Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Kamis, 20 Juni 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | KAMIS, 20 JUNI 2019 www.kupastuntas.co

kupastv lampung

Mengintip Eksploitasi Tambang Pasir di Labuhanmaringgai dan Pasir Sakti (Bagian II)

Perusahaan Menolak Merehabilitasi Lubang Galian  Pilih Memberi Upeti Hingga Ratusan Juta Perusahaan-perusahaan yang mengelola tambang pasir di Kecamatan Labuhanmaringgai dan Pasir Sakti, Lampung Timur, menghindar dari tanggung jawab merehabilitasi lubang bekas galian. Diduga, pengusaha lebih memilih memberi upeti kepada oknum pejabat sebagai kompensasinya.

besar lokasi sudah berkurang kandungan pasirnya.

Menurutnya, masih ada ekploitasi penggalian pasir yang dilakukan oleh perusahaan, namun hanya ada di tiga desa yaitu Desa Rejomulyo, Muliyosari dan Mekarsari.

"Saya tidak perlu mengatakan perusahaan mana pemerintah pasti tahu," kata Sutarwo, Rabu (19/6).

Sutarwo mengaku, pada 2007 lalu dirinya juga pernah menyewakan lahannya seluas 1 hektare senilai Rp110 juta dengan sistem royalti. Artinya lanjut dia, setelah dikeruk pasirnya maka perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk memulangkan bekas galian seperti semula. "Waktu itu yang menyewa lahan saya CV Giogiro," ujarnya.

Namun janji perusahaan itu tidak pernah ditepati.

Hingga kini bekas tambang pasir hanya berupa lubang galian saja. Sehingga, lahan setempat tidak bisa produktif lagi.

Diakui, ada ratusan masyarakat di Kecamatan Pasir Sakti yang menyewakan lahan ataupun menjual lahan kepada perusahaan hanya untuk diambil kandungan pasirnya. "Kalau dijual, lahan tidak kembali. Har-

Lampung Timur (Kupas Tuntas) SEJUMLAH perusahaan menghindar dari kewajiban merehabilitasi lokasi bekas galian tambang pasir di Pasir Sakti dan Labuhanmaringai. Tidak heran, jika kini lokasi tambang pasir sudah dipenuhi lubang yang gersang serta lubang yang sudah berubah menjadi danau karena terisi air hujan.

Tokoh masyarakat Desa Kesungringin, Kecamatan Pasir Sakti, Sutarwo mengatakan, aktifitas tambang pasir di wilayahnya marak sejak tahun 2000 hingga 2015. Saat ini aktifitas tambang pasir sudah mulai berkurang, karena sebagian

TOLAK REHABILITASI SEJUMLAH pengusaha tambang di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhanmaringgai, Lampung Timur, menolak melakukan rehabilitasi bekas lubang galian pasir. Dampaknya, bekas areal tambang pasir menjadi tidak produktif.

Foto: Ist

ganya lebih tinggi kalau disewakan,” imbuhnya.

Sutarwo melanjutkan, dahulu masyarakat belum memahami

akan dampak dari lingkungan yang rusak akibat aktifitas penambangan pasir. Namun, lambat laun setelah melihat kondisi lingkungan menga-

lami kerusakan, warga baru menyadari. “Kini sudah banyak debu, >> Baca

Perusahaan Hal 9

Ombudsman Minta KPK Belum Menahan Bos PT Purna Arena Yudha Pemprov Batalkan Juknis PPDB SMA  Diduga Mengidap Penyakit Liver

Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

HINGGA kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan Bos PT Purna Arena Yudha sekaligus Owner Hotel Sheraton Lampung Simon Susilo. Meskipun Simon

sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Selain Simon Susilo, KPK juga telah menetapkan satu pengusaha lainnya yakni Bos

PT Sorento Nusantara Budi Winarto dalam kasus yang sama. Bahkan, KPK juga sudah menahan Budi Winarto pada 12 Juni 2019.

Informasi yang dihimpun Kupas Tuntas, KPK belum menahan Simon Susilo karena yang bersangkutan sedang mengalami sakit keras. Owner Ho-

tel Sheraton Lampung ini disebut mengidap penyakit liver.

Pengacara Simon Susilo, Sopian Sitepu saat dihubungi belum mau memberikan keterangan. Menurut Sopian, dirinya belum ingin berkomentar seputar kondisi dari kliennya itu. >> Baca

BANDAR LAMPUNG - OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membatalkan petunjuk teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA/SMK Tahun Ajaran 2019-

KPK Hal 9

>> Baca

Ombudsman Hal 9

Kerap Berlaku Diskriminatif

BPJS Kesehatan Ancam Putus Kerjasama Rumah Sakit Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

TINJAU PENGGEMUKAN SAPI - GUBERNURLampung Arinal Djunaidi meninjau lokasi pembibitan dan penggemukan sapi di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Rabu (19/6). Arinal bertekad memajukan sektor peternakan selama masa kepemimpinannya lima tahun kedepan.

BPJS Kesehatan Lampung mengancam akan memutus kerjasama dengan pihak rumah sakit (RS) yang kerap mendiskrimasikan pasien BPJS. BPJS Kesehatan minta rumah sakit memberi pelayanan yang

sama terhadap semua pasien.

Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung Nurman mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada RS yang berkali-kali melayani pasien BPJS dengan tidak ramah atau mengecewakan.

“Kami pastinya akan memberi-

kan sanksi kepada RS tersebut.

Sebelumnya kami beri peringatan melalui surat, namun jika banyak laporan, RS tersebut berkali-kali tak melayani pasien dengan ramah, maka kami akan putus kerjasamanya,” tegas Nurman, Rabu (19/6).

Ia pun mengimbau pihak RS >> Baca

BPJS Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Tahun Ini Pemprov Lampung Cetak Sawah 600 Hektare

Melek Hukum PERSIDANGAN Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang saat ini digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), sedang menjadi pusat perhatian sebagian besar masyarakat di tanah air. Lebih menariknya, jalannya persidangan sejak awal Zainal Hidayat, SH disiarkan secara langsung melalui media televisi. Sehingga, masyarakat bisa secara gamblang bisa melihat apa yang terjadi dalam persidangan.

Secara tidak langsung, penyiaran live sidang PHPU di MK juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar bisa lebih mengetahui bagaimana hukum itu ditegakkan di dalam prsidangan. Semua mata bisa melihat bagaimana majelis MK menuntun jalannya persidangan agar sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Serta kepiawaian kuasa hukum baik dari pemohon maupun termohon dan pihak terkait dalam mengajukan argumentasi serta mengajukan alat bukti agar bisa diterima majelis Mahkamah.

Pembelajaran hukum kepada masyarakat seperti >> Baca

Melek Hal 9

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada tahun 2019 ini akan mencetak sawah seluas 600 hektare yang tersebar di dua kabupaten. Yakni 300 hektare di Tulang Bawang dan 300 hektare di Mesuji.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEPALA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Achmad Chrisna Putra mengatakan, dengan lahan sawah baru ini diharapkan nantinya akan meningkatkan produksi padi di Sai Bumi Ruwa Jurai.

Dia menyebutkan, untuk

tahun 2018 saja, produksi gabah kering giling di Lampung mencapai 4,3 juta ton.

Angka tersebut meningkat 2,59 persen dari produksi tahun 2017 yang sebesar 4,2 juta ton.

"Program cetak sawah ini

sudah mulai berjalan. Kita dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan anggota Kodim setempat," ujar Chrisna, Rabu (19/6).

Dia berharap, dengan pro-

CETAK SAWAH BARU PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung pada tahun 2019 ini akan mencetak sawah seluas 600 hektare yang tersebar di dua kabupaten. Yakni 300 hektare di Tulang Bawang dan 300 hektare di Mesuji.

Foto: Ist

>> Baca

Tahun Hal 9

2

Kamis, 20 Juni 2019

BANDAR LAMPUNG

MILITER

TES JARGAS - RATUSAN prajurit dari satuan Korem 043/Garuda Hitam mengikuti tes kesegaran jasmani di Stadion Pahoman Bandar Lampung, Rabu (19/6).

Prajurit Korem 043/Gatam Tes Garjas

Foto : Ist

BANDAR LAMPUNG - DALAM rangka meningkatkan kesegaran jasmani prajurit TNI Angkatan Darat, Korem 043/Garuda Hitam (Gatam) dan jajaran menggelar Tes Kesegaran Jasmani Uji kenaikan Pangkat (UKP ) 1 - 10 Tahun 2019 untuk Bintara dan Tamtama. Tes ini diikuti sebanyak 115 prajurit Korem 043/Gatam, Rabu (18/6).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kajasrem 043/Gatam Kapten Inf Nizar bertempat di Lapangan Stadion Pahoman, Bandar Lampung. Sebelum pelaksanaan tes garjas, terlebih dahulu dilaksanakan tensi dari Tim Medis Tim Kesehatan Rumkit DKT Kota Bandar Lampung, lalu pemanasan Tim Jasrem 043/Gatam. Adapun, pelaksanaan Garjas dengan tahapan kegiatan lari 12 menit, pull up, sitt UP, puss up dan lari. Kegiatan Garjas merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh prajurit dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan berupa kenaikan pangkat lebih tinggi satu tingkat dari pangkat semula.

Hadir dalam kegiatan ini Kasrem 043/Gatam Letkol Czi Mulyadi S.Ip, Kasi Pers Korem 043/Gatam Letkol Inf Tri Widargo, Pasi Pes Rem 043/Gatam Mayor Inf DB Harahap, Mayor Inf Adi (Jas Dam II/ Swj), Kapten Inf Ritonga (Jas Dam II/Swj), Tim Kesehatan Rumkit DKT,Tim Jas Rem 043/Gatam dan Waas Pes Dam II/Swj Letkol Inf Pujud. S. “Diharapkan melalui tes samapta periodik ini, kita dapat mengukur dan mengetahui kemampuan jasmani prajurit setiap enam bulan sekali dihadapkan dengan tantangan tugas yang semakin kompleks, sehingga dituntut prajurit yang profesional dan memiliki fisik yang tetap prima, oleh karena itu dibutuhkan pembinaan fisik secara rutin,” ujar Kasrem. (Rls)

Gubernur Apresiasi Kemajuan Lampung Timur Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengapresiasi kemajuan Kabupaten Lampung Timur di bawah kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim dan Wakil Bupati Zaiful Bokhari. Hal itu disampaikan Arinal pada acara serah terima jabatan (sertijab) Bupati Lampung Timur, Chusnunia, Rabu (19/6).

Lampung Timur (Kupas Tuntas) “SELAMA kepemimpinan Ibu Nunik dan Pak Zaiful Bokhari sebagai Bupati dan Wakil Bupati, Lampung Timur mengalami banyak kemajuan. Saya meminta ini tetap dipertahanankan oleh Plt Bupati selanjutnya untuk terus memberikan inovasi terbaru bagi Masyarakat Lampung Timur," pesannya.

Namun lanjut dia, inovasi perubahan jangan sampai merubah tradisi yang sudah ada, seperti budaya tari Melinting persembahan harus tetap dipertahankan dan terus dikembangkan.

"Setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Juni yang lalu, saya dan Nunik segera bekerja dan bekerja untuk mewujudkan programprogram pembangunan yang telah disusun dengan visi mewujudkan 'Rakyat Lampung Berjaya'," ujarnya.

Visi tersebut dimaksudkan agar Lampung dalam kondisi aman, masyarakat yang berbudaya, maju dan berdaya saing, serta sejahtera.

"Insya Allah secepatnya saya akan berkunjung ke 15 kabupaten dan kota untuk bersinergi membangun Pro-

vinsi ini," kata dia.

Arinal menyampaikan bahwa dengan terpilihnya Chusnunia menjadi Wakil Gubernur Lampung, bukan berarti meninggalkan hatinya untuk Lampung Timur namun justru akan lebih memajukan dan menjanjikan daerah tersebut lebih dikenal lagi di Provinsi Lampung bahkan di Indonesia.

"Selama lima tahun ke depan saya bersama Bu Nunik mengemban amanat selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Kami meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya Lampung Timur, agar mampu bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Lampung. Jangan sampai pemerintah provinsi tidak tahu yang rakyat mau,” jelasnya.

Untuk mencapai visi tersebut, maka terdapat enam misi yang akan dilaksanakan oleh Arinal dan Nunik yaitu menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. Kemudian, mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Serta Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Wakil Gubenur Lampung Chusnunia menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat Lampung Timur yang selama ini telah membantu kepemimpinannya dalam membangun daerah setempat.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat Lampung Timur, yang selama tiga tahun enam bulan ini memberikan dukungan penuh kepada saya dalam memajukan kabupaten ini. Ini bukan perpisahan karena dimana pun saya berada Lampung Timur tetap di hati saya," ujarnya.

Nunik menyampaikan bahwa selama kurun waktu tiga tahun enam bulan bersama dalam suka dan duka bersama Wakil Bupati Lampung Timur bekerja sama menjadi partner dan saudara, selalu kompak bersama membangun Lampung Timur.

"Saya hanya ingin diantar karena selamanya ingin bergandeng tangan dengan masyarakat Lampung Timur.

Dengan menjadi Wakil Gubernur Lampung saya akan terus memerjuangkan daerah ini di Provinsi Lampung," tambahnya.

Sementara Plt. Bupati Lampung Timur, Zaiful Bukhori atas nama pemerintah dan masyarakat Lampung Timur mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Gubenur dan Wakil Gubernur 2019-2024. (Ant)

UIN Terima Aplikasi e-Arsip Dari ANRI BANDAR LAMPUNG UNIVERSITAS Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung terima e-arsip dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). E-arsip ini diterima langsung oleh Rektor UIN Prof Dr Moh Mukri MAg di Hotel Grand Dafam Roham, Yogyakarta, Rabu (19/6).

Prof Mukri mengapresiasi adanya serah terima aplikasi e-arsip ini. Menurutnya, implementasi e-arsip dengan

aplikasi SIKD ini bermanfaat untuk mendukung kegiatan dokumentasi dan pengarsipan khususnya di perguruan tinggi.

Selain UIN Raden Intan, ada 9 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lainnya dan 10 BUMN yang menerima aplikasi e-arsip ini. Adapun PTN lainnya yaitu Universitas Bengkulu, Universitas Jambi, Universitas Negeri Medan, Universitas Nusa Cendana, Universitas Veteran Pembangunan Jawa Timur, Institut

Teknologi Sumatera, IAIN Tulung Agung, IAI Kudus, dan STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta.

Di samping serah terima earsip, arsiparis dan pranata komputer dari masing-masing perguruan tinggi tersebut juga mendapat bimbingan teknis pengelolaan aplikasi.

Bimbingan teknis tersebut diantaranya instalasi, konfigurasi, fungsi dan penggunaan, serta simulasi implementasi pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi. (Rls)

Kamis, 20 Juni 2019

BANDAR LAMPUNG

3

Waspadai Penyakit Jelang Perubahan Musim Foto: Ist

FOTO BERSAMA - REKTOR UBL, M. Yusuf S. Barusman (tengah) berfoto bersama dengan Tim Robot 3R di Lab Mekatronika UBL, Selasa (18/6).

Tim Robot UBL Siap Ikuti KRI 2019 Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TIM Robot Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Bandar Lampung (UBL) siap mengikuti babak final Kontes Robot Indonesia (KRI) 2019 yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada 19-23 Juni 2019 mendatang di Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.

“Tim Robot 3R (Three R) UBL yang terdiri dari delapan mahasiswa teknik mesin UBL siap mengikuti KRI 2019. Kami ikut dalam divisi Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI) dengan membuat Robot Penanam Padi dengan kualifikasi bisa menanam, berjalan melewati rintangan, menyiangi rumput dan memanen padi secara baik,” ungkap M. Olga Ferdinand, salah satu anggota tim melalui pesan tertulisnya, Rabu (19/6).

