VOTING, Edisi XV, 25 September - 1 Oktober 2013 by Lampung Post



 16 Halaman l Edisi XV/25 September - 1 Oktober 2013



7 l Perempuan Harus Aktif di Daerah Pemilihan

T E R U J I T E P E R C AYA

Pemilukada Lampung Utara

Siap Menang-Siap Kalah

PERHELATAN demokrasi kembali dengan pemilihan langsung oleh rakyat sehingga apa pun kehendak rakyat itulah yang dikedepankan. Termasuk juga dalam memilih calon pemimpinnya. Tinggal calon yang ingin memimpin, harus siap menang atau kalah.

eperti pada perhelatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Lampung Utara, sejak awal akan dimulainya pergelaran itu tiap kandidat sudah menyatakan siap menang ataupun kalah. Sebab, kemenangan atau kekalahan itu bukanlah milik perorangan, rakyat yang m e nentukan

pilihan. Senin (23-9), rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara telah menetapkan pasangan Agung Ilmu Mangkunegara-Paryadi (Abdi) menang telak dengan perolehan 162.427 suara atau 49,19%. Kemudian disusul pasangan Zainal Abidin-Anshori Djausal (ZA) dengan perolehan 127.163 suara (38,51%), M. YusrizalYoyot S u -

 M. IRSYAD

PEMILUKADA LAMPUNG UTARA

karno (Yudayono) dengan 34.778 suara (10,53%0), dan pasangan Kesuma DewangsaSupeno (Kedeso) dengan 5.812 suara (1,76%). Walaupun sebelumnya masing-masing tim pemenangan saling klaim menang dalam pilbup itu dari hasil hitung cepat. Hitungan manual KPU-lah yang menjadi penentu siapa yang memperoleh suara dukungan terbanyak. “Hasil hitung cepat itu sah-sah saja,” kata Ketua KPU Lampung Utara Marthon. Memang soal hitung cepat selalu digunakan kandidat yang kalah untuk menjadi dasar gugatan ke pengadilan. Apalagi Lampung Utara pernah punya pengalaman terkait gugatan itu pada pilbup sebelumnya. Hasil hitung KPU dikalahkan oleh sidang majelis hakim. Menanggapi hal itu, Marthon mengatakan sebagai wasit, KPU hanya menghitung hasil dan menetapkan pemenang. Kemudian hasil itu diserahkan mereka ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk ditindaklanjuti hingga pelantikannya. “Jika ada yang keberatan atas hasil penghitungan kami, silakan ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata dia. (CK5/HAR/YUD/LEH/U1)



CMYK

Interupsi

2 25 September 2013



T E R U J I T E P E R C AYA

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Wakil Pemimpin Umum: Djadjat Sudradjat (Nonaktif). Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Delima Napitupulu, Ricky P Marly, Fathul Mu’in. LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman.

CONTENT ENRICHMENT Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Nani Hasnia. Desain Grafis Redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.



indeks : LAPORAN UTAMA Protes Itu Keniscayaan . . .

GAGAS Pilgub Pembodohan atau . . .

PEREMPUAN Mengecilnya Calon Senator . . .

PILAR Target 3 Besar PAN. . . LUBER Larangan Bagi Juru Kampanye . . .



Mimpi

Caleg Peduli Rakyat

BERTUBI-TUBI, kehidupan rakyat dijejali beragam kesulitan. Mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Lalu harga kedelai yang melambung, harga ayam meroket, serta daging sapi yang tak berkutik di harga tertinggi. Bahkan, komoditas seperti bawang dan cabai pun harganya ikut terkerek.

ondisi ini sontak membuat rakyat menjerit. Beban hidup yang dijalani mereka terasa semakin berat. Dengan pendapatan paspasan, harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok. Kekhawatiran pun mencuat. Rakyat bahkan seperti takut untuk menatap hari esok. Satu yang membingungkan mereka, yakni tidak tahu hendak mengadu ke mana. Ya, inilah berbagai persoalan yang kini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mereka butuh tempat untuk melepas kegalauan dan keresahan yang dihadapi. Tapi ke mana? Melapor ke wakil rakyat? Mungkin seharusnya seperti itu. Karena sejatinya, anggota Dewan yang duduk di lembaga legislatif adalah wakil rakyat. Wakil yang sudah sepatutnya menyuarakan aspirasi demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Namun, celakanya bakal makin sengsara kehidupan rakyat jika wakilnya di legislatif justru menutup mata. Sekadar contoh, ketika harga kedelai melambung, pengusaha tempe dan tahu terpaksa melakukan mogok produksi. Bisa jadi, sikap ini adalah buntut dari jalan buntu yang mereka hadapi dalam mencari solusi. Apa dampaknya? Tentu pendapatan mereka anjlok. Belum lagi, rakyat kesulitan mengonsumsi makanan favoritnya kala tempe dan tahu menghilang di pasaran. Sangat ironis. Bahkan untuk sekadar menikmati tempe dan tahu saja, sempat membuat rakyat gigit jari. Jangan membandingkan, kondisi yang terjadi sekarang dengan orang-

CMYK

Iyar Jarkasih Wartawan Lampung Post

orang berkantong tebal. Tapi lihatlah, kehidupan rakyat yang perekonomiannya serbapas-pasan. Jangankan untuk membeli mobil murah, mungkin untuk sekadar bermimpi makan enak saja mereka takut. Di sinilah, wakil rakyat seharusnya bisa menjalankan peran dan fungsinya. Mulai dari pengawasan, kewenangan dalam mengontrol pelaksanaan peraturan daerah hingga menyangkut kebijakan pemerintah daerah. Wakil rakyat harus bisa mengadvokasi berbagai kondisi yang tidak menguntungkan rakyat. Wakil rakyat juga harus berani melakukan tekanan kepada siapa saja, termasuk eksekutif, untuk menelurkan kebijakankebijakan yang prorakyat. Tentu saja, muaranya harus jelas, yakni untuk kesejahteraan rakyat. Sebenarnya, tanpa perlu diminta sekalipun, wakil rakyat sudah sepatutnya “patuh” kepada rakyat. Karena sadar atau tidak, rakyatlah yang membayar gaji para wakilnya di legislatif. Namun, apa faktanya, kehidupan rakyat justru makin tenggelam. Berbanding terbalik dengan kehidupan anggota Dewan yang tampak terlihat eksklusif. Bisa pelesiran ke seantero jagat, hingga bergonta-ganti kendaraan dan menebar investasi. Rakyat bukan hanya sebagai kendaraan menuju singgasana legislatif yang penuh kemakmuran. Sudah saatnya rakyat ditempatkan pada posisi terhormat di negeri ini. Maka tidak salah, ketika gendang Pemilihan Umum Legislatif 2014 mulai ditabuh, kehadiran calon legislatif peduli rakyat pun menjadi mimpi yang menyejukkan. 



