VOTING, Edisi LVIX, 15 Oktober - 21 Oktober 2014 by Lampung Post

16 Halaman l Edisi LVIX/ 15 Oktober - 21 Oktober 2014

14 l Dari Keluarga Sederhana Menjadi Anggota DPR

T E R U J I T E P E R C AYA

Jangan Hanya Muncul Lima Tahunan ANGGOTA legislatif juga merangkap jabatan sebagai wakil rakyat untuk membawa aspirasinya di pemerintahan yang memegang kekuasaan. Idealnya mereka intensif berhubungan dengan rakyat, minimal konstituennya, untuk menyerap kehendak rakyat.

n ferial

amun, tren perilaku wakil rakyat berubah. Walau t a k s e mu a , s e bagian besar meninggalkan rakyat yang memilihnya saat sudah duduk di kursi gedung kantor legislatif. Rakyat yang semula sangat dimanjakannya dengan ditemui, bahkan aliran bantuan diadakannya saat masa kampanye, akhirnya ditinggalkan begitu saja karena mereka kini telah menjadi wakil partai politik pengusungnya. Kejadian seperti itu terulang sepanjang periode pascasistem demokrasi pemilu langsung diterapkan. Rakyat sangat hafal akan perilaku anggota legislatif bahwa “kemunculannya lima tahunan”. “Hal ini terjadi karena sistem politik berorientasi pada industri politik alias politik transaksional sehingga wakil rakyat menganggap suara dukungan itu sudah ditukarnya d e n g a n b a n t u a n n ya k e masyarakat pemilih saat kampanye,” kata pengamat politik Universitas Bandar Lampung, Wawan Hendrawan. Hal senada diungkapkan

pengamat Puskapol Universitas Indonesia (UI) Ani Soetjipto. Menurutnya, di Amerika Serikat, hubungan anggota Dewan dengan konstituennya sangat ketat. Itu yang menyebabkan legislator di sana terlihat serius performanya memperjuangkan hak-hak rakyat. “Di sana hubungan konstituen selalu dimonitor karena ada kantor konstituen, milisnya, dan rajin ke distrik yang bersangkutan. Kalau mereka tidak bagus kerjanya, lima tahun lagi tidak dipilih. Beda degan di sini. Saya lihat tidak ada intensi itu,” kata Ani. Pada bagian lain, guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI, Maswadi Rauf, mengatakan anggota partai memang harus mematuhi kebijakan partainya. Sehingga saat duduk di DPR, dia memperjuangkan kepentingan partainya di DPR. Itu ialah kode etik yang harus dipahami oleh setiap anggota Dewan. Anggota itu tidak bebas. Dia harus menafsirkan kepentingan rakyat berdasarkan partai. Persoalannya, partai politik itu digerakkan orang. Orang ini yang berperilaku belum bisa berdemokrasi. “Ini semuanya nilai yang telah melenceng,” kata dia. (U1)

Interupsi

2 15 Oktober 2014

Rakyat Khawatir Fenomena Politik

688

FENOMENA politik yang terjadi kini mulai mengusik sebagian besar rakyat Indonesia. Bahkan, kondisi ini membuat mereka khawatir.

T E R U J I T E P E R C AYA

Tidak menjawab: 5,29%

indeks : Gagas

Semoga Bukan Negeri tanpa Telinga . . .

WAKIL RAKYAT Tidak khawatir : 17,46%

Perjuangkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Lamsel ...

luber

Larangan dan Sanksi Anggota DPR . . .

Pelantikan jokowi

Seluruh Fraksi akan Hadiri Pelantikan Jokowi-JK . . .

Khawatir: 77,25%

Metode: Survei dilaksanakan pada 6—7 Oktober 2014 di 33 provinsi melalui quick poll menggunakan multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar 2,9%. Survei juga dilengkapi penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview. Sumber: Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Nova Lidarni, Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, T E R U J I T E P E R C AYA Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Sri Agustina, Sudarmono, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Adian Saputra, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Ahmad Amri, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Wandi Barboy. Liputan Jakarta: Inge Olivia Beatrix Mangkoe. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Delima Napitupulu, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin.0 Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Widodo (Kabiro), Abu Umarly, Mif Sulaiman, Sudiono, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Bussines Development: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Asisten Manager Iklan Biro: Siti Fatimah. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Laporan Utama

3 15 Oktober 2014

Janji Wakil Rakyat Jadi Harapan Masyarakat

ENATOR atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Lampung siap memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Lampung, terutama jalan. Sebab, jalan menjadi faktor utama mendorong percepatan pembanguan selain soal pendidikan. Demikian terungkap dari wawancara Lampung Post dengan Andi Surya dan Ahmad Jajuli, di Jakarta, Jumat (3/10). Andi Surya mengatakan kebutuhan akan infrastruktur yang baik merupakan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Menurut Andi, pada pengesahan APBD beberapa waktu lalu memang disediakan anggaran Rp1 triliun untuk perbaikan jalan di Lampung. “Saya pikir itu masih kurang. Bagaimana anggaran berimbang dari pusat itu bisa masuk ke situ.” Andi melihat keberadaan jalan sangat vital bagi percepatan distribusi barang. “Yang jelas, penguatan infrastruktur akan mendorong percepatan pembangunan di segala bidang, sebab akses transportasi akan lancar dan berbiaya murah.” Senator Lampung lainnya, Jajuli, justru melihat dalam konteks yang luas. Menurutnya, masih banyak persoalan Lampung yang harus diselesaikan, bukan hanya infrastruktur dan pendidikan. “Bukan berarti infrastruktur dan pendidikan tidak penting, persoalan Lampung itu tak hanya berkutat pada infrastruktur dan pendidikan, juga sangat banyak seperti kesehatan dan tenaga kerja,” kata Jajuli. Pada bagian lain, anggota legislatif Lampung juga bertekad untuk bisa memanfaatkan posisi mereka di DPR sebesar-besarnya untuk pembangunan Bumi Ruwa Jurai. Menurut salah satu wakil rakyat asal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, infrastruktur dan pendidikan menjadi tonggak utama pembangunan daerah. “Infrastruktur itu vital. Pembangunan infrastruktur akan cepat berimbas pada semua bidang, khususnya percepatan ekonomi.” Menurut dia, jalan-jalan nasional di Lampung memang sudah mulai bagus, tetapi hal itu bukan sesuatu hal yang membanggakan. Sebab, penduduk Lampung lebih banyak di kawasan perdesaan. Karena itu, sebenarnya yang harus dibenahi secepatnya adalah jalan-jalan di kawasan kabupaten/kota. “Hal itu tentu akan mendukung produktivitas pertanian,” kata Muzani. Mengenai pendidikan, Muzani meminta pemda proaktif mengembangkan pendidikan yang murah dan mudah dijangkau masyarakat. Untuk itu, fasilitas pendidikan harus disediakan sebanyak mungkin. “Ini harus ada geliat dari kementerian dan daya dorong lembaga legislasi agar dapat berlangsung cepat,” kata dia. (HES/U1)

