VOTING, Edisi XXXVII, 19 Februari - 26 Februari 2014

16 Halaman l Edisi XXXVII/ 19 Februari - 26 Februari 2014

9 l Tawarkan Perubahan Partai dan Caleg Baru

T E R U J I T E P E R C AYA

Pilgub Lampung Salah Kaprah POLEMIK Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung terus-menerus terjadi, bak tak ada yang bisa memberi solusi.

Sekalipun dimediasi penengah setingkat menteri, polemik itu belum juga usai.

P

adahal, jika mengikuti aturan, sejak awal dapat dicari solusi penyelenggaraan untuk memilih pemimpin di Bumi Ruwa Jurai. Sebab aturannya jelas, pilgub digelar paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan gubernur dan wakil gubernur yang ada selesai. Namun, masingmasing pihak mempunyai dan mempertahankan kepentingannya.

Salah satu aturan yang diabaikan oleh semua pihak adalah Peraturan KPU No. 9/2010, perihal ada kondisi tak lazim yang bisa menjadi alternatif pilgub. Pasal 11 dan 12 mengatur tentang penundaan itu dengan alasan bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Yang dimaksud gangguan lainnya itu, KPU Pusat menetapkan adalah terjadi terlambatnya pengesahan dan/atau pencairan APBD sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, yang terjadi di Lampung justru terkesan KPU memaksakan pilgub digelar sesuai dengan tahapan yang telah dibuatnya.

Padahal, dengan aturan itu juga tahapan yang telah dibuat KPU mestinya gugur akibat belum ada rencana penganggaran dana pilgub saat dibuat tahapan. Hal itulah yang membuat polemik pilgub seperti tak berujung. Di satu sisi, KPU Lampung enggan menunda hingga adanya dana, sementara di sisi lain Pemprov Lampung tidak juga mencairkan dana pilgub.

Bahkan jika penundaan itu dilakukan KPU, ada juga aturannya. Pasal 11 Ayat (3) PKPU itu menjelaskan penundaan sebagian tahapan pilgub diajukan oleh gubernur kepada Mendagri atas usul KPU provinsi melalui pimpinan DPRD provinsi.

“Penundaan pilgub tidak boleh sembarangan, ada aturannya,” kata anggota Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah.

Memang kemudian, dana pilgub pun tersedia dan telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dana hibah dari APBD Lampung. Namun, yang menjadi pertanyaan, dari mana ongkos KPU melakukan tahapan pilgub sebelum dana hibah itu disetujui.

Bahkan, pencairannya pun masih menunggu Maret 2014.

Akhirnya Kementerian Dalam Negeri pun terusik.

Mendagri Gamawan Fauzi mengaku sudah lama menangani polemik Pilgub Lampung. Akan tetapi, semua yang dilakukan harus melalui prosedur, tugas pokok, dan fungsi masing-masing. “Harus diawali dengan surat-surat,” kata Gamawan.

Kemudian, masalah biaya pilgub itu biaya dana daerah, bukan pusat. “Kalau ada yang bilang minta saya menalangi, atau menggunakan dana Kemendagri, itu enggak boleh.

“Saya melanggar UU, pakai APBN juga melanggar UU. Ini harus jelas dulu,” kata dia. (CR11/HES/U1)

Interupsi

l

2 19 Februari2014

n Polling

Perempuan Masih Didukung Rakyat EMANSIPASI perempuan terus dikampanyekan oleh berbagai pihak. Walau belum banyak dipilih dan hanya diberi kuota 30% dalam politik, perempuan masih didukung untuk maju ke dunia politik.

688

Dukungan Profesi dan Aktivitas Perempuan T E R U J I T E P E R C AYA

88% Setuju

Jadi PNS

83% Setuju

Jadi wakil rakyat

81% Setuju

Jadi anggota parpol

60% Setuju

Ikut demonstrasi

0%

20%

40%

60%

80%

55%

Pilih kandidat perempuan

LAPORAN UTAMA Demokrasi itu Ada Aturannya . . .

4

GAGAS Implikasi Gagal Pilgub . . .

5

ORATOR Lebih Dekat dengan Konstituen . . .

8

100%

Keterpilihan Perempuan dalam Pemilu

Pilih kandidat laki-laki

indeks :

11%

PILAR Tidak bedakan kandidat

32%

Tidak tahu/tidak jawabi

Partai Wong Cilik . . .

10

jeda Rasa Kebangsaan . . .

13

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Metode

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 1.890 responden berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Responden berasal dari semua provinsi di Indonesia. Survei dilaksanakan pada 17—30 Desember 2013 dengan margin of error 2,3% dan tingkat kepercayaan 95%.

Sumber: Survei LSI Kerja Sama dengan IFES

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, T E R U J I T E P E R C AYA Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST. CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap.

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan.

Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

Laporan Utama

l

3 19 Februari2014

Penggunaan Dana Publik

Harus Sesuai Aturan Publik

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan anggaran publik yang dikelola pemerintah untuk kepentingan publik. Dengan begitu, penggunaan dana itu pun harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati publik melalui wakilnya di legislatif, termasuk dana Pilgub Lampung.

H

al itu dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi.

Menurutnya, semua harus dimulai dengan surat–surat alias resmi dan mengikat hukum. Ada mekanisme, prosedur, dan tugas pokok serta fungsi masing-masing lembaga dalam mengelola dana publik itu.

Menurutnya, pilgub yang menyelenggarakan daerah dengan dana disediakan Pemprov. Jadi biaya pilkada itu biaya dana daerah, bukan pusat. Kalau ada yang bilang minta saya menalangi, atau menggunakan dana Kemendagri tentu tidak boleh. “Saya melanggar UU, pakau APBN juga melanggar UU. Ini harus jelas dulu.

Publik harus tahu,” kata peraih penghargaan antikorupsi itu.

KPU itu penyelenggara, dan lembaga lainnya tidak boleh mengintervensi. Dalam hal ini peran Mendagri hanya memfasilitasi dan memediasi. “Tahun yang lalu, awal–awal tahun, coba ambil suratnya, kita memfasilitasi pertemuan.

Disepakatilah oleh gubernur, KPU pusat, KPU daerah tidak ada pilkada pada 2013. Silakan ambil surat itu, KPU sendiri yang menandatangani,” kata dia.

Saat itu KPU sendiri yang menyetujui. Dasar penetapan itu, UU Pemda bahwa selambatlambatnya satu bulan sebelum habis masa jabatan. Sementara Gubernur Lampung berakhir masa jabatannya Juni dan pilkada selambat-lambatnya bulan Mei. “Jadi tidak salah gubernur. Gubernur sudah on the track menurut UU,” ujarnya.

Kemudian, ada kesepakatan tidak ada pilkada pada 2013, artinya KPU tahu hal itu. Yang ketiga, tidak ada larangan adanya pilkada pada 2014.

MoU Hibah Setelah penandatanganan MoU dana hibah pilgub dan APBD Lampung 2014, pencairan anggaran untuk membiayai hajat politik lima tahunan itu baru akan dicairkan pada 5 Maret 2014. Kepastian pencairan anggaran pilgub

tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Sekprov Berlian Tihang, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, anggota Bawaslu Lampung Ali Sidik, dan Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko.

Pemprov Lampung, kata Berlian, harus mematuhi prosedur penyusunan anggaran pilgub yang dimulai dari pemberitahuan akhir masa jabatan gubernur dari DPRD Lampung. “Kami taat pada aturan itu,” ujarnya.

Nanang Trenggono berharap agar Pemprov membantu memfasilitasi percepatan MoU dengan IDI Lampung untuk pemeriksaan kesehatan calon. Ia pun tidak mempermasalahkan anggaran pilgub baru bisa dicairkan pada 5 Maret. “Tidak ada persoalan. Kami segera mengupayakan tes kesehatan calon,” kata dia.

