VOTING, Edisi XIII, 7 agustus-13 agustus 2013



 16 Halaman l Edisi XIII/7 Agustus - 13 Agustus 2013

 8 l Pemilih Pemula Target Utama Demokrat

T E R U J I T E P E R C AYA

11 l Perumus Ikrar Sumpah Pemuda

Kutu Loncat Bebas Bersyarat ANGGOTA legislatif yang ingin mencalonkan kembali di partai politik berbeda alias kutu loncat tampak bisa lega. Mereka dipersilakan “meloncat” tanpa harus meninggalkan kursi empuknya di DPR atau DPRD, tapi tetap dengan syaratsyarat.

P

ada 21 Juli 2013 merupakan hari yang membahagiakan bagi para kutu loncat. Sidang terakhir Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota DPR atau DPRD yang ingin nyaleg tapi dari partai berbeda tidak perlu melepaskan kursi legislatifnya. Namun, tetap ada syarat tertentu yang dipenuhi mereka.

Nasib apes menimpa mereka jika parpolnya lolos Pemilu 2014 dan ingin mencalonkan dari parpol lain. Kemudian dia diberhentikan dari parpol yang mengusungnya, maka anggota legislatif tersebut harus berhenti dari parlemen. (Syarat lainnya, lihat tabel) Di Lampung, setidaknya ada puluhan kutu loncat yang bersiap mundur ataupun bertahan menunggu putusan itu. Sebanyak 20 anggota DPRD asal Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) se-Lampung, misalnya, menolak mundur dari legislatif

meskipun akan maju sebagai caleg dari partai lain.

Mereka juga ikut menggugat (judicial review) atas PKPU No. 7/2013 karena sangat merugikan dan bertentangan dengan undangundang.

Mereka menilai peraturan yang mengharuskan anggota DPRD yang masih duduk harus mundur jika maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) melalui partai yang lolos verifikasi itu bertentangan dengan Undang-Undang No. 8/2012.

Peraturan tersebut dinilai telah membunuh hak politik dan hak berdemokrasi menjelang Pemilu 2014.

Kemudian di Kota Metro, empat anggota DPRD, yakni Ampian Bustami dan Ariyato (keduanya dari PNBKI), Basuki Rahmat (PKPB), serta Megasari (PIS) nekat menjadi kutu loncat. Dari informasi yang dihimpun, Ampian Bustami maju dari Partai Golkar, sedangkan Ariyanto dan Basuki Rahmat bergabung dengan Gerindra, sementara Megasari ke PAN. (CR2/OGI/U1)



3 Syarat Kutu Loncat Tak Mundur Partai politik yang mencalonkan anggota itu tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi.

Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya.

Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam daftar calon tetap dari partai yang mencalonkannya.

Sumber: Putusan MK 2013











CMYK

Interupsi

l

2 7 Agustus 2013



Hanya

Hal Sepele P

EMBERITAAN seputar sosialisasi calon gubenur dan calon wakil gubernur begitu masif. Pemberitaan mereka pun muncul setiap hari di koran harian, dalam bentuk berita dan iklan. Wajah manis dan putih semua kandidat terpampang jelas pada ratusan spanduk dan baliho besar.

Beberapa calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah kepala daerah. Mereka adalah Wali Kota Herman H.N. (cagub PAN), Wali Kota Metro Lukman Hakim (cawagub Golkar-Hanura), Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri (cawagub PDIP-PKB-PPP), dan Bupati Tulangbawang Barat Bachtiar Basri (cawagub Demokrat).

Kepala daerah yang juga cagub atau cawagub terus melakukan sosialisasi di sela-sela kesibukan dirinya mengurus pemerintahan.

Ini menjadi keuntungan kepala daerah yang bisa bersosialisasi saat datang ke satu acara atau meresmikan sebuah kegiatan.

Herman pernah diundang dan hadir dalam sebuah diskusi. Saat itu dia pun menyampaikan program-programnya jika menjadi gubernur Lampung. Dia hadir dalam kapasitas sebagai cagub dan berbicara sebagai seorang kandidat. Padahal, masih jam kerja, seharusnya dia mengonsentrasikan fisik dan pikiran untuk kepentingan rakyat.

Mukhlis pun datang ke pasarpasar tradisional di Bandar Lampung sebagai seorang cawagub.

Dia bersosialisasi dan membangun pencitraan di depan publik sebagai seorang kandidat, padahal ketika itu masih jam kerja. Saat kunjungan ke pasar di Pringsewu untuk sahur bersama pedagang, Mukhlis menegaskan bahwa bupati tidak harus ada di kantor setiap



hari. Masih ada wakil bupati dan sekretaris yang siaga di kantor.

Dengan fasiliPadli Ramdan tas yang dimiliki, Wartawan Lampung Post kepala daerah bisa menggunakan fasilitas negara untuk datang ke daerah lain untuk bersosialiasi, termasuk dikawal oleh petugas Satpol PP dan protokoler.

Memakai fasilitas negara dan menggunakan jam kerja untuk kepentingan di luar kepala daerah terdengar sepele, bahkan terdengar remah. Namun, dari hal kecil inilah moralitas seorang pemimpin dan politikus diuji.

Umar bin Khattab pernah mematikan lampu saat berbincang dengan tamunya karena hal yang dibahas bukan masalah negara dan umat. Obrolan yang sifatnya pribadi tidak pantas memanfaatkan fasilitas yang didanai umat.

Umar lulus dari ujian yang terdengar kecil. Dari hal kecil itulah dia mampu memimpin negara dan menahan godaan kekuasaan.

Perdana Menteri M. Natsir hanya memiliki dua jas, salah satunya sudah kotor terkena tinta. Dia tidak mengambil tunjangan dirinya sebagai perdana menteri. Bahkan, kemudian disumbangkan ke karyawan. Dari kesederhanaannya itulah, Natsir tidak hanya diakui secara nasional, bahkan dunia.

Semoga saja pemimpin daerah kelak tidak melupakan hal kecil.

Moralitas dan kesederhanaan menjadi hal kecil sekaligus mewah yang sukar ditemukan pada pemimpin di masa ini. Kesederhanaan dianggap kegagalan karena pola pikir kapitalis yang menggaungkan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan dicapai dengan keberlimpahan materi. 

indeks : LAPORAN UTAMA Mendagri pun . . .

4

GAGAS Ketika ‘Nyaleg’ . . .

5

PEREMPUAN Berjuang Cerdaskan . . .

6

PILAR Siap Rebut Supremasi Partai Lama. . .

LUBER Pelaksanaan Teknis . . .

10

12

JEDA Fluktuasi Perjalanan Demokrasi . . . 14

T E R U J I T E P E R C AYA

Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya.

Wakil Pemimpin Umum: Djadjat Sudradjat.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi.

Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono.

Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong.

Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto.

Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti.

Sekretaris Redaksi: M. Natsir.

Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Hesma Eryani, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi, .

Asisten Redaktur: Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Lukman Hakim, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Vera Aglisa.

Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Delima Napitupulu, Ricky P Marly, Fathul Mu’in.

LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto.

Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman.

CONTENT ENRICHMENT Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil.

Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin.

Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Nani Hasnia.

Desain Grafis Redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi.

Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono.

Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi).

Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com.

Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074.

Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113.

Penerbit: PT Masa Kini Mandiri.

SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986.

Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan.

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.