Menuju Senayan

4 15 Oktober 2014

Mereka Wakil Rakyat atau Wakil Partai

EMBAGA legislatif baru menjalankan tugasnya dua pekan lebih, tetapi banyak hal yang diusulkan mereka dalam rangka bagi-bagi jabatan. Salah satunya dengan pemekaran komisi walau akhirnya tidak jadi, menjadi salah satu indikasi akal-akalan mereka untuk membagi jatah kursi pimpinan. Pengamat Puskapol Universitas Indonesia (UI) Ani Soetjipto menegaskan tidak ada relevansinya penambahan komisi dengan efektivitas fungsi pengawasan anggota Dewan. “Masalahnya bukan di situ (jumlah komisi). Kalau kita amati fungsi pengawasan selama 5—10 tahun belakangan ini, misalnya usulan hak angket banyak yang kandas. Itu karena parlemen tidak terlalu otonom sangat dikendalikan oleh partai. Berbeda dengan Amerika Serikat, di sana partai sangat lemah. Justru anggota Dewan di sana sangat takut dengan konstituennya karena ketat hubungannya,” ujar Ani. Ani menjelaskan hubungan anggota Dewan di Amerika Serikat dengan konstituennya sangat ketat. Itu yang menyebabkan legislator terlihat serius performanya memperjuangkan hak-hak rakyat. “Di sana hubungan konstituen selalu dimonitor karena ada kantor konstituen, milisnya, dan rajin ke distrik yang bersangkutan. Kalau mereka tidak bagus kerjanya, lima tahun lagi tidak dipilih. Beda degan di sini. Saya lihat tidak ada intensi itu,” kata dia. Selain itu, lanjut Ani, faktor kandasnya fungsi pengawasan dikarenakan hubungan karakter antara eksekutif dan legislatif yang tidak cair. Menurutnya, semakin terbelah hubungan antara keduanya akan semakin sulit mencapai titik temu. “Tidak bisa goal kalau motivasinya check and balances dan tahu perannya masing-masing bisa berjalan. Tetapi kalau sebaliknya, urusan yang mengatasnamakan rakyat bisa terkalahkan,” ujarnya. Peneliti Forum Pemantau Parlemen (Formapi) Lucius Karus juga melihat tidak ada korelasinya penambahan komisi dengan efektivitas fungsi pengawasan DPR. Pihaknya menduga usulan tambah jumlah komisi itu hanya untuk bagi-bagi jatah menjadi pimpinan komisi saja. “Saya kira alasan saja usulan penambahan

komisi itu. Seolah-olah usulan tambah komisi itu atas dasar analisis kerja komisi DPR sebelumnya. Kecenderungan yang terlihat agar ada partai politik yang dapat jatah memegang komisi tersebut,” ujar Lucius. Kepercayaan Rakyat Pada bagian lain, politikus PKS Tifatul Sembiring, yang juga melenggang ke Senayan, mengatakan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat periode 2009—2014 menjadi tantangan tersendiri bagi anggota DPR baru untuk memulihkannya. “Saya pikir 2009—2014 ini ada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR, partai politik, tentang beberapa kejadian yang menimpa anggota walaupun tidak semua yang seperti itu,” kata Tifatul. Dia mengatakan pemulihan kepercayaan publik terhadap kinerja wakil rakyat menjadi prioritas dirinya dan juga anggota DPR lainnya ke depan. Namun, pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, berpendapat lain.

Menurutnya, keadaan perpolitikan di Indonesia saat ini tidak berbeda jauh dengan era Orde Baru, bahkan lebih buruk. Indonesia sesungguhnya telah mengalami perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan setelah era reformasi bergulir. Salah satunya terlihat adanya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat yang mendobrak sistem totaliter berkedok demokrasi yang dilaksanakan rezim Orde Baru. “DPR diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan demi terwujudnya sistem checks and balance dalam pemerintahan untuk membatasi kekuasaan di setiap lembaga negara berdasarkan fungsinya,” kata dia. Anggota DPR periode 2014—2019, menurut dia, seharusnya punya keberanian untuk menjadi kekuatan pembaharuan atau setidaknya berjuang untuk konstituen mereka dengan merumuskan segala kebijakan dan rancangan undang-undang yang prorakyat. “Tidak sekadar mengikuti kehendak partai atau elitenya,” kata dia. (MI/U1)

Gagas

5 15 Oktober 2014

Semoga Bukan Negeri tanpa Telinga

EGERI Tanpa Telinga, sebuah film karya sineas muda Lola Amaria pada 2014 ini mengisahkan tentang para elite politik yang kehilangan telinga batinnya, hanya sekadar untuk mendengar suara rakyat. Para elite tersebut justru terbuai dengan jabatan prestise dan permainan kekuasaan yang menghasilkan pundi-pundi korupsi. Tak ubahnya panggung politik indonesia, film tersebut mungkin bisa jadi adalah cerminan dari riilnya tatanan perpolitikan zaman. Kepentingan rakyat hanya menjadi umbaran janji yang diperjual bebas saat kampanyekampanye. Untuk menjaring suarasuara. Untuk menjaring dukungan. Untuk mendapatkan kekuasaan, yang berujung pada penumpukan-penumpukan berlian dan intan di kantongkantong pribadi dan golongan. Dalam sistem demokratis, pemerintahan untuk rakyat bukan kotak besi atau brankas rahasia dengan kunci ganda. Namun, ia ibarat akuarium yang dapat leluasa dipantau. Riaknya yang indah akan menyejukkan tiap pasang mata yang memandang. Dengan demikian, akan mudah kiranya untuk memantau para elite politik yang seyogianya adalah representasi dari rakyat. Pergolakan parlemen telah membuahkan hasil sesudah terpilihnya ketua DPR dan MPR, dengan dominasi formasi Koalisi Merah Putih (KMP). Drama yang cukup menegangkan dalam konstelasi politik hari ini. Berbeda dengan konstelasi politik tahun 2009, yang alur perjalanannya tak seberapa pascapenetapan presiden terpilih. Meski bagaimanapun, posisi hari ini tetap harus dinilai positif. Minimal ada tiga hal yang dapat disorot dalam pemerintahan hari ini. Pertama, porsi pemerintahan hari ini relatif apik secara fungsional.

Peran legislatif ialah sebagai rekan dan sekaligus penjaga mandat rakyat. Terlebih, KMP yang hari ini menguasai sebagian besar legislatif merupakan kompetitor dari kubu eksekutif, dalam hal ini Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Jelas ini sebuah kesempatan langka untuk mengoptimalkan peran kedua belah pihak. Presiden terpilih, Joko Widodo, yang merupakan representasi dari KIH, harus pula mampu menjawab tantangan zaman. Realisasi atas janji-janji kampanye, harus jadi program yang tak boleh tidak untuk dijalankan. Sedangkan tim legislasi, harus pula benar-benar merepresentasikan gagasan rakyat. Kedua, KMP dan KIH harus mampu menjaga mandat rakyat. Bukan melandaskan kinerja pada kepentingan pribadi atau partai politik. Meski ketegangan hari ini didominasi kepentingan komunal, seperti yang penulis gagas dalam judul opini ini, semoga konstelasi hari ini tak melahirkan para pemimpin yang menutup telinga dari jeritan-jeritan rakyat. Bukan pula melahirkan mereka yang hanya adu kekuatan untuk balas dendam dengan politik antaraktor yang memiliki hegemoni dan dominasi kekuasaan di partai atau koalisi. Ketiga, seharusnya para elite tidak mengeneralisasikan kepentingan koalisi atas nama rakyat. Meski Merah Putih dalam KMP, dan kata Indonesia dalam KIH adalah simbol negara, tetap kedua belah pihak membawa kepentingan koalisi masing-masing. Tidak etis bila kemenangan Jokowi menjadi presiden terpilih didaulat sebagai kemenangan rakyat Indonesia secara keseluruhan karena pada saat yang bersamaan ada pihak (rakyat) yang merasa kalah dalam panggung politik. Meski pada akhir dari pergelaran pesta demokrasi, semua tetap harus menghormati dan menghargai hasil