Komisioner KPU Lampung Sholihin mengatakan rapat pleno belum berani memastikan apakah pilgub bisa digelar bersamaan atau setelah Pemilu 9 April.

“Hitungan kami sebelum pemilu sudah tidak mungkin, mengingat tender logistik tidak boleh kurang dari 45 hari. Demikian juga kalau bareng pemilu, selang waktu hari ini sampai 9 April tinggal 51 hari lagi. Masih akan dibahas waktunya apakah masih cukup atau tidak,” ujarnya. (HES/CR11/U1)

Laporan Utama

l

4 19 Februari2014

Menyelenggarakan Hajat Demokrasi itu Ada Aturannya PILGUB III hampir pasti bernasib sama dengan pilgub I pada 2 Oktober 2013 dan pilgub II pada 2 Desember 2013. Kedua jadwal tersebut dibatalkan karena ketiadaan anggaran.

K

PU pun menggelar pleno untuk membahas jadwal ulang alias penundaan kembali tahapan Pilgub Lampung. Meski demikian, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono belum bersedia mengungkapkan kapan pilgub IV akan digelar.

Sejauh ini ada tiga alternatif jadwal pilgub IV yang beredar, yakni sebelum pemilu, berbarengan pemilu, dan setelah pemilu 9 April 2014. “Jangan buru-buru, kami tetap harus berkoordinasi dengan KPU Pusat,” kata Nanang Trenggono.

Anggota KPU Lampung, Handi Mulyaningsih, membenarkan kemarin KPU menggelar rapat pleno revisi jadwal pilgub III. Namun, sama seperti Nanang, Handi belum bersedia menyebutkan jadwal pilgub IV. Namun, penundaan yang dilakukan KPU Lampung sejak lama itu harus mengikuti aturan. Salah satunya aturan yang mereka buat sendiri di tingkat pusat, yakni PKPU No. 9/2010. Badan Pengawas Pemilu Lampung mengingatkan penundaan pilgub harus mematuhi Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada.

Dalam Pasal 11 Ayat (2) disebutkan penundaan seluruh tahapan pilgub diajukan oleh gubernur kepada presiden dengan tembusan kepada Mendagri atas usul KPU provinsi melalui pimpinan DPRD provinsi.

Sedangkan pada Ayat (3) dijelaskan penundaan sebagian tahapan pilgub diajukan oleh gubernur kepada Mendagri atas usul KPU provinsi melalui pimpinan DPRD provinsi.

“Penundaan pilgub tidak boleh sembarangan, ada aturannya,” kata anggota Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah.

Menanggapi hal tersebut, Nanang memastikan KPU sudah mengikuti prosedur penundaan pilgub. KPU, ujarnya, selalu memberitahukan penundaan ke DPRD agar disampaikan kepada gubernur. Baru kemudian oleh gubernur disampaikan kepada presiden melalui Mendagri.

“Hasil pleno penundaan jadwal pilgub kami kirim ke DPRD seperti biasa. Kemudian oleh DPRD diteruskan ke gubernur supaya sampai ke Mendagri,” kata dia.

Menurut Nanang, KPU tidak harus menunggu jawaban apakah penundaan itu disetujui atau tidak oleh presiden dan Mendagri sebab surat itu hanya pemberitahuan. “Tidak perlu menunggu jawaban. Semua sama dari awal sampai yang sekarang, itu mekanismenya,” kata dia. (CR11/UIN/U1)

Pasal 10 Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu.

Pasal 11 (1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/ atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilu ditunda.

(2) Penundaan seluruh tahapan pemilu gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diajukan oleh gubernur kepada presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, atas usul KPU provinsi melalui pimpinan DPRD provinsi.

(3) Penundaan sebagaian tahapan pemilu gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diajukan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri atas usul KPU provinsi melalui pimpinan DPRD provinsi.

(4) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilu bupati dan wakil bupati atau pemilu wali kota dan wakil wali kota diajukan oleh gubernur melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada bupati/ wali kota atas usul KPU kabupaten/kota melalui pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 12 (1) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilu gubernur dan wakil gubernur atau pemilu bupati dan wakil bupati atau pemilu wali kota dan wakil wali kota, dengan mengacu kepada alasan gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) dapat terjadi berkenaan dengan terlambatnya pengesahan dan/atau pencairan APBD sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (5) dan Pasal 115 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007.

(2) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota yang mengalami gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam mengajukan penundaan seluruh dan/atau sebagian tahapan pemilu gubernur dan wakil gubernur atau pemilu bupati dan wakil bupati atau pemilu wali kota dan wakil wali kota tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan melampirkan rancangan perubahan tahapan, program, dan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan tetap memperhatikan akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan. n

Gagas

l

5 19 Februari2014

Implikasi Politik dan Hukum Gagal Pilgub

D

ARI awal letak krusial pilgub, yaitu administratif, prosedural, struktur, substantif, dan masif. Problematika tersebut menelisik pikiran untuk ikut serta menyampaikan implikasi politik dan hukum yang bakal terjadi bila Pilgub 27 Februari 2014 batal digelar.

Ada satu pertanyaan yang patut direnungkan. Siapakah lembaga yang bertanggung jawab bila pilgub batal digelar hingga tiga kali?

Semua tentu ada konsekuensinya dan tidak boleh dimaafkan. Jawabannya sederhana, tidak perlu saling menyalahkan atau lempar tanggung jawab. Pihak yang patut disalahkan, yaitu DPRD, KPU Lampung, dan Pemerintah Provinsi.

Karena ketiga lembaga tersebut saling membuat dagelan yang pada akhirnya semua kepentingannya tercapai. Terlebih Pemerintah Pusat sangat membiarkan berlarutlarutnya polemik Pilgub Lampung.

Melalui power (kekuasaan) dan competence (kewenangan) yang dimainkan, terlihat ada yang ngotot dan ada pula yang membiarkan.

Gubernur memiliki kepentingan agar tugas, fungsi, dan kewenangannya tidak tergangu oleh gubernur terpilih (melalui pilgub) sampai jabatannya berakhir. Terlihat Pemprov dengan begitu terlatih memainkan pedang pandora supaya pilgub tidak terselenggara.

KPU sangat berkepentingan memperpanjang jabatan yang telah berakhir Oktober 2013 supaya dapat melaksanakan pileg dan pilpres. Walaupun sumber anggaran tidak ada dalam APBD. Demi jabatan, Pilgub Lampung digarap KPU Lampung sejak Februari 2013 sampai Februari 2014. Lalu DPRD kepentingannya menikmati konflik yang terjadi.

DPRD sebagai representasi wakil rakyat terkesan diam (weat and see), seakan tidak peduli apakah pilgub digelar atau tidak. Buktinya, suara DPRD yang hendak membentuk pansus anggaran pilgub sampai

terpilih menjadi gubernur akan cacat hukum baik administrasi, prosedur dan substansi. Bandingkan saja dengan Pemilukada Lampung Utara, walaupun telah dijalankan sesuai dengan prosedur hukum, baik formil dan materiil, masih saja menjadi polemik seperti eksaminasi putusan Mahkamah Konstitusi sampai peninjauan kembali putusan MK. Artinya, para kompetitor dalam pemilukada tidak siap kalah, semuanya siap menang.

Yusdiyanto Ketua Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Unila

kini tidak terealisasi.

Semua pihak ngotot, saling menyalahkan, merasa paling hebat dan paling tidak masuk akal menyomasi akademisi FH Unila (Yusdiyanto). Tindakan tersebut sangat memalukan dan memuakkan, tidak mencerminkan kepribadian pemimpin yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Andai saja masing-masing pihak mengedepankan kepentingan otonomi daerah dan konstitusi, pasti tidak kisruh begini.

