Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166
Email kupastuntas7@gmail.com
WWW.KUPASTUNTAS.CO
Rp4000 | JUMAT, 14 JUNI 2019 www.kupastuntas.co
kupastv lampung
Janji Lunasi Hutang Dana Bagi Hasil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berjanji segera melunasi hutang dana bagi hasil (DBH), yang merupakan kewajiban yang harus dibayar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada pemerintah kabupaten/kota. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) ARINAL mengatakan, akan berupaya melunasi hutang DBH yang kini totalnya mencapai Rp750 miliar. Bagi Arinal, anggaran DBH sangat dibutuhkan oleh para kabupaten/kota untuk melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Ketua DPD I Partai Golkar Lampung ini sempat bercerita, menjelang masa pensiun sebagai ASN, dirinya pernah disurati oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa DBH tidak boleh ditahan di rekening kas daerah atau harus segera disalurkan. "Jadi periode kepemimpinan Saya dan Mbak Nunik, saya pastikan tidak ada lagi hutang DBH. Jadi bisa dikatakan nol. Total hutang itu akan saya cicil. Objek pembangunan itu ada di kabupaten/kota. Oleh
karenanya saya akan berusaha untuk mencicil apakah per triwulan dan saya akan ke kementerian mencari bagaimana soluasinya," kata Arinal saat acara ramah tamah di Mahan Agung, Kamis (13/6). Arinal juga menyatakan akan membentuk BUMD yang sangat relevan untuk menunjang peningkatan APBD yang akan datang. Menurutnya, potensi peningkatan pendapatan asli daerah saat ini masih terbuka lebar. Selain itu, Arinal berjanji akan meningkatkan produksi sektor pertanian hingga dua kali lipat. Ia mengaku, sudah berkoordinasi, belajar dan meminta bantuan kepada semua kementerian terkait mendukung pengembangan program pertanian di Provinsi Lampung. Ia bertekad, akan memperjuangkan hal tersebut bisa terwujud >> Baca
Janji Hal 9
Arinal-Nunik Disambut Prosesi Adat Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas)
PROSESI ADAT - GUBERNURdan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim disambut prosesi adat Lampung saat tiba di Bandara Radin Inten II sampai ke Mahan Agung, Kamis (13/6).
Foto: Ist
GUBERNUR dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim (Nunik), tiba di Provinsi Lampung disambut prosesi adat Lampung “Marga Buku Jadi� saat tiba di Bandara Radin Inten II Branti Raya, Natar, Kamis (13/6) sekitar pukul 13.30 WIB. Arinal-Nunik yang mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB), memasuki area penyambutan de-
Penyuap Bupati Mesuji Divonis 27 Bulan (Kupas Tuntas) PENYUAP Bupati Mesuji Khamami, Sibron Aziz dan Kardinal divonis dengan hukuman 2 tahun 3 bulan (27 bulan) penjara dan denda sebesar Rp200 juta. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yang menuntut keduanya dengan hukuman selama 3 tahun. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang yang diketuai Novian Saputra dalam putusannya menyatakan, pemilik PT Subanus Sibron Aziz dan pegawainya Kardinal terbukti telah memberikan hadiah atau suap sebesar Rp1,58 miliar kepada penyelenggara ne-
gara yakni Khamami. Novian Saputra mengatakan, keduanya dinyatakan bersalah karena telah melanggar ketentuan sesuai pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. “Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa masing-masing, terdakwa Sibron Aziz dengan penjara selama 2 tahun 3 bulan dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti pidana
>> Baca
Penyuap Hal 9
Arinal Hal 9
DENGARKAN PUTUSAN - SIBRON Aziz dan Kardinal saat mendengarkan putusan yang dibacakan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Kamis (13/6).
TULANGBAWANG BARAT - BUPATI Tulangbawang Barat Umar Ahmad telah memberi teguran keras kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Ahmad Hariyanto dan Kepala Dinas Perikanan Hidarsan. Hal itu dilakukan menyikapi aksi kedua kadis yang berpose menaiki Kura-kura di Taman Kurakura Pulung Kencana, Tulangbawang Barat, barubaru ini. Kebijakan Bupati Umar memberikan teguran keras kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Ahmad Hariyanto dan Kepala Dinas Perikanan Hidarsan, disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tubaba Fajril Hikmah. >> Baca
Foto: Ist
Bupati Hal 9
Ruwa Jurai
Bung Kupas ...
Pengusaha Nakal PENGUSAHA yang terjerat kasus korupsi di Provinsi Lampung terus bertambah. Mereka terkesan menghalalkan segala cara, untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan barang dan jasa dilingkup pemerintah daerah. Termasuk, memberikan upeti atau hadiah kepada kepala daerah, Zainal Hidayat, SH untuk memuluskan usahanya. Ironisnya, sanksi hukum bagi pengusaha yang terlibat persekongkolan jahat seperti ini belum maksimal mendapatkan ganjaran. Dalam perkara suap fee proyek di Kabupaten Mesuji misalnya, penyuap Bupati Mesuji nonaktif Khamami hanya diganjar hukuman 2 tahun 3 bulan. Lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yang menuntut terdakwa Sibron Aziz dan Kardinal dengan hukuman 3 tahun penjara. Sontak, JPU KPK pun langsung menyatakan pikir-pikir. Tidak heran, jika kemudian KPK mengingatkan kepada pemda di Provinsi Lampung untuk memberikan perhatian khusus kepada pengusaha kontruksi yang pernah terlibat penyuapan kepada sejumlah kepala daerah. Jika memang dianggap layak, KPK menyaran>> Baca
kurungan selama 3 bulan. Lalu, Kardinal dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dan denda Rp 200 juta, dengan ketentuan jika
>> Baca
Bupati Beri Teguran Keras ke Kadis Perikanan dan Disdukcapil
Terdakwa Terima, JPU Pikir-pikir Bandar Lampung
ngan diiringi instrumen musik Lampung dari alat musik Talo Balak atau biasa disebut Kulintang Lampung. Penyambutan Arinal-Nunik dihadiri para tokoh adat Lampung, seperti Tokoh Adat Bhuku Jadi, Tokoh Adat Way Kanan, Tokoh Adat Sungkai, Tokoh Adat Terbanggi, Tokoh Adat Gunung Sugih, Tokoh Adat Jabung, Tokoh Adat Melinting, Tokoh Adat Sukadana dan Tokoh Adat Sekampung Udik. Arinal menyampaikan apresiasi
Pengusaha Hal 9
ERU Latih 27 Gajah Jinak, Untuk Menghalau Gajah Liar Tidak Masuk Pemukiman Elephant Response Unit (ERU) melatih 27 gajah jinak, yang dimanfaatkan untuk membantu menghalau gajah liar agar tidak masuk pemukiman warga. Hasilnya, ERU mengklaim saat ini konflik gajah di TNWK Lampung Timur turun hingga 60 persen. Lampung Timur (Kupas Tuntas) KONFLIK gajah liar dengan petani sudah lama terjadi di Kabupaten Lampung Timur, terutama di desa penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Kelompok gajah liar ini menyasar tanaman milik warga, seperti padi, jagung, pisang dan sejenisnya. Guna menekan konflik ga-
jah tersebut, Elephant Response Unit (ERU) berinisiatif membentuk empat titik pos untuk memantau pergerakan gajah liar asal TNWK. Selain itu, ERU juga melatih 27 ekor gajah jinak, yang dimanfaatkan untuk membantu menghalau gajah liar agar tidak keluar dari hutan dan masuk pemukiman warga. Empat titik yang dibuat ERU berada di Resost Waybungur, Tegalyoso, Marga-
Foto: Agus/Kupas Tuntas
PATROLI - ANGGOTA ERU giat melakukan patroli untuk menghalau gajah liar asal TNWK agar tidak masuk perkampungan, baru-baru ini.
hayu dan Brajaharjosari. Setiap pos dijaga lima ekor gajah jinak dan sejumlah pawang. Koordinator ERU Nazarudin mengatakan, berkat upaya yang dilakukan
ERU, kini konflik gajah di TNWK sudah turun hingga 60 persen. Ia menjelaskan, pos pe>> Baca
ERU Hal 9
2
Jumat, 14 Juni 2019
BANDAR LAMPUNG
Mendagri Setujui Mutasi 339 Pejabat Pemprov Lampung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui 339 mutasi pejabat pemprov Lampung esselon III dan IV pada 2 Juni 2019 lalu. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL itu berdasarkan surat Mendagri nomor 821/4731/SJ tertanggal 12 Juni 2019. Dalam SK tersebut, Mendagri hanya
memberikan izin untuk 90 pejabat adiministrator esselon III dari 140 yang diajukan sesuai surat Mendagri nomor 820/1585/ OTDA tertanggal 13 Maret 2019. Selanjutnya, dalam surat Mendagri nomor 821/2043/ OTDA tertanggal 2 April 2019 disebutkan pejabat pengawas yang mendapatkan izin mutasi hanya 249 orang dari 389 yang diajukan. Dengan demikian, Mendagri memberikan izin melalui keputusan Gubernur Lampung nomor 821.22/513/VI.04/ 2019 tentang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator. Hal tersebut sesuai dengan surat persetujuan Mendagri nomor 820/1585/OTDA 13 Maret 2019 dengan menetapkan sebanyak 90 orang jabatan administrator. Sementara itu, sesuai dengan surat persetujuan Mendagri nomor 821/2043/OTDA/ tanggal 2 April 2019 menetapkan sebanyak 249 orang esselon IV. Kemudian, keputusan itu diteruskan melalui keputusan
Gubernur Lampung nomor 821.23/514/VI.04/2019 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan pengawas. Menanggapi itu, Plt. Sekda, Taufik Hidayat, mengakui, telah menerima surat resmi pembatalan rolling pejabat dari Mendagri. Mantan Kepala Bappeda Lampung ini belum bisa memastikan posisi dan status ratusan pejabat yang baru di rolling kemarin. Ia menyerahkan persoalan tersebut kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. “Sekarang terserah sama
pak Arinal aja,” ungkapnya. Sementara itu, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, berjanji akan menata kembali struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Lampung. "Saya wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Kalau menteri sudah membatalkan itu, saya akan eksekusi. Oleh karenamya mohon bersabar, saya akan menata kembali, saya mendapatkan laporan dari KASN bahwa Lampung memiliki penilaian birokrat yang terburuk di peringkat ke 10," kata Arinal. (Erik)
PEMERINTAHAN
Rektor Dukung Penghapusan Tenaga Ahli BANDAR LAMPUNG WACANA Gubernur Lampung terpilih, Arinal Djunaidi, akan menghapuskan posisi tenaga ahli di lingkungan Pemprov Lampung mendapat dukungan dari Rektor Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung. Sebelumnya, Arinal menegaskan, hanya akan menggandeng perguruan tinggi untuk memberikan kajian akademik dalam mengambil kebijakan lima tahun kedepan. Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung, Agus Mardihartono, sangat mendukung langkah Arinal yang ingin Perguruan Tinggi menjadi mitra Pemprov, dan siap bersinergi untuk membangun Lampung. “Kami dukung dan siap menjalin mitra dengan Pemprov Lampung lima tahun kedepan,” kata Agus, Kamis (13/6). Menurutnya, Perguruan Tinggi di Lampung memang memiliki berbagai macam disiplin ilmu yang bisa memberikan masukan. “Kami siap menyumbang tiga bidang pengganti tenaga ahli untuk membantu Pemprov Lampung, yakni peternakan, apoteker, dan teknik industri,” ungkapnya. Hal senada juga disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Moh Mukri. Ia berharap dengan penghapusan tenaga ahli dan memakai pemikiran perguruan tinggi, bisa menggagas ide dan program menarik untuk Lampung kedepan. “Selama ini kami (perguruan tinggi) hanya seperti menara gading. Dengan wacana itu, kami akan siap menjadi mitra Gubernur,” ungkapnya. (Wanda)
Jumat, 14 Juni 2019
BANDAR LAMPUNG
3
BERANTAKAN - SEPARATOR beton yang berada dibundaran atau perputaran yang posisinya berada diujung jalan Pramuka dan terhubung dengan flyover Kemiling, berantakan. Kondisi ini dapat membahayakan pengendara yang akan memutar Foto dibidik Kamis, (13/7). Foto: Rozaedi/Kupas Tuntas
