16 Halaman l Edisi XXXVI/ 12 Februari - 19 Februari 2014
7 l Optimalkan Peran Perempuan
T E R U J I T E P E R C AYA
Pilgub IV yang Terhambat Dana PARTAI politik (parpol) adalah sebuah organisasi yang berhak mengikuti pesta demokrasi untuk membangun bangsa dan menyejahterakan rakyat. Namun, kini justru wadah “mulia” itu menjadi semakin rakus menggerogoti uang rakyat pada anggaran pemerintah.
T
ermasuk di Lampung, dana pilgub harus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Sebelum pengucuran dana yang sudah dialokasikan di APBD itu, ternyata ada pula aturan yang mendasarinya. Untuk itulah Pemprov Lampung selaku pengelola dana berhati-hati dalam penggunaannya, salah satunya dengan adanya SE Mendagri 270/251.02/2014. Surat itulah yang kemudian menjadi bahan perdebatan antara Pemprov dan KPU Lampung dalam pencairan, sebab masuk ke pasal per pasal nota kesepahaman (MoU) hibah. KPU menginginkan dana itu segera cair usai MoU ditandatangani, tetapi Pemprov berkeras bahwa ada SE Mendagri yang mengharuskan ada jadwal ulang tahapan pilgub. Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara bertahap maksimal dua kali sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana pihak I (Pemprov), serta dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tahapan persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2014-2019. Dengan begitu, di Pasal 5 Ayat (1) MoU disebutkanlah pencairan dana hibah dilakukan secara bertahap maksimal dua kali sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana pihak I (Pemprov), serta dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tahapan persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2014—2019. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono tidak sepakat bila pencairan dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tahapan persiapan pilgub. “KPU kan sudah melakukan persiapan sejak April 2012. Kami minta perubahan kalimat dalam poin itu menjadi agar sewaktu-waktu dapat dicairkan, bukan mengulang tahapan,” kata dia. Kemauan KPU itulah yang menjadi tanda tanya besar kalangan akademisi. Kepala Pusat Kajian Konsti-
n FERIAL
tusi Universitas Lampung Yusdianto menilai perdebatan itu tidak mendasar, sebab ada aturan yang harus dijalankan. Ia justru menyarankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung terlebih dahulu mengaudit setiap kegiatan KPU sebelum MoU dana hibah pilgub disepakati. “Jangan sampai anggaran itu nantinya digunakan KPU untuk membayar biaya yang dikeluarkan pada saat tahapan Pilgub 2013 lalu. Angg-
aran itu kan peruntukannya ke depan bukan ke belakang,” kata dosen Fakultas Hukum Unila itu. (CR11/UIN/U1)
Interupsi
l
2 12 Februari 2014
n Polling
Bersambang ke Warga Lebih Efektif dari Iklan
688
KAMPANYE model blusukan dengan menyapa warga lebih mengena dibandingkan iklan ataupun pemberitaan positif oleh media massa. Meski demikian, sosialisasi dengan cara yang lazim dilakukan para politikus dan partai politik itu tidak serta-merta menaikkan tingkat kepopuleran dan keterpilihan calon legislator maupun calon presiden. T E R U J I T E P E R C AYA
Efektivitas Sosialisasi Kunjungan langsung 38,3%
Iklan di media massa 25,8%
indeks :
Pemberitaan 35,9%
Harapan Masyarakat bagi Caleg
Perbaikan infrastruktur jalan 18,7%
Pelayanan kesehatan murah 11,5%
LAPORAN UTAMA Mereka-reka Jadwal Pilgub IV . . .
4
GAGAS Pilgub dan Depresiasi Publik . . .
5
ORATOR Syiarkan Pendidikan Politik . . .
9
PILAR
Ketersediaan lapangan pekerjaan 13,7%
Dongkrak Elektabilitas dengan Tiga Capres Mumpuni . . .
10
Metode Survei ini dilakukan 1—30 Januari 2014 di 34 provinsi di seluruh Indonesia menggunakan metodologi multistage random sampling dengan melibatkan 2.400 orang responden yang memiliki hak pilih di Pemilu 2014, dengan margin of error 1,88% dan tingkat kepercayaan 95%.
jeda Dahulukan Partai atau Negara . . .
13
Sumber: LCS Survey www.lcssurvey.com
Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, T E R U J I T E P E R C AYA Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST. CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).
Laporan Utama
l
3 12 Februari 2014
Tahapan Pilgub Sejak 2012
Jadi Motif Perubahan MoU
K
PU yang berkeras tidak mau menerima pasal dalam nota kesepahaman (MoU) dana pilgub memang mempunyai dasar. Sebab, KPU telah menjalankan tahapan pilgub itu sejak 2012, sebelum dana pilgub dianggarkan Pemprov Lampung. Inilah yang dipertanyakan sejumlah kalangan. Kepala Pusat Kajian Konstitusi Universitas Lampung Yusdianto mengatakan MoU dana hibah Pemilihan Gubernur Lampung memang harus mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900/22/88/BJ supaya tertib administrasi dan hukum. Isi MoU tidak boleh keluar dari edaran tersebut. Menurutnya, sudah tepat jika penggunaan anggaran dapat dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum persiapan tahapan pilgub dimulai. Pemerintah Pusat menginginkan pelaksanaan pilgub di Lampung sesuai prosedur serta tertib hukum dan adminstrasi. “Saya yakin sekali pusat akan menyampaikan bila pelaksanaan pilgub harus melalui prosedur. Kecuali Lampung mendesak, ada bencana. Kalau politik ini kan tidak menyebabkan negara dalam bahaya. Ini kan karena KPU menghendaki anggaran ada,” kata dia.