Bila semua pihak saling terbuka, tahu diri, memaafkan, menjembatani, bekerja sama membangun harmonisasi lembaga, tentu pilgub sudah terlaksana. Selain dampak negatif, dampak positif dari kisruh pilgub adalah sebagai pembelajaran pemilukada, baik pusat dan daerah lainnya. Apresiasi dari kegagalan ini, seharusnya Museum RekorDunia Indonesia (MURI) memberikan penghargaan kepada KPU Lampung sebagai provinsi yang gagal melaksanakan sampai jilid III atau mungkin jilid IV. Indah bukan..!!!

Ada dua titik krusial bila pilgub tetap digelar: 1) Legitimasi KPU provinsi dan KPU kota/kabupaten.

2) Sumber anggaran KPU terhadap tahapan pilgub yang sudah dijalankan. Karena siapa pun yang

Implikasi Politik Secara politik bakal terjadi turbulensi politik daerah, yaitu pertama, mengganggu konsentrasi pemerintah. Ke depan ada dua agenda nasional, yaitu Pemilu Legislatif 9 April dan Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Kedua agenda (pemilu legislatif/pilpres) oleh pemerintah sudah direncanakan, dilaksanakan dan diprogram sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan kini akan memasuki masa kampaye. Pemerintah tengah bekerja keras mengamankan pemilu agar berjalan secara khusyuk tanpa polemik.

Gagal Pilgub Lampung ini diluar skenario pemerintah. Pemerintah pasti dihadapkan pada situasi sulit, tetapi dilihat dari waktu yang tersedia masih ada kesempatan membuat keputusan politik dan hukum sehingga semua pihak berjiwa besar menerimanya.

Kedua, partai politik. Parpol pengusung yang semula berkolaborasi, bekerja, dan bergerak memenangkan pasangan bakal calon gubernur, tetapi kini tidak lagi. Ketiga, beririsan jadwal pemilu. Bila pilgub digelar sebelum atau bersamaan pemilu, diprediksi bakal ada irisan jadwal pilgub dengan pemilu legislatif. Lihat saja kini, KPU dan jajarannya dihadapkan dengan tugas berat melaksanakan tahapan pemilu legislatif, seperti pengadaan dan distribusi logistik, pemutakhiran daftar pemilih tetap, masa kampaye, monitoring persiapan pemungutan suara, penghi-

tungan, penetapan dan sengketa pemilu legislatif di MK. Keempat, merugikan bacalon.

Ketidakpastian pilgub, pihak yang sangat dirugikan adalah para bakal calon (bacalon). Mulai dari rugi waktu, jabatan, dan materi yang sudah banyak dikeluarkan. Mundurnya pasangan Amalsyah dan Gunadi buktinya. Mereka menanggung derita malu atas kebohongan publik dari produk hukum KPU yang prematur.

Kelima, rakyat. Rakyat semakin apatis dan tidak menerima pilgub digonjang-ganjingkan. Fakta penyerahan badik oleh rakyat sebagai kode kemarahan. Akibatnya partisipasi pemilih rendah. Pemerintah harus introspeksi diri dan segera berbenah.

Konklusi Kekhawatiran implikasi gagal pilgub perlu diantisipasi semua pihak. Pemerintah tidak boleh lagi gegabah apalagi sembrono mengulangi kesalahan dengan terlibat atau membiarkan silang-sengkarut Pilgub Lampung kembali terjadi.

Penyelenggara pemilu tidak boleh melakukan kebohongan publik.

Sebelum menentukan jadwal pilgub jilid IV, pemerintah dan KPU perlu melakukan telaah secara akademis, komprehensif, cermat, jeli, mempertimbangkan semua aspek, mendengarkan pandangan semua pihak, tidak terburu-buru dan berani membuat terobosan hukum.

Sehingga pilgub dapat berjalan, diterima oleh semua pihak dan tanpa mengganggu jadwal pemilu legislatif/pilpres.

Di sinilah dibutuhkan kepiawaian pemerintah, penyelenggara pemilu dan pihak terkait menangani kisruh pilgub. Jiwa dan semangat kenegaraan dibutuhkan. Demokrasi di Lampung harus segera diselamatkan, jangan biarkan kepentingan kelompok, dinasti, korporasi, dan personal menghalangi atau sampai mengamputasi demokrasi yang tengah dibangun di Bumi Tanoh Lado ini. Terima kasih. n

Perempuan

l

6 19 Februari2014

Perempuan Berperan Tingkatkan Ekonomi Rakyat Kecil S UASANA ramai ibu-ibu saat itu melihatkan betapa ceria dan senangnya wajah para peserta pelatihan yang sedang mengikuti acara membuat kue, di kediaman salah satu warga yang tengah mengadakannya.

Pelatihan cara membuat kue yang enak dan praktis itu pun disambut antusias para ibu-ibu tersebut. Begitu salah satu aktivitas Husna Purnama, calon anggota legislatif DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Golongan Karya daerah pemilihan (DP) VI. Dia mengadakan pelatihan usaha membuat kue bagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan hanya berdiam diri di rumah saja. Kegiatan ini sendiri dimaksudkan untuk mengembangkan kreativitas bagi para ibu rumah tangga agar memiliki penghasilan sendiri.

Wanita yang juga aktif sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Saburai Bandar Lampung ini mempunyai visi meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat kecil. Hal itu terkait dengan banyaknya usaha kecil yang berada di tiga kecamatan tersebut, tetapi kurang berkembang karena kurang mendapatkan perhatian dan bantuan pemerintah.

“Keberadaan mereka (pedagang kaki lima, penjual eceran, dan pedagang kecil lainnya) sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Akan tetapi, pembangunan sekarang ini terlalu memfokuskan kepada pedagang besar sehingga melupakan usaha ekonomi kecil yang telah ada sejak lama,” ujarnya.

Oleh karena itu, diperlukan juga penataan bagi pedagang besar agar tidak mematikan usaha pedagang kecil tersebut. Bahkan dapat menciptakan iklim simbiosis mutualisme yang harmonis.

Berbekal dari latar belakang pendidikan ekonomi, baik waktu menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Ekonomi Unila dan S-2 di Program Studi Magister Ekonomi Pertanian Unila, ia banyak mempelajari dan meneliti berbagai persoalan usaha-usaha kecil yang menyangkut masalah di bidang terbatasnya modal, sumber daya manusia, dan manajerial.

“Usaha kecil di Bandar Lampung akan dapat meningkat apabila pemerintah membantu mengatasi masalah-masalah besar tersebut,” katanya.

Dia berharap dengan duduknya sebagai anggota DPRD Bandar Lampung akan dapat memengaruhi kebijakan Pemkot setempat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat kecil. Apalagi banyak perempuan yang terlibat dalam usahausaha kecil tersebut, baik sebagai pemilik maupun pekerjaannya, sehingga ia sebagai salah satu caleg perempuan juga mempunyai kewajiban untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di bidang ekonomi.

Hal itu selama ini telah ditekuninya dengan banyak melakukan aktivitas, seperti menjadi ketua pengajian perempuan Al’Hidayah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan lebih dari sepuluh tahun. “Simpel saja, saya bekerja untuk rakyat,” kata dia. (U1) n Rezky Dina Yulianty

Husna Purnama Lahir : Tanjungkarang, 8 Januari 1965 Alamat : Jl. Purnawirawan, Gg. Swadaya VII No. 42, Gunungterang, Bandar Lampung E-mail : husnapurnamaku@yahoo.co.id Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi

Universitas Saburai Nama Suami : Eddy Rifai

Anak-anak: 1. Tomy Pasca Rifai, S.H. 2. Akbar Prima Rifai (mahasiswa FT Unila) 3. Nurul Purna Mahardika (mahasiswi Kedokteran Unila) Pendidikan: - S-1 Fakultas Ekonomi Unila, 1989 - Magister Ekonomi Pertanian, 2010

Perempuan

l

7 19 Februari2014

Pentingnya Peran Perempuan di Kancah Politik MUNDUR saat karier tengah berada di puncak, bagi Padahal, ia kala itu memegang tampuk kekuasaan selaku sekjen. “Sebelum memutuskan untuk berhenti berkarier setelah 33 tahun, sudah ada pertimbangan yang masak,” katanya.

