi pelawak, Qomar dikenal juga sebagai politikus. Dia pernah menjawab sebagai anggota DPR pada dua periode 2004-2009 dan 20092014 dari Partai Demokrat. Tidak hanya itu, Qomar juga sempat maju dalam pemilihan Bupati Cirebon pada 2018 meski akhirnya gagal terpilih. (Jpnn)

Mantan Suami Denada Ditangkap Polisi karena Kasus Narkoba KUPAS TUNTAS JAKARTA - KANIT 1 Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Arif Purnama Oktora membenarkan bahwa mantan suami penyanyi rap Denada, Jerry Aurum, ditangkap polisi karena kasus narkoba. "Iya

benar (ditangkap)," kata Arif, Selasa (25/6). Arif mengatakan bahwa Jerry yang berprofesi sebagai fotografer tersebut ditangkap di sebuah perumahan di kawasan Tangerang Selatan, Banten, pada 19 Juni 2019 malam. Polisi mengamankan beberapa jenis narkotika hasil

penggerebekan tersebut. "Ditangkap 19 Juni 2019 malam di daerah perumahan di Tangerang Selatan. Narkobanya beberapa butir ekstasi, sepaket ganja, dan tembakau gorila," kata Arif. Saat ini, polisi sedang masih melakukan pemeriksaan terhadap Jerry di Polres Metro Jakarta Barat. (Lp6)

Foto Raffi Ahmad Cium Kening Nagita Slavina Ini Bikin Baper

Dua Bulan Syuting Di Amerika, Iko Uwais Kangen Anak KUPAS TUNTAS JAKARTA - IKO Uwais mencetak prestasi membanggakan. Bulan depan film terbarunya, Stuber, dirilis di jaringan bioskop. Dalam film itu, Iko Uwais beradu akting dengan sejumlah aktor Hollywood di antaranya Dave Bautista, Kumail Nanjiani, dan aktris cantik Karen Gillan. Syuting Stuber dilakukan di Atlanta dan Los Angeles, Amerika Serikat selama 2 bulan. Sekitar 2 bulan jauh

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f. Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub. Lim Sriyani 081279165253

DIJUAL DIJUALcepatsebidangTanahLebar52 meter Panjang 70 meter di Seputaran Terminal Menggala Lingkungan Gambar Gunung Sakti Kelurahan MenggalaSelatanKecamatanMenggala KabupatenTulangBawangatautepatdi samping Hotel Sarbini, Sangat cocok untuk mengembangkan usaha anda. Hubungi Yuni Tarmisi : 081294478630

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIA PARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

dari istri dan anak membuat Iko Uwais kangen. Bersyukur, perkembangan teknologi memudahkan Iko Uwais berkomunikasi. “Coba kita kilas balik, 15 atau puluhan tahun lalu mungkin orang mengobrol dengan surat dan lainlain. Sekarang saya bisa setiap saat mengobrol lewat fitur video call meski anak saya yang kecil baru bisa senyum atau menangis,” ujar Iko Uwais, baru-baru ini. Dari pernikahannya dengan Audy pada 25 Juni 2012, Iko Uwais dikaruniai dua anak perempuan yakni, Atreya Syahla Putri Uwais dan Aneska Layla Putri Uwais. Iko Uwais dan Audy Item telah dikaruniai dua orang putri. Anak pertamanya, Atreya Syahla Putri Uwais lahir pada 2013 silam. Sementara anak keduanya lahir pada 2018 lalu. Kehadiran dua buah hati ini makin “Anak saya yang kedua baru berusia setahun. Intinya, (meski sering ditinggal ayahnya syuting ke luar negeri) semoga anak-anak tidak memanggil

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

saya Om. Yang penting komunikasi tatap muka tetap berjalan meskipun lewat ponsel,” imbuh Iko Uwais. Bersyukur, Audy mendukung kiprah Iko Uwais 100 persen. Lelah pun sirna saat sejumlah aktor melayangkan pujian untuk performa Iko Uwais di lokasi syuting. Aktris Karen Gillan misalnya, menyebut kehadiran Iko Uwais membuat proses kerja di lokasi syuting jadi lebih mudah. Sementara Dave Bautista menyebut Iko Uwais aktor yang sangat fokus. Rangkap jabatan sebagai pemain sekaligus koreografer tarung tak membuatnya keteteran. Pujian dari bintang Hollywood direspons Iko Uwais. “Wah, alhamdulillah banget dibilang mempercepat dan memperlancar proses produksi. Tim produksi mempercayakan koreografi tarung film Stuber pada saya. Saya ingin nyaman bekerja dan ingin para aktor lain nyaman bekerja dengan saya,” beber Iko Uwais. (Lp6)