Elly Agustina

Pengamat sosial budaya Lampung, surveyor Litbang Kompas

keputusan. Begitu pula dengan kemenangan KMP di kursi parlemen. Tak bisa pula dianggap sebagai kemenangan rakyat secara general. Ketika seseorang telah didaulat menjadi pemimpin, maka pada saat bersamaan ia harus siap pula menanggung beban atas sesuatu yang dipimpinnya. Dengan kata lain, sosok pemimpin haruslah jauh dari pragmatisme, apalagi antisosial dan tak mau mendengar keluh kesah rakyatnya. Karena bila hal ini hilang, hilang pula karakter dan jati diri bangsa, yang tertuang pada butir keempat Pancasila. Kemanusiaan yang dipimpin oleh khikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negeri tanpa telinga mungkin memang ada di wajah perpolitikan Indonesia. Namun, semua rakyat pasti menaruh harapan besar pada para pemimpinnya untuk dapat berkolaborasi dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Bukan hal yang mustahil, apabila elite politik mau dan mampu menjalankan fungsinya sebagai panitia kesejahteraan bangsa (Moh. Hatta). n

Perempuan

Tidak akan Lupakan Daerah Pemilihan

Desy Ratnasari Anggota DPR Partai politik : PAN

6 15 Oktober 2014

RTIS Desy Ratnasari sudah dilantik menjadi anggota DPR periode 2014— 2019. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu berjanji tidak akan melupakan daerah pemilihannya Jawa Barat IV (Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi). Ia berjanji tidak akan melupakan konstituen yang telah menjadikannya sebagai anggota DPR. “Rumah saya di Sukabumi, orang tua dan keluarga saya di Sukabumi. Suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan saya, sekarang saja walau saya tidak menjadi anggota DPR, saya paling tidak pulang satu bulan sekali,” ujar Desy usai mengikuti geladi bersih pelantikan anggota DPR periode 2014—2019 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (30/9). Saat ini Desy mengaku tinggal di rumah pribadinya di Jakarta. Namun, ia juga memiliki rumah dan orang tua di tanah kelahiran, Sukabumi. Karena itu, Desy akan lebih sering mengunjungi konstituennya di Sukabumi. Saat pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (1/10) lalu, Desy tampil menawan dengan kebaya berwarna merah muda kelabu lengkap dengan sanggul dan sepatu hak setinggi 5 sentimeter. Terusan kebaya ini dipadu dengan rok panjang ketat berwarna sama hingga ke atas tumit. Sebagai politikus perempuan, ia mengaku tidak perlu berlama-lama untuk dandan sebelum dilantik. “Persiapannya setengah jam. Ini memakai baju yang ada saja,” kata Desy. (MI/U4)

Ingin Mengabdi di Komisi IV DPR PUTRI kedua mantan Presiden RI Soeharto, Siti Hediati Haryadi atau biasa disapa Titi Soeharto, tampil berkebaya ketika dilantik sebagai anggota DPR 2014—2019. Ia mengaku kebaya yang dikenakan milik ibunya, Tien Soeharto. “Ini kebaya ibu saya,” ujar anggota DPR dari Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Perempuan kelahiran 14 Oktober 1960 ini memiliki alasan memilih kebaya berwarna ungu itu di saat hari pelantikan. Pertama, karena ia sangat menyukai kebaya tersebut dan tidak perlu menjahit pakaian baru. “Ketiga, saya pengen lihat ibu saya bangga melihat saya.” Mantan istri Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Soebianto itu juga mengungkapkan ingin menjadi anggota Komisi IV DPR. Alasannya memilih bidang pertanian ialah kondisi Indonesia sebagai negara yang memSiti Hediati Haryadi punyai beragam kekayaan Anggota DPR Partai politik: Golkar alam dan lahan yang subur. “Kita pernah swasembada pangan dan sekarang apa-apa harus diimpor, berarti kan ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa sih? Masak tidak bisa dibenahi?” ujarnya. Dia mengaku ingin berada di Komisi IV DPR yang bergelut di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. “Insya Allah di Komisi IV, ya pertanian,” kata dia. Politikus Partai Golkar ini menambahkan terpilihnya ia sebagai anggota Dewan tidak hanya ingin datang terus pulang, tanpa memperjuangkan suara rakyat. “Mau apa, ya kerja dong. Dipercaya rakyat harus kerja keras,” ujarnya tegas. (MI/U4)

Perempuan

7 15 Oktober 2014

Komitmen Tetap Bugar di Parlemen

Popong Otje Djundjunan

ANGGOTA DPR periode 2014— 2019, Popong Otje Djundjunan, menjadi anggota Dewan tertua. Meski usianya menginjak 76 tahun, dia mengaku siap mengawal program pemerintah dengan tetap bugar. Popong Otje Djundjunan adalah politikus tertua di DPR (2014—2019). Ia berasal dari Partai Golkar daerah pemilihan Jawa Barat I. Di kontestasi Pemilu 2014, ia menjadi caleg nomor dua Golkar di daerah pemilihannya. Popong menjadi “bintang” dalam sidang paripurna DPR, Rabu (1/10) hingga Kamis (2/10) dini hari. Pasalnya, Popong kerap mengeluarkan celotehan khas saat memimpin sidang. Acap perempuan lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (sekarang UPI) itu berceloteh dengan bahasa Sunda. Atau kadang, dia bertindak seperti seorang nenek saat memimpin sidang. Celotehan Popong yang paling membikin heboh adalah saat dia menjawab permintaan anggota DPR untuk mengetok palu. “Mana paluna euweuh (Palunya hilang, red),” kata Popong, Rabu malam. Tak hanya saat palu sidang hilang, ulah unik Popong juga diperlihatkan saat meredakan aksi interupsi dari sejumlah

anggota DPR. Popong meminta sejumlah anggota untuk duduk. “Tolong duduk dulu, tolong duduk dulu, apa yang harus diketok?” ujar Popong. Namun, tak hanya ulah lucu dan menggemaskan yang diperlihatkan Popong. Perempuan kelahiran 30 Desember 1938 itu juga bertindak tegas. Hal itu diperlihatkan saat banyak anggota DPR yang mengajukan walk out dan meminta interupsi saat palu sudah diketuk. “Saya tidak memberikan izin untuk interupsi, palu sudah diketok,” kata Popong. Di DPR, perempuan yang akrab disapa Ceu Popong ini sebenarnya bukan orang bar u di Se nayan. I a pe r nah menjadi anggota DPR pada periode 1987—1999 dan 2009—2014. Di DPR periode lalu, Popong menjadi anggota Komisi X. Dia mengaku siap mengawal pemerintahan ke depan meski usianya kini sudah menginjak 76 tahun. Sampai saat ini ia tak merasakan tua karena waktunya selalu dipakai untuk kesibukan yang dinilai bermanfaat. “Saya harus selalu bugar. Kalau tidak, bagaimana mau mengontrol pemerintah,” kata wanita paruh baya kelahiran Bandung ini. (MTV/U4)

