Lampung Post Edisi Kamis, 24 November 2011

CMYK CMYK

CMYK

Terbit Sejak 1974 Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693 Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

www.lampungpost com

KAMIS, 24 NOVEMBER 2011

L NO. 12269 L TAHUN XXXVII

DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG

TERBIT 28 HALAMAN

LHARGA ECERAN : Rp3.000 KURS

Presiden Yaman Ali Abdullah akhirnya mundur... HLM. 6

Anggun merasa dipersulit berkolaborasi... HLM. 16

Anggaran infrastruktur Tanggamus Rp87 M... HLM. 23

Pasar Unit II tetap dibongkar meskipun ditentang ... HLM. 28

1 US$ Rp9.035

RABU, 23 NOVEMBER 2011 SUMBER BI

BURAS H. BAMBANG EKA WIJAYA

KPK Mulai Menggarap Mafia Hukum Daerah!

KPK̶Komisi Pemberantasan Korupsi̶Senin (21-11) petang menangkap tangan di lokasi Kejaksaan Negeri Cibinong Jaksa Sistoyo dan dua warga swasta (pengusaha AB dan terperkara di PN Cibinong bernama E, serta seorang sopir! ujar Umar. Bersama mereka disita amplop cokelat berisi uang Rp99,9 juta dan sebuah mobil!

Gebrakan keluar wilayah Jakarta itu bisa menjadi isyarat KPK mulai menggarap mafia hukum di daerah! timpal Amir. Identifikasi masalah ke mafia hukum terlihat dari posisi Jaksa Sistoyo bukan sebagai jaksa kasus terkait objek penyuapan, melainkan justru selaku Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Cibinong!

Jadi, sebagai kepala pembinaan jaksa, dia justru membina jaksa untuk bermain suap, sekaligus menjadi biang pengatur operasi mafia hukum di instansinya!

Maka itu, Humas KPK Johan Budi menyatakan kasusnya masih dikembangkan, kemungkinan ada oknum atau malah pihak lain lagi yang terlibat! tegas Umar. Dalam penanganan kasus mafia memang faktor jaringan kerja sama antarpelaku kejahatan cukup penting diurai! Untuk kasus ini selain oknum jaksa lain lagi di Kejari Cibinong, bisa jadi juga ditelusuri kaitannya dengan oknum-oknum di PN Cibinong, untuk menyingkapkan kemungkinan masalah sebenarnya bukan cuma mafia hukum di Kejari, melainkan berskala lebih besar lagi, yakni mafia peradilan di PN Cibinong!

Semua itu bukan hal yang mustahil! sambut Amir. Turunnya KPK menggarap kasus mafia hukum di daerah juga tak terlepas dari kecewanya masyarakat luas terhadap putusan-putusan bebas yang dibuat Pengadilan Tipikor di daerah! Salah satu faktor yang disoroti di balik ramainya vonis bebas itu terletak pada lemahnya tuntutan jaksa! Pada sisi itu, diasumsikan justru hakim tidak mengada-ada dengan vonis bebasnya, tetapi ada udang apa di balik batu lemahnya tuntutan jaksa! Maka itu, kasus jaksa terima suap yang penting dipergoki oleh KPK! Dari sisi untuk menggambarkan adanya udang di balik batu lemahnya tuntutan jaksa, tindakan KPK itu mungkin berhasil! tukas Umar. Namun untuk kekecewaan masyarakat luas atas vonis bebas Peradilan Tipikor yang selalu terjadi pada big fish̶ pejabat sekelas bupati ke atas̶sehingga koruptor yang dipenjara di daerah kebanyakan cuma kelas teri, kayaknya belum terjawab secara memuaskan oleh KPK! Karena itu, kalau KPK mau beroperasi ke daerah jangan cuma menyeser ikan teri, tapi tangkaplah koruptor kelas kakapnya! ***

OASIS Permen Karet Pelangsing ILMUWAN sedang mencoba mengembangkan permen karet yang dapat membantu menurunkan berat badan. Dalam studi terbaru, tim yang dipimpin Robert Doyle, ahli kimia dari Syracuse University, New York, menunjukkan untuk pertama kalinya hormon penting yang membantu orang merasa kenyang setelah makan dapat dimasukkan secara oral (melalui mulut) ke dalam aliran darah.

Hormon yang disebut human PYY merupakan bagian dari sistem kimia yang mengatur nafsu makan dan energi. Ketika makan atau berolahraga, PYY dilepaskan ke aliran darah. Jumlah PYY yang dilepaskan akan meningkat dengan jumlah kalori yang dikonsumsi.

Studi sebelumnya menunjukkan orang gemuk memiliki konsentrasi hormon PYY yang lebih rendah dalam aliran darah ketika puasa dan setelah makan. PYY adalah hormon penekan selera makan.

Tetapi ketika dikonsumsi secara oral, hormon ini hancur dalam perut dan yang tidak hancur sulit masuk ke aliran darah melalui usus, kata Robert Doyle, seperti dilansir Indiavision, Rabu (23-11).

Menurut Doyle, yang dibutuhkan adalah menyamarkan PYY sehingga dapat melakukan perjalanan melalui sistem pencernaan tanpa rusak. Untuk itu, Doyle mengembangkan cara untuk menggunakan vitamin B12 yang biasa digunakan untuk pengiriman hormon insulin oral. B12 mampu melewati sistem pencernaan dengan relatif mudah dan membawa insulin atau zat lain ke dalam aliran darah. (U-1)

LAMPUNG POS/ARIS SUSANTO

DEMO RSUDAM. Ketua Forum Komunikasi Karyawan/Karyawati RSUDAM, Aswedi Putra, berorasi bersama sejumlah dokter spesialis, ratusan perawat, dan pegawai administrasi di depan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSDUAM), Bandar Lampung, Rabu (23-11). Mereka menuntut Dirut RSDUAM Hermansyah Zaini, dicopot.

Dialog Buntu, Dokter Mogok BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kebuntuan dialog antara tenaga medis dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) berbuntut mogok.

forum profesi dokter spesialis bisa enggan bekerja di Lampung,” kata Adi.

RSUDAM terancam kehilangan banyak dokter spesialis

Tegakkan Disiplin

jika kebuntuan berlanjut.

Di tempat terpisah, Hermansyah Zaini yang tak bersedia menerima perwakilan pengunjuk rasa mengatakan pembentukan Forum Komunikasi Karyawan/ Karyawati RSUDAM tanpa sepengetahuannya. Mengenai kebijakannya yang banyak diprotes, kata Zaini, untuk menegakkan disiplin dokter, perawat, bidan, dan karyawan, terutama disiplin dalam apel pagi.

“Apel pagi ditetapkan pukul 07.30 dan disosialisasikan ke seluruh bagian rumah sakit. Namun banyak yang tidak setuju, terutama dokter spesialis,” kata Zaini.

Menurut Zaini, banyak dokter spesialis tidak apel karena praktek pagi di luar RSUDAM sehingga ada beberapa dokter yang dipindahkan untuk menegakkan disiplin.

Pernyataan Zaini diperkuat Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Hazairin Usman yang mengatakan dokter berstatus pegawai negeri sipil (PNS) wajib mengikuti jam kerja PNS Pemprov Lampung, yakni mulai pukul 07.30 sampai pukul 15.30. “Kalau dokternya PNS, ya sama saja harus tetap mematuhi jam kerja sebagai PNS. Ada di pergub dan edaran Gubernur,” kata Hazairin. (MG7/MG5/LIN/U-1)

Sekitar 600 lebih tenaga medis dan paramedis RSUDAM, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Karyawan dan Karyawati RSUDAM, Rabu (23-11), berunjuk rasa bersamaan dengan jatuhnya masa pensiun Direktur Utama RSUDAM Hermansyah Zaini.

“Tuntutan kami sederhana saja, meminta Hermansyah Zaini diganti. Setelah itu kami bekerja lagi secara aman dan nyaman tanpa ancaman,” kata korlap aksi unjuk rasa, Aswedi Putra.

Dia mengatakan tuntutan turun Hermansyah Zaini merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. “Sebagai profesional, kami menilai kepemimpinan Hermansyah keterlaluan. Otoriter, penuh intimidasi, dan tidak profesional,” kata Aswedi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang mengatakan aspirasi dapat diakomodasi, asalkan penyampaian tidak menekan. Berlian Tihang berjanji menyampaikan aspirasi mereka ke Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Untuk itu, ia meminta seluruh anggota forum bersabar dan tetap melaksanakan tugas seperti biasa.

