VOTING, Edisi XIV, 18-24 september 2013



 16 Halaman l Edisi XIV/18 - 24 September 2013



7 l Beragam Upaya Mendiskreditkan Perempuan

T E R U J I T E P E R C AYA

Data Pemilih Meragukan



SALAH satu parameter sukses penyelenggaraan pesta demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat. Sebab, hal itu akan menjadi bukti legitimasi dari wakil rakyat yang terpilih nantinya, selain juga kekhawatiran adanya permainan para aktor politik.

K

urang dari satu tahun digelarnya Pemilu 2014, ternyata diketahui data pemilih tetap (DPT) bermasalah. Masih ada pemilih ganda, pemilih di bawah umur, bahkan ada aparat keamanan seperti polisi masuk DPT. Hal itu membuat banyak spekulasi terkait kinerja pemerintah, terutama yang menangani data kependudukan.

Padahal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menangani pendataan mengaku telah menggunakan sistem mutakhir, yakni menggunakan database kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Kemendagri pun menjamin hampir semua masyarakat terdata dalam mesin yang dijalankan

 FERIAL

operator khusus itu. Data itulah yang kemudian dituangkan menjadi data pemilih sementara (DPS) untuk diolah menjadi DPT. Namun, lacurnya data masih saja bermasalah. Menurut komisioner KPU Pusat, Hadar Nafis Gumay, data itu jangan dipaksakan semua pemilih dari data kependudukan.

Untuk itu, KPU membuat daftar pemilih untuk mengonkretkan sesuai kenyataan yang lebih mutakhir dalam bentuk TPS–TPS. “Kalau ada perbedaaan (data pemerintah dan KPU, red) itu hal yang logis. Semestinya saling mengisi,” katanya.

Terkait masalah DPT di Lampung, komisioner KPU setempat, Firman

Seponada, mengatakan pihaknya menindaklanjuti setiap temuan yang dilaporkan secara tertulis.

“Kalau laporan tertulis, sudah kami tanggapi dan langsung dibenahi.

Parpol dan masyarakat umum juga boleh melaporkan secara tertulis kalau ada temuan.”

Ia menambahkan KPU masih akan menerima laporan data pemilih hingga 11 Oktober. Hal ini berdasar surat edaran KPU Pusat untuk memperpanjang masa perbaikan DPT hingga satu bulan sejak pleno penetapan. (CR2/CR11/U1)











CMYK

Interupsi

l

2 18 September 2013



Memilih yang Tak Pantas Dipilih PEMILIHAN anggota legislatif belum dimulai. Saat ini calon wakil rakyat yang akan duduk di DPRD II, DPRD I, dan DPD, dan DPR RI baru mulai menyosialisasikan diri dengan tujuan pemilih mengetahui sosok yang akan dipilihnya.

M

enengok ke belakang, beberapa tahun lalu, tepatnya 2010, Lampung Post meluncurkan buku 550 Wakil Rakyat Lampung. Sebuah buku yang dianggap fenomenal mengingat hampir tak pernah tebersit di pikiran beberapa pihak mendokumentasikan janjijanji manis wakil rakyat yang terpilih hasil Pemilu Legislatif 2009.

Namun, Lampung Post dengan segenap daya dan upaya mewujudkan buku itu.

Tujuannya, agar anggota Dewan terpilih benar-benarnya menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat Lampung dan benarbenar memenuhi janji yang terbungkus kata mutiara saat mencalonkan diri.

Hasilnya. Jauh panggang dari api. Satu per satu wakil rakyat yang sudah terpilih menunjukkan watak aslinya. Penipu, pemadat/narkoba, main perempuan/selingkuh, bahkan tak pernah turun melihat langsung konstituennya.

Berapa puluh wakil rakyat Lampung di DPRD II, DPRD I yang terjerembap dalam kubangan dosa, menyakiti hati pemilihnya. Memang tidak semua. Tapi, fakta membuktikan umumnya konstituen merasa tidak diperhatikan. Ujung-ujung



tak mau dikecewakan untuk kesekian kalinya, warga pun mewisuda diri akan memilih calon yang bayar.

Namun, momentum itu dimanfaatkan cantik oleh calon wakil rakyat. Bahkan, pada sebuah pembicaraan off the record dengan seorang calon wakil rakyat, sang caleg mengatakan buat apa pusing-pusing kampanye memperkenalkan diri. Menurut dia, untuk menjadi caleg terpilih, misalnya di DPRD II, hanya membutuhkan suara 2.000 saja.

Dalam kalkulasi yang dipegangnya saat itu, satu suara bisa dibayar Rp50 ribu— Rp100 ribu. Artinya, untuk membeli suara rakyat hanya dibutuhkan uang Rp100 juta—Rp200 juta. Lalu, bagaimana kalau ketahuan Panwaslu kita bermain money politics?

Gampang amat memperdayai hukum.

Dalam uang pecahan Rp50 ribu atau Rp100 ribu, tempelkan kartu nama dan foto kita serta nomor urut yang harus diconteng.

Bila bukti itu diketahui Panswaslu, tinggal bilang, kalau yang menyebarkan itu bukan kita. Mungkin saja calon lain yang akan membuat fitnah. Karena, percetakan mana pun bisa mencetak kartu nama

indeks : LAPORAN UTAMA DPT Harus Direvisi . . .

PEREMPUAN Saatnya Perempuan. . .

ORATOR Bangun Sinergi DPD-Pemda . . .

4

PILAR

Konvensi untuk Mengembalikan. . .

6

9

JEJAK Pembelajar Politik yang Nekat. . .

JEDA Prinsip dan Implementasi . . .

10

11 14

Lukman Hakim Wartawan Lampung Post

sama persis yang kita buat.

Oalah...hasilnya benar-benar menakjubkan. Lagi-lagi warga diperdaya.

Setelah jadi anggota legislatif, bagaimana mengumpulkan uang yang sudah dikeluarkan untuk money politics. Lima tahun kemudian, gunakan uang korupsi, uang proyek, dan uang hantu belau lainnya itu untuk modal pemilu legislatif berikutnya.

Akhirnya, rakyat memang harus memilih wakil rakyat yang tak pantas dipilih. 

T E R U J I T E P E R C AYA

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto.

Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya.

Wakil Pemimpin Umum: Djadjat Sudradjat (Nonaktif).

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi.

Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono.

Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong.

Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto.

Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti.

Sekretaris Redaksi: M. Natsir.

Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi.

Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Vera Aglisa.

Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Delima Napitupulu, Ricky P Marly, Fathul Mu’in.

LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto.

Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman.