Tim Robot 3R UBL yang didampingi dosen pembimbing Muhammad Riza dan Riza Muhida terus menyempurnakan dan menguji Robot Penanam Padi yang berhasil lolos bersama 30-an proposal tim lain

dari 400-an proposal dari seluruh Universitas di Indonesia.

Menurut Muhammad Riza, yang menjadi tantangan terbesar dalam kompetisi divisi ini, selain harus membuat program sebagai otak dari robot adalah pembuatan desain robot menyesuaikan dengan ukuran yang diinginkan tim juri, juga bagaimana mengatur pergerakannya supaya tetap bias menanam, menyiangi dan memanen padi Sementara itu, disinggung mengenai target dalam kompetisi ini, Riza Muhida, optimis bisa menembus tiga besar. “Kami optimis, Insya Allah bisa tembus tiga besar dalam KRI tahun ini. Anakanak sudah bekerja maksimal menyempurnakan robot ini, mohon doa dan dukungannya semua, mudah mudahan bisa membawa nama baik kampus dan Provinsi Lampung di ajang Nasional ini,” ungkap Riza Muhida.

Rektor UBL, M. Yusuf S. Barusman, mengapresiasi atas kerja Tim Robot 3R UBL. “Saya terus memantau dan memberikan dukungan kepada tim yang sedang melakukan persiapan akhir jelang babak Final KRI nanti. Tetap optimis dan semangat, fokus untuk mendapatkan hasil yang maksimal,” tutup Yusuf Barusman. (Rls)

PENDIDIKAN

UIN RIL Tambah Dua Fakultas BANDAR LAMPUNG - TEROBOSAN Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), Prof. Dr. H. Moh Mukri, MAg, patut diapresiasi. Dalam waktu singkat, UIN Lampung menambah dua fakultas. Penambahan dua fakultas itu disampaikan Prof Mukri, di kantornya, Selasa (18/6), didampingi Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) UIN RIL, Dr. Deden Makbulloh. “Dua fakultas yang berdiri yaitu, Fakultas Adab dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST),” kata Moh. Mukri.

Untuk Fakultas Adab, lanjut Mukri, izinnya sudah keluar. Status memenuhi Akreditasi minimal SK tanggal 12 Juni 2019. Ada dua Prodi S1 Fakultas Adab yaitu, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam dan Prodi Sejarah Peradaban Islam.

“Fakultas Adab, semuanya sudah siap, baik tenaga pendidik maupun kurikulum. Kini sedang disiapkan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, pada musim penerimaan mahasiswa tahun ajaran 2019/2020, Fakultas Adab sudah bisa menerima mahasiswa baru jalur mandiri,” jelasnya. Menyusul Fakultas Adab, segera berdiri Fakultas Sains dan Teknologi (FST). Saat ini, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah menindaklanjuti usulan prodi baru UIN RIL. Usulan prodi baru tersebut yaitu Prodi Sistem Informasi. Sebab, Prodi baru ini merupakan cikal bakal dari Fakultas Sains dan Teknologi.

Sementara itu, Ketua LPM, Deden Makhbuloh, menambahkan, ada empat tahap dalam usulan prodi baru yakni registrasi, evaluasi dosen, evaluasi non-dosen dan penerbitan SK. “Proses yang cukup berat yaitu evaluasi dosen. Kalau aspek non-dosen itu terkait dengan sarana prasarana dan kurikulum. Ini tidak ada masalah. Jadi kita tinggal menunggu penerbitan SK prodi baru,” kata Deden. “Jika SK prodi baru sudah keluar di bulan (Juni) ini, maka nanti bisa diikutkan di Ujian Masuk (UM) Mandiri (2019),” tambahnya. (Wanda)

SATWA

Balai Karantina Sita Ratusan Burung BANDAR LAMPUNG - SEBANYAK 850 ekor burung yang terdiri dari jenis colibri, cucak ijo mini, dan burung Kepodang, tanpa dokumen resmi disita oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung bersama LSM Flighy Protecting Indonesia’s Birds pada Senin (17/6) lalu, saat akan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

“Ratusan burung itu kita amankan pada 17 Juni 2019. Saat tim penindakan melakukan operasi kepatuhan di depan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 00.30 WIB dinihari,” kata Kepala Balai Pertanian Muh Jumadh, Selasa (18/6) lalu.

Saat itu, lanjutnya, ratusan burung tanpa dokumen resmi itu dikirim menggunakan sebuah bus Lorena dengan nomor polisi B 7266 NP. Saat bus diperiksa, ditemukan 850 ekor Colibri yang yang disimpan dalam 17 keranjang plastik dalam kondisi siap jual.

Selain itu, kata dia, ada jenis burung lainnya yaitu, cucak ijo mini dan burung Kapodang. Setelah dimintai keterangan terhadap sopir bus, paket tersebut dibawa dari Riau tujuan Bandung, Provinsi Jawa Barat. “Kita masih cari siapa pemilik ratusan burung tanpa dokumen dengan sengaja hendak mengirim ke Pulau Jawa,” jelasnya.

Ditegaskan dia, pihaknya memiliki alasan melakukan penahanan terhadap ratusan ekor burung tersebut, dikarenakan tidak adanya dokumen seperti sertifikat kesehatan dari Balai Karantina dan SATSDN dan tidak melaporkan kepada petugas Balai Karantina Pertanian. “Sehingga, kami menerbitkan acara penahanan / KH-8A Nomor : 2019.1.01103.10.8A.K.000019 untuk selanjutnya diserahkan kepada BKSDA wilayah Bengkulu seksi Konservasi Wilayah III Lampung,” pungkasnya. (RL)

Masyarakat diimbau mewaspadai berbagai jenis penyakit yang disebabkan perubahan musim (pancaroba) dari penghujan ke kemarau. Jenis penyakit yang dapat ditimbulkan antara lain diare, muntaber, infeksi saluran pernapasan (Ispa) dan DBD. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DEMIKIAN disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Edwin Rusli, Rabu (19/6). Menurutnya, pada musim pancaroba, tubuh dipaksa dengan cepat menyesuaikan terhadap perubahan musim, sehingga rentan terhadap serangan penyakit.

“Hal itu disebabkan sistem

kekebalan tubuh ikut berubah seiring dengan perubahan musim,” ujar dia.

Ia menjelaskan, diare misalnya salah satunya dapat terjadi akibat pola hidup yang kurang bersih dan lingkungan kotor, terutama ketika musim hujan. “Sehingga perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting untuk diterapkan dalam rangka mencegah timbulnya berbagai penyakit,” jelasnya.

Edwin pun mengimbau agar masyarakat khususnya

Kota Bandar Lampung untuk menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

“Kami menyarankan kepada masyarakat untuk sadar akan kebersihan lingkungannya, baik didalam maupun diluar rumah. Sebab, pada musim kemarau ini sangat rentan untuk menimbulkan penyakit, maka penting akan kebersihan,” pesannya.

Ia menambahkan, untuk mengantisipasi penyakit Ispa, masyarakat perbanyak minum air, memakai masker jika melewati wilayah berdebu dan jika telah terjangkit bakteri segera berkonsultasi ke pusat kesehatan setempat.

Sedangkan mengantisi-

pasi DBD, kata Edwin, Dinkes melalui Puskesmas ditiap kecamatan telah menyediakan bubuk abate kepada masyarakat, gratis.

Untuk diketahui sebelumnya, Kepala Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisikan (BMKG) Maritim Lampung, Sugiono, menyatakan, bahwa saat ini, tinggi gelombang laut berbeda dari hari biasanya.

Hal itu dikarenakan masa peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau yang biasanya ditandai dengan hujan secara maupun angin kencang secara tibatiba sehingga sangat berpengaruh terhadap cuaca di daerah perairan. (Wanda)

Foto: Sule/Kupas Tuntas

GELAR DISKUSI - KPU Bandar Lampung menggelar diskusi bersama sejumlah narasumber guna membahas rencana penggunaan e-voting pada pemungutan suara Pilwakot Bandar Lampung 2020, yang berlangsung di Aula KPU setempat, Rabu (19/6).

KPU Kaji Penggunaan E-Voting di Pilwakot 2020 Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung saat ini tengah melakukan pembahasan terkait rencana penggunaan sistem e-voting dalam pemungutan suara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Pilwakot) Bandar Lampung 2020 mendatang.

Pembahasan itu dihadiri sejumlah narasumber, di antaranya Ari Darmastuti (Akademisi), Rahmalia Syahputri (Ahli IT), Zulfikar Arse Sadikin (Staff Ahli DPR RI) dan Ardiansyah (pemerhati pemilu), yang berlangsung di Aula KPU Bandar Lampung, Rabu (19/6).

Menurut Ketua KPU Bandar Lampung, Fauzi Heri, diskusi dan seminar terkait penggunaan e-voting dalam Pemilu pada dasarnya sudah banyak dilakukan, termasuk uji coba. Maka dari itu, KPU Bandar Lampung mencoba untuk mengadopsi gagasan tersebut di daerah dengan skala yang lebih kecil.

“Ya, kita coba dimulai dari pemilu yang kecil terlebih dahulu seperti Pilkada, kalau kita langsung terapkan pemilu legislatif yang calonnya banyak, maka banyak sekali kendalanya. Harapan kita me meng dimulai dari yang kecil, mudah-mudahan ini menjadi awalan untuk kita mendis kusikan kembali,” kata dia.

Fauzi mengaku optimis karena harapannya ini bisa memotong human error. “Tetapi memang hambatannya ada, karena ini menggunakan teknologi, seperti yang disampaikan narasumber dalam diskusi, penggunaan evoting sebesar 99,9 persen aman dan 0,1 persen tidak aman,” jelasnya.

Dikatakan Fauzi, dengan menggunakan e-voting ini keunggulannya lebih akuntabel dan dari segi anggaran bisa digunakan berkali-kali, kemudian juga memperkecil campur tangan manusia.

Sehinga kalau kemarin penyelanggarannya banyak dengan e-voting akan lebih sedikit dan berpengaruh juga

dengan honor.

"Nah dengan penyelenggara ditingkat bawah lebih sedikit, sehingga dengan begitu dapat meminimalisir peristiwa seperti pemilu lalu," terangnya.

Sementara terkait tingkat kecurangan, Fauzi mengatakan, akan dapat dilihat melalui uji coba bagaimana tingkat keamanannya. "Jadi ada dua tawaran dalam penggunanan teknologi ini, namun yang jadi persoalan saat ini kan penghitungannya, kalau sistem penghitungannya lebih tepatnya menggunakan sistem e-kounting, tetapi ini kan yang kita gagas keseluruhannya dengan menggunakan evoting," tandasnya. (Sule)

Pemasok Ekstasi Jaringan Lapas Dituntut 20 Tahun Bandar Lampung (Kupas Tuntas) LIMA terdakwa kasus kepemilikan ribuan butir pil ekstasi dan sabu yang ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung pada 7 Januari 2019 lalu, masing-masing dituntut selama 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Lampung dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Rabu (19/6).

Menurut JPU, Rosman Yusa, kelima terdakwa yakni Resti Amalia, Imam Gojali, Yanti Then Wijaya, Apriyadi dan Abadi Fitri, terbukti melanggar Pasal 114 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, kelima terdakwa juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

“Apabila tidak bisa membayarnya, maka para terdakwa diganti dengan hukuman kurungan penjara masing-masing enam bulan,” jelas Yusa.

Dalam dakwaan JPU Rosman Yusa, dijelaskan, bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Senin (7/1/2019) sekitar pukul 17.00 WIB, saat Imam Gojali (Narapidana Lapas Rajabasa) mendatangi Yandi Then Wijaya yang merupakan rekan sesama narapidana.

Imam meminta jalur terkait peredaran narkotika untuk dikenalkan dengan bos. Lalu Yandi berjanji akan mengenalkan kepada Imam. Kemudian Imam menghubungi Riko (DPO) untuk mengambil satu

ons sabu dan 1000 butir pil ekstasi senilai Rp15 juta dan Riko meminta Imam mengirimkan uangnya melalui Yandi.

Usai ditransfer, kemudian Imam menghubungi Resti dan memintanya untuk mengambil sabu dan ekstasi dari orang suruhan Riko dengan perjanjian imbalan. Imam juga mengatakan kepada Resti bahwa nanti akan ada yang menghubunginya.

Setelah mengambil pesanan, kemudian Resti pergi memesan kendaraan daring.

PEMBACAAN TUNTUTAN - Lima terdakwa kasus narkoba mendengarkan pembacaan tuntutan selama 20 tahun di Pengadilan Negeri Kelas IATanjungkarang, Rabu (19/6).

Foto: Ist

Namun saat akan meninggalkan lokasi, datang anggota BNNP Lampung yang langsung menangkap Resti bersama barang buktinya.

Dari pengembangan itu, anggota BNNP mengetahui bahwa pesanan tersebut dari dua orang yang berada di Lapas. Kemudian anggota kembali menangkap dua orang tersebut. Anggota juga menangkap dua orang atas nama Hadi dan Apriadi di Jalan Selamet Riyadi Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung. (Ricardo)

4

Kamis, 20 Juni 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Tampan Fernando Redaktur : Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Sekretaris Marketing : PutriAndini.

Staf Marketing : Dwi Puspita Sari.

StafOnline: Mitha(Koordinator),Widya Firmadana,SigitPamungkas, BudimanLuky,CandraMurti Ayuningtyas,IsmadiyahWulandari.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

DesainMedsos: -

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

PARLEMENTARIA

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Dinsos Lambar Akui Banyak Peserta PKH Tak Tepat Sasaran GELAR RAPAT - BADAN Anggaran DPRD Lampung Barat mengadakan rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah tentang LPj atas pelaksanaan APBD kabupaten Lambar tahun anggaran 2018, di ruang sidang DPRD setempat, Rabu (19/6).

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

Anggota DPRD Kabupaten Lambar mengkritik peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Pasalnya sejumlah anggota Banang banyak menerima laporan dari masyarakat karena terdapat peserta PKH yang ekonominya sudah mampu, namun masih menerima PKH. Lampung Barat (Kupas Tuntas) "JADI keluhan ini hampir sama di setiap Pekon (Desa) dan Kecamatan, PKH tidak tepat sasaran. Karena banyak yang seharusnya menerima malah tidak dan

PRINGSEWU - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pringsewu diharapkan untuk merespon pendapat dan usulan seluruh Fraksi agar pembangunan Kantor DPRD Pringsewu dituntaskan.

Adapun pendapat (usulan) di atas telah disampaikan dalam Rapat Paripurna beberapa waktu lalu. "DPRD berharap agar pembangunan gedung dewan kembali dilanjutkan pada tahun 2020," ujar anggota Fraksi Gerindra Nazarudin.

Hal senada diungkapkan anggota Fraksi Demokrar Kebangkitan Nasional Joni Sopuan. Menurut dia, gedung yang ada sekarang ini fungsinya untuk rapat paripurna dan sekretariat dewan. "Jadi selama ini kami (DPRD) masih memakai ruang sekretariat," ungkap dia.

Menurutnya, sesuai master plan, gedung DPRD ada sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan untuk ruang komisi dan fraksi, sedangkan sayap kiri untuk ruang pimpinan. "Proses mulai dibangun hingga berdirinya gedung utama DPRD sudah 5 tahun, jadi sudah sewajarnya dianggarkan kembali pembangunan sayap kanan dan sayap kiri," tandasnya. (Manalu)

Pemkab Pringsewu Gelar Workshop SPIP Pringsewu (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pringsewu melalui Inspektorat setempat mengadakan kegiatan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tentang Budaya Manajemen Resiko dalam rangka Peningkatan Kinerja OPD di lingkungan Pemkab Pringsewu dengan menggunakan Aplikasi Siger, serta Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko.

