VOTING, Edisi LVVIII, 8 Oktober -14 Oktober 2014 by Lampung Post

16 Halaman l Edisi LVVIII/ 8 Oktober - 14 Oktober 2014

13 l Dari

Pengacara ke DPR

T E R U J I T E P E R C AYA

Aturan yang Membuat Ragu Demokrasi DEMOKRASI itu harus tetap berjalan untuk memberikan pengharapan yang lebih baik bagi masyarakat dan bangsa. Namun, payung hukum yang dibuat jangan meragukan agar perjalanan demokrasi itu bisa berjalan lancar.

petahana Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. Dia menegaskan tetap akan maju pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2015 yang akan dipilih DPRD. Wali Kota Bandar Lampung itu yakin bisa meraup suara mayoritas meski tidak tergabung dalam Koalisi Merah Putih maupun pengurus teras PDIP Lampung. Kini seluruh partai politik sudah mulai dijajakinya untuk bersama membangun Bandar Lampung. “Saya tetap maju meski pilkada lewat DPRD. Semua partai saya dekati,” kata Herman. (CR11/U1)

i Indonesia, justru pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pemerintahan membuat payung hukum yang menciptakan polemik. Bahkan, polemik itu berkepanjangan dan membuat ragu seluruh pelaksanaan demokrasi di masa transisi aturan itu. Semula DPR mengesahkan UU Pilkada yang mengatur pelaksanaan pesta demokrasi itu melalui perwakilan di DPRD. Namun, setelah mendapat desakan dan tekanan, akhirnya Presiden SBY mengeluarkan perppu membatalkan UU itu. Padahal, draf UU Pilkada yang mengajukan adalah pemerintah yang dalam hal ini dikepalai presiden. Ada tujuh kabupaten/kota di Lampung yang menggelar pergantian kepala daerah, yakni Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Way Kanan, Bandar Lampung, dan Metro. Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara terpaksa membuat aturan penundaan pelaksanaannya, sebab payung hukum yang ada sangat meragukan. “Kami harus menunggu dahulu sampai terbitnya Undang-Undang Pilkada ini, kan masih ada waktu maksimal 30 hari sampai nomor UU itu terbit,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik. Akan tetapi, seluruh calon yang mulai bermunculan untuk ikut dalam pilkada 2015 siap mengikutinya, dengan cara apa pun pemilihannya. Misalnya, calon

n ferial

Interupsi

2 8 Oktober 2014

Perppu Pilkada Maunya Rakyat

indeks : Gagas

Menakar Perppu Pilkada . . .

Menuju senayan

Psikotes Antarkan Winarti Kembali Pimpin DPRD ... 6

ERATURAN pemerintah pengganti undang-undang (perppu) memang telah dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perppu itu untuk menghapus dua undang-undang yang disahkan DPR terkait pilkada melalui DPRD dan pemda terkait calon petahana. Namun, dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) disebutkan memang penerbitan perppu itu adalah kemauan rakyat.

menuju senayan Tidak tahu/tidak jawab : 5,4%

Konsisten Menjaga Kehormatan Lampung dan Partai . . .

Tidak setuju terbit : 19,4%

geliat antikorupsi Pimpinan DPR Sebaiknya Orang Bersih . . .

Setuju perppu terbit : 75,2%

Metode: Metode quickpoll dengan 1.200 responden. Survei yang menggunakan multistage random sampling ini dilakukan pada 29 September sampai 1 Oktober 2014 dengan margin of error 2,9%.

688

Sumber: LSI

T E R U J I T E P E R C AYA

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. T E R U J I T E P E R C AYA Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin, Dedi Kuspendi. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Laporan Utama

3 8 Oktober 2014

Apa pun Teknis Pilkada, Calon Tidak Peduli

EMILIHAN umu m ke p a l a d a e r a h (pemilukada) tujuh daerah di Lampung secara serentak pada 2015 terancam. Ketujuh kabupaten/kota tersebut meliputi Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Way Kanan, Bandar Lampung, dan Metro. Hal itu terkait tarik ulur penerbitan peraturan pemilihan kepala daerah, apakah langsung atau melalui perwakilan di DPRD. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung kini masih mencari kepastian draf undang-undang tersebut. “Kami masih mencari hasil draf Undang-Undang Pilkada yang disahkan DPR,” kata komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih. Selain KPU Lampung, KPU Pusat juga masih menunggu penerbitan UU Pilkada untuk membuat kebijakan pelaksanaan pilkada yang berlangsung 2015. “Kami harus menunggu dahulu sampai terbitnya Undang-Undang Pilkada ini, kan masih ada waktu maksimal 30 hari sampai nomor UU itu terbit,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta. Namun, Partai Golkar Lampung tidak menunggu isi dan penerbitan

UU itu untuk merilis sejumlah kadernya yang bakal maju dalam pesta demokrasi di tujuh daerah di Lampung itu. Ketua DPD I Partai Golkar Lampung M. Alzier Dianis Thabranie mengatakan enam orang yang direstui maju adalah politikus senior Tony Eka Candra di Bandar Lampung, Ketua DPD Partai Golkar Lampung Tengah Mustafa (Lampung Tengah), Ketua AMPG Lampung Rycko Menoza (Lampung Selatan), politikus Mega Tarmizi dan Azwar Hadi (Lampung Timur), serta A. Pairin (Metro). “Saya menghargai kader yang berkualitas dan berintegritas serta loyal terhadap partai,” kata Alzier di Sekretariat DPD Golkar Lampung, kemarin. Terkait pengesahan UU Pilkada itu, sejumlah kalangan merasa kecewa, seperti Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. Menurutnya, seharusnya pemilukada melalui rakyat. Namun, Herman menegaskan tetap akan maju pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2015 yang akan dipilih DPRD. Meski tidak tergabung dalam Koalisi Merah Putih maupun pengurus teras PDIP Lampung, dia yakin bisa

meraup suara mayoritas legislatif. “Saya tetap maju meski pilkada lewat DPRD. Semua partai saya dekati,” kata Herman. Menurutnya, kini dia sedang membangun komunikasi dengan 12 partai politik. Bahkan, Herman mengklaim hubungannya dengan DPRD Kota Bandar Lampung cukup baik dan sangat dekat. “Saya kan dengan DPRD Kota dekat dan sering pertemuan. Semua partai ada di sana. Kalau soal lobi-lobi, itu biasa, tetapi itu untuk bersama-sama membangun Bandar Lampung menjadi lebih maju,” ujarnya. Namun, dia enggan mengungkapkan dengan siapa dia akan maju dalam pilkada DPRD. Sebab, dia mengaku masih fokus menyelesaikan tugasnya serta mendukung elemen masyarakat menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. “Yang menggugat sudah banyak. Biarkan mereka saja. Saya cukup demo waktu itu.” Sebelum pengesahan UU Pilkada, Herman menyatakan akan maju melalui jalur independen. Dia juga berkali-kali menunjukkan kartu tanda anggota PDIP dan mengaku masih sebagai kader partai besutan Megawati itu. (CR11/U1)

Menuju Senayan

4 8 Oktober 2014

UU Pilkada dan Perppu Buat Ragu Penetapan KPU Baru

ASIB sepuluh calon komisioner KPU Lampung yang sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terkatung-katung. Sebab, pengumuman lima besar molor dari jadwal. Hal itu diperparah dengan pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang diprediksi memengaruhi status komisioner. “Untuk pengumuman, hingga kini belum ada kabar dari KPU Pusat. Kami juga menunggu,” kata anggota KPU Lampung, Firman Seponada, Rabu (1/10). Penetapan lima besar komisioner KPU Lampung molor dua pekan. Seharusnya, nama-nama komisioner yang lolos dilakukan pada Rabu (17/9), sedangkan sesuai jadwal pelantikannya digelar (27/9) lalu. Firman memprediksi penyebab KPU Pusat belum mengumumkan lima besar karena masih banyak agenda penting yang harus diselesaikan. “Katanya sibuk, lagi banyak kerjaan. Itu kan penentuannya harus pleno tujuh komisioner KPU Pusat. Ya, mungkin belum bisa kuorum karena mereka masih turun ke daerah-daerah,” ujarnya. Kepala Pusat Kajian Konstitusi Unila Yusdiyanto menilai dengan disahkannya UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, sifat KPU daerah menjadi ad hoc, bukan permanen. Hal itu juga diperkirakan menjadi salah satu alasan KPU Pusat menunda penetapan lima

anggota KPU Lampung sekaligus membuat nasib 10 calon komisioner terkatung-katung. “Nasib KPU sekarang terkatungkatung. Pilkada DPRD ini kan membuat KPU menjadi lembaga ad hoc. Maka, baiknya ditunda dulu (rekrutmen),” ujarnya. Sebab, dengan pilkada melalui DPRD, tugas dan fungsi KPU provinsi dan kabupaten/kota menjadi sangat minim sehingga jika jabatan KPU tetap dipermanenkan akan menjadi beban anggaran. “Kalau bicara efisiensi anggaran, KPU daerah harus bersifat ad hoc agar beban anggaran tidak terlalu besar,” kata dosen hukum tata negara itu. Komposisi Meski belum diumumkan, komposisi KPU Lampung periode mendatang diprediksi masih didominasi

petahana. Berdasarkan sumber di KPU Pusat, komposisi KPU Lampung periode 2014—2019 adalah formasi 3-1-1. Tiga yang dimaksud merupakan petahana yang lolos dalam 10 besar. Mereka yang akan berebut kursi itu adalah Nanang Trenggono, Solihin, Firman Seponada, dan Handi Mulyaningsih. Dengan demikian, satu dari empat komisioner petahana akan tersisih. Sementara satu orang akan diambil dari dua peserta yang berlatar belakang penyelenggara pemilu di kabupaten/kota yang sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Satu kursi akan diperebutkan Tio Aliansyah dan Erlina. Satu kursi lainnya akan diambil dari satu dari empat orang yang bukan berlatar belakang penyelenggara pemilu. Mereka adalah Datuk Sinaro, Sudiyanto, Ahmad Fauzan, dan Banon Eko Susetio. (CR11/U1)