CONTENT ENRICHMENT Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil.

Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin.

Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Nani Hasnia.

Desain Grafis Redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi.

Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono.

Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi).

Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com.

Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074.

Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113.

Penerbit: PT Masa Kini Mandiri.

SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986.

Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan.

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.





CMYK







Laporan Utama

l

3 18 September 2013



Jangan Paksakan yang Ada di DP4

Hadar Nafis Gumay Komisioner KPU Pusat

DALAM rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR, Mendagri, dan KPU pekan lalu, rapat memutuskan memberi kesempatan kepada KPU untuk melakukan penyandingan data pemilih yang mereka miliki dengan DP4 yang dibuat Kemendagri. KPU diberi waktu selama 30 hari untuk melakukannya.

Bagaimana tanggpan KPU terhadap hal–hal yang berkaitan dengan kisruhnya daftar pemilih dan hasil RDP? Berikut pendapat komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13–8).

Bagaimana tanggapan Anda atas hasil rapat dengar pendapat tersebut?

Silakan dibersihkan saja nanti ditetapkan ulang. Daerah yang belum silakan saja lakukan pertemuan hari ini, (Jumat, 12 September). Gunakan pertemuan itu untuk membahas DPT. Silakan masyarakat melihat dan berikan masukan, menuju tiga puluh hari ke depan. Bereskan kalau masih ada yang belum bersih, kemudian baru ditetapkan.

Saran Kemendagri harus sesuai dengan DP4?

Jangan dipaksakan kalau apa yang ada di DP4 itulah yang ada di lapangan sebagai pemilih, maka buat apa kita bikin daftar pemilih. Daftar pemilih itu untuk mengonkretkan sesuai kenyataan yang lebih mutakhir dalam bentuk TPS–TPS. Dia data per daerah, itu yang harus memahaminya. Kalau ada perbedaaan hal yang logis. Itu semestinya saling mengisi.

Kendala apa sih Pak, ada tiga provinsi?

Tidak semuanya sekarang dikasih ruang untuk diperiksa kembali. Kalau bersih betul ditetapkan lagi. Kalau belum hari ini, tidak usah ditetapkan tidak apa–apa, pertemuannya enggak usah dibatalin. Untuk membahas membersihkan nanti kerjalah, kan masih kelihatan data–data yang belum bersih. Itu kesempatan yang baik untuk membersihkan datanya. (HES/U1)

Saya ‘Confident’, Data Kami Valid DAFTAR penduduk potensial pemilih pemilu (DP4 )yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi persoalan ketika KPU mengatakan bermasalah sehingga KPU tidak dapat menggunakannya sebagai basis menentukan pemilih.

Namun, Mendagri Gamawan Fauzi berkukuh data mereka valid. Sesuai UU, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menyandingkan DPT yang mereka gunakan dengan DP4 tersebut.

Gamawan Fauzi bahkan meminta pers untuk mempertanyakan kinerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih yang masuk daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP). Termasuk di dalamnya mekanisme yang mereka gunakan apakah by name, by address, sekadar mendata ulang, atau mencocokkan dan lainlain.

Kemendagri menduga KPU tidak memakai DP4 sebagai basis menentukan pemilih seperti yang diperintah Undang-Undang Pemilu. “Kami sangat yakin, sangat confident data kami valid 90 persen,” tegas Gamawan di Jakarta, Jumat (13-8) lalu.

KPU bisa saja mempertanyakan, tetapi ia tak yakin bila KPU menilai DP4 amburadul. “Enggak ada KPU bilang amburadul. Jangan adu saya dengan KPU dong. Sekarang wartawan nilai sendiri siapa yang amburadul,” katanya.

Menurut Gamawan, membuat DPT merupakan tugas Kemendagri. Mereka melakukan dengan sistem dan teknis sedemikian rupa yang sangat dapat dipertanggungjawabakan kebenarannya, dan sangat kecil kemungkinan terjadi kesalahan seperti ganda dan usia di bawah umur. Alat atau mesin yang digunakan dalam perekaman data yang menggunakan irish dan sidik jari akan otomatis menolak jika terjadi ganda.

Kesalahan itu sudah dibersihkan sebelum DP4 dinyatakan final/tunggal. “Dari jutaan ada 5.000, misalnya, yang tak sama bisa saja. Makanya ada penambahan atau pengurangan. Dan itu tugas pantarlih,” katanya.

Menurut Gamawan, seharusnya ketika ingin memutakhirkan data pemilih, KPU menyandingkan data yang diberikan pemerintah melalui DP4. Apalagi DP4 ini sudah ada di level kabupaten/kota dan KPU setempat tinggal menyandingkannya penyusunan DPSHP. (HES/U1)

Gamawan Fauzi Menteri Dalam Negeri









Laporan Utama

l

4 18 September 2013

DPT Harus Direvisi hingga Valid “S

MESKIPUN sudah ditetapkan dalam rapat pleno, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus merevisi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014. Perbaikan DPT perlu segera dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

eharusnya DPT tidak bisa diubah, tapi data yang bermasalah luar biasa banyaknya. DPT Lampung tetap harus direvisi. Kami sudah konsultasikan ini ke Bawaslu Pusat,” kata Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin.

Dalam penelusuran Bawaslu, ada 250 ribu data pemilih bermasalah di Lampung, meliputi warga yang belum cukup umur masuk mata pilih, warga yang sudah meninggal dunia, warga yang tidak berdomisili di Lampung, dan TNI/Polri. Bawaslu sedang menunggu DPT yang sudah diplenokan oleh KPU kabupaten/kota.

“Kami tunggu DPT sampai besok (hari ini, red) karena banyak KPU daerah banyak yang belum menyerahkan ke Panwaslu,” ujarnya.

Nazarudin berharap KPU Lampung melakukan supervisi yang baik kepada KPU 14 kabupaten/ kota. Pasalnya, kinerja KPU yang tidak teliti dan asal-asalan kelak bisa berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi.

“KPU provinsi memiliki tanggung jawab supervisi sehingga mereka juga harus bertanggung jawab atas kisruh DPT ini,” katanya.

Hal itu langsung ditanggapi KPU Lampung. Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih Firman Seponada memperkirakan total DPT untuk Pemilu 2014 sebanyak 5,88 juta pemilih. Terkait banyaknya pemilih bermasalah yang masuk daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), menurut Firman, KPU sudah menindaklanjuti setiap temuan yang dilaporkan secara tertulis.

Ia menambahkan KPU masih akan mener-

ima laporan data pemilih hingga 11 Oktober. Hal ini berdasar surat edaran KPU Pusat untuk memperpanjang masa perbaikan DPT hingga satu bulan sejak pleno penetapan.

