VOTING, Edisi XVI, 28 Agustus - 3 September 2013



 16 Halaman l Edisi XVI/28 Agustus - 3 September 2013

 6 l Pemikiran ‘Kolot’ Tentang Perempuan Harus Diubah

T E R U J I T E P E R C AYA

9 l Politik Silaturahmu Pererat Emosional

Ongkos Kampanye Caleg

Makin Berat

SEJAK ditetapkannya daftar calon tetap (DCT), seluruh calon anggota legislatif (caleg) diberi kesempatan untuk bersosialisasi atau kampanye.

Mereka dapat mengenalkan diri, baik melalui pertemuan maupun alat peraga atau atribut yang terpasang.

N

amun, pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengiringi dimulainya kampanye caleg itu. Itu berarti, uang rupiah milik para caleg makin kecil nilainya. Alhasil, ongkos kampanye para caleg akan meningkat dan berat dirasakan karena seluruh harga kebutuhan disesuaikan dengan nilai dolar yang terus meninggalkan mata uang rupiah.

Misalnya untuk mengadakan atribut kam-

panye, caleg mulai memilih-milih bahan pembuat dari lokal. Sebab, bahan impor tentu terimbas dan dibayarkan lebih banyak dengan rupiah. Apalagi para pengusaha jasa percetakan juga gelagapan dengan fluktuasi nilai rupiah yang tak menentu dan terus melemah dibanding dolar AS. “Kalau dalam jumlah sedikit untuk membuat baliho dengan bahan impor, saya masih belum mau. Tapi kalau dalam jumlah banyak oke saja, tetap harga saya lebihkan hari harga pasar,” kata Aping, salah seorang pengusaha jasa percetakan di kawasan Bandar Lampung.

Apalagi, jika caleg itu akan menggelar rapat umum, baik terbuka maupun tertutup. Tentu ongkos konsumsi dan akomodasi akan naik, terkait pelemahan nilai rupiah itu. Bahkan andaipun para peserta rapat umum diberi konsumsi tempe-tahu, ada peningkatan harganya karena disesuaikan dengan harga pembelian kedelai impor.

“Istilahnya, kalau harga kedelai berfluktuasi, kita bisa jual tempe tapi enggak bisa beli lagi kedelainya,” kata Ketua II Gabungan Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Gakoptindo) Sutaryo.

Tentu saja penjual akan menaikkan harga produk mereka itu. Imbasnya, pada warung makan yang menjadi andalan para caleg memesan konsumsi rapat umumnya. “Tampaknya harus lebih banyak lagi modal yang dikeluarkan untuk kampanye ini,” kata salah seorang caleg di Pringsewu yang enggan disebut jati dirinya. (U1)





 FERIAL









CMYK

Interupsi

l

2 28 Agustus 2013



Keterwakilan Perempuan Jangan Basa-basi



DAFTAR calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat baru saja diumumkan di media massa.

Sejumlah deretan nama dari masingmasing partai politik peserta pemilihan umum juga tertera bak semut berderet.

D

ari sederetan namanama tersebut, nama perempuan masih menjadi barang langka. Porsi keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30% pun seperti angka yang dipaksakan.

Saat menelisik daftar nama tersebut, ada satu nama yang mengingatkan saya cerita kawan ini. Ya, ia maju ke kancah politik dengan menjadi calon wakil rakyat karena “dipaksa” partai naungannya mengingat kurangnya kuota 30% keterwakilan perempuan tadi.

Padahal, kawan tadi mengaku tak paham benar mengenai dunia politik yang bakal digelutinya ini. “Saya ini enggak ngerti politik, tapi diminta kerabat karena untuk anggota perempuannya kurang. Kalau tidak cukup komposisi anggotanya, bisa batal ikut pemilu. Ya sudah saya terima saja, sambil coba-coba, kalau-kalau ada nasib baik di sini (politik, red),” kata kawan tadi.

T E R U J I T E P E R C AYA

Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya.

Wakil Pemimpin Umum: Djadjat Sudradjat.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi.

Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono.

Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong.

Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto.

Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti.

Sekretaris Redaksi: M. Natsir.

Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Hesma Eryani, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi, .

Asisten Redaktur: Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Lukman Hakim, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Vera Aglisa.

Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Delima Napitupulu, Ricky P Marly, Fathul Mu’in.

LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto.

Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman.

CONTENT ENRICHMENT Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil.

Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin.

Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Nani Hasnia.

Desain Grafis Redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi.

Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono.

Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi).

Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com.

Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074.

Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113.

Penerbit: PT Masa Kini Mandiri.

SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986.

Yang pasti siapkan mental yang kuat dan perkaya diri dengan ilmu dan mau banyak belajar tentang berbagai hal. Sebab, dunia politik ini penuh dengan intrik, begitu kata saya ketika diminta memberikan saran. Melihat persoalan kawan saya tadi, jelaslah betapa partai politik terlihat tergopoh-gopoh dalam menyiapkan calon anggotanya, terutama kuota perempuan.

Kesan main comot dan tidak adanya kaderisasi pengurus perempuan sungguh suatu langkah yang amat disayangkan.

Apalagi dalam budaya politik patriarki di Indonesia yang mendominasikan kaum adam, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilawan. Kaum hawa harus benar-benar menyiapkan mental dan potensi diri yang ada untuk mendobrak budaya ini.

Memang sih, aturan mengenai keterwakilan kaum perempuan di legisltaif sudah lebih baik, tetapi tanpa dukungan budaya dan persepsi masyarakat, regulasi ini tidak terlalu banyak mendorong jumlah keterwakilan perempuan.

Terlebih jika melihat ke ranah nasional, banyak partai yang mengambil jurus aji mumpung yang mengecewakan, yakni mengambil caleg perempuan yang sudah populer, seperti artis

atau perempuan pengusaha dengan tujuan mendongkrak suara.

Maklum, pemilihan kita masih menggunakan sistem suara terbanyak.

Ini merupakan tindakan pragmatis yang terlihat mengabaikan keseriusan proses politik. Sementara kaum perempuan yang tidak populer hanya dijadikan sebagai pemanis, tidak sungguh-sunggu menempatkan mereka di wilayah strategis.

Tak hanya itu, partai politik melepas tangan caleg-caleg perempuan, dengan segala keterbatasannya harus bertarung dan berebut suara dengan caleg lakilaki dalam sistem pemilu proporsional terbuka.

Dari proses tersebut, kita dapat melihat hasilnya, sedikit yang duduk di parlemen, dan kalaupun ada, mereka jarang berpartisipasi aktif dalam tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. Inilah pertarungan calon wakil rakyat yang bakal dipilih.

Soal siapa yang nanti akan terpilih, itu tergantung dari upaya dan juga nasibnya. Ya, karena hidup—terlebih kehidupan politik—terkadang tidak seperti rumus matematika ketika panjang x lebar = luas.

Yang pasti para calon, terutama kaum perempuan, harus berupaya maksimal menyiapkan

Wartawan Lampung Post

diri dalam kancah pemilu dengan menggali potensi yang ada dan banyak belajar banyak hal positif, termasuk dari sejumlah tokoh perempuan yang sukses di ranah politik nasional maupun dunia.