Bawaslu Minta Dana ke Pemkot Rp22 Miliar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandar Lampung mulai mengajukan besaran anggaran untuk pengawasan pemilihan wali kota dan wakil walikota Bandar Lampung yang akan digelar pada Pilkada Serentak 2020 mendatang. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL tersebut disampaikan oleh Anggota Bawaslu Bandar Lampung, M. Asep Setiwan, saat ditemui dalan rapat kordinasi evalusai peningkatan kapasitas SDM dan sekretariat dalam rangka penyusunan laporan akhir pemilu tahun 2019 Bandar Lampung, di Hotel Asoka Luxsuri, Bandar Lampung, Kamis (13/6). Dikatakan Asep, bahwa pihaknya tengah mengaju-
kan anggaran untuk Pilkada 2020 mendatang ke Pemkot Bandar Lampung sebesar Rp22 Miliar. “Iya, untuk pengajuan anggaran sebesar Rp22 miliar, tetapi untuk anggaran yang disetujui berapa, kita tidak tahu, ini baru usulan. Dan kita juga sudah masukkan suratnya. Hanya saja sampai saat ini Pak Wali Kota Herman HN, belum bisa ditemui karena padatnya agenda," ungkapnya. Ia melanjutkan, untuk tahapannya akan segera dimulai setelah dana anggaran sudah ada. Pasalnya, untuk
melakukan perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) membutuhkan biaya, seperti konsumsi dan kelengkapan berkas. “Terkait hal ini, kami juga akan melaporkan ke Bawaslu RI dan berkoordinasi dengan KPU guna mengetahui jumlah TPS pada Pilwakot 2020 mendatang. Karena, kami tidak mungkin langsung menetapkan jumlah pengawas TPS, sebab jumlahnya harus sesuai dengan jumlah TPS yang akan ditetepkan KPU, dan pastinya akan ada perbedaan jumlah dengan pemilu kemarin,” jelasnya. “Semua bergantung KPU, kalau untuk Panwascam pasti tidak akan berubah, dan jumlahnya 3 panwas setiap kecamatan, jadi kalau dikali 20 kecamatan, berarti ada 60
Panwascam yang harus disediakan. Nah yang pasti ada perubahan jumlah pengawas TPS, misalnya saat pemilu kemarin ada 2000-an lebih TPS, nah di Pilwakot ini ada perubahan apa tidak, nah itu kita tunggu informasi dari KPU," sambungnya. Selain itu, tambah Asep, kegiatan ini juga untuk melakukan evaluasi masa akhir jabatan kepada seluruh Panwascam se-Bandar Lampung. “Jadi apakah mereka layak untuk ikut kembali dalam pengawasan Pilwakot atau tidak. Karena pada Pilwakot mendatang kita akan rekrut ulang. Jadi ada hal-hal yang harus diperbaiki, apakah ada Panwascam yang nakal, nanti kita akan meminta tanggapan juga dari masyarakat," pungkasnya. (Sule)
PTPN VII Gelar Halal Bihalal Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MENGUTIP tema acara halal bihalal PTPN VII 1440 H/ 2019, Direktur Utama PTPN VII, M. Hanugroho, menekankan makna kekeluargaan sebagai sikap dasar dalam bekerja. Pada agenda yang digelar di GSG Kantor Direksi, Kamis (13/6), Oho, sapaan akrab Hanugroho, meminta seluruh insan PTPN VII berlaku dan bertindak sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Oho yang mendapat giliran menyampaikan sambutan setelah acara tausiah meneguhkan kembali isi ceramah yang disampaikan Dr. Triono. Lima T sebagai mana disampaikan dosen UIN Raden Intan itu adalah ta’aruf (saling mengenal), tafahum (saling mengenali), ta’awun (saling tolong), takaful (saling menjaga tanggung jawab), dan tasamuh (tepo sliro, saling menghormati dan toleransi). “Terima kasih Pak Ustadz telah memberi pencerahan kepada kami tentang makna
Uang Berangkat Haji Dalam Brankas Dicuri (Kupas Tuntas) SEBUAH brankas (lemari besi) milik Wardani (54), warga jalan Bunga Sedap Malam, Blok 8 No.120 Perumahan Way Kandis, disatroni maling. Pembobolan yang terjadi Kamis (13/6) sekitar pukul 10.00 WIB itu membuat seisi brankas raib, seperti pecahan uang rupiah, real Arab
Saudi, emas, dan surat-surat berharga lainnya. “Brankas itu uangnya untuk persiapan berangkat haji,” kata Wardani. Wardani mengatakan, bahwa kondisi rumahnya memang kosong, sebab ia sedang bekerja, sedangkan istri dan anaknya masih berada di Yogyakarta, mudik. “Saya dapat laporan dari istri kalau rumah dibobol maling. Istri saya dihubungi
pembantu dirumah,” ujarnya. Mendapat kabar itu, ia pun bergegas pulang dan melihat brankas sudah tidak ada. “Pelaku masuk dari pintu depan, karena pintu depan rusak. Terus di kamar dan mengacak-acak isinya. Saya lihat brankas sudah tidak ada,” terangnya. Dikatakan dia, bahwa brankas itu sangatlah berat. “Kalau diangkat satu orang nggak mungkin bisa. Sepertinya
diseret, sebab lantai (keramik) ada goresan," ucapnya. Kasus pencurian ini pun telah direspon pihak kepolisian dengan mendatangi TKP (tempat kejadian perkara). Berdasarkan rekaman dari cctv milik tetangga yang berada sekitar empat rumah dari kediaman korban, terlihat dua orang pelaku menggotong brankas menuju sepeda motor pelaku jenis Honda Beat warna merah. (Oscar)
Waspada, Gelombang Tinggi di Krui Capai 4 Meter Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PERINGATAN dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Lampung, memprakiraan tinggi gelombang laut di perairan Pelabuhan Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung pada Kamis (13/6/2019), dapat mencapai hingga 4 meter. BMKG menyampaikan prakiraan cuaca pelabuhan laut di Lampung dan sekitarnya untuk tanggal 13 Juni 2019 pukul 07.00 sampai dengan 19.00 WIB, di Pelabuhan Krui. Kondisi cuaca hujan ringan, angin bertiup dari arah Timur sampai dengan Tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 knot, tinggi gelombang 1,5 hingga 4.0 meter, visibility 8 km. Pada perairan laut Kota Agung, Tanggamus kondisi cuaca hujan ringan, angin bertiup dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 2,0 meter, visibility 8 km. Cuaca di perairan sekitar Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan berawan, angin
bertiup dari arah Timur laut sampai dengan Tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang 0,2 hingga 0,8 meter, visibility 9 km. Pada perairan Pelabuhan Merak, Provinsi Banten kondisi cuaca berawan, angin bertiup dari arah Timur laut sampai dengan Tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang 0,2 hingga 0,7 meter, visibility 9 km. Cuaca di perairan Labuhan Maringgai, Lampung
Timur berawan, angin bertiup dari arah Timur laut sampai dengan Tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang 0,2 hingga 0,6 meter, visibility 9 km. Perairan Teladas, Tulangbawang, kondisi cuaca hujan ringan, angin bertiup dari arah Timur sampai dengan Selatan dengan kecepatan 2 hingga 18 knot, tinggi gelombang 0,2 hingga 0,7 meter, visibility 8 km. Pada perairan Mesuji kon-
disi cuaca hujan ringan, angin bertiup dari arah Timur sampai dengan Selatan dengan kecepatan 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang 0,2 hingga 0,6 meter, visibility 8 km. Kondisi cuaca di perairan Pelabuhan Lempasing, Bandar Lampung hujan ringan, angin bertiup dari arah Tenggara sampai dengan Barat daya dengan kecepatan 2 hingga 12 knot, tinggi gelombang 0,2 hingga 0,6 meter, visibility 8 km. (Ant)
Foto: Ist
HALAL BIHALAL - PARA karyawan dan petinggi PTPN VII bersalamsalaman saat acara halal bihalal 1440 H/2019, yang berlangsung di GSG kantor Direksi PTPN setempat, Kamis (13/6).
Polda Lampung Siaga Jelang Sidang MK Bandar Lampung (Kupas Tuntas) POLDA Lampung menyiagakan personilnya guna menjaga kondusivitas menjelang pengumuman sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Irwasda Polda Lampung, Kombes Rudi Sumardiyanto, usai apel konsolidasi berakhirnya Operasi Ketupat Krakatau 2019 dan Kesiapan Pengamanan Sidang PHPU, di Ban-
“
Foto: Ist
BERI KETERANGAN - IRWASDA Polda Lampung, Kombes Pol Rudi Sumardianto, memberikan keterangan usai menjadi inspektur upacara di Lapangan Korpri Bandar Lampung, dalam apel konsolidasi berakhirnya Ops Ketupat Krakatau 2019 dan kesiapan pengamanan sidang PHPU 2019 di MK, Kamis (13/6).
Kami juga mengimbau kepada masyarakat di Lampung jangan sampai terpancing berita-berita bohong atau hoaks
“
Bandar Lampung
terdalam kata kekeluargaan sebagaimana dalam tema acara kali ini. Bagi saya, dan seharusnya bagi kita semua insan PTPN VII, makna kekeluargaan harus menjadi fondasi utama agar kita menjadi produktif bersama,” kata Oho. Acara halal bihalal itu mengambil tema “Merajut Kekeluargaan dalam Membangun Semangat Baru untuk Kejayaan PTPN VII”. Hadir pada acara itu, Direktur Operasional Husairi, Direktur Komersil Ahmad Sudarto, para direktur anak perusahaan, Kepala Bagian, Manajer Unit, dan seratusan karyawan. Dirut juga mengajak semua karyawan menguatkan rasa memiliki dengan bekerja keras dengan jujur, tulus, ikhlas. Sebagaimana disampaikan ustadz dalam tausiahnya tadi, kata dia, upaya maksimal dengan landasan ketakwaan kepada Alloh SWT, adalah kunci dari semua kesuksesan. Oho juga menyampaikan agenda perusahaan dalam waktu dekat. Antara lain, dalam dua pekan ke depan akan dilaksanakan buka giling tebu di PG Cinta Manis dan Bungamayang. (Rls/Zai)
dar Lampung, mengatakan, dalam menghadapi sidang PHPU di Jakarta, Polri bersama unsur TNI akan menjaga kondusivitas di Lampung. Menurutnya, hingga saat ini kondisi di Lampung masih sangat aman dan terkendali. Untuk itu, pihaknya bersama TNI akan terus terus menjaga dan lebih mensolidkan lagi kerja sama yang selama ini telah terjalin. “Kami juga mengimbau kepada masyarakat di Lampung jangan sampai terpancing berita-berita bohong atau hoaks. Lakukan konfimasi sebelum menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kegaduhan,” pesan Rudi, Kamis (13/6). Usai menggelar apel, para personil Polri, TNI maupun pemangku kepentingan terkait, melaksanakan makan bersama sebagai ungkapan syukur karena Operasi Ketupat Krakatau tahun 2019 berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. (Ant)
4
Jumat, 14 Juni 2019
Direktur Utama : Donald Harris Sihotang. Direktur: Rospita Uli Sitorus. Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat. Pemimpin Perusahaan: Suhaili. Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat. Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Tampan Fernando Redaktur : Herwanda Pratama Asred: Oscar. Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo. Metro : Johansyah (Ka. Biro). Lampung Timur : Sigit. Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia. Lampung Tengah: Sutowo. Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama. Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti. Pringsewu: TutorManalu. PesisirBarat: Nova.
LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan. LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi. TulangBawang: Erwin(Ka.Biro). TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan. WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra. Mesuji: Gusti. Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak), WidyaFirmadana, Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: FrimaDayuSiallagan ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi. StafKeuangan: Andi. ManagerMarketing: Sekretaris Marketing : PutriAndini. StafOnline: Mitha (Koordinator), Sigit Pamungkas,AyuniFransiskaWati, BudimanLuky Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika. Security: AndreasSyafryanto. BagianUmum: Yusuf. DesainMedsos: -
Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya. Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593. Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.