Workshop dibuka Bupati Pringsewu H.Sujadi di ballroom Hotel Regency, Gadingrejo, Pringsewu, Rabu (19/6).

Adapun narasumber dalam kegiatan ini Kepala Biro SDM Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Sally Salamah.

Workshop juga dihadiri Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Kisyadi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Johndrawadi, Asisten Bidang Administrasi Umum H.A. Alwi Siregar, Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Kemasya-

rakatan dan Sumber Daya Manusia .H.Zulfuad Zahari, serta Inspektur Dr.dr.Hj.Endang Budiarti, kepala OPD, bagian, dan camat se Kabupaten Pringsewu Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengatakan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah merupakan instrumen yang sangat penting dalam rangka mewujudkan prinsip bekerja yang benar.

"Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan atau program harus tepat dan benar serta laporannya dapat dipertanggungjawabkan," kata Sujadi.

Menurut Bupati, keberhasilan Pemkab Pringsewu dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) empat kali berturut-turut, adala merupakan hasil kerjasama serta komitmen bersama seluruh jajaran Pemkab Pringsewu. “Oleh karena itu, saya mengharapkan para peserta workshop ini dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan bersungguh-sungguh, sehingga nantinya ilmu yang diperoleh dari narasumber dapat diimplementasikan di setiap OPD masingmasing,� harap Sujadi. (Manalu)

dataan dan verifikasi di Pekon untuk mendata ulang dalam rangka untuk perubahan BDT, jadi sangat wajar wajar sekali jika tidak tepat sasaran, karena hingga saat ini BDT belum di rubah, masih memakai data 2011," jelasnya.

Sedangkan sejumlah anggota Banang DPRD Lambar mengusulkan agar rumah peserta PKH segera di pasang label tidak mampu guna memberikan efek terhadap peserta yang ekonominya sudah mampu namun masih saja menerima bantuan sosial tersebut. (Iwan)

Dewan Soroti Program Ambulan Hebat Lampung Barat (Kupas Tuntas)

Semua Fraksi Sepakat Pembangunan Gedung DPRD Dilanjutkan

sebaliknya yang tidak layak malah menerima PKH," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lambar, Raswan, dalam rapat kerja badan anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah dan OPD terkait pembahasan Ranperda tentang LPj atas pelaksanaan APBD Kabupaten

Lambar tahun anggaran 2018 di ruang sidang DPRD setempat, Rabu (19/6).

Oleh karena itu, lanjut Raswan, pihak Dinsos telah melaksanakan Bimtek terhadap petugas lapangan berikut peratin se kabupaten Lambar untuk memberikan pengertian terhadap operator dan Peratin yang akan melakukan verifikasi validasi.

"Kita bahkan sudah meminta agar tim terjun kelapangan dan mendata sesuai dengan kondisi masyarakat, dan setelah dilakukan Bimtek, tim melakukan pen-

DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mempertanyakan program Ambulan Hebat. Pasalnya, sampai saat ini ambulan tersebut belum berfungsi dengan maksimal.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banang) DPRD dengan tim anggaran Peme-

rintah Kabupaten (Pemkab) terkait pembahasan Ranperda tentang LPj atas pelaksanaan APBD kabupaten Lambar tahun anggaran 2018 di ruang sidang DPRD setempat.

"Ada beberapa Kecamatan yang belum menerima realisasi ambulan hebat.

Contohnya di Dapil saya di kecamatan Bandar Negeri Suoh, hingga saat masih memakai Pusling, jadi mohon penjelasan dari dinas ke-

sehatan," kata Anggota Banang DPRD Lambar, Sugeng Hari kinaryo, Rabu (19/6).

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta data terkait mana saja kecamatan di Lambar yang belum menerima reaslisasi program Ambulan hebat tersebut karena ketika dipertanyakan, tim dari dinas kesehatan berapa kali memberikan data yang salah sehingga pembahasan pun berlangsung alot.

Sementara itu, Sekretaris

Dinkes Lambar, Suhendrawati mengatakan, program Ambulance hebat mulai realisasi tahun 2018, tahap pertama menginginkan semua Kecamatan, namun hanya 10. “Dan dilanjutkan tahun ini penambahan 4, ini masih proses," katanya. Suhendrawati mengaku, bahwa pelaksaan kegiatan tersebut sudah dilakukan disemua Kecamatan, namun untuk mobil nya belum semua Puskesmas memiliki. (Iwan)

Satpol PP Harus Miliki Inovasi Lampung Barat (Kupas Tuntas) SEKRETARIS Kabupaten (Sekkab) Lampung Barat (Lambar), Akmal Abedul Nasir mengatakan agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus memiliki ide dan inovasi.

Hal tersebut di ungkapkan Aan sapaan akrab Akmal Abedul Nasir ketika menyampaikan sambutan sekaligus membuka pembekalan teknis tugas pokok Satpol PP kabupaten Lambar di aula Dinkes setempat, Rabu (19/6).

"Anggota Satpol PP jangan hanya mengandalkan badan besar dan berkumis

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

BERI SAMBUTAN - Plt Kasat PolPP Lambar, M Henry Faisal saat memberikan sambutan dalam pembekalan teknis tugas pokok Satlpol PP kabupaten Lambar di aula dinas kesehatan setempat, Rabu (19/6).

tebal saja, melainkan harus mempunyai ide dan inovasi.

Jika menginginkan suatu perubahn dengan diri kita, semua ada di kita, bukan orang

lain karena oang lain hanya pendorong saja," kata Aan. Aan pun berharap, Satpol PP bisa semakin solid dan profesional dalam mela-

kukan tugasnya, karena tugasnya semakin berat, karena itu Satpol PP merupakan penegak Perda Ketertiban Umum yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga menjadi ujung tombak.

Sedangkan Plt Kasat PolPP Lambar, M Henry Faisal mengatakan, bahwa kegiatan tersebut berfungsi untuk memberikan pembekalan pada personil Pol PP sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) dan pengayom masyarakat.

Sedangkan untuk sasaran dilakukannya kegiatan jelas Henry, yaitu untuk menciptakan tenaga PolPP yang handal dan profesional. (Iwan)

Pembuatan Dokumen Kependudukan Naik 100 Persen Pringsewu (Kupas Tuntas) PELAYANAN di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pringsewu mengalami kenaikan hingga 100 persen.

Akibatnya warga yang datang untuk mengurus administrasi harus antri dalam waktu yang lama.

Dengan kondisi seperti ini pihak Disdukcapil diharapkan agar lebih gesit dan serius dalam melakukan pelayanan jangan sampai ada warga yang sudah datang dan antri ber jam jam tapi pulangnya dengan tangan kosong dikarenakan urusan adminis-

trasinya tidak rampung.

M. Agum warga Pagelaran mengatakan, pada Selasa (18/6) datang ke kantor Disdukcapil sekitar pukul 13.30 WIB untuk mengurus pindah KK dari Pagelaran ke Kecamatan Pringsewu. Setelah menunggu di proses, berkasnya baru rampung sekitar pukul 17.00 WIB. "Saya ngurus pindah KK dan akte lahir anak. Antrinya lumayan lama, 3 jam lebih," ungkap Agum, Rabu (19/6).

Hal senada diungkapkan seorang ibu rumah tangga yang mengurus surat pindah KK dari Margodadi Kecamatan Ambarawa ke Pringsewu. Dia mengaku antri di Disdukcapil sekitar

2 ,5 jam. "Rame mas, saya datang pukul 13.00 WIB selesainya baru pukul 15.30 WIB," ujarnya.

Sementara Kepala Disdukcapil Hasan Basri mengatakan salah satu penyebab membludaknya permintaan pelayanan disebabkan pengaruh penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). "Jadi dalam beberapa hari terakhir ini ba nyak warga yang datang untuk mengurus surat pindah KK, pada hal dalam aturannya tetap saja tidak bisa untuk mendaftar (PPDB) karena minimal pindah satu tahun sebelumnya," terang Hasan Basri.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Nortiana Sinaga menambahkan, penyebab lain membludaknya permintaan pelayanan dikarenakan banyak data warga yang sudah kena blokir. "Pelayanan meningkat hingga 100 persen," ungkap dia.

Sebelumnya, Kabid Kependudukan Sudarsih menyebutkan ada sekitar 30.000 data yang terkena blokir.

Pemblokiran ini akibat terdapat rangkap nik dan persoalan lainnya. "Namun kebanyakan yang diblokir data warga yang berusia 23 tahun tapi belum melakukan perekaman per 31 Desember 2018," tandasnya. (Manalu)

Kamis, 20 Juni 2019

PESAWARAN - METRO - LAMTIM

5

Zaiful Nilai Nunik Berhasil Tata Laporan Keuangan Lampung Timur (Kupas Tuntas) CHUSNUNIA menyerah terimakan jabatannya sebagai Bupati Lampung Timur kepada Zaiful Bokhari sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati, Rabu (19/6).

Serah terima jabatan yang digelar di Gedung Pusiban Sukadana itu disaksikan langsung Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan jajaran Forkopimda Lamtim.

Usai menerima memori serah terima jabatan sebagai Plt.Bupati Lamtim, Zaiful Bokhari menyatakan, selama 3 tahun memimpin banyak keberhasilan yang telah dicapai wanita yang kini menjabat Wakil Gubernur Lampung itu.

Antara lain, terlaksananya pesta demokrasi Pemilu 2019 yang aman dan kondusif. Selanjutnya, peningkatan di bidang perekonomian dan daya saing masyarakat.

Dari segi pengelolaan keuangan, Chusnunia berhasil membawa Lamtim meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutntya, opini WTP merupakan kali pertama diterima Lamtim sejak berdiri 20 tahun lalu.

“Saya siap melanjutkan kepemimpinan Chusnunia siap melanjutkan program kerja yang telah direncanakan. Insya Allah Lamtim ke depan semakin baik,” ujar Zaiful Bokhari.

Sementara Chusnunia yang kini menjabat Wakil Gubernur Lampung mengungkapkan terimakasih atas dukungan dari seluruh masyarakat Lamtim selama menjadi bupati. “Saya tidak ingin dilepaskan. Saya hanya ingin diantarkan,” kata Chusnunia.

Kesempatan yang sama Gubernur Arinal Junaidi optimis di bawah kepemimpinan Zaiful Bokhari Lamtim semakin maju. (Rl)

PEMBANGUNAN

Pedagang Diminta Kosongkan Lokasi METRO - PEMERINTAH Kota (Pemkot) Metro meminta para pedagang di Shopping Centre segera mengosongkan lokasi hingga batas akhir 30 Juni 2019.

Sekretaris Daerah Kota Metro, Nasir AT mengatakan bahwa permintaan pengosongan dari kawasan itu melalui surat pemberitahuan yang berisi tentang rencana proses peremajaan bangunan. “Sudah diberi surat pemberitahuan kepada pedagang di sana. Batas akhirnya 30 Juni,” katanya, Rabu (19/6).

Menurutnya, kondisi bangunnya yang sudah tua dan tidak layak lagi, sehingga perlu dilakukan peremajaan gedung. “Usia bangunan shopping saat ini, kurang lebih sudah 38 tahun,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, Pemkot Metro sedangan berkoordinasi besana pihak terkait untuk mematangkan rencana peremajaan Shopping Centre “Kita sedang koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Nanti akan dilakukan lelang terbuka. Dan lelang ini untuk umum,” tandasnya.

Adapun, eksekusi akan dilakukan pada 17 Juli 2019 bersama tim gabungan yang terdiri dari Sat Pol PP, Polres Kota Metro, Kodim 0411, Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan. (Rl)

109 Calhaj Pesawaran Ikuti Manasik Haji Pesawaran (Kupas Tuntas) SEBANYAK 109 Calon Jemaah Haji Calhaj Kabupaten Pesawaran mengikuti manasik haji, Rabu (19/6) di Aula Islamic Center Arroyan Kecamatan Gedongtataan.

Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pesawaran Khuzil Afwa Kahuripan mengungkapkan dasar manasik haji adalah Surat Edaran Keputusan Direktur Jendral Penyelenggara Haji dan Umroh No 146 Tahun 2019.

Yakni tentang pedoman pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kantor Kementrian Agama/Kota, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

"Kegiatan manasik dilaksanakan selama dua hari, 1920 Juni 2019," ungkapnya.

Dalam manasik tersebut, calhaj diberikan pemahaman terkait kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan haji, kebijakkan teknis kesehatan haji, kebijakan pemerintah Arab Saudi Taklimatul Hajj, dan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan dana haji.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pesawaran Farid Wajedi mengungkapkan, Calhaj ini akan diberangkatkan pada Juli 2019 mendatang.

"Insya Allah berangkat pada Juli mendatang, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah," ungkapnya.

Farid mengatakan, ibadah haji tentunya menjadi rukun islam yang ke lima. Ibadah haji merupakan kunjungan ke bait allah untuk mencapai Ridho Allah SWT.

Tentunya, lanjut dia, pelaksanaan ibadah haji bukan seperti umroh. Kalau umroh, menurut Farid, kapan saatnya bisa melaksanakan. "Tapi kalau haji itu arofah, yang membedakan haji dengan umroh adalah arofah," ungkapnya.

Menurut dia, Calhaj dikumpulkan di arofah untuk melaksanakan ibadah, yang dilaksanakan satu tahun satu kali di bulan dzulhijah Farid mengungkapkan, sebelum berangkat haji, seluruh CJH dibekali dengan pengetahuan terkait ibadah haji dalam kegiatan manasik.

Farid menuturkan, jika melaksanakan haji tanpa dibekali ilmu, maka akan siasia melaksanakan haji. Oleh karena itu lah pembekalan ilmu tersebut melalui manasik, yang dilakukan sebelum melaksanakan haji.

Asisten I Pemerintah Kabupaten Pesawaran Syukur mengatakan, keberangkatan ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji merupakan dambaan setiap muslim.

"Sebagai tamu Allah, kita perlu memahami hakikat berhaji sebagai tamu Allah.

Seseorang yang akan bertamuhendaknya mempersiapkan diri dan memahami apa yang menjadi aturan sang tuan rumah," ungkapnya mewakili Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona.

Dia menuturkan, ibadah haji merupakan perjalanan suci yang sangat memerlukan kesiapan fisik, mental, informasi dan pengetahuan tentang manasik.

Keberhasilan ibadah haji adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Seperti menjaga kesehatan jasmani dan rohani dengan baik dan kesiapan mental. (Tl)

SAMBUT GUBERNUR - SENI Pencak Kuttau sambut kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim di Kabupaten Lampung Timur, Rabu (19/6).

Foto : Ist

Gubernur Tegaskan Penerimaan Siswa Baru Harus Sesuai Aturan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menegaskan agar penerimaan siswa baru di SMAN1 Kota Metro, harus sesuai dengan aturan yang ada.

Metro (Kupas Tuntas) HAL tersebut, diungkapkan Gubernur Lampung saat kunjungan mendadak di SMAN1 Kota Metro, Rabu (19/6). Kedatangan Gubernur disambut langsung Kepala SMAN 1 Metro Purwaningsih.

Kunjungannya ke sekolah negeri dan unggulan di Metro itu guna memastikan

proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai aturan.

“Bagaimana ibu apakah ada persoalan dalam proses penerimaan siswa baru?

Apakah terjadi masalah seperti di Bandar Lampung?,” kata Arinal mengawali pembicaraan.

Pada kesempatan itu, Arinal menanyakan terkait besaran biaya yang harus di keluarkan setiap siswa. Tatacara penentuan besaran biaya sekolah pertahun dan bank tempat membayar.