Daya, upaya atau usaha untuk mencapai tujuan harus tetap dilakukan oleh seorang calon maupun siapa saja yang memiliki cita-cita dan menjalani kehidupan. Kerja keras dan jujur serta dedikasi tinggi menjadi kunci utama. Sedangkan soal hasil, selain dari upaya keras kita tadi, ada campur tangan Sang Khalik yang maha menentukan. Selamat berjuang perempuan! 

indeks : LAPORAN UTAMA Rupiah Terus Melemah . . .

4

GAGAS Media Massa . . .

5

PEREMPUAN Mendorong Politikus Perempuan . . .

7

Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan.

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Sri Agustina

ORATOR Maksimalkan Peran DPD . . .

PILAR PDIP Dorong Kader Muda . . .

8

10





CMYK







Laporan Utama

l

3 28 Agustus 2013



Parpol Bertanggung Jawab atas Biaya Kampanye Caleg

PARPOL

PEMILU 2014 dapat menjadi malapetaka bagi para aktivis, apalagi yang tidak terkenal dan bermodal cekak. Biaya Pemilu 2014 akan lebih besar daripada Pemilu 2009.

W

akil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan berdasarkan perincian biaya kampanye Pemilu 2009, figur publik merupakan caleg yang mengeluarkan biaya kampanye terendah, yaitu Rp300 juta—Rp800 juta. Adapun pengusaha tercatat mengeluarkan biaya kampanye tertinggi, yaitu Rp1,5 miliar—Rp6 miliar.

Pada Pemilu 2004, rata-rata biaya kampanye yang dikeluarkan caleg senilai Rp500 juta—Rp600 juta, sedangkan di Pemilu 2009 ratarata mencapai Rp1,2 miliar—Rp1,5 miliar.

“Ini artinya Pemilu 2014 biayanya akan lebih besar dari 2009,” kata Pramono di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Apalagi ditambah adanya pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS yang membuat caleg makin berat menggapai barang-barang yang dinilai dengan rupiah. “Harus ada solusi dari itu,” kata dia.

Senada dengan Pramono, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyebutkan biaya pemilu yang tinggi muncul karena adanya caleg instan yang tiba-tiba namanya muncul. Caleg yang memiliki modal sosial tinggi mungkin akan mengurangi modal finansial.

Sebaliknya, bagi yang kurang modal sosial biasanya akan meningkatkan modal finansialnya agar bisa terpilih.

Idrus menyebutkan parpol bertanggung jawab dalam proses pencalonan, rekrutmen, dan penentuan caleg yang kompeten. Akan tetapi, ting-

ginya biaya untuk bisa terpilih sebagai anggota DPR menunjukkan tanggung jawab itu tidak dilakukan secara maksimal oleh parpol. “Sehingga banyak individu yang menjadi caleg dengan rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.”

Solusi Memang ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1/2013 tentang pengaturan alat peraga saat kampanye bagi calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik menguntungkan caleg dari sisi modal. “Dengan adanya aturan tersebut, secara otomatis akan menghemat pengeluaran caleg dan parpol untuk belanja alat peraga kampanye,” kata anggota Komisi II DPR, Miryam S. Haryani.

Miryam menyebutkan kalau tidak diatur pembatasan alat peraga, caleg yang memiliki modal sedikit akan kalah pamor. “Tapi bagi caleg yang banyak modalnya bisa kesohor karena pasang alat peraga kampanye di mana-mana,” kata Miryam.

Ada lagi solusi untuk menekan ongkos kampanye itu. Seperti yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang menyiasati persaingan sehat antarcalon legislatif dari internal partai dan juga persaingan dengan caleg partai lain.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Arif Hidayat mengatakan pihaknya akan mengorganisasi kegiatan kampanye secara kolektif.

“Makanya PDI Perjuangan mengorganisasi kegiatan kampanye secara kolektif melalui partai dengan membagi wilayah kampanye untuk masingmasing caleg. Secara internal, partai juga akan mengontrol belanja kampanye yang dikeluarkan caleg maupun partai,” ujar Arif. (U1)









Laporan Utama

l

4 28 Agustus 2013

Rupiah Terus Melemah, Pemerintah Upayakan Solusi RUPIAH terus menunjukkan pelemahannya terhadap dolar AS sejak dua pekan terakhir. Hal itu memicu kenaikan harga barang impor yang dipatok dengan nilai dolar, sementara tak sedikit bahan baku industri di Indonesia menggunakan barang impor, termasuk yang terkait kampanye politik.

P

ekan lalu, misalnya, dolar bertengger di Rp10.600, bahkan sejumlah bank yang melayani penjualan dan pembelian valuta asing mematok dolar di harga yang cukup tinggi mencapai Rp10.900/dolar.

Data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) yang dipatok BI saat itu tercatat 1 dolar berkisar di Rp10.504. Menjelang penutupan sesi I IHSG, rupiah diperdagangkan di level Rp10.620 per dolar. Reuters menyebut nilai tukar rupiah terhadap dolar telah mencapai level tertingginya siang ini di kisaran Rp10.675.

Nilai tukar rupiah yang jeblok dipengaruhi kondisi dalam negeri yang cukup membuat khawatir pelaku pasar. BI melaporkan neraca pembayaran Indonesia (NPI) masih menunjukkan defisit di triwulan II 2013 meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan I 2013.

BI mencatat defisit NPI dari 6,6 miliar dolar pada triwulan sebelumnya menjadi 2,5 miliar dolar atau Rp25 triliun pada triwulan II 2013. “Pelaku pasar besar memang menganggap aset-aset dari Indonesia sudah overvalued. Sudah harus mengalami koreksi,” kata ekonom Dradjad Wibowo.

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai bisa menimbulkan ketidakpastian dalam pembangunan industri, khususnya terkait pembiayaan. “Stabili-

tas rupiah penting bagi pembangunan industri, fluktuasi dalam kurs menimbulkan ketidakpastian dalam biaya,” kata Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat di Jakarta.

Hidayat mengatakan pemerintah tidak menginginkan pelemahan nilai tukar rupiah tersebut terus berlanjut. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak-pihak terkait akan terus melakukan pertemuan untuk menentukan langkah yang harus ditempuh.

Imbas dari melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai dirasakan masyarakat, terutama untuk barang-barang dibeli secara impor, mulai barang-barang elektronik hingga makanan sehari-hari seperti tahu dan tempe. Juga termasuk bahan baku atribut kampanye caleg.

“Harga tempe dan tahu sebetulnya sudah naik sejak habis Lebaran kemarin. Rata-rata naik Rp1.000 sampai Rp1.500 untuk tempe maupun tahu per bungkus isi 10 butir,” kata Warno, pedagang tempe di Telukbetung, beberapa waktu lalu.

Kebijakan Terkait kondisi rupiah itu, pemerintah tengah mempersiapkan paket kebijakan. Empat paket kebijakan ekonomi sebagai antisipasi penyelamatan dari gejolak perekonomian yang terjadi.