CMYK







Laporan Utama

l

3 7 Agustus 2013



MK Khawatir Pemerintah ‘Pincang’ D

alam pertimbangannya, MK beralasan di sejumlah daerah, DPRD mayoritas diisi partai yang tidak lagi ikut pemilu tahun berikutnya. Maka secara massal mereka akan berpindah ke parpol yang lolos pemilu.

Kekosongan yang terjadi akibat perpindahan ini akan menimbulkan permasalahan legitimasi dan legalitas pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan kepincangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, MK harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 Ayat (3) UU Parpol sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD,” kata anggota majelis, Fadlil Sumadi.

Gugurnya aturan dalam UU itu juga menggugurkan aturan di bawahnya seperti Pasal 102 Ayat (2) PP 16/2010 yang menegaskan anggota DPRD diberhentikan antarwaktu apabila menjadi anggota parpol lain.

Menurut majelis, ketentuan Pasal 16 Ayat (3) UU Parpol adalah konstitusional. Hal demikian harus dilihat secara spesifik kasus per kasus sehingga tidak menimbulkan problem hukum dan problem konstitusional yang baru.

“Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah mengapa partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak menarik anggotanya yang pindah partai, serta dengan alasan apa yang bersangkutan pindah partai politik,” kata Akil.

Sebelum ada putusan MK itu, KPU maupun DPRD sudah bergerak sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera memecat kutu loncat. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan telah menyurati partai politik lima legislator yang mencalonkan diri pada pemilihan legislatif dari partai lain. Marwan mengatakan kelima anggota legislatif itu sudah mengajukan surat pengunduran dirinya pada saat mendaftar di KPU. Namun, justru partai yang bersangkutan yang belum menyiapkan calon penggantinya. “Kalau

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan pasal yang dimohonkan dalam judicial review, yakni Pasal 16 Ayat (3) UU No. 2/2008 tentang Partai Politik, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD”.

PARTAI BUNGUR

PARTAI SAFIR

PARTAI RUBY

belum ada calon penggantinya, kan bingung.

Yang pasti, kalau tidak segera diberhentikan, yang rugi lima orang ini. Sebab, jika waktu menjelang terbitnya pengumuman daftar calon tetap (DCT) belum ada SK pemberhentian, bisa dia tidak jadi calon,” katanya.

Sportif Pada kasus kutu loncat, seharusnya pelaku dapat menjaga sportivitas. Sebab, mereka duduk di legislatif adalah mewakili konstituennya dari sebuah partai. Jika mereka meninggalkan partainya, berarti meninggalkan konstituennya.

Hal itu didukung Prima Angkupi, dosen Universitas Muhammadiyah Metro. Menurutnya, anggota DPRD yang mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif tetapi telah pindah partai harus mundur dari jabatannya.

Proses pengunduran diri paling lambat dan harus sudah diurus sebelum pengumuman DCT 1 Agustus mendatang. Sesuai ketentuan Pasal 102 Ayat (2) PP 16/2010 ditegaskan anggota DPRD diberhentikan antarwaktu apabila menjadi anggota parpol lain.

Jika pimpinan parpol tidak mau mengusulkan pemberhentian antarwaktunya, anggota DPRD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD demi mengakomodasi hak politiknya dalam mencalonkan diri pada pemilu 2014 dengan parpol lain.

Secara filosofis, anggota DPRD yang mencalonkan diri dari parpol lain atau pindah partai secara tidak langsung sudah tidak lagi didukung oleh parpol asal yang telah mencalonkan kader itu pada Pemilu 2009. (U1)









Laporan Utama

l

4 7 Agustus 2013

Mendagri pun Gereget Ulah Kutu Loncat ULAH kutu loncat memang dipandang negatif karena menunjukkan ketidaksportifannya terhadap konstituen. Pun akhirnya diberi “angin segar” oleh MK, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sempat gereget dengan polah mereka.

P

ada detik terakhir sebelum putusan MK itu, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan pemerintah bisa memecat atau mengganti kutu loncat jika parpol asalnya tidak melakukan gerakan apa pun. Mendagri memandang harus dilakukan pemecatan terkait anggaran publik yang dipakai untuk menggaji mereka.

“Caleg itu saat ini duduk di DPRD atas nama partai lama, sedangkan dia sudah tidak diusung lagi oleh partai lama sejak mencalonkan dari partai baru. Masak iya dia masih terima gaji atas nama partai lama,” kata Gamawan saat itu.

Proses pemberhentian atau pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPRD, katanya, seharusnya dilakukan atas dasar usulan dari

partai politik yang mengusung anggota Dewan bersangkutan. Namun, sering parpol tidak menyampaikan usulan kepada ketua DPRD. Sementara itu, ketua DPRD juga tidak secara aktif melakukan proses PAW terhadap anggota yang sudah menjadi caleg dari partai berbeda. Oleh karena itu, ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk aktif menyampaikan rujukan terkait keberadaan anggota DPRD yang masih terdaftar, padahal mencalonkan diri lewat partai lain.

“Kami berikan batas waktu 14 hari kerja sejak surat itu diedarkan. Hal itu kami harapkan dapat secepatnya diproses,” ujar mantan

Gubernur Sumbar itu.

Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013 telah disampaikan kepada seluruh kepala daerah di Tanah Air, termasuk pimpinan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, DPR Aceh, DPR Papua, serta DPR Papua Barat.

Hal itu dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib DPRD yang menegaskan soal keanggotaan DPRD. Matinya Ideologi Pengamat politik, Muhammadun, dalam tulisannya mengatakan kutu loncat dalam politik modern di Indonesia menjadi fenomena yang dianggap wajar saja. Fenomena itu bukan lagi cacat dan aib, melainkan fantasi yang dijadikan hobi. Rakyat jangan sampai kaget kalau politikus yang dikenalnya bisa memakai banyak satu jas partai politik.

Jas partai yang dipakai bisa berubah setiap saat, sesuai kepentingan dan keuntungan yang didapatkan. Tahun politik 2013 menyajikan drama kutu loncat seperti film sinetron yang setiap episode berubah. “Ideologi politik sudah selesai sejarahnya (end of ideology) karena ideologi membuat kaki politik hanya meraih keuntungan yang terbatas,” kata analis studi politik pada Program Pascasarjana UIN Yogyakarta itu dalam sebuah tulisannya.

Praktik kutu loncat menjadi indikasi bahwa partai politik sekadar institusi administratif politik. Partai politik bukan lagi organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela, atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita, untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, juga memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Itu hanya menurut UU No. 2 Tahun 2008, dan itu sudah tidak laku lagi. Partai politik hanya alat untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. (U1)

Gagas

l

5 7 Agustus 2013

Ketika ‘Nyaleg’ Jadi Profesi Baru INDONESIA akan kembali menggelar pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi parlemen. Pemilihan umum (pemilu) yang akan digelar 2014 kembali menjadi ajang pertarungan bagi orang-orang yang memiliki beragam misi dan latar belakang untuk memangku jabatan sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat.