“Saya ingin SMA/SMK ke depannya itu bisa lebih bagus, karena menjadi tanggungjawab pemprov Lampung. Jangan sampai proses penerimaan tidak sesuai aturan (nepotisme). Kita jujur

dalam tindakan. Kita ikhlas dalam pengabdian karena kedepan tidak ada tawar menawar. Bagaimana mencerdaskan anak bangsa kalau kita diawal sudah tidak benar,” tegas Arinal.

Sementara itu, Kepsek SMAN1 Kota Metro, Hasbulah mengatakan, kedatangan Arinal cukup mengagetkan seluruh dewan guru. Namun kehadiran Gubernur tersebut tidak mendekat ke lokasi penerimaan siswa baru. Melainkan hanya melihat dari kejahuan. Pasalnya, kehadiran Gubernur tidak mau mengganggu pelaksanaan penerimaan siswa baru.

"Pak Gubernur hanya melihat dari kejauhan, sebab

beliau tidak mau mengganggu jalannya penerimaan siswa baru," katanya.

Kata Hasbulah, Gubernur juga sempat menyinggung soal dana komite yang berasal dari orang tua siswa.

"Terkait dana komite, semua diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelum penarikan dana komite.

Sementara, soal dana bantuan dari orang tua jika anaknya diterima di sekolah bersangkutan, seringkali tidak sesuai dengan rencana. Artinya, ada beberapa orang tua siswa yang sudah me nyatakan sanggup memberikan dana bantuan, namun pada saatnya ditagih tidak dibayar," tandasnya. (Han)

Pemkab Upayakan Pembangunan Jalinbar dan Jalur Wisata Pesawaran (Kupas Tuntas) BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona menyatakan telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah dalam menangani persoalan di Jalan Lintas Barat ( Jalinbar) Kabupaten Pesawaran.

"Memang terkait persoalan Jalinbar ini merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, karena ini jalan nasional. Dan saya sudah pernah sampaikan kepada pak Presiden (Jokowi) untuk segera mengambil langkah," ungkapnya, Rabu (19/6).

Menurutnya, saat ini kondisi Jalinbar sudah cukup padat dilalui kendaraan, sehingga tak jarang timbul kemacetan pada titik-titik tertentu.

"Hari biasa saja kepadatan kendaraan sudah terlihat, apalagi saat musim mudik

kemarin, kita bersama jajaran terkait sudah mencoba untuk membuat jalur alternatif untuk mengatasi kepadatan, tapi ya karena sempitnya badan jalan makanya tetap ada kepadatan," ujarnya.

Oleh karena itu, ia telah menyampaikan kepada Pemerintah Pusat mengenai hal tersebut. "Waktu itu pak Presiden memang sudah minta langsung Kementrian PU untuk mengambil langkah, dan langsung berkoordinasi dengan Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN)," tandasnya.

Dikatakannya lebih lanjut, Pemerintah Pusat juga telah menganalisa kondisi Jalinbar.

"Menurut P2JN ini kita masih ada Speer lahan 1,5 meter, dan mungkin itu yang akan dimaksimalkan untuk pelebaran bahu jalan saja, setidaknya bisa dilalui kendaraan bermotor, karena kalau mau dibuat 2 jalur, tentu

bisa bersinggungan dengan tanah warga," lanjutnya.

Disisi lain, untuk jalur wisata yang ada di daerah Pesisir Kabupaten Pesawaran juga menjadi sorotan Pemkab Pesawaran. "Untuk jalur wisata juga kita sudah sampaikan kepada Pemprov Lampung agar ada peningkatan dan perbaikan, karena kondisinya juga cukup sempit," ucapnya.

Dan hal itu, kata dia, sudah mendapatkan respons positif dari Pemprov Lampung. "Ini juga mendapatkan respon positif dari pak Gubernur (Arinal Djunaidi) bahwa terkait jalur Interland yang memiliki potensi akan ditingkatkan kualitas jalannya menjadi rigid, hal ini melihat volume kendaraan yang lewat serta kondisi tanah disekitar daerah pesisir," katanya.

Ia pun menerangkan bahwa, hal itu sesuai keinginan

Foto : Reza/Kupas Tuntas

DIWAWANCARAI - BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona saat diwawancarai awak media di kantornya, Rabu (19/6).

warga di daerah tersebut.

"Mudah-mudahan tahun ini (2019) peningkatan kualitas jalan menuju jalur wisata akan dimulai, karena sebelumnya memang kita dahulukan untuk jalur Kedondong menuju Padang Cermin, makanya kita ingin disambung dari Kecamatan Teluk Pandan hingga menuju tempat wisata yang kita miliki," tutupnya. (Reza)

Banyak Desa Belum Selesaikan Laporan APBDes Pesawaran (Kupas Tuntas) INSPEKTORAT Kabupaten Pesawaran mensinyalir ada beberapa desa yang akan melakukan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak belum

menyelesaikan pertanggungjawaban APBDes 2018.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesawaran Aseva saat ditemui Kupas Tuntas, Rabu (19/6).

"Ya, ada yang belum menyelesaikan Pengembalian Ganti Rugi mengenai laporan APB-

Foto : Ist

MANASIK HAJI - SEBANYAK 109 Calon Jemaah Haji Calhaj Kabupaten Pesawaran mengikuti manasik haji, di Aula Islamic Center Arroyan Kecamatan Gedongtataan, Rabu (19/6/).

Des 2018 dan masih kita berikan tenggang waktu," ungkapnya.

Kendati demikian, ia belum mengetahui pasti laporan terbaru dari setiap desa tersebut.

"Yang jelas ada tapi saya belum lihat laporan terbaru, tapi pada saat pendaftaran nanti Kepala Desa (Kades) Incumbent yang belum menyelesaikan pasti ketahuan karena kita tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi bebas temuan untuk kades tersebut ikut kembali pada Pilkades yang akan datang," ucapnya.

Menurutnya, saat ini bagi Kades Incumbent yang akan mengikuti Pilkades tahun 2019 harus memiliki surat Rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat. "Aturan yang baru ini, memang harus begitu, tapi saya belum lihat teknisnya, karena Perdanya belum sam-

pai ke Inspektorat," ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini pihaknya juga melakukan pemeriksaan bagi Kades yang masuk dalam Akhir Masa Jabatan (AMJ). "Nanti kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, nanti kalau sudah selesaikan akan kita informasikan lagi," jelasnya.

Diketahui, Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2019 dalam proses pendaftaran Pilkades nanti khusus untuk para calon kades yang sudah pernah menjabat (Incumbent), harus menyertakan surat rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat, jika hal itu tidak dilakukan maka Kades Incumbent tidak akan bisa mengikuti sebagai peserta Pilkades serentak tahun 2019 di Pesawaran. (Reza)

6

Kamis, 20 Juni 2019

LAMPUNG UTARA

Pekerjaan Fisik Desa Dikerjakan Pihak Ketiga PEMERINTAHAN

170 Rumah Bakal Dibedah LAMPUNG UTARA - PEMERINTAH pusat akan memberikan bantuan 170 unit rumah layak huni kepada sejumlah masyarakat di Kabupaten Lampung Utara (Lampura).

Kepala bidang (Kabid) Perumahan Disperum dan KP Kabupaten Lampung Utara Wahyudi Prajamukti mengatakan, 170 unit perumahan yang nantinya dibangun melalui dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2019 diberikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Wilayah yang akan mendapatkan program ini adalah daerah kumuh perkotaan,” kata Wahyudi. Rabu (19/6). Ia melanjutkan, surat keputusan (SK) bantuan telah turun namun bersifat untuk sementara.

Pihaknya mengupayakan agar kedepan mendapatkan tambahan dari program regular sebanyak 300 rumah. Hal itu untuk menampik spekulasi yang berkembang jika di tahun 2019 Kabupaten Lampung Utara terkesan tidak ada program peningkatan rumah layak huni.

"Mudah-mudahan tidak lama lagi akan ada penambahan melalui surat keputusan karena memang banyak yang membutuhkan," ujarnya.

Diketahui, untuk bisa mendapatkan BSPS, masyarakat tak bisa semata-mata mengajukan sendiri, melainkan harus diawali usulan bupati atau wali kota. Dengan sebelumnya pendataan dari lingkungan, yang diketahui kepala desa atau kelurahan serta kecamatan. Baru diusulkan ke kementerian. (TrbL) Foto: Sarnubi/Kupas Tuntas

KRIMINAL

Ringkus Dua Pelaku Pemerkosaan LAMPUNG UTARA - JAJARAN Polsek Sungkai Utara menangkap dua orang pemuda yang diduga kuat sebagai pelaku pemerkosaan terhadap gadis berumur 14 tahun warga Kecamatan Sungkai Tengah, Lampung Utara.

Kapolres Lampung Utara,AKBP Budiman Sulaksono, melalui Kapolsek Sungkai Utara AKP Muslikh mengungkapkan penangkapan terhadap kedua pelaku terjadi pada Selasa (18/6).

"Setelah memerima laporan dari pihak korban, kita bersama Kanit Reskrim dan anggota langsung melakukan lidik keberadan pelaku dan mendapat info bahwa pelaku akan melarikan diri ke Bandar Lampung. Pada Selasa (18/6) sekira pukul 22.00 WIB. Beruntung kita berhasil mengamankan dua orang pelaku, dan satu orangnya sedang dalam pengejaran," kata AKP Muslikh, Rabu (19/6).

Kedua pelaku yang diamankan bernama Eko Bayu Saputra (22) warga Desa Mekar Asri, Kecamatan Sungkai Tengah dan Haidir Prayoga (20) warga Desa Mekar Asri, Kecamatan Sungkai Tengah.

Dijelaskannya, kronologis kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi pada hari Selasa (18/ 6) sekira pukul 16.00 WIB. Awalnya, Haidir menghubungi korban sebut Bunga dan meminta untuk datang ke rumah Bayu.

Di rumah Bayu itulah para pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban. "Setelah melakukan aksinya ketiga pelaku pergi meninggalkan korban dan korban langsung memakai pakaiannya lalu pulang kerumahnya kemudian bersama dengan keluarga korban melaporkan tindakan pemerkosaan tersebut ke polsek sungkai utara," jelas AKP Muslikh. Selain pelaku anggota Polsek Sungkai Utara juga mengamankan barang bukti. (Sarnubi)

SOSIALISASI - KEJARI Lampung Utara melaksanakan sosialisasi Kewenangan Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lampung Utara di Aula Kecamatan Abung Pekurun, Rabu (19/6).

Pekerjaan fisik di desa yang menggunakan Dana Desa (DD) di Kabupaten Lampung Utara masih banyak terjadi kejanggalan. Salah satunya karena pekerjaan fisik dikerjakan oleh pihak ketiga.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Kasi Pidsus Kejari Lampung Utara Gan Barata Semenguk saat sosialisasi Kewenangan Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lampung Utara di Aula Kecamatan Abung Pekurun, Rabu (19/6).

Gan Barata Semenguk mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan fisik menggunakan DD masih banyak dilaporkan oleh instansi pemantau adanya kejanggalan

atau dugaan terjadi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

"Tindak pidana itu terjadi karena pelaksanaannya dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Ini yang harus diperhatika.

Disini diatur dalam aturan tentang fungsi BPD," ujar Fan Barata Semenguk.

Sementarav Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Lampung Utara Muhammad Reza Kurniawan menjelaskan, jaksa bukan hanya memberikan penindakan tapi juga mempunyai tugas pendampingan terha-

dap suatu persoalan yang dihadapi masyarakat atau pemerintah desa.

Diantaranya memberikan bantuan hukum baik itu dalam perkara keputusan dalam perkara sengketa pilkades maupun perkara gugatan terhadap pembangunan badan jalan yang digugat.

“Di luar sidang, kita juga sudah memberikan bantuan pendampingan dalam penyelesaian persoalan pihak BPJS Kesehatan dengan Pemda.

Saya bisa memberikan pendempingan terhadap masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan yang sedang direncanakan dan dilaksanakan," ujar Reza.

Ia mencontohkan, persoalan pembangunan untuk lokasi lahan atau sengketa lahan bisa ditengahi dan dise-

lesaikan dengan meminta bantuan hukum dari Jaksa Pengajara Negara ( JPN) yang bertugas di Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

"Dibilang saya sedang promosi, jawabannya benar saya sedang mempromosikan tugas jaksa dibidang saya selaku Jaksa Pengacara Negara," lanjutnya.

Sementara Camat Abung Pekurun Bauhari menyatakan untuk pelaksanaan pembangunan di desa diharapkan bisa terlebih dulu melakukan musyawarah dengan masyarakat dan perangkat desa.

"Sosialisasi semacam ini wajib untuk diikuti karena program kerjanya berguna bagi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di pemerintahan desa," kata Bauhari. (Sarnubi)

TUBA - TUBABA

Winarti Beri Hadiah Umroh ke BPK Bupati Tulang Bawang (Tuba) Winarti memberikan apresiasi berupa hadiah umroh dan perjalanan suci umat kepada pengurus Badan Perwakilan Kampung (BPK) yang telah menjabat selama 2 periode.

Tulang Bawang

kampung dari 5 kecamatan, yakni Kecamatan Banjar Margo, Penawartama Gedung Aji Baru Rawajitu Selatan dan

Penawar Aji. Dalam sambutannya Bupati Tulang Bawang mengatakan selain memberikan

Apresiasi kepada pengurus BPK yang telah mengabdi selama 2 periode, bupati juga mengharapkan agar adanya

sinergisitas antara Kepala Kampung dengan BPK. "Sinergisitas saudara saudara BPK dengan kepala

SAMPAIKAN SAMBUTAN - BUPATI Tuba Winarti menyampaikan sambutan saat membuka acara Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Hotel Le’Man Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Selasa (18/6).

Foto: Erwin/Kupas Tuntas

(Kupas Tuntas) PEMBERIAN penghargaan umroh itu disampaikan Bupati Winarti saat membuka acara Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Hotel Le’Man Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Selasa (18/6).

Kegiatan Bimtek diikuti 148 orang pengurus BPK dari 37

Kepala Pustu Pancamarga Disanksi Mutasi Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) telah menjatuhkan sanksi kepada kepala Pustu Pancamarga karena diduga jarang masuk kantor.

"Hari Senin sudah kita panggil kepala UPTD Puskesmas Toto Katon dan kepala Pustu Pancamarga. Ternyata benar informasi yang disampaikan masyarakat, setelah kami mengecek langsung pada UPTD Puskesmas Toto Katon maupun Pustu Pancamarga," kata

Sekretaris Dinkes Tubaba Majril, Selasa (18/6).

Majril mengucapkan terimakasih atas sosial kontrol yang dilakukan oleh wartawan dan juga perhatian dari masyarakat sekitar. Sehingga, Dinkes Kabupaten Tubaba bisa mendapatkan informasi terkait pelayanan kesehatan di tingkat bawah.

"Terimakasih atas informasi yang diberikan rekanrekan media dan masukan dari para tokoh masyarakat guna perbaikan di masamasa mendatang,"ujarnya.

Majril menegaskan akan melakukan evaluasi kinerja

para kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Tubaba. "Dinkes juga akan memerintahkan seluruh jajaran UPTD Puskesmas se Kabupaten Tubaba untuk selalu memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat dan meminta kepada seluruh tenaga kesehatan agar lebih memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masya rakat di wilayah kerjanya masing-masing," tegasnya.

Ia menambahkan Dinkes Tubaba telah menjatuhkan sanksi tegas terhadap kepala Pustu Tiyuh Pancamarga berupa pemindahan tugas yang bersangkutan ke tempat yang memang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

“Tetap kita pantau, kalau ternyata masih indisipliner maka sanksi berat juga akan diberlakukan," ujarnya. (Irawan/Lucky)

kampung sangat penting, saudara juga adalah pemimpin di kampung saudara.

Saudara harus mampu berperan serta dalam pembangunan di kampung-kampung, bagaimana peran saudara agar 25 program bisa sampai di masyarakat kita,” kata Winarti.