Wakil Rakyat

8 15 Oktober 2014

Konsisten Mengkritisi Program Pemerintah

ONSISTENSI menjadi salah satu prinsip yang dipegang teguh anggota DPRD Bandar Lampung, Yuhadi. Politikus Golkar itu berkomitmen untuk tetap kritis dalam memperjuangkan kepentingan rakyat selama lima tahun ke depan. Mengemban amanah sebagai wakil rakyat tidak akan mengubah sikap kritis dan idealismenya. Sebab, sebelum menjadi anggota Dewan, dia sudah lama berkiprah dalam gerakan ekstraparlementer sejak 1998. “Saya tidak akan pernah berubah. Konsistensi saya sebagai seorang aktivis 1998, saya akan senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat. Jabatan ini adalah amanah. Mandat dari rakyat yang diletakkan ke pundak saya akan saya emban sekuat tenaga, akan saya implementasikan dengan kerja nyata untuk kemajuan masyarakat Kota Bandar Lampung,” katanya.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu menjelaskan sebagai gebrakan awal di legislatif, dia mulai menjalankan fungsi kontrol dengan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama enam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi leading sector Komisi III. “Setelah kami bedah persoalan yang terjadi di SKPD masing-masing, kami akan bekerja sama untuk memajukan kota sesuai dengan tugas fungsi pokok masing-masing.” Terkait dengan banyaknya aspirasi masyarakat sehubungan dengan pembangunan infrastruktur, Sekretaris KNPI Bandar Lampung periode 2013 itu mengatakan sudah dia sampaikan kepada dinas terkait. Tidak hanya itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pemkot untuk memajukan Kota Tapis Berseri. “DPRD dan wali kota harus sinergi dalam menjalankan program demi kemajuan

dan kemakmuran warga Kota Bandar Lampung,” katanya. Di bidang legislasi, kini Yuhadi sedang berpikir keras untuk merumuskan sejumlah Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang berpihak kepada rakyat. Sebab, dia melihat masih banyak perda yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, seperti Perda RTRW. “Soal Perda Pesisir kami juga harus mengadakan survei terkait warga yang berada di sekitar pesisir pantai, bagaimana mereka bisa diberdayakan dan ditata tanpa ada penggusuran,” ujarnya. Di sisi lain, dalam hearing pertamanya bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU), pihaknya telah meminta dinas untuk bekerja transparan, mulai dari proses lelang sampai pelaksanaannya. “Komisi III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur juga akan mengawasi pekerjaan yang sedang berjalan,” kata Yuhadi. (CR11/U4)

Yuhadi

Anggota DPRD Bandar Lampung Partai politik : Golkar

Pendidikan di Lampura Harus Merata

Drs. H. Toyo Siswanto Anggota DPRD Lampung Utara Partai Politik : PAN

MELIHAT kondisi masyarakat berada di sekitar tempat tinggalnya masih sulit meraih pendidikan layak membuat Toyo siswanto memberanikan diri maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 9 April 2014. Setelah dilantik, ia berkomitmen untuk memperjuangkan pemerataan pendidikan di Lampung Utara. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu maju dari daerah pemilihan IV yang meliputi tujuh kecamatan, yakni Bukitkemuning, Abungtinggi, Tanjungraja, Abung Barat, Abung Tengah, Abungkunang dan Abungpekurun. Dengan kerja keras, Toyo Siswanto akhirnya mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk duduk di DPRD Lampung Utara periode 2014—2019. Sebagai seseorang yang telah lama bergelut di bidang pendidikan, dia mengaku baru pertama kali terjun ke dunia politik. Alasan utamanya nyaleg

melalui PAN karena ia ingin berbuat untuk rakyat meskipun sedikit. Sebab, legislatif memiliki peran yang sangat strategis untuk memperjuangkan pendidikan dan program penting lainnya. “Masyarakat di perdesaan kurang mendapat kesempatan memperoleh pendidikan. Mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk melanjutkan pendidikan. Kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin juga terjadi dalam dunia pendidikan. Untuk itulah, fokus saya di DPRD ingin memperjuangkan dan memajukan pendidikan,” kata dia. Untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat mampu dan kurang mampu dalam memperoleh pendidikan, lanjut dia, dapat dilakukan melalui kebijakan politik. Dengan duduk sebagai anggota Dewan Lampung Utara, dia berharap dapat mengawasi

kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Dia terus menekan agar pemda menetapkan program prorakyat, seperti penerapan program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin. “Dengan menjadi anggota Dewan, saya berharap dapat mengontrol kebijakan pemerintah. Agar program-program yang dijalankan bisa langsung menyentuh masyarakat, khususnya akses pendidikan terbuka bagi warga yang kurang mampu,” kata mantan kepala SMAN 1 Abung Barat ini. Bapak empat orang anak ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah. Terkadang masih ada beberapa tenaga pendidik kurang memahami tugasnya. “Seharusnya tenaga pendidik itu memberikan semangat pada anak didiknya. Bukan sebaliknya menakut-nakuti siswanya,” ujarnya. (CK5/YUD/U4)

Wakil Rakyat

Perjuangkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Lamsel Puji Sartono

Anggota DPRD Lampung Selatan Partai politik: PKS

ERNAH menjadi dosen di salah satu akademi keperawatan dan tenaga kesehatan di Provinsi Lampung membuat anggota DPRD Lampung Selatan, Puji Sartono, berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Caranya dengan meningkatkan anggaran dan sarana kesehatan. Puji Satono lahir pada 15 Juli 1974 di Purwodadi Dalam. Politikus PKS itu lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang religius. Dengan bekal ilmu dan pengalaman organisasi, dia mengabdikan dirinya di jalur politik. Ia ingin hidupnya bisa membantu sesama. Secara khusus, suami dari Eni Umayani itu ingin berkonsentrasi di bidang kesehatan. Dengan

tekat kuat, ia ingin meningkatkan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan di Lampung Selatan. “Kecintaan saya di bidang kesehatan ini sejak saya kuliah di akademi kesehatan. Dari situlah aktivitas yang saya lakukan membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat, mulai dari menjadi staf pengajar dan tenaga kesehatan,” kata dia. Komitmennya di bidang kesehatan itu berlanjut setelah ia masuk dunia politik dengan bergabung di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Alasan yang kuat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu kemudian membuatnya maju dalam Pemilu Legislatif 9 April 2014, dari daerah pemilihan IV yang meliputi Kecamatan Tanjungbintang, Merbaumataram, dan Tanjungsari.

Dengan niat, ketulusan hati, dan dukungan masyarakat membuat bapak tiga anak itu berhasil menduduki kursi DPRD Lampung Selatan periode 2014—2019. Setelah mendapat amanah tersebut, Puji Sartono ingin kembali memperjuangkan kesehatan masyarakat dengan tugas dan fungsi yang dimiliki legislatif. “Insya Allah, apa yang saya inginkan selama ini bisa saya salurkan di parlemen,” kata Puji, sapaan akrabnya. Selain itu, dia juga akan meningkatkan kualitas pendidikan umum maupun pendidikan agama di daerahnya. “Bukan hanya sekadar pelayanan kesehatan, melainkan juga ingin meningkatkan tenaga pengajar sekaligus kualitas pendidikan di Lamsel,” ujarnya. (*2/U4)

