VOTING, Edisi LVX, 22 Oktober - 28 Oktober 2014

16 Halaman l Edisi LVX/ 22 Oktober - 28 Oktober 2014

9 l Pensiunan PNS Siap Perjuangkan Pendidikan

T E R U J I T E P E R C AYA

Lampung pun Berharap pada

Jokowi-JK

SEJAK dilantik menjadi presiden, Joko Widodo (Jokowi) menjadi harapan baru rakyat dan bangsa Indonesia. Bukan lagi hanya menjadi harapan rakyat Solo tempatnya dulu menjadi wali kota atau Jakarta tempatnya menjadi gubernur.

K

n ferial

ini seluruh keluh kesah, senang, bahagia, dan sejahtera rakyat Indonesia diamanahkan kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla untuk mencarikan solusinya.

Termasuk juga warga di Lampung yang sangat berharap kepada kepemimpinan baru ini.

Di Lampung, setidaknya ada harapan baru tentang kelanjutan pembangunan jalan tol ataupun jembatan Selat Sunda (JSS). Program yang telah dinantikan masyarakat itu diharapkan pada era kepemimpinan keduanya bisa diwujudkan.

“Pemprov terus melakukan pendekatan secara intensif ke Pemerintah Pusat agar program pembangunan dapat terlaksana dalam waktu singkat,” kata Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Lampung itu.

Apalagi, Presiden Jokowi dalam pidato perdananya usai dilantik terus-menerus

mengucapkan keinginannya mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim.

Sebab, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban. Selama ini bangsa Indonesia sudah menghukum laut dan samudera. Kini saatnya kembali dan membangun kejayaan laut dan samudera sebagaimana slogan jales veva jaya mahe.

Di pihak lain, Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza S.Z.P. mempunyai harapan tersendiri atas kepemimpinan Jokowi-JK. Sebab, saat mengunjungi Lamsel, mantan gubernur DKI Jakarta itu tahu persis bagaimana kondisi geografis serta bagaimana hal-hal yang dibutuhkan untuk pembangunan Lamsel yang merupakan bagian dari Provinsi Lampung dan Indonesia.

“Ya, minimal Pak Jokowi mempunyai gambaranlah, apa hal-hal yang perlu dilakukan. Termasuk program yang telah berjalan.

Termasuk pembangunan jalan tol yang sebelumnya ada pemberitaan sempat tertunda. Karena kami sudah siap untuk pembangunan itu,” kata Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Lampung itu. (VER/*2/*3/U1)

Interupsi

l

2 22 Oktober 2014

Kegaduhan Politik Ganggu Investasi

688

S

ESUDAH pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kegaduhan politik yang dimulai menjelang pemilihan presiden pun mereda. Masing-masing pihak sepakat untuk bersama membangun bangsa ini ke depan.

Untung saja hal itu terjadi, sebab ada keterkaitan kegaduhan politik dengan iklim investasi di Indoneisa.

Seperti berikut ini.

T E R U J I T E P E R C AYA

indeks : Menuju Senayan

Transparansi Jadi Roh Pemerintahan Jokowi . . .

4

Perempuan

Srikandi Hanura Siap Kawal Pemerintah ...

Metode: Wawancara dengan 2.500 pimpinan perusahaan terbuka berbagai sektor di 34 negara pada Juli 2014.

Sumber: International Business Report (IBR)

Mei-Juni Juli-Sept - Optimisme iklim berusaha di Indonesia stagnan : 48% 48% - Optimisme pembukaan lapangan kerja : 40% 22% - Investasi bangunan : 26% 12% - Ekspektasi litbang : 36% 26%

Mei-Juni Juli-Sept

7

luber

Syarat Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota . . .

Pelantikan jokowi

Harapan SBY untuk Jokowi . . .

12 16

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Nova Lidarni, Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, T E R U J I T E P E R C AYA Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Sri Agustina, Sudarmono, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Adian Saputra, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Ahmad Amri, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Wandi Barboy. Liputan Jakarta: Inge Olivia Beatrix Mangkoe. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Delima Napitupulu, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin.0 Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Suprayogi.

Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Widodo (Kabiro), Abu Umarly, Mif Sulaiman, Sudiono, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Bussines Development: Amiruddin Sormin. Senior Account Mana­ger Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Ma­nager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Asisten Manager Iklan Biro: Siti Fatimah. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com.

Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kota­agung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan.

Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M ­ EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Laporan Utama

l

3 22 Oktober 2014

Elemen di Lampung Mendukung Program Jokowi-JK

P

OLITIKUS dan masyarakat Lampung menyambut antusias pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mereka berharap Pemerintah Pusat menjadikan Provinsi Lampung sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Wakil Ketua Bidang Informasi dan Publikasi DPD Partai Demokrat Lampung Agusman Arif mengatakan sebagai wakil rakyat ia akan mendukung setiap langkah pemerintah.

“Kami berharap APBN prorakyat dan pembangunan di tingkat daerah dapat disesuaikan postur APBN, utamanya untuk Bandar Lampung,” kata anggota DPRD Kota Bandar Lampung itu.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Bandar Lampung Yuhadi mengatakan Jokowi hebat. Dilantiknya Jokowi-Jusuf Kalla, Senin (20/10), menandakan duet petinggi RI ini mampu memenangkan, me-manage konflik, dan mampu menyelesaikannya secara apik. “Ya dia di-

lantik itu kan berarti hebat. Jokowi itu banyak yang menyepelekan, ternyata realitasnya mampu memenangkan, manage konflik, kemudian mampu finishing,” kata dia.

Kader Golkar itu menilai sebagai orang politik, pertempuran kepentingan merupakan dinamika yang lazim terjadi. Meski bukan pendukung, dia tetap harus mengucapkan selamat kepada Jokowi-JK. “Kami ini sebagai orang politik ini ketika pertempuran sudah, maka tidak salah ketika kami ucapkan selamat. Golkar ini demi kepentingan bangsa dan negara, demi masyarakat banyak menggeser perayaan HUT Golkar yang harusnya dilakukan hari ini,” katanya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi berharap Jokowi-JK dapat memajukan bangsa Indonesia, khususnya Lampung dan Kota Bandar Lampung, baik perhatian maupun dalam hal penganggaran.

“Ke depan tentunya di bawah Jokowi-

JK kebijakan anggarannya difokuskan pada pembangunan di daerah karena Jokowi sangat menyadari kemajuan negara ditopang oleh kemajuan daerah, jadi jangan sampai kebijakannya difokuskan pada pembangunan yang sifatnya mercusuar, hanya besar dan wah, tapi daerah tertinggal,” kata dia.

Bidang pendidikan, seorang akademisi yang juga Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Raden Intan Lampung Mohammad Mukri, berharap Jokowi-JK meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Caranya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai undang-undang dan mengawasinya dengan ketat, serta menjalankan program kartu pintar.

“Masyarakat Lampung sangat mendukung Pak Jokowi meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengalokasikan anggaran 20% dan mengawasinya dengan baik. Jika itu dilakukan saya yakin pendidikan di Indonesia akan maju dan berkembang,” kata Mukri. (CR11/UIN/U1)

Laporan Utama

l

4 22 Oktober 2014

Transparansi Jadi Roh Pemerintahan Jokowi

T

Juniardi Ketua Provinsi Se-Indonesia (Forkip).