Selain itu lanjut Bupati, BPK harus bisa bersinergi dangan kepala kampung untuk mensukseskan pembangunan yang berasal dari dana desa yang nilainya cukup besar.

“Saya berharap Dana Desa bisa berjalan sesuai rencana dalam regulasi yang benar," jelasnya.

Ia meminta BPK bisa terus bersinergi dengan kepala kampung dan saling mendukung.

"Ini adalah pengabdian, kalau dipikir tentang gaji, ya nggak sesuai. Ini kerja pengabdian, kalau mau kaya ya jadi pengusaha," imbuhnya. (Win)

DD Kembali Diurus Dinas PMTK Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) URUSAN Dana Desa (DD) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) akan kembali diurus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh atau Kelurahan (PMTK). Selama ini DD diurus Bagian Administrasi Wilayah (Adwil) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Tubaba.

Hal ini menyusul sedang dibahasnya penataan kelembagaan, dimana Bagian Adwil nantinya akan melebur ke DPMTK. Selain itu, Pemkab setempat juga akan membentuk satu bagian lagi yaitu

Humas dan Protokol.

Kepala Bagian Hukum Setdakab Tubaba Sofyan Nur mengatakan, tupoksi urusan pengelolaan pemerintahan tiyuh yang sebelumnya masuk di Bagian Adwil, akan masuk ke dalam tupoksi Dinas PMTK. Kemudian tupoksi batas wilayah tiyuh dan kabupaten pada Adwil akan masuk ke Bagian Tapem.

"Iya, kita sedang membahas peleburan Bagian Adwil.

Tapi untuk bagian di Setdakab Tubaba yang jumlahnya 10 bagian akan tetap, karena kita juga mengusulkan penambahan satu bagian yaitu Humas dan Protokol akan menjadi satu," kata Sofyan,

kemarin.

Ia menjelaskan, rencana peleburan lembaga/instansi itu saat ini dalam pembahasan yang dipimpin Sekda Kabupaten Tubaba Herwan Sahri yang sudah berlangsung dua kali rapat.

"Yang dibahas dalam rapat kedua tadi itu yakni perumusan rancangan peraturan bupati, setelah itu nanti tinggal menunggu keputusan bupati diakomodir atau tidaknya," ujar dia.

Ia menambahkan, peleburan itu dilakukan dalam rangka memaksimalkan tupoksi dan kinerja satuan kerja dan organisasi perangkat daerah (OPD). (Irawan/Lucky)

Kamis, 20 Juni 2019

LAMPUNG TENGAH

Bupati Loekman Janji Bantu PWRI Rp10 Juta

7

KAMTIBMAS

Forkopimcam Giatkan Ronda Malam LAMPUNG TENGAH - FORUM Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Seputih Surabaya, Lampung Tengah (Lamteng), terus berupaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah setempat.

Upaya yang dilakukan di antaranya dengan menggelar ronda malam dan kegiatan perlindungan masyarakat (linmas) di setiap kampung. lptu Des Herison selaku Kapolsek Seputih Surabaya mengatakan, Polsek Seputih Surabaya memiliki dua wilayah hukum yaitu Bandar Surabaya dan Seputih Surabaya.

“Sesuai dengan arahan Kapolres Lampung Tengah agar jajaran polsek merangkul semua elemen masyarakat, ormas serta linmas untuk kembali untuk menggiatkan dan menghidupkan kembali ronda malam di setiap kampung,” jelasnya, kemarin.

Keamanan lanjut dia, adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu, semua pihak harus saling bekerja dan menjalin informasi dengan aparat hukum. “Bila ada kejadian curas, curat, dan curanmor (3C) segera melaporkan pada kami,” ujarnya.

Sementara Camat Seputih Surabaya Dedi Fadilah menyatakan sangat mendukung dan siap menjadi penggerak ronda malam yang ada di 13 kampung di kecamatan setempat.

“Kami akan terus mengawal dan melakukan kerja sama dengan kepolisian dan jajaran koramil melalui Bhabinkatibmas dan Bhabinsa yang ada di setiap kampung. Saya ingin Seputih Surabaya bisa kompak dan bisa menjadi aman, serta masyarakat bisa hidup dengan tentram,” imbuhnya. (Towo)

Polres Baksos di Gereja Ludwina Foto: Towo/Kupas Tuntas

HALALBIHALAL - BUPATI Lamteng Loekman Djoyosoemarto menghadiri acara halalbihalal yang digelar PWRI di Kelurahan Bandarjaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Rabu (19/6).

Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto berjanji akan mengalokasikan bantuan anggaran senilai Rp10 juta per tahun kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) per tahun dalam APBD Tahun 2020 mendatang.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Bupati Loekman saat kegiatan halalbihalal yang digelar PWRI di Kelurahan Bandarjaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Rabu (19/6).

Selain bantuan anggaran, Loekman juga akan memberikan bantuan alat musik

keroncong lengkap kepada pengurus PWRI Kabupaten Lampung Tengah untuk bersuka ria. "Supaya anggota PWRI ini awet tua. Kalau awet muda kan sudah lewat, jadi awet tua saja," kata Loekman bercanda.

Masih dikatakan Bupati, alat musik tradisional dari semua suku juga nantinya akan dilengkapi di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak.

"Secara bergiliran akan diadakan latihan. Sehingga gedung itu bisa berfungsi untuk seluruh masyarakat Lamteng yang berasal dari berbagai suku," ujarnya.

Saat ini kata Loekman, PWRI di Lamteng baru memiliki 20 ranting. Ia berharap, 8 ranting lainnya untuk segera dibentuk. "Sisanya ini (8 ranting) harus segera dibentuk, karena 2020 akan dianggarkan per ranting sepuluh juta," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWRI Provinsi Lampung Lukman Hakim menginstruksikan jajarannya untuk mendukung kembali Loekman

Djoyosoemarto maju sebagai calon bupati Lamteng pada 2020 mendatang.

Mantan Walikota Metro ini menilai, Loekman adalah bupati is the best. "Beliau (Loekman) adalah bagian daripada kita. Harus kita dukung untuk dua periode," kata Lukman Hakim.

Menurutnya, dibawah kepemimpinan Loekman, PWRI Lamteng menjadi lebih baik.

Operasional PWRI Lamteng melebih provinsi, memiliki kantor dan mobil operasional sendiri. "Kalau kami (PWRI Provinsi) memakai kocek sendiri, dan ini kondisi yang terjadi saat ini," ujarnya. (Towo)

LAMPUNG TENGAH - JAJARAN Polres Lampung Tengah menggelar bakti sosial dan bersih-bersih di Gereja Ludwina Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, kemarin. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan HUT Polri ke-73.

Pada kesempatan ini, Kasat Sabhara AKP HD Pandiangan meminta maaf karena Kapolres Lampung Tengah AKBP I Made Rasma berhalangan hadir karena sedang ada ada tugas lain.

Kegiatan bakti sosial tersebut melibatkan 30 personel Polres Lamteng, 20 personel Polsek Terbanggi Besar dan 10 pengurus Gereja Ludwina. Para peserta bakti sosial (Baksos) tampak bersemangat melakukan kegiatan pembesihan di sekitar Gereja Ludwina.

“Semoga dengan kebersamaan ini semakin mendekatkan hubungan antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Karena polisi juga membutuhkan masyarakat untuk mendukung penciptaan keamanan,” jelasnya.

Romo Agus Sunarko Yoko Pamungkas selaku Pendeta Gereja Ludwina mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian yang sudah membantu membersihkan halaman Gereja Ludwina. Ia berharap, kebersamaan polisi dan masyarakat bisa terus ditingkatkan untuk mendukung penciptaan keamanan dan ketertiban. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Lampung Selatan

Pemkab Lampung Selatan Gelar Deklarasi Damai Pilkades Serentak

Pencuri Sapi Tewas Diamuk Massa Seorang pelaku pencurian sapi tewas secara mengenaskan saat tertangkap warga usia melakukan aksi pencurian di Dusun Wonorejo, Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas)

DEKLARASI DAMAI - Plt Bupati Lamsel Nanang Ermanto memimpin deklarasi damai pilkades serentak gelombang ke-III tahun 2019 yang diikuti seluruh calon kepala desa di Lapangan Korpri Kalianda, Rabu (19/6).

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) menggelar deklarasi damai pilkades serentak gelombang ke-III tahun 2019 yang diikuti seluruh calon kepala desa di Lapangan Korpri Kalianda, Rabu (19/6).

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) DEKLARASI damai dipimpin Plt bupati Nanang Ermanto dan dihadiri Dandim 0421 Letkol Kav Robinson Bessie, Kapolres AKBP M Syarhan, Kajari Sri Indarti, Ketua DPRD Hendry Rosyadi, para camat, dan panitia pilkades serentak se-Lampung Selatan.

Nanang Ermanto meminta agar awak media dapat mendukung penyelenggaraan pilkades serentak melalui pemberitaan yang sejuk, sehingga pelaksanaan pilkades 2019

berjalan lancar, aman dan sukses.

"Kita harapkan juga awak media dapat bekerjasama dengan memberitakan halhal yang sejuk terkait pelaksanaan pilkades ini, karena peran media sangat penting dalam membantu menciptakan suasa yang kondusif," ujar Nanang.

Nanang mengatakan, pihaknya akan memberikan pengamanan atau perhatian khusus terhadap daerah yang rawan konflik. "Hal itu sudah kita koordinasikan kepada pihak kepolisian dan TNI sesuai dengan hasil pemetaan pihak kepolisian, demi terciptanya pilkades

serentak yang aman dan kondusif," jelasnya.

Hal senada disampaikan Kapolres AKBP M Syarhan yang meminta rekan-rekan yang berprofesi sebagai jurnalis dapat membantu dari segi pemberitaan.

"Sama, kita harapkan itu.

Karena pelaksanaan ini tinggal sebentar lagi. Saat pilkada dan pemilu saja kita semua berhasil menciptakan suasana yang sejuk, seyogyanya pilkades juga bisa. Kita harapkan kerjasamanya," kata Syarhan.

Mantan Kapolres Pesawaran ini menegaskan, pihaknya bersama pihak terkait menerjunkan sekitar 800 personel untuk pengamanan pilkades serentak.

"Sekitar 800-an personil kita terjunkan untuk mengamankan 131 desa yang menggelar pilkades serentak," tegasnya. (Dirsah/**)

AKSI pencurian sapi terjadi pada Rabu (19/6) sekitar pukul 01.00 WIB. Para pelaku yang diketahui bernama Sarjun alias Egeng (37) warga Tanjungsari dan Mad (45) warga Tanjungbintang, menggasak empat ekor sapi milik Purwadi (55) warga Desa Neglasari, Kecamatan Katibung.

Pelaku Mad meninggal dunia di lokasi setelah ditangkap warga setempat. Sedangkan Egeng menyerahkan diri ke polisi, usai mengetahui rekannya meninggal.

"Jadi yang dibawa para pelaku 2 ekor sapi jantan warna hitam, 1 ekor betina

warna putih dan 1 ekor betina warna coklat," ujar Jamal (52), warga setempat, kemarin.

Kedua pelaku menggasak sapi korban yang disimpan di kandang yang berada dibelakang rumah. "Pelaku Mad menggeser drum yang digunakan untuk menutup pintu kandang sapi, sementara Egeng menunggu di belakang rumah korban. Sapi-sapi itu rencananya akan dibawa ke rumah Mad," katanya.

Baru sekitar 4 Km pelaku membawa hewan hasil curian atau saat berada di sekitar Kecamatan Merbaumataram, warga mengetahui aksi tersebut. Warga langsung melakukan pengejaran, dan kedua pelaku berpencar untuk menyelamatkan diri.

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

TENANGKAN MASSA - POLISI menenangkan massa dan membawa pelaku pencurian sapi yang selamat ke Mapolsek Merbaumataran, kemarin.

Inserti : Pelaku pencurian sapi bernama Mad tewas usai diamuk massa.

Naas sekitar pukul 06.00 WIB, pelaku Mad berhasil ditangkap warga dan langsung dihakimi di lokasi hingga meninggal dunia. "Tahu rekannya meninggal dunia karena dihakimi warga, pelaku Egeng langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian setelah sempat diamankan di rumah warga," jelasnya.

Selanjutnya, pelaku Egeng sekitar pukul 09.00 WIB dibawa ke Mapolsek Merbaumataram dengan dikawal personel TNI guna menghindari amuk massa terhadap pelaku.

Kapolres Lampung Selatan AKBP M Syarhan saat dihubungi menyesalkan adanya aksi main hakim sendiri saat mengamankan pelaku tindak kriminal.

"Akan lebih bijak bila pelaku diserahkan ke pihak yang berwajib, tidak melakukan hakim sendiri, sehingga proses hukum tetap dapat berjalan," ujarnya. (Dirsah/Edu)

8

Kamis, 20 Juni 2019

WAY KANAN

Pemkab Way Kanan Fokus Tingkatkan Mutu Kopi Robusta

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

PELATIHAN KOPI - PEMERINTAH Kabupaten Way Kanan menggelar pelatihan peningkatan kualitas pasca panen kopi robusta di Aula SMU Muhamadyah Kampung Rantau Temiang Kecamatan Banjit, Rabu (19/06).

Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus berupaya meningkatkan mutu hasil pertanian kopi robusta dari daerah tersebut. Salah satunya dengan menggelar pelatihan peningkatan kualitas pasca panen kopi robusta Kabupaten Way Kanan di Aula SMU Muhamadiyah Kampung Rantau Temiang Kecamatan Banjit, Rabu (19/06).

Way Kanan (Kupas Tuntas) SEKRETARIS Daerah Kabupaten Way Kanan, Saipul mengatakan, subsektor perkebunan di Kabupaten Way Kanan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi subsektor perkebunan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Way Kanan

pada sektor pertanian yang memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 36,37 persen.

Namun secara umum peran kopi sebagai pendapatan petani belum menggembirakan, karena harga kopi ditingkat petani selalu pada kondisi sub-optimal dan tidak menguntungkan bagi petani maupun industri olahan kopi.

“Rendahnya kemampuan petani kopi dalam penerapan teknologi usaha tani menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas yang

berakibat pada pendapatan yang diterima petani relative rendah dan berfluktuatis,” jelas dia didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kussarwono.

Pada umumnya, kata dia, budidaya tanaman kopi dilakukan secara tradisional sehingga produktivitas yang dicapai masih jauh dari potensi yang seharusnya dapat dicapai sekitar 50 persen dari potensi maksimal. Untuk wilayah Lampung, Way Kanan masuk dalam ‘segitiga emas’ sebagai wilayah produksi kopi robusta terbesar setelah Lampung Barat dan Tanggamus.

Ia melanjutkan, untuk mutu kopi telah terjadi pergeseran permintaan dari konsumen kopi terhadap mutu dan citarasa kopi yang lebih baik. Penentu mutu kopi salah satunya yaitu pena-

nganan pasca panen yang baik untuk perbaikan mutu.

Dimana kegiatan perbaikan mutu hasil perkebunan terletak pada permasalahan yang dihadapi yaitu petani masih melakukan usahanya secara individu, belum dalam skala usaha yang lebih besar.

Sehingga jumlah produk berkualitas baik yang dihasilkan petani di Way Kanan relatif masih sedikit dan belum dapat memenuhi skala ekonomi. Untuk itu, melalui kegiatan ini diharapkan para petani, pelaku usaha dan calon pelaku usaha IKM Kopi di Way Kanan mampu menghasilkan biji kopi dengan mutu Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Dengan adanya jaminan mutu yang pasti, ketersediaan dalam jumlah yang cukup dan pasokan yang tepat waktu serta berkelanjutan juga merupakan beberapa syarat yang dibutuhkan agar biji kopi dari Kabupaten Way Kanan dapat dipasarkan pada tingkat harga yang lebih menguntungkan," tutupnya.