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

RUMAH KONTRAKAN KOST-KOSAN KOST-KOSTANhrian/minggu/Bln,Fas: AC,TV,Kmrmandididalam,ParkirLuas &Aman.Hub.085384565777.Jln.P.Antasari No.171B.Lampung,HrgMulai100rb/Hari. TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub NoTlpKantor(0721)486313/BapakBoy :085269222797/Bapak Ari:085208466595.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909,081272193361,0811919121 PENGISIAN RACUN API

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

CAHAYA ABADI, men jual berbagai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso 138 C (DpnRS BudiMedika) Hb. 0851 07520099/081278001238

KUPAS TUNTAS JAKARTA - PASANGAN selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuat baper para penggemarnya dengan mengunggah foto di akun Instagram mereka @raffinagita1717. Foto itu memperlihatkan Raffi Ahmad mencium kening istrinya dengan berlatar belakang laut saat mereka berlibur di Bali pada Sabtu, 22 Juni 2019. Nagita yang dicium memejamkan matanya sambil tersenyum menerima hadiah dari suami. “Kiss kaya film romantis,” tulis Raffi Ahmad pada keterangan unggahan ini. Foto sederhana tapi mesra ini berhasil membuat netizen baper. Foto ini disukai lebih dari 1,6 juta dan mendapatkan

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha). 07215613282.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota. Hubungin segera: 085216105475. Drs. Edison E. Sinurat.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

komentar lebih dari 20 ribu netizen. Tak hanya penggemar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengomentari unggahan foto ini. Para pesohor pun mengungkapkan kegemasan mereka atas foto yang menunjukkan romantisnya hubungan mereka. “Gemas. Semoga selalu romantis yah,” tulis Indra Herlambang. Ria Ricis menuliskan emoji dua cinta pada komentarnya. Asma Nadia, penulis novelnovel Islam popular seperti Jilbab Traveler dan Assa-

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4. Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

JUAL BELI LOGAM MORAJaya,jualbelilogam,besituadll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem sampingsopjanda.Hubungi:081379933788

lamualaikum, Beijing! turut memberikan komentarnya. “Asli romantis ini mah. Semoga selalu sakinah,” ujarnya. Raffi Ahmad sendiri tampak menyukai dengan banyaknya respons atas unggahan foto tersebut. Ia kemudian mengunggah foto berpelukan masih dengan baju yang sama, sehari kemudian. Foto ini lalu diunggahnya ulang di Instastory sambil mengetes, “Apakah foto ini juga akan mendapat lebih dari satu juta love?” Keinginan Raffi Ahmad dikabulkan. Kini, foto Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berpelukan dengan ekspresi tertawa bahagia itu mendapatkan lebih dari 1,1 juta disukai. (Tmp)


Rabu, 26 Juni 2019

EKONOMI

Tiga Dirjen Bersatu Kejar Pengusaha Bandel Kementerian Keuangan melakukan upaya penguatan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Penguatan itu dibalut dengan Program Sinergi. Jakarta (Kupas Tuntas) PROGRAM Sinergi ini dibentuk oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kemudian dia menunjuk Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sebagai ketua sinergi. "Bu Menteri sebagai pengarah dan saya didapuk jadi ketua. Nah yang ada di sini sebagai anggota sebagai joint tim," kata Mardiasmo di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Sebenarnya sinergi antara DJP dan DJBC sudah dilakukan sejak 2017. Nah, hari ini program sinergi ini diperkuat dengan melibatkan DJA, atau memasukkan unsur dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut Mardiasmo tujuan dari penguatan sinergi ini untuk meningkatkan pelayanan agar meningkat kepatuhan dunia usaha. Sementara untuk basis pajak dan penerimaan bea cukai dianggap hanya sebagai imbas dari program ini. Namun dia mengakui bahwa program sinergi ini juga untuk membidik para pengusaha termasuk eksportir dan importir agar meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Mereka yang dibidik adalah pelaku dunia usaha yang masih 'bandel'. "Sehingga program sinergi ini sasaran utamanya yang di luar kelas. Kalau di dalam kelas atau di dalam kolam atau di dalam kebun binatang sudah dapat fasilitas. Jadi kita kejar agar masuk kelas," tambahnya.