Paket pertama dibuat untuk

memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dalam paket ini yang akan dilakukan adalah mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri padat karya, padat modal, dan 30% hasil produksinya berorientasi ekspor.

Paket kedua untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan memastikan defisit APBN 2013 tetap 2,38% dan pembiayaan aman. Pemerintah memberikan insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan pajak.

Paket ketiga untuk menjaga daya beli. Pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi. Juga berencana mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura, dari

impor berdasarkan kuota menjadi mekanisme impor dengan mengandalkan harga.

Paket keempat untuk mempercepat investasi, pemerintah akan mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perizinan investasi. Sebagai contoh, Hatta mengatakan saat ini sudah dirumuskan pemangkasan perizinan hulu migas dari tadinya 69 izin menjadi 8 izin saja.

“Pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif, serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan,” kata Menteri Negara Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dalam sebuah pernyataan kepada wartawan. (TIM/U1)

Gagas

l

5 28 Agustus 2013

Media Massa

dan Pencitraan Politik

Darmadi Staf Kemenag Lampung Tengah dan kandidat doktor di Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta

S

ebagai sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD negara. Kekuasaan negara yang lahir karena pemilu merupakan kekuasaan yang tumbuh dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.

Terbukanya akses bagi siapa pun untuk bisa menduduki elite puncak di daerah membuktikan bahwa kehidupan berdemokrasi di Indonesia sudah amat maju.

Calon gubernur, bupati, dan wali kota yang pada masa berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 hanya dikonsumsi oleh sebagian elite politik lokal di lingkar DPRD, dewasa ini telah menjadi bagian dari materi diskusi semua kalangan dari masyarakat bawah hingga atas.

Pemilu adalah suatu proses ketika para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Jabatan-jabatan yang diisi beraneka ragam, mulai dari presiden, gubernur, maupun bupati/wali kota. Satu hak asasi warga negara yang sangat prinsip karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Kemudian merupakan suatu syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Demokrasi ini dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut un-

SALAH satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktuwaktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

dang-undang.

Pemilihan gubernur diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan UU yang mengatur secara gamblang tentang pemerintahan daerah (pemda).

Terkait dengan UU itu, saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang pemilihan kepada daerah oleh DPRD. Pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam kehidupan politik di daerah (pilkada). Pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Pasal 56 (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil (2) pasangan calon sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Setiap peserta kampanye berusaha meyakinkan para pemberi suara/konstituen bahwa kelompok atau golongannya adalah calon-calon yang paling layak untuk memenangkan kedudukan. Dalam masa kampanye pemilu/pilkada, media, dalam hal ini media massa cetak maupun elektronik, sangat potensial dalam hal memengaruhi publik untuk menggalang dukungan.

Pada kasus pemilu, jenis kampanye yang digunakan adalah candidate-oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi pada kandidat yang dimotivasi untuk mendapatkan kekuasaan. Karena memang tujuan dari kampanye pemilu adalah untuk pengisian jabatan publik (rekrutmen politik).

Lalu bagaimanakah realitas media akhir-akhir ini sebagai alat komunikasi politik dalam kampanye pemilu/pilkada?

Apakah media mampu mempertahankan kenetralannya dalam pemilu/pilkada? Dalam sebuah negara yang belum demokratis, media massa yang netral sangat sulit ditemukan. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah memiliki otoritas yang kuat dalam menjaga stabilitas. Tak heran jika media di dalam negara tersebut sangat selektif menyiarkan berita dan tentunya melewati kontrol pemerintah. Begitu juga kondisi media di negara Indonesia sejak dahulu.

Suatu peristiwa politik akan sangat mungkin ditanggapi dengan cara yang berbeda oleh berbagai media, antara lain dengan peletakan berita (utama atau biasa), volume berita dan teknik kecendurungan pemberitaannya, isi media mengenai peristiwa tersebut sangat mungkin mendapatkan tanggapan yang berbeda oleh khayalak media yang berbeda.

Dengan demikian, dalam proses komunikasi politik peran media menjadi sangat penting. Peran tersebut tidak hanya dalam konteks pendistribusian pesan umum, tetapi jauh lebih penting adalah nilai berita yang akan diterima khayalak.

Media dalam sebuah komunikasi politik mempunyai peranan yang sangat penting karena sebagai publisitas politik terhadap masyarakat luas, tentunya dengan tujuan khalayak mengetahui agenda politik setelah itu simpati dan menjatuhkan pilihannya kepada calon gubernur tersebut. Siapa pun komunikator atau aktivis politik akan berusaha menguasai media. Tidak heran barang siapa yang telah menguasai media, maka dia hampir memenangkan pertarungan politik tersebut. ď Ž





CMYK

Perempuan

l

6 28 Agustus 2013



Pemikiran ‘Kolot’ tentang Perempuan Harus Diubah BANDAR LAMPUNG—Kesetaraan gender saat ini dinilai masih sebatas retorika kebijakan saja. Peran perempuan saat ini sering diabaikan meski sudah 68 tahun bangsa Indonesia merdeka.



Ratna Junaida Kelahiran Alamat Pekerjaan Pendidikan

: Panjang, 10 Juni 1984 : Jl. Bahari Gg. Ogan No. 14, Panjang Utara, Bandar Lampung : FSO Bank Danamon Patimura, Telukbetung : - SMUN 1 Bandar Lampung (2002) - Universitas Sai Bumi Ruwa Jurai (2012)

Fakta ini terjadi tak hanya pada dunia kerja, untuk berkarier di dunia politik praktis pun masih demikian. Buktinya, beragam hambatan bagi perempuan dirasa kerap terjadi untuk mencapai kedudukan strategis. Begitu juga untuk peningkatan prestasi, hanya karena pemikiran kolot tentang kaum perempuan.

Untuk mencapai kedudukan setara dengan laki-laki, seperti pimpinan atau pengambil keputusan lainnya, perempuan dituntut untuk harus sedikit mempunyai kelebihan prestasi yang menonjol, serta harus melewati perjuangan-perjuangan yang sangat berat.

Padahal tuntutan seperti ini bagi lakilaki pun tidak dirasa perlu.

Kondisi ini disebabkan masih banyak masyarakat yang menganut paham patriarki sehingga menghasilkan sikap dan keputusan yang condong ke arah gender. Menurut caleg nomor urut 5 DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai NasDem, Ratna Junaida, untuk menghadapi kondisi ini kaum perempuan sudah harus bangkit dan berpikiran maju, harus mampu berperan aktif dalam pergaulan nasional maupun internasional.

“Maka itu, diperlukan motivator bagi kaum perempuan untuk mendorong agar lebih berprestasi sehingga kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan semakin kecil. Terlebih saat ini zaman semakin berkembang. Masuknya paham globalisasi, demokrasi pascareformasi ini harus menjadi momentum bagi kaum perempuan untuk meningkatkan prestasi dan berpikir lebih luas dan kritis,” ujar dia, beberapa waktu lalu.