B

eragam cara mereka lakukan untuk ara golongan putih (golput) yang mendominasi mendapat simpati masyarakat sebagai pada pilgub Maret 2013 menjadi jawaban betapa pemangku tertinggi kedaulatan negjenuhnya rakyat dengan apa yang dilakukan ara, mulai dari bersosialisasi langsung ke oleh calon pemimpin yang hanya menggaungmasyarakat dengan turun ke lapangan, bertatap kan janji, tetapi nihil implementasi. muka, serta mendengar apa yang menjadi keluTidak bisa dipungkiri bahwa pada Pemilu han di tengah masyarakat dalam menghadapi 2014 hal yang sama juga akan terjadi ketika berbagai problematika sosial dan ekonomi, golput akan memenangkan perolehan suara. hingga menabur berbagai janji-janji palsu unBukan bersifat apatis terhadap sistem politik tuk menaklukkan hati rakyat agar dipilih pada yang ada di Indonesia, melainkan pilihan pemilu mendatang. golput ini pada dasarnya Kampanye-kampanye politik lebih dilandasi oleh rasa yang menjadi jurus pamungkas pesimistis masyarakat terdalam merebut hati rakyat sudah hadap calon penguasa, mulai menggema di seluruh peloyang terus-menerus hanya sok negeri tempat calon legislatif membual kata-kata palsu bertarung. Baliho, spanduk, hingga yang membuat rakyat sekeposter-poster yang memajang tika ternyamankan dengan foto para calon wakil rakyat itu apa yang mereka janjikan. menghiasi setiap sudut kota hingga Namun, setelah diberikan desa. Kendaraan-kendaraan umum kepercayaan untuk duduk Eka Azwin Lubis juga tidak luput sebagai wahana menjadi wakil rakyat, merStaf Pusat Studi HAM Unimed kampanye untuk memperkenalkan eka justru disibukan dengan diri mereka kepada masyarakat. kepentingan pribadi.

Suasana kota yang indah berganti menjadi Hal yang lebih para lagi dan membuat rakyat hutan baliho dan aneka poster yang memajang bosan pada pola pemilihan umum ini adalah berbagai wajah calon legislatif dengan beragam ketika berkampanye, hampir semua calon leggaya, slogan, dan janji-janji politik palsu. Tidak islatif menabur uang untuk mendapat simpati peduli apakah cara yang mereka lakukan mengsecara praktis dari rakyat. Dampaknya adalah ganggu keindahan dan ketenteraman umum, ketika sudah terpilih mereka sangat sibuk untuk yang penting bagi mereka adalah bagaimana mengembalikan pundi-pundi uang yang telah caranya nama mereka dapat segara akrab di dikeluarkan, karena tidak jarang uang yang telinga masyarakat dengan harapan di kala digunakan bukan hanya berasal dari kantong pertarungan demokrasi dilakukan mereka pribadi, melainkan justru dari hasil utang ke akan unggul karena mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk memuluskan langkah masyarakat karena telah akrab dengan nama mereka menjadi anggota Dewan. mereka.

Jelas telah terjadi disorientasi berjemaah di Harus diakui bahwa dewasa ini sangat sini. Jabatan wakil rakyat seolah menjadi prosulit untuk merebut hati rakyat yang makin fesi baru yang senantiasa diperebutkan dengan cerdas dan melek dalam berpolitik sehingga beragam cara, padahal pada hakikatnya wakil dapat memilah dan memilih mana orang yang rakyat merupakan jabatan penuh amanah yang benar-benar amanah untuk diberi kepercayaan harus dijalankan dengan niat yang tulus dan sebagai wakilnya, dan mana yang hanya doyan semata-mata hanya berorientasi untuk kepentinmembual kata-kata palsu, tetapi cepat lupa dengan rakyat, bukan sebagai ajang cari makan. gan apa yang diucapkan ketika sudah terpilih menjadi wakil rakyat.

Modal Popularitas Ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahTidak hanya janji palsu yang dipertaruhkan kan, makin cerdas rakyat berpolitik, makin jendalam menggapai ambisi mencari profesi baru gah pula mereka melihat tingkah para penguasa sebagai wakil rakyat. Popularitas juga dimanyang terus-menerus menebar janji palsu kepada faatkan sebagai senjata yang ampuh untuk rakyat saat kampanye, tetapi segera lupa ketika menggondol suara pada setiap penyelenggaraan sudah terpilih. Jika kita berkaca ke belakang, supemilu. Orang-orang yang melakukan kerja-

kerja tulus dengan niat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, harus kalah teratur dengan mereka yang lebih memiliki popularitas di mata rakyat. Partai politik seolah ogah untuk mewadahi mereka yang masih punya niatan untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan lebih memilihi artis yang lebih akrab di telinga masyarakat, meskipun memiliki kemampuan politik yang jongkok.

Hak berpolitik memang merupakan hak bagi setiap insan manusia yang ada di dunia ini, termasuk para artis, tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah mereka yang dicalokan dengan berbekal popularitas semata tanpa didukung kemampuan yang mumpuni layak untuk menjabat sebagai wakil rakyat yang sarat amanah.

Sekali lagi, di sinilah dituntut kedewasaan kita semua bahwa wakil rakyat bukanlah ajang cari makan, melainkan lebih sebagai wadah pengabdian untuk menyejahterakan hidup rakyat Indonesia.

Di lain pihak rakyat kita juga dituntut untuk lebih cerdas dan kritis dalam memilih wakil rakyat tanpa harus kehilangan rasa optimistis demi perbaikan sistem demokrasi yang sehat dan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.

Jika pada kampanye nanti masih ada caloncalon legislatif yang doyan mengumbar janji palsu dan menabur uang di setiap kesempatan yang dia miliki, sesungguhnya itulah orangorang yang tidak layak untuk dipilih dan diberikan amanah sebagai wakil rakyat. Jangan pernah terbuai dengan kebahagiaan sesaat karena uang yang mereka berikan. Karena sesungguhnya mereka menganggap kampanye sebagai wahana investasi untuk mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Kita harus tetap menjunjung demokrasi yang sehat tanpa money politics demi kesejahteraan yang benar-benar terimplemenasi secara berkelanjutan.

Kepada para calon rakyat yang akan bertarung pada Pemilu 2014, jangan terus membodohbodohi rakyat dengan pola kampanye yang Anda bangun dengan haburan uang. Jangan pula suka membohongi rakyat dengan janji-janji palsu yang selama ini manjadi andalan dalam merebut hati mereka.

Pada dasarnya apa yang kalian lakukan untuk menjadi wakil rakyat adalah sesuatu yang baik dan harus diikuti dengan niat yang baik pula tanpa harus mencederai sistem demokrasi yang telah terbangun selama ini. Anggota Dewan bukanlah profesi baru yang menjanjikan limpahan materi yang didapat dengan mengorbankan rakyat, melainkan anggota Dewan adalah amanah yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan atas nama rakyat Indonesia. ď Ž





CMYK

Perempuan

l

6 7 Agustus 2013



Berjuang Cerdaskan Kaum Perempuan ASPIRASI kaum perempuan memang harus diperjuangkan di tengah hambatan meningkatkan kontribusi perempuan bagi negeri ini. Salah satu upaya peningkatan kontribusi itu adalah dorongan dari dalam, yaitu meningkatkan pengetahuan perempuan.

N

ah, inilah tekad perempuan cerdas dan seorang pengusaha muda yang sukses, tidak hanya di Lampung, tetapi juga di tingkat nasional.

Dwie Aroem Hadiatie, begitu nama lengkapnya. Wanita manis yang akrab dipanggil Aroem itu usai menyelesaikan kuliah di The London School of Public Relations Jakarta pada program magister Jurusan Marketing Komunikasi memilih fokus mengembangkan beberapa perusahaan.

