VOTING, Edisi XXXII, 15 Januari - 22 Januari 2014

16 Halaman l Edisi XXXII/ 15 Januari -22 Januari 2014

6 l Tidak Ada Larangan Perempuan Berorganisasi

T E R U J I T E P E R C AYA

Merekayasa Pilgub IV POLEMIK Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung mulai menemui titik terang dengan adanya rekonsiliasi antara KPU dan Gubernur Lampung. Namun, jadwal pilgub ke depan masih akan berseri hingga IV, sebab pilgub III pada 27 Februari 2014 di ambang kegagalan.

Satu per satu jadwal pilgub III yang telah diplenokan KPU Lampung berguguran. Mulai dari jadwal pemeriksaan kesehatan yang hingga hari terakhir, 13 Januari 2014, tidak dapat dilakukan, juga penetapan nomor urut yang dijadwalkan setelah itu belum dilakukan.

Alasannya sama, yakni belum adanya anggaran yang dapat digunakan karena APBD Lampung 2014 belum juga ditetapkan sebagai

perda dan pergub. Belum lagi mesti ada MoU antara Gubernur dan KPU Lampung tentang dana hibah pilgub itu. Untuk itu, KPU Lampung mesti bersiap menyusun pilgub jilid IV. Akan tetapi, ada syarat yang mesti dilakukan KPU Lampung dalam menyusun jadwal ulang nanti agar kejadian sebelumnya tidak terulang hingga gagal. Mereka mesti berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait, terutama pemerintah provinsi atau gubernur sebagai pemegang otoritas anggaran.

KPU pun mempersilakan semua pihak yang tidak berkenan atas jadwal pilgub untuk memberikan saran. “Kami transparan saja, sekarang keinginannya kapan, secara resmi saja disampaikan. Misalnya ada pertemuan antara KPU, DPRD, dan Gubernur sampaikan secara terbuka keinginan itu. Nanti akan kami sampaikan ke KPU Pusat karena kami menjadwalkan pilgub atas perintah KPU Pusat dan harus dilaksanakan sebelum 9 April 2014. Tidak ada kepentingan apa pun dan saat ini kami konsentrasi tahapan itu dulu,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono.

Yang paling dikhawatirkan, jika KPU melaksanakan tiap tahapan tanpa kejelasan sumber anggaran. Hal itu berbuntut kepada aduan ke pihak aparat penegak hukum, salah satunya dari Pusat Kajian Konstitusi Universitas Lampung (Unila). Ketua lembaga itu, Yusdiyanto, mengaku berdasarkan kajian lembaganya, KPU diduga telah melanggar Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Pasal 1 Ayat (1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 30 dan 31 UU No. 17/2003 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara Baik APBN maupun APBD. Kemudian melanggar Pasal 3 UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta UndangUndang No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 1 Ayat (3) UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta KPU Lampung dinilai sudah tidak memiliki legitimasi sebagaimana Pasal 130 Ayat (2) UU No. 15/2011.

Asintel Kejati Lampung Sarjono Turin mengatakan pihaknya akan mempelajari laporan akademisi Unila tersebut sehingga belum bisa berbicara banyak kepada publik. “Kami pelajari dulu dan akan dilaporkan ke pimpinan,” kata dia. (UIN/CR11/U1)

n FERIAL

Interupsi

l

2 15 Januari

n Polling

Figur Baru Tingkatkan Partisipasi Pemilih

688 T E R U J I T E P E R C AYA

Pilpres 2014

indeks :

Ikut memilih jika umur kandidat ada yang <55 tahun - 81,66% Ikut memilih jika umur kandidat ada yang >55 tahun - 63,3%

Partisipasi Pemilu 2014

Metode - Survei Institut Riset Indonesia (Insis) di 34 provinsi se-Indonesia - Jumlah responden 1.070 responden - Metode rambang berjenjang, dengan tingkat kepercayaan 95%.

NB: Partisipasi menurun - Pemilu 1999 tingkat memilih di masyarakat 92,74% - Pemilu 2004 turun menjadi 84,07% - Pemilu 2009 turun menjadi 79%.

Akan menggunakan hak pilih - 51,3%

Tidak tahu - 38,22%

Tidak menggunakan hak pilih - 11,52%

LAPORAN UTAMA Pilgub Tanpa Pengawasan. . .

4

GAGAS Meluruskan Tujuan Pemilu. . .

5

ORATOR Mimpi Bertemu Soekarno . . .

9

PILAR

‘Dinasti Yuan’ Satu Pilihan Koalisi PBB . . .

jeda Klaim Demokrasi Indonesia . . .

10

13

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, T E R U J I T E P E R C AYA Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST. CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap.

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan.

Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

Laporan Utama

l

3 15 Januari

Pilgub IV Harus Digagas dengan Koordinasi

PENJADWALAN pemilihan gubernur (pilgub) IV Lampung tidak boleh gagal lagi, sebab warga sangat menunggu kepastian penyelenggaraan untuk menentukan pemimpin daerah ke depan. Apalagi pilgub I pada 2 Oktober 2013, pilgub II pada 2 Desember 2013 gagal, sedangkan pilgub III pada 27 Februari 2014 dalam posisi rawan.

U

ntuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum memastikan pleno penjadwalan ulang pilgub jilid IV. Penyusunan ulang jadwal pilgub akan dilakukan KPU setelah draf Peraturan Daerah tentang APBD 2014 disahkan, berikut perangkat peraturan lain, seperti peraturan gubernur dan nota kesepahaman (MoU) dana hibah yang diteken bersama antara Gubernur dan KPU. “Kami akan menyusun kembali jadwal pilgub setelah perda, pergub, dan MoU sudah ada. Sebelum menetapkan jadwal, kami akan konsultasikan atau komunikasikan dulu ke pihak-pihak terkait agar apa yang sudah diputuskan benar-benar disepakati bersama,” kata anggota KPU Lampung, Edwin Hanibal.

Jika berpedoman pada jadwal pilgub III, hari ini merupakan hari terakhir pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bersamaan dengan pengundian nomor urut lima pasangan calon.

Namun, sampai kemarin belum satu pun pasangan bakal calon yang menjalani pemeriksaan kesehatan. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek menolak melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum APBD 2014 disahkan.

KPU Lampung gagal menggelar pilgub I pada 2 Oktober 2013 dan pilgub II pada 2 Desember 2013. Pilgub III pada 27 Februari 2014 juga tidak berjalan mulus. Ketika ditanya penyelenggaraan pilgub IV, Edwin belum dapat memperkirakan waktunya. “Apakah sebelum, bersamaan, atau setelah Pemilu 9 April, semuanya mungkin-mungkin saja. Kami belum membahas itu,” kata Edwin.

Apabila bersamaan dengan pemilu, pilgub akan terkendala logistik seperti kotak suara dan bilik suara serta benturan jadwal kampanye. Namun, jika nantinya diputuskan pilgub IV bersamaan dengan pemilu, KPU akan meminta dasar hukum dari Kementerian Dalam Negeri, KPU Pusat, dan DPR. “Payung hukum itu diperlukan, sebab ada banyak perbedaan peraturan antara pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah,” ujar dia.

Meskipun pilgub III hampir dipastikan batal, KPU Lampung tetap menjalankan beberapa tahapan sesuai agenda, di antaranya pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

“Karena belum ada perubahan jadwal, pleno yang sekarang masih menjadi dasar KPU untuk DPT pilgub. Kalau nanti ada perubahan, nanti DPT pilgub direvisi lagi,” kata Edwin.