Ratna mengatakan berdasarkan pengamatannya, kamu perempuan jika diberikan kesempatan akan mampu meningkatkan kualitasnya. “Mereka adalah aset dan potensi pembangunan dan saya berharap ke depannya agar masyarakat kita menyadari bahwa perempuan juga bisa menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri, keluarganya,

masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara,” kata caleg daerah pemilihan 3 Bandar Lampung itu.

Lebih jauh, Ratna menjelaskan latar belakang dari ide pembuat undang-undang tentang 30% keterwakilan perempuan sebagai caleg pada partai politik adalah salah satu bagian dari ikhtiar bersama agar kaum perempuan lebih memiliki keterwakilan yang muaranya pada peningkatan keterjaminan hakhak perempuan. “Ini dimulai dari pembuatan produk legislasi yang melindungi dan melayani kaum perempuan sehingga ada sentuhan feminismenya di situ.”

Dengan demikian, duduknya kaum perempuan di legislatif, Ratna meyakini bisa menjadi bagian dari perjuangan hak-hak perempuan melalui kebijakan.

Dengan didukung kebijakan yang pro terhadap perempuan, akan memudahkan kaum perempuan untuk lebih bergiat dalam meningkatkan kualitas dan prestasinya dalam dunia kerja.

Selain menjadi wakil rakyat, perjuangan kaum perempuan ini bisa juga dilakukan dengan menjalin aliansi dengan organisasi perempuan dan lainnya. Di sisi lain, peran kontrol kaum perempuan juga harus ada bagi wakilnya yang duduk di parlemen.

“Sebagai sebuah kekuatan demokrasi, DPRD juga tetap harus dikontrol. Karena power tends to corrupt (kekuasaan itu cenderung untuk melakukan tindak korupsi). Oleh karena itu, mekanisme kontrol terhadap legislator perempuan juga harus tetap dijalankan oleh semua elemen prodemokrasi, mulai dari media, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya,” kata dia.

Sehingga, lanjut Ratna, tidak akan terjadi metode akal-akalan, ketika ditanya sesuatu persoalan rakyat, si legislator berkelit ini bukan tugas komisinya. “Jangan terjadi lagi kelucuan seperti itu. Karena itu mari kita teliti kembali, siapa-siapa yang sering melawak seperti itu. Jangan dipilih kembali,” ujar dia. (EKA SETIAWAN/U1)





CMYK







Perempuan

l

7 28 Agustus 2013



Mendorong Politikus Perempuan

Memiliki Karakter PEMANTAUAN Prapancha Research (PR) terkait citra perempuan dalam dunia politik Indonesia memang menyesakkan hati. Sebab, belum ada figur perempuan yang kuat dan memiliki karakter yang jelas, seperti halnya politikus laki-laki.

D

i samping belum adanya perempuan yang benar-benar membekas dalam ingatan publik sebagai tokoh politik berprestasi, beberapa skandal seksual politikus (laki-laki) yang marak diberitakan belakangan ini justru memperburuk citra perempuan dalam politik.

“Saat sejumlah nama politikus perempuan paling menonjol digabungkan sekalipun, jumlahnya tetap tak sepadan dengan satu tokoh politik pria yang menonjol. Angka perbincangan total Megawati, Rieke Dyah Pitaloka, Puan Maharani, Yenny Wahid, dan Nurul Arifin hanya 532 ribu percakapan.

Sementara angka perbincangan Dahlan Iskan sendiri saja mencapai 592 ribu,” ujar analis PR, Cindy Herlin Marta.

Cindy menunjukkan perempuan menempati pemberitaan utama atau perbincangan ramai seputar politik saat menjadi objek skandal. “Selain angka perbincangan perihal namanama kebanyakan politikus perempuan ini rendah, mereka kebanyakan hanya disinggung di akun-akun Twitter media sebagai pejabat formal yang sedang mengurusi kebijakan ini-itu, atau sedang tersandung kasus dugaan korupsi,” kata Cindy.

Belum terdongkraknya karakter perempuan dalam politik itu membuat Indonesia belum memenuhi kriteria negara demokrasi. “Untuk menjadi negara demokrasi harus meningkatkan tiga aspek, yakni mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, hingga budaya. Kita belum sukses untuk menjadi negara demokrasi. Belum ada perubahan yang signifikan dan mendasar dari tahun ke tahun kemerdekaan,” kata peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti.

Menurut dia, Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi, dan budaya, untuk mencapai negara demokrasi. Ikrar menambahkan aspek



ekonomi berhubungan dengan pembentukan negara demokrasi. Jika rakyat memiliki ekonomi yang baik, mereka akan memiliki sifat independen. Karena tidak terpengaruh politik uang atau kasus suap dari partai tertentu saat pemilihan umum. “Untuk saat ini, uang masih berbicara di dunia politik,” katanya.

Dekan FISIP Universitas Ngurah Rai Denpasar (UNR) Luh Riniti Rahayu mengatakan keterwakilan perempuan per daerah pemilihan (DP) memang memberi ruang partisipasi politik bagi kaum perempuan. Apalagi perempuan yang duduk menjadi anggota legislatif, baik di DPRD kabupaten/ kota, provinsi hingga DPR, masih bisa dihitung dengan jari.

Pada Pemilu Legislatif 2004, jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif hanya 4,5%, meningkat pada 2009 menjadi 7,5%, dan diharapkan pada 2014 menjadi 10%—15%.

Lebih lanjut, Rahayu menjelaskan dalam Pemilu Legislatif 2014, ada 3.230 caleg se-Bali dan jumlah caleg perempuan sudah di atas kuota minimal, yakni 1.186 caleg perempuan atau 36,7%.

Namun, itu baru dari segi kuantitas.

Dari segi kualitas belum tentu semua caleg perempuan ini berkualitas, tidak berbekal pendidikan politik dan komunikasi politik yang memadai.

Hal senada disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra Denpasar, Ida Ayu Ratna Wesnawati. Menurutnya, kuota minimal 30% caleg mendatang diyakini belum mampu serta-merta menambah jumlah tokoh perempuan yang duduk dalam kursi legilatif.

Caleg perempuan harus mampu bersaing meraih suara dengan caleg laki-laki. Untuk itu, mereka harus mengisi diri dengan bekal pendidikan politik maupun komunikasi politik. Jangan sampai caleg perempuan ini hanya menjadi pelengkap atau sekadar memenuhi kuota keterwakilan caleg perempuan. (U1)

Ikrar Nusa Bhakti



Luh Riniti Rahayu

Ida Ayu Ratna Wesnawati









CMYK

Orator

l

8 28 Agustus 2013



Maksimalkan Peran DPD untuk Pembangunan Daerah DEWAN Perwakilan daerah (DPD) lahir dari tuntutan reformasi sebagai akibat sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru yang mengabaikan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, Anang Prihantoro mengambil pilihan politik menjadi anggota DPD untuk bisa memperjuangkan kepentingan daerah.