Di sisi lain, Kadis Kesehatan Lam-

pung Reihana berharap dokter spesialis mengurungkan niat mengundurkan diri karena Lampung masih kekurangan dokter.

Menurut keterangan sejumla h tenaga med is, bu r u k nya kepemimpinan Hermansyah Zaini membuat lima dokter spesialis

‘‘

Banyak dokter spesialis tidak apel karena praktek pagi di luar RSUDAM

mengundurkan diri. Pengunduran diri ini, menurut dokter spesialis bedah tumor (onkologi) Adi Nugraha, bisa fatal karena keran pengiriman dokter spesialis ke Lampung terancam ditutup.

Bahkan, tersiar kabar bakal ada pemecatan dokter spesialis yang menolak kepemimpinan Hermansyah Zaini.

“Jika ini terjadi, dokter spesialis di Lampung akan melaporkannya ke Forum Dokter Spesialis seIndonesia, dan seluruh anggota

PELAYANAN TERGANGGU... Hlm. 4

KRIMINALITAS

Rampok Satroni NTF, Rp1,3 M Melayang LABUHANRATU (Lampost): Kawanan perampok bersenjata api menggasak uang Rp1,3 miliar milik perkebunan buah PT Nusantara Tropical Fruit (NTF) di Kecamatan Labuhanratu, Lampung Timur, Rabu (23-11) dini hari.

Aksi dilakukan setelah kawanan perampok itu melumpuhkan dua satpam, yakni Sudarto dan Edi, dengan senjata api.

Menurut Kepala Keamanan PT NTF Kruwiktop, sekitar pukul 02.30 datang mobil Avanza putih yang dikendarai lima orang berpenampilan tegap. Ketika dua satpam NTF menyapa lima tamu itu, tiba-tiba salah penumpang mobil tanpa nomor polisi tersebut menodongkan senjata api.

“Salah satu satpam sempat melawan. Namun, melihat mereka membawa senjata tajam, langsung satpam tidak berkutik,” kata Kruwiktop.

Kawanan perampok kemudian mengikat kaki dan tangan kedua satpam perusahaan penghasil jambu, pisang, nanas, dan buah naga itu. Selain itu, mulut keduanya juga ditutup menggunakan lakban.

Sudarto dan Edi disekap di kantor jaga yang berada di pintu gerbang. “Sebelum menyekap, perampok sempat bertanya apakah di sini ada anggota Brimob,” kata Sudarto.

Kelima perampok lalu masuk ke ruang bendahara dan membongkar brankas. Mereka menggondol uang tunai Rp1,3 miliar.

“Rencanaya uang itu digunakan untuk membayar karyawan yang bagian pengolahan buah nanas,” kata pria yang mengabdi di NTF selama 20 tahun itu.

Sekitar pukul 14.00, anggota Resmob Polres Lampung Timur dan anggota Reserse Polres Labuhanratu mendatangi NTF untuk penyelidikan. Sejumlah anggota reserse membawa barang bukti brankas yang rusak dilas oleh pelaku. “Selain itu, kami memeriksa sejumlah pegawai NTF,” ujar Kapolsek Labuhanratu AKP Deni Saputra.

Mengenai gaji buruh, Direktur NTF Suwondo mengatakan tidak terpengaruh. Manajemen NTP tetap membayar upah sesuai jadwal.

Dia berharap polisi segera mengungkap kasus perampokan ini dan menangkap pelakunya. (GUS/LIN/U-1)

PEMERINTAHAN

Bupati Pringsewu Diminta Tinggalkan Kepentingan Politik PRINGSEWU (Lampost): Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. meminta Bupati Pringsewu Sujadi Saddat dan wakilnya Handitya Narapati meninggalkan kepentingan politik setelah dilantik.

“Pilkada selesai dan saatnya menatap ke depan untuk menciptakan kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah itu,” kata Gubernur saat melantik keduanya di Lapangan Kuncup, Kabupaten Pringsewu, Rabu (23-10).

Sujadi dilantik berdasarkan SK Mendagri No mor 131.18-822.2011 dan Handitya berdasarkan SK Nomor 132.18-822.2011.

Su jadi-Handit ya yang diusung PDIP, Demokrat, PKS, PKNU, dan PKPI memenangkan Pilkada Pringsewu pada 28 September 2011.

Kemajuan provinsi sangat tergantung

LAMPUNG POST/ZAINUDDIN

SERAHKAN SURAT PELANTIKAN. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. (kiri) menyematkan tanda pangkat kepada Bupati Pringsewu 2011̶2016, Sujadi Saddat disaksikan Wakil Bupati Handitya Narapati, di Pringsewu, Rabu (23-11).

kabupaten/kota. Mestinya calon yang tidak terpilih dalam pesta demokrasi diikutsertakan sebagai wujud penghargaan terhadap mereka dalam pembangunan. Untuk itu, Gubernur meminta keduanya meninggalkan kepentingan politik dan berusaha menatap Pringsewu lebih maju.

Salah satu tantangan daerah otonomi baru (DOB) tersebut, adalah pembangunan rel kereta api dari Bandar Lampung ke Pringsewu.

“Konsep transportasi ini meliputi lintas barat dari Bengkulu hingga Lubuklinggau, Sumatera Selatan,” kata Gubernur di hadapan rapat paripurna istimewa DPRD Pringsewu.

Mengenai prioritas program kerja, Sujadi mengatakan berupaya mewujudkan cita-cita menjadi kota pendidikan. Kemudian memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat. (ONO/WID/ANT/U-1)

CMYK

CMYK

I2

Advertorial

KAMIS, 24 NOVEMBER 2011 LAMPUNG POST

DPRD Pringsewu Gelar Paripurna Istimewa

Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Periode 2011-2016

Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa memimpin sidang paripurna istimewa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Sujadi Saddat--Handitya Narapati S.Z.P., Rabu (23-11). Pimpinan sidang bersama Gubernur Lampung, Pj. Bupati dan pasangan kepala daerah Kabupaten Pringsewu sedang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

PRINGSEWU—Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. atas nama Presiden Republik Indonesia resmi melantik K.H. Sujadi Saddat— Handitya Narapati S.Z.P. sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Pringsewu periode 2011—2016 di Lapangan Kuncup, Pringsewu Barat, Rabu (23-11).

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P memberi sambutan dalam sidang paripurna pelantikan Bupati dan WakiL Bupati pringsewu, Rabu (23-11).

Para wakil rakyat sedang menyanyikan lagu kebangsaan saat sidang paripurna istimewa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu, Rabu (23-11).

Anggota DPRD Pringsewu mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu usai pelantikan keduanya, Rabu (23-11).

Pengangkatan K.H. Sujadi Saddat sebagai bupati tertuang dalam SK Mendagri No. 131.18-822.2011. Sedang pengangkatan Wakil Bupati Handitya Narapati S.Z.P. tertuang dalam SK Mendagri No. 132.18822.2011.

Pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati itu dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Pringsewu yang dimulai sekitar pukul 10.00 hingga pukul 11.30. Turut hadir dalam pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu itu, di antaranya Forkopimda Provinsi Lampung, Forkopimda Kabupaten Pringsewu, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota se-Provinsi Lampung, dan 3.000an undangan.

Sebelum dilakukan pengangkatan sumpah dan janji jabatan yang dilakukan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., lebih dahulu Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa membuka sidang paripurna istimewa. Setelah pimpinan Dewan membuka sidang paripurna istimewa dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan yang dipimpin langsung Gubernur Lampung.

Usai pelantikan dan pengangkatan sumpah dan janji, Gubernur Lampung langsung memberikan arahan terkait dengan telah selesainya pelaksanaan pilkada yang dilangsungkan pada 28 September 2011. Dalam arahannya, Gubernur Lampung menjelaskan pelaksanaan Pilkada Pringsewu sudah selesai dan bupati serta wakil bupati sudah terpilih.