RANSPARANSI harus tetap menjadi roh pemerintahan yang baru. Tidak hanya dalam penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan pusat, tetapi juga hingga ke pelosok desa.

“Presiden baru (Joko Widodo) dalam jabatan sebelumnya terkenal dengan transparansi tata kelola pemerintahannya. Bahkan hingga rapat-rapat bisa dilihat di youtube. Nah ini momentum, transparansi juga harus sampai ke pelosok desa ke depan,” kata Ketua Forum Komunikasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi SeIndonesia (Forkip) Juniardi.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung ini mengapresiasi pidato pertama presiden terpilih itu. Terutama mengenai ujian sejarah berikutnya adalah Indonesia yang berdaulat dalam berpolitik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Menurutnya, korupsi merupakan satu permasalahan bangsa Indonesia yang merusak ketiga sendi tersebut. Korupsi sebagian menjadi budaya yang bersumber baik modus berpolitik maupun ekonomi.

“Ini harus diberangus dengan transparansi. Korupsi harus dicegah, komitmen pimpinan lembaga di pusat dan di daerah harus dipertegas,” kata mantan jurnalis Lampung Post.

Juniardi mengingatkan Indonesia tergabung dalam Open Government bahkan menjadi chairman sejak Oktober 2013 sehingga komitmen ini harus dijalankan secara terusmenerus dan berkelanjutan.

Salah satunya visi membangun infrastruktur Lampung yang harus benar-benar terbuka. Sebab, infrastruktur yang baik menjadi harapan seluruh elemen termasuk Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Menurut Ridho, Pemprov kini sedang memproses pembebasan lahan untuk segmen Bakauheni—Terbanggibesar yang merupakan segmen prioritas. Pada lahan sekitar 139 km telah dilakukan penyusunan feasibility study, basic design, detail engineering design, row plan, amdal serta izin lingkungan.

“Proses pembebasan lahan juga sedang dilakukan untuk pengembangan jalur Trans-Sumatera Railways dengan ruas Bakauheni— Tanjungkarang dan Terbanggibesar—Mesuji—batas Sumatera Selatan,” kata dia.

Pada bidang angkutan kereta api, Pemprov Lampung juga mengupayakan pembangunan double track shortcut Rejosari—Tarahan, dan pembangunan dry port di Way Kanan.

Lampung, kata Ridho, sangat berharap Pemerintah Pusat mempercepat pembangunan bandar udara di daerah setempat. Tidak hanya pengelolaan profesional Bandara Radin Inten II, tetapi juga dilakukan pengembangan sejumlah bandara karena berpotensi meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pengembangan wilayah.

Dia menguraikan pengembangan Bandara Pekon Serai yang memerlukan investasi sekitar Rp100 miliar untuk pengembangan sisi darat dan udara. Pengembangan Lanudad Gatot Subroto yang memerlukan investasi sekitar Rp85,99 miliar untuk pengembangan sisi darat dan udara. “Pengembangan Pangkalan Udara Astra Ksetra sebagai bandara komersial,” kata dia. (VER/U1)

Gagas

l

5 22 Oktober 2014

Menagih Janji Pendidikan Jokowi J

OKO Widodo-Jusuf Kalla sudah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014—2019 pada Senin, 20 Oktober 2014. Seluruh penduduk negeri ini tentu berharap dengan kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu kondisi bangsa menjadi lebih baik. Sebab, ekspektasi publik sudah telanjur besar terhadap presiden ketujuh itu.

Ingatan publik terhadap janji-janji Jokowi-JK jelas masih sangat kuat. Saat kampanye menjelang pilpres, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Hebat itu mendengungkan banyak program prorakyat. Program yang cukup terkenal adalah revolusi mental. Salah satu dari program tersebut unggulannya adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Masalah pendidikan ini memang penting untuk menjadi prioritas Jokowi-JK. Sebab, jika dilihat kondisi dunia pendidikan di negeri ini akan terlihat sisi gelap dari masa ke masa, dari pergantian pemimpin ke pemimpin. Meski berganti presiden setiap pemilu, dunia pendidikan tidak banyak berubah.

Janji Jokowi Dalam kampanye pilpres lalu, pasangan Jokowi-JK meletakkan masalah pendidikan dalam visi-misinya pada sembilan agenda prioritas. Pasangan yang diusung koalisi PDIP, PKB, NasDem, Hanura, dan PKPI ini menggabungkan sektor pendidikan dengan kesehatan. Pada halaman 10 poin lima, mereka secara khusus ingin membangun pendidikan Indonesia dengan program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun. Jokowi-JK juga menjanjikan menghapuskan semua jenis pungutan dalam dunia pendidikan.

Di sektor ini, Jokowi menekankan pada revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. Siswa SD seharusnya mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika sebesar 80 persen.

Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20 persen saja. Porsi materi ilmu pengetahuan diperbesar pada tingkat SMP. Meski porsi ilmu

tivitas bagi bangsa dan negara. Sebab, percuma kekayaan alam yang besar jika tidak dibarengi dengan produktivitas, serta daya saing bagi sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalamnya. Tanpa revolusi mental, tanpa budaya kerja yang sudah tertanam sejak kecil, maka akan sulit untuk membangun sebuah daya saing dan produktivitas.

Untuk itu, janji-janji Jokowi terhadap masalah pendidikan tersebut harus kita kawal dengan baik. Presiden yang baru dilantik itu juga perlu terus didorong dan diingatkan supaya menunaikan janji-janjinya itu agar persoalan pendidikan yang menumpuk bisa diselesaikan secara bertahap.

Khoirul Abror

Guru SMKN 1 Seputihagung, Alumnus Program Magister Pendidikan IAIN Raden Intan Lampung

pengetahuan diperbesar, Jokowi mengatakan materi pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika harus lebih besar. Ia menggambarkannya dengan persentase 60%-40% untuk pendidikan karakter. Tidak hanya itu, porsi besar untuk materi tentang ilmu pengetahuan baru diberikan di jenjang SMA. Besarnya mencapai 80 persen. Pada tahap SMA, porsi untuk pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak cukup 20 persen.

Penambahan SMK Selain itu, dalam kampanyenya, Jokowi juga secara gamblang ingin meningkatkan jumlah Sekolah menengah kejuruan (SMK). Menurutnya, negara-negara industri maju, seperti Jepang, Korea, dan Jerman adalah negara-negara yang punya banyak SMK. Peningkatan jumlah SMK adalah salah satu yang penting. Karena keterampilan semua ada di sana. Karena di situ ada teknologi, di situ ada keterampilan, di situ ada skill yang dibangun.

Jika dilihat, janji Jokowi patut diapresiasi dan didukung. Jika janji-janji kampanye pendidikan semuanya dapat dilakukan, akan muncul generasi yang memiliki sikap mental dan budaya kerja yang baik, serta penuh daya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan produk-

Amanat Undang-Undang Publik sangat berharap Jokowi-JK menjalankan program pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945. Mengingat, masalah pendidikan sudah sangat jelas diatur, mulai pembukaan sampai dengan pasal-pasal di dalam batang tubuhnya. Pasal 31 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bisa dinikmati setiap warga dan tentunya berkualitas.