Justru Yusdianto menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung terlebih dahulu mengaudit setiap kegiatan KPU sebelum MoU dana hibah pilgub disepakati. “Jangan sampai anggaran itu nantinya digunakan KPU untuk membayar biaya yang dikeluarkan pada saat tahapan Pilgub 2013 lalu. Anggaran itu kan peruntukannya ke depan bukan ke belakang,” kata dosen Fakultas Hukum Unila itu. Kemudian, Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Watoni Noerdin mengatakan Komisi I telah menyarankan agar KPU berhati-hati dalam perencanaan jadwal pilgub. Perlu duduk bersama antara KPU, Pemprov, dan DPRD Lampung terkait pembahasan perubahan jadwal pilgub. Koordinasi bersama ketiga lembaga tersebut supaya bisa menentukan jadwal yang ideal. Dia berharap KPU tidak lagi menjadwalkan perubahan pilgub secara sepihak. Bila KPU masih menjadwalkan secara sepihak, akan sulit pilgub bisa dilaksanakan dengan baik. “Harus sinkronisasi bersama. Bila perlu, Polda dan Bawaslu juga dilibatkan sehingga penjadwalan lengkap,” kata Watoni, kemarin, di ru-
angannya. Namun, KPU tetap ngotot dan bakal menggelar pilgub tanpa mengulang tahapan walaupun mundur dari jadwal 27 Februari 2014. Nanang mengatakan pelaksanaan pemungutan suara Pilgub Lampung itu direncanakan akan diundur hingga akhir Maret 2014. “Waktu pastinya belum ada, tapi kami berkonsultasi dengan KPU Pusat untuk tetap dilaksanakan sebelum pemilu legislatif April 2014,” kata dia. Berkaitan dengan hal itu, KPU Lampung akan melakukan rapat konsultasi dengan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. dan jajarannya, untuk memfasilitasi pelaksanaan tes kesehatan dan kejiwaan bagi pasangan bakal calon gubernur-calon wakil gubernur Lampung yang sudah mendaftarkan diri ke KPU Lampung. “Kami akan minta bantuan Gubernur untuk membantu memfasilitasi agar prosesnya bisa lebih mudah,” kata Nanang. Namun, untuk pengadaan logistik pilgub itu, KPU Lampung tetap meminta bantuan KPU Pusat agar bisa mendesak Presiden untuk mengizinkan pengerjaannya dengan sistem penunjukan langsung. (UIN/CR11/U1)
Laporan Utama
l
4 12 Februari 2014
Mereka-reka Jadwal Pilgub IV
D
I tengah kebuntuan pelaksanaan pilgub antara KPU dan Pemprov Lampung, sejumlah pihak mulai mereka-reka jadwal ulang. Jadwal pilgub jika berlangsung menjadi jadwal keempat yang dibuat, tetapi hingga kini belum juga pasti jadwal itu. DPRD Lampung kemudian mengusulkan hajat politik provinsi itu digelar pada awal Mei 2014. Usulan itu disampaikan tiga anggota DPRD Lampung dari fraksi berbeda, yakni Nurhasanah (F-PDIP), Hantoni Hasan (F-PKS), dan Farouk Danial (F-Gerindra). Tiga fraksi tersebut memiliki 25 dari 75 kursi DPRD Lampung. Nurhasanah menjelaskan pemilihan waktu pada awal Mei dilakukan dengan pertimbangan momentum tersebut bertepatan dengan satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur Sjachroedin Z.P. pada 2 Juni 2014. Dari sisi peraturan, alternatif pilgub awal Mei sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 86 Ayat (1) disebutkan pemungutan suara pemilukada diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan
kepala daerah berakhir. “Pilgub digelar satu bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala daerah juga bisa. Kesampingkan dulu semua kepentingan,” kata Nurhasanah, yang juga menjabat wakil ketua DPRD Lampung itu, Senin (10/2). Usulan pilgub awal Mei juga disampaikan Hantoni Hasan. Ia melihat awal Mei merupakan alternatif terbaik dan jadwal itu tidak menyalahi peraturan. “Sudahlah, Mei saja. Namun, perhitungkan dulu tahapannya, toh Mei itu caleg hasil Pemilu 9 April belum ditetapkan. Jadi tidak perlu kocok ulang calon,” ujar Wakil Ketua DPRD Lampung itu. Sehari sebelumnya, Farouk Danial juga menawarkan alternatif waktu pada awal Mei sesuai UU Pemda. Selain itu, jika pilgub digelar awal Mei, tidak saling beririsan dengan tahapan pemilu sehingga KPU bisa lebih fokus. “Jangan sampai tahapan pilgub beririsan dengan pemilu untuk mengantisipasi kerawanan. Siapa yang bisa menjamin pilgub ini tidak rusuh. Kalau sampai rusuh, bisa mengganggu pilpres,” ujar Juru Bicara Fraksi Gerindra itu. Sementara anggota KPU Lampung, Edwin
Hanibal, menambahkan pihaknya masih menunggu niat baik Pemprov dan DPRD. Ia menilai masih ada upaya menghambat pilgub dengan memasukkan pasal yang mewajibkan KPU menyusun ulang tahapan dalam draf MoU. “Kami mau melihat ada tidak niat baik pemda dan DPRD,” ujarnya. Edwin juga membantah isu beredar yang menyebutkan pilgub IV akan digelar 18 Maret 2014. “Dari mana info pilgub 18 Maret? Aku mintanya 19 Maret sekalian ulang tahunku. Itu cuma candaan sama kawan-kawan saja. Kami akan ikut perintah KPU Pusat,” kata dia. Masih terkait jadwal pilgub, Edwin menilai surat Gubernur ke Mendagri termasuk upaya menggagalkan pilgub 27 Februari. Menurut Edwin, surat bernomor 270/251.02/2014 itu berisi permintaan Gubernur kepada Mendagri agar pilgub dilaksanakan serentak dengan pemilu atau setelah pilpres. Dia menilai surat tersebut sebagai intervensi atas kewenangan KPU dan hal itu termasuk pelanggaran pidana pemilukada. “Ada dugaan unsur kesengajaan tidak mencairkan dana pilgub jika tidak sesuai kemauan Gubernur,” ujarnya. (CR11/UIN/U1)
Gagas
l
5 12 Februari 2014
Pilgub dan Depresiasi Publik P
OLEMIK Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung sejak gagalnya rencana penyelenggaraan pada 2 Oktober 2013 hingga hari ini tampaknya tidak memiliki jalan terang. Bahkan hingga H-15 pada jadwal jilid III juga tak ada tanda-tanda akan berakhirnya polemik tersebut. Sebagian kontestan yang akan bertarung merebutkan kekuasaan bahkan telah mengusulkan islah agar pilgub dilaksanakan tahun mendatang pasca-pemilu legislatif dan pilpres tahun ini (Lampost, 16/1). Bahkan kandidat dari perorangan (independen) Amalsyah Tarmizi dan Gunadi Ibrahim menarik berkas pendaftaran. Pertemuan formal seluruh komisioner KPU Lampung dan Gubernur beserta asistennya pada Jumat, 27 Desember 2013, di Kantor Gubernur merupakan signal positif untuk terselenggaranya hajat demokrasi di tanah lada kita. Pertemuan yang dilaksanakan dalam rangka rekonsiliasi tersebut pernah menjadi sejarah baru dalam perpolitikan lokal setelah terjadi polemik berkepanjangan sebelumnya. Hal tersebut juga menafikan citra kealpaan dua lembaga pemangku kepentingan dalam membangun hubungan baik untuk rakyat. Terkesan selama ini komunikasi hanya berjalan dengan “komunikasi koran�. Namun, sangat disayangkan, rekonsiliasi berjalan tanpa diiringi dengan solusi yang seimbang. Tampaknya tidak ada koordinasi apik dan pembagian kerja terstruktur untuk benar-benar menyelenggarakan pilgub jilid III antarlembaga terkait. Kini rekonsiliasi hanya menjadi pepesan kosong sesudah bergugurannya tahapan-tahapan pilgub, dan akhirnya waktu terus berjalan dan tak dapat dihentikan walau hanya sebentar. Detik-detik gagalnya pilgub jilid III telah menanti dan rakyat tetap yang menjadi korban. Cepat atau lambat polemik ini harus segera diakhiri dan pilgub segera dilaksanakan bila Lampung
Saiful Anwar Mahasiswa Pascasarjana IAIN Lampung, Anggota Biasa KAMMI Wilayah Lampung
ingin maju dan berbenah, pilgub sebagai puzzle democrezy local dan ajang politik atraktif para elite harus disudahi. Perlu melibatkan berbagai elemen agar jadwal penyelenggaraan pilgub benar-benar tegas dan bernas, dalam hal ini legislatif juga harus proaktif melibatkan diri. Pilgub harus berjalan pada koridor dan payung hukum yang jelas dan benar. Hal ini berguna untuk membangun seutuhnya spirit kolektif terselenggaranya hajat ini, juga dalam rangka menghimpun dukungan elemen masyarakat maupun institusi pilar demokrasi lainnya. Sebab, sebelumnya beberapa akademisi Unila (29/12) dan Bawaslu (30/12) telah memberikan isyarat agar penetapan jadwal pilgub lebih hati-hati dan masuk akal. Agar pilgub beserta tahapannya tidak hanya sekadar menjadi “dagelan� yang irasional seperti sekarang ini, sebab waktu dan perhitungannya tidak tepat, demikian juga akan bersinggungan jadwal pesta demokrasi lainnya. Silogisme Publik Tampaknya membangun silogisme publik bahwa proses, tahapan, dan hasil yang akan keluar dalam percaturan politik Lampung adalah tugas yang paling berat yang harus dipikir-