M  ANANG PRIHANTORO Kelahiran Alamat

: Nambahdadi, 10 April 1965 : Perum Griya Citra Permata Blok A No. 13, Bandarjaya Timur, Terbanggibesar, Lampung Tengah

Pendidikan - SD Negeri 1 Nambahdadi, Terbanggibesar - SMP Negeri 1 Gunungsugih - SMA Negeri 1 Terbanggibesar - Fakultas Pertanian Universitas Lampung (S-1) Organisasi - Ketua Karang Taruna Kampung Nambahdadi, 1982—1986 - Koordinator Kemaskalam Lampung, 1986—1988 - Departemen Tani dan Nelayan DPP PDI Perjuangan, 2010—2015.

- Ketua Umum Serikat Tani Indonesia (Sertani), 2008—2011 - Pengurus HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Lampung, 2012—2017 - Dewan Penasihat Kosti (Komunitas Sepeda Tua Indonesia) Lampung, 2012—sekarang - Anggota DPD RI Provinsi Lampung, 2009—sekarang

enurut Anang, DPD memiliki kewenangan yang cukup signifikan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan di daerah. Lembaga itu juga memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

Selain itu, mengawasi pelaksanaan APBN yang berhubungan dengan daerah, pajak, pendidikan dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

“Dengan kewenangan yang dimiliki DPD itu saya akan maksimalkan untuk pembangunan Lampung,” kata Anang Prihantoro.

Sebagai aktivis politik dan aktivis yang menggeluti dunia pertanian, Anang Prihantoro yang akrab disebut sebagai senator “caping gunung” secara sadar memilih jalur DPD sebagai alat perjuangan membangun Lampung dengan beberapa pertimbangan.

Pasalnya, DPD adalah lembaga negara yang merupakan representasi daerah.

Sebagai aktivis petani yang sehari-hari bergelut dengan persoalan masyarakat, terutama masyarakat petani, nelayan, dan masyarakat marginal lainnya, ia sangat sadar bahwa berbagai persoalan struktural di masyarakat memerlukan pendekatan politik dalam penyelesaiannya sehingga diper-

lukan akses politik yang kuat. DPD adalah salah satu lembaga politik nasional yang fokus mengurusi masalah daerah sehingga memungkinkan untuk mengurai berbagai persoalan masyarakat di daerah, dalam hal ini Lampung.

Dari pengalaman sebagai anggota DPD selama empat tahun ini, di samping menjalankan tugas formal DPD dalam hal legislasi dan pengawasan, ia merasa lebih leluasa untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk berdialog dan menggali berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dari kategori permasalahan, banyak persoalan di Lampung yang akhirnya dibawa ke tingkat pusat melalui mekanisme DPD, seperti konflik-konflik pertanahan dan kehutanan, perikanan, dan masalah pendidikan.

Di sisi lain, banyak hal yang dapat dilakukan bersama masyarakat dalam upaya membangun lingkungan dengan gerakan menanam pohon. Selain itu, kiprah yang sudah dia perjuangkan selama di Komite I, seperti memperjuangkan pemekaran Kabupaten Pesisir Barat dan sekarang masih aktif mendukung rencana pemekaran Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur, serta mengkaji rencana pemekaran Provinsi Lampung.

Dia juga sedang memfasilitasi konflikkonflik agraria di Lampung, Bali, Riau, Papua, dan Jawa Tengah. (FATHUL MUIN/U1)





CMYK







Orator

l

9 28 Agustus 2013



Politik Silaturahmi

Pererat Emosional

ANGGOTA Komisi D DPRD Bandar Lampung, Muswir, menyadari arti penting silaturahmi dalam kehidupannya. Manajemen waktu menjadi penting dalam keseharian untuk beraktivitas sebagai wakil rakyat, pengusaha, politikus partai politik, dan kepala keluarga.

K

eikutsertaannya sebagai calon anggota legislatif DPRD Provinsi Lampung dengan nomor urut 8 daerah pemilihan (DP) Bandar Lampung dilatarbelakangi keinginan yang kuat untuk memperluas tali silaturahmi, serta berjuang dalam ranah tugas dan fungsinya di parlemen Lampung kelak.

Menurut Muswir, komitmen silaturahmi ini tidak hanya sebatas trik dan intrik politik dirinya yang tengah mencalonkan diri kembali sebagai wakil rakyat. Namun, cukup teruji dan terbukti bagi konstituennya selama ia duduk menjadi anggota DPRD Bandar Lampung.

Terbukti dari upayanya membagi waktu untuk mengadakan diskusi dengan warga tentang persoalan kekinian yang menimpa warganya.

Bantuan korban bencana alam, seperti banjir, beberapa waktu lalu menghantam beberapa titik daerah yang menjadi konstituennya di Bandar Lampung.

Kemudian, halalbihalal, santunan fakir miskin dan anak yatim, advokasi dan menginformasikan program pemerintah, seperti sekolah gratis dan berobat gratis, melakukan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi, serta berupaya untuk bisa hadir di setiap kegiatan masyarakat yang mengundangnya.

Muswir menegaskan dirinya terus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hubungannya dengan masyarakat yang diwakilinya. “Saya akan terus berikhtiar, urusan menang kalah Allah yang menentukan. Kalau silaturahmi, sudah dari dulu. Saya kan saat ini anggota DPRD kota, jadi sudah pasti sering turun ke konstituen. Menghadiri undangan serta memberikan informasi dan pemahaman terkait program pemerintah soal pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Semua itu bukan retorika politik saja, melainkan bisa dibuktikan langsung,” ujar pemilik percetakan CV Warna itu.

Ditanyakan sudah berapa kecamatan yang dikunjunginya, Muswir mengatakan 20 kecamatan di Bandar Lampung sudah didatanginya. “Sudah semua kecamatan saya kunjungi.

Memang baru sebatas ke keluarga besar Minang saja. Silaturahmi sekaligus minta doa agar saya diamanahkan kembali menjadi perpanjangan tangannya di DPRD Lampung,” kata Sekretaris DPC PAN Bandar Lampung itu.

Disinggung soal komunikasi politik seperti apa yang dilakukan, Muswir mengatakan sejauh ini komunikasi politik yang dibangunnya dengan masyarakat lebih kepada tawaran visi misi berupa program-program yang pernah dan yang akan diperjuangkan kembali di parlemen.

“Jadi bukan komunikasi politik uang, silaturahmi dan dipilih karena besaran nilai yang saya berikan. Saya tawarkan dan saya sudah buktikan apa saja yang selama ini saya perjuangkan di DPRD Kota Bandar Lampung,” ujarnya.

Khusus untuk Komisi D, Muswir bersama temanteman sangat mendukung adanya program dari pemerintah untuk sekolah dan kesehatan gratis. Besaran alokasi dana yang cukup fantastis pun disetujui karena tujuannya untuk masyarakat. “Saya lebih senang dipilih karena bukti bukan sekadar iming-iming saja,” kata dia.

Meskipun demikian, amunisi logistik perjuangan politik, menurut dia, juga harus siap.