BUDAYA
Festival Sekala Bekhak Digelar 6 Juli LAMPUNG BARAT - DALAM rangka mempromosikan daya tarik wisata serta budaya Lampung Barat (Lambar), Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) kabupaten setempat akan menggelar festival skala bekhak VI tahun 2019 yang rencananya akan di laksanakan sejak tanggal 6 - 11 juli mendatang. Kegiatan yang akan di pusatkan di lapangan merdeka Liwa ini selain mempromosikan wisata, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Lambar, dan juga sebagai bentuk tindakan membangkitkan gairah bagi dunia usaha kepariwisataan. Sedangkan untuk sasaran kegiatan tahunan ini selain untuk menarik minat wisatawan juga agar terciptanya image yang positif terhadap kepariwisataan Lambar, dan sebagai spirit sumber penciptaan kreatifitas seni kekinian multidimensional agar menjadi warisan generasi mendatang. Sekretaris yang juga Plt Kadis Porapar Lambar, Ronggur L tobing dalam expose festival sekala bekhak VI sekaligus rapat untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan festival bersama dengan OPD terkair, camat dan lainnya mengatakan bahwa festival tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. "Festival kali ini opening nya akan kita lakukan malam hari, jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk lokasi akan kita pusatkan di Lapangan merdeka Liwa, sedangkan untuk himpun adat akan kita laksanakan di gedung dalom kepaksian pernong di kecamatan batu brak," kata Ronggur, Rabu (12/6). Dijelaskan Ronggur, untuk rangkaian acara ada festival nyambai, butabuh gamolan pekhing, tari kreasi Lampung, butabuh hadra, orkes gambus tradisional Lampung, himpun adat, dan lomba lagu pop Lampung dengan puncak kegiatan karnaval kemilau budaya bumi sekala bekhak pada tanggal 11 juli 2019. "Untuk undangan kita sudah berkoordinasi akan menghadirkan kementrian pariwisata RI, Gubernur Lampung, Kadis Pariwisata provinsi Lampung, beberapa Bupati, sai bati paksi pak sekala bekhak dan marga Liwa, para pelaku pariwisata seperti pimpinan hotel, restoran biro perjalanan wisata dan lainnya," jelas Ronggur. (Iwan)
PEMERINTAHAN
Dinsos Masih Verifikasi DBT Kemiskinan LAMPUNG BARAT - DINAS Sosial (Dinsos) Lampung Barat (Lambar) melalui operator pekon sejak Mei lalu hingga saat ini masih melaksanakan verifikasi dan validasi Data Base Terpadu (DBT) kemiskinan di wilayah setempat. Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinsos LambarDarwin Husni mengatakan, verifikasi dan validasi data warga miskin di Lambar itu dilaksanakan berdasarkan DBT dari Kemensos RI. Verifikasi dan validasi data itu dilaksanakan dengan cara mengisi daftar form yang sudah disediakan oleh Kemensos. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak Mei lalu dan ditargetkan 15 Juli mendatang hasilnya sudah diserahkan kepada pihaknya. Darwin menambahkan, verifikasi dan validasi data kemiskinan itu dilaksanakan oleh petugas operator sistem informasi kesejahtraan sosial next generation dengan cara mendatangi rumahrumah warga yang masuk dalam data BDT di pekon-pekon. "Hasil dari pendataan itu harus diketahui oleh peratin dan tokoh masyarakat setempat. Kemudian bagi warga yang memang miskin yang selama ini tidak masuk dalam DBT juga bisa didata dan diusulkan ke Pusat data terpadu kemiskinan," ujarnya. Pendataan dilaksanakan menggunakan formulir. Didalam formulir itu terdapat daftar isian kondisi sosial dan ekonomi bagi warga yang nantinya akan menggambarkan keadaan warga yang didata. Melalui data itulah maka nantinya sistem akan menentukan, apakah warga yang telah diverivali dalam BDT itu dinyatakan miskin atau tidak. "Berdasarkan data hasil verivali itu maka nantinya sistem akan menentukan. Bagi warga yang dinyatakan mampu maka dengan sendirinya namanya akan keluar dari data DBT tersebut," lanjut Darwin. Sesuai DBT Kemensos yang ada saat ini, kata Darwin, maka dapat diketahui bahwa jumlah warga miskin di Lambar sebanyak 33.453 KK. Soal apakah ada pengurangan angka warga miskin setelah dilakukan verivali atau justru bertambah karena ada usulan baru, itu pihaknya belum dapat menjelaskan karena pihaknya hanya menunggu hasil verivalinya.(Tl)
PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI
EVAKUASI - TIM BPBD Pringsewu dan Polsek Pageleran menemukan Faisal, korban tenggelam di Way Sekampung, Rabu (12/6) sekitar pukul 21.15. INSERT - JASAD Faizal yang akan dibawah ke rumah duka. Foto : Manalu/Kupas Tuntas
Tiga Jam Pencarian, Bocah Tenggelam Ditemukan Sekitar tiga jam pencarian, Faisal (9 tahun) yang di laporkan tenggelam di Way Sekampung, ditemukan oleh tim gabungan BPBD dan Polsek Pagelaran, Rabu (12/6) sekitar pukul 21.15. Pringsewu (Kupas Tuntas) FAISAL Setiawansah Putra, anak Untung Subari warfa Dusun Sinar Banten Pekon Sukaratu Pagalaran, dilaporkan oleh teman-te manya hilang di sungai sekitar pukul 18.00. Kapolsek Pagelaran, AKP Syafri Lubis, mengatakan korban ditemukan oleh personel gabungan dan penyelam yang me rupakan warga lokal di sekitar lokasi tenggelamnya
siswa SD tersebut. Kapolsek menambahkan, awalnya Polsek Pagelaran menerima laporan tenggelamnya korban pada pukul 18.30. Lalu pihaknya langsung berkoordinasi dengan Camat Pagelaran, BPBD Pringsewu, untuk mendatangi TKP. Awalnya petugas hanya menemukan pakaian korban yang berada di daratan tidak jauh dari bibir sungai. Kapolsek menambahkan dengan menghimpun keterangan para saksi, ternyata korban tidak sendirian me-
lainkan bersama tiga rekannya yakni Dani (9), Akbar (9) dan Hasanul Maulana (9). "Semuanya siswa SD Pekon Sukaratu," ungkapnya. Menurut keterangan saksi, sekitar pukul 12.00 WIB korban dan teman-temanya berangkat menuju sungai untuk mandi. Dia menambahkan sesaat sampai di sungai korban langsung terjun ke sungai, namun temantemannya masih di bibir sungai. Sesaat korban mandi di sungai, ternyata langsung terbawa arus. "Dengan menerjunkan tim penyelam lokal, dilakukan penyelaman di bagian lubuk sekitar sekitar 10 meter dari titik awal korban tenggelam," kata AKP Syafri Lubis. Kapolsek menyatakan dengan melakukan
penyelaman akhirnya korban di temukan sekitar 4 meter dari bibir sungai. "Saat ditemukan, tubuh korban tampak biru di bagian dada, dari hidungnya mengeluarkan cairan putih serta terdapat luka lecet ditubuhnya akibat goresan saat hanyut. Sesaat setelah di temukan korban langsung di bawa ke RSUD untuk dilakukan visum, dan hasilnya dinyatakan meninggal dunia karena kekurangan oksigen. Sementara menurut keterangan Mat Reva paman korban, sebelum kejadian, korban pergi naik sepeda untuk bermain ke lokasi kejadian yang jaraknya sekitar 2 Km dari rumah korban. Akan tetapi hingga sore hari korban tidak kunjung pulang. (Manalu)
Pemkab Lambar Berangkatkan 100 Jamaah Umroh Gratis Lampung Barat (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) kembali memberangkatkan masyarakat untuk umroh gratis. Tahun ini sebanyak 100 orang masyarakat dari berbagai kalangan dapat umroh gratis. Pelepasan jama'ah umroh dilakukan oleh Wakil Bupati Lambar, Mad Hasnurin didampingi Sekda Akmal Abd Nasir, dan jajaran Forkopimda yang dilaksanakan di Islamic Center Kawasan Sekuting Terpadu, kecamatan Balik bukit, Rabu malam (12/6). Jamaah umroh tersebut terdiri dari laki-laki 69 orang dan perempuan sebanyak 31 orang. Dalam kesempatan tersebut Mad Hasnurin mengatakan, bahwa pemberangkatan umroh merupakan program pemerintah kabupaten Lambar yang merupakan bentuk kepedulian dan perhatian peme-
Foto : Iwan/Kupas Tuntas
BERSALAMAN - WAKIL Bupati Lambar, Mad Hasnurin didampingi Sekda Akmal Abd Nasir melepas jamaah umroh, di Islamic Center Kawasan Sekuting Terpadu, Kecamatan Balik Bukit, Rabu (12/6) malam.
rintah kepada masyarakatnya yang ingin menjalankan ibadah, namun terkendala biaya. "Insyaallah program ini akan lebih ditingkatkan lagi baik dari kualitas maupun kuantitasnya dan akan dilakukan secara berkesinambungan pada masa-masa yang akan datang," kata
Mad Hasnurin. Mad Hasnurin berpesan agar para jemaah selalu menjaga kesehatan dan kekompakan selama di perjalanan, harus saling membantu serta menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, sehingga sama-sama bisa menjalankan ibadah ini dengan baik.
"Semoga kegiatan ini dapat mendukung terwujudnya masyarakat Lambar yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin," tandasnya. (Iwan)
Jam Kerja PNS Lambar Berubah Lampung Barat (Kupas Tuntas) DALAM rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) mengubah jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Efektivitas pelaksanaan kinerja ASN tersebut atas dasar peraturan peme rintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawan Negeri Sipil. Selain itu sesuai dengan keputusan Presiden Nomor
68 tahun 1995 tentang hari kerja di lingkungan lembaga pemerintah serta peraturan Bupati Lambar nomor 34 tahun 2019 tentang hari dan jam kerja di lingkungan pemerintah daerah. Atas dasar tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap jam kerja ASN. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Pemkab Lambar, Guy Zefred Da Silva ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. "Tujuan perubahan jam kerja ini untuk peningkatan pelayanan publik sehingga Pemkab Lambar mengubah
jam kerja ASN, hal ini sebagai bentuk dukungan program Pemkab Lambar demi terciptanya efektivitas dan efisiensi serta memaksimalkan pelayanan," kata Guy, Kamis (13/06). Dijelaskannya, hari kerja bagi PNS yaitu Lima hari kerja terhitung mulai hari Senin-Jum'at, sedangkan jumlah jam kerja efektif dalam Lima hari kerja ditetapkan 37,5 jam dengan pengaturan Senin sampai Kamis pukul 07.30 - 16.30 dan Hari Jum'at 07.30 - 11.00. "Tidak hanya perubah jam kerja saja, karena se -
tiap hari kerja akan dilaksanakan apel pagi dan apel sore. Untuk hari Senin sampai Kamis pagi pukul 07.30 kemudian sore pukul 16.30 sedangkan Hari Jum'at siang pukul 11.00 dan apel paripurna setiap Senin dan Jum'at Pagi 07.30," jelasnya. Untuk berlakunya hari dan jam kerja tersebut tambah Guy, tidak berlaku bagi unit kerja yang bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat seperti Rumah sakit, puskesmas, satuan pendidikan, dan akan mulai berlaku sejak 17 Juni 2019 nanti,�tandasnya.(Iwan)
Jumat, 14 Juni 2019
PESAWARAN - METRO - LAMTIM
5
72 PNS di Pesawaran Mendapatkan Sanksi Disiplin
72 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pesawaran mendapatkan sanksi berupa teguran dan pemotongan tunjangan TPP, lantaran tidak mengikuti apel pada hari pertama pasca libur cuti lebaran. Pesawaran (Kupas Tuntas) HAL ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pe ngembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran Sunyoto, Kamis (13/6).
"Ya, sudah kita lakukan evaluasi, dan sudah kita serahkan kepada para kepala OPD masing-masing untuk diberikan punishment," ungkapnya. Menurutnya, seluruh pegawai yang tidak hadir pada kegiatan Apel mendapat kan sanksi. "Ada Tenga ho-
norer, staf bahkan pegawai setingkat eselon, namun untuk rinciannya saya lu pa," ujarnya. Ditambahkannya, sanksi yang diberikan juga sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. "Memang semuanya yang mendapatkan san ksi itu, hanya karena telat tidak ikut Apel saja, sebab, pada siang hari kita lakukan sidak lagi, semuanya sudah ada dikantor dan tidak ada pegawai yang bolos pada hari pertama kerja, semuanya hanya
telat saja," tambahnya. "Kita juga masih berikan toleransi terhadap pegawai yang telat, dan memang kebanyakan mereka pulang mudik telat karena terjebak macet pada saat diperjalanan, tapi kalau ada yang bolos tentu kita beri sanksi tegas, tapi memang tidak ada setelah kita lakukan evaluasi," timpalnya. Diberitakan sebelumnya, Tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak di Kabupaten Pesawaran mencapai 93
persen, pasca libur cuti lebaran beberapa waktu lalu. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, Senin (10/6). "Ya, hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran di lingkungan Pemkab Pesawaran cukup baik yaitu mencapai 93 persen pegawai ASN maupun kontrak yang hadir," ungkapnya. Menurutnya, pihaknya melakukan sidak dengan membentuk beberapa tim. "Kita lakukan sidak hingga siang hari, yang dibagi ke-
DPRD Prihatin Banyak PNS Terlibat Narkoba Metro (Kupas Tuntas) DPRD Metro meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro meningkatkan pengawasan dan pembinaan ASN, menyusul cukup banyaknya kasus narkoba yang menimpa Aparatur Sipil Negara (ASN). Wakil Ketua Komisi I DPRD Metro Nasrianto Effendi mengatakan, adanya kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang melibatkan PNS sangat memprihatinkan serta harus menjadi warning. "Memang cukup memprihatinkan selama tahun 2018 dan 2019 ada ASN yang terlibat narkoba. Ini jadi peringatan. Terutama BKD dan Inspektorat dalam melakukan pembinaan. Sehingga persentasinya dari tahun ke tahun itu bisa menurun," ujarnya, Kamis (13/6). Terlebih, terus Nasrianto, Metro telah dikenal sebagai kota pendidikan, yang tentunya dapat merusak citra. Karena itu, BKD sebagai
PNS Metro Wajib Gunakan Pakaian Adat Metro (Kupas Tuntas) WALI Kota Metro Achmad Pairin mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kota Metro untuk memakai kopiah dan sarung untuk laki-laki dan selendang tapis untuk perempuan pada peringatan hari jadi Kota Metro ke 82 tahun. "Inikan momentum HUT Kota Metro ke 82 tahun. Sekaligus untuk mengenalkan pakaian adat Lampung ke masyarakat Kota Metro," kata Pairin usai memimpin upacara peringatan HUT Kota Metro di Lapangan Samber Park, Kota Metro, Kamis (13/6). Menurutnya, Kota Metro merupakan bagian dari Provinsi Lampung, karenanya masyarakat harus mencintai adat dan budaya yang ada
badan kepegawaian harus meningkatkan pembinaanan memberi catatan khusus mengenai narkoba. "Artinya, harus ada penilaian-penilaian seperti penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, atau lainnya yang bisa menjadi bahan pertimbangan. Supaya ada efek jera, selain melakukan pembinaan juga," tandasnya. Pihaknya juga mendorong, agar BNN meningkatkan pencegahan dan melakukan tes urine secara rutin secara khusus kepada ASN. Sehinggga Pemkot Metro perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan BNN. "Kami mengapresiasi peran BNN yang sudah melakukan sosialisasi ke sejumlah sekolah-sekolah untuk dapat mengurangi angka penyalahgunaan narkotika. Tapi, narkoba ini sasarannya kemana-mana, buktinya ada ASN kan," ucapnya. Karenanya, kerja sama untuk pemberantasan narkoba perlu ditingkatkan. Baik dengan BNN, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. (Tl) di Lampung. "Kita ini tinggal di Lampung, dengan cara seperti ini kita ingin menunjukkan bahwa kita mencintai membudayakan Lam pung," katanya. Menurut Pairin, hari jadi Kota Metro ke 82 tahun ini harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan prestasi dimasa mendatang. “Kita harus sama-sama untuk membangun Kota Metro ini agar bisa terus bersaing dengan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung,”ucapnya. Ia menambahkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari pembangunan, perekonomian, maupun kesejahteraan masyarakat. "Kalau PR pasti ada namanya juga pemerintahan tentunya akan kita memaksimalkan kinerja dengan mengikuti perkembangan zaman," tambahnya.(Ant)
“
Kita ini tinggal di Lampung, dengan cara seperti ini kita ingin menunjukkan bahwa kita mencintai membudayakan Lampung
dalam beberapa tim, untuk memastikan kedisiplinan para pegawai pasca libur cuti lebaran," ujarnya. Ia pun mengaku telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan evaluasi terhadap pegawai yang kedapatan tidak masuk kerja pada hari pertama pasca libur lebaran. "Ini nanti hasil absensi akan kita evaluasi bersama tim GDN dan inspektorat, untuk mengetahui alasan tidak be rangkatnya pegawai ter sebut," tandasnya. (Reza)