“Kalau ada lagi temuan pemilih ganda antarkabupaten atau belum cukup umur, silakan dilaporkan agar DPT lebih akurat. Tapi, setelah 11 Oktober, sudah tidak bisa diubah lagi,” katanya.

Banyak Faktor Terkait kisruh DPT Lampung, Kepala Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah FISIP Unila Syafarudin menjelaskan banyak faktor penyebabnya. Mulai dari KPU kabupaten/kota tidak cermat dalam memilih, masyarakat yang tidak proaktif, hingga partai politik tidak memiliki perhatian terhadap daftar pemilih tersebut.

“KPU memang pihak pertama yang harus disalahkan. Tapi selain mereka, masih ada pihak lain yang seharusnya ikut mengawal data pemilih tersebut,” kata Syafarudin kemarin.

Menurutnya, semestinya parpol bergerak ke wilayah hak pilih warga sebagai bagian dari pendidikan politik kewargaan. Pasalnya, hak pilih tidak bisa diwakilkan, maka partai politik harus mengadvokasinya.

Dalam mengawal proses akurasi data pemilih, undang-undang sesungguhnya telah memberikan kewenangan kepada partai politik. Kewenangan ini untuk memastikan akurasi pemutakhiran daftar pemilih dari tingkat paling bawah. “Belum semua parpol concern mengawal DPT ini,” ujar dia. (CR11/CR2/U1)

Gagas

l

5 18 September 2013

PNS dan Politik Simbiosis Mutualisme P

Darmadi Staf Kemenag Lampung Tengah dan Kandidat Doktor di Universitas Persada Indonesia

EGAWAI negeri sipil (PNS) adalah kekuatan yang sering menjadi rebutan para calon kepala daerah dalam setiap event pemilukada, sehingga berbagai cara dilakukan para calon untuk mendekati kekuatan besar ini.

Tentu, calon pertama yang paling dekat dan meraih untung untuk melakukan kegiatan penggalangan kekuatan ini adalah incumbent (petahana). Kenapa petahana? Karena calon inilah yang mempunyai kekuatan untuk melakukan segala sesuatunya terhadap PNS guna memenuhi keuntungan politiknya.

Andai seorang PNS mampu menarik dan memengaruhi tiga orang untuk memilih salah satu calon, satu daerah yang jumlah PNS-nya lebih 3.000, dapat dihitung berapa angka yang didapatkan seorang petahana. Itu kalau PNS memang menyenangi petahana dan petahana berupaya menyenangi PNS dan menyenangkannya.

Banyak cara dapat dilakukan untuk menyenangi dan menyenangkan PNS, mulai dari janji-janji generik sampai ke aktivitas bersifat struktural formal, seperti mutasi, rotasi, dan promosi, guna menempatkan orang-orang petahana pada posisi yang diinginkan.

Sah-sah saja. PNS juga manusia biasa. Di sinilah terjadi proses simbiosis mutualisme (biasanya dalam biologi sering diilustrasikan dengan gambar antara seekor kerbau dengan burung pencari kutu kerbau). Saling menguntungkan antara PNS dan incumbent, apakah ini salah?

Panjang uraiannya untuk menjelaskan semua. Namun, sejak UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di yudicial review dan keluarlah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2008, PNS memang diposisikan seakan cenderung untuk memenangkan petahana.

Dulu, dalam UU Nomor 12 Tahun 2008, telah diatur dalam Pasal 58 huruf q, mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki

jabatannya. Aturan itu kini tak berlaku lagi. Di sinilah peluang besar petahana tersebut. Situasi dan kondisi simbiosis mutualisme tersebut dapat juga disebut sebagai praktik politik transaksional.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi birokrasi berpolitik, di antaranya kuatnya ketokohan (personality) menanamkan pengaruhnya terhadap PNS, vested-interest PNS untuk mobilitas karier secara cepat, lemahnya sosialisasi institusi, manipulasi tafsir regulasi, kuatnya hubungan patron-client, dan peran shadow-bureaucracy.

Faktor vested interest yaitu kepentingan memelihara dan meningkatkan posisi karier/jabatan, juga kepentingan jaringan bisnis dan politik oleh shadowbureaucracy tampak menjadi faktor dominan yang mendorong birokrasi berpolitik pada era pemilukada langsung. Apakah ini akan, sedang, atau telah terjadi di Lampung Utara

yang sebentar lagi akan menggelar pemilukada, dan calon petahana akan menjadi salah satu kontestannya?

Birokrat Lampung Utaralah yang dapat menjawabnya. Anda boleh-boleh saja pinpinbo (pintar pintar bodoh), tapi dekat dengan segelintir orang-orang yang berada dalam lingkaran shadowbureaucracy, baik yang bergerak dalam bidang bisnis, dan lain-lain, serta petahana menganggap Anda adalah potensi yang bisa dipakai, akan lebih memudahkan jalan karier dan jabatan Anda.

Dua faktor di ataslah yang kini, tanpa kita sadari, telah mengganggu kita sebagai PNS, baik secara pisik maupun psikis. Biarpun apa yang dilakukan petahana tersebut akan merusak tatanan dan sistem birokrasi yang seharusnya, sepanjang untuk kepentingan politik praktis petahana, semuanya seakan sah-

sah saja.

Sementara jika kita dianggap tidak menguntungkan petahana, kita dirantai dengan dogma yang mereka sebut netralitas. Kita bisa saja dihukum dalam berbagai bentuk bila melanggar kata sakti netralitas tersebut.

Jadi, beruntunglah para PNS yang mampu menarik perhatian petahana untuk dimanfaatkan incumbent dalam pemenuhan syahwat politiknya, dalam bingkai simbiosis mutualisme tadi.

Banyak sebab tentunya kenapa ini terjadi, salah satunya belum tentu orang-orang yang dipilihnya itu akan berpihak kepadanya, selain karena memang seorang PNS tersebut tidak memberi pengaruh apa-apa kepada lingkungannya dalam mengarahkan pilihan kepada calon tertentu.

Selain itu, juga para PNS kini banyak pula yang cerdik dan bergelar MM (main manang). Ibarat pemain koa (ceki), semua PNS kini pasang coki ada yang tiga sampai enam nokang. Coki di “hiu� pula.

Syukurlah kalau memang demikian adanya.

Yang rugi itu sudah jelas petahana. Orang yang dirasanya akan mendukungnya dengan mendudukkannya pada posisi yang disenanginya, tahutahunya, bermain backstreet dengan calon lain.