N

ining mengaku pernah membaca berbagai buku yang mengatakan sebaiknya kita berhenti pada saat berada di puncak, termasuk saat berada di puncak karier. “Agar bisa meninggalkan kesan yang baik dan manis bagi semua orang,” kata dia.

Perempuan yang dijuluki Srikandi Senayan itu menjadi sekjen termuda, yakni pada usia 52 tahun pada 2008. Ia mundur setelah lima tahun memegang kekuasaan dan berhasil mengubah wajah DPR menjadi lembaga negara yang akuntabel dan bersih dalam pengelolaan keuangan negara.

Hal itu dibuktikan dengan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan oleh BPK RI selama empat tahun berturut-turut mulai 2009 hingga 2012. Termasuk menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilannya menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dan terbaik dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah.

Tidak hanya itu, Nining pun berhasil mendapatkan penghargaan dari KIP atas kebebasan informasi publik pada lembaga negara setingkat Setjen DPR RI selama dua tahun berturut-turut. Ia memang bertekad menjadikan Setjen DPR RI sebagai lembaga yang terbuka untuk publik.

“Kita kan malu, kebebasan informasi publik itu dibuat di lembaga Dewan. Masak lembaga yang membuatnya tidak memberikan informasi secara terbuka,” ujarnya.

Karier Nining memang berhenti,

tetapi ia telah meninggalkan kesan yang baik bagi penerusnya di kelembagaan Setjen DPR RI. Resmi mengundurkan diri, Nining tidak tinggal diam. Ia memutuskan langsung aktif di partai politik dan memutuskan berlabuh ke Partai NasDem. Ibu tiga anak itu tertarik masuk politik untuk mengabdikan diri ke masyarakat, termasuk masyarakat di Cirebon, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. “Saya memilih Partai NasDem karena diberikan peran yang cukup besar di partai tersebut sekalipun saya ini wanita,” katanya.

Selaku wakil Sekjen DPP Partai NasDem, Nining menjadi lebih leluasa untuk berperan aktif, khususnya memajukan perempuan di Indonesia. Tidak hanya itu, Nining pun meyakini kedudukannya di tubuh partai tidak menggeser siapa pun. “Beda kalau saya masuk partai yang sudah lama jenjang pengaderannya. Nanti bisa-bisa saya rusak,” katanya.

Nining mengaku kedudukannya saat ini membuatnya sering berkeliling Indonesia dan mencari tokoh-tokoh perempuan yang berintegrasi. “Ternyata banyak sekali perempuan di daerah yang memiliki potensi dan berintegrasi.”

Sayangnya, mereka tidak bisa berperan karena berbagai kendala, termasuk masalah dana. “Memang di politik itu dibutuhkan cost political,” kata Nining.

Padahal, lanjut Nining, peran perempuan dalam pembangunan di Indonesia sudah dicetuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama di Surabaya pada 1928.

Melalui kongres itu, pintu bagi wanita Indonesia untuk berperan sebesar-besarnya dalam pembangunan di Indonesia semakin terbuka lebar.

Peran itu kian terbuka dengan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang dalam penetapan calon anggota legislatif (caleg) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Namun, saat itu caleg perempuan sering ditempatkan di nomor sepatu.

Aturan itu kian diperkuat dengan UU No. 8 Tahun 2012 yang tidak hanya memperhatikan kuota perempuan 30% dalam caleg.

“Itu pun kembali diperkuat dengan setiap tiga calon harus ada calon anggota legislatif perempuan,” kata Nining.

Ia berharap semakin banyak perempuan yang berkiprah dalam dunia politik. Karena keputusan politik itu lahir melalui keputusan parlemen. “Pintumasuknya harus melalui partai politik,” katanya.

Dengan aktif di parlemen, akan semakin banyak keputusan yang dibuat, terutama yang berpihak kepada perlindungan Nining wanita dan anak-anak. Tidak semata kuota dan popularitas, tapi juga kualitas caleg perempuan.

“Saya tidak memusuhi artis. Banyak kok artis yang berkualitas dan mereka terjun ke dunia politik,” katanya. (U1)

Lahir : Sindang Laut, Cirebon, 13 April 1955 Suami : Kol. (Purn) Drs. H. Rusdi Ridwan Anak: 1. Rani Purwanti K. 2. Rozanna Indrawardani 3. dr. Reza Irawan

Indra Shaleh

Pendidikan: - S-2 Universitas Satya Gama Jakarta (2000) - S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1980) - SMA Negeri 2 Cirebon (1974) - SMP Negeri 3 Cirebon (1971) - SD Negeri 27 Kebon Baru Cirebon (1968) Tanda Penghargaan: - Satyalancana Karya Satya XXX pada 2011 - Satyalancana Karya Satya XX pada 2007 - Satyalancana Karya Satya X pada 1999

Orator

l

8 19 Februari2014

Lebih Dekat dengan Konstituen P

AGI itu, seorang tim sukses Watoni bergegas datang menuju rumahnya di bilangan Kedamaian, memberitahukan salah seorang konstituennya sedang sakit parah.

“Bang, Pak Sobri sedang sakit, dia ingin sekali ketemu sama Abang,” ujar tim suksesnya.

Bergegas Watoni bersama istri dan anaknya menuju rumah konstituennya itu, di salah satu rumah sakit daerah di Lampung Selatan.

Sayangnya, ketika tiba di rumah sakit, sang pasien telah dibawa ke sebuah klinik kesehatan.

Begitu melihat Watoni, sang pasien langsung mendadak semangat dan sehat.

“Begitu dia melihat saya, yang tadinya tubuhnya lemah dan tidak bergairah langsung semangat dan memeluk saya dengan ikhlas. Itu kenangan yang luar biasa saya bersama konstituen,” ujar Watoni.

Watoni Noerdin, wakil rakyat, yang kini duduk di kursi legislatif DPRD Provinsi Lampung, memandang penting hadir di konstituen setiap pekannya. Dia berpegang pada prinsip tidak bisa meraup suara bila hanya mengandalkan baliho, kedekatan emosional dengan konstituen itu yang paling penting.

Kunjungan rutin ataupun reses adalah agenda wajib bagi legislatif PDIP itu. Menurut dia, bagaimana kita bisa menjadi wakil rakyat bila tidak terjun langsung pada masyarakat DP-nya.

Watoni mengawali kariernya sebagai bagian dari sebuah lembaga bantuan hukum di Bandar Lampung. Dari LBH tersebut pintu untuk mengenal politik lebih terbuka, sampai akhirnya pada 2004 Watoni terjun ke dunia politik sebagai wakil ketua Litbang DPD PDIP sebagai jabatan perdananya.

“Awal mula tertarik dengan politik ketika saya di LBH, di situ saya bertemu banyak dengan tokoh politik dan masyarakat yang membuka pikiran saya. Kalau saya hanya berjuang dari luar, perjuangan ini bisa berjalan, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Dari situ saya memberanikan diri mendedikasi di politik, bermula menjadi bagian dari PDIP Lampung,” ujar dia Tahun 2010, Watoni beralih menjadi wakil ketua Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan, amanah yang menjadi investasinya sebagai wakil rakyat di kemudian hari. Dia tidak pernah menyangka

Nama : Watoni Noerdin Lahir : Palembang, 20 Mei 1965 Alamat : Griya Hayam Wuruk, Blok B3 No. 6, Kedamaian, Bandar Lampung Ayah : Noerdin Ganie Ibu : Aminah Istri : Tini Triyani Anak : Sheira Indah Anjani Pendidikan : - SMPN 2 Bandar Lampung

- SMAN 2 Bandar Lampung

- S-1 FH Unila

- Pascasarjana FH UBL Organisasi: 1. Pramuka 2. GMNI 3. Ikadin 4. Pera 5. PKBI 6. CNI 7. LLC 8. Sertani (Serikat Tani Indonesia)

bila hari ini akan menjadi seseorang yang bisa duduk di bangku legislatif provinsi.