“Soal gugat-menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu soal biasa, tetapi pemenang tetap satu,” ujar orang nomor satu di Lampung itu. Menurut Gubernur, terpilihnya Sujadi Saddat-Handitya Narapati sebagai bupati dan wakil bupati karena dipilih rakyat, tetapi yang tidak boleh dilupakan ialah itu semua terjadi karena adanya izin dan restu Allah swt. “Kita bisa hadir dalam acara ini juga atas izin Allah swt.,” ujar Sjachroedin.

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. membacakan surat keputusan mendagri tentang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu, Sujadi Saddat--Handitya Narapati, di lapangan Kuncup, Pringsewu Barat, kemarin.

Gubernur berharap Bupati dan Wakil Bupati terpilih hendaknya merangkul semua calon yang belum terpilih untuk bersamasama membangun Pringsewu ke depan.

Menurut Gubernur, terpilihnya K.H. Sujadi Saddat menjadi bupati menjadi harapan besar bagi masyarakat Pringsewu.

Dengan bekal ilmu agama yang dimilikinya serta pengalaman di bidang politik dan pemerintahan diharapkan bisa membawa masyarakat Pringsewu cepat sejahtera. Menurut Sjachroedin, dengan agama, hidup kita akan bisa lurus, dengan ilmu, hidup kita bisa lebih mudah, dan dengan budaya, hidup kita bisa lebih indah.

Dia menjelaskan dalam sebuah kabupaten atau kota hanya ada satu komando/ nakhoda, yaitu bupati atau wali kota.

“Tidak dibenarkan ada dua pimpinan di dalam satu kabupaten,” ujarnya.

Jadi, kata Gubernur, tugas wakil bupati ialah membantu dan mengawasi kebijakan yang dilakukan seorang bupati. Wakil bupati tidak boleh mengambil keputusan, begitu juga dengan sekda/sekkab. Seorang sekretaris kabupaten (sekkab) yang merupakan pejabat karier eselon II/a hanya memiliki kewenangan mengoordinasikan kepada kepala daerah (bupati) tentang apaapa yang harus diputuskan. Jadi, sekkab juga tidak boleh mengambil kebijakan.

Menurut Sjachroedin, kehidupan beragama kita selama ini terlihat sudah sangat kacau. Banyak pemberitaan di media massa dan elektronik terkait banyaknya masyarakat yang saling caci maki antarsesamanya, termasuk kepada pemimpin.

Padahal Islam melarang hidup saling caci maki. “Oleh sebab itu, Sujadi Saddat menjadi harapan besar bagi saya dan masyarakat agar selama kepemimpinannya bisa amanah dan membawa perubahan yang lebih baik,” ujar Gubernur.

Pringsewu yang selama menjadi daerah otonomi baru (DOB) dipimpin penjabat bupati dan telah berganti tiga kali mulai

Pj. Bupati Masdulhak, Pj. Bupati Helmi Mahmud, dan Pj. Bupati Sudarno Eddi.

Selama tiga pj. bupati tersebut, pemerintah daerah setempat belum mampu membangun fasilitas perkantoran: gedung DPRD, kantor bupati serta perbaikan sarana infrastruktur yang belum maksimal.

Gubernur berharap dalam dua tahun sisa kepemimpinannya ke depan pasangan Sujadi-Handitya bisa mewujudkan fasilitas perkantoran baik gedung DPRD ataupun kantor bupati.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung juga berjanji akan menghidupkan kembali jalur transportasi laut untuk angkutan barang ke Pelabuhan Merak, Banten.

Selama ini Pelabuhan Bakauheni sering bermasalah untuk melayani angkutan umum dan barang.

Jadi, kata dia, dengan dibukanya pelabuhan barang di Kotaagung, Tanggamus, akan menghidupkan perekonomian masyarakat baik Pringsewu ataupun Tanggamus.

Selain itu dengan dua pelabuhan penyeberangan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas menuju Bakauheni.

Mengakhiri pidato pelantikan, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pringsewu yang telah memilihnya sekaligus menitipkan kepada masyarakat agar bisa mendukung dan kritis terhadap kepemimpinannya. “Saya titip Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat. Berilah masukan yang membangun karena Wakil Bupati masih dalam tahap belajar,” kata dia.

Sementara itu, usai dilantik, Bupati Pringsewu K.H. Sujadi Saddat saat ditemui wartawan menjelaskan siap menjadi pelayanan masyarakat demi kemajuan Pringsewu di masa depan. Dia menjelaskan rakyat telah memilihnya menjadi bupati dengan tujuan menjadi pelayan masyarakat demi mempercepat pembangunan.

Oleh sebab itu, pembangunan fisik akan menjadi prioritas untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur baik jalan ataupun jembatan. Tetapi dengan keterbatasan kemampuan pemerintah, masyarakat diharapkan bisa mendukung programprogram pembangunan yang akan dilakukan. “Sekali lagi kami berdua dipilih untuk menjadi pelayan masyarakat,” ujar Bupati Sujadi Saddat. (WIDODO/D-3)

Anggota DPRD mengikuti sidang paripurna istimewa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu, kemarin.

FOTO-FOTO: LAMPUNG POST/ZAINUDDIN

CMYK KAMIS, 24 NOVEMBER 2011 LAMPUNG POST

CMYK

Bandar Lampung

I3

Kerajinan Batok Kelapa

LINTAS

PENCURIAN

Objek Perkara Tak Jelas

Polda Lampung Terima Hibah Lahan BANDAR LAMPUNG̶Kepolisian Daerah Lampung menerima hibah berupa tanah yang direncanakan guna pembangunan markas komando (mako) bagi Polres di kabupaten yang belum memilikinya, termasuk tiga daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Lampung. Luas lahan yang dihibahkan Pemkab bervariasi, demikian rilis yang diterima Lampung Post, Selasa (22-11). Hibah lahan terluas diberikan Pemkab Tulangbawang Barat berupa lahan dengan luas mancapai 10 hektare. Rencananya, Polda membangun Polres Tulangbawang Barat di lahan yang berlokasi di Kecamatan Pagardewa tersebut.

Sedangkan hibah juga diberikan Pemkab Pesawaran. Lahan yang terletak di Kecamatan Gedongtataan tersebut memiliki luas 2,7 hektare. Pemkab Mesuji juga turut menyumbangkan lahan seluas 5 hektare yang juga bagi pembangunan polres setempat.

Pembangunan polres akan dilaksanakan di lahan yang terletak di Kecamatan Tanjungraya. (MG7/K-2)

Sidang Kasus Pungli di PAUD Ditunda BANDAR LAMPUNG̶Sidang terdakwa Irfan Sakura, kepala Bidang Pendidikan Nonformal (Kabid PNF) Dinas Pendidikan Lampung Selatan, ditunda pekan depan karena salah satu hakim tidak dapat hadir, Rabu (23-11). Penundaan karena Hakim Sri Suharini sedang diklat dan tidak ada hakim yang ditunjuk menggantikan.

Jaksa Amrullah mengatakan penundaan disebabkan salah satu hakim ad hoc sedang mengikuti pendidikan diklat di Jakarta. Amrullah harus menghadirkan kembali saksinya minggu depan karena penundaan tersebut, mengingat keterangan para saksi sangat diperlukan untuk mengungkap kebenaran dalam persidangan.

Majelis Hakim yang menyidangkan kasus terdakwa pada sidang sebelummnya diserahkan pada hakim ketua Mochtar Ali, dengan anggota Sri Suharini dan Baharudin Naim dengan nomor perkara 11/PID/TPK/2011/PN.TK. Irfan Sakura didakwa melakukan pungutan tidak resmi terhadap 60 PAUD di Lampung Selatan dengan besaran antara Rp5 juta dan Rp7 juta dengan kerugian negara Rp43 juta. Modusnya dengan praktek pemotongan, yakni setiap pendidikan anak usia dini (PAUD) yang mencairkan dana harus menyerahkan sebagian dana ke pejabat yang menaungi. (MG-6/K-2)

PENGGELAPAN

Bukti yang Diajukan ke Persidangan Diduga Palsu BANDAR LAMPUNG (Lampost): Tim kuasa hukum terda k wa A m i n menyat a ka n bukti yang diajukan jaksa ke persidangan diduga palsu, sehingga pihak yang membuat bukti dapat dijerat Pasal 263 KUHP, yaitu membuat dan atau menggunakan surat palsu.