Laporan Utama

3 25 September 2013



Hitung Cepat yang Membuat Polemik PADA setiap pesta demokrasi yang digelar, ada saja lembaga yang menggelar hitung cepat alias quick count. Hal itu sangat membantu masyarakat agar mengetahui prediksi kemenangan kandidat.

entunya kredibilitas lembaga survei yang melakukan hitung cepat pun menjadi patokan. Sebab, banyak sekali hasil hitung cepat itu menjadi modus kandidat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan. Namun, kemenangan tetap diserahkan pada pilihan rakyat. Seperti pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Lampung Utara, setidaknya tiga lembaga mengeluarkan hasil hitung cepat. Lembaga itu adalah tim pemenangan kedua kandidat yang hasil hitung cepatnya memenangkan kandidat yang didukungnya. Hal itu yang membuat masing-masing kandidat saling klaim kemenangan. Selain itu, ada lembaga survei independen Rakata Institute. Juga lembaga pemerintah, yakni Desk Pemilukada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang diduga memenangkan kandidat petahana sebagai “bos”-nya. Di posko pemenangan Abdi, Sekretaris Tim Pemenangan Tabrani Rajab mengatakan menurut perhitungan real count di tiap tempat pemungutan suara (TPS), Abdi unggul dengan persentase suara 48,7%. Pasangan itu mengungguli ZA yang memperoleh 37,91% disusul Yudayono (10,41%) dan Kedeso (1,14%). Hasil penghitungan berbeda didapat dari posko peme-

nangan ZA. Ketua Tim Pemenangan ZA, Imam Suhada, mengatakan pasangan yang diusungnya menang. Imam mengaku hitung cepat itu dilakukan tim dari Unila, ZA memperoleh 46%, Abdi (41,6%), Yudayono (8,5%), dan Kedeso (2,3%). “Quick count yang dilakukan itu margin error sekitar 3%. Dari hasil itu ZA unggul di 12 kecamatan,” kata dia. Sementara hitung cepat yang dilakukan Rakata menunjukkan pasangan Abdi menang dari ZA dengan selisih hingga 6,3%. Pasangan Abdi memperoleh 46% dan ZA 39,63%. Kesbangpol yang awalnya menghitung kandidat Abdi menang, tetapi keesokan harinya mengatakan justru kandidat petahana ZA yang menang. Polemik Anehnya, justru pada tim survei yang diaku-aku tim ZA dari Unila justru menuai polemik. Universitas Lampung (Unila) membantah telah melakukan hitung cepat Pilbup Lampura yang memenangkan pasangan ZA. Bantahan tersebut disampaikan pihak Unila saat menggelar konfer-



e n s i pers di Pondok Kelapa Unila. Selaku juru bicara Unila dari perwakilan Laboratorium Otonomi Daerah FISIP Unila Robi Cahyadi dan dihadiri Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Dedy Hermawan, Yusdianto, Budiono, dan Budiharjo. “Unila tidak melakukan quick count di Pemilukada Lampung Utara,” kata Budiharjo. Dedy Hermawan menambahkan pembohongan publik itu diduga akan dimanfaatkan pihak-pihak saat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Hal itu akan dijadikan legitimasi pemenangan salah satu calon. “Bisa jadi ini dijadikan dasar calon menggugat di MK bahwa calon itu menang berdasarkan hitung cepat Unila,” kata Dedy. Perkembangan berikutnya, justru sebuah lembaga yang diketuai mantan Direktur Eksekutif Komite Antikorupsi (Koak) Ahmad Yulden Erwin mengaku mereka yang melakukan survei itu. Penjelesan Erwin itu dimuatnya dalam jejaring sosial di dunia maya. (CR2/U1)



Laporan Utama

4 25 September 2013

Protes itu Keniscayaan bagi Kandidat Kalah Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara telah menetapkan pasangan Agung Ilmu Mangkunegara-Paryadi (Abdi) menang dalam pemilihan bupati setempat. Penetapan ini pun niscaya mendapat protes dari pasangan Zainal AbidinAnshori Djausal (ZA) yang kalah.

Perolehan Suara Pilbup Lampura Agung Ilmu Mangkunegara-Paryadi (Abdi) PKS, PKB, PPP, dan Partai Hanura 162.427 suara (49,19%) M. Yusrizal-Yoyot Sukarno (Yudayono) Demokrat 34.778 suara (10,53%)

asangan ini meraih nyaris separuh pemilih sesuai rekapitulasi KPU Lampung Utara. Berdasarkan hitung manual itu, KPU Lampung Utara menetapkan pasangan Abdi sebagai kandidat terpilih bupati dan wakil bupati dengan 162.427 suara atau 49,19%. Ada perbedaan 10% dengan pasangan ZA yang berada di urutan kedua, yakni dengan suara perolehan 127.163 suara (38,51%). Dari hasil rekapitulasi, total suara sah mencapai 330.180 dan surat suara tidak sah 6.679. Jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 336.859 jiwa. Menanggapi hasil rekapitulasi itu, Ketua Tim Pemenangan Abdi Darwan mengatakan terima kasih pada semua pihak atas dukungan dan partisipasi. Masyarakat memberikan kepercayaannya dalam menentukan pilihan terhadap pasangan Abdi. “Kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Lampung Utara, semoga kepemimpinan beliau dapat berjalan amanah sesuai dengan

harapan masyarakat,” kata dia. Tak menunggu waktu lama, penetapan KPU itu pun diprotes Tim Pemenangan ZA. Mereka menganggap hasil pleno KPU Lampung Utara yang memenangkan pasangan Abdi cacat demi proses hukum. Mereka menganggap terdapat penggelembungan suara atas hasil rekapitulasi itu. Bahkan, tidak disaksikan para saksinya di PPK maupun PPS. Ketua Tim Pemenangan ZA Farouk Danial mengatakan pihaknya tidak pernah memberikan persetujuan jadwal majunya tahapan rekapitulasi di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) ataupun panitia pemungutan kecamatan (PPK). Jika terdapat saksi saat rekapitulasi di PPS ataupun PPK, mereka adalah ilegal. “Kami belum pernah menandatangani surat rekomendasi sebagai saksi tim ZA di semua tingkatan,” katanya. Anggota Tim Pemenangan ZA lainnya, Imam Suahada, menganggap data yang dikeluarkan KPU Lam-