Namun, hari ini realitanya sangat jauh dari teks–teks heroik dalam regulasi tersebut.

Masih banyak anak-anak Indonesia tidak bisa memperoleh pendidikan. Hal itu diperparah dengan biaya yang semakin tidak terjangkau.

Untuk itu, presiden ke depan harus melakukan perbaikan yang fundamental terhadap dunia pendidikan. Sistem pendidikan harus terus dibenahi.

Nilai-nilai positif harus tetap dipertahankan dan sisi negatif perlu dievaluasi. Pasalnya, hari ini sistem kurang memihak pada pendidikan murah dan berkualitas. Pendidikan masih menjadi barang yang mahal di negeri ini. Sementara seleksi kelas miskin dan kaya terus bergulir kencang. Saat ini Indonesia butuh pemimpin yang sanggup menyelesaikan karut-marutnya dunia pendidikan. Mudah-mudahan, itu ada pada sosok Jokowi-JK. n

Perempuan

Perjuangkan Keselamatan TKI lewat DPR

A

Rahayu Saraswati Jabatan Parpol

: Anggota DPR : Gerindra

RTIS Rahayu Saraswati yang baru dilantik sebagai anggota DPR berjanji akan memperjuangkan penyelamatan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari perdagangan manusia lewat jalur legislatif.

Politikus perempuan yang juga keponakan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto itu bertekad mengabdikan diri sepenuhnya di parlemen untuk memperjuangkan para TKI dan program-program yang menyentuh rakyat lainnya.

“Saya aktivis antiperdagangan manusia, saya peduli terhadap hal itu,” ujar perempuan yang akrab disapa Sara itu, di Jakarta.

Oleh karena itu, Sara mengaku ingin masuk Komisi VIII yang menaungi permasalahan itu agar nantinya bisa banya berbuat untuk para pahlawan devisa yang nasibnya masih memprihatinkan. “Saya juga peduli terhadap permasalahan perempuan dan anak,” katanya.

Dia menambahkan seseorang yang dilanda permasalahan sosial ekonomi sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia. Dia dengan lugas menyebut beberapa daerah yang menjadi kantong perdagangan manusia, yakni Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

“Idealnya memang tidak ada lagi yang bekerja di luar negeri. Pemerintah menyediakan rakyat lapangan pekerjaan,” kata perempuan yang pernah main dalam film layar lebar Merah Putih itu.

Untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, lanjut dia, harus menelusuri lewat tiga jalur, yakni daerah asal, daerah transit, dan daerah tujuan.

“Tapi yang lebih terpenting adalah layanan pendidikan harus ditingkatkan,” kata caleg Gerindra dari daerah pemilihan IV Jawa Tengah yang meraup 48 ribu suara dari 167 ribu suara Gerindra di provinsi tersebut. (ANT/U4)

l

6 22 Oktober 2014

Siap Perjuangkan Advokasi Gratis bagi Perempuan ARTIS Venna Melinda yang terpilih sebagai anggota DPR periode 2014—2019 mengemukakan visinya saat menjalani tugas sebagai legislator akan memperjuangkan pembelaan (advokasi) gratis bagi perempuan. Sebab, saat ini regulasi belum berpihak kepada para kaum hawa.

“Saya kira kesadaran hukum bagi perempuan itu penting, dan saya ingin perjuangan advokasi gratis bagi konstituen, khususnya bagi kaum perempuan,” kata Vena di gedung

DPR, Jakarta.

Politikus Partai Demokrat itu mengaku prihatin dengan masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan pembelaan hukum yang baik, seiring dengan masih rendahnya kesadaran hukum.

Untuk itulah salah satu hal yang akan diperjuangkan.

“Kesadaran hukum masih sangat rendah sehingga mereka perlu didampingi dan diperjuangkan,” ujarnya.

Vena Melinda tidak sendirian sebagai artis yang masuk DPR periode 2014—2019.

Sejumlah nama, seperti Nico Siahaan, Khrisna Mukti, Rachel Maryam, Anang Hermansyah, dan Eko Patrio, terpilih sebagai anggota DPR. Ini merupakan periode kedua bagi Vena melaju di DPR setelah sebelumnya pada periode 2009—2014.

Ve n a m e m b u k a salah satu rahasia kesuksesannya dalam meraih hati konstituen. “Olahraga, olahraga merupakan bahasa universal dibandingkan orasi,” katanya.

Olahraga, menurut dia, lebih mendekatkan dirinya dengan para konstituen tanpa ada jarak. Hal inilah yang turut membantunya dapat terpilih kembali. (ANT/U4)

Venna Melinda Jabatan Parpol

: Anggota DPR : Demokrat

Perempuan

l

7 22 Oktober 2014

Perempuan di Kabinet Perlu Ditingkatkan

P

Siti Zuhro

Peneliti LIPI

ENELITI senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memandang perlu mengarusutamakan (mainstreaming) keterwakilan perempuan dalam kabinet periode lima tahun ke depan.

“Seperti halnya di partai politik dan parlemen, keterwakilan perempuan di kabinet juga perlu diarusutamakan, khususnya di bidang-bidang tertentu, tempat perempuan bisa mengabdikan dirinya sesuai dengan kompetensinya,” kata Siti.

Dia mengemukakan hal itu ketika menjawab pertanyaan mengenai keterwakilan perempuan pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Bila di kepengurusan partai dan pencalegkan pada pemilu anggota legislatif ada persyara-

tan minimal 30 persen harus dipenuhi, di kabinet pun perlu ada keterwakilan perempuan yang memadai,” kata alumnus Curtin University, Perth, Australia, itu.

Dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Riau itu menegaskan perlunya keterwakilan perempuan di kabinet agar keberpihakan terhadap pemberdayaan kaum perempuan yang senantiasa disuarakan sejak Pemilu 1999 tidak hanya menjadi slogan kosong, tetapi konkret.

“Ikon baru ‘perubahan mental’ yang dipromosikan Jokowi mestinya ikut mewarnai dalam perumusan pembentukan kabinet saat ini,” kata dia.

Menurutnya, perlu menem-

patkan sosok-sosok perempuan bermental Srikandi dan Kartini pada jabatan-jabatan strategis dan penting, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Industri dan Perdagangan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, penempatan mereka di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan juga lembaga-lembaga strategis, menurut Prof. Wiwieq, bisa menopang pemerintahan Jokowi-JK untuk memajukan Indonesia.

Sementara itu, fungsionaris DPP PDI Perjuangan, Dewi Aryani, yang juga anggota Komisi VII (bidang energi) DPR menyatakan sepakat persentase keterwakilan perempuan minimal 30 persen dari total anggota kabinet. (ANT/U4)

Srikandi Hanura Siap Kawal Pemerintah KETUA Umum Srikandi Hanura, Miryam S. Haryani, menyatakan kesiapannya untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK dan memperhatikan komposisi kesetaraan gender dalam kabinet mendatang.