Pelatihan ini turut dihadiri oleh kepala dan unsur Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Camat Banjit dengan narasumber dari Asosiasi Indutri Kopi Bubuk Lampung (AIKBL) dan juga dari Suistainable Cofee Platform Indonesia (SCOPI) Lampung. (Sandi)

SKPD Harus Dukung Keterbukaan Informasi Publik Way Kanan (Kupas Tuntas) MENGHADAPI era keterbukaan informasi publik, ASN dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaaraan pemerintah yang terbuka merupakan hak publik untuk memperoleh jaminan keterbukaan informasi. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang Informasi keterbukaan publik.

Untuk itu Kadiskominfotik Way Kanan, Achmad Gantha, mengatakan, penyampaian informasi yang berbasis teknologi harus terus dikembangkan dengan cepat, bersamaan dengan kebutuhan akan informasi yang realtime sudah menjadi kebutuhan utama. Dimana akses informasi tersebut tidak hanya diperoleh melalui komputer saja, namun juga bisa diakses melalui media elektronik yang terkoneksi ke jaringan.

“Peran dan fungsi peme-

rintah dalam kerangka mensosialisasikan kebijakan dan informasi yang cepat juga sangat mutlak diperlukan.

Salah satu langkah yang harus dilakukan yaitu mengaktifkan situs resmi pemerintah (website) karena dengan adanya website, maka informasi komunikasi dan transaksi antara masyarakat dengan pemerintah dapat berjalan dengan cepat, efektif dan efisien,” terangnya, Rabu (19/06).

Sedangkan akses publik tekait berbagai capaian program yang dilaksanakan maupun rencana kegiatan serta kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh SKPD dapat diinformasikan melalui website sub domain masing-masing SKPD yang dikuatkan dengan website resmi pemkab, yaitu www.waykanankab.go.id.

“Sebagai administrator website, SKPD juga harus memahami berbagai informasi kegiatan SKPD, serta memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Baik pelayanan publik perizinan maupun non perizinan,” jelasnya. (Sandi)

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

BERI ARAHAN – KADISKOMINFO Kabupaten Way Kanan, Achmad Gantha memberikan arahan kepada jajarannya agar terus mengembangkan penyampaian informasi berbasis teknologi, Rabu (19/6).

TANGGAMUS

Orangtua Siswa Harapharap Cemas Tunggu Pengumuman PPDB Tanggamus (Kupas Tuntas) RATUSAN orangtua siswa dan calon siswa yang mendaftar ke SMA Negeri 1 Kotaagung mengaku harapharap cemas menunggu pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Pasalnya hasil seleksi PPBD ditentukan nilai dan sistem zonasi Kekhawatiran mereka cukup beralasan. Pasalnya pengumuman yang dimuat langsung dalam sistem online melalui jalur radius zonasi terus mengalami perubahan. Pendaftar yang nilai lebih besar maka akan menempati posisi teratas.

Sedangkan nilai lebih kecil akan lebih tersisihkan.

Baik orangtua maupun calon siswa terus memantau perkembangan, apakah anaknya atau namanya dapat masuk pada pilihan pertama di sekolah favorit yang jadi pilihannya atau tertendang dan masuk pilihan kedua.

Seperti yang dialami Novi, salah satu orang tua siswa dari Kelurahan Baros, Kecamatan Kotaagung yang mengaku galau memikirkan nasib keponakannya yang mendaftar di SMAN 1 Kotaagung. Ia terus memantau pergerakan urutan yang diakses secara online.

“Keponakan saya di posisi urutan 198 hari pertama, dan hari ini sudah berada di urutan paling bawah. Ini sekolah pilihan pertama keponakan saya," katanya, Rabu (19/6).

Senada dengan itu, Eka, salah seorang siswa lulusan

SMPN 1 Kotaagung yang mendaftar di SMAN 1 Kotaagung tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya menunggu hasil pengumuman PPDB SMAN 1 Kotaagung. “Dari awal saya memang menargetkan bisa sekolah di SMAN 1 Kotaagung.

Ini sekolah favorit. Khawatir, deg-degan menunggu hasilnya," katanya.

Di lain pihak, Amar, salah satu orangtua siswa yang anaknya mendaftar di SMAN 1 Kotaagung mengungkapkan sistem pendaftaran di SMA secara online tersebut memang sangat praktis, namun sangat membingungkan orang tua siswa. “Praktis sebenarnya, tapi ini membingungkn orang tua, khawatir anaknya yang sudah di urutan atas, tiba-tiba terlempar. Makanya kita tetap mantau sebagai orang tua. Hampir rata-rata semua orangtua memantau," ujarnya.

Amar dan sejumlah orangtua siswa juga menyoal sistem zonasi. Terlebih bagi mereka yang ingin memasukan anaknya ke sekolah terpilih namun memiliki jarak yang tidak terlalu dekat dengan sekolah pilihan. Menurut mereka, sistem zonasi membuat mereka cemas anak mereka tidak diterima di sekolah pilihan anak.

“Anaknya saya memiliki nilai ujian nasional yang lumayan bagus. Tapi saya khawatir. Ini ada peraturan zonasi. Inikan semua soal zona, percuma anak saya ikut bimbel, yang dipilih yang jaraknya dekat," kata Heni, salah satu orangtua siswa. (Sayuti)

MANASIK HAJI BUPATI Tanggamis Hj. Dewi Handajani menghadiri Kegiatan Manasik Haji yang digelar oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus.

Kegiatan ini diikuti 242 jemaah calon haji Tahun 1440 H/2019 Masehi, di Aula Islamic Centre Kota Agung, Senin (17/06).

Foto : Ist

Tidak Disiplin, Kepala BPBD Tanggamus Dicopot Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanggamus, Romas Yadi (RY) dicopot dari jabatannya oleh Bupati Tanggamus Dewi Handajani, karena dinilai melakukan pelanggaran disiplin kerja (indisipliner).

Posisi Romas untuk sementara diganti Sekretaris BPBD, Maryani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sampai ditunjuk pengganti definitif.

Tanggamus (Kupas Tuntas) SEKRETARIS Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tanggamus, Hamid Heriansyah Lubis membenarkan pejabat tinggi pratama, Romas Yadi dicopot dari jabatan Kepala BPBD oleh Bupati Tanggamus pada Jumat (31/5) lalu atau lima hari jelang Idul Fitri 2019.

“RY telah resmi dinonjobkan pada 31 Mei 2019 atau lima hari menjelang Idul Fitri, karena dinilai melakukan pe-

langgaran disiplin kerja," kata Hamid Heriansyah Lubis kepada wartawan, Rabu (19/6).

Menurut Lubis, dalam catatan Inspektorat Tanggamus, RY sudah beberapa kali tidak mengikuti apel, rapat internal atau coffee morning dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan. Namun Lubis menepis rumor jika pencopotam RY karena kasus perselingkuhan sebagaimana isu yang berhembus selama ini. Melainkan RY di non jobkan karena melanggar

Undang Undang tentang kedisiplinan PNS. “RY dicopot dari jabatannya bukan karena selingkuh, tapi karena tidak disiplin,” katanya.

Sementara itu, beredar rumor jika pencopotan RY sebagai Kepala BPBD Tanggamus disebabkan isu perselingkuhan. Dimana RY dikabarkan tertangkap tangan istrinya sendiri, sedang berduan bersama wanita lain yang diduga sebagai selingkuhannya. Selanjutnya sang istri melapor ke bupati dan bupati langsung mengambil tindakan tegas.

Tapi lagi-lagi, Sekdakab Hamid Heriansyah Lubis, menegaskan jika pencopotan RY sebagai Kepala BPBD itu bukan karena adanya rumor tersebut. “Kalau adanya isuisu itu memang saya dengar, tapi pencopotan RY ini sebagai sanksi disiplin karena

sering alpa,” tegas dia.

Dikatakan Lubis, setiap ASN yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perundang-perundangan maka dijatuhi hukuman disiplin. Dan Lubis belum bisa memastikan akan sampai kapan nonjobnya RY ini, sebab semua ASN harus patuh pada perundang-undangan.

“Bisa juga jadi permanen.

Pokoknya untuk sementara ini sanksi itu kita terapkan dahulu, jadi jangan dianggap main-main. Terancam di pecat atau tidaknya, kita belum bisa memberikan komentar lebih jauh, semua masih dalam proses,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, RY belum berhasil dikonfirmasi, sebab nomor telepon yang biasa digunakan dalam posisi tidak aktif. Demikian juga tak satupun yang tahu keberadaan RY. (Sayuti)

Kamis, 20 Juni 2019

SAMBUNGAN

MUI Keluarkan Fatwa Soal Transplantasi Organ Tubuh Jakarta (Kupas Tuntas) MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa tentang transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dari pendonor hidup untuk orang lain. Salah satu keputusan dalam fatwa ini ialah seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.

Dalam penjelasannya, organ tubuh tersebut bukan hak milik (haqqul milki). Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan penerbitan Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2019 itu untuk memberikan pedoman dan panduan bagi masyarakat dan pemerintah.

"Untuk digunakan pijakan bagi praktek kedokteran.

Sekaligus sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan perundangan," kata Asrorun, Rabu (19/6).

Asrorun menuturkan, penerbitan fatwa didasari adanya pertanyaan dari masyarakat, dan juga dari Kementerian Kesehatan tentang status hukum tentang transplantasi organ atau jaringan tubuh orang lain yang

memiliki kesamaan.

Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Transplantasi organ atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada orang lain dibolehkan dengan ketentuan terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'i (dharurah syariah). Kemudian, tidak ada dharar bagi pendonor karena pengambilan organ atau jaringan tubuh baik sebagian ataupun keseluruhan.

Ketentuan lainnya adalah jenis organ tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengan transplantasi.

Transplantasi organ juga dibolehkan jika bersifat untuk tolong menolong, tidak untuk komersial. Selain itu, transplantasi organ juga harus ada persetujuan dari calon pendonor, ada rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang me-

KPK ...

"Maaf saya tidak bisa berkomentar tentang itu. Silahkan dikonfirmasi ke teman-teman di KPK," kata Sopian melalui pesan singkat, Rabu (19/6).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi melalui ponselnya belum bersedia menjawab pertanyaan seputar kondisi Simon serta alasan KPK belum melakukan penahanan.

Sebelumnya, KPK telah menahan Bos PT Sorento Nusantara Budi Winarto.

Sebelum dilakukan penahanan, Budi Winarto sempat menjalani pemeriksaan bersama beberapa tersangka lain terkait tindak pidana

korupsi yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penahanan terhadap Budi Winarto dilakukan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. KPK menahan Budi Winarto selama 20 hari terhitung sejak 12 Juni 2019 sampai 1 Juli 2019.

Baik Simon Susilo maupun Budi Winarto ditetapkan menjadi tersangka karena diduga telah memberikan suap kepada mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa senilai Rp12,5 miliar.

Sebesar Rp5 miliar diberikan Budi Wiranto sebagai fee ijon proyek paket peker-

miliki keahlian untuk jaminan keamanan dan kesehatan dalam proses transplantasi.

Ketentuan berikutnya adalah adanya pendapat ahli tentang dugaan kuat (ghalabatil zonn) akan keberhasilan transplantasi organ kepada orang lain. Transplantasi organ atau jaringan tubuh dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel.

Proses transplantasi diselenggarakan oleh negara.

Kebolehan transplantasi organ dan atau jaringan tidak berlaku bagi organ reproduksi, organ genital, dan otak.

MUI pun merekomendasikan kepada pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat untuk menjadikan fatwa sebagai pedoman. Untuk tenaga medis diminta selalu mempertimbangkan aspek syar'i pada setiap tindakan medis. Fatwa tersebut berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 8 Maret 2019. (Tmp)

jaan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai proyek sekitar Rp40 miliar. Sedangkan, sebesar Rp7,5 miliar dari Simon Susilo atas fee 10 persen untuk ijon dua proyek paket pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai proyek sekitar Rp76 miliar.

Penetapan ini merupakan pengembangan kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang membuat Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. (Ricardo) Dari Hal 1

sakit yang harus mencarikan obat tersebut, apabila obat yang dibutuhkan pasien itu tidak ada di rumah sakit itu.

Bukannya pasien atau keluarga yang mencarikan obat tersebut, pihak rumah sakit lah yang harus mencarinya," tegasnya.

Dimintai tanggapannya, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung Dedi Hermawan mengatakan apapun kondisi pasien BPJS sebaiknya pihak rumah sakit tetap memberikan layanan terbaik sesuai SOP layanan kesehatan rumah sakit.

“Jangan ada bahasa perbedaan pelayanan medis antara pasien BPJS dengan pasien umum. Pihak BPJS pun diharapkan memberikan perhatian dukungan kepada pasien yang tidak dilayani secara layak oleh pihak rumah sakit,” saran Dedi.

"Ini harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu jika ada indikasi pelanggaran etik dan norma. Atas dasar evaluasi tersebut sanksi dapat diberikan terhadap rumah sakit yang terbukti melakukan pelanggaran," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, setelah sempat ditolak, akhir-

Tahun ... gram-program terbaru dari Kementerian Pertanian dan Pemprov Lampung dapat mensejahterakan para petani di Lampung.

Seperti diketahui, sektor pertanian masih menjadi

“

Untuk digunakan pijakan bagi praktek kedokteran. Sekaligus sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan perundangan”

Dari Hal 1

BPJS ... agar tidak menganaktirikan pasein pengguna kartu BPJS. Menurutnya, rumah sakit harus memberikan pelayanan yang sama antara pasien umum dengan pasien BPJS. "Pihak rumah sakit tidak boleh telantarkan pasien pengguna kartu BPJS. Saya juga minta pengguna BPJS agar tidak takut untuk berobat menggunakan kartu BPJSnya,” ucapnya.

Nurman menambahkan, pihak RS sebetulnya lebih mudah jika pasien dengan kartu BPJS. Sebab, biaya pasien itu dibayar BPJS. “Lain halnya jika pasien umum terkadang malah tawar menawar,” ujarnya.

Ia mengimbau, pasien BPJS jangan takut untuk mengadu kepada pelayanan pengaduan BPJS yang ada di setiap RS di Lampung. “Silakan hubungi petugas kepersertaan dan pelayanan BPJS di setiap RS," ujarnya.

Ia mengakui, selama ini masih kerap terjadi kekeliruan dalam pelayanan terhadap pasien BPJS. Seperti, pasien BPJS yang harus menebus obat di luar RS. "Seharusnya pihak rumah

Melek ...

nya pasien Yuniarti yang merupakan peserta BPJS Kesehatan bisa masuk ruang ICU RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung. Sebelumnya, Yuniarti yang menderita kanker payudara stadium IV ini dirawat di Ruang Kenanga.

Perwakilan keluarga pasien, Alfian mengaku sempat menyampaikan permintaan agar Yuniarti mendapat perawatan di ruang Intensive care Unit (ICU) ke dokter jaga namun tidak disetujui.

Namun sekitar pukul 19.20 WIB Selasa (18/7), akhirnya Yuniarti mendapat perawatan di ruang ICU. Ini berkat bantuan dokter jaga bernama Lisa. Sempat terjadi perdebatan antara dokter tersebut dengan petugas ruang ICU. Lisa pun sempat mengancam jika pasien tidak masuk ruang ICU akan dilaporkan ke IDI. “Iya kami bersyukur akhirnya Yuniarti bisa masuk ruang ICU. Ini berkat bantuan dokter Lisa. Meskipun sempat terjadi perdebatan.

Mudah-mudahan bisa berdampak lebih baik bagi kondisi kesehatan pasien,” ungkap Alfian. (Wanda/Sule/Ricardo/Erik) Dari Hal 1

salah satu program unggulan bagi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dalam lima tahun ke depan.

