Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Selasa, 03 September 2019

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | SELASA, 3 SEPTEMBER 2019

SGC Bayar Pajak Air Tanah Hanya 8-17 Juta Tiga anak perusahaan PT Sugar Group Companies (SGC) hanya membayar pajak air tanah sebesar Rp8 juta-Rp17 juta per bulan. Jumlah itu sangat jauh jika dibandingkan pajak air tanah yang dibayar PT Great Giant Pineapple Company (GGPC), yang mencapai Rp30 juta lebih setiap bulan.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MESKIPUN memiliki luas lahan Hak Guna Usaha (HGU) terbesar di Provinsi Lampung mencapai sekitar 75.667 hektare lebih (data BPN Lampung), tenyata PT Sugar Group Companies (SGC) belum menyumbang pajak air tanah yang signifikan.

Misalnya di Kabupaten Tu l a n g Bawang, dua anak

perusahaan PT SGC yakni PT Sweet Indo Lampung (SIL) dan Indo Lampung Perkasa (ILP) hanya menyumbang pajak air tanah berkisar Rp8 juta sampai Rp17 juta setiap bulannya (lengkap lihat tabel).

Padahal, luas lahan HGU yang dikelola PT SIL mencapai 12.860,66

hektare dan luas lahan HGU milik PT ILP 21.401,40 haktare. Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabuaten Tulang Bawang (Tuba), Nyoman Sutamawan mengatakan jumah pajak air tanah yang dibayar PT SIL dan PT ILP memang variatif berkisar Rp8 juta sampai Rp17 juta per bulan.

“Jika tidak masuk musim panen seperti bulan Januari, pajak air tanah hanya berkisar >> Baca

SGC Hal 9

Pro Aktif Kejar Wajib Pajak Air Tanah

BANDAR LAMPUNG - PEMKOT Bandar Lampung melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) bersikap pro aktif melakukan pendataan wajib pajak air tanah. Pasalnya, tidak sedikit pemilik usaha yang disinyalir belum masuk data wajib pajak, mes>> Baca

Pro Hal 9

PT LIP Diduga Pemain Lama Tambang Pasir Laut KLHK Turun Tangan Lakukan Penyelidikan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PT Lautan Indonesia Persada (LIP) diduga merupakan pemain lama dalam kegiatan tambang pasir laut di perairan Gunung Anak Krakatau (GAK) di Kabupaten Lampung Selatan. Sebelumnya, PT LIP bersama PT EVAL dan PT ASKO pernah terindikasi melakukan pengerukan pasir laut untuk kepentingan ekonomis sekitar tahun 2014.

Aktifitas Tambang Pasir Laut di Perairan GAK  Penambangan pasir laut terjadi sejak 2009  PT LIPbersama PT EVALdan PT ASKO diduga menambang pasir laut tahun 2014  KK Mandala 8 Ternate milik PT LIP hilir mudik di perairan Pulau Sebesi akhir 2014  Kapal tongkang PT LIP dipergoki mengeruk pasir laut di perairan GAK pada 30 Agustus 2019

Sumber: Data Kupas Tuntas

Bahkan, Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara kepada Direktur PT Energy Vulkano Alam Lestari (EVAL) Suharsono selama 6 Bulan 20 hari dan pidana denda sebesar Rp5 juta dengan subsider kurungan satu bulan pada 2 Novem-

ber 2015. Suharsono terbukti melanggar pasal 109 UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 158 UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 85/Kpts-II/

1990 tanggal 26 Februari 1990 ditetapkan Pulau Anak Krakatau seluas 130 hektare beserta Perairan Pantai di sekitarnya seluas 200 hektare di Lampung Selatan masuk Cagar Alam dan Cagar Alam Laut.

Sehingga penambangan pasir di Pulau Sebesi dan sekitarnya merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 5 >> Baca

EKSPOSE-KEPALABNNP LampungBigjenPolEry Nursatari menunjukkan ekstasi domino saat ekspose.

Foto : Ricardo/Kupas Tuntas

BNNP Lampung Sita 1.200 Ekstasi Domino BANDAR LAMPUNG - BADAN Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dan pil ekstasi

PT Hal 9

>> Baca

BNNP Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Tunggu Kinerja Legislator

SDN 3 Margakaya Hanya Memiliki Tiga Ruang Belajar

SEBANYAK 85 anggota DPRD Provinsi Lampung perode 20192014 resmi dilantik pada Senin (2/9). Yang menarik, sebanyak 47 anggota DPRD Provinsi Lampung yang dilantik adalah pendatang baru. Sementara itu, petahana yang lolos hanya 38 orang.

Zainal Hidayat, SH Harapannya, tentu wajahwajah baru legislator bisa membawa perubahan kinerja lembaga legislatif ke arah yang lebih baik. Keberadaan wakil rakyat yang baru diharapkan juga bisa membawa perubahan baru dalam gedung wakil rakyat.

Harus diakui, meskipun dipilih langsung oleh rakyat, hingga kini kinerja DPRD masih belum memuaskan.

Dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain, tingkat kepercayaan lembaga wakil rakyat masih berada paling bawah Berdasarkan survei LSI Danny JA, tingkat tingkat kepercayaan tertinggi masih diberikan kepada TNI (90,4 persen) disusul KPK (89 persen) danPolri (87,8 persen).

Sedangkan DPR (65 persen) masih berada paling bawah.

Sekarang kembali kepada para wakil rakyat, apakah

SDN 3 Margakaya, Kecamatan Pringsewu kini hanya bisa memanfaatkan tiga ruang kelas sebagai kegiatan belajar mengajar. Ironis lagi, saat ini sekolah belum memiliki WC, sehingga guru dan siswa harus pulang ke rumah saat akan buang air kecil maupun besar.

>> Baca

Tunggu Hal 9

Pringsewu (Kupas Tuntas) PADA bulan Juli kemarin, Kabupaten Pringsewu menerima predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama Tahun 2019. Penghargaan itu diterima langsung Bupati Sujadi di Makassar yang diserahkan oleh Menteri PP-PA RI Yohana Susana Yembise.

Sayangnya, predikat penghargaan Kabupaten Layak Anak yang diraih Pemkab Pringsewu, berbanding terba-

lik dengan kondisi SDN 3 Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu yang masih jauh dari kategori layak.

SDN 3 Margakaya hingga kini belum memiliki fasilitas WC. Sekolah juga hanya memiliki 16 siswa, bahkan kelas 2 tidak memiliki murid sama sekali.

Kesenjangan yang dirasakan siswa SDN 3 Margakaya tidak terhenti sampai disitu saja, rupanya fasilitas buku pelajaran juga sangat minim di sekolah ini.

Novia Selviana, guru honor yang mengajar kelas V

Foto: Manalu/Kupas Tuntas

LANTAI BERLUBANG - RUANG belajar di SDN 3 Margakaya, Pringsewu jauh dari kata layak. Tampak ruang belajar dengan kondisi lantai rusak dan berlubang, sehingga bisa mengganggu kegiatan belajar, Senin (2/9).

menuturkan sejak dulu sekolahnya memang belum memiliki WC. "Sejak 2009 sampai sekarang saya honor ngajar disini tapi WC tak kunjung ada," ujarnya.

Seingat Novia, SDN 3 Margakaya pernah akan dibuat WC melalui program Pansi-

mas dan waktu itu material sudah sempat dikirim. Namun kemudian material tersebut diambil kembali. "Waktu itu beredar isu sekolahnya mau tutup sehingga pembangunan toilet digagalkan," >> Baca

SDN 3 Hal 9

2

Selasa, 3 September 2019

BANDAR LAMPUNG

140 Pejabat Fungsional Dilantik

Wagub: Jalankan Amanah Sebaik-baiknya Bandar Lampung (Kupas Tuntas) WAKIL Gubernur (Wagub) Lampung, Chusnunia Chalim, melantik dan mengambil sumpah 140 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang berlangung di Balai Keratun Lantai III, Senin (2/9).

Pelantikan 140 Pejabat Fungsional tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor : 821.29/808/VI.04/2019 tanggal 19 Agustus 2019.

Untuk 67 pejabat di antaranya berasal dari Disnaker, RSUDAM, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Kemudian SK Nomor 821.29/818/ VI.04/2019 tanggal 22 Agustus 2019 untuk 72 pejabat yang berasal antara lain dari Satuan Pol PP, Dinas Kehutanan dan RS Jiwa Daerah serta SK Nomor : 828/2724/AT/VI.04/ 2019 tanggal 20 Agustus untuk 1 orang dari Inspektorat Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Wagub Nunik sapaan akrab Chusnunia Chalim, mengatakan, jika

pelantikan ini didasarkan pada penilaian yang objektif dan realistis berdasarkan prestasi dan kinerja yang melibatkan Tim Baperjakat.

Untuk itu, Nunik berharap agar pejabat yang dilantik dapat melaksanakan jabatan ini dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kepada saudara-saudara yang dilantik hari ini, disamping patut bersyukur, hendaknya bisa memegang dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,” pesan Nunik.

Ia juga mengajak seluruh pejabat untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung yaitu Rakyat Lampung Berjaya dan 33 janji kerja serta mampu bekerja dengan cepat guna menghadapi tantangan yang semakin dinamis kedepan.

“Tantangan kita luar biasa, yakni menghadapi industri 4.0 untuk itu diperlukan perubahan. Jika tidak berubah maka akan tergilas oleh perubahan. Kita perlu kecepatan ganda dengan caracara yang kreatif dan inovatif,” jelasnya. (Rls)

LANTIK - WAKIL Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, melantik dan mengambil sumpah 140 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemprov Lampung, di Balai Keratun Lantai III, Senin (2/9).

Foto: Ist

Kasus Inses Tinggi, Waspadai Faktor Ekonomi dan Pergaulan Kasus inses (perkawinan sedarah) di Provinsi Lampung cukup tinggi, yakni mencapai delapan kasus secara nasional. Rata-rata, terjadinya kasus tersebut dikarenakan faktor ekonomi dan pergaulan.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan oleh Fasilitator kabupaten/kota Komisi Perlindungan Anak (KPA), Toni Fisher, Senin (2/ 9). “Provinsi Lampung merupakan yang tertinggi kasus inses,” kata Toni.

Menurutnya, masalah inses biasanya dikarenakan faktor ekonomi dan pergau-

lan, seperti pertumbuhan teknologi handphone yang sudah mengakses apapun.

“Pergaulan ini seperti gadget yang mudah untuk mengakses segala macam. Dan rata-rata hampir semua pelaku inses di ekonomi yang menengah ke bawah,” jelasnya.

Dikatakan Toni, penanganan anak sebagai korban ini sangat penting dilakukan untuk pemenuhan hak anak atau korban.

“Kemudian, yang jadi korban

mau bagaimana, otomatis harus ada pendampingan, supaya nantinya anak yang menjadi korban, memiliki kekuatan ekonomi agar anaknya tidak menjadi korban dua kali, misalkan penelantaran," bebernya.

Toni menegaskan, bahw kewajiban pemenuhan hak anak sangat penting untuk dilakukan oleh semua elemen masyarakat. “Semua pihak harus ikut mengontrol dan melindungi hak-hak anak. Kami bekerjasama dengan puskesmas se-Bandar Lampung mengadakan ruang khusus konseling, yaitu mendatangi korban, kita arahkan jika ada program pemberdayaan, mas-

yarakat harus bantu pengawasan dan rujukan itu disebut gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)," ucapnya.

Toni menambahkan, untuk kekerasan seksual di Lampung yang banyak terjadi di Bandar Lampung, Lampung Tengah dan Lampung Timur.

"Tetapi yang sering terjadi di Lampung Timur dan Lampung Tengah. Saya juga ucapkan terimakasih juga kepada media yang tidak terlalu mengekspos korban inses ini. Jadi media ini memberitakan peristiwanya sedikit, tetapi edukasinya yang harus terus dimunculkan lebih," ujarnya. (Sule)

RSUDAM Bakal Terapkan Skema SCF Foto: Ist

BERI KETERANGAN - KEPALA BPS Provinsi Lampung, Yeane Irmaningrum, memberikan keterangan terkait survei harga produsen gabah, saat press rilis di Kantor BPS, Senin (2/9).

Harga Gabah Petani Naik Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HARGA gabah di tingkat petani naik di bulan Agustus 2019. Hal itu disebabkan setelah musim panen raya.

Peningkatan rata-rata harga kelompok kualitas GKP di tingkat petani sebesar 5,85 persen dari Rp4.509,26 per kg menjadi Rp4.773,08 per kg.

Sementara di tingkat penggilingan naik sebesar 5,69 persen dari Rp4.599,07 per kg menjadi Rp4.860,96 per kg.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Yeane Irmaningrum, mengatakan, selama Agustus 2019, diadakan survei harga produsen gabah dengan 48 observasi. Observasi didominasi oleh kelompok gabah kualitas Gabah Kering Panen (GKP).Harga gabah tertinggi di tingkat petani mencapai Rp5.500,00 per kg pada gabah kualitas GKP dengan Varietas Ciherang terdapat di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Sementara harga gabah terendah mencapai Rp4.500,00

per kg pada gabah kualitas GKP dengan Varietas Inpari 42 dan Ciherang terdapat di Kecamatan Trimurjo, Punggur, dan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

“Harga tersebut lebih tinggi dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yaitu Rp. 3700,00 per kg,” jelas Yeane saat press rilis di Kantor BPS, Senin (2/9).

Adapun, pemantauan harga yang terbanyak berasal dari Lampung Tengah, yaitu 15 observasi, Lampung Selatan 14 observasi, Lampung Timur 13 observasi, dan Pringsewu sebanyak 6 observasi.

Di tingkat penggilingan, harga gabah tertinggi Rp5.585,00 per kg pada gabah kualitas GKP dengan Varietas Ciherang terdapat di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

“Sedangkan harga gabah terendah kelompok kualitas GKP yaitu Rp4.580,00 per kg dengan Varietas Ciherang terdapat di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Harga tersebut juga masih berada diatas HPP yaitu Rp3.750,00 per kg,” ujarnya. (Tampan)

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DEMI meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Adul Moeloek (RSUDAM), Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, melakukan inovasi pembiayaan kesehatan melalui skema Supply Chain Financing (SCF).

Hal itu diungkapkan Arinal saat menerima audiensi Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung, Muhammad Fakhriza; Direktur Utama Bank Lampung, Eria Desomsoni, beserta Direktur Bisnis Bank Lampung, Nurdin dan Direktur RSUDAM, Hery Djoko Subandrio, di Ruang Kerja Gubernur, Senin (2/9).

Skema SCF dilakukan antara BPJS Cabang Lampung, RSUDAM dan Bank Lampung dan diyakini dapat memper-

lancar operasional pembayaran klaim oleh rumah sakit.

“Pemerintah Provinsi Lampung akan mengupayakan Program pembiayaan ini melalui Bank Lampung, yang khusus diberikan kepada RSUDAM untuk mempercepat penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambil alihan invoice sebelum jatuh tempo,” kata Arinal.

Untuk mewujudkan kerjasama ini, Gubernur Arinal meminta masing-masing stakeholder mengenyampingkan ego sektoral, membangun kerjasama dan berkoordinasi.