Dinamika Pemilukada Lampung Utara kali ini tentu jauh berbeda dengan Pemilukada Lampung Utara sebelumnya. Rakyat Lampung Utara telah punya pengalaman dalam soal pemilukada.

Sekali lagi, incumbent banyak yang salah menilai. PNS yang tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepala kepadanya bila bertemu sering menjadi ukuran keberpihakan.

Kasihan sekali terhadap PNS yang berpikir pragmatis begini. Menang atau kalah petahana yang didukungnya bukan soal. Sebab, hari ini adalah hari ini, esok adalah misteri. Siapa tahu menang, amanlah. Kalau kalah, ya sabarlah, sambil menunggu pemilukada berikutnya.

Begitulah seterusnys PNS di negeri ini ketika memasuki cincin simbiosis mutualisme. Selamat bersimbiosis mutualisme PNS Lampung Utara! ď Ž





CMYK

Perempuan

l

6 18 September 2013



Saatnya Perempuan PAN Membangun PEMILU 2014 menjadi momentum yang tepat perempuan Partai Amanat Nasional (PAN) membangun daerahnya.

Membangun dengan komitmen dan kapasitas yang dimilikinya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui tiga fungsi yang dimiliki legislatif.

S

alah satu perempuan kader PAN Bandar Lampung yang ingin memperjuangkan aspirasi kaum perempuan di legislatif adalah Lis Permata Sari. Politikus muda perempuan itu mengaku ingin memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk membangun daerah pemilihannya, yakni Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Timur, Enggal, dan Kedamaian.

“Sekarang ini saat yang tepat untuk perempuan mengabdi di legislatif. Untuk memperjuangkan anggaran yang prorakyat dan berpihak kepada kaum perempuan dan ketahanan keluarga,” kata Lis Permata Sari yang sudah tertarik kepada dunia politik sejak 2010 itu.

Sedangkan alasan memilih PAN sebagai sarana pengabdian di politik karena dia melihat partai besutan mantan ketua MPR Amien Rais itu banyak dihuni anak-anak muda dan juga orang tua yang memiliki semangat yang kuat dalam membangun bangsa dan daerahnya.

Momentum Pemilu 2014, kata dia, harus dimanfaatkan oleh perempuan Indonesia secara umum dan perempuan Bandar Lampung khususnya, agar perempuan tidak semata-mata dijadikan sebagai pemenuhan kuota. Sehingga, perempuan yang akan masuk di legislatif adalah benar-benar yang memiliki kapasitas kecerdasan di segala bidang. Tidak hanya cerdas secara pendidikan, tetapi juga peka terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya.

“Perempuan yang duduk di legislatif tak hanya cerdas secara pendidikan, tetapi juga dibutuhkan keberanian dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.



Perempuan juga harus terus belajar memahami masyarakatnya,” kata pengurus Kadin Kota Bandar Lampung itu.

Menurutnya, salah satu langkah untuk memperjuangkan masyarakat Kota Bandar Lampung itu sudah dia lakukan dengan menemui kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari ibu-ibu pengajian dan bertemu dengan pedagang-pedagang kecil. Pertemuan tersebut dalam rangka menyerap aspirasi yang nantinya akan dia perjuangkan di legislatif jika nantinya benar-benar dipercaya oleh masyarakat.

Meski semangat dan komitmennya tinggi untuk membangun daerah pemilihannya, politikus perempuan juga tidak boleh lupa akan kodratnya, yakni sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya di rumah. Selain memiliki tugas di masyarakat, perempuan juga memiliki tanggung jawab membina keluarga yang harmonis.

“Dengan dukungan keluarga dan masyarakat saya yakin perempuan bisa menjalankan tugas politik dan tugas keluarga dengan baik. Asalkan komitmen ini selalu dijaga oleh kaum perempuan,” ujar pengusaha perempuan itu.

Wakil rakyat perempuan juga biasanya memiliki kepekaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan politikus pria sehingga semakin banyak perempuan duduk di legislatif diharapkan kebijakan-kebijakan pembangunan berorientasi kepada masyarakat kecil dan perempuan. (FATHUL MUIN/U1)

Lis Permata Sari

Kelahiran Suami Anak

Alamat

: Bandar Lampung, 30 Agustus 1972 : Tommy Rianta Putra : 1. M. Ghazi Rianta Putra 2. Hairunnisza Putri Maharani 3. Ilona Zizi Calista : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 99, Kotabaru, Tanjungkarang Timur

Riwayat Pendidikan: - SDN 1 Rawalaut - SMPN 3 Rawalaut - SMA Utama 2 Rawalaut - FE STIE Satu Nusa Riwayat Organisasi dan Pekerjaan: - Ketua Kompartemen Keuangan Kadin Bandar Lampung - Wakil Sekretaris Pengusaha Kosgoro 57 - CS Lippo Bank Tanjungkarang - Wakil Bendahara Yayasan Pendidikan Tri Bakti - Wakil Direktur CV Gema Jaya Plus - Wakil Direktur CV Equilla - Direktur Keuangan TNT Logistics





CMYK







Perempuan

l

7 18 September 2013



Beragam Upaya Mendiskreditkan Perempuan di Dunia Politik KETENTUAN Undang-Undang No. 8/2012 mengatur tentang 30 persen kuota perempuan dalam pemilihan legislatif kembali dipersoalkan dengan berbagai cara. Walaupun aturan itu tidak bisa diubah lagi, upaya mendiskreditkan perempuan tak pernah berhenti.

A

Titi Anggraini

nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, mengatakan upaya mendiskreditkan dimulai dengan keluhan yang bersifat klasik. Sulit memenuhi kuota karena keterbatasan jumlah yang mau, yang mampu, yang dapat izin suami, hingga cara perempuan berkampanye yang dituding monoton dan tidak kreatif.

Dalam konteks itu, tidak pernah disinggung kewajiban partai yang seharusnya memiliki mekanisme dan kemampuan yang cukup untuk memenuhi tuntutan undang-undang.

“Partai harus berperan aktif dan mampu mempersiapkan kaum perempuannya sebesar semangat untuk memenangkan pemilu,” kata istri Sri Sultan Hamengkubuwono X itu pada suatu kesempatan.

Keluhan yang muncul lebih banyak mengesankan keengganan memenuhi aturan yang telah disepakati secara kolektif politik. Partai politik telah mengambil peran penuh dalam prosesnya, yang disebut undang-undang. “Terindikasi masih ada partai yang terkesan terpaksa menerima kenyataan tak terhindarkannya peran signifikan perempuan dalam politik Indonesia,” kata dia.