Penasihat hukum yang terdiri atas Kabul Budiono, Andanan Idris, dan Eksan Nawawi memohon Majelis Hakim membebaskan terdakwa, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan, susuai dengan yang didakwakan jaksa dalam Pasal 378 atau 379 KUHP Hal disampaikan pada sidang lanjutan perkara penipuan dengan agenda pembelaan terdakwa, dipimpin Hakim Jesden Purba, Rabu (23-11).

Terungkap dalam persidangan, terdakwa Amin memesan barang elektronik kepada korban (PT Artha Wahana Prakarsa) hanya pada saat per-

tama kali, dan telah dilakukan pembayaran.

Selanjutnya hubungan hukum pemesanan barang dan pengiriman barang dilakukan antara PT Artha Wahana Prakarsa dengan Yohanes Surya Saputra tanpa melibatkan terdakwa. Hal itu dibuktikan dengan nota pengiriman barang yang diterbitkan pengirim barang, yaitu PT Artha Wahana Prakarsa. Bukti lainnya termasuk faktur pajak yang dikeluarkan PT Artha Wahana Prakarsa.

Bukti tersebut diduga palsu mengingat ketika terdakwa diminta jaksa di depan majelis, tulisan terdakwa sangat berbeda dengan bukti pada bilyet giro yang diajukan dalam persidangan.

Menanggapi itu, Jaksa Achmad Muhklis menyatakan pekan depan dia akan menjawab pembelaan terdakwa. “Pekan depan majelis, kami sampaikan replik secara tertulis,” kata Muhklis. (MG6/K-3)

LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY

Seorang peserta pameran dari Lampung Selatan menunjukkan kerajinan dari batok kelapa saat Jambore UPK PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Lampung, Rabu (23-11), di Bumi Kedaton.

Pendataan BSM Tak Maksimal BANDAR LAMPUNG (Lampost): Program bantuan siswa miskin (BSM) tahun 2011 dinilai tidak berjalan baik. Hal itu karena pendataan yang dilakukan tidak maksimal.

“Sekolah mendata siswa miskin yang layak mendapat bantuan, kemudian Dinas Pendidikan menyerahkan bantuan. Namun, banyak bantuan seragam tidak sesuai dengan data yang diberikan sekolah, karena jumlahnya berlebih,” kata Ketua Komisi D DPRD Bandar Lampung M. Jimmy Khomeiny, Rabu (23-11).

Dia juga mengatakan sekolah pun memberikan bantuan kepada siapa saja untuk menghabiskan jatah yang diberi dinas. Sehingga, ada siswa yang mampu mendapat bantuan. “Pola ini hampir terjadi di semua sekolah yang mendapat bantuan,” kata dia.

Menurut dia, program pembagian seragam dan peralatan sekolah bagi siswa miskin harus dimulai dengan pendataan yang

tuk siswa miskin dengan dana mencapai Rp15 miliar. Anggaran tersebut akan diberikan kepada 30 ribu siswa kurang mampu.

akurat. Bila data tidak akurat Data Harus Akurat maka program bantuan ini tidak Jimmy menambahkan, sebelum akan pernah tepat sasaran.

Disdik menjalankan program Jimmy mengungkapkan pem- bantuan tersebut, dinas harus bagian seragam tahun 2011 yang melakukan pendataan yang akuanggarannya mencapai Rp10 mil- rat dan tepat. Sehingga menyeniar tidak bertuh semua warja la n denga n ga miskin. baik dan lancar.

Namun, angBeberapa siswa ggaran penme nerima se- Pola ini hampir terjadi d a t a a n y a n g dia lokasikan r a g a m y a n g di semua sekolah d a l a m A PBD tidak pas den2 012 h a ny a gan ukuran ba- yang mendapat sebesar Rp100 dannya. bantuan. juta. “Anggaran Dan, ada bejau h da ri cuberapa siswa yang tidak mampu tetapi malah kup untuk mendata semua siswa tidak mendapat bantuan. miskin. Komisi D sempat mengPada tahun anggaran 2012, usulkan anggaran pendataan Pemkot kembali mengangarkan siswa berbasis online sebesar Rp2 program bantuan seragam un- miliar,” kata dia.

‘‘

Padahal, kata dia, pihaknya telah menetapkan kuota 30% wanita dan 70% pria untuk posisi pramudi. Sementara untuk posisi lainnya, kuota berimbang. Misalnya untuk ticketing, kondektur, maupun administrasi. Pendaftaran akan ditutup Sabtu (26-11).

Ben ny menamba h ka n pihaknya membuka kesempatan bagi 2.053 warga untuk bergabung dalam pengoperasian BRT. Jumlah tersebut akan ditempatkan pada posisi pramudi, kondektur, ticketing, staf administrasi, dan staf accounting.

Menurut Dia, masyarakat dapat mengajukan lamaran yang disertai dengan beberapa persyaratan dalam tes administrasi, antara lain pramudi harus memiliki SIM B-1 umum dan pengalaman minimal dua tahun.

Menurut Benny, setelah memenuhi persyaratan dalam tes adminsitrasi, khusus untuk pramudi dan kondektur akan menjalani tes pengetahuan. Tes hasil kerja sama dengan Satlantas Polresta Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan dibagi dalam dua tahap, yaitu tertulis dan praktek. (VER/K-2)

Kapolda Dapat Buat Aturan Setingkat Perda BANDAR LAMPUNG (Lampost): Polri sebagai lembaga setingkat kementerian dapat membentuk peraturan setingkat peraturan menteri, begitu juga dengan Kapolda serta Kapolres dapat membuat peraturan yang setara dengan peraturan daerah (perda).

“Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diimplementasikan melalui peraturan

Kapolri Nmor 26 tahun 2010 tentang tata cara pembentukan peraturan kepolisian,” kata Sulistyaningsih, Rabu (23-11) Sulistyaningsih menjelaskan Polda Lampung telah melakukan sosialisasi peraturan Kapolri tersebut, Selasa (22-11).

Dalam acara tersebut dijelaskan Polri merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia, karena merupakan bagian dari pemerintah yang beperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban di masayarakat.

Melalui peran tersebut, Polri diberikan kewenangan membentuk peraturan sesuai kewenangannya. Artinya, polisi baik dari tingkat Polri hingga Polres bisa membentuk peraturan yang selevel dengan kewenangannya.

Dari sosialisasi tersebut diharapkan dan pelaksanaan pembentukan peraturan dan

bagaimana tehnik penyusunan peraturan yang akan dibuat dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tidak menimbulkan cacat hukum di kemudian hari.

Pada acara yang digelar di Polda Lampung tersebut turut hadir tim sosialisasi dan supervisi dari Divisi Hukum Mabes Polri, wakil kepala Polda Lampung, dan pejabat utama Polda Lampung. (MG7/K-1)

WORKSHOP

Minat Wanita Pelamar Pramudi BRT Rendah BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pelamar pramudi bus rapid transit (BRT) Trans-Bandar Lampung didominasi pria.

Hingga hari ketiga menjelang penutupan pendaftaran, tidak ada satu pun wanita yang melamar menjadi pramudi untuk angkutan massal pengurai kemacetan di Kota Tapis Berseri.

“Respons warga Bandar Lampung ternyata cukup besar, tercatat telah 1.000-an lebih pelamar. Namun, untuk posisi pramudi belum ada yang wanita.

Padahal kami memberikan kuota 30% untuk itu,” ujar Direktur SDM Konsorsium BRT TransBandar Lampung Benny H.N. Mansyur kepada Lampung Post, Rabu (23-11).

Menurut Benny, yang ditemui di Kantor Kecamatan Telukbetung Utara, pihaknya masih membuka kesempatan luas kepada masyarakat untuk bergabung menjadi awak BRT, Trans-Bandar Lampung.

Hingga Rabu (23-11), pihaknya telah menerima lebih dari 1.000an berkas lamaran. Namun, dari jumlah tersebut belum terlihat minat wanita di Bandar Lampung untuk menjadi pramudi (sopir BRT, red).

PERUNDANGAN

Bingkai Lukisan

ANGKUTAN MASSAL

Jimmy juga meminta database siswa miskin dibuat secara online agar dapat diawasi masyarakat.

“Sehingga pelaksanaan bantuan bisa lebih transparan,” kata dia.

Jimmy menambahkan pendataan yang sudah dilakukan Disdik dan mahasiswa pada 2011 masih belum valid. Hal ini dilihat dari masih adanya warga yang belum terdata. Perlu ada pendataan ulang agar semua warga miskin terakomodasi.