Gagas

5 8 Oktober 2014

Menakar Perppu Pilkada “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.” (Pasal 22 Ayat [1] UUD 1945)

RESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada Kamis (2/10). Perppu yang diterbitkan Presiden yang juga ketua umum DPP Partai Demokrat itu sekaligus merespons Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang telah disahkan DPR dan menuai kontroversi dari sejumlah pihak. Perppu yang dikeluarkan oleh presiden beberapa waktu itu menimbulkan perdebatan. Memang, dalam setiap penerbitannya, perppu selalu menjadi hal yang kontroversi. Meskipun presiden selaku yang mencetuskannya juga sudah memperhitungkan baik dan buruknya. Mungkin, dikeluarkannya Perppu Pilkada oleh Presiden SBY sebagai salah satu solusi atas penolakan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang tetap menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Syarat Perppu Peraturan pemerintah pengganti undang-undang disebutkan dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang 1945 yang berbunyi, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.” Tidak hanya itu, penetapan perppu yang dilakukan oleh Presiden juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi, “Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.” Dari bunyi kedua pasal di atas dapat kita ketahui bahwa syarat Presiden mengeluarkan perppu adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam penjelasan Mahkamah Konstitusi (MK) setidaknya ada tiga syarat keadaan tersebut disebut genting dan memaksa. Pertama, kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, UU yang dibutuhkan belum ada sehingga ada kekosongan hukum atau ada UU, tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tidak dapat

diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu cukup lama, sedangkan keadaannya mendesak. Setelah keluarnya perppu tersebut, publik kemudian merespons cukup keras. Ada yang setuju dengan aturan, banyak juga yang menolaknya karena bangsa Indonesia tidak dalam kondisi darurat. Kelompok yang yang setuju beralasan bahwa bangsa ini dalam kondisi darurat dalam hal demokrasi. Sebab, rakyat tidak dilibatkan dalam pemilihan kepala daerahnya. Sementara Sabiqul Iman di kubu yang tidak setuju menganggap bahwa Mahasiswa Program Magister FISIP Unila, perppu tersebut tidak tepat dikeluarkan oleh SBY. Peneliti Pol-Tracking Institute Wilayah Lampung Mereka beralasan perppu tersebut tidak lazim karena diterbitkan tidak lama setelah pengesacalon kepala daerah agar dapat mencegah calon yang han RUU Pilkada menjadi undang-undang. integritasnya buruk dan kemampuannya rendah (Pasal 1 angka 2, Pasal 3 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (3) huruf b, dan Kritik Perppu Pasal 7 huruf d). Penghematan atau pemotongan angDari segi proses, terbitnya perppu memang sangat garan pilkada secara signifikan (Pasal 3, Pasal 65 ayat (1) cepat sehingga diprediksi tidak melalui perencanaan huruf c, d, e, dan f, serta Ayat (2), dan Pasal 200). yang matang. Selain itu, kondisi bangsa Indonesia saat Pembatasan kampanye terbuka agar menghemat ini masih baik-baik saja dan tidak ada suatu kegentingan biaya dan mencegah konflik horizontal (Pasal 69). Pengatau keadaan yang memaksa, yang bisa menjadi alasan aturan akuntabilitas penggunaan dana kampanye (Pasal Presiden SBY untuk menerbitkan perppu tersebut. 74, Pasal 75, dan Pasal 76). Larangan politik uang dan Untuk itu, perppu tersebut harus diuji dengan se- biaya sewa parpol pengusung yang dapat berdampak jumlah kriteria konstitusional. Kriteria tersebut di pada tindakan penyalahgunaan wewenang (Pasal 47). antaranya apakah saat ini ada keadaan yang memaksa? Larangan kampanye hitam yang dapat menimbulkan Bila ada apakah kegentingan tidak memungkinkan konflik horizontal (Pasal 68 huruf c). Larangan pelibaPresiden menangani dengan undang-undang baru yang tan aparat birokrasi yang menyebabkan pilkada tidak pembentukannya melalui prosesdur biasa? Selanjutnya, netral (Pasal 70), dan larangan mencopot jabatan aparat bila ada gentingan, apakah kegentingan itu bisa menim- birokrasi pasca-pilkada karena dianggap tidak mendubulkan terjadinya keadaan kekosongan hukum? Dengan kung calon (Pasal 71). melihat kondisi tersebut, secara konstitusional DPR bisa Jika dilihat dari sisi substansi, perppu tersebut juga menolak perppu tersebut. Penolakan ini semata-mata mengandung banyak sisi positifnya. Sebab, banyak disebabkan karena perppu tidak memenuhi alasan sekali perbaikan yang dilakukan dalam pemilihan hukum, bukan soal komposisi keanggotaan DPR yang kepala daerah secara langsung sehingga dengan pemdidominasi Koalisi Merah Putih. berlakukan perppu tersebut diharapkan tidak banyak kepala daerah yang terjerat korupsi akibat mahalnya Substansi Perppu biaya kampanye. Selain itu, politik uang dan politisasi Dalam Perppu Pilkada yang terdiri dari 206 pasal birokrasi yang selama ini banyak dilakukan oleh calon tersebut setidaknya memuat sejumlah substansi pent- incumbent dapat ditekan. Selanjutnya, jika Perppu ing. Di antaranya pemilihan gubernur, bupati, dan wali Pilkada diterima, UU Pilkada yang sudah disahkan DPR kota langsung oleh rakyat (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2). menjadi tidak berlaku. Tapi sebaliknya, jika perppu ini Mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU Nomor 22 ditolak, pemilihan kepala daerah akan dilakukan oleh Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan DPRD. Terakhir, apa pun hasilnya nanti, kita harus Wali Kota, yang mengatur pelaksanaan pilkada secara menghargai semua proses demokrasi yang masih terus tidak langsung oleh DPRD (Pasal 205). Adanya uji publik dibangun oleh bangsa ini. Wallahualam. n

Menuju Senayan

6 8 Oktober 2014

Pilkada Perlu Dirancang Ulang

OMISI Pemilihan Umum (KPU) merancang ulang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) setelah penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Lembaga penyelenggara pemilu itu akan langsung berkoordinasi dan melakukan simulasi. “KPU perlu redesign (merancang ulang) tahapan pemilu di daerah berdasar perppu ini. Redesign itu dengan memperhatikan rentang waktu kapan harus dimulainya tahapan pendaftaran calon kepala daerah, waktu uji publik, dan seterusnya,” kata Komisioner KPU Pusat, Ida Budhiati, di Jakarta, Senin (6/10). Untuk itu, KPU perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah dan DPR.

Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, kata Ida, disebutkan masa pendaftaran bakal kepala daerah dimulai enam bulan sebelum hari pemungutan suara pilkada. “Jadi, tahapan itu dimulai enam bulan sebelum pemungutan, kemudian uji publiknya dilakukan tiga bulan sebelumnya. Oleh sebab itu, kami perlu melakukan simulasi supaya ketemu waktu yang tepat, kapan KPU menyiapkan regulasinya,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan KPU sudah bisa merancang peraturan KPU terkait pelaksanaan pilkada berdasar perppu yang sudah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. “Saya sudah bicara dengan Ketua KPU (Husni Kamil Manik), bahwa

KPU sudah bisa menggunakan perppu itu sebagai landasan hukum. Jadi, tidak berlandaskan lagi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014,” kata Gamawan, ditemui di Gedung Kemendagri. Dia mengatakan UU Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan pilkada melalui DPRD sudah dicabut dan tidak berlaku seiring dengan penerbitan perppu oleh Presiden SBY. Perppu tersebut sudah diserahkan ke DPR untuk dibahas pada masa sidang berikutnya di bawah kepemimpinan Setya Novanto sebagai ketua DPR periode 2014—2019. “Mekanismenya kan dibawa ke masa sidang berikutnya, bisa diuji perppu itu. Bisa saja nanti 15 hari lagi, kalau diagendakan. Itu terserah Pak Setya Novanto. Doakan sajalah disetujui perppu itu,” ujarnya. (ANT/U4)

Ida Budiati Komisioner KPU Pusat

Psikotes Antarkan Winarti Kembali Pimpin DPRD POLITIKUS PDIP, Winarti, kembali terpilih sebagai ketua DPRD Tulangbawang periode 2014—2019. Jabatan itu diperolehnya karena hasil psikotesnya paling tinggi. Meski tidak sebagai ketua atau sekretaris DPC PDIP Tulangbawang, Winarti tetap menjabat sebagai ketua DPRD Tulangbawang di periode keduanya. Pertama, Winarti dipilih sebagai ketua DPRD Tulangbawang berkat hasil psikotesnya paling tinggi. Kedua, berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah dilakukan pada 13—14 Agustus 2014. Ketiga, rekomendasi DPP PDIP

Winarti Ketua DPRD Tulangbawang Wakil Ketua DPC PDIP Tulangbawang

yang menunjuknya sebagai ketua DPRD Tulangbawang periode 2014—2019. “Saya mengucapkan terima kasih kepada PDIP yang kembali memercayakan amanah ini kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa mengemban tugas ini dengan baik,” kata Winarti. Selama berkiprah di dunia politik, karier politik Winarti cukup menonjol. Saat Pemilu Legislatif 2009, dia adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak di Tulangbawang dan mengantarkannya sebagai ketua DPRD. Sementara pada Pemilu 2014 lalu, istri dari Kadek Suwartika itu juga memperoleh suara melebihi bilangan pembagi pemilih (BPP). Sebagai wakil ketua DPC PDIP, dia juga mampu meningkatkan perolehan kursi di DPRD dari 7 menjadi 11 kursi. Prestasiprestasi itu diperolehnya karena telah memiliki investasi sosial dan saat reses ke daerah pemilihan selalu memberikan kebijakan anggaran pembangunan

kepada masyarakat. Selanjutnya, kata Winarti, dia bertekad akan meningkatkan kinerjanya di DPRD Tulangbawang dengan memperjuangkan keinginan-keinginan masyarakat. Sebagai ketua DPRD, Winarti juga berharap Pemerintah Kabupaten Tulangbawang terus meningkatkan pembangunan di 15 kecamatan yang ada di Sai Bumi Nengah Nyappur itu, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Saya mendorong kepala daerah dan jajarannya untuk meningkatkan pembangunan di seluruh kampung. Anggarananggaran prorakyat juga harus ditingkatkan,” ujarnya. Dalam waktu dekat, Winarti menyelesaikan rancangan peraturan daerah pemekaran kampung yang sudah ditunggu oleh masyarakat. “Dulu kami berhasil mengesahkan 26 perda. Sekarang fokusnya perda pemekaran kampung,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Tuba itu. (UIN/U1)

Perempuan

7 8 Oktober 2014

Menjadi Wakil Rakyat, Cita-Cita Sejak Kecil Hj. Ratni Makarau, S.E. Kelahiran Jenis kelamin Agama Suami Anak

AGI Ratni Makarau, membayangkan menjadi wakil rakyat sudah dilakukannya sejak duduk di bangku SMP. Dengan sang ibu waktu itu terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Golkar. Sejak itulah khayalan menjadi sosok seperti sang ibu selalu terngiang di benaknya sekaligus memotivasinya. Namun, keinginannya sempat dikubur dalam-dalam saat dirinya dipersunting Hendra J. Djais, setelah lulus dari sarjana. Apalagi tiga buah hati hasil

perkawinannya makin lengkap menyita kesibukan Ratni Makarau. Ditambah lagi, dua periode suaminya berhasil menembus kursi legislatif di Kota Metro melalui PDK. “Ya sudahlah, mungkin saya harus menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi anak-anak dan suami, biarlah suami yang duduk di legislatif, toh saya juga bisa merasakan ngantor di gedung wakil rakyat saat ada acara pertemuan istri-istri anggota Dewan,” kata Ratni. Ibarat cinta lama bersemi kembali, pada saat suaminya me-

: Donggala, 7 Februari 1968 : Perempuan : Islam : Ir. Hendra J. Djais : Randra Alfiqie, Randra Algifary, Randra Athariq

nyarankan agar ia maju menjadi wakil rakyat 2014 lalu. Sementara suaminya akan istirahat setelah dua periode menjadi wakil rakyat. Tanpa buang waktu, tawaran itu langsung disambutnya dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Sebab itu, dengan segala kemampuan yang dimiliki, Ratni Makarau mulai melakukan sosialisasi dengan slogan akan memperjuangkan aspirasi kaum hawa yang dirasakannya belum maksimal, terutama soal kesehatan dan juga kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT). Memantapkan diri melalui Partai Amanat Nasional, Ratni terus berjuang siang-malam. Bantuan sang suami yang memang syarat pengalaman mempermudah langkahnya menggalang dukungan. Hasilnya, sekitar 1.165 suara dikumpulkan dari daerah pemilihan (DP) I Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. “Insya Allah saya tetap akan komitmen menyuarakan kepentingan perempuan,” kata alumnus UPN Yogyakarta itu, menutup pembicaraan. (OGI/U4)

Senator Termuda Siap Mengabdi MENJADI wakil rakyat harus berani terjun langsung ke masyarakat untuk membantu mengatasi persoalanpersoalan hidup. Kalimat tersebut diucapkan Riri Damayanti (24) sebagai anggota DPD termuda periode 2014—2019 ini. Itulah salah satu jurus dan sekaligus komitmen Riri saat terpilih sebagai senator dari daerah pemilihan Bengkulu. “Ya... sejak dari awal saya ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan. Jadi, saya harus berani turun ke daerah. Harus tahu bagaimana kondisi masyarakatnya dan apa kebutuhannya karena setiap daerah dan karakter masyarakatnya berbeda-beda. Dengan kontak langsung, kami jadi tahu,” ujar perempuan kelahiran Bengkulu, 4 Februari 1990 itu. Meski baru di percaturan politik,

sarjana psikologi itu mengaku sejak 2008 silam telah mengikuti ibundanya yang juga politikus senior Bengkulu, Leny John Latief, dalam segenap aktivitas politiknya. “Saya dari 2008 sudah terjun ke lapangan, ikut ibu saya yang kebetulan juga politikus di Bengkulu. Saat itu saya berusia 18 tahun, baru masuk kuliah,” kata Riri. Saat berbicara soal Bengkulu, Riri mengaku kampung halamannya itu masih merupakan daerah tertinggal, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Karena itu, ia berharap kehadirannya di parlemen bisa menjadi stimulan yang memperjuangkan nasib Bengkulu untuk menjadi daerah maju. Meski mengaku siap ditempatkan di komite apa pun, Riri sangat berharap pada pembagian tupoksi

dan komite di DPD bisa memegang bidang pendidikan. “Kalau nanti diberi amanah dalam bidang pendidikan, berarti harus memperjuangkan pendidikan di Bengkulu agar lebih maju,” kata dia. Masih banyaknya jumlah sekolah yang kurang memadai pada sarana belajar-mengajar, menurut Riri, menyebabkan masih tingginya tingkat ketidaklulusan di Bengkulu dan menjadi penting untuk diperjuangkan di parlemen. Beberapa waktu lalu Riri resmi menjadi senator periode 2014— 2019. Sebagai senator yang baru, ia bertekad memegang amanah dalam menjalankan tugasnya nanti. “Saya tidak akan menjanjikan hal yang muluk. Namun, saya akan amanah di mana pun komite yang saya pegang nanti,” ujarnya. (MI/U4)