Dipangkas, Pajak Rumah Mewah Jadi 1 Persen JAKARTA - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen dengan harga di atas Rp 30 miliar. Penurunan pajak itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah. Dalam PMK ini disebutkan, bahwa barang yang tergolong sangat mewah untuk properti di antaranya adalah: a. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atas harga pengalihannya lebih dari Rp 30 miliar atas luas bangunan lebih dari 400m2 b. Apartemen kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 30 miliar atas luas bangunan lebih dari 150m2. Besarnya Pajak Penghasilan terhadap barang yang tergolong barang mewah, khusus untuk rumah dan apartemen, ialah 1% (satu persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembelian barang yang tergolong sangat mewah. "Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal diundangkan," bunyi Pasal II PMK Nomor 92/PMK.03/2019 yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 19 Juni 2019 dan diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana di tanggal yang sama. Dalam aturan sebelumnya, yakni PMK No. 253/PMK.03/2008, besaran Pajak Penghasilan untuk rumah dan apartemen mewah ialah 5% (lima persen) dari harga jual, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). (Dtc)

Dalam sinergi ini ada beberapa aspek yang akan digabungkan. Mulai dari joint analisis, joint audit, joint collection, joint investigasi, joint proses bisnis, single profile dan program sinergi lainnya. Sehingga yang disinergikan bukan hanya pelayanan tapi juga pemeriksaan hingga penarikan dana. Pada joint analisis dilakukan dalam rangka penelitian pemenuhan kewajiban wajib pajak dan wajib bayar. Pada 2018 telah dilakukan terhadap 13.748 WP dan di tahun ini dilakukan perluasan kepada 3.390 WP, termasuk WB PNBP. Untuk joint audit dilakukan pemeriksaan terhadap kewajiban pajak dan kepabeanan WP. Pada 2019 terdapat 31 WP yang menjadi objek audit DJP dan DJBC. Sementara single profil adalah sinergi pendataan WP dan WB. Data profil WP dan WB itu disatukan sehingga, jika WP dan WB memiliki catatan buruk disalah satu institusi akan diketahui oleh institusi lainnya. (Rpk)

11

HARGA SPECIAL– SALAH satu pusat perbelanjaan (mal) di Bandar Lampung menggulirkan aneka promo salah satunya adalah harga special. Promo ini tentunya untuk menarik minat belanja masyarakat, Selasa (25/6).

Foto: Ist

Pemerintah Siapkan Insentif untuk Industri Padat Karya Jakarta (Kupas Tuntas) MENTERI Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah melakukan terobosan kebijakan yang dapat menggairahkan iklim usaha, terutama investasi dan ekspor. Terobosan kebijakan ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi. "Jadi, nanti industri padat karya yang berorientasi ekspor, juga dapat potongan Pajak Penghasilan (PPh)," kata Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Selasa (25/6). Menperin menjelaskan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah sektor industri yang berpotensi mendorong laju investasi dan ekspor, misalnya industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan kimia. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, sektor-

sektor tersebut mendapat prioritas pengembangan yang siap menjadi pionir dalam memasuki era industri 4.0. Selain itu, potongan pajak akan berlaku bagi perusahaan yang melakukan substitusi impor. "Substitusi impor dimungkinkan diberikan sema cam mini tax holiday dan juga terkait dengan bea masuknya," kata Airlangga Hartarto. Airlangga menyebutkan dengan adanya kebijakan keringanan pajak bagi pelaku industri, diharapkan mampu menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. Hal ini diyakini dapat menciptakan efek berantai, termasuk dalam membuka lapangan pekerjaan dan menambah penerimaan negara. "Insentif fiskal diperlukan dalam upaya mendorong investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur, serta juga untuk mendongkrak daya saingnya di kancah global,"