“Pemprov akan terus memantau dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara BPJS, RSUDAM dan Bank Lampung. Pemprov juga akan menjembatani BPJS dan Pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat ber-

jalan maksimal,” ujar Arinal.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung, Muhammad Fakhriza, skema SCF dapat menyelamatkan cash flow rumah sakit yang tentunya akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

“Kondisi saat ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku

BPJS Kesehatan melakukan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan maksimal 15 hari kerja setelah berkas lengkap. Namun melihat kondisi yang terus berkembang dan untuk terus menjaga cash flow dari rumah sakit skema SCF yang diinisiasi Gubernur ini tentu sangat membantu kelancaran dan kesinambungan pelayanan," kata Fakhriza. (Rls)

Selasa, 3 September 2019

BANDAR LAMPUNG

6 Pendaftar Calon Sekda Provinsi Lolos Administrasi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SELURUH peserta pendaftar seleksi terbuka ulang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung lolos dalam seleksi administrasi. Selanjutnya, para peserta dijadwalkan akan mengikuti uji kompetensi pada 3-4 Agustus 2019.

Hasil seleksi administrasi itu tertera dalam Pengumuman bernomor 003/PanselJPTM/VIII/2019 tentang penetapan hasil seleksi/penilaian portofolio/administrasi peserta seleksi terbuka lelang jabatan pimpinan tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang ditandatangani ketua pansel Seleksi Ulang Sekdaprov Lampung, Boytenjuri, Senin (2/9).

Mereka yang dinyatakan lulus adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan, Arsyad Husein; Sekkab Lampung Selatan Fredy Sukirman; Pj. Sekprov Lampung, Fahrizal Darminto; Se-

kretaris Korpri Provinsi Lampung, Edarwan; Kadis Perkebunan dan Peternakan Lampung, Kusnardi; dan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Lampung, Minhairin.

"Kepada peserta dinyatakan lulus berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi yang akan dilaksanakan pada 3 sampai 4 September mulai pukul 08.00 WIB di Hotel Horison, Bandar Lampung. Kemudian untuk semua peserta diharapkan hadir 30 menit sebelum kompetensi dimulai atau dianggap mengundurkan diri," ujar Boytenjuri dalam pengumuman tersebut.

Boy mengatakan, dalam uji kompetensi calon Sekdaprov akan dites terkait kemampuannya dibidang pemerintahan, pembangunan dan beberapa hal lainnya.

Berbeda dengan seleksi administrasi, di mana yang memberikan dokumen sesuai akan lulus, namun untuk uji kompetensi akan dilihat nilainya terlebih dahulu. Sehingga jika terlalu kecil dipastikan tidak akan lolos. Maka pihaknya meminta untuk mempersiapkan diri. (Erik)

Rp2 Miliar untuk Perbaikan Jalan Tirtayasa Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PERBAIKAN di dua titik Jalan Pangeran Tirtayasa di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, telah menyelesaikan tahap pengecoran. Untuk diketahui sebelumnya, bahwa di jalan tersebut kerap terjadi kemacetan karena jalan bergelombang dan berlubang.

Untuk memperbaiki jalan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, menggelontorkan dana mencapai Rp2 miliar.

“Ada bagian tanah yang tidak rata yang terletak di jalan Tirtayasa, sepanjang 300 me-

3

Pemkot Berupaya Perbanyak Taman Bermain Anak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, berupaya untuk memperbanyak taman tempat bermain khusus bagi anak-anak sebagai salah satu upaya memenuhi kriteria Kota Layak Anak (KLA).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) UNTUK itu, Pemkot membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dengan mengaak perusahaan baik BUMN, BUMD, maupun swasta untuk dapat membangun ruang maupun taman bermain anak.

Hal itu disampaikan Sekertaris Kota (Sekkot) Bandar Lampung, Badri Tamam, usai acara sosialisasi APSAI, di Gedung Tapis Berseri Pemkot setempat, Senin (2/9).

“Kita mengajak perusahaan baik BUMN, BUMD, maupun swasta, yang lebih kurang 35 perusahaan nanti ikut bergabung dengan kita, bersama-sama bersinergi membangun anak Indonesia," kata Badri Tamam.

Badri Tamam berharap dengan pembentukan asosiasi ini, perusahaan-perusa-

haan lebih meningkat lagi.

“Keterlibatan perusahaan dalam tumbuh anak ini sangat dibutuhkan, baik langsung maupun tidak langsung, seperti ada ruang tempat bermain anak, taman anak dan lainnya," jelasnya.

Menurutnya, APSAI ini akan menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya perlindungan anak, terutama untuk memastikan peran serta sektor swasta di Indonesia.

"Karena tantangan anak ini semakin berat, apa lagi kemajuan IT ini bukan hanya memberikan dampak positif, tapi dampak negatifnya," terangnya.

Dikatakan Badri, bahwa peran di sektor swasta ini sangat strategis untuk menjadi mitra pemerintah, juga bersama masyarakat dan berbagai instansi lainnya, bersamasama membentuk tiga pilar utama penggerak pembangunan berorientasi pada peme-

Foto: Sri/Kupas Tuntas

BERI SAMBUTAN - SEKKOT Bandar Lampung, Badri Tamam, memberikan sambutan saat pembukaan acara sosialisasi APSAI, di Gedung Tapis Berseri Pemkot setempat, Senin (2/9).

nuhan hak-hak anak.

Badri menuturkan bahwa hampir 35 perusahaan ikut andil dalam membangun KLA. Di mana, perusahaan tersebut nantinya akan menjadi pelopor APSAI dalam menjalankan program KLA. "Target kita adalah KLA, sementara ini masih tingkat Madya, salah satu persyaratan utama adalah pembentukan assosiasi ini," ucapnya.

Kota Bandar Lampung, tambahnya, sudah menjadi Kota Layak Anak, tetapi bagaimana perusahaan-perusahaan baik BUMN, BUMD

maupun swasta bergabung menjadi terpadu dan bisa bersinergi untuk membangun anak Indonesia yang Cerdas, Beriman, Beretika dan Berbudaya.

"Saya harap perusahaan yang ikut mempelopori ini bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap KLA, dengan menyediakan tempat di masing-masing perusahaan untuk bermain anak, dan juga harus ada kegiatankegiatan yang memberikan kontribusi terhadap anak, baik pendidikan, keagamaan, dan lain-lain,” tambahnya. (Sri/Rani)

GELAR SYUKURAN - EVA Dwiana, didampingi suami Herman HN (Wali Kota Bandar Lampung) menggelar syukuran usai dilantik menjadi Anggota DPRD Lampung periode 2019-2024, di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (2/9).

Foto: Sule/Kupas Tuntas

ter, dan itu kita habiskan dana sebesar Rp2 miliar," kata Kadis Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, Senin (2/9).

Ia pun menargetkan bahwa jalan tersebut akan rampung dalam bulan ini. “Sedang dalam perbaikan. kira-kira di bulan ini sudah selesai,” jelasnya.

Bukan hanya di jalan Tirtayasa, ia juga menyinggung pengerukan Drainase yang berada di depan UIN Raden Intan, menghabiskan dana yang tidak sedikit.

"Setiap tahun drainase itu kita keruk, dan anggaran yang dihabiskan setiap pengerukan sebesar Rp200 juta," tandasnya. (Sri)

Mahasiswi Itera Juara Eva Dwiana Siap Teruskan Program Herman HN Orienteering Nasional Bandar Lampung

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TIGA mahasiswi Institut Teknologi Sumatera (Itera) anggota Keluarga Mahasiswa Pencinta Alam (KMPA) Itera berhasil meraih juara dalam kompetisi Orienteering Bersama Santri 2019 Tingkat Nasional.

Kompetisi itu diadakan Pondok Pesantren Jabal An-Nur AlIslami di Desa Parendoan, Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung sejak 31 Agustus hingga 1 September 2019.

Mereka adalah Aulia Ulfa Ziaulhaq (Prodi Teknik Sipil) meraih juara I kategori up21, Riska Dewi Adelia Saputri (Fisika) Juara 2 kategori up21, dan Nanda Mardianti (Fisika) Juara harapan 1 kategori up21.

Dalam kegiatan tersebut, delegasi Itera bersaing dengan peserta lain dari berbagai kampus di Indonesia, di antaranya Universitas Bina Bangsa Banten, Universitas Negeri Jakarta, IBI Darmajaya, Universitas Prasetya Mandiri, dan UIN Raden Intan Lampung.

Aulia Ulfa Ziaulhaq, salah satu anggota KMPA Itera yang berhasil meraih juara I, menjelaskan, orienteering atau cabang olah raga pecinta alam navigasi darat yang diikuti merupakan kompetisi berlari secepatnya mencari sebuah titik dengan mengelilingin pondok sampai ke dalam kawasan hutan di sekitar pondok.

Peserta dibatasi waktu

maksimal 150 menit untuk bisa memecahkan setiap petunjuk yang diberikan.

“Dengan waktu yang terbatas, kami harus bisa melalui medan yang cukup sulit seperti melewati jalan aspal, rumah warga, kawasan perkebunan, hutan dan sungai hanya dengan berbekal kompas dan peta,” ujar Aulia.

Menurut Aulia, olahraga orienteering cukup manantang, sebab setiap peserta harus dapat membaca peta dan petunjuk. Terutama ketika memasuki kawasan hutan, peserta dituntut untuk cermat, sebab jika salah perhitungan dapat membuat tersesat.

Tujuan dirinya dan anggota KMPA Itera mengikuti kegiatan tersebut, selain ingin mengaplikasikan keterampilan yang dimiliki juga untuk mengukir prestasi.

“Kami ingin terus membawa nama KMPA Itera dalam setiap prestasi yang kami raih untuk dapat mengharumkan nama kampus, dan menjadi anggota KMPA Itera yang mampu bernavigasi dan berjiwan kompetitif,” ujar Aulia.

Pembukaan kegiatan Orienteering Bersama Santri 2019 Tingkat Nasional tersebut dihadiri beberapa tokoh. Diantaranya Katopdam II/Sriwijaya Kolonel Ctp Ir Amirullah Idris, Dandim 0410/KBL Letkol Inf Romas Herlandes, Danramil 410-03/TKB Mayor Inf Joko Warsito, Ketua Foni Lampung Ermadanu, Pimpinan Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami KH Muhammad Sulthon. (Rls)

(Kupas Tuntas) USAI dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (2/8), Eva Dwiana mengundang masyarakat Bandar Lampung, seperti Jamaah Majelis Taklim Rahmat Hidayat, Anggota Kwarcab Gerakan Pramukan Bandar

Lampung, para Kiyai dan Ustad, di Rumah Dinas Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN. Sembari berlinang air mata, Eva Dwiana mengucapkan ribuan terimakasih kepada masyarakat Bandar Lampung yang telah mendukungnya, sehingga terpilih kembali menjadi anggota DPRD kedua kalinya untuk periode 2019-2024.

"Saya mengucapkan terimaksih banyak kepada ma-

syarakat Lampung yang telah mempercayai saya untuk kembali terpilih, mudah-mudahan saya bisa mewujudkan dan membawa program yang sudah ada dan diterapkan di Bandar Lampung, dan akan diperjuangkan di dewan provinsi," ungkapnya.

Ia pun meminta izin kepada para ulama dan seluruh tamu yang hadir, untuk melanjutkan program-program Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, pada Pemilihan

Wali Kota (Pilwakot) 2020 mendatang.

“Mohon izin, bantuan dan dukungannya, untuk lanjut menjadi Wali Kota Bandar Lampung, meneruskan program-program pak Herman HN, semoga mampu sesuai dengan amanah dan harapan masyarakat Bandar Lampung.

Namanya politik sangat luar biasa, tapi saya yakin apabila dilakukan dengan hal yang baik pasti menghasilkan hal yang baik," tandasnya. (Sule)

Pencuri Motor yang Diamuk Massa Akhirnya Tewas Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SATU dari dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang sempat dirawat di Rumah Sakit Umum

Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), akibat diamuk massa karena kepergok mencuri motor, akhirnya meninggal dunia.

Dua pelaku curanmor yang menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Yos Sudarso, Bumi Waras pada Minggu (1/

Foto: Ist

TERIMA PIALA - TIGA Mahasiswi Itera anggota KMPAmeraih juara dalam kompetisi Orienteering Bersama Santri 2019 tingkat Nasional, Senin (2/9).

9) siang lalu. Yakni Hermansyah (37) dan Wandi (25), warga Lampung Timur.

Setelah gagal membawa kabur sepeda motor yang diincarnya, keduanya menjadi sasaran amukan massa.

Keduanya pun babak belur dan dibawa ke RSUDAM lantaran luka yang dialami keduanya sangat cukup parah.

Namun, salah satu nyawa pelaku yakni Hermansyah yang mengalami luka serius di kepalanya, tak terselamatkan. Hermansyah dinyatakan meninggal dunia pada Minggu (1/9) malam sekitar pukul 22.00 WIB. “Ya, satu pelaku yang mengalami luka serius di kepala meninggal sekitar pukul 22.00 WIB, atas nama Hermansyah. Malam itu juga langsung dibawa oleh pihak keluarganya,” kata Kabag Humas RSUDAM, Akhmad Sapri, Senin (2/9).

Sementara itu, rekan Hermansyah, Wandi telah siu-

man dengan muka lebam dan beberapa bagian terlihat dijahit. Ia membantah jika dirinya berprofesi sebagai curanmor. “Saya kerja di bangunan yang di Karawaci Tangerang sudah dua tahun, dan baru 10 hari ini pulang ke rumah,” kata bapak satu anak ini.

Wandi menuturkan, awalnya ia diajak Hermansyah untuk membeli baju di Bandar Lampung. Di sepanjang jalan, Hermansyah yang mengemudikan sepeda motor. Setelah sampai di daerah Panjang, Bandar Lampung, pengemudi pun bergantian.

“Saya nggak tahu kalau dia (Hermansyah) bawa alatalat itu (kunci letter T, dan senjata api). Saya sempat bilang, jangan. Tapi tetap saja dilakukan. Saat beraksi itu, saya ketakutan dan ikut melarikan diri tapi dihadang warga, hingga akhirnya kami babak belur dihajar warga,” ujarnya. (Oscar)

4

Selasa, 3 September 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Herwanda Pratama.

Redaktur : Oscar.

Asred: Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Pjs. H.M Hutagalung.

Sekretaris Marketing : PutriAndini.

Staf Marketing : Dwi Puspita Sari.

PemimpinRedaksi Kupastuntas.co : Pjs.TampanFernando.

StafOnline: Mitha(Koordinator),Widya Firmadana,SigitPamungkas, BudimanLuky,CandraMurti Ayuningtyas,IsmadiyahWulandari.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Aleg Lambar Akan Diberi Pembekalan Lampung Barat (Kupas Tuntas) GUNA memberikan pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tufoksi) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) yang baru saja dilantik, mereka akan menjalani orientasi pembekalan di Bandar Lampung pada 09-12 september mendatang.

Kabag Risalah Sekertariat DPRD setempat, Rudi Rahmadian mengatakan, wakil rakyat tersebut akan diberi pembekalan selama empat hari.

"Jika tidak ada perubahan akan dilaksanakan minggu depan mulai tanggal 9 hingga 12 September menda-

tang, yang akan diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung," kata Rudi, Senin (2/9).

Dijelaskan Rudi, pelaksanaan orientasi atau pembekalan anggota DPRD ini seharusnya diikuti oleh 35 anggota. Namun satu anggota terpilih belum dilantik karena masih menjalani ibadah haji sehingga ada penundaan pelantikan.

"Satu calon anggota DPRD yang belum dilantik yakni pak Saiful Abadi, dari Partai Golkar dan pelantikannya masih menunggu Ketua DPRD difinitip yang saat ini masih dalam proses pembentukan Fraksi-fraksi," tandasnya. (Iwan)

Harga Tomat Turun Drastis, Petani di Lambar Terlilit Utang

PANEN TOMAT - TERLIHAT petani tomat di Pekon Teba Pekhing, Kecamatan Sukau sedang memanen tomat, Senin (2/9). Diketaui harga tomat di Lambar beberapa minggu ini turun drastis.