“Dari mana pun latar belakangnya Jokowi-JK agar memperhatikan komposisi yang proporsional untuk perempuan dalam kabinet mendatang,” kata Yani, panggilan akrabnya, di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura, di Jakarta.

Miryam yang juga anggota DPR Fraksi Hanura itu mengatakan perempuan mempunyai peran penting dalam pilpres karena memiliki kepekaan lebih dalam merasakan permasalahan rakyat.

“Dari 1250 caleg terpilih Partai Hanura di tingkat provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, kami

mencatat 20 persennya adalah kader Srikandi Hanura,” ujar Miryam.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen DPP Partai Hanura Dosy Iskandar Prasetyo yang turut hadir memberikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan oleh Srikandi Hanura.

“Srikandi Hanura sebagai salah satu organisasi otonom Hanura telah melahirkan kader kader perempuan terbaik partai, dan selalu bergeliat dengan banyak program program positifnya,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Srikandi Hanura Anita Firdaus juga mendukung kesiapan organisasinya. “Saat ini kami memiliki kepengurusan di 33 provinsi se-Indonesia dan hampir tiap kabupaten kota, ini akan jadi modal penggerak organisasi,” katanya. (ANT/U4)

Miryam S. Haryani

Anggota DPR Partai Hanura

Wakil Rakyat

Lamsel Harus Terus Maju dan Berkembang Lukman

Partai politik : PKS

A

NGGOTA DPRD Lampung Selatan, Lukman, berkomitmen membangun daerahnya menjadi lebih maju dan berkembang dengan terus mendorong pemda memperbaiki infrastruktur jalan dan program prorakyat lainnya.

Politikus PKS itu bertekad akan memaksimalkan kinerjanya bersama masyarakat untuk memajukan dan menyejahterakan Lampung Selatan, khususnya masyarakat di daerah pemilihan II yang meliputi Kecamatan Natar.

Sebelum menjadi wakil rakyat, pria yang lahir pada 1 Juli 1974 itu telah aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, bahkan saat ia masih duduk di bangku kuliah. Keikutsertaannya dalam kepengurusan senat mahasiswa menumbuhkan keinginannya untuk mengubah kondisi masyarakat agar lebih maju dan berkeadilan di segala bidang.

Untuk lebih banyak berbuat untuk masyarakat, dia kemudian bergabung di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kecamatan Natar. Setelah sekian lama berbaur bersama-sama masyarakat, suami dari Sasri Marilon ini masuk ke dunia politik dengan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Saat bergabung,

saya mendapat amanah sebagai ketua DPC PKS Natar,” kata pria yang murah senyum itu.

Menurut Lukman, keinginannya untuk bermanfaat bagi masyarakat kemudian mendorongnya untuk maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu. Atas doa dan dukungan dari keluarga dan masyarakat di daerah pemilihan, Lukman berhasil duduk di kursi Dewan periode 2014—2019.

“Insya Allah, saya akan berusaha mendorong pembangunan jalan agar lebih baik lagi. Sebab, jalan mulus akan mempermudah akses transformasi dan menopang perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Selain masalah infrastruktur jalan, ia juga berupaya mendorong peningkatan anggaran dan kualitas pendidikan di Lampung Selatan. Tidak hanya itu, Lukman akan mendorong penambahan anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

“Saya juga akan berupaya bersamasama Pemkab Lampung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan membuat database para wajib pajak atau me-review kembali data wajib pajak,” kata dia. (*2/U4)

l

8 22 Oktober 2014

Mantan Jurnalis Siap Mengabdi di Legislatif JANGAN pernah meremehkan profesi jurnalis. Sebab, telah banyak pejabat sukses di negeri ini yang berawal dari jurnalis.

Sebagai anggota DPRD Lampung Utara berlatar belakang wartawan, Emil Kartika Chandra siap menjalankan tugas dan fungsinya di legislatif dengan baik.

“Telah banyak pejabat di negeri ini yang neniti karier berawal dari profesi wartawan.

Jangan mencela wartawan, sebab masih banyak wartawan yang bekerja profesional dan menjunjung tinggi kode etik,” kata anggota DPRD Lampung Utara dari Fraksi PKB itu.

Selama menjadi wartawan, sudah banyak suka-duka yang didapat oleh bapak tiga anak ini dalam menjalani profesi s e b a g a i p e wa r t a tersebut sejak 2000, sSeperti dicibir saat menjalankan tugas jurnalistik serta mendapat ancaman dari pribadi maupun kelompok yang tidak suka dengan tulisannya.

Akan tetapi, rintangan tersebut tidak membuatnya p at a h s e m a n g at .

“Saya menekuni profesi ini meski banyak rintangan tetap dijalankan sebaik mungkin,” ujarnya.

Pada Pemilu Legislatif 9 April 2014, dia memberanikan diri maju sebagai calon anggota legislatif berangkat dari keprihatinannya terhadap nasib masyarakat.

Menurutnya, saat ini masih b a nya k r a k yat d i d a e r a h , khususnya DP III yang meliputi Kecamatan Abung Selatan, Blambanganpagar, Abungse-

muli, Abung Timur, dan Abung Surakarta, yang masih terbelakang. “Setelah dilantik, saya akan menjalankan dan mengawal proses pelaksanaannya di lapangan,” kata Emil.

Dia berkomitmen selama lima tahun ke depan berupaya terus meningkatkan keamanan dengan menghidupkan kembali masyarakat mitra TNI-Polri yang saat ini mulai menghilang di Lampung Utara. Sebab, hilangnya budaya menjaga keamanan tersebut membuat situasi kurang kondusif bila dibandingkan saat masih banyak warga aktif di organisasi kemitraan petugas keamanan ini.

“Kesejahteraan masyarakat berawal dari kondisi keamanan di suatu wilayah. Bagaimana rakyat bisa sejahtera kalau di

Emil Kartika Chandra

Partai politik : PKB

tempatnya tidak aman. Untuk itu, saya akan kembali menghidupkan polisi masyarakat atau mitra TNI agar kondisi keamanan bisa terjaga. Tidak lupa untuk menambah anggaran dibutuhkan pihak keamanan,” ujarnya.

(CK5/YUD/U4)

Wakil Rakyat

l

9 22 Oktober 2014

Ingin Wujudkan Metro Lebih Baik

P

OLITIKUS PDIP, Basuki, kembali terpilih sebagai anggota DPRD Metro periode 2014—2019. Dengan amanah tersebut, dia siap berbuat yang terbaik untuk warganya.

Terpilihnya kembali menjadi wakil rakyat untuk yang kedua kalinya merupakan bukti bahwa rakyat masih menghendakinya menjadi penyambung lidah rakyat, sehingga hal itu memotivasinya untuk meningkatkan kinerja memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah memilihnya.

Masih menggunakan gerbong yang sama, yakni PDI Perjuangan, suami Rina Sunarsih itu tetap akan berbuat yang terbaik untuk kepentingan warga, seperti meningkatkan anggaran prorakyat, mengawasi kinerja pemerintah daerah, serta membuat peraturan daerah yang prorakyat dan menunjang pembangunan Kota Metro.