kan secara mendalam penyelenggara pilgub, dalam hal ini KPU Lampung. Pesimisme yang sudah berdiaspora ke berbagai lini masyarakat harus dilawan dengan optimisme yang besar dan mendasar. Pekerjaan ini harus diselesaikan untuk menopang berjalannya demokrasi yang substansial agar rakyat menyadari bahwa sesungguhnya ia adalah pemegang kekuasaan sesungguhnya. Karena itu, tidak hanya sekadar demokrasi partisipan. Pada bagian lain, masalah politik Lampung bukan hanya sekadar masalah yang menggeliat dan terlihat seperti polemik pilgub. Tingginya angka golput, money politics, politik monarki, nepotisme jabatan, dan sederet pekerjaan rumah lainnya merupakan masalah yang harus mendapat sentuhan lebih dari institusi demokrasi. Tugas akademisi untuk memberikan pendidikan politik sebagai tanggung jawab moral pemilik sah almamater akademis harus ditunaikan. Mereka harus turun tangan untuk membenahi karut-marutnya kondisi politik. Mengagregasikan masalah di lapangan untuk diartikulasikan secara tajam menjadi teori sekaligus solusi adalah kultur ilmiah yang menjadi tupoksi mereka, dan Lampung butuh itu. Sesungguhnya masalah Lampung begitu kompleks, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang sustainable dari berbagai pihak untuk membangun provinsi ini. Segala macam potensi yang ada baik berdimensi sumber daya alam maupun sember daya manusia harus dikelola dengan profesional. Agar kesejahteraan menjadi sebuah realita yang dapat dirasakan, bukan hanya janji politik yang didengungkan secara gradual untuk mengeruk lumbung suara lapisan atas ke bawah pada hajat lima tahunan. Hapus Depresiasi Publik Segala permasalahan hidup dalam bingkai personal dan komunal
sesungguhnya tidak ada yang tidak memiliki ibrah (pelajaran), begitu pula dengan kondisi politik di Lampung. Walaupun berada dalam konotasi negatif, pada dimensi lain penyelenggaraan pilgub hingga tiga tahapan tetap mengandung maslahah, meskipun mudaratnya lebih besar. Bisa jadi sesuatu yang telah berlalu di Bumi Ruwai Jurai ini menjadi literasi politik yang menginspirasi daerah-daerah lain, bukan hanya untuk tidak terjatuh pada lubang yang sama, melainkan melahirkan adanya pilihan-pilihan baru dan alternatif lain dari setiap permasalahan yang muncul. Seperti itulah pemimpin seharusnya dalam melihat masalah menurut Muhammad Natsir, mereka punya varian solusi untuk satu masalah. Bahkan sangat memungkinkan bahwa kondisi yang terjadi di Lampung menjadikan stimulus lahirnya regulasi baru untuk politik lokal berupa undang-undang. Kini, masyarakat hanya bisa berharap penyelenggaraan Pilgub Lampung dapat berjalan dengan lancar dan melahirkan pemimpin yang ideal. Terkait dengan kapan hajat tersebut akan dilaksanakan, masyarakat telah mewakilkan pembahasan dan penentuannya kepada wakilnya (baca: DPRD Provinsi). Jalan berlubang yang semakin memburuk di tengah derasnya arus hujan, kondisi ekonomi yang tidak menentu, harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi adalah kebutuhan mendesak yang harus diatasi. Jangan biarkan rakyat menjadi korban terus-menerus dalam desentralisasi pada konsep demokrasi. Rakyat telah meyakini bahwa dengan demokrasi kita mampu mengantarkan bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Karena itu, para politikus tidak berhak untuk mendistorsi dan mendekonstruksi keyakinan tersebut, apalagi mengantarkannya pada lubang depresiasi publik, begitu pula dengan hajat demokrasi lokal Pilgub Lampung. Semoga. Wallahualam. n
Perempuan
l
6 12 Februari 2014
Perempuan Muda Mesti Dapat Tempat di Parlemen
P
EMUDA adalah generasi pembaruan bangsa. Laki-laki atau perempuan, tetaplah pemuda mempunyai tugas untuk menyambut regenerasi kepemimpinan bangsa. Untuk itulah, Lathifa Al Anshori menjadi salah satu calon anggota legislatif termuda pada Pemilu 2014. Alumnus Cairo University itu memutuskan maju sebagai caleg dari Partai NasDem. Sejak awal memutuskan menjadi caleg ia sudah sadar, upayanya tak akan mudah. Petarung lain saingannya lebih punya ketokohan dan modal kampanye yang banyak. Tapi justru ketidakpunyaan itu ia jadikan kelebihan dalam kampanye. Sebagai tunas muda, ia mengampanyekan idealisme dan semangat anak muda, dan melawan mainstream berkampanye mahal. Lathifa menonjolkan kesederhanaan dan semangatnya untuk bermain bersih sejak awal, tidak mencoba politik uang untuk menarik simpati. “Kalau mau masuk ke hati pemilih, jangan memanjakan rakyat dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau dimulai dari niat tidak akan korupsi, pasti bisa. Dan niat itu harus terus diperbarui. Kalau niat korupsi saja tidak ada, berharap dapat apa pun tidak mau,” ujarnya. Sejak awal ia sudah berniat berkampanye dengan berbiaya murah, sebisa mungkin berhemat dan tidak merogoh kocek di luar batas kemampuan untuk merayu konstituen. “Biaya politik bisa lebih murah ketika kita menahan lifestyle. Saya bisa berhemat misalnya dengan tidak menginap di hotel saat turun ke masyarakat, tetapi menginap di rumah warga. Dengan turun langsung dan berdialog justru kita bisa lebih memahami kondisi di lapangan dan bisa mengobrol banyak,” kata dia. Ia menuturkan pengalamannya yang mendadak banyak dikirimi proposal meminta sumbangan dari berbagai pihak, setelah ia ditetapkan sebagai caleg. Permintaan sumbangan itu selalu diiringi doa dan janji akan memilih dirinya saat pemungutan suara kelak. Permintaan yang disodorkan itu dengan tegas ditolak. “Kalau dituruti itu namanya bertransaksi juga. Memang jadi banyak yang minta santunan, tapi niatnya juga sudah beda. Saya bilang, jangan miringkan niat saya untuk berbuat baik. Saya tidak akan tunduk pada norma yang ada di kepala Anda,” kata Lathifa. Dalam kesempatan itu, sejarawan J.J. Rizal berpendapat demokrasi bisa berjalan baik ketika capres dan caleg tidak terbebani masa lalu dan tidak korupsi. “Kita butuh orang-orang yang tidak lumpuh akal sehat dan hati nurani. Dan itu dipunyai oleh anakanak muda yang penuh semangat,” kata Rizal. (MI/U1)
Perempuan
l
7 12 Februari 2014
Optimalkan Peran Perempuan dengan Kreativitas SUASANA menonton televisi keluarga Watiah malam itu mendadak penuh haru. Watiah yang saat itu sedang mengandung tujuh bulan anak ketiganya tiba-tiba saja menangis. Ia sedih usai melihat iklan politik Prabowo Subianto yang memperlihatkan masyarakat sedang mengantre membawa jeriken dan seorang kakek yang duduk menyendiri di tepi sawah. “Saya menangis melihat iklan itu. Saya merasa kenapa tidak bisa menolong mereka. Saat itu juga saya merasa seperti ngidam untuk masuk politik. Padahal, sama sekali sebelumnya saya tidak pernah berpikir ke arah situ (politik),” kata Watiah, mengenang awal mula dirinya terjun ke politik pada 2009, Selasa (11/2). Ia pun kemudian mengutarakan keinginannya itu kepada keluarga. Tidak disangka, gayung pun bersambut. Watiah mendapat tawaran dari kerabatnya untuk masuk ke Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto yang kala itu berpredikat sebagai partai pendatang baru. Tidak tanggung-tanggung, Watiah langsung mendapat posisi sebagai wakil bendahara DPD Gerindra Lampung. Karier politik wanita kelahiran Tasikmalaya ini pun berjalan mulus. Pada Pemilu Legislatif 2009, Watiah yang diusung Gerindra sebagai caleg untuk daerah pemilihan Pesawaran dan Lampung Selatan, mendapat kepercayaan konstituennya untuk melaju ke singgasana DPRD Provinsi Lampung. “Dorongan ke situ (politik) sangat kuat. Alhamdulillah, rakyat memberikan kepercayaan kepada saya,” ujar anggota Komisi I DPRD Lampung ini. Menurut Watiah, tujuannya masuk ke politik yakni ingin bekerja bersama dengan rakyat. Ia bercita-cita ingin menjadi sosok yang bermanfaat dan bisa diandalkan untuk menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam kesehariannya sebagai wakil rakyat, Watiah lebih senang untuk langsung berkunjung ke tengah-tengah konstituennya. Baginya, keluh kesah yang diutarakan masyarakat, menjadi modal penting dan kekuatan untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai anggota legislatif. “Saya lebih senang mengaktualisasikan peran saya langsung ke lapangan. Bagi saya komunikasi dan silaturahmi dengan mereka sangat penting. Karena dengan begitulah, keluhan mereka bisa segera langsung saya suarakan,” ujarnya.