9 15 Oktober 2014

Komitmen Membantu Pemda Tingkatkan PAD KETUA Komisi I DPRD Bandar Lampung Dedi Yoeginta berkomitmen membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu dengan cara dengan mengevaluasi perizinan dan memaksimalkan sumber pendapatan yang belum tergali. Sejumlah langkah yang akan dilakukan, di antaranya mengevaluasi setiap perizinan yang ada di Kota Tapis Berseri ini. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari adanya kebocoran dalam proses pengurusan perizinan usaha dan pembangunan lainnya. “Pertama saya akan memnantu Pemkot mendapatkan PAD. Karena itu, kami harus mengevaluasi izin-izin, seperti adanya laporan soal tower yang belum ada izin. Itu satu contoh kecil temuan masyarakat,” kata politikus PDIP itu. Ginta menambahkan dalam waktu dekat Komisi I DPRD Bandar Lampung memanggil satuan kerja untuk mengevaluasi perusahaan yang telah habis masa izinnya. Evaluasi itu bertujuan agar perusahaan segera memperbarui izin sehingga bisa menambah pemasukan daerah. “Kami dorong itu

sebagai upaya optimalisasi PAD,” kata dia. Peningkatan PAD akan berimbas pada kemakmuran masyarakat. Dengan besarnya pendapatan daerah, makin banyak juga pembangunan dari berbagai sektor. Namun, peningkatan pendapatan harus juga diiringi dengan kualitas layanan pemerintah daerah kepada publik. “Kalau pendapatan daerah besar, nanti kan masyarakat juga yang menikmati. Tujuan kami kan supaya masyarakat makmur,” ujarnya. Berdasar pengamatannya, masih banyak potensi pendapatan daerah yang masih bisa dimaksimalkan. Selain akan membantu dalam meningkatkan PAD, DPRD Bandar Lampung juga akan menjalankan tugas dan fungsinya untuk kemajuan Bandar Lampung. “Kami harus awasi supaya pengusaha menanamkan investasi, tetapi diberi kemudahan untuk membuat izin. Jangan ada lagi pungli, jadi semua pemasukan resmi sehingga pengusaha tidak dirugikan. Pemerintah juga harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan. Kalau memang pengusahanya yang nakal harus ada tindakan tegas,” ujar dia. (CR11/U4)

Dedi Yoeginta

Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung Partai politik: PDIP

Wakil Rakyat

10 15 Oktober 2014

Wujudkan Kemajuan Masyarakat dengan Koperasi

ENGALAMANNYA bergelut di koperasi unit desa (KUD) selama beberapa dekade membuat Muhammad Mukhlis mengajukan lembaga koperasi sebagai langkah awal menuju kemajuan masyarakat. Politikus Partai Golkar ini pun mencoba untuk mendirikan koperasi di setiap kecamatan se-Kabupaten Lampung Utara. Menurutnya, dengan adanya koperasi di setiap kecamatan, masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal atau keperluan mendadak tidak harus sampai meminjam uang dengan bunga besar ijon, karena dengan syarat sangat mudah dapat memakai adari koperasi. Dengan demikian, secara tidak langsung akan menaikkan perekonomian warga. “Dengan membangun sebanyak-banyaknya koperasi, akan berdampak pada banyaknya perputaran uang di desa dengan adanya aset koperasi. Selain itu, masyarakat dapat terbantukan bila sedang dalam kesulitan atau memerlukan modal untuk usaha sehingga kemajuan masyarakat dapat tercapai dengan segera.” Berangkat dari dukungan masyarakat agar ada wakil rakyat yang berasal dari

Kecamatan Abung Selatan, khususnya Desa Trimodadi, M. Mukhlis memberanikan diri maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Lampung Utara periode 2014—2019. Di daerah pemilihan (DP) III yang meliputi Kecamatan Abung Selatan, Blambangan Pagar, Abungsemuli, Abung Timur, dan Abungsurakarta, dia adalah satusatunya caleg asal Golkar yang mendapat amanah dari rakyat untuk duduk sebagai anggota Dewan. Dengan moto “berani untuk berbuat tanpa memikirkan diri pribadi” ia bertekad mengabdikan tenaga dan pikirannya demi kemajuan Lampung Utara ke arah lebih baik selam menjabat anggota Dewan. Sebagai seseorang yang senang bergelut di bidang sosial kemasyarakatan desa, tentunya pria berperawakan kurus ini paham benar kesusahan dihadapi masyarakat saat ini. Dia pun bertekad untuk lebih mendekatkan diri pada masyarakat dan mengajukan serta mengawal segala program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warga. “Saya selalu menyempatkan diri untuk bertegur sapa dengan masyarakat walaupun hanya sebentar. Selain karena

H. M. Mukhlis

Kelahiran : Trimodadi, Lampung Utara, 15 Juli 1964 Istri : Hj. Kuswati

mempererat silaturahmi, juga menyerap aspirasi rakyat. Yang mana sebelumnya sangat dirasakan pembangunan kurang untuk masyarakat desa bila dibandingkan dengan perkotaan,” kata bapak tiga anak ini. (CK5/YUD/U1)

Anak: 1. Al Habdhi, S.Pd.I. 2. Nazela Rida Sani 3. Damas Endri Artomo Pendidikan : - SDN 1 Trimodadi, Abung Selatan - SMP Pertiwi Kalibalangan, Abung Selatan - SMEA Poncowati

Ingin Berbuat Sesuatu kepada Rakyat

Anjasmara

Kelahiran: Tanjungraja, 27 Agustus 1980 Jenis kelamin: Pria Istri: Sofiana Agama: Islam

MENGAWALI dengan kesederhanaan, bagi Anjasmara, anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ingin berbuat sesuatu bagi masyarakat banyak. Khususnya di daerah pemilihan (DP) IV Kecamatan Abungkunang, Abungpekurun, Abung Tengah, Abung Barat, Tanjungraja, Abungtinggi, dan Bukitkemuning. “Dengan kesederhanaan, saya ingin berbuat sesuatu bagi masyarakat luas,” ujarnya. Baginya, kesederhanaan itu adalah suatu keindahan. Sebab, dengan kesederhanaan, seseorang dapat melepaskan diri dari kesombongan dan lebih mudah merasakan penderitaan yang dialami orang lain. Kesederhanaan adalah upaya

untuk mengendalikan diri dari keinginan duniawi yang berlebih, dan dari situlah, dia ingin berbuat sesuatu untuk menjadi insan yang berguna. “Bila ditilik, keinginan yang diharapkan masyarakat itu sederhana. Sebagai wakil rakyat, keinginan yang diharapkan masyarakat itulah yang mesti diperjuangkan,” kata Anjasmara. Dengan menampung aspirasi yang menyentuh masyarakat bawah dan memperjuangkannya di kursi Dewan, dia berharap kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah itu dapat langsung dirasakan manfaatnya. Dengan ini, hasil pembangunan daerah akan merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat, khususnya di wilayah

pelosok perdesaan. “Tujuan semua aspirasi masyarakat yang ingin diwujudkan adalah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka, dan itu semua harus diperjuangkan agar hasil pembangunan dapat tepat guna serta tepat sasaran,” kata Anjasmara. Bagi pengusaha hasil bumi lada dan kopi ini, apa yang diperbuat dan diperjuangkan bagi masyarakat adalah bentuk pengabdian sebagai wakil rakyat. Sebab, apa yang dia emban saat ini adalah amanah yang mesti dilakukan. “Menjadi wakil rakyat adalah amanah yang mesti dilaksanakan. Pertanggungjawabannya bukan hanya pada masyarakat, melainkan juga kepada Allah,” kata dia. (YUD/CK5/U1)