Kesuma Dewangsa-Supeno (Kadeso) Koalisi parpol nonparlemen (PPPI, Barnas, PKP) 5.812 suara (1,76%) Zainal Abidin-Anshori Djausal (ZA) PDIP, PAN, Gerindra, PBR, PBB, PKPB 127.163 suara (38,51%) Sumber: Rekapitulasi KPU Lampung Utara

pung Utara ilegal karena melanggar aturan. Pihaknya akan melakukan upaya hukum terkait temuan yang mereka dapat di lapangan ke Mahkamah Konstitusi tiga hari ke depan. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Lampung Utara Marthon menjelaskan pihaknya tidak terpengaruh dengan keberatan yang dilakukan tim ZA. Mereka akan terus melakukan tahapan sesuai dengan yang direncanakan. “Silakan mereka mau mengajukan keberatan dengan gugatan kepada MK dalam tiga hari ke depan. KPU hanya menetapkan pemenang pemilukada, siapa nantinya yang akan dilantik itu dilaksanakan DPRD setempat. Kami terus melanjutkan proses ini,” kata Marthon. (CK5/LEH/HAR/YUD/U1)

Gagas

5 25 September 2013

Pilgub, Pembodohan atau Pendewasaan Demokrasi Hendra Fauzi Tenaga ahli Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bandar Lampung

erdebatan panjang antara dua lembaga di Lampung ini makin memperjelas pandangan masyarakat bahwa setiap orang yang telah nyaman menduduki sebuah jabatan enggan melepaskannya. Secara teori, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Melanggengkan kekuasaaan yang saat ini telah dimiliki. Lupa bahwa jabatan yang diembannya sekarang adalah amanah dari rakyat dan hanya titipan Tuhan. Tidak kekal dan tidak dapat dipaksakan untuk tetap dimilikinya. Makin mempertegas siapa yang kuat, dialah yang menang, menumbalkan kepentingan masyarakat demi kepentingan pribadi. Seperti yang dikemukakan Agustinus tentang negara sekuler. Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para penguasa yang arif dan bijaksana sehingga kekuasaan bagaikan keangkuhan dengan berbagai kejahatan. Perkembangan negara sekuler dalam bentuk negara modern, penguasa berupaya untuk menggunakan cara paksa menurut kehendak pribadi. Masalah politik negara sekuler yang membawa ketidakstabilan dari konﬂik kepentingan yang dominan, rakus kekuasaan, dan ketidakadilan. Dipertegas oleh pemikir muslim, Ibnu Khaldun, manusia memiliki

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung yang berlangsung kian dramatis tentu patut dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan makin mempertanyakan drama politik yang dimainkan oleh lembaga-lembaga negara ini, sebagai bentuk pembodohan atau pendewasaan demokrasi. Atau, mungkin bentuk konkret atas ketidakmapanan negara dalam menjalankan proses demokrasi.

sifat-sifat kebinatangan. Lembaga negara seharusnya mampu memberikan contoh teladan dengan sikap yang profesional, mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Menunjukkan harmonisasi hubungan antarlembaga kepada masyarakat, bukan menunjukkan egoisme masing-masing. Demokrasi yang diharapkan terjadi pasca-1998 merupakan titik balik atas matinya kebebasan demokrasi di Indonesia. Proses ini diapresiasi melalui otonomi daeerah, kebebasan mengelola daerahnya sendiri dan kebebasan memberikan kesejahteraan masyarakat di daerah, sekaligus menjadi bukti kemapanan dan kematangan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, bila mencermati polemik antara KPU Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung, kiranya harapan itu jauh panggang dari api, justru menunjukkan hal sebaliknya. Polemik ini justru menunjukan adanya kekuatan tangan besi yang coba dimainkan oleh kedua lembaga tersebut. Ada indikasi konﬂik ini sengaja dikelola, dipersulit melalui sikapsikap tidak etis, elitis, dan profesional. Mengabaikan pembangunan yang seharusnya menjadi salah satu tugas pokok pemerintah, mengabaikan hak-hak warga dalam berpolitik. Pemerintah harus sadar, banyak persoalan bangsa ini yang juga perlu

segera diselesaikan. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, keamanan, pengentasan kemiskinan, hingga kasus korupsi yang makin merajalela. Apabila pemerintah tidak mampu menyelesaikan urusan rumah tangganya sendiri, bagaimana pemerintah bisa mengelola jutaan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran apabila Lampung selalu rawan terjadi konflik karena pemerintah daerahnya pun tidak mampu mengelola konflik di internalnya. Hal ini makin diperparah dengan tidak berdayanya anggota DPRD Lampung dan lemahnya ketegasan Pemerintah Pusat selaku pemangku kebijakan tertinggi dalam menyelesaikan konflik Pilgub Lampung. Pemerintah terkesan lamban dan mengabaikan kepentingan masyarakat di Bumi Rua Jurai. Di luar itu, konflik ini terasa sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Menikmati derasnya konflik dengan menumbalkan demokrasi yang seharusnya menjadi tujuan utama. Aksi bayaran, penebaran media provokasi dan sebagainya seharusnya tidak terjadi di negara demokrasi. Pemerintah Pusat seharusnya dapat bersikap tegas, memberikan solusi konkret atas polemik yang ada, bukan membiarkan konflik ini menjadi makin melebar. Pemerintah

Pusat terkesan lamban bahkan acuh atas permasalahan yang ada di Lampung. Rasanya malu menyandang predikat sebagai negara demokratis bila setiap permasalahan selalu dilalui dengan sikap-sikap arogansi, provokasi, atau memberikan solusi dilematis. Jika negara luar telah sibuk menciptakan berbagai teknologi modern, telah mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang mapan. Sementara di Lampung masih sibuk dengan urusan rumah tangganya yang entah kapan akan berakhir. Wajar bila masyarakat kerap memperbandingkan pemerintah satu dengan lainnya. Memperbandingkan stabilitas ekonomi dan politik dari setiap periode kepemimpinan. Namun, apabila masyarakat harus selalu disibukkan dengan halhal tersebut, kapan akan terjadinya stabilitas pembangunan. Kiranya pemerintah dapat bersikap arif dan bijaksana menghadapi konﬂik pilgub ini. Menaati dan menjalankan pemeritahan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Tidak mengabaikan hak-hak dasar warga atas proses pembangunan di Provinsi Lampung. Dengan demikian, Lampung akan menjadi provinsi berbudaya yang di segani oleh masyarakat luas. Semoga. 