Saat ia menjabat sebagai ketua Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan di PDIP, dia pure menjalaninya

sebagai kader sebuah partai. Kedekatannya dengan kalangan itu pun sebetulnya telah terjalin lama, saat ia masih aktif di LBH maupun di sebuah koperasi, tempat dia menjadi konsultannya.

Bahkan, saat Watoni diamanahi untuk dicalonkan sebagai calon anggota DPRD Provinsi Lampung DP Pesawaran dan Lampung Selatan, dengan ikhlas masyarakat di dua kecamatan di kabupaten tersebut melakukan istigasah bersama mendoakan untuk kemenangan Watoni “Ketika saya duduk di Dewan, apa yang harus saya kerjakan sudah tergambar, banyak PR yang harus saya raih. Makanya, waktu ditawarkan saya memilih Komisi I karena berhubungan dengan pemerintahan, hukum, dan perundang-undangan.

Menyangkut pada sektor perizinan dan keagrarian dan perangkat Dewan lainnya, saya pilih Badan Legislasi Daerah yang pertimbangannya saya bisa lebih banyak melibatkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masyarakat, khususnya pertanian,” ujar dia.

Dia bersyukur selama menjabat sebagai anggota Dewan, dia mampu mewujudkan impian masyarakat selama ini, seperti menggarap sumber daya alam yang berbatasan dengan kawasan hutan sehingga masyarakat tanpa rasa takut mengelola hutan dan dicap perambah karena telah ada kejelasan hukummnya.

Dia menceritakan tidak jarang ketika dia mengunjungi konstituennya dibawakan buah tangan berupa hasil bumi, baik jagung, pisang, singkong, bahkan ikan yang diberikan masyarakat di DP-nya. Baginya, disuguhkan dengan singkong goreng dan teh manis itu lebih nikmat daripada disuguhkan dengan kue-kue mahal yang bisa merepotkan konstituennya.

Bahkan, ketika ia terpilih sebagai anggota DPRD, dia melakukan syukuran atas itu di rumah orang tuanya yang bertempat dekat dengan DPnya di Lampung Selatan.

“Saya selalu mempersilakan konstituen kalau mau main ke rumah, pernah ada konstituen mengunjungi rumah saya. Sampai-sampai satpam di kompleks perumahan saya bertanya, cari siapa, Pak Watoni, kata konstituen saya, mau demo ya, kemudian dijawab sama konstituen saya, mau silaturahmi,” kata Watoni bercanda. (U1) n Karlina Aprimasyita

Orator

l

9 19 Februari2014

Tawarkan Perubahan dengan Partai dan Caleg Baru

T

INGKAT kepercayaan masyarakat terhadap partai politik kian menurun. Untuk itu, Partai NasDem sebagai partai baru ingin menjadi partai alternatif dengan membawa semangat perubahan.

Ketua DPW Partai NasDem Lampung Zamzani Yasin mengungkapkan partainya memiliki semangat perubahan sangat kuat, yakni ingin mengubah kondisi bangsa dan daerah ini dari yang belum baik menjadi lebih baik.

“Kami ingin menjadi partai alternatif dengan membawa semangat perubahan. Kami ingin membawa negara dan Provinsi Lampung menjadi lebih baik,” kata Zamzani.

Menurut dia, komitmen Partai NasDem terhadap perubahan dan antikorupsi sangat tinggi. Dengan membawa misi itu, dia yakin masyarakat akan memberikan amanah kepada partainya untuk membenahi kondisi ini. Baik masalah politik, ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Partai NasDem Lampung, kata dia, juga menawarkan calegcaleg berkualitas yang siap mengemban amanah dari masyarakat.

“Kami menawarkan caleg yang properubahan. Caleg kami semuanya baru

dan belum terkontaminasi hal-hal negatif. Baik di pemerintahan maupun di legislatif,” ujarnya.

Selain itu, caleg Partai NasDem juga terus menyapa masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. Partainya juga secara tegas melarang caleg yang hanya mengandalkan pemasangan alat peraga kampanye tanpa terjun melihat kondisi masyarakat. Hal itu agar caleg NasDem yang nantinya membawa amanah masyarakat bisa memperjuangkan kondisi daerah pemilihannya masing-masing.

“Alat peraga kami imbangi dengan terjun ke masyarakat.

Dengan terjun ke masyarakat, pemilih tidak memilih barang dalam karung,”

kata dia.

Sementara terkait dengan pencalonannya di DPRD Lampung dari daerah pemilihan Lampung Selatan, dia akan berkonsentrasi terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian.

Mengingat masyarakat yang tinggal di Serambi Sumatera itu sangat menginginkan infrastruktur yang layak dan pendidikan murah berkualitas.

“Rakyat butuh jalan bagus, pendidikan dan kesehatan murah. Begitu juga masalah pertanian.

Itu bagian komitmen saya dan Partai NasDem,” ujarnya. (U1) n Fathul Muin

Zamzani Yasin Lahir Istri Anak Alamat

: Pandeglang, 16 Juli 1948 : Suhaibah Aslamiah : 7 Orang : Villa Citra, Jagabaya, Sukabumi, Bandar Lampung

Riwayat Organisasi dan Pekerjaan: - Ketua DPW Partai NasDem Lampung - Direktur Utama PT Harum Sari Utama - Kepala Cabang PT Samudra Semesta - Komisaris Perusahaan Bongkar Muat Pelabuhan Panjang - Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia - Bendaraha Cabang NU Bandar Lampung - Wakil Ketua Satuan Karya - Wakil Ketua Organda Lampung - Ketua Organda Bandar Lampung

Pilar

l

10 19 Februari2014

Partai Wong Cilik Masih Bertengger di Atas

P

ILIHAN rakyat idealnya untuk seseorang atau suatu wadah yang peduli dengan masalah rakyat, termasuk partai politik yang akan bertarung di pemilihan umum (pemilu), tentu pilihan adalah yang peduli. Dengan komitmen dan kepeduliannya terhadap masalah-masalah rakyat kecil, mendapat respons paling banyak dari masyarakat dalam memilih partai politik pada Pemilu 2014.

Survei yang dirilis Lembaga Survei Jakarta (LSJ) mengungkapkan sebanyak 28,5% alasan masyarakat memilih partai politik karena komitmen dan peduli terhadap isu rakyat kecil.

Dari 12 parpol yang menjadi peserta Pemilu 2014, masyarakat memilih PDI Perjuangan sebagai partai yang memiliki komitmen/kepedulian terhadap isuisu rakyat kecil. PDIP mendapat respons

20,3% yang disusul partai lainnya.

Tingkat elektabilitas PDIP juga cenderung tinggi dalam setahun terakhir. PDIP berpeluang keluar sebagai pemenang dengan tingkat elektabilitas PDIP sebesar 19,83%. “Hasil survei LSJ dan sejumlah lembaga riset mainstream lainnya menunjukkan tren elektabilitas PDIP cenderung positif dalam satu tahun terakhir,” kata Manajer Riset LSJ, Randy Kurnia, saat memaparkan hasil survei di Restoran Pulau Dua, Senayan.

Rendy menilai bila PDIP pada akhirnya menjadi pemenang Pemilu 2014, tampaknya dapat dimaklumi. Selain diuntungkan oleh lemahnya kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam lima tahun terakhir, PDIP juga dipersepsikan publik sebagai partai yang memiliki kepedulian atau komitmen yang konsisten terhadap masalah rakyat kecil.