Pada periode sebelumnya (2009— 2014), ia dipercaya sebagai ketua Fraksi PDIP, anggota Komisi I, serta anggota Badan Musawarah. Pada pe-

riode tersebut, semua beban dan tanggung jawabnya ia laksanakan dengan baik dan tuntas. Di periode ini, ia dipercaya menjadi nakhoda Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan perundang-undangan.

Karier di politik dan di pemerintahan Basuki yang cukup cemerlang itu tidak terlepas dari dukungan keluarga dan masyarakat Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, yang menjadi daerah pemilihannya (DP III). “Ini juga berkat dukungan partai saya. Untuk periode kedua ini, saya berkomitmen untuk banyak berbuat untuk masyarakat.”

Sebelum terjun ke dunia politik praktis, alumnus S-2 IMNI Jakarta itu adalah seorang dosen di STKIP PGRI Metro, 1994—2008. Dalam aktivitasnya sebagai pendidik itulah membuatnya banyak bertemu dengan berbagai kelompok organisasi kemasyarakatan, termasuk partai politik. “Dari situ saya melihat langsung persoalan yang ada di masyarakat yang kemudian saya perjuangkan di legislatif,” ujarnya. (OGI/U4)

Basuki

Anggota DPRD Metro Partai politik : PDIP

Pensiunan PNS Siap Perjuangkan Pendidikan

Jasroni

Anggota DPRD Lampung Selatan Partai politik : NasDem

ANGGOTA DPRD Lampung Selatan, Jasroni, siap mengabdi di legislatif. Sebagai pensiunan pegawai negeri sipil (PNS), politikus NasDem itu akan memperjuangkan pendidikan di daerahnya.

Sebelum pensiun dari PNS, Jasroni mengaku sudah tertarik dengan dunia politik.

Sebab, menurut pria asal Sumatera Selatan itu, melalui jalur itulah perjuangan membantu masyarakat kecil bisa lebih efektif.

Namun, karena PNS dilarang berkecimpung dalam dunia politik, keinginannya pun diwujudkan. Pria pensiunan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini kemudian bergabung dengan Partai NasDem. Keinginan kuat terjun ke dunia poli-

tik bagi bapak tiga anak ini berdasarkan pada sebuah niat dan ketulusan hati yang amat sederhana, yaitu ingin mengabdikan diri untuk masyarakat.

Menurutnya, masih banyak persoalan di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang perlu mendapat perhatian serius, seperti bidang pendidikan. Sebab, ujar dia, dunia pendidikan saat ini perlu dibenahi dengan terus membangun gedung dan program pendidikan gratis.

“Ke depannya, jika ada tanah yang menganggur di wilayah Kecamatan Jatiagung, bisa dijadikan bangunan sekolah. Masyarakat kita harus sekolah minimal 12 tahun,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dalam men-

jalankan tugas sebagai anggota DPRD Lamsel, Jasroni akan terus berupaya dan berjuang untuk masyarakat. Dia pun berhasil meraih simpati dan kepecayaan yang diberikan masyarakat dan keluarganya. Ditambah lagi modal didikan orang tuanya yang selalu mendorong agar putraputrinya berpendidikan tinggi dan mengajarkan mereka untuk selalu mengabdi kepada masyarakat.

Dengan kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepadanya itu, Jasroni berjanji tetap teguh dalam memperjuangkan aspirasi mereka hingga terwujud. “Saya juga berjanji berupaya dengan kerja keras memperjuangkan kepentingan masyarakat,” kata dia. (*2/U4)

Wakil Rakyat

l

10 22 Oktober 2014

Siap Perjuangkan Jalan Mulus dan Koperasi

M

Jenggiskhan Haikal Jabatan Parpol

: Anggota DPRD Lampung Selatan : Demokrat

ENJADI seorang anggota DPRD Lampung Selatan bagi Jenggiskhan Haikal merupakan panggilan hati. Sebab, aktivitasnya itu bisa menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di antaranya dengan cara memperjuangkan jalan mulus dan koperasi rakyat.

Dalam mengemban amanah yang telah dipercayakan kepadanya, pria kelahiran Pematang, 26 April 1968 itu akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, seperti membangun jalan yang baik dan layak. Sebab, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan sangat penting dalam sektor perhubungan, terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa.

Oleh sebab itu, infrastruktur jalan yang baik sangat dibutuhkan masyarakat luas. Dengan adanya jalan mulus, perekonomian masyarakat akan menjadi lancar. “Dari besarnya manfaat dari infrastruktur jalan, saya terpanggil untuk dapat memperjuangkannya di parleman. Ini semata-mata hanya untuk masyarakat, khususnya di daerah pemilihan saya yang meliputi Kalianda dan Rajabasa,” kata bapak dua anak itu.

Menurut mantan dosen STIH Muhammadiyah Kalianda tersebut, jalan mulus akan berdampak positif kepada roda perekonomian masyarakat, seperti hasil pertanian para petani akan meningkat. “Yang jelas, prioritas pembangunan infrastruktur jalan mulus akan saya perjuangkan,” ujarnya.

Selain itu, politikus Partai Demokrat ini mengatakan akan memperjuangkan perekonomian rakyat di daerah pemilihannya untuk menghidupkan koperasi simpan pinjam. Bagaimana caranya, suami dari Hanna Sulisna akan menyejahterakan masyarakat, terutama para petani dan nelayan.

“Untuk itu, dapat dengan cara menghidupkan koperasi simpan pinjam agar perekonomian para petani dan nelayan dapat berjalan dengan baik tanpa menyusahkan mereka,” kata Wakil Ketua II KONI Lamsel ini.

Sebagai wakil rakyat periode 2014—2019, Jenggis bertekad akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari jalan mulus hingga membuka peluang menghidupkan koperasi simpan pinjam.

“Setelah memasuki dunia politik ini, saya harus optimistis akan mampu memperjuangkan semua itu,” kata warga Kedaton, Kalianda, itu. (*2/U4)

Gerakan Perubahan untuk Bandar Lampung ANGGOTA DPRD Bandar Lampung dari Partai NasDem, Budi Kurniawan, berjanji akan merealisasikan restorasi Indonesia melalui tugas dan fungsinya.

Dia akan melakukan gerakan perubahan untuk kemajuan daerah sekaligus membela kepentingan masyarakat.

Menurutnya, perubahan tidak bisa dilakukan dengan cara instan, tetapi bertahap. Seperti dimulai dari diri sendiri, baru kemudian mengubah karut-marut sistem yang ada di eksekutif maupun legislatif.

“Kinerja merupakan yang utama bagi saya. Semua berawal dari diri sendiri, kemudian

harapannya karena ada dalam sistem, kami akan mencoba untuk mengubahnya secara keseluruhan,” kata Budi.

Menurut Sekretaris Fraksi Restorasi Nurani Rakyat itu, menjadi wakil rakyat bukanlah perkara yang mudah. Namun, jika itu dilandasi dengan citacita mulia, yakni memperjuangkan aspirasi masyarakat yang belum tercapai, keberadaannya dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Saat ini dia mengaku fokus mengawal pembangunan Pasar SMEP Bandar Lampung.