CMYK

Perempuan

6 25 September 2013



Perempuan Harus Aktif di Daerah Pemilihan

PEREMPUAN yang duduk di Dewan maupun yang akan kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2014 harus proaktif di daerah pemilihannya. Hal itu untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung guna menyerap aspirasi untuk diperjuangkan di legislatif.

Ratna Lahir Ayah Ibu Anak



nggota DPRD Kota Bandar Lampung, Ratna Hapsari Barusman, menjelaskan Pemilu 2014 memberikan ruang yang cukup strategis kepada para kaum perempuan untuk berkiprah di politik. Momentum tersebut harus dapat dimanfaatkan secara baik oleh perempuan dalam memperjuangkan kepentingankepentingan masyarakat Hapsari Barusman secara umum : Tanjungkarang, 29 November 1970 dan kepent: Drs. H. R.M. Barusman ingan kaum : Dra. Sri Hayati Barusman : 1. Velycia Meidiana perempuan 2. M. Reza Wasistha secara khusus. Untuk itu, caleg perempuan harus proaktif melakukan pendekatan kepada masyarakat. Caleg perempuan juga harus bisa meyakinkan masyarakat dengan cara memberikan solusi dan mengakomodasi kepentingan masyarakat jika duduk di parlemen. “Caleg harus proaktif mendekati masyarakat, khususnya pemilih perempuan agar perempuan tersebut nantinya lebih memilih caleg perempuan,” ujar dia. Selain itu, caleg perempuan juga harus mampu berkomunikasi secara baik dengan masyarakat di daerah pemilihannya dengan cara melihat kebutuhan masyarakat agar nantinya diupayakan kebutuhan tersebut masuk program perencanaan. “Selanjutnya masuk program masing-masing dinas terkait.

Untuk itu, silaturahmi dengan masyarakat ini penting untuk mengetahui kondisi secara langsung,” kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bandar Lampung itu. Politikus Hanura itu juga berharap kepada perempuan yang sudah memiliki hak pilih agar dapat menyalurkan aspirasinya kepada caleg perempuan pada pemilu nanti. Pasalnya, semakin banyak perempuan duduk di legislatif diharapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil berpihak kepada kaum perempuan, pendidikan maupun ketahanan keluarga. Ketertarikan Ratna Hapsari Barusman terjun ke dunia politik karena ingin ikut serta dalam pengambilan kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya Kota Bandar Lampung. Terkait peran di legislatif yang sudah dia jalankan, peranannya tidak bisa dikatakan perjuangan pribadi, tetapi perjuangan secara kolektif kolegial. Akan tetapi, secara pribadi, perempuan tersebut pernah menjadi ketua Pansus Pajak yang meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Selain itu, menjadi Pansus RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). “Semua itu kami lakukan supaya tercipta Kota Bandar Lampung yang lebih sehat, nyaman, dan aman,” ujarnya. (FATHUL MUIN/U1)



CMYK



Perempuan

7 25 September 2013



Mengecilnya Calon Senator Perempuan KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2014 di 33 provinsi sebanyak 945 orang. Namun, jumlah calon senator perempuan menurun dibanding Pemilu 2009 walaupun secara persentase naik.

Husni Kamil Manik

Masyitoh Chusnan

etua KPU Husni Kamil Manik total persentase DCT perempuan DPD pada Pemilu 2014 sebanyak 13% dari 945 calon yang masuk DCT. Sementara DCT perempuan pada Pemilu 2009 sebanyak 11,56% dari 1.116 orang yang lulus menjadi DCT. Pada 2009, calon laki-laki sebanyak 987 dan perempuan 129 orang. “Selain itu, nama-nama calon anggota DPD juga akan diumumkan di setiap kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Pengumuman itu akan ditempelkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat,” kata Husni. Menanggapi hal itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masyitoh Chusnan mengatakan pendidikan sangat penting agar perempuan untuk menuju peradaban. Pendidikan juga salah satu hak kemanusiaan ialah menuntut ilmu, demikian juga perempuan bebas dalam menuntut ilmu. “Pentingnya pendidikan bagi perempuan muslim tidak terlepas dari perannya yang sangat sentral dalam pendidikan anak-anaknya kelak,” kata dia. Pendidikan politik sangat diperlukan perempuan untuk berani ikut serta terjun ke dunia itu. Sebab, peran perempuan dalam politik sudah ada contohnya sejak dulu, misalnya siapa perempuan di balik proklamator bangsa Indonesia Soekarno-Hatta yang telah memperjuangkan Indonesia merdeka? Merekalah perempuanperempuan istimewa yang menjadi sentral dalam menentukan keberhasilan suatu bangsa.