Riri Damayanti Kelahiran : Bengkulu, 4 Februari 1990

Orator

8 8 Oktober 2014

Perjuangkan Jalan dan Sarana Pertanian

NGGOTA DPRD Lampung Selatan, Mohamad Akyas, berkomitmen menyuarakan aspirasi masyarakat yang telah memberikan amanah kepadanya. Di antara program yang akan diperjuangkan oleh politikus PKS itu adalah perbaikan jalan dan sarana pertanian. Kabupaten Lampung Selatan memiliki visi menjadi daerah yang maju dan sejahtera berbasis ekonomi kerakyatan. Mohamad Akyas bertekad mengawal progam pembangunan prorakyat sekaligus mengkritisi program yang tidak berpihak kepada rakyat. Keberhasilan berbagai program pembangunan tecermin dari laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya. Berbagai prestasi yang diraih juga memberikan gambaran program Pemkab Lamsel berjalan di jalur yang benar. Hal itulah juga yang mendasari suami Siti Homisah ini untuk meningkatkan dan menjaga sinergitas positif dengan berbagai pihak. Dia bersama fraksinya akan memberikan perhatian khusus pada program jalan poros yang diyakini dapat meningkatkan perekonomian

masyarakat. “Tentunya, saya akan memberikan perhatian khusus di bidang infrastruktur jalan. Untuk itu, keberadaan jalan poros harus dirawat dan dijaga bersama masyarakat,” kata Kyas, sapaan akrabnya. Menurut pria kelahiran Cirebon, 8 Oktober 1970 ini, masyarakat di Lamsel mayoritas bekerja sebagai petani. Untuk itu, dia juga berjanji akan memperjuangkan kepentingan masyarakat di sektor pertanian, seperti pengadaan pupuk, sumur bor, dan pengairan. “Sektor pertanian merupakan penggerak utama perekonomian yang berkontribusi sekitar 50%. Hal ini yang semakin memantapkan saya untuk memperjuangkannya,” kata dia. Selain itu, bapak dua anak ini juga menaruh kepedulian di bidang pendidikan dengan mengawasi penggunaan anggaran yang tepat guna. Khusus di daerah pemilihan 3, yakni Kecamatan Jatiagung, Kyas akan mendorong pembangunan sekolah dan lembaga pendidikan agar dapat membantu meningkatkan indeks pembangunan manusia yang lebih berkualitas. (*2/U4)

Mohamad Akyas Kelahiran Agama Istri Anak

: Cirebon, 08 Oktober 1970 : Islam : Siti Homisah : Muhammad Angki Wijaya, Zahra Kesuma

Politik untuk Kesejahteraan Rakyat

Febriyan Toni Jabatan Partai politik

: Anggota DPRD Lampung Tengah : Partai Golkar

MESKI tidak memiliki latar belakang keluarga politikus, Febriyan Toni tidak ragu terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi anggota DPRD Lampung Tengah. Salah satu alasannya berpolitik praktis karena ingin bermanfaat untuk orang banyak. Masuknya putra dari pasangan Nurdin dan Masyani itu ke jalur politik tidak serta-merta menjadi calon anggota legislatif. Perjalanannya di dunia politik yang kemudian mengantarkannya ke DPRD Lampung Tengah itu melalui proses panjang. Bermula dari cita-cita yang ingin menjadi pengusaha sukses dan memberi manfaat kepada banyak orang, Febri menjadi seorang pengusaha yang cukup dikenal di Lampung Tengah. Buktinya, dia sempat menjabat sebagai sekretaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

(Hipmi) Lampung Tengah. Selanjutnya, dia melihat jalur politik memberi peluang berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Maka itu, pada 2004 lalu dia didaulat menjadi ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Gunungsugih hingga 2013. Karier politik Febri terus naik seiring perubahan kepengurusan Partai Golkar Lampung Tengah. Pada 2014, Febri resmi menjadi sekretaris DPD II Golkar Lampung Tengah. Pada tahun yang sama, melalui pemilu legislatif, ia terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD Lamteng. “Melalui lembaga inilah saya ingin berjuang dan berbuat lebih banyak untuk masyarakat, sebab tugas dan kewenangan DPRD memungkinkan untuk itu,” kata suami dari Nia Septi Yanti ini. Selain berupaya berjuang mewujudkan visi-misi Golkar, Febri men-

gaku memiliki sejumlah rencana terkait program-program pemerintah yang jelas berdampak positif bagi masyarakat, di antaranya perbaikan infrastruktur jalan. Melalui kewenangan DPRD di bidang anggaran, Febri akan mendukung program-program pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur tersebut. “Jalan yang mulus paling diharapkan masyarakat. Itu yang banyak jadi aspirasi. Sebab, mobilitas masyarakat yang tinggi membutuhkan fasilitas yang memadai.” Tak kalah pentingnya, lanjut Febri, infrastruktur pendidikan dan kesehatan harus diperjuangkan. Sebab, pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat. Program unggulan lain yang juga harus menjadi perhatian serius, menurut dia, adalah pertanian. (WAH/U4)

Orator

Komitmen Memperjuangkan Pemerataan Pembangunan

NGGOTA DPRD Lampung Tengah, Firdaus Ali, bertekad memperjuangkan pemerataan kesejahteraan selama lima tahun ke depan dengan menjalankan tugas dan fungsi DPRD dengan sebaik-baiknya. Firdaus Ali lahir pada 7 Mei 1979 di Bandarjaya. Keluarganya adalah pengusaha yang religius. Ia merupakan putra keempat dari pasangan H.R. Mutawali, ketua MUI Lampung Tengah, dan Siti Aminah. Pendidikan agama

yang begitu kuat dari keluarga memengaruhi pemikirannya sehingga visi agamais menyertai langkahnya. Keingintahuan Firdaus akan dunia politik mendorongnya masuk Partai Bintang Reformasi pada 2007. Pengalamannya dalam organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan membuatnya lebih mudah menapaki dunia politik hingga terpilih sebagai anggota DPRD Lampung Tengah periode 2009—2014. Kepindahannya dari PBR tak membuat Firdaus kehilangan konstituen. Dukungan penuh dari keluarga dan koleganya membuat Firdaus mampu bertahan, bahkan terpilih kembali sebagai anggota DPRD Lampung Tengah periode 2014—2019 dari Partai Gerindra. Pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, Firdaus maju dari daerah pemilihan IV yang meliputi Kecamatan Terbanggibesar, Simpangagung, Terusannunyai, Way Pengubuan, dan Seputihmataram. “Ikhlas berjuang dan yakin dengan kemampuan. Itu kuncinya,” kata Firdaus. Sebagai wakil rakyat, Firdaus sadar harus terus berjuang dalam segala bidang, yang menyangkut kepentingan rakyat. Namun, dari semua hal, Firdaus menaruh perhatian besar pada seni, budaya, olahraga, dan pendidikan. Karena itu, pada bidang-bidang tersebut Firdaus akan berjuang agar ada kemajuan lebih terasa. “Mudah-mudahan aspirasi dari konstituen saya dapat terlaksana semua. Program-program unggulan dapat diwujudkan sehingga pemerataan kesejahteraan di semua bidang bisa terealisasi,” ujarnya. (WAH/U4)

Firdaus Ali Jabatan : Anggota DPRD Lampung Tengah Partai politik : Partai Gerindra

9 1 Oktober 2014

Ingin Selalu Dekat dan Melayani Rakyat SEBAGAI wakil rakyat, Bowo Edi Anggoro ingin selalu dekat dan bisa melayani masyarakat. Untuk itu, selama lima tahun ke depan, dia ingin memperjuangkan sejumlah program pembangunan dan melakukan pertemuanpertemuan dengan rakyat. Karier politik Bowo Edi Anggoro bermula dari gerakan mahasiswa. Setelah dilantik sebagai anggota DPRD Lampung Selatan, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berkomitmen untuk tetap dekat dan melayani masyarakat. Saat kuliah, Bowo Edi Anggoro aktif di sejumlah organisasi kemahasiswaan, di antaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Selanjutnya, setelah reformasi ia memilih PKS sebagai partai politiknya untuk melanjutkan pengabdiannya pascakampus. Selain di PKS, sejak 2000 ia juga aktif di Forum Lingkar Pena (FLP), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), dan Forum Keluarga Alumni Rohis (Fokais) Lampung Selatan. Sedangkan di PKS, suami dari Rohana Dahlia itu diamanahi jabatan sekreBowo Edi Anggoro taris umum sejak 2004 Jabatan : Anggota DPRD Lampung Selatan hingga sekarang. Partai politik : PKS Menurutnya, partai adalah sebuah sarana dakwah untuk membina dan mengadvokasi kepentingan masyarakat sehingga keberadaan partai akan memberikan manfaat yang banyak kepada publik. Di lingkungannya, Bowo dikenal sangat dekat dengan seluruh lapisan masyarakat, baik di kalangan pemuda, orang tua, maupun kalangan ibu-ibu. Berkat pengalaman seabrek itu, dia berhasil menjadi sahabat kalangan masyarakat sehingga mengantarkannya menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan periode 2014—2019. “Kerja-kerja politik saya adalah silaturahmi, membina, dan mengadvokasi masyarakat yang telah memercayakan kepada saya,” kata dia. Bagi pria kelahiran 1979 ini, parlemen adalah mimbar dakwah untuk mewujudkan Lampung Selatan adil, sejahtera, dan bermartabat. Sebab, dia bertekad akan mengoptimalkan kinerjanya dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPRD. “Saya juga akan membangun pola komunikasi harmonis dengan masyarakat, kader, dan struktur partai,” ujarnya. (*2/U4)

Menuju Senayan

10 8 Oktober 2014

Konsisten Menjaga Kehormatan Lampung dan Partai

ELANTIKAN DPR periode 2014—2019 ini yang ketiga kalinya diikuti Almuzammil Yusuf. Politikus PKS yang melenggang melalui daerah pemilihan Lampung 1 ini tetap bertekad dengan komitmennya, yakni konsisten menjaga kehormatan Lampung dan bangsa. Pasti tentunya juga menjaga kehormatan partainya. Di tengah berbagai isu miring tentang PKS, sosok Almuzammil Yusuf juga sebagian besar kader PKS cukup menyejukkan. Ia tidak terlibat kasus korupsi, tidak berbuat asusila, dan tidak bergaya hidup mewah. Muzammil dikenal koleganya di DPR sebagai salah satu sosok yang bersih, religius, sederhana, dan vokal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Hampir setiap hari Muzzammil mengendarai mobil Toyota Avanza ke Senayan. Demi menjaga perasaan rakyat, terutama simpatisan dan kader PKS di Lampung , pria yang pada periode lalu menjabat wakil ketua Komisi III ini memutuskan tidak membeli mobil mewah seperti kebanyakan anggota DPR lainnya. Ia memang tidak takut tampil beda demi kebenaran.