Komisi D, kata dia, akan terus melakukan pengawasan terhadap program bantuan bagi siswa miskin. Pengawasan ini dilakukan agar Disdik dan rekanan yang menjalankan program serius dan tidak main-main.

Dia juga meminta agar rekanan yang dipilih adalah perusahaan yang baik dan profesional.

Proses tender hingga pelaksanaan program harus transparan dan masyarakat bisa mengawasi dan tak terjadi penyimpangan. (MG-2/K-2)

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Mandeknya perkara pencurian getah karet bernilai miliaran rupiah yang perkaranya telah berlangsung sejak tahun lalu disebabkan kepemilikan objek perkara yang belum jelas.

Hal itu menjadi dasar jaksa yang menyatakan unsur tindak pidana pencurian belum terpenuhi. “Memang secara sah lahan tempat tanam tumbuh karet yang dicuri tersebut adalah milik Lila Kanali (49).

Tapi, yang menjadi objek sengketa, yakni pemilik getah karet, masih belum jelas,” kata Kabid Humas Polda Lampung Sulistyaningsih, Selasa (22-11). Ia menjelaskan berdasarkan keterangan saksi yang didapatkan penyidik, tanaman karet tersebut ditanam dan dipelihara PT Tanggamus Indah (TI).

Menurut Sulistyaningsih, unsur tindak pidana yang belum terpenuhi tersebut diperkuat keterangan saksi ahli pidana dan perdata dalam parkara ini. Salah seorang saksi ahli adalah akademisi Unila Edi Rifai yang berpendapat senada dengan jaksa.

Sulistyaningsih menambahkan pengembalian berkas atau P19 oleh pihak jaksa, yakni Jaksa Sukatono, karena unsur pidana dalam tindak pidana pencurian tersebut belum terpenuhi. Selain itu, jaksa juga memberi petunjuk kepada polisi bahwa sebaiknya perkara ini diperdatakan terlebih dahulu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lila memang pemilik sah tanah tersebut. Namun, ketika ditanyakan kepada pemilik sah lahan sebelumnya, mereka mengaku tidak menjual tanah tersebut kepada Lila. Pihak kepolisian sendiri dalam perkara ini setidaknya telah memeriksa 6 orang saksi.

Rencananya, Polda Lampung juga melakukan gelar perkara kembali terkait hal ini. Dengan catatan jika Polda Lampung tidak menerbitkan surat penghentian penyidikan sementara dalam perkara ini. (MG7/K-2)

Wartawan Pelajari Tentang Pasar Modal

LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY

Erul (50), sedang menyelesai pembuatan bingkai lukisan di Jalan Antasari, Bandar Lampung, Rabu (23-11).

Harga lukisan berserta bingkai dibanderol dengan harga Rp250 ribu sampai Rp600 ribu.

HUKUM

Polisi Bisa Jual Barang Bukti Tertentu BANDAR LAMPUNG (Lampost): Penjualan barang bukti bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 5.000 liter oleh Polres Tulangbawang dalam kasus penahanan Chandra, pedagang bahan bakar minyak, dibolehkan berdasarkan kondisi tertentu.

Pengamat hukum dari Unila, Edi Rifai, mengatakan penyitaan barang bukti kemudian dilelang oleh pihak kepolisian boleh dilakukan, dengan pertimbangan bisa menimbulkan bahaya dan mudah kedaluwarsa, seperti sayuran dan bahan bakar minyak.

“Lelang dapat dilakukan tanpa persetujuan pemilik barang, karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan yang bertanggung jawab adalah pihak kepolisian, namun lebih baik jika dengan persetujuan pemiliknya,” kata Edi Rifai.

Meskipun demikian, ia menambahkan uang hasil lelang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan, mengingat status barang bukti masih menunggu hasil persidangan di Pengadilan Negeri.

Jadi barang buktinya telah beralih bentuk menjadi uang tunai.

“Jika berdasarkan vonis persidangan barang bukti dikembalikan ke pemilik sebelumnya, bentuknya adalah uang hasil lelang,” kata dosen Fakultas Hukum Unila itu.

Sebelumnya Chandra ditangkap Polres Tuba saat ingin menjelaskan keabsahan usahanya dengan melampirkan dokumen dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tuba, seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat penyimpanan bahan bakar, serta surat izin tempat usaha. (MG7/K-1)

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Puluhan wartawan media cetak, online, dan elektronik mengikuti workshop tentang pasar modal di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (22-11).

Materi workshop disampaikan staf trainer Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Lampung Fismayatni Cholifah, Kepala Satuan Pemeriksaan dan Pengelolaan Risiko PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Indra Gunawan. Selain itu, Kepala Unit Equality PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Sutikno.

Fisma mengungkapkan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih didominasi investor asing dan mencerminkan masih sedikitnya investor lokal yang mau berinvestasi di pasar modal.

Hal ini disebabkan pengetahuan investor lokal tentang pasar modal masih kurang. “BEI berinisiatif menarik lebih banyak pemodal lokal melalui sosialisasi dan edukasi pasar modal kepada masyarakat luas, termasuk wartawan,” kata dia.

Menurut Fisma, media lokal dipandang sebagai sarana sosialisasi yang paling efektif dan efisien da-

lam menggandeng investor lokal.

Media diyakini dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat daerah untuk lebih memahami prospek pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi konvensional, seperti emas dan deposito.

Fisma menambahkan Lampung sendiri merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sangat besar. Potensi Lampung terutama pada pengembangan industri agrobisnis.

Beberapa wartawan antusias dan banyak bertanya tentang pasar modal dan seputar cara untuk invetasinya. Para jurnalis juga mempertanyakan jaminan investasi yang ada di pasar modal agar tidak rugi.

Fisma mengungkapkan investasi di bidang pasar modal dalam bentuk saham lebih cepat menguntungkan dibandingkan tabungan dan deposito.

Menurut dia, perusahaan di Lampung yang sudah go public adalah CP Prima. Perusahaan yang sudah go public ini bisa dimiliki sahamnya oleh masyarakat.

Dalam waktu dekat Bank Lampung pun go public sehingga masyarakat bisa membeli saham yang selama ini masih dimiliki pemerintah. (MG2/K-2)

CMYK

I4

Bandar Lampung

KAMIS, 24 NOVEMBER 2011 LAMPUNG POST

LEGISLATIF INFO HAJI

Transportasi di Meka Berak ir Desem er

CMYK

DOK.LAMPUNG PASAT

Wiwik Hastuti

MEKAH (Lampost): Transportasi bus di Mekah mulai dihentikan pada 1 Desember karena saat itu semua jemaah haji Indonesia sudah tidak ada lagi di kota suci tersebut.

Laporan wartawan Lampung Post, Wiwik Hastuti, mengutip Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Mekah Arsyad Hidayat di Mekah, Rabu (23-11), sesuai jadwal jemaah Indonesia pada tanggal itu sudah ada yang kembali ke Tanah Air dan berpindah ke Madinah.

Selama ini sejumlah jemaah haji Indonesia yang berada di wilayah Nakkasah, Bakhutmah, serta Mahbasjin mendapat sarana angkutan transportasi menuju Masjidil Haram.

Dihentikannya angkutan bus, menurut Arsyad, sematamata karena jemaah haji Indonesia saat itu sudah tidak ada lagi di Mekah. Kalaupun ada, transportasi hanya untuk petugas haji.

Perusahaan yang mengangkut jemaah haji Indonesia pergi pulang dari pondo-

kan menuju Masjidil Haram menggunakan perusahaan SAPTCO, sebuah perusahaan bus BUMN milik pemerintah Arab Saudi.

Menurut data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, jemaah haji Indonesia yang berada di di Mekah hingga Rabu (23-11), pukul 09.43 waktu Arab Saudi atau pukul 13.43 WIB, sebanyak 72.479 orang.

Jemaah haji Indonesia yang kini berada di Madinah sebanyak 38.573 orang dan yang telah kembali ke Tanah Air berjumlah 79.968 orang atau 48,84% dari total jemaah haji.

Sementara jemaah yang wafat sampai saat ini mencapai 408 orang, dengan perincian 386 orang haji reguler dan 22 orang haji khusus atau ONH plus.