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

Sudah hampir dua bulan terakhir ini, harga tomat di kabupaten Lampung Barat (Lambar) turun drastis, hal ini mengakibatkan sejumlah petani merugi hingga puluhan juta rupiah.

Lampung Barat (Kupas Tuntas) BUKAN hanya itu, bahkan banyak petani yang memilih untuk tidak memanen dan membiarkan tomat membusuk di batangnya.

Heri, warga Pekon (Desa) teba pekhing kecamatan Sukau ketika diwawancarai menyebutkan bahwa saat ini harga tomat menyentuh

angka Rp300 per kilonya. Hal ini lebih rendah dibanding bulan lalu yang masih Rp800 per kilonya.

"Sudah dua bulan ter akhir ini harga tomat di tidak mengalami kenaikan, bukannya naik malah se makin murah. Bulan lalu harga tomat masih 800 (rupiah) dan sekarang sudah 300 lagi. Kalau begini bukan lagi rugi,tapi sengsara," kata Heri, Senin (2/9).

Dikeluhkan Heri, panen tomat kali ini jangankan untuk memenuhi kebutuhan apalagi untung tapi malah buntung karena terlilit hutang.

"Saat akan menanam tomat kita modalnya hasil dari pinjam di salah satu Bank dengan cara menggadaikan lahan yang ada, dan akibat harga rendah kita terlilit hutang," keluh Heri.

Dalam pengakuanya, Heri mengaku meminjam uang ke Bank sebanyak Rp70 juta untuk pembelian bibit, biaya obat-obatan dan pembiyaan perawatan.

"Kalau sudah begini ka-

mi memilih tidak memanen, karena apabila di panen harganya tidak sesuai dengan biaya panennya, jadi kita bisa tambah rugi," ungkap Heri dengan nada kecewa.

Masih kata Heri, biasanya jika harga tomat stabil berkisar Rp3500 sampai Rp4 ribu perkilonya.

"Kami berharap ada campur tangan pemerintah agar bisa memberikan keredit khusus petani, agar kami tidak bergantung kepada Bank, walaupun harga murah petani bisa mendapakan subsidi pembayaran," tandasnya. (Iwan)

DPRD Pringsewu Tetapkan 8 Fraksi Pringsewu (Kupas Tuntas) HINGGA saat ini DPRD Kabupaten Pringsewu baru selesai membahas 39 pasal tata tertib (tatib) anggota DPRD dari sekitar 300 pasal tatib yang ada.

Ketua DPRD Pringsewu sementara Suherman mengatakan, untuk pembentukan Fraksi telah rampung dilaksanakan. Menurut dia jika pada periode sebelumnya hanya ada 6 Fraksi, maka untuk periode 2019 - 2024 menjadi 8 Fraksi. "Fraksi sudah selesai dibentuk, untuk

detailnya silahkan di tanya ke sekretariat. Sekarang kami sedang membahas tatib," ujar Suherman Senin (2/9).

Setelah tatib selesai dibahas, kata dia, selanjutnya menunggu penetapan Pimpinan DPRD definitif. "Jika sudah ada pentetapan pimpinan definitif akan segera diparipurnakan. Kemudian akan melangkah untuk pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) serta pembentukan komisi," papar Suherman.

Sekretaris DPRD setempat Budi Heryanto mengatakan jumlah anggota satu fraksi minimal 4 kursi se -

suai dengan PP No 12 Tahun 2018 pasal 120 tentangan pedoman tatib penyusunan jumlah anggota fraksi ha rus sama dengan jumlah komisi yang ada. "DPRD Pringsewu hanya ada 4 komisi, secara otomatis satu fraksi minimal 4 kursi,"

bangunan dengan luasan 3.800 meter persegi dan 235 lahan dengan luas 3.021.708 meter persegi dengan total dana dari seluruh objek pajak tersebut sebesar Rp9,1 juta.

"Dengan adanya pencabutan tersebut, maka kewajiban masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak ada lagi. Pencabutan objek pajak ini salah satunya berkaitan dengan telah ditetapkannya Lambar sebagai kabupaten konservasi, dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung konservasi di bumi beguai jejama sai betik

ini," kata Erwin, Senin (2/9).

Dijelaskan Erwin, pencabutan objek pajak tersebut masuk dalam kawasan TNBBS, karena itu dilakukan pencabutan, dan tidak lagi menjadi objek pajak yang harus dibayarkan masyarakat setiap tahunnya. "Kita sudah berkoordinasi dengan aparat pekon dan kecamatan, karena mereka yang lebih mengetahui terkait kondisi di lapangan khususnya yang masuk dalam TNBBS," jelas Erwin.

Ditambahkan Erwin, pen cabutan objek pajak selain karena masuk dalam TNBBS juga karena adanya

ungkap dia.

Dari 8 Fraksi yang ditetapkan, kata Budi, satu Fraksi merupakan gabungan antara Partai Nasdem (2 kursi) dan PPP (2 kursi).

"Yang belum kami terima nama ketua dari Fraksi PKB," ungkap dia. (Manalu)

8 Fraksi di DPRD Pringsewu -Fraksi Golkar : 7 kursi (Ketua Fraksi : Anton Subagyo) -Fraksi PKB : 6 kursi.

-Fraksi PDIP : 5 kursi (Ketua Fraksi: Aris Wahyudi) -Fraksi PAN : 5 kursi (Ketua Fraksi: Syafrudin) -Fraksi Gerindra : 5 Kursi (Ketua Fraksi: Nazaruddin) -Fraksi Demokrat : 4 kursi (Ketua Fraksi: Nurul Ikhwan) -Fraksi PKS : 4 kursi (Ketua Fraksi: Homsi) -Fraksi Gabungan : PPP 2 kursi dan Nasdem 2 kursi (Ketua Fraksi: Johan Arifin)

Pringsewu Tuan Rumah Banyak Data Ganda, Ratusan Objek Pajak di TNBBS Dicabut Piala Soeratin U-17 Pringsewu (Kupas Tuntas) PRINGSEWU FC dipercaya menjadi tuan rumah pada perhelatan Piala Suratin U 17 2019 yang akan diikuti oleh sekitar 16 club sepakbola dari kabupaten/ kota se Provinsi Lampung pada Oktober mendatang.

Selaku tuan rumah, berbagai persiapan sedang dilakukan Pringsewu FC termasuk audensi dengan Bupati Sujadi, Senin (2/9). Ikut dalam audensi Presiden Klub Pringsewu FC Suchairi Sibarani, Sekretaris club Azharul Fazri Siagian, Direktur Financial Club Sagang Nainggolan serta manajer club Daniel HP. Presiden Club Pringsewu FC Suchairi Sibarani mengatakan, Kik off Piala Soeratin dijadwalkan pada 7 Oktober mendatang di Lapangan Sepakbola Jaya Sakti Pekon Waringinsari Barat, Kecamatan Sukoharjo.

"Dalam audensi pak bupati sangat mendukung, beliau berpesan 'wajib juara

“ �

wajib juara serta menjadi tuan rumah yang baik serta menjadi tuan rumah yang baik," ungkap Suchairi.

Menurut dia, bupati juga bersedia untuk menyiapkan trofi bagi para pemenang.

"Saat audensi kami serahkan surat dari PSSI Provinsi Lampung kepada pak bupati yang isinya penunjukan Pringsewu sebagai tuan ruamah Piala Soeratin 2019," ujarnya.

Sementara itu, manajer tim Daniel HP merasa bangga Pringsewu di percaya menjadi tuan rumah dan dengan demikian para pemain akan mendapat tenaga tambahan serta akan mendapat support penuh dari sporter. "Kami minta doa serta dukungan dari semua pihak dan mudah mudahan Pringsewu FC mampu keluar sebagai juara," tan dasnya. (Rls/Manalu)

Lampung Barat

(Kupas Tuntas) SEBANYAK 246 objek pajak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), yang ada di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) tepatnya di Pekon (Desa) Sukamarga, Kecamatan Suoh dicabut oleh Pemkab setempat, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lambar.

Kabid PBB BPKD Lambar, Erwinsyah mengungkapkan, sebanyak 246 objek pajak yang dicabut terdiri dari 11

AUDENSI JAJARAN pengurus Pringsewu FC audensi dengan Bupati Pringsewu, Sujadi di ruang kerja Bupati, Senin (2/9/).

Foto : Manalu/ Kupas Tuntas

data ganda, atau pemilik tanah sudah beberapa tahun tidak bisa ditemui dan sudah lebih dari lima tahun tidak bisa tertagih, dan prosesnya melalui usulan pekon dan disampaikan kepada camat untuk kemudian dilanjutkan ke BPKD. Ditanya terkait dampak penghapusan objek pajak yang dilakukan, Erwin mengaku bahwa itu tidak terlalu berdampak, mengingat dari tahun ke tahun target dan realisasi PBB di kabupaten Lambat terus mengalami peningkatan, sehingga meski berkurang sebesar Rp9.151.528, dari objek pajak yang dicabut namun itu tetap bisa ditutupi dari objek pajak yang lainnya.

"Untuk objek pajak yang telah dihapus karena sudah lebih dari lima tahun tidak tertagih, namun jika dikemudian hari pemiliknya ingin mengurus kembali itu bisa saja, dengan syarat yang bersangkutan melunasi seluruh tunggakan sebelumnya. Itu tidak ada aturan yang mengaturnya, namun itu untuk memberikan rasa keadilan kepada yang lainnya," pungkasnya. (Iwan)

Selasa, 3 September 2019

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA

5

Hari Ini Tim Inspektorat Lampung Sambangi Tubaba Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) DALAM pelaksanan pengawasan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab), hari ini (Selasa) Tim pengawas Reguler Inspektorat Provensi Lampung akan mendatangi ke Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba, Herwan Sahri, menyampaikan bahwa Tim Reguler dari Inspektorat Provinsi Lampung akan melaksanakan pengawasan di Kabupaten Tubaba.

"Jadi besok seluruh pimpinan Satker dan Kepala Bagian hadir ruangan rapat Bupati guna menyambut

Pemkab Siapkan Program Mantra Tubaba Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tulang b awang Barat (Tubaba) akan meluncurkan program Mantra Tubaba yang merupakan skema per lindungan dan jamin sosial dalam upaya penangulangan kemiskinan melalui pemberian batuan sosial Non Tunai kepada kelompok rumah tangga yang kurang

kedatangan rombongan, terlepas apakah mereka memeriksa atau melakukan pengawasan reguler tetap saja merupakan kewajiban tuan rumah ( Pemkab Tubaba) untuk melakukan penyambutan dan perlu dikordinasikan untuk semuanya,"ucap Herwan, Senin (2/9).

Ia juga menyampaikan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK) agar benarbenar diperhatikan .

"Untuk Satker yang mendapatkan DAK itu perlu diperhatikan, apa saja yang sudah di kerjakan langsung kerjakan, jangan terlena dengan wak tu,” ucapnya. (Irawan/Lucky) mampu "Maksud program Mantra Tubaba itu perlindungan da jaminan sosial dalam upaya penangulangan kemiskinan melalui bantuan Sosial kepada penerima RTS yang dipilih dan ditetapkan,” ujar Kepala Dinas Sosial Tubaba, M.Rasidi, Senin (2/9).

Menurutnya, program Mantra Tubaba akan di lounching pada 8 September 2019, dan akan diikuti dengan penyaluran bantuan Non Tunai kepada 13.250 penerima melalui rekanan Bank perbangkan yaitu, Bank BNI, Bank Lampung, Bank Syahriah Tani.

“Kami juga berharap dukungan semua pihak baik dari kementrian Sosial, Dinas Provensi dan Dinas Kabupaten terkait guna tercapai tujuan Kesejahteran Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat yang termasuk dalam Data BDT,”tandasnya. (Irawan/Lucky)

25 DPRD Metro Dapat Lima Setel Pakaian Metro (Kupas Tuntas) SEKRETARIAT Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kota Metro tengah mempersiapkan pakaian yang akan dikenakan oleh 25 anggota dewan dalam periode 2019 - 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Kabag Umum DPRD Kota Metro Ade Erwinsyah, menurutnya dalam setiap tahun anggota dewan akan memperoleh baju Pakaian Sipil Harian (PSH) satu setel, Pakaian Sipil Resmi (PSR) dua setel.

"Kemudian PDH (Pakaian Dinas Harian) satu stel dan pakaian adat satu stel, serta dalam satu periode jabatan akan mendapat dua stel PSL (Pakaian Sipil Lengkap) pada awal satu stel, serta satunya bisa ditengah atau akhir jabatan," ujarnya kepada awak media, Senin (2/9).

Untuk penganggarannya Ade pun menuturkan berbeda setiap macam baju, dan memakai standar Wali Kota.

"Beda antara pakaian adat, dengan PSH atau PDH, yang jelas mengacu pada harga yang dikeluarkan Wali Kota," ungkapnya.

Pembuatan lima stel baju untuk setiap tahunnya, dijelaskan Ade tidak dilakukan secara bersamaan, melainkan sesuai dengan waktu pemakaiannya.

"Misal Pakaian adat dibuat saat HUT Kota Metro PDH dan PSH saat awal tahun.

Jadi gak bareng," kata dia.

Lalu terkait berapa anggaran untuk pembuatan baju dewan tersebut, Ade belum dapat mengungkapkannya, sebab ia beralasan yang memegang data anggaran adalah di bagian PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

"Datanya nanti saya lihat di PPTK, karena PPTK nya lagi diklat, yang jelas kelima stel itu berbeda kode rekeningnya, kalau pakaian adat kode rekeningnya untuk hari tertentu, kalau pakaian harian kodenya harian, jadi gak bisa di satuin," tandasnya. (Han)

GAGALKAN ILEGAL LOGGING - ANGGOTATNI Koramil 421-02 Gedong Tataan, Polhut Provinsi Lampung dan sejumlah masyarakat, saat berhasil menggagalkan aksi ilegal logging, di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Regester 19, Kabupaten Pesawaran, Senin (2/19).

Foto : Reza/Kupas Tuntas

TNI Gagalkan Aksi Ilegal Logging di Pesawaran Anggota TNI Koramil 421-02 Gedong Tataan menggagalkan aksi ilegal logging yang dilakukan sejumlah oknum di hutan lindung wilayah register 19, Taman Hutan Rakyat (Tahura) Wan Abdul Rahman Kabupaten Pesawaran.

Pesawaran (Kupas Tuntas) "YA, kita berhasil mengamankan dan menangkap sebanyak 30 Balok/Balken kayu jenis Sonokeling di Simpang Umbul Binong, Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan, pada Senin (2/9) sekira 04.45 Wib," ungkap Danramil 421-02 Gedong Tataan, Kapten Inf

Pesawaran (Kupas Tuntas) PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran ajarkan Kepala Sekolah dan guru yang berada di Kecamatan Kedondong menghadapi oknum wartawan nakal.

Ketua PWI Pesawaran, Erdanizar mengatakan, kepala sekolah maupun guru berhak menanyakan karya jurnalistik para oknum wartawan yang datang ke sekolah.

"Kalau ada orang yang mengaku wartawan, bapak ibu bisa menanyakan mana karya tulis mereka, karena wartawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa tempat mereka bekerja," jelas Erdanizar saat melakukan sosialisasi UU pers nomor 40 tahun 1999, di gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Kedondong. Senin (2/9).