Melalui komisi yang membidangi masalah hukum, keamanan, dan hak asasi manusia ini, sejumlah kerja nyata alumnus Universitas Indonesia ini direalisasikan, antara lain mengusulkan pembangunan dan perbaikan pos pemeriksaan narkoba di Pelabuhan Bahauheni Lampung kepada Kapolri tahun 2005 dan 2014. “Alhamdulillah tangkapan ganja terbesar oleh Polri dan BNN pada 2013 sebesar 4,75 ton di Bakauheni,” katanya. Selain itu, ia juga terlibat dalam upaya penanganan keamanan dan konflik di Lampung. Dalam upaya meningkatkan pengamanan dari tindak kejahatan dan konflik di Lampung, Muzammil mengusulkan secara langsung kepada Kapolri penambahan 1.000 personel Brimob di Lampung. Dari usulannya itu, Kapolri merealisasikan penambahan 300 personel Brimob pada 2013 di Lampung. Saat ini sedang memperjuangkan kualifikasi Polda Lampung dari grade B ke grade A. Tujuannya meningkatkan dukungan operasional, SDM, fasilitas Polda Lampung untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Lampung. Muzammil juga terlibat dalam upaya penyelamatan triliunan rupiah uang negara. Ia merupakan penggagas utama pelarangan percaloan (broker) pada pembelian persenjataan militer (alutsista) pada UU Industri Pertahanan tahun 2012. Melalui UU ini ke depan dapat menyelamatkan triliunan uang negara dan memperkokoh TNI/Polri (anggaran pembelian persenjataan TNI 2013—2014 Rp40 triliun). “Bersama beberapa anggota Komisi III DPR aktif memperjuangkan hak Polisi Wanita (Polwan) untuk berseragam jilbab. Alhamdulillah Kapolri telah mengeluarkan 61 model seragam untuk Polwan dan segera akan mengeluarkan SK dibolehkannyan Polwan berjilbab dan anggaran jilbab Polwan sudah dimasukkan RAPBN 2015,” kata putra tertua M.Yusuf Jaiz, tokoh senior Golkar dan KAHMI Lampung ini. Almuzammil Yusuf tak hanya memperjuangkan hal–hal melalui Komisi III yang digawanginya, dia juga terlibat dalam bidang lain. Misalnya membina 12 kabupaten/kota Asosiasi Sekolah Sepak Bola (ASSBI) di Lampung dan melalui kerja sama dengan Garuda Keadilan berhasil memberangkatkan 17 pemain sepak bola usia 16 tahun ke World Youth Camp Ghotia Cup, Swedia, Juli 2013. Dua pemain berasal dari Lampung, yakni Hafiz dan Rizkita. Ia juga memperjuangkan 1.654 bantuan siswa miskin

(BSM) dari total 3.300 pelajar tidak mampu yang diusulkan pada 2013 serta telah mengadvokasi beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa yang berprestasi. Tak hanya itu, ia juga berhasil memperjuangkan bantuan Pemerintah Pusat untuk masyarakat Lampung berupa program pertanian, peternakan, rumah tidak layak huni, modal kelompok usaha, perbaikan infrastruktur desa senilai lebih dari Rp7,55 miliar. Bekerja sama dengan yayasan Timur Tengah, ia membantu pembangunan membangun 9 masjid/musala untuk memudahkan masyarakat Lampung salat berjemaah di masjid/musala. Semua bantuan dan perjuangannya untuk masyarakat Lampung tidak pernah dipotong ataupun dipungut bayaran. ”Saya dan tim saya tidak pernah menerima uang program bantuan pemerintah untuk masyarakat. Itu semua adalah kewajiban dan tugas saya sebagai anggota DPR. Yang saya minta kepada para penerima bantuan dari pemerintah yang saya advokasi dana tersebut dikerjakan sesuai prosedur, tidak dikorupsi, digunakan sebenar-sebenarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. Dalam hal seni, Almuzammil merupakan pendiri Asosiasi Musik Positif Lampung dan telah menyelenggarakan Lomba Cipta Lagu Religi Ramadan pada 2013 yang disiarkan TVRI, RRI dan A Radio Lampung. “Tujuan program ini untuk meningkatkan minat dan bakat seni masyarakat Lampung, terutama para remaja dan pemuda,” katanya. Meski telah banyak yang telah ia lakukan, hal tersebut tidak lantas membuatnya jemawa. Ia bahkan bertekad untuk bekerja lebih baik lagi secara nyata dengan tetap menjunjung tinggi kredibilitasnya. Dalam konteks itulah, sejak terpilih menjadi anggota DPR ia berjanji untuk tidak memakan uang haram. Ia bertekad tidak akan memberikan nafkah anak dan istrinya dari uang yang tidak halal. Demikian pula, ia tak akan memberikan uang hasil korupsi kepada konstituen di Lampung. “Tidak akan berkah,” kata ayah dari Akrom, Salma, Shofi ini. Bagi Almuzammil Yusuf, bersih dari korupsi, hidup sederhana, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Lampung adalah bagian dari caranya menjaga harga diri dan kehormatan masyarakat Lampung yang dikenal sebagai budaya piil pesenggiri. Piil, kata Muzammil, seharunya bukan gengsi yang bersifat materiel, melainkan harus dipahami sebagai malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri. “Sebagai orang Lampung, saya mengajak para pejabat dan elite Almuzzammil Yusuf politik Lampung untuk menjaga piil dengan cara Kelahiran : Tanjungkarang, 6 Juni 1965 malu berbuat korupsi dan berbuat asusila.” Di luar pekerjaannya sebagai anggota DPR, Riwayat Organisasi: secara berkala Ketua Kaukus Parlemen IndoWakil Presiden PKS periode 2004 Pembina Sekolah Sepak Bola Usia Muda di SSB Gaza dan SSB Keadilan Lampung nesia untuk Palestina ini mengisi pengajian Koordiantor Kaukus Parlemen Untuk Palestina, 2006-sekarang majelis taklim ibu-ibu bersama sang istri di Pembicara pada seminar pembinaan keluarga, pelajar, pemuda, dan mahasiswa Lampung. (HES/U4) Pembicara pada seminar bertema Politik nasional dan dunia Islam.

Menuju Senayan

11 8 Oktober 2014

Bekerja untuk Daerah dan Bangsa

Alimin Abdullah Kelahiran : Lampung, 19 September 1949 Karier : • Well Site Engineer PT Delta Rohita dalam Proyek Water Suplly, 1978–1979 • Direktur PT Innosa (Pozzolan Cement), 1981–1982 • Direktur PT Dynamic Drilling Crop, 1982–1983 • Direktur PT Atthindo Utama, 1983–1998 • Direktur Utama PT Arthindo Utama, 1999–2005 • Staf Khusus Menteri Perhubungan RI, Feb 2006–Mei 2007 • Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara RI, Mei 2007 • Komisi VII DPR periode 2009-2014, 2009–sekarang.