Dari Madinah, jemaah haji gelombang II bisa lega karena masa tinggal pascapuncak haji di Kota Nabi itu lebih longgar dibandingkan gelombang I, sebelum puncak haji.

Mereka bisa salat berjamaah di Masjid Nabawi lebih dari 40 waktu (arbain). Selama ini, 40 waktu salat merupakan jatah standar untuk jemaah di Madinah.

Kloter 16 UPG (Makassar), misalnya. Sebagian besar jemaah yang berjumlah 360 orang bisa menikmati 42 kali salat. (ANT/DTC/K-1)

MUSIK TRADISIONAL

u ernur Kenalkan amolan ngklung BANDAR LAMPUNG (Lampost): Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. meminta kolaborasi alat musik gamolan dan angklung diperkenalkan kepada generasi muda.

Menurut Sjachroedin, gamolan dari Lampung dan angklung dari Jawa merupakan alat musik tradisional dari bambu dan memiliki suara yang unik jika dikolaborasikan.

Untuk itu, kolaborasi dua alat musik ini harus diperkenalkan secara terus-menerus kepada generasi muda agar mereka tertarik dan ikut melestarikannya.

“Jadi, jangan hanya bisa main band saja. Kita kolaborasikan gamolan, angklung, dan band.

Lebih menarik pastinya,” kata Gubernur usai menyaksikan pertunjukan Muhibah Budaya Nusantara dan Penyerahan Alat Musik Angklung di GOR Saburai, Selasa (22-11).

Untuk memperkenalkan dan mengajak generasi muda pada dua alat musik tradisional ini, Pemprov membagikan seribu angklung kepada sekolah yang tersebar di Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pringsewu. Khusus di Pringsewu,

angklung yang dibagikan akan dimainkan pada pelantikan bupati-wakil bupati Pringsewu terpilih Sujadi Saddat-Handitya Narapati kemarin.

Selain itu, menurut Gubernur, panitia tengah menyiapkan penampilan gamolan terbanyak dan terlama agar dapat mencatat rekor Muri dan bisa lebih dikenal masyarakat.

Pemprov juga akan mengupayakan hak paten untuk alat musik tradisional gamolan sehingga keberadaannya dapat diakui dan tidak direbut negara lain.

“Kami akan mengupayakan untuk mengusulkan hak paten untuk alat musik tradisional khas masyarakat Lampung ini kepada Pemerintah Pusat,” kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Berlian Tihang, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, upaya tersebut dilakukan agar alat musik tradisional masyarakat Lampung itu dapat diakui masyarakat luas.

“Pertunjukan alat musik gamolan juga harus sering ditampilkan sehingga masyarakat luas dapat mengetahuinya, baik nasional maupun internasional,” kata dia. (LIN/K-2)

Separu

nggota De an Mangkir Sidang

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Lebih dari separuh anggota DPRD Lampung mangkir dari rapat paripurna dengan agenda pembacaan pemandangan umum fraksi atas Raperda APBD 2012, Rabu (23-11).

Pantauan Lampung Post, rapat paripurna dibuka setelah 36 dari 75 anggota DPRD Lampung masuk ruang rapat paripurna.

Pada pemandangan umum Fraksi PAN yang mendapat kesempatan pertama, jumlah anggota yang hadir belum berubah. Tetapi saat Partai Demokrat mendapat kesempatan keenam membacakan pandangannya, anggota yang masih duduk di ruang paripurna tinggal 26 orang. Jumlah tersebut bertahan

sampai paripurna ditutup.

Pada rapat paripurna itu sembilan fraksi di DPRD Lampung, PAN, Gerindra, PKB, PPK (Gabungan), Hanura, Demokrat, PDIP, dan PKS menyatakan setuju dengan RAPBD 2012 dan merekomendasikan pembahasan dilanjutkan. Beberapa catatan sempat dilontarkan dari Fraksi Gerindra, PKB, Golkar, dan PKS. Juru Bicara Fraksi Golkar Sumadi meminta kepastian dari Pemprov Lampung mengenai terpenuhinya alokasi 20% anggaran untuk pendidikan.

“Kami ingin tahu apakah ketentuan 20% anggaran untuk pendidikan itu sudah benar-benar terpenuhi,” kata Sumadi.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Achmad Nyerupa meminta satker nonpendidikan yang memperoleh alokasi anggaran pendidikan benar-benar konsisten menggunakan untuk pendidikan. “Agar terpenuhi anggaran pendidikan 20%, satker nonpendidikan yang mendapat alokasi anggaran pendidikan harus melaksanakan dengan konsisten,” kata Nyerupa.

Juru Bicara Fraksi PKB Nurzaini meminta Pemprov Lampung mengawasi dan memaksimalkan kinerja BUMD. Sebab, sejauh ini BUMD di Lampung belum memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Anggaran daerah yang dikucurkan untuk

BUMD cukup besar. Tetapi sejauh ini belum terlihat perannya agar memberi kontribusi nyata bagi daerah, terutama dalam bentuk PAD,” kata Nurzaini.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKS Nursalim meminta peningkatan alokasi anggaran yang diterima beberapa satker, seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Permukiman dapat dikelola secara maksimal menggunakan skala prioritas.

“Peningkatan jumlah anggaran pada SKDP yang menangani sektor-sektor strategis, sehingga sangat diharapkan ada perubahan signifikan pada 2012,” kata Nursalim. (WAH/K-1)

LAMPUNG POST/MG3

KURSI DEWAN BANYAK KOSONG. Sejumlah kursi terlihat kosong saat rapat paripurna DRPD Provinsi Lampung lanjutan pembicaraan tingkat I tentang pandangan umum dari fraksifraksi terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun 2012, Rabu (23-11).

in Bangunan BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemerintah Kota Bandar Lampung harus selektif mengeluarkan izin bangunan di bantaran sungai. Pembangunan di daerah tersebut telah mempersempit alur yang mengurangi daya tampung air saat arus pasang dan musim hujan.

Untuk perbaikan jaringan sungai, pada 2012 Pemkot Bandar Lampung telah menganggarkan Rp27 miliar.

“Pemerintah melalui Dinas Tata Kota harus melakukan pengawasan ketat terhadap bangunan baru yang ada dibantaran kali.

Termasuk di dalamnya memberlakukan syarat dalam pengajuan IMB yang mengharuskan pembangunan resapan air,” kata anggota Komisi C DPRD Bandar La mpu ng Nu r Sya msi, Rabu (23-11).

Syamsi yang ditemui di kantor Kecamatan Telukbetung Utara

mengungkapkan Ketidaktegasan petugas dalam membatasi pembangunan memberi dampak luas terhadap maksimalisasi fungsi sungai.

Aturan mendirikan bangunan dengan garis badan sungai sejauh 9 meter kini tidak lagi dipatuhi. Dengan demikian, kini sungai-sungai di Bandar Lampung semakin menyempit dan tidak terawat dengan baik.

Bahkan, dapat menjadi ancaman nyata penyebab banjir yang selalu menghantui saat musim hujan tiba. Untuk itu, ujar dia, pengawasan ketat harus dilaku-

arus elekti

kan agar masyarakat, termasuk pengusaha, turut memperhatikan keberadaan dan fungsi penting sungai.

Dia berharap adanya anggaran Rp27 miliar yang telah disetujui benar-benar untuk perbaikan

‘‘

Sejak awal mindset kita salah, seharusnya membangun jalan di sepanjang sungai, sekaligus membangun pemukiman menghadap sungai.

jaringan sungai. Sekaligus juga diapresiasi oleh masyarakat dengan bersama-sama menjaga kelestarian sungai.

Mengubah Pemikiran

Selain itu, mengubah pemikiran untuk membangun permukiman yang menghadap sungai, bukan membelakangi sungai seperti saat ini.

“Sejak awal mindset kita salah, seharusnya membangun jalan di sepanjang sungai, sekaligus membangun pemukiman menghadap sungai. Dengan kondisi itu, tentu kita akan bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian sungai,” kata dia di sela-sela resesnya.

Menurut dia, jika ada bangunan yang tiangnya di dalam alur sungai, sebaiknya tidak ditimbun, atau bangunannya dibentuk pang-

gung. Tujuannya, agar air masih bisa mengalir.