tuturnya. Airlangga mencontohkan penerapan insentif super deductible tax untuk dua skema. Pertama, pemberian fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 200 persen dari jumlah biaya praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran (vokasi) bagi wajib pajak (WP) badan dalam negeri yang melakukan praktik tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas SDM. Kedua, pemberian fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu bagi WP (Wajib Pajak) badan dalam negeri yang melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan di Indonesia. Pemberian fasilitas tersebut diberikan dengan catatan, aktivitas yang dilakukan oleh korporasi harus menghasilkan investasi, inovasi, teknologi baru, atau alih

teknologi bagi pengembangan industri dan daya saing nasional. "Penerapan regulasi ini sejalan dengan inisiatif menuju Indonesia 4.0 serta mendorong industri manufaktur dalam negeri melalui peningkatan kualitas SDM dan riset," ujarnya. Kementerian Perindustrian mencatat, industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang menyumbang cukup signfikan bagi total investasi di Indonesia. Pada kuartal I tahun 2019 penanaman modal dari sektor industri manufaktur memberikan kontribusi mencapai Rp 44,06 triliun. Adapun empat sektor manufaktur yang menyetor nilai investasi terbesar pada kuartal I 2019, yakni industri makanan sebesar Rp 12,77 triliun; disusul industri logam dasar Rp 11,46 triliun; industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia Rp 3,58 triliun; serta industri barang galian bukan logam Rp 2,59 triliun. (Ant/Rpk)

1 Juli, Harga Tikket Pesawat Harus Sudah Turun Jakarta (Kupas Tuntas) MENTERI Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta maskapai menurunkan harga tiket pesawat penerbangan berbiaya hemat (low cost carrier/LCC) paling lambat 1 Juli 2019. Hal itu sebagai tindak lanjut rapat koordinasi (rakor) di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian pada 20 Juni 2019. Dalam rakor tersebut pemerintah meminta maskapai

menurunkan harga tiket di minggu ini atau paling lambat 1 Juli 2019. "Akhir minggu ini, paling lambat 1 Juli ya," kata Darmin di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Dia mengatakan, pihak maskapai, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II se laku operator bandara, dan Pertamina selaku pemasok bahan bakar pesawat ma sih melakukan penyesuai an dalam rangka mendu kung penurunan harga tiket pesawat. "Memang masing-masing sedang menghitung karena

itu tidak hanya satu pihak. Itu Angkasa Pura berapa mikul bebannya, Pertamina berapa, kemudian maskapai berapa. Jadi mereka masih harus hitung-hitungan nih," jelasnya. Di samping itu, dia menegaskan bahwa penurunan harga tiket tidak berlaku secara menyeluruh. Harga tiket pesawat yang turun tersedia di jam dan rute tertentu. "Artinya gini, nggak semua turun lho, kesepakatan kita adalah karena waktu itu kan sudah diturunkan tapi

tidak cukup tinggi, tidak cukup banyak turunnya, sehingga kesepakatannya adalah mereka harus menyediakan flight tertentu jam berapa misalnya, dia harus rendah, harus turun," paparnya. Darmin mencontohkan, bisa saja nanti maskapai menurunkan harga tiket untuk penerbangan yang bukan jam-jam sibuk, misalnya di siang hari. "Misalnya yang agak ini kan laku keras pagi sama sore, jadi yang siang dimurahin. Arahnya gitu," tambahnya. (Dtc)


Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | RABU, 26 JUNI 2019 www.kupastuntas.co

kupastv lampung

Capim KPK Didominasi Tokoh Daerah Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Ganarsih, menyatakan, hingga Senin (24/6), sudah 27 orang yang mendaftar sebagai bakal capim KPK periode 2019-2023. Jakarta (Kupas Tuntas) “SUDAH 27 orang, dari macam-macam unsur, dosen, swasta, pensiunan polisi, pensiunan jaksa, dan pegawai negeri sipil (PNS),” kata Yenti di Jakarta, Selasa (Selasa (25/6). Yenti mengatakan, peserta yang telah mendaftar itu didominasi dari luar Jakarta. Aksi jemput bola yang dilakukan pansel terbilang ber-

hasil sejauh ini. “Saya sempat ke kantor sekretariat pansel, saya lihat begitu. Bahkan, tadi ada dua orang dari Surabaya,” ungkapnya. Namun, Ia mengaku tidak tahu secara detail namanama mereka. Dari 27 nama tersebut, kata dia, belum termasuk sembilan perwira tinggi (Pati) Polri seperti diberitakan media massa. “Yang jelas sembilan nama jenderal yang diberitakan belum ada yang daftar, de-