ADA periode lalu (2009—2014), Alimin Abdullah duduk di Komisi VII DPR yang membawahkan bidang energi dan sumber daya mineral, riset dan teknologi, lingkungan hidup, Bappeda, BATAN, LIPI, BPPT, dan Dewan Riset Nasional. Sebagai anggota dari Komisi VII pria yang sudah makan asam garam berorganisasi ini terus berkonsentrasi dan kritis pada bidangnya. Pada 2010, terkait dengan kerusakan kawasan daerah sekitar objek wisata Danau Toba, bersama dengan Komisi VII DPR meminta pemerintah bisa segera mengambil kebijakan agar kerusakan tidak semakin parah akibat pembalakan liar masyarakat yang menjual kayunya ke PT Toba Pulp. Menurut putra Lampung yang dikenal tegas dan tidak kompromi dengan kejahatan ini, penggundulan hutan akibat pembalakan liar masyarakat yang menjual kayunya ke PT Toba Pulp Lestari sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah Pusat dan daerah diminta berkoordinasi agar tidak menimbulkan potensi yang membahayakan bagi penduduk sekitar Danau Toba. Hal serupa juga terjadi di Bangka Belitung. Maraknya penambangan timah ilegal di Bangka Belitung menjadi sorotan Plt. Ketua DPW PAN Lampung ini. Menurutnya, kegiatan illegal mining telah berlangsung lama dan kasatmata sehingga selain terjadi kerugian negara dan kerusakan lingkungan. Ia meminta pemerintah harus menindak tegas pelaku illegal mining. Sejumlah hal lain menjadi perhatian Alimin dan Komisi VII, seperti kerugian Pertamina sekitar Rp100 miliar karena pencurian minyak melalui pengeboran pipa-pipa Pertamina di Belawan pada 2010, dan terbakarnya tiga tangki penimbunan BBM Depot Pertamina Unit IV pengolahan Cilacap, Jateng, pada Sabtu, 2 April 2011. Pada April 2012, Alimin Abdullah menyetujui adanya kebijakan pembatasan BBM dengan menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 (APBNP 2012). Hal tersebut lantaran adanya kenaikan harga minyak mentah dunia yang telah mencapai 122 dolar AS per barel. Meski demikian,

Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan tegas tidak memperbolehkan menaikkan harga BBM. Sedangkan dengan pengurangan kuota BBM subsidi penghematan yang didapat hanya sekitar Rp4,6 triliun. Aktivis Sejak mahasiswa (1968—1972), Alimin aktif di organisasi. Ia tercatat sebagai anggota di MPM Unila, ketua senat mahasiswa FP Unila, salah satu pendiri cabang Ikatan Mahasiswa Pertanian Indonesia, dan sekretaris HMI Cabang Tanjungkarang. Saat menjadi mahasiswa Teknik Perminyakan di ITB, Alimin aktif di HMI Cabang Bandung dan aktivis Masjid Salman ITB. Saat Pemilu 1977, Alimin menjadi ketua Sukarelawan Saksi Pemilu di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lulus dari ITB, Alimin Abdullah dipercaya untuk menjadi pengurus Ikatan Alumni ITB Cabang Jakarta periode 1996—1998, dan memprakarsai pendirian PT BPR Amal Salman yang lebih dikenal dengan nama BPR Al Salaam pada 9 Oktober 1991 yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat. Ia juga sempat menjadi meraih juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah IV Mahasiswa Teknik Perminyakan se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan ITB (1978). Alimin juga termasuk dalan tim persiapan pembentukan merupakan organisasi sosial nonprofit Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI). Saat ini IATMI memiliki lebih dari 2000 anggota tersebar di seluruh Indonesia dan 12 negara di seluruh dunia. Karier politik Alimin dimulai ketika bergabung menjadi anggota Partai Amanat Nasional. Setelah menjadi Bendahara Umum DPP PAN pada 2004–2005, ia menjabat Ketua DPP PAN Badan Kepemudaan dan Olahraga (Bapora) 2005—2010. Sebagai putra daerah, Alimin Abdullah dari Fraksi Partai Amanat Nasional ikut dalam bursa calon legislatif Pemilihan Umum 2009 dan berhasil duduk sebagai anggota Komisi VII DPR periode 2009—2014. (HES/U4)

Luber

12 8 Oktober 2014

Pendaftaran dan Uji Publik Calon Kepala Daerah

RESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam aturan tersebut, di antaranya memuat uji publik pasangan calon kepala daerah yang sebelumnya tidak ada dalam UU Pilkada. BAB V Pendaftaran Bakal Calon Pasal 37 (1) KPU Provinsi mengumumkan masa pendaftaran bakal calon gubernur bagi warga negara Indonesia yang berminat menjadi bakal calon gubernur yang diusulkan partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan. (2) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan masa pendaftaran bakal calon bupati dan wali kota bagi warga negara Indonesia yang berminat menjadi bakal calon bupati dan calon wali kota yang diusulkan partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan. (3) Pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wali kota dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum pembukaan pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota mengumumkan bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wali kota kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan. (5) Bakal calon dapat mengenalkan dirinya kepada masyarakat sebelum dimulainya pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota.

BAB VI Uji Publik Pasal 38 (1) Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wali kota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan wajib mengikuti uji publik. (2) Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wali kota untuk dilakukan uji publik. (3) Uji publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan oleh panitia uji publik.

(4) Panitia uji publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang berasal dari unsur akademisi, 2 (dua) orang berasal dari tokoh masyarakat, dan 1 (satu) orang anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (5) Uji Publik dilaksanakan secara terbuka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. (6) Bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon wali kota yang mengikuti uji publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memperoleh surat keterangan telah mengikuti uji publik dari panitia uji publik. n

Jeda

13 8 Oktober 2014

Dari Pengacara ke DPR

EPUTUSAN pengacara Henry Yosodiningrat maju menjadi calon anggota legislatif PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Provinsi Lampung yang merupakan tanah kelahirannya menjadi pertanyaan banyak pihak. Apa sih yang dicarinya? Nama sudah ada, reputasi tak diragukan, materi cukup. “Ya…pertanyaan itu banyak diajukan orang pada saya. Begini, usia saya sudah 60 tahun. Di ujung usia ini saya ingin memberikan pengabdian untuk seluruh rakyat, termasuk rakyat Lampung,” kata Henry. Pengalamannya melihat rakyat dalam berbagai dimensi telah menguatkan tekadnya. Ia tak ingin ada lagi warga yang sekarat tak bisa ditolong di UGD rumah sakit karena tak mampu membayar uang deposit, ia juga tak ingin melihat lagi ada warga yang mati kelaparan, dan lain–lain. Obsesi itu telah membuat ia memilih meninggalkan profesi yang telah membesarkan dan memberi banyak finansial, lalu terjun menjadi wakil rakyat. Jika dikalkulasi, penghasilannya sebagai wakil rakyat sangat tidak sebanding dengan penghasilannya sebelum ini. Ia memang rugi, tetapi ia sudah memilih. Dengan pilihannya itu, ia sudah siap dengan konsekuensi logisnya, termasuk soal penghasilan. Ia tak perlu merasa khawatir karena ia memiliki sejumlah usaha lain yang akan menopang penghidupannya dan keluarganya. Ia juga tak merasa cemas karena anak-anaknya juga mulai cukup mandiri. Anak-anaknya ada yang terjun mengikuti jejaknya menjadi pengacara. Selama ia menjadi anggota DPR, ia tidak lagi berkiprah sebagai pengacara, dan kantornya akan diserahkan kepada pihak yang ditunjuknya, termasuk anakanaknya. Agar dapat lebih mudah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat, kantornya yang semula berlokasi di Hotel Kartika Chandra Kirana, Jakarta Selatan, dipindahkan ke Twin Hotel di Jalan S. Parman, Jakarta Barat, tak jauh dari gedung DPR. Dengan demikian, Henry akan lebih cepat hadir ke DPR, selain itu ia dapat beristirahat di kantornya yang didesain sedemikian rupa sehingga nyaman. Jika sewaktu–waktu ia dibutuhkan cepat ke

kantor, dengan mudah ia dapat hadir di kantor karena jaraknya yang dekat. Jadi, bagi Henry, tekadnya maju menjadi calon wakil rakyat dari PDIP di DPR itu tidak lain sebagai wujud pengabdiannya bagi masyarakat Lampung. Mengingat selama ini lebih banyak berkiprah di Jakarta. Lampung menjadi salah satu titik perhatian Henry. Kondisi pembangunan dan masyarakat Lampung yang dinamis perlu didukung semua pihak, termasuk para wakil rakyat di daerah ini yang harus terus memperjuangkannya di DPR agar semakin maju dan dapat membawa kesejahteraan masyarakat daerah ini. “Saya bertekad membawa aspirasi masyarakat Lampung untuk disuarakan dan diperjuangkan di Senayan ,” ujar Henry. Dia mencalonkan diri sebagai caleg DPR masa bakti 2014—2019 dari daerah pemilihan Lampung 2 (Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan, Mesuji, Tulangbawang, dan Tulangbawang Barat) nomor urut 1. Pendiri dan Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti-Narkotika (Granat) ini telah menyiapkan diri sedemikian rupa. Ia cukup percaya diri karena selama ini telah berjuang membela rakyat. Seorang wakil rakyat perlu pengalaman membela rakyat. Pengalamannya selaku advokat yang beberapa kali harus membela orangorang yang mendapatkan perlakuan tidak adil sejak zaman Orde Baru diharapkan dapat menjadi bekal yang mencukupi saat harus maju sebagai calon wakil rakyat. “Memang untuk menjadi wakil rakyat itu perlu pengalaman berjuang bersama dan membela rakyat, sehingga kita menjadi teruji menghadapinya,” ujarnya. Ia benar–benar ingin tanah kelahirannya menjadi lebih baik dari yang ada sekarang. Henry membuka diri bagi siapa pun yang memerlukan dirinya. Untuk memudahkan hal tersebut, secara teknis Henry mendirikan Henry Yosodiningrat Centre yang beralamat di Kota Metro. Ia akan merekrut dua mahasiswa yang akan bertugas setiap Sabtu dan Minggu untuk menampung aspirasi rakyat.