PIMPIN APEL KABAG Ops Polres Metro Kompol Jamaluddin, dan Kapten Inf D. Tinambunan memimpin Apel Konsolidasi, di Mapolres Metro, Kamis (13/6). Foto : Ist
Usai Operasi Ketupat, Selanjutnya Kondusifkan Sidang MK Metro (Kupas Tuntas) SETELAH Operasi Ketupat Krakatau 2019 berakhir, kini Polres Metro mempersiapkan pengamanan sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU). Persiapan itu dilaksanakan dengan menggelar Apel Konsolidasi, Kamis (13/6). Apel konsolidasi itu dipimpin oleh Kapolres Metro AKBP Ganda M.H Saragih
dan Dandim 0411/LT Letkol Czi Burhannudin yang diwakilkan oleh Kabag Ops Polres Metro Kompol Jamaluddin, S.H dan Kapten Inf D. Tinambunan. Kompol Jamaluddin mewaliki sambutan Kapolda Lampung Irjen. Pol. Purwadi Arianto menyampaikan, pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2019 di wilayah hukum Polda Lampung dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib, dimana pelaksanaannya dengan meli -
batkan 4.681 personel, yang terdiri dari anggota Polri sebanyak 2.326 personel, TNI sebanyak 298 personel. Selain itu juga melibatkan Dishub 430 personel, Pol PP 474 personil, Dinas Kesehatan 393 personil, Pramuka 257 personil dan dibantu oleh organisasi kemasya rakatan lainnya sebanyak 503 personel. Sementara itu, sambungnya, seperti kita ketahui bersama dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan sidang
perselisihan hasil Pemilihan umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak bisa lepas dari dinamika politik yang terjadi di Jakarta. “Melalui Apel Konsolidasi dan kesiapan pengamanan sidang PHPU 2019, mari kita rapatkan barisan untuk bersama-sama menjaga dan mengawal kelancaran pelaksanaan PHPU tersebut, sesuai dengan tugas pokok, peran dan fungsinya masing-masing,” tutupnya. (Rl)
Pemkab Segera Tetapkan 12 Pj Kepala Desa Pesawaran (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pesawaran akan tetapkan Penjabat (Pj) Kepala Desa yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2019. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setdakab Pesawaran Isroni Mihradi, Kamis (13/6). "Rencananya pada tanggal 26 Juni 2019 ini kita akan tetapkan Pj Kades di 12 Desa yang ada di Kecamatan Gedongtataan dulu, sebab baru 12 desa ini yang sudah masuk Akhir Masa Jabatan (AMJ), sedangkan yang lainnya akan bertahap akan kita tetapkan Pj," ungkapnya. Menurutnya, saat ini pihaknya sudah meminta masing-masing Kecamatan untuk membentuk panitia Pilkades tingkat Desa. "Ini kita baru buat surat kepada Kecamatan untuk segera mem-
bentuk panitia Pilkades tingkat desa, dimana panitia tersebut dibentuk oleh BPD yang terdiri dari berbagai lapisan elemen masyarakat dan jumlahnya harus ganjil," ujarnya. "Selain itu, kita juga minta kepada Camat untuk bisa mengusulkan Pj Kades yang akan dilantik, karena ini memang kewenangan dari Kecamatan," tambahnya. Ia mengatakan, di Kabupaten Pesawaran sendiri ada sekitar 80 desa yang akan melakukan Pilkades serentak pada tahun 2019. "Ada 80 desa yang akan menggelar Pilkades, dan rencananya jika tidak ada kendala kita akan lakukan Pilkades pada tanggal 21 Oktober 2019, dan selanjutnya tahap pelantikan pada bulan Desember 2019 untuk tanggalnya belum kita tentukan," ucapnya. Dijelaskannya, untuk pendaftaran Calon Kades sendiri akan dimulai pada bulan depan. "Kita buka pendaftaran untuk calon Kades pada tang-
Isroni Mihradi Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setdakab Pesawaran
gal 1 Juli 2019, dengan persyaratan minimal usia 25 tahun, memiliki mininal ijazah SMP dan merupakan WNI, jadi orang luar daerah asal di WNI boleh mencalonkan diri sebagai Kepala Desa," jelasnya. Ia pun menerangkan, sesuai regulasi peserta Calon Kades juga akan dibatasi. "Untuk melaksanakan Pilkades minimal itu ada 2 orang kandidat calon dan maksimal 5 orang, jika lebih dari 5 orang akan kita lakukan tes seleksi tertulis, tapi sebaliknya jika hanya ada satu orang pendaftar calon kades akan perpan-
jang masa pendaftaran, jika masih tidak ada yang mendaftar maka pelaksanaan Pilkades akan ditunda," terangnya. Sementara itu, kata dia, untuk anggaran pelaksanaan Pilkades akan menggunakan APBDes. "Untuk anggaran Pilkades kita bebankan pada APBDes masing-masing dan sesuai kebutuhan desa masing-masing tentunya, karena kita juga hanya membantu memberikan honor kepada 5 orang panitia Pilkades tingkat desa sebesar Rp125 ribu per bulan selama tahapan Pilkades," katanya. (Reza)
TNI-Polri Lampung Timur Gelar Halalbihalal Lampung Timur (Kupas Tuntas) KODIM 0429 dan Polres Lamtim menggelar apel konsolidasi pasca operasi Ketupat Krakatau 2019, Kamis (13/6), di lapangan Makodim 0429 Lamtim di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana. Selain Dandim 0429 Letkol Inf. Cavitri Prabowo dan
Kapolres Lamtim AKBP Taufan Dirgantoro, acara itu juga dihadiri oleh Wakil Bupati Zaiful Bokhari, para pejabat teras Kodim 0429, Polres dan Pemkab Lamtim. Saat membacakan amanat Kapolda Lampung, Dandim 0429 Letkol Inf Cavitri Prabowo mengatakan, apel konsolidasi yang dilaksanakan tersebut juga merupakan sarana bersilaturahmi bagi kita sekalian dalam
suasana Idul Fitri 1440 H. "Untuk itu atas nama Kapolda saya mengucapakan Minal Aidzin Walfaizin mohon maaf lahir dan batin," kata Cavitri. Apel konsolidasi ini bertujuan melaksanakan analisa dan evaluasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaaan dalam pengamanan, termasuk melaksanakan pengecekan personel, peralatan dan sarana
prasarana pendukung. "Dengan mengucap Alhamdulillah pelaksanaan oprasi ketupat Krakatau 2019 di wilayah hukum Polda Lampung dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Sehingga mendapat apresiasi dari Kapolri Jendaral Tito Karnavian pada saat Vidieo Conferece dengan jajaran kepolisian pada Hari Senin tanggal 10 Juni 2019 lalu," katanya.(Gus)
6
Jumat, 14 Juni 2019
LAMPUNG UTARA
Pawai Budaya Meriahkan HUT Lampura Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) terus mematangkan persiapan pelaksanaan pawai budaya dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Lampura ke-73 tahun 2019. Lampung Utara (Kupas Tuntas) Pj Sekda Lampung Utara Sofyan selaku Ketua Umum HUT Lampura ke-73 mengatakan, puncak perayaan HUT Lampura ke-73 akan dimeriahkan pawai budaya yang diikuti oleh 23 kecamatan. "Pelaksanaan pawai budaya ini akan digelar pada tanggal 20 Juni mendatang. Selain diikuti 23 kecamatan,
juga akan ada utusan dari setiap OPD untuk ambil peran pada setiap kegiatan HUT Lampung Utara ke-73,” kata Sofyan, kemarin. Sofyan melanjutkan, sesuai arahan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, diharapkan peringatan HUT Kabupaten Lampung Utara tahun 2019 dapat meriah dan berlangsung sukses. "Kita sudah sampaikan kepada bupati bahwa untuk kegiatan tanggal 17 Juni
akan dilangsungkan sidang paripurna di DPRD, yang dilanjutkan dengan acara ramah tamah," ujarnya. Disusul pada 18 Juni 2019, Pemkab Lampung Utara akan menggelar bakti sosial berupa khitan gratis yang akan diikuti 50 orang anak, pemberian tali asih yang diperuntukan bagi 100 orang anak yatim atau kurang mampu, dan donor darah yang akan ikuti 200 orang. "Bupati sudah menunjuk kepanitiaan agar dapat mempermudah koordinasi dan memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, dan setiap OPD akan ambil peran pada setiap kegiatan
untuk memeriahkan HUT Lampung Utara ini," ungkapnya. Ia menambahkan, Bupati Agung juga meminta setiap dinas/instansi, perbankan, pengusaha dan elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi memeriahkan HUT Lampung Utara dengan memasang spanduk dan umbulumbul. "Ini imbauan Pak Bupati, agar seluruh lapisan masyarakat yang ada di Lampung Utara ikut serta memasang spanduk dan umbul-umbul sebagai peran aktif keikutsertaan dalam memeriahkan HUT Kabupaten Lampung Utara yang ke-73 tahun di tahun 2019 ini," kata Sofyan. (Sarnubi)
Tidak Setor, Sopir Truk Ditangkap Lampung Utara (Kupas Tuntas) SELAMA lima bulan menghilang setelah membawa mobil truk milik warga Semuli Raya, TJ (25) warga Desa Rejomulyo Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara, ditangkap anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Abung Semuli dengan sangkaan pengelapan. Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, melalui Kapolsek Abung Semuli AKP Tarwidi mengatakan, TJ (25) ditangkap atas laporan pemilik kendaraan (mobil truk) yang disopirnya dengan dugaan penipuan dan pengelapan. "TJ yang menjadi tersangka ini ditangkap anggota unit reskrim Polsek Abung Semuli Polres Lampung Utara karena
kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan, dengan barang bukti satu unit mobil truk bernomor polisi BE 9997 JC," kata kemarin. Dikatakan, pelapor adalah Sudarna warga Desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara. Modus pelaku dengan mendatangi rumah korban lalu menawarkan diri menjadi sopir truk milik korban. Namun setelah pelaku membawa mobil korban selama 5 bulan, ia menghilang tanpa kabar. Korban pun berinisiatif melapor ke Polsek Abung Semuli atas dugaan penipuan dan penggelapan. "Kronologi penangkapan terhadap pelaku oleh unit reskrim Polsek Abung Semuli ketika berada di Jalan di Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta," papar AKP Tarwidi. (Sarnubi)
KAMTIBMAS
Gelar Apel Pengamanan Sidang PHPU
Foto: Ist
PERIKSA PASUKAN - KAPOLRES Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, bersama Dandim 0412 Lampung Utara Letkol Inf. Krisna Pribudi, memeriksa pasukan saat apel pengamanan sidang PHPU di halaman Mapolres setempat, Kamis (13/6).
LAMPUNG UTARA - POLRES Lampung Utara (Lampura) menggelar apel pengamanan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di halaman Mapolres setempat, Kamis (13/6). Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono mengatakan, apel konsolidasi dan kesiapan pengamanan sidang PHPU 2019 untuk menjaga dan mengawal kelancaran pelaksanaan sidang PHPU sesuai dengan tugas pokok peran dan fungsinya masingmasing. “Untuk itu, melalui apel konsolidasi dan kesiapan pengamanan sidang PHPU 2019 ini, mari kita rapatkan barisan untuk bersama-sama menjaga dan mengawal kelancaran pelaksanaan sidang PHPU tersebut, sesuai dengan tugas pokok, peran dan fungsinya masing-masing,” kata Kapolres. Ia berharap, pelaksanaan sidang PHPU 2019 di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan lancar, aman dan kondusif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Sarnubi)
TUBA - TUBABA
Pemerintah Kabupaten Tubaba Rekrut PPPK Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) PEMERINTAH kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2019 ini. Syahlan selaku Kabid Pengadaan, Mutasi, dan Diklat pada BKD Tubaba menjelaskan, untuk di tahun 2019 ini Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan direkrut mencapai 70 persen dari kebutuhan pegawai. "Untuk tahun inikan penerimaannya berbeda dari tahun-tahun yang lewat. Untuk
yang di daerahnya kan untuk CPNSnya 30% dan untuk PPPK-nya 70%. Tetapi untuk masalah alokasinya berapaberapa kita belum tahu, nanti menunggu dari pusat," kata Syahlan, kemarin. Dikatakan, pihaknya saat ini masih dalam masa pengusulan dan menginput data untuk kebutuhan pegawai yang akan diusulkan. Sementara untuk formasi masih menunggu petunjuk Pemerintah Pusat. "Sekarang masih usulan, mudah-mudahan input data ke pusat selesai Jumat besok. Informasi yang riil nanti setelah input data nanti kita sampaikan ke kawan-kawan," pungkasnya. (Irawan/Lucky)
KRIMINAL
Polisi Tangkap Penjambret di Jalintim TULANG BAWANG - POLSEK Menggala bersama Tekab 308 Polres Tulang Bawang menangkap AS (26), yang merupakan pelaku jambret tas di Jalan Lintas Sumatera (Jalintim). Kapolsek Menggala Iptu Zulkifli, mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi mengatakan pelaku ditangkap pada Rabu (12/6) sekira pukul 18.40 WIB di Dusun Cempaka, Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. “AS yang berprofesi wiraswasta, merupakan warga Kampung Gunung Mekar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah,” ujar Iptu Zulkifli, Kamis (13/6). Penangkapan terhadap pelaku berdasarkan laporan dari korban Munip Asyari (39), warga Tiyuh Toto Katon, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Korban mengalami kerugian uang tunai senilai Rp900 Ribu. Dijelaskan, pelaku melakukan aksinya saat korban bersama istrinya Dwi Fitriani melintas di Jalintim Kampung Astra Ksetra, dari Metro dengan tujuan pulang ke Tiyuh Toto Katon mengendarai sepeda motor Beat warna orange putih nopol BE 8729 QK. “Tiba-tiba datanglah pelaku dari arah belakang sebelah kiri dengan mengendarai sepeda motor Beat Pop warna hitam putih, BE 5334 QM, lalu memepet korban dan menarik secara paksa tas milik istri korban. Setelah berhasil membawa tas korban, pelaku lalu kabur melarikan diri,” ungkap Iptu Zulkifli. Berkat keuletan dan kegigihan petugas di lapangan, hanya butuh waktu sekira 1 Jam 40 menit, akhirnya pelaku l ditangkap di persembunyiannya. Saat ini pelaku sudah ditahan di Mapolsek Menggala dan akan dijerat dengan Pasal 365 ayat 1 KUHPidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. (Win)
Minta Pengelola Tol Perbaiki Jalan Rusak Aktivitas pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang masih berlangsung, berdampak pada kerusakan pada beberapa jalan di wilayah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) dan Tulang Bawang (Tuba). Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) KERUSAKAN pada beberapa ruas jalan itulah yang dikeluhkan warga Tiyuh Lebuh Dalem Kabupaten Tuba, Tiyuh Lesung Bakti Jaya, Tiyuh Gilang Tunggal Makarta, Tiyuh Bujung Dewa Kabupaten Tubaba. Jika tidak ada kepedulian dari pengelola jalan tol untuk
melakukan perbaikan, warga dari 4 tiyuh tersebut berencana menggelar aksi damai pada Selasa (18/6) mendatang di wilayah KLB 2.CSDW Backing Plan 53 dan Backing Plan 55. Dalam aksinya nanti, masyarakat akan menyampaikan beberapa tuntutan terhadap pihak PT Waskita Karya selaku pengelola jalan tol dapat memperbaiki akses jalan yang telah rusak akibat
TANGKAP PANJAMBRET - POLSEK Menggala bersama Tekab 308 Polres Tulang Bawang menangkap AS (26), yang merupakan pelaku jambret tas di Jalan Lintas Sumatera (Jalintim), kemarin. Foto: Ist
kendaraan proyek jalan tol. "Akan ada warga dari 4 tiyuh yang akan melakukan aksi damai pada Selasa besok. Kita cuma meminta kepada pihak perusahaan supaya memperbaiki jalan kami yang rusak akibat kendaraan proyek yang melintas," Ucap Firdan, perwakilan warga sekitar, kemarin. Menurut dia, jalan yang rusak parah itu merupakan jalan lingkungan serta drainase. "Kami cuma berharap agar tuntutan kami bisa dipenuhi oleh pihak perusahaan. Ada 4 item tuntutan kami, setiap jalan yang rusak agar dapat dirigid beton, goronggorong yang rusak diganti baru,
jembatan-jembatan yang rusak diganti dan talut yang rusak juga diganti,” tandasnya. Firdan menambahkan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Mapolres Tulangbawang untuk melaksanakan aksi damai yang akan dilakukan di ruas jalan tol itu. "Kalau kata Kasat SPK Polres Tulangbawang tadi, ya dari polres mencoba untuk memfasilitasi terlebih dahulu dengan perusahaan. Kalaupun ada kejelasan dari perusahaan untuk bertanggung jawab penuh atas tuntutan kami, kami juga siap menerima apa yang menjadi kesepakatan," ujarnya. (Irawan/Lucky)
Jumat, 14 Juni 2019
LAMPUNG TENGAH
7
PEMERINTAHAN
Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien
Foto: Towo/Kupas Tuntas
TANDA TANGAN - BUPATI Lamteng Loekman Djoyosoemarto menandatangani berita acara serah terima jabatan 15 camat di Gedung Buguwai Jejamo Wawai Rumah Dinas Bupati, kemarin.