Wakil Rakyat

11 15 Oktober 2014

Melanjutkan Perjuangan Aktivis

A Roni Ahwandi

Anggota DPRD Lampung Tengah Partai politik : Golkar

NGGOTA DPRD Lampung Tengah, Roni Ahwandi, berjanji meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat periode keduanya ini. Sebagai mantan aktivis mahasiswa, politikus Partai Golkar itu terus mendorong perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Roni Ahwandi lahir dari keluarga berlatar belakang pegawai negeri sipil (PNS). Namun, hal itu tidak membuatnya tertarik untuk mengikuti profesi keluarga besarnya itu, dia malah memilih masuk ke dunia politik. Kiprahnya diawali dengan bergabung Golkar di Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah. Setelah

sekian lama, ayah satu anak ini pun terpilih menjadi ketua pimpinan kecamatan Golkar Kalirejo. Selanjutnya, dengan dukungan penuh keluarga dan tetangganya, Roni Ahwandi mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu Legislatif 2009, dia pun terpilih sebagai anggota DPRD Lampung Tengah periode 2009—2014. Setelah lima tahun duduk di parlemen, suami dari Uswatun Hasanah ini merasa pengabdiannya belum cukup. Sebab, banyak persoalan masyarakat belum semuanya bisa dituntaskan. “Tujuan saya ini ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat. Aspirasi rakyat itu harus dilanjutkan,” kata Roni. Menurutnya, banyak hal yang

bisa dia berbuat di legislatif untuk membantu masyarakat dan membangun daerahnya, sehingga hal itulah yang mendorongnya untuk terjun ke politik praktis. Motivasinya mengabdi di jalur politik itu bermula saat dia aktif di organisasi, pada era reformasi 1998. Saat itu, sebagai aktivis dia sudah lantang menyuarakan perubahan, sehingga motivasi terbesarnya terjun di jalur politik karena ingin melanjutkan perjuangan untuk masyarakat yang lebih baik. “Infrastruktur di Lampung Tengah saat ini memang sudah ada perubahan. Namun, belum seperti yang diharapkan. Untuk itu, saya terus mendorong infrastruktur jalan dan sektor lainnya untuk terus diperbaiki,” ujarnya. (WAH/U4)

Berjuang Melawan Voting SEJAK kecil, Iskandar bercita-cita menjadi seorang pengacara. Baginya, profesi tersebut sangat menarik dan penuh tantangan. Sebab itu, usai menamatkan SMA-nya di Poncowati, Lampung Tengah, Iskandar berangkat ke Jakarta dan meneruskan pendidikan di Universitas Pancasila. “Kalau diingat-ingat, lawyer itulah cita-cita saya waktu kecil,” kata Iskandar, yang sempat menjabat sebagai ketua Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Jakarta Selatan. Iskandar mengaku termotivasi masuk politik karena teman-temannya. Banyak di antara temannya mengajak masuk dan berjuang membesarkan PKB dan memberi manfaat lebih banyak kepada masyarakat. “Saya ingin mewujudkan visi-misi partai yang tujuan akhirnya untuk kesejahteraan bersama,” kata ayah tiga anak ini sembari menambahkan PKB bisa menjadi lahan untuk memperjuangkan nahdliyin dan seluruh masyarakat pada umumnya. Dalam dunia perpolitikan, Iskandar berharap agar mekanisme pengam-

bilan keputusan di Dewan selalu mengedepankan musyawarah mufakat. Menurut dia, selama ini banyak keputusan penting diambil melalui voting. Padahal, cara itu seharusnya benar-benar menjadi jalan terakhir. “Sedikit-sedikit voting, harusnya hasil musyawarah mufakat bisa digunakan. Tak cuma itu, dalam prosesnya tak perlu saling menjatuhkan,” kata dia, sambil menambahkan musyawarah mufakat adalah budaya yang harus diperhatikan. Disinggung mengenai program unggulan, Iskandar ingin dapat mendorong peningkatan taraf hidup dan pendidikan masyarakat. Selain itu, memperjuangkan keharmonisan hubungan masyarakat, antarsuku, dan agama di Lampung Tengah menurut Iskandar juga sesuatu yang penting. Agar masyarakat merasa lebih nyaman, tenteram, dan aman hidup di Lampung Tengah. “Kalau yang utama, peningkatan taraf hidup dan pendidikan. Penting juga mencari cara agar lebih harmonis,” ujarnya.

Menurut Iskandar, banyak hal lain juga yang harus diperjuangkan secara konsisten di Lampung Tengah ini, di antaranya kelestarian budaya Lam-

Iskandar

Kelahiran : Jakarta, 15 Oktober 1970 Kelamin : Laki-laki

pung dan kearifan lokalnya sehingga adat istiadat Lampung lebih dikenal, terutama di kalangan pendatang yang ada di Lampung. (WAH/U1)

Agama : Islam Istri/suami : Meri Andiyani

Luber

12 15 Oktober 2014

Larangan dan Sanksi Anggota DPR

ALAM menjalankan tugasnya, anggota DPR tidak boleh melanggar UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagi mereka yang melanggar, maka akan diberikan sanksi tegas. Larangan

langgar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR. (3) Anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 Ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR.

Pasal 23

Pasal 238

(1) Anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya; b. hakim pada badan peradilan; atau c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/ APBD. (2) Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPR serta hak sebagai anggota DPR. (3) Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 Ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Sanksi Pasal 237 (1) Anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan. (2) Anggota DPR yang terbukti me-

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Pemberhentian Antarwaktu Pasal 239 (1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena: a.meninggal dunia; b.mengundurkan diri; atau c.diberhentikan. (2)Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturutturut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undangundang ini; h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau i. menjadi anggota partai politik lain. Pasal 240 (1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada Ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pimpinan DPR wajib menyampaikan usul pemberhentian anggota DPR kepada presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian

anggota DPR dari pimpinan DPR. Pasal 241 (1)Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (2) huruf e dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2)Dalam hal pemberhentian didasarkan atas aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Ayat (2), Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan. (3)Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR. n

Wakil Rakyat

13 15 Oktober 2014

Janji Utamakan Legislatif daripada Syuting

RTIS sekaligus anggota DPR terpilih periode 2014—2019, Krisna Mukti, berjanji akan mengutamakan tugas sebagai anggota legislatif daripada syuting dan tampil di televisi. “Saya sudah berjanji, khususnya pada konstituen, untuk berjuang denganharapan memajukan serta menyejahterakan masyarakat,” ujar pemain sinetron itu di Jakarta. Menurut dia, amanat yang diberikan oleh warga dari tiga daerah di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, dan Kabupaten Purwakarta, wajib dijalankan semaksimal mungkin. Namun, pesinetron yang juga penyanyi serta presenter tersebut masih akan melihat peraturan yang tertuang dalam tata tertib setelah pelantikan pada 1

Oktober 2014 tentang diperbolehkan-tidaknya beraktivitas di luar tugas sebagai wakil rakyat. “Kalau diperbolehkan dan tidak mengganggu tugas utama, mengapa tidak saya rangkap juga terjun sebagai seniman,” kata suami Devi Nurmayanti tersebut. Ia menyebut sejumlah nama artis terpilih sebagai legislator periode 2009—2014, seperti Primus Yustisio dan Eko Patrio, yang juga tetap eksis di dunia hiburan. “Kalau bisa ya alhamdulillah,” kata pria kelahiran Jakarta, 5 Februari 1969 itu. Krisna Mukti tercatat sebagai satu-satunya artis yang lolos sebagai legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan raihan 31.987 suara. Selain namanya, 14 artis lain juga tercatat dalam daftar anggota DPR selama lima tahun ke

depan, yakni dari PAN ada Desi Ratnasari, Primus Yustisio, Anang Hermansyah, Eko “Patrio” Hendro Purnomo, dan Lucky Hakim. Berikutnya dari Partai Gerindra ada Rachel Maryam Sayidina, Jamal Mirdad, dan Moreno Suprapto, lalu dari Partai Demokrat terdapat Dede Yusuf Effendi dan Venna Melinda. Selanjutnya, dari PDI Perjuangan ada Nico Siahaan dan Rieke Diah Pitaloka, kemudian Partai Golkar ada Tantowi Yahya serta dari PPP diwakili Okky Asokawati. Untuk nama-nama artis yang mewakili daerah karena lolos sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yakni Emilia Contesssa (Jawa Timur), Maya Rumantir (Sulawesi Utara), dan Oni Suwarman (Jawa Barat). (ANT/U4)

Krisna Mukti Anggota DPR Partai Politik : PKB

Tinggalkan Dunia Hiburan untuk Perjuangkan Pendidikan

Nico Siahaan Anggota DPR Partai politik : PDIP

ARTIS Nico Siahaan yang kini menjadi anggota DPR menyatakan dirinya akan memperjuangkan pendidikan agar lebih baik, terutama pendidikan yang lulusannya siap untuk memasuki dunia kerja. “Banyak orang yang lulus sekolah, tapi tidak siap untuk bekerja, akibatnya banyak yang menganggur, saya ingin agar pendidikan siap kerja, seperti SMK, balai latihan kerja, perlu untuk diperluas,” katanya seusai pelantikan anggota DPR periode 2014—2019 di Gedung Nusantara Paripurna, Jakarta.