“Contohnya, persoalan di kota saat ini mandeknya pembangunan Pasar SMEP. Semen-

tara pedagang sudah setor Rp10 juta—Rp100 juta selama dua tahun ini, jika hal ini tidak dikawal, bisa merugikan mereka,” ujarnya.

Setelah pembentukan alat kelengapan Dewan, dia berharap DPRD Bandar Lampung segera bersikap tegas kepada pengembang. Dia mengakui persoalan ini cukup pelik, pedagang tidak ingin itu dibangun pengembang lain. Sebab, jika diganti, pedagang khawatir uang yang telah disetorkan tidak kembali lagi. “Itu daerah pemilihan saya, harapannya setelah AKD terbentuk, komisi yang membidangi menindaklanjutinya,” ujarnya. (CR11/U4)

Budi Kurniawan

Anggota DPRD Bandar Lampung Partai NasDem

Wakil Rakyat

l

11 22 Oktober 2014

Tetap Berkomitmen Perjuangkan Lampung

P

ELANTIKAN DPR periode 2014—2019 ini yang ketiga kalinya diikuti Almuzammil Yusuf. Politikus PKS yang melenggang melalui daerah pemilihan Lampung 1 ini tetap bertekad dengan komitmennya, yakni konsisten menjaga kehormatan Lampung dan bangsa. Pasti tentunya juga menjaga kehormatan partainya.

Muzammil dikenal koleganya di DPR sebagai salah satu sosok yang bersih, religius, sederhana, dan vokal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Hampir setiap hari Muzzammil mengendarai mobil Toyota Avanza ke Senayan. Demi menjaga perasaan rakyat, terutama simpatisan dan kader PKS di Lampung, pria yang pada periode lalu menjabat wakil ketua Komisi III ini memutuskan tidak membeli mobil mewah seperti kebanyakan anggota DPR lainnya. Ia memang tidak takut tampil beda demi kebenaran.

Melalui komisi yang membidangi masalah hukum, keamanan, dan hak asasi manusia ini, sejumlah kerja nyata alumnus Universitas Indonesia ini direalisasikan, antara lain mengusulkan pembangunan dan

perbaikan pos pemeriksaan narkoba di Pelabuhan Bakauheni Lampung kepada Kapolri tahun 2005 dan 2014.

“Alhamdulillah tangkapan ganja terbesar oleh Polri dan BNN pada 2013 sebesar 4,75 ton di Bakauheni,” katanya.

Selain itu, ia juga terlibat dalam upaya penanganan keamanan dan konflik di Lampung. Dalam upaya meningkatkan pengamanan dari tindak kejahatan dan konflik di Lampung, Muzammil mengusulkan secara langsung kepada Kapolri penambahan 1.000 personel Brimob di Lampung.

Dari usulannya itu, Kapolri merealisasikan penambahan 300 personel Brimob pada 2013 di Lampung. Saat ini sedang memperjuangkan kualifikasi Polda Lampung dari grade B ke grade A. Tujuannya meningkatkan dukungan operasional, SDM, fasilitas Polda Lampung untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Lampung.

Almuzammil Yusuf tak hanya memperjuangkan hal-hal melalui Komisi III yang digawanginya, dia juga terlibat dalam bidang lain. Misalnya membina 12 kabupaten/kota

Asosiasi Sekolah Sepak Bola (ASSBI) di Lampung dan melalui kerja sama dengan Garuda Keadilan berhasil memberangkatkan 17 pemain sepak bola usia 16 tahun ke World Youth Camp Ghotia Cup, Swedia, Juli 2013.

Dua pemain berasal dari Lampung, yakni Hafiz dan Rizkita.

Ia juga memperjuangkan 1.654 bantuan siswa miskin (BSM) dari total 3.300 pelajar tidak mampu yang diusulkan pada 2013 serta telah mengadvokasi beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa yang berprestasi.

Tak hanya itu, ia berhasil memperjuangkan bantuan Pemerintah Pusat untuk masyarakat Lampung berupa program pertanian, peternakan, rumah tidak layak huni, modal kelompok usaha, perbaikan infrastruktur desa senilai lebih dari Rp7,55 miliar. Bekerja sama dengan yayasan Timur Tengah, ia membantu pembangunan membangun 9 masjid/musala untuk memudahkan masyarakat Lampung salat berjemaah di masjid/musala.

Semua bantuan dan perjuangannya untuk masyarakat Lampung tidak pernah dipotong ataupun dipungut bayaran. (HES/U4)

Almuzammil Yusuf Anggota DPR Partai PKS

Fokus Perjuangkan Sektor Pertanian SEKTOR pertanian, kelautan, dan kehutanan menjadi titik concern anggota DPR asal Lampung, Sudin. Pada periode dua pengabdiannya ini, dia ingin kembali memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya Lampung, melalui programprogram tersebut.

Selain urusan pertanian, kelautan, dan kehutanan, selama lima tahun menjadi anggota DPR, Sudin banyak memberi kontribusi dalam penyelesaian beberapa rancangan undangundang melalui beberapa panitia kerja, di antaranya panja RUU tentang pangan, panja P3L (pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar),

panja impor daging sapi, panja RTRWP (rencana tata ruang wilayah provinsi), panja gula, dan panja pupuk.

Selain menjalankan fungsi di bidang rancangan undangundang, Sudin juga berhasil mengungkap beberapa kasus yang akhirnya menjadi sorotan media massa dan ditangani pemerintah, seperti impor bawang putih, impor daging sapi, dan kasus kebakaran kapal ikan 30 GT di Tanggamus.

“Pada 2013, saya menginisiasi kunjungan bagi Komisi IV DPR ke daerah Lampung untuk menginspeksi kasus buruknya beras raskin dan akhirnya seorang pejabat Bulog wilayah

Lampung menjadi tersangka setelah didakwa bersalah atas kasus tersebut,” kata Sudin.

Pada 2014, telah banyak peningkatan anggaran dinas daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Perikanan, di beberapa kabupaten yang telah ia perjuangkan, bahkan ia juga telah mengusulkan anggaran dana yang tidak sedikit agar dibangun pelabuhan ikan di Tanggamus.

Bagi Sudin, hal–hal tersebut penting karena menyangkut kepentingan rakyat banyak di Lampung, mengingat penduduk Lampung sebagian besar merupakan petani dan nelayan.

Obsesinya mengangkat derajat kaum tani dan nelayan dapat

ia wujudkan melalui perannya selama di Dewan.

Lima tahun memang belum dapat membuat ia berbuat lebih banyak. Karena itu, di periode sebagai anggota Dewan kelak, Sudin bertekad akan makin meningkatkan perannya sehingga benar–benar mampu menjalankan aspirasi rakyat.

“Mereka memilih saya tentu saja ada harapan. Saya berharap serta akan berusaha memenuhi harapan tersebut dengan segenap kemampuan saya,” kata Sudin yang merupakan bendahara DPD PDIP Lampung dan Dewan Penasihat Organisasi Inti (Paguyuban Tionghoa Indonesia) ini. (HES/U4)

Luber

l

12 22 Oktober 2014

Syarat Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

K

PU Lampung sedang menyeleksi calon komisioner KPU 14 kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa salah satu syarat menjadi calon komisioner adalah tidak terlibat dalam partai politik.