Reni Suwarso Perannya sangat berarti. Kiprahnya tidak bisa dipandang sebelah mata. “Benarlah sabda Nabi saw. bahwa perempuan menjadi tolok ukur kemajuan suatu bangsa,” kata dia. Mengenai masalah DCT-nya, Direktur Center of Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia Reni Suwarso melihat hubungan KPU-Bawaslu bisa dibaratkan bak kucing dan pemburunya. Padahal, seharusnya sikap penyelenggara pemilu tidak boleh berseberangan. “Menjaga KPU yang independen, berintegritas, dipercaya, dan dianggap cakap untuk menyelenggarakan free and fair pemilu tidak bisa ditawar lagi. Namun, masalahnya, pemahaman terhadap hal tersebut tidak selalu sama. Sekarang KPU dan Bawaslu seperti kucing dan petugas penangkap kucing,” ujar dia. Hal itu tentu sangat berpengaruh terhadap persentase jumlah perempuan dalam DCT. Sebab, dengan kisruh KPU-Bawaslu, tentu bisa saja memengaruhi banyaknya kegagalan pencalonan para perempuan-perempuan itu. (U1)



CMYK

Orator 

8 25 September 2013

Totalitas Caleg

Perjuangkan Hak Rakyat Edy Sudrajat Alamat

: Jalan Palapa 10 Gunungterang, Tanjungkarang Barat

Organisasi : 1. Wakil Ketua PW GP Ansor 2. Ketua Umum PKC PMII 3. Ketua Bidang Kebijakan Publik PB PMII 4. Kader Partai Gerindra

PERAN calon anggota legislatif hendaknya tidak sebatas sosialisasi pencitraan yang mengedepankan politik transaksional, melainkan lebih kepada memberikan pemahaman serta pembelajaran politik melalui program kerja nyata, seperti advokasi dan perjuangan kepentingan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat ditingkatan paling bawah.



emikian diungkapkan calon anggota DPRD Lampung DP Lampung III nomor urut 9 dari Partai Gerindra, Edy Sudrajat, dalam diskusi bebas di kediamannya beberapa waktu lalu. Menurut dia, substansi yang harus dilakukan calon wakil rakyat adalah menunjukkan eksistensinya dalam perjuangan di tengah-tengah masyarakat yang akan diwakilinya

kelak, baik dalam kegiatan membangun desa/kampung, menjemput atau mengarahkan programprogram pemerintah daerah ke wilayahnya, serta berbaur guna melihat, mendengar, dan mengaspirasikannya. “Karena masyarakat saat ini tengah disibukkan dengan persoalan-persoalan ekonomi sehingga menyita banyak waktu dan tidak

sempat menyalurkan aspirasinya langsung. Di sisi lain, ketidakpahaman juga menjadi jalan buntu jika kita sebagai calon wakil rakyat tidak peka melihat persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” ujar dia. Oleh sebab itu, menurut dia, sebagai kader partai menjadi penting untuk intens turun melihat realita yang terjadi. “Jadi, bukan turun melakukan kerja-kerja politik transaksional atau last minute money (serangan fajar) pada saat Pemilu 2014 digelar. Masyarakat harus cerdas melihat dan memilih siapasiapa yang diyakini bekerja secara nyata dan benar-benar berbuat untuk kepentingan bersama.”

Momentum Pemilu 2014 ini, menurut Edy, hendaknya menjadi waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Hal ini guna terciptanya iklim pemerintahan yang baik dan tidak korup. “Bayangkan jika calon wakil rakyat bisanya cuma bagi-bagi hadiah tanpa berbuat nyata terpilih, sudah barang pasti korupsi. Jika ingin berubah, masyarakat juga harus cerdas memilih. Lihat siapa-siapa yang serius dan fokus mengayomi dan berbuat untuk mereka. Selain itu, ambil uangnya, jangan pilih orangnya,” ujar caleg DPRD Lampung DP Pesawaran, Pringsewu, dan Metro itu. (EKA SETIAWAN/U1)



CMYK



Orator

9 25 September 2013



Harus Perjuangkan

Martabat Guru DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Lampung masih didominasi oleh anggota Dewan berlatar belakang pengusaha. Sangat jarang kebijakan pemerintah yang berpihak kepada guru dan kualitas pendidikan.

Suprihatin Lahir Alamat

: Klaten, 5 Januari 1968 : Jalan Badak No. 01, Sukamenanti, Kedaton, Bandar Lampung

Riwayat Pendidikan: - SDN Karang Anom 1 Klaten Jateng - SMPN 2 Klaten Jateng - SMA Bina Mulya Bandar Lampung - FKIP Unila Riwayat Organisasi: - Ketua Komisaris Desa DI Sukamenanti - Sekretaris MGMP Ekonomi Bandar Lampung - Wakil Sekretaris DPD MKGR Provinsi Lampung - Ketua I PGHM Kota Bandar Lampung - Ketua FMGI Kota Bandar Lampung - Koordinator Kota Bandar Lampung IKA FKIP Unila - Ketua 4 PB PGSI

- Ketua I ISPI Bandar Lampung - Riwayat Pekerjaan - Staf pengajar SMA Bina Mulya - Staf pengajar LPP Master Komputer - Staf pengajar SMA Tunas Harapan - Wakil Kepala SMA Plus Unesco - Kepala SMK Bintara - Kepala SMKP Raden Intan

ngin memperjuangkan nasib guru di DPRD Kota Bandar Lampung itu menjadi komitmen Suprihatin. Kepala SMK Penerbangan Raden Intan Bandar Lampung itu mengaku terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan guru melalui tiga fungsi yang dimiliki legislatif, yakni fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. “Saat ini belum ada anggota Dewan yang memperhatikan nasib guru secara serius karena mereka tidak memiliki latar belakang guru. Untuk itulah memperjuangkan nasib guru harus dimulai oleh guru yang duduk di legislatif,” kata Suprihatin. Caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku prihatin dengan kondisi guru di Bandar Lampung dan kualitas pendidikan di Kota Tapis Berseri secara umum. Mengingat, selama puluhan tahun tidak ada peraturan daerah (perda) yang disahkan untuk menjamin martabat dan kesejahteraan guru. Bahkan martabat guru masih tergerus oleh peraturan yang cenderung mempereteli guru. Untuk itu, harus ada peraturan perlindungan guru di Bandar Lampung. Termasuk kebijakan pemerintah daerah terkait dengan sekolah bina lingkungan yang dinilai merugikan sekolah swasta. “Martabat guru harus dikembalikan. Tiga fungsi legislatif semuanya harus berorientasi pada kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan,” ujar caleg daerah pemilihan Bandar Lampung I itu. Untuk memperjuangkan nasib guru dan kualitas pendidikan diperlukan keterwakilan kaum guru di parlemen. Dengan keterwakilan guru di legislatif, diharapkan bisa memperjuangkan anggaran untuk pendidikan sesuai amanah undang-undang yakni 20%. Mengingat anggaran pendidikan saat ini baru dalam kisaran 12% karena anggarannya masih didomplengi oleh satker-satker lainnya. “Dengan dorongan kawan-kawan guru, jika nanti dipercaya masyarakat untuk duduk di DPRD saya akan mewakili kepentingan guru di parlemen. Sedangkan saya memilih maju lewat PPP karena suara PPP adalah suara umat,” ujarnya. (FATHUL MUIN/U1)