“Kalau ngumpul enggak ngopi kan enggak enak juga. Ya, sekadar kumpul makan bersama atau membantu kegiatan dan alat-alat yang langsung menyentuh dan dibutuhkan masyarakat juga ada meskipun tidak seberapa,” kata dia. (EKA SETIAWAN/U1)



Muswir Alamat

: Jalan Ikan Layur Blok B No. 21, Telukbetung

Riwayat Organisasi: - Sekretaris PAN Kota Bandar Lampung - Ketua KBSB Kota Bandar Lampung - Ketua Pembina SBSI 1932 Kota Bandar Lampung - Sekretaris Koordinator Wilayah 4 SAS Lampung - Wakil Ketua Majelis Taklim Rachmat Hidayat Lampung - Ketua Paku Banten Telukbetung Selatan - Wakil Ketua Percasi Lampung - Wakil Bendahara Pemuda Muhammadiyah Kota Bandar Lampung











CMYK

Pilar

l

10 28 Agustus 2013



PDIP Dorong Kader Muda

Jadi Pemimpin KAUM muda memang calon-calon pemimpin bangsa, harus didorong agar menjadi tangguh dan mempunyai jiwa nasionalis dan pancasilais yang kuat. Pada waktunya, mereka bisa membawa bangsa Indonesia maju dan memimpin dunia.

B

egitulah harapan proklamator dan pahlawan bangsa dulu kepada anak cucunya.

Untuk itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempunyai motivasi untuk mendorong anak muda menyiapkan diri menjadi pemimpin sehingga bisa meneruskan cita-cita proklamasi.

“Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, di pemilukada saya menurunkan mereka, anak-anak muda yang saya tahu persis mereka bisa menjadi pemimpin,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dalam sebuah kampanye.



Misalnya, diajukannya Joko Widodo untuk Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu adalah keputusan berdasarkan penilaian. Sebab, Jokowi memang punya kemampuan memimpin provinsi sekaliber Jakarta. “Saya tahu dia anak muda yang bisa memimpin nanti, makanya saya masukkan dia ke Ibu Kota.”

Demikian pula, kata Megawati, Ganjar Pranowo yang kini menjadi gubernur Jawa Tengah adalah sosok kader muda yang pandai dan memiliki kemampuan sebagai pemimpin. Sementara kekalahan Effendi Simbolon dalam Pilgub Sumatera Utara, menurut Megawati, lebih karena sebagian warga yang tergiur iming-iming uang, bukan soal kapasitas.

“Ayo kita melawan politik uang,” ujar dia.

Tokoh PDI Perjuangan, Tubagus Hasanudin, mengatakan kini partainya harus menjaga tren hasil survei. Hal itu terkait hasil

survei yang menempatkannya di posisi teratas, salah satunya pengurus meminta kader menjaga kelakuannya.

“Kami harus memahami isyarat dari survei ini. Kader harus menjaga sikapnya dengan menghin-

dari perbuatan tidak pantas, seperti terlibat korupsi, narkoba, dan maksiat,” kata dia.

Mengutip survei yang digelar Jaringan Suara Indonesia pada

akhir Juli lalu, Wakil Ketua Komisi I DPR itu menyebut partainya mendapatkan 19,7%. Suara ini paling tinggi di antara partai lainnya.

“Target perolehan suara partai yang diputuskan DPP untuk Jabar 20%, tetapi kami berani hingga 25% yang ekuivalen dengan meningkatnya kursi DPR dan DPRD,” ujar Plh. Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu.

Selain menjaga sikap, kader yang dipercaya menghiasi daftar caleg pun diminta mengedepankan tingkat serapan aspirasi di masyarakat.

Meskipun mengejar kursi, mereka diharapkan tidak terkuras dengan kepentingan tersebut.

“Seluruh kader menjelang pemilu jangan terlalu pikir menang atau kalah, apakah menjadi anggota Dewan atau tidak, itu bukan tujuan utama, melainkan berjuang untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, biarkan rakyat yang memenangkan PDI Perjuangan,” ujar dia. (U1)





CMYK







Jejak

l

11 28 Agustus 2013



Diplomat Unggul, Melepas Amtenar untuk Berjuang

K

EMAMPUAN berbicara dalam berbagai bahasa didukung keinginan kuat untuk belajar, mengantarkan Haji Agus Salim menjadi seorang tokoh diplomat unggul. Dia telah banyak membantu bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan.

Sosok bernama asli Masyhudul Haq, kelahiran Kotogadang, Sumatera Barat, 8 Oktober 1884 itu sebenarnya hanya menginjakkan kaki sampai sekolah menengah umum.

Namun, dia pun giat belajar secara autodidak dengan ditopang kemampuannya menguasai tidak kurang dari sembilan bahasa asing. Kesembilan bahasa itu, yaitu Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Arab, Turki, Jepang, tentunya Indonesia, serta bahasa ibunya, memungkinkannya membaca bermacam-macam buku ilmu pengetahuan.

Awalnya Agus Salim yang bekerja sebagai penerjemah dan notaris sempat dianggap mendukung atau tidak bermusuhan dengan kolonial Belanda. Pada masa mudanya, dia memang pernah bekerja pada pemeritah kolonial Belanda. Pada 1906 sampai 1911, misalnya, dia

bekerja pada Konsulat Belanda di Jeddah, Arab Saudi.

Dia akhirnya menyadari, bagaimana pedihnya menjadi budak di rumah sendiri dan betapa enaknya menjadi bangsa yang merdeka yang sekalipun miskin, tetapi menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Di sini Agus Salim mulai menemukan identitas pribadinya. Dia lebih senang hidup berdikari walaupun miskin, dihargai orang daripada hidup mewah sebagai pegawai/amtenar di bawah telapak kaki Belanda.

Terlepas dari itu, Agus Salim yang tinggal kira-kira lima tahun di Jeddah dimanfaatkannya untuk memperdalam pengetahuannya tentang Islam yang dianutnya, sambil mempelajari seluk-beluk diplomasi. Pengalaman yang pernah diterimanya itu ternyata kelak sangat bermanfaat baginya dalam menjalankan misi diplomatik yang dipercayakan negara kepadanya sesudah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan.

Kemampuan serta kecakapannya sebagai seorang diplomat itu tampak sewaktu dia menjadi ketua misi delegasi Republik Indonesia ke Timur Tengah yang telah menghasilkan pengakuan de jure atas Republik Indonesia dari Mesir (10 Juni 1947), Lebanon (28 Juni 1947), Suriah (2 Juli 1947),



K.H. Agus Salim Irak (16 Juli 1947), Afghanistan (23 September 1947), dan Arab Saudi (24 November 1947).

Bukti lain dari kecakapan Salim sebagai diplomat terlihat sewaktu ia menyertai Perdana Menteri pertama RI (1945—1947) Sutan Syahrir pada sidang Dewan Keamanan PBB, Agustus 1947. Berkat ketangkasan diplomasi Agus Salim, sikap sidang itu menjadi simpati sehingga rela membantu perjuangan Rakyat Indonesia.