Untuk itu, para calon anggota legislatif (caleg) perempuan yang lolos ke parlemen diminta berani mengawal isu perempuan dan anak. Imbauan itu disampaikan karena para caleg yang terpilih dalam pemilu lalu dinilai belum mampu mengawal isu perempuan dan anak menjadi sebuah perda.

Koordinator Advokasi Kebijakan Kelompok Perempuan Pro-Demokrasi (KKPD) Samitra Abaya Erma Susanti mengatakan para caleg yang akan maju harusnya tidak hanya memiliki kemampuan secara finansial, tapi juga harus memiliki kemampuan

dan keberanian. “Saat ini, mereka yang terpilih masih belum sesuai yang kami harapkan,” ujarnya daGusti Kanjeng lam sebuah diskusi di Surabaya, Jawa Timur.

Mengacu hasil Pemilu 2009, kuota perempuan hanya terpenuhi 13% dari target 30% keterwakilan perempuan di parlemen.

Pencapaian minimal 20% diharapkan bisa mendorong percepatan peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik.

Pihaknya berharap isu perempuan tidak lagi terisolasi dalam ruang politik dan aspirasi. Kebutuhan antara laki-laki dan perempuan diharapkan bisa terpenuhi secara adil melalui kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender. “Untuk itu kami berupaya melakukan pendampingan kepada caleg dan memberikan berbagai macam pelatihan, seperti gender dan modal pendekatan dengan LSM dan media massa,” kata dia.

Ratu (GKR) Hemas



Kaderisasi Macet Isu keterwakilan perempuan selalu diperdebatkan jelang pemilu. Akibatnya, partai politik (parpol) hanya berkutat dalam persoalan pemempatan kuota caleg perempuan.

“Jadi pemilu lebih ditekankan untuk mendulang suara, atau partai elektoral, ketimbang dikatakan partai kader. Tapi parpol tidak suka bila dikatakan partai elektoral, faktanya demikian,” ujar pengamat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pencalonan atau rekrutmen yang dilakukan parpol hanya menjelang daftar calon sementara (DCS) dan penekanan parpol lebih pada berkompetisi lima tahunan.

“Bagi saya ini (keterwakilan perempuan) isu musiman, dan UU Parpol yang mengatakan keterwakilan 30 persen perempuan, para peserta parpol tidak mempersiapkan dengan baik. Sebaliknya, keterwakilan perempuan dilakukan hanya memenuhi aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Politik,” kata dia. (U1)











CMYK

Orator

l

8 18 September 2013



Memperjuangkan Aspirasi

Daerah di Pusat DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) lahir sebagai saluran aspirasi daerah yang mewakili dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah di tingkat pusat.

Untuk itu, dibutuhkan orang yang memiliki komitmen kuat dalam membangun daerah meskipun dengan kewenangan relatif terbatas.

K

omitmen untuk memperjuangkan kepentingan provinsi Lampung di tingkat pusat melalui peran yang dimiliki oleh DPD itu, menjadi salah satu alasan Ahmad Jajuli memilih jalur DPD untuk membangun daerahnya, yakni Provinsi Lampung.

“Membangun Provinsi Lampung tidak hanya dengan menjadi anggota DPR maupun DPRD. Akan tetapi, menjadi anggota DPD juga kita bisa memperjuangkan aspirasi daerah Lampung di tingkat pusat dengan kewenangan yang dimiliki DPD,” kata anggota DPR asal Lampung, Ahmad Jajuli.

Menurut dia, pada tahun pertama menjadi anggota DPD, dia diberi amanah di Komite III yang membidangi pendidikan, agama, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan. Pada tingkat nasional, sejumlah prestasi yang diraihnya, yakni berhasil mendorong Komisi VII DPR untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) pada 2010.

Selain itu, dalam bidang pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, mantan Ketua DPW PKS Lampung itu menambahkan Komite III DPD telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan PelindunAhmad Jajuli gan Tenaga Kerja di Luar Negeri.

Serta memberikan pertimbangan dan panKelahiran : Serang, 11 Mei 1968 dangan atas RUU Gerakan Pramuka, RUU Cagar Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 55, Gedongair, Bandar Lampung Budaya, dan RUU Badan Penyelenggara JamiIstri : dr. Endang Legiarti Anak : Iman Ibrahim nan Sosial (BPJS) serta menyosialisasikan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Pengalaman Kerja dan Organisasi GBHN, Bhinneka Tunggal Ika di Lampung.

Instruktur Kursus Indonesian Institute of America (IIA) Education Service 1989 Sementara dalam memperjuangkan penDosen Pendidikan Agama Islam ABA Yunisla Bandar Lampung didikan Provinsi Lampung di tingkat pusat, di Komisaris Bimbingan Belajar Al-Qolam Bandar Lampung Anggota DPRD Prov. Lampung Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 2004—2009 antaranya secara institusi DPD berhasil memAnggota DPD RI Daerah Pemilihan Prov. Lampung 2009—2014 perjuangkan dan menyetujui pembangunan InAnggota Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Lampung stitut Teknologi Sumatera (Itera) di Lampung.

Mentor Agama Islam Masjid Al-Wasi’i Universitas Lampung “Memperjuangkan kepentingan daerah ini Yayasan Dakwah dan Sosial Bumi Andalas Lampung hanya bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Pembina Majlis Taklim Bandar Lampung Sekretaris Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung 1998-2003 Lampung. Untuk itu, setiap saya turun selalu Sekretaris Umum DPW PKS Lampung 2003-2004 meminta masukan dari masyarakat Lampung,” Konsultan Keluarga Sakinah di Bandar Lampung ujar pria yang kembali mencalonkan diri seKetua Umum DPW PKS Lampung 2003-2004, 2006-2010 bagai anggota DPD periode 2014—2019 nomor Pembina Kosbi Lampung (Kongres Buruh Islam) Lampung urut 5 itu. (CR2/U1)







CMYK







Orator

l

9 18 September 2013



Bangun Sinergi DPD-Pemda untuk

Lampung yang Kaya LAMPUNG terkenal dengan komoditas perkebunan dan beragam kekayaan alam lainnya yang seharusnya dapat membawa kemakmuran bagi masyarakatnya. Pencapaian kesejahteraan ini bisa terjadi bila ada sinergisitas antara pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan, khususnya senator yang mewakili daerah di pusat.