mikian juga jaksa aktif, belum ada,” bebernya. Pansel memberikan keleluasaan kepada siapa pun untuk mendaftarkan diri. Artinya, pihak yang memiliki keinginan untuk mengikuti seleksi dapat me nyerahkan berkas pendaf taran ke sekretariat pansel yang terletak di Kemensesneg Gedung 1 lantai 2 Jalan Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat 10110. Pendaftaran dibuka mulai sejak pukul 09.00-15.00 WIB pada setiap hari kerja atau melalui email panselkpk2019@setneg.go.id. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi calon berdasarkan Pasal 29 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK. Di

antaranya Warga Negara Indonesia (WNI), bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan. Syarat lainnya, memiliki umur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada proses pemilihan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik. Calon juga disyaratkan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik. (MI)

DIPERIKSA KPK - MANTANWakil Bupati Lampung Utara. Sri Widodo, keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di lingkungan Pemkab Lampung Tengah tahun anggaran 2018, Selasa (25/6). Berita terkait halaman 1. Foto : Ist

Komnas HAM: Masih Banyak Praktik Penyiksaan di Penjara Jakarta (Kupas Tuntas) KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut masih menemukan sejumlah praktik penyiksaan di sejumlah lembaga permasyarakatan (lapas). Padahal pemerintah sendiri sudah meratifikasi konvensi internasional untuk mencegah penyiksaan. "Masih ada bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya serta merendahkan martabat yang terjadi di tempat-tempat penahanan di Indonesia," ungkap anggota Komnas HAM, Sandrayati Moniaga dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (25/6). Komnas HAM, dibantu oleh Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman RI, Komisi Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI), menjelaskan ada beberapa bentuk penyiksaan yang masih terjadi berdasarkan pemantauan mereka selama 2011-2018. Kapasitas sel yang tak sepadan dengan jumlah tahanan, minimnya pelayanan kesehatan di lapas, alokasi anggaran yang minim bagi warga binaan, jumlah petugas yang tak memadai terhadap jumlah tahanan, serta terpidana hukuman mati yang harus menunggu 10 hingga 40 tahun penjara. Di samping itu, Sandra juga menyoroti perlakuan tidak manusiawi di panti sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) da penyandang disabilitas mental. "Mungkin masih ingat viral seseorang di Papua yang diperiksa dengan ular. Itu jelas bentuk penyiksaan," imbuh Sandra. Pada saat yang bersa-

maan, Komnas HAM mengingatkan bahwa Indonesia sejatinya telah ikut meratifikasi Convention Against Torture (CAT) melalui UU Nomor 5 Tahun 1998. Konvensi ini mewajibkan setiap negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan langkah lainnya untuk mencegah aksi penyiksaan. Pernyataan Komnas HAM bersama sejumlah lembaga ini merupakan bentuk peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional yang jatuh setiap 26 Juni. Peringatan itu dibuat sejak konvensi anti penyiksaan terbentuk sejak 26 Juni 1987. Masih hangat di ingatan publik, dugaan penganiayaan sempat terjadi di Lapas Nusakambangan, bulan Mei silam. Melalui video yang viral di dunia maya, terjadi insiden penyiksaan terhadap sejumlah narapidana narkotika.

Dalam video itu, sejumlah narapidana dipukul dan diseret petugas saat hendak dipindahkan ke Lapas Narkotika Nusakambangan. Buntut kejadian tersebut Ditjen PAS mencopot jabatan kepala lapas berinisial HM. “Telah dinonaktifkan dari jabatannya," ujar Kepala Bagian Humas Direktorat Jemderal (Ditjen) Pemasyarakatan Ade Kusmanto, Jumat (3/5) lalu. Di Pidie, Aceh, aksi pembakaran lapas juga dilakukan para warga binaan Rumah Tahanan Sigli. Mereka memprotes aksi oknum petugas rutan yang menyita dispenser yang biasa digunakan penghuni rutan di bulan puasa. Beruntung aksi amuk dan pembakaran rutan tak mengakibatkan korban jiwa. Sementara itu belum ada keterangan resmi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami dan Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ade Kusmanto terkait temuan Komnas HAM tersebut. (Cnn)