Watiah mengingat, saat masih duduk di Komisi V DPRD Lampung ada salah satu laporan dari warga Negerikaton, Pesawaran, yang kehilangan komunikasi selama 21 bulan dengan anaknya yang bekerja sebagai TKW di Yordania. “Sewaktu hearing dengan Dinas Transmigrasi, saya suarakan masalah ini di forum. Alhamdulillah, tidak perlu waktu lama, masalah ini selesai. Anak itu (TKW) telah kembali pulang ke orang tuanya dengan selamat,” kata Watiah yang mengaku sangat mengapresiasi kinerja dari pihakpihak terkait yang tanggap dalam masalah tersebut. Berbagi Ilmu Tidak hanya konsisten mengawal dan memperjuangkan aspirasi rakyat, Watiah pun mempunyai cara yang unik untuk menjaga konstituennya. Wanita berparas cantik ini selalu menggalakkan budaya kreativitas bagi masyarakat, terutama untuk kalangan perempuan. Setiap menyambangi konstituen, Watiah selalu menyempatkan diri untuk berbagi keahliannya dalam mengolah berbagai produk yang memiliki nilai jual. Sebut saja di antaranya membuat bros, bunga, hingga tasbih. Menurutnya, secara ekonomi, umumnya kaum perempuan cenderung tergantung dengan laki-laki. Sebab itu, jika diberikan pengetahuan dan ilmu dalam membuat produk skala rumahan, wanita pun sebenarnya bisa lebih mandiri. Hasilnya, tentu saja bisa bermanfaat sebagai tambahan pendapatan keluarga. “Saya enggak suka tabur-tabur uang. Saya lebih senang mengepankan program yang bisa bermanfaat untuk mereka. Daripada biasakan masyarakat diberi uang, tentu lebih baik jika diberi bekal untuk mereka berusaha mendapatkan penghasilan. Jika saya kasih ilmu kan bisa sampai seumur hidup
Watiah Lahir : Tasikmalaya, 16 November 1971 Alamat : Jl. Pulau Ternate, Jagabaya I, Bandar Lampung Suami : Mochamad Jhoni Anak: 1. Anitya Romadhon 2. Muhammad Daffa 3. Muhammad Daimah Rizkiyah Organisasi: Wakil Ketua VII DPD Gerindra Lampung Pekerjaan : Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Lampung
manfaatnya,” ujar Watiah yang kembali mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Lampung 2014— 2019 untuk daerah pemilihan Lampung 2 ini. Watiah menjelaskan sudah menjadi karakter dan kebiasaannya sejak kecil untuk selalu berkreativitas. Ia berharap apa yang dilakukannya itu dapat meningkatkan peran perempuan dalam menopang perekonomian keluarga. “Ini sejalan dengan tujuan Partai Gerindra untuk menyejahterakan rakyat. Saya akan selalu berpegang teguh dengan tujuan partai karena saya punya cita-cita bisa menjadi kebanggaan masyarakat,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra ini. Ia menilai dalam politik, peran perempuan relatif cukup besar. Jika semua kaum perempuan tergerak untuk selalu berbuat positif, secara otomatis masyarakat dapat benar-benar bisa merasakan memiliki wakil rakyatnya di legislatif. “Perempuan bukan hanya sebagai pelengkap atau seremonial dalam setiap kegiatan politik. Melainkan juga peran perempuan sangat penting karena mempunyai sikap welas asih yang lebih tinggi untuk membela kepentingan dan aspirasi rakyat,” kata dia. (U1) n Iyar Jarkasih
Orator
l
8 12 Februari 2014
Wakil Rakyat sebagai Ladang Amal
M
ENJADI anggota DPRD adalah sebagai jalan memperbanyak amal, bukan sebaliknya, untuk memperkaya diri sendiri. Karena, DPRD adalah wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ketika seorang wakil rakyat menyalurkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat sebaik mungkin. Demikian diungkapkan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan Lampung 7, nomor urut 7 dari PDIP, Achmad Tahrir Hasbullah, Senin (10/2). Berbekal pengalaman selama lebih 37 tahun sebagai birokrat, Hasbullah bertekad memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan masyarakat. Menurut Hasbullah, sebagai pelaksana tugas, anggota Dewan harus mampu melaksanakan tugas dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Mulai dari merumuskan dan mengevaluasi penyusunan perda atau kebijakan publik. Mengawasi penyusunan APBD, memonitor dan memberikan masukan kepada pemda terkait pelaksanaan pelayanan publik. Juga aktif menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif. Iklim kerja yang kondusif bisa mendorong tumbuhnya pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang lebih baik.