S

Ananda Tohpati N.R. Alamat : Jalan Rawa Bengkel No. 24, Bandar Lampung Riwayat Organisasi: 1. Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat 2. Direktur Institute paradigma wasantara 3. Direktur Last Day 2009 LSM Lingkungan Hidup



eperti diketahui, tanah berjuluk Sai Bumi Ruwai Jurai ini dikenal di seantero negeri jamrud khatulistiwa sebagai daerah penghasil kopi dan lada. Belum lagi potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Tanggamus dan Pesisir Barat yang kian mendunia.

Banyak potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakatnya. Seperti perusahaan penggemukan sapi potong (feedloter) bahkan di Lampung menjadi terbesar di Indonesia.

Dengan populasi sapi potong mencapai 428 ribu ekor atau sama dengan 60% dari total populasi sapi potong nasional di feedloter.

Provinsi ini juga dikenal sebagai penghasil jagung, ubi kayu, dan dedak halus sebagai bahan baku pembuat konsentrat yang sangat dibutuhkan oleh ternak.

Calon anggota DPD RI Provinsi Lampung, Ananda Tohpati N.R. atau yang biasa disapa Andes, menilai dalam hal ini diperlukan peran senator yang benar-benar mumpuni menjadi wakil daerah di pusat untuk menjemput semua program dan mendatangkan investor guna meningkatkan lapangan kerja serta penghasilan masyarakat di daerah yang diwakilinya.

Maka itu, diperlukan sinergi antara senator dan kepala daerah tingkat I maupun tingkat II dalam melihat kekurangan dan kelebihan di daerah-daerah, serta berjibaku menjemput dana pusat dan mendatangkan investor sesuai kelebihan daerah yang diwakilinya.

“Kalau melihat peran dan fungsi DPD saat ini, mereka sebenarnya punya tugas lebih strategis dibanding dengan DPR yang hanya mewakili konstituen di bidang politik. Sementara DPD concern-nya lebih luas, yakni di bidang pendidikan, ekonomi, ideologi, ketahanan pangan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan,” kata Andes, Selasa (17-9).

Di antara program penting, yang juga harus menjadi prioritas bagi DPD, menurut Andes, adalah upaya untuk membuka peluang investasi dan bagaimana mengamati kebijakan lokal yang mungkin dapat dikembangkan menjadi konsep nasional.

Soal potensi pariwisata, Lampung memiliki sumber daya alam yang beragam berikut keindahannya, seperti Lamsel dengan Kalianda Resort dan pemandian air panas belerang. Kemudian Pantai Tanjung Setia di Kabupaten Pesisir Barat dan Teluk Kiluan di Kabupaten Tanggamus. Diperlukan keseriusan dari pemerintah daerah dalam membangun sarana pendukung seperti infrastruktur dan menjaga kondusivitas daerah.

Peran DPD, bagaimana mengenalkan setiap titik potensi yang ada kepada calon investor untuk menanamkan modalnya ke daerah yang diwakilinya. “Begitu juga dengan Pemerintah Pusat agar mengucurkan dana untuk pembangunan penyokong kelancaran seperti infrastruktur dan lainnya,” kata dia. (EKA SETIAWAN/U1)











CMYK

Pilar

l

10 18 September 2013



Konvensi untuk Mengembalikan

Elektabilitas yang Sempat Anjlok PARTAI Demokrat merupakan partai penguasa yang memenangkan pemilu legislatif sekaligus pemilu presiden Indonesia pada 2009. Saat itu untuk kedua kalinya partai berlambang bintang Mercy itu menang dan merebut hati rakyat Indonesia. Namun, pada beberapa tahun terakhir, elektabilitas partai turun.



B

anyak hal yang menyebabkan penurunan itu, seperti kasus hukum yang melibatkan banyak kadernya dan goyangan politik dari pesaingnya.

Untuk itu, partai di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bersiap memenangkan kembali Pemilu 2014. Salah satunya dnegan menggelar konvensi calon presiden.

Konvensi itu dimulai sejak Minggu (15-9) di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Sebanyak 11 calon presiden memaparkan visi dan misinya di hadapan petinggi partai agar bisa dipilih untuk didukung dalam pilpres mendatang.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengapresiasi pemaparan visi misi 11 kandidat. Ibas menilai seluruh peserta konvensi menyampaikan visi misinya secara lugas dan konstruktif untuk membangun bangsa.

“Sangat memukau pemaparan singkat visi misi ke-11 peserta Konvensi Capres Partai Demokrat tadi malam.

Semua positif dan konstruktif, dengan sudut pandang pembangunan yang beragam dengan gaya pema-

paran yang bervariatif,” kata Ibas.

Dia juga memuji kemampuan para kandidat capres dari Partai Demokrat tersebut dalam mengulas berbagai permasalahan bangsa dewasa ini, serta pemaparan solusi yang akan ditempuh masing-masing kandidat.

Ibas mengatakan ke-11 kandidat memenuhi syarat sebagai sosoksosok yang bersih, cerdas, dan santun sesuai dengan etika politik yang dipegang teguh para kader Partai Demokrat.

“Semua kapabel, terampil, dan memiliki pesona masing-masing.

Tentu kami berharap masyarakat dapat menilai dan menerima visi misi para kandidat tersebut,” kata politikus muda ini.

Ibas optimistis pemenang Konvensi Capres Partai Demokrat nanti akan diterima masyarakat karena pemenangnya memang hasil pilihan publik berdasarkan survei lembaga independen.

“Kami optimistis karena capres Partai Demokrat nanti adalah capres yang dijamin oleh publik. Masyarakat yang memilih langsung calon presidennya,” ujar Ibas.

Namun, konvensi itu pun diterpa isu negataif, terutama isu “politik dinasti”. Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang juga anak dari Ketua Demokrat SBY bakal bisa memengaruhi hasil konvensi terkait ada pamannya Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo—adik ibunya ikut dalam agenda itu.

Akan tetapi, isu itu buru-buru ditepis jenderal mantan KSAD itu. Menurut Pramono, saat pemilihan ketua umum, Demokrat bersikap terbuka dan tidak ada kesan adanya dinasti politik. “Artinya, Demokrat itu milik semua, bukan keluarga tertentu. Saya ikut konvensi itu risiko yang saya harus terima, makanya tidak ada dinasti politik,” ujar Pramono.

Pramono mengaku ikut konvensi setelah tugas militernya selesai.

“Saya tidak ingin mencampuradukkan antara tugas dan konvensi, makanya saya menunggu sampai saya pensiun,” kata adik ipar SBY ini.