Selain berkecimpung di dunia usaha, Aroem juga aktif di kepengurusan sejumlah organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan, khususnya yang menyangkut masalah perempuan. “Dewasa ini, dengan makin terbukanya alam demokrasi di Indonesia, makin terbuka pula peluang untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu bagi perbaikan kualitas kehidupan, khususnya bagi kaum perempuan,” kata dia.

Dia juga mengatakan selama ini perempuan Indonesia dengan segala doktrin serta label-label tradisional dan konservatif selalu dianggap lemah. Perempuan dianggap pengikut dan tidak layak menjadi pemimpin.

“Setiap perempuan yang menginginkan perubahan signifikan terhadap peran, hak, dan kewa-



jibannya di dalam kehidupan sosial ke m a sya r a k at a n , sudah barang tentu harus memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh,” kata Aroem.

Aroem melanjutkan dalam kultur masyarakat patriarkat seperti di Indonesia, kaum perempuanlah yang selama ini terlalu sering menjadi korban, baik korban diskriminasi, kekerasan, dan penindasan akan hak. Misalnya, merujuk pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kasus kekerasan.

Pada 2010, tindak kekerasan pada perempuan sebanyak 15.648 kasus yang dilaporkan.

Sementara pada 2011 sempat menurun menjadi 11.089 kasus.

Namun, pada 2012, jumlahnya kembali naik menjadi 18.718 kasus. Mirisnya, dari semua tindak kekerasan yang terjadi, 86% terjadi pada perempuan.

Menurut Aroem, semua itu harus diperjuangkan untuk menekan kasus kekerasan pada perempuan. Namun, dia tidak ingin dasar adanya aturan itu seolah hanya belas kasihan dari kultur patriarkat. Bahwa, kaum perempuan bisa berjuang dan mendapatkan kewenangan yang

luas secara politik dan sosial dalam sistem demokrasi tanpa harus dengan belas kasihan dan kuota basa-basi tersebut. “Kalau kaum perempuan bisa lebih dari kuota 30% keterpilihan sebagai hasil dari perjuangannya sendiri, kenapa tidak?”

Untuk itu, perjuangan sosial dan politik mutlak perlu dan menjadi penting untuk masa depan kaum perempuan itu sendiri. Baginya, perjuangan kaum perempuan dalam membela hak, kepentingan, kehormatan, dan harga dirinya, tidak cukup hanya dengan menunggu dan menjalankan perannya di rumah sebagai pengatur rumah tangga dan pendidik anak yang paling baik.

“Yang terpenting adalah bagaimana upaya kita agar ke depan tidak ada lagi kaum perempuan Lampung menjadi korban tindak kekerasan karena kultur yang ada saat ini. Perempuan Lampung harus berani mengatakan hal yang benar, termasuk menjadikan dirinya bukan lagi sebagai bagian kedua dalam kehidupan sosial kemasyarakatan,” kata dia. (SURYA BAKARA/U1)

BIODATA

Dwie Aroem Hadiatie Lahir Ayah Ibu

: Telukbetung, 1 Februari 1980 : M. Alzier Dianis Thabranie : Siti Sundari

Pekerjaan: - Komisaris PT Tri Wangsa Karya (2008—Sekarang) - Komisaris PT Bhakti Karya Energi (2009—Sekarang)

Aktivitas: - DPP Partai Golkar (fungsionaris Partai Golkar)(2004—Sekarang) - Poros Muda Golkar (anggota Poros Muda Golkar/Sukarelawan pro-ARB) (2009—Sekarang) - Balitbang DPP Partai Golkar Jakarta, Sekretaris Divisi Survei, Data, dan Informasi Kepartaian Organisasi (2011—2015) - Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) (2009—Sekarang) - Partai Golkar (anggota Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan Partai Golkar) (2009—Sekarang) - Personalia Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar (BKPP) (2009—2014) - Sekretaris Koordinasi Daerah Provinsi Lampung - Sekretaris Koordinasi Bidang Penggalangan Kelompok Strategis, Divisi Penggalangan Perempuan.

- Kadin Indonesia (Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Pariwisata dan Pemasaran) (2010—Sekarang) - DPP Iwapi, Wakil Ketua Bidang Organisasi (2013—2016)





CMYK







Perempuan

l

7 7 Agustus 2013



Perempuan Lawan Tirani Jahiliah Mahfud M.D.

H

PERILAKU zaman jahiliah atau kebodohan dapat digambarkan dengan sikap sosial masyarakat yang tidak mengedepankan aturan hukum dan etika moral. Jahiliah dikontekstualisasikan pada masa modern seperti sekarang, yakni dengan mengingkari dan menolak akseptabilitas (kebenaran) dan akuntabililitas (kejujuran).

al itu dikatakan guru besar hukum politik Universitas Islam Indonesia (UII), yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud M.D., dari lima sifat jahiliah seperti diriwayatkan dalam Alquran dan hadis sikap kaum perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatannya. “Perilaku ini harus diberantas sebagai syarat memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat Indonesia,” kata dia.

Kini, bukti kaum perempuan tidak bisa menjaga kehormatannya terutama di arena politik adalah buruknya citra mereka. Seperti analisis dari Prapancha Research (PR) yang memantau perempuan dalam lingkaran politik di Indonesia citranya cenderung buruk.

Di samping belum adanya perempuan yang benar-benar membekas dalam ingatan publik sebagai tokoh politik berprestasi. Sejumlah skandal seksual politikus (laki-laki) yang marak diberitakan belakangan ini memperburuk citra perempuan dalam politik.

Analis PR, Cindy Herlin Marta, mengatakan saat sejumlah nama politikus perempuan paling menonjol digabungkan sekalipun, jumlahnya tetap tidak sepadan dengan satu tokoh politik pria yang menonjol. Angka perbincangan total Megawati, Rieke Dyah Pitaloka, Puan Maharani, Yenny Wahid, dan Nurul Arifin hanya 532 ribu percakapan. “Sementara ang-

ka perbincangan Dahlan Iskan sendiri saja mencapai 592 ribu,” ujar Cindy Herlin Marta.

Cindy menunjukkan perempuan menempati pemberitaan utama atau perbincangan ramai seputar politik manakala ia menjadi objek skandal. “Selain angka perbincangan perihal nama-nama kebanyakan politikus perempuan ini rendah.”

Untuk itu, salah seorang artis yang hendak mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg), Jenny Rachman, pun siap memperbaiki citra itu. Kini dia merasa mempunyai tanggung jawab, bukan saja pada dirinya, melainkan lebih dari itu, kepada masyarakat dan negara.

Menurut dia, ada cerita tersendiri yang menjadi pengalaman spiritual agar ke depan menjadi anggota legislatif yang benar.

Dari pengalaman itu, Jenny mengaku tersadar harus ada pembenahan diri maupun kondisi perempuan di Indonesia.

Saat itu dia merasa dibenturkan pada kesadaran betapa rentannya manusia untuk cepat menjadi pongah dan serakah. “Sejak itulah saya selalu mawas diri agar tidak terjebak dalam keserakahan dan ketamakan dalam segala hal,” Jenny Rachman kata dia. (U1)













CMYK

Orator

l

8 7 Agustus 2013



Pemilih Pemula Target Utama Demokrat PARTAI Demokrat ingin mengulang kesuksesannya pada pemilihan umum mendatang. Pemilih pemula menjadi target utama untuk pemenangan partai besutan SBY ini dalam pesta demokrasi, seperti pilgub, pemilihan legislatif, dan pilpres.