Selain itu, kata dia, perekonomian masyarakat Lampung berpotensi untuk tumbuh dan berkembang lebih baik lagi bila didorong oleh pengetahuan dan permodalan yang cukup. Oleh karena itu, jika terpilih nanti, Hasbullah berjanji memberikan gaji yang didapat sebagai anggota Dewan kepada masyarakat. Uang tersebut akan disalurkan kepada organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan. “Dana tersebut dapat digunakan sebagai stimulus pembangunan perekonomian masyarakat. Terutama, masyakarat perdesaan, Seperti untuk modal koperasi atau Baitul Mal Wattamwil (BMT),” kata Hasbullah. Ia menambahkan sebagai wakil rakyat, dirinya bertekad untuk menjadi wakil rakyat yang bersih, amanah, dan tanpa pamrih. Selain itu, menjauhi perbuatan tidak terpuji, seperti memberi sesuatu dengan mengharapkan imbalan sesuatu. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi agar tidak mudah menerima sesuatu yang berbau sogok. Banyak caleg yang memberikan sesuatu dengan mengharapkan imbalan membeli suara rakyat. Padahal perbuatan tersebut akan merugikan masyarakat itu sendiri. “Niat kami adalah semata mencari ladang amal. Menggunakan sisa usia untuk berbuat kebajikan bagi sesama. Semoga bermanfaat bagi masyarakat,” kata Hasbullah. (U1) n Soni Elwina
Biodata
Achmad Tahrir Hasbullah Kelahiran: Krui, 8 Agustus 1952 Istri: Siti Nuryati Putra/Putri/Mantu: - dr. Ervan Budiawan - dr. Anis Arifah - Febry Liany, S.H. M.H., M.Kn. - Kapten (Sus) Sabral Hadid, S.Si. - Sandhi Adhyaksa - Mia Fatmasari, S.E. Pendidikan: 1. STIA LANRI 2. Pascasarjana FISIP UI Pengalaman Kerja: 1. Kakanwil DJKN Lampung Bengkulu 2011 2. Kakanwil DJKN Jakarta 2010 3. Direktur Lelang 2007 4. Kakanwil Surabaya 2003 5. Kakanwil DJKN Manado 2000
Orator
l
9 12 Februari 2014
Syiarkan Pendidikan Politik untuk Umat P ARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) intens mensyiarkan pendidikan politik kepada masyarakat. Langkah ini sebagai upaya untuk membangun pemilih rasional pada Pemilu Legislatif 9 April ini. Langkah pertama, yaitu melakukan pendidikan politik melalui diskusi dan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya ikut serta dalam menggunakan hak pilihnya. Karena satu suara menentukan arah nasib Provinsi Lampung ke depan. Kedua, memberitahukan atau mensyiarkan kepada pemilih bahwa memilih harus berdasarkan alasan-alasan yang rasional. Seperti memilih karena mengenal dan mengetahui, memiliki hubungan emosional, kekerabatan, kekeluargaan, dan hubungan ideologi. Ketiga, memilih berdasarkan kompetensi dan integritas caleg, dilihat dari komitmen dan track record selama ini, jauh sebelum menjelang pemilu. “Kalau pemilih sudah rasional, maka wakil rakyat benar-benar menjadi wakil rakyat, bisa mengemban amanat sehingga mampu memperjuangkan agenda-agenda dan mampu memenuhi secara nyata kebutuhan riil masyarakat yang diwakilkan. Selain itu juga berdampak pada percepatan proses pembangunan di daerah, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata politikus PKB yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung, Khidir Ibrahim, kemarin. Menurut dia, kader-kader PKB berkewajiban untuk mensyiarkan, menyampaikan, mengajak, dan mengimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan menentukan pilihannya berdasarkan alasan-alasan yang rasional. Disinggung ideologi yang dianut PKB, yakni Islam Ahlusunnah Waljamaah, Khidir menjelaskan sudah selayaknya warga yang berpaham sama dengan PKB mendukung partai besutan Gus Dur ini. “Karena hubungan ideologi sesama penganut paham Islam Ahlusunnah Waljamaah, wajar dan sangat rasional jika pemilih menentukan pilihannya pada
PKB. Karena PKB satu-satunya parpol dari peserta Pemilu 2014, yang menganut paham Islam Ahlusunnah Waljamaah,” kata dia. Dia melanjutkan ketika pemilih sudah rasional, maka dapat dipastikan wakil rakyat yang mendapat mandat dari rakyat akan betul-betul menjalankan amanah sesuai dengan tiga tugas pokok dan fungsinya, yakni fungsi legislasi, bujeting, dan pengawasan. Fungsi legislasi, yang diwujudkan dengan membuat peraturan daerah yang menyangkut hajat hidup dan tata perilaku serta tata kelola pemerintahan dan masyarakat secara umum. “Misalnya Perda tentang Zona Pesisir atau penguasaan pantai oleh pihak asing, itu harus dibuat agar pulau-pulau terpencil itu masih menjadi aset milik masyarakat setempat, bukan orang lain,” kata politikus PKB itu, beberapa waktu lalu. Fungsi bujeting atau mengalokasikan anggaran untuk kepentingan umum, terutama kepentingan umum di daerah pemilihan. “Misalkan infrastruktur, sarana prasana sekolah, ibadah, pondok pesantren, subsidi terkait alat-alat pertanian, subsidi tentang budi daya peternakan, bibit, kesehatan dan lainnya. Itu kan bisa diperjuangkan agar dialokasikan dalam APBD,” kata calon anggota DPRD Lampung periode 2014—2019 dari daerah pemilihan 4. Kemudian fungsi pengawasan. Menurut Khidir, anggota Dewan memiliki tugas juga untuk mengawasi pelaksanaan perda, anggaran, dan pekerjaan yang sudah dianggarkan sesuai kebutuhan dan kontrak yang sudah dialokasikan. (U1) n Eka Setiawan
Khidir Ibrahim Alamat : Jalan Raden Gunawan 2 No. 108, Sukamaju, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Pekerjaan : Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung, Riwayat Organisasi: - Wakil Sekjen PB PMII - Wakil Ketua KNPI Lampung - Wakil Ketua Umum BPD Gapensi Lampung - Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung - Wakil Sekjen DPP Lampung Sai - Ketua PW GP Ansor Lampung.
Pilar
l
10 12 Februari 2014
Dongkrak Elektabilitas dengan Tiga Capres Mumpuni
S
ALAH satu cara untuk mendongkrak elektabilitas dalam pemilu adalah sosok. Untuk itulah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih tiga sosok mumpuni menjadi kandidat calon presiden (capres) untuk meningkatkan keterpilihan rakyat. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfuz Siddiq tak khawatir faksi muncul karena partainya mengusung tiga nama sebagai calon presiden. Menurutnya, nama Presiden PKS Anis Matta, Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, dan kader yang menjadi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dapat meningkatkan elektabilitas partai. “Mereka akan bekerja mendongkrak elektabilitas PKS di pemilihan legislatif, sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai kalangan di luar PKS,” ujar Mahfuz. Setelah pemilu legislatif, kata Mahfuz, Majelis Syuro akan kembali menggelar
konsolidasi. Lalu, satu calon akan diputuskan dalam rapat Majelis Syuro setelah pemilu legislatif. PKS dalam rapat Majelis Syuro memutuskan hasil Pemilihan Raya PKS yang menjadi dasar pemilihan calon presiden partai itu. Adapun Pemira PKS yang digelar pada 29—30 November tahun lalu dimenangkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Hidayat Nur Wahid. Hidayat memperoleh suara terbanyak dari 22 nama kader yang dicalonkan PKS untuk disokong menjadi calon presiden. Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho mengatakan panitia telah memperoleh lima nama yang menduduki posisi puncak Pemira PKS. “Yang pertama, Hidayat Nur Wahid, dengan perolehan suara 50.567 suara,” kata Taufik di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS, Jakarta, Ahad, 29 Desember 2013. Hidayat mendapat 18,34 persen
dari total perolehan suara. Suara Hidayat diikuti Presiden PKS Anis Matta dengan 48.152 suara (17,46%), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan 46.014 suara (16,69%), Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring 31.714 suara (11,50%), dan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail 20.429 suara (7,41%). Menurut Taufik, perolehan suara Hidayat dan Anis merata dan saling kejarmengejar di 33 provinsi lokasi pemungutan suara. Sementara Aher—sapaan Ahmad Heryawan—hanya unggul di satu provinsi, yakni Jawa Barat. Adapun perolehan suara Tifatul dan Nur Mahmudi juga merata di seluruh provinsi. “Dari data statistik yang kami peroleh, Anis Matta unggul di 18 provinsi, kemudian Hidayat Nur Wahid unggul di 14 provinsi, dan Ahmad Heryawan unggul di satu provinsi,” kata Taufik. (U1)
Jejak
l
11 12 Februari 2014
Jenderal Besar A.H. Nasution
Jujur pada Nurani dan Sejarah
SIAPA yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini. Dia satusatunya jenderal yang selamat dari penculikan yang dilakukan gerombolan PKI dalam tragedi G-30-S/PKI 1965. Dialah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution.
Warfare. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing, jadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elite bagi militer dunia, West Point Amerika Serikat (AS). Dan, Pak Nas tak pernah mengelak sebagai konseptor Dwifungsi ABRI yang dikutuk di era reformasi. Soalnya, praktik Dwifungsi ABRI menyimpang jauh dari konsep dasar.