Lebih lanjut dirinya me-

ngatakan, saat ini banyak oknum yang mengaku wartawan hanya bermodalkan id card yang mereka cetak sendiri ditempat percetakan.

"Kalau hanya id card, bapak ibu yang hadir pada hari ini pun bisa memiliki id card pers, tapi kalau untuk karya tulis atau karya jurnalistik itu yang tidak dimiliki oleh para oknum wartawan yang nakal," ungkapnya.

Sementara itu, kepala seksi pendidikan PWI Pesawaran, Maryadi, mengatakan sosialisasi UU pers nomor 40 tahun 1999 kedepannya tidak hanya diberikan kepada guru guru saja tetapi juga PWI berencana akan memberikan pemahaman tersebut ke pada para Kepala Desa yang ada di 148 desa di Bumi Andan Jejama.

"Saat ini kepala sekolah dan kepala desa menjadi incaran para oknum wartawan nakal, karena kita ketahui oknum mendatangi kepala sekolah ketika gajian ataupun ketika dana BOS cair, sedangkan kepala desa di datangi ketika ADD maupun DD sudah cair juga, dengan alibi bersilaturahmi

Foto : Reza/Kupas Tuntas

GELAR SOSIALISASI - PWI Kabupaten Pesawaran saat melakukan sosialisasi UU pers nomor 40 tahun 1999, di gedung PGRI Kecamatan Kedondong, Senin (2/9).

dan ujung ujungnya minta uang bensin," paparnya.

Dirinya juga berpesan kepada kepala sekolah yang hadir, agar tidak memberikan fotocopy LPJ dana BOS yang diterima sekolah. "Kita banyak menerima laporan dari guru guru yang ada di beberapa kecamatan ada oknum wartawan yang memaksa minta fotocopy LPJ tersebut, intinya ibu bapak sekalian jangan pernah memberikan karena itu dokumen rahasia, dan wartawan tidak berhak meminta itu," paparnya.

Sementara itu kepala

dinas pendidikan Kabu paten Pesawaran Fauzan Suadi, yang dalam hal ini diwakili Koordinator Ke camatan Pendidikan Kecamatan Kedondong Zulpie, mengucapkan terima ka sih kepada PWI Pesa wa r a n y a n g t e l a h m e m be rikan pemahaman apa itu pers dan fungsinya.

"Semoga dengan diadakannya kegiatan ini, kedepan guru guru yang ada di Kecamatan Kedondong, dapat bekerja sama dengan baik dengan pers untuk memajukan pendidikan di Pesawaran," tutupnya. (Reza)

Pemkot dan KONI Diminta Bina Atlet Menembak di Metro (Kupas Tuntas)

Foto : Lucky/Kupas Tuntas

nong Desa Pampangan, Pada saat dilakukan pe nangkapan sopir dan kernet berhasil melarikan diri dan selanjutnya Mobil Truck Colt Diesel dan barang bukti 30 balok Kayu jenis sonokeling kami amankan di Koramil 421-02/ Gedong Tataan untuk dilakukan pendataan," katanya.

"Untuk barang bukti yang di amankan 1 unit mobil Truck Colt Diesel 120 PS Nopol BE 9525 R, STNK a.n. Zainal Patah alamat RT 001/RW 001 Desa Tanjung Kerta Kecamatan Kedon dong dan Kayu jenis so nokeling sebanyak 30 balok/ balken," tutupnya. (Reza)

Cegah Wartawan Abal-abal, Guru Dibekali UU Pers

Metro

PAMERKAN PIALA - SMAN 03 Tulang Bawang Tengah memamerkan 2 Piala penghargaan acara Festival Tubaba, di ruang kerja Kepala Sekolah SMAN 03, Senin (2/9).

Sugeng Pamuji mewakili Dandim 0421/LS Letkol Kav Robinson Octovianus Bes sie, Senin (2/9).

Menurutnya, penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya informasi terkait kegiatan ilegal logging di kawasan register 19.

"Awalnya kami mendapatkan informasi dari warga, tentang adanya aksi ilegal logging di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Re-

gister 19, berbekal informasi tersebut, kemudian kami berkoordinasi dengan Kanit Polhut Provinsi Lampung Bapak Fahri untuk merencanakan penangkapan atas aksi tesebut," ujarnya.

Setelah itu, kata dia, TNI bersama dengan Polhut Provinsi Lampung langsung melakukan upaya penangkapan terhadap para pe laku. "Setelah kita sepakat melakukan penangkapan, kita berkumpul di jembatan PTPN7 Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Ge dong Tataan, dan Pukul 04.45 WIB dilakukan penghadangan dan penangka pan di Simpang Umbul Bi-

MINIMNYA perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Metro dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota setempat tidak menyurutkan semangat atlit menembak dari Metro Shooting Club Lampung (MSCL) untuk meraih prestasi.

Pasalnya, meski tanpa peran Pemkot dan KONI, MSCL dapat kembali mengharumkan nama Bumi Sai Wawai dan meraih 5 mendali dalam ajang Kaur Commando Shooting Club di Lapangan Tembak Taman Bintuhan Kaur Provinsi Beng-

kulu, 31 Agustus 2019 lalu.

Dalam ajang tersebut, Dua atlet menembak asal Metro, Ocha dan Tutur meraih Lima mendali dalam sejumlah kategori.

Ocha yang merupakan siswi SMAN 5 Kota Metro ini berhasil meraih 3 mendali, yaitu Juara 1 dalam kelas Visir, Juara 1 Dan Juara 3 untuk kelas Multirange. Sementara Tutur meraih 2 mendali yaitu Juara 2 dalam kelas Visir dan Juara 2 di kelas Multirange.

Coach dan pendamping atlet menembak, Panca Kesuma mengungkapkan, meski berangkat mandiri tanpa sponsor maupun support dari pihak lain, kedua Atlit MSCL

mampu maksimal mengikuti lomba di Bengkulu.

“Ini adalah kado untuk MSCL yang akan menggelar event pada 8 September 2019 di Lapangan Tembak Polres Metro. Dan terimakasih untuk semua team MSCL atas support dan dukungan kepada kami mewakili Kota Metro. Puji Syukur 2 Atlit kita dapat mengharumkan nama MSCL dan Kota Metro, ” ungkapnya, Senin (2/9).

Panca Kesuma juga menyampaikan, dengan diraihnya prestasi MSCL dirinya berharap pihak Pemerintah Kota Metro dan KONI dapat memberikan perhatian khusus di dunia olahraga menembak yang ada di Kota Metro.

“Sampai saat ini kami masih bergerak mandiri dalam setiap mengikuti event baik dalam maupun luar Kota Metro. Semoga MSCL mampu lebih mengharumkan Kota Metro di Cabang Olahraga Menembak,” ungkapnya.

Sementara, Ocha mengaku meski terdapat sejumlah kendala tak menyurutkan pihaknya untuk meraih juara.

“Puji Syukur kami team MSCL bisa maksimal dalam perlombaan, meski ada beberapa kendala namun kami tetap semangat,” kata dia.

Senada dengan Ocha, Tutur yang hanya mampu meraih Juara 2 Kelas Visir mengatakan, persaingan atlit sangat ketat. (Han)

6

Selasa, 3 September 2019

LAMPUNG UTARA BERI PENGHARGAAN - USAI memimpin upacara kenaikan pangkat pengabdian, Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K. memberikan penghargaan kepada 9 personel berprestasi, di Lapangan Mapolres, Senin (2/9).

Foto: Ist

KAMTIBMAS

Warga Diimbau Patuhi Rambu Lalin

“

LAMPUNG UTARA SATUAN Polisi Lalu Lintas (lalin) Polres Lampung Utara mengimbau masyarakat pengguna jalan agar mentaati ramburambu lalu lintas bukan saat ada Operasi Patuh Krakatau 2019.

Namun, setiap hari saat mengemudikan kendaraan.

Hal itu disampaikan Kasat Lantas Polres Lampung Utara, AKP M Yani Endang menyikapi banyaknya pelanggar yang ditilang saat Operasi Patuh Krakatau 2019. “Hingga kini sudah ada 900 pelanggar telah diberikan sanksi,” kata dia, Senin (2/9).

Dikatakan, pelanggaran didominasi pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm. Ia menjelaskan, operasi melibatkan 101 personel yang dibagi dalam beberpa shif dengan sistem bergiliran.

“Operasi Patuh Krakatau 2019 dilaksanakan pada pagi, siang, sore dan malam. Dan ini akan berlangsung hingga hingga Rabu (11/9) mendatang,” terangnya.

Ia menambahkan, pelanggaran lain yang masih ditemukan adalah pengendara di bawah umur dan tidak melengkapi dokumen kendaraan. "Imbauan kita masyarakat bisa lebih tertib bukan hanya waktu Operasi Patuh dilaksanakan. Karena tertib itu bukan hanya untuk orang lain melainkan untuk diri kita sendiri sebagai pengendara," kata AKP M Yani. (Sarnubi)

Karena tertib itu bukan hanya untuk orang lain melainkan untuk diri kita sendiri sebagai pengendara

“

Tepergok Mencuri, Pelaku Bacok Korban Tekab 308 Satuan Reskrim Polres Lampung Utara meringkus Ridho (28), warga Gang Pelangi 2 Kelurahan Gapura, Kecamatan Kotabumi.

Pelaku telah menganiaya Idhamsyah (30), warga Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur, Minggu (1/9) sekitar pukul 23.00 WIB. Lampung Utara (Kupas Tuntas) KASAT Reskrim Polres Lampung Utara AKP M. Hendri Apriliyanto, mewakili Kapolres AKBP Budiman Sulak-

sono mengatakan pelaku Ridho (28) diringkus karena telah membacok tangan kiri dan dada kanan korban.

"Pelaku diringkus tanpa ada perlawanan saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Menggala, Kabupaten

Tulang Bawang," kata AKP M Hendrik, Senin (2/9).

Hendrik menjelaskan, aksi nekad pelaku dilakukan karena tepergok korban, saat sedang mencuri di salah satu toko elektronik. "Keduanya bertemu di Jalan Jendral Sudirman samping Gang Dahlia dan pelaku ditegur oleh korban karena dilihatnya mencuri sebuah salon di toko elektronik. Rupanya tersangka tidak terima karena dirinya ditegur dan tiba-tiba marah serta langsung mengeluarkan sebilah

golok yanv langsung membacok tubuh korban kemudian langsung kabur," jelas Kasat.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bacok pada tangan kiri dan bagian dada kanan dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ryacudu Kotabumi.

"Tersangka saat ini sudah diamankan di Polres Lampung Utara untuk menjalani pemeriksaan atas kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korbanya luka parah," paparnya. (Sarnubi)

ADHYAKSA

Kejari Luncurkan Program JPN Bisa LAMPUNG UTARA - KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Lampung Utara (Lampura) gencar mensosialisasikan program Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) sebagai pengacara dalam penyelesaian masalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Yuliana Sagala melalui Kasi Datun, M Reza Kurniawan menuturkan sebelumnya JPN telah melakukan road show dalam menysosialisasikan bidang perdata dan sekarang telah menjadi JPN bisa.

"Bidang Datun, diantaranya kewenangan pelayanan hukum sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menanyakan persoalan hukum sehari-hari," kata M Reza Kurniawan, Senin (2/9).

Selain itu, lanjutnya, bidang datun juga meluncurkan Eo-Fice dimana masyarakat bisa langsung mengakses lewat internet menanyakan langsung seputar pelayanan hukum.

Eo fice, lanjut M Reza Kurniawan, merupakan kegiatan yang berbasis internet atau melalui aplikasi Siger Mas yang bisa didownload melalui playstore di android.

Ia berharap, masyarakat di Kabupaten Lampung Utara tidak segan-segan untuk bertanya kepada pihak Kejaksaan Negeri Lampura terkait permasalahan hukum dan berbagai macam konsultasi karena tidak dikenai biaya atau gratis. (Sarnubi)

LAMPUNG TIMUR

PT Sugar Labinta Diduga Cemari Sungai Lampung Timur (Kupas Tuntas) SUNGAI yang ada di Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampungudik, Lampung Timur diduga tercemar limbah yang berasal dari PT Sugar Labinta.

Hal itu terungkap saat anggota DPRD Lampung Timur (Lamtim) Rizki Cahya melihat langsung kondisi sungai bersama warga Dusun V Desa Gunung Agung.

Rizki mengatakan dampak dari limbah perusahaan pengolah gula pasir tersebut sangat dikeluhkan warga setempat.

Dikatakan, saat ini kondisi air sungai sudah berwarna dan menimbulkan bau tidak sedap dari endapan limbah.

Bahkan, sejumlah ikan di sungai juga ikut mati.

"Memang perusahaan gula pasir itu berada di Lampung Selatan. Namun, wilayah Ke-

camatan Sekampungudik, Lamtim berbatasan dengan Kabupaten Lamsel, sehingga ikut terkena limbah perusahaan," ujarnya, Minggu (1/9).

Menyikapi hal itu, pihaknya akan bermusyawarah dengan anggota DPRD lainnya sebelum mengambil langkah lebih lanjut. “Tidak menutup kemungkinan wakil rakyat Lamtim akan berkunjung ke PT Sugar Labinta untuk melakukan dialog dan mencari solusi.

Memang perusahannya ada di Lamsel, tapi dampak negatifnya dirasakan masyarakat Lamtim," tegasnya.

Sementara warga setempat Bambang berharap wakil rakyat bisa mencarikan solusi untuk menangani persoalan limbah tersebut. Sebab, lanjut dia, bau limbah sudah sangat tidak membuat nyaman warga sekitar.

"Apalagi kalau pas musim hujan, bau aroma tidak sehat itu sangat menyengat," kata Bambang. (Agus)

Sekda Ajak ASN Adaptasi Teknologi

Foto: Ist

SAMPAIKAN ARAHAN - SEKDA Kabupaten Lamtim Syahrudin Putera memberi arahan saat menjadi pembina apel mingguan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Senin (2/9).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Timur Syahrudin Putera mengajak ASN untuk adaptasi dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat. Sehingga, ASN bisa menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi.

Lampung Timur (Kupas Tuntas)

Foto: Agus/Kupas Tuntas

CEK LOKASI - SEJUMLAH warga mengecek lokasi Sungai di Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampungudik, Lamtim diduga sudah tercemar limbah PT Sugar Labinta, Minggu (1/9).

HAL itu disampaikan Syahrudin Putera saat menjadi pembina apel mingguan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Senin (2/9).

Syahrudin mengatakan berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlin-

dungan Anak dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia terutama yang berusia 0 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari.

Tindak lanjut dari aturan itu, lanjut Syahrudin, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana akan melaksanakan launching KIA. Ia melanjutkan, untuk memaksimalkan dan memberikan nilai tambah KIA tersebut, Pemkab Lamtim melalui Dinas Pencatatan Sipil akan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagai mitra.

"Tentu nanti diawali dulu dengan MoU dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang kesehatan, perbankan serta usaha ekonomi lainnya," jelasnya.

"Jadi program ini terintegrasi, sehingga ketika nanti

bayinya lahir di rumah sakit langsung diberikan kartu identitas anak. Itu sebagai bentuk pelayanan prima yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat merasa bahwa pemerintah itu ada dan menjalankan fungsinya," ujarnya.

Syahrudin menambahkan, dalam waktu dekat nanti bagian organisasi akan melakukan study pembelajaran ke kabupaten/kota atau provinsi yang dianggap mampu dan bisa mengimplementasikan pelayanan pada masyarakat secara lebih maksimal melalui mall pelayanan publik. (Adv)

Selasa, 3 September 2019

LAMPUNG TENGAH KAMTIBMAS

Kapolres Lamteng Motivasi Anggota LAMPUNG TENGAH - KAPOLRES Lampung Tengah AKBP I Made Rasma, terus memotivasi anggotanya agar terus melakukan kinerja dengan baik. Hal itu disampaikan Kapolres saat apel pagi di Lapangan Mapolres setempat, Senin (2/9).