P

ada tahun politik ini, Sekretaris DPC Partai Demokrat Bandar Lampung Budiman A.S. mengatakan mesin partai terus bergerak mencari peluang menang.

“Kami ingin mengulang kesuksesan kami seperti pada saat Pemilu 2009. Target utama kami new voters (pemilih pemula). Pemilih pemula ini kan masih idealis, apa yang dilihatnya benar dan diyakini mampu itu yang akan dipilihnya. kami sudah menyiapkan strategi khusus, seperti slogan kami ‘Demokrat ini Partainya Kaum Muda’,” ujar Ketua DPRD Bandar Lampung ini kepada Lampung Post, Senin (29-7).

Namun, Demokrat



BIODATA

Budiman A.S. Lahir Alamat Istri Anak

: 18 Juni 1960 : Jalan Pulau Legundi, Gang Abdol III No. 20, Sukarame, Bandar Lampung : Elyana : - Rizki Wirmandi - Mia Nasya Tamara - Rio Armanda

Pengalaman: Ketua Komisi B (Periode 2005—2006 dan 2008—2009) Ketua Fraksi Demokrat (2007—2009) Ketua DPRD (2009—saat ini) Organisasi: Ketua Kwarcab Pramuka Kota Bandar Lampung (2011—2016) Ketua Perbasi Kota Bandar Lampung (2007—2011 dan 2011—2016) Wakil Ketua Umum KBBS Provinsi Lampung (2009—saat ini)

juga tetap akan fokus pada pemilih tua. Hanya saja, kata Budiman, pola gerakan dan mekanisme sosialisasi pencitraan berbeda dengan pemilih pemula.

“Kalau pemilih tua itu gerakan nyata, artinya bagaimana kader turun ke lapangan, dekat dengan masyarakat, membantu masyarakat.

Sementara pemilih pemula, partai melibatkan pemuda dalam kegiatan kampanye antinarkoba melalui program seni maupun olahraga. Itu yang harus kami sentuh,” ujar dia.

Dari mata pilih yang ada di Bandar Lampung, kata Budiman, pihaknya sudah memetakan jumlah mata pilih dari jenis kelamin.

Menurut dia, mata pilih terbanyak masih didominasi kaum pria. Untuk itu, perlu juga ada strategi dan taktik yang matang menyesuaikan jenis kelamin pemilih.

Hajat demokrasi terdekat saat ini adalah pilgub, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan legislatif dan pilpres. “Menang pilgub memudahkan Demokrat untuk menang pemilihan legislatif. Menang pemilihan legislatif, insya Allah menang pilpres. Jadi, fokus terdekat yakni memenangkan calon gubernur pasangan Ridho-Bakhtiar,” ujar dia.

Upaya pemenangan ini pun nyata, mulai dari pembentukan tim pemenangan partai dan sosialisasi calon. Kedua, soal pemilihan legislatif, menurut Budiman, target 30% diyakininya akan terpenuhi. Pasalnya, dari setiap calegnya memiliki rekam jejak yang cukup baik sehingga dipandang mumpuni dan layak menang.

“Semua gratis enggak ada yang bayar mau nyaleg. Serupiah pun tidak dipungut. Kami hanya melihat track record-nya saja dan kesiapannya untuk bisa menang.”

Ketiga, terkait pilpres, kata dia, mengatakan DPP saat ini tengah melakukan konvensi untuk menentukan calon presiden dari partai Demokrat. “Siapa pun yang diusung DPP hasil konvensi, kami siap memenangkannya,” ujar dia. (EKA SETIAWAN/U1)





CMYK







Orator

l

9 7 Agustus 2013



Kebijakan Politik Harus Berpihak kepada Petani H

al itu menjadi prinsip anggota Komisi II DPRD Lampung, Nursalim. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung itu mengaku partainya memiliki semangat kuat untuk membangun bangsa dan provinsi Lampung dengan sektor pertanian. Pasalnya, mayoritas penduduk Indonesia dan penduduk Lampung berprofesi sebagai petani, akan tetapi nasibnya belum begitu diperhatikan oleh pemerintah.

“Kebijakan PKS dan saya selaku anggota Dewan yang membidangi perekomomian terus berupaya memihak kepada petani,” kata politikus berlatar belakang petani semangka itu.

Ketua Perhimpunan Petani PARTAI politik harus dan Nelayan Sejahtera Indonesia memiliki komitmen (PPNSI) Lampung itu menegasyang tinggi pada kan petani Indonesia atau petani sektor pertanian.

Lampung harus diberikan kesempatan, status sosial, maupun Agar nantinya ekonomi yang lebih baik. Mengkebijakan politik ingat selama ini petani merupakadernya yang kan soko guru ketahanan panduduk di eksekutif gan nasional yang harus terus dijaga keberadaannya sehingga maupun di legislatif kebutuhan-kebutuhan dasar berpihak kepada petani harus diperhatikan oleh para petani. kepala daerah dan legislatif selaku pemilik kebijakan.

Semua kebijakan-kebijakan partai politik dan kadernya yang duduk di eksekutif dan legislatif harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat secara umum, dan petani secara khusus.

Langkah-langkah yang sudah dia perjuangkan dalam sektor pertanian selama menjadi anggota DPRD Lampung, di antaranya menjadi inisiator Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, serta pernah bertatap muka langsung duduk satu meja di kantor Menteri Pertanian Suswono, yang

menyampaikan aspirasi dan persoalan para petani di Provinsi Lampung.

“Langkah-langkah yang sudah diperbuat untuk petani Lampung ini harus terus ditingkatkan karena petani adalah tulang punggung pembangunan. Untuk itu, saya dan PKS akan senantiasa menjadi sahabat petani,” kata warga Punggur, Lampung Tengah, itu.

Nursalim juga berharap kepemimpinan yang akan datang harus lebih memperhatikan nasib petani, mulai dari kepala daerah, anggota legislatif, serta pemangku kebijakan lainnya. Mengingat saat ini petani berada dalam kondisi miskin, berpendidikan rendah, terbelakang, serta mudah diprovokasi, diintimidasi, dan dimanipulasi.

Salah satu motivasinya terjun ke dunia politik karena ingin memperjuangkan nasib para petani. Dia juga akan mengoptimalkan tiga fungsi legislatif, yakni fung-

si anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk diarahkan kepada kesejahteraan petani.

“Berpolitik bukan ajang mencari uang, melainkan bagaimana caranya berpolitik itu bisa bermanfaat kepada masyarakat secara umum dan petani secara khusus,” kata caleg DPRD Lampung DP Lampung Tengah itu. (FAT’HUL MUIN/U1)



Nursalim Lahir Istri Anak

Alamat

: Saptomulyo, 25 Juli 1970 : Wasri Hastuti : - Annida Ubaidilah - Muzakki Nurrahmad - Shofia Naila Faizia : Dusun III Kampung

Riwayat Pendidikan: - SDN 1 Saptomulyo - SMPN Sritejokencono - SMAN Kotagajah - S-1 Stisipol Darwa Wacana Metro

Tanggulangin, Punggur, Lampung Tengah Riwayat Organisasi dan Pekerjaan: - Anggota Komisi II DPRD Lampung - Anggota PKS 1999—sekarang - Ketua PPNSI Lampung

- Sekretaris Paguyuban Petani Semangka Lampung Mandiri - Direktur CV Salim Abadi











CMYK

Pilar

l

10 7 Agustus 2013



Siap Rebut Supremasi Partai Lama PARTAI NasDem tidak ingin hadir sebagai peramai atau sekadar uji coba menghadapi Pemilu 2014. Dengan target posisi tiga besar, partai kini gencar menggelar bakti sosial mengikuti tren kebutuhan masyarakat, seperti saat mudik ini.