G
aya hidupnya yang bersahaja dibawa hingga akhir hayatnya, 6 September 2000. Ia tak mewariskan kekayaan materi pada keluarganya, kecuali kekayaan pengalaman perjuangan dan idealisme. Rumahnya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, tetap kusam tak pernah direnovasi. Namun, Tuhan memberkatinya umur panjang, 82 tahun. Pria kelahiran Kotanopan, Tapanuli Selatan, Raja Pejuang Batak melawan Kolonialis Belanda Sumatera Utara, 3 Desember 1918, ini lebih menjadi seorang jenderal idealis yang taat beribadah. Ia tak pernah tergiur terjun ke bisnis yang bisa memberinya kekayaan materi. Kalau ada jenderal yang mengalami kesulitan air bersih sehari-hari di rumahnya, Pak Nas orangnya. Tangan-tangan terselubung memutus aliran air PAM ke rumahnya, tak lama setelah Pak Nas pensiun dari militer. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, keluarga Pak Nas terpaksa membuat sumur di belakang rumah. Sumur itu masih ada sampai sekarang. Memang tragis. Pak Nas pernah bertahun-tahun dikucilkan dan dianggap sebagai musuh politik pemerintah Orba. Padahal, Pak Nas sendiri menjadi tonggak lahirnya Orba. Ia hampir menjadi korban pasukan pemberontak yang dipimpin Kolonel Latief. Pak Naslah yang memimpin sidang istimewa MPRS yang memberhentikan Proklamator, Presiden Pertama Republik Indonesia (1945-1966) Bung Karno dari jabatan presiden tahun 1967. Pak Nas, di usia tuanya, dua kali meneteskan air mata. Pertama, ketika melepas jenazah tujuh Pahlawan Revolusi awal Oktober 1965. Kedua, ketika menerima pengurus pimpinan KNPI yang datang ke rumahnya berkenaan dengan penulisan buku, Bunga Rampai TNI, Antara Hujatan dan Harapan. Apakah yang membuatnya meneteskan air mata? Sebagai penggagas Dwifungsi ABRI, Pak Nas ikut merasa bersalah, konsepnya dihujat karena peran ganda militer selama Orba yang sangat represif dan eksesif. Peran tentara menyimpang dari konsep dasar, lebih menjadi pembela penguasa ketimbang rakyat. Pak Nas memang salah seorang penandatangan Gubernur DKI Jakarta (1966—1977) Petisi 50, musuh nomor wahid penguasa Orba. Namun, sebagai penebus dosa, Presiden Kedua Republik Indonesia (1966— 1988) Presiden Soeharto, selain untuk dirinya sendiri, memberi gelar jenderal besar kepada Pak Nas menje-
lang akhir hayatnya. Meski pernah “dimusuhi” penguasa Orba, Pak Nas tidak menyangkal peran Pak Harto memimpin pasukan Wehrkreise melancarkan Serangan Umum ke Wakil Presiden Republik Indonesia (1972—1978) Yogyakarta, 1 Maret 1949. Pak Nas dikenal sebagai peletak dasar Wakil Panglima Besar (1962—1965), Ketua MPRS (1966—1972), dan perang gerilya melawan kolonialisme Belanda. Tentang berbagai gagasan dan konsep itu, Pak Nas menulis sebuah buku fenomenal, Strategy of Guerrilla
Keluarga Petani Pak Nas dibesarkan dalam keluarga tani yang taat beribadah. Ayahnya anggota pergerakan ketua Sarekat Islam (SI) di kampung halaman mereka di Kotanopan, Tapanuli Selatan. Pak Nas senang membaca cerita sejarah. Anak kedua dari tujuh bersaudara ini melahap buku-buku sejarah, dari Nabi Muhammad saw. sampai perang kemerdekaan Belanda dan Prancis. Selepas AMS-B (SMA Paspal) 1938, Pak Nas sempat menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Tetapi kemudian ia tertarik masuk Akademi Militer, terhenti karena invasi Jepang, 1942. Sebagai taruna, ia menarik pelajaran berharga dari kekalahan Tentara Kerajaan Belanda yang cukup memalukan. Di situlah muncul keyakinannya bahwa tentara yang tidak mendapat dukungan rakyat pasti kalah. Dalam Revolusi Kemerdekaan I (1946—1948), ketika memimpin Divisi Siliwangi, Pak Nas menarik pelajaran kedua. Rakyat mendukung TNI. Dari sini lahir gagasannya tentang Wakil Panglima Besar (1962—1965), Ketua MPRS (1966-1972), dan perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dengan leluasa dikembangkannya setelah Pak Nas menjadi Panglima Komando Jawa dalam masa Revolusi Kemerdekaan II. (U1)
Luber
l
12 12 Februari 2014
Memilih Senator yang Jadi Harapan Daerah
S
ELAIN memilih anggota parlemen, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/DPRD, rakyat Indonesia juga pada pemilihan umum nanti memilih para senator. Senator adalah perwakilan rakyat dari masing-masing daerah nonpartisan. Proses penetapan pencalonannya seperti tercantum dalam Peraturan KPU No. 8/2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 49 (1) KPU menyusun DCT anggota DPD dengan menggunakan formulir DCT anggota DPD untuk setiap provinsi berdasarkan abjad nama calon anggota DPD. (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari DCS anggota DPD yang telah mendapat masukan dan/ atau tanggapan masyarakat, serta telah dilakukan klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD yang bersangkutan. (3) Susunan daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat pasfoto diri calon anggota DPD terbaru dan nama lengkap bakal calon anggota DPD yang disusun berdasarkan abjad. Pasal 50 (1) Penyusunan dan penetapan DCT anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (3) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU. (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), digandakan sesuai keperluan untuk keperluan penetapan DCT anggota DPD. (3) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. Pasal 51 Penyusunan DCT anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya penetapan calon anggota DPD. Pasal 52 (1) KPU menggandakan DCT anggota DPD yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3), untuk keperluan pengumuman dan publikasi melalui media massa yang jumlahnya ditetapkan dengan keputusan KPU. (2) Daftar calon tetap anggota DPD dipublikasikan oleh KPU paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media
massa elektronik nasional, 1 (satu) media massa cetak di provinsi dan media massa elektronik di provinsi, serta melalui pengumuman lainnya. (3) Daftar calon tetap anggota DPD diumumkan di masing-masing kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, dengan menempelkannya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan/ atau dijangkau masyarakat. (4) Pengumuman daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penyusunan daftar calon tetap anggota DPD. Pasal 53 (1) Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD, KPU dan/atau KPU provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti. Pasal 54 (1) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPD tidak terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/ atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU menetapkan DCT anggota DPD, tidak memengaruhi
DCT anggota DPD. (2) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU menetapkan DCT anggota DPD, bakal calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat calon. (3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, sebelum KPU menetapkan DCT Anggota DPD, bakal calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat calon dan tidak dicantumkan dalam DCT anggota DPD. Pasal 55 (1) Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, KPU menyusun berita acara dan menerbitkan perubahan keputusan KPU tentang penetapan DCT anggota DPD. (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diubah dengan menghapus nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. n
Jeda
l
13 12 Februari 2014
Dahulukan Partai atau Negara
DALAM sistem negara demokrasi, peran partai politik sangat penting dan menentukan arah pembangunan sebuah negara. Suka atau tidak suka, sistem negara demokrasi telah memberikan kekuasaan besar terhadap partai politik.