Bab II Persyaratan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Pasal 3 1) Setiap calon anggota KPU kabupaten/ kota harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. warga negara Indonesia; b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyeleng-

garaan pemilu, terutama dari bidang ilmu politik/pemerintahan, hukum, atau manajemen; f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU kabupaten/ kota; g. berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota KPU kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; h. mampu secara jasmani dan rohani, dengan pengecualian cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan, yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas, dan disertai dengan surat keterangan bebas narkoba; i. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari

pengurus partai politik yang bersangkutan; j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar menjadi calon, yang disertai dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil; k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; l. bersedia bekerja penuh waktu, yaitu tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan; m. bersedia tidak menduduki jabatan politik (jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk), di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; n. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

2) Persyaratan sebagaimana dimak-

sud pada Ayat (1) huruf k berlaku sepanjang memenuhi persyaratan kumulatif: a. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); b. berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; c. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; d. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang–ulang.

3) Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf n adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, antara anggota KPU di semua tingkatan dan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu di kabupaten/ kota serta antara anggota KPU di semua tingkatan dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. n

Wakil Rakyat

Mantan Kades Perjuangkan Sektor Pertanian

B

ERAWAL sebagai kepala Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, Muhizar mulai terbiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal itu kemudian memotivasinya untuk terjun ke dunia politik agar bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat.

Keikutsertaannya dalam dunia politik praktis adalah berkat dorongan dari masyarakat agar bisa menjembatani kepada penentu kebijakan. Oleh karena itu, suami dari Hailawati ini bergabung dengan Partai NasDem dan akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD Lampung Selatan.

Pada dasarnya, pria kelahiran Pisang, 4 September 1966, itu ingin memajukan Kabupaten Lampung Selatan. Sebab, Lamsel memiliki potensi yang cukup baik, seperti di sektor pertanian.

Untuk itu, sektor pertanian harus diperjuangkan.

“Saya akan memperjuangkan aspirasi petani, baik itu dari pengadaan bantuan, pupuk, maupun pengairan yang memadai. Saya cukup mengerti dengan keinginan petani karena basic saya adalah keluarga petani,” kata dia.

Menurut bapak dua anak ini, Lampung Selatan sudah saatnya dirancang dalam rangka mengantisipasi kelangkaan pupuk. Faktor pupuk menjadi titik kunci yang membuat petani memiliki nilai tukar yang cukup baik. “Jika harga gabah rendah, petani dapat diberikan pinjaman dengan jaminan stok gabah miliknya.

Dengan demikian, petani dapat tertanggulangi untuk biaya produksinya,” ujar dia.

Muhizar

Anggota DPRD Lampung Selatan Parpol : Partai NasDem

Lalu, apa yang akan diperjuangkannya untuk rakyat? Muhizar mengatakan masyarakat harus mendukungnya dengan cara mengingatkan jika dia kurang maksimal. Meski demikian, masyarakat juga harus tahu bahwa setiap proses pembangunan ada aturan atau prosedurnya.

“Masyarakat juga perlu tahu aturannya. Sebab, apa yang akan diperjuangkan anggota Dewan tentunya harus melalui prosedur, baik melalui musyawarah rencana pembangunan desa maupun musyawarah rencana pembangunan di kabupaten,” ujarnya. (*2/U4)

l

13 22 Oktober 2014

Bersama Rakyat Siap Majukan Lamteng AWALNYA Yulius Heri tidak pernah terpikir untuk terjun ke politik. Sebab, saat masih kecil pria kelahiran Fajarmataram, 38 tahun lalu ini bercita-cita menjadi seorang dokter. Bahkan, putra pasangan F.X. Waluyo H.Y. dan An. Sutinah ini mengakui tidak ada jalur politik di deretan keluarganya. Kedua orang tuanya adalah guru yang tentunya menaruh perhatian besar pada bidang pendidikan.

“Meskipun ada dukungan masuk politik, sebenarnya tidak pernah terpikir sebelumnya. Terlebih karena latar belakang keluarga adalah pendidik, bukan politikus,” kata Yulius.

Keinginannya memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan mendorongnya bergaul dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Pada saat memiliki kesempatan, Yulius masuk Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang merupakan sayap Partai Golkar. “Dari AMPI inilah saya tertarik dan terjun ke politik,” ujar anggota DPRD Lamteng ini.

Yulius mengaku motivasi terbesarnya terjun ke politik, khususnya parlemen, karena ingin ikut ambil

bagian dalam pembangunan di Lamteng. Melalui parlemen dia ingin dapat menyuarakan aspirasi masyarakat.

Menurut Yulius, Lamteng memiliki potensi menjadi daerah yang maju.

Kerja keras semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal itu.

“Pertama harus dibangun hubungan yang harmonis antarelemen, selanjutnya dijalin kerja sama yang baik untuk memajukan Lamteng. Semua harus bersatu,” kata dia.

Ada beberapa hal yang menjadi indikator kemajuan, menurut dia, seperti taraf hidup masyarakat, tingkat pendidikan dan penerapan teknologi pada bidang-bidang yang vital, yang harus ditingkatkan.

Dia juga menilai perlu dukungan sarana-prasarana memadai untuk mewujudkan hal itu. Pembangunan infrastruktur yang layak akan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kalau infrastruktur baik, ekonomi berkembang sehingga taraf hidup meningkat.”

Sementara bidang pendidikan, menurut Yulius, selain tetap fokus pada ilmu pengetahuan, juga harus diarahkan pada upaya perbaikan moral. (WAH/U4)

Yulius

Anggota DPRD Lampung Tengah Parpol : Partai Golkar

Wakil Rakyat

l

14 22 Oktober 2014

Terpilih karena Memelihara Jaringan

T Tondi Muammar Gaddafi Nasution Jabatan Parpol

: Anggota DPRD Metro : Partai Golkar

ONDI Muammar Gaddafi Nasution terpilih sebagai anggota DPRD Metro periode 2014—2019 karena memiliki jaringan cukup luas. Selanjutnya dia bertekad memperjuangkan hak rakyat di legislatif.

Gagal dalam Pemilu Legislatif 2009, bukan berarti berakhir segalanya, bagi Tondi di kancah panggung politik. Dengan jaringan yang dimilikinya yang terus ia jaga, tidaklah heran jika suami Trestyawati ini tetap diterima masyarakat dengan baik di lingkungannya sehingga saat pemilu legislatif lalu rakyat memilihnya sekaligus mengantarkannya duduk di Dewan.

Pengalaman sebagai kader Golkar sejak 2004 membuat karier politiknya makin mantap. Ber-

latar belakang wiraswasta, tentunya pahit manis sudah dirasakannya. Akhirnya, ia dipercaya memegang jabatan wakil ketua DPD II Golkar Kota Metro. Kematangan dalam menjalankan roda kepengurusan partai, tidak hanya berkemampuan komunikasi dengan intern partainya, tetapi juga piawai dalam merangkul semua kalangan, termasuk wartawan.