K

etua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan ingin merebut supremasi dari partai-partai yang memiliki jam terbang lama di panggung politik.

“Tidak pernah tebersit bahwa kami hanya ingin meramaikan partai politik yang ada, atau hanya sekadar uji coba bisa ikut lolos pemilu atau tidak. Kami tidak pernah sedikit pun mempunyai niatan seperti itu,” kata Surya, saat menutup pembekalan calon anggota legislatif se-Provinsi Sumatera Utara di Medan, awal Juli lalu.

Surya menekankan semangat juang memperjuangkan cita-cita membuat perubahan dalam menghadapi tantangan situasional kebangsaan. Dia yakin mereka yang bergabung dalam Partai NasDem, termasuk para calon legislator, bukanlah orang-orang yang mengambil posisi bersikap pasif, masa bodoh, dan tidak mau peduli terhadap permasalahan situasional bangsa.

Menurut dia, sangat berbahaya model pragmatis transaksional dalam berpoli-



tik, karena mengantarkan pada pemahaman demoralisasi.

“Kita ingin membangun kembali keyakinan kita sebagai anak-anak bangsa,” katanya seraya berpesan agar para caleg memanfaatkan waktu singkat sebelum Pemilu 2014 secara baik.

Terkait sosok yang diajukan sebagai capres, Surya menjawab partainya sadar diri sehingga sebelum mendeklarasikan calon, NasDem akan menunggu hasil pemilu legislatif. Alasannya, aturan konstitusi menyebut pemenang pemilu parlemen yang akan menentukan capres.

Oleh karena itu, Partai NasDem tidak akan menentukan capres jika tak masuk tiga besar dalam pemilihan legislatif.

Bahkan, partainya akan menjadi partai oposisi jika tak muncul sebagai pemenang tiga besar pemilihan legislatif.

NasDem Berbagi Untuk mengisi Ramadan dan mudik 2013, salah satunya layanan pemudik.

Partai NasDem membuka layanan posko mudik di jalur pantai utara (Pantura) Kabupaten Tegal.

Posko yang menggunakan penyejuk udara AC itu juga dilengkapi dengan sarana dan prasana modern. Di posko itu pemudik bisa memperoleh fasilitas pijat gratis, arena bermain anak-anak, dan tim medis yang memeriksa kondisi kesehatan pemudik secara gratis.

Ketua DPW Partai NasDem Jawa Tegah I.G.K. Manila mengatakan posko mudik itu adalah wujud keperdulian Partai NasDem kepada masyarakat untuk memberi layanan terbaik pada masyarakat.

Di posko itu, pemudik juga akan diberi tips berkendara yang aman dan nyaman. Baru beberapa menit posko tersebut dibuka, langsung dipadati ratusan pemudik yang menggunakan berbagai fasilitas itu secara cuma-cuma alias gratis. (U1)





CMYK







Jejak

l

11 7 Agustus 2013



Perumus Ikrar Sumpah Pemuda BERJUANG bisa dengan cara apa saja, fisik, pikiran, atau juga dengan kontribusi seni. Nah, tokoh politik satu ini berjuang dengan gaya sastranya.

D

ia adalah Muhammad Yamin.

Pria yang dilahirkan di Sawahlunto, Sumatera Barat, pada 23 Agustus 1903, itu merupakan putra pasangan Usman yang bergelar Bagindo Khatib dengan perempuan asal Padangpanjang bernama Siti Sa’adah.

Yamin yang berdarah Minang kemudian menikah dengan seorang wanita Jawa bernama Raden Ajeng Sundari Merto Atmodjo pada 1934. Dari hasil pernikahan beda suku tersebut, pasangan ini dikaruniai seorang putra bernama Dang Rahadian Sinajangsih Yamin.

Meskipun lahir di zaman kolonial, Yamin termasuk salah satu dari segelintir orang yang beruntung karena mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat tinggi.

Boleh jadi ini disebabkan oleh kedudukan sang ayah sebagai mantri kopi, jabatan yang pada masa penjajahan Belanda tergolong cukup terpandang.

Dari sekian banyak bentuk perjuangannya, yang paling melekat dengan sosok Pahlawan Nasional ini adalah perannya sebagai perumus ikrar Sumpah Pemuda yang lahir dari Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928. Ia juga aktif sebagai sastrawan dan politisi serta pernah memangku sejumlah jabatan penting dalam pemerintahan, antara lain Menteri Kehakiman (1951), Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1953—1955), Ketua Dewan Perancang Nasional (1962), dan Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara (1961—1962).

Yamin menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Inlands School (HIS) di Palembang, kemudian ia tercatat sebagai peserta kursus pada Lembaga Pendidikan Peternakan dan Pertanian di Cisarua, Bogor, selama lima tahun. Setelah itu dilanjutkan ke sekolah Belanda setingkat SMA yang dulu dikenal dengan sebutan Algemene Middelbare School (AMS) di Yogyakarta. Di sekolah itu dia mempelajari bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Kaei, dan sejarah purbakala.

Yamin yang tergolong siswa cerdas

menguasai empat mata pelajaran tersebut hanya dalam tempo tiga tahun saja.

Dalam mempelajari bahasa Yunani, Yamin banyak menimba ilmu dari pastor-pastor di Seminari Yogya, sedangkan untuk bahasa Latin ia banyak dibantu H. Kraemer dan Ds. Backer. Studi di AMS merupakan persiapan Yamin untuk mempelajari kesusastraan Timur di Leiden, Belanda.

Setelah tamat AMS, Yamin pun bersiap-siap berangkat ke Leiden. Akan

Muhammad Yamin Politikus yang Berjuang dengan Sastra

tetapi, sebelum sempat berangkat, sebuah telegram dari Sawahlunto mengabarkan bahwa ayahnya meninggal dunia. Setelah gagal sekolah ke luar negeri, Yamin melanjutkan studi ke Recht Hogeschool (RHS) di Jakarta dan berhasil mendapatkan gelar meester in de rechten (sarjana hukum) pada 1932.

Dengan gelar itu, Yamin menjalani profesinya sebagai seorang advokat di Jakarta hingga 1942.

Kiprah sebagai Politikus Semangat nasionalisme Muhammad Yamin sudah mulai berkobar sejak duduk di bangku kuliah dengan aktif

berjuang melawan penjajah lewat sejumlah organisasi yang akhirnya membawanya ke panggung politik. Tahun 1926—1928, Yamin ditunjuk menjadi ketua Jong Soematraen Bond. Ketertarikannya terhadap pergerakan kepemudaan berawal saat salah seorang anggota Jong Soematraen Bond bernama Nazir Dt. Pamuntjak datang ke Padang.

Nazir yang ketika itu hendak berangkat ke Belanda untuk bersekolah, pelayarannya terhambat karena Perang Dunia I (1914—1918). Ia kemudian menunda keberangkatannya dan pulang ke Padang. Saat itulah Nazir memberikan penjelasan tentang rencana pendirian cabang Jong Soematraen Bond di Padang dan Bukittinggi.