Bupati Loekman Minta Camat Harus Inovatif Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto menekankan kepada seluruh camat agar menjadi motor penggerak baik secara administrasi maupun pemerintahan. Lampung Tengah (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Loekman pada kegiatan serah terima jabatan 15 camat di Gedung Buguwai Jejamo Wawai Rumah Dinas Bupati, kemarin. Loekman mengatakan, camat adalah pemegang kewenangan pemerintahan
umum di kecamatan, sehingga semua permasalahan yang ada menajadi tanggung jawab camat. Camat juga harus melayani masyarakat secara keseluruhan. "Tugas camat itu umum, mengurus yang dari lahir sampai ke kuburan. Jadi semua urusan pemerintahan umum itu urusan camat, seperti urusan sosial, po-
litik, ekonomi, agama, dan budaya. Jadi kira-kira itulah yang harus dipahami oleh para camat," pesan Loekman. Menurut Loekman, camat harus memiliki inovatif dan terobosan untuk memajukan daerahnya. Jangan hanya bekerja menggugurkan kewajiban, tetapi harus bisa menggali potensi-potensi yang ada. "Siapkan diri kalian menghadapi dinamika kehidupan umum di daerah, dalam kondisi apapun harus siap,"tegasnya. Ditambahkannya, perge-
seran jabatan hal yang biasa dilakukan. Pergeseran disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. "Jangan beranggapan tidak jadi camat lagi itu artinya saudara tidak mampu, jangan berprasangka seperti itu," ungkapnya. Pertimbangan utama dalam pergeseran ini menurutnya, bagaimana agar para camat dapat bertugas bisa nyaman. "Jadi tidak usahlah berpikir macammacam, dan keputusan itu juga kita musyawarahkan didalam baperjakat," pungkasnya. (Towo)
LAMPUNG TENGAH - JAJARAN pegawai Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung Tengah menggelar halalbihalal di kantor dinas setempat, Kamis (13/6). Bupati Lamteng Loekman Djoyosoermarto ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyatakan tak ingin mendengar berita ada pasien sakit yang tidak dilayani di rumah sakit (RS) maupun puskesmas. “Saya tak mau dengar orang sakit ditolak karena alasan tak ada BPJS Kesehatan. Apa pun kondisinya, jika pasien datang berarti memerlukan batuan. Terlepas mampu atau tidak. Jangan sampai ada berita rumah sakit dan puskesmas menolak pasien karena tak punya duit atau tidak punya BPJS Kesehatan,” kata Loekman. Loekman menegaskan, akan memantau langsung lewat pemberitaan baik online, media cetak hingga ke media sosial. “Jika ada berita muncul, artinya kepedulian pemerintah tak sensitif,” tegas Loekman. Pelayanan kesehatan masyarakat, kata Loekman, harus ditingkatan dengan inovasi-inovasi. “Status pelayanan kesehatan harus ditingkatkan. Jadikan RSUD Demang Sepulau Raya benar-benar jadi kebanggaan masyarakat Lamteng. Harus lebih baik pelayanannya dari RS swasta. Penambahan fasilitas secara bertahap akan disiapkan,” ujarnya. Loekman juga minta pelayanan puskesmas akan diperbaiki. Puskesmas Gunungsugih akan dibangun tahun ini. “Ada juga yang minta dibangun Puskesmas Linggapura, Kecamatan Selagailingga. Ini akan kita pertimbangkan,” ungkapnya. Beberapa waktu lalu, lanjut Loekman, Lamteng bebas stunting sudah dideklarasikan. “Kita pernah deklarasi Lamteng bebas stunting. Saya minta data ulang stunting by name by address. Sampai sekarang ini, saya belum terima laporan. Jangan ngomong saja sudah,” sindirnya. (Towo)
KAMTIBMAS
Polres Gelar Apel Pengamanan PHPU LAMPUNG TENGAH - KAPOLRES Lampung Tengah AKBP I Made Rasma memimpin langsung apel kesiapan pengamanan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Lapangan Mapolres setempat, Kamis (13/6). Apel diikuti jajaran Kodim 0411 Lamteng, Brimob Gunung Sugih, gabungan pasukan Polres Lampung Tengah, petugas dishub, Pol PP dan Senkom Polri. Kapolres mengatakan, apel konsolidasi dilaksanakan sebagai sarana bersilaturahmi karena masih dalam suasana Idul Fitri. Dikatakan, dalam waktu dekat akan dilaksanakan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Sehingga Lampung sebagai penyangga Ibu Kota Jakarta tidak bisa lepas dari dinamika politik yang terjadi. “Untuk itu, melalui apel konsolidasi dan kesiapan pengamanan sidang PHPU 2019 ini, mari kita rapatkan barisan untuk bersamasama menjaga dan mengawal kelancaran pelaksanaan sidang PHPU tersebut, sesuai dengan tugas pokok, peran dan fungsinya masingmasing,” kata Kapolres. Ia berharap, pelaksanaan sidang PHPU 2019 di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan lancar, aman dan kondusif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Rls)
LAMPUNG SELATAN PEMERINTAHAN
Pekan Depan Gaji Ke-13 Cair LAMPUNG SELATAN - PEMERINTAH Kabupaten Lampung Selatan akan segera mencairkan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab setempat. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Fredy SM tidak menampik kabar soal pembayaran gaji ke-13 untuk ASN tersebut. "Iya, itu sudah saya tandatangani," kata Fredy, Kamis (13/6). Fredy menyebutkan gaji ke-13 tersebut akan dicairkan pada awal pekan depan. "Rencananya awal minggu-minggu depan sudah bisa dicairkan," ucapnya. Ia menjelaskan, untuk dasar hukum gaji ke-13 yakni PP 35 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor: 19 Tahun 2016 tentang gaji, pensiun atau tunjangan ke-13 PNS. Selain itu, Telegram Mendagri Nomor 188.31/3889/SJ tertanggal 15 Mei 2019 dan Perbu Bupati Lampung Selatan Nomor 15 tentang teknis pemberian tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketigabelas bagi pns, pejabat negara dan anggota DPRD di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Ia pun menekankan, agar gaji ke-13 itu dapat digunakan secara bijak untuk kepentingan pendidikan anak. "Intinya, untuk menunjang pendidikan anak bukan untuk hal-hal yang lain, sesuai dengan arahan pusat," kata Fredy. Untuk total pagu anggaran gaji ke-13 sebesar Rp35,4 miliar ditambah tukin untuk bulan Juni sebesar Rp6,1 miliar. "Totalnya, Rp41.552.705.091, untuk 8.028 PNS," pungkasnya. (Dirsah/Edu)
KEAGAMAAN
Ratusan Calhaj Lakukan Manasik LAMPUNG SELATAN - SEBANYAK 399 calon haji (Calhaj) asal Kabupaten Lampung Selatan akan melaksanakan manasik haji pada bulan Juni ini. Pelaksanaan manasik itu sendiri akan dilaksanakan di Aula Gedung PKK Kalianda selama dua hari. "Inshaa Allah akan digelar pada tanggal 19-20 Juni 2019 dengan total jumlah Calhaj sebanyak 399 orang," ujar Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Lampung Selatan Halimah Tusadiyah, Kamis (13/6). Ia menegaskan, untuk Calhaj asal Kabupaten Lampung Selatan yang telah melunasi biaya ongkos naik haji (ONH) sudah mencapai 100 pesen. "Alhamdulillah, sudah lunas semua. Tinggal mereka melaksanakan manasik yang disesuaikan dengan agenda Kemenang," katanya. Halimah menambahkan, kegiatan tersebut nanti akan diikuti oleh tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Petugas Ibadah Haji Daerah (TPIHD). "Kegiatan manasik haji ini dilakukan sebagai rangkaian sebelum para jemaah haji menjalankan ibadah haji. Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang, tata cara menunaikan ibadah haji," tandasnya. (Dirsah/Edu)
Foto : Ist
TINJAU LOKASU HUNTARA - Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto saat meninjau lokasi huntara di Desa Kunjir, beberapa waktu lalu.
Enam Bulan Pascatsunami Selat Sunda
Pembangunan Huntap Masih Belum Jelas Meski bencana tsunami telah enam bulan berlalu, hingga kini rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat korban tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan masih belum jelas. Lampung Selatan (Kupas Tuntas) KEPALA Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan I Ketut Sukerta menjelaskan, hingga kini proses untuk pembangunan huntap bagi korban tsunami Lampung Selatan baru dalam
proses penentuan lokasi (penlok). “Kalau untuk huntap belum, masih proses untuk penlok," kata Ketut, Kamis (13/6). Ia menjelaskan, Pemkab Lampung Selatan telah mengusulkan secara bertahap untuk penlok. Namun, pemerintah provinsi menolak dengan alasan aturan untuk lahan di bawah lima hektare
tidak melalui penlok. "Kalau kebutuhan lahan untuk pembangunan huntap itu memakan lahan sekitar 8 hektare. Itu termasuk untuk fasum di lokasi huntap," jelas Ketut. Ia menyampaikan, untuk gambaran lokasi huntap sendiri tidak akan berjauhan dari rumah milik warga yang bangunannya telah rata dengan tanah, akibat diterjang tsunami pada 22 Desember 2018 lalu. "Gambarannya di daerah Waymuli Induk, Waymuli Timur dan di Kunjir. Kita yakin mereka mau menjual lahan yang ada untuk di-
buatkan huntap. Nah, untuk harganya ditentukan oleh tim appraisal," jelasnya. Terkait dengan keluhan masyarakat hunian sementara (huntara) soal mahalnya biaya listrik selama tinggal di huntara, Ketut menyatakan bila pemerintah sifatnya hanya membantu pemasangan aliran listrik di masing-masing huntara. "Kalau biaya listriknya, ya dibebankan kepada masyarakat pengguna listrik dong, tidak bisa pemerintah juga yang menanggung biaya penggunaan listrik di huntara," tandasnya. (Dirsah/Edu)
8
Jumat, 14 Juni 2019
Polres Gelar Operasional Bulanan Way Kanan (Kupas Tuntas) POLRES Way Kanan melaksanakan gelar operasional bulanan di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan, kegiatan dihadiri Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro, Wakapolres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain, pejabat utama, Kapolsek jajaran Polres Way Kanan dan anggota Polres Way Kanan. Gelar Opsnal dibuka dan dipimpin langsung oleh Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro, dalam arahannya menyampaikan bahwa gelar opsnal ini merupakan kegiatan rutin bulanan yang dilakukan Polres Way Kanan. “Yakni bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi kegiatan selama satu bulan terakhir sehingga kinerja dan keberhasilan dapat tercapai dengan baik,”ucapnya. Sementara usai arahan Kapolres Way Kanan dilanjutkan paparan oleh para
WAY KANAN Kabag, Kasat dan Kapolsek Jajaran Polres Way Kanan yang bertujuan untuk menyampaikan evaluasi kegiatan yang dilakukan dan melaporkan kejadian serta situasi di wilayah hukum Polres Way Kanan. Dari hasil pendataan bulanan Gelar Operasional yang sudah dilaksanakan, Kapolres memberikan apresiasi kepada seluruh anggotanya atas kerja kerasnya selama ini dalam melaksanakan kegiatan satuan dan kegiatan masyarakat sehingga berjalan dengan lancar dan kondusif. Kapolres berharap dalam upaya pencegahan terus ditingkatkan jika ada permasalahan melalui peran bhabinkamtibmas yang intens dengan kegiatan di semua elemen masyarakat seperti lomba voli, sepak bola, pengajian bareng, gotong royong dan kerja bakti. “Bhabinkamtibmas langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk melaksankan sambang dan patroli secara rutin maka perlu di awasi Kasat Binmas dan Kapolsek jajaran sehingga berjalan dengan baik, jika tidak adanya sarana kontrol tersebut maka berpotensi kurang maksimal hubungan polisi dengan masyarakat,”ungkapnya. (Sandi)
Lapor Pak Gubernur! Jalan Provinsi Rusak Parah
Foto : Sandi/Kupas Tuntas
JALAN RUSAK - INILAH jalan provinsi penghubung Kecamatan Blambangan dan Kasui di Kabupaten Way Kanan yang kondisinya rusak parah.Foto dibidik Kamis (13/6).