Komisi I DPRD Lampung siap memfasilitasi KPU Lampung dan Pemprov untuk berkoordinasi tentang waktu ideal penyelenggaraan pilgub. Tujuannya, agar tidak ada lagi pembatalan pilgub IV akibat tidak adanya komunikasi yang baik antara KPU dan Pemprov. “Kami akan akan mengundang KPU,” kata Ketua Komisi I Ismet Roni kemarin.

Politikus Golkar itu berpendapat penentuan jadwal pilgub sepenuhnya wewenang KPU. Meskipun demikian, semua harus diawali dengan konsultasi dan koordinasi dengan Pemprov. Namun, Ismet menyarankan KPU memilih waktu yang paling tepat agar tidak kembali menuai kontroversi.

“Saya kira sudah benar jika KPU Lampung bersikap luwes dan terbuka. Jadi, semua pihak tidak ada lagi yang komplain,” ujarnya. (UIN/U1)

Laporan Utama

l

4 15 Januari

Tanpa Pengawasan, DPT Pilgub Rawan Gugatan PENGAWASAN merupakan bagian penting dari pesta demokrasi. Tingkat kepercayaan masyarakat bakal terganggu jika hal itu dilakukan tanpa pengawasan dan lembaga resmi.

H

al itu menjadikan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur Lampung yang sudah ditetapkan di tingkat kecamatan dinilai tidak berlaku. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung meminta Komisi Pemilihan Umum memverifikasi ulang daftar pemilih tersebut.

Anggota Bawaslu Lampung, Ali Sidik, menjelaskan Pilgub Lampung III yang sudah ditetapkan KPU Lampung pada 27 Februari 2014 hampir dipastikan gagal digelar. Hal ini berdampak pada DPT yang sudah diumumkan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“DPT yang sudah diplenokan jelas tidak berlaku.

Satu hari saja pilgub digeser, jumlah pemilih akan berubah,” kata Ali. Menurut dia, sesuai dengan undang-undang, seseorang bisa mencoblos ketika sudah berumur minimal 17 tahun atau belum mencapai usia itu tetapi sudah menikah. Ketika KPU Lampung akan kembali menjadwalkan Pilgub Lampung yang keempat kalinya, harus dilakukan verifikasi ulang terhadap daftar pemilih.

“Aturannya begitu, jadi sia-sia saja mereka verifikasi daftar pemilih dan pleno jika pilgubnya gagal,” ujarnya.

Terkait dengan pilgub, kata Ali, Bawaslu Lampung juga berencana mengirim surat rekomendasi kepada Bawaslu Pusat untuk meminta KPU Pusat menonaktifkan KPU Lampung jika sampai gagal menggelar pilgub pada 27 Februari.

Anggota Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoriyah, menegaskan penyusunan DPT Pilgub Lampung harus mengulang lagi dari awal jika Pilgub Lampung 27 Februari batal digelar. Petugas pemutakhiran data pemilih harus kembali melakukan pencocokan dan penelitian ulang, baik melalui sistem data pemilih maupun verifikasi faktual. “Konsekuensinya harus mulai dari awal lagi. Jika KPU sembarangan dalam mendata pemilih, banyak risikonya,” kata dia.

Memang DPT Pilgub itu telah diplenokan sejumlah KPU kabupaten/kota. Rapat pleno yang diadakan di kantor masing-masing ini sebagai bentuk kesiapan KPU dalam melaksanakan pilgub. KPU yang menggelar pleno DPT adalah KPU Lampung Selatan, Bandar Lampung, Lampung Utara, dan

Lampung Timur.

KPU Lampung Selatan menetapkan jumlah DPT pilgub sebanyak 685.702 pemilih. Sementara DPT di Lampung Timur mencapai 768.923 orang, sedangkan Bandar Lampung memiliki jumlah DPT pilgub sebanyak 633.175 pemilih dan 440.062 pemilih di Lampung Utara.

Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Bandar Lampung Erlina menjelaskan pemutakhiran data pemilih di PPS hingga pleno DPT pilgub merupakan wujud kesiapan KPU untuk menyelenggarakan Pilgub Lampung.

Meskipun belum ada anggarannya, KPU Bandar Lampung siap mengikuti apa yang diamanahkan KPU Lampung. “Kami menyesuaikan tahapan dan jadwal yang sudah diplenokan. Ini sebagai wujud kesiapan setiap jajaran KPU untuk menyelenggarakan pilgub,” ujar dia.

Erlina mengaku anggaran pemutakhiran pemilih hingga pleno DPT pilgub merupakan swadaya

pihaknya sebagai wujud kesiapan untuk menjalankan pilgub kapan pun waktunya. “Namun, bukan pakai anggaran pemilu legislatif. Kami ini kan bukan PNS, harus ada anggaran dulu baru berjalan.”

Secara terpisah, Ketua KPU Lampung Timur Syamsul Arifin mengatakan rapat pleno DPT pilgub dihadiri perwakilan dari Pemkab Lamtim, Polres Lamtim, dan tim sukses dari masing-masing partai.

Pleno berlangsung selama satu jam yang dimulai pada pukul 15.00.

Ketua KPU Lampung Selatan M. Abdul Hafiz mengatakan jumlah DPT pilgub lebih sedikit dibandingkan DPT pemilu legislatif yang mencapai 687.972 pemilih. “Selisihnya mencapai sekitar 2.270 pemilih,” ujar dia.

Menurut dia, jumlah DPT pilgub lebih sedikit karena beberapa calon pemilih belum genap 17 tahun saat pemungutan suara 27 Februari mendatang. (UIN/CR11/U1)

Gagas

l

5 15 Januari

Meluruskan Tujuan Pemilu

Slamet Riadi Mahasiswa Pascasarjana STAIN, Ketua Umum IKAM Metro

P

EMILIHAN umum (pemilu) di Indonesia awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke rezim pemilu.

Pemilu menganut asas luber yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asal luber sudah ada sejak zaman Orde Baru.

Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, kemudian rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas jurdil yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Asas jujur mengandung arti pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga neg-

ara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Tahun 2014 untuk kesekian kalinya, bangsa Indonesia kembali mengadakan pesta demokrasi. Namun, dalam setiap penyelenggaraannya, pemilu hanya digunakan sebagai alat pancapaian tujuan dan kepentingan pihak tertentu, baik penguasa, atau golongan pemilik modal. Setiap penyelenggaraan pemilu memakan korban, harta, benda bahkan jiwa bangsa ini.

Naiknya suhu politik bahkan jauh sebelum pemilu diadakan, tentunya akan memengaruhi dan mengganggu stabilitas dan ketenteraman hidup warga negara. Setelah era reformasi bergulir, sepertinya tujuan pemilu yang digadang-gadang dapat menjadi saluran aspirasi rakyat sepertinya belum terwujud.

Penyelenggaraan Pemilu Penyelenggaraan Pemilu 2014 dinilai masih sulit menghasilkan pemilu berkualitas. Pasalnya, baik penyelenggara pemilu maupun kontestan pemilu belum siap menyelenggarakan pemilu secara bersih dan demokratis. Pemilu berkualitas mengisyaratkan adanya kontestasi politik yang demokratis dan partisipasi politik rakyat yang tinggi.

Setidaknya banyak alasan mengapa proses penyelenggaraan Pemilu 2014 masih sulit berkualitas. Mulai dari persoalan KPU belum menyediakan daftar pemilih tetap (DPT) yang akurat dan objektif. Pasalnya DPT bermasalah bisa memicu penghilangan hak politik rakyat dan terbukanya peluang kecurangan pemilu. Kemudian, praktik politik uang masih berlangsung masif di berbagai ajang pemilihan, baik pemilu nasional maupun kepala daerah. Praktik politik uang yang masif menggerogoti kualitas demokratis penyelenggaraan pemilu.