“Kalau Sabtu dan Minggu H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H. mahasiswa tidak kuliah, jadi Kelahiran : Lampung, 1 April 1954 mereka bisa melayani warga,” Pendidikan : FH Universitas Islam Indonesia (UII), tamat 1981 kata dia. Pemilihan lokasi di Metro lebih semata karena MetProfesi : Selama 35 tahun menekuni profesi advokat/pengacara ro merupakan kota asal muasal Anggota Ikatan Advokat Indonesia keluarganya. Namun, Henry Anggota Ikatan Ahli Hukum Se-ASEAN Yosodiningrat Centre ini bukan Anggota Konsultan Hukum Pasar Modal hanya menampung aspirasi Anggota Dewan Penasihat Hukum IKADIN (2000-sekarang) rakyat Metro atau daerah pemiAnggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti-Narkotika (Granat) lihannya, tetapi seluruh rakyat Lampung. “Kan enggak mungkin saya membuat “Jangan melakukan korupsi, menerima Henry Yosodiningrat di semua kabufee dari perkara kasus korupsi saja saya paten,” katanya. Untuk memudahkan enggak mau,” kata dia. Henry pantang teknis operasional, ia sudah menyiapmenjadi pengacara atau pembela bagi kan sedemikian rupa, misalnya form para koruptor. Dengan bekal reputasuntuk masing-masing daerah. Dengan inyan yang bersih, ia optimistis dapat demikian, aspirasi akan cepat ditangani menjalankan programnya itu. “Ibarat karena sudah berdasarkan klasifikasi kata kalau menyapu lantai itu harus masing-masing daerah dan persoalan. menggunakan sapu yang bersih.” “Mudah-mudahan saya dapat memenuhi Ia sadar hal itu tak mudah, apalagi ia aspirasi rakyat,” ujar dia. akan berada di lingkungan yang rentan Henry mengaku akan tegas memperdengan iming-iming korupsi dan suap. juangkan pemberantasan korupsi. BagNamun, ia sudah bertekad tidak akan inya, korupsi merupakan kejahatan luar larut dalam lingkungan seperti itu. Ia biasa yang memiliki dampak luar biasa. sudah siap dengan risiko. “Lebih baik Karena itu, tak ada pilihan lain, korupsi saya tidak populer, tidak disukai, atau harus diperangi. Ia merasa cukup perdimusuhi ratusan anggota DPR daricaya diri karena selama kariernya dia pada saya dibenci jutaan rakyat,” kata bersih dari korupsi. dia. (HES/U4)

Jeda

14 8 Oktober 2014

Membangun Lampung lewat DPR Ahmad Muzani Kelahiran : Tegal, 15 Juli 1968 Partai Politik : Gerindra

EMPAT digempur dengan berbagai pemberitaan buruk, bahkan didemo agar tidak menjadi anggota Dewan, Ahmad Muzani tetap melenggang ke Senayan untuk periode kedua kalinya. Selanjutnya, dia bertekad membangun Provinsi Lampung melalui DPR. Dari ilmu yang didapatnya pada Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Muzani menjadi wartawan majalah Amanah dan penyiar radio Ramako hingga menjadi direktur radio Ramako untuk kawasan Serang, Banten. Supel dalam pergaulan membuatnya dekat dengan berbagai kalangan. Ia sempat membidani Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dibentuk Zainuddin M.Z. dan menjabat sebagai ketua. Namun, pada perjalanan berikutnya, Muzani bersama Prabowo Subianto membidani lahirnya Partai Gerindra. Suami Himmatul Aliyah yang sudah dikaruniai 4 anak ini dipercaya menjadi Sekjen Gerindra. Pada periode 2009—2014, Muzani tergabung dalam Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan, luar negeri, dan informasi. Ia juga

menjabat sebagai ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dan dipercaya menjalani jabatan sebagai wakil ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Dia dikenal tegas, cerdas, berani., dan santun, termasuk ketika merespons rumor politik yang tak elok tentang dirinya. Muzani kerap menjadi narasumber tepercaya bagi pencari berita dalam mendapatkan informasi. Melalui Partai Gerindra, menurut Muzani, pihaknya–baik yang ada di gedung wakil rakyat maupun di luar—kerap memberikan catatan terkait dengan masalah pembangunan yang dijalankan pemerintahan selama ini. ”Termasuk tentang jalan keluar terhadap masalah tersebut,” ujarnya. Ahmad Muzani mencontohkan tentang arah pembangunan yang dinilai terlalu kuat pada kemauan pasar. Padahal, negara harus lebih kuat lagi di dalam mengambil peran dalam proses pembangunan dengan cara memberdayakan BUMN sebagai pilar penting dari pergerakan pertumbuhan ekonomi. Lalu, memaksimalkan sumber daya alam untuk pemanfaatan yang sebesar-sebesarnya

bagi pembangunan rakyat. ” Ap a k a h mu n g k i n m i s a l nya produksi alam kita tidak dijual ke luar negeri, tapi untuk bahan bakar pabrik pupuk kita? Pupuk itu bisa dihasilkan untuk petani, ketersediaan pupuk yang memadai,” kata dia. Buat Gerindra, kata Muzani, berada di dalam maupun di luar pemerintah sama saja. Di luar kekuasan berarti tugas mereka mengontrol agar pemerintahan lebih efektif. Kalau di dalam, bagaimana kita bisa efektif, bagaimana untuk (membangun) demokrasi. Selama menjadi anggota DPR banyak yang sudah dia lakukan. “Tentunya sesuai dengan kapasitas, dan tugas saya sebagai anggota Dewan,” katanya. Di luar tugasnya di Komisi I, ia menjalin komunikasi dengan anggota komisi lain untuk memperjuangkan aspirasi warga Lampung. Secara diam-diam, dia dan rekanrekannya juga memberikan bantuan bagi warga Lampung. “Ke depan tentunya saya ingin Lampung menjadi jauh lebih baik dan sejahtera,” kata Muzani yang bertekad akan lebih memaksimalkan dirinya baik dalam memperjuangkan Lampung maupun rakyat secara nasional.

Muzani ingin mendorong kemajuan pembangunan Lampung di semua bidang, tapi ia memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, terutama di daerah terpencil dan pendidikan. Infrastruktur di daerah terpencil sangat penting agar hasil– hasil bumi/pertanian dapat segera didistribusikan langsung oleh para petani, penjualan lebih mudah terjangkau, dan pada akhirnya kelak berdampak positif bagi kesejahteraan petani. “Saya yakin infrastruktur yang baik akan sangat cepat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, termasuk di kalangan petani dan nelayan,” kata Muzani. Demikian pula dengan pendidikan, obsesi Muzani di Lampung agar pendidikan murah dan mudah dapat dirasakan rakyat. Caranya, yakni dengan menyediakan fisik yang baik dan jumlah yang banyak sebagai investasi. Pihaknya tentu akan mendorong pemda di Lampung agar satu frekuensi dengan DPR, khususnya ia dan Partai Gerindra, sehingga percepatan pembangunan berjalan cepat. “Percepatan pembangunan itu gak bisa bertepuk sebelah tangan. Antara DPR dan pemerintah setempat harus satu frekuensi,” katanya. (HES/U4)