Haji Agus Salim adalah seorang diplomat yang berwatak. Seorang diplomat senior yang cakap dan penuh dedikasi yang tinggi kepada per-

juangan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan bermodalkan kecakapan dan senyuman diplomatnya, ia sanggup memaksa lawannya untuk membantu perjuangan dan kepentingan bangsanya. Dia dapat mengalahkan lawan tanpa pihak lawan merasa dikalahkan.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, dia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Selanjutnya, karena memiliki pengetahuan luas di bidang diplomasi, pemerintah mengangkatnya menjadi Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir I. (U1)







Luber

l

12 28 Agustus 2013

Transparansi Penetapan Caleg Pemilu (2) DALAM menentukan calon anggota legislatif (caleg) pemilu semua pihak dituntut transparan, salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara untuk membuka seluruh informasi tentang caleg. Hal itu seperti diatur dalam PKPU No. 13/2013 tentang Perubahan PKPU No. 7/2013 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara untuk daftar calon tetap (DCT), pada pasal-pasal berikut.

Pasal 34 (1) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menyusun DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan DCS atau DCSHP anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam rapat pleno dengan ketentuan: a. KPU menyusun dan menetapkan DCT anggota DPR menggunakan formulir model BC1-DPR. b. KPU provinsi menyusun dan menetapkan DCT anggota DPRD provinsi dengan menggunakan formulir model BD1-DPRD Provinsi. c. KPU kabupaten/kota menyusun dan menetapkan DCT anggota DPRD

kabupaten/kota dengan menggunakan formulir model BE1-DPRD kabupaten/kota.

(2) DCT anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama-nama, dan pas foto diri terbaru calon.

(3) Rancangan DCT anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dimintakan persetujuan kepada pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik dengan membubuhkan paraf.

(4) Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melanjutkan tahapan pencalonan.

(5) DCT anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

Pasal 35 (1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota pada media cetak harian nasional/daerah dan media massa elektronik nasional/ daerah selama tiga hari.

(2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diajukan oleh partai politik masing-masing pada media cetak harian nasional/daerah dan media elektronik nasional/daerah. ď Ž

Jeda

l

13 28 Agustus 2013

Sistem Politik di Indonesia dan Cirinya DARI masa ke masa, sistem politik Indonesia selalu mengalami perubahan.

Setiap orde dimulai dari zaman kerajaan hingga reformasi dapat dicirikan suasana sistem politik itu.

Seperti diungkapkan Uwes Fathoni (2006), yang mengurai setiap politik, diperoleh sejumlah analisis.

1. Masa Prakolonial (Kerajaan) · Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi · Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa atau pemenang peperangan · Kapabilitas – sumber daya alam melimpah · Integrasi vertikal – atas bawah · Integrasi horizontal –hanya sesama penguasa kerajaan · Gaya politik - kerajaan · Kepemimpinan – raja, pangeran, dan keluarga kerajaan · Partisipasi massa – sangat rendah · Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang · Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah · Stabilitas – stabil di masa aman dan kurang stabil di masa perang 2. Masa Kolonial (Penjajahan) · Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi · Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran HAM · Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah · Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis · Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elite pribumi · Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah) · Kepemimpinan – dari penjajah dan elite pribumi yang diperalat · Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada · Keterlibatan militer – sangat besar · Aparat negara – loyal kepada penjajah · Stabilitas – stabil tapi dalam kondisi mudah pecah 3. Masa Demokrasi Liberal · Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani

· Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi · Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial · Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas · Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator · Gaya politik - ideologis · Kepemimpinan – angkatan Sumpah Pemuda 1928 · Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta · Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil · Aparat negara – loyal kepada kepentingan kelompok atau partai · Stabilitas - instabilitas 4. Masa Demokrasi Terpimpin · Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya front nasional · Pemeliharaan nilai – penghormatan HAM rendah · Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju · Integrasi vertikal – atas bawah · Integrasi horizontal – berperan solidarity makers · Gaya politik – ideolog, nasakom · Kepemimpinan – tokoh karismatik dan paternalistik · Partisipasi massa - dibatasi · Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan · Aparat negara – loyal kepada negara · Stabilitas - stabil 5. Masa Demokrasi Pancasila · Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi · Pemeliharaan nilai – terjadi pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM · Kapabilitas – sistem terbuka · Integrasi vertikal – atas bawah · Integrasi horizontal - tampak · Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan · Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI · Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi

· Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI · Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar) · Stabilitas - stabil 6. Masa Reformasi · Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi · Pemeliharaan nilai – penghormatan HAM tinggi · Kapabilitas – disesuaikan dengan otonomi daerah · Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas · Integrasi horizontal – tampak, muncul kebebasan (euforia) · Gaya politik - pragmatis · Kepemimpinan – sipil, purnawirawan, politikus · Partisipasi massa - tinggi · Keterlibatan militer - dibatasi · Aparat negara – harus loyal kepada negara, bukan pemerintah · Stabilitas - instabil Dari sejumlah analisis itu, sistem perpolitikan Indonesia mengarah pada kemajuan. Namun, tinggal para pemegang amanah dan rakyat yang bisa menentukan kemajuan atau kemunduran sistem berpolitik bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (U1)





CMYK

Jeda

l

14 28 Agustus 2013



‘E-Voting’Alternatif Pemilu antara Pro dan Kontra BANYAK sekali permasalahan yang ditinggalkan setiap usai Indonesia melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Hajat demokrasi terbesar itu selalu diwarnai dengan masih adanya golongan putih (golput)—tidak memilih, pemilih ganda, dan masalah lainnya.



Akhirnya kemudian muncullah wacana melaksanakan program e-voting atau pemilu secara elektronik.

“Kita sudah menjalankan lebih dari 5, 6, dan mungkin 7 kali pemilu, bahkan sudah 10 kali pemilu, tapi kita masih punya permasalahan di situ, permasalahan utama misalnya validitas data pemilih,” kata Chief Engineer e-Pemilu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Faisol Ba’Abdullah, beberapa waktu lalu.

Hasil pemilu secara manual membutuhkan waktu yang lama secara nasional, bahkan sampai level nasional butuh waktu 3—4 minggu dan relatif berbiaya mahal. “TIK sebenarnya bisa mengurangi atau memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dengan program e-voting bisa mencari solusi terhadap permasalahanpermasalahan tersebut,” kata Faisol.

E-voting adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dalam mengolah pembuatan surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, dan dia juga bisa menghasilkan jejak audit.

Di Indonesia, ada beberapa yang bisa dijadikan dasar hukum untuk melakukan e-voting, di antaranya adalah amar putusan MK tahun 2010 bahwa e-voting ini dapat diartikan mencoblos, mencentang dengan syarat kumulatif, tidak melanggar asas luber, jurdil, kemudian ada kesiapan daerah, baik dari segi pembiayaan maupun teknologi, SDM, dan lain-lain.

“Jadi, kalau kita menggunakan e-voting sebetulnya amar kepusan MK tersebut sudah bisa dijadikan

alat atau bukti hukum yang sah. Namun, karena sampai saat ini belum ada peraturan KPU yang mengatur tentang e-voting. Walaupun daerahdaerah sudah siap e-voting pilkada, mereka belum berani melakukan evoting,” ujar Faisol.

Uji Coba Namun, yang memungkinkan adalah pemilihan kepala desa karena pemilihan kepala desa ini tidak diatur melalui UU Pemilu, tetapi diatur di level daerah, yakni peraturan daerah (perda), maka bisa ditangani langsung oleh daerah. Seperti pemilihan kepala desa yang dilakukan di sebuah desa di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang dinilai cukup berhasil.

Aplikasi e-voting di Boyolali ketika itu masih dipusatkan pada satu TPS saja sehingga membuat pelaksanaan kurang efektif. Nah, penerapan e-voting di Desa Mendoyo Dangin Tukad pada 29 Juli nanti lebih dipersiapkan per TPS. Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Laode M. Kamaludin mengatakan e-voting dapat menjadi alternatif alat pemilu, baik pada pilpres maupun pemilukada bupati/ wali kota. “Dengan alat ini dapat menghemat anggaran pemilu, lumayan jika dapat mencapai 50%,” kata Laode Kamaluddin, beberapa bulan lalu.

Menurut dia, pentingnya penggunaan alat tersebut, selain karena pertimbangan ekonomis, juga akurasi datanya jauh lebih terjamin dan dapat diakses semua masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, FRI didukung lembaga yang kompeten BPPT dan KPU Pusat. “Upaya menghemat anggaran itu harus dipikirkan sekarang sehingga anggaran berdemokrasi itu sebagian dapat dialihkan untuk pembangunan,” katanya. (U1)





CMYK







Geliat Ridho Berbakti

l

15 28 Agustus 2013



Ridho Ficardo Ajak NU Bersama Membangun Lampung CAGUB Lampung, M. Ridho Ficardo, membuktikan niatnya merangkul semua kalangan untuk membangun Lampung ke depan. Karena itu, dia terus menjalin komunikasi dan mempererat tali silaturahmi ke sejumlah organisasi kemasyarakatan.

S

alah satunya bersilaturahmi dengan jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung.

Ridho bersama jajarannya di Partai Demokrat disambut Ketua PWNU Lampung K.H. R.M. Soleh Baijuri dan jajarannya.

Dalam kesempatan tersebut, Soleh Baijuri mengatakan Ridho bukan orang lain bagi warga NU karena Ridho juga merupakan warga nahdliyin. Sebagai warga NU sudah selayaknya Ridho berbuat lebih intens untuk tingkatkan kualitas ponpes. ”Bila nanti terpilih sebagai gubernur, hendaknya Ridho concern dalam peningkatan kualitas pembinaan keagamaan, utamanya di ponpes,” kata Soleh.

Sekretaris PWNU Lampung Aryanto Munawar menambahkan NU merupakan rumah bagi Ridho, sebab itu ia harus banyak turun ke ponpes dan menjaga silaturahmi dengan warga nahdliyin. ”Ridho asli Tulungagung, Jawa Timur, dan mayoritas warga Tulungagung adalah warga NU. Karena itu NU juga adalah rumah

 bagi Ridho, kami berharap Ridho kerap turun ke pesantren,” kata Aryanto.

Menanggapi hal tersebut, Ridho mengaku komitmen untuk menyejahterakan rakyat karena Islam mengajarkan sebaik-baiknya pemimpin adalah yang bersikap adil terhadap rakyatnya.

Lebih dari itu, Ridho mengaku sejak lama memang selalu menjaga silaturahmi dengan para kiai dan santri. Bahkan sebagai warga nahdliyin kultural, dirinya paham betul apa-apa yang dibutuhkan kalangan keagamaan. ”Saya nahdliyin kultural dan saya memahami keinginan warga nahdliyin. Karena itu saya meminta doa dan dukungan seluruh keluarga besar NU di Lampung untuk maju dan memenangi Pilgub Lampung. Saya juga sangat berterima kasih sudah disambut dengan baik oleh ketua dan jajaran pengurus PWNU Lampung,” kata Ridho.

Selain dengan kalangan agama, Ridho juga terus mendekati para pendekar Banten. Usai ke Panti Rehabilitasi Cacat Mental di

Kemiling, Ridho menghadiri undangan halalbihalal dengan Keluarga Besar Paku Banten di Bandar Lampung. Acara itu diikuti lebih dari 3.000 anggota Ormas Paku Banten.

Dalam kesempatan tersebut, guru besar Paku Banten Mukri M.Z. mengajak keluarga besarnya untuk mendukung Mas Ridho menjadi gubernur Lampung.

Menurutnya, Mas Ridho bukan orang lain, melainkan sudah seperti anak bagi dirinya. ”Mari kita dukung Ridho agar menjadi gubernur. Ridho ini bukan siapa-siapa, dia anak angkat saya,” kata Abah Mukri (sapaan akrabnya) dengan logat Bantennya. (U10)











CMYK

Geliat Ridho Berbakti

l

16 28 Agustus 2013



Kerukunan Umat Jadi Kunci Menghalau Aksi Kejahatan CAGUB Lampung, M. Ridho Ficardo, mengaku kagum terhadap kerukunan antarumat beragama serta budaya yang selalu terjaga di tengah masyarakat Lampung.

Kerukunan umat itu menjadi kunci dalam menghalau aksi kejahatan di tengah masyarakat.



M

enurut Ridho, meski di Lampung ini mayoritas penduduknya muslim, tidak menjadikan masyarakat lain merasa termarginalkan. Bahkan di Desa Brawijaya, Kecamatan Bandarsribhawono, Lampung Timur, yang mayoritas warganya muslim, kepala desanya justru pemeluk Hindu. ”Saya kagum di daerah yang mayoritas muslim ternyata kepala desanya dijabat oleh orang yang beragama Hindu. Ini bukti jika masyarakat kita sudah mampu menjaga kerukunan antarumat beragama. Ini harus terus dijaga,” kata Ridho.

Ridho lantas menegaskan terciptanya kerukunan di tengah masyarakat adalah kunci sukses untuk program yang lain. Sebab, dengan terjaganya kerukunan, program pemerintah akan mudah dijalankan. ”Jika saya jika nanti terpilih, kondisi kerukunan antarumat beragama ini akan menjadi salah satu program saya. Selain itu, tentu masalah infrastruktur, kesejahteraan, ekonomi rakyat, dan keamanan,” ujarnya.

Menurut dia, kerukunan umat beragama akan menjadi awal terciptanya keamanan dan pemberantasan premanisme. Cagub dari Partai Demokrat ini punya keyakinan, nantinya premanisme dan kejahatan akan bisa ditekan melalui jaringan dan kekuatan kerukunan umat beragama.

Karena pada dasarnya, kejahatan bisa ditanggulangi dengan kokohnya persatuan. Apalagi, masalah keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. “Kalau semua rukun, semua akan kompak dan saling tolong-menolong. Daerah kita pasti aman karena terhalau dengan situasi rukun antarumat dan masyarakat luas lainnya,” kata dia. (U10)





CMYK