Alasan selanjutnya, banyak penyelenggara pemilu di berbagai daerah tersandung kasus hukum. Bahkan hingga kini sudah ada ratusan anggota penyelenggara pemilu yang dipecat karena menyalahgunakan wewenang.

Termasuk di Lampung, komisioner KPU Provinsi Lampung dilaporkan oleh akademisi Unila ke Kejaksaan Tinggi Lampung atas tuduhan penyelewengan dana APBN untuk kepentingan Pilgub Lampung. Bahkan mereka juga diadukan ke DKPP oleh sejumlah ormas.

Meski belum tentu terbukti, ini peringatan kepada penyelengggara pemilu agar tetap netral dan profesional dalam menjalankan tugas.

Banyaknya anggota penyelenggara pemilu bermasalah menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu masih sulit berlaku jujur, adil, bersih, dan demokratis. Mengingat jika penyelenggaranya saja sudah rusak, sudah pasti pemilunya juga rusak. Alasan terakhir, yakni belum siapnya para kontestan pemilu, baik pemilu maupun caleg-nya, untuk bertarung secara jujur, adil, bersih, dan demokratis. Kecenderungan para kontestan pemilu menghalalkan segala cara, termasuk politik uang dan kecurangan, juga faktor penghambat lahirnya pemilu berkualitas.

Perhatian kepada Pemilih Pemilih memiliki peran yang sentral dalam pemilu. Ketika demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka pemilih sesungguhnya adalah pemilik saham pemerintahan terpilih yang sedang memberikan mandat kepada para calon pejabat publik untuk mengatur dan mengelola negara untuk sebesar-besarnya kepentingan mereka. Sistem demokrasi membangun hubungan dua arah dan partisipatif antara pemerintah hasil pemilu dan rakyatnya. Pemerintah mengambil kebijakan atau sebaliknya atas dasar kepentingan rakyat, bukan kepentingan partainya, apalagi kepentingan individunya. Partisipasi aktif inilah yang menjadi parameter keberhasilan pembangunan demokrasi di negara mana pun.

Seluruh pihak harus memberikan perhatian serius terhadap pemilih.

Penyelenggara pemilu harus menjamin seluruh warga negara yang berhak memilih agar terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya secara benar dan bertanggung jawab. Penyelenggara juga harus bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat agar menjadi pemilih yang sadar dengan pilihannya dan secara sistematis mengawasi dan mengevaluasi pilihannya usai pemilu.

Calon dan partai politik peserta pemilu juga tidak bisa lepas tangan dalam mewujudkan pemilih yang berkualitas.

Menyajikan kampanye yang berkualitas, membangun kontrak politik yang produktif, dan menjauhkan money politics adalah di antara tanggung jawab calon dan parpol. Setelah pemilu calon terpilih dan parpol juga diharapkan membangun pola hubungan konstituensi yang produktif sehingga ke depan pemilih tidak lagi dipandang sekadar sebagai angka-angka statistik dalam pemenangan pemilu, akan tetapi semakin terberdaya dan bermakna sebagai pilar utama demokrasi.

Menanti Pemimpin Baru Memasuki tahun 2014, negara ini akan disambut oleh berbagai persiapan pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali untuk menentukan wakil rakyat dan presiden.

Pada 9 April 2014, pemilu legislatif akan diselenggarakan dan pada 23 Juli 2014 pemilu presiden juga diselenggarakan. Ini menjadi momen paling menentukan siapa yang akan memimpin bangsa ini setelah lengsernya Presiden SBY dan wakil rakyat periode 2009â&#x20AC;&#x201D;2014.

Anggota legislatif dan presiden terpilih ke depan diharapkan menjadi pemimpin dan wakil rakyat yang amanah bagi rakyat. Mereka harus sanggup menjadi pelayanan masyarakat.

Parpol juga diharapkan menjadi penyedia pemimpin-pemimpin berkualitas.

Pemilu 2014 harus diluruskan karena tujuan pemilu adalah mencari wakil rakyat dan pemimpin berkualitas, bukan mencari kekuasaan semata. n

Perempuan

l

6 15 Januari

Tidak Ada Larangan Perempuan Berorganisasi

D

ALAM hal hak asasi, seorang perempuan tak sedikit pun berkurang jatahnya dari bagian laki-laki. Untuk itu, tidak ada larangan bagi seorang perempuan untuk mengembangkan kariernya, termasuk berorganisasi untuk memberi manfaat terhadap sesama.

Hal itu yang menjadi prinsip anggota KPU Bandar Lampung, Erlina, dalam menjalankan kehidupannya. Wanita berkerudung itu pun aktif di Nahdlatul Ulama (NU) dan konsentrasi dalam menyikapi penanggulangan HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga. â&#x20AC;&#x153;NU merasa terpanggil untuk ikut prihatin dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Sekarang penderita HIV/ AIDS bergeser dari angka berpotensi tinggi ke kalangan ibu rumah tangga,â&#x20AC;? kata Erlina kala itu dengan lantang.

Tapi, siapa sangka di balik sikap tegarnya dalam mengupayakan penanggulangan HIV/AIDS maupun permasalahan kesehatan lainnya, Erlina semasa kecil terlahir dari golongan keluarga tidak mampu.

Dia berasal dari keluarga

Erlina

petani dari kampung dengan motivasi menuntut ilmu tidak menjadi orang, tetapi menaikkan derajat agar sama dengan orang lain. Sebagai orang yang lahir dari pelosok Lampung Barat, tepatnya di Kecamatan Karyapunggawa, Krui, Kabupaten Pesisir Barat.

Saat masa kecilnya, dia menikmati nuansa menanam padi maupun tanaman pertanian lain di lahan keluarganya yang tidak seberapa. Bahkan, untuk mencukupi makan sehari-hari, sang ayah harus menerima hasil upahan orang lain dengan menggarap sawah. Dengan keprihatinan itu, hingga kini masih menjalankan profesi pokok sebagai petani, Erlina selalu mengutamakan hidup sederhana.

Merasakan SD, SMP di pelosok hingga di Kota Krui, Erlina remaja diboyong keluarga agar bisa merasakan bangku SMA di Bandar Lampung. Kebetulan dia sekalian menumpang hidup dengan sang bibi di Tanjungkarang. Memang sejak kecil wanita kelahiran Penengahan, Krui, 18 Agustus 1975 ketika SD maupun SMP selalu mendapat peringkat tiga besar sekolah.

Berangkat dari keprihatinan ingin lebih baik, terutama mengangkat derajat orang tua. â&#x20AC;?Anaknya jangan sampai melarat seperti orang tua. Itu memotiviasi saya meskipun perempuan,â&#x20AC;? ujarnya.

Sebagai anak ketiga dari 6 bersaudara dengan posisi di tengah, Erlina terpanggil untuk menopang ketiga adiknya. Tapi perjuangannya kembali menemui jalan pahit ketika dua dari ketiga adiknya meninggal dunia. Motivasi dengan mencoba bekerja sekalian sekolah tanpa sepengetahuan bibi sekeluarganya jadi membantu perekonomian keluarga, minimal membantu sekolah adik hingga selesai masa SMA. Itu pula yang kini dilakukannya sejak dipersunting seorang pengusaha muda yang juga pengurus NU Lampung, Muhidin Penata Gemilang.

Dia juga tak pernah lepas tanggung jawabnya dalam membantu perekonomian keluarga besarnya yang kurang mampu, terutama di kampung halamannya.