Nico terpilih sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari daerah pemilihan I Jawa Barat dengan meraih 64.980 suara. Nico menambahkan selain komisi pendidikan, ia juga mengincar komisi penyiaran yang ia nilai sesuai dengan profesi yang ia geluti sebelumnya. Nico menyatakan ini merupakan periode pertamanya menjadi anggota DPR dan akan berusaha memberikan yang terbaik. “Saya akan mengupayakan maksimal pengabdian yang sebaikbaiknya,” katanya. Menurutnya, selama lima tahun

ke depan, 2014-2019, dia akan berkonsentrasi penuh di DPR dan meninggalkan dunia hiburan yang membesarkannya. “Saya akan full time (di DPR) untuk melayani masyarakat, saya akan tinggalkan (dunia hiburan),” ujarnya. Ia mengakui pendapatan di dunia hiburan lebih besar daripada gaji yang akan diterima sebagai anggota DPR. Namun, hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk berkiprah di parlemen. “Iya, memang lebih besar (dunia hiburan), tetapi kan tidak selamanya soal uang, inikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Nico. (ANT/U4)

Wakil Rakyat

14 15 Oktober 2014

Dari Keluarga Sederhana Menjadi Anggota DPR

Musa Zainudin Jabatan Partai Politik

: Anggota DPR : PKB

PERJALANAN karier politik Ketua DPW PKB Lampung Musa Zainudin cukup cemerlang. Meski terlahir dari keluarga sederhana, keaktifannya di organisasi sejak duduk di bangku sekolah hingga kuliah telah mendidiknya menjadi pemimpin dan akhirnya terpilih menjadi anggota DPR. “Saya itu bagian dari rakyat jelata, jadi kalau bicara soal perjuangan berpolitik sampai mengantarkan menjadi anggota DPR, tidak terlalu sulit, karena memang kami berasal dari rakyat bawah,” kata Musa. Dalam berpolitik, mantan anggota DPRD Lampung itu selalu mengajarkan pada rekan separtainya untuk

terus belajar dan mempersiapkan diri menjadi negarawan. Dengan sikap itu, politikus akan mampu memilah bila dirinya merupakan bagian dari masyarakat, tetapi juga tak melupakan tanggung jawabnya pada partai. Sejak menjadi aktivis mahasiswa dan menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama (NU), Musa Zainudin mengaku konsisten di politik. Musa menegaskan sejak dilantik sebagai anggota DPR periode 2014—2019, dia akan tetap konsisten untuk menjadi bagian penting dari seluruh perjuangan masyarakat. Maka itu, dalam perjuangannya, mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu membutuhkan dukungan baik materi maupun moral. “Saya sering bilang dengan teman-teman LSM,

pers, dan lainnya. Bila saya jadi anggota DPR ini, ya dijaga dong. Jadi, bukan kita menyembunyikan hal-hal negatif, tapi bagaimana apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang harus kita perjuangkan, teman-teman juga harus mampu mendukung.” Musa menjelaskan secara politik visi-misinya adalah bagaimana mendidik masyarakat dalam berpolitik sehingga setiap pemilu tidak selalui diwarnai dengan politik uang. “Saya nyalon menjadi anggota DPR dengan modal seadanya dan insya Allah saya tidak menggunakan politik uang. Coba kalau seluruh tokoh, aktivis, dan caleg-caleg melakukan hal yang sama, tentu ini menjadi pembelajaran politik untuk masyarakat,” ujarnya. (CR11/U4)

Kinerjanya Dirasakan Masyarakat Lampung ABDUL Hakim adalah sekretaris Fraksi PKS DPR periode 2009—2014. Selama menjadi wakil rakyat, sudah banyak yang sudah dia lakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kini, dia kembali dilantik menjadi anggota DPR periode 2014—2019. Selama menjadi anggota DPR periode lalu, Abdul Hakim menjabat sebagai anggota Badan Musyawarah dan duduk di Komisi V. Sejumlah prestasi yang ia raih dalam membangun Lampung, di antaranya perbaikan infrastruktur. Melalui Komisi V, Hakim berjuang agar pembangunan infrastruktur di Lampung mendapat porsi lebih dalam APBN. Ia juga mendorong pembangunan jalan lintas timur, infrastruktur perdesaan, rehabilitasi, dan peningkatan jalan Simpang Penawar— Rawajitu hingga pembangunan landasan pacu Bandara Radin Inten II. Untuk infrastruktur perdesaan, ratusan desa di daerah pemilihan (DP) II Lampung sudah merasakan manfaat Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

yang diperjuangkan Hakim. Sejak 2009 sampai saat ini, sudah ratusan desa mendapatkan program ini dan jumlahnya terus bertambah. Sektor perumahan juga menjadi prioritas perjuangan Hakim. Sejak 2010, ia memperjuangkan agar masyarakat berpenghasilan rendah di Lampung dapat mengakses program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Swadaya Perumahan Kumuh. “Sedikitnya sudah 2.050 kepala keluarga di 4 kabupaten, 45 desa, dan 51 pondok pesantren (ponpes) di DP Lampung II sudah menikmati program bedah rumah, perbaikan MCK komunal, dan perbaikan perumahan di kawasan kumuh,” kata politikus PKS itu. Sektor pertanian yang menjadi andalan Provinsi Lampung juga menjadi perhatian perjuangan Hakim. Meski hanya beberapa bulan bertugas di Komisi IV, lulusan Fakultas Pertanian Unila ini telah membantu 26 gapoktan, 24 kelompok

tani, 2 ponpes, dan 4 yayasan mendapat bantuan kredit dan peralatan pertanian. Selain itu, 40 desa di DP II Lampung juga mendapatkan bantuan irigasi kecil sebagai upaya meningkatkan hasil pertanian mereka. Karier politik Hakim dimulai ketika ia berhasil menduduki kursi legislatif DPRD Provinsi Lampung hasil Pemilu 1999 dan terpilih menjadi ketua Komisi E. Dalam Pemilu 2004, anak ketiga dari Mukhtasar dan Atiyah ini berhasil menembus ketatnya persaingan menuju Senayan. Ia juga menjadi ketua Forum 21 yang menjadi wadah anggota DPR asal Lampung. Kiprah Hakim memang tidak diragukan. Jauh sebelum menjejakkan kaki di Senayan, ia sudah memulai langkah kecilnya membangun moralitas kaum muda di Lampung. Sejak menapakkan kaki di Lampung pada 1980-an sebagai mahasiswa Unila, lelaki kelahiran Palanyar, Pandeglang, 9 September 1963 ini aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan di kampusnya. (HES/U4)