Kapolres mengapresiasi kenerja anggotanya yang telah melaksanakan tugas dengan baik, dan minta agar terus ditingkatkan sehingga Lampung Tengah menjadi aman dan kondusif.

“Negara ini meminta saudara menjadi anggota Polri yang baik dan dapat melindungi, mengayomi masyarakat yang sesungguhnya serta mengembalikan kepercayaan publik menurut tugas dan fungsi pokok Kepolisian tersebut. Dan bukan malah sebaliknya menjadi beban bagi masyarakat dan negara, semoga hal ini tidak ada di Lampung Tengah,” kata Kapolres.

Pada kesempatan itu, Kapolres memberikan reward kepada kapolsek yang telah melakukan ungkap kasus narkoba terbanyak dalam Operasi Antik 2019 di Terbanggi Besar, Terusan Nunyai dan Padang Ratu.

Kapolres juga mengapresisasi kinerja kasat narkoba yang telah melaksanakan pengungkapan kasus narkoba terbanyak di jajaran Polda Lampung.

Tidak ketinggalan, Kapolres memberikan bantuan handphone (Hp) kepada 23 anggota Bhabinkantibmas. Pemberian bantuan alat komunikasi itu agar dapat meningkatkan kinerja Bhabinkantibmas di wilayah masing-masing. (Rls)

7

Jalan Penghubung Purnama Tunggal-Poncowati Rusak

Polres Lamteng Tilang 431 Kendaraan LAMPUNG TENGAH - JAJARAN Satlantas Polres Lampung Tengah (Lamteng) telah melakukan penilangan terhadap 431 kendaraan selama empat hari pelaksaan Operasi Patuh Krakatau 2019.

Kasat Lantas AKP Padil S, mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP I Made Rasma mengatakan hingga Senin (2/9) pihaknya telah menindak sebanyak 431 pelanggar dengan menggunakan blangko tilang dan teguran sejumlah 63 kendaraan.

Barang bukti yang disita berupa 135 SIM, STNK 290 lembar dan kendaraan roda dua 6 unit.

Operasi Patuh Krakatau disebar di di Jalinsum Simpang Pepadun Gunung Sugih dan tiga tempat lainnya.

“Para pelanggar lalu lintas yang kami tindak didominasi pelanggaran tidak mengunakan helm SNI dan tidak menggunakan safety belt,” ungkap AKP Padil, kemarin.

Selain itu, Sat Lantas Polres Lampung Tengah juga melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah dan road go to school guna memberikan edukasi atau pendidikan kepada para siswa di di SMAN Poncowati, Seputih Banyak dan Seputih Mataram serta SMAN Gunung Sugih. (Rls)

“

Para pelanggar lalu lintas yang kami tindak didominasi pelanggaran tidak mengunakan helm SNI dan tidak menggunakan safety belt

Foto: Towo/Kupas Tuntas

JALAN TUSAK - JALAN yang menghubungkan Kampung Purnama Tunggal dan Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar kini dalam kondisi rusak berat, Senin (2/9).

Warga mengeluhkan kondisi jalan yang menghubungkan Kampung Purnama Tunggal dan Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar yang kini rusak berat.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) PADAHAL ruas jalan itu menjadi akses utama transportasi warga dari kedua kampung. Kerusakan sudah terjadi sejak sepuluh tahun lalu, dan hingga kini belum ada perbaikan.

Jalan sepanjang 1,5 kilometer tersebut dipenuhi lubang, sehingga pengendara kendaraan harus ekstra hati-hati saat melintasinya.

Sudah beberapa kali pengendara motor terjatuh, karena masuk dalam lubang di badan jalan.

Kepala Kampung (Kakam) Purnama Tunggal, Siwi Tejo Pramono berharap Pemkab Lampung Tengah bisa segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak.

"Kami berharap Pemda Lamteng segera memper-

baiki jalan yang menuju kampung kami ini. Karena, sudah lebih dari sepuluh tahun jalan tersebut tidak pernah diperbaiki," ujar Siwi, Senin (2/9).

Siwi menambahkan, ruas jalan tersebut merupakan jalur utama bagi para pelajar dan warga setempat untuk memasarkan hasil bumi.

"Jalan ini merupakan jalur utama bagi pelajar yang bersekolah di Kampung Poncowati, serta jalur utama warga kami menuju Kabupaten Lamteng," imbuhnya. (Towo)

“

LAMPUNG SELATAN

Lampung Selatan

Winarni Kukuhkan Empat Ketua TP-PPK Desa

Pemerintah Kecamatan Apresiasi Realisasi DK Dana Kelurahan (DK) tahap I tahun 2019 di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, telah dikucurkan kepada 4 kelurahan yang ada di wilayah setempat.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) SEKRETARIS Kecamatan Kalianda, Iwan AR mengatakan berdasarkan hasil pantauan pihak kecamatan di empat kelurahan yang mendapatkan DK tersebut meliputi Kalianda, Wayurang, Bumiagung dan Waylubuk, hasil realisasinya cukup memuaskan.

"Kita sudah lihat secara langsung proses pembangunan melalui anggaran DK, dan hasilnya cukup memuaskan untuk realisasi DK tahap I ini," jelasnya, Senin (2/9).

Foto: Ist

KUKUHKAN KETUA TP PKK - Plt Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Winarni Nanang Ermanto mengukuhkan empat Ketua TP-PKK desa di Kecamatan Tanjungbintang, Senin (2/9).

Plt Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, Winarni Nanang Ermanto mengukuhkan empat Ketua TP-PKK desa di Kecamatan Tanjungbintang, Senin (2/9).

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PENGUKUHAN empat Ketua TP-PKK desa itu turut dihadiri Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Anggota DPRD Rosdiana dan Ketut Su pardi serta sejumlah pe jabat teras di lingkungan pemkab setempat serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tanjungbintang.

Plt Ketua TP-PKK Ka-

bupaten Lampung Selatan, Winarni mengatakan pelantikan Ketua TP-PKK Desa adalah tindaklanjut dari terpilihnya dan dilantiknya kepala desa terpilih hasil Pilkades serentak gelombang III Tahun 2019.

Winarni berpesan, para Ketua TP-PKK Desa yang baru dilantik dapat segera menyesuaikannya diri dengan program-program kerja PKK. "Saya minta kepada Ketua TP-PKK yang baru dilantik dapat segera meng-

aktifkan dasawisma desa, hal ini menyangkut pendataan desa. Karena itu dapat membantu pemerintahan di desa dalam hal pendataan dan kemajuan desa," kata Winarni.

Mantan Kepala Desa Wa y g a l i h i t u j u g a m e minta kepada para ke pala di Tanjungbintang untuk dapat mendukung kegiatan PKK Desa. Pasalnya, PKK adalah salah satu ujung tombak dalam pembangunan.

"Selamat kepada ketua TP PKK Desa yang baru dilantik, mudah-mudahan dapat membawa desanya menjadi lebih baik," tandasnya. (Dirsah/***)

Ia menambahkan, realisasi DK tahap I itu untuk kegiatan pembinaan dan pembangunan fisik. Untuk fisik sendiri, DK tersebut dibuatkan untuk pembangunan gorong-gorong, jalan dilingkungan dan sebagainya.

"Realisasi itukan sudah disesuaikan dengan ajuan/ permohonan dari masyarakat," jelasnya Iwan.

Ia memperkirakan, untuk pencairan DK tahap dua, pihak kelurahan mulai akan mengajukan proposal pencairan DK sekitar pekan depan.

"Ini sedang di proses,

mudah-mudahan mingguminggu depan berkas pencairan DK itu sudah bisa dinaikkan ke kabupaten," jelasnya.

Ketika ditanya respon pihak kecamatan soal program DK, Iwan AR mengapresiasi program tersebut.

Hal itu bukan tanpa alasan, karena program itu dapat mendukung program pembangunan khususnya di wilayah kelurahan.

"Kalau ditanya itu, jelas ini (DK) sangat membantu. Dulu, hanya ada Dana Desa, dan itu untuk desa. Mulai tahun ini kelurahan juga bisa melakukan hal serupa melalui dana kelurahan. Harapan kita, walau anggarannya tidak terlalu besar tapi program ini tetap dapat berjalan di tahun depan," tandasnya. (Dirsah/Edu)

Warga Sidomulyo Mulai Kekurangan Air Lampung Selatan (Kupas Tuntas) WARGA di sejumlah daerah di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) mulai mengalami kesulitan air bersih akibat kemarau panjang.

Seperti yang terjadi di beberapa dusun di Desa Suak.

Ada 3 dusun yang mulai kekeringan, yakni Dusun Bukit Barisan, Dusun Tanjung Baru dan Dusun Ciliwak. Warga ketiga dusun ini sejak dua pekan terakhir mulai kekurangan air bersih. Pasalnya, sumursumur warga kini kering.

"Dua pekah inilah sumur kering. Terpaksa kita membeli atau mencari dari daerah lain yang masih ada sumber air yang mencukupi," kata Agus warga Dusun Ciliwuk, kemarin.

Ia menyatakan, selain harus mengambil air dari daerah lain dengan menggunakan sepeda motor, warga juga mendapatkan bantuan dari relawan komunitas sosial yang mengirim bantuan air bersih.

Dina, warga dusun Tajung Baru menambahkan sejauh ini bantuan air bersih dari pemerintah daerah belum ada yang datang. “Kemungkinan karena dusun kami

ada di pinggiran. Kalau dari pemerintah belum ada perhatian. Baru ada bantuan air bersih dari komunitas Metal Lampung," terangnya.

Kondisi serupa juga terjadi di desa Sukabanjar, Kecamatan Sidodadi. Warga setempat mulai mengalami kesulitan air bersih, akibat sumur yang kering.

Demikian pula di Desa Klawi, Kecamatan Bakauheni, warga setempat juga mengalami kekeringan. "Masih kalau kering. Kan hujan belum turun. Sudah lebih dari satu bulan ini sumur warga sudah kering," ujar Ardi warga setempat. (TL)

8

Selasa, 3 September 2019

WAY KANAN

Pembangunan Drainase di Gedung Jaya Diduga Sarat Penyimpangan

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

DRAINASE - PEMBANGUNAN Drainase di Kampung Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan yang dianggarkan pada tahun 2018, sampai saat ini terlihat belum selesai dikerjakan. Foto dibidik Senin (2/9).

Pembangunan infrastruktur melalui Angaran Danan Desa (ADD), Kampung Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan diduga sarat penyimpangan. Pasalnya, pembangunan drainase tahun 2018 di Kampung Gedung Jaya, sampai saat ini belum juga selesai pengerjaanya.

Way Kanan (Kupas Tuntas) DIKETAUI, pekerjaan drainase yang menggunakan ADD tersebut sepanjang 100 mete, dengan anggaran sebesar Rp.285 juta.

Kepala Kampung Gedung Jaya, Ketut Namayasa saat ditemui di kantornya, mengatakan, dirinya tidak tau mengapa pekerjaan tersebut belum selesai. “Saya tidak tau menahu mengapa tidak selesai,"ungkapnya, Senin (2/9).

Ia pun menyarankan awak media agar mengkonfirmasi ke Inspektorat setempat terkait pembangunan drainase tersebut. "Silahkan konfirmasi ke Inspekrorat saja,�katanya.

Sementara itu, Erban 3

Inspektorat Pringsewu, Ri za Iswanto mengatakan, pihaknya akan menulusuri temuan daru awak media tersebut, melalui tim Apa rat Pengawas Internal Pe merintah (APIP).

"Saat ini Ispektorat lagi memeriksa rincian kerugian negara atas temuan pekerjaan ADD tahun 2018 Kampung Gedung Jaya. Kita akan secepatnya melaporkan hasil temuan ke Bupati, setelah mendapat rincian be rapa kerugian negara," ka tanya. (Sandi)

DPD IWO se-Lampung Gelar Rapat Kepengurusan Way Kanan (Kupas Tuntas) SEBANYAK delapan perwakilan DPD IWO se-Lampung gelar rapat terkait kepengurusan IWO Provinsi, Pertemuan IWO seLampung sengaja diadakan terkait tidak aktifnya lagi kepengurusan PW IWO Provinsi Lampung.

Pada rapat tersebut Delapan PD IWO se Provinsi lampung menghasilkan sebuah keputusan berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pimpinan Pusat (PP) IWO di jakarta terkait kepenggurusan PW IWO Provinsi Lampung.

Dua point rekomendasi yang hendak disampaiakan yakni, PD IWO se-Provinsi Lampung membentuk tim formatur yang akan bertugas mencari dan menyeleksi Calon ketua IWO Provinsi Lampung. Meminta PP IWO segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) tim formatur yang telah di bentuk dan

disepakati oleh delaan perwakilan PD IWO se Lampung.

Adapun nama tim formatur yang telah terbentuk sesuai dengan keputusan rapat PD IWO se Lampung adalah Riko Amir, Edi Arsadad dan FitoAliestiady, Senin (2/9) Ketua pelaksana pem bentukan tim formatur, Zul mengatakan, dari hasil keputusan rapat yang di gelar oleh delapan perwakilan PD IWO se-Lampung telah ditandatangani oleh delapan PD, selanjutnya Zul akan segera berkoordinasi dengan PP IWO pusat untuk segera menindaklanjuti dengan meminta PP segera mengeluarkan SK. "Dengan di bentuknya tim formatur Kepenguru san IWO Provinsi ini, maka semua hal yang berkaitan dengan admitrasi dan lainlain akan ditangani oleh tim formatur, hanya tinggal menunggu SK dari PP segera akan di adakan Muswil guna mencari Calon k e t u a s e c a r a d e v i n it i f , " ungkapnya. (Sandi)

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

FOTO BERSAMA - PERWAKILAN DPD IWO se-Lampung foto bersama usai menggelar rapat terkait kepengurusan IWO Provinsi, di Way Kanan, Senin (2/9).

TANGGAMUS KRIMINAL

Curi Handpone di 2 TKP, Yogi Ditangkap Polisi TANGGAMUS - YOGI Saputra (19), warga Pekon Muara Dua, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, ditangkap Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polsek Pulau Panggung atas dugaan pencurian dengan pemberatan (Curat).

Pria pengangguran ini dipersangkakan sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat) handphone Oppo F1S milik korbannya AG (17), yang juga warga Kecamatan Pulau Panggung.

Dari penangkapan tersangka, terungkap pencurian lain yang dilakukan tersangka, pasalnya dari tangannya juga ditemukan barang bukti Handphone Xiomi milik Rizal (28) korban lainnya.

Kapolsek Pulau Panggung Polres Tanggamus Iptu Ramon Zamora, SH mengungkapkan, tersangka ditangkap berdasarkan laporan korban AG pada tanggal 31 Agustus 2019, serta keterangan sejumlah saksi.

"Berdasarkan laporan tersebut, tersangka ditangkap saat berada di Kecamatan Gisting, Tanggamus pada Sabtu (31/8) pukul 20.00 Wib," ungkap Iptu Ramon Zamora dalam keterangannya mewakili Plh. Kapolres Tanggamus, AKBP Joko Bintoro, Senin (2/9).

Lanjutnya, berdasarkan hasil pengembangan, pihaknya juga mengamankan 1 handphone lain yang juga hasil pencurian di Kecamatan Pulau Panggung.