CMYK

Pilar

10 25 September 2013



Target 3 Besar, PAN Buat

Zona untuk Menggarap Konstituen BANYAK calon anggota legislatif (caleg) yang seolah-olah tidak lagi menjadi bagian dari partai politik, setelah namanya masuk daftar calon tetap (DCT). Kompetisi antara caleg sekarang ini mulai bergeser di dalam internal parpol. Dengan daerah pemilihan (DP) yang sama, caleg satu partai mulai saling menjatuhkan.



akil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno mengatakan kompetisi internal caleg di DP yang sama bisa menjadi bumerang. “Bila caleg dalam parpol saling berantem, justru malah bisa menjadi bumerang. Perolehan suara di daerah tersebut bisa berkurang atau hilang,” ujar Teguh. Ia mengatakan selayaknya caleg sesama partai di DP yang sama bekerja sama. “Yang harus dilakukan justru sinergi antarcaleg dalam satu DP, untuk memastikan perolehan kursi atau suara bagi partai di DP tersebut,” kata anggota Komisi V DPR tersebut. Strategi yang paling memungkinkan dan tepat, kata dia, adalah dengan membagi zona untuk menggarap konstituen sehingga tidak tubrukan. Partai, ujar dia, juga

harus membuat aturan main dan kode etik terkait kompetisi internal caleg di DP. Namun, hal tersebut kembali lagi pada individu caleg masing-masing. “Kuncinya harus ada prasangka baik antarcaleg.” Apalagi, PAN mengincar posisi ketiga pada Pemilu 2014, yang merupakan perbaikan atas perolehan suara pada pemilu sebelumnya. “Target minimal kami menjadi pemenang ketiga. Pemilu kemarin kan kami kelima, jadi ini target minimal,” ujar Ketua Bapilu DPW PAN DKI Andi Anzhar, di sela-sela acara pengukuhan tim sukarelawannya di Jakarta. Selain itu, kata anggota Komisi III DPR itu, jaringan tim pemenangan pun telah dibentuk hingga ke tingkat paling bawah. “Kami membangun jaringan-jaringan sampai ke tingkat RT. Anggota sukarelawan yang dikukuhkan tadi 30% ketua RW dan

60% adalah ketua RT, jadi mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat di wilayahnya,” ujar dia. Acara pengukuhan tim sukarelawan Andi Anzhar digelar di GOR Otista, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, ratusan warga Ibu Kota diambil sumpahnya untuk memenangkan Andi di DP DKI I, yang meliputi wilayah Jakarta Timur. Acara juga dihadiri oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Amien Rais dan Menteri Perhutanan Zulkiﬂi Hasan. Dalam pidato sambutannya, Amien Rais menyampaikan dukungannya kepada Andi. Menurut dia, mantan ketua DPW PAN DKI Jakarta itu layak untuk kembali terpilih menjadi legislator. “Mas Andi Anzhar ini termasuk anggota yang tidak terdengar negatifnya karena itu layak kita lempar kembali ke DPR,” ujar dia. (U1)



CMYK



Jejak

11 25 September 2013



K.H. Idham Chalid

Ulama dan Politikus Filosofi Air IDHAM Khalid adalah pria kelahiran Satui, Kalimantan Selatan, 27 Agustus 1921. Meskipun seorang ulama, Idham juga dikenal sebagai politikus pelaku filosofi air.

ia juga pernah menjadi pucuk pimpinan di lembaga eksekutif, legislatif, dan ormas (wakil perdana menteri, ketua DPR/MPR, dan ketua umum PB Nahdlatul Ulama), lalu pernah memimpin pada tiga parpol berbeda, yaitu Masyumi, NU, dan PPP. Laksana air, peraih gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar University, Kairo, ini seorang tokoh nasional yang mampu berperan ganda dalam satu situasi, yakni sebagai ulama dan politikus (lihat daftar tokoh politikus). Sebagai ulama, ia bersikap ﬂeksibel dan akomodatif dengan tetap berpegang pada tradisi dan prinsip Islam yang diembannya. Demikian pula sebagai politikus, dia mampu melakukan gerakan strategis, kompromistis, bahkan pragmatis. Dengan sikap dan peran ganda demikian, termasuk kemampuan mengubah warna kulit politik dan kemampuan beradaptasi terhadap penguasa politik ketika itu, ulama dari Madrasah Pondok Modern Gontor ini tidak khawatir mendapat kritikan dan stereotip negatif sebagai tokoh yang tidak mempunyai pendirian, bunglon, bahkan avonturir. Peran ganda dan kemampuan beradaptasi dan mengakomodasi itu kadang kala membuat banyak orang salah memahami pemikiran serta sikap-sikap sosial-politiknya. Namun, jika disimak, sesungguhnya K.H. Idham Chalid yang berlatar belakang guru itu adalah seorang tokoh nasional (bangsa) yang visi perjuangannya dalam berbagai peran selalu berorientasi pada kebaikan serta manfaat bagi umat dan bangsa.



Dengan visi perjuangan seperti itu, pemimpin NU selama 28 tahun (1955—1984) itu berpandangan tidak harus kaku dalam bersikap sehingga umat selalu terjaga kesejahteraan fisik dan spiritualnya. Apalagi, situasi politik di masa demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila tidak jarang adanya tekanan keras dari pihak penguasa serta partai politik dan ormas radikal. Idham Chalid satu-satunya ketua umum PBNU yang paling lama dan bukan “berdarah biru” NU. Selama kepemimpinan Idham, NU tidak pernah bergejolak. Kendati sering dinilai lemah, sebenarnya itulah strateginya sehingga bisa diterima berbagai zaman. Sebagai ulama dan politikus pelaku filosofi air, Idham Chalid dapat berperan sebagai tokoh yang santun dan pembawa kesejukan. “Beliau itu moderat, bisa diterima di segala ‘cuaca’, berada di tengah. Oleh sebab itu, ia bisa diterima di mana-mana. Ia berada di tengah titik ekstrem yang ada,” ujar mantan Wapres Jusuf Kalla. Idham Chalid yang memulai karier politik dari anggota DPRD, yang selama 28 tahun memimpin Pengurus Besar Pendiri Nahdlatul Ulama 1926. Pernah menjadi wakil perdana menteri pada era pemerintahan Soekarno, menteri Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Sosial pada era pemerintahan Presiden Republik Indonesia kedua (1966—1988) Soeharto, kemudian pernah menjabat ketua Partai Masyumi, pendiri/ketua Partai Pendiri Nahdlatul Ulama 1926, dan ketua umum DPP PPP (1989—1994). (U1)