Abdul Hakim Anggota DPR Partai Politik: PKS

Pelantikan Jokowi

15 15 Oktober 2014

Seluruh Fraksi akan Hadiri Pelantikan Jokowi-JK

Zulkifli Hasan Ketua MPR

AJELIS Permusyawaratan Rakyat memastikan seluruh fraksinya menghadiri pelantikan Joko WidodoJusuf Kalla pada 20 Oktober 2014. Mereka secara bulat akan menyaksikan prosesi pelantikan pemimpin negara lima tahun ke depan itu. “Seluruh fraksi sepakat dan bulat akan hadir dan menyukseskan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan, usai rapat gabungan dengan seluruh fraksi di MPR, di Ruang GBHN, Nusantara V, Jakarta, Senin (13/10). Dia menjelaskan 10 fraksi di MPR dan satu dari DPD secara bulat akan menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Zulkifli membantah isu yang berkembang di masyarakat bahwa akan ada penjegalan dan boikot pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. “Kalau menyangkut Indonesia, wajah Indonesia sepakat bulat bersama,” ujarnya. Selain itu, menurut dia, dalam rapat gabungan itu MPR akan membentuk beberapa badan untuk menyambut pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih itu. Badan-badan tersebut, yaitu badan anggaran, badan kajian, dan badan sosialisasi, masing-masing terdiri dari 45 orang. “Kami tidak pakai paket, bulat. Hanya dalam satu jam membagi tugas alat kelengkapan, termasuk pembagian anggota alat kelengkapan yang masing-masing 45 orang per badan itu,” kata pria asal Lampung itu. MPR mengadakan rapat pimpinan pada Senin (13/10), pukul 11.00, untuk lebih mematangkan persiapan pelantikan 20 Oktober 2014. Lalu pukul 13.00 mengadakan rapat gabungan dengan fraksi-fraksi di MPR, yaitu 10 fraksi plus DPD. Sementara itu, pada hari yang sama pukul 16.00, pimpinan MPR akan berkunjung ke kediaman Jokowi untuk menyam-

paikan undangan pelantikan sekaligus silaturahmi. Setelah itu, pimpinan MPR akan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu. “Pimpinan MPR juga akan berkunjung ke JK untuk menyampaikan undangan dan silaturahmi dan juga ke Wakil Presiden Boediono,” ujarnya. Zulkifli menegaskan apa yang dilakukan pimpinan MPR itu agar publik melihat bahwa tidak ada upaya penjegalan pelantikan Jokowi-JK. Selain itu, menurut dia, hal itu agar publik dan masyarakat senang melihat para pemimpinnya meskipun berkompetisi tetapi saling berkunjung dan akrab serta mengutamakan politik kebangsaan. Sekretaris Jenderal Edi Siregar memastikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menghadiri pelantikan presiden Joko Widodo dan wakil presiden M. Jusuf Kalla, Senin (20/10). “Saya pastikan beliau (Hidayat Nur Wahid) akan menghadiri pelantikan presiden Jokowi dan wapres M. Jusuf Kalla,” kata Sekjen MPR Edi Siregar di Senayan, Jakarta, Senin. Sebelumnya diberitakan rapat gabungan pimpinan MPR dan fraksi-fraksi tidak dihadiri Hidayat Nur Wahid. Menurut Edi Siregar, saat ini Hidayat sedang menjalankan tugas menghadiri sidang InterParliamentary Union (IPU) di Swiss. Dalam sidang IPU ini, Indonesia mengajukan Nurhayati Asseggaf sebagai calon presiden IPU 2014—2016. “Pak Hidayat Nur Wahid sebelumnya sudah minta izin ke pimpinan MPR, dan dijadwalkan 17 Oktober 2014 sudah kembali ke Tanah Air,” kata Edi. Pencalonan Nurhayati Assegaff sebagai calon presiden IPU sangat penting bagi parlemen Indonesia untuk menjadi jembatan mempersatukan berbagai parlemen di dunia yang sangat beragam. IPU merupakan organisasi parlemen dunia yang beranggotakan 164 negara dan berdiri sejak 1889. (MI/ANT/U4)

Geliat Antikorupsi

16 15 Oktober 2014

DPR Tidak Bisa Tolak Calon Pimpinan KPK

Oce Madril Peneliti Pukat UGM

PR tidak dapat menolak usulan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang nantinya akan diusulkan oleh presiden. Lembaga legislatif itu hanya dapat memilih satu nama setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan. “Dalam Undang-Undang KPK tidak ada peluang DPR untuk memveto atau menolak penuh calon pimpinan (capim) KPK yang telah diusulkan presiden,” kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril. Menurut dia, kewenangan DPR (Komisi III) hanya dapat memilih satu nama setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama calon yang telah diusulkan oleh presiden. Ia menilai sesungguhnya DPR tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan pimpinan komisi negara, seperti Komisi Yudisial, KPK, sertaKomisi Pemilihan Umum (KPU). Adanya kemungkinan ancaman DPR untuk menolak setiap usulan calon pimpinan KPK, menurut dia, tidak perlu dikhawatirkan. “DPR

cukup hanya memilih calon-calon yang sudah diusulkan oleh presiden,” kata dia. Sementara itu, peneliti Pukat UGM lainnya, Hifdzil Alim, berharap tahapan penentuan pimpinan KPK di DPR dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. “DPR harus membuka kran transparansi, kalau bisa pemilihan dapat diliput media,” katanya. Dia mengaku cemas dengan konstelasi politik di parlemen saat ini karena berpotensi memengaruhi proses seleksi tersebut. “Kami mensinyalir ada ‘operasi senyap’ yang bisa saja terjadi dalam pemilihan pimpinan KPK,” kata dia. Skenario itu, menurut dia, bisa dirunut sejak mulai munculnya rencana pimpinan DPR baru yang ingin merevisi UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Ia pun mendorong masyarakat sipil untuk mengawal ketat setiap tahapan proses pemilihan pimpinan lembaga antirasywah itu. Sebelumnya, terdapat dua nama calon pimpinan KPK yang telah diputuskan panitia seleksi (pansel). Dua nama itu diperoleh pansel setelah melakukan wawancara terhadap enam calon, yakni Jamin Ginting (swasta), Busyro Muqoddas (swasta), I Wayan Sudirta (advokat), Ahmad Taufik (swasta), Robby Arya Brata (advokat), dan Subagio (PNS/ pensiunan). Sementara hingga Senin (13/10), pengumuman nama dua calon pimpinan KPK tertunda karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum dapat menemui

panitia seleksi calon pimpinan KPK. “Kami masih tunggu konfirmasi dari RI-1 untuk terima pansel, semula hari ini, tetapi acara beliau padat,” kata anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK, Farouk Muhammad, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin. Karena Presiden belum bisa menerima pansel, Farouk pun menolak untuk menyampaikan nama dua orang kandidat yang lolos seleksi. “Nama masih tertutup, maaf,” ujar Farouk. Ada enam orang yang menjalani tes wawancara capim KPK, yaitu mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah I Wayan Sudirta, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Robby Arya Brata, jurnalis dan advokat Ahmad Taufik, dosen hukum Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting, dan spesialis perencanaan dan anggaran Biro Rencana Keuangan KPK Subagio. Pada uji wawancara, pansel mencari tahu integritas, independensi, dan kemampuan kepemimpinan kolektif para kandidat. Setelah Presiden mendapatkan dua nama dari pansel, Presiden selanjutnyamenyerahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan diproses pada 22 Oktober 2014 hingga 19 Januari 2015. Pengumuman hasil seleksi tahap V dan penyampaian calon terpilih kepada Presiden dilakukan pada 19—27 Januari 2015. Presiden pun kemudian menetapkan calon pengganti terpilih pada 27 Januari—9 Maret 2015. (MI/ANT/U4)