VOTING, Edisi XIV, 14 Agustus 21 Agustus 2013 by Lampung Post



 16 Halaman l Edisi XIV/14 Agustus - 21 Agustus 2013

 8 l Agresi Politik Partai NasDem

T E R U J I T E P E R C AYA

11 l Politikus Ningrat Pengawal Kedaulatan Bangsa

Jalan Panjang

Pilgub Lampung S

PEMILIHAN Gubernur (Pilgub) Lampung mulai terlihat jelas waktunya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung akan menjadwal ulang pelaksanaan pilgub bersama Kemendagri. Paling lambat Desember 2013 pilgub sudah dilaksanakan.

1 E B  IRSYAD

etelah berulang kali rapat penetuan jadwal menemui jalan buntu, sejumlah kalangan berupaya tetap menggelar pilgub pada 2013. Namun, hingga kini, masing-masing anggota KPU belum mau menggelar pleno penjadwalan sebelum ada kejelasan terkait anggaran yang akan dipakai dari Pemprov Lampung. Salah seorang anggota KPU Lampung, Firman Seponada, mengatakan pada akhir Ramadan lalu sudah koordinasi seluruh elemen untuk menggelar rapat pejadwalan itu. “Nanti proses-proses tahapan yang kami lakukan ini akan dibahas bersama Kemendagri setelah paripurna LKPj. 16 Agustus, kemudian 19 Agustus wakil Kemendagri ke Lampung bertemu KPU, Bawaslu, dan Polda untuk membahas jadwal pilgub,” kata Firman, beberapa waktu lalu. Namun, hingga kini tahapan yang harus dilewati pasangan calon masih mengambang. KPU Lampung tidak bersedia memplenokan perubahan jadwal pilgub sebelum ada kepastian ada anggaran pilgub pada APBDP 2013.

“KPU tidak akan melakukan pleno untuk perubahan jadwal sebelum ada komitmen dana pilgub dianggarkan di APBDP 2013,” ujar komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal, melalui telepon, Senin (12-8). Nasib sial, terutama dirasakan pasangan calon. Selain jadwal tahapan mengambang, jabatan calon yang disandang mereka bakal diperpanjang. Konsekuensinya mereka harus menambah amunisi sosialisasi untuk pemenangannya. Sebab, jika sosialisasi berhenti, dikhawatirkan warga Lampung akan lupa dengan performa para pasangan cagub dan cawagub itu. Walaupun memang sejumlah calon mengkritisi sosialisasi yang dilakukan calon lain atau tim pemenangannya berbau politik uang. Bahkan, salah seorang calon wakil gubernur, Mukhlis Basri, meminta KPK ikut mengawasi pelaksanaan Pilgub Lampung. Termasuk di antaranya politik uang yang dilakukan sejumlah calon, yang dinilai akan merusakan proses demokrasi di Bumi Ruwa Jurai tercinta. (CR11/U1)



Interupsi

2 14 Agustus 2013



Pestanya Bubar Mustaan Basran Wartawan Lampung Post

MEMANG serbasulit untuk menggelar hajat pesta yang besar dan melibatkan orang banyak. Butuh sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang mantap, di samping dana yang besar dan tersedia. Jika tidak, bisa dipastikan pestanya bakal bubar.

Seperti pesta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung yang hingga kini belum juga pasti kapan tanggal pelaksanaannya. Di “undangan” sudah tertulis calon “mempelai”, lokasi pesta, dan turut mengundang, tetapi pada kolom hari dan tanggal masih dikosongkan. Mengapa? Dalam beberapa waktu terakhir memang terjadi kesepakatan yang tidak juga sepakat-sepakat tentang waktu pelaksanaan itu. Awalnya dalam rapat seluruh panitia lengkap diwacanakan mengisi kolom tahun pada waktu pelaksanaan, yakni pada 2015, tetapi kemudian diubah lagi dengan tahun 2014. Pelaksanaan 2014 itu akan dibarengkan dengan pesta lainnya, yakni pemilu legislatif. Namun, dengan berbagai argumen, pengisian kolom tahun itu terus tidak disepakati, pada 2015, misalnya, terkendala akan ada lowongan jabatan gubernur. Sementara pada 2014, tidak ada dasar hukumnya bahwa pelaksanaan dua pesta sekaligus, sebab KPU merasa keberatan tugasnya. Akhirnya kembali diupayakan pengisian kolom tahun pada 2013. Kesepakatan pengisian kolom tahun pun tidak lepas dari kisruh. Sebab, masing-masing elemen panitia mempunyai pendapat berbeda terhadap pengisian kolom tanggal dan bulan. Walaupun memang nyaris disepakati pada Oktober 2013 adalah tidak mungkin dilaksanakan terkait dana APBD yang diperkirakan bakal digunakan Rp200-an juta tidak mungkin dicari. Sebab, perubahan APBD Lampung



CMYK

2013 baru dimulai September 2013. Pemprov Lampung menyatakan dana yang dialokasikan pada APBD Perubahan tidak mungkin cair. Klimaksnya, kini diwacanakan pelaksanaan pada Desember 2013. Ini pun kolom tanggal belum juga terisi. Kini, yang paling merasa menjadi korban adalah para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub). Sebab jabatan calon yang disandangnnya bakal diperpanjang. Konsekuensinya adalah persiapan dana untuk sosialisasi harus ditambah, atau terjadi penghematan. Kalau dihemat, berartiberkurang geliat sosialisasinya. Hal itu dikecualikan bagi pasangan calon yang mempunyai modal besar atau mempunyai pemodal yang bonaﬁt. Kisruh penentapan tanggal pelaksanaan ternyata kait-mengait. Selain masalah dana pelaksanaannya juga banyak kepentingan politik. Namun, masyarakat Lampung mana mau tahu tentang masalah itu. Masyarakat hanya ingin ada pemimpin yang mereka pilih sendiri. Apalagi jika alasannya dana, tentu masyarakat akan bertanya-tanya. Kemanakah dana-dana yang dikumpulkan pemerintah dari pajak, retribusi, atau pendapatan lain yang masuk di APBD? Masyarakat saat dipungut merasa rela memberikan uangnya, sebab hal itu demi kepentingan bersama. Namun, hanya untuk menggelar pesta memilih pemimpinnya saja justru tidak jelas kondisinya. Atau jangan-jangan pestanya bakal bubar. 

indeks : LAPORAN UTAMA Pergulatan Calon . . .

GAGAS Demokrasi . . .

PEREMPUAN Menggagas Wadah Pendidikan . . .

PILAR

Silaturahmmi Jadi Wahana. . .

LUBER Pelaksanaan Teknis (2) . . .

JEDA Reformasi. Sebuah Fase . . .

T E R U J I T E P E R C AYA

Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Wakil Pemimpin Umum: Djadjat Sudradjat. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Hesma Eryani, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi, . Asisten Redaktur: Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Lukman Hakim, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Delima Napitupulu, Ricky P Marly, Fathul Mu’in. LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. CONTENT ENRICHMENT Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil.

Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Nani Hasnia. Desain Grafis Redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.