Oposisi Posisi opisisi yang diambil PDIP dalam pemerintahan kali ini berbuah manis. Sikap berseberangan dengan pemerintah itu membuat tingkat elektabilitas PDIP terus merangkak naik. “PDIP mengisyaratkan sinyal yang makin kuat akan keluar sebagai jawara pemilu,” kata peneliti utama LSJ, Saiful Syam. Berdasar analisis mereka, kedudukan sebagai partai oposisi meningkatkan elektoral mereka. Pasalnya, PDIP mampu secara leluasa menginisiasi isu-isu perubahan. “Ditambah juga dengan kurang bersinarnya pemerintahan SBY.” Bukan hanya PDIP yang mendapat keuntungan dari posisinya berada di luar pemerintahan. Partai Gerindra dan Partai Hanura juga mendapat insentif elektoral yang cukup banyak. “Jika pemilu dilaksanakan saat ini, PDIP memperoleh suara yang jauh lebih tinggi dari perolehan suaranya pada Pemilu 2009,” ujar dia. (U1)

Jejak

l

11 19 Februari2014

Ki Sarmidi Mangunsarkoro

Kepedulian untuk Pendidikan Kaum Marhaen Bersama Ki Hadjar Dewantara, Ki Sarmidi mengabdikan diri di dunia pendidikan, baik lewat perannya sebagai tokoh Tamansiswa maupun menteri pendidikan. Selama duduk di kabinet, penerima penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana ini berhasil menyusun dan memperjuangkan UU Pendidikan Nasional pertama.

Ki Mangunsarkoro atau Sarmidi Mangunsarkoro lahir di Surakarta, 23 Mei 1904. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga pegawai Keraton Surakarta.

Beranjak dewasa, Sarmidi pindah ke Jakarta untuk meneruskan pendidikannya di Sekolah Guru Arjuna Jakarta. Ia mengawali perjuangannya sejak duduk di bangku sekolah dengan mendirikan organisasi pemuda, kemudian sebagai aktivis Jong Java di Yogyakarta. Setelah lulus sekolah, Sarmidi hijrah ke Yogyakarta dan mulai mengabdikan dirinya di dunia pendidikan dengan menjadi guru HIS Tamansiswa.

Pada Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada 28 Oktober 1928, Sarmidi yang bertindak sebagai pembicara menyampaikan pidatonya tentang pendidikan nasional. Dalam pidato tersebut, ia mengatakan anak-anak harus mendapat pendidikan kebangsaan secara demokratis, serta perlunya keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah.

Tahun 1929, Ki Sarmidi Mangunsarkoro diangkat menjadi kepala HIS dan ketua Budi Utomo Jakarta. Setahun kemudian, perjuangan Sarmidi di bidang pendidikan terus berlanjut, terlebih setelah ia bergabung menjadi anggota

Pengurus Besar Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan penganjur gerakan Kepanduan Nasional yang bebas dari pengaruh kolonialisme Belanda.

Dalam arus pergerakan nasional di Indonesia khususnya, dan Asia pada umumnya, pemikiran Sarmidi seperti yang tertuang di daftar pelajaran Mangunsarkoro maupun buku pengantar

guru nasional, dinilai mewakili salah satu aspek dari upaya membangun nasionalisme, yaitu aspek kebudayaan.

Aspek lain adalah sosial ekonomis, yaitu usaha meningkatkan derajat rakyat dengan menumbangkan cengkeraman ekonomi bangsa-bangsa Eropa Barat. Terakhir aspek politik, yaitu usaha merebut kekuasaan politik dari tangan Pemerintah Kolonial Belanda.

Pada 1947, Ki Hadjar Dewantara menugaskan Sarmidi untuk memimpin penelitian guna merumuskan dasar-dasar perjuangan Tamansiswa, dengan bertitik tolak dari Asas Tamansiswa 1922. Sarmidi kemudian membentuk tim dengan nama Panitia Mangunsarkoro. Hasil kerja tim diumumkan dalam Rapat Besar Umum Tamansiswa hingga akhirnya diterima dan menjadi dasar Tamansiswa.

Nama Ki Sarmidi Mangunsarkoro tidak hanya dikenal di lingkungan pendidikan, tetapi juga politik. Kiprahnya di panggung politik ditandai dengan peran sertanya di Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada Kongres Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) di Kediri, ia terpilih menjadi ketua PNI pertama. Sebagai politikus yang memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, Sarmidi menentang politik kompromi dengan Belanda seperti yang tertuang dalam Perjanjian Linggarjati dan Renvile.

Setelah kemerdekaan, tokoh yang pada 1949 sempat dipenjara pemerintah Belanda ini duduk di pemerintahan sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) RI dalam Kabinet Hatta II, yang berkuasa sejak Agustus 1949 hingga Januari 1950. Sewaktu menjabat sebagai menteri, ia mendirikan dan meresmikan Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta, mendirikan Konservatori Karawitan di Surakarta, serta ikut membidani lahirnya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Meskipun pernah menjalankan peran-peran penting dalam pemerintahan, terutama di bidang pendidikan, Ki Sarmidi Mangunsarkoro masih mempertahankan kesederhanaannya, baik dari segi pikiran maupun wawasan kebangsaan. Kebersahajaan itu juga ia terapkan saat masih menjabat Menteri PP dan K, dengan tidak mau bertempat tinggal di rumah dinas menteri.

Rasa nasionalisme pun tecermin dalam penampilannya sehari-hari yang selalu memakai peci agak bulat, berkumis tebal, kemeja schiller putih, serta bersarung samarinda dan memakai sandal. Saat menghadiri acara jamuan kepresidenan sekalipun, ia tidak pernah lepas dari pakaian kebesarannya, sarung dan peci. (MI/U1)

Luber

l

12 19 Februari2014

Transparansi Penetapan Caleg Pemilu

D

ALAM menentukan calon anggota legislatif (caleg) pemilu, semua pihak dituntut transparan. Salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara untuk membuka seluruh informasi tentang caleg.

Hal itu seperti diatur dalam PKPU No. 13/2013 tentang Perubahan PKPU No. 7/2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Pronvinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Terutama pada pasal-pasal berikut ini: Pasal 31 (1) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa masukan dan tanggapan dari masyarakat.

(2) Pimpinan partai politik wajib memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat.

(3) Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima klarifikasi.

(4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menyatakan bahwa calon yang tercantum dalam DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan DCSHP anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).

(5) Pengajuan pengganti calon dan DCSHP anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota diterima oleh partai politik.

(6) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen pengganti calon dari partai politik yang bersangkutan.

Pasal 32 (1) DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berubah apabila: a. adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan ad-

ministrasi calon; b. calon meninggal dunia; c. calon mengundurkan diri.

(2) Perubahan DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b tidak mengubah susunan nomor urut calon.

(3) Apabila partai politik mengubah nomor urut DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengembalikan nomor urut ke susunan semula.

(4) Perubahan DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, tidak dapat diajukan pengganti calon partai politik dan urutan nama dalam DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diubah oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota sesuai urutan berikutnya.

Pasal 33 (1) Berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (6), KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menyusun berita acara (Model BB-14).

(2) Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti calon DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan memenuhi syarat, pengganti calon tersebut dimasukkan dalam: a. formulir DCSHP anggota DPR (Model BC2) oleh KPU; b. formulir DCSHP anggota DPRD provinsi (Model BD2) oleh KPU provinsi; c. formulir DCSHP anggota DPRD kabupaten/kota (Model BE2) oleh KPU kabupaten/kota.

(3) Penempatan nomor urut pengganti calon dalam DCSHP anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota (Model BA), sesuai dengan nomor urut calon yang diganti.