"Atas ditangkapnya tersangka, Alhamdulillah 2 TKP sekaligus terungkap, sebab 1 handphone yang disembunyikan dirumahnya merupakan milik Rizal korban lainnya," ujarnya.

Iptu Ramon menjelaskan, tersangka melakukan pencurian di rumah korban AG pada Jum'at, 30 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wib ketika AG sedang bermain Voli tidak jauh dari rumahnya. Dimana handphone tersebut dicarger diatas lemari rak buku di dalam rumahnya.

"Ketika korban bermain voli di belakang rumahnya, tersangka masuk kedalam rumah merusak pintu samping dan mencuri Handphone korban, akibatnya korban mengalami kerugian Rp. 1,6 juta," jelasnya. (Sayuti)

KAMTIBMAS

Pelanggaran Didominasi Tak Pakai Helm TANGGAMUS - TIGA hari digelar razia kendaraan dalam Operasi Patuh Krakatau 2019, Sat Lantas Polres Tanggamus menerbitkan 490 lembar surat tilang. Jumlah tersebut berdasarkan penindakan di wilayah Kabupaten Tanggamus sebanyak 196 dan Kabupaten Pringsewu 294 surat tilang.

Sementara bentuk pelanggaran yang masih dilanggar adalah tidak mengenakan alat bentuk keselamatan, melawan arus dan tidak membawa kelengkapan surat. Dari 3 pelanggaran tersebut yang terbanyak adalah tidak mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor.

Kasat Lantas Polres Tanggamus AKP Yuniarta menjelaskan, bahwa operasi dimulai sejak Kamis, 29 Agustus 2019. Dari 490 tilang yang diberikan, 371 kepada pengendara sepeda motor dan 119 pengendara mobil. Dengan barang bukti SIM sebanyak 170 lembar, 313 STNK dan 7 unit sepeda motor.

"Untuk roda dua pelanggaran didominasi oleh pengedara yang tidak memakai helm, yakni sebanyak 291. Kemudian melawan arus 20 pelanggar, pengendara dibawah umur sebanyak 27, kelengakapan surat dan lain-lain 147," ucapnya.

Sedangkan pada pengendara roda empat, tidak memakai sabuk pengaman 82 pelanggaran, melawan arus 4 dan pelanggaran lainnya 7. "Kami mengimbau masyarakat mari taati peraturan dalam berlalu lintas dan keselamatan untuk kemanusiaan," ujarnya. (Rl)

Kuliner Otak-otak 1000 Varian Warnai Pensi SMA 1

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

PENTAS SENI - INILAH salah satu bagian atraksi pegelaran Pentas Seni "Environment and Culture", dalam rangka aniversary ke-47 SMANegeri 1 Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Senin (2/9).

Pembuatan 1.000 varian otak-otak, membatik, melukis, pentas seni dan budaya, mewarnai gelaran Pentas Seni (Pensi) "Environment and Culture", dalam rangka aniversary ke-47 SMA Negeri 1 Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Senin (2/9).

Tanggamus (Kupas Tuntas) PERHELATAN yang dibuka Wakil Bupati Tanggamus, AM Syafi'i ini melibatkan partisipasi aktif ratusan siswa-siswi SMAN 1 Kotaagung mengakat tema lingkungan dan budaya (Environment and Culture). Dengan menampilkan pembuatan 1.000 varian otak-otak, membatik, melukis barang bekas, musik ansabel, seni tari, seni teater.

Kemudian, Wawakhan dan Segata/Pattun (sastra

lisan Lampung), gambus tunggal, stand up comedy, drama musikal, musikalisasi puisi, dan lain sebagainya.

Ketua Panitia, Satria Jamus Wantoro mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu dari tanggal 2 sampai 4 September 2019 ini.

"Kegiatan pentas seni SMA Negeri 1 Kotaagung ini merupakan kegiatan pentas seni pertama yang diadakan di SMAB 1 ini, dalam rangka memperingati aniversary sekolah (SMAN 1 Kotaagung) ke-47," kata dia.

Menurutnya, pentas seni ini juga dihelat dalam upaya melestarikan, memperkenalkan dan meningkatkan nilai nilai kebudayaan dari Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus.

Kepala SMAN 1 Kotaagung, Ruslan mengharapkan, kegiatan ini bisa digelar setiap tahun dengan melakukan kegiatan kreatif.

Dimana pada tahun ini, ada pembuatan kotak sampah dari barang bekas untuk dijadikan media melukis serta dihiasi sulam tapis.

"Kotak sampah tersebut untuk siswa-siswi sendiri.

Agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Kotaagung ini bisa berkreasi dan berkreatifitas," kata Ruslan.

Menurut Ruslan, tujuan pentas ini adalah menjelaskan, mengangkat kebu-

dayaan yang ada di Provinsi Lampung maupun Kabupaten Tanggamus. Misalnya, makanan khas di Kecamatan Kotaagung, otak-otak yang kini dibuat 1.000 varian.

"Selain itu, petasan seni ini untuk meningkatkan pengetahuan kebudayaan serta meningkatkan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus," katanya.

Sementara Wakil Bupati Tanggamus, AM. Syafi'i mengatakan, SMA Negeri ini memiliki perjalanan sejarah panjang yang berdiri sejak 47 tahun silam. Saat ini bangunan sekolah cukup megah sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap pendidikan.

"Diharapkan, di usia ke-47 tahun, SMA Negeri 1 Kotaagung, prestasi dan kualitasnya terus bergerak naik dan memiliki daya saing di tingkat provinsi Lampung maupun nasional," ujar Stafi'i.

Selama ini, kata dia, SMA Negeri 1 Kotaagung telah mencatat prestasi sampai ketingkat nasional hasil kerja keras seluruh komponen SMA Negeri 1 Kotaagung. "Kerja keras ini harus dijadikan pedoman untuk memotivasi diri untuk terus meraih prestasi. Saya sampaikan apresiasi kepada para guru atas prestasi, dan terus mendorong supaya para guru terus emangat di dalam mendidik anak-anak kita di dalam memberikan bukan hanya pelajaran tetapi juga menjadi teladan bagi para siswa," katanya. (Sayuti)

Selasa, 3 September 2019

SAMBUNGAN

SGC ...

Rp8 juta per bulan. Sedangkan saat musim panen pada bulan Juni bisa mencapai hingga Rp17 juta perbulan,” kata Nyoman, Senin (2/9).

Nyoman menjelaskan, untuk titik air tanah yang dimiliki PT SIL dan PT ILP sekitar 14 dan 16 titik. “Saya lupa data pastinya. Tapi yang pasti info dari perusahaan, air tanah itu hanya untuk konsumsi rumah tangga. Sementara untuk yang lain perusahan lebih banyak memakai air permukaan seperti kolam-kolam penampungan air,” terang dia.

Ia mengakui, untuk pengecekan titik air tanah di SIL dan PT ILP belum dilakukan secara keseluruhan. Baru beberapa titik air tanah saja yang sudah diperiksa di lokasi.

“Memang belum semua titik air tanah yang ada di areal perkebunan dicek. Karena ada juga titik yang berada di tengah kebun yang belum dilihat, karena jika ke lokasi khawatir ketemu ular cobra atau hewan berbahaya lainnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk memaksimalkan pendapatan pajak air tanah, pihaknya segera koordinasi dengan Dinas Perizinan Satu Pintu Provinsi Lampung untuk menanyakan berapa SIPA yang sudah diterbitkan untuk kedua perusahaan itu.

“Karena ini memang menjadi atensi KPK. Makanya kita akan koordinasi dengan Dinas Perizinan Provinsi biar tahu sebenarnya berapa izin (SIPA) yang sudah diterbitkan untuk kedua perusahaan ini,” tegasnya.

Diakui dia, selama ini Dinas Perizinan Provinsi Lampung tidak menembuskan SIPA yang sudah diterbitkan untuk perusahaan ke Pemkab Tuba. Pihaknya hanya tahu setelah perusahaan penerima SIPA melaporkan saat akan membayar pajak air tanah.

Masih kata Nyoman, selama ini perusahaan langsung yang menghitung kubikasi air

tanah yang dipakai sesuai alat meter water yang dipasang di lokasi. Dari laporan itu lah, lalu dihitung berapa pajak yang harus dibayar ke Bapenda Tuba.

Untuk itu, lanjut dia, kedepan pihaknya akan lebih memperketat pemakaian air tanah yang dipakai perusahaan, sehingga bisa mendongkrak PAD. Ia akan mengecek kepastian berapa titik air tanah yang dimiliki perusahaan sesuai yang ada di lokasi.

Kondisi serupa juga terjadi pada anak perusahaan PT SGC di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), yakni PT Gula Putih Mataram (GPM).

Informasi yang digali dari Dispenda Lamteng, pajak air tanah yang dibayar PT GPM tidak jauh beda dengan PT SIL dan PT ILP di Tulang Bawang.

Menurut sumber di Dispenda Lamteng, PT GPM membayar pajak air tanah tiga bulan sekali atau per triwulan dengan nilai Rp30 juta lebih.

Sehingga, rata-rata setiap bulan membayar pajak air tanah sebesar Rp10 juta lebih.

Jumlah pajak air tanah yang dibayar PT GPM, berbanding jauh dengan pajak air tanah yang dibayarkan PT GGPC yang juga mengelola bisnis perkebunan. PT Great Giant Pineapple Company (GGPC) membayar pajak air tanah mencapai Rp100 juta lebih untuk tiga bulan. Sehingga rata-rata setiap bulan PT GGPC membayar pajak air tanah mencapai Rp30 juta lebih.

Padahal, lahan HGU PT GPM lebih luas dibandingkan dengan lahan HGU milik PT GGPC. Sayangnya, Sekretaris Dispenda Lamteng Rizal saat dihubungi tidak bersedia membeberkan besaran pajak air tanah milik anak perusahaan PT SGC. Rizal berdalih, untuk memberikan data riil harus izin kepala Dispenda lebih dahulu.

“Takutnya kita kesalahan.

Tapi pak kadis memang sedang sakit, jadi belum bisa dihubungi,” ujar Rizal, kemarin.

BNNP ... berbentuk kartu domino, yang melibatkan jaringan dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). Dalam kasus ini ada 3 kilogram sabu dan 1.200 butir pil ekstasi yang disita.

Kedua jenis barang haram itu berasal dari Provinsi Aceh, dan dikendalikan narapidana yang ada di dalam salah satu lembaga pemasyarakatan di Provinsi Lampung.

Kepala BNNP Lampung, Brigjen Pol Ery Nursatari mengatakan, pengungkapan jaringan narkoba dalam lapas itu dilakukan tim Brantas pada Selasa (20/8) lalu. Ada tiga orang yang diamankan, yakni Mukhlis warga Aceh, Maryono warga Teluk Betung Selatan dan Sahrul Efendi seorang tahanan warga Teluk Betung Selatan.

Ery Nursatari menjelaskan, ketiga orang tersangka terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kakinya karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. "Kita hadiahi dengan timah panas.

Termasuk tersangka yang kita jemput dari lapas," kata Ery di kantor BNNP Lampung, Senin (2/9).

Dalam pemeriksaan, tersangka Sahrul Efendi mengaku telah melakukan transaksi narkotika selama tiga kali.

Sahrul sebelumnya dipidana penjara selama 8 tahun karena perkara narkotika.

Memang belum semua titik air tanah yang ada di areal perkebunan dicek. Karena ada juga titik yang berada di tengah kebun yang belum dilihat, karena jika ke lokasi khawatir ketemu ular cobra atau hewan berbahaya lainnya

”

Dimintai tanggapannya, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Lampung menilai pajak air tanah yang dibayarkan anak perusahan PT Sugar Group Companies (SGC) tidak sesuai, jika dibandingkan luas lahan yang dimiliki perusahaan penghasil gula pasir terbesar di Lampung itu.

Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan besaran pajak yang dibayar oleh anak perusahan PT SGC tidak pas, apalagi perusahaan sebesar itu hanya membayar pajak Rp8 juta-Rp17 juta per bulan.

"Kalau untuk penghitungan spesifik kita kurang paham, karena harus kita lihat dulu kedalaman sumur dan kapasitas pamakaian airnya.

Tetapi kalau kita spekulasi awal, menurut saya kurang pas mengingat luas lahan yang dimiliki perusahaan tersebut," kata Irfan, kemarin.

Ia pun meminta kepada Pemkab setempat untuk melakukan audit kepatuhan terkait penggunaan air tanah milik PT SGC. “Harus ada audit lah, sehingga bisa diketahui berapa sebenarnya nilai pajak air tanah yang layak dibayar ke Pemda,” saran dia. (PR/Towo/Sule) Dari Hal 1

Sahrul juga mengungkapkan dirinya belajar menjalankan bisnis narkotika berkat pengetahuan selama ditahan, dan hingga kini jaringannya tersebar di dalam Lapas. Namun, Sahrul bungkam saat ditanya bagaimana dirinya mampu memesan narkotika dari Aceh.

Sementara Kabid Brantas BNNP Lampung, Kombes Pol Hendry menegaskan kemam puan Sahrul Efendi menjalankan bisnis haram dibantu dengan ketersediaan handphone di dalam lapas.

"Modusnya masih sama, tentu dia pakai HP. Jadi dalam lapas itu, dia menggunakan HP untuk memesan barang," terang dia.

Hendry membeberkan, ekstasi yang disita BNN kali ini merupakan jenis yang terbilang mahal. Di pasaran, harga per butir bisa mencapai Rp1,5 juta.

Menurut dia, harga minimal pil ekstasi dengan model Domino ini berada pada angka Rp700 ribu per butir. Pengungkapan untuk pil ekstasi jenis ini, baru pertama kali dilakukan oleh BNNP Lampung.

“Jadi harga minimalnya bisa Rp700 ribu sampai Rp1,5 juta. Tergantung harga pasar.

Dan ekstasi yang begini sudah sulit ditemukan. Semakin sulit didapat, maka akan mahal harganya,” ujarnya.

Tunggu ... ingin meningkatkan trust mayarakat atau tidak. Semestinya, DPRD selaku perpanjangan tangan masyarakat, memiliki kepercayaan yang paling tinggi dibandingkan lembaga-lembaga lain.

Jika ingin meraih kepercayaan tinggi, tentu para

“

Dari Hal 1

Untuk kualitasnya, kata Hendry, masih sedang dalam penelitian di laboratorium.

Hasil penelitian itu nantinya mampu menyimpulkan seberapa besar dampak sensasi yang dirasakan pengguna.

“Kita lagi cek ini kualitasnya seperti apa. Sudah kita cek ke laboratorium. Sejauh ini, bentuknya saja yang berbeda dari pil ekstasi lain,” jelasnya.

Hendry menambahkan, BNNP Lampung sebelumnya sudah mengendus peredaran pil esktasi tipe Domino tersebut dalam jumlah besar.

Namun, begitu diungkap, jumlah pil ekstasi sudah berkurang karena telah diedarkan.

“Awalnya kita petakan, kalau ekstasi tipe Domino ini ada 4 ribu butir. Dan sampai kita amankan, jumlahnya sudah berkurang karena sudah diedarkan,” tuturnya.

Dia melanjutkan, pengurangan jumlah ekstasi yang signifikan itu ditengarai banyaknya pengguna yang memesan. Dan lokasi pemesanan untuk ekstasi itu telah dipetakan.