Untuk mengisi aktivitas kehidupannya, selain mengurus anak dan suami, Erlian juga aktif dalam kegiatan kuliah dan berorganisasi. Sebelum mengenyam pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas lampung, dia kuliah D3 Penyuluhan Pertanian.

Setelah lulus, IPK digarap untuk mengambil S-1.

Sejak di Unila, keeksistensian ibu dua anak ini di kegiatan ekstra kampus diisi dengan belajar berorganisasi. Dia merasakan sejak dari itu makin matang dalam meniti karier. (U1) n Insan Ares

Perempuan

l

7 15 Januari

Partisipasi Perempuan Minim PARTISIPASI perempuan dalam bidang politik memperlihatkan tren yang terus meningkat.

Namun, partisipasi tersebut belum diikuti tingkat pendidikan dan bekal pengetahuan politik yang memadai.

M

antan anggota Komisi Pemilihan Umum, Chusnul Mariyah, mengatakan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik.

Hambatan tersebut, antara lain parpol dan sistem politik tidak mendukung, hambatan ekonomi, interpretasi ideologi, psikologi dan agama, peran media, serta kurang kepercayaan diri.

“Atas nama budaya, sering perempuan mengalami kekerasan dan diskriminasi. Peran media juga penting karena menciptakan opini publik yang biasanya lebih banyak berbicara tentang fisik dengan sosok laki-laki masih terlihat lebih menarik daripada perempuan,” kata Chusnul dalam sebuah diskusi.

Perempuan selama ini tidak mendapatkan akses yang cukup untuk mendapatkan informasi mengenai siapa saja calon anggota legislatif (caleg) dan calon pemimpin sehingga mereka sering terjebak memilih calon berdasarkan penampilan saja.

Selain itu, lanjut Chusnul, tanpa pendidikan dan bekal pengetahuan yang memadai, perempuan sering tidak memiliki pertimbangan yang jelas dalam memilih caleg dan calon pemimpin dalam pemilu. Perempuan punya kepedulian dan mudah berbelas kasihan. Hal itu kerap menghambat perempuan dalam memilih.

“Kita hanya tergantung pada media packaging, bagaimana yang ditampilkan di media. Bagaimana yang kita lihat di televisi, itu yang sangat besar menentukan,” kata dia.

Sementara itu, pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti, mengatakan prasyarat demokrasi antara lain tingkat kemampuan ekonomi rakyat, tingkat pendidikan, dan budaya demokrasi. Semuanya harus terpenuhi karena jika tidak, para pemilih akan mudah dipengaruhi politik uang dan praktik kecurangan politik.

“Inilah yang banyak terjadi pada para pemilih di negeri ini, termasuk para perempuan di dalamnya,” ujarnya.

Pada bagian lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau kaum perempuan berperan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

“Saya mengajak, terutama kaum perempuan, untuk melaksanakan dan ikut serta dalam pemilu yang aman, damai, demokratis, serta lancar,” kata SBY. Hari Ibu tahun lalu bertemakan Peran perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan demokrasi yang partisipasif dan pembangunan yang inklusif. Presiden juga meminta agar kaum hawa ikut memperhatikan

Chusnul dan mengawasi jalannya kampanye menjelang pemilu. “Sebagai pendidik, perempuan harus dapat memilih mana kampanye yang mencerdaskan, jauh dari fitnah dan kampanye hitam.”

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan pemilihan tema Hari Ibu tahun 2013 dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada 2013 yang sedang bersiap-siap menuju tahun politik 2014.

Linda mengharapkan pada 2014 semakin banyak

Linda Amalia Sari Gumelar

Ikrar Nusa Bakti

warga negara yang terlibat dalam pemilu, termasuk perempuan.

Di sisi lain, Presiden juga mengajak para perempuan Indonesia untuk meningkatkan peranan mereka dalam pembangunan. “Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan sangat penting mengingat perempuan adalah bagian dari komponen bangsa yang melaksanakan dan juga berhak menikmati hasil pembangunan.” (U1)

Orator

l

8 15 Januari

Menunaikan Tugas Dewan dan Tugas Partai

P

Ikhwan Fadil Ibrahim Kelahiran : Tanjungkarang, 30 Juli 1968 Istri : Winda Yurmala Anak : 1. A. Nataraga Subing

2. Nabiel Muhammad Alamat : Jalan H. Juanda No. 41, Bandar Lampung Pekerjaan : Anggota DPRD Bandar Lampung Riwayat Pendidikan : - SD Xaverius Tanjungkarang - SMP Xaverius Tanjungkarang - SMA Xaverius Tanjungkarang - S-1 Fakultas Hukum Unila Riwayat Organisasi dan Pekerjaan: - Wakil Ketua DPD Gerindra Lampung - Anggota Komisi D DPRD Bandar Lampung - Komisaris PT Cahaya Musti

ARTAI Gerindra terus berupaya meningkatkan kinerjanya membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.

Seperti memperjuangkan anggaran Rp1 miliar setiap desa dan menginstruksikan anggota Dewan serta calegnya untuk turun ke tengah-tengah masyarakat. Ikhwan Fadil Ibrahim berusaha menjalankan tugas Dewan dan tugas partai untuk menyejahterakan rakyat.

Wakil Ketua DPD Gerindra Lampung Ikhwan Fadil Ibrahim menjelaskan partainya terus berkomitmen untuk membawa bangsa dan Provinsi Lampung menjadi lebih baik. Sejumlah program-program strategis terus dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kader-kader Gerindra terus bekerja membantu masyarakat.

Baik mereka yang duduk di pemerintahan, DPR, DPRD provinsi maupun di DPRD kota/kabupaten,” kata anggota DPRD Bandar Lampung itu.

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan memberi anggaran Rp1 miliar tiap desa. Hal itu sesuai dengan kontrak politik dengan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (apdesi) jika Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden.

Sedangkan untuk di Lampung, anggota Dewan Partai Gerindra juga terus berkomitmen memperjuangkan anggaran dan perda prorakyat. Seperti memperjuangkan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan pertanian.

“Itu komitmen kami terhadap rakyat. Memang kami tidak sanggup untuk 100 persen menyejahterakan masyarakat karena masih ada peran

pemerintah daerah. Tapi dengan peran yang kami miliki semuanya berorientasi kepada rakyat,” kata Ikhwan Fadil.

Pada Pemilu 2014 ini, Ikhwan Fadil maju sebagai caleg DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (DP) Lampung Tengah. Alasannya, selain karena perintah partai, dia juga mengaku ingin lebih bermanfaat bagi masyarakat Lampung mengingat peran yang dimiliki anggota DPRD provinsi lebih luas ketimbang peran yang dimiliki anggota DPRD kota/kabupaten.

“Karena partai memerintahkan saya, saya bersedia. Kalau kemarin saya bermanfaat untuk masyarakat Bandar Lampung saja, tapi nanti jika kembali dipercaya masyarakat, saya bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Lampung. Khususnya daerah pemilihan Lampung Tengah,” ujarnya.

Menurutnya, ia ingin membangun Provinsi Lampung yang lebih baik melalui DPRD. Citra positif legislatif harus terus dibangun oleh orangorang yang memiliki komitmen yang kuat kepada rakyat, yaitu orang yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan golongan semata, tetapi kepentingan masyarakat yang harus diutamakan.

Dengan pengalaman yang sudah dimilikinya selama menjadi wakil rakyatm Ikhwan Fadil yakin bisa meningkatkan kinerjanya dalam membangun provinsi ini. Saat ini, selain menyelesaikan tugasnya sebagai anggota Dewan, dia juga rajin bertemu dengan masyarakat Lampung Tengah, baik untuk silaturahmi, makan bareng, maupun menyerap aspirasi masyarakat.