Luber

12 25 September 2013

Larangan bagi Juru Kampanye

dalam Pemilu 2014 WALAUPUN dalam kampanye setiap juru kampanye dipersilakan untuk mengatakan apa pun visi, misi, dan program partai maupun calon anggota legislatif (caleg), ada juga batas-batas yang harus dipatuhinya agar tidak menyinggung kelompok lain atau justru merendahkan harga diri bangsa.

Pemilu 2014

Larangan itu masuk PKPU No. 15/2013 yakni perubahan atas PKP No. 1/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, yaitu pada Pasal 32. (1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang m e m b a h aya k a n keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau peserta pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan

tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; k. memobilisasi warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih. (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan: a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pegawai negeri sipil; f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. kepala desa; h. perangkat desa. (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu. (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, merupakan tindak pidana pemilu. ď Ž

Jeda

13 25 September 2013

Sistem Demokrasi Indonesia, Belum Sempurna atau Dirusak? HINGGA kini perjalanan demokrasi dalam perkembangannya masih menekankan kepada demokrasi prosedural, bukan demokrasi substantif. Indonesia pun tertinggal jauh dari negara lain, bahkan yang baru merdeka, yakni Timor Leste.

etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengatakan sistem demokrasi di Indonesia masih jauh berdasarkan peringkat kualitas demokrasi di dunia. “Secara kualitas demokrasi Indonesia dalam praktiknya belum demokrasi yang utuh,” kata Irman pada suatu kesempatan. Penyebab kualitas demokrasi Indonesia masih rendah, yakni terletak pada lemahnya kualitas lima alat ukur utama. Di antaranya, pemilihan umum (pemilu), pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan (birokrasi), partisipasi politik dan budaya politik. “Rendahnya kualitas variabel ini menyebabkan kualitas penyelenggaraan demokrasi masih jauh dari harapan reformasi 1998,” kata dia. Meskipun demikian, lanjutnya, sebagai negara yang besar Indonesia memiliki peluang untuk tampil sebagai negara yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. “Kuncinya adalah bagaimana memanfaatkan demokrasi untuk tumbuh sebagai negara yang mandiri, maju, adil, dan makmur.” Namun, pandangan berbeda disampaikan politikus Partai Golkar asal Lampung, Aziz Syamsuddin, terkait penyebab belum sempurnanya sistem demokrasi itu. Menurutnya, salah satu penghambat gerak roda reformasi adalah karakter bangsa yang tidak senang melihat orang lain senang dan

senang melihat orang susah. Aziz mencontohkan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di 458 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Banyak anak-anak muda berhasil menjadi bupati atau wali kota, tetapi para mereka itu belum bisa menjalankan cita-cita pembangunan yang berkeadilan. “Lalu apakah sistem demokrasi di Indonesia bisa membawa pembangunan yang berkeadilan. Setelah sekian tahun kita lalui, demokrasi ini dirasa kurang pas, maka kita perlu melakukan perbaikan. Dan yang merusak sistem demokrasi kita adalah oknum,” ujar Aziz. Terbukti sejak berakhirnya Orde Baru dengan tumbangnya rezim Presiden Soeharto pada 1998, gerakan reformasi belum juga dirasakan sampai hari ini. “Hingga kini efek reformasi pembangunan belum secara konkret dirasakan rakyat Indonesia,” katanya. (U1)



CMYK

Jeda

14 25 September 2013



Korupsi

Sebab-Akibat Demokrasi yang Melenceng SISTEM demokrasi menjadi dambaan seluruh rakyat karena rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Seluruh peserta, proses, dan hasil dari demokrasi itu menjadi hak rakyat tanpa dipotong-potong.

amun, sistem demokrasi yang dari tujuan awal pendiri bangsa membuat negara pun hancur dan mengalami krisis global. Akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Saleh Pertaonan Daulay, mengatakan sejak Indonesia merdeka pada 1945, terhitung telah terjadi empat kali perubahan dalam sistem demokrasi. Mulai dari sistem demokrasi perlementer sampai pereformasian beberapa sistem demokrasi yang pernah diterapkan sebelumnya. Revolusi pun tak terhindarkan hingga menghasilkan enam agenda penting berdasarkan pada asas demokrasi. “Demokrasi yang ada di Indonesia sangat liberal, bahkan lebih liberal dari Amerika,” kata Saleh. Menurut dia, pada taraf selanjutnya sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia menjadi semakin liar dan sangat liberal sehingga oleh sebagian kelompok hanya dijadikan senjata untuk mendulang keuntungan dan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Cita-cita demokrasi yang dulunya untuk seluruh warga, harus kandas di tangan para pemangku jabatan,” katanya. Kemudian, politikus PKS, Agus Purnomo, mengatakan sistem demokrasi di Indonesia dianggap paling tepat untuk konteks negara kini. “Demokrasi pilihan paling tepat untuk Indonesia. Dari itu, untuk mewujudkan pemilu yang baik, maka kedepankan prinsip-prinsip demokrasi,” kata Agus. Namun, politikus yang duduk di Komisi II DPR ini mengatakan kegagalan demokrasi di Indonesia karena partai lebih banyak menghilangkan



substansi demokrasi. Menurutnya, tugas partai politik (parpol) hanya berkutat pada masalah suksesi pemilihan sehingga demokrasi lekat dengan praktik korupsi. “Korupsi momok yang paling buruk buat demokrasi.” Apalagi kini sudah bukan hal aneh lagi bahwa sistem pemerintahan di Indonesia banyak sekali terjadi korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi dipusat, melainkan juga di daerah. Dari sejumlah kondisi yang mendera Indonesia dalam menjalani sistem demokrasi yang terus berubah, diambil kesimpulan bahwa ada sejumlah faktor penyebabnya. Seperti sistem pemilihan umum yang digunakan

tanpa diawasi oleh undang-undang yang ketat menyebabkan celah caleg dalam berkampanye butuh dana besar. Sehingga saat duduk di parlemen, akan berusaha menghasilkan uang sebanyak-banyaknya supaya dana kampanye dapat kembali lagi. Kurangnya pengawasan yang ketat juga menyebabkan kecurangan pemilu sering terjadi. Serangan fajar, saling sogok, memberikan uang kepada pemilih adalah hal yang wajar dalam setiap pemilu. Padahal, dalam dasar negara kita dijelaskan bahwa dalam menentukan para wakil rakyat bukanlah dengan hasil voting, melainkan menggunakan metode musyawarah. Seperti tercantum dalam butir keempat Pancasila: ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” (U1)