(4) Apabila partai politik tidak mengajukan pengganti calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (5), urutan nama dalam DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diubah oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai urutan berikutnya, dengan ketentuan nama-nama bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Model BA) disesuaikan dengan perubahan nomor urut tersebut.

Daftar Calon Tetap Pasal 34 (1) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menyusun DCT anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan DCS atau DCSHP anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam rapat pleno dengan ketentuan: a. KPU menyusun dan menetapkan DCT anggota DPR menggunakan formulir Model BC1-DPR; b. KPU provinsi menyusun dan menetapkan DCT anggota DPRD provinsi dengan menggunakan formulir Model BD1-DPRD Provinsi; c. KPU kabupaten/kota menyusun dan menetapkan DCT anggota DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan formulir Model BE1-DPRD kabupaten/kota.

(2) DCT anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama-nama dan pasfoto diri terbaru calon.

(3) Rancangan DCT anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dimintakan persetujuan kepada pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik dengan membubuhkan paraf.

(4) Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota melanjutkan tahapan pencalonan.

(5) DCT anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

Pasal 35 (1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota pada media cetak harian nasional/daerah dan media massa elektronik nasional/ daerah selama 3 (tiga) hari.

(2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diajukan oleh partai politik masing-masing pada media cetak harian nasional/daerah dan media eletronik nasional/daerah. n

Jeda

l

13 19 Februari2014

Rasa Kebangsaan yang Terus Meluntur

M

ASALAH kebangsaan dewasa ini menjadi keprihatinan bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Partai NasDem. Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji menjelaskan saat ini harus ada revitalisasi tentang pemikiran-pemikiran kebangsaan karena kini sudah terjadi penurunan rasa nasionalisme di Indonesia.

“Saat ini terjadi penurunan nasionalisme. Pemikiran kebangsaan harus direvitalisasi karena merupakan roh agar Indonesia bisa kembali ke pemikiran kebangsaan sesungguhnya,” kata Budi, saat memberikan hasil laporan pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, kemarin.

Selain mengingatkan penurunan nasionalisme bangsa, Lemhannas juga menjelaskan soal masukan dari Komisi I DPR agar Lemhannas terus

memantapkan nilai kebangsaan. “Saya kagum dengan kader NasDem. Mereka bisa fokus dalam persatuan nasional dan mau mempelajari geopolitik serta kebangsaan. Saya juga menghargai pemikiran Partai NasDem yang memiliki pandangan berbeda untuk kemajuan bangsa ini.”

Ia juga mengajak Partai NasDem untuk turut serta memulihkan wawasan kebangsaan. “Kami optimistis Partai NasDem dapat diajak dialog untuk memberikan ide atau gagasan dalam membangun bangsa,” ujar dia.

Dalam pertemuan yang berlangsung terbuka dan penuh kehangatan itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sepakat sistem demokrasi Indonesia yang berlaku saat ini harus ditata ulang karena banyak persoalan. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa dapat melakukan kerja sama melakukan perbaikan. “Saya apresiasi kedatangan Gubernur Lemhannas. Kami pun meng-

harapkan penguatan wawasan kebangsaan demi kelangsungan hidup bangsa sendiri,” kata dia.

Upaya membangun ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab Lemhannas, pemerintah, dan parpol, melainkan juga semua pihak komponen bangsa, termasuk pelaku usaha. “Para pelaku dunia usaha jangan hanya lepas tangan dan melepaskan persoalan kebangsaan kepada pemerintah dan parpol. Persoalan bangsa merupakan masalah bersama. Karena itu, semua komponen perlu terlibat,” ujar dia.

Surya mengatakan pertemuan dengan Gubernur Lemhannas sangat penting bagi NasDem. Dia juga menilai semangat kebangsaan menjadi dasar gerakan perubahan. “Misi yang dijalankan NasDem salah satunya memperkuat dan memantapkan pemahaman kebangsaan. Untuk itu, dibutuhkan keyakinan terhadap prinsip-prinsip ideologi,” ujar pemimpin parpol nomor urut 1 itu. (MI/U1)

Jeda

l

14 19 Februari2014

Kekuasaan Penuh Elite Membuat Oligarki Partai Langgeng

D

ALAM kehidupan politik dapat dipastikan konflik selalu akan muncul. Banyak yang melatarbelakanginya. Nah, dalam sistem kepartaian di Indonesia, seperti diamanatkan undang-undang, ada mekanisme yang harus diambil parpol dalam menyelesaikan konflik mereka.

Namun, masih jarang dijumpai masalah internal partai bisa diselesaikan dengan mekanisme yang tepat dan menghasilkan keputusan yang berlandaskan aturan kuat. Jadi, jangan heran jika dalam kehidupan politik di Indonesia, konflik internal partai selalu diselesaikan dengan cara di luar mekanisme yang sebenarnya sudah disepakati bersama. Mahkamah partai yang merupakan kelengkapan parpol sering bukan menjadi pilihan elite partai untuk mengatasi konflik internal parpol.

Ironi disfungsi kelembagaan partai yang tidak berjalan itu, menurut pakar psikologi Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, disebabkan sifat partai di Indonesia yang masih kuat mengakar menganut sistem oligarki atau kekuasaan di tangan segelintir orang. Hal itu juga diperparah tidak adanya sikap

gentle agreement para kader partai serta manajemen konflik yang buruk.

“Artinya, tidak mudah membangun soliditas itu di samping memang partai kita buruk dalam manajemen konfliknya,” kata dia, mengomentari seringnya konflik internal partai yang penyelesaiannya terkesan tidak normatif.

Konflik yang berkepanjangan di dalam tubuh partai, kata Hamdi, justru sangat rentan terjadi pada partai politik baru. Hal itu disebabkan mekanisme keorganisasian dengan prinsip dan aturan yang jelas, seperti yang ada dalam partai modern, belum dimiliki sepenuhnya. Aturan yang jelas, seperti prinsip keorganisasian yang berbasis pada kesamaan kesempatan, keadilan, demokrasi, dan publik, menjadi ikut memiliki partai tersebut merupakan model partai politik modern.

“Satu figur muncul untuk mendominasi yang cenderung figur kuat atau dinasti. Partai politik yang modern kita belum punya. Partai kita ini saya katakan pendek artinya belum berasal dari pendekatan dari publik,” ujar dia.

Terkait dengan peran kelembagaan partai yang

tidak berjalan, Hamdi membenarkannya. Salah satu ciri parpol di Indonesia ialah masih dikelola segelintir orang dan anehnya diamini sebagian besar anggotanya. Partai sebagai kanal politik dan inspirasi masyarakat masih menjadi milik segelintir orang yang berkuasa, bukan berangkat dari aspirasi dan tujuan masyarakat yang membangunnya.

Pendapat senada juga dikemukakan peneliti Perludem, Didik Supriyanto, yang mengatakan sikap kader yang tidak ingin diatur menjadi salah satu pemicu konflik internal partai. Aturan yang dibangun dalam partai politik juga tidak jelas dan jauh dari disiplin untuk menerapkannya. Peran pengambil keputusan juga masih sentralistis pada ketua umum.

“Nah, ketika ketua umum tidak ada atau terbentur masalah, partai ini pasti goyang. Parahnya lagi, AD dan ART-nya tidak pernah mengatur soal ini,” kata dia.

Hal lainnya sebagian besar elite politik di Indonesia masih enggan mengaplikasikan aturan partainya. “Itulah sebabnya sampai kini parpol kita tidak kunjung menjadi partai yang modern.” (MI/U1)

Pernik Pemilu

l

15 19 Februari2014

Masyarakat Takut Laporkan Politik Uang MASYARAKAT masih dibayangi anggapan jika melapor kehilangan ayam, biayanya akan sebesar harga sepeda motor. Alhasil, dalam pelaporan politik uang pun, terbayang bakal mendapat masalah yang lebih besar.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Internasional Foundation for Electoral Systems (IFES) mendapati mayoritas masyarakat Indonesia sudah tidak peduli lagi dengan politik uang. Dalam paparannya, Direktur LSI Hendro Prasetyo mengatakan perilaku itu karena politik uang makin dianggap wajar dan biasa oleh masyarakat.