“Ini banyak beredar di lokasi hiburan malam. Kita duga sudah diedarkan di sana. Nantinya akan kita lakukan upaya pelacakan dan pencegahan ke lokasi tadi,” ucapnya. (Ricardo) Dari Hal 1

wakil rakyat harus mulai merubah kinerjanya. Kepentingan publik harus berada di atas segalanya. Jangan justru dibalik, kepentingan pribadi harus mengalahkan segalanya.

Wakil rakyat seyogyanya memang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat,

sehingga segala kebijakan yang diambil eksekutif lebih mengedepankan kepentingan warga. Tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan. Keberadaan wakil rakyat pendatang baru, bisa menjadi semangat baru untuk bekerja lebih baik. (**)

Pro ... kipun sudah memanfaatkan air tanah.

Tidak heran, jika kini BPPRD Bandar Lampung berhasil menjaring sekitar 200-an wajik pajak air tanah hingga tahun 2019.

“Kalau untuk usaha yang wajib membayar pajak air tanah yakni hotel, restoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan, laundry, perkantoran (Bank), tempat wisata hingga cucian kendaraan,” kata Kepala BPPRD Bandar Lampung Yanwardi, melalui Kabid Pajak Andre, Senin (2/9).

Ia mengatakan, dalam setahun terakhir tim BPPRD intens melakukan jemput bola untuk menarik pajak air tanah.

“Sehingga kami pun tak

Dari Hal 1

melulu harus menunggu rekomendasi teknis atau SIPA dari provinsi untuk melakukan penarikan pajak tersebut. Jika kami temukan bangunan yang belum ditarik pajak air tanah, akan kita lakukan pengiriman surat,” ungkapnya.

Melalui cara tersebut, kini pertumbuhan realisasi pendapatan pajak air tanah meningkat 20 persen dari tahun sebelumnya. “Kami optimis ini masih bisa meningkat sampai akhir tahun seiring dengan pendataan intensif oleh BPPRD,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya selalu aktif mengirimkan surat peringatan, jika ada bangunan komersil yang

PT ...

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Lampung saat dijabat Pjs Firman Seponada sempat meminta agar Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 11 Tahun 2014 tentang Mitigasi Regional Geologi ditinjau ulang, karena telah membuka peluang terjadinya legalisasi penambangan pasir berdalih mitigasi.

Pada akhir 2014, warga sekitar Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung selatan sempat memergoki tongkang KK Mandala 8 Ternate, hilir-mudik mengangkut pasir besi.

Salah satu tokoh di Pulau Sebesi, Sofyan Raden Kemala mengatakan jika kapal tongkang itu milik PT Lautan Persada Indonesia (LIP).

Sebelumnya, mantan Direktur Walhi Lampung, Bejoe Dewangga menyebutkan jika penambangan pasir besi sekitar GAK bukan kali pertamanya ditemukan. Dulu, sekitar tahun 2009 aktifitas yang sama pun telah dilakukan berdasarkan izin dari pemerintah setempat sekalipun kegiatan itu menuai penolakan dari Kementerian Kehutanan.

Sampai akhirnya, pada Jumat (30/8) lalu kapal tongkang milik PT LIP kembali dipergoki warga melakukan pengerukan pasir laut di perairan GAK. Bahkan, kapal tongkang itu sempat ditarik oleh petugas KSOP ke Dermaga V Pelabuhan Bakauheni pada Sabtu (31/8).

Menyikapi maraknya aktifitas penambangan pasir laut di perairan GAK ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun turun tangan untuk melakukan rangkaian penyelidikan.

"Sedang kami pelajari dan dalami berkait dengan pengerukan pasir di GAK itu," ujar Direktur Pidana KLHK Yasid kepada Kupas Tuntas, Senin (2/9).

Menurut Yasid, penyelidikan yang dilakukan KLHK itu telah dimulai sejak Sabtu (31/8).

Hingga saat ini, bagian Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK sedang melakukan pendalaman terhadap polemik tersebut.

"Informasi yang masuk ke KLHK pada Sabtu kemarin.

Dan ini sedang didalami Gak-

belum memiliki pajak air tanah. “Seperti restoran dan hotel yang belum, akan kita kejar dengan mengirimkan surat teguran,” tandasnya.

Dikatakan, penarikan pajak dilakukan setiap bulan, dan besarannya sesuai dengan pemakaian debit air per bulannya. Ia mencontohkan, untuk penarikan pajak dari Hotel Grand Anugerah mencapai Rp2 juta per bulan, dengan estimasi pemakaian 88 meter kubik per hari “Begitupun rumah sakit, seperti Rumah Sakit Imanuel, kami tarik Rp4 juta per bulan, karena pemakaiannya mencapai 160 kubik per hari,” pungkasnya. (Wanda) Dari Hal 1

kum KLHK," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Lampung, Irfan Tri Musri meminta gubernur Lampung untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi milik PT Lautan Indonesia Persada (LIP) lantaran cacat administrasi dalam penerbitan izinnya.

Dikatakan Irfan, penerbitan IUP PT LIP dilakukan saat masa moratorium dimana Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung belum diterbitkan. Sehingga belum ada dasar hukum untuk penerbitan IUP. "Perda RZWP3K kan baru disahkan pada awal tahun 2018. Berarti dari tahun 2014 sampai 2018 itu seharusnya ada jeda pemberian izin.

Tetapi kenapa untuk PT LIP dia dikeluarkan IUP-nya tahun 2015. Di masa moratorium," ujar Irfan, kemarin.

Di menjelaskan, dalam Perda RZWP3K itu dijelaskan bahwa semua izin pertambangan laut dari titik 0-12 mil wilayah perairan itu sudah dihapuskan. Karena itu pihaknya bersama masyarakat Pulau Sebesi tegas menolak segala bentuk aktivitas pertambangan di sekitar wilayah Gunung Anak Krakatau (GAK).

"Kalau kita lihat seperti ada kesengajaan dalam penerbitan izin ini. Sedangkan pedoman menerbitkan itu belum ada. Gubernur memiliki kewenangan mencabut izin itu, karena sudah tiga tahun tidak beroperasi. Di Perda juga seProvinsi Lampung sudah tidak ada lagi alokasi penambangan pasir laut, tetapi kalau keluar izin pertambangan pasir laut berarti pejabat yang berkewenangan itu lalai dalam tugasnya," tegasnya.

Di tempat terpisah, pihak KSOP Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan memastikan bila hingga saat ini belum ada aktivitas pengerukan/penyedotan tambang pasir di perairan Gunung Anak Krakatau (GAK) yang dilaksanakan PT Lautan Indah Persada (LIP).

Perwakilan KSOP Pelabuhan Bakauheni, Fery Yamin menegaskan belum ada aktivitas apapun dari pihak PT LIP, meskipun kapal tongkang tersebut sudah terparkir di

SDN 3 ... paparnya.

Dia mengaku risih dengan kondisi sekolahnya, mengingat 6 guru yang mengajar adalah semuanya perempuan. Menurut dia, jika ada murid atau guru yang mau b uang air terpaksa harus pulang atau numpang di toilet warga. "Jika kami (guru) mau buang air kecil, terpaksa minta tolong biar ditungguin siswi karena takut tiba-tiba ada orang yang datang," kata dia.

Sementara itu, Kepala SDN 3 Margakaya, Siti Nurul Qolbi menerangkan saat ini jumlah keseluruhan murid di sekolahnya hanya 16 orang.

Untuk kelas I hanya satu

9

lokasi perairan GAK sejak beberapa hari terakhir. "Belum-belum-belum, nggak ada itu. Belum ada aktivitas apapun," ujarnya, kemarin.

Ketika ditanya apakah bakalan ada sanksi atas aktivitas perusahaan terkait soal aktivitas PT LIP, Fery sekali menegaskan bila tidak ada sanksi apapun untuk perusahaan yang diduga akan mengeksploitasi perairan GAK. "Sanksi bagaimana, orang belum ada aktivitas," jelasnya.

"Tidak ada untuk penahanan kapal, kalau pun ada permasalahan paling dilakukan penundaan saja. Penahanan itu kalau ada instruksi dari pengadilan, makanya kalau ditahan itu tidak ada," tegas Fery.

Ia pun memastikan bila PT LIP telah mengantongi dokumen perizinan yang sah dari instansi terkait sesuai dengan kewenangan terkait izin yang dikeluarkan.

"Semua perizinannya sudah semua. Itu kami telah melihatnya sendiri. Tidak mungkin juga saya menyampaikan ini, apabila masih katanya-katanya.

Makanya saya katakan mereka lengkap. Salah pula kami kalau tidak melayani perusahaan yang ingin berusaha di Lampung Selatan," jelasnya.

Ia menjelaskan, konflik itu muncul karena pada saat pihak p PT LIP akan melaksanakan sosialisasi, masyarakat menolak itu. "Itu masyarakat pulau sebesi. Pada saat ada sosialisasi mereka menyatakan tidak setuju. Nah kalau sampai kesana, itu kita serahkan ke mereka (PT LIP dan masyarakat). Tapi kalau dilihat dari perizinannya itu lengkap semua," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun, Pemkab Lampung Selatan pada tahun 2014 telah mengeluarkan peraturan daerah Nomor 11/2014 tentang mitigasi regional dan bencana geologi.

Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan Edi Widarto menegaskan bila perda soal mitisgasi itu masih berlaku hingga saat ini karena tidak pernah dicabut, direvisi atau semacamnya. "Ada kok, belum pernah dicabut atau direvisi kalau soal perda itu," jelasnya. Hingga berita dilansir, pemilik PT LIP belum bisa dihubungi. (Ricardo/Erik/Dirsah) Dari Hal 1

siswa, kelas III enam siswa, kelas IV tiga siswa, kelasa V dua siswa dan kelas VI empat siswa. "SDN 3 Margakaya hanya ada 6 guru, 1 PNS, 2 CPNS dan 3 guru honor, guru agama dan guru olahraga belum ada," paparnya.

Ia melanjutkan, sekolahnya sebenarnya memiliki 6 ruangan, namun hanya 3 ruangan yang dipakai untuk belajar dan satu ruangan terpaksa disekat. Sedangkan tiga ruangan lainnya sudah tidak layak lagi untuk digunakan, karena di bagian pintu, jendela dan plafon sudah rusak berat.

"Selain itu ada dua peru-

mahan satu dipakai warga dan satu perumahan lainnya rusak parah," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu Rustian menyarankan pihak SDN 3 Margakaya segeramengajukan usulan lewat aplikasi data pokok pendidikan (Dapodik) langsung ke pusat untuk perbaikan.

"Mungkin kepala sekolah sebelumya kurang pro aktif, tidak melapor dan tidak membuat usulan. Seharusnya seorang kepala sekolah harus jujur dengan kondisi sekolahnya masing masing," kata dia. (Manalu)

10

Selasa, 3 September 2019

SELEBRITI

Via Vallen Bongkar Kebiasaan Buruk ART

Via Vallen

Via Vallen mengalami kejadian kurang mengenakan. Kali ini dilakukan asisten rumah tangganya sendiri.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - VIA Vallen menuliskan beberapa hal yang mengutarakan rasa kecewa terhadap perilaku ART itu.

"Tapi belakangan kebongkar kalo selama

ini diem2 dia sering pake baju akuu, baju tidur aku bahkan daleman aku juga Pernah di tegur sama orang rumah alesannya " emg sama ama punya mba' via, beli di online " Tapi tiap disuruh nyari baju dia dan baju aku yg katanya kembar sama punya aku Dia selalu ngeles alesan ini itu," tulis Via Vallen, Senin (2/9).

Tidak hanya itu, asisten rumah tangganya itu ternyata juga sering membawa barang-barang

yang bukan miliknya dari rumah. Bahkan berbarengan dengan itu, orang-orang di rumah Via Vallen juga sering kehilangan uang.

"Terakhir dia ijin pulang 5 hari krn ada acara tapi udh lebih dr 5 hari ga balik juga dan ternyata ada beberapa barang yang ketinggalan dirumahku dan ga jd di bawa pulang yang ternyata itu barang aku juga, bahkan dia minjem uang Art satunya," bongkar Via. (Dtk)

Pemindahan Ibu Kota, Pevita Ingin Pemerintah Jaga Lingkungan Kalimantan Pevita Pearce

Raffi Ahmad Pilih Wika Salim Ketimbang Ayu Ting Ting KUPAS TUNTAS JAKARTA - PRESENTER Raffi Ahmad ternyata mengidolakan penyanyi dangdut Wika Salim. Hal tersebut diungkap suami Nagita Slavina itu saat membawakan acara Okay Bos terbaru.

Raffi Ahmad ditanya oleh Vicky Prasetyo tentang siapa penyanyi dangdut yang paling

KEHILANGAN TELAH hilang 1 lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2010 warna Hitam Mika No Pol BE 32 atas nama Pemerintah Provinsi Lampung.

NoRangka:MMBGRKG40AF016887No Mesin: 4D56UCCA1862. Diperkirakan hilang di Jalan Wolter Mongonsidi, Teluk Betung Utara, Jumat (16/8/2019) pukul16.00WIB.

DIJUAL DIJUALcepatsebidangTanahLebar52 meter Panjang 70 meter di Seputaran Terminal Menggala Lingkungan Gambar Gunung Sakti Kelurahan MenggalaSelatanKecamatanMenggala KabupatenTulangBawangatautepatdi samping Hotel Sarbini, Sangat cocok untuk mengembangkan usaha anda.

Hubungi Yuni Tarmisi : 081294478630 SEWA TEMPAT ACARA BAGASRAYALAMPUNGmenyewakan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/ Khitanan,d.Seminar/Reuni/LokaKarya, e.PerayaanHariRaya,f.Danacara–acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223,3541919.Fax0721785229.Untukinfo lengkaphub.LimSriyani081279165253

diidolakannya. Tanpa pikir panjang, Raffi Ahmad pun lantas menyebut nama Wika Salim yang hadir sebagai bintang tamu. "Raffi Ahmad, siapa biduan dangdut Indonesia yang paling kamu idolakan?," kata Vicky Prasetyo. "Wika Salim," tegas Raffi Ahmad.

Usil, Vicky Prasetyo lagi-lagi coba menanyakan penyanyi dangdut paling difavoritkan oleh Raffi Ahmad. Namun kali ini dengan membandingkan Wika Salim dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting.

Meski kerap digosipkan dengan Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad ternyata tetap memilih Wika Salim. Dia mengaku sangat mengidolakan pelantun Lagu Ngutang tersebut lantaran cantik dan punya kepribadian baik. "Dia cantik, baik," ucap Raffi Ahmad.

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. Abadi Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSAN KOST-KOSTANhrian/minggu/Bln,Fas: AC,TV,Kmrmandididalam,ParkirLuas &Aman.Hub.085384565777.Jln.P.Antasari No.171B.Lampung,HrgMulai100rb/Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMARJL.RajaRatu,No.10,Lab.Ratu.

CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

Raffi Ahmad

KUPAS TUNTAS JAKARTA - AKTRIS Pevita Pearce ikut mengomentari pemindahan ibu

Elza Syarief Bakal Polisikan Nikita Mirzani dan Hotman Paris KUPAS TUNTAS JAKARTA - PENGACARA Elza Syarief geram dengan perlakuan Nikita Mirzani yang mencaci maki dirinya saat menjadi bintang tamu di acara Hotman Paris Show, baru-baru ini.

Elza Syarief pun berencana melaporkan Nikita Mirzani ke polisi. Tak hanya itu saja, sejumlah orang yang terlibat didalamnya seperti Hotman Paris sampai Melanie Ricardo juga akan diseret ke meja hijau. “Saya bilang Melanie, saya korban kok yang dielus-elus orang yang brutal. Siapa yang mendukung tindakan ini saya akan laporkan, jangan mainmain. manusia itu punya

Mendengar jawaban Raffi Ahmad, Wika Salim pun tampak tersipu malu. Sementara penonton yang hadir di studio turut bersorak. (Jpnn)

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub NoTlpKantor(0721)486313/BapakBoy :085269222797/Bapak Ari:085208466595.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909,081272193361,0811919121

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak?

Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.3.Bukutabungangaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha). 0721 5613282.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, PestaBonataon, DalamdanLuarKota.Hubunginsegera: 085216105475. Drs. Edison E. Sinurat.

HOTEL HOTEL LUSYJln.DiponegoroNomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

PENGISIAN RACUN API CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238

kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pesohor kelahiran 6

Oktober 1992 itu pun berharap agar nantinya lingkungan di Kalimantan tetap bisa dijaga meski akan ada pembangunan infrastruktur.

“Aku berharap siapapun yang berpartisipasi dalam proyek itu bisa bijaksan dalam penggunaan lahan dan lain-lainnya,” kata Pevita Pearce ditemui di kawasan Jakarta Pusat, baru-baru ini.

“Semoga bisa menjaga kelestarian bumi di sana,” tambah pemain film Sebelum Iblis Menjemput itu.

Disinggung apa dirinya setuju dengan pemindahan ibu kota, dia percaya bahwa pemerintah sudah memikirkan matang-matang keputusan tersebut.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. (Jpnn)

JUAL BELI LOGAM MORA Jaya,jualbelilogam,besituadll.

Alamat: jln soekarno hatta, srengsem sampingsopjanda.Hubungi:081379933788

harkat dan martabat,” kata Elza Syarief, Senin (2/9).

Pesohor kelahiran 24 Juli 1957 itu mengatakan bahwa dirinya tak mau melawan langsung Nikita Mirzani. Dia memilih diam saat emosi ibu tiga anak itu meledak-ledak.

“Enggak mungkin saya jambak-jambakan. Laki-laki aja gue lawan, karena saya juga karateka. Saya punya punya sertifikat karate, ban hitam,” ungkapnya.

Dia pun mengaku tidak terima Nikita Mirzani meluapkan amarah terhadap dirinya. Diketahui, Nikita Mirzani marah-marah pada Elza Syarief

Hotman Paris & Nikita Mirzani

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungikami!!SyaratLengkapLangsung Cair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3.

Buku Tabungan Gaji + ATM 4. Ijazah Terakhir+SlipGaji5.FotoCopyKTPdan KK.Jl.SoekarnoHattaNo.52DSukabumi Indah,Bandarlampung.Telp:0721-709216/ 081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungikami!!SyaratLengkapLangsung Cair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3.

Buku Tabungan Gaji + ATM 4. Ijazah Terakhir+SlipGaji5.FotoCopyKTPdan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras,Telukbetung.Telp:(0721)5605056, HP:081321214893.

SANGGAR BUNGA TERIMAPESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

saat menjadi bintang tamu acara Hotman Paris Show episode Kamis (29/8). Elza Syarief adalah kuasa hukum mantan suami Nikita Mirzani, Sajad Ukra, yang melaporkan sang artis ke polisi atas tuduhan penelantaran terhadap anak mereka. (Jpnn) Elza Syarief

Selasa, 3 September 2019

EKONOMI

11

 Swissbel Hotel Lampung Luncurkan Menu Baru 

Citarasa Japanese Food Menggugah Selera Swissbel Hotel Lampung pada bulan ini meluncurkan menu baru dengan mengusung tema Japanese Food yakni Suki and Grill.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KAMALUDDIN, Chef Swissbelhotel mengatakan, menu baru yang diluncurkan pada bulan ini yaitu Japanese Food

yakni Suki and Grill.

Menurutnya, menu yang diluncurkan ini berbeda dengan yang lain. Sebab, bahan dan bumbu yang digunakan adalah pilihan sehingga membuat citarasa dari Suki and Grill luar biasa.

“Dengan citarasa yang menggugah selera ini akan membuat orang yang menyantapnya tidak akan melupakannya,” kata dia.

Ia menjelaskan, menu Suki and Grill hadir dengan menu paket. Sangat cocok untuk

yang ingin bersantai bersama dengan pasangan, sahabat serta keluarga.

“Dengan harga yang standart tapi mendapatkan menu makanan Hotel Bintang 4, akan membuat rasa bersantai dengan pasangan dan keluarga terasa lebih nikmat dan hangat,” ujarnya.

Dijelaskan, Suki dibandrol dengan harga Rp. 480.000/ 6pax yang terdiri dari daging, ayam, udang, ikan, cumi, serta berbagai macam sayuran, bakso ikan, tofu serta

jamur enoki.

Sedangkan Grill dibandrol dengan harga Rp. 600.000/ 6pax. Ini sudah mendapatkan berbagai jenis seafood, daging sapi, serta daging ayam dengan jumlah yang cukup banyak, membuat santai bersama sahabat lebih hangat.

“Untuk paket suki and gril juga tersedia dengan harga Rp. 135.000/pax, pelanggan akan mendapatkan rasa puas ketika menyantapnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, tidak hanya menu baru Japanese

MENU BARU KAMALUDDIN, Chef Swissbelhotel Lampung saat menunjukkan menu baru yang mengusung tema Japanese Food yakni Suki and Grill, Senin (2/9).

Foto: Dwi/ Kupas Tuntas

food, Swissbelhotel Lampung juga memiliki promo lain. “Seperti Wong Kito Galo, Cumi Bakar Jimbaran dan masih

banyak menu lainnya yang akan memanjakan lidah para pengunjung Swissbelhotel Lampung,” tukasnya. (Dwi)

2020, Pemerintah Larang Ekspor Nikel Jakarta (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pelarangan ekspor bijih nikel.

Aturan ini diumumkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (2/9).

"Pada saat ini sudah menandatangani permen (peraturan menteri) ESDM yang intinya adalah mengenai penghentian untuk insentif ekspor nikel per 1 Januari 2020," ujar Bambang.

Kebijakan Menteri ESDM Ignasius Jonan tentang pelarangan ekspor nikel terkait dengan percepatan terhadap pembangunan smelter, khususnya smelter nikel. Bambang menyebut, ada tiga hal yang menjadi dasar pertimbangan atas keluarnya aturan ini. Pertama, dari cadangan nikel nasional yang pada

saat ini rekomendasi ekspor dinilai sudah sangat besar.

"Cadangan kita ini yang dapat ditambang hanya sekitar hampir 700 juta ton, sedangkan cadangan terkira memang 2,8 miliar ton, tapi harus dilakukan penelitian, eksplorasi lebih detail untuk bisa ditambang sehingga dengan cadangan tersebut kita perlu berpikir sampai berapa lama kalau seandainya selama ini kita berikan izin untuk ekspor," ucap Bambang.

Bambang menjelaskan, rekomendasi kuota ekspor nikel yang diberikan pemerintah sebesar 76,2 juta ton dengan realisasi ekspor nikel sebesar 38,2 juta ton untuk periode Juli 2017 hingga Juli 2019. Aturan pelarangan ekspor, kata Bambang, hanya terhadap nikel, sementara mineral dengan kriteria tertentu lainnya seperti bauksit hingga tembaga tidak mengalami perubahan dan tetap berjalan seperti aturan lama dan berlaku sampai 2022.

Poin kedua, dengan perkembangan teknologi, menurut Bambang, dapat mengo-

lah nikel dengan kadar rendah, yang intinya nikel tersebut dapat menghasilkan komponen yang berguna membuat baterai dalam rangka program percepatan mobil listrik. Bambang menyampaikan, meski masih dalam proses rencana, namun sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan inisiasi pembangunan fasilitas pemurnian dengan teknologi hydrometalurgi guna mendukung percepatan industri mobil listrik di dalam negeri seperti PT Smelter Nikel Indonesia, Huayue Nickel Cobalt, QMB New Energy Material, dan Harita Prima Abadi Mineral.

"Ini semuanya ingin lakukan proses nikel kadar rendah yang mengandung litheum ini jadi permulaan kita manfaatkan kadar rendah," lanjut Bambang.

Pertimbangan ketiga, ucap Bambang, pembangunan smelter nikel dirasa sudah cukup besar dengan 11 smelter yang sudah dibangun dan 25 smelter yang dalam proses pembangunan, dengan total hampir 36 smelter. (Rpk)

Sah, 85 Anggota DPRD Lampung Resmi Dilantik Mingrum Gumay dan Pattimura Jabat Ketua dan Wakil Ketua Sementara

DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda pengucapan sumpah/janji 85 anggota DPRD Lampung masa jabatan 2019-2024, Senin (2/9).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DALAM sambutannya saat membuka rapat, Dedy Afrizal mengatakan, selain pengambilan sumpah janji dan pelantikan anggota DPRD Lampung masa jabatan 2019-2024, rapat juga sekaligus untuk memberhentikan secara terhormat anggota DPRD Lampung periode 2014-2019.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Mendagri nomor 161.18-3823/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Lampung Masa Jabatan 2014-2019 yang dibacakan oleh Plt Sekretaris DPRD Lampung Tina Melinda. Plt Sekwan juga membacakan SK Mendagri nomor 161.183824/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Lampung periode 2019-2024.

Pengucapan sumpah janji dipandu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang Dr Ridwan Mansyur.

Pengambilan sumpah para anggota dewan menurut agama masing-masing yakni Islam, Hindu, dan Katolik, didampingi para rohaniawan.

Kemudian berdasarakan perolehan suara terbanyak maka ditetapkan Mingrum Gumay (PDIP) dan Patimura (Gerindra) sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD sementara.

Adapun 85 anggota dewan tersebut yaitu Dapil 1, Eva Dwiana (PDIP), Ade Utami Ibnu (PKS), Yusirwan (PAN), Rahmad Mirzani Djausal (Gerindra), Kostiana (PDIP), Fauzan Sibron (NasDem), Azwar Yacub (Golkar), AR. Suparno (PDIP), Budiman AS (Demokrat), Syarif Hidayat (PKS), Aprilliati (PDIP).

Dapil 2, Sahlan Syukur (PDIP), Tony Eka Chandra (Golkar), Antoni Imam (PKS), Fahrorrozi (Gerindra), Lesty Putri Utami (PDIP), Okta Rija-

ya (PKB), Wahrul Fauzi Silalahi (NasDem), Ahmad Fitoni (PAN), Raden Muhammad Ismail (Demokrat), Nurul Ikhwan (PDIP).

Dapil 3, Nurhasanah (PDIP), Ririn Kuswantari (Golkar), Johan Sulaiman (PKS), Elly Wahyuni (Gerindra), Hanifah (PKB), Angga Satria Pratama (Demokrat), A. Iswan Cahya (PAN), Watoni Nurdin (PDIP), Siti Rahma (NasDem), Suprianto (PPP), FX Siman (Golkar).

Dapil 4, Yanwar Irawan (PDIP), Mukhlis Basri (Gerindra), Nuril Anwar (NasDem), Amaludin (Demokrat), Dadang Sumpena (PDIP), Joko Santoso (PAN), Azuansyah (PKB), Supriadi Hamzah (Golkar), Heni Susilo (PKS), Mirzalie (Gerindra).

Dapil 5, Iman Syuhada (Nasdem), Yozi Rizal (Demokrat), Yose Rizal (PDIP), Patimura (Gerindra), Darlian Pone (Golkar), Mardani Umar (PKS), Darwin Hifni (PAN), Soni Setiawan (PKB), Mardiana (Nasdem), Deni Ribowo (Demokrat), Tulus Purnomo Wibowo (PDIP).

Dapil 6, Ketut Rameo (PDIP), Very Agusli (Gerindra), Ismed Roni (Golkar), Budi Yuhanda (NasDem), Mau-

lidah Zauroh (PKB), Suprapto (PAN), Hanifah (Demokrat), Budhi Condro Wati (PDIP), Mikdar Ilyas (Gerindra), Semin (PKS).

Dapil 7, Mingrum Gumay (PDIP), I Made Bagiasa (Golkar), I Made Suarjaya (Gerindra), Jauharoh (PKB), Musa

Ahmad (Golkar), Ikhwan Fadil I (Gerindra), Maksum Asrori (PKB), Asih Fatwanita (Nasdem), Abdullah Sura Jaya (PAN), Midi Iswanto (Demokrat), Mufti Salim (PKS), Ni Ketut Dewi Nadi (PDIP).

Dapil 8, Ketut Erawan (PDIP), Binti Amanah (PKB), M.

Khadafi Azwar (Demokrat), H. Azwarhadi (Golkar), Ismail Jafar (PKS), Ahmad Giri Akbar (Gerinda), Garinza Reza Pahlevi (NasDem), Ferliska Ramadhita Johan (PDIP), Noverisman Subing (PKB), Asep Makmur dari (Demokrat). (Adv)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | SELASA, 3 SEPTEMBER 2019

Arinal Ajak DPRD Lampung Wujudkan RLB Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengajak seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024, untuk bersama-sama bergandengan tangan dan merapatkan barisan guna menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat guna mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya (RLB).

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) AJAKAN itu disampaikan Gubernur Arinal saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024, di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (2/9).

“Saya dan Wakil Gubernur Lampung telah berkomitmen untuk mencapai visi Rakyat Lampung Berjaya dengan fokus pembangunan di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan yang bersih, amanah, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, kaum difabel, energi, pertanian, perdesaan, perkotaan, dan pembangunan berkelanjutan,” kata Arinal.

Lebih lanjut dikatakan Gubernur, Rapat Paripuma DPRD Provinsi Lampung dengan agenda khusus pengucapan sumpah/ janji anggota DPRD Provinsi hasil Pemilihan Umum tahun 2019 ini, merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pemilihan Umum serentak untuk yang pertama kali dalam sejarah Indonesia dan perpolitikan nasional.

“Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat Lampung yang telah meng-

gunakan Hak Konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada 17 April 2019 yang lalu. Saya juga menyampaikan terimakasih untuk seluruh jenjang KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dan pengawas Pemilu, partai-partai politik beserta segenap partisipan calon anggota legislatif, serta unsur keamanan dari TNI / Polri, yang telah menjaga pelaksanaan Pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar dan damai,” ujar Arinal.

Arinal menjelaskan, berdasarkan Undang-undang No.42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai wakil rakyat, setiap anggota DPRD dipundaknya terdapat tanggung jawab besar untuk memajukan daerah.

“DPRD memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, semangat pengabdian, dan komitmen terhadap rakyat. Selanjutnya, di tangan saudara-saudara formulasi kesejahteraan

UCAPKAN SELAMAT – GUBERNUR Lampung, Arinal Djunaidi, menyalami anggota DPRD Provinsi Lampung periode 20192024 yang baru dilantik, di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (2/9).

Foto : Ist

rakyat dapat diwujudkan.

Artinya setiap anggota DPRD harus berpihak kepada rakyat melalui pembangunan daerah,” terangnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mewujudkan harapan rakyat tersebut, kata Arinal, tentunya anggota DPRD harus menguasai

dan memahami berbagai permasalahan daerah. Sehingga tatkala mereka berhadapan dengan pihak eksekutif membahas berbagai masalah pembangunan, jalan keluar dapat digagas secara bersama.

Sebelumnya, sebanyak 85 anggota DPRD Provinsi Lampung telah mengucapkan sum-

pah atau janji sebagai anggota dewan yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Dr. Ridwan Mansyur, SH, MH, dilanjutkan dengan penandatanganan sumpah jabatan. Setelah itu, dilakukan penyematan lencana Anggota DPRD Provinsi Lampung secara simbolis. (Rls)