Jalan provinsi penghubung Kecamatan Blambangan dan Kasui di Kabupaten Way Kanan mengalami kerusakan sepanjang 3 Kilometer. Way Kanan (Kupas Tuntas)
Foto : Sandi/Kupas Tuntas
OPERASIONAL BULANAN - POLRES Way Kanan melaksanakan gelar operasional bulanan di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan, Kamis (13/6).
DARI pantuan, kondisi badan jalan sangat memprihatikan, selain berlubang badan jalanpun rusak parah, kondisi ini diperparah dengan hilir mudiknya mobil bermuatan
sawit yang melebihi tonase. Bambang (32) salah satu warga Kampung Gistang Kecamatan Blambangan Umpu mengatakan, di daerah ini jalannya mengalami rusak parah. Kondisi tersebut diperparah apa bila memasuki musim penghujan maka akan terjadi genangan air cukup dalam, akibatnya masyarakat sekitar harus berhati-hati ketika melintasi jalan ini sedangkan sepanjang jalan peng hubung ini dari km 17 sampai Kasui sudah diperbaiki. “Hanya jalan ini saja yang tidak di perbaiki sekitar lebih kurang 3 km dari Dusun Kayu Ujan, depan SDN 2 Gistang
dan depan SMPN 3 inpres yang mengalami kerusakan yang cukup parah, sedangkan jalan ini masih satu arah. Kami sebagai warga di sini sempat heran kenapa jalan ini tidak diperbaiki,”terangnya. Terpisah, Toni (50) mengatakan, jalan ini merupakan akses jalan satu-satunya yang terdekat menghubungkan Kecamatan Blambangan Umpu dan Kasui. Pembangunan jalan Provinsi ini pengerjaan pertama di tahun 2017 dari km 17 ke Gistang Selatan sampai Kasui, dan pengerjaan kedua di lanjutkan di tahun 2018 dari km 20 sampai Bali Rejo se-
dangkan di dusun Kayu Hujan tidak diperbaiki sampai selesai pengerjaan kedua. "Harapan kami sebagai warga Kampung Gistang yang merasakan langsung dampak dari jalan itu, sangat berharap kepada bapak Arinal sebagai Gubernur Lampung yang baru dilantik agar memperbaiki jalan melalui Dinas terkait dikarnakan itu jalan provinsi. Jika tidak cepat diperbaiki jalan ini, sambung dia, akan semakin hancur dan pembangunan yang telah menghabiskan dana miliaran ini tidak dapat dinikmati seutuhnya oleh masyarakat. (Sandi)
TANGGAMUS
Sampah Menumpuk dan Keluarkan Bau Busuk di Pasar Kotaagung
Foto : Sayuti/Kupas Tuntas
SIDAK PASAR - SEKDAKAB Tanggamus, Hamid Heriansyah Lubis, melakukan sidak ke pasar Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Kamis (13/6).
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tanggamus, Hamid Heriansyah Lubis, mengadakan sidak ke pasar Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Kamis (13/6). Tanggamus (Kupas Tuntas) IA mengecek aktifitas pedagang, retribusi dan sampah di pasar terbesar di Bumi Begawi Jejama itu. Setiba di pasar, Ia menyoroti perihal masih adanya penumpukan sampah yang sampai menutupi draianse pasar, serta adanya perilaku warga yang membuang sampah di aliran siring seputaran Pasar Kotaagung. Usai melihat kondisi pasar, Lubis langsung menuju Dinas Perdagangan, Koperasi dan
Pasar dan melakukan diskusi singkat denga Kepala Dinas dan jajaran Staf Dinas Perdagangan. Kemudian Sekdakab Lubis, mengkoordinir Satuan Polisi Pamong Praja,Dinas Perhubungan untuk melakukan bersih - bersih pasar Kotaagung guna meringankan beban kerja pengangkut sampah. Menurut Lubis, langkah turun kelapangan bagi para pejabat Pemda adalah sebagai bentuk keperdulian dan menyusuri apa yang menjadi kendala di masyarakat. "Tugas dan pokok pemerintah daerah untuk selalu tahu apa yang jadi masalah dima-
syarakat, salah satunya dipusat keramaian di seluruh daerah, terutama pasar," katanya. Menurut Lubis, yang diperlukan oleh masyarakat terutama pada pasilitas umum adalah diantaranya keamanan, kenyamanan, kebersihan, perparkiran, ketertiban dan lain-lain. "Hal itu perlu saya lihat langsung, berdasarkan arahan ibu Bupati Tanggamus, untuk melihat langsung kondisi real di lapangan," kata dia. Lubis menyesalkan apa yang terjadi di pasar Kotaagung, karena dirinya melihat banyaknya penumpukan sampah, yang menimbulkan bau busuk dan tampak kotor. "Ternyata luar biasa, sampah dimana-mana, dan ini salah satu penyebab terjadi banjir diwilayah Kotaagung
terutama di pasar, sementara pasar Kotaagung merupakan pasar Kabupaten atau yang terletak di pusat kota," ujarnya. Terkait hal itu Sekda juga akan melakukan langkahlangkah kongkrit dalam penanganan sampah yang menumpuk di pasar tersebut. "Mulai hari ini kita akan melakukan langkah dan upaya, salah satunya dengan memanfaatkan SMK yang ada di Kabupaten Tanggamus ini untuk berinovasi membuat tong sampah yang ada rodanya. Sehingga Sokli pasar bisa masuk ke gang-gang untuk mengangkut sampah dari tokotoko yang ada dilingkungan pasar Kotaagung," ungkapnya. Selanjutnya Sekda berharap kepada seluruh dinas terkait, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama pedagang pasar khususnya di kios-kios untuk menyiapkan penampung sampah sementara. "Minimal kardus, sehingga petugas Sokli dapat lebih mudah untuk mengangkutnya, dan memberikan kesadaran kepada warga pasar agar tidak membuang sampah sembarangan, dan saya harap setiap kios memiliki kotak sampah masing-masing, agar keadaan pasar kita ini menjadi bersih," tandasnya. Tampak hadir dalam kunjungan mendadak tersebut diantaranya, Kepala Dinas Perhubungan Razi Azanisa, Kasat Pol PP Yumin BA, Camat Kotaagung beserta jajaran, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, serta UPT pasar Kotaagung. (Sayuti)
Polres Tanggamus Gelar Apel Pasca Ops Ketupat Tanggamus (Kupas Tuntas) POLRES Tanggamus, Kodim dan stakholder terkait melaksanakan apel konsolidasi di Lapangan Mapolres Tanggamus, Kamis (13/6). Konsolidasi sebagai bentuk penghargaan kepada personel yang terlibat pengamanan Operasi Ketupat Krakatau 2019 dan Persiapan PAM Sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Wilayah Hukum Polres Tanggamus. Apel dipimpin Kapolres Tanggamus, AKBP Hesmu Baroto, didampingi Kasdim 0424/TGM Mayor Inf. Suhada Erwin serta dihadiri Staf Ahli Bupati Tanggamus Herry Heriyadi mewakili Bupati Hj. Dewi Handajani, pejabat utama (PJU) Polres, Kapolsek Jajaran dan Forkopimda Tanggamus. Sementara dalam pasukan apel itu sendiri tampak pleton gabungan TNI Kodim/0424, gabungan kepolisian, Dishub dan Senkom Mitra Polri. Dalam sambutannya, Kapolres mengawali penyampaianya "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H, Minal Aidzin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin,". Menurutnya, apel konsolidasi bertujuan untuk melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kesesuaian antara perencanasn dan pelaksanaan dalam pengamanan termasuk mengecek kelengkapan personel, sarana prasarana pendukung lainnya yang telah dikerahkan pada OKK-2019. "Dengan demikian dapat diketahui segala keberhasilan maupun kekurangan serta kendala dalam pelaksanaan tugas, sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi pe-
laksanaan tugas kedepan agar lebih baik lagi," kata AKBP Hesmu Baroto membacakan amanat Kapolda Lampung Irjen Pol. Purwadi Arianto. Kapolres juga bersyukur atas berlangsungnya OKK2019 berjalan dengan aman, lancar dan tertib, sehingga sampai dengan saat ini situasi Kamtibmas di Provinsi Lampung tetap kondusif. "Personel gabungan dengan kekuatan 4.682 personel yang terdiri dari 2.326 anggota Polri, 298 TNI, 430 Dishub, 257 Pramuka dan 503 Ormas lainya sukses mendapatkan apresiasi bapak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, yang disampaikan pada Video Confrence, Senin, 10 Juni 2019 lalu," ucapnya. Kesempatan itu juga Kapolres juga apresiasi dan ucapan terima kasih Kapolda Lampung kepada seluruh perseonel Polri, TNI serta seluruh pihak terkait atas komitmen yang tinggi, kesungguhan, kerja keras, kinerja, dedikasi dan kerjasama yang telah ditunjukan. "Kiranya segala upaya dan usaha kita dapat memberika manfaat dan kontribusi bagi masyarakat khususnya yang melaksanakan mudik ebaran lebaran 2019," tuturnya. Ditambahkan Kapolres, bahwa dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan sidang PHPH 2019 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Dimana provinsi Lampung sebagai penyangga ibukota Jakarta tidak bisa lepad dari dinamika politik yang terjadi di Jakarta. "Untuk itu, melalui apel konsolidasi dan kesiapan pengamanan sidang PHPU 2019 ini, mari rapatkan barisan untuk bersama-sama menjaga dan mengawal kelancaran pelaksanaan sidang PHPU sesuai tugad dan peran masing-masing," pungkasnya. (Sayuti)
Jumat, 14 Juni 2019
SAMBUNGAN
KPK Imbau Sjamsul Nursalim Pulang ke Indonesia Jakarta (Kupas Tuntas) KPK meminta tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim untuk kooperatif dan segera kembali ke Indonesia. KPK akan memberi ruang kepada Sjamsul bila ingin menyampaikan bantahan terkait kasus yang menjeratnya Itu. "Saya kira bagus ya kalau ada bantahan, apalagi bantahan itu disampaikan langsung oleh tersangka. Sebenarnya tersangka punya hak, punya ruang untuk menyampaikan bantahan. Jadi datanglah ke Indonesia sampaikan bantahan itu di depan penyidik," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (13/6). Febri mengatakan keterangan Sjamsul di depan penyidikan akan menjadi sangat penting untuk kelanjutan proses hukum terhadap kasus tersebut. Keterangan atau bantahan dari Sjamsul itu akan dimasukkan dalam berkas. Untuk itu, KPK meminta Sjamsul datang mememuhi
panggilan pemeriksaan. "Kami dengan senang hati menerima itu. Itu akan lebih baik dan bisa kita sebut sifat kooperatif terhadap proses hukum. Nanti kalau dipanggil KPK datang dan sampaikan bantahan-bantahan tersebut ada ruang yang diberikan hukum acara kita," ucapnya. Selain itu, Febri memastikan KPK tetap memiliki kewenangan dalam memproses kasus dugaan korupsi BLBI yang menjerat Sjamsul tersebut. Sebab KPK menyebut kasus BLBI belum termasuk dalam kasus yang kadarluarsa. "Peristiwa ini terjadi pada tahun 2004, kadarluarsa itu 18 tahun. Jadi rangkaian peristiwa tersebut masih masuk kewenangan KPK menangani perkara," sebutnya. Tak hanya itu, KPK juga mendapatkan bukti-bukti penguat keterlibatan Sjamsul dalam kasus BLBI berdasarkan fakta di persidangan Syafruddin Arsyad Temenggung. Dalam persidangan itu, Menurut Febri, majelis hakim menyebut Sjamsul terbukti mendapat keuntungan Rp
“
Kami dengan senang hati menerima itu. Itu akan lebih baik dan bisa kita sebut sifat kooperatif terhadap proses hukum
�
4,58 triliun. "Bahkan hakim juga mengatakan Sjamsul Nursalim diduga mendapatkan dan diuntungkan Rp 4,58 triliun dalam perkara ini. Tentu karena fakta hukumnya sudah jelas, maka dugaan itu perlu kami kembangkan lebih lanjut dalam proses penyidikan ini," ungkapnya. Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ditetapkan sebagai tersangka kasus dana BLBI. Sjamsul diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun terkait kewajiban yang tidak dibayarkan Sjamsul dalam pengambilalihan pengelolaan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) oleh BPPN. (Dtc)
Menkeu Pastikan Gaji ke-13 Cair 1 Juli Jakarta (Kupas Tuntas) MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) alias PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri cair pada 1 Juli 2019. "PNS kan sekarang prosesnya seluruh Satker sedang mengajukan ke kita. Pencairan selalu 1 Juli, tapi proses tadi pagi (Kemarin) saya lihat sudah cukup banyak Satker sudah mulai ajukan" kata Sri Mulyani, Kamis (13/6). Dikatakan, gaji ke-13 untuk para abdi negara ini sebagai biaya masuk sekolah di tahun
ajaran baru. Oleh karena itu, proses pencairan dibedakan dengan tunjangan hari raya (THR). Adapun, waktu pencarian gaji ke-13 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Sesuai bunyi Ayat 4 pasal (3) PP tersebut, gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI,
Arinal ... kepada seluruh tokoh adat maupun tokoh masyarakat Lampung yang menyiapkan serta hadir dalam penyambutannya. "Bangga dan juga haru, semua ikut berpartisipasi dan berkumpul bersama seluruh adat Lampung, kita di sini semua bersatu karena saya lihat ada suku Pepadun, Sai Batin, Terbanggi, Sungkai, Waykanan, Pubian dan semuanya," ujar kata Arinal. Arinal mengungkapkan, tokoh adat Lampung akan menjadi bagian dari membangun Provinsi Lampung. "Saya janji Insha Allah berbagai adat kita ini akan menjadi bagian dari pembangunan masyarakat untuk membantu dalam memudahkan persoalan. Tokoh-tokoh ini akan bersama saya untuk tampil melakukan pembinaan untuk memajukan anakanak Lampung," kata Ketua DPD I Golkar Lampung ini. Arinal menyebutkan diri-
Dari Hal 1
nya sebagai Gubernur Lampung yang akan membangun Lampung dari semua aspek. "Saya siap melaksanakan untuk memecahkan segala persoalan, doakan saya dan dengan kita bersinergi, kita pasti bisa. Saya akan membangun ekonomi kerakyatan, memberikan fasilitas untuk semua kebutuhan petani dan akan memberikan Rp25 Juta/ orang melalui program Kartu Petani Berjaya," ungkapnya. Arinal juga meminta sinergi Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kabupaten/Kota perlu dilakukan. "Kita juga akan lakukan koordinasi bersama bupati dan wali kota, Insha Allah masyarakat akan ada perubahan," katanya. Arinal juga menegaskan jika dirinya bersama Wagub Nunik akan langsung bekerja sebagai pemimpin masyarakat Lampung. Pasalnya, sejak jauh hari ia beserta jajarannya telah berkonsultasi