“Malah muncul juga anggapan di masyarakat, jika melaporkan adanya praktik politik uang justru akan membebani dirinya. Seperti anggapan masyarakat yang berkembang, kalau melapor kehilangan ayam, biayanya malah sebesar harga motor. Ini menjadi kekhawatiran mereka, jadi ya lebih baik diam saja,” kata dia.

Survei yang dirilis di Jakarta kemarin itu menyatakan 57% responden tidak akan melaporkan politik uang dan hanya 19% yang akan melaporkan terjadinya politik uang, berapa pun besarnya. Adapun 1% responden hanya akan melaporkan bila pemberian uang atau barang memiliki nilai yang besar. Sisanya menjawab tidak tahu.

Perilaku mendiamkan, kata Hendro, juga dirasakan saat survei terkait politik uang itu digelar. Kepada penyurvei, banyak responden yang memilih mengatakan tidak tahu adanya politik uang meskipun sebenarnya mengetahuinya.

“Hal itu karena perilaku politik yang dinilai buruk itu telah memenuhi ruang dalam masyarakat sehingga mereka lebih memilih bungkam atau mengatakan tidak tahu. Tidak mungkin kan dia bilang, ‘ya saya menerima uang untuk mencoblos’. Bisa-bisa dia kena masalah,” ujarnya.

Hendro mengaku tidak kaget dengan hasil survei yang menyebut 84% responden mengatakan tidak tahu adanya politik uang yang terjadi di daerahnya, dan 84% responden juga

mengatakan tidak diberi uang atau barang oleh kandidat peserta pemilu untuk mencoblos.

Direktur Pusat Penelitian IFES Rakesh Sharma menambahkan perilaku tersebut karena lingkungan korup yang sudah melingkupi kehidupan masyarakat. “Masyarakat sudah dikelilingi perilaku yang korup. Sebab, politik uang ini sepertinya menjadi wajar dan bagian dari kehidupan sehari-hari,” ujar dia.

Partisipasi tinggi selain fakta tersebut, hasil survei dua lembaga itu juga menyebutkan 90% masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014. “Ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi pada sistem demokrasi,” kata Rakesh Sharma.

Ia meyakini meskipun hasil survei itu tidak bisa dianggap sebagai hasil sesungguhnya pada pemilu nanti, ia percaya animo masyarakat pada pemilu mendatang akan tetap tinggi. Tren menurun yang terjadi dalam tiga kali pemilu sebelumnya, 1999, 2004, dan 2009, diperkirakan tidak akan berlanjut.

Jika pada 1999 animo masyarakat untuk ikut pemilu sekitar 90%, pada 2004 turun menjadi 80%, pada 2009 kembali turun menjadi 70%, dan pada pemilu tahun ini diperkirakan minimal sama dengan 2004. “Saya kira faktanya nanti tidak akan 90% masyarakat yang memilih.

Namun, setidaknya ini cerminan tingginya animo masyarakat untuk ikut dan kemungkinan besar lebih tinggi dibandingkan 2009,

atau setidaknya tidak lebih rendah.”

Sayangnya, berdasar hasil survei itu, meskipun partisipasi masyarakat bakal tinggi, 70% lebih responden mengaku kurang atau bahkan tidak memiliki informasi yang cukup terkait Pemilu 2014. Survei mendapati 22% responden yang merasa mendapatkan informasi yang cukup terkait pemilu, sedangkan sisanya menjawab tidak tahu. (MI/U1)

Geliat Anti Korupsi

l

16 19 Februari2014

Caleg Wajib Beri Pemahaman Bahaya Politik Uang Barlian Mansyur Alamat

: Jl. Ryacudu/Perintis E No. 61, Way Dadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung Pekerjaan : Ketua Komisi C DPRD Bandar Lampung Riwayat Organisasi: 1. Pimpinan Kelurahan Partai Golkar Bandar Lampung 2. Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Bandar Lampung 3. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Bandar Lampung 4. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Bandar Lampung 5. Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandar Lampung (2004-2009) 6. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bandar Lampung (2009-2014) 7. Ketua Komisi A DPRD Bandar Lampung (2009-2014) 8. Ketua Komisi C DPRD Bandar Lampung (2009-2014) 9. Anggota Banang DPRD Bandar Lampung (2009-2014)

C

ALON anggota legislatif (caleg) bakal kewalahan jika masyarakat masih menerapkan politik dagang sapi pada Pemilu 2014. Sebab, tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan untuk membeli suara. Maka sejak awal, setiap caleg dan partai politik berkewajiban memberikan pemahaman tentang bahaya laten politik wani piro (politik uang).

Caleg DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Golkar nomor urut 1 daerah pemilihan (DP) I, Barlian Mansyur, misalnya. Menurutnya, pesta demokrasi hendaknya dimaknai sebagai momentum dalam menentukan pemimpin berkualitas, bermoral, amanah, serta bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.

“Sebab jika pemimpin terpilih karena menerapkan politik transaksional, dipastikan akan berimpilkasi negatif terhadap masyarakat itu sendiri,” kata dia, Senin (17/2).

Bukan berarti menjadi caleg tidak harus bermodal untuk cost politics. Tapi, jumlah itu tentunya tidak akan membengkak manakala semua pemilih sudah realistis dalam menen-

tukan calon pemimpinnya. “Kalau masyarakat sudah cerdas, rugi caleg mau beli suara. Karena belum tentu dipilih. Tapi kalau tetap dipilih, yakinlah pasti lupa karena sudah merasa beli suara,” kata dia yang saat ini menjabat anggota DPRD Bandar Lampung dua periode itu.

Barlian menjelaskan dalam berkampanye, khususnya dari Partai Golkar, seyogianya setiap caleg menyampaikan visi misi kepada masyarakat. Pada saat itu setiap caleg membawa harapan perubahan.

“Kalau saya apabila terpilih kembali akan terus memperjuangkan lima urusan wajib, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan ekonomi kerakyatan.

Itu urusan wajib diperjuangkan wakil rakyat sesuai dengan RPJMD dan RPJP,” kata Ketua Komisi C DPRD Bandar Lampung itu.

Dengan begitu, sangat tidak sepakat bagi Barlian Mansyur apabila masih ada pelaku politik transaksional di era pemilih cerdas saat ini. “Pilih anak babe, banyak uang, akhirnya nanti enggak bisa apa-apa pas duduk di legis-

latif. Punya banyak uang belum tentu punya kompetensi,” ujarnya.

Dia mengimbau masyarakat agar lebih cerdas dalam menentukan siapa yang akan diberikan mandat menjadi pemimpinnya di parlemen kelak. Menurutnya, masyarakat harus memilih caleg yang memiliki jam terbang di masyarakat yang baik, ada visi misi yang jelas serta berkompeten.

Terkait kinerjanya dua periode sebagai wakil rakyat di DPRD Bandar Lampung, Barlian mengakui belum maksimal. Namun, dia akan selalu belajar dari kesalahan dan pemahaman.

“Tidak semua dapat saya sentuh di DP saya.

Karena itu, ada program-program yana belum terakomodasi sehingga ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi saya ke depan. Bukan berati saya sudah merasa baik. Sebagai manusia biasa, penuh kekurangan. Tapi kata orang bijak, orang yang baik adalah orang yang selalu ingin memperbaiki dirinya, kinerjanya, serta selalu belajar dari kesalahan dan pengalaman,” kata dia. (U1) n Eka Setiawan