Selain itu, banyaknya bangunan yang menimbun daerah resapan di dalam kota juga menyebabkan banjir berkepanjangan. Kemudian, ujar dia, perbaikan drainase juga harus didukung oleh masyarakat.

Program Pemkot pada 2012 yang banyak difokuskan pada pengembangan infrastruktur juga diprioritaskan pada perluasan drainase. Kondisi penyempitan dan pendangkalan drainase juga menjadi penyebab rendahnya resapan.

Kian berkurangnya daerah resapan, selokan, atau drainase juga tidak mampu mengaliri dan menampung arus hujan, sehingga meluap menggenangi permukiman kendati hujan lokal dan sebentar. (VER/K-2)

DONGENG NASIONAL

ampung Masuk nam Besar om a BANDAR LAMPUNG (Lampung): Perwakilan Lampung dalam lomba dongeng nasional, Husnul Khotimah, berhasil masuk enam besar. Perebutan juara I akan dilangsungkan pada 5 Desember.

Husnul akan bersaing dengan perwakilan dari Provinsi Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan.

“Peserta yang masuk enam besar belum ditetapkan siapa juara pertamanya. Peserta akan kembali berlomba untuk menentukan juara pertama di Jakarta,” kata Husnul, Rabu (23-11).

Perlombaan nasional tahap pertama berlangsung di Bandung, 21—22 November lalu. Dalam perlombaan tersebut Lampung mengirimkan dua wakilnya, Husnul dan Dyah Atik Citra Rukmi.

Atik mengikuti lomba cipta lagu dan gerak. Namun, Atik gagal bersaing dengan perwakilan dari seluruh provinsi.

Dalam lomba dongeng tahap kedua, Husnul Khotimah tetap menargetkan juara pertama. Dia

mengharapkan masyarakat Lampung mendoakan agar dirinya mampu meraih target sebagai juara nasional.

“Ada perasaan deg-degan untuk bersaing dengan peserta yang masuk enam besar. Namun, harus tetap meraih prestasi terbaik dengan merebut juara pertama,” kata Kepala TK Kartika II-27 ini.

Penyerahan hadiah lomba dongeng akan dilakukan saat peringatan gebyar pendidikan anak usia dini (PAUD) di Jakarta, dan rencananya dihadiri Presiden SBY. Gebyar PAUD juga akan dilangsungkan untuk melantik Bunda PAUD Nasional.

Husnul mengatakan akan terus melakukan latihan rutin untuk mempersiapkan diri dalam lomba nasional. Dongeng yang disampaikan Husnul tentang capung dan siput yang akan dimangsa burung.

Menurut dia, ada pesan moral yang dalam pada cerita capung dan siput. Capung mengejek siput yang lambat, bercangkang, dan berlendir. (MG2/K-1)

KAMIS, 24 NOVEMBER 2011 LAMPUNG POST

JURNALISTIK

DKL-AJI Gelar ‘Workshop’ Liputan Seni dan Budaya BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dewan Kesenian Lampung (DKL) bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung mengadakan workshop liputan seni dan budaya.

Workshop akan dilangsungkan di Aula PKBI Lampung, Sabtu dan Minggu (26—27 November).

Ketua Harian Dewan Kesenian Lampung R. Hari Jayaningrat, dalam rilisnya, Selasa (22-11), mengharapkan dengan mengikuti kegiatan workshop tersebut para peserta bisa meningkatkan keterampilan penulisan seni budaya sehingga berdampak positif bagi perkembangan media di Lampung sekaligus bagi dunia kesenian di Lampung.

Hari mengatakan dalam beberapa tahun terakhir perkembangan jurnalisme seni di Lampung tampak stagnan. Laporan peristiwa kesenian di Lampung—teater, sastra, musik, seni rupa—nyaris ditulis seragam.

Jurnalis hanya mewarta peristiwa kesenian berdasarkan kaidah berita standar, tanpa kedalaman.

Kurang apresiatif, dan kurang

mampu menimbulkan dialog dengan para kreator atau pembaca.

“Kondisi itu berbanding terbalik dengan perkembangan dan gairah seni-budaya di Lampung.

Baik sastra, teater, musik, seni rupa, maupun seni tradisional di Lampung hampir sepanjang tahun penuh dengan hirukpikuk,” kata Hari.

Peristiwa kesenian sering diadakan oleh para seniman atau penggiat kesenian. “Kalau aneka peristiwa kesenian itu hanya ditulis layaknya hard news berita politik atau kriminal, tentu alangkah sia-sianya peristiwa kesenian tersebut,” kata dia.

Padahal, bagi media massa, laporan jurnalistik seni-budaya yang apresiatif dan mendalam tentu secara langsung atau tidak akan menambah bobot produk media massa yang bersangkutan.

Ketua AJI Bandar Lampung Wakos Reza Gautama menambahkan dalam workshop peserta akan mendapat keterampilan dasar penulisan liputan seni-budaya sehingga kualitas karya para jurnalis di Lampung lebih baik. (MG2/K-2)

PNPM

Peran UPK Mendorong Kemandirian Masyarakat BANDAR LAMPUNG (Lampost): Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK PNPM MP) menjadi aset berharga bagi kelangsungan hidup masyarakat serta kelompok pemanfaat program.

Peran UPK dalam membangun kemandirian masyarakat sangat dibutuhkan untuk menopang pembangunan di Lampung. Demikian dikatakan Hanita Farial, penanggung jawab operasional Provinsi Lampung, di sela-sela Jambore UPK PNPM MP, Rabu (23-11).

Menurut dia, dalam program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Pedesaan, peran UPK sangat strategis. UPK yang membawahi langsung kegiatan masyarakat dapat menjadi penghubung antarmasyarakat dengan pemerintah maupun swasta, khususnya dunia perbankan.

Diakui Bambang Hargo, konsultan Keuangan Provinsi Lampung PNPM MP, hingga kini kondisi UPK di Lampung masih dalam taraf cukup baik. Sebab, terdapat daerah dengan kualitas sangat baik, misalnya UPK Sidomulyo, Rajabasa, Sukoharjo.

Namun, masih ada yang mem-

butuhkan pembinaan seperti beberapa UPK di Lampung Barat. Dia melanjutkan anggaran PNPM yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu 75% untuk infrastruktur yang dikelola oleh desa, termasuk di dalamnya pula pendidikan, kesehatan, serta 25% untuk dana bergulir.

Dana bergulir menjadi investasi berkembang yang lestari.

Dengan artian, dana bergulir yang digunakan masyarakat adalah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.

Jambore UPK PNPM MP Provinsi Lampung di Taman Wisata Bumi Kedaton diikuti perwakilan UPK dari 12 Kabupaten Se-Lampung. Dalam kegiatan itu dipamerkan produk unggulan setiap UPK. UPK Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, antara lain memamerkan kerajinan batok kelapa, permen tapai, dan kerajinan pelepah pisang.

Samadi, ketua UPK Sidomulyo, mengungkapkan aset produktif UPK Kabupaten Lampung Selatan pada 2011 senilai Rp14.375.143.000 dan meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp10.080.081.400. (VER/K-2)

BUDAYA

KBSB Lampung Mencoba Kenalkan Adat Minang BANDAR LAMPUNG (Lampost): Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Lampung akan menggelar pegelaran Seni Budaya Minang dalam bentuk tari, lagu, dan pencak silat, Sabtu (2611) pagi, di Lapangan Saburai, Bandar Lampung.

Selain itu, KBSB juga menggelar bazar dan unjuk kebolehan dengan alat musik tambor. Hal ini disampaikan Ketua KBSB Lampung Yandri Nazir, Rabu (2311). Yandri mengatakan pergelaran seni budaya Minang itu merupakan rangkaian kegiatan silaturahmi KBSB Lampung.

Rencananya kegiatan silaturahmi KBSB yang digelar Sabtu (26-11) malam akan dibuka Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Sedangkan pergelaran seni budaya dibuka Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. Hajat KBSB itu akan dihadiri juga Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan bupati/wali kota dari beberapa kabupaten/ kota di Sumatera Barat.

Selain itu, Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim juga akan hadir. Sementara kedatangan Ketua DPD RI Irman Gusman

belum dapat dipastikan karena masih menunggu konfirmasi.

Menurut Yandri, acara tersebut digelar untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga asal Sumatera Barat di Lampung dan antarwarga Lampung pada umumnya. Pergelaran seni juga bertujuan menyosialisasikan budaya Minang kepada warga Lampung.