Namun, lanjut Pramono, ia tidak mempermasalahkan jika ada mantan anak buahnya yang bersimpati dan mendukungnya. “Jangan dilarang dong,” ujarnya. (U1)





CMYK







Jejak

l

11 18 September 2013



Pembelajar Politik yang Nekat ‘Nyapres’ pada Era Orde Baru TOKOH yang satu ini bernama lengkap Sintua Darius Onggar Djulu Marpaung. Dia dikenal sebagai politikus, aktivis di gerakan buruh dan keagamaan (Kristen) serta sejumlah organisasi internasional. Anggota DPR/ MPR-GR pada era Soekarno itu pun memberanikan diri mencalonkan diri sebagai presiden pada 1978 sekadar memberikan pembelajaran politik.

DARIOUS MARPAUNG

P

ria kelahiran 18 September 1927 di Sitio-tio, Porsea, Tapanuli Utara, bergelar Ompu Ni Si Daniel Doli, yang meninggal dunia 11 Desember 1979, itu di bidang kerohanian, misalnya, aktif menyelenggarakan kebaktian-kebaktian kebangunan rohani, serta aktif di organisasi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI, dahulu DGI, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia).

Di bidang organisasi perburuhan, Darius Marpaung terpilih menjadi ketua umum Kespekri (Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia) dan juga menjadi Ketua KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia).

Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Darius Marpaung terpilih sebagai anggota DPR/MPR GR. Ia meraih kursi perwakilan di parlemen karena aktivitas politiknya di bidang buruh dan kekristenan.

Terutama terkait kedudukannya selaku ketua Kesatuan Pekerja Kristen Seluruh Indonesia (Kespekri), dan yang lebih menonjol lagi Ketua Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI).

Pada era Orde Lama hingga Presiden Republik Indonesia II (1966—1988) pamor dan nama Darius Marpaung sudah bergema sebagai tokoh perburuhan Indonesia, memberinya berbagai kesempatan

berkunjung ke luar negeri untuk berbicara khusus mengenai persoalan buruh di forum-forum internasional.

Misalnya, menghadiri Konferensi Internasional Brotherhood of Asian Trade Unionist (BATU), konferensi Lutheran World Federation (LWF), maupun konferensi International Labor Organization (ILO).

Karena kepopuleran dan idealisme politik, Darius Marpaung pada 1978 melakukan sebuah percobaan politik kelas tinggi yang tergolong sangat berani ketika itu, yakni mencalonkan diri menjadi presiden Republik Indonesia pada Pemilu 1978.

Semua orang tahu era itu adalah era yang mustahil untuk berbeda pendapat dengan penguasa, apalagi bila berkehendak menyamai dan menggantikan kedudukan penguasa Presiden Republik Indonesia II (1966—1988) Orde Baru. Karena itu, semua anakanak, terlebih Intan Marpaung sebagai anak tertua, melarang keras keinginan sang ayah dengan mengatakan pencalonan itu adalah mustahil, hal yang tidak mungkin dapat terealisasi.

Berbeda kalau didasarkan pada pertimbangan suku bangsa Batak, yang juga minoritas, dalam pertimbangan Intan masihlah bisa diterima masyarakat lain. Buktinya, Wakil Presiden Republik Indonesia (1978—1983) Adam Malik adalah orang Batak bermarga Batubara kendati jarang sekali menggunakannya, bisa meraih kursi sebagai orang kedua setelah Presiden Republik Indonesia II (1966—1988) Soeharto pada periode 1978—1983.

Selain sebagai organisatoris, Darius Marpaung juga sangat aktif sebagai politikus. Namanya tercatat sebagai salah seorang pendiri Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Ketua Dewan Pembina Partai Golkar), mewakili organisasi politik Gakari (Gabungan Karyawan Republik Indonesia).

Darius Marpaung tidak kecewa meski mencalonkan diri dan Presiden Soeharto tetap terpilih. Karena sesungguhnya Darius sudah menjadi “presiden” di Keluarga Besar Marpaung. (U1)









Luber

l

12 18 September 2013

Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye DALAM berkampanye, para calon anggota legislatif (caleg) mulai memasang strategi untuk menyosialisasi pencalonannya. Salah satunya dengan pemasangan alat peraga kampanye. Namun, ada pedoman dalam memasang alat peraga kampanye yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai PKPU No. 13/2013, terutama:

Pasal 17 (1) Kampanye pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diatur sebagai berikut: a. alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempattempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. b. Peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan: 1. baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan partai politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR dan DPRD. 2. Calon anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama Lainnya.

3. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan KPU, KPU/KIP provinsi, dan atau KPU/KIP kabupaten/kota bersama pemerintah daerah.

4. spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP provinsi, dan atau KPU/KIP kabupaten/kota bersama pemerintah daerah.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 berlaku 1 (satu)

bulan setelah peraturan ini diundangkan. c. KPU, KPU/KIP provinsi, KPU/KIP kabupaten/ kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/ kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu. d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh KPU, KPU/KIP provinsi, dan atau KPU/ KIP kabupaten/kota. e. Pemasangan alat peraga oleh peserta pemilu baik partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan/atau DPRD kabupaten/kota atau calon anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d.

(2) Peserta pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

(3) KPU, KPU/KIP provinsi, dan atau KPU/KIP ka-

bupaten/kota berwenang memerintahkan peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.

(4) Dalam hal peserta pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), pemerintah daerah setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Panwaslu kabupaten/kota berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta pemilu tersebut. ď Ž

Jeda

l

13 18 September 2013

Prinsip dan Implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia PRINSIP demokrasi selalu berkaitan dalam pembentukan negara, jalannya pemerintahan, dan arah atau tujuan negara bagi rakyat.

Namun, harus ada parameter yang dapat diukur untuk mengetahui keberhasilan jalannya roda pemerintahan, kesesuaiannya dengan prinsip yang dianut.

P

arameter itu meliputi empat aspek, yakni pembentukan negara, kekuasaan, susunan pemerintahan, dan pengawasan publik sebagai pemegang kedaulatan. Pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik.

Kemudian kekuasaan negara menyangkut legitimasi dan pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat.

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan oleh rakyat terkait kebijakan dan program kerja yang dilakukan pemerintah sehingga aspirasi rakyat sejalan dengan program pemerintah untuk mencapai visi bangsa.

Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang dijalankan di Indonesia, yakni Berketuhanan Yang Maha Esa, cerdas, kedaulatan rakyat, dan hukum sebagai panglima. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau amendemennya juga menyatakan demokrasi Pancasila merujuk penegakan hak asasi manusia, pen-

gadilan yang merdeka, otonomi daerah untuk mencapai kemakmuran dan berkeadilan sosial.