“Dengan pengalaman yang saya miliki selama di partai dan di Dewan ini, saya yakin bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat saya dan untuk daerah ini. Perda tak boleh copy paste, tetapi harus dibuat sesuai kebutuhan masyarakat. Begitu juga alokasi anggaran harus berpihak kepada rakyat,” kata dia. (U1) n Fathul Muin

Orator

l

9 15 Januari

Mimpi Bertemu Soekarno B

ANYAK orang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) karena motivasi duniawi maupun tugas partai. Namun, Andi Asmara Jaya maju sebagai caleg setelah bermimpi bertemu Soekarno.

Tidak banyak orang yang bisa bermimpi bertemu dengan mantan Presiden Soekarno. Namun, kader PDIP Andi Asmara Jaya ini dalam suatu malam benar-benar mimpi bertemu dengan sang pahlawan itu. Bahkan atas mimpinya itu yang mendorongnya maju sebagai caleg DPRD Kota Bandar Lampung dari daerah pemilihan (DP) Bandar Lampung I yang meliputi Kecamatan Kedaton, Rajabasa, Tanjungsenang, dan Labuhanratu.

“Saya nyaleg ini memang berawal dari mimpi bertemu Soekarno. Dalam mimpi saya itu beliau mengajari saya banyak hal,” kata Andi Asmara Jaya.

Kader muda PDIP itu menceritakan mimpinya bertemu dengan Soekarno itu berdekatan dengan pendaftaran calon anggota legislatif sehingga hal itu yang mendorongnya ikut mendaftar sebagai caleg di PDIP. Mengingat dalam mimpinya yang berlangsung sekitar pukul 20.00—02.30 itu, Soekarno mengajarinya banyak hal, mulai dari tata cara kepemimpinan, sejarah perjuangan NKRI, serta memotivasinya agar mampu memperjuangkan kepentingan banyak orang.

“Setelah terbangun saya salat malam dan merenung. Keesokan harinya saya langsung mendaftar sebagai caleg di PDIP dan kemudian dinyatakan lolos,” ujar alumnus Fakultas Teknik Unila itu.

Menurut dia, setelah bermimpi bertemu Soekarno itu serta respons dan dukungan keluarga yang cukup kuat, akhirnya dia bertekad ingin mengabdikan dirinya di legislatif. Hal itu agar dirinya bisa bermanfaat untuk banyak orang, mulai dari memperjuangkan anggaran prorakyat, membuat peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat, serta mengawasi kinerja pemerintah daerah agar lebih baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

“Sesuai nasihat beliau (Soekarno, red), negara ini diciptakan untuk semua sehingga semua harus diperjuangkan. Termasuk dengan peran yang dimiliki legislatif,” ujar pria kelahiran Bandar Lampung, 11 Januari 1990 itu.

Bahkan sebagai pemuda, Andi bertekad akan melakukan perubahan jika nantinya dipercaya oleh masyarakat DP 1 untuk mewakilinya duduk di kursi Dewan. Dia akan terus belajar dan meningkatkan kapasitas serta kemampuannya agar nantinya bermanfaat untuk masyarakat. Dengan semangat yang dimiliki pemuda, dia yakin kinerja DPRD Kota Bandar Lampung akan meningkat jika banyak diisi oleh anak-anak muda.

“Pemuda memiliki semangat dan komitmen. Mudah-mudahan DPRD Kota Bandar Lampung bisa lebih baik lagi dengan diisi kawula muda,” kata dia.

Saat ini yang sudah dilakukannya agar bisa duduk di legislatif, yaitu bersilaturahmi kepada masyarakat, blusukan dan menemui masyarakat dari pintu ke pintu (door to door). Pertemuannya dengan masyarakat DP 1 itu untuk menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat agar nantinya bisa diperjuangkan di DPRD Bandar Lampung jika benar-benar diamanahkan oleh rakyat.

“Saya memperbanyak silaturahmi kepada masyarakat.

Ternyata respons mereka juga sangat luar biasa,” ujarnya.

(U1) n Fathul Muin

Andi Asmara Jaya Kelahiran : Bandar Lampung, 11 Januari 1990 Alamat : Kompleks PLN No. 7 LK I, Rajabasa, Bandar Lampung Pendidikan : - SDN 1 Way Urang Kalianda, Lamsel - SMPN 1 Way Urang - SMA Muhammadiyah II Labuhanratu, Bandar Lampung - Fakultas Teknik Unila Riwayat Organisasi dan Pekerjaan - PDI Perjuangan - CV Garaya Trust

Pilar

l

10 15 Januari

‘Dinasti Yuan’ Satu Pilihan Koalisi PBB

D

ALAM menyongsong pemilihan umum (pemilu), baik legislatif maupun pemilu presiden (pilpres), seluruh partai politik berupaya mencari dan menggalang kekuatan.

Sebab, hal itu untuk mengantisipasi target parliementary threshold (PT) yang tidak mencukupi untuk mencalonkan diri dalam pilpres.

Hal itu juga dilakukan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu kini serius untuk memelopori lahirnya “Dinasti Yuan” alias Yusril-Puan sebagai pasangan capres dan cawapres 2014. Puan Maharani dinilai cocok mendampingi Yusril Ihza Mahendra.

“Kami tidak pernah main-main. Kami serius,” kata Ketua Umum PBB M.S. Kaban dalam suatu kesempatan.

Komunikasi antara PBB dan PDIP sudah dilakukan. Namun, PBB belum berbicara formal dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Komunikasi politik informal ada. Yusril misalnya bertemu beberapa kali dengan Jokowi. Tapi ke Mega belum,” kata Kaban.

Puan Maharani dinilai mempunyai karakter kuat sebagai penerus ide-ide Soekarno, Megawati, dan Taufik Kiemas. Apalagi, PDIP

menjadi partai kuat saat ini. PBB pun semakin tertarik.

“Apa pun ceritanya parpol yang relatif stabil dan konsisten ada di PDIP. Puan orang yang bisa menerjemahkan pikiran Mbak Mega dan Bang Taufik. Puan punya potensi.

Dan pikiran Bung Karno masih relevan,” kata dia.

Saat ini, PBB berkukuh mengusahakan perolehan suara sebanyak 8%. Merapatnya PBB ke PDIP bisa membuat kedua partai semakin solid menghadapi 2014. “Apakah PDIP bisa sendiri untuk menjaga soliditas mengawal bangsa ini,” ujarnya.

Terkait dengan istilah Dinasti Yuan, Kaban pun memberikan alasannya. “China hebat dalam masa Dinasti Yuan. Sekarang kalau Indonesia mau hebat dan bermartabat, harus Yuan juga, yaitu Yusril-Puan. Mata uang yang kuat kan yuan juga. Harus ada dinasti baru, yaitu dinasti Yuan: Yusril-Puan,” kata Kaban.

Menurutnya, kategori capres tua-muda sangat lentur. Jika kapabilitas seorang tokoh bisa mumpuni, umur tak jadi masalah.

Seperti Yusril, Kaban menilai Yusril punya kemampuan dalam bidang “noto negoro” alias menata negara. Sementara Puan berasal dari partai yang kuat, yaitu PDIP. Kemampuan dan kekuatan bisa menjadi satu

lewat “Yuan”.