“Kami ingin mempererat hubungan antarsesama warga asal Sumatera Barat di Lampung agar dapat bekerja sama membangun Lampung dengan pemerintah dan warga Lampung yang lain,” kata Yandri.

MenurutYandri,untukmenegaskan eksistensi warga asal Sumatera Barat di Lampung, rencananya KBSB akan membangun Rumah Gadang. Bangunan tersebut akan menjadi pusat pengembangan kebudayan dan tempat pertemuan.

KBSB juga berharap tempat itu nantinya akan dapat menjadi salah satu objek wisata di Lampung. Menurut Yandri, berdasar data Pemprov beberapa waktu lalu, penduduk Lampung asal Sumatera Barat kurang lebih 12% dari total jumlah penduduk Lampung. (WAH/K-2)

I5

Bandar Lampung

Pelayanan Poli RSUDAM Terganggu BANDAR LAMPUNG (Lampost): Aksi demo yang dilakukan lebih dari 500 dokter ahli, dokter umum, perawat, dan tenaga administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUAM) menyebabkan ratusan pasien poliklinik (rawat jalan) di rumah sakit tersebut terganggu.

Demo yang dilakukan medis dan paramedis di depan eks Palang Merah Indonesia (PMI) menuntut Direktur Utama (Dirut) RSUDAM Hermansyah Zaini mundur dari jabatannya. Hermansyah Zaini selama ini dinilai medis dan paramedis RSUDAM arogan, otoriter, dan melakukan pendekatan kekuasaan dalam memimpin.

Yati (38), warga Tanjungkarang Barat, mengatakan datang ke poli anak untuk memeriksakan penyakit anaknya. Mulai pukul 07.30, dia sudah mengantre di poli anak. “Ternyata dokternya tidak ada. Saya baru tahu kalau dokter spesialisnya sedang demo,” kata ibu dua anak itu.

Lain lagi dengan Irawan (45).

Warga Tulangbawang itu mengaku sejak subuh tiba di RSUDAM untuk melakukan pemeriksaan ke poliklinik penyakit dalam. Dia kecewa karena tidak mendapatkan pelayanan semestinya karena dok-

LAMPUNG POST/MG3

DEMO. Forum Komunikasi Karyawan/Karyawati Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung berdemo di depan rumah sakit setempat, Rabu (23-11). Mereka menuntut agar Direktur Utama RSUDAM Hermansyah Zaini dicopot dari jabatannya. Tujuannya, agar seluruh karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman, tanpa adanya ancaman dan intimidasi.

ter sedang melakukan demo.

“Mau pulang ke Tulangbawang tidak mungkin karena saya harus bolak-balik. Kan jauh. Mau menginap, tentu akan menambah biaya makan, mandi, dan sebagainya,” kata Irawan.

Bahkan, sejumlah pasien dan keluarga pasien yang ditemui Lampung Post mengaku kecewa dengan sikap dokter yang tidak profesional. “Seharusnya, jangan semua begitu yang melakukan demo. Kasihan pasien dari luar Bandar Lampung yang membutuhkan pelayanan di poliklinik,” kata Bambang (52), seorang pasien jantung.

Tidak Terganggu

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Karyawan/Karyawati (FKK) RSUDAM, Aswedi Putra, mengatakan tidak ada pelayanan rumah sakit yang terganggu.

Menurut dia, pelayanan di Unit Gawat Darurat (UGD), Intensif Unit Care (ICU), pasien operasi, dan pasien yang masih diinfus tetap mendapat pelayanan prioritas.

“Kami tetap mengutamakan pelayanan kepada pasien darurat yang harus mendapatkan penanganan khusus. Seperti di UGD, ICU, ruang operasi, dan pasien yang masih diinfus,” kata Aswedi.

Terkait pelayanan di poliklinik,

kata dia, itu pelayanan terencana dan tidak harus sesegera mungkin ditangani sehingga sekalipun hari ini tidak mendapatkan pelayanan, pasien masih bisa datang keesokan harinya.

“Siapa yang bilang terganggu.

Lihat saja di UGD dan ICU, semua masih mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Kalau pelayanan di poli bukan tindakan darurat, itu tindakan terencana dan terjadwal,” kata dia.

Sejumlah dokter spesialis yang ditemui umumnya tidak banyak menuntut dari aksi yang mereka lakukan. Dokter spesialis didukung dokter umum, perawat, dan sejumlah pegawai adminis-

trasi hanya meminta Hermansyah Zaini mundur karena dinilai otoriter dalam memimpin.

“Sebagai seorang profesional, kami menilai kepemimpinan Hermansyah sudah keterlaluan.

Otoriter, penuh intimidasi, dan tidak profesional,” kata dia.

Kalau soal disiplin kerja, kata dia, pegawai memang harus disiplin. “Tapi, kalau gaya kepemimpinan seperti diktator, itu yang kami tidak inginkan. Untuk itu, kami meminta Gubernur Lampung mencopot Hermansyah Zaini sebagai Dirut RSUDAM,” kata seorang perawat yang tak mau namanya disebut. (KIM/K-1)

INVESTASI

Johor Port Siap Bangun Dermaga di Lambar dan Mesuji BANDAR LAMPUNG (Lampost): Investor asal Malaysia, Johor Port, siap membangun dermaga internasional di Lampung Barat dan Mesuji. Selain itu, Johor Port juga tertarik membangun kereta api dari Way Kanan ke Pelabuhan Panjang untuk memudahkan pengangkutan hasil bumi yang akan diekspor.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekprov Lampung Arinal Djunaidi mengatakan ketertarikan Johor Port ini telah disampaikan chef executive officer-nya kepada Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Yaitu, saat Gubernur didampingi Arinal, Kepala Dinas Perhubungan Ishak, dan GM Pelindo II Cabang Panjang Doso Agung berkunjung ke Malaysia pada 18 November 2011 lalu.

Pertemuan itu, kata Arinal, akan ditindaklanjuti dengan kajian kelayakan yang dimulai Januari 2012 mendatang. “Setelah kajian selesai dan diketahui mana yang layak, akan ada penandatanganan nota kesepakatan antara mereka, Pemprov, dan Pelindo,” kata Arinal di ruang kerjanya, Selasa (22-11).

Arinal menjelaskan rencana dibangunnya dermaga di Lampung Barat dan Mesuji muncul karena banyak hasil pertanian dan perikanan dari dua daerah itu yang diekspor melalui Pelabuhan Panjang. Jarak yang jauh dari dua daerah itu ke Pelabuhan Panjang, kata Arinal, membuat waktu tempuh lebih lama dan

biaya yang dikeluarkan juga lebih tinggi.

Jika ada dermaga yang representatif sebagai dermaga internasional, komoditas ekspor di dua daerah itu dan daerah lain di sekitarnya bisa langsung di kirim ke luar negeri dan tidak perlu melalui Pelabuhan Panjang.

“Mereka suda h perna h memba ngun dua pelabuhan internasional di Malaysia. Jadi sudah sangat berpengalaman dan bisa kita manfaatkan pengalamannya itu untuk membangun dermaga internasional di Lampung,” kata dia.

Pada Januari mendatang, menurut Arinal, Gubernur dan jajaran Pemprov akan kembali ke Malaysia untuk melihat kecanggihan teknologi di pelabuhan yang telah dibangun Johor Port.

Selain bertemu dengan direksi Johor Port, pada kunjungan itu Gubernur juga bertemu dengan Malakop, perusahaan pembangkit listrik asal negeri jiran.

Malakop, ujar dia, bersedia membangun pembangkit listrik untuk membantu Pemprov dan PLN mengakhiri defisit listrik di Lampung yang pada beban puncak defisitnya mencapai 300—400 megawatt.

“Sama seperti Johor Port, Januari mendatang Malakop juga akan memulai kajiannya di Lampung. Kita tunggu saja hasilnya. Semoga mereka jadi berinvestasi dan mengakhiri krisis listrik di Lampung,” kata Arinal. (LIN/K-2)

CMYK KAMIS, 24 NOVEMBER 2011 LAMPUNG POST

CMYK

Pariwara

I6

CMYK KAMIS, 24 NOVEMBER 2011 LAMPUNG POST

CMYK

Pariwara

I7