Tak hanya upaya pening-

katan produktifitas pertanian, pasangan Arinal-Nunik juga akan memperhatikan kesejahteraan bagi para petani di Provinsi Lampung, salah satunya dengan menyediakan program Kartu Petani Berjaya. (Erik)

yang disajikan dalam persidangan MK, diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahanan masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Serta menambah pengetahuan masyarakat bagaimana sebenarnya beracara dalam sebuah persidangan.

Masyarakat juga bisa menilai bagaimana jalannya persidangan, termasuk kemampuan majelis MK, kuasa hukum dan pihak-pihak terkait. Pada akhirnya, masyarakat juga bisa menilai bagaimana keputusan akhir yang diambil majelis MK, setelah melihat secara detail proses jalannya persidangan dari awal sampai akhir.

Harapannya, tentu saja usai keputusan di MK nanti

Dari Hal 1

tidak ada lagi statetemen miring yang bisa memprovokasi masyarakat. Karena masyarakat sudah menyaksikan langsung bagaimana proses jalannya persidangan termasuk keterangan para saksi yang diajukan. Sehingga, jika ada pihak-pihak yang coba mempelintir fakta hukum yang terjadi di persidangan, masyarakat tidak akan mudah percaya begitu saja.

Hasil persidangan PHPU di MK memang sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Pasalnya, keputusan majelis MK nanti akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat yang mungkin saat ini masih belum terjawab dengan tuntas. Keputusan final nanti diharapkan juga bisa diterima

Ombudsman ...

2020 yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung (Disdikbud).

Menurut Ombudsman Lampung, petunjuk teknis PPDB itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) No.51 Tahun 2018 tentang PPDB serta Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Penegasan itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf, usai melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (19/6).

Nur Rakhman mengatakan, ketentuan tentang petunjuk juknis PPDB seharusnya dikeluarkan oleh kepala daerah dalam hal ini gubernur berupa peraturan gubernur (Pergub).

"Sebagaimana Permendikbud tentang PPDB dan SE Menteri Pendidikan, juknis PPDB seharusnya dikeluarkan oleh kepala daerah dan tetep berpedoman pada Permendikbud No 51 Tahun 2018.

Hal yang kami temukan ternyata juknis dikeluarkan oleh Kadisdikbud Provinsi dan didalam juknis tersebut ternyata juga terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan Permendikbud dimaksud," ujar Nur Rakhman.

Ia menyebutkan, salah satu kesalahan yang ada dalam juknis PPDB yang dikeluarkan oleh Disdikbud Lampung yaitu persyaratan berkas yang mengharuskan surat keterangan domisili yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Padahal secara kewenangan hal tersebut bukanlah kewenangan dari

semua pihak, dan tidak menimbulkan akses lain yang tidak diharapkan.

Keputusan majelis Mahkamah nantinya akan bersifat final dan mengikat. Sehingga akan menjadi keputusan akhir yang akan mengakhiri pelbagai isu-isu miring yang selama ini masih beredar terkait pelaksanaan Pilpres 2019. Pihak yang menang tidak perlu membusungkan dada, dan pihak yang kalan juga harus legowo. Masih ada kepentingan yang lebih besar, ketimbang berkutat pada persoalan Pilpres. Semoga saja keputusan akhir persidangan MK nanti bisa diterima semua pihak, dan mengakhiri semua perselisihan yang selama ini terjadi. (**) Dari Hal 1

Disdukcapil untuk mengeluarkan produk pelayanan tersebut. Lalu tidak mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan kuota 20% (20% dari 90% kuota zonasi) bagi keluarga tidak mampu, dan sebagainya.

Selain itu, lanjut dia, dalam Permendikbud tersebut sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan diluar dari persyaratan yang sudah diatur dalam Permendikbud, misalnya terkait persyaratan untuk surat keterangan domisili sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 43 dan 45 dalam Permendikbud 51 Tahun 2018.

“Adanya persyaratan surat keterangan domisili dari Disdukcapil itu semakin menyulitkan dan merugikan para calon peserta didik.

Karena secara Permendikbud sudah jelas cukup dari keterangan RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa. Karena sudah banyak masyarakat yang melapor kepada kami yang ditolak oleh sekolah karena tidak melampirkan surat keterangan domisili dari Disdukcapil,” kata Nur Rakhman.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Koordinator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Lampung, diketahui surat keterangan domisili bukan produk pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh sebab itu Nur Rakhman menegaskan, hal ini harus segera menjadi perhatian pihak Pemerintah Provinsi Lampung.

"Kami juga sudah bertemu dengan wakil gubernur, dan Plt sekda provinsi dan telah kami sampaikan terkait temuan ini. Kami juga sudah sampaikan tindakan korektif secara lisan karena terdesak dengan rangkaian PPDB yang berbatas dengan waktu.

Untuk secara resminya akan

Perusahaan ... lingkungan panas dan gersang, sehingga mengganggu kesehatan warga sini,” ungkapnya.

Ironisnya, selama ini pejabat terkait terkesan tutup mata dengan maraknya aktifitas penambangan pasir di kedua kecamatan itu. Termasuk tidak peduli dengan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan pasir tersebut.

Ada indikasi, sejumlah perusahaan sudah bekerjasama dengan oknum-oknum pejabat terkait untuk menghindar dari kewajiban merehabilitasi lahan bekas galian pasir.

Sumber Kupas Tuntas yang merupakan mantan karyawan sebuah perusahaan penampung pasir setempat mengungkapkan, dirinya bekerja dengan pe r usahaan penambang pasir dari tahun 2012 sam pai 2014 dengan upah Rp3 juta per bulannya.

9

kami sampai kan juga secara tertulis besok (hari ini),” ungkapnya.

Menurut Nur Rakhman, salah satu tindakan korektif yang disampaikan adalah selain membatalkan juknis PPDB yang dikeluarkan oleh Disdikbud Provinsi Lampung sebelum ditetapkannya pengumuman calon peserta didik yang diterima.

Ombudsman juga meminta supaya segera diterbitkan peraturan gubernur tentang PPDB agar dapat membuat ketentuan petunjuk teknis yang berpedoman dengan Permendikbud No 51 Tahun 2018.

“Jadi, secara otomatis dengan adanya Pergub tersebut nantinya Pemprov Lampung harus memperpanjang masa pendaftaran PPDB tingkat SMA/SMK di Provinsi Lampung” ujarnya.

Ia juga mengimbau untuk Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya memperhatikan peraturan terkait petunjuk teknis PPDB yang dikeluarkan supaya mengacu pada Permendikbud 51 Tahun 2018 dan SE Bersama Mendikbud dan Mendagri.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menerima laporan masyarakat dan melakukan monitoring di beberapa sekolah terkait pelaksanaan PPDB tingkat SMA/Sederajat serta menerima beberapa hasil pantauan media. Hal tersebut langsung ditanggapi dengan RCO (Respon Cepat Ombudsman) mengingat pelaksanaan PPDB ini berbatas waktu. Temuan dimaksud sampai saat ini masih menjadi perhatian Ombudsman.

"Kami berterimakasih kepada masyarakat yang turut mengawasi jalannya proses PPDB, termasuk yang berani melaporkan. Selain itu kami juga mengapresiasi kerja rekan-rekan media yang turut mengawasi," pungkasnya. (Erik) Dari Hal 1

Pekerjaan pokoknya hanya memantau sejumlah kuli pasir yang memasukan kedalam kendaraan truk yang hendak dibawa ke luar daerah. Perusahaan akan mengirim pasir ke Jakarta melalui tongkang.

"Selama tiga tahun saya bekerja dengan perusahaan, sebelumnya saya hanya buruh kuli dengan upah Rp2.500 per kubik," kata sumber yang enggan ditulis namanya ini.

Ia membeberkan, kenapa ekploitasi pasir berjalan tanpa hambatan meskipun tanpa mengantongi izin. Karena setiap ada tamu yang datang baik oknum legislatif maupun eksekutif, perusahaan akan memberikan upeti. Kehadiran oknum pejabat dimaksud dengan dalih ingin melakukan sidak.

"Ya saya sendiri yang membawa uang hingga Rp150 juta, namun untuk orang banyak.

Tamunya sekali datang banyak," terangnya. Ia menambahkan, ada sejumlah perusahaan yang pernah menguasai ekploitasi pasir di Kecamatan Pasir Sakti, di antaranya PT JJP, PT SSJ, PT BDAP, PT Wahana Pasir Sakti dan PT Curah Laju Utama.

"Itu yang saya ingat, sepertinya masih ada lagi. Tapi sudah empat tahun ini ekploitasi pasir tidak lagi marak.

Hanya ada di tiga desa saja yaitu, Desa Rejomulyo, Muliyosari dan Mekarsari," imbuhnya.

Di bagian lain, Camat Pasir Sakti Titin mengklaim saat ini tidak ada lagi pengerukan pasir yang dilakukan oleh perusahaan. Kalaupun ada hanya pengerukan yang dilakukan masyarakat lokal untuk keperluan pembangunan di sekitaran Pasir Sakti. "Kalau dari perusahaan sepertinya sudah tidak ada, mungkin lokalan saja," kata Titin. (Tim)

10

Kamis, 20 Juni 2019

SELEBRITI

Foto Mesra Jessica Iskandar Dikomentari Warganet

Afgan Syahreza

Foto mesra artis peran Jessica Iskandar dengan tunangannya, Richard Kyle, di akun Instagram @inijedar, menimbulkan berbagai komentar warganet, baik yang pro maupun yang kontra.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - FOTO itu memperlihatkan Jessica dan Richard sedang berciuman di acara lamaran yang dilangsungkan di The Ritz Carlton, SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu (15/6) lalu.

Jessica mengatakan bahwa tidak ada maksud apa-apa selain ingin mengungkapkan rasa bahagia atas momen lamaran tersebut.

"Mungkin awalnya aku terlalu bahagia. Ini momen sekali seumur hidup lamaran.

Ya, aku enggak ada pikiran negatif. Cuma kalau sekarang ya mudah-mudahan ke depannya bisa jadi lebih baik," kata Jessica di Gedung Trans, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (18/6).

Perempuan yang akrab disapa Jedar itu berpendapat tidak ada yang salah dengan ungkapan bahagia yang ia unggah pada akun Instagram-

nya. Jika ada warganet yang merasa hal itu tidak pantas, kata Jessica, itu merupakan pemikiran dari warganet saja.

"Kami kan enggak menyebarkan kebencian atau kejahatan, kami menyebarkan cinta. Tapi, kalau misalnya ada yang mengartikan kurang pantas ya pastinya aku dari dalam hati enggak bermaksud seperti itu," kata dia.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Richard.

Richard berujar bahwa foto tersebut tidaklah vulgar dan sebatas momentum tanda cinta dan kasih. "Kan, itu enggak vulgar", ujar dia. (Kps)

10 Tahun Berkarya, Afgan Siap Gelar Konser Dekade

Digelar Lagi, The 90s Festival Bakal Diramaikan Sheila 0n 7 dan Gigi

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a.

Pesta pernikahan Adat/Nasional, b.

Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f.

Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub.

Lim Sriyani 081279165253

DIJUAL DIJUALcepatsebidangTanahLebar52 meter Panjang 70 meter di Seputaran Terminal Menggala Lingkungan Gambar Gunung Sakti Kelurahan MenggalaSelatanKecamatanMenggala KabupatenTulangBawangatautepatdi samping Hotel Sarbini, Sangat cocok untuk mengembangkan usaha anda.

Hubungi Yuni Tarmisi : 081294478630

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIA PARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

Pihak Akselerasi Entertainment selaku promotor mengaku menambah jadwal lantaran antusias penonton dari tahun ke tahun.

"Kami melihat animo penonton dari tahun ke tahun, makanya memutuskan dua hari," kata Arinda, selaku promotor di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).

Selain penambahan hari, The 90s Festival juga menyiapkan para bintang tamu kenamaan dari era 90an. Sejauh ini telah ada 14 artis dan musisi dalam serta luar negeri yang dipastikan hadir membawa nostalgia.

Dari mancanegara, terdapat nama Hanson dan Michael Learns to Rock (MLTR) sebagai dua bintang tamu utama. Hanson yang terdiri dari trio bersaudara Issac Hanson, Taylor Hanson, dan Zac Hanson siap menghibur penggemar di Indonesia. Sementara MLTR berjanji membawa penonton untuk sing a long

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

“

Kami juga membawa kejutan dengan membawa artis 90an untuk kembali bereuni.

“

KUPAS TUNTAS JAKARTA - PERGELARAN musik bertajuk 'The 90s Festival' digelar kembali tahun ini. Memasuki tahun ke-5, acara tersebut bakal diadakan pada 23 dan 24 November 2019 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.

Ini merupakan kali pertama The 90s Festival diadakan selama dua hari.

sepanjang penampilan.

Selain nama internasional tersebut, musisi nasional juga siap memeriahkan The 90s Festival. Antara lain Sheila On 7, Gigi, Potret, Jamrud, Vina Panduwinata, Tipe-X, Element Reunion, ME, Bunglon, "Kami juga membawa kejutan dengan membawa artis 90an untuk kembali bereuni. Tahun ini bakal ada Tofu, Dr PM, dan Wong Band," ucap Arinda.

Tiket The 90s Festival bakal dijual mulai 21 Juni 2019 mendatang. Harga masuk dibanderol mulai dari Rp 520 ribu sampai Rp 1,8 juta untuk dua hari penyelenggaraan. (Jpnn)

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

RUMAH KONTRAKAN KOST-KOSAN KOST-KOSTANhrian/minggu/Bln,Fas: AC,TV,Kmrmandididalam,ParkirLuas &Aman.Hub.085384565777.Jln.P.Antasari No.171B.Lampung,HrgMulai100rb/Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub NoTlpKantor(0721)486313/BapakBoy :085269222797/Bapak Ari:085208466595.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909,081272193361,0811919121 PENGISIAN RACUN API

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238

KUPAS TUNTAS JAKARTA - PENYANYI solo Afgan Syahreza akan menggelar konser tunggal bertajuk "Dekade" untuk menandai sepuluh tahun kiprahnya dalam berkarier di belantika musik Tanah Air. Pria berusia 30 tahun ini berjanji akan mempertontonkan penampilan yang layak dinanti.

"Sekarang aku sudah reach (usia) 30 tahun, jadi aku ingin mempertontonkan sesuatu yang lebih cocok dengan umur aku. Aku merasa punya kedewasaan yang lebih lagi untuk menginterpretasikan lagulagu yang dulu," ucap Afgan dalam jumpa pers di

kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).

Menurut pelantun "Terima Kasih Cinta" ini, gubahan musik dalam konsernya nanti akan dibuat menyesuaikan kondisinya sekarang. "Aransemen semuanya akan dibuat sesuai dengan aku yang sekarang. Jadi lebih jujur juga," ucapnya.

Dalam konser berdurasi 2,5 jam itu, Afgan akan membawakan sebanyak 23 lagu. Tak hanya lagu-lagu baru, Afgan juga akan mengajak penggemarnya bernostalgia dengan lagu lawas miliknya, seperti Terima Kasih Cinta, Sadis hingga Bukan Cinta Biasa

"Lagu-lagunya kayak semua yang mungkin ditunggu-tunggu oleh fans pasti akan aku bawain kayak lagu-lagu yang lama.

Terus sama aku mau ada launching sekalian single aku yang baru di konser nanti," ucap Afgan.

Sementara, Afgan menambahkan bahwa konsep panggung dalam konser ini dirinya akan menyuguhkan kemegahan.