“Hari ini partai yang agak kuat ya PDIP. Yusril punya kemampuan menata negara. Nah, kekuatan dan kemampuan ini perlu kita padukan. Tapi ini semua berpulang kepada rakyat,” ujarnya. (U1)

Jejak

l

11 15 Januari

Soetomo Pendiri Budi Utomo dan Partai Komponis DOKTER Sutomo yang bernama asli Subroto ini lahir di Desa Ngepeh, Jawa Timur, 30 Juli 1888. Ketika belajar di Stovia (Sekolah Dokter), ia bersama rekan-rekannya, atas saran dr. Wahidin Sudirohusodo mendirikan Budi Utomo (BU) pada 20 Mei 1908, yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

K

elahiran BU sebagai Perhimpunan Nasional Indonesia dipelopori oleh para pemuda pelajar Stovia (School tot Opleiding voor Indische Artsen), yaitu Sutomo, Gunawan, Suraji dibantu oleh Suwardi Surjaningrat, Saleh, Gumbreg, dan lain-lain. Sutomo sendiri diangkat sebagai ketuanya.

Tujuan perkumpulan ini adalah kemajuan nusa dan bangsa yang harmonis dengan jalan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri, kebudayaan, mempertinggi cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat.

Kemudian kongres peresmian dan pengesahan anggaran dasar BU diadakan di Yogyakarta, 5 Oktober 1908. Pengurus pertama terdiri dari Tirtokusumo (Bupati Karanganyar) sebagai ketua, Wahidin Sudirohusodo (dokter Jawa) wakil ketua, Dwijosewoyo dan Sosrosugondo (keduaduanya guru Kweekschool) penulis, Gondoatmodjo (opsir Legiun Pakualaman) bendahara, Suryodiputro (jaksa kepala Bondowoso), Gondosubroto (jaksa kepala Raja Kasunanan Surakarta, 1893-1939 Surakarta), dan Tjipto Mangunkusumo (dokter di Demak) sebagai komisaris.

Sutomo setelah lulus dari Stovia tahun 1911, bertugas sebagai dokter, mula-mula di Semarang, lalu pindah ke Tuban, pindah lagi ke Lubukpakam (Sumatera Timur) dan akhirnya ke Malang. Saat bertugas di Malang, ia membasmi wabah pes yang melanda daerah Magetan.

Ia banyak memperoleh pengalaman dari seringnya berpindah tempat tugas. Antara lain, ia semakin banyak mengetahui kesengsaraan rakyat dan secara langsung dapat membantu mereka. Sebagai dokter, ia tidak menetapkan tarif, bahkan adakalanya pasien dibebaskan dari pembayaran.

Kemudian ia memperoleh kesempatan memperdalam pengetahuan di negeri Belanda pada 1919. Sekembalinya ke Tanah Air, ia melihat kelemahan yang ada pada pendiri dan ketua Budi Utomo. Waktu itu sudah banyak berdiri partai politik. Karena itu, ia ikut giat mengusahakan agar Budi Utomo bergerak di bidang politik dan keanggotaannya terbuka buat seluruh

rakyat.

Kemudian pada 1924, ia mendirikan Indonesische Studie Club (ISC) yang merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya. Pada 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Di bawah pimpinannya, PBI berkembang pesat.

Sementara itu, tekanan dari Pemerintah Kolonial Belanda terhadap pergerakan nasional semakin keras. Lalu, pada Januari 1934 dibentuk Komisi BU-PBI yang kemudian disetujui oleh kedua pengurus besarnya pertengahan 1935 untuk berfusi. Kongres peresmian fusi dan juga merupakan kongres terakhir BU, melahirkan Partai Komponis Indonesia Raya atau disingkat Parindra, berlangsung 24â&#x20AC;&#x201D;26 Desember 1935.

Sutomo diangkat menjadi ketua. Parindra berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka.

Selain bergerak di bidang politik dan kedokteran, Sutomo juga aktif di bidang kewartawanan. Ia bahkan memimpin beberapa surat kabar.

Dalam usia 50 tahun, ia meninggal dunia di Surabaya pada 30 Mei 1938. (U1)

Luber

l

12 15 Januari

Kejahatan Pemilu yang Dapat Dipidana

A

da sejumlah kejahatan dalam pemilu yang membawa dampak pemidanaan terhadap pelakunya, sesuai UU No. 8/2012 tentang Pemilu Legislatif adalah tercantum dalam: Pasal 292 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

Pasal 293 Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.

Pasal 294 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.

Pasal 295 Setiap anggota KPU kabupaten/kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

Pasal 296 Setiap anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 61 Ayat (3) dan dalam Pasal 71 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.

Pasal 297 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.

Pasal 298 Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000.

Pasal 299 Setiap pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

Pasal 300 Setiap ketua/wakil ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, ketua/wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

Pasal 301 (1) Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000.

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.

Pasal 302 (1) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, sekretaris jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

(2) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, sekretaris jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000.

Pasal 303 (1) Setiap orang, kelompok, perusahan, dan/ atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.

(2) Setiap peserta pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.

Jeda

l

13 15 Januari

Klaim Demokrasi Indonesia Capai Demos-Cratos DEMOKRASI di Indonesia diklaim sudah mencapai dan menyamai masa keemasan Yunani yang menerapkan demos-cratos. Hal itu diklaim para elite politik dengan indikator kebebasan pers.

W

akil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan implementasi demokrasi di Indonesia amat hebat. “Kita berhasil menata sistem demokrasi kita dengan cepat, praktik ini amat hebat dan tidak ada tandingan,” kata Priyo, beberapa waktu lalu.

Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan demokrasi Indonesia hebat lantaran keran pers dibuka seluasnya. Pers telah menjadi pilar keempat demokrasi di Indonesia. “Keran pers dibuka seluasnya. Kini pers menjelma sebagai kekuatan hebat. Ini bentuk langkah cepat penerapan demokrasi,” ujar Priyo.

Tapi, itu tak gratis. Menurut Priyo, kebebasan berdemokrasi juga menimbulkan dampak negatif, seperti biaya sosial dan politik yang begitu mahal untuk mengamankan serta menjalankan demokrasi.

Ia juga cemas kebebasan demokrasi justru melahirkan primordialisme sempit atas nama agama dan kedaerahan.

“Masifnya intoleransi, konsep kedaerahkan, sukuisme.

Ini akan mengancam bangsa,” kata Priyo.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memandang bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang mempraktikkan sistem demokrasi

mendekati Yunani Kuno.

Pandangan tersebut didasari pada saat pemilihan umum yang mana masyarakat bisa langsung memilih siapa pemimpinnya serta kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. “Negeri kita praktik demokrasinya paling hebat, tidak ada tandingannya, saya sudah melihat itu. Siapa negeri yang mendekati konsep Yunani Kuno, ya Indonesia,” katanya.

Amerika, lanjut Priyo, boleh dikatakan mbahnya demokrasi, memilih presiden dengan sistem electronic vote di negara bagian. Kalau kita one man one vote. Pilih gubernur, presiden, satu,” kata dia.

Meski demikian, Priyo tidak menafikan, menegakkan demokrasi di Indonesia juga membutuhkan cost social yang tinggi. Cost tersebut berupa tercabutnya nilai luhur yang

dulunya melekat dengan kehidupan bermasyarakat.

“Kita gampang marah. Dulu kita dikenal sebagai bangsa yang ramah. Dan kebanyakan konflik yang muncul karena gesekan dari elite pemimpin serta pilkada yang berujung pada gugat menggugat,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie. Ia menyebut bahwa UUD hasil amendemen keempat menjiplak milik Amerika Serikat. Inilah yang disebut Marzuki jadi faktor utama penghambat berkembangnya demokrasi di Indonesia.