Pernik Pemilu

15 8 Oktober 2014

Infrastruktur Lampung Perlu Terus Diperjuangkan

olitikus Partai Demokrat Zulkifli Anwar kembali terpilih sebagai anggota DPR periode 2014—2019 dengan meraih suara sebanyak 40.922 di daerah pemilihan (DP) Lampung I. Selanjutnya, di periode keduanya ini dia ingin lebih banyak berbuat untuk masyarakat. Selama menjadi anggota DPR banyak yang sudah dilakukan mantan bupati Lampung Selatan dua periode ini (2000—2005 dan 2005—2010), terutama di bidang infrastruktur. Jika melihat sejumlah jalan bagus di Lampung, termasuk jalan lintas Sumatera mulai dari Panjang hingga Tugu Raden Intan, itu merupakan salah satu kerja gigih Zulkifli Anwar. “Keberadaan jalan itu tak lepas dari pengawasan dan kritik yang saya lakukan siang dan malam,” kata Zul yang yakin apa yang dilakukannya pasti diketahui juga oleh masyarakat. Zulkifli Anwar sadar betul memperjuangkan infrastruktur bukanlah hal yang mudah. Apalagi rekan-rekannya sesama komisi sama-sama memperjuangkan kepentingan daerahnya masing-masing. “Ada 50 anggota komisi itu mewakili DP masingmasing. Jadi kami memang harus berjuang agar bisa memperjuangkan daerah,” kata pria yang sejak muda gemar berorganisasi ini. Banyak hal yang sudah dilakukan Zul terkait infrastruktur, juga hal–hal lain seperti memperjuangkan dana bagi daerah–daerah terpencil, perdesaan, dan sebagainya. Melalui program peningkatan infrastruktur perdesaan, ribuan desa di DP-nya memperoleh bantuan dana sebesar Rp250 juta per desa. Hal itu tentu saja tak terlepas dari posisi Zul yang duduk di Komisi V. Mitra Zulkifli dalam komisi ini, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian PDT, Bazarnas, dan BMKG. Lewat jalur–jalur mitra inilah Zulkifli Anwar memperjuangkan aspirasi rakyat. Bukan hanya dengan melihat langsung, juga berdasarkan pengaduan warga yang cukup banyak menemuinya. Ke depan, Zulkifli Anwar bertekad untuk berbuat lebih banyak lagi bagi Lampung. Hal ini bukan semata sebagai kewajiban dan sumpah seorang anggota Dewan, melainkan juga karena sudah menjadi tekadnya untuk berbuat yang terbaik bagi Lampung. Jika ia kembali ditempatkan di Komisi V berarti ia mendapat kesempatan untuk melanjutkan perjuangannya selama ini. “Kami belum tahu duduk di komisi lama. Kalau memang di Komisi V lagi alhamdulillah berati kami akan lanjutkan yang sudah dilakukan selama ini,” ujar Zul. Bagi Zul tak masalah ditempatkan di komisi mana pun karena setiap program komisi pasti memiliki orientasi ke Lampung.

Zulkifli Anwar menuturkan hidup ini mengalir dan segala sesuatu semuanya merupakan kehendak Tuhan, termasuk takdirnya menjadi Bupati Lampung Selatan dan anggota DPR. Dia mengaku tidak pernah berangan-angan menjadi bupati, misalnya. Menjadi bupati hanyalah karena kehendak Yang Mahakuasa. ”Reformasi membuka kesempatan siapa saja untuk dipilih rakyat menjadi bupati,” katanya. Kondisi itu memberi peluang baginya utuk maju dalam pemilihan bupati Lampung Selatan. Sejarah mencatat, dia bahkan sampai dua periode menjadi bupati. Di legislatif, tak hanya dirinya, anaknya Dendy Ramadona juga dua kali terpilih sebagai anggota DPRD Lampung. Zul yang memang terlatih memimpin dalam berbagai organisasi, mulai dari organisasi pemuda FKPPI, Pemuda Pancasila, PPM, dan AMPI, juga partai politik (Golkar) dan berbagai organisasi pengusaha. Di organisasi pengusaha, dia menjadi Ketua Kadinda Lampung (1996—2001), Ketua Umum BPD Gapensi Lampung (1998—2002), Ketua BPC Gapensi Kodya Bandar Lampung (1991—1994), Ketua Kompertemen Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan BPD HIPMI (1986—1989), Wakil Ketua BPD Hipmi (1992—1995), Anggota Dewan Pembina BPD Hipmi (1995—2000); dan Sekretaris Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Soksi Lampung. Dia juga pernah aktif di organisasi kepemudaan sebagai Wakil Ketua DPW Presidium DPW Pemuda Pancasila Lampung, anggota PDK Kosgoro Lampung, Ketua Dewan Penasihat Generasi Muda FKPPI Lampung, Wakil Ketua Presidium DPW Pemuda Pancasila Lampung, Dewan Paripurna PPM Lampung, dan Dewan Penasihat DPD AMPI Lampung (1994—1998). Di organisasi partai politik, dia pernah menjabat Wakil Ketua DPD Golkar Lampung dan Korwil Lamsel (1998—2003). Sebelumnya, Zulkifli menjabat Ketua Biro Koperasi dan Wiraswasta DPD Golkar Lampung (1993—1998); dan Wakil Ketua Lembaga Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (LP2KMK) Golkar Lampung (1995—2000). Selain itu, Zul juga pernah aktif sebagai Wakil Bendahara Pertina Lampung (1995—1999), dan Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra DHD Angkatan ‘45. (HES/U4)

H. ZULKIFLI ANWAR Kelahiran : Bandar Lampung, 19 Juni 1955

Riwayat Organisasi Ketua Kadin Lampung (1996-2000) Ketua Umum Gapensi (1998-2002) Ketua PD VII FKPPI Lampung (2003-2007) Ketua Umum Perguruan Paku Banten Lampung Ketua BPC Gapensi Kodya Bandar Lampung Ketua Kompartemen Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan BPD Hipmi (1986-1998) Wakil Ketua Hipmi (1992-1995) Anggota Dewan Pembina BPD Hipmi (1995-sekarang) Sekretaris Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Soksi Lampung Wakil Bendahara Pertina Lampung (1995-1999) Riwayat Pekerjaan Wakil Direktur CV Surya Jaya (1997-1999) Dirut PT Sarana Jaya Utama (1998-2000) Komisaris Utama PT Laba Jaya Sentosa (1991-2000) Komisaris PT Ryianiaga Dirgawira (1992-2000) Bupati Lampung Selatan (2000-2005) Bupati Lampung Selatan (2005-2010)

Geliat Antikorupsi

16 8 Oktober 2014

Pimpinan DPR Sebaiknya

Orang Bersih

OMISI Pemberantasan Korupsi menyatakan Ketua DPR Setya Novanto masih memiliki masalah hukum. Oleh karena itu, KPK tidak akan berhenti mendalami dugaan kasus korupsi yang melibatkan Setya Novanto serta memeriksa yang bersangkutan. “Kami menyesalkan terpilihnya Setya Novanto karena dia punya potensi (tersangkut) masalah hukum yang dapat merusak citra DPR. Sepatutnya DPR dipimpin orang yang bersih dari pelanggaran hukum,” kata Ketua KPK Abraham Samad. Sumber Media Indonesia (grup Lampung Post) di KPK menambahkan terpidana kasus suap wisma atlet Muhammad Nazaruddin mengungkapkan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el). Komisi antirasywah pun sudah menelusuri dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam proyek senilai Rp5,9 triliun itu. Indonesia Corruption Watch (ICW) tak kalah prihatin dengan terpilihnya Setya. Pasalnya, politikus Partai Golkar itu diduga terjerat sederet kasus korupsi jumbo. Terpilihnya Setya sekaligus pertanda buruk bagi pemberantasan korupsi dan perbaikan citra parlemen selama lima tahun ke depan. “Setya Novanto tidak mungkin meloloskan pimpinan KPK yang mau mengusut kasus yang melibatkan dia. Ke depan, dalam pemilihan pimpinan KPK, DPR melalui Novanto pasti meloloskan orang-orang yang tidak akan mengusut boroknya.Saya memastikan KPK kelak dipimpin orang-orang yang tidak mampu memberantas korupsi,” ujar Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto. Apalagi DPR telah terlebih dulu melindungi diri dengan UU MD3. Salah satu pasalnya menjelaskan soal hak imunitas, yakni pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR yang diduga terlibat tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dengan upaya pelemahan KPK itu, menurut Agus, semakin banyak nanti anggota DPR yang melakukan korupsi karena mereka lebih leluasa menggelapkan dan bermain-main dalam budgeting dan proyek lain. “Ayat ini akan menjadi benteng yang kuat bagi anggota DPR yang tersangkut korupsi. Itu karena dominasi koalisi pendukung Prabowo yang kini memimpin Dewan,” kata Agus. Evaluasi Diri Ketua Setara Institute Hendardie sependapat dengan Agus Sunaryanto. Ia pun mencemaskan kinerja DPR bagi pemberantasan korupsi. “Tidak ada harapan dalam oligarki.’’ Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto tak ketinggalan merisaukan proses pemilihan pimpinan parlemen yang mengabaikan proses musyawarah mufakat yang selama ini kita banggakan. “Jadi, mau dibawa ke mana negara ini?,” kata dia. Bahkan, dua koran asing, Strait Times dan Sydney Morning Herald menurunkan tulisan kritis atas terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua DPR. Strait Times menyebut itu sebuah kemunduran yang menghambat proses administrasi pemerintahan berikutnya. Sydney Morning mengangkat soal Setya yang kerap dikaitkan dengan sejumlah kasus korupsi. Deputi Kepala BKPM Bidang Promosi Penanaman Modal Himawan Hariyoga pun berharap-harap cemas konstelasi pimpinan DPR saat ini tidak akan memengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Sebagai Ketua DPR, Setya didampingi empat wakil ketua, yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS). Saat menanggapi keprihatinan KPK dan ICW, Setya menerimanya sebagai evaluasi untuk menjadikan dirinya lebih baik. “Ya, enggak masalah dikritik. Sebagai manusia biasa tentu ada kekurangan.” (MI/U4)

Abraham Samad Ketua KPK