Dibantu Mohammad Taher Marah Sutan, Nazir menyelenggarakan rapat dengan para pemuda pelajar di gedung Syarikat Usaha di Padang.

Di perkumpulan pemuda se-Sumatera itulah, Yamin mulai meniti kariernya di bidang organisasi bersama dengan Sang Proklamator, Wakil Presiden Republik Indonesia (1945—1956) pertama, Mohammad Hatta. Jong Soematraen Bond kemudian berubah nama menjadi Pemuda Sumatera.

Dari sekian banyak bentuk perjuangannya, yang paling melekat dengan sosok Muhammad Yamin adalah perannya sebagai perumus ikrar Sumpah Pemuda yang lahir dari Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928.

Terinspirasi Sumpah Palapa Gajah Mada, Muhammad Yamin membuat konsep ikrar Sumpah Pemuda untuk dibacakan sebagai hasil Kongres Pemuda II. Konsep tersebut kemudian disetujui oleh Soegondo sebagai ketua dan Amir Syarifuddin sebagai bendahara. Kemudian, konsep itu dibacakan di depan kongres dan disetujui oleh seluruh peserta.

Adam Malik, Wilopo, Amir Syarifuddin, dan Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia. Yamin secara resmi masuk ke pemerintahan setelah diangkat sebagai anggota Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat) hingga tahun 1942. Jabatan terakhirnya sebagai pembantu presiden adalah Menteri Penerangan. (U1)









Luber

l

12 7 Agustus 2013

Pelaksanaan Teknis Pemilu Legislatif SESUAI aturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU), pelaksanaan pemilu legislatif berpatokan pada PKPU No. 13/2013 sebagai revisi atas PKPU No. 7/2013. Salah satu bunyinya adalah sebagai berikut.

Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-undang adalah Undang-Undang No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Peraturan daerah khusus, selanjutnya disebut Perdasus, adalah peraturan daerah Provinsi Papua dan peraturan daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan pasalpasal tertentu dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35/2008.

4. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, selanjutnya disingkat DPRA, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Aceh, selanjutnya disingkat DPRK, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, selanjutnya disingkat DPRP dan DPRPB, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35/2008.

9. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

10. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, presiden, dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

11. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

12. Komisi Pemilihan Umum provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

13. Komisi Pemilihan Umum kabupaten/ kota, selanjutnya disingkat KPU kabupaten/ kota, adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota.

14. Komisi Independen Pemilihan, selan-

jutnya disingkat KIP, adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh UndangUndang untuk menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi/DPRA, dan DPRD kabupaten/kota/DPRK, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

15. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

16. Badan Pengawas Pemilu provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

17. Panitia pengawas pemilu kabupaten/ kota, selanjutnya disebut panwaslu kabupaten/kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

18. Panitia pemilihan adalah panitia/kelompok penyelenggara yang menyelenggarakan pemilu terdiri atas panitia pemilihan kecamatan/panitia pemilihan luar negeri, panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara/kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri serta panitia pengawas pemilu kecamatan, dan panitia pengawas pemilu lapangan selanjutnya disingkat PPK/PPLN, PPS, KPPS/KPPSLN serta panwascam dan panwaslap, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Bersambung...

RALAT Pada Voting edisi 31 Juli 2013 pada halaman ini tertulis ...Pemilu. Seharusnya tertulis ...Pilkada.

Demikian untuk dimaklumi. Redaksi.

Jeda

l

13 7 Agustus 2013

Fluktuasi Perjalanan Demokrasi Pancasila MOMENTUM kudeta yang biasa disebut Gerakan 30 September (G30S/PKI) pada 1965 di Indonesia memunculkan gerakan baru pada 1966 yang melahirkan pemerintahan Soeharto atau lebih dikenal Orde Baru. Pada saat itu, Soeharto menerapkan eksperimen sistem demokrasi Pancasila.

I

nti demokrasi Pancasila adalah menegakkan kembali asas negara hukum yang dirasakan oleh segenap warga negara. Hak asasi manusia, baik dalam aspek kolektif maupun aspek perseorangan, dijamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional.

Dalam rangka mencapai hal itu, lembaga-lembaga dan tata kerja Orde Baru dilepaskan dari ikatanikatan pribadi.

Namun, pada 3—4 tahun kemudian, mulai menunjukkan gejala-gejala yang menyimpang dari cita-citanya semula.

Kekuatan–kekuatan sosial politik yang bebas dan benar-benar memperjuangkan demokrasi disingkirkan. Kekuatan politik dijinakkan sehingga menjadi kekuatan yang tidak lagi mempunyai komitmen sebagai kontrol sosial. Kekuatan sosial politik yang diikutsertakan dalam pemilu dibatasi.

Mereka tidak lebih dari suatu perhiasan dan mempunyai arti seremonial untuk dipertontonkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia telah benar-benar berdemokrasi, padahal yang sebenarnya adalah kekuasaan yang otoriter. Partai-partai politik dilarang berperan sebagai oposisi maupun kontrol sosial. Bahkan, secara resmi

oposisi ditiadakan dengan adanya suatu konsensus nasional.

Pada masa Orde Baru budaya feodalistis dan paternalistis tumbuh sangat subur. Kedua sikap ini menganggap pemimpin paling tahu dan paling benar, sedangkan rakyat hanya patuh dengan sang pemimpin. Mental paternalistis mengakibatkan Soeharto tidak boleh dikritik. Para menteri selalu minta petunjuk dan pengarahan dari presiden.

Sikap mental seperti ini telah melahirkan stratiďŹ kasi sosial, pelapisan sosial, dan pelapisan budaya yang pada akhirnya memberikan berbagai fasilitas khusus, sedangkan rakyat lapisan bawah tidak mempunyai peranan sama sekali. Berbagai tekanan yang diterima rakyat dan cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang tidak pernah tercapai, mengakibatkan pemerintahan Orde Baru mengalami krisis kepercayaan dan akhirnya mengalami keruntuhan.

Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk ke alam demokrasi pada 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indone-

sia terselenggara pada 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang pemilu.

Tujuan Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UUD 1945 berdasar tujuh sendi pokok.

Ketujuhnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasar hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti bahwa, baik pemerintah maupun lembagalembaga negara lainnya, dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tecermin di dalamnya.

Kemudian, pemerintah berdasar sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan undang-undang. (U1)



CMYK

Jeda



l

14 7 Agustus 2013



Pengertian

Demokrasi Pancasila PERKEMBANGAN demokrasi di negara kita ditentukan batas-batasnya tidak hanya keadaan sosial, kultur, geografis, dan ekonomi. Namun, juga penelitian kita mengenai pengalaman pada masa lampau telah pada sampai titik di mana disadari bahwa badan eksekutif yang tidak kuat dan tidak kontinu tidak akan memerintah secara efektif.

Namun, kita menyadarinya pula bahwa badan eksekutif yang kuat, tetapi tidak commited kepada suatu program pembangunan malahan mendapat kebobrokan ekonomi. Sebab, kekuasaan yang dimilikinya disia-siakan untuk tujuan yang ada pada hakikatnya merugikan rakyat.

Dengan demikian, secara umum dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi Pancasila tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya. Karena demokrasi Pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Karena itu, rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri.

Mengenai rumusan singkat demokrasi Pancasila, tercantum pada sila keempat Pancasila. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian yang bulat dan utuh antara sila satu dan sila yang lainnya.