Pengusaha ... kan agar perusahaannya dicabut sementara izinnya untuk mengikuti kegiatan tender pengadaan barang dan jasa. Warning KPK tentu patut diapresisi, paling tidak untuk memberikan efek jera terhadap pengusaha-pengusaha yang pernah bermasalah dengan hukum. Sehingga bisa menjadi shock therapy bagi pengusaha lainnya agar tidak melakukan hal serupa. Jika memang sudah berulang kali melakukan kesalahan serupa, tidak berlebihan jika pengusaha dan perusa-
Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan anggaran untuk membayar gaji ke-13 mencapai Rp 20 triliun. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Haryowiryono mengatakan, diperkirakan sebesar angka Rp 20 triliun. Marwanto bilang, proses pengurusan pencairan gaji ke-13 sudah bisa diajukan oleh satuan kerja (Satker) ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN). (Dtc)
dengan sejumlah kementerian, dalam merancang program kerja. "Sudah tinggal actionnya, tidak lagi merancang siapa dan apa dan sebagainya dan sebagainya," ujar Arinal. Tak lupa, Arinal turut meminta dukungan dari semua elemen masyarakat Lampung. "Saya siap melaksanakan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, saya minta doanya karna saya yakin kita bisa," imbuhnya. Usai penyambutan di Bandara, Arinal-Nunik langsung menuju Rumah Dinas Jabatan Gubernur Lampung, Mahan Agung. Turut hadir dalam penyambutan di Bandara, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Taufik Hidayat, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Irwan Sihar Marpaung dan Plt Asisten Administrasi Umum Provinsi Lampung Minhairin. Hadir juga Ketua MPR Zulkifli Hasan. (Erik/Ant) Dari Hal 1
haannya masuk daftar hitam (black list), dan dilarang mengikuti semua tender proyek di lingkungan pemerintah daerah. Jika hanya pengusahanya saja yang menjalani sanksi pidana, sementara perusahaannya tidak disanksi apa-apa dikhwatirkan tidak akan memberikan efek jera. Sudah bukan rahasia lagi, seorang pengusaha memiliki lebih dari satu perusahaan. Ini dilakukan dengan tujuan diduga untuk memonopoli pekerjaan proyek milik pemerintah daerah.
Memang mungkin kurang bijak jika hanya satu kesalahan, lalu seseorang dihukum seumur hidup untuk tidak bisa menggeluti usahanya lagi. Mungkin bisa diberikan alternatif sampai dua atau tiga kali jika masih melakukan kesalahan serupa, maka black list selamanya bisa diterapkan. Ini dilakukan untuk memberikan perlindungan agar proyek pembangunan yang dikerjakan bisa profesional dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. (**)
Penyuap ... tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 bulan," kata Novian Saputra saat membacakan putusan. Novian juga menyatakan jika Sibron Azis tidak membayar denda, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Sementara terhadap Kardinal jika denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 bulan. Ia juga menguraikan pemilik PT Subanus Sibron Aziz dan pegawainya Kardinal memberikan hadiah atau suap sebesar Rp1,58 miliar kepada penyelenggara negara yakni Khamami secara bertahap. "Yang diberikan secara bertahap dalam waktu yang tidak lama, pertama Mei 2018 sebesar Rp 200 juta, Agustus 2018 sebesar Rp 100 juta, dan terakhir Rp 1,280 miliar," papar Novian. Novian menjelaskan pertimbangan yang memberatkan kedua terdakwa yakni telah merusak institusi negara dengan memberikan sejumlah hadiah dan tidak membantu memberantas korupsi. "Yang meringankan tidak pernah dihukum, dalam persidangan bertindak sopan, menyesali perbutannya dan memiliki tanggungan keluarga," ujar Novian. Usai membacakan putusan, Novian langsung menanyakan kepada terdakwa Sibron Azis dan Kardinal atas vonis tersebut. "Saudara memiliki hak menerima, pikir-pikir atau banding. Banding ini akan diajukan ke PT bisa jadi putusan rendah bisa juga tinggi. Silahkan konsultasikan dengan kuasa hukum," ujar Novian. Lalu Sibron Azis dan Kardinal minta waktu berkonsultasi dengan kuasa hukum masingmasing. "Bagaimana?" tanya Novian. "Kami serahkan ke kuasa hukum," jawab Sibron bersamaan dengan Kardinal. Kuasa hukum kedua terdakwa pun menyatakan menerima atas putusan majelis hakim. "Kami menyatakan me-
Dari Hal 1
nerima putusan tersebut," kata Luhut Simanjutak selaku kuasa kukum Sibron Azis. "Setelah berdiskusi kami tim kuasa hukum Kardinal juga menerima atas putusan ini," ungkap Fedhli Faisal selaku kuasa hukum Kardinal. Berbeda dengan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyatakan pikirpikir atas putusan majelis hakim. "Kami menyatakan pikir-pikir," tegas JPU KPK Subari Kurniawan. "Karena kuasa hukum menerima namun JPU pikir-pikir, maka putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. maka sidang dinyatakan ditutup," ujar Novian sembari mengetuk palu. Siap Buktikan Perbuatan Taufik Hidayat Masih dalam perkara yang sama yakni suap fee proyek di Kabupaten Mesuji, JPU KPK yakin bahwa surat dakwaan terhadap terdakwa Taufik Hidayat sudah sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga surat keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh kuasa hukum Taufik Hidayat dinilai jaksa tidak dapat dibenarkan. Jaksa KPK Wawan Yunarwanto menilai, ada dua hal yang menjadi keberatan dari kuasa hukum Taufik Hidayat, yakni keberatan atas dakwaan yang menyebutkan bahwa Taufik Hidayat memiliki keterkaitan dengan penerimaan uang kepada Khamami senilai Rp850 juta dari Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Mesuji Tasuri. Dan penerapan pasal 55 KUHP terhadap Taufik Hidayat. "Intinya mereka keberatan karena dua hal. Pertama tidak ikut terkait Rp850 juta. Dan status Taufik menurut kuasa hukum adalah saksi. Tidak terlibat dan keberatan pada penerapan pasal 55," ujar Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipkor Tanjung
ERU ... ngamanan gajah liar yang melibatkan gajah jinak dilakukan sejak tahun 2011. Melibatkan pula 68 personel terbagi atas 24 PNS dan 44 anggota pam swakarsa yang direkrut dari masyarakat desa penyangga. “Meskipun saat menghalau gajah liar menggunakan gajah jinak, bukan berarti memaksa gajah jinak dan
gajah liar untuk bertarung. Kami ada trik sendiri, agar gajah jinak menjadi radar. Karena gajah akan lebih pekak dengan keberadaan rekannya," terang Najamudin. Terkait kejadian keluarnya gajah liar di Tegalyoso saat lebaran lalu, Najamudin mengaku anggotanya kecolongan sehingga terlambat
melakukan penghalauan. Sebab lanjut dia, saat itu situasinya masih hari raya Idul Fitri dan anggota ERU banyak yang keluar hutan untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga dan kerabatnya. "Kita akui keluarnya gajah liar di Tegalyoso, karena kecolongan akibat momen lebaran," ungkapnya. (Agus) Dari Hal 1
struktur. Arinal mengaku, sangat konsen untuk memperbaiki kondisi infrastruktur di Lampung. Ia mencontohkan, kerusakan pada ruas Jalan Mayor Jendral Ryacudu, Korpri, Bandar Lampung, yang sempat menjadi polemik di masyarakat. "Pemprov telah melakukan tender, tapi baru bisa dilaksanakan pembangunannya bulan Juli. Sementara perbaikan itu tidak harus menunggu bulan Juli, maka saya akan melibatkan pengusaha.
Bupati ... Menurut Fajril, Bupati Umar menilai apa yang dilakukan kedua pejabat itu dianggap tidak sejalan dengan program Pemerintah Daerah yang mengedepankan kelestarian lingkungan hidup dan juga pengembangan pariwisata. "Bupati juga telah mendapatkan penjelasan dan klarifikasi dari dua kepala dinas tersebut bahwa keduanya tidak bermaksud untuk menganiaya satwa. Namun walaupun demikian hal tersebut sangat disesalkan, dan ka renanya dimohon agar tidak diulangi di kemudian hari," kata Fajril, Kamis (13/6). Menurut Fajril, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat saat ini memiliki beberapa program unggulan yang bertujuan untuk menjaga kelesta-
Karang, kemarin. Atas keberatan tersebut, jaksa beranggapan bahwa semuanya akan terbukti dengan catatan persidangan harus digelar terlebih dahulu. "Untuk menilai itu semua, maka harus dibuktikan dulu dengan melangsungkan persidangan," terang Wawan Yunarwanto. Dia menjelaskan makna dari pasal 55 KUHP tidak selalu harus diartikan sebagai tindakan kejahatan yang secara utuh dilakukan. "Kalau pasal 55 itu nggak mesti ikut secara keseluruhan. Sebagian saja dia mengetahui, dia sudah masuk kategori pasal 55," ujarnya. Konteks protes kuasa hukum terhadap pasal 55 KUHP dianggap jaksa telah melampaui pengajuan keberatan terhadap dakwaan KPK. "Kalau mau dibantah soal pasal 55 itu, harus dibuktikan dulu di persidangan. Kita minta hakim untuk melihat bahwa dakwaan itu sah, tidak ada cacat. Dari situ nanti kita buktikan sama," ungkapnya. Pada akhirnya, jaksa akan tetap mengikuti apa yang menjadi keputusan dari majelis hakim. Jaksa siap membuat dakwaan baru kepada Taufik Hidayat apabila majelis berpendapat kalau keberatan kuasa hukum adalah benar. "Nanti hakim akan memberikan keputusan. Keputusannya hari Senin depan. Kalau dakwaan kita tidak diterima, akan kita buat lagi dakwaannya," tandasnya. Sementara Kuasa hukum Taufik Hidayat, Masyhuri Abdullah berpendapat kalau kliennya tidak seharusnya didakwakan mengetahui penerimaan uang senilai Rp850 juta. "Kita serahkan sepenuhnya ke hakim. Kami tetap pada prinsip pertama. Kami tolak soal keterlibatan klien kami dalam peristiwa Rp850 juta dari Tasuri. Harusnya didakwakan yang mengenai penerimaan Rp1,580 miliar," imbuhnya. (Ricardo) Dari Hal 1
Janji ... dalam satu tahun masa kerjanya ke depan. Menurut dia, pembangunan di Provinsi Lampung tidak bisa hanya mengandalkan APBD saja, namun perlu didukung APBN. "Lampung ini juga merupakan provinsi yang sangat strategis karena di ujung pulau Sumatera, potensi ekonominya luar biasa, maka dibutuhkan kerja keras untuk membangunnya," tuturnya. Sektor lain yang prioritas dikembangkan adalah infra-
9
Kami sisipkan sebagian zakat mal untuk pembangunan jalan. Insha Allah Juli nanti akan dilakukan pembangunan dengan rigid beton," terangnya. Dikatakannya, ruas Jalan Ryacudu merupakan aspek yang sangat penting sebagai penghubung antara jalan nasional dengan pintu Jalan Tol Trans Sumatera. Serta sebagai akses jalan menuju Institut Teknologi Sumatera (Itera). Ia berharap jalan itu bisa menjadi percontohan di Provinsi Lampung. (Erik) Dari Hal 1
rian lingkungan, diantaranya QForest, pembuatan taman, pembangunan agrowisata, dan pembuatan Taman Kura-kura. "Karenanya, diharapkan agar seluruh pejabat, aparatur, dan masyarakat dapat seiring sejalan mensukseskan program-program tersebut,"ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulangbawang Barat Ahmad Haryanto dan Kepala Dinas Perikanan Hidarsan telah menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan atas kejadian itu. "Pemohonan maaf disampaikan kepada semua pihak, pencinta lingkungan hidup, pencinta satwa (kura-kura), aktifis lingkungan hidup, organisasi pencinta lingkungan hidup seperti Walhi dan se-
bagainya, termasuk juga kepada Pemerintah Daerah dan jajaran pimpinan. Kami berjanji tidak akan mengulangi lagi," kata Ahmad Haryanto. Ahmad Haryanto menjelaskan bahwa tidak ada niat ataupun unsur kesengajaan dirinya bersama Kepala Dinas Perikanan Hidarsan untuk menganiaya satwa (Kurakura) sebagaimana foto yang telah beredar di media sosial. "Foto diambil saat pembersihan Taman Kura-kura, dan pada saat itu dirinya juga membersihkan cangkang Kura-kura. Dia bersama Kepala Dinas Perikanan Hidarsan merupakan relawan di Taman Kurakura Tubaba yang salama ini turut membantu pengembangan kegiatan taman tersebut," ungkapnya. (Irawan/Lucky)
10
Jumat, 14 Juni 2019
SELEBRITI
Gading Marten Dijodohkan Dengan Anak Susi Pudjiastuti Setelah bercerai dengan Gisella Anastasia, Gading Marten diketahui dekat dengan beberapa wanita. Gading Marten sempat dekat dengan seorang dokter bernama Citra Juvita. KUPAS TUNTAS JAKARTA - YANG terbaru, nama Gading Marten dikaitkan-kaitkan dengan putri Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, bernama Nadine Kaiser. Garagaranya adalah Gading Marten sempat memamerkan fotonya sedang bersama Nadine Kaiser dan Susi Pudjiastuti di Instagramnya
beberapa waktu lalu. Dari situ, banyak warganet yang mendoakan agar Gading Marten dan Nadine Kaiser berjodoh. Terkait hal tersebut, ayah Gading Marten angkat bicara. Menurut Roy Marten, pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi di momen Lebaran saja. "Eggak lah. Itu kan yang saya tau lebaran silahturahmi
ketemu bu Susi, foto-foto, hanya itu saja yang tahu," kata Roy Marten saat syukuran Toko Barang Mantan di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/6). Soal gosip-gosip yang beredar tentang anaknya itu, Roy Marten tidak memusingkannya. Ia justru menanggapinya dengan bercanda. "Ya nanti giliran foto sama Sophia Latjuba katanya sama Sophia, nanti sama Luna Maya, nanti sama dokter. Itu artinya satu, anak saya keren," kata Roy Marten. (Lp6)
Gading Marten
Gara-Gara Asma, Ahmad Dhani DPRD Gelar Paripurna Masuk Sel Bebas Rokok HUT Kota Metro ke-82 ADVERTORIAL
KUPAS TUNTAS JAKARTA - AHMAD Dhani, telah kembali ke Rutan Cipinang, Jakarta, setelah sebelumnya sempat dipindahkan ke Surabaya. Kepala Rutan Cipinang, Oga Darmawan, membenarkan pihaknya sudah menerima Ahmad Dhani beserta berkasnya. Oga Darmawan menjelaskan, Ahmad Dhani, tiba dalam kondisi sehat. Saat ini, berkas Ahmad Dhani tengah dilakukan pengecekan.
DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna dalam rangka Peringatan Hari Jadi (HUT) Kota Metro ke-82 tahun 2019, di Lantai 2 Gedung DPRD setempat, Kamis (13/06/2019). Metro (Kupas Tuntas) PARIPURNA dipimpin Ketua DPRD Kota Metro, Anna Morinda. Hadir Walikota Metro, H Achmad Pairin dan Wakil Walikota Metro, Djohan. Hadir juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Fitter Syaboedin, Perwakilan Bupati Lampung Tengah, 16 anggota DPRD Kota Metro, dan Walikota dan Wakil Walikota pada periode lalu, Wakil Ketua DPRD periode 2004 dan 2009, para Anggota Fokorpimda Kota Metro, Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Metro, pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Bank, Pimpinan Ormas Kota Metro, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat. Dalam sambutan Walikota Metro Achmad Pairin mengatakan, selama 82
SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f. Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub. Lim Sriyani 081279165253
DIJUAL DIJUALcepatsebidangTanahLebar52 meter Panjang 70 meter di Seputaran Terminal Menggala Lingkungan Gambar Gunung Sakti Kelurahan MenggalaSelatanKecamatanMenggala KabupatenTulangBawangatautepatdi samping Hotel Sarbini, Sangat cocok untuk mengembangkan usaha anda. Hubungi Yuni Tarmisi : 081294478630
SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIA PARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.
tahun Kota Metro telah menunjukan jati dirinya sebagai Kota yang aman dan sejahtera, yang ditandai dengan sebagai Kota yang layak anak. “Kita juga bersyukur walau kita bukan kota yang luas, namun kita mempunyai kemampuan menaikan ekonomi masyarakat. Namun kita juga harus menyadari bahwa, membangun Kota Metro butuk kerjasama, gotong royong untuk mencapai tujuan kita menjadi Kota Metro yang baik,” kata Pairin. Ia mengungkapkan, Kota Metro tergolong Kota yang berhasil, dimana ditunjukan dari pembangunan indek yang diatas rata-rata nasional dan provinsi. “Hal ini juga menunjukan bahwa masyarakat kita hidup secara sejahtera, dan ditambah dengan pretasi yang diberikan oleh para pelajar SD dan SMP Kota
JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.
KOST-KOSTANhrian/minggu/Bln,Fas: AC,TV,Kmrmandididalam,ParkirLuas &Aman.Hub.085384565777.Jln.P.Antasari No.171B.Lampung,HrgMulai100rb/Hari. TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.
Metro di tingkat provinsi dan tingkat Nasional. Mudahmudahan di tahun ke 3 masa jabatan kami, Kota Metro bisa menjadi destinasi wisata keluarga,” ucapnya. Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Lampung yang diwakili Fitter Syaboedin atas nama Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat HUT Kota Metro yang ke-82. “Semoga di umur ini tetap jaya dan terus meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Metro,” jelas Fitter Syaboedin. Diakhir sambutannya Syaboedin melalui momentum hari jadi Kota Metro ke82 Tahun ini, ia mengajak semuanya untuk bersamasama melakukan evaluasi. “Evaluasi ini mencakup keberhasilan, kegagalan, kelemahan, hambatan, tantangan serta peluang bagi kita semua untuk bersama-sama memajukan Kota Metro yang kita cintai. Semoga Kota Metro tetap jaya dalam membangun masyarakat sejahtera,” tandasnya. (Adv)
PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.
DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub NoTlpKantor(0721)486313/BapakBoy :085269222797/Bapak Ari:085208466595.
JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909,081272193361,0811919121 PENGISIAN RACUN API
HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020
Oga Darmawan, ruang tahanan tersebut bebas dari asap rokok. "Ya itu sudah kita perhitungkan bahwa nanti menempati kamar, satu kamar yang tidak perokok," kata Oga Darmawan. Rupanya hal itu dilakukan atas pertimbangan kesehatan Ahmad Dhani yang memiliki riwayat asma, "Jadi karena beliau menderita penyakit asma, jadi bebas asap rokok lah," lanjutnya. (Lp6)
Cut Tari Ingin Menikah Lagi
RUMAH KONTRAKAN KOST-KOSAN
"Kami sudah menerima yang bersangkutan beserta dengan berkasnya lengkap, dan sekarang kita sedang lakukan pengecekan berkas kemudian fisik. Kita juga periksakan dengan dokter yang ada di Rutan tentang kesehatannya," kata Oga Darmawan, di Rutan Cipinang, Jakarta, Kamis (13/6). Di Rutan Cipinang, Ahmad Dhani akan menempati Blok Barito lantai 3 bersama dengan 11 tahanan lainnya. Disampaikan
CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238
KUPAS TUNTAS JAKARTA - CUT Tari mengaku ingin menikah lagi saat ditanya oleh awak media usai menghadiri pesta ulang tahun Thomas Djorghi di kawasan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/6). "Eh, semua orang ingin menikah kan," jawab Cut Tari sambil tertawa. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, Cut Tari tidak ingin menjawab pertanyaan terkait rumor yang beredar dan menyatakan dirinya pernah menikah dengan Richard Kevin. "Oh, tadi kan ulang tahun Thomas ya, nggak, nggak," sahut Cut Tari yang hendak meninggalkan awak media. Meski sempat tak ingin menjawab pertanyaan lagi, artis keturunan Aceh ini akhirnya mau melanjutkan wawancaranya kembali. Lalu, Cut Tari kembali tak menjawab pertanyaan terkait hubungan asmaranya saat ini. "Tadi cuma ulang tahun aja loh ya, ih gitu ya," jawabnya.
KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha). 07215613282.
MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota. Hubungin segera: 085216105475. Drs. Edison E. Sinurat.
KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.
Cut Tari
Lalu Cut Tari langsung berpamitan dan pulang bersama temannya. Cut Tari resmi bercerai dari Yusuf Subrata di Pengadilan Agama Jakarta Timur, (12/3/2014). Perceraian mereka berlangsung cepat setelah hakim memutus verstek perkara tersebut.
KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4. Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.
JUAL BELI LOGAM MORAJaya,jualbelilogam,besituadll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem sampingsopjanda.Hubungi:081379933788
Tari dan Yusuf menikah pada 9 Januari 2004. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai satu orang anak, yaitu Sidney Azkassyah Yusuf. Pada 18 Desember 2013, Yusuf mengajukan gugatan cerainya setelah setahun pisah rumah. (Kps)
PELANTIKAN GUBERNUR LAMPUNG
Jumat, 14 Juni 2019
11
Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166
WWW.KUPASTUNTAS.CO
Email kupastuntas7@gmail.com
Rp4000 | JUMAT, 14 JUNI 2019 www.kupastuntas.co
Pilkada Serentak 2020 Pecahkan Rekor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan Pilkada Serentak 2020 akan diikuti oleh 270 daerah tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Jumlah ini berbeda dari prediksi KPU sebelumnya, 273 daerah. Jakarta (Kupas Tuntas) KAPUSPEN Kemendagri, Bahtiar, menyebut tiga daerah pemekaran yang disebut KPU sebelumnya tidak ada karena pemekaran sedang dimoratorium. “Tahun 2020, pilkada akan diikuti 270 daerah, tidak ada pemekaran, moratorium," kata Bahtiar, Kamis (13/6). Bahtiar merinci Pilkada Serentak 2020 akan meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Jumlah tersebut memecahkan rekor pilkada serentak dengan
jumlah daerah terbanyak di Indonesia. Jumlah daerah di Pilkada Serentak 2020 memang berbeda dari lima tahun sebelumnya. Sebab Pilkada Kota Makassar yang digelar 2018 harus diulang karena calon tunggal kalah dari kotak kosong. Pada 2015, KPU menggelar pilkada serentak dengan menyertakan 269 daerah. Pada 2017, pilkada serentak mencakup 101 daerah. Sementara pada 2018, ada 171 daerah yang ikut pilkada serentak. Merespons persiapan Pilkada 2020 yang sudah dimulai KPU, Kemendagri mener-
bitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2019. Bahtiar menyebut aturan ini sebagai rujukan pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran pilkada serentak dalam APBD 2020. Aturan tersebut bakal mulai disosialisasikan pada 18 Juni mendatang. “Diharapkan agar Pemda dan DPRD mempedomani Permendagri tersebut dalam penyusunan APBD tahun 2020," pesannya. Sebelumnya, Ketua KPU RI, Arief Budiman, menyampaikan persiapan Pilkada Serentak 2020 dimulai bulan ini. Ia menyebut ada 270 daerah yang sudah pasti ikut. Lalu ada tiga daerah pemekaran yang berpotensi ikut jika memenuhi syarat. Persiapan, kata Arief, akan dimulai dengan merumuskan peraturan KPU baru sebagai landasan hukum. ”Jadi ini
Kemenhub Batal Larang Diskon Tarif Ojol JAKARTA - KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) batal melarang diskon atau promo ojek online (ojol). Sebelumnya, Kemenhub sempat mengumumkan rencana larangan diskon ojol untuk menghindari 'predatory pricing' atau pemasangan tarif serendahrendahnya untuk menyingkirkan pesaing dalam bisnis tersebut. Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, kebijakan terkait diskon tarif hendaknya melalui usulan dari pemangku kepentingan (stakeholder) ojol. “Promo kalau memang nanti ada usulan baru kami bahas. Itu adalah usulan dari stakeholder, bukan kami yang mau atur-atur," katanya, Rabu (12/6). Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, menjelaskan, pembatalan larangan tersebut dilakukan karena Kemenhub tidak memiliki wewenang dalam mengatur diskon tarif ojol. Kewenangan mengatur berada di tangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “Kalau tadinya begini, aturan itu rencana di regulasi kami. Tetapi setelah diskusi dengan KPPU bahwa kami sudah tentukan tarif batas atas dan tarif batas bawah sudah benar demikian, tapi kalau diskon bukan diatur di ranah kami. Sementara demikian, tidak akan mengatur (diskon ojol) karena ternyata itu bukan ranah kami," jelasnya. Masih kata Budi, pihaknya telah berdiskusi dengan KPPU, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait diskon tarif ojol sebelum Lebaran 2019 lalu. Hasilnya, KPPU menyatakan bahwa rezim angkutan umum tidak mengenal diskon, namun hanya sebatas tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaima diatur oleh Kemenhub. Bahkan, lanjutnya, KPPU menyampaikan kalau ada potensi persaingan tidak sehat akibat diskon tidak boleh dibiarkan. Namun, ia menyatakan pengaturan diskon itu merupakan wewenang KPPU. (Dtk)
akan kita buat pertama di bulan Juni PKPU tahapannya, kemudian bulan September nanti rencananya kami akan launching satu tahun menjelang pilkada karena pilkadanya akan diselenggarakan di bulan September 2020," kata Arief beberapa waktu lalu. Sementara itu, untuk di Provinsi Lampung sendiri, Pilkada akan dilaksanakan di 8 kabupaten/kota. Yakni Lampung Selatan, Kota Metro, Way Kanan, Lampung Timur, Bandar Lampung, Lampung Tengah, Pesawaran dan Pesisir Barat. (Cnn)
kupastv lampung