Untuk itu, demokrasi Pancasila ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dengan menjamin kesadaran hak berketuhanan Yang Maha Esa sehingga Indonesia menolak atheisme dan menegakkan kebenaran dengan budi pekerti yang luhur.

Namun, pelaksanaan prinsip-prinsip itu jauh panggang dari api. Hingga 68 tahun kemerdekaannya, rakyat Indonesia masih menjadi tamu di negeri sendiri. Segala sumber daya alam yang sedianya dikelola pemerintah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ternyata hanya bisa memakmurkan sebagian orang atau kelompok.

Padahal, demokrasi di Indonesia menjalankan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal itu sesuai UUD 1945 (sebelum diamendemen) Pasal 1 Ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.� Kemudian diamendemen menjadi Pasal 1 Ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.�

Kesimpulannya, untuk mengukur keberhasilan demokrasi sesuai parameternya dari sistem pemerintahan dengan melihat indikator-indikator, seperti akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik terbuka, pemilihan umum, dan menikmati hak-hak dasar. Jika semua dijalankan, sistem itu berjalan baik dan dipastikan hasilnya baik, yakni kemakmuran rakyat. (U1)





CMYK

Jeda

l

14 18 September 2013



Reformasi, Menuju Perbaikan Sistem Politik Indonesia ORDE Baru yang dimulai pada kekuasaan Presiden Soeharto secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.

P

ada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik—di Eropa Timur sering disebut lustrasi—dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Ini menjadi salah satu upaya menjalan konstitusi dengan membentuk pemerintahan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Namun, kebijakan dalam negeri juga terkena imbasnya dengan memberi sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif.

Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur ad-



ministratif yang didominasi militer, tetapi dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan Barat.

DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif.

Anggotanya bahkan sering dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana.

Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Puncak dari sistem politik yang bobrok di era Orde Baru itu terasa pada 1997. Indonesia diserang krisis keuangan disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas, serta komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto.

Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. (U1)





CMYK







Geliat Ridho Berbakti

l

15 18 September 2013



Ridho Berbakti Apresiasi Kontribusi Dunia Usaha SEBAGAI calon pemimpin harus bisa mengenal dan menyerap aspirasi semua kalangan. Mulai dari kelompok lintas agama, generasi, intelektual, dan profesi mesti mendapat tempat yang sama untuk mengakomodasi kepentingannya.

U

ntuk itu, Kamis (12-9) malam, pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri (Ridho Berbakti), menggelar malam silaturahmi dan perkenalan dengan kalangan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Acara digelar di Hotel Novotel, Bandar Lampung, dan dihadiri 1.000 pengusaha Lampung, termasuk Ketua Apindo Lampung Yusuf Kohar dan pimpinan perusahaan-perusahaan besar, menengah, dan kecil.

Pada kesempatan itu, pasangan Ridho Berbakti menyampaikan visi dan misinya, terutama terkait dunia usaha. Keduanya berkalikali menyampaikan apresiasinya kepada kalangan dunia usaha yang telah bekerja untuk membangun Lampung di bidangnya.

“Para pengusaha kami nilai telah berkontribusi ke daerah untuk mengurangi pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ridho.

Ridho juga mengapresiasi selu-

 ruh elemen masyarakat yang telah memberi kesempatan dunia usaha bergerak dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Kami akan mendukung adanya kepastian hukum, kemudahan perizinan, jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha, serta penghapusan pungutan liar,” ujar Ridho, yang juga ketua DPD Partai Demokrat Lampung itu.

Sementara kalangan usaha juga mengapreasiasi tinggi pasangan calon pemimpin Lampung itu yang mau bersilaturahmi dengan mereka. Seperti yang disampaikan Pimpinan GGPC Terbanggibesar, Lampung Tengah, Machfud.

“Mas Ridho adalah satu-satunya cagub Lampung yang visioner dan memiliki intelektualitas tinggi meskipun di usia yang relatif muda,” kata dia. (U10)











CMYK

Geliat Ridho Berbakti

l

16 18 September 2013



Ridho Motivasi

PSBL

Melaju ke Divisi Utama CALON gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, meminta jangan pernah ada kata kalah pada pemain Persatuan Sepak Bola Bandar Lampung (PSBL) dalam setiap pertandingan di laga lanjutan Divisi I Liga Super Indonesia (ISL). Dia menunjukkan optimismenya terhadap skuat kebanggaan masyarakat Lampung itu.

D

engan janji bonus besar dalam setiap kemenangan yang diraih, Ketua DPD Partai Demokrat Lampung itu berharap PSBL dapat berjuang keras dan meningkatkan disiplin.

“Kita sering mendengar istilah menang kalah itu hal yang biasa dalam sebuah pertandingan, tapi mulai dari sekarang kita harus membiasakan diri untuk tidak mengenal kata kalah. Kita harus selalu menang!” kata Ridho, dalam sambutannya saat acara doa bersama masyarakat Lampung untuk kesuksesan dan kemenangan PSBL di PKOR Way Halim, Rabu (11-9).

Sepak bola Lampung memiliki sejarah cemerlang pada masa lalu. Artinya, bukan hal yang mustahil sejarah itu terulang kembali bersama skuat PSBL. Menurutnya, selama ini PSBL mengalami pasang surut, baik prestasi maupun manajemen. Karena itu, dia terpanggil untuk berbuat bagi tim yang akan membawa nama besar Lampung di kancah nasional tersebut.

“Disiplin atlet, target prestasi, dan sportivitas harus dijunjung



tinggi. Saya yakin PSBL bisa, terbukti pada putaran pertama PSBL meraih sukses,” ujarnya.

Pada acara itu, Ridho menyerahkan uang saku kepada masing-masing anggota tim dan mendoakan agar PSBL mampu menang hingga pada akhirnya masuk ke Divisi Utama ISL. “Selamat berjuang, masyarakat mendoakan PSBL untuk dapat menang dan masuk Divisi Utama ISL,” kata dia.

Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris KONI Margono Tarmuzi, Bupati Tulangbawang Hanan A. Razak, Ketua Pengprov PSSI Lampung Hartarto Lojaya, dan Manajer PSBL Makmur, serta tokoh olahraga Mawardi.

Pelatih PSBL Fathoni mengaku telah memberikan pengertian kepada seluruh pemain agar menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Sebab, kini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan Lampung punya tim yang juga siap masuk ke kasta lebih tinggi.

“Kami bertekad mengembalikan kejayaan sepak bola Lampung. Tekad kami sudah bulat,” ujar Toni. (U10)





CMYK