T
idak ada demokrasi tanpa partai politik. Clin ton Rossister (1960) mengatakan “No democracy without politics and no politics without parties.” Baik-buruknya negara demokrasi bergantung pada kualitas partai politik yang dibangun. Dari partai politik itulah lahir sistem dan sumber daya manusia yang nantinya bisa diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Idealnya, partai politik menjadi tempat bertarung secara sehat pada gagasan yang kompetitif. Namun, sayangnya, kondisi yang ada justru sebaliknya. Partai di Indonesia saat ini hanya menjadi tempat melakukan intrik karena setiap faksi cenderung saling “membunuh” ketimbang berkompetisi dengan
sehat. Kelengkapan partai masih jarang dipakai partai politik untuk menyelesaikan sengketa internal mereka. Padahal, dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, perselisihan di internal partai politik diatur di dalamnya. Di situ disebutkan perselisihan partai politik diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai yang diatur dalam AD dan ART. UU Parpol juga mengamanatkan penyelesaian perselisihan partai politik melalui mahkamah partai politik atau sebutan lain. Mahkamah parpol di tiap partai politik berbeda-beda, seperti Partai Demokrat dengan Majelis Tinggi, Partai Keadilan Sejahtera dengan Majelis Syura, dan Partai Kebangkitan Bangsa dengan Majelis Taklim. Salah satu contohnya, baru-baru ini persoalan internal di tubuh Partai Demokrat kembali mencuat. Anggota DPR Fraksi Demokrat, Gede Pasek Suardika, sempat mendapatkan surat pergantian antarwaktu (PAW) alias dipecat dari keanggotaan Dewan yang ditandatangani Ketua Harian DPP Partai Demokrat (PD) Syariefuddin Hasan. Pasek pun menilai Syarif Hasan melakukan hal itu karena punya motif, yakni ingin agar kasus korupsi videotron yang menyeret nama Rivan (anak
Syarifuddin Hasan) di Kementerian Koperasi dan UKM tidak terbongkar. Padahal, seharusnya setelah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditahan, elite Demokrat lebih solid. Namun, yang terjadi soliditas pengurus dan kader demokrat makin berkurang. Di dalam internal Demokrat justru saling menyerang dan saling menyalahkan. Jika menengok ke belakang pun, perselisihan di internal partai sempat terjadi pada Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung di Partai Golkar, Ahmad Muqowam di PPP, dan Yenny Wahid di PKB. Mengurus partai politik merupakan miniatur mengurus negara. Sikap dan perilaku bernegara terlihat sejak berada dalam “rumah partai”. Pemimpin partai yang bijak, bervisi, amanah, tegas, dan cerdas kelak akan mewujudkan sifat-sifatnya manakala ia menjadi pemimpin negara. Penyelesaian konflik internal partai yang ditangani secara baik menunjukkan contoh baik pula penyelesaian konflik dalam kehidupan bernegara. Jika tidak mampu, ia akan gagap dan gagal dalam penanganan konflik dalam kehidupan bernegara. Jadi, bila ingin memprediksi kader partai tertentu dalam mengelola negara, lihatlah dulu cara mereka dalam mengelola partai. (MI/U1)
Jeda
l
14 12 Februari 2014
Pengamanan Pesta Demokrasi Harus Sempurna
P
EMILU akan berlangsung dua bulan lagi. Polda Metro Jaya pun bersiap supaya Ibu Kota tetap aman pada saat pesta demokrasi berlangsung. Warga DKI yang sehari-hari beraktivitas di Jalan M.H. Thamrin akan terganggu. Polda Metro Jaya akan menutup jalan di sekitar kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena ada kegiatan mempersiapkan pengamanan pergelaran Pemilu 2014. Latihan pengamanan Bawaslu dan Sispam Kota Pemilihan Umum 2014 pada Jumat (7/2) di sekitaran Gedung Bawaslu, Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta. “Kami akan menutup arus lalu lintas sementara di Bundaran HI sampai depan Kedutaan Besar Jepang,” tulis petugas TMC Polda Metro Jaya dalam akun Facebook resmi mereka kemarin. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes R. Nurhadi Yuwono mengatakan penutupan jalur dilakukan secara bertahap pada pukul 07.00—11.00. Dengan penutupan dua dari empat lajur itu, bagian jalan yang berada di sebelah kanan tetap bisa dilintasi pengendara. Namun, jika massa semakin banyak dan merangsek ke gedung Bawaslu, jalur tujuan Monas akan dialihkan dengan pemberlakuan sistem lawan arah (contraflow) di sisi berlawanan atau di lintasan bus TransJakarta. “Ada beberapa tahapan penutupan arus dan ini sesuai skenario maupun kondisi di lapangan. Artinya, tidak langsung semua lajur kita tutup,” kata dia. Pintu masuk contraflow, lanjut Nurhadi, dibuka di Bundaran Hotel Indonesia depan Hotel Pullman hingga ke simpang empat Sarinah. “Arus lalu lintas
dari Monas tujuan HI tetap seperti biasa, tapi hanya volumenya yang berkurang,” ujarnya. Polres Jakarta Barat misalnya. Mereka menyiapkan 1.858 personel untuk mengamankan jalannya pemilu. “Dari 1.858 personel, terdapat 1.238 personel yang langsung diterjunkan melakukan pengamanan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Sisanya mendukung pengamanan dari sektor lain,” kata Kasubbag Humas Polres Jakarta Barat Komisaris Herru Julianto. Herru menjelaskan dengan berkaca dari perjalanan pemilu di tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan pemilu di Jakbar terbilang relatif aman. Namun, sebagai upaya pencegahan, Operasi Cipta Kondisi seperti pemberantasan premanisme serta operasi keliling pun dilakukan. “Jadi, pengamanan pemilu tidak hanya dilakukan ketika mendekati hari H. Sebelumnya kami telah melakukan Operasi Cipta Kondisi untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat berpengaruh pada jalannya pemilu,” kata dia. Herru mengatakan hampir sebagian besar wilayah Jakbar mengantongi zona aman. Wilayah yang masuk zona rawan hanya ada di Keagungan dan Krukut, Kecamatan Taman Sari. Di wilayah tersebut terdapat markas kubu-kubu politik yang dinilai cukup fanatik sehingga rawan terjadi kericuhan. Persiapan pengamanan di Jakbar pun telah dilakukan dalam enam bulan ini dengan melengkapi sarana dan prasarana serta melakukan berbagai simulasi. Agar lebih terkoordinasi, Polres Jakbar pun menerbitkan buku pedoman pengamanan pemilu.
“Memang sudah ada buku panduan dari Mabes Polri. Tapi kami sesuaikan dengan kondisi di Jakarta Barat. Nantinya buku tersebut dapat menjadi pedoman bagi petugas dalam mengambil langkah dan tindakan saat mengamankan pemilu,” kata Herru. Polres Jakbar juga telah mendata beberapa ancaman yang bisa mengganggu proses pemilu. Menurut Herru, ancaman itu berupa serangan fajar, pelanggaran waktu kampanye, atau masalah saksi partai politik yang berulah dan tidak mau menandatangani berita acara pemilu. Selain itu, proses pendistribusian surat suara dari KPU ke TPS pun menjadi fokus pengamanan guna mengantisipasi penghadangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Gandeng Ormas Sementara itu, Polres Jakarta Utara melibatkan TNI, Satpol PP, dan 500 anggota organisasi massa (ormas) untuk mengamankan pemilu. Kabag Ops. Polres Jaksel AKB Yossie P. Prihambudi mengungkapkan posko itu untuk memantau pergerakan anggota di lapangan. “Jadi, bila ada kejadian yang mengganggu kelancaran pemilu akan ditangani terlebih dahulu oleh polsek di rayon masingmasing serta personel di TPS,” kata dia. Penjagaan di posko pemantauan nanti akan menerima laporan dari personel melalui internet. Laporan dari anggota di lapangan itu akan diteruskan ke tautan (link) Manajemen Informasi Pemilu (Mis Pamlu) di Biro Operasi Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri. (MI/U1)
Pernik Pemilu
l
15 12 Februari 2014
Caleg Muda untuk Regenerasi Parlemen
C
ALON anggota legislatif (caleg) muda lebih berpeluang untuk mengisi kursi-kursi di parlemen. Berbeda dengan para petahana atau tokoh tua yang bermodal ketokohannya dan dana kampanye yang cukup besar, para caleg muda bisa mempromosikan diri dengan tekadnya menjadi anggota DPR yang bersih, rajin, dan berintegritas. Melawan stigma negatif anggota DPR yang ada di masyarakat selama ini. “Peluang caleg muda, yang usianya di bawah 40 tahun, sangat tinggi. Mereka bisa memainkan strategi meyakinkan masyarakat, bahwa mereka wakil dari pemilih muda dengan janji politik yang merepresentasi anak muda,” ujar peneliti dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaidi, ketika dihubungi, Senin (10/2). Ia memandang Pemilu 2014 menjadi momentum penting untuk melakukan regenerasi di parlemen. Karena para tokoh tua, terutama petahana, dinilai tidak memiliki kinerja yang positif dan banyak yang terjerat kasus korupsi. Para darah muda ini diharapkan bisa melakukan perbaikan dan terhindar dari politik transaksional, terutama dalam proses pembuatan kebijakan yang banyak menjadi ruang untuk korupsi.