Pemberangkatan Haji 2019 Maju Satu Hari Jakarta (Kupas Tuntas) MENTERI Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin, memastikan keberangkatan jemaah haji gelombang pertama ke Arab Saudi dimajukan sehari menjadi 6 Juli 2019. “Yang semula berangkat (pertama) pada 7 Juli menjadi 6 Juli 2019," kata Lukman usai pembekalan Media Center Haji di Kemenag, Selasa (25/6). Atas dasar itu, kata dia, para calon jemaah kelompok terbang (kloter) awal ge-

lombang pertama pemberangkatan haji sudah mulai masuk ke asrama haji atau embarkasi pada 5 Juli 2019. "Lalu keesokan harinya pada 6 Juli 2019 mereka akan diberangkatkan menuju Tanah Suci ke Madinah untuk gelombang pertama, kemudian secara berangsur-angsur beberapa kloter kemudian menyusul," ujarnya. Sementara untuk petugas haji gelombang pertama, rencananya akan mulai diberangkatkan pada 1 Juli 2019. Lukman mengatakan perubahan jadwal keberangkatan

ini salah satunya karena penambahan kuota haji Indonesia sebanyak 10.000 tahun ini. Sehingga, sambungnya, total yang diberangkatkan menjadi 231.000. Hal tersebut pun berdampak pada slot waktu penerbangan yang disetujui sehingga menyebabkan perubahan pada Rencana Perjalanan Haji (RPH). Sebelumnya, dalam RPH yang dirilis pada akhir 2018, pemberangkatan haji dimulai pada 7 Juli 2019. Sementara terkait persiapan, Lukman memastikan

seluruhnya telah tuntas hanya menunggu penyelesaian proses pengurusan dokumen calon jamaah haji di Tanah Air. Sementara itu, Kasubdit Dokumen Haji Reguler Kemenag, Nasrullah Jasam, menyatakan, masih 143 ribu paspor calon haji yang akan diproses visanya. Nasrullah menyatakan data-data paspor calon haji yang sudah dikelompokkan akan dikirim ke Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, Arab Saudi, untuk dilakukan pemaketan layanan.(Cnn)

Kapolri Larang Aksi Unjuk Rasa di MK Jakarta (Kupas Tuntas) MENJELANG putusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 oleh Makamah Konstitusi, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan, melarang aksi unjuk rasa di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Larangan tersebut disampaikan oleh Tito di Jakarta, Selasa (25/6), mengingat aksi unjuk rasa serupa terjadi pada tanggal 21 sampai 22 Mei berakhir dengan kericuhan di depan Kantor Badan Pengawas pemilu RI, Jakarta. Kejadian ini mengganggu ketertiban umum. "Saya tidak ingin itu terulang kembali, kebaikan yang kami lakukan, diskresi saya tidak ingin lagi disalahgunakan. Untuk itu, saya larang semua unjuk rasa yang melanggar ketertiban publik," kata Tito. Tito mengakui, bahwa pihaknya sudah mendengar ada imbauan dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar massa pendukung tidak perlu hadir di MK. Selain itu, Tito juga sudah menegaskan kepada jajaran Polda Metro Jaya dan intelijen untuk tidak memberikan izin unjuk rasa di depan MK, berdasarkan Pasal 6 Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang

Penyampaian Pendapat di Muka Umum. "Di dalam Pasal 6 itu, ada lima yang tidak boleh, di antaranya tidak boleh mengganggu ketertiban umum, publik, dan tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, serta harus menjaga kesatuan bangsa," ujar Tito. Ia menekankan kepada jajaran kepolisian agar tetap waspada terhadap aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban publik, serta berkoordinasi dengan pihak TNI menyiapkan kurang lebih 45.000 pasukan pengamanan di sekitar MK dan melakukan penutupan jalan untuk menghindari intervensi pihak luar. "Kalau tetap melaksanakan unjuk rasa, sepanjang mengganggu kepentingan publik, akan kami bubarkan," tegas Tito. “Saya sudah menegaskan kepada Kapolda Metro Jaya (Irjen Gatot Eddy Pramono) dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak memberikan izin adanya demo di depan MK," tegasnya lagi. Sementara itu, MK terus menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan calon presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Sandiaga Uno, hingga Rabu (26/6). Dan pada Kamis (27/6) sekitar pukul 12.30 WIB, MK akan membacakan putusan atas gugatan tersebut. (Ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.