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Beberapa pengertian tersebut sebagai berikut.



sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. b. Pengertian demokrasi Pancasila menurut Dardji Darmadihardja. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945. c. Pengertian demokrasi Pancasila menurut Notonegoro.

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ahui bahwa pada hakikatnya demokrasi Pancasila merupakan sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara.

Tujuan negara tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Inti dari demokrasi Pancasila adalah paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. (U1)

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diket-

a. Pengertian demokrasi Pancasila menurut Ensiklopedia Indonesia. Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalahmasalah nasional berusaha





CMYK







Geliat Ridho Berbakti

l

15 7 Agustus 2013



Aktivitas Sosial Relawan Ridho

S TAK hanya calon gubernur dan calon wakil gubernur Ridho Berbakti yang turun mendekati rakyat. Ribuan relawan calon itu juga giat menyambangi rakyat dengan kegiatan sosial.

alah satunya kelompok anak muda yang tergabung dalam Ridho Fans Club (RFC) mengajak para pemilih pemula untuk memilih calon pemimpin yang berasal dari kalangan pemuda. RFC merupakan salah satu tim sukarelawan muda pendukung calon gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo.

Komunitas anak muda ini menyosialisasikan Pilgub Lampung dengan membagi-bagikan takjil di lampu merah Masjid Alfurqon, Minggu (4-8). Mereka juga mengunjungi Panti Asuhan Budi Mulya. Sebanyak 2.000-an paket takjil dibagikan kepada pengendara dan anak-anak jalanan.

Ketua RFC Nova Irawan mengatakan anak-anak muda yang tergabung dalam

Ridho Fans Club mendukung Ridho dalam pilgub mendatang. Ridho merupakan sosok muda yang fokus pada pembangunan Lampung. “Jadi kami sangat mendukung karena Ridho merupakan anak muda yang punya gagasan dan ide, bahkan berani maju dalam pilgub,” kata Nova.



Dia mengklaim RFC memilik 3.500 anggota yang terdiri dari komunitas otomotif se-Lampung. Semua bergerak menyosialisasikan Ridho.

Selain RFC, ada juga ada komunitas Ridho Lovers dan Komunitas Muda Menangkan Ridho (Kommer). Ridho Lovers digerakkan oleh beberapa finalis Muli-Mekhanai Lampung.

Ketua Ridho Lovers, yang juga Mekhanai Lampung tahun 2012, Febrian Wili, mengatakan kegiatan komunitas bertujuan mengajakan masyarakat, khususnya kaum muda Lampung, agar memilih pemimpin muda yang dinilai berintegritas, amanah, dan berkompeten menjadi pemimpin Lampung. “Sudah waktunya yang muda memimpin Lampung.

Supaya masa depan Lampung ke depan bisa lebih baik. Kita percaya Ridho punya integritas, amanah, dan memiliki kemampuan memimpin Lampung ini,” kata dia.

Komunitas lain yang turut mendukung Ridho adalah Relawan Garuda Lampung (Gerakan Ridho Untuk Daerah Lampung). Mereka melakukan aksi sosial donor darah di kantor PMI Pembina Bandar Lampung, Jumat (2-8). Aksi sosial ini diikuti sekitar 30 pendonor dari Relawan Garuda Lampung.

Menurut koordinator sukarelawan, Zainuri, aksi sosial tersebut didasari atas kepedulian kepada penderita talasemia dan tingginya permintaan darah di PMI. Pada Ramadan, sulit untuk mendapatkan sukarelawan sehingga butuh orang yang mau menjadi pendonor. (U10)











CMYK

Geliat Ridho Berbakti

l

16 7 Agustus 2013



Demi Rakyat

Ridho Siap Tidak Digaji

CALON gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, mengaku siap tidak digaji jika dipercaya masyarakat untuk memimpin Lampung. Gaji yang didapat akan dikembalikan ke rakyat.



“Jika nanti terpilih menjadi gubernur, saya berjanji tidak akan mengambil gaji. Saya akan kembalikan uang itu kepada rakyat.

Itu adalah uang rakyat, akan saya pergunakan untuk kepentingan masyarakat Lampung, terutama masyarakat yang belum mampu,” kata Ridho di hadapan ribuan masyarakat, saat bersilaturahmi dengan warga Perum Kopkar Dwikarya, Lempuyangbandar,

Lampung Tengah, akhir Juli.

Acara itu juga dihadiri perwakilan pimpinan perusahaan GGPC yang diwakili Machfud Santoso dan Ketua Serikat Pekerja GGPC Fauzi Thoha. Hadir pula legislator dari Partai Demokrat, yaitu Toto Herwantoko, Yandri Nazir, dan Nizwar Affandi.

Dia menegaskan tidak akan memanfaatkan gaji sebagai gubernur untuk kepentingan pribadi dan keluarga, tetapi akan mengembalikan gaji kepada rakyat yang membutuhkan.

Ridho meminta doa restu dan dukungan kepada warga Perum Kopkar Dwikarya agar dapat terpilih dan mengemban amanah sebagai gubernur Lampung.

Keinginan menjadi gubernur adalah supaya dapat terus berbakti kepada tanah kelahiran Sai Bumi Ruwa Jurai dan bisa memberi serta melayani masyarakat.

Menurut dia, sejarah membuktikan jika peristiwa besar di negeri ini lahir dari tangan para pemuda. Sebagai pemuda, dia ingin terus berbakti kepada tanah kelahiran. “Untuk itu, dengan segala kerendahan hati saya mohon doa restu dari masyarakat agar dapat terus memberi dan melayani masyarakat,” ujar dia.

Selain itu, Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Muhammad Junaidi mengatakan Ridho bukan sosok pemimpin muda yang mengandalkan tampang dan kekuatan finansial. Cagub yang diusung Demokrat ini dinilai memiliki konsep pemikiran strategis untuk melanjutkan pembangunan Lampung ke arah yang lebih baik.

Menurut Junaidi, Ridho memiliki jaringan yang luas dan jiwa

kepemimpinan yang mumpuni.

Sebagai salah satu pemegang kendali di sebuah perusahaan besar di Lampung, dapat dipastikan Ridho menguasai sistem manajemen yang apik.

“Demokrat sudah mengambil keputusan yang tepat untuk mengusung Ridho. Saya yakin pertimbangan dari semua aspek sudah dikaji oleh DPP. Yang saya tahu, Ridho adalah sosok pemimpin yang bisa dikatakan memiliki konsep pemikiran strategis untuk pembangunan Lampung lima tahun ke depan,” kata dia.

Menurutnya, Ridho mampu melaksanakan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). Ridho juga memahami benar bagaimana otonomi daerah yang digulirkan pemerintah yang merupakan bagian dari implementasi sistem manajemen nasional (Sismennas).

“Terkait sistem keuangan daerah, Ridho menguasai detail bagaimana menata dan mengatur sinergitas keuangan darah untuk pembangunan.

Kami menggaransi jika memilih Ridho pada pilgub mendatang adalah keputusan yang tepat. Ridho pantas memimpin, dia adalah sosok pemimpin yang memiliki kemampuan dan konsep pemikiran pembangunan yang strategis untuk Lampung,” ujarnya.

Menurutnya, Ridho juga punya kemauan besar untuk memimpin Lampung. “Pernah Ridho berkunjung ke Lampung Timur melalui medan yang cukup berat untuk melihat kondisi masyarakat di sana, hal itu membuktikan kegigihannya dalam memimpin,” kata dia. (U10)





CMYK