“Tokoh tua lebih dikenal karena ketokohannya dan punya pendanaan yang cukup baik. Caleg muda justru modalnya lebih besar, yakni energi untuk terjun langsung ke lapangan menemui pemilih. Mereka juga bisa mengampanyekan perubahan yang tidak dilakukan tokoh tua. Persoalan di Indonesia sudah akut, membutuhkan orangorang muda untuk memberi perubahan.” Namun, ia khawatir tidak semua anak muda yang terjaring dalam rekrutmen parpol memiliki kapasitas dan integritas sesuai harapan publik. Masih banyak parpol yang merekrut tidak secara baik sehingga para pemuda hanya menjadi simbol belaka. “Khawatirnya tidak semua partai melakukan proses rekrutmen dengan baik. Proses pemilihan caleg justru dilakukan tidak melalui proses kaderisasi panjang. Tapi kita harus optimistis, ada beberapa orang muda baik yang bisa mengisi parlemen,” kata Veri. Dalam kesempatan berbeda, peneliti senior Founding Father House (FFH) Dian Permata berpendapat senada. Para caleg muda memiliki banyak keuntungan dalam pertarungan mengisi kursi parlemen. Apatisme masyarakat atas tingkah laku anggota DPR periode saat ini membuat harapan pub-
lik bertumpu pada orang-orang muda yang sama sekali baru. “Caleg muda diharapkan bisa mengubah wajah DPR. Dari sisi etos kerja anak muda lebih bersemangat dan energik. Mereka bisa menembus dosa utang besar parlemen saat ini akan tunggakan legislasi.” Tokoh tua, kata Dian, lebih enggan turun menyentuh langsung hati pemilih. Karena sudah memiliki modal ketokohan dan modal memadai, mereka lebih memilih menggunakan perantara tim sukses untuk turun bekerja di lapangan. Sementara para caleg muda memiliki energi lebih untuk menyentuh pemilih secara langsung. “Itu lebih efektif. Ruang bagi caleg muda justru terbuka lebar. Dalam kontestasi tidak hanya ketokohan yang dijual, tetapi juga ideide segar dan harapan,” ujarnya. Para pemuda yang mencoba peruntungannya pada pemilu kali ini, kata dia, banyak diisi oleh aktivis. Hal ini lebih menjadi penguat untuk semangat baru di parlemen. “Kalau sebelum ini mereka aktif memperjuangkan rakyat melalui jalanan, sekarang mereka menjadi semangat baru di parlemen. Menjadi pengontrol pemerintah dan bisa menjadi watch dog bagi masyarakat,” kata Dian. (MI/U1)
Geliat Anti Korupsi
l
16 12 Februari 2014
Integritas Pejabat Publik Cegah Korupsi SYARAT utama menjadi pejabat publik adalah memiliki kapasitas dan integritas. Dengan memegang teguh dua prinsip itu diyakini bisa mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), baik di pemerintahan maupun di Dewan. Politikus Partai Demokrat Lampung, Imer Darius, mengungkapkan kapasitas dan kapabilitas saja tidak cukup bagi pejabat publik yang duduk di eksekutif maupun legislatif melaksanakan tugasnya. Mereka juga harus memiliki integritas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, dengan integritas itulah mereka bisa terhindar dari penyalahgunaan kewenangan (korupsi). “Praktik korupsi hanya bisa dicegah dengan integritas dan kejujuran para pejabatnya,” kata Imer di kantor DPRD Lampung, Senin (10/2). Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung itu menambahkan setiap anggota Dewan dan pejabat di pemerintah daerah harus selalu memegang teguh prinsip-prinsip yang dimiliki pejabat publik. Hal itu dapat dilakukan dengan memahami dan menjalankan secara benar tugas dan fungsi yang dimilikinya sehingga mampu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, sekaligus memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan publik. “Anggota Dewan juga tidak boleh santai, duduk dan diam di tengah menumpuknya persoalan yang ada di masyarakat. Apalagi jarang ngantor dan ikut rapat,” kata Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi DPD Partai Demokrat Lampung itu. Mengingat menjadi politikus dan wakil rakyat di DPRD adalah pilihan pengabdian seseorang sehingga harus
benar-benar bermanfaat kepada masyarakat. Dengan cara memaksimalkan peranan yang dimiliki legislatif untuk kepentingan masyarakat. Seperti membuat peraturan daerah, memperjuangkan anggaran yang propendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta mengawasi kinerja pemerintah daerah agar benar-benar melayani masyarakat dengan baik. Terkait dengan pencegahan korupsi, Imer mencontohkan sudah berhasil menekan angka potensi kebocoran di sektor pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Lampung. Akibatnya, pendapatan asli daerah (PAD) di Lampung dari Rp650 miliar menjadi Rp2,2 triliun lebih. “Semua potensi penyimpangan anggaran harus dihilangkan. Termasuk jembatan timbang. Kami tetap desak Pemprov segera menutupnya karena hanya jadi sarang pungli dan PAD-nya tidak sesuai,” kata caleg DPRD Lampung daerah pemilihan Kota Bandar Lampung itu. Korupsi di Lampung, kata dia, masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung di mana pun. Melihat kondisi seperti itu, maka pencegahan harus dilakukan. Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan kondisi Provinsi Lampung ke depan. Momentum Pemilu 2014 juga harus menjadi sarana masyarakat untuk memilih caleg yang antikorupsi. “Caranya masyarakat bisa memilih caleg yang memiliki integritas dan komitmen untuk tidak korupsi. Jangan memilih caleg yang mengandalkan pencitraan semata,” ujarnya. (U1) n Fathul Muin
Biodata
Imer Darius Lahir : 23 November 1966 Alamat : Jl. Morotai, Kompleks Gunung Madu, Bandar Lampung Riwayat Pendidikan: 1. SDN Sukadana Lampung Timur 2. SMPN Sukadana Lampung Timur 3. SMAN 2 Bandar Lampung 4. S-1 Fakultas Ekonomi Unila Riwayat Organisasi dan Pekerjaan Wakil Ketua OSIS SMAN 2 Bandar Lampung Senat Unila Pendiri Mapala Unila Ketua Mahasiswa Ekonomi Pencinta lingkungan Sekretaris Ormas Kosgoro Provinsi Lampung Anggota DPD Demokrat Lampung Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi Publik DPD Demokrat Lampung Anggota Komisi III DPRD Lampung Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Bendahara Tim Pemenangan Ridho Ficardo