“Reformasi ini sebenarnya baru berjalan 10 tahun. Kita amendemen konstitusi itu tanpa persiapan. Demokrasi kita copy-paste dari Amerika. Kita tidak lihat kearifan lokal,” kata Marzuki.

Menurut Marzuki, pada saat

pelaksanaan amendemen waktu itu, Indonesia terjebak pada euforia lengsernya Soeharto sehingga yang dipikirkan hanya sekadar mengubah sistem.

“Indonesia itu pada tahun 2001 rata-rata paling tinggi masih lulusan SMA. Bagaimana mungkin lulusan SMA bisa memikirkan negeri ini jauh ke depan?” ujarnya.

Namun, Marzuki juga menyatakan bahwa kewenangan ketua DPR sangat terbatas. Ia hanya berwenang soal urusan kesekjenan. “Untuk menyelesaikan legislasi saja titik-koma menjadi masalah. Badan Legislasi diisi orang-orang hebat sehingga setiap undang-undang dialah yang menyiapkan. DPR bicara politiknya, aspirasinya.

Tidak mungkin seorang tamatan SMA, engineer, itu bisa menyelesaikan legislasi,” kata Marzuki. (U1)

Jeda

l

14 15 Januari

Indonesia Masuki Demokrasi Kapital

B

EDA orang beda juga pemikirannya.

Walau dari perspektif kebebasan pers, demokrasi Indonesia mencapai terbaik. Namun, pandangan lainnya, justru demokrasi kapital telah merusak pencapaian itu.

Meski demokrasi kita sudah berubah dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansial, mustahil kita disebut sudah merdeka jika tanpa disertai demokrasi ekonomi yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi kerakyatan).

Pengamat ekonomi dan bisnis UGM, Revisond Baswir, mengatakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah demokrasi kapital. “Jelas ini bertolak belakang dengan konsep pemikiran Bung Karno serta Undang-Undang Dasar ‘45,” ujarnya.

Menyinggung soal kepemimpinan pascaPemilu 2014, Revrisond mengatakan masyarakat harus benar-benar cerdas menentukan pilihan.

“Caranya ya membaca sejarah masa lalu dengan cermat dan teliti, khususnya sebelum peristiwa ‘65 dan sesudahnya,” kata dia.

Pengamat lainnya dari FISIP UGM, Don K. Marud, menyatakan ibarat penyakit, pemerintah saat ini tidak bisa bekerja dengan baik. “Karena saraf otaknya terserang penyakit,” ujarnya.

Banyak hasil rumusan tentang desa yang me-

nyebut social capital sebagai landasan memperbaiki kehidupan masyarakat perdesaan, setelah sampai di tingkat yang lebih tinggi diubah menjadi social capital sebagai penghambat masuknya pasar global.

“Kami akan terus mengadakan diskusi dengan berbagai topik yang akan kami sumbangkan sebagai bahan pemikiran kepada pemimpin yang terpilih di Pilpres 2013,” kata Moh. Yamin, deklarator sekaligus presidium Seknas Jokowi usai acara diskusi.

Priyo Budi Santoso berpendapat sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia tidak boleh tersandera kekuatan uang atau kapital. Agar tidak menutup kesempatan calon pemimpin berkualitas maju dalam sistem politik Indonesia. “Demokrasi harus dikawal untuk mempertahankan ide dan gagasan dalam membangun Indonesia,” kata Priyo.

Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan proses reformasi yang berjalan di Indonesia sejak 1998 melahirkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, ia menilai pilkada itu tidak otomatis memilih orang terbaik karena terandera politik uang.

“Proses itu (pilkada langsung) yang menyesakkan dada kita semua karena para pemimpin yang terpilih tersandera politik uang,” ujarnya.

Akibatnya lemahnya demokrasi di Indonesia, mengakibatkan tiadanya kepastian hukum yang muaranya menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. “Kenapa Indonesia tidak bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Itu harga yang harus dibayar atas demokrasi yang tidak berhasil,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.

Menurut dia, sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. “Undang-undang, kebijakan di Indonesia bisa tumpang tindih, bertentangan,” katanya.

Tidak adanya kepastian hukum membuat Indonesia terhambat untuk mencapai sistem demokrasi yang ideal. Demokrasi yang kebablasan ini, kata Sofjan, membuat banyak investor asing akhirnya enggan menanam modal di Indonesia. “Mereka (investor) puji-puji Indonesia sebagai negara demokrasi nomor satu, tapi mereka malah berinvestasi di China,” katanya.

Terlebih, menurut dia, investasi dalam bidang infrastruktur sangat membutuhkan kepastian hukum karena rentang waktu investasinya yang tergolong lama. “Bagaimana bisa para investor percaya menyimpan uang besar-besaran kalau tidak ada kepastian hukum?” katanya. (U1)

Pernik Pemilu

l

15 15 Januari

Demokrasi Indonesia Masih Alami Ketimpangan

S

UDAH 15 tahun Indonesia menjalankan praktik demokrasi model sekarang ini dan menemui banyak kemajuan. Namun, masih banyak hal-hal yang mengecewakan, seperti demokrasi masih dikalungi wajah narsis dan politik uang.

“Utamanya dalam hal kebebasan. Apakah itu kebebsasn berserikat, berpendapat atau kebebasan lainnya,” kata salah seorang kandidat konvensi capres Demokrat, Endriartono Sutarto.

Menurutnya, demokrasi Indonesia sekarang ini telah melahirkan raja-raja kecil di daerah. Selain itu, demokrasi Indonesia juga melahirkan kaderkader partai dan kepala daerah yang koruptif yang menggunakan nama rakyat, tetapi lebih untuk kepentingan partai, kelompok atau bahkan untuk kepentingan sendiri.

“Tidak heran kalau banyak pihak yang lalu menjadi frustrasi. Ada yang mulai mengingatkan akan masa lalu dengan slogan ‘enak zamanku to’. Boleh saja kalau itu sekadar sebagai selingan di tengah kejenuhan, tapi kita tidak boleh terlena ingin kembali ke zaman lalu. Kita harus berani melihat kekurangan kita dalam berdemokrasi dan segera kita benahi,” kata Endriartono.

Dia juga menyesalkan kiprah para anggota DPR. Menurutnya, DPR memang memiliki kewenangan melakukan pengawasan atas pekerjaan eksekutif.

Namun, pola pengawasan yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tingkat proyek atau kegiatan merupakan contoh lain dari bagaimana kebijakan publik tidak dirancang untuk kepentingan publik.

“Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang DPR, DPD, dan DPRD mengizinkan hal itu (pengawasan pembangunan). DPR adalah lembaga politik yang seharusnya melakukan pengawasan atas politik pembangunan, bukan pengawasan proyek.

Akibat lebih lanjut dari aturan itu terjun langsung proyek menyebabkan terjadinya proses tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif. Pembangunan tersendat, banyak pejabat di kedua sisi terseret kasus korupsi,” kata Endriartono.

Sorotan juga datang dari Ketua DPD Irman Gusman. Menurutnya, proses demokrasi di Indonesia yang sudah berlangsung 15 tahun perlu ditelaah.

Alasannya, demokrasi yang dipraktikkan justru menjauhkan masyarakat dari cita-cita dan harapan reformasi.

“Sekilas, terlihat proses demokrasi di Indonesia sangat meriah dengan pemberian hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung.

Namun, secara kualitas, demokrasi Indonesia di bawah Timor Leste,” kata Irman Gusman.

Mengutip hasil survei majalah The Economist terhadap 150 negara pada 2013, Irman menyebut kualitas demokrasi Indonesia menduduki peringkat 53. “Kualitas demokrasi Indonesia berada di bawah negara Timor Leste yang menduduki peringkat 43. Sementara Indonesia di peringkat 53,” ujar Irman.