Memasuki Pemilu Legislatif 2014, Tondi terdaftar sebagai calon anggota legislatif Partai Golkar dari daerah pemilihan (DP) I Metro dan berhasil meraih satu kursi untuk duduk di DPRD Kota Metro. Sebagai anggota Dewan, tentunya dia tetap akan menjalankan komitmen awal, memperjuangkan hak rakyat atau kepentingan rakyat. “Ini salah satu komitmen saya sebagai wakil rakyat,” kata alumnus UII itu. (OGI/U4)

Fraksi Demokrat untuk Rakyat DPD Partai Demokrat Lampung menetapkan Imer Darius sebagai ketua fraksi DPRD Lampung. Selanjutnya, Imer bertekad seluruh kegiatan fraksi bertujuan kesejahteraan rakyat.

Pengangkatan Imer sebagai ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung tertuang dalam surat bernomor 101/ DPD-PD/LPG/IX/2014. Usai menerima SK tersebut, Imer mengaku siap menjalankan amanah dengan baik. “Mudah-mudahan ke depan dengan adanya penunjukan pimpinan frak-

si dan anggota fraksi ini akan lebih memudahkan langkah-langkah dalam menjalankan tugas di DPRD Lampung,” kata dia.

Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi DPD Demokrat Lampung itu pengin menjalin kerja sama dengan seluruh fraksi di DPRD Lampung. Sebab, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo merupakan Ketua DPD Partai Demokat sehingga dia selaku perpanjangan tangan partai harus mampu membangun sinergisitas agar pembangunan

dapat berlangsung lancar.

“Membangun sinergisitas dengan kawan-kawan fraksi lain ini penting agar ada kesamaan gerak untuk bersama-sama membangun provinsi ini,” kata mantan Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung periode lalu itu.

Agenda terdekat Fraksi Demokrat, kata Imer, adalah mempersiapkan namanama anggota fraksi untuk ditempatkan di komisikomisi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masingmasing. (CR11/UIN/U4)

Imer Darius

Anggota DPRD Lampung Parpol : Demokrat

Pelantikan Jokowi

l

15 22 Oktober 2014

Harapan SBY untuk Jokowi

S

UASANA keharuan begitu terasa ketika mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono keluar dari Kompleks Istana Kepresidenan yang dihuninya selama 10 tahun terakhir.

Tanpa pengawalan yang terlalu ketat dibandingkan biasanya, SBY dan istrinya Ani Yudhoyono keluar dari Istana Merdeka ditemani Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana. Terlihat SBY berusaha menahan tangis menyadari saat itu merupakan terakhir kali ia berada di sana.

Diiringi lagu Pantang Mundur, mereka kemudian bersama-sama menuju gerbang Istana Merdeka sambil meladeni ratusan warga yang hendak menyalami mereka. Bahkan, Jokowi dan SBY kesulitan melangkah karena banyak warga yang menariknya.

Akhirnya SBY berhasil lolos dari kerumunan massa dan langsung menuju mobil yang sudah terparkir di depan Istana Merdeka untuk menuju kediamannya di Puri Cikeas. Perginya mobil SBY dari Istana Merdeka sekaligus mengakhiri pisah sambut yang digelar selama 40 menit di Istana Merdeka, Senin (20/10).

Sebelum meninggalkan Istana, SBY sempat memberikan sambutan kepada penghuni baru Istana Kepresidenan tersebut. SBY meminta jajaran kenegaraan melayani Jokowi sebaik pelayanan yang diberikan kepadanya dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. “Kepada jajaran kenegaraan kepresidenan, berikan dukungan, bantuan, dan pelayanan terbaik kepada Presiden kita dan Ibu Negara seperti yang diberikan kepada saya dan Ibu Ani,” katanya.

SBY menyebutkan pada dasarnya setiap pemimpin ingin melakukan hal terbaik untuk bangsa dan negara selama dia pemerintahan. Namun, agar kinerjanya bisa berjalan baik, pemimpin tetap membutuhkan orang-orang di sekelilingnya. “Siapa pun pemimpinnya, tidak bisa mengemban tugas seorang diri. Perlu bantuan dari berbagai lembaga dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Mantan Presiden Yudhoyono punya harapan sendiri untuk Presiden Joko Widodo. Meski tak banyak yang bisa dikatakan, SBY dengan tulus berharap Jokowi sukses memimpin negara ini. “Bisa lebih baik dan sukses dari yang sekarang,” kata SBY usai menghadiri pelantikan presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10).

Susilo Bambang Yudhoyono Mantan Presiden RI

Geliat Antikorupsi

l

16 22 Oktober 2014

KPK Beri Tanda Merah dan Kuning ke Calon Menteri

K

Zulkarnain Wakil Ketua KPK

OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanda merah dan kuning kepada nama-nama calon menteri yang diberikan Presiden Jowo Widodo. KPK juga berpesan kepada Jokowi untuk menuntaskan delapan agenda pemberantasan korupsi.

“Kami tidak pakai istilah lolos atau tidak lolos, tetapi memberikan masukan sesuai yang diminta, yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Jakarta, Senin (20/10) Pada Minggu (19/10), Jokowi dan empat orang pimpinan KPK bertemu di gedung KPK untuk menerima hasil penelusuran nama-nama calon menteri yang sudah diserahkan oleh tim transisi pada Jumat (17/10).

Menurut Zulkarnain, warna merah menandakan nama calon menteri tersebut dapat menjadi potential suspect.

“Kalau ada potential suspect ya masuk. Kalau ada calon menteri yang begitu, dikasih warna merah,” ujar dia.

Ia mengakui hasil penelusuran itu dengan melihat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), gratifikasi, dan pengaduan masyarakat. “Semua pihak terkait yang bisa membuat profil, orang-orang yang tentu terkait dengan perkara korupsi atau potensi korupsi, juga ketaatan terhadap ketentuan menyangkut pencegahan korupsi. Dari laporan masyarakat juga, perkara yang ditangani selama ini dari LHKPN dan gratifikasi.”

Namun, Zulkarnain enggan mengungkapkan namanama menteri yang ditelusuri KPK. “Ini masih tertutup, saya tidak mau fokus kepada orang per orang, kami harapkan orang yang menurut kami bermasalah dan berpotensi bermasalah, kami harapkan tidak dipilih,” ujarnya.

Kepada Jokowi dan Jusuf Kalla, Zulkarnain berpesan agar delapan agenda pemberantasan korupsi dilaksanakan dengan baik. “Delapan agenda pemberantasan korupsi yang dibuat KPK bisa membantu dan itu sudah disampaikan.

Kami harap dilaksanakan secara baik dan optimal. Reformasi birokrasi, administrasi kependudukan, pengolahan sumber daya alam, penerimaan negara, dan pendidikan, itu di antaranya. Jangan lupa ketahanan pangan juga termasuk.”

Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan Pusat Pelaporan, Analisis, dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan. Postur kabinetnya tidak berubah, 33 kementerian dengan empat menteri koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.

Komposisi menterinya terdiri dari 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang partai politik. (MI/U4)