"Kalau ini venue-nya di Istora besar ya ada enam ribu penonton. Jadi kita mau bikin panggung yang lebih besar, pemain musiknya juga lebih banyak di atas panggung. Kita libatkan juga dancer," kata Afgan. (Kps)

Dewi Perssik Kehilangan Semangat Kerja Dewi Perssik

KUPAS TUNTAS JAKARTA - PENYANYI dangdut Dewi Perssik mengaku kehilangan semangat bekerja setelah ayahnya, Mochammad Aidil, meninggal dunia.

Hal tersebut disampaikannya usai mengisi acara Brownis di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (18/6). "Saya kerja

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak?

Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

07215613282.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

sebenarnya malas, rasa semangat sudah berbeda dengan di saat ada papi," kata Dewi Perssik.

Pelantun Mimpi Manis itu menyebut semasa hidup ayahnya selalu menyaksikan dirinya saat tampil di stasiun televisi. Hal tersebut menjadi penyemangat bagi dirinya saat bekerja.

Namun sekarang

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4. Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

JUAL BELI LOGAM MORAJaya,jualbelilogam,besituadll.

Alamat: jln soekarno hatta, srengsem sampingsopjanda.Hubungi:081379933788

kebiasaan tersebut tidak ada lagi sejak kepergian almarhum. "Sekarang sudah enggak ada," ucap Depe, sapaannya.

Meski berat, Dewi Perssik memastikan akan belajar ikhlas melepas kepergian sang ayah. Dia memilih selalu mendoakan mendiang agar diberikan tempat terindah oleh sang pencipta.

"Belajar ikhlas itu susah, tapi harus saya lakukan," ucap istri Angga Wijaya tersebut.

Ayah Dewi Perssik, Mochammad Adil meninggal pada Minggu (9/6) di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan.

Beliau menghembuskan napas terakhir setelah berjuang melawan penyakit komplikasi. Jenazah dimakamkan pada Senin (10/6) di kampung halamannya di Jember, Jawa Timur. (Jpnn)

Kamis, 20 Juni 2019

PARIWARA

11

Gubernur Lampung Hadiri Sertijab Plt Bupati Lamtim Zaiful Berharap Kedepan Pejabat dan Masyarakat Lamtim Lebih Baik Lagi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri acara serahterima jabatan (Sertijab) dari Wakil Gubernur Chusnunia Chalim yang sebelumnya menjabat Bupati Lampung Timur (Lamtim) kepada Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lamtim Zaiful Bukhori, di Gedung Pusiban Pemkab Lamtim, Senin (18/6).

Lampung Timur (Kupas Tuntas) HADIR dalam acara tersebut seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab setempat dan sejumlah tamu undangan.

Kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung disambut dengan pencak silat khas Lampung dan arak-arakan adat Lampung. Sebelum memasuki Gedung Pusiban, mereka dibacakan pantun oleh tokoh adat setempat.

Dalam kesempatan itu Plt Bupati Zaiful mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gu-

bernur Lampung masa jabatan 2019-2024 yang telah dilantik pada 12 Juni 2019 lalu di istana negara Jakarta oleh Presiden Joko Widodo.

“Semoga dapat menjalankan amanah dan memajukan Provinsi Lampung kedepan lebih baik lagi dan terima kasih kepada ibu Chusnunia yang selama menjabat sebagai Bupati telah banyak membangun dan memberikan kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat Bumi Tuah Bepadan,” ucapnya.

Kemudian, Zaiful juga menyampaikan harapannya kepada seluruh pejabat dan masyarakat sekabupaten Lamtim agar kedepan dapat menjadi lebih baik lagi.

Tak hanyai itu, Zaiful juga

kedepan berkomitmen menjadi pemimpin yang dapat mengayomi dan melayani seluruh lapisan masyarakat Lamtim dan Ia akan terus menjaga mandat, kepercayaan masyarakat.

“Pikiran, tenaga, waktu dan sumber daya yang saya miliki akan saya dedikasikan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang kita cintai ini,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia yang akrab disapa Nunik mengatakan, meski saat ini sudah menjadi Wakil Gubernur Lampung, namun dia tidak bisa lepas dari Lamtim, sebab, dirinya merupakan warga Lamtim.

“Dalam masa kepemimpinan saya dan pak Zaiful, banyak suka duka yang dihadapi dalam membangun Lamtim yang lebih baik. Maka saya berharap agar pak Zaiful dapat melanjutkan program pembangunan yang yang belum terlaksana. Mudah-mudahan kedepan akan

Zaiful Bukhori Plt Bupati Lamtim

Foto : Ist

SERTIJAB - WAKIL Gubernur Chusnunia Chalim yang sebelumnya menjabat Bupati Lampung Timur (Lamtim) melakukan serahterima jabatan (Sertijab) kepada Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lamtim Zaiful Bukhori, di Gedung Pusiban Pemkab Lamtim, Senin (18/6).

semakin lebih baik lagi,” ungkapnya.

Sementara Gubernur Arinal berpesan kepada Plt Bupati Lamtim, Zaiful untuk terus melanjutkan pembangunan di Kabupaten yang berjuluk Bumi Tuah Bepadan tersebut.

Menurut Arinal, selama kepemimpinan ChusnuniaZaiful, Kabupaten Lamtim sudah banyak mengalami kemajuan. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang mengalami penurunan dan adanya event wisata yang

membuat kunjungan wisata meningkat signifikan.

“Oleh karena itu, su paya dilanjutkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 20162021. (Adv/Hms)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | KAMIS, 20 JUNI 2019 www.kupastuntas.co

kupastv lampung

MK Putuskan Saksi dari Kubu Prabowo 14 Orang Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan saksi dari kubu Prabowo-Sandiaga Uno berjumlah 14 orang. Ada 2 saksi yang ditarik pihak Prabowo-Sandi, yakni Mulyono dan Suwono.

Jakarta (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Hakim Konstitusi, Aswanto, saat sidang lanjutan gugatan Pilpres 2019, di gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6). “Mahkamah memutuskan dari 15 orang yang secara fisik disumpah tapi sesungguhnya dua saksi tidak dipanggil, yaitu Suwarno dan Mulyono.

Maka mahkamah memutuskan 13 saksi itulah yang dianggap," kata Aswanto. Dari total 13 itu, majelis mengabulkan penambahan satu orang saksi, yaitu Said Didu.

Total saksi yang dihadirkan tim 02 adalah 14 orang saksi.

“Jadi Said Didu saja yang ditambah, jadinya jumlahnya 14," jelasnya.

Aswanto menambahkan, untuk saksi Mulyono dan Suwono meski sudah disumpah tidak diperkenankan untuk bersaksi.

Sementara itu, dalam persidangan, saksi dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Listiani, membeberkan dugaan ketidaknetralan kepala daerah terkait Pilpres 2019. Listiani melaporkan Gubernur Jawa Tengah dan 32 kepala daerah di Jateng pada Januari 2019.

Listiani mengaku melaporkan Gubernur Jateng bersama bupati dan wali kota ke Bawaslu terkait deklarasi du-

HADIRKAN SAKSI - TIM hukum Prabowo-Sandiaga menghadirkan 15 saksi dan dua saksi ahli dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di MK, Rabu (19/6). Dari 15 saksi, hanya 14 orang yang diterima oleh hakim MK. Foto : Ist

kungan ke capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin.

“Menyatakan deklarasi mendukung, ada teks, ada videonya," ujar Listiani saat memberikan kesaksian.

Namun, Listiani tak melihat langsung kejadian melainkan dari video di Youtube. Video ini yang kemudian dijadikan dasar pelaporan ke Bawaslu.

“Pada saat itu (Bawaslu) menyatakan gubernur bersama 32 kepala daerah dinyatakan melanggar UU No.24 tahun 2013 tentang Pemda dan merekomendasikan kepada Mendagri," ujar Listiani.

Dari putusan itu, Listiani mendatangi Bawaslu Jateng dan menyatakan keberatan.

Seharusnya menurut Listiani sebagai pelapor, gubernur juga dikenakan UU Pemilu.

"Salah satu komisioner (Bawaslu) menyampaikan

kepada kami, gubernur dan kepala daerah melanggar asas netralitas. Saya merasa keberatan kalau Bawaslu provinsi berani menyatakan gubernur, wali kota dikenakan UU Pemda, harus dikenakaan UU Pemilu," ujarnya.

Listiani mengatakan, dugaan ketidaknetralan kepala daerah di Jateng berdampak pada perolehan suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Kalau memerinci (dampak perolehan suara) tidak bisa, tapi jelas berdampak karena suara 02 jauh dari 01 hampir di semua Jawa Tengah," katanya.

Disisi lain, Advokat pegiat isu hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar, memutuskan mundur dari posisi saksi yang dihadirkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sedianya Haris didaftarkan sebagai saksi di persidangan

MK hari ini (kemarin) oleh tim Prabowo-Sandi.

Alasan Haris tak mau bersaksi untuk Prabowo-Sandi, lantaran Prabowo dinilainya punya masalah pelanggaran HAM di masa lalu. Pihak petahana Joko Widodo (Jokowi) juga dinilainya tak memberikan solusi soal kasus HAM. "Saya melihat Prabowo salah satu orang yang punya catatan hitam soal HAM, misal kasus penculikan, penghilangan orang, dan kerusuhan Mei (1998). Sementara di Jokowi-nya juga nggak mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," ungkapnya.

"Jadi saya melihat, ngapain juga saya datang ke persidangan dan yang lagi bertarung adalah orang-orang yang melanggar HAM," ujar Haris yang juga Direktur Lokataru ini. (Dtk)

Hasto: Megawati Akan Tetap Pimpin PDIP Jakarta (Kupas Tuntas) SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengisyaratkan Megawati Soekarnoputri, masih akan melanjutkan memimpin PDI Perjuangan selama lima tahun ke depan, karena kader dan arus bawah masih menginginkannya.

“Arus dibawah masih banyak yang menginginkan Ibu Megawati melanjutkan memimpin PDI Perjuangan.

Aspirasi arus bawah tersebut disampaikan oleh para ketua DPD dalam forum Rakernas IV," kata Hasto Kristiyanto di

sela kegiatan Rakernas IV PDI Perjuangan, di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (19/6).

Rakernas IV PDI Perjuangan berlangsung tertutup dari media. Hadir pada pembukaan Rakernas IV antara lain, Presiden Joko Widodo, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, serta para ketua, sekretaris, dan bendahara DPD PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia.

Menurut Hasto, meskipun para ketua DPD PDI Perjuangan menyampaikan aspirasi arus bawah yang menginginkan Megawati Soekarnoputri

terus melanjutkan kepemimpinannya, tapi terkait jabatan ketua umum baru akan dibahas pada Kongres V PDI Perjuangan, yang dijadwalkan diselenggarakan di Bali mulai 8 Agustus mendatang.

Hasto menambahkan, aspirasi arus bawah tersebut, pertimbangannya karena kepemimpinan Megawati diterima oleh masyarakat luas dan telah terbukti mampu memenangkan PDI Perjuangan pada dua kali pemilu berturut-turut pada 2014 dan 2019. "Suara arus bawah adalah suara yang paling didengar dalam partai," ujarnya.

Meskipun banyak aspirasi arus bawah yang menginginkan

Megawati Soekarnoputri terus melanjutkan kepemimpinannya, namun menurut Hasto, dalam Kongres V mendatang, partai akan tetap membuka panca indra politik untuk menerima masukan-masukan yang lain.

"Kami meyakini kepemimpinan Ibu Megawati adalah obyektif dan sangat kokoh dalam menjaga Ideologi Pancasila," ungkapnya.

Hasto menjelaskan, pada Rakernas IV saat ini dan pada Kongres V PDI Perjuangan, Agustus mendatang, perubahan yang dilakukan partai adalah perubahan paradigma dan pengelolaan partai untuk kemajuan bangsa dan negara. (Ant)

Rest Area Masih Jadi Titik Kemacetan Pemudik di Tol Jakarta (Kupas Tuntas) KEPALA Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), Irjen Refdi Andri, mengungkapkan, bahwa rest area masih menjadi titik kemacetan ruas tol selama arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 2019.

“Kita harap rest area menjadi lebih baik. Tadi juga sudah saya sampaikan mungkin bisa kita tetapkan jarak tertentu ada juga rest area tertentu yang hanya menyiapkan item tertentu," kata Refdi, Rabu (19/6).

Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan rest area alternatif untuk mengantisipasi

kemacetan pada arus mudik dan arus balik.

Menurut Refdi, rest area alternatif hanya akan menyediakan sarana tertentu, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan toilet. Berbeda dengan rest area utama yang memfasalitasi tempat makan dan jajanan.

"Bisa saja 50 kilometer yang disiapkan di sana itu adalah bahan bakar, kemudian ada top up kartu elektronik, ada pelayanan kerusakan ringan, toilet, dan lain-lain," jelasnya.

Rest area ini dirancang untuk menghindari penumpukan di rest area utama sesuai dengan pengalaman pergerakan masyarakat yang

mudik atau pun balik agar selalu siap sedia makanan minuman ringan di perjalanan.

“Berbeda dengan keperluan bahan bakar dan kondisi fisik pemudik yang berubahubah selama perjalanan. Karena kita lihat kebutuhan BBM, kartu elektronik, kesehatan, tidak bisa ditunda, termasuk buang air. Kalau sudah kebelet nggak bisa diwakilkan kepada siapapun. Dan tidak ada satu pun yang mau mewakilkan," ungkapnya.

Selain itu, Kakorlantas Polri menyesalkan adanya sebuah insiden lalu lintas, yakni seorang pengemudi mobil yang nekat menerobos jalur saat rekayasa lalu lintas one way diberlakukan di Tol Cipali.

"Yang kita sayangi kemarin saat one way ada orang yang pindah jalur seenaknya. Itu sulit dilakukan tindakan. Saat dilakukan tindakan, itu akan menjadi macet. Caranya pencegahan akan dilakukan patroli, upaya preventif," ujarnya.

Kakorlantas Polri pun mengungkapkan perlu ada kajian dari kejadian pindah jalur yang melanggar aturan agar tidak terulang kembali.

"Kemudian juga membuat median jalan ini juga sangat penting dan mudah-mudahan apa yang terjadi ini dapat kita dilakukan kajian lagi tentu pada saatnya nanti akan menjadi lebih baik lagi untuk tahun-tahun ke depannya," pungkasnya. (Ant)

70 Berkas Kerusuhan Dilimpahkan JAKARTA - POLISI menangkap 447 pelaku kerusuhan pada 22 Mei 2019. Dari 447 orang itu, 35 di antaranya anak di bawah umur.

"Ada sejumlah 35 tersangka itu sudah kita proses dan kita ajukan dan hasilnya ada yang dikembalikan orang tua 1 (orang), anak keterbelakangan mental dikembalikan ortu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, Rabu (19/6).

Argo mengatakan, 34 pelaku anak diproses secara diversi. "Ada yang diputus 2 bulan kemudian dilakukan pelatihan di tempat aman di Handayani, Jakarta Timur. kemudian ada yang diputus diversi 6 bulan dan ditempatkan" ujarnya lagi.

Total ada 21 laporan polisi (LP) yang ditangani polisi terkait kerusuhan tersebut. Penyidikan dilakukan di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya, Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya, Direktorat Narkoba dan Polres Jakarta Barat. "Kemudian SPDP sudah kita kirim ke kejaksaan karena ada 23 SPDP," kata Argo.

Selanjutnya ada 70 berkas perkara yang sudah dikirim tahap pertama ke Kejati DKI pada 18 Juni 2019. "Dari 70 berkas perkara ini ada (dari) Dirkrimum 35 berkas, Krimsus 16 berkas, Ditnarkoba ada 11 berkas, dan di Jakbar ada 8 berkas. Jadi kita sudah tahap pertama untuk kasus perusakan dan penyerangan, perusakan ke anggota Polri itu juga kita berkas dan kita kasih kemarin tahap pertama," tutup Argo. (Dtk)