CMYK



Laporan Utama

3 14 Agustus 2013



Paling Lama Desember 2013 UNTUK mengakhiri polemik pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung akan membahas revisi jadwal dan tahapan pilgub bersama sejumlah elemen terkait. Rencananya, pekan depan rapat digelar bersama tim Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan Polda Lampung.

evisi jadwal ini, menurut Komisioner KPU Lampung Firman Seponada, akan lebih efektif dibahas setelah rapat paripurna LKPj. di DPRD Lampung. Jurnalis senior ini mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dukungan semua pihak, seperti legislatif, melalui fraksi dan eksekutif oleh gubernur tentang rencana penganggaran dana pilgub pada APBDP 2013. “Tanpa dukungan eksekutif dan legislatif tidak mungkin (pilgub) bisa berjalan. Informasi terakhir, Gubernur akan menganggarkan dana pilgub pada APBDP 2013 asalkan anggaran rakyat itu dikelola dengan benar serta alokasi dan peruntukannya harus jelas. Intinya KPU diminta untuk lebih

transparan. Kami siap, kalau perlu, KPK turun mengawasi pilgub di Lampung,” ujar dia. Diperkirakan, pelaksanaan pilgub yang sebelumnya 2 Oktober akan mundur paling lambat Desember 2013. Menurut dia, Desember masih memungkinan untuk ditetapkan sebagai waktu pelaksanaan pilgub, kendati dua putaran. “Yang penting jangan tahun 2014, apalagi 2015, menyalahi aturan. Karena KPU butuh persiapan, seperti logistik. Kalau dibarengin dengan pemilihan legislatif, pasti kelabakan dan saya pribadi tidak sanggup lebih baik mundur. Kalau toh nanti dua putaran, tinggal

persiapan logistik saja,” ujar mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Bandar Lampung itu. Namun, secara kelembagaan, KPU Lampung tidak bersedia memplenokan perubahan jadwal pilgub sebelum ada kepastian ada anggaran pilgub pada APBDP 2013. Sementara itu, jadwal tes kesehatan yang sebelumnya diagendakan pada 13—15 Agustus dan penetapan calon pada 16 Agustus terpaksa mengambang. “KPU tidak akan melakukan pleno untuk perubahan jadwal sebelum ada komitmen dana pilgub dianggarkan di APBDP 2013,” ujar komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal, melalui telepon.

Tugas DPRD Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Otonomi Daerah Siti Nurbaya mengungkapkan lembaga legislatif memiliki hak bujet, sementara penyusunan rancangan adalah wilayah pemerintah. Fraksi-fraksi dalam lembaga legislatif bisa meminta pemerintah agar menyiapkan usulan anggaran. Menurut dia, jika persoalan masih pada minimnya anggaran, DPRD dapat mendesak gubernur untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat. Masih ada ruang-ruang untuk dana tidak terduga atau dana emergency. Ini dimungkinkan dalam Undang-Undang No. 17/2003. Misalnya, 30% Pemprov Lampung dan 70% Pemerintah Pusat atau sebaliknya. “Namun, gubernur harus konsultasi ke Kementerian Keuangan,” kata Siti Nurbaya. Bila masih menemui jalan buntu, kata dia, fraksi-fraksi di DPR bisa mendesak Pemerintah Pusat untuk memberikan dukungan. “Kalau mau membagusi Lampung, segala secara ditempuh, tetapi harus sesuai koridor aturan yang berlaku,” kata dia. (CR11/U1)



Laporan Utama

4 14 Agustus 2013

Pergulatan Calon Makin Panjang MUNCULNYA wacana pengunduran jadwal Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung pada Desember 2013 ikut memanjangkan pergulatan pasangan cagub-cawagub untuk bersosialisasi. Namun, sejumlah calon mulai menyoroti aksi calon dan tim pemenangannya yang bergerak dengan amunisinya.

alah satu sorotan datang dari calon wakil gubernur Lampung, Mukhlis Basri. Dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Lampung memantau proses Pilgub Lampung yang dinilainya rentan dengan politik uang dan korupsi. “Untuk menangkal money polt-

ics dan korupsi, saya minta KPK masuk Lampung untuk memantau langsung prosesi pilgub,” ujar Bupati Lampung Barat itu. Disinggung soal jadwal pilgub, Ketua DPC PDIP Lampung Barat itu mengungkapkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Lampung. Namun, dirinya lebih realistis jika nantinya dana belum ada. “KPU kan penyelenggara, enggak mungkin saya ngelawan KPU. Namun, kalau kita melihat realita yang ada, tahapan yang sudah dibuat itu apakah bisa sesuai jadwal? Katanya anggaran sampai saat ini belum ada,” ujar Mukhlis. Calon gubernur, M. Alzier Dianis Thabranie, lebih memiih untuk mengimbau masyarakat Lampung untuk lebih cerdas dalam menentukan pemimpinnya lima tahun ke depan. Dia berharap masyarakat lebih memilih calon yang dinilai memiliki semangat perubahan demi masyarakat Lampung yang sejahtera. “Masyarakat jangan mau dibodohi oleh pemimpin yang lalai hanya karena sembako sesaat. Politik uang (money politics) oleh calon dipastikan akan merusak Lampung dan masyarakat akan merugi selama lima tahun ke depan,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar Lampung itu. Menurutnya, pasangan yang layak dipilih adalah calon yang mampu memberikan pendidikan politik yang baik serta bisa menjadi harapan untuk perubahan menuju Lampung sejahtera. “Kalau kita menghambur-hamburkan uang dan bagi-bagi sembako itu, berarti kita melakukan pembodohan pada rakyat. Ma-

sak cuma dikasih minyak, sabun, dan sembako terus lima tahun ke depan Lampung hancur. Enggak bisa begitu. Jangan dong,” kata calon gubernur yang diusung Partai Golkar dan Hanura itu. Alzier mengatakan pengalaman ketiga kalinya mencalonkan diri sebagai gubernur telah mendewasakan dirinya dan lebih jelih melihat keinginan masyarakat Lampung. “Saat ini kan sudah ketiga kalinya saya nyalon (gubernur), jadi saya sudah tahu bagaimana sih caranya nyalon supaya bisa paling bagus (di mata masyarakat),” kata dia. Menurut pasangan cagub Alzier, Lukman Hakim, euforia para calon agar dipilih masyarakat saat ini lebih mengedepankan kampanye dibungkus sembako. “Seharusnya jangan seperti itu lagilah. Lakukanlah sosialisasi yang mendidik dengan mengedepankan semangat membawa perubahan Lampung lebih baik,” ujar Wali Kota Metro yang sudah dua periode ini. Jika masih ada calon yang mengedepankan kampanye materi, Lukman Hakim mempersilakan masyarakat untuk menerimanya. Meskipun begitu, jangan terikat dan tetap memilih sosok yang diyakini akan membawa perubahan. Kesempatan yang sama, Bupati Lampung Tengah A. Pairin mengatakan semaksimal mungkin dirinya akan memenangkan pasangan “Aman” dalam pilgub mendatang. “Masalah pemenangan akan kami lakukan sesuai alur gerakan partai. Sosialisasi, pengamanan, dan pemenangan akan kami lakukan,” kata dia. (CR11/U1)

Gagas

5 14 Agustus 2013

Demokrasi

di Persimpangan Jalan M. Iwan Satriawan Akademisi Universitas Lampung

KONTROVERSI mengenai pelaksanaan Pilgub Lampung yang masa jabatan gubernurnya habis pada 2014 yang sempat merebak akhirnya menemui titik klimaksnya. Pertemuan antara Dirjen Mendagri dan pemangku kebijakan di Provinsi Lampung, minus KPUD Lampung, sepakat pilgub digelar bersama pemilihan legislatif pada 9 April 2014.

asar pengunduran jadwal Pilgub Lampung lebih disebabkan karena tidak tersedianya dana atau anggaran, bukan karena sebab lain yang menurut undang-undang memang boleh dilakukan penundaan, seperti bencana alam dan kerusuhan massa. Berpedoman pada Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2004 mengenai tugas dan wewenang KPUD untuk merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagaimana juga tertuang dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf a UU No. 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu memberikan tugas dan wewenang kepada KPU provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur untuk merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur. Hal ini terkait dengan kepastian hukum yang harus segera diberikan kepada masyarakat atau warga negara yang berhak ikut serta pada pemilukada, baik sebagai calon ataupun pemilih. Ketentuan ini kemudian diperkuat ketentuan Pasal 9 Ayat (3) huruf c UU No. 15/2011 yang menugaskan dan memberikan wewenang kepada KPU provinsi untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini juga memberikan kewenangan kepada KPU provinsi untuk merencanakan jadwal pilgub dan menetapkan setiap tahapan penyelenggaraan pilgub. Selain memiliki tugas dan wewenang, KPU provinsi juga diberikan kewajiban oleh Pasal 9 Ayat (4) huruf a UU No. 15/2011 untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.

Hal ini berarti KPU provinsi akan melanggar hukum jika tidak melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu. Tepat waktu dalam hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pilgub harus menghasilkan calon gubernur terpilih sebelum masa jabatan gubernur sekarang berakhir, untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kekosongan jabatan gubernur atau kepala daerah. Untuk masa jabatan kepala daerah yang akan habis pada Juni 2014, tahapan pelaksanaan pemilukada harus sudah dilaksanakan 16 bulan sebelum masa jabatan tersebut berakhir. Berarti hal tersebut harus sudah mulai dilaksanakan pada Februari 2013 untuk menyusun regulasi pemilukada. Sudah ada beberapa provinsi yang melaksanakan tahapan pemilukada dan sejauh ini tidak ada kendala, seperti Jawa Timur, sedangkan Jateng dan Sumatera Selatan sudah melaksanakannya. Pemprov Vs KPUD Namun, realita yang ada berbeda dengan rencana yang telah disusun oleh KPUD Provinsi Lampung. Pemprov sebagai lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan anggaran pelaksanaan pilgub menyatakan tidak siap karena tidak tersedianya dana. Sementara beberapa opsi dengan menggunakan APBDP dipastikan tidak akan selesai sampai Oktober 2013, sedangkan jika menggunakan dana pinjaman atau patungan dari pemerintah kabupaten, juga sangat kecil sekali akan terwujud. Hal ini disebabkan pemerintah daerah juga mempunyai agenda sendiri-sendiri menyangkut penggunaan anggaran daerahnya.

Sebetulnya, terlaksana atau ditundanya Pilgub Lampung kembali kepada kesungguhan pemerintah daerah dalam mewujudkan proses suksesi kepemimpinan secara demokratis, yang dalam hal ini adalah Pemprov Lampung, karena kendala pendanaan bagi provinsi sebesar Lampung adalah sesuatu yang sangat absurd. Hal ini terkait dengan sudah dilaksanakannya pilgub di beberapa provinsi, seperti Jabar, Jateng, Sumsel, dan sebentar lagi Jatim. Di antara provinsi tersebut tidak ada kendala yang berarti, khususnya mengenai pendanaan. Menurut penafsiran penulis, penundaan ini hanya karena tidak adanya kesamaan visi antara gubernur dan KPUD. Hal ini terkait pembagian kerja antara dua lembaga tersebut. Di satu sisi KPUD sebagai pelaksana teknis, tetapi pelaksanaan ini hanya akan dapat berjalan dengan baik jika tersedianya dana yang dalam hal ini Pemprov. Meskipun masyarakat Lampung memaksa dengan melakukan penggalangan koin, hal ini tidak akan efektif karena KPUD menurut UU tidak boleh menerima pendanaan pemilukada dari masyarakat. Berdasar realita tersebut, demokrasi yang diidam-idamkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya Lampung, tidak dapat dilakukan semudah dengan membalik telapak tangan. Namun, diperlukan kesepakatan-kesepakatan antara kelompok pro demokrasi dan pro status quo. Hal ini terkait bahwa sejatinya demokrasi hanyalah sebuah cara, tetapi substansinya adalah bagaimana membentuk masyarakat yang sejahtera dan pemerintahan yang bersih, sehingga terlaksana atau tidaknya Pilgub Lampung 2013. Jika Pemprov tetap menolak disebabkan minimnya anggaran, harus dikembalikan ke Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Mendagri, karena sejatinya ditundanya pemilu hanya disebabkan dua hal, yaitu bencana alam dan kerusuhan massal. ď Ž



CMYK

Perempuan

6 14 Agustus 2013



Membangun Sinergitas Gerakan Perempuan KETERLIBATAN perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari tangan laki-laki. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan secara berbeda dan dengan perbedaan ini keduanya bisa saling mengisi dan saling melengkapi untuk selanjutnya bekerja sama membangun kekuatan sinergis.

 Fatikhatul Khoiriyah Lahir Pekerjaan/Jabatan

Alamat

: Sumbersari, 5 April 1982 : Tenaga profesional pada Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslukada Provinsi DKI Jakarta : Desa Telukdalam, Kecamatan Matarambaru, Lampung Timur.

Riwayat Pendidikan: 1. MI Darul Huda Lampung Timur, 1995 2. MTs. Darul A’mal Metro, 1998 3. MA Darul Huda Lampung Timur, 2001 4. Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2009 5. Megister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, 2011 6. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Peradi, 2011 Karier: 1. Kordinator pemantau LP3ES pemilu legislatif dan presiden Lampung Timur, 2004 2. Voolenter di Seknas Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jakarta, 2008 3. Staf Media Center Panwaslu Provinsi Lampung, 2009 4. Tenaga profesional pada Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslukada DKI Jakarta, Tahun 2011—2012 5. Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, 2012—2017 Organisasi: Ketua Kelompok Kajian Komunitas Perempuan Progresive (KPP) Lampung, 2002—2005 Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Lampung Timur (Himalati), 2003—2006 Ketua Rayon PMII Fakultas Syari’ah, 2004—2005 Kordinator Bidang Litbang BEM Fakultas Syari’ah, 2004—2005 Ketua I Fatayat NU Cabang Bandar Lampung, 2004—2009 Ketua Umum Korps PMII Putri Cabang Bandar Lampung, 2005—2006, Anggota Dewan Legislatif Mahasiswa Institut Raden Intan (DLM-I), 2006—2008, Fokal Point Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Provinsi Lampung, 2007—2008. Sekretaris Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Korps PMII Putri (KOPRI PB-PMII), 2008—2011 Wakil Bendahara PB PMII Periode 2011—2013



alam perjalanan kehidupan ketatanegaraan, bagi negara modern dipersyaratkan adanya pembagian kekuasaan sehingga terjadi balancing of power di antara lembaga negara (yudikatif, eksekutif, dan legislatif). Dinamika peran perempuan dalam politik sejalan dengan agenda demokratisasi. Afirmatif action sebagai salah satu upaya meningkatkan keterwakilan perempuan biasanya diartikan sebagai kegiatan proaktif yang bersifat sementara untuk mengatasi kesenjangan sehingga kelompok perempuan bisa berkompetisi secara adil. Afirmatif action lebih luas dari sekadar kuota. Ada jangka waktu yang diterapkan, berapa lama kesetaraan itu dapat dicapai. Bukan sekadar pertimbangan jumlah, melainkan lebih pada kesetaraan. Tindakan ini dengan menentukan sejumlah prosentase tertentu telah terbukti efektif meningkatkan keterwakilan perempuan. Bisa juga disertai dengan kebijakan lain, misalnya pemberian kesempatan yang sama di bidang lapangan pekerjaan, pendidikan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Hal ini tecemin dalam persentase keterwakilan perempuan rata-rata di Asia Tenggara mencapai 12,7%. Untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan di parlemen, Prancis mendesain parity law pada 1999. Parity law yang merupakan amendemen konstitusi ini mensyarakatkan setiap parpol menyertakan 50% caleg perempuan. Jika sebuah parpol gagal memenuhi kualifikasi itu, pemerintah memberlakukan penalti dalam bantuan keuangan. Di Argentina, regulasi kuota bahkan bersifat wajib untuk dipenuhi setiap parpol. Ley de Cupos yang diundangkan pada tahun 1991 mengatur setiap parpol untuk paling tidak memenuhi 30% caleg perempuan dalam porsi yang memiliki ke-

CMYK

mungkinan untuk terpilih. Karena itu, parpol tidak dibolehkan memuat perempuan di urutan belakang dalam daftar caleg yang diajukan. Bagi parpol yang gagal memenuhi kualiﬁkasi tersebut, akan ditolak berkompetisi dalam pemilu. Sebagai hasil dari produk hukum ini, terjadi kenaikan representasi perempuan di tingkat DPR Argentina pada tahun 1993, menjadi 21,3%. Di Belgia, electoral act yang diundangkan 24 Mei 1994 membatasi setiap parpol untuk tidak mengajukan caleg yang berjenis kelamin sama lebih dari 2/3 bagian. Jika sebuah parpol tidak mampu melaksanakan UU ini, daftar caleg harus dibiarkan kosong atau bahkan dianggap tidak sah (Global Database of Quotas for Women, dikutip oleh Norris, 2003). Bagaimanapun kita harus belajar banyak, terutama terhadap negaranegara Skandinavia yang representasi perempuan di parlemenya mencapai rata-rata 40%. Sebagai contoh Swedia, pada tahun 1994, partai Sosial Demokratik Swedia memperkenalkan zipper principle sebagai regulasi internal partai. Menarik untuk dipertanyakan apakah angka keterwakilan perempuan dalam perlemen berkorelasi positif dengan kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Penelitian Institute for Women’s Policy Research di Amerika Serikat yang dipublikasikan Mei 2002 menguatkan asumsi korelasi positif ini. Penelitian dilakukan terhadap seluruh negara bagian. Hasilnya di negara bagian yang mempunyai keterwakilan perempuan lebih tinggi memiliki kebijakan yang lebih responsif terhadap pemenuhan sumber daya dan hakhak perempuan, meliputi proteksi terhadap kekerasan, proteksi terhadap kelompok minoritas, dan hak-hak reproduksi perempuan. (FATHUL MU’IN/U1)



Perempuan

7 14 Agustus 2013



Menggagas Wadah Pendidikan Politik Kaum Feminin UNTUK memacu peningkatan kapasitas politik perempuan, perlu diadakan pendidikan untuk kaum feminin itu, salah satunya dilakukan Yayasan Maupe Sulawesi Selatan. Program Manajer Maupe, Andi Nur Imran, mengatakan wadah ini diselenggarakannya untuk memperkuat kapasitas kader dan caleg pada Pemilihan Legislatif 2014.

Endang Rudiyatun

Setelah ada forum aspirasi, pihaknya berharap ada peningkatan kapasitas utamanya proses pencalegan. “Ada beberapa alumni program yang telah ikut menjadi caleg,” ujar Andi. Selain itu, kata dia, yang juga mantan ketua KPU Maros, tujuan lainnya adalah lahirnya pemimpin perempuan di tingkat lokal dan meningkatnya pemilih cerdas utamanya perempuan. “Lokakarya ini dilaksanakan untuk menyusun kurikulum dan modul sekolah politik perempuan (SPP Maros), yang dapat memperkuat fasilitator hingga berkembangnya konsep strategis pendidikan politik pada pemilih perempuan.” Memang diakui pendidikan politik sangat memengaruhi akuntabilitas caleg perempuan. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati menegaskan di samping aspek regulasi, peluang keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2014 ditentukan sejumlah faktor, salah satunya adanya pendidikan politik. Aspek regulasi yang sudah mengedepankan kebijakan aﬁrmasi, terwujudnya keterwakilan perempuan di parle-

men ke depan dapat diwujudkan melalui pendidikan politik. “Berdasarkan konstruksi UU, partai politik mempunyai tugas dan wewenang melakukan pendidikan politik dengan dukungan anggaran yang dikelola parpol yang bersumber pada iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN atau APBD,” ujar dia dalam sebuah diskusi. Ida melanjutkan kader politik perempuan dapat mengusulkan agar kebijakan parpol mengakomodasi aﬁrmasi kuota perempuan sebagai peserta kaderisasi atau pendidikan politik atau pendidikan kader perempuan. “Hanya dengan cara demikian usaha kami dapat mendorong penguatan kelembagaan parpol menuju pemilu yang demokratis dan berkualitas.” Dia menambahkan di samping pendidikan politik, ialah untuk mempersiapkan kader partai dipromosikan menduduki jabatan politik. Peran parpol dan pemangku kepentingan lainnya sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas anggota DPR dan DPRD serta terwujudnya kebijakan yang demokratis dan adil gender. Salah satu yang wajib mem-

Ida Budhiati berikan pendidikan politik bagi kaum perempuan adalah partai politik. Pendidikan politik bagi caleg perempuan harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas perempuan. Apalagi dengan adanya syarat kuota 30% caleg perempuan. Wasekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Endang Rudiyatun mengatakan pendidikan politik kepada perempuan tidak secepat laki-laki. Artinya, masih ada diskriminasi dalam pendidikan politik. Sebab, politik tidak sama dengan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. “Tidak semua perempuan ingin masuk politik,” ujar dia. Memang, kata Endang, PBB sudah menetapkan caleg perempuan. PBB juga sudah memenuhi kuota 30% perempuan. Namun, memang ada kesulitan mencari caleg perempuan di Indonesia timur. Ia menambahkan perempuan harus terjun di ranah politik. Sebab, untuk menghasilkan undang-undang yang berkaitan dengan perempuan dan anakanak tidak bisa jika hanya diserahkan kepada laki-laki. “Jika kebijakan terkait perempuan diserahkan kepada laki-laki, akan terjadi ketimpangan,” kata Endang. (U1)



CMYK

Orator

8 14 Agustus 2013



Agresi Politik Partai NasDem Pasca-Lebaran KONSOLIDASI menjadi arti penting bagi sebuah partai untuk merekatkan kadernya, sehingga kekuatannya semakin besar dalam menghadapi pemilu.

eperti DPD Partai NasDem Bandar Lampung yang akan melakukan konsolidasi di 20 kecamatan yang terdiri dari 126 kelurahan yang ada di kota Tapis Berseri ini pasca-Lebaran hingga November mendatang. Agresi politik ini guna memastikan kemenangan partai besutan Surya Paloh itu pada Pemilu Legislatif 2014. “Selama ini kan kami selalu serangan melalui udara, sekarang sudah waktunya serangan darat dengan melakukan konsolidasi ke 20 kecamatan yang ada di Bandar Lampung,” kata Ketua DPD Partai NasDem Bandar Lampung Fauzan Sibron, Senin (12-8). Konsolidasi pertama akan dimulai di Kecamatan Panjang. Adapun agenda yang akan dilakukan adalah melantik dewan pimpinan ranting (DPRT) hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). “Karena kami juga kan ada pengurus TPS. Mereka akan kami lantik berbarengan dengan DPRT yang ada di kecamatan itu,” ujarnya.



Dalam konsolidasi ini juga, Fauzan melanjutkan, pengurus DPRT akan diberikan penguatan pemahaman tentang visi-misi Partai NasDem. Ketika pemahaman ada, diyakini akan memudahkan setiap kader untuk menyosialisasikan serta mengibarkan panji-panji perjuangan Partai NasDem sampai ke tingkat masyarakat paling bawah. “Harapannya, setiap kader merasa memiliki partai ini dan totalitas menangkan pemilu. Ayo kita bergerak di darat, jangan hanya terlena dengan gerakan udara melalui media. Selama ini mungkin saja ada yang belum tahu visi-misi Partai NasDem,” kata Ketua KNPI Bandar Lampung itu. Mantan Ketua Hipmi Bandar Lampung ini juga menegaskan Partai NasDem ini jangan sampai dipandang sebelah mata. Terlebih, dirinya sudah membangun infrastruktur partai hingga tingkat paling bawah. “DPRT sudah terbentuk semua, masing-masing DPRT beranggotakan 26 orang. Kalikan den-

gan 126 kelurahan yang ada di Bandar Lampung! Artinya, menjadi pemenang tiga besar pemilu sudah ada di depan mata. Tinggal semangat setiap kader saja menggaungkan semangat perubahan kepada seluruh masyarakat,” kata dia. M e n u rut Fauzan, Partai NasDem didirikan sebagai penawar bagi persoalan-persoalan bangsa. Restorasi Partai NasDem adalah memperbaiki hal-hal buruk menjadi baik dalam segala sendi kehidupan. “Tidak hanya berpolitik, tapi kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dari kepurapuraan menjadi keterusterangan. Jangan sampai kita ini munaﬁk, minimal kita merestorasi diri sendiri. Nah, ini yang ingin ditanamkan pada masyarakat, yaitu merestorasi Indonesia dari hal-hal buruk menjadi baik, masa reformasi sudah selesai saat ini adalah masa restorasi,” imbaunya. (EKA SETIAWAN/U1)

BIODATA

Fauzan Sibron Lahir : Bandar Lampung, 14 November 1982 Pekerjaan : Dirut PT F. Syukri Balak Direktur PT Nugraha Adi Taruna Organisasi : Ketua Pembina Hipmi Kota Bandar Lampung Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandar Lampung



CMYK



Orator

9 14 Agustus 2013



Optimistis Menang, Kunci Menjaga Semangat KETUA Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Provinsi Lampung Abdurrachman Sarbini mengatakan semangat harus tetap terjaga dalam melakukan sesuatu, sehingga hasil yang dicapai akan baik dan sesuai yang ditargetkan.

Abdurrachman Sarbini Lahir Pekerjaan Istri

: Menggala, 17 Agustus 1957 : Ketua DPW PAN Lampung : Sri Adiyati Rachman

arapannya, kader partai besutan Amien Rais ini terus bekerja dan bekerja. Alasannya, selain sudah menjadi komitmen bahwa PAN merakyat, sekaligus guna mewujudkan target dua digit PAN pada Pemilu 2014. “Saya terus ajak teman-teman hingga level pengurus ranting dan kader setempat bekerja, bekerja, dan bekerja hingga benar-benar PAN merakyat. Makanya, saya optimistis dengan target dua digit pada pemilu mendatang,” kata mantan Bupati Tulangbawang dua periode itu. Meski elektabilitas PAN Lampung membanggakan menurut kata Mance, sapaan akrab Abdurrachman Sarbini, pihaknya bukan malah terlena. Sebagai orang yang mengemban amanah PAN di Lampung, dirinya terus menjadwalkan berbagai aktivitas yang diyakini akan terus membuat PAN merakyat. Kemudian untuk menjaga kepercayaan masyarakat pihaknya juga sangat selektif dalam merekrut caleg. “Bukan saja para caleg sekadar orang yang mau, tapi kita sangat selektif. Ini penting agar setelah terpilih benar-benar bisa amanah seperti yang diharapkan rakyat,” ujar dia. Mance juga memastikan partainya sangat menghargai perempuan, sehingga dia memastikan dalam pencalegan PAN saat ini telah memene-

hui kuota perempuan. “Malah kuota perempuan yang jadi caleg PAN sudah overtarget, jadi sudah tidak ada lagi masalah,” katanya. Terkait Pilgub Lampung, Mance memastikan partainya solid memenangkan pasangan calon gubernur Herman H.NZainudin Hasan (Manzada). Ayah dari Bupati Pesawaran Aries Sandi itu yakin calon yang diusung partainya akan menang meskipun modal terbatas. Dia mengakui pertarungan Pemilihan Gubernur Lampung diikuti calon yang memiliki ﬁnansial yang kuat. “Oh, silakan saja, PAN tidak takut mau dia punya uang banyak, bagi-bagi sembako, PAN tidak akan goyah,” kata Mance. Mance mengatakan jaringan PAN di Lampung kuat terstruktur hingga ranting. Jika mesin partai bergerak, dapat dipastikan Manzada menang. “Kami punya 16 ribu kader, masingmasing di tingkat ranting ada 12. Kalikan saja dengan istri, anak-anak, serta keluarga besarnya. Sudah selesailah itu, menang Manzada,” ujarnya. Mengenai amunisi calon lainnya untuk menarik suara, Mance mengatakan dirinya tidak mengkhawatirkan adanya politik uang. “Silakan saja yang mau melakukan serangan fajar, serangan matahari jauh lebih terang,” kata dia. (U1)



CMYK

Pilar



10 14 Agustus 2013



Silaturahmi Jadi Wahana Jaring Aspirasi Umat SILATURAHMI penting dilakukan untuk membangun kekuatan bangsa dan berpolitik. Semakin kurang silaturahmi, semakin lemah kekuatan bangsa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pekan lalu. Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, mengatakan ulama sejak dulu mengajarkan pentingnya bersilaturahmi.

engan demikian, perbedaan pendapat antarkelompok atau golongan bukalah menjadi pemecah bangsa. “Dengan bersilaturahmi, perbedaan pendapat tidak pernah menjadi bencana. Beda dengan zaman sekarang,” ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini. Muhaimin berharap perayaan Idulﬁtri bisa menjadi titik tolak untuk mempererat tali silaturahmi di kalangan umat Islam dan elemen bangsa lainnya. Sebab, kiprah politik islami kini mulai turun disebabkan kurangnya jalinan silaturahmi. “Juga menjadi titik tolak membangun kekuatan politik Islam yang semakin lama tergerus. Silaturahmi harus menjadi tradisi dan kultur kekuatan politik Islam agar bisa bertahan dan berkiprah membangun bangsa. Menurunnya kiprah politik Islam karena melemahnya silaturahmi,” katanya. Dari jalinan silaturahmi itu, akan banyak didapat, salah satunya menjaring aspirasi umat sehingga PKB dapat dipercaya. Apalagi, PKB menargetkan menang di sejumlah basis nahdliyin seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. “Dengan menguasai wilayah Jawa Barat dan Banten, dipastikan PKB akan menang pada Pemilu 2014,” kata Muhaimin. Menurut Muhaimin, salah satu upaya silaturahmi juga didalkukan dalam safari Ramadan DPP PKB. Selain menjalin keakraban antarkader PKB, juga membangun semangat keindonesiaan untuk lebih memajukan bangsa Indonesia ke depan. Rhoma Irama yang disebut-sebut akan diusung



PKB sebagai calon presiden m e n ya p a warga Karawang dengan menyanyikan beberapa lagu. “Dengan masuknya Rhoma Irama sebagai kader, PKB diharapkan mampu memenangkan Pemilu 2014,” kata Muhaimin. Ketua DPC PKB Karawang Ahmad Zamaksyari mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenangkan partai yang dipimpinnya di Karawang. Untuk mewujudkan kemenangan itu, ia bersama jajaran pengurus PKB Karawang terus melakukan kerja-kerja partai dengan turun langsung ke lapangan. Selain itu, PKB juga membantu para kadernya yang menjadi caleg dengan membuatkan bendera, poster, dan alat peraga kampanye lainnya. “Dengan adanya bantuan itu, diharapkan kerja-kerja politik para caleg bisa berjalan maksimal dan mampu menjadi motivasi untuk memenangkan PKB di Karawang,” katanya. Pada bagian lain, Raja Dangdut Rhoma Irama masih berambisi untuk menduduki kursi RI-1. Bahkan, Rhoma percaya dirinya akan didukung penuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai presiden. “Saya telah berkomunikasi dengan PKB dan hasilnya kita memiliki persepsi yang sama dengan Indonesia,” kata Rhoma saat ditanya perihal pencapresannya. (U1)



CMYK



Jejak

11 14 Agustus 2013



Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Politikus Ningrat Pengawal Kedaulatan Bangsa

Sri Sultan Hamengkubuwono IX

ia lahir pada masa pemerintahan Belanda di Ngayogyakarta Hadiningrat (sekarang Yogyakarta) pada 12 April 1912 dengan nama Bendoro Raden Mas Dorodjatun di Ngasem. Sebagai keturunan langsung dari Sultan, dia diangkat menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta ke-9 mulai 18 Maret 1940 sampai menghembuskan napas terakhirnya di usia 76 tahun pada 2 Oktober 1988 di Amerika. Saat itu ia diberi gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati-ingNgalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sanga. Di bawah pimpinan Hamengkubuwono IX inilah Yogyakarta banyak mengalami perubahan. Ia sangat berani dan dengan tegas menentang kaum penjajah. Ia bersemangat memperjuangkan nasib rakyat Yogyakarta agar meraih otonomi sendiri. Empat tahun waktunya dihabiskan untuk bernegosiasi dengan Lucien Adam, selaku diplomat senior Belanda. Kemudian, di masa penjajahan Jepang, ia berada paling depan dalam menolak pengiriman romusa yang mengadakan proyek lokal saluran irigasi selokan Mataram. Hamengkubuwono IX yang jengah terhadap intimidasi haus akan kemerdekaan. Ia lantas mendorong Pemerintah RI agar bisa merdeka dan memberi status istimewa bagi Yogyakarta. Perjuangannya bersama Paku Alam VII menjadi penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia pun terwujud. Ia diangkat menjadi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta per-

SRI Sultan Hamengkubuwono IX adalah anak kesembilan dari Sultan Hamengkubuwono VIII dengan R.A. Kustilah/K.R.A. Adipati Anum Amangku Negara/Kanjeng Alit. tama oleh Presiden Soekarno, tepat di Hari Proklamasi pada 17 Agustus 1945. Jabatan itu diembannya hingga akhir hayat, yang dibantu Paku Alam VII selaku pejabat gubernur. Mulai 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947, Hamengkubuwono IX dipercaya untuk menjabat sebagai menteri negara pada Kabinet Sjahrir III. Ia diangkat lagi dalam Kabinet Amir

Sjarifuddin I dan II pada 3 Juli 1947— 11 November 1947, yang dilanjutkan hingga 28 Januari 1948. Pada masa ini, Jakarta dikuasai Belanda dalam agresi militer Belanda I yang dilaksanakan pada 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947, Hamengkubuwono IX mengajak Presiden untuk memimpin Indonesia dari Yogyakarta. Jabatan di kementerian terus dipercayakan kepadanya. Dari Menteri Pertahanan/Koordinator Keamanan Dalam Negeri pada Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949—20 Desember 1949) dan Menteri Pertahanan pada masa RIS (20 Desember 1949—6 September 1950). Setelah itu, dalam Kabinet Natsir (6 September 1950—27 April 1951), ia diangkat menjadi wakil perdana menteri Indonesia menggantikan

Abdul Hakim. Konsentrasi Hamengkubuwono IX tidak hanya pada kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Di bidang pendidikan, Sultan yang pernah mencicipi bangku Frobel School (setara TK) asuhan Juffrouw Willer di Bintaran Kidul, Eerste Europese Lagere School (1925), Hogere Burger School (HBS, setingkat SMP dan SMU) di Semarang dan Band-

ung (1931), serta Rijkuniversiteit Leiden Jurusan Indologie (ilmu tentang Indonesia) kemudian ekonomi ini juga sangat menaruh perhatian. Gagas UGM Dia juga disebut-sebut sebagai salah satu founding father Universitas Gadjah Mada sejak mulai pendirian Balai Perguruan Tinggi UGM pada 17 Februari 1946 sampai pendirian UGM pada 19 Desember 1949, hingga berubah menjadi Universitiet Negeri Gadjah Mada sampai menjadi Universitas Gadjah Mada di tahun 1954. Atas usahanya, ia dipilih menjadi ketua dewan kurator UGM tahun 1951. Di bidang olahraga, mantan Ketua Dewan Pariwisata Indone-

sia (1956) dan mantan delegasi Indonesia di PBB urusan pariwisata (1963 dan 1968) ini dipercaya menjadi ketua Federasi ASEAN Games (1958) dan ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 1968. Pengalaman dan kecerdasannya juga dimanfaatkan secara penuh di bidang ekonomi ketika kembali di kementerian menjadi menteri/ ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada 5 Juli 1959 dan wakil perdana menteri bidang ekonomi, 11 pada Maret 1966. Hamengkubuwono IX yang juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (1968), dipilih untuk mendampingi Presiden Soeharto sebagai wakil presiden RI ke-2 menggantikan Mohammad Hatta pada 24 Maret 1973—23 Maret 1978. Jabatan itu dilanjutkan Adam Malik di periode berikutnya. Dalam kehidupan pribadinya, Hamengkubuwono IX tercatat pernah lima kali menikah. Istri pertamanya adalah B.R.A. Pintakapurnama/K.R.A. Pintakapurnama pada 1940. Kemudian, R.A. Siti Kustina/B.R.A. Windyaningrum/K.R.A. Widyaningrum/Ray Adipati Anum, putri R.W. Purwowinoto pada 1943. Ketiga, Raden Gledegan Ranasaputra/K.R.A. Astungkara, putri Raden Lurah Ranasaputra dan Sujira Sutiyati Ymi Salatun di tahun 1948. Keempat, K.R.A. Ciptamurti dan yang terakhir Norma Musa/K.R.A. Nindakirana, putri Handaru Widarna pada 1976. Dari pernikahan itu, Hamengkubuwono IX dikaruniai 15 putra dan 7 putri. (U1)



Luber

12 14 Agustus 2013

Pelaksanaan Teknis

Pemilu Legislatif (2) SESUAI aturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU), pelaksanaan pemilu legislatif berpatokan pada PKPU No. 13/2013 sebagai revisi atas PKPU No. 7/2013. Salah satu bunyinya adalah sebagai berikut. 19. Partai politik peserta pemilu, selanjutnya disebut partai politik, adalah peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 2014 sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 2014, dan partai politik lokal Aceh untuk pemilu anggota DPRA dan DPRK di Provinsi Aceh sebagaimana ditetapkan dalam keputusan KIP Aceh tentang penetapan partai politik lokal sebagai peserta pemilu anggota DPRA dan DPRDK 2014. 20. Pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai anggaran dasar (ad) dan anggaran rumah tangga (ART) partai politik yang bersangkutan. 21. Badan usaha milik negara, selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 22. Badan usaha milik daerah, selanjutnya disebut BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 23. Daftar calon sementara anggota DPR, daftar calon sementara anggota DPRD provinsi, dan daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota, selanjutnya disebut DCS anggota DPR, DCS anggota DPRD provinsi, dan DCS anggota DPRD kabupaten/kota adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut partai politik, nama partai politik, tanda gambar partai politik, nomor urut calon, pasfoto calon, nama lengkap, jenis kelamin, dan kabupaten/ kota atau kecamatan tempat tinggal calon. 24. Daftar calon tetap anggota DPR, daftar calon tetap anggota DPRD provinsi, dan

daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota, selanjutnya disebut DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut partai politik, nama partai politik, tanda gambar partai politik, nomor urut bakal calon, pas foto bakal calon, nama lengkap bakal calon, jenis kelamin, dan kabupaten/ kota atau kecamatan tempat tinggal calon. 25. Daftar calon sementara hasil perbaikan anggota DPR, daftar calon sementara hasil perbaikan anggota DPRD provinsi, dan daftar calon sementara hasil perbaikan anggota DPRD kabupaten/kota, selanjutnya disebut DCSHP anggota DPR, DCSHP anggota DPRD provinsi, dan DCSHP anggota DPRD kabupaten/kota adalah daftar calon sementara hasil perbaikan yang memuat nomor urut parpol, nama parpol, tanda gambar parpol, nomor urut calon, pasfoto calon, nama lengkap, jenis kelamin, dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon. 26. Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. 27. Petugas penghubung adalah pengurus partai politik yang bertugas sebagai penghubung antara partai politik dan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam proses verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon, penyusunan dan penetapan DCS, pengajuan pengganti bakal calon, penyusunan dan penetapan DCSHP, serta penyusunan dan penetapan DCT anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 28. Sinkronisasi daftar bakal calon adalah pencocokan dan pemeriksaan data daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (model BA) untuk mengetahui pengajuan bakal calon oleh DPP/DPW/DPD/DPC partai politik pada lebih dari satu lembaga perwakilan

dan/atau lebih dari satu daerah pemilihan serta pengajuan bakal calon oleh lebih dari satu partai politik. 29. Sistem informasi pencalonan adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis website untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam melakukan veriﬁkasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 30. Ijazah atau surat tanda tamat belajar, selanjutnya disebut STTB, adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional. 31. Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional. 32. Hari adalah hari kalender. 

Jeda

13 14 Agustus 2013

Liberalisasi Politik Jadi Tantangan Demokrasi Pancasila LIBERALISASI politik yang dilakukan kaum reformis berhasil memunculkan berbagai kekuatan politik yang ada di Republik Indonesia. Dari politikus idealis hingga politikus oportunis berhasil mengekspresikan ide politik demi posisi di pemerintahan.

erubahan baru yang mengalihkan aliran dana dari kroni-kroni Soeharto berubah memunculkan lebih banyak raja-raja baru. Penguasa betul-betul membagi habis jatah rakyat demi kemunculan raja-raja baru tanpa idealisme dan empati. Awalnya, liberalisasi politik berhasil memunculkan harapan nisbi bagi kaum idealis, baik nasionalis, marxism, maupun Islam. Mereka bebas membentuk partai tanpa syarat-syarat ketat, tetapi pada akhirnya euforia tersebut hilang. Mereka kaum idealis itu lupa liberalisasi yang ada adalah liberalisasi gaya Amerika, liberal kapitalisme. Idealisme yang dapat diterima adalah yang berdasarkan kapitalisme. Paradigma yang harus dimunculkan adalah untung-

rugi, kekuatan uang. Masa sekarang ini pun sistem politik Indonesia masih mengalami krisis yang memprihatinkan. Pascareformasi yang harapannya akan ada format baru bagi dunia politik ternyata mengalami kebuntuan. Hal ini dapat dilihat dari partai politik yang menjadi bangunan dasar demokrasi belum mampu untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Perubahan yang terlihat hanyalah pada kuantitas partai, tetapi masih menggunakan pola lama. Artinya, belum ada

perubahan yang mendasar dari reformasi yang dicitacitakan. Sistem politik ini merupakan bagian dari sebuah sistem yang besar sehingga hal ini berimbas pada sektor yang lain, seperti sebuah virus yang menjangkiti sebuah bangsa. Sebab itu, diperlukan seorang dokter dengan jarum suntik di tangannya untuk menyembuhkan bangsa ini. Jarum suntik ini adalah pendidikan politik yang merata karena partisipasi politik masyarakat belumlah cukup. Untuk itu, dibutuhkan teropong yang lebih besar buat melihat masalah yang hadir. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi demokrasi Pancasila. Untuk itu, lembaga yang dulunya tertinggi negara, yakni MPR menggagas kebangkitan empat pilar bangsa salah satunya Pancasila. Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto meminta umat Islam Indonesia menjadikan Idulﬁtri sebagai momentum pengamalan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan

sehari-hari. Menurut Sidarto, empat pilar kebangsaan merupakan fitrah bangsa Indonesia. “Mari kita jadikan momentum Idulfitri untuk kembali kepada fitrah kebangsaan Indonesia empat pilar sebagai rumah bangsa,” kata Sidarto. Sidarto menyatakan empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan tali perekat yang menyatukan bangsa Indonesia. Bangsa ini, menurutnya, akan mencapai tujuan kemerdekaan bila setiap komponen mengamalkan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. “Demi Indonesia ke depan yang lebih baik,” ujarnya. Mantan ajudan Presiden Soekarno yang kini menjabat Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan ini menyatakan empat pilar kebangsaan dilahirkan para pendiri bangsa. Dia berharap bangsa ini menjaga warisan para pendiri bangsa tersebut. “Kita perlu kawal dan jaga bersama demi kelestarian dan kejayaan NKRI ke depan,” kata dia. (U1)



Jeda 



CMYK

14 14 Agustus 2013

Reformasi, Sebuah Fase

Transisi tanpa Tujuan PASCARUNTUHNYA rezim politik Orde Baru Suharto yang otoriter pada 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Sebuah era segalanya berjalan seperti masa transisi dari otoritarianisme entah menuju ke mana.



aat itu, setiap kal a n g a n menuntut kembali hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun dikerangkeng oleh negara. Konsekuensi dari liberalisasi politik ditandai dengan terjadinya ledakan partisipasi politik. Ledakan ini terjadi dalam bentuk yang beragam. Pada tataran akar rumput (grass root), ledakan partisipasi politik banyak mengambil bentuk huru-hara, kekerasan massa, amuk massa, atau praktik penjarahan kolektif. Sementara ledakan partisipasi politik di kalangan elite politik ditandai dengan maraknya pendirian partai politik. Sebagai perwujudan dari ledakan partisipasi politik itu, para elite politik berlomba-lomba mendirikan kembali partai politik, sehingga jumlah partai politik banyak. Klimaks dari pendirian partai politik adalah diselenggarakannya Pemilu 1999. Inilah pemilu pertama pasca-Orde Baru dan pemilu kedua setelah Pemilu 1955, yang

oleh para pengamat asing disebut sebagai pemilu paling bersih. Pemilu 1999 juga dijadikan tonggak awal reformasi. Sebagai orde transisi politik di Indonesia, sistem politik Indonesia pada masa reformasi dianggap sebagai sistem politik yang juga bersifat transisi. Pertanyaan mendasar kemudian adalah sampai kapan sistem politik Indonesia berkutat pada tataran transisi? Keran demokrasi yang tertutup rapat selama 32 tahun berimbas pada meledaknya partisipasi politik. Ini bukanlah hal yang mengejutkan karena banyak kalangan yang telah memperhitungkan sebelumnya. Sebuah sistem politik yang sangat akut ini sedang mencari format terbaik guna terciptanya sebuah sistem yang sehat, sehingga proses yang berjalan merupakan transformasi nilai-nilai kemanusiaan. Bukan berarti menaﬁkan bahwa akan ada benturan kepentingan di dalamnya atau doa-doa tidak berakomodasi sepenuhnya akibat begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi pengemis akibat keganasan sebuah rezim yang menyulam

lidah-lidah rakyat dengan benang sutra. Reformasi yang terjadi pun adalah sebuah negosiasi kekuasaan elite lama yang merasa kecewa atas seniornya, sehingga regulasi yang berjalan harus dibayar dengan kelaparan di berbagai daerah. Perubahan adalah sebuah keniscayaan, reformasi yang terjadi juga sebuah keniscayaan yang tidak pernah diharapkan akan seperti ini, masyarakat pun kecewa dengan hal ini dan merasa sakit. Sebagai salah satu bagian dari sebuah sistem politik, yang hadir adalah sebuah sistem politik yang tidak lagi menarik. Transformasi nilai yang saya maksud di atas tadi adalah puncak tertinggi nilainilai universal, yaitu ﬁlsafat politik. Filsafat politik sebagai nilai-nilai universal adalah konstitusi tertinggi kemanusiaan yang membawa kita pada kemakmuran bersama. Jika mencoba membawanya pada realitas politik, harus ada sebuah kedinamisan dan keadilan pengetahuan atau yang dibahasakan oleh Muhammad Hatta pendidikan politik guna pencapaian cita-cita ﬁlsafat politik. (U1)



CMYK



Geliat Ridho Berbakti

15 14 Agustus 2013



Tim Pemenangan

Makin Gencar Sosialisasi

SOSIALISASI untuk pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, makin gencar dilakukan.

idak hanya dari mesin parpol pendukung, sosialisasi pasangan Ridho Berbakti ini juga dilakukan oleh tim keluarga dan tim sukarelawan. Tagline “Muda Pilih Ridho, Tua Pilih Bachtiar” pun membumi di Sai Bumi Ruwa Jurai. Tagline yang sederhana tetapi bermakna tersebut dicetuskan cawagub Bachtiar Basri saat Bupati Tulangbawang Barat itu menghadiri buka puasa bersama sekaligus silaturahmi dengan tokoh masyarakat di Lampung Timur, beberapa waktu lalu. Dalam beberapa kesempatan, Bachtiar mengajak para tokoh untuk mendukung dirinya dan Ridho. “Jika ingin memilih yang muda, pilih Mas Ridho. Jika ingin pilih yang tua, pilih Bang Bachtiar,” kata Bachtiar. Terpisah, Pembina Comunitas Muda Pendukung Mas Ridho (Commer), Nadirsyah, kepada koran ini mengatakan Commer terus bergerak untuk memenangkan pasangan Ridho Berbakti. Berbagai kegitan pun terus dilakukan komunitas yang digawangi Kiki (vokalis The Votter) itu.

“Ya, mulai dari kegitan buka puasa bareng sampai ke diskusi-diskusi pemuda dilakukan Commer,” kata Nadirsyah pekan lalu. Dia mengatakan Commer sudah terbentuk di kabupaten/kota seLampung. Namun, yang sudah aktif bergerak saat ini di Bandar Lampung, Tanggamus, Tuba, Lamsel, dan Pesawaran. “Sementara ini kamu fokus menyosialisasikan Mas Ridho. Tidak kenal maka tidak syang, kami mengenalkan Mas Ridho kepada masyarakat. Misalnya, siapa dia, bagaimana latar belakangnya, pendidikan dia, dan lain-lain.” Dirinya menilai Ridho adalah sosok pemimpin muda yang mumpuni dan memiliki kapasitas dan kemampuan yang

tidak diragukan lagi dalam memimpin. “Alhamdulillah sambutan masyarakat sangat baik. Ridho diterima semua kalangan. Dalam satu bulan anggota kami terus bertambah. Satu bulan terahir data yang masuk mencapai 10 ribu orang, itu baru satu bulan,” ujar dia. Target Commer ialah mengajak semua pemuda di Lampung untuk samasama terlibat dalam pembangunan Lampung ke depan bersama Ridho. “Ya, Mas Ridho menjanjikan akan melibatkan kaum muda dalam pembangunan, jika dirinya mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin Lampung, walaupun sebenarnya Ridho tidak pernah mendikotomikan antara yang tua dan yang muda.” Pasangan Ridho Berbakti, ujar Kiki, adalah pasangan cagub-cawagub yang bersih dan bebas dari beban dosa masa lalu. Sebab, Ridho adalah politikus muda, yang bisa dikatakan perawan di kancah perpolitikan dan bebas korupsi. Begitupun Bachtiar adalah pemenang Pemilukada Tulangbawang Barat yang terbilang sukses membawa perubahan di daerah otonomi baru tersebut. “Saya meyakini teman-teman memiliki alasan yang kuat untuk memenangkan Ridho. Ridho terbaik di antara yang baik, dia bebas beban dosa masa lalu. Kalau boleh saya sebut, dia adalah perawan politik,” ujar dia. Ia menambahkan ke depan Commer tidak hanya menjadi gerakan pemenangan, karena pihaknya berencana anak muda Lampung selalu positif thinking dan punya visi dan misi yang sama untuk Lampung lebih maju. (U10)



CMYK

Geliat Ridho Berbakti

16 14 Agustus 2013



Halalbihalal Perkuat Silaturahmi Masyarakat WARGA dan sejumlah tim pemenangan menyambangi calon gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, di kediaman pribadinya yang terletak di Villa Citra, Bandar Lampung, Senin (12-8).

cara itu juga sekaligus halalbihalal antartim pemenangan dengan calon gubernur dan wakil gubernur. Kedatangan mereka ini guna menunjukkan eksistensi dan komitmennya untuk memenangkan calon gubernur berjargon Ridho Berbakti itu. Pada kesempatan itu, Ridho Ficardo meminta kepada semua tim pemenangannya untuk terus tingkatkan komunikasi dengan masyarakat. Tidak kalah pentingnya menekankan tim pemenangan senantiasa bersosialisasi dengan cara yang santun, juga tidak terpancing dengan rumor-rumor yang tidak konstruktif bagi penumbuhkembangan kedewasaan demokrasi. “Saya ingin semua bergerak dengan semangat mendidik. Jangan pergunakan cara-cara kotor, seperti menyerang atau menjelekjelekkan pasangan lain. Lakukan



pendekatan kepada masyarakat dengan cara yang santun. Biarkan saja jika ada yang menjelekjelekkan, kita jawab dengan kerja untuk masyarakat,” kata Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Lampung itu. Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad mengatakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Ridho Ficardo itu menyimpulkan bahwa setiap tim sukses harus terus meningkatkan komunikasi dengan rakyat, dengan cara yang santun serta tidak mudah terancing akan rumor-rumor yang tidak konstruktif bagi penumbuhkembangan kedewasaan demokrasi rakyat. “Ketua (Ridho) tadi mengimbau agar seluruh tim pemenanganya lebih intens komunikasi ke masyarakat dengan cara yang santun dan tidak mudah terprovokasi politik hitam dari oknumoknum yang ingin merusak cara berdemokrasi rakyat,” ujar dia. Kemudian, kata Fajar, Ketua DPD Partai Demokrat Lampung itu juga meminta setiap tim pemenangannya untuk bersosialisasi dengan cara yang baik, bermartabat, dan bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, di setiap sosialisasi juga harus didominasi pada silaturahmi antarwarga dengan cagub dari partai Demokrat itu. “Di semua kabupaten/kota saat ini telah tersusun jadwal untuk pasangan ini bertemu dan dialog dengan rakyat. Ridho sendiri ingin

selalu menyerap aspirasi rakyat secara langsung karena dia ingin nantinya bisa langsung menggelontorkan program-program yang memang dibutuhkan oleh rakyat,” kata dia. Semangat tiada hari tanpa menyapa rakyat itu menguat dalam pertemuan Ridho dengan be berapa tim suksesnya, kemarin siang. “Ya, saya melihat semangat tim pemenangan luar biasa. Ke depan agenda yang disiapkan makin semarak. Ridho langsung memimpin rapat koordinasi tim pemenangan juga selalu menekankan agar semua bekerja dengan santun,” kata Fajar. (U10)



CMYK