CMYK



Geliat Ridho Berbakti

15 25 September 2013



Gerakkan Pembangunan Pendidikan di Lampung PROVINSI Lampung tidak hanya memiliki potensi sumber daya alam yang terbentang luas, tetapi juga memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang luar biasa.

inggal membuat formulasi untuk menggerakkan potensi itu untuk membangun kecerdasan masyarakat menuju kemakmuran. Data statistik dosen, guru yang S-1, S-2, bahkan S-3 menunjukkan kenaikan jumlah yang cukup berarti, yang dibarengi dengan munculnya perguruan tinggi dan sekolah-sekolah baru. Hal itu buah usaha pemerintah, orang tua, masyarakat, dan peran swasta dalam membangun pendidikan. Kucuran dana dari APBN dan APBD, trennya ada kecenderungan naik, mulai dari tunjangan sertiﬁkasi guru, dana BOS dari SD— SMA, termasuk proyek-proyek perbaikan sarana ﬁsik, dan lainnya. Hal ini berindikasi ada upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, sebagaimana amanah undang-undang, paling tidak minimal anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD. Jumlah anggaran yang besar, tenaga pendidik yang mayoritas sudah S-1, kelulusan UN yang cenderung naik, dan diraihnya juara olimpiade nasional, sering pencapaian ini kerap dipolitisasi sebagai pembelaan seolah-olah pemerintah sudah cukup serius untuk mengurus sektor pendidikan. Capaian di atas jika dianggap sebagai keberhasilan sebenarnya tidak sepenuhnya salah. “Untuk mencapai visi kemakmuran pendidikan, perlu kerja keras, strategi, dan perencanaan yang matang dalam memperbaiki mutu pendidikan Lampung,” kata calon gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo. Menurut alumnus Universitas Padjadjaran (Unpad) itu, strateginya dimulai dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam membuat rencana strategis pendidikan, mulai dari pakar, akademisi, organisasi profesi guru, LSM pendidikan, BMPS, DPRD, Bappeda, pengawas, Dinas Pendidikan, dewan pendidikan, dan kalangan dunia usaha.

“Melalui sentra pendidikan yang partisipasif segala potensi yang ada bisa disinergikan untuk memperbaiki pendidikan Provinsi Lampung,” kata Magister Strategic Inteligence Studies di Universitas Indonesia (UI) yang juga alumnus pendidikan reguler Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini. Selain itu, reformasi birokrasi pendidikan harus terus dilakukan agar mutu layanan pendidikan berkualitas. Institusi Dinas Pendidikan selama ini sebagian besar lambat dalam mengantisipasi dinamika pendidikan yang demikian cepat. “Yang tak kalah pentingnya guru harus merdeka, terlindungi, dan layak. Juga komitmen dan kesungguhan pemerintah sangat menentukan,” kata Ketua DPD Partai Demorkat Lampung itu, yang juga kader gerakan pramuka nasional. (U10)



CMYK

Geliat Ridho Berbakti

16 25 September 2013



Suttan Raja Adat

yang Menjaga Kearifan Lokal CALON gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, memiliki gelar (adok) Suttan Raja Adat. Ridho mendapatkan gelar tersebut sesuai dengan aturan dan lewat proses adat.



ebagai salah satu calon pemimpin, Ridho mampu menyerap adat istiadat dan budaya yang ia terima. Ia kemudian membangunnya sebagai kearifan lokal yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Legitimasi atas garis keturunan adat Lampung Ridho Ficardo ditetapkan ketika pada 1 Juni 2007, setelah menikah, ia dinobatkan memperoleh gelar adat melalui prosesi Begawi Mepadun di Kota Alam, Kotabumi, dengan gelar Suttan Raja Adat. Gelar tersebut sama dengan kakek beliau yang juga bergelar Suttan Raja Adat atau dikenal juga sebagai Sembahen Suttan Guru Mergo, seorang Pesirah Marga Nunyai di zaman sebelum kemerdekaan. Prosesi adat Lampung tersebut memiliki latar belakang karena ibunya, Agustina Adat, adalah seorang putri dari H. Permata Mega bergelar Sembahen Suttan Guru Mergo, seorang Penyimbang Tuho Suku Balai Dunio Anek Kuto Alam, Marga

Nunyai. Saat ayah dan ibu Ridho Ficardo menikah, melalui proses begawi adat pada 1980, sang Ayah di-akken ragah menurut adat yang berlaku di Lampung Pepadun, sang ibu bergelar Suttan Maharatu, sang ayah M. Fauzi Thoha bergelar Suttan Ratu Yang Jaya Diningrat. Sedangkan istri Ridho Ficardo, Aprilani Yustin, gelar Suttan Ratu Permaisuri, berasal dari Nuwo Keraton Ratu di Puncak, Kutobumi, setelah melalui proses ibal sebagai anak A. Akuan Abung gelar Nadikyang Suttan Minak Yang Abung, Kutobumi Ilir, Marga Nunyai. Hal tersebut dibenarkan oleh M. Tauhid gelar Suttan Puceng Marga, Kutobumi Ilir, yang juga Ketua Gawi sekaligus salah satu penyimbang Kotabumi. Demikianlah bagaimana beragamnya latar belakang budaya Muhammad Ridho Ficardo yang tentu saja melandasi pola pikir dan pola tindaknya saat ini. (U10)



CMYK