Di atas Timor Leste, lanjutnya, peringkat dalam hal kualitas berdemokrasi dihuni negara-negara yang su-

dah lama berdemokrasi, seperti Australia di peringkat 6, Inggris (16), Kores Selatan (29), Israel (37), India (38), dan Brasil (44).

Irman menyebut posisi kualitas demokrasi Indonesia itu akan cenderung menurun karena sistem politik yang ada hingga saat ini masih berkutat pada prosedural saja, sementara tingkat partisipasi pemilih di pemilihan umum justru semakin turun.

Misalnya pada Pemilu 2004 yang diikuti 24 partai politik dengan 148 juta pemilih di daftar pemilih tetap (DPT), yang menggunakan hak pilihnya hanya 124,45 juta orang atau pada kisaran 84,09%.

“Sedangkan dalam Pemilu 2009 yang diikuti 38 partai politik, dari DPT 171,26 juta yang menggunakan hak pilihnya 121,58 juta atau 70,99%. Menjelang Pemilu 2014 mendatang, hampir semua lembaga survei memprediksi partisipasi publik akan menurun. Gejala tersebut akan mendorong kualitas politik Indonesia akan semakin turun,” kata kandidat konvensi Demorkat itu. (U1)

Geliat Anti Korupsi

l

16 15 Januari

Kedaulatan Rakyat Jangan Tergadai Politik Uang

P

OLITIK uang tidak dibenarkan karena melanggar Undang-Undang Pemilu dan merupakan praktik menyesatkan. Suara rakyat yang terjebak dalam transaksi uang atau materi, otomatis bakal menjatuhkan wibawa rakyat sebagai pemegang kekuasan tertinggi.

“Sebab itu, jadilah pemilih yang cerdas. Jangan sampai suara rakyat tergadaikan hanya dengan sejumlah uang atau materi,” kata Subadra Yani, caleg DPRD Lampung dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Menurut Subadra, dalam era politik demokrasi seperti sekarang, rakyat memiliki peran strategis dalam memandatkan kekuasaan kepada para wakilnya, mulai dari tingkat eksekutif hingga legislatif.

Rakyat adalah penentu kekuasaan karena pemilihan dipilih langsung oleh rakyat.

Jika dari awal rakyat sudah terpengaruh politik uang, bisa dipastikan posisi sebagai pemegang kedaulatan akan hilang dengan sendirinya. Akibatnya, rakyat tidak lagi mempunyai kewibawaan untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban para wakilnya yang tidak menunaikan tugasnya dengan baik.

“Rakyat harus segera menyadari hal ini. Politik uang itu banyak mudaratnya dan menyesatkan, baik untuk caleg maupun masyarakat,” kata dia.

Ia mengingatkan para caleg juga selayaknya bisa memberikan pendidikan politik yang baik. Jangan melakukan politik uang karena hal ini dapat berpotensi terjadinya praktik korupsi. Subadra Yani menilai anggota Dewan yang duduk di kursi legislatif tidak lebih sebagai pesuruh rakyat. Selain digaji dari uang raykat, anggota legislatif juga dipilih oleh rakyat.

“Jadi jangan terjadi sebaliknya, rakyat justru tidak berani menuntut anggota Dewan. Ingat, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini,” ujar Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung ini.

Rakyat yang memilih wakilnya secara jujur dan berdasarkan kesadaran pribadi akan memiliki posisi tawar yang tinggi di hadapan legislatif atau eksekutif sehingga tidak akan sungkan untuk menun-

tut aspirasinya. Kondisi ini berbeda jika pilihan rakyat didasarkan transaksi jual beli dengan uang atau materi. Rakyat cenderung akan malu dan pada akhirnya pasrah dengan kondisi yang ada.

Selain itu, lanjut Subadra, ikatan emosional antara anggota Dewan dan rakyat yang beranjak dari politik uang, tidak akan berlangsung harmonis dan berkelanjutan dalam proses politik berikutnya. “Maka seterusnya, jika anggota Dewan akhirnya tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal, rakyat tidak bisa marah. Karena apa, rakyat sudah kehilangan wibawa. Budaya jual beli suara ini hanya bikin hancur dan merusak sistem kedaulatan bangsa,” kata Subadra.

Untuk mengubah budaya politik uang yang kini sudah telanjur marak menghiasi setiap pelaksanaan demokrasi di Tanah Air, kata Subadra, perlu kesadaran dari semua elemen, termasuk para tokoh masyarakat.

Menurutnya, tokoh masyarakat harus bisa bersikap independen dan memberikan pembinaan serta pendidikan politik yang cerdas. Tokoh masyarakat merupakan agen sosial yang mampu beperan melakukan pola pikir masyarakat menuju perubahan ke arah yang lebih baik, yakni meningkatkan derajat dan martabat rakyat.

Perubahan Positif Caleg yang mengusung jargon ‘Salam Kedaulatan’ dalam setiap sosialisasinya kepada konstituen ini mengatakan alasannya maju sebagai calon wakil rakyat karena ingin melakukan perubahan ke arah yang positif.

Menurutnya, anggota legislatif mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat. “Jadi wakil rakyat itu harus tahu setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari fungsi anggaran, pengawasan, dan membuat peraturan daerah sehingga aspirasi masyarakat tidak terabaikan,” kata Subadra.

Pengalaman Subadra dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat me-

mang sudah cukup teruji. Telah lama berkiprah di YLKI Lampung, membuatnya sangat paham bagaimana cara melayani rakyat. Sudah banyak permasalahan perlindungan konsumen yang berhasil diselesaikannya dengan baik.

Ia mengenang, sekitar tahun 2000, banyak pengaduan masyarakat yang masuk ke YLKI tentang kondisi kelistrikan. Saat itu byarpet listrik terjadi sangat parah karena terendamnya genset PLTA Way Besay dan minimnya tenaga pembangkit listrik di Lampung. “Bersyukur, masalah saat itu selesai tanpa terjadinya class action. Saya ingat, waktu itu bersama PLN sampai keliling ke daerah di Sumatera,” kata dia.

Ia menegaskan untuk mendapat dukungan rakyat pada Pemilihan Legislatif April mendatang, tidak akan melakukan pelanggaran atau pengingkaran terhadap kesepakatan bangsa yang dituangkan dalam undang-undang, seperti politik uang.

Ia mengaku siap menerima dan menghargai apa pun keputusan dari rakyat pada pemilu legislatif nanti. “Saya mencalonkan diri sebagai caleg ini sebagai ibadah minimal saya sudah menyampaikan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Jadi saya pilih yang fair saja. Kalau memang dibolehkan adu-aduan banyak uang, saya juga bisa karena saya ini punya mesin cetak uang sendiri,” kata Subadra sambil tertawa. (U1) n Iyar Jarkasih

Subadra Yani Moersalin

Kelahiran : Telukbetung, 23 April 1963 Alamat : Jl.Terusan way Umpu, Pahoman, Bandar Lampung

Pendidikan: - SD Tauladan Pertiwi Metro (1975) - SMPN Telukbetung (1979) - SMAN 2 Tanjungkarang (1982) - S-1 FISIP Universitas Nasional Jakarta (1989)

Organisasi - Ketua Senat Mahasiswa FISIP UNJ (1985-1986) - Pengurus PB HMI Jakarta (1986-1987) - Wakil Ketua Pemuda Panca Marga Lampung (2004-2008) - Sekretaris DPD Lampung Sai (2002-2010) - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (s/d sekarang) - Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Lampung